PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 – 2017

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 2012

BUPATI JEPARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR

11

TAHUN 2012

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEPARA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4594); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898); 17.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

RENCANA DAERAH

4 BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jepara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. 5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara. 6. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025; 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025; 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013; 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Jepara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Jepara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017; 12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

5 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. 14. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun. 16. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integrasi dari upaya pembangunan daerah secara utuh. 17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2012. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara

6 Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencama Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. Pasal 3 (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I BAB II BAB III

: : :

BAB IV BAB V BAB VI BABVII

: : : :

BABVIII

:

BAB IX BAB X

: :

PENDAHULUAN. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daaerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 5 RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelelnggaraan pembangunan di Daerah. Pasal 6

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana strategis dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2012 – 2017. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

7 (2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2017 menjadi pedoman penyusunsn rencana pembangunan sampai dengan tahun 2017 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2018 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2017 – 2022 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI Diundangkan di Jepara pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 11

8

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR

11

TAHUN 2012

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

I. PENJELASAN UMUM. Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang

Pemerintahan

Daerah,

perlu

disusun

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

yang

berlaku,

serta

memperhatikan

dan

menselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan di Tingkat Nasional (RPJM Nasional) maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah (RPJMD Provinsi Jawa Tengah) memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan prioritas di daerah baik yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) partisipatif

Kabupaten

Jepara

Tahun

yang

melibatkan

2012-2017

segenap

dilakukan

pemangku

secara

kepentingan

pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 akan digunakan sebagai pedoman

9 dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran, Rencana

Strategis

selain itu juga dijadikan acuan dalam penyusunan (Renstra)

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai bahan acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebelum RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pasal 9 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR. 9.

Halama n|i

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII BAB IX

PENDAHULUAN I.1 1.1. Latar Belakang 1.1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3 I.3. Hubungan Antar Dokumen 1.5 I.4. Sistematika Penulisan 1.5 I.5. Maksud dan Tujuan 1.7 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi II.1 2.2. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.12 2.3. Aspek Pelayanan Umum II.20 2.4. Aspek Daya Saing II.53 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA III.I KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III.1 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III.12 3.3. Kerangka Pendanaan III.18 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV.1 4.1. Permasalahan Pembangunan IV.1 4.2. Isu Strategis IV.5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V.1 5.1. Visi V.1 5.2. Misi V.2 5.3. Tujuan dan Sasaran V.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI.1 6.1. Strategi VI.1 6.2. Arah Kebijakan VI.2 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN VII.1 DAERAH 7.1. Tahapan Pembangunan VII.1 7.2. Kebijakan Umum VII.4 7.3. Indikasi Program Prioritas VII.10 7.4. Matrik Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan VII.18 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII.1 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX.1

H a l a m a n | ii

DAFTAR TABEL

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7.

Tabel Tabel Tabel Tabel

II.8. II.9. II.10. II.11.

Tabel II.12. Tabel II.13. Tabel II.14. Tabel II.15. Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

II.16. II.17. II.18. II.19. II.20. II.21. II.22. II.23. II.24. II.25. II.26. II.27. II.28. II.29. II.30. II.31. II.32. II.33. II.34. II.35. II.36. II.37. II.38. II.39. II.40. II.41. II.42. II.43. II.44.

Tabel II.45. Tabel II.46. Tabel Tabel Tabel Tabel

II.47. II.48. II.49. II.50.

Data Ketinggian Dari Permukaan Air Laut Luas Kabupaten Jepara Banyaknya Rt, Rw Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Banyaknya hari hujan dan curah hujan Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Persentase Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Sex Ratio Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2007-2011 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara Atas Dasar Harga Berlaku Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar Harga Berlaku Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Nasional, Jawa Tengah, Dan Jepara Tahun 2007-2011 Pdrb Perkapita Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Perkembangan Ipm Kabupaten Jepara Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007-2011 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Jumlah Sertifikat Tanah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Angkatan Kerja Dan Pengangguran Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Indikator Pembangunan Seni Dan Budaya Kinerja Makro Urusan Olah-Raga Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Pemuda Dan Olah-Raga Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kinerja Makro Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2007-2011 Skor Pola Pangan Harapan Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2007-2011 Penegasan Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Kudus Tahun 2010 Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2007-2011 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2007-2012 Perkembangan Organisasi Sosial Tahun 2007-2011

II.3 II.4 II.5 II.6 II.10 II.10 II.11 II.11 II.12 II.12 II.13 II.13 II.14 II.14 II.15 II.15 II.16 II.17 II.18 II.18 II.18 II.19 II.19 II.20 II.22 II.24 II.25 II.26 II.27 II.28 II.29 II.29 II.29 II.30 II.31 II.32 II.33 II.34 II.34 II.35 II.36 II.37 II.37 II.38 II.38 II.40 II.41 II.42 II.42 II.42

H a l a m a n | iii

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

II.51. II.52. II.53. II.54. II.55. II.56. II.57.

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

II.58. II.59. II.60. II.61. II.62. II.63. II.64. II.65. II.66. II.67. II.68.

Tabel II.69. Tabel II.70. Tabel II.71. Tabel II.72. Tabel II.73. Tabel II.74. Tabel III.1. Tabel III.2. Tabel III.3. Tabel III.4. Tabel III.5. Tabel III.6. Tabel III.7. Tabel III.8. Tabel III.9. Tabel III.10. Tabel III.11. Tabel III.12. Tabel III.13. Tabel III.14. Tabel Tabel Tabel Tabel

III.15. III.16. III.17. III.18.

Tabel III.19. Tabel III.20.

Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Kearsipan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Perpustakaan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Kelautan Dan Perikanan Kinerja Makro Urusan Pertanian Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam Pdrb Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2010 Populasi Hewan Ternak (Ekor) Tahun 2007-2011 Produksi Hewan Ternak Tahun 2007-2011 Luas Areal Tanaman Perkebunan Tahun 2007-2011 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Esdm Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2007-2011 Kinerja Makro Urusan Industri Kinerja Makro Urusan Perdagangan Data Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Produktivitas Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2011 Banyaknya Ekportir, Jenis Komoditi Dan Nilai Ekspor Tahun 2007-2011 Statistik Permintaan Pasar Internasional Terhadap Berbagai Jenis Komoditi Banyaknya Pelanggan Air Bersih Dan Jaringan Pipa Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Banyaknya Pelanggan Listrik, Daya Dan Kwh Kabupaten Jepara Tahun 20072011 Kegiatan Operasi /Penertiban Per Kasus Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Rasio Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 Proporsi Pos-Pos Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Tabel Realisasi Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 20072011 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 20092011 Pengeluaran Periodik,Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Jepara Tingkat Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Sumber Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jepara 2007-2011 Proyeksi Nilai Pendapatan Pada APBD Kabupaten Jepara 2012-2016 Trend Perkembangan Belanja APBD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Proyeksi Belanja Daerah Pada APBD Kabupaten Jepara 2012-2016 Asumsi Penghitungan Kerangka Pendanaan Kabupaten Jepara Tahun 20122017 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten

II.43 II.43 II.43 II.44 II.45 II.45 II.47 II.48 II.48 II.48 II.49 II.49 II.50 II.51 II.52 II.53 II.53 II.54 II.54 II.56 II.57 II.58 II.59 II.62 III.2 III.4 III.5 III.6 III.8 III.9 III.11 III.13 III.14 III.16 III.16 III.17 III.18 III.19 III.21 III.22 III.23 III.24 III.24 III.26

H a l a m a n | iv

Jepara Tahun 2012-2016 Tabel VII.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Jepara Tabel VIII.1 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017

VII.19 VIII.1

H a l a m a n | I.1.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yang tepat. Setelah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Segala bentuk pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara hingga saat ini, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membawa kemajuan di berbagai bidang, baik di bidang fisik maupun di bidang kesejahteraan sosial. Berkaca dari hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa selain keberhasilan yang dicapai, Pemerintah Kabupaten Jepara masih menghadapi masalah dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu agar tercipta adanya integrasi dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu membuat perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah pelantikan Bupati Kabupaten Jepara untuk masa bakti 2012-2017 pada tanggal 11 April 2012, maka langkah awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Dokumen perencanaan ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yang dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 disusun dengan memuat beberapa materi utama antara lain: pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, penjabaran visi dan misi, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum beserta program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, dan penetapan indikator kinerja daerah. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 dilakukan melalui beberapa urutan kegiatan, seperti penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan rencana


kerja, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Dalam proses ini, Bappeda Kabupaten Jepara menyiapkan rancangan awal RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangka Daerah (Renstra SKPD). Rancangan RPJMD inilah yang digunakan menjadi bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Berdasarkan hasil dari Musrenbang ini, Kepala Bappeda Kabupaten Jepara kemudian menyusun rancangan akhir RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 disusun dengan tetap menjaga terciptanya keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator kinerja sehingga perencanaan pembangunan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Dalam rangka tetap menjaga sinkronisasi perencanaan antar tingkatan pemerintahan dalam kerangka pembangunan jangka menengah baik dalam hal program pembangunan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, maka RPJMD Kabupaten Jepara disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional tahun 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Jepara, yaitu tahun 20062010, yang dilaksanakan melalui penerapan RPJMD Kabupaten Jepara yang lama (2007-2012), telah banyak permasalahan pembangunan di Kabupaten Jepara yang berhasil ditangani, juga telah terjadi perubahan yang cukup signifikan baik dalam segi pelayanan pemerintahan maupun pembangunan yang baik secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan tahap kedua RPJPD Kabupaten Jepara, yaitu tahun 2011-2015, dan sekaligus tahap ketiga, yaitu tahu 20162020, yang akan dijabarkan strategi implementasinya dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini. Keberhasilan tersebut merupakan buah sinergi dari tiga kekuatan utama yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu pemerintah daerah dan DPRD, dunia usaha, serta masyarakat. Walaupun harus diakui pula bahwa cukup banyak permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan yang masih harus ditangani dalam pembangunan lima tahun yang akan datang (2012-2017). RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah (5 tahunan), selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan kebijakan pembangunan yang mengacu pada


terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan hukum yang digunakan dan terkait secara langsung dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, baik yang berskala nasional, maupun lokal adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun


2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2). 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 memiliki hubungan kuat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009. RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini juga memiliki kaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2011. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, menjadi rujukan sekaligus menjadi satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun, selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Jepara, yang dari keberadaan RKPD Kabupaten Jepara tersebut, selanjutnya, akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 secara lebih rinci sistematikanya sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, dan maksud dan tujuan penyusunan. (1) Latar Belakang menjelaskan alasan disusunnya RPJMD serta pengertian ringkas mengenai RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis Kabupaten Jepara kurun waktu 2012 hingga 2017. (2) Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional maupun lokal. (3) Hubungan Antardokumen menggambarkan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-udangan. (4) Sistematika Penulisan mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. (5) Maksud dan Tujuan memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Pada bab ini akan menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang disajikan secara umum dengan data yang ada terkait kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah, serta kebutuhan perumusan strategi. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri atas materi tentang (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu, menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu. (3) Kerangka Pendanaan Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis. Pada bab ini diuraikan isu-isu yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi sebagai tindakan yang akan diambil untuk kurun waktu lima tahun kedepan, terdiri atas materi tentang (1) Permasalahan Pembangunan, menyebutkan secara ringkas tentang permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Jepara. (2) Isu Strategis, mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menjadi dasar perencanaan prioritas kurun waktu lima tahun kedepan. Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran. Bab ini menguraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan. Dalam bab ini diuraikan strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan program kepala daerah sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mengukur capaian tersebut maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur capaian sasaran.


Bab VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah. Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih dalam bentuk matriks. Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah. Bab ini berisi target indikator outcome untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Bab IX Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini berisi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pada saat transisi akibat adanya Pilkada pada tahun 2017. Pada sisi lain, disampaikan pula kaidah implementasi RPJMD Kabupaten Jepara ini yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran. 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara 2012-2017 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: Maksud. Maksud dari penyusunan RPJMD Jepara Tahun 20122017 adalah Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan target indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam kurun waktu 2012-2017. Tujuan. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 adalah sebagai berikut: (1) Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainbility development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jepara. (2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Jepara serta menjamin tercapaianya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. (3) Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. (4) Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

H a l a m a n | II.1.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48,81" sampai 110° 9' 48,04" Bujur Timur, 5° 43' 20,93" sampai 6° 47' 25,81" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah Utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara terbagi menjadi 16 Kecamatan dan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Utara dan Barat, Kabupaten Demak di sebelah Selatan, serta Kabupaten Kudus dan Pati di sebelah Timur. Wilayah bagian Utara Jepara, lahannya didominasi oleh usaha perkebunan, kehutanan, serta pertanian tanaman pangan. Jepara memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km, memiliki potensi sangat besar dalam bidang perikanan. Keberhasilannya nampak pada semakin meningkatnya peran serta para pelaku pembangunan sektor perikanan yaitu pembudidaya tambak, nelayan, KUD, swasta dan semakin efektifnya pelaksanaan Pemerintahan. Kabupaten Jepara memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km termasuk keberadaan KarimunJawa, dengan luas wilayah penangkapan laut, baik jalur I, II dan III mencapai 1.500 km 2. Budidaya laut dilakukan di atas areal seluas 10.000 Ha dan luas areal budi daya laut dan penangkapan di perairan umum mencapai 1.472 Ha lebih. Selain pantai, dari wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan seluas 1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah kepulauan tersebut merupakan Kecamatan KarimunJawa yang berada di gugusan Kepulauan KarimunJawa, yakni gugusan pulau-pulau yang ada di Laut Jawa dengan dua pulau terbesarnya adalah Pulau KarimunJawa dan Pulau Kemujan. Sebagian besar wilayah perairan KarimunJawa tersebut dilindungi dalam Cagar Alam Laut Karimunjawa. Dikaitkan dengan bentuk pulau Jawa, posisi wilayah Kabupaten Jepara ini sebenarnya kurang menguntungkan. Berada di ujung Utara Pulau Jawa menjadikan Jepara tak terlewati jalur utama pantura. 2.1.1.1 Kondisi Wilayah Kabupaten Jepara terletak di pantura Timur Jawa Tengah, di mana bagian Barat dan Utara dibatasi oleh laut. Bagian Timur wilayah Kabupaten ini merupakan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan KarimunJawa, penyeberangan ke kepulauan ini dilayani oleh kapal ferry yang bertolak dari Pelabuhan Jepara. KarimunJawa juga terdapat lapangan terbang perintis yang didarati pesawat berjenis kecil dari Semarang. Jarak ibu kota Kabupaten Jepara dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut:


Kudus : 35 km Pati : 59 km Rembang : 95 km Demak : 45 km Blora : 131 km Jakarta : 561 km Semarang : 76 km Surabaya : 294 km Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha atau 1.004,132 km², menempati 3,09% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha atau 123,116 km², dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan 2.370,001 ha atau 23,700 km².        

2.1.1.2 Topografi Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan Utara Jawa ini secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:  wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara  wilayah dataran rendah di bagian Tengah dan Selatan  wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung Muria  wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang merupakan serangkaian Kepulauan KarimunJawa. Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 01.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagai dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha. Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan pesisir pantai, Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan yang fungsional yaitu:  Dataran  Dataran aluvial  Lembah aluvial  Pegunungan sekitar pantai  Perbukitan  Rawa pasang surut Sedangkan jenis tanahnya menurut topografi kawasan Kabupaten Jepara memiliki 4 Jenis tanah yaitu:  Andosol coklat  Regosol  Alluvial  latosol Daratan utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian Barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling,


Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu di bagian Timur (Gunung Muria) ke arah Barat (Barat Daya, Barat, dan Barat Laut) yaitu daerah hilir (Laut Jawa). Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakan masalah yang terjadi pada permukaan tanah yang tertutup oleh batuan di Kabupaten Jepara, hal tersebut menjadi salah satu sebab kurang suburnya tanah di Kabupaten Jepara karena tanah yang tertutup batuan menjadi keras dan sulit untuk ditanami. Tabel II.1. DATA KETINGGIAN DARI PERMUKAAN AIR LAUT TAHUN 2011 No.

Kecamatan

1. Kedung 2. Pecangaan 3. Kalinyamatan 4. Welahan 5. Mayong 6. Nalumsari 7. Batealit 8. Jepara 9. Tahunan 10. Mlonggo 11. Pakisaji 12. Bangsri 13. Kembang 14. Keling 15. Donorojo 16. KarimunJawa Sumber: Jepara Dalam Angka 2011

Ketinggian 0 2m 2 - 17 m 2 - 29 m 2 7m 13 - 438 m 13 - 736 m 68 - 378 m 0 46 m 0 50 m 0 - 300 m 25 - 1.000 m 0 - 594 m 0 - 1.000 m 0 - 1.301 m 0 - 619 m 0 100 m

2.1.1.3 Keadaan dan Pemanfaatan Tanah Kabupaten Jepara merupakan dataran aluvial yang tersusun oleh endapan lumpur yang berasal dari sungai-sungai yang bermuara di pesisir pantai dan terbawa oleh arus sepanjang pantai. Sebaran jenis tanah pada wilayah ini yaitu berupa aluvial hiromorf, regosol coklat, asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat, grumosol kelabu tua, asosiasi hidromorf kelabu, dan planosol coklat keabuan. Kabupaten Jepara terletak pada lereng Utara dan Barat Gunung Muria. Daratan Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis tanah berikut Andosol Coklat, terdapat di perbukitan bagian Utara dan puncak Gunung Muria seluas 3.525,469 Ha, Regosol terdapat di bagian Utara seluas 2.700,857 Ha, Alluvial terdapat di sepanjang pantai Utara seluas 9.126,433 Ha, Asosiasi Mediterian terdapat di pantai Barat seluas 19.400,458 Ha dan Latosol yang merupakan jenis tanah paling dominan di Kabupaten Jepara terdapat di perbukitan Gunung Muria seluas 65.659,972 Ha. Lahan di kawasan Kabupaten Jepara cocok digunakan untuk budidaya tambak mengingat kondisi fisik lingkungannya yang dekat dengan pantai. Selain sebagai budidaya tambak lahan di kawasan Jepara yang datar juga cocok difungsikan untuk perkebunan atau budidaya pertanian ringan khususnya pada kawasan yang berbukit.


Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang merupakan hasil dari pengendapan tanah yang terkena air sunagi atau laut akibat abrasi yang sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerah rawa yang hanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu. 2.1.1.4 Pembagian Wilayah Administratif Dengan adanya pemekaran wilayah dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Pakis Aji sesuai peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling, jumlah kecamatan di Kabupaten Jepara yang semula 14 kecamatan berubah menjadi 16 kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Adapun 16 (enambelas) kecamatan yang ada adalah Kedung, Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batealit, Tahunan, Jepara, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo, Pakisaji, KarimunJawa. Sedangkan menurut pembagian administrasi wilayah setingkat desa dan kelurahan, wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 183 desa dan 11 kelurahan. Tabel II.2. LUAS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kecamatan

Ha

Kedung 4.306,281 Pecangaan 3.587,806 Kalinyamatan 2.370,001 Welahan 2.764,205 Mayong 6.504,268 Nalumsari 5.696,538 Batealit 8.887,865 Tahunan 3.890,581 Jepara 2.466,699 Mlonggo 4.240,236 Pakis Aji 6.055,280 Bangsri 8.535,241 Kembang 10.812,384 Keling 12.311,588 Donorojo 10.864,216 KarimunJawa 7.120,000 Total 100.413,189 Sumber: Jepara Dalam Angka 2011

Km2 43,063 35,878 23,700 27,642 65,043 56,965 88,879 38,906 24,667 42,402 60,553 85,352 108,124 123,116 108,642 71,200 1.004,132

Persentase 4,29 3,57 2,36 2,75 6,48 5,67 8,85 3,87 2,46 4,22 6,03 8,50 10,77 12,26 10,82 7,09 100,00

Secara administratif wilayah seluas 1.399,74 km² tersebut terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 184 desa dan 11 kelurahan serta 1.000 RW dan 4.622 RT.


Tabel II.3. BANYAKNYA RT, RW KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Kecamatan Kedung Pecangaan Kalinyamata n Welahan Mayong Nalumsari Batealit Tahunan Jepara Mlonggo Pakis Aji Bangsri Kembang Keling Donorojo KarimunJawa Total Sumber: Jepara

RW 2007

2008

2009

RT 2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

63 58 50

61 69 51

63 84 51

63 58 50

63 70 52

255 350 237

257 339 237

257 340 239

250 333 236

252 342 242

41 75 78 51 71 83 89 120 77 117 13

44 75 78 51 74 83 51 38 120 78 68 54 14

44 75 78 51 75 84 51 51 120 78 68 54 14

44 75 78 51 74 81 51 38 120 77 61 54 14

44 67 78 48 75 84 51 38 120 78 61 54 17

225 386 369 282 321 291 510 439 326 561 53

217 387 369 283 315 305 278 261 439 331 332 267 51

217 387 365 283 311 305 278 263 434 331 332 252 53

216 383 365 282 319 289 274 235 433 323 297 254 53

217 391 358 291 311 307 278 236 442 332 304 265 54

986

1.009

1.041

989

1.000

4.605

4.668

4.647

4.541

4.622

Dalam Angka 2007 – 2011

2.1.1.5 Luas Penggunaan Lahan Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat mencapai 100.413,19 Ha. Luas wilayah tersebut terdiri dari 26,282.06 (26,17%) lahan sawah dan 74.131,13 Ha (73,83%) lahan bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana (41,91%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,57%), selainnya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan. Sedangkan lahan bukan lahan sawah digunakan untuk tegal/huma sebesar 37,54% yang merupakan persentase penggunaan terbesar, kemudian digunakan untuk bangunan/pekarangan, perkebunan, hutan negara, tambak/kolam dan padang rumput. 2.1.1.6 Keadaan Iklim Musim penghujan di Kabupaten Jepara antara bulan NopemberApril dipengaruhi oleh musim Barat sedang musim kemarau antara bulan Mei-Oktober dipengaruhi oleh angin musim Timur. Curah hujan tertinggi tercatat 2.617 mm, dengan jumlah hari hujan 181 hari terdapat di Kecamatan Keling, sedangkan curah hujan terendah sebesar 1.380 mm dengan 125 hari hujan terdapat di Kecamatan Nalumsari, dengan suhu rata-rata antara 21,55 oC sampai dengan 32,71 o C. Data berkaitan dengan banyaknya hari hujan dan curah hujan perkecamatan di Kabupaten Jepara pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel II.4 di bawah ini.


