PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2006 - 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk menentukan arah Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dalam 5 (lima) tahun kedepan diperlukan s uatu pedoman yang m e r u p a k a n dokumen yang b er is i k eb ijak an Pembangunan Daerah dalam b en tu k R en can a Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b.
c.
bahw a Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( R P J M D ) m e r u p a k a n penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyus unannya berpedoman kepada R e n c a n a Pembangunan J angka P anjang D aerah (RP J P D ) d e n g a n memperhatikan R e n c a n a Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka d ip an d an g p er lu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan J angka P anjang Menengah Daerah K ab u p aten S iak Tahun 2006 - 2011.
Mengingat
:
1.
2.
U n d an g - U n d an g Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan K a b u p a t e n P e l a l a w a n , Kabupaten Rokan H ulu, K abupaten Rokan Hilir, K abupaten S iak, K a b u p a t e n K a r i m u n , Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, T a m b a h a n Lembaran Negara N omor 3902), sebagaimana telah diubah dengan U n d an g - U n d an g Nomor 11 Tahun 2 0 0 3 ( Lemb ar an Negara Tahun 2003 Nomor 31, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 274); U n d an g - U n d an g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4286);
3.
4.
5.
U n d an g - U n d an g Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan P e r a t u r a n P erundangu n d a n g a n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); U n d an g - U n d an g Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, T a m b a h a n Lembaran Negera Nomor 4421); U n d an g - U n d an g
6.
U n d an g - U n d an g Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K euangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.
P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tan g S tan d ar A k u n t a n s i P emer in tah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8.
P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9.
P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10.
Peraturan Presiden N omor 7 Tahun 2005 tentang R e n c a n a Pembangunan Jangka Menengah N as io n al Tah u n 2004- 2009;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang P e d o m a n Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PER A TU R A N D A ER A H TEN TA N G R EN C A N A PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SIAK TAHUN 2006-2011.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; Kepala Daerah adalah Bupati Siak; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2001 yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2006 sampai dengan tahun 2011; Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah selaku pengguna anggaran. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006-2011 yang selanjutnya disebut RPJMD merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Bupati Hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada Tahun 2006 untuk periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD
Pasal 4 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Siak Tahun 2006-2011 disusun sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Tata cara Penyusunan RPJMD Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kondisi Geografis Sosial Budaya Daerah Kondisi Ekonomi Daerah Sarana dan Prasarana Daerah Pemerintahan Umum Daerah BAB III VISI DAN MISI Kondisi Geografis Sosial Budaya Daerah
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Strategi Pembangunan Bidang Pelayanan Dasar Strategi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Arah Pengelolaan Belanja Daerah Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah Pembiayaan Daerah Kebijakan Umum Anggaran BAB VI
ARAH KEBIJAKAN UMUM Arah Kebijakan Umum Bidang Pelayanan Dasar Arah Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Perekonomian Daerah
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA KERJA Program Pembangunan Daerah
Rencana Kerja BAB VIII PENUTUP Pasal 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Siak Tahun 2006-2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Disahkan Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Maret 2007 B U P A T I S I A K,
H. ARWIN. AS, SH Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK
Drs. H. ADLI MALIK Pembina Tk. I NIP. 420003914
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2007 NOMOR 3
PAGE