BANYAKNYA

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tabel II.4. HARI HUJAN DAN CURAH HUJAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 Kecamatan

Hari Hujan (Hari)

Kedung Pecangaan ** Kalinyamatan * Welahan * Mayong ** Nalumsari Batealit Tahunan ** Jepara Mlonggo Pakis Aji * Bangsri Kembang * Keling Donorojo * KarimunJawa * Jumlah Rata-rata Keterangan: * = tidak mempunyai alat; ** = alat rusak Sumber: Jepara Dalam Angka, 2011

143 125 150 158 153 143 181 1.053 150

Curah Hujan (mm) 1.823 1.380 2.013 2.058 2.015 2.138 2.617 14.044 2.006

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH Keberadaan ruang adalah terbatas. Dengan demikian, rentan menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan (stakeholders), terlebih dengan karakteristik masyarakat pesisir yang lebih terbuka dan keras. Beberapa permasalahan yang muncul, baik yang bersifat alamiah maupun sebagai bagian dari dinamika pembangunan di Kabupaten Jepara, yang sifatnya strategis antara lain: 1. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Jepara memiliki topografi lebih dari 40% (sangat curam) sehingga berpotensi longsor. 2. Sebagian jenis tanah di Kabupaten Jepara ada yang sangat peka terhadap erosi (regosol coklat) sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan di atasnya. 3. Adanya rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin topan akan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan wilayah. 4. Permasalahan lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang belum terkendali (terutama dari kawasan lindung ke kawasan budidaya) dengan baik, abrasi dan rob, kerusakan daerah hulu sungai akibat pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan. 5. Terpusatnya perkembangan pada kawasan-kawasan tertentu, sehingga mempersulit dalam pemerataan pembangunan. 6. Belum optimalnya fungsi pengendalian yang bersifat preventif agar tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang. Dengan penataan ruang yang terpadu, serasi dan berkualitas, maka semua stakeholders pembangunan akan mempunyai rujukan yang sama dalam memanfaatkan ruang. Hal ini, selain akan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang juga akan mendorong


masyarakat untuk berperan aktif, baik pada proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam perspektif inilah sekaligus untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031). Rencana struktur ruang Kabupaten Jepara diwujudkan berdasarakan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan adalah: a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Jepara dan Pecangaan; b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di perkotaan Bangsri, Mayong, Keling dan Karimunjawa; c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Kedung, Mlonggo, Batealit, Kembang, Pakisaji, Kalinyamatan, Nalumsari, Welahan, dan Donorojo; dan d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Desa Mantingan, Teluk Awur, Raguklampitan, Kerso, Kedungmalang, Ujungwatu, Keling, Suwawal, Slagi, Lebak, Bondo, Srikandang, Bucu, Tubanan, Guwosobokerto, Ngroto, Welahan, Troso, Kaliombo, Banyuputih, Mayong Kidul, Pelang, Bandung, Pringtulis, Daren dan Ngetuk. Peran pusat kegiatan adalah: a. PKL sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan tinggi, perhubungan, pariwisata dan pertanian; b. PKLp sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi, pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri, pertanian perikanan, pengembangan budi daya hutan, riset perikanan, pelestarian sumber daya alam, konservasi, perhubungan dan pariwisata; c. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan; dan d. PPL sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas: a. Sistem Jaringan Transportasi; b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan; c. Sistem Jaringan Telekomunikasi; d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan e. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan Di bidang pariwisata Kabupaten Jepara sebenarnya memiliki banyak wilayah yang sangat potensial dengan obyek wisata yang beragam namun sangat diharapkan sentuhan oleh para investor sebagai berikut: Pantai Kartini. Terletak ± 2,5 km ke arah Barat dari Pendopo Kabupaten Jepara. Obyek wisata ini berada di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara dan merupakan obyek wisata alam yang menjadi dambaan wisatawan. Berbagai sarana pendukung seperti dermaga,


permainan anak-anak (komedi putar, mandi bola) dan lain-lain telah tersedia untuk pengunjung. Kawasan dengan luas tanah ± 3,5 ha ini merupakan kawasan strategis, karena sebagai jalur transportasi laut menuju obyek wisata Taman KarimunJawa dan Pulau Panjang. Pantai Tirta Samudra. Lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pantai Bandengan dan terletak ±7 km sebelah Utara dari pusat kota. Pantai yang airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocok untuk lokasi mandi. Kawasan obyek wisata yang lahannya cukup luas dan sebagian besar ditumbuhi rerimbunan pohon pandan ini memang cocok untuk lokasi kegiatan para remaja seperti kemah, volley pantai, sepeda pantai atau kegiatan serupa. Benteng Portugis. Salah satu obyek wisata andalan di Jepara adalah Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis Kecamatan Keling atau ± 45 km di sebelah Utara kota Jepara, dan untuk mencapainya tersedia jalan aspal dan transportasi reguler. Dilihat dari sisi geografis, benteng ini nampak sangat strategis untuk kepentingan militer khususnya zaman dahulu yang kemampuan tembakan meriamnya terbatas 2-3 km saja. Benteng ini dibangun di atas sebuah bukit batu di pinggir laut dan persis di depannya terhampar Pulau Mondolika, sehingga praktis selat yang ada di depan benteng ini berada di bawah kontrol meriam benteng sehingga akan berpengaruh pada pelayaran kapal dari Jepara ke Indonesia Bagian Timur atau sebaliknya. Air Terjun Songgolangit. Terletak di Desa Bucu Kecamatan Kembang ± 30 km sebelah Utara dari kota Jepara. Air terjun ini mempunyai ketinggian ± 80 meter dan lebar ± 2 meter. Wana Sreni Indah. Terletak ± 35 km ke arah Timur dari pusat kota Jepara, menuju Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Bategede Kecamatan Nalumsari. Sebuah Desa yang terletak di belakang Lereng Gunung Muria, dengan topografis berupa perbukitan dengan ketinggian sekitar 100 M dpl sampai dengan 180 M dpl, suhu udara rata-rata 25°C28°C sehingga udara daerah sekitar obyek wisata tersebut sejuk segar. Perang Obor Tegal Sambi. Upacara tradisional “Obor-oboran” merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang tiada duanya di Jawa Tengah ini dan mungkin di seluruh Indonesia. Obor pada upacara tradisional ini adalah gulungan atau bendelan 2 (dua) atau 3 (tiga) pelepah kelapa yang sudah kering dan bagian dalamnya diisi dengan daun pisang kering (Jawa: klaras). Obor yang telah tersedia dinyalakan bersama untuk dimainkan/digunakan sebagai alat untuk saling menyerang sehingga sering terjadi benturan obor yang dapat mengakibatkan pijaran-pijaran api yang besar yang akhirnya masyarakat menyebutnya dengan istilah “Perang Obor”. Kelenteng “Hian Thian Siang Tee” Welahan. Kelenteng Welahan yang diberi nama “Hian Thian Siang Tee” terletak 24 km ke arah Selatan dari pusat kota Jepara, di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpan peninggalan kuno Tiongkok dan menjadi salah satu asset wisata sejarah di Jepara, di mana berdiri megah 2 buah kelenteng yang dibangun seorang tokoh


pengobatan dari Tiongkok bernama Tan Siang Hoe bersama dengan kakanya bernama Tan Siang Djie. Makam Mantingan Jepara. Masjid dan Makam Mantingan terletak 5 km arah Selatan dari pusat kota Jepara di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpan Peninggalan Kuno Islam dan menjadi salah satu aset wisata sejarah di Jepara, di mana di sana berdiri megah sebuah masjid yang dibangun oleh seorang tokoh Islamik yaitu Pangeran Hadlirin suami Ratu Kalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas penyebaran agama Islam di pesisir Utara pulau Jawa dan merupakan masjid kedua setelah Masjid Agung Demak. Museum RA. Kartini. Museum RA Kartini terletak di pusat kota atau tepatnya di sebelah Utara alun-alun kota Jepara. Museum RA Kartini termasuk jenis museum umum dan sekaligus sebagai obyek wisata sejarah. Museum dibuka setiap hari dan sering dikunjungi para wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Museum RA Kartini didirikan pada tanggal 30 Maret 1975 pada masa pemerintahan Bupati Soewarno Djojomardowo,SH, sedangkan peresmiannya dilakukan pada tanggal 21 April 1977 oleh Bupati KDH Tingkat II Jepara, Soedikto, SH. Potensi Khusus KarimunJawa. Taman Nasional Laut KarimunJawa termasuk wilayah Kabupaten Jepara, yang terdiri dari 1 kecamatan 4 desa dan 27 pulau (5 pulau berpenghuni, 22 pulau kosong) terdiri dari beberapa suku, adapun jarak Jepara KarimunJawa adalah 48 mil laut. Taman Nasional Laut KarimunJawa memang memiliki daya tarik tersendiri dan sangat cocok untuk wisata bahari. Berbagai daya tarik yang unik bisa kita temukan antara lain: a. Panorama laut yang indah bagai telaga warna dengan gugusan kepulauan yang tersebar sejauh mata memandang. Disertai jernihnya air laut yang belum tercemar (terkena polusi). b. Hamparan pasir putih yang membentang di kawasan pantai maupun di seluruh pulau-pulau. c. Dapat melakukan kegiatan hiking, snorkeling, diving, fishing/memancing, dayung, dan sebagainya. d. Menikmati biota laut dengan aneka ragam ikan hias dan bermacam karang laut yang menarik. e. Masih terdapat jenis satwa langka seperti menjangan, trenggiling, landak, ular edor, burung garuda dan ikan lele tanpa patil. f. Gunung dengan penghijauannya hutan tertutup yang masih perawan. g. Dapat menyaksikan ikan hiu, kerapu, lemuna, teripang di karamba, silakan bawa makanan (ikan kecil) untuk dihadiahkan kepada ikan-ikan tersebut. h. Bila perjalananan memakai kapal laut, dapat menyaksikan iringan lumba-lumba di sebelah menyebelah kapal. 2.1.3 ASPEK DEMOGRAFI Jumlah penduduk Kabupaten Jepara tahun 2007 mencapai 1.073.631 jiwa, tahun 2008 sebesar 1.090.839 jiwa, tahun 2009


sebesar 1.107.973 jiwa tahun 2010 sebesar 1.097.280 jiwa dan tahun 2011 berdasarkan data Jepara Dalam Angka sebesar 1.124.203 jiwa. Kondisi yang demikian membutuhkan perhatian yang serius baik dari segi penyediaan infrastruktur maupun penataan mobilitas penduduknya serta percepatan pembangunan ekonomi dengan pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang lebih memadai seperti transportasi dan sarana komunikasi. Tabel II.5. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Kecamatan

Tahun 2007 *

2008 *

2009 *

2010 **

Kedung 69.825 70.944 72.058 70.835 Pecangaan 74.707 75.905 77.097 77.172 Kalinyamatan 56.061 56.959 57.854 58.140 Welahan 70.774 71.908 73.037 69.496 Mayong 80.685 81.978 83.265 82.831 Nalumsari 68.975 70.081 71.182 68.606 Batealit 74.351 75.543 76.729 77.923 Tahunan 95.012 96.535 98.052 101.581 Jepara 74.958 76.159 77.355 79.508 Mlonggo 127.429 75.935 77.128 77.794 Pakis Aji 53.536 54.377 54.690 Bangsri 92.626 94.111 95.590 93.798 Kembang 64.399 65.433 66.461 64.798 Keling 115.278 60.461 61.411 58.435 Donorojo 56.664 57.554 52.958 KarimunJawa 8.551 8.687 8.823 8.715 Total 1.073.631 1.090.839 1.107.973 1.097.280 Keterangan: * = Hasil SUPAS; ** = Hasil Sensus Penduduk; Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011

2011 *

72.565 79.171 59.876 70.633 84.636 69.830 80.006 105.505 82.106 80.092 56.332 95.889 65.986 59.209 53.513 8.854 1.124.203

Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, pada tahun 2011 sebanyak 300.220 jiwa atau 26,71% penduduk Kabupaten Jepara berada pada kelompok umur 0-14 tahun. Sementara itu kelompok umur 15-64 tahun sebesar 760.221 jiwa atau 67,62% dan 65 ke atas sebesar 5,67% atau 63.762 jiwa. Tabel II.6. PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN JEPARA TAHUN 20072011 Umur

Tahun 2007

2008

2009

0 -14 thn 313.412 318.436 323.438 15-64 709.717 721.092 732.419 thn 65 + 50.502 51.311 52.116 Jumlah 1.073.631 1.090.839 1.107.973 Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011.

2010

2011

300.246

300.220

733.231

760.221

63.806 1.097.280

63.762 1.124.203

Hampir di setiap tahunnya penduduk laki-laki memiliki persentase yang lebih banyak diperbandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Tetapi pada tahun 2010 dan 2011 presentase penduduk perempuan lebih banyak. Dalam tabel nampak bahwa pada tahun 2011 jumlah penduduk laki-laki sebesar 561.984 jiwa atau 49,99% dan perempuan sebesar 562.219 jiwa atau 50,01%.


Tabel II.7. PERSENTASE KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun

Jumlah Penduduk

LakiLaki

%

2007 1.073.631 540.293 50,32 2008 1.090.839 548.953 50,32 2009 1.107.973 557.576 50,32 2010 1.097.280 548.344 49.97 2011 1.124.203 561.984 49,99 Sumber: Jepara Dalam Angka 2007 – 2011

Perempuan

%

533.338 541.886 550.397 575.517 562.219

49,68 49,68 49,68 50,03 50,01

Dengan luas wilayah sekitar 1.004,132 kilometer persegi yang didiami oleh 1.124.203 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah 1,120 orang per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2007 sebesar 1.069 jiwa per km² dan selanjutnya pada tahun 2011 menjadi sebesar 1,120 jiwa per km² sehingga apabila diperbandingkan dengan tahun 2007 pertambahan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 12,8 jiwa per km² pertahun. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara dengan 3.329 jiwa/km2, sedangkan terendah di Kecamatan KarimunJawa dengan 124 jiwa/km2. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Jepara dikarenakan aglomerasi aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar tersentral di Kecamatan Jepara khususnya pada kawasan sekitar CBD (Central Bussiness District), yang padat dengan aktifitas perdagangan dan jasa. Tabel II.8. KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Kecamatan

Tahun 2007

2008

2009

Kedung 1.621 1.647 1.673 Pecangaan 2.110 2.116 2.149 Kalinyamatan 2.318 2.403 2.441 Welahan 2.560 2.601 2.642 Mayong 1.240 1.260 1.280 Nalumsari 1.211 1.230 1.250 Batealit 837 850 863 Tahunan 2.442 2.481 2.520 Jepara 3.039 3.087 3.136 Mlonggo 1.238 1.791 1.819 Pakis Aji 884 898 Bangsri 1.085 1.103 1.120 Kembang 596 605 615 Keling 497 491 499 Donorojo 522 530 KarimunJawa 120 122 124 Total 1.069 1.086 1.103 Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011

2010

2011

1.645 2.151 2.453 2.514 1.273 1.204 877 2.611 3.223 1.835 903 1.099 599 475 487 122 1.093

1.685 2.207 2.526 2.555 1.301 1.226 900 2.712 3.329 1.889 930 1.123 610 481 493 124 1.120

Sex Ratio merupakan perbandingan yang menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan di suatu daerah. Sex Ratio penduduk Kabupaten Jepara 2011 sebesar 99,96 %. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Tahunan sebesar 103,36% yang berarti jumlah penduduk laki-laki 1,6% lebih banyak di bandingkan jumlah penduduk perempuan, sedangkan sex ratio terkecil terdapat di Kecamatan Kembang yakni


97,35% yang artinya jumlah penduduk perempuan 0,32% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Tabel II.9. SEX RATIO PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Kecamatan Kedung Pecangaan Kalinyamatan Welahan Mayong Nalumsari Batealit

Sex Ratio 2007

2008

2009

2010

2011

101 99 98 100 99 99

101 99 98 100 99 99

101 99 98 100 99 99

99,51 98,40 98,84 97,83 98,87 97,36 100,6

104

104

104

99,38 98,27 98.71 97,71 98,83 97.23 100,4 7 103.2 3 101,4 4 102,6 4 101,3 9 100,8 4 97.22 98.02 99.23 101,8 7 95.28

Tahunan 107

107

107

Jepara 103

103

103

Mlonggo 104

103

103

-

105

105

Pakis Aji Bangsri Kembang Keling Donorojo KarimunJawa

101 98 101 -

101 98 101 101

101 98 101 101

103 103 103 Total 101 101 101 Sumber: Jepara Dalam Angka, 2007 – 2011

0 103,3 6 101,5 7 102,7 7 101,5 2 100,9 7 97,35 98,14 99,36 102,0 1 99,96

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara rata-rata pertahun selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2000-2010 sebesar 1,14%. Tabel II.10. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Uraian

Tahun 2007

2008

2009

Pertumbuhan 1,47 1,60 1,57 Penduduk Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011

2010

2011

-0,96

2,45

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. 2.2.1 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Jepara selama periode tahun 2007-2011 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks


Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut: 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan) Kabupaten Jepara cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,74%, pada tahun 2008 turun sebesar 4,49%, pada tahun 2009 naik kembali menjadi 5,02%, kemudian pada tahun 2010 sebesar 4,52% dan naik kembali pada tahun 2011 dengan prediksi 5,26%. Terlihat bahwa selama lima tahun, pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan) Kabupaten Jepara masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, kecuali pada tahun 2009 sebesar 5,02% lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 4,58%. Tabel II.11. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH DAN NASIONAL TAHUN 2007-2011 Tahun

Kabupaten Jepara

Provinsi Jawa Tengah

2007 4,74 5,59 2008 4,49 5,61 2009 5,02 5,14 2010 4,52 5,84 2011* 5,26 6,01 * Angka prediksi sampai dengan Desember 2011 Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Nasional 6,28 6,06 4,58 6,10 6,46

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara atas dasar harga berlaku, juga menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi sebesar 13,94% dan naik menjadi 15,26% di tahun 2008, serta menurun menjadi 10,06% di tahun 2009 namun kembali meningkat menjadi 11,12% dan 11,60% di tahun 2010 dan 2011. Tabel II.12. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEPARA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2007-2011 Uraian

Tahun 2007

2008

Pertumbuhan Ekonomi Atas 13,94 15,26 Dasar Harga Berlaku Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2009

2010

2011

10,06

11,12

11,60

Jika dilihat berdasarkan kontribusi PDRB atas dasar harga konstan per sektor lapangan usaha selama lima tahun, terlihat terjadi dominasi tiga sektor lapangan usaha, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama selama lima tahun, yaitu masing-masing sebesar 27,77% di tahun 2007, 27,87% di tahun 2008, 27,66% di tahun 2009, 28,19% di tahun 2010 dan 28,28% di tahun 2011. Kemudian disusul kontribusi sektor pertanian pada peringkat kedua selama tahun 2007 s/d 2009, yaitu sebesar masing-


masing 23,18%, 22,49% dan 22,40%. Tetapi pada tahun 2010 dan 2011, peringkat kedua diduduki oleh kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu masing-masing sebesar 21,65% dan 21,48%. Peringkat ketiga selama tahun 2007 s/d 2009 diduduki oleh kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu masing-masing sebesar 21,69%, 21,51% dan 21,36% dan pada tahun 2010 s/d 2011, kontribusi sektor pertanian menduduki peringkat ketiga, yaitu masingmasing sebesar 20,70% dan 20,27%. Dominasi kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Jepara sangat terkait dengan empat komoditi unggulan daerah yang meliputi mebel ukir, karet, produk plastik dan kayu olahan/aneka kerajinan, handykraft serta produk kayu. Sebagai contoh, industri mebel ukir pada tahun 2011 mempunyai nilai ekspor (US $) sebesar 112.947.991,05 dengan volume ekspor sebesar 34.303.691,61 kg serta jumlah eksportir sebanyak 268 perusahaan dengan 101 negara tujuan ekspor. Tabel II.13. KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2007-2011 Tahun

Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Sumber: BPS Kabupaten

2007

2008

2009

2010

2011

23.18

22.49

22.40

20.70

20.27

0.55

0.57

0.58

0.59

0.61

27.77

27.87

27.66

28.19

28.28

0.70

0.71

0.74

0.76

0.77

5.10

5.29

5.49

5.79

6.00

21.69

21.51

21.36

21.65

21.48

5.45

5.46

5.50

5.62

5.60

6.22

6.34

6.39

6.56

6.71

9.34 9.75 9.88 Jepara tahun 2007 – 2011

10.13

10.30

Kondisi tidak jauh berbeda terlihat pada kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku selama lima tahun. Kontribusi tiga sektor lapangan usaha juga masih mendominasi PDRB Kabupaten Jepara, yaitu masing-masing berdasarkan peringkat pertama sampai ketiga yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran. Tabel II.14. KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2007-2011 Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

22,79 0,61 26,75 1,14 5,64 21,07 5,76

21,87 0,61 27,00 1,08 5,79 20,94 5,83

21,78 0,62 26,85 1,10 6,03 20,82 5,76

20,88 0,64 27,00 1,10 6,43 20,82 5,68

20,96 0,63 27,13 1,11 6,47 20,59 5,46


Tahun

Sektor

2007

Keuangan, Persewaan dan Jasa 6,79 Perusahaan Jasa-jasa 9,45 Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2008

2009

2010

2011

6,87

6,91

7,05

7,14

10,00

10,14

10,39

10,51

2.2.1.2 Laju Inflasi Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Di akhir tahun 2011 pada bulan Desember 2011 Jepara mengalami inflasi 0,69%. Inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2011 lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dimana bulan Desember 2010 mengalami inflasi sebesar 0,98%. Laju inflasi Jepara tahun kalender 2011 (Januari-Desember) yang telah berjalan 12 bulan sebesar 3,64%, lebih rendah dibandingkan tahun kalender 2010 yang sebesar 6,24%. Untuk laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 2,68% dan 3,79%. Tabel II.15. PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUNAN NASIONAL, JAWA TENGAH, DAN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun

Nasional

Provinsi Jawa Tengah

Kab. Jepara

2007 6,59 7,43 2008 11,06 9,55 11,61 2009 2,78 3,32 2,86 2010 6,96 6,88 6,24 2011 3,79 2,68 3,64 Sumber: BPS Kabupaten Jepara per Desember 2011

2.2.1.3 PDRB Perkapita Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB per kapita didapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Jepara menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun Pada tahun 2007 Rp.6.087.016,98 sampai dengan Rp.9.169.304,12 pada tahun 2011. Demikian juga PDRB per kapita atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku. Tabel II.16. PDRB PERKAPITA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun

Harga Berlaku

2007 6.087.016,98 2008 6.938.501,70 2009 7.553.522,12 2010 8.310.082,34 2011 * 9.169.304,12 * Angka prediksi sampai dengan Desember Sumber: BPS Kabupaten Jepara 2011

Harga Konstan 3.502.908,82 3.620.055,77 3.760.494,07 3.891.674,78 4.050.325,89 2011


2.2.1.4 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Secara umum, nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur Physical Quality of Life Index (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran per Kapita. Perkembangan IPM Jepara dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik dari 71,94 (2008), menjadi 72,45 (2009) dan 72,64 (2010). Selama 3 tahun terakhir Jepara bertahan pada peringkat ke- 14 di antara 35 Kabupaten/Kota seJateng. Jika dilihat dari indikator penyusunannya, Jepara mencatat Angka Harapan Hidup sebesar 70,85 tahun, Angka Melek Huruf 93,09%. Rata-rata Lama Sekolah 7,40 dan Pengeluaran per kapita (yang disesuaikan) 632.48 rupiah. Pada tahun 2010, IPM 6 Kabupaten terdekat menunjukkan angka yang sedikit bervariasi dengan range antara 70,61 untuk Blora dan 72,96 untuk Pati. Sedangkan di antara Kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Jepara berada pada posisi bervariasi, mulai dari rangking 28 (Blora), 20 (Rembang), 16 (Demak), 14 (Jepara), 13 (Kudus), 12 (Pati). Harapan ke depan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jepara dapat meningkat hingga mencapai angka minimal 80,00 yang merupakan Indeks Pembangunan Manusia kategori tinggi. Tabel II.17. PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008-2010 Keterangan

Tahun 2008

2009

IPM 71,94 72,45 Ranking IPM Kabupaten Jepara di Jateng 14 14 Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Jepara tahun 2008 – 2010

2010

72,64 14

2.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi indikator pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatan kerja, dan angka kriminalitas. 2.2.2.1 Pendidikan Kinerja makro urusan pendidikan antara lain bisa dilihat dari indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Melek Huruf di Kabupaten Jepara selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 92,62% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 98,02% pada tahun 2011. Kualitas pendidikan dapat diukur pula dari berapa lama seseorang mengenyam pendidikan. Rata–rata lama sekolah di Kabupaten Jepara, meningkat dari angka 7,22 tahun pada tahun 2007 menjadi 7,35 tahun pada tahun 2011, meskipun terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan usia wajib belajar sembilan tahun masih perlu ditingkatkan.


Angka Partisipasi Kasara (APK) pada tahun 2007-2011 menunjukkan pada tingkat SD/MI/Paket A adalah terjadi peningkatan yaitu dari sebesar 106,47% pada tahun 2007 menjadi 114,67% pada tahun 2011. Kemudian di tingkat SMP/MTs/Paket B juga terjadi peningkatan yaitu dari sebesar 87,96% pada tahun 2007 menjadi 96,07% pada tahun 2011. Sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar 47,91% pada tahun 2007 menjadi 70,46% pada tahun 2011, walaupun sempat menurun pada tahun 2008. Untuk angka pendidikan yang ditamatkan (APT) selama tahun 2007 s/d 2011 menunjukkan pada tingkat SD/MI/Paket A terjadi peningkatan yaitu dari sebesar 25,95% pada tahun 2007 menjadi 28,95% pada tahun 2011. Kemudian pada tingkat SMP/MTs/Paket B menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun yaitu berturut-turut 25,95%, 16,14%, 16,89%, 17,64% dan 18,39%. Sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 67,46% pada tahun 2007 menjadi 70,46% pada tahun 2011. Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun menunjukkan kondisi fluktuatif pada tingkat SD/MI/Paket A serta kecenderungan menurun pada tingkat SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C. Pada tingkat SD/MI/Paket A, angka partisipasi murni pada tahun 2007 adalah sebesar 97,23% dan pada tahun 2008 menurun menjadi 96,51% serta menunjukkan peningkatan pada tahun 2009 s/d 2011 yaitu masing-masing menjadi sebesar 96,89%, 98,04% dan 98,32%. Kemudian untuk tingkat SMP/MTs/Paket B, angka partisipasi murni pada tahun 2007 adalah sebesar 71% dan menurun menjadi 67% pada tahun 2011. Sedangkan angka partisipasi murni di tingkat SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2007 adalah sebesar 71% dan menurun menjadi 47% pada tahun 2011. Tabel II.18. KINERJA MAKRO URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

2008

2009

Angka melek huruf 92,62 92,92 93,09 Angka rata-rata lama sekolah 7,22 7,22 7,40 Angka Partisipasi Kasar: APK SD/MI/Paket A 106,47 108,52 110,57 APK SMP/MTs/Paket B 87,96 96.10 96,07 APK SMA/SMK/MA/Paket C 47,91 40,57 45,89 Angka Pendidikan yang Ditamatkan: APT SD/MI/Paket A 27,45 25,95 26,7 APT SMP/MTs/Paket B 16,89 25,95 16,14 APT SMA/SMK/MA/Paket C 68,96 67,46 68,21 Angka Partisipasi Murni: Angka Partisipasi Murni (APM) 97,23 96,51 96,89 SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) 96 95 95 SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) 41 64 68 SMA/SMK/MA/Paket C Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2010

2011

93,09 7,40

98,02 7,35

112,62 96,10 51,21

114,67 96,07 70,46

28,2 17,64 69,71

28,95 18,39 70,46

98,04

98,32

96

98

70

72


2.2.2.2 Kesehatan Kinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari indikator angka kematian bayi, angka usia harapan hidup serta persentase balita gizi buruk. Angka kematian bayi selama tahun 2007 s/d 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar 1,61% pada tahun 2007 menjadi 9,69% pada tahun 2011. Kematian Ibu bersalin dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tahun 2009 sebesar 26 kasus, tahun 2010 sebesar 24 kasus, tahun 2011 sebesar 23 kasus. Kemudian angka usia harapan hidup selama lima tahun adalah menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 70,39 tahun pada tahun 2007 menjadi 70,85 tahun pada tahun 2011. Persentase balita gizi buruk selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 0,38% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 2,25% pada tahun 2011. Tabel II.19. KINERJA MAKRO URUSAN KESEHATAN TAHUN 2007-2011 Tahun

Indikator

2007

2008

2009

2010

Angka kematian bayi 1,61 8,40 8,10 Angka usia harapan hidup 70,39 70,58 70,71 Persentase balita gizi buruk 0,38 0,31 0,33 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2011

8,42 70,85 0,04

9,69 70,85 2,25

2.2.2.3 Kemiskinan Secara persentase, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada tahun 2010 sebanyak 10,18%, sedikit mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,60%.

Tabel II.20. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

2008

2009

2010

Penduduk miskin 10,44 11,05 9,60 10,18 Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2011

-

2.2.2.4 Kepemilikan Tanah Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak atas tanah maka kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat, hal ini ditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yang bersertifikat. Pada tahun 2011 pengurusan masyarakat terhadap Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel II.21. JUMLAH SERTIFIKAT TANAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tanah Bersertifikat Hak Hak Hak Hak Hak

Jumlah Penerbitan Sertifikat 2007

2008

2009

2010

2011

Milik 2.904 4,671 5.685 6.368 7.587 Guna Bangunan 84 10 142 128 139 Guna Usaha 0 2 0 5 0 Pakai 12 43 35 36 39 Pengelola 0 0 0 5 0 Jumlah 3.000 4.726 5.862 6.542 7.765 Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011


2.2.2.5 Kesempatan Kerja Dalam bidang ketenagakerjaan, pertumbuhan angkatan kerja selama lima tahun terakhir (2007-2011) menunjukkan adanya kenaikan, namun hal tersebut juga diimbangi dengan bertambahnya angka pengangguran. Hal ini disebabkan kenaikan angkatan kerja tidak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja. Faktor-faktor lain yang menyebabkan bertambahnya pengangguran, adalah besarnya angka usia produktif pencari kerja serta banyaknya perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya sehingga mengurangi pegawainya. Tabel II.22. ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 20072011 Tahun

Angkatan Kerja

Pengangguran

2007 549.237 38.447 2008 556.922 38.985 2009 557.251 39.007 2010 574.274 39.337 2011 577.272 39.554 Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Kesempatan kerja 510.790 517.937 518.244 534.937 537.718

2.2.2.6 Angka Kriminalitas Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Pengadilan Jepara. Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan trend yang menurun yaitu 873, 799, 789, 521, dan 356 kasus. 2.2.3 SENI DAN BUDAYA Pembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi indikator jumlah dan jenis kesenian dan gedung olahraga. 2.2.3.1 Seni dan Budaya Pembangunan pada fokus seni dan budaya antara lain bisa dilihat dari perkembangan jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian. Selama tahun 2007 s/d 2008, jumlah grup kesenian di Kabupaten Jepara mengalami fluktuatif yaitu berturut-turut 202, 286, 190, 266 dan 204 grup kesenian. Sedangkan untuk jumlah gedung kesenian, pada tahun 2007-2009 Kabupaten Jepara belum mempunyai gedung kesenian dan baru pada tahun 2010 dan 2011 telah dipunyai 1 gedung kesenian. Tabel II.23. INDIKATOR PEMBANGUNAN SENI DAN BUDAYA TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

Jumlah grup kesenian 202 286 190 Jumlah gedung kesenian 0 0 0 Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

266 1

204 1

Pada sisi yang lain, perkembangan seni dan budaya juga antara lain bisa dilihat dari jumlah organisasi kesenian beserta anggotanya. Jumlah organiasi seni rupa di Kabupaten Jepara pada tahun 2010 adalah sebanyak 13 organisasi seni lukis dengan anggota 64 orang, 18


organisasi seni ukir dengan anggota 505 orang, 5 organisasi seni patung dengan anggota 26 orang, 31 organisasi seni rias dengan anggota 78 orang, dan 6 organisasi dekorasi dengan anggota 32 orang. Sedangkan jumlah organisasi seni musik pada tahun 2010 adalah sebanyak 13 organisasi kerawitan dengan jumlah anggota 231 orang, 1 organisasi waranggono dengan anggota 14 orang, 147 biduan, 8 orkes samproh dengan anggota 108 orang, 2 orkes keroncong dengan anggota 25 orang, 63 orkes melayu dengan anggota 549 orang, 2 orkes campur sari dengan anggota 26 orang, serta 57 orkes dangdut dengan anggota 483 orang. Untuk jumlah organisasi seni tari pada tahun 2010 adalah sebanyak 2 organisasi tari Jawa dengan anggota 85 orang, 3 kelompok seni barongan dengan anggota 114 orang, 8 kelompok kesenian Reog dengan anggota 154 orang serta 1 kelompok kesenian kuda lumping dengan anggota 2 orang. Kemudian untuk jumlah organisasi seni sastra pada tahun 2010 adalah sebanyak 2 kelompok ludruk dengan anggota 23 orang, 3 kelompok ketoprak dengan anggota 100 orang, 1 kelompok dagelan dengan anggota 7 orang, 2 kelompok gambus dengan anggota 41 orang, 11 kelompok wayang purwo dengan anggota 240 orang, 57 orang dalang, 1 kelompok wayang klitik dengan anggota 11 orang, 2 kelompok kentrung dengan anggota 8 orang serta 1 kelompok emprak dengan anggota 20 orang. 2.2.3.2 Olah Raga Pembinaan olah-raga di Kabupaten Jepara telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Beberapa prestasi telah diraih baik di tingkat regional maupun nasional. Beberapa cabang olah raga yang menonjol/berprestasi adalah sepal bola, gulat, sepak takraw, pencak silat, balap sepeda, tenis yunior, bulu tangkis pelajar dan catur (predikat Master Nasional). Hal ini menunjukkan potensi olah-raga masyarakat Jepara cukup besar. Kinerja makro urusan olah-raga bisa dilihat dari indikator jumlah klub olah-raga dan jumlah gedung olah-raga. Selama tahun 2007-2009, jumlah klub olah-raga di Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 608 klub pada tahun 2007 meningkat menjadi 852 klub pada tahun 2011. Sedangkan untuk jumlah gedung olah-raga, selama lima tahun tidak menunjukkan perkembangan yang berarti yaitu 2 gedung olah-raga pada tahun 2007 dan bertambah menjadi 3 gedung olah-raga pada tahun 2011. Tabel II.24. KINERJA MAKRO URUSAN OLAH-RAGA TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

Jumlah klub olahraga 608 844 844 Jumlah gedung olahraga 2 3 3 Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

850 3

852 3

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan


selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan. 2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB 2.3.1.1 Pendidikan Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Jepara dapat dilihat dari beberapa indikator di antaranya, angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata, penduduk tidak buta aksara, fasilitas pendidikan dalam kondisi baik, pendidikan anak usia dini, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan sekolah serta guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Pada tingkat Pendidikan Dasar, angka partisipasi sekolah SD/MI relatif stabil yaitu sebesar 86% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 88% pada tahun 2011. Angka partisipasi sekolah SMP/MTs menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu sebesar 96,1% pada tahun 2007 dan menurun pada 2008 dan 2009 yaitu sebesar 95,4% dan 81,9% serta meningkat pada tahun 2011 yaitu sebesar 98,02%. Rasio ketersediaan sekolah pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan trend yang meningkat yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,671 dan meningkat menjadi 0,696 pada tahun 2011 untuk SD/MI, sedangkan untuk SMP/MTs yaitu sebesar 0,282 pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 0,321 pada tahun 2011. Rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan angka yang fluktuatif demikian juga untuk rasio guru/murid per kelas rata-rata. Untuk tingkat Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2009 s/d 2011 menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu berturut-turut adalah sebesar 0,961, 0,954, 0,819, 0,961 dan 0,538. Rasio guru/murid menunjukkan trend yang menurun yaitu sebesar 1:14 pada tahun 2007 dan menurun menjadi 1:12,2 pada tahun 2011. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan menengah yaitu SMA menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari sebesar 0,129 pada tahun 2007 menjadi 0,159 pada tahun 2011, sedangkan untuk SMK menunjukkan angka yang fluktuatif. Untuk rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tingkat SMA, menunjukkan trend menurun yaitu sebesar 15 pada tahun 2007 dan menurun menjadi 12 pada tahun 2011. Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) menunjukkan angka yang menurun yaitu dari sebesar 766.404 orang pada tahun 2007 menjadi 566.017 pada tahun 2011. Fasilitas pendidikan dilihat dari kondisi bangunan dalam keadaan baik, untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA menunjukkan jumlah yang meningkat. Demikian juga jumlah sekolah untuk Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat selama tahun 2007-2011. Angka Putus Sekolah untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menunjukkan angka yang fluktuatif, demikian juga angka kelulusan untuk pendidikan dasar dan menengah. Angka melanjutkan sekolah baik dari SD/MI ke SMP/MTS maupun dari SMP/MTs ke


SMA/SMK/MA dan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV menunjukkan kecenderungan yang menurun selama tahun 2007-2011. Tabel II.25. KINERJA MAKRO URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2007-2011 Indikator Pendidikan Dasar: Angka partisipasi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) Rasio ketersediaan sekolah/pendudu k usia sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) Rasio guru/murid (SD/MI dan SMP/MTs) Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SD dan SMP) Pendidikan Menengah: Angka partisipasi sekolah Rasio guru terhadap murid Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid per kelas ratarata (SMU) Penduduk yang berusia >15 Tahun tidak melek huruf (buta aksara) Fasilitas Pendidikan: Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

86/96,1

89/95,4

87/81,9

87/96,1

88/98,02

0,671 0,282

0,679 0,297

0,685 0,301

0,692 0,310

0,696 0,321

0,061 0,078

0,064 0,077

0,063 0,077

0,063 0,077

0,065 0,078

17/15

17/15

16/10

15/13

15/13

0,961

0,954

0,819

0,961

0,538

14

14,01

9,6

12,2

12,2

0,129/0,09 1

0,136/0,07 9

0,144/0,08 6

0,151/0,09 4

0,159/0,10 1

15

15

14

11

12

766.404

766.404

639.828

626.828

566.017

2.080

2.116

2.453

2.482

2.960

1.166

1.201

1.455

1.126

1.237

385 unit

381 unit

410 unit

410 unit

478 unit


Indikator Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Sumber : Disdikpora

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

0,16%

0,16%

0,13%

0,2%

0,09%

1,03%

1,03%

3,06%

0,29%

0,72%

1,39%

1,39%

2,09%

0,28%

1,43%

19.897

19.897

19.074

18.729

19.309

12.179

12.179

17.763

12.737

16.645

5.418

5.418

5.000

6.195

8.702

17.907

17.907

17.167

16.856

17.378

10.961

10.961

15.987

11.463

14.981

5.168

5.168

2.453

2.482

2.960

Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.3.1.2 Kesehatan Kinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/Kelurahan universal child immunization, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, jumlah kasus HIV/AIDS 281 terdiri dari 131 meninggal, 150 hidup, jumlah HIV 80 kasus, AIDS 201 kasus. Penderita laki-laki 115 orang, perempuan 166 orang. Dari seluruh kasus tersebut sudah mendapatkan pengobatan 91 orang dan seluruhnya gratis. 150 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas. Secara keseluruhan, indikator urusan kesehatan menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama tahun 2007-2011, walaupun ada beberapa yang kinerjanya fluktuatif yaitu seperti rasio posyandu per satuan balita dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.


Tabel II.26. KINERJA MAKRO URUSAN KESEHATAN TAHUN 2007-2011 Indikator Rasio posyandu per 1.000 balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk Rasio dokter per 1.000 penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

11,01

13,11

12,03

11,86

12,19

0,16

0,19

0,20

0,21

0,21

0,0047

0,0046

0,0054

0,0055

0,0063

0,09

0,09

0,10

0,12

0,13

0,12

0,15

0,15

0,20

0,20

27,39

24,21

56,02

63,19

79,79

85,00

83,03

94,99

92,62

97,85

94,85

95,36

95,88

94,85

97,95

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

26,60

19,43

26,12

32,07

42,07

100%

100%

100%

100%

100%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,22 131,25 23,08

98,98 131,25 23,08

98,71 131,25 23,08

84,82 131,25 23,08

90,66 131,25 23,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.3 Lingkungan Hidup Berkat komitmen dalam pengelolaan lingkungan perkotaan pada tahun 2011 telah diraih penghargaan ADIPURA untuk yang ketujuh kalinya dan IGRA (Indonesia Green Region Award 2011) untuk yang pertama kalinya. Seperti halnya Adipura, IGRA 2011 memberikan penganugerahan kepada Kabupaten/Kota yang paling peduli pada lingkungan hidup termasuk dalam hal pengelolaan sampah dikarenakan volume sampah, baik sampah cair maupun sampah padat, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sejalan dengan makin bertambahnya aktivitas masyarakat. Kinerja makro urusan lingkungan hidup antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase penanganan sampah, persentase luas pemukiman yang tertata, dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. Persentase penanganan sampah selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 70,05% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 74,11% pada tahun 2011. Persentase luas pemukiman yang tertata selama lima tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari sebesar 61,22% pada tahun 2007 menjadi


69,07% pada tahun 2011. Kemudian tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun yaitu berturut-turut 1 TPS untuk 2.614, 2657, 2.618, 2.663 dan 2.587 penduduk. Tabel II.27. KINERJA MAKRO URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2007-2011 Indikator Persentase penanganan sampah Persentase Luas pemukiman yang tertata Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

70,05% 61,22

71,06% 63,16

72,07% 65,31

73,12% 67,27

74,11% 69,07

1 TPS 1 TPS 1 TPS 1 TPS 1 TPS untuk untuk untuk untuk untuk 2.614 2.657 2.618 2.663 2.587 penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.4 Pekerjaan Umum Sektor infrastruktur berupa penyediaan dan peningkatan sarana prasarana dasar bagi warga masyarakat guna menunjang mobilitas meliputi pembangunan dan rehabilitasi pasar, jaringan irigasi, bendung, sungai, penyediaan air bersih, perumahan layak huni dan sebagainya. Kinerja makro urusan Pekerjaan Umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda 4, jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, drainase dalam kondisi baik, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dan lingkungan permukiman. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2007 adalah sepanjang 162,19 km dan pada tahun 2011 menyusut menjadi 50,223 km. Rasio tempat ibadah meningkat dari 0,091 pada tahun 2007 menjadi 0,1059 pada tahun 2011. Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk menunjukkan penurunan selama lima tahun, yaitu dari sebesar 0,000812881 pada tahun 2007 menjadi 0,00053 pada tahun 2011. Rasio permukiman layak huni menunjukan angka yang meningkat yaitu dari sebesar 37,14 pada tahun 2007 menjadi 46,92 pada tahun 2011. Panjang jalan dilalui roda 4 selama lima tahun menunjukkan peningkatan dari sepanjang 788,01 km pada tahun 2007 menjadi 789,7036 km pada tahun 2011, hal ini sama panjangnya dengan jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik selama lima tahun menunjukkan peningkatan dari tahun 2007 s/d 2010 dan menurun di tahun 2011. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sepanjang 19.799 km di tahun 2007 menjadi


22.099 km di tahun 2011. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar menunjukkan peningkatan selama lima tahun yaitu dari 0,698 di tahun 2007 menjadi 0,816 di tahun 2011. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar menunjukkan penurunan selama lima tahun yaitu dari 3,01 di tahun 2007 menjadi 2,8 di tahun 2011. Drainase dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan selama lima tahun yaitu dari 788 unit di tahun 2007 menjadi 1.000 unit di tahun 2011. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota menunjukkan angka yang naik selama tahun 2007 s/d 2010 dan mengalami penurunan di tahun 2011. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun dan lingkungan permukiman selama lima tahun menunjukkan luas yang sama yaitu 22.608,70 ha. Tabel II.28. KINERJA MAKRO URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2007-2011 Indikator

2007

2008

Tahun 2009

2010

Proporsi panjang jaringan 162,19 131,3 101,36 73,77 jalan dalam kondisi baik Rasio tempat ibadah per 0,091 0,0042 0,0041 0,0042 satuan penduduk Rasio tempat pembuangan 0,000812881 0,000729 0,00065 0,00059 sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio permukiman layak 37,14 37,14 37,14 37,14 huni Panjang jalan dilalui Roda 4 788,01 788,01 788,01 788,01 Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke 788,01 788,01 788,01 788,01 kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan Kabupaten 195,29 274,42 287,04 287,04 dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran 19.799 20.299 21.199 21.599 pembuangan air ( minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang 0,698 0,743 0,762 0,788 dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sempadan sungai yang 3,01 2,99 2,95 2,91 dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi 788 820 830 850 baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung 4.200 4.297 4.500 10.359 dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kabupaten 7.298 9.409 8.195 8.361,36 dalam kondisi baik Lingkungan Pemukiman 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2011 50,223 0,1059 0,00053 46,92 789,7036

789,7036

50,233

22.099

0,816 2,8 1000

4.295

8.532 22.608, 70


2.3.1.5 Penataan Ruang Kinerja makro urusan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu luas ruang terbuka hijau publik per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB; luas kawasan lindung; kawasan hutan lindung; kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; luas kawasan budidaya; jumlah IMB yang dikeluarkan; luas kawasan industri; luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan serta luas wilayah perkotaan. Luas ruang terbuka hijau publik per satuan luas wilayah berHPL/HGB selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari 315,939 ha di tahun 2007 menjadi 408,61 ha di tahun 2011. Luas kawasan lindung menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun, demikian juga untuk kawasan hutan lindung. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya selama lima tahun menunjukkan angka yang tetap yaitu 1.325 ha. Kawasan perlindungan setempat juga menunjukkan angka yang tetap selama lima tahun, yaitu 4.723,52 ha, demikian juga untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya selama lima tahun menunjukkan angka yang tetap yaitu 4.178,07 ha. Luas kawasan budidaya menunjukkan peningkatan yaitu dari 85.942,60 ha di tahun 2007 menjadi 86.664,39 ha di tahun 2011. Jumlah IMB yang dikeluarkan selama lima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Luas kawasan industri selama lima tahun menunjukkan luas yang tetap yaitu 921,604 ha. Luas wilayah kebanjiran selama lima tahun menunjukkan penurunan yaitu dari 4.517 ha di tahun 2007 menjadi 1.909 ha di tahun 2011. Luas wilayah kekeringan juga menunjukkan angka yang menurun yaitu dari 606 ha di tahun 2007 menjadi 23 ha di tahun 2011. Sedangkan luas wilayah perkotaan masih menunjukkan luas yang tetap selama lima tahun yaitu 32.468,48 ha. Tabel II.29. KINERJA MAKRO URUSAN PENATAAN RUANG TAHUN 2007-2011 Indikator

2007

2008

Tahun 2009

2010

Luas Ruang Terbuka Hijau 315,939 315,939 315,939 315,939 Publik per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha) Luas Kawasan Lindung (ha) 14.470,59 12.568,59 12.568,59 12.568,59 4.244 2.342 2.342 2.342 Kawasan hutan lindung Kawasan yang memberi 1.325 1.325 1.325 1.325 perlindungan kawasan bawahannya 4.723,52 4.723,52 4.723,52 4.723,52 Kawasan perlindungan setempat 4.178,07 4.178,07 4.178,07 4.178,07 Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya Luas Kawasan Budidaya (ha) 85,942.60 87,844.60 87,844.60 87,844.60 834 656 405 724 Jumlah IMB yang dikeluarkan Luas kawasan industri 921,604 921,604 921,604 921,604 4.517 3.755 1.909 1.909 Luas wilayah kebanjiran 606 606 23 23 Luas wilayah kekeringan Luas kawasan perkotaan (ha) 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2011 408,61 13.748,80 3.522,21 1.325 4.723,52 4.178,07

86,664.39 758 921,604 1.909 23 32.468,48


2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah adalah tersusunnya draft RPJPD pada tahun 2005 yang selanjutnya menjadi dokumen pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012 yang ditetapkan dengan oleh Peraturan Daerah dan akan berakhir pada tahun 2012 ini. Kemudian harus segera disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 sebagai konsekuensi terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru di Kabupaten Jepara. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya. Tabel II.30. KINERJA MAKRO URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007-2011 Indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

tahun 2007 - 2011

2.3.1.7 Perumahan Untuk mencukupi kebutuhan perumahan tahun 2011, telah terbangun 2 unit Rusunawa dengan kapasitas masing-masing 98 KK. Tujuan Pembangunan Rusunawa ini adalah memberikan solusi atas kebutuhan perumahan yang sederhana dan sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di samping penataan wilayah dan kawasan pemukiman kumuh di perkotaan, merelokasi hunian tak berijin dan tempat-tempat terlarang lainya untuk tercipta lingkungan perkotaan yang hijau dan bersih. Kinerja makro urusan perumahan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga pengguna listrik. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 15.364 rumah tangga di tahun 2007 menjadi sebesar 26.448 rumah tangga di tahun 2011. Jumlah rumah tangga pengguna listrik selama tahun 2007 s/d 2011 menunjukkan peningkatan yaitu dari 95.551 rumah tangga pada tahun 2007 meningkat menjadi 103.003 rumah tangga pada tahun 2011.


Tabel II.31. KINERJA MAKRO URUSAN PERUMAHAN TAHUN 2007-2011 Tahun

Indikator

2007

2008

2009

2010

2011

Rumah tangga pengguna air bersih 15.364 19.476 21.013 23.623 26.448 Rumah tangga pengguna listrik 95.551 99.023 100.670 103.302 103.003 Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.8 Pemuda dan Olahraga Kinerja makro urusan Pemuda dan Olah-Raga di Kabupaten Jepara antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja dan jumlah lapangan olahraga. Jumlah organisasi pemuda selama tahun 2007-2011 adalah tetap yaitu 15 organisasi. Jumlah organisasi olahraga meningkat dari 15 organisasi pada tahun 2007 menjadi 25 organisasi pada tahun 2011. Rata-rata jumlah kegiatan kepemudaan meningkat dari 8,3 kegiatan pada tahun 2007 menjadi 11,2 kegiatan pada tahun 2011. Jumlah kegiatan olahraga relatif tetap yaitu 15 kegiatan selama tahun 2007-2011. Jumlah gelanggang/balai remaja meningkat dari 2 unit pada tahun 2007 menjadi 3 unit pada tahun 2011 serta jumlah lapangan olahraga meningkat dari 322 lapangan pada tahun 2007 menjadi 332 lapangan pada tahun 2011. Tabel II.32. KINERJA MAKRO URUSAN PEMUDA DAN OLAH-RAGA TAHUN 2007-2011 Tahun

Indikator

2007

2008

Jumlah organisasi pemuda 15 15 Jumlah organisasi olahraga 15 15 Jumlah kegiatan kepemudaan 8,3 8,1 Jumlah kegiatan olahraga 15 15 Gelanggang / balai remaja 2 3 (selain milik swasta) Lapangan olahraga 322 331 Sumber: Disidikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2009

2010

2011

15 25 9,9 15 3

15 25 10,6 15 3

15 25 11,2 15 3

331

332

332

2.3.1.9 Penanaman Modal Kinerja makro urusan Penanaman Modal antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah investor berskala nasional dan jumlah nilai investasi berskala nasional. Jumlah investor berskala nasional selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebanyak 115 investor di tahun 2007 menjadi 156 investor di tahun 2011. Sedangkan jumlah nilai investasi berskala nasional menunjukkan jumlah yang meningkat selama lima tahun yaitu dari sebesar Rp 8.297.358.314 di tahun 2007 menjadi Rp 8.542.534.952 di tahun 2011. Tabel II.33. KiNERJA MAKRO URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2007-2011 Indikator Jumlah investor

Tahun 2007

115

2008

128

2009

138

2010

142

2011

156


Indikator

Tahun 2007

2008

2009

2010

berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi 8.297,358 8.354,627 8.419,880 8.434.237, berskala nasional (PMDN/PMA) (milyar rupiah) Sumber: Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2011

8.542.534,

2.3.1.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kinerja makro urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase koperasi aktif, jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM. Persentase koperasi aktif selama tahun 2007-2011 relatif berada pada kisaran 82% s/d 84%. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM selama lima tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 9 UKM pada tahun 2007 menjadi 214 UKM pada tahun 2011. Sedangkan jumlah BPR/LKM selama lima tahun adalah tetap yaitu sejumlah 5 BPR/LKM. Dalam rangka penguatan dan pembinaan UMKM dan koperasi telah diadakan berbagai pelatihan kewirausahaan managemen usaha kecil, workshop pengembangan usaha koperasi, sehingga dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2011 telah tumbuh sebanyak 667 koperasi dengan jumlah anggota 99.166 orang dan penyerapan tenaga kerja 1.230 orang, terbentuknya 34.148 unit UMKM seKabupaten Jepara dan penyerapan 151.535 tenaga kerja. Tabel II.34. KINERJA MAKRO URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

Persentase koperasi aktif 82% 84% 82% 83% 82% Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 9 20 50 162 214 Jumlah BPR/LKM 5 5 5 5 5 Sumber: Diskop, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara tahun 2007 2011

2.3.1.11 Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah, kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk, ketersediaan data base kependudukan skala provinsi serta penerapan KTP nasional berbasis NIK. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,9045 kemudian meningkat menjadi 1,0475 pada tahun 2008 serta menurun di tahun 2009 menjadi 1,0021 dan menurun lagi menjadi 0,8543 di tahun 2010 serta meningkat kembali menjadi 0,9000% pada tahun 2011. Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2007 sebesar 1,0959 dan menjadi 0,9745 di tahun 2011. Rasio pasangan berakte nikah menunjukkan angka yang tetap yaitu 1 selama lima tahun ini. Kepemilikan KTP pada tahun 2007 kepemilikan KTP sebesar 90,45 %


dan menjadi 90,00 % pada tahun 2011. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 36,91% di tahun 2007 dan menjadi 46,85% di tahun 2011. Selama lima tahun sudah diterapkan KTP nasional berbasis NIK tetapi belum ada ketersediaan data base kependudukan skala provinsi selama lima tahun ini. Tabel II.35. KINERJA MAKRO URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 20072011 Indikator

Tahun 2007

Rasio penduduk ber KTP per 0,9045 satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran 1,0959 Rasio pasangan berakte nikah 1 Kepemilikan KTP 90,45 Kepemilikan akta kelahiran per 36,91% 1000 penduduk Ketersediaan database Tidak kependudukan skala provinsi Ada Penerapan KTP Nasional berbasis Sudah NIK Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara tahun

2008

2009

2010

2011

1,0475

1,0021

0,8543

0,9000

1,0527 1 104,75 40,89%

0,3643 1 100,21 43,50%

0,6937 1 85,43 44,37%

0,9745 1 90.00 46,85%

Tidak Ada Sudah

Tidak Ada Sudah

Tidak Ada Sudah

Tidak Ada Sudah

2007 - 2011

2.3.1.12 Ketenagakerjaan Kinerja makro urusan Ketenagakerjaan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu angka partisipasi angkatan kerja, angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja, pencari kerja yang ditempatkan, tingkat pengangguran terbuka, keselamatan dan perlindungan, perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, rasio lulusan S1/S2/S3 serta rasio ketergantungan. Selama lima tahun, angka partisipasi angkatan kerja menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu sebesar 549.237 orang pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 577.041 orang pada tahun 2011. Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun menunjukkan kecenderungan menurun yaitu pada tahun 2007 adalah sebesar 156 kasus dan menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2011. Selama lima tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan angka yang meningkat yaitu dari 510.791 orang di tahun 2007 menjadi 537.512 orang di tahun 2011. Pencari kerja yang ditempatkan selama lima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan peningkatan yaitu dari 38.446 orang di tahun 2007 menjadi 39.239 orang di tahun 2011. Keselamatan dan perlindungan selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 12.814 tenaga kerja di tahun 2007 menjadi 17.788 tenaga kerja di tahun 2011. Selama lima tahun belum pernah terjadi perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Rasio lulusan S1 selama lima tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 2,07% di tahun 2007 menjadi 2,75% di tahun 2011. Sedangkan angka ketergantungan selama lima tahun menunjukkan kecenderungan menurun yaitu sebesar 51,27% pada tahun 2007 dan menurun menjadi 42,88% pada tahun 2011.


Tabel II.36. KINERJA MAKRO URUSAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

Angka partisipasi angkatan 549.237 kerja Angka sengketa pengusaha156 pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan 510.791 kerja Pencari kerja yang ditempatkan 676 Tingkat pengangguran terbuka 38.446 Keselamatan dan perlindungan 12.814 Perselisihan buruh dan 0 pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Rasio lulusan S1/S2/S3 (Data 2,07% S1) Rasio ketergantungan 51,27 Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara

2008

2009

2010

2011

556.922

557.251

574.108

577.041

75

75

12

12

517.937

518.224

534.937

537.512

1.218 38.985 14.405 0

820 39.007 15.678 0

759 39.337 15.713 0

616 39.239 17.788 0

2,25%

2,50%

2,65%

2,75%

51,27 51,27 tahun 2007 - 2011

49,65

42,88

2.3.1.13 Ketahanan Pangan Kinerja makro urusan Ketahanan Pangan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu regulasi ketahanan pangan dan kinerja fungsi utama ketahanan pangan yaitu Ketersediaan, Distribusi, Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan. Selama lima tahun ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang ketahanan pangan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten, yaitu di tahun 2009. Wujud regulasi tersebut yaitu: 1. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal. Melalui P2KP diharapkan dapat tercipta konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman. 2. Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 41 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah. 4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Jepara. 5. Instruksi Bupati Jepara No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pangan Lokal dalam Acara Pertemuan / Rapat / Pelatihan. Sedangkan ketersediaan pangan utama selama lima tahun menunjukkan adanya angka yang fluktuatif yaitu sebesar 124.642 ton di tahun 2007 kemudian menurun menjadi 116.705 ton di tahun 2008 dan meningkat menjadi 139.021 ton di tahun 2009 serta meningkat kembali menjadi 154.426 ton di tahun 2010 dan menurun kembali menjadi 134.952 ton di tahun 2011.


Tabel II.37. KINERJA MAKRO URUSAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2007-2011 Indikator Regulasi ketahanan pangan Kebutuhan pangan utama Ketersediaan pangan utama

Tahun 2007

2008

2009

2010

2 2 7 7 105.358 107.495 118.943 118.943 124.642 116.705 139.021 154.426 ton ton ton ton Jumlah lumbung pangan 11 11 12 13 Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2011

7 120.175 155.159 ton 17

Ketahanan pangan di Kabupaten Jepara didukung dengan pemantapan swasembada beras melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan seperti halnya pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani. Selain itu strategi peningkatan revitalisasi yang di dalamnya meliputi revitalisasi benih, revitalisasi pergantian varietas sesuai potensi, penyediaan benih yang sesuai, penyediaan pupuk sesuai 6 tepat, revitalisasi penyebarluasan teknologi budidaya melalui pola sekolah lapang, hingga revitalisasi penyediaan varietas baru yang tahan terhadap perubahan iklim. Ketahanan Pangan dapat dicapai melalui 4 jenis pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yaitu: 1. Ketersediaan dan cadangan pangan Ketersediaan pangan dapat dicapai melalui penyediaan energi dan protein per kapita. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan produksi padi dan pengembangan pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal Kabupaten Jepara. Implementasi usaha peningkatan produksi dapat ditempuh dengan Sapta Usaha Tani dengan strategi pembangunan dan pengembangan di sentra-sentra produksi padi melalui beberapa paket teknologi seperti SLPTT, revitalisasi benih, SLPHT, SLPHT iklim dan lain-lain. Sedangkan cadangan pangan dapat berasal dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Kegiatan penunjang untuk cadangan pangan masyarakat yaitu revitalisasi lumbung pangan masyarakat. Selama kurun waktu 5 tahun telah terbangun lumbung sebanyak 10 unit sehingga total lumbung yang aktif di Kabupaten Jepara sebanyak 17 unit. Untuk melihat ketersediaan dan cadangan pangan dapat diketahui dari FSVA (Food Security And Vulnerability Atlas/Peta Keamanan dan Kerentanan Pangan), secara umum Kabupaten Jepara berwarna hijau yang berarti tahan pangan kecuali Karimun Jawa yang masih berwarna merah dari sisi ketersediaan pangan. Untuk menanggulangi hal tersebut telah dilakukan langkah–langkah antisipatif khususnya pada saat musim baratan tiba. 2. Distribusi dan akses pangan Distribusi pangan menyangkut ketersediaan untuk mendapatkan bahan pangan meliputi sarana prasarana yang diperlukan, informasi pasokan, kemudahan akses, dan harga pangan strategis. Dengan sinergisitas yang baik antar SKPD terkait maka saluran distribusi pangan di Kabupaten Jepara cukup baik. Salah satu usaha dalam menjaga fluktuasi harga pangan strategis (beras) di


3.

sentra-sentra produksi padi telah dibentuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 4 unit LDPM. Penganekaragaman dan keamanan pangan Penganekaragaman menyangkut upaya pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang akan dicapai melalui prinsip triguna pangan serta pembinaan agar pangan yang dikonsumsi beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) sehingga diharapkan masyarakat menjadi sehat dan cerdas dan dapat menjalankan aktifitas dengan normal. Indikator untuk mengukur tingkat keragaman konsumsi pangan digunakan Skor Pola Pangan Harapan sebagai berikut: Tabel II.38. SKOR POLA PANGAN HARAPAN TAHUN 2009-2011 PPH

2009

2010

2011

Jepara 82,6 84,8 Jateng 83,5 86,02 Nasional 60,1 62,8 Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara

4.

85,1 87,4 66,3 tahun 2009 - 2011

Penanganan daerah rawan pangan Penanganan daerah rawan pangan dilakukan agar wilayah-wilayah yang teridentifikasi adanya kerawanan pangan baik transien maupun kronis dapat tetap dapat mendapatkan akses pangan sehingga ketahanan pangan tetap terjaga. Implementasi ini berupa penanganan daerah rawan pangan baik transien maupun kronis melalui pemberian paket bantuan pangan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Mandiri Pangan (DMP) yang memiliki RTM lebih dari 30 %. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Jepara telah terbentuk 6 lokasi Desa Mandiri Pangan melalui kegiatan multy years selama 4 tahun untuk meningkatkan kemandirian pangan.

2.3.1.14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja makro urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Selama lima tahun, rasio KDRT menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar 0,0019% di tahun 2007 menjadi 0,029% di tahun 2011. Sedangkan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan adalah telah mencapai 100% selama lima tahun ini. Tabel II.39. KINERJA MAKRO URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2007-2011 Indikator Rasio KDRT IPG IDG Penyelesaian pengaduan

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

0,0019% -

0,020% -

0,020% 56,61 49,49

0,031% 57,55 46,11

0,029% -


Indikator

Tahun 2007

2008

perlindungan perempuan dan 100% 100% anak dari tindakan kekerasan Sumber: BPPKB Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2009

2010

2011

100%

100%

100%

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dari peran serta kaum perempuan sebagai motor penggerak dinamika pembangunan yang multidimensi. Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa untuk membangun potensi yang dimiliki kaum perempuan untuk kemudian menjadikannya sebagai modal dasar pembangunan butuh perhatian lintas sektoral mengingat kondisi sosial budaya masyarakat kita yang cenderung memarginalisasi peranan perempuan dengan hanya dijadikan sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi suami dan mengurus anak serta pekerjaan rumah tangga lainnya atau tugastugas yang bersifat kodrati. Dengan meyakini bahwa kaum perempuan memiliki potensi yang sama dengan kaum laki-lakinya maka potensi tersebut harus dibangun melalui kebijakan yang konstruktif untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi maupun politik dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 2.3.1.15 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja makro urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah anak per keluarga, rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Selama lima tahun, rata-rata jumlah anak per keluarga menunjukkan angka penurunan yaitu dari sebesar 1,69 anak di tahun 2007 menjadi 1,46 anak di tahun 2011. Rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif selama lima tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 75,37% di tahun 2007 menjadi 77,91% di tahun 2011. Sedangkan persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I selama lima tahun menunjukkan angka penurunan yaitu dari 52,44% di tahun 2007 menjadi 46,06% di tahun 2011. Tabel II.40. KINERJA MAKRO URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2007-2011 Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sumber: BPPKB Kabupaten Jepara

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

1,69

1,65

1,56

1,52

1,46

75,37% 75,37% 52,44%

75,82 75,82% 47,86%

76,48% 76,48% 47,64%

76,56% 76,56% 47,40%

77,91% 77,91% 46,06%

tahun 2007 - 2011

2.3.1.16 Perhubungan Kinerja makro urusan Perhubungan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan


laut/udara/terminal, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), pemasangan rambu-rambu, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlah orang/barang melalui dermaga/Bandar/terminal per tahun. Selama lima tahun, jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 754.665 penumpang pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 844.667 penumpang pada tahun 2011. Rasio ijin trayek menunjukkan angka yang tetap yaitu sebesar 0,000634 selama tahun 2007 s/d 2011. Jumlah uji KIR angkutan umum juga menunjukkan angka yang meningkat yaitu pada tahun 2007 adalah sebesar 11.832 angkutan umum dan meningkat menjadi 12.846 angkutan umum pada tahun 2011. Jumlah fasilitas pelabuhan laut/udara/terminal bis masih menunjukkan angka yang tetap selama lima tahun yaitu 8 unit. Angkutan darat selama lima tahun menunjukkan persentase yang relatif sama yaitu sekitar 36,70%. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) selama lima tahun masih sama yaitu 57 menit dengan biaya pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) sebesar Rp 30.000. Pemasangan rambu-rambu selama lima tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 18,60% di tahun 2007 menjadi 31,30% di tahun 2011. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum selama lima tahun juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 754.665 orang di tahun 2007 menjadi 844.667 orang di tahun 2011. Sedangkan jumlah orang/barang melalui dermaga/Bandar/terminal per tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari 40.843 orang di tahun 2007 menjadi 80.142 orang di tahun 2011. Tabel II.41. KINERJA MAKRO URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

2008

2009

Jumlah arus penumpang 754.665 763.837 781.537 angkutan umum Rasio ijin trayek 0,000634 0,000634 0,000634 Jumlah Pelabuhan 8 8 8 Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat 36.80% 36,75% 36,70% Kepemilikan KIR angkutan 11.813 12.228 12.771 umum Lama pengujian kelayakan 57 Menit 57 Menit 57 Menit angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan Rp. Rp. Rp. angkutan umum 30.000 30.000 30.000 Pemasangan Rambu-rambu 18,60% 21,27% 23,15 Jumlah orang/ barang yang 754.665 763.837 781.537 terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ 40.843 42.238 43.077 terminal per tahun Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2010

2011

812.523

844.667

0,000634

0,000634

8

8

36,70%

36,83%

12.779

12.846

57 Menit

57 Menit

Rp. 30.000 26,16

Rp. 30.000 31,30

812.523

844.667

60.037

80.142


2.3.1.17 Komunikasi dan Informatika Kinerja makro urusan Komunikasi dan Informatika antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, web site milik pemda serta pameran/expo yang diselenggarakan. Rasio wartel terhadap penduduk selama tahun 2007-2011 menunjukkan penurunan yaitu sebesar 0,29 pada tahun 2007 dan menurun menjadi 0,02 pada tahun 2011 tetapi rasio warnet terhadap penduduk menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,003 dan meningkat menjadi 0,01 pada tahun 2011. Jumlah surat kabar nasional/lokal menunjukkan jumlah yang relatif sama yaitu 10 surat kabar selama lima tahun. Jumlah penyiaran radio dan TV lokal menunjukkan jumlah yang tetap yaitu sebesar 5 dan 4 pada tahun 2007 dan 2011. Sejak tahun 2007 telah ada web site milik Pemerintah Kabupaten Jepara serta pameran/expo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara rata-rata tiap tahun adalah antara 3 s/d 4 kegiatan pameran. Tabel II.42. KINERJA MAKRO URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 20072011 Indikator

Tahun 2007

2008

2009

Rasio wartel/warnet 0,29/0,003 0,26/0,009 0,2/0,009 terhadap penduduk Jumlah surat kabar 10 10 10 nasional/lokal Jumlah penyiaran 5/4 5/4 5/4 radio/TV lokal Web site milik Ada Ada Ada pemerintah daerah Pameran/expo 3 3 3 Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2010

2011

0,02/0,01

0,02/0,01

10

10

5/4

5/4

Ada

Ada

4

4

2.3.1.18 Pertanahan Kinerja makro urusan Pertanahan antara lain bisa dilihat dari indikator penyelesaian izin lokasi. Selama tahun 2007 s/d 2009, ratarata penyelesaian izin lokasi adalah antara 12 s/d 15 hari kerja dan mulai tahun 2010 rata-rata penyelesaian izin lokasi adalah selama 3 hari kerja. Tabel II.43. KINERJA MAKRO URUSAN PERTANAHAN TAHUN 2007-2011 Indikator Penyelesaian izin lokasi

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

12-15 hr

12-15 hr

12-15 hr

3 hr

3 hr

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap seluruh asset pemerintah daerah yang sebanyak 1.627 bidang maka telah dilaksanakan pensertifikatan sebanyak 432 bidang dengan demikian sampai dengan Desember 2011 masih terdapat 1.195 bidang yang belum tersertifikat yang sebagian masih dalam proses di BPN. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, maka mulai


tahun 2007 pemerintah daerah memberikan perhatian serius kepada program penegasan batas daerah. Secara faktual sebagian besar daerah otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota belum menindaklanjuti penegasan batas daerah secara pasti di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas diatas Peta, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Kabupaten Jepara telah melaksanakan penegasan batas daerah dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati sedangkan dengan Kabupaten Demak masih dalam proses penyelesaian. Tabel II.44. PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 No.

Nomor Pilar

Kecamatan

Kabupaten Kudus Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten Jepara Desa/Kelurahan

1

PBU-014

Kaliwungu

Blimbingkidul

Nalumsari

Blimbingrejo

2 3 4

PBU-015 PBU-016 PBU-017

Kaliwungu Kaliwungu Kaliwungu

Sidorekso Papringan Papringan

Nalumsari Nalumsari Nalumsari

Blimbingrejo Tanggulpandean Nalumsari

5

PBU-018

Gebog

Getasserabi

Nalumsari

Nalumsari

6

PBU-019

Gebog

Padurenan

Nalumsari

Daren

7

PBU-020

Gebog

Gondosari

Nalumsari

Karangnongko

8 9

PBU-021 PBU-022

Gebog Gebog

Kedungsari Kedungsari

Nalumsari Nalumsari

Ngetuk Ngetuk

10

PBU-023

Gebog

Kedungsari

Nalumsari

Bategede

11

PBU-024

Gebog

Menawan

Nalumsari

Bategede

12

PBU-025

Gebog

Menawan

Nalumsari

Bategede

13

PBU-026

Gebog

Rahtawu

Batealit

Somosari

14

PBU-027

Gebog

Rahtawu

Batealit

Somosari

15 16 17

PBU-028 PBU-029 PBU-030

Gebog Gebog Gebog

Rahtawu Rahtawu Rahtawu

Keling Keling Keling

Tempur Tempur Tempur

Sumber : Buku Laporan Penegasan Batas Daerah tahun 2010

2.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja makro urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri bisa dilihat dari indikator yaitu kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Selama lima tahun, kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP adalah ratarata sebanyak 3 kali tiap tahunnya. Sedangkan kegiatan pembinaan politik daerah telah dilakukan sebanyak 2 kali tiap tahunnya. Tabel II.45. KINERJA MAKRO URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

Kegiatan pembinaan terhadap 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali daerah Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2007 - 2011

Dalam rangka fasilitasi sukses Pemilihan baik Gubernur dan wakil gubernur tahun 2008, pemilu legislatif dan Presiden dan wakil presiaden tahun 2009 dibentuk Posko Desk Pemilu yang melibatkan


seluruh instansi terkait dimana dari hasil fasilitasi tersebut diperoleh indeks partisipasi politik masyarakat secara umum baik. Dalam pemilihan legislatif partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah sebesar 71,26%, Nasional sebesar 70,99% dan partisipasi politik masyarakat Jepara menduduki capaian paling tinggi yaitu sebesar 71,64%. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2009 dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Angka partisipasi politik masyarakat Jepara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mencapai 70,51% sedangkan Jawa Tengah sebesar 70,77% dan Nasional 73,11%. 2.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kinerja makro urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio Linmas per 10.000 penduduk, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah, penegakan PERDA, cakupan patrol petugas Satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten, petugas Linmas di kabupaten, cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran, sisitem informasi manajemen pemda, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis kelas dan jumlah restoran, jenis kelas dan jumlah penginapan/hotel, angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah serta persentase desa berstatus Desa Unggulan terhadap total desa/kelurahan. Beberapa indikator pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu petugas Linmas di kabupaten, jenis kelas dan jumlah restoran, serta jenis kelas dan jumlah penginapan/hotel. Pada sisi yang lain juga terlihat beberapa indikator yang menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, penegakan PERDA, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten, cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, dan jumlah demo. Sementara indikator yang lainnya menunjukkan angka yang relatif tetap selama lima tahun yaitu seperti sistem infomasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah, cakupan patrol petugas Satpol PP, tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran, sistem informasi manajemen pemda, jenis dan jumlah bank dan cabang, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah serta persentase desa berstatus Desa Unggulan terhadap total desa/kelurahan. Sedangkan beberapa indikator yang menunjukkan kecenderungan menurun yaitu rasio Linmas per 10.000 penduduk dan angka kriminalitas.


Tabel II.46. KINERJA MAKRO URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN TAHUN 2007-2011 Indikator Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Sistem Informasi Manajemen Pemda Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Angka kriminalitas Jumlah demo Lama proses perijinan Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Persentase Desa berstatus Desa Unggulan terhadap total Desa

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

1,37%

1,47%

1.17%

1,18%

1,14%

0.007

0.007

0.007

0.007

0.006

4,74% 10,44%

4,49% 11,05%

5,02% 9,60%

4,52% 10,18%

5,26%

ada

ada

ada

ada

ada

1131 20 orang

3031 20 orang

2225 20 orang

190 20 orang

836 20 orang

751

1601

1356

912

673

7160

7571

7601

7835

7835

90,6%

90,6%

90,8%

74,2%

100%

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

ada

ada

ada

ada

14 5

14 5

14 5

14 5

13

18

42

43

43

48

35

35

42

43

873

799

789

521

356

17 12 – 15 hari 7 dan 22

15 12 – 15 hari 7 dan 22

7 12 – 15 hari 7 dan 22

4

9

3 hari

3 hari

7 dan 22

0

0

10,93

ada 14 5

0

7 dan 22 10,93

Sumber: Berbagai SKPD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja makro urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, jumlah LPM, PKK aktif, Posyandu aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Selama lima tahun, rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah menunjukkan kenaikan yaitu pada tahun 2007 adalah sebesar 0.91 kelompok dan menjadi 1 kelompok pada tahun 2011. Demikian juga untuk rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menunjukkan kenaikan yaitu 0.14 kelompok pada tahun 2007 dan menjadi 0,17 kelompok pada tahun 2011. Di sisi lain, jumlah LSM selama lima tahun


menunjukkan peningkatan yaitu 35 LSM pada tahun 2007 dan menjadi 41 LSM pada tahun 2011. Jumlah LPM selama lima tahun juga menunjukkan peningkatan yaitu dari 177 LPM di tahun 2007 menjadi 194 LPM di tahun 2011. PKK aktif mengalami peningkatan dari 50% di tahun 2007 menjadi 60% di tahun 2011. Posyandu aktif juga mengalami peningkatan dari 1.079 posyandu di tahun 2007 menjadi 1.111 posyandu di tahun 2011. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari 13,44% di tahun 2007 menjadi 54,42% di tahun 2011 serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat selama lima tahun menunjukkan jumlah yang relatif tetap yaitu sebanyak 183 program pemberdayaan masyarakat. Tabel II.47. KINERJA MAKRO URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 20072011 Indikator Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM Jumlah LPM PKK aktif Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

0,91

0,91

0,91

1

1

0,14

0,16

0,16

0,17

0,17

35 177 50%

35 177 50%

35 177 55%

35 194 60%

41 194 60%

1.079

1.090

1.103

1.103

1.111

13,44%

13,44%

15,28%

47,80%

54,42%

183 desa

183 desa

183 desa

183 desa

183 desa

Sumber: Bapermasdes Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kebijakan lebih diarahkan pada penguatan otonomi Desa dan peningkatan kapasitas perangkat Desa. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang lebih memberikan penguatan kepada Desa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut maka pemerintah daerah memiliki tanggungJawab yang lebih besar dalam memberdayakan masyarakat dan pemerintahan Desa. 2.3.1.22 Sosial Kinerja makro urusan Sosial bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan penangangan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi mengalami peningkatan dari 29 unit di tahun 2007 menjadi 45 unit di tahun 2011. PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan dari 11.052 orang di tahun 2007 menjadi 13.137 orang di tahun 2011. Jumlah anak jalanan lima tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2007 sejumlah 15 anak menjadi 6 anak pada tahun 2011. Jumlah anak nakal tahun 2007 sejumlah 66 anak mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi 134 anak. Eks WTS di tahun 2007 sebesar 5027 orang


sedangkan di tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1906 orang. Sedangkan penangangan penyandang masalah kesejahteraan sosial juga di mengalami peningkatan dari 11.057 orang di tahun 2007 menjadi 13.137 orang di tahun 2011. Tabel II.48. KINERJA MAKRO URUSAN SOSIAL TAHUN 2007-2011 Tahun

Indikator

2007

2008

2009

Sarana sosial seperti panti 29 32 37 asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan 11.052 12.447 12.447 sosial Anak Jalanan 15 12 10 Anak Nakal 66 87 71 Eks WTS 5027 4564 4327 Penanganan penyandang 11.057 12.447 12.447 masalah kesejahteraan sosial Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2010

2011

40

45

12.507

13.137

7 90 4101 12.507

6 134 1906 13.137

Dengan adanya penduduk miskin berdampak pada adanya lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang cacat, tuna susila, gelandangan, pengemis dan bekas narapidana sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Tabel II.49. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2007-2011 Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial

Tahun 2007

2008

2009

Lanjut usia terlantar 10.461 10.147 9.842 Anak terlantar 3.215 3.118 2.183 Penyandang cacat 6.815 6,611 6.413 Tuna susila 31 30 29 Gelandangan 2 2 1 Pengemis 49 47 45 Bekas narapidana 318 308 298 Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2010

2011

5.126 3.469 6.111 18 9 42 266

4.234 1771 5.746 19 1 17 169

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial ini akan semakin bisa ditanggulangi manakala ada upaya pemberdayaan yang efektif terhadap berbagai kelompok organisasi sosial kemasyarakatan yang selama ini ada di Kabupaten Jepara. Tabel II.50. PERKEMBANGAN ORGANISASI SOSIAL TAHUN 2007-2011 Jenis Organisasi Sosial

Tahun 2007

2008

2009

Pekerja sosial 1.401 1.014 1.202 masyarakat Karang taruna 194 194 194 Organisasi sosial & panti 33 33 37 sosial Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2010

2011

1.160

1.311

194

194

38

40


2.3.1.23 Kebudayaan Kinerja makro urusan Kebudayaan di Kabupaten Jepara antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Selama lima tahun, telah terselenggara festival seni dan budaya sebanyak masing-masing 3 kali kegiatan tiap tahunnya. Fasilitas berupa sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dipunyai sebanyak 1 buah pada tahun 2010 dan 2011 serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 7 buah di tahun 2007 s/d 2011. Tabel II.51. KINERJA MAKRO URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

2008

Penyelenggaraan festival seni 3 dan budaya Sarana penyelenggaraan seni 0 dan budaya Benda, Situs dan Kawasan 7 Cagar Budaya yang dilestarikan Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2007 -

2009

2010

2011

3

3

3

3

0

0

1 buah

1 buah

7

7

7

7

2011

2.3.1.24 Statistik Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik digambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen-dokumen Buku Kabupaten Jepara Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Jepara setiap tahunnya. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan. Tabel II.52. KINERJA MAKRO URUSAN STATISTIK TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

Buku ”Kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Buku ”PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada Ada Sumber: Kantor Statistik Daerah Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Ada Ada

2.3.1.25 Kearsipan Kinerja makro urusan Kearsipan bisa dilihat dari indikator yaitu pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Selama lima tahun, telah terjadi peningkatan pengelolaan arsip secara baku dari 1.500 berkas di tahun 2007 menjadi 2.000 berkas di tahun 2011. Sedangkan peningkatan SDM pengelola kearsipan menunjukkan angka yang fluktuatif selama tahun 2007 s/d 2011. Tabel II.53. KINERJA MAKRO URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2007-2011 Indikator Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

1500 berkas 119

2000 berkas 94

2000 berkas 77

2000 berkas 71

2000 berkas 83

Sumber: Kantor Kearsipan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011


Kebijakan pada urusan Kearsipan di Kabupaten Jepara diarahkan pada peningkatan SDM petugas arsip, peningkatan sarana/prasarana kearsipan, pembinaan dan monitoring kearsipan secara rutin, pengalokasian dana untuk kegiatan kearsipan serta peningkatan fungsi dan pemanfaatan depo arsip. Salah satu program pada urusan kearsipan adalah program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. 2.3.1.26 Perpustakaan Pada tahun 2011, merupakan pencapaian angka tertinggi dalam jumlah koleksi buku, jumlah anggota, jumlah pengunjung dan jumlah peminjam perpustakaan apabila diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan indikator semakin berkembangnya minat baca dari masyarakat disamping upaya perbaikan kinerja yang telah dilakukan oleh perpustakaan daerah. Kinerja makro urusan Perpustakaan antara lain bisa dilhat dari beberapa indikator yaitu jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun serta koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Selama lima tahun, jumlah perpustakaan di Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2007 adalah sebanyak 455 unit dan meningkat menjadi 637 unit pada tahun 2011. Jumlah pengunjung selama lima tahun menunjukkan jumlah yang fluktuatif dan di sisi lain koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 28.484 buku di tahun 2007 dan meningkat menjadi 62.584 buku di tahun 2011. Tabel II.54. KINERJA MAKRO URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2007-2011 Indikator Jumlah perpustakaan Daerah Jumlah perpustakaan umum Jumlah Pustakawan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

1 526

1 545

1 568

1 592

1 636

9

9

9

7

8

62.306

98.615

104.529

121.958

132.802

28.484

36.121

43.006

54.281

62.584

Sumber: Kantor Perpustakaan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN 2.3.2.20 Kelautan dan Perikanan Kinerja makro urusan Kelautan dan Perikanan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu produksi perikanan, konsumsi ikan, jumlah kelompok nelayan serta produksi perikanan kelompok nelayan. Selama lima tahun, produksi perikanan menunjukkan kecenderungan naik yaitu pada tahun 2007 adalah sebesar 5.880.500 kg dan menjadi 6.712.600 kg pada tahun 2011. Selama lima tahun, konsumsi ikan mengalami peningkatan yaitu dari 13,1 kg/kapita/tahun di tahun 2007 menjadi 18,6 kg/kapita/tahun. Jumlah kelompok nelayan mengalami peningkatan dari 62 kelompok di tahun 2007 menjadi 67 kelompok di tahun 2011. Sedangkan produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan dari 2.123.670 kg di tahun 2007 menjadi 2.675.520 kg di tahun 2011.


Tabel II.55. KINERJA MAKRO URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2007-2011 Indikator Produksi perikanan (kg) Konsumsi ikan Jumlah kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

5.880.500

6.081.600

6.267.700

6.716.400

6.712.600

13,1 kg/kapita/th

13,1 kg/kapita/th

14,1 kg/kapita/th

18,6 kg/kapita/th

18,6 kg/kapita/th

62

62

62

66

67

2.123.670 kg

2.220.900 kg

2.314.500 kg

2.630.580 kg

2.675.520 kg

Sumber: Dislutkan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.2.21 Pertanian Kinerja makro urusan Pertanian antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB, kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB serta cakupan bina kelompok petani. Selama lima tahun, produktivitas padi sawah berada pada kisaran angka 53 sampai 54 kuintal per hektar. Selama empat tahun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari Rp 932.684.520.000 di tahun 2007 menjadi Rp 1.223.146.270.000 di tahun 2011. Kemudian kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp 581.680.400.000 di tahun 2007 menjadi Rp 807.542.780.000 di tahun 2011. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB adalah menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp 376.252.680.000 di tahun 2007 menjadi Rp 439.364.760.000 di tahun 2011. Sedangkan cakupan bina kelompok petani meningkat dari 3,37% di tahun 2007 menjadi 20,62% di tahun 2011. Tabel II.56. KINERJA MAKRO URUSAN PERTANIAN TAHUN 2007-2011 Indikator Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (padi sawah) Kontribusi sektor tanaman bahan pangan (jutaan rupiah) Kontribusi sektor pertanian (padi dan palawija) terhadap PDRB (jutaan rupiah) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (jutaan rupiah) Cakupan bina kelompok petani

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

53,13

52,10

54,70

54,87

53,11

932.684,52

1.018.781,76

1.146.351,58

1.223.146,27

Blm ada

581.680,40

594.791,59

679.882,03

807.542,78

Blm ada

376.252,68

431.124,6

432.806,05

439.364,76

3,37%(942 kelompok)

7,86%(88 kelompok)

13,39%(150 kelompok)

17,14% (192kelompo k)

Blm ada

20,62% (231kelompo k)


Sumber: Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2007 s/d 2010 menempati urutan kedua di bawah sektor industri pengolahan. Pada tahun 2007, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berdasarkan harga konstan adalah sebesar 23,8% dan mengalami penurunan menjadi 22,49% pada tahun 2008 serta kembali menurun menjadi 22,4% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 juga kembali menurun menjadi 20,7%. Perkembangan kontribusi per sektor terhadap PDRB berdasarkan harga konstan terlihat pada Tabel II.56 sebagai berikut.

H a l a m a n | II.47. Tabel II.57. NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2007-2011 NO

Sektor

1

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

2 3 4 5 6 7 8 9

2007

2008

2009

2010

2011

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

862,931.13

23.18

875,041.33

22.49

884,146.16

20,7

915,180.89

22.4

911,108.91

20.27

20,617.61

0.55

22,025.79

0.57

25,283.34

0,59

23,580.81

0.59

27,264.95

0.61

1,033,624.52

27.77

10,839,636.34

27.87

1,203,937.32

28,2

1,130,177.49

28.19

1,270,967.56

28.28

26,158.84

0.7

27,791.37

0.71

32,269.26

0,76

30,108.51

0.76

34,716.33

0.77

189,805.98

5.10

205,768.55

5.29

247,187.49

5,8

224,287.71

5.79

269,533.24

6.00

807,572.47

21.69

836,926.02

21.51

924,650.83

21,7

872,747.00

21.65

965,306.11

21.48

202,800.26

5.5

212,563.67

5.46

239,943.76

5,62

224,538.93

5.62

251,806.50

5.60

231,595.61

6.22

246,580.59

6.34

280,215.15

6,56

261,205.09

6.56

301,501.91

6.71

347,571.40

9.34

379,328.19

9.75

432,623.59

10,1

403,611.93

10.13

462,801.61

10.30

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, tahun 2007 – 2011


Dalam bidang peternakan tidak terlepas dari upaya Dokter Hewan Susi Arwati yang proaktif mengampu kesehatan hewan di Kecamatan Keling dan sekitarnya dengan memberdayakan Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) sehingga pada tahun 2010 mewakili Jawa Tengah sebagai juara II Dokter Hewan Teladan Tingkat Nasional Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Beberapa populasi hewan ternak yang dikembangkan di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut: Tabel II.58. POPULASI HEWAN TERNAK ( EKOR) TAHUN 2007-2011 Tahun

Populasi Sapi Kerbau Kambing Kuda Domba Burung Puyuh Itik Ayam Kampung Ayam Ras Pedaging Ayam Ras Petelur Itik Manila

2007

2008

2009

2010

2011

24.878 3.977 59.061 361 19.246 49.810 56.208 571.968 205.420 50.540 15.368

26.848 4.679 70.010 409 19.227 78.142 61.465 523.429 578.521 51.524 14.716

30.712 4.787 69.379 279 21.202 42.000 63.465 731.551 724.047 53.157 33.947

30.670 4.791 69.749 254 22.754 9.422 55.806 711.470 489.388 59.998 33.947

49.760 3.774 71.143 254 22.249 12.500 66.300 640.000 460.000 64.000 32.266

Sumber : Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Tabel II.59. PRODUKSI HEWAN TERNAK TAHUN 2007-2011 Produksi Telur itik Telur ayam kampung Telur ayam ras Telur Puyuh Susu Kulit sapi Kulit kerbau Lainnya ( kulit domba)

Satuan

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

Kg Kg

202.401 313.784

534.745 544.365

600.378 747.366

521.921 726.850

371.000 763.193

Kg Kg Liter Lbr Lbr Lbr

339.994 99.243 39.820 4.480 1.257 5.832

345.212 75.025 13.230 5.319 1.453 6.226

499.456 89.712 14.168 5.369 1.016 4.924

618.347 24.150 13.944 5.089 1.439 4.756

649.264 25.357 14.464 5.343 1.510 4.983

Sumber : Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Dalam bidang perkebunan, jenis tanaman perkebunan di Kabupaten Jepara meliputi cengkeh, kopi, kelapa, kapuk, kakao jambumete, tebu, coklat, kapas, lada, kencur, jahe, kunyit, laos, temulawak, panili, aren. Dari jenis tanaman perkebunan tersebut kapok menempati areal terluas, selanjutnya kelapa, tebu, kopi robusta, jambu mete, cengkeh dan sebagainya.

Tabel II.60. LUAS AREAL TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN 2007-2011 Jenis Kapok Kelapa Tebu

Luas Areal ( Ha) 2007

13.262,36 12.635,24 2.898,50

2008

13.267,66 12.538,43 3.148,27

2009

13.205,63 12.737,04 3.400,15

2010

13.131,76 12.759,30 3.090,91

2011

12.198,02 12.896,89 3.203,66


Luas Areal ( Ha)

Jenis

2007

Kopi Robusta Jambu mete Cengkeh

2.345,80 791,83 387,53

2008

2009

2.351,60 776,74 389,51

2010

2.345,40 756,26 385,35

2011

2.308,22 740,57 373,18

2.530,43 728,48 384,53

Sumber : Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Tabel II.61. PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN 2007- 2011 Produksi ( ton)

Jenis

2007

2008

2009

2010

2011

Tebu

196.341,25

244.314,61

234.991,24

222.811,99

225.109,03

Kapok

27.599,84

28.122,13

26.603,84

22.975,67

19.557,30

Kelapa

13.837,97

14.048,79

12.290,70

11.863,44

9.919,01

Kopi

863,16

927,34

832,77

803,98

862,97

Jambu mete

403,31

419,75

317,67

233,85

170,89

Sumber : Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.3.2.22 Kehutanan Kinerja makro urusan Kehutanan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis, kerusakan kawasan hutan/lahan kritis, penebangan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menunjukkan peningkatan yaitu dari 3.146,78 ha di tahun 2007 menjadi 4.836,86 ha di tahun 2011. Kerusakan kawasan hutan/lahan kritis dan penebangan hutan masih menunjukkan kecenderungan fluktuatif selama lima tahun. Sedangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp 27.247.720.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 76.166.590.000 pada tahun 2011. Tabel II.62. KINERJA MAKRO URUSAN KEHUTANAN TAHUN 2007-2011 Indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan/Lahan Kritis Penebangan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (jutaan rupiah)

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

3.146,78 ha 22.757,01 ha 100,79 ha 27.247,72

1.506,78 ha 19.790,40 ha 129,38 ha 35.773,59

1.589,70 ha 19.413,00 ha 865,68 ha 46.700,42

3.113,46 ha 27.480,01 ha 733,99 ha 63.953,74

4.836,86 ha 15.100,55 ha 654,65 ha 76.166,59

Sumber: Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Guna memperbaiki ekosistim sekaligus menunjang budidaya kehutanan dan perkebunan masyarakat, pada tahun 2010 dicanangkan sebagai Tahun Penghijauan dan Konservasi. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan meliputi Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan), Gerakan One Man One Tree dan Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam (PPKAN) dengan mengintensifkan dan menggerakkan kembali penghijauan lahan kritis di sepanjang lereng Muria. Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang sarat akan prestasi di bidang kehutanan. Beberapa prestasi berhasil diraih diantaranya juara I lomba Desa peduli Hutan Tingkat Nasional tahun 2009 (Desa Damarwulan Kecamatan Keling), Juara I Desa Peduli Hutan Tingkat Nasional tahun 2010 (Desa Sumanding, Kecamatan Kembang), lencana Wana Lestari tahun 2010 yaitu suatu penghargaan yang diberikan


kepada Kabupaten/kota dan pelaku usaha peduli kehutanan. Dilanjutkan dengan penghargaan Raksaniyata tahun 2011 dari Kementrian Lingkungan Hidup karena kesungguhan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengendalian kerusakan lingkungan untuk melindungi kehidupan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penghargaan ini merupakan sebuah pengakuan sekaligus lecutan untuk terus memacu kepedulian dan konservasi alam untuk melestarikan hutan, lingkungan dan alam sekitar. Kabupaten Jepara kembali menorehkan prestasi dengan menjadi Juara Nasional Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari Kategori Desa Peduli Hutan. Kali ini Desa yang menjadi wakil adalah Desa Plajan Kecamatan Pakisaji. Bahkan masyarakat Desa juga memiliki inovasi dengan memanfaatkan hutan, menjadi wana wisata. Ini bisa terlihat kreativitas yang dikembangkan di obyek wisata Alam Akar Seribu dan Wisata Alam Goa Sakti. 2.3.2.23 Energi dan Sumber Daya Mineral Kinerja makro urusan ESDM antara lain bisa dilihat dari indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Selama tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB cenderung meningkat yaitu dari sebesar 0,55% pada tahun 2007 meningkat menjadi 0,61% pada tahun 2011. Tabel II.63. KINERJA MAKRO URUSAN ESDM TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007

2008

2009

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0,55% 0,57% 0,59% Sumber: DBMP dan ESDM Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2010

2011

0,59%

0,61%

Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Jepara terus diperlukan sejalan dengan roda perekonomian daerah. Energi listrik pada tahun 2010 ini sebagian besar dimanfaatkan/digunakan oleh rumahtangga yaitu 72,22%. Sedangkan untuk jumlah energi listrik yang terjual selama tahun 2010 adalah 334.399.222 KWH atau naik sebesar 2,41 persen dari tahun sebelumnya. Kabupaten Jepara terpilih menjadi daerah supplier energi listrik untuk wilayah Jawa-Bali-Madura. Sebagai sebuah produk strategis energi nasional, PLTU TJB memiliki 2 unit pembangkit dengan kapasitas bruto 2x719 MW atau daya bersih 2x661 MW dan terus melakukan ekspansi. Akhir tahun 2011 telah dioperasikan pembangkit ekspansi unit 3 disusul unit 4 guna yang baru saja diresmikan tanggal 6 Pebruari 2012. Keberadaan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Tanjung Jati B Jepara memberikan multiplier effect dalam meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Jepara selain membuka kesempatan kerja berdaya serap 1.211 orang, dengan banyaknya warga negara asing yang bekerja dan tinggal di Jepara berimbas positif terhadap tumbuhnya hotel, resort, pondok wisata, homestay dan sebagainya. Tercatat sebanyak 311 warga negara asing tinggal di Jepara dengan beragam aktivitasnya.


2.3.2.24 Pariwisata Kinerja makro urusan Pariwisata bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Jumlah kunjungan wisata selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 884.560 wisatawan pada tahun 2007 meningkat menjadi 1.206.084 wisatawan pada tahun 2011. Sedangkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB juga mengalami peningkatan yang berarti yaitu dari sebesar Rp.468.110.600 pada tahun 2007 menjadi Rp.2.114.486.000 pada tahun 2011. Tabel II.64. KINERJA MAKRO URUSAN PARIWISATA TAHUN 2007-2011 Indikator Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

884.560

1.015.305

1.035.431

1.097.472

1.206.084

468.110.600

401.361.500

581.624.000

703.874.300

2.114.486.000

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Sektor pariwisata di Kabupaten Jepara perlu mendapatkan penanganan secara serius dan terpadu, hal tersebut perlu ditekankan karena sektor pariwisata bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah. Kabupaten Jepara mempunyai potensi kepariwisataan yang sangat lengkap apabila dibandingkan dengan daerah lain, potensi tersebut apabila ditangani secara maksimal akan mampu menjadi salah satu andalan yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, karena sektor pariwisata mempunyai sifat multi player effect terhadap sektor lain seperti industri, kerajinan, penyerapan tenaga kerja dan sektor-sektor lainnya. Dalam menunjang keberadaan obyek wisata diperlukan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai, karena fasilitas-fasilitas tersebut akan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung. Lengkapnya fasilitas obyek wisata akan membuat wisatawan menjadi semakin nyaman dan lama tinggal di lokasi, sehingga para wisatawan diharapkan semakin banyak membelanjakan uangnya, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi PAD. 2.3.2.25 Industri Kinerja makro urusan Industri antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhan industri serta jumlah kelompok pengrajin. Selama lima tahun, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif yaitu dari sebesar 27,77% di tahun 2007 menjadi 27,87% di tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 28,19% di tahun 2009 dan meningkat lagi menjadi 28,20% di tahun 2010 serta menurun menjadi 28% di tahun 2011. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB selama lima tahun juga mengalami fluktuatif demikian juga pada pertumbuhan industri. Selama lima tahun, jumlah kelompok pengrajin menunjukkan angka yang masih fluktuatif yaitu dari 8.532 kelompok di


tahun 2007 menjadi 7.648 kelompok di tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 7.842 kelompok di tahun 2009 serta kembali meningkat menjadi 8.395 kelompok di tahun 2010 serta menurun menjadi 8.050 kelompok di tahun 2011. Tabel II.65. KINERJA MAKRO URUSAN INDUSTRI TAHUN 2007-2011 Indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (industri pengolahan) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (jutaan rupiah) Pertumbuhan Industri Jumlah kelompok pengrajin

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

27,77%

27,87%

28,19%

28,2%

28%

3.006.627,54

3.151.073,65

3.284.573,46

3.498.977,05

3.006.627,55

5,42%

4,58%

4,06%

6,12%

5%

8.532

7.648

7.842

8.395

8.050

Sumber: Disindag Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Sektor industri merupakan tiang penyangga utama daripada perekonomian Kabupaten Jepara. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang dan industri kecil dan kerajinan rumahtangga. Menurut BPS, industri besar adalah perusahaan dengan karyawan/tenagakerja 100 orang ke atas. Industri sedang adalah perusahaan dengan tenagakerja antara 20 sampai 99 orang. Industri kecil adalah perusahaan dengan tenagakerja antara 5 sampai 19 orang dan industri rumah tangga punya tenaga kurang dari 5 orang. Data yang diperoleh dari Dinas Perindustriandan Perdagangan, tahun 2010 menyatakan ada 8.395 buah perusahaan industri/unit di Kabupaten Jepara. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri kecil menengah (IKM). Bila dibandingkan tahun 2009, terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 7,05 persen Sedangkan dilihat dari nilai produksi, tahun 2010 sebesar Rp.1.675.889.906,dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan, sebesar Rp.39.242.952,- atau 2,40 persen. Atas kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap kehidupan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berhasil mendapatkan penghargaan dari Menteri Perindustrian, tanggal 3 Nopember 2008, sebagai salah satu dari lima penerima UPAKARTI dalam kategori Jasa Kepedulian dilanjutkan dengan penilaian sebagai daerah paling Probisnis urutan pertama (76.77%) diikuti Tarakan (76,73), Lamongan (74,80) Jogja (74,20) dan Kebumen (72,61) oleh Majalah Swasembada dan Business Digest dan predikat sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi dari Kementrian Koperasi dan UMKM RI pada tahun 2010.


2.3.2.7 Perdagangan Kinerja makro urusan Perdagangan antara lain bisa dilihat dari indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2007 adalah sebesar 21,69% dan meningkat menjadi 22% pada tahun 2011. Ekspor bersih perdagangan selama lima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu dari Rp 104.146.899.710 di tahun 2007 menjadi Rp 110.253.292.540 di tahun 2009, kemudian menurun menjadi Rp 101.038.792.160 di tahun 2009 dan meningkat menjadi Rp 131.389.679.770 di tahun 2010 serta meningkat kembali menjadi Rp 138.042.037.780 di tahun 2011. Tabel II.66. KINERJA MAKRO URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2007-2011 Indikator Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

21,69%

21,51%

21,65%

21,66%

22%

104.146.899 ,71

110.253.292, 54

101.038.792, 16

131.389.679, 77

138.042.037, 78

Sumber: Disindag Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.3.2.8 Ketransmigrasian Dalam bidang ketransmigrasian, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa ”Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”. Selama lima tahun, ratarata telah dikirim transmigran sebanyak 10 s/d 15 KK ke berbagai daerah tujuan transmigrasi di Indonesia. Tabel II.67. DATA TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun

Tujuan

2007 2008 2009 2010

Kab. Kab. Kab. Kab.

Blitung Timur Provinsi Bangka Belitung Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Kota waringin Provinsi Kalimantan Tengah

2011

Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Lokasi Selinsing Ogan Ilir Air Balui Kumai Sebrang Ds bayat Sungai Rambutan

Ket 10 10 15 15

KK KK KK KK

/36 /33 /53 /54

jiwa jiwa jiwa jiwa

10 kk/29 jiwa 10 kk/31 jiwa

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.4 ASPEK DAYA SAING Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, potensi unggulan daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.


2.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB. Tiang penyangga perekonomian Kabupaten Jepara tahun 2011 masih bertumpu pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian. Industri pengolahan dengan menyumbangkan nilai tambah sebesar 28,28%. Jenis industri utama di Kabupaten Jepara adalah mebel dan ukiran kayu. Sedangkan industri yang lain adalah tenun ikat, konveksi, makanan, rokok, genteng/batubata dan lain-lain. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbangkan nilai tambah sebesar 21,46% dan sektor pertanian menyumbangkan nilai tambah sebesar 20,27%. Untuk lebih jelasnya, pada Tabel II. 67 terlihat produktivitas masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB selama kurun waktu lima tahun (2007-2011) sebagai berikut. Tabel II.68. PRODUKTIVITAS SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2007-2011 Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restaurant Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa JUMLAH

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011*

23,18 0,55 27,77 0,70 5,10 21,69 5,45

22,49 0,57 27,87 0,71 5,29 21,51 5,46

22,40 0,58 27,66 0,74 5,49 21,36 5,50

20,70 0,59 28,19 0,76 5,79 21,65 5,62

20,27 0,61 28,28 0,77 6,00 21,46 5,60

6,22 9,34 100,00

6,34 9,75 100,00

6,39 9,88 100,00

6,56 10,13 100,00

6,71 10,30 100,00

* Angka prediksi sampai dengan Desember 2011 Sumber : BPS Kabupaten Jepara, tahun 2007 – 2010

2.4.2 POTENSI UNGGULAN DAERAH Gambaran sepintas tentang potensi unggulan daerah akan diuraikan terkait kontribusinya terhadap wilayah dan ciri-ciri ekonomi wilayah, berdasar basis ekonomi dan sektor-sektor unggulan. Komoditi yang termasuk dalam sektor industri yang ada di Kabupaten Jepara antara lain kerajinan mebel, tenun troso, monel, keramik/gerabah dan konveksi yang diantaranya telah dijadikan komoditi unggulan daerah. Adapun 4 (empat) komoditi unggulan Kabupaten Jepara meliputi mebel ukir, karet, produk plastik, kayu olahan/aneka kerajinan, handikraft dan produk kayu. Namun demikian terdapat juga komoditi lainnya yang turut memberikan andil dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Jepara. Tabel II.69. BANYAKNYA EKPORTIR, JENIS KOMODITI DAN NILAI EKSPOR TAHUN 2007-2011 TAHUN 2007 MEBEL UKIR Jumlah eksportir Jumlah negara tujuan Volume ( Kg) Nilai ( US $ )

214 99 37.894.523,92 94.604.782,15 KARET

Jumlah eksportir

1


Jumlah negara tujuan Volume ( Kg) Nilai ( US $ )

7 1.855.855,50 3.969.349,31 PRODUK PLASTIK

Jumlah eksportir Jumlah negara tujuan Volume ( Kg) Nilai ( US $ )

2 10 1.385.624,00 2.159.067,03 KAYU OLAHAN


5 8 508.265,76 1.027.883,79 TAHUN 2008 MEBEL UKIR


248 110 37.847.093,70 100.334.715,94 KARET


1 8 1.401.539,00 4.030.911,07 PRODUK PLASTIK

Jumlah eksportir 2 Jumlah negara tujuan 11 Volume ( Kg) 1.307.191,00 Nilai ( US $ ) 2.521.413,89 ANEKA KERAJINAN , HANDIKRAFT DAN PRODUK KAYU Jumlah eksportir 15 Jumlah negara tujuan 22 Volume ( Kg) 407.695,45 Nilai ( US $ ) 827.421,73 TAHUN 2009 FURNITURE Jumlah eksportir 254 Jumlah negara tujuan 102 Volume ( Kg) 36.297.275,48 Nilai ( US $ ) 91.309.963,72 KARET Jumlah eksportir Jumlah negara tujuan Volume ( Kg) Nilai ( US $ )

1 12 1.987.557,00 3.321.415,43

PRODUK PLASTIK Jumlah eksportir 1 Jumlah negara tujuan 9 Volume ( Kg) 1.620.237,00 Nilai ( US $ ) 2.630.445,20 KERAJINAN KAYU DAN HANDIKRAFT Jumlah eksportir 21 Jumlah negara tujuan 22 Volume ( Kg) 514.428,17 Nilai ( US $ ) 1.261.840,77 TAHUN 2010 MEBEL UKIR



282 99 37.209.331,82 111.498.084,22 KARET


1 6 3.227.515,00 10.149.083,48 PRODUK PLASTIK


1 14 1.943.729,00 3.534.318,40 PRODUK ANYAMAN


6 6 1.057.211,11 3.485.965,89 TAHUN 2011 MEBEL UKIR

Jumlah eksportir 268 Jumlah negara tujuan 101 Volume ( Kg) 34.303.691,61 Nilai ( US $ ) 112.947.991,05 BARANG /KEMASAN DARI PLASTIK Jumlah eksportir 1 Jumlah negara tujuan 2 Volume ( Kg) 2.067.574,00 Nilai ( US $ ) 4.439870,90 PRODUK ANYAMAN/ROTAN Jumlah eksportir 5 Jumlah negara tujuan 5 Volume ( Kg) 729.910,20 Nilai ( US $ ) 2.394.635,10 KERAJINAN KAYU DAN HANDICRAFT Jumlah eksportir 20 Jumlah negara tujuan 19 Volume ( Kg) 1.019.143,62 Nilai ( US $ ) 1.618.779,31 Sumber : Disindag 2007 – Desember 2011

Sedangkan jika dilihat dari jumlah eksportir dan jumlah negara tujuan menunjukkan adanya peningkatan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2007 ada 252 eksportir dan meningkat menjadi 276 eksportir pada tahun 2011 serta jumlah negara tujuan sebanyak 101 negara pada tahun 2007 dan menjadi 105 negara pada tahun 2011. Untuk volume berbagai komoditi dan nilai berbagai komiditi (US $) mengalami jumlah yang fluktuatif selama lima tahun. Tabel II.70. STATISTIK PERMINTAAN PASAR INTERNASIONAL TERHADAP BERBAGAI JENIS KOMODITI TAHUN 2007-2011 Tahun

Jumlah Eksportir

Jumlah Negara Tujuan

2007 2008 2009

252 259 265

101 111 105

Volume (Kgs) 42.792.921,93 42.444.091,96 41.747.976.19

Nilai ( US $) 924.322.562,97 1.006.871.778,52 1.073.721.071,83


Tahun

Jumlah Eksportir

Jumlah Negara Tujuan

Volume (Kgs)

Nilai ( US $)

2010 290 105 45.252.363,46 2011 276 105 43.860.927,60 Sumber : Disindag 2007 – Desember 2011

131.389.679,77 123.830.497,65

2.4.3 FASILITASI WILAYAH/INFRASTRUKTUR Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara Kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota/kabupaten. 2.4.3.1 Aksesibilitas Daerah Dikaitkan dengan bentuk pulau Jawa, posisi wilayah Kabupaten Jepara sebenarnya kurang menguntungkan. Berada di ujung Utara Pulau Jawa menjadikan Jepara tak terlewati jalur utama pantura. Namun demikian, kondisi tersebut harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam rangka mendukung aksesibilitas Kabupaten Jepara, antara lain dengan dimilikinya akses jalan baik berupa jalan provinsi maupun jalan Kabupaten, pelabuhan Jepara, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), kantor Syahbandar, terminal bus, dan lapangan terbang perintis di Kepulauan KarimunJawa. 2.4.3.2 Penataan Wilayah Penataan wilayah di Kabupaten Jepara bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan Ruang dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan. 2.4.3.3 Ketersediaan Air Bersih Pengembangan infrastruktur air bersih dilakukan oleh PDAM Kabupaten Jepara sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang selalu dituntut meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Kualitas air bersih yang digunakan oleh PDAM sebagai sumber air baku relatif aman atau memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Departemen Kesehatan, khususnya Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/90. Tabel II.71. BANYAKNYA PELANGGAN AIR BERSIH DAN JARINGAN PIPA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun

Jumlah Pelanggan

2007 19.476 2008 21.013 2009 22.647 2010 24.126 2011 26.288 Sumber: PDAM Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Jaringan pipa (Meter) 316.127 351.611 403.213 459.361 2.079.041

2.4.3.4 Fasilitas Listrik Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Jepara, menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun


terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat Kabupaten Jepara meningkat tajam dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya pertambahan pemasangan, baik bagi perumahan, perkantoran maupun industri. Sampai dengan tahun 2011 hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Jepara telah terjangkau pelayanan listrik kecuali Kecamatan KarimunJawa yang menggunakan PLTD. PLTS.

Tabel II.72. BANYAKNYA PELANGGAN LISTRIK, DAYA DAN KWH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun

Jumlah Pelanggan

Daya Tersambung

2007 186.276 161.359.875 2008 194.116 165.989.770 2009 198.095 171.330.513 2010 105.462 176.897.242 2011 111.167 119.502.640 Sumber: PLN Ranting Jepara tahun 2007 – 2011

Kwh Terjual 303.668.511 311.130.528 326.536.423 334.399.222 236.310.672

2.4.3.5 Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Selama tahun 2010 jumlah pasar yang ada di Kabupaten Jepara tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 31 unit. Yang terdiri dari 21 pasar umum, 3 pasar hewan, 2 pusat perbelanjaan, 2 pasar swalayan, 2 pasar buah, dan 1 pasar sepeda sementara Departemen Store/Mall belum ada di Kabupaten Jepara. 2.4.4 FASILITAS IKLIM BERINVESTASI Beberapa faktor yang mendorong iklim berinvestasi di suatu daerah meliputi faktor keamanan dan ketertiban, kemudahan perijinan dan pengenaan pajak daerah. 2.4.4.1 Keamanan dan Ketertiban Bahwa salah satu syarat bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah adanya iklim dan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Untuk menindaklanjuti hal ini, Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati senantiasa membangun hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak Polres, Dandim, Kejari, PN serta Pimpinan DPRD dalam melaksanakan program pemantauan situasi keamanan serta penegakan kebijakan-kebijakan nasional, baik melalui pertemuan-pertemuan berkala (rapat koordinasi) maupun yang bersifat insidentil. Hubungan tersebut diwadahkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Muspida sebagai wadah perumusan kebijakan bersama dalam menyikapi berbagai dimensi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatan serta isu-isu strategis di Kabupaten Jepara. Pemerintah Daerah senantiasa berupaya agar peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan yang lebih tinggi yang bersifat mengikat yang menimbulkan hak dan kewajiban di masyarakat dapat terus ditegakkan dan tersosialisasikan. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi Satpol PP untuk meningkatkan kesadaran


masyarakat terhadap norma serta peraturan yang berlaku sebagai mana tugas dari Satpol PP adalah sebagai unsur pendukung dalam penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sampai dengan tahun 2011 jumlah personil Satpol PP sejumlah 126 personil dengan perincian 76 personil Satpol PP di tingkat Kecamatan dan 50 personil di tingkat Kabupaten, kegiatan penertiban yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: Tabel II.73. KEGIATAN OPERASI /PENERTIBAN PER KASUS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun

Jumlah operasi

Penertiban per kasus

2007 290 15.112 2008 346 6.878 2009 272 4.098 2010 330 2.091 2011 351 2.719 Sumber: Satpol PP Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.4.4.2 Kemudahan Perijinan Salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah adalah melakukan pelayanan Kepada masyarakat, diantaranya adalah pelayanan perizinan meliputi: a. Izin Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); e. Izin Lokasi; f. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian; g. Izin Pemanfaatan Kekayaan daerah; h. Izin Usaha Bidang Kesehatan; i. Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja; j. Izin gangguan; k. Izin Usaha Industri (IUI); l. Izin Usaha Perdagangan (SIUP); m. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); n. Izin Pemasangan Reklame; o. Usaha Pariwisata; p. Izin Usaha Penggilingan Padi, huller dan penyosohan beras(mesin); q. Izin Usaha Perikanan; r. Izin Usaha Pemotongan ternak; s. Izin Usaha pemotongan Unggas; t. Izin Usaha Toko Obat Hewan; u. Izin Usaha Peternakan Rakyat; v. Izin Usaha Angkutan dan Trayek; w. Izin Penyelenggaraan Pertambangan; x. Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan kayu (IUIPHHK); y. Izin Pengelolaan air tanah; z. Izin Pemanfaatan air Permukaan. Dari 26 jenis perizinan tersebut 8 diantaranya telah mendapatkan pengakuan ISO 9001:2000 sejak tahun 2008, meliputi:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Izin Gangguan; Izin Lokasi; Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian; SIUP; TDP; IUI; Izin Pemasangan Reklame; Izin Usaha Pariwisata. Pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan masyarakat dan kewenangan Kepala Daerah di Kecamatan dan Kelurahan yang bersifat kewilayahan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Seiring dengan momentum “Tahun Peningkatan Kualitas Pelayanan 2011”. Pemerintah Daerah menyerahkan beberapa kewenangan dan perijinan di Kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diikuti dengan penataan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (Paten). Penyelenggaraan Paten ini selain mempermudah warga masyarakat dalam memperoleh pelayanan juga memperbaiki citra dan legitimasi pemerintah daerah yang selama ini sering dinilai/dikeluhkan warga mengenai lambannya pelayanan, ketidakjelasan prosedur dan rendahnya moral petugas yang ditandai dengan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya istilah ”Kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah” diubah menjadi ”Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit”. Selain dari itu diharapkan adanya pergeseran pola penyelenggaraan pelayanan dari yang semula berorientasi ”pemerintah sebagai penyedia” menjadi pelayanan yang berorientasi pada ”kebutuhan masyarakat sebagai pengguna”. Adapun kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi: a. Perizinan, terdiri dari: 1. IMB untuk luas tanah terbangun sampai dengan 100 m 2 2. Izin gangguan untuk usaha dengan Indeks Gangguan kecil dan sedang menurut peraturan perundangan yang berlaku kecuali tower, pasar modern, rice mill dan laboratorium. 3. Izin usaha salon kecantikan 4. Izin usaha Rumah makan 5. Izin reklame dengan kriteria : a) Bilboard/papan dengan pemasangan diatas toko/warung atau halaman /pekarangan tempat usaha b) Spanduk/layar/umbul-umbul dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah Kecamatan c) Poster/stiker/selebaran pemasangan dalam satu wilayah Kecamatan


6.

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan klasifikasi Usaha Mikro dan kecil menurut peraturan perundangan yang berlaku kecuali Tower, Pasar modern, rice mill dan laboratorium. b. Rekomendasi/Surat Keterangan, terdiri dari: 1. Surat keterangan pindah penduduk di dalam wilayah Kecamatan 2. Pengantar Surat keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara 3. Melegalisasi proposal yang diajukan masyarakat 4. Surat Keterangan miskin 5. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 6. Pengantar Rekomendasi Survey penelitian 7. Pengantar izin keramaian 8. Pengantar pindah kawin 9. Pengantar reklame 10. Melegalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasi dan badan hukum lainnya 11. Surat keterangan waris 12. Surat keterangan boro kerjo 13. Surat keterangan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah berupa penggunaan badan jalan 14. Pengantar izin galian C 15. Pengantar angkut kayu/pas 16. Pengantar Akte catatan sipil ( kelahiran, kematian ,kawin) 17. Dispensasi nikah (waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 hari dari hari pernikahan) 18. Pengantar register kredit bank 19. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni 20. Surat Keterangan dan rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. c. Penyelenggaraan, meliputi: Penerbitan KTP dan KK. Guna mendukung sekaligus memberi payung hukum pelaksanakan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (Paten) di Kabupaten Jepara adalah diterbitkan peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Jepara sebagai berikut: 1. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011. 2. Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pola Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Jepara yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011. 3. Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Bupati Jepara nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara


5.

Keputusan Bupati Jepara Nomor 261 Tahun 2010 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

2.4.4.3 Pengenaan Pajak Daerah Realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2010 tercatat sebesar 902.872,34 juta rupiah, yang terdiri dari komponen Penerimaan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta lain-lain penerimaan yang sah. Dari jumlah tersebut, sebesar 74,24% diantaranya berasal dari Dana Perimbangan, yaitu sebesar 670.274,79 juta rupiah. Sumber DAU masih mendominasi pos pembangunan rutin, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 9,38%, atau sebesar 84.734,94 juta rupiah. Penerimaan lain yang sah sebesar 147.862,62 juta rupiah atau sebesar 16,38%. Penerimaan tersebut digunakan untuk belanja daerah yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, atau sebesar 59,05% digunakan untuk modal kerja. Selain itu, digunakan juga untuk konsumsi sebesar 588.650 juta rupiah, atau sebesar 33,32%, sisanya untuk inventasi sebesar 134.760 juta rupiah (7,63%). Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan perundang-udangan yang berlaku. Pajak daerah di Kabupaten Jepara terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung, dan pajak parkir. Selama tahun 2010, dari target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.16.344.983.000 berhasil tercapai realisasi sebesar Rp.18.702.755.639 atau 114,42%. Secara keseluruhan untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2010, dari target sebesar Rp.76.832.316.000 berhasil tercapai realisasi sebesar Rp.84.734.935.696 atau 110,28%. 2.4.5 SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan asset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Tabel II.74. RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Uraian RK total RK muda RK tua Sumber: BPS

TAHUN 2007

2008

2009

51,27 51,27 51,27 44,16 44,16 44,16 7,11 7,11 7,11 Kabupaten Jepara 2010.

2010

2011

49,65 40,95 8,70

42,88 35.16 7.72


Rasio ketergantungan dapat memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif dan sebaliknya. Rasio ketergantungan total pada tahun 2011 adalah sebesar 42,88% artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 42,88% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 35,16% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 7,72%. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2007-2011 usia kerja di Kabupaten Jepara masih dibebani tanggung Jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggungjawab terhadap penduduk tua.

H a l a m a n | I II .1.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut: 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU Pada bagian ini akan disajikan perkembangan kinerja capaian pendapatan dan belanja pada APBD Kabupaten Jepara dari tahun 20072011. 3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD Pada bagian ini disajikan besarnya perkembangan realisasi capaian APBD Kabupaten Jepara pada tahun 2007-2011 yang mencakup uraian perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. 3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Kinerja pelaksanaan APBD merupakan gambaran tentang capaian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Capaian anggaran menunjukkan prestasi yang berhasil diraih oleh Pemerintah Daerah, yang digambarkan oleh besanya perkembangan realisasi anggaran pendapatan. Capaian perkembangan realisasi pendapatan dan proporsi % (persentase) rata-rata dapat menunjukkan pos pendapatan manakah yang memiliki laju perkembangan tercepat. Pos pendapatan itulah yang kiranya dapat diandalkan sebagai potensi sumber pendapatan di masa datang. Gambaran kinerja capaian realisasi dan trend perkembangan realisasi anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Jepara untuk periode 2007-2011 disajikan pada Tabel III.1. berikut ini:


Tabel III.1. RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Realisasi (Rp) No.

Uraian Pendapatan

1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.

Rata-rata Pertumbuhan (%)

2007

2008

2009

2010

2011

689.656.990.657 64.342.554.250 13.084.436.301 37.388.298.079 1.958.333.660

750.047.469.500 67.984.834.230 13.941.162.661 41.364.837.656 2.331.858.990

798.597.312.970 71.919.859.343 16.024.843.459 9.296.167.548 2.525.771.485

902.872.340.359 84.734.935.696 18.702.755.639 10.572.452.805 3.128.400.612

1.170.172.671.250 103.642.014.200 25.022.287.383 13.778.850.812 3.691.450.833

14,47 12,90 18,00 -5,71 17,31

11.911.486.210 550.746.666.539 41.110.691.539

10.346.975.014 615.704.970.161 48.791.475.161

44.073.076.851 649.650.620.070 51.485.473.070

52.331.326.640 670.274.785.673 76.239.512.673

61.149.425.172 727.835.169.770 64.979.242.770

87,10 7,27 14,38

461.230.000.000 48.405.975.000 74.567.769.868

505.641.495.000 61.272.000.000 66.357.665.109

522.061.147.000 76.104.000.000 77.026.833.557

529.580.873.000 64.454.400.000 147.862.618.990

592.164.327.000 70.691.600.000 338.695.487.280

6,53 11,29 56,52

31.412.201.240

35.788.838.446

38.019.083.557

902.728.320 35.732.954.270

930.466.763 52.417.986.277

3,07 15,21

25.000.000.000

11.119.485.413

15.670.200.000

47.252.742.400

147.446.324.240

99,75

18.155.568.628

19.449.341.250

23.337.550.000

63.974.194.000

137.900.710.000

79,20

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011.


Data yang disajikan dalam Tabel III.1. di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan total APBD Kabupaten Jepara sejak tahun 2007-2011 mengalami perkembangan positif (meningkat terus menerus). Pada tahun 2007 jumlah realisasi total pendapatan adalah sebesar Rp.689.656.990.657,- dan terakhir pada tahun 2011 jumlah realisasi total pendapatan mencapai Rp.1.170.172.671.250,berdasarkan angka capaian itu maka besarnya tingkat perkembangannya rata-rata realisasi pendapatan Kabupaten Jepara adalah sebesar 14,47% per tahun. Pendukung peningkatan realisasi pendapatan berturut-turut dari yang laju perkembangannya besar ke yang terendah adalah: 1) Kelompok sumber pendapatan yang laju perkembangannya besar adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 56,52%, yang didukung oleh perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dengan laju perkembangan 99,75%, Lain-lain PAD yang Sah sebesar 87,10%, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar 79,20%; 2) Kelompok sumber pendapatan dengan laju perkembangan medium berada pada kelompok PAD dan Dana Perimbangan, pos anggaran pendukungnya adalah Pajak Daerah 18,00%, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan 17,31%, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 15,21%, dan Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 14,38%; 3) Kelompok lainnya termasuk dalam laju perkembangan rata-rata sebesar 10%. Potensi ke depan yang dimiliki Kabupaten Jepara dari sisi pendapatan daerah adalah: 1) Dilihat dari proporsi perkembangan sebesar 14,47%, maka PAD merupakan potensi yang dapat digali untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah; 2) Dana Perimbangan perkembangannya relatif rendah 7,27% namun karena nilainya besar maka posisinya masih dominan; dan 3) Dana Perimbangan sekalipun perkembangannya pesat namun tidak dapat dipastikan alokasinya. Pada sisi lain, tantangan ke depan yang dihadapi dengan kondisi tersebut adalah: 1) Bagaimana mengupayakan optimalisasi PAD melalui minimalisasi kebocoran terutama dari sektor retribusi. Perlu difikirkan upaya-upaya optimalisasi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat, fokus ini perlu ditindak lanjuti karena pajak daerah meningkat 12,90% dan retribusi daerah meningkat 18%; dan 2) Meningkatkan investasi atau belanja modal agar dapat diperoleh PAD melalui tumbuh dan berkembangnya sektor industri dan juga NJOP yang dapat berakibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.1.1.2. Belanja Langsung dan Tidak Langsung Perkembangan proporsi realisasi Belanja terhadap Anggaran menunjukkan perkembangan kinerja yang dicapai dalam pengelolaan belanja. Makin kecil proporsi realisasi anggaran dibanding dengan belanja anggaran (penetapan), maka makin baik atau makin efisien pengelolaan anggaran belanja APBD Kabupaten Jepara. Tabel III.2.


berikut menunjukkan kinerja Kabupaten Jepara 2007-2011.

realisasi

anggaraan

belanja

APBD

Tabel III.2. PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011 No. A.

Uraian Belanja

Proporsi Realisasi (Persentase) 2009 2010 2011

Belanja Tidak 67,12 65,34 Langsung 1. Belanja Pegawai 50,88 54,98 2. Belanja Bunga 0,00 0,00 3. Belanja Subsidi 0,25 0,55 4. Belanja Hibah 6,93 1,52 5. Belanja Bantuan Sosial 5,3 4,66 6. Belanja Bagi Hasil 1,01 1,02 7. Belanja Bantuan 2,75 2,62 Keuangan 8. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 B. Belanja Langsung 32,88 34,66 1. Belanja Pegawai 5,16 3,29 2. Belanja Barang dan 16,20 17,83 Jasa 3. Belanja Modal 11,52 13,54 Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011

Trend Estimasi

58,30

68,00

47,7 0,00 0,27 2,69 4,53 0,81 2,24

52,78 0,00 0,35 5,83 5,22 1,05 2,79

0,05 41,70 3,65 19,21

-0,01 32,00 4,79 16,24

18,84

10,97

Perkembangan capaian pengelolaan Belanja APBD Kabupaten Jepara menunjukkan keadaan yang makin membaik. Belanja tidak langsung 67,12% pada tahun 2009 menjadi hanya 58,30% pada tahun 2011. Pendukung capaian penurunan atau penghematan belanja tidak langsung adalah Belanja Pegawai yang berhasil diturunkan dari 54,98% pada tahun 2010 menjadi hanya 47,70% pada tahun 2011. Selain Belanja Pegawai, Pemerintah Kabupaten Jepara juga menekan Belanja Hibah dari 6,93% pada tahun 2009 menjadi hanya sebesar 2,69% pada tahun 2011. Perkembangan capaian tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: adanya penurunan Belanja Tidak Langsung dapat memberikan ruang untuk meningkatkan Belanja Langsung dan Belanja Modal. Belanja Langsung adalah Belanja untuk Pengadaan Barang dan Jasa Proyek, sementara Belanja Modal biasanya dipergunakan untuk membiayai pengadaan barang-barang infrastruktur sosial. Belanja Langsung untuk Pegawai relatif tetap berada pada kisaran 3,00% sementara untuk Belanja Barang dan Jasa meningkat 16,20% menjadi 19,21%; Belanja Modal meningkat dari 11,52% tahun 2009 menjadi 18,83% pada tahun 2011. Peningkatan Belanja Langsung dan Modal diharapkan mampu memberikan dorongan peningkatan perekonomian wilayah karena Belanja Langsung dan Modal biasanya dimaksudkan untuk membiayai tujuan yang cepat menghasilkan dan langsung dapat diidentifikasi hasilnya. Potensi ke depan dari kondisi ini ternyata masih sulit untuk diprediksikan karena bukti pendukung terciptanya kondisi untuk memperbesar kemajuan daerah melalui pembelanjaan langsung belum dapat diidentifikasi. Hal itu disebabkan meskipun belanja langsung


dapat ditingkatkan menjadi 41,70% pada tahun 2010, tetapi menurun lagi pada tahun 2011 menjadi 32,00%. Peluang dan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Jepara terkait dengan kondisi Belanja Daerah adalah sebagai berikut: peluang yang dapat diupayakan ke depan adalah efisiensi Belanja Pegawai Pegawai. Hal ini sekaligus merupakan tantangan bagaimana mengupayakan beban tetap yaitu Belanja Pegawai dapat ditekan serendah mungkin laju perkembangannya. 3.1.1.3. Proporsi Pendapatan Proporsi pendapatan menunjukkan sumbangan masing-masing sumber pendapatan terhadap pendapatan total. Dengan melihat besar kecilnya proporsi dapat diketahui sumber utama pendapatan Pemerintah Kabupaten Jepara. Berikut ini disajikan Tabel III.3. yang memuat proporsi berbagai pendapatan dalam APBD Kabupaten Jepara 20072011 adalah sebagai berikut: Tabel III.3. PROPORSI POS-POS PENDAPATAN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 No. 1 1.1. 1.1.1 . 1.1.2 . 1.1.3 . 1.1.4 . 1.2. 1.2.1 . 1.2.2 . 1.2.3 . 1.3. 1.3.1 . 1.3.2 . 1.3.3 . 1.3.4 . 1.3.5 .

Sumber Pendapatan Daerah PENDAPATAN

Proporsi Realisasi (Persentase) 2007 2008 2009 2010 2011

Ratarata

100,0 0 9,33 1,90

100,0 0 9,06 1,86

100,0 0 9,01 2,01

100,0 0 9,39 2,07

100,0 0 8,86 2,14

100,0 0 9,13 1,99

Retribusi daerah

5,42

5,51

1,16

1,17

1,18

2,89

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

0,28

0,31

0,32

0,35

0,32

0,31

1,73

1,38

5,52

5,80

5,23

3,93

79,86 5,96

82,09 6,51

81,35 6,45

74,24 8,44

62,20 5,55

75,95 6,58

66,88

67,41

65,37

58,66

50,60

61,79

7,02

8,17

9,53

7,14

6,04

7,58

10,81

8,85

9,65

16,38

28,94

14,93

0,00

0,00

0,00

0,10

0,08

0,04

Dana darurat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus ****) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

4,55

4,77

4,76

3,96

4,48

4,50

3,62

1,48

1,96

5,23

11,78

4,82

2,63

2,59

2,92

7,09

11,78

5,40

Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah

Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi terbesar sumber pandapatan daerah Kabupaten Jepara secara rata-rata selama lima tahun yaitu dari 2007-2011 berasal dari Dana Perimbangan sebesar 75,95%, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah proporsinya 14,93%, dan PAD sebesar 9,13%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Jepara pada Pemerintah Pusat dan Provinsi masih sangat tinggi.


Penyebab terjadinya perkembangan kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa perkembangan PAD yang cukup signifikan 9,13% per tahun karena faktor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu penurunan Dana Perimbangan dari 79,86% pada tahun 2007 dan 82,09% pada tahun 2008 menurun menjadi hanya 62,20% pada tahun 2011 karena didukung oleh adanya penurunan pos DAU yang besarnya 66,88% pada tahun 2007 dan sebesar 67,41% pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2011 turun kembali menjadi hanya sebesar 50,60%. Analisis dari sisi potensi, dapat dijelaskan apabila ditinjau dari besaran nilai, maka potensi DAU dan DAK merupakan pendukung utama Pendapatan Daerah. Namun apabila dilihat proporsinya yang menurun dan juga karena faktor kemandirian, maka ketergantungan pada kedua sumber tersebut harus dikurangi. Dilihat dari sisi peluang dan tantangan ke depan, dapat digarisbawahi beberapa hal : 1) Potensi yang saat ini masih kecil (9,13%) namun perlu dikembangkan sejalan dengan efektif diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bedasarkan itu perlu difikirkan potensi sistem pemetaan atau alokasi dan pemungutan yang melibatkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar dapat lebih ditingkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan 2) Dilihat kedudukan Dana Perimbangan yang nilainya besar (75,95%) maka kinerja penggunaan anggaran harus terus ditingkatkan didukung dengan kualitas baik dalam manajemen penyusunan dokumen laporan dan perencanaan perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar DAU dan DAK tidak berkurang nilainya. 3.1.1.4. Pencapaian Kinerja Pendapatan Pencapaian kinerja anggaran pendapatan ditunjukkan seberapa besar (dalam %) pelampauan realisasi pendapatan di atas target anggaran yang ditetapkan. Dibawah ini disajikan pelampuan realisasi di atas target anggaran, yang tampak dalam Tabel III.4. berikut ini: Tabel III.4. TABEL REALISASI CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 No 1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Sumber Pendapatan PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah

Realisasi Capaian (Persentase) 2007

2008

2009

2010

2011

Trend Perkembangan

101,13 111,69 107,24 110,76 103,47

102,60 109,65 105,50 111,36 102,17

103,52 105,61 114,12 96,07 92,46

101,89 110,29 114,43 106,27 108,81

102,55 105,71 108,66 98,58 112,45

101,91 110,85 107,64 110,50 98,95

122,05 101,27 120,20

110,51 100,77 110,62

105,82 100,70 109,69

109,79 101,37 113,53

105,88 101,10 113,88

117,42 100,99 115,53

100,00 99,99 92,63

100,00 100,00 114,37

100,00 100,00 132,33

100,00 100,00 99,86

100,00 99,98 104,81

100,00 100,00 106,83

0,00 0,00 94,06

0,00 100,00 120,01

0,00 200,00 109,03

99,40 300,00 103,24

193,37 400,00 140,45

146,39 0,00 98,16


1.3.4. 1.3.5.

Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus ****) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

100,00

127,52

0,00

97,36

100,00

91,01

106,13

99,84

100,00

99,94

806,07

-37,61

Sumber: DPPKAD Kabupaten tahun 2007 - 2011

Data dalam Tabel III.4. di atas dapat diketahui bahwa kinerja yang paling tinggi adalah PAD, dimana capaian PAD secara rata-rata sebesar 110,86%. Kinerja kedua adalah pada Lain-lain Pendapatan yang Sah yang meningkat sebesar 6,83%, sementara itu Dana Perimbangan hanya mencapai 100,99%. Hal ini berarti bahwa PAD dapat dipacu peningkatannya untuk meningkatkan kemandirian anggaran, namun karena proporsinya masih mecil penimgkatannya tentu harus dilaksanakan dalam jangka panjang. Penyebab perkembangan kondisi di atas yaitu adanya perkembangan PAD dilihat dari kinerjanya adalah karena capaian kinerja Pajak Daerah sebesar 110,85% dan Retribusi Daerah mencapai 107,64%. Tingkat capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang besarnya 106,83%, adalah karena dukungan pendapatan Hibah yang mencapai 146,39%, sementara lainnya menurun atau capaiannya berada di bawah 100,00%. Potensi ke depan yang dimiliki dilihat dari tingkat capaian (realisasi) yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, maka PAD sebesar 110,85% merupakan potensi terbesar yang didukung oleh Pajak Daerah angka capaiannya 107,64%, dan Retribusi Daerah sebesar 110,50%. Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dapat dijadikan potensi karena faktor pendukungnya adalah Hibah yang tidak dapat diprediksi tingkat kepastiannya. kemudian, apabila dilihat dari peluang dan tantangan ke depan, peluang yang nampak dalam Tabel III.4. konsisten dengan penjelasan pada tabel-tabel terdahulu yaitu meningkatkan PAD dengan meningkatkan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana menjaga DAU dan DAK agar tetap pada posisi 100% atau bahkan dapat ditingkatkan mengingat DAU dan DAK merupakan penyumbang terbesar, namun tingkat capaiannya hanya 100,99%. 3.1.1.5. Realisasi Belanja Daerah Realisasi Belanja menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan dana dari Pendapatan yang diperoleh. Semakin kecil realisasi Belanja menunjukkan kinerja yang baik karena terbuka peluang diperolehnya surplus anggaran. Selain dari proporsinya Belanja juga perlu dilihat dari jenisnya. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang relatif bersifat tetap karena dipergunakan untuk mendanai keperluan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai. Sedangkan Belanja Langsung diarahkan untuk kebutuhan investasi. Berikut ini disajikan proporsi realisasi Belanja terhadap anggaran Belanja, sebagaimana tampak pada Tabel III.5 berikut ini:


Tabel III.5. PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011 No.

Uraian

Proporsi Realisasi (Persentase) 2009 2010 2011

Belanja Tidak 67,12 65,34 Langsung 1. Belanja Pegawai 50,88 54,98 2. Belanja Bunga 0,00 0,00 3. Belanja Subsidi 0,25 0,55 4. Belanja Hibah 6,93 1,52 5. Belanja Bantuan Sosial 5,30 4,66 6. Belanja Bagi Hasil 1,01 1,02 Belanja Bantuan 7. 2,75 2,62 Keuangan 8. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 B. Belanja Langsung 32,88 34,66 1. Belanja Pegawai 5,16 3,29 Belanja Barang dan 2. 16,20 17,83 Jasa 3. Belanja Modal 11,52 13,54 Sumber: DPPKAD Kabupaen Jepara tahun 2009 – 2011 A.

58,30 47,70 0,00 0,27 2,69 4,53 0,81 2,24 0,05 41,70 3,65 19,21 18,84

Data yang disajikan menunjukkan bahwa belanja terbesar adalah pada belanja tidak langsung khususnya pada belanja pegawai. Belanja pegawai pada tahun 2010 meningkat dari 50,88% menjadi 54,98%, dan pada tahun 2011 dapat ditekan proporsinya menjadi 47,70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi pegawai makin meningkat sebesar 7,48%. Sementara itu belanja langsung yang secara umum berupa meningkat dari tahun 2009 sebesaer 32,00%, menjadi sebesar 34,66% dan pada tahun 2011 menjadi 41,70%. Tahun 2011 meningkat sebesar 7,04% dari tahun 2010 yang nilainya kurang lebih seimbang dengan penurunan belanja tidak langsung. Rata-rata peningkatan belanja langsung adalah sebesar 3,2% per tahun. Penyebab tingginya Belanja Tak Langsung. Penyumbang utama tingginya belanja tak langsung yang mencapai rata-rata 63,58% adalah belanja pegawai yang mencapai rata-rata kurang lebih 50%, yang kedua adalah belanja bantuan sosial yang rata-rata 4,70%. Penyumbang utama peningkatan belanja langsung yang meningkat sebesar 8,82% selama tahun 2009-2011, adalah peningkatan belanja barang dan jasa yang meningkat 3,01% selama kurun waktu 20092011. Selain itu juga peningkatan belanja modal meningkat sebesar 7,32% selama kurun waktu 2009-2011. Potensi ke dapan yang bisa dilakukan untuk mencapai penghematan adalah mempertahankan atau bahkan kalau bisa menekan proporsi belanja pegawai. Hal ini dikemukakan karena belanja pegawai terbukti dapat ditekan dari 54,98% dari tahun 2010 menjadi hanya 47,70% pada tahun 2011. Peluang dan tantangan yang dapat dilihat dari tabel III.5 di atas adalah Belanja Tidak Langsung berhasil ditekan dari 67,12% pada tahun 2009 menjadi 58,30%; tantangannya adalah kebutuhan belanja barang dan belanja modal menunjukkan trend yang meningkat. Adanya Penurunan anggaran belanja tidak langsung tersebut menunjukkan


bahwa Pemerintah kabupaten Jepara dapat menekan belanja pegawai, maka hal ini patut dilakukan. Namun tentunya pembatasan kuantitas gaji dan tunjangan pegawai perlu dibarengi dengan pengawasan pelayanan agar tetap terjaga baik. Efisiensi jumlah tenaga kerja juga dapat diimbangi dengan peningkatan penggunaan teknologi agar dapat dilaksanakan pelayanan yang cepat dan efisien. Di lain pihak kebutuhan pembangunan baik dalam bentuk belanja barang maupun belanja modal meningkat secara signifikan. 3.1.2. NERACA DAERAH Seperti diketahui secara luas, bahwa pada umumnya Kondisi keuangan dinilai dari dua aspek yaitu: 1) posisi harta, hutang dan modal yang dianalisis dengan menggunakan neraca daerah, dan 2) Kinerja pelaksanaan kegiatan yang dinilai dari sisi pendapatan dan belanja yang diperlukan untuk membiayai kegiatan tersebut. Selain analisis posisi harta dan utang yang ditunjukkan dalam Neraca, juga dilakukan analisis kondisi harta dan keuangan daerah yang dilihat dari rasio likuiditas, rasio cepat (quick ratio) dan solvabilitas. Berikut ini, dalam Tabel III.6. disajikan pertumbuhan neraca daerah untuk mengidentifikasi perkembangan posisi harta, dan hutang Pemerintah Kabupaten Jepara. Tabel III.6. RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 No. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2.

Uraian


Aset Aset Lancar Kas Piutang Bagian Lancar Pinjaman BagianLancar TPA Biaya Dibayar Dimuka Persediaan Investasi Jangka Panjang Investasi Nonpermanen iInbvestasi Permanen

41,18 39,40 1,083,17 (46,38) 23,93 (50,00) (0,55) 10,53 (28,50) 21,82

1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5.

Aset Tetap Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi, dan jaringan Aset tetap lainnya

(1,57) (5,17) 6,92 5,07 2,07 19,25

1.3. 1.3.1. 1.3.2.

Aset Lainnya Tagihan penjualan angsuran Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah Kemitraan dengan pihak kedua Aset tak berwujud

1.1.3.

1.3.3. 1.3.4.

Jumlah Aset Daerah 2.

Kewajiban

(24,55) (24,19) 107,17 (0,33)


No.

Uraian


2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.

Kewajiban Jangka Pendek Utang perhitungan pihak ketiga Uang muka dari kas daerah Pendapatan diterima dimuka Utang jangka pendek lainya

61,87 82,85 47,77

3. 3.1. 3.1.1.

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar SILPA Pendapatan yang ditangguhkan Cadangan Piutang DBH BPHTB Cadangan persediaan

(0,44) 39,28 37,32 50,00 (50,00) (0,55)

3.1.2 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2.

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana Sumber: DPKKAD Kabupaten Jepara tahun 2011

(1,14) (1,57) (24,55) (0,33)

Data yang ada menunjukkan bahwa aset lancar Pemerintah Kabupaten Jepara meningkat sebesar 41,18% Peningkatan aset lancar ini kurang menggembirakan karena diimbangi dengan peningkatan kewajiban jangka pendek (hutang lancar) sebesar 61,87%. Investasi Pemerintah Kabupaten Jepara meningkat sebesar 10,53%, sementara itu harta-harta tetap mengalami penurunan -1,57% dan aset lainnya menurun sebesar -24.55%. Penyebab dari kondisi perkembangan neraca daerah tersebut dapat dijelaskan dengan data yang berhasil dihimpun dan diolah, dengan kesimpulan bahwa: (1) Aset Lancar (aktiva lancar) mampu berkembang sebesar 41,18%. Perkembangan terbesar adalah pada piutang sebesar 1.185,34%. Peningkatan ini diimbangi dengan penurunan atau menekan piutang Biaya Dibayar Dimuka -50,00% dan Bagian Lancar Pinjaman sebesar -46,38%, (2) Investasi untuk jangka panjang berhasil dikembangkan dengan capaian perkembangan 10,53%, dengan menekankan peningkatan pada investasi permanen ditingkatkan sebesar 21,82% dan investasi tidak permanen ditekan sebesar 28,50%. Sasaran peningkatan investasi permanen adalah perolehan hasil langsung atau tidak langsung yang berlangsung dalam jangka lama (sustainable), (3) Aset tetap milik Pemerintah Daerah mengalami penurunan sebesar -1,57%. Penurunan ini terjadi pada aset berujud tanah yang berkurang sebesar -5,17%, namun diimbangi oleh peningkatan aset tetap lainnya yang rata-rata meningkat dengan tingkatan sebagai berikut: Konstruksi dalam pengerjaan rata-rata meningkat sebesar 736,00%; Aset tetap lainnya meningkat sebesar 19,25%; dan peralatan dan mesin meningkat 6,92%. Peningkatan ini kiranya masih didukung oleh peningkatan aset tetap produktif lainnya yaitu jaringan jalan, irigasi sebesar 2,07%, gedung dan bangunan untuk pengelolaan pemerintahan daerah meningkat sebesar 5,07%, (4) Kewajiban atau utang yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jepara meningkat sebesar 61,87%. Pada umumnya utang jangka pendek berupa pengadaan barang dan jasa, atau kewajiban kepda pihak


ketiga yang belum dibayarkan karena pengerjaan belum selesai, dan juga berbagai tunjangan program yang belum selesai perodenya. Jumlah Utang perhitungan pihak ketiga rata-rata tumbuh 82,85%, dan juga Utang jangka pendek lainya tumbuh 47,77%, (5) Kinerja keuangan yang positif yang mencerminkan perkembangan harta milik Pemerintah Kabupaten adalah perkembangan modal atau ekuitas. Perkembangan Modal atau ekuitas antara lain bisa berasal dari tabungan, laba BUMD atau bagian dari milik Pemmerintah Daerah. Ekuitas dana lancar meningkat 39,28%, peningkatan ini karena adanya peningkatan SILPA sebesar 37,32%, pendapatan yang ditangguhkan sebesar 50% dan peningkatan cadangan piutang yang besarnya signifikan yaitu 1.185,34%, dan (6) Selain perkembangan yang menggembirakan, perkembangan yang kurang menggembirakan juga ada, yaitu pada pos ekuitas dan Investasi. Pada pos ini terjadi penurunan investasi (diinvestasi) pada aset tetap sebesar -1,57%, dan pada aset tetap lainnya -24,55%. Faktor yang terjadi antara karena: depresiasi nilai aktiva per tahun; dan atau aset sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, sehingga membutuhkan penggantian baru. Selain kajian posisi yang dicapai oleh Pemerintah daerah, dengan menggunakan data Neraca Daerah dapat dilakukan kajian kondisi kinerja neraca. Cara mengevaluasi kondisi yaitu dengan melakukan kajian rasio pos-pos dalam neraca daerah yang mencakup rasio likuiditas, quick ratio, dan lainnya, seperti tampak pada Tabel III.7. berikut ini: Tabel III.7. ANALISIS RASIO KEUANGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011 No.

Uraian

1. 2.

Rasio lancar (current ratio) Rasio quick (quick ratio) Rasio total hutang terhadap total aset

3.

2009

Rasio (Persentase) 2008 2011

11,96 10,04

11,86 10,68

0,001358

0,002198

9,06 1,07

(10,41537) (10,25616 4. Rasio hutang terhadap modal 0,001360 0,002202 2) 5. Rata-rata umur piutang 6. Rata-rata umur persediaan Sumber: Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011

Rasio lancar tahun 2011 mengalami penurunan 2,80%. Penurunan ini menunjukkan bahwa secara relatif kewajiban jangka pendek (hutang jangka pendek) meningkat. Quick ratio yang kecil menunjukkan bahwa dana-dana yang cepat dapat dipergunakan untuk memenuhi hutang besarnya relatif sama dengan hutang, hanya selisih 7% (dari 1,071,00). Angka besarnya rasio total hutang terhadap total Aset menunjukkan perbaikan karena angka negatif rasio hutang berarti hutang berkurang. Isyu-isyu penting terkait dengan Neraca Daerah. Berdasarkan data yang ada, maka isyu yang penting dicermati adalah (1) peningkatan kewajiban lancar (hutang jangka pendek) yang laju perkembangannya (61.87%) melebihi laju perkembangan harta lancar (41.18%), dan (2) Penurunan ekuitas dana lancar dan penurunan investasi. Penurunan


ekuitas dana lancar yang biasanya berupa simpanan pada BPD atau Pemerintah Provinsi menujukkan kekuatan kemampuan bayar. Kalau 0 (nol) atau menurun hal itu menunjukkan stagnasi keuangan daerah. Faktor yang melatar belakangi isyu Neraca Daerah. Penyebab laju pinjaman meningkat melebihi harta lancar adalah (1) kebutuhan pendanaan jangka pendek, dan pembayaran kepada pihak ketiga atas berbagai pekerjaan yang bersifat multi years, atau program berkelanjutan yang sudah diprogramkan namun belum memperoleh kepastian dana, dan (2) Hutang jangka pendek atas biaya atau kewajiban yang harus segera dibayat antara lain tagihan rekening listrik, telepon dan biaya perjalanan dinas. Potensi dan tantangan ke depan. Potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Jepara adalah: pendapatan royalties dan juga kemungkinan saham atas lokasi PLTU. Pendapatan bunga atas penempatan aset lancar pada BPD, termasuk bunga giro atas transaksi dan arus kas dana Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sedangkan tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan investasi, dan harta tetap. Pemerintah yang kaya memiliki aset tetap (jangka panjang) dan ekuitas yang makin besar dan memiliki harta lancar yang proporsinya relatif aman dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Kajian kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan belanja, terkait dengan proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan 3.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan. Kajian proporsi belanja terkait dengan efisiensi pengelolaan Pemerintahan Daerah ditinjau dari jumlah SDM dapat diukur dengan menggunakan pendekatan biaya SDM dibanding dengan keseluruhan anggaran yang diperlukan, data yang dipergunakan adalah data pendapatan dan belanja secara total dan khusus untuk SDM. Dari rasio antara belanja dan pendapatan daerah, dapatl diukur seberapa besar efisiensi pengelolaan pemerintahan dapat dicapai. Kajian pada anggaran belanja aparatur merupakan kajian untuk menilai bagaimanakah pengelolaan belanja pegawai yang biasanya bersifat tetap dan tidak menghasilkan out-put langsung. Semakin besar proporsinya dan cenderung meningkat, maka pengelolaan anggaran belanja pegawai menunjukkan kondisi tidak efisien. Sebaliknya apabila proporsinya dapat diturunkan maka Pemerintah Kabupaten Jepara dapat atau berhasil melaksanakan efisiensi pengelolaan anggaran belanja SDM.


Tabel III.8. REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011 Realisasi (Rp) No. A. 1. 2.

3.

4.

B. 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan**) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja pemungutan Pajak Daerah**) Belanja Langsung Belanja Honorarium PNS**) Belanja Uang Lembur**) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) Belanja premi asuransi kesehatan Belanja makanan dan minuman pegawai***) Belanja pakaian dinas dan atributnya**) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) Belanja perjalanan dinas**) Belanja perjalanan pindah tugas Belanja Pemulangan Pegawai

2009

2010

Trend Perkembangan (%)

2011

392.030.942.945

415.736.196.928

460.496.425.157

8,41

13.987.982.500

7.455.934.044

7.933.910.625

-20,14

2.748.430.000

2.920.000.000

3.151.600.000

7,09

1.734.471.498

1.689.020.577

2.284.707.712

16,32

30.020.150.865

25.931.180.764

24.655.019.250

-9,27

893.595.300

921.813.200

786.534.750

-5,76

-

275.000.000

275.000.000

0,00

1.964.838.475

3.437.891.932

3.326.733.640

35,87

141.552.000

232.490.000

249.150.000

35,70

6.026.573.840

6.221.553.472

5.518.081.112

-4,04

2.477.218.730

2.063.541.310

2.737.848.475

7,99

434.044.000

767.617.750

-

-11,57

13.290.996.459

18.741.421.545

21.276.621.556

27,27

428.000.000

-

-

-

-

-

0,00

0,00


Realisasi (Rp) No. 12.

Uraian Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) Total

2009

2010

2011


32.298.693.090

27.928.214.013

58.774.948.606

48,46

498.477.489.702

514.321.875.535

591.466.580.883

9,09

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011 **) = diisi sesuai ketersedaan data ***) = dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisensi

Secara total belanja aparatur meningkat sebesar 9,09%. Penyebab peningkatan belanja aparatur dapat ditinjau dari dua segi: (1) Peningkatan belanja ini terbesar pada posisi pengadaan barang dan jasa, antara lain: Belanja Modal (operasional kantor, mobil dinas, meubelair dan lainnya) proporsinya 48,46%, belanja kursus dan pelatihan 35,87%, belanja asuransi kesehatan 35,70%, belanja perjalanan dinas sebesar 27,27%; dan (2) Belanja aparatur daerah yang meningkat dalam proporsi tidak terlalu besar namun nilainya dominan (besar) adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai yang pada tahun 2009 sebesar Rp.392.030.942.945,- pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.460.496.425.157,- pada tahun 2011, serta diprediksi masih akan meningkat lagi sebesar 8,41%. Untuk melihat peluang dan tantangan ke depan selanjutnya perkembangan belanja aparatur dievaluasi dari sisi jumlah total belanja kebutuhan aparatur dibanding dengan total pengeluaran. Data tentang hal tersebut disajikan dalam tabel III.9. berikut: Tabel III.9. ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011 No.

1. 2. 3.

Uraian

Tahun anggaran 2009 Tahun anggaran 2010 Tahun anggaran 2011

Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) (a)

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b)

Persentase (a):(b)x100%

498.477.489.702

798.597.312.970

64,42

514.321.875.535

884.456.717.340

58,15

591.466.580.883

1.130.210.403.709

52,33


Data dalam Tabel III.9. menunjukkan bahwa proporsi belanja untuk aparat dibanding dengan total pengeluaran cenderung menurun, pada tahun 2009 proporsinya sebesar 64,42% selanjutnya pada tahun 2011 menjadi 52,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja SDM (aparatur Pemerintah Kabupaten) makin meningkat efisiensinya. Rasio antara Belanja untuk Aparatur (yang lazimnya bersifat tetap) dibanding total pengeluaran menunjukkan kecenderungan semakin


menurun. Rasio itu menunjukkan bahwa biaya yang bersifat tetap semakin mengecil dan biaya yang bersifat variabel semakin meningkat. Hal ini semakin baik, karena semakin kecil biaya tetap, dan semakin besar biaya variabel maka terdapat keleluasaan dalam ekspansi dan alokasi jenis anggaran; apabila ditinjau dari analisis posisi biaya dan volume kegiatan, maka dengan biaya tetap yang kecil akan diperoleh jangka waktu pengembalian investasu yang lebih cepat. Data yang ada menunjukkan adanya kecenderungan ke arah itu, dengan trend perkembangan yang bagus yaitu kurang lebih 5% per tahun. Isu yang menjadi potensi dan masalah. Isu yang penting dan juga sekaligus masalah yang harus diatasi adalah bagaimana melakukan penekanan belanja tetap yang kebanyakan berada pada belanja pegawai. Sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana melaksanakan efisiensi SDM. Dalam menjawab kasus ini Pemerintah kabupaten Jepara telah menunjukkan kemauan dan keberhasilannya dalam menekan proporsi Belanja Aparatur yaitu 64,42% di tahun 2009, berhasil diturunkan menjadi 58,15% pada tahun 2010, dan berhasil lagi diturunkan menjadi 52,33% pada tahun 2011. Faktor penyebab yang melatarbelakangi keberhasilan. Keberhasilan menurunkan proporsi Belanja Pegawai tersebut di atas karena Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil menurunkan proporsi Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Pegawai sebesar 54,98% pada tahun 2010, menjadi sebesar 47,70% pada tahun 2011. Berdasarkan hal ini maka titik berat kebijakan yang diambil sudah tepat, yaitu melaksanakan efisiensi SDM. Potensi dan tantangan ke depan. Efisiensi anggaran belanja pegawai dapat ditekan dengan melaksanakan Belanja Investasi, dan juga Belanja Hibah untuk pembangunan desa serta belanja modal. Selain menekan Belanja Pegawai pengeluaran ini akan meningkatkan potensi pemerintahan desa dan juga mendukung perkembangan wilayah. Pengeluaran modal infrastruktur umum untuk jalan/jembatan dan pasar kiranya dapat meningkatkan upah dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, PDRB dan juga kemajuan industri setempat. Tantangannya adalah bagaimana mengalokasikan investasi dan belanja modal secara tepat, dan juga bagaimana menarik investor agar mau melakukan investasi industri di Jepara. Infrastruktur apa, dan lokasi manakah yang tepat. 3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN Analisis pembiayaan terkait dengan jumlah pendapatan dan jumlah biaya. Dari jumlah pendapatan dan belanja dapat dihitung surplus dan defisit anggaran. Semakin besar besar belanja maka semakin kecil surplus atau bahkan bisa terjadi defisit. Analisis Pembiayaan merupakan kajian seberapa besar kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam menutup defisit anggaran. Dari jumlah penerimaan pembiyaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dihitung pembiayaan netto yang merupakan nilai penghematan yang bisa dicapai Data pemerintahan daerah Kabupaten Jepara data yang berhasil dihimpun disajikan pada Tabel III.10. berikut ini:


Tabel III.10. DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011 Tahun (Rp) No.

Uraian

1.

Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi: Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Surplus / (Defisit) riil

2. 3.


2009

2010

2011

798.597.312.970

902.872.340.359

1.170.172.671.250

21,33

787.776.082.209

884.456.717.340

1.130.210.403.709

20,03

9.649.750.000

9.707.868.416

9.950.941.000

1,55

1.171.480.761

8.707.754.603

30.011.326.541

443,98


Data pada Tabel III.10. di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara selalu memperoleh surplus, atau pendapatannya melebihi belanja yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Surplus yang diperoleh juga menunjukkan tendensi yang semakin meningkat. Trend perkembangan pendapatan dan belanja nampak relatif meningkat dalam jumlah yang relatif tidak jauh berbeda, trend pendapatan meningkat rata-rata 31,33% sementara trend biaya meningkat 20,03%. Namun adanya surplus yang terjadi setiap tahun dampak yang terjadi cukup besar karena surplus yang dicapai nilainya meningkat tajam. Surplus apabila dikurangi dengan jumlah pembiayaan netto akan menghasilkan SILPA. Apabila pembiayaan netto positif, artinya penerimaan pembiayaan lebih besar atau posaitif, maka SILPA akan meningkat dari tahun ke tahun. Tabel III.11. KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah

Proporsi dari total defisit riil (%) 2009 2010 2011 100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011.

Data yang ada menunjukkan bahwa tidak ada tambahan dari penerimaan pembiayaan, dengan kata lain terjadi kondisi yang konstan pada anggaran penerimaan pembiayaan. Selanjutnya berikut ini pada Tabel III.12. dikaji bagaimana capaian SILPA dan darimana asal sumbernya.


Tabel III.12. REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011 2009 No.

Uraian

1.

Jumlah SiLPA

2.

Pelampauan penerimaan PAD Pelampauan penerimaan dana perimbangan Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan

3.

4.

5.

6.

7.

2010 % dari SiLPA

Rp. 57.129.679.4 34 3.821.429.34 3 4.540.709.07 0

100,00

18.819.839.5 57

29.947.701.4 64

2011 % dari SiLPA

Rp. 70.591.603.4 22 7.902.619.69 6 8.878.741.66 3

100,00

32,94

% dari SiLPA

Rp.

100,00

11,19

106.657.091.83 1 5.600.799.200

12,58

7.906.033.770

7,41

-

-

12.019.498.570

11,27

52,42

52.586.072.2 44

74,49

81.130.760.291

76,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,69 7,95

5,25

-

-

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011.

Data yang ada pada Tabel III.12. menunjukkan bahwa SILPA selalu meningkat. SILPA dan peningkatannya berasal dari pelampauan PAD yang selalu meningkat jumlahnya dengan trend perkembangan yang meningkat 5,25% per tahun. Yang kedua adalah pelampauan Dana Perimbangan yang meningkat 7,41%; Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan trend peningkatan 11,27% dan akibat dari penghematan belanja dan atau akbibat lainnya meningkat tajam sebesar 76,07%. Karena kondisi yang mendukung tersebut maka SILPA dari tahun ketahun selalu berkembang dengajn cepat akena trend perkembangan komponen pendukungnya selalu positif dan dalam trend yang meningkat proporsinya. Isu yang menjadi potensi dan masalah. Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki potensi kemandirian anggaran terbukti dari dapat dicapainya surplus anggaran yang meningkat pesat Rp.1.171.480.761,pada tahun 2009, sebesar Rp.8.707.754.603,- pada tahun 2010; dan mengalami peningkatan menjadi Rp.30.011.326.541,- pada tahun 2011. Demikian juga SILPA kabupaten Jepara meningkat secara berturut-turut pada 2009, 2010 dan 2011. Meskipun Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meningkatkan Surplus dan SILPA, ternyata Belanja meningkat cukup signfikan pada 2010 ke 2011 yaitu sebesar Rp.884.456.717.340,pada 2010, menjadi Rp.1.130.210.403.709,- pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 28,73%. Faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah. Perkembangan belanja yang melonjak selain disebabkan faktor belanja pegawai juga didorong oleh belanja modal. Potensi dan tantangan perkembangan. Perkembangan pendapatan guna meningkatkan surplus defisit tentunya berasal dari pendapatan, atau penghematan. Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki potensi dalam hal peningkatan PAD, dan juga melalui berbagai upaya penghematan antara lain seperti dibuktikan melalui penghematan belanja pegawai, bantuan keuangan dan bantuan sosial.


Potensi tersebut juga melahirkan tantangan bagaimana meningkatkan PAD secara signifikan mengingat ketergantungan pada industri meubel sangat tinggi. Penghematan dalam bantuan sosial dan bantuan keuangan tentunya juga akan mengakibatkan programprogram SKPD akan terkendala terutama bantuan kepada desa dan bantuan sosial. 3.3. KERANGKA PENDANAAN Keranglka pendanaan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran periodik, wajib dan prioritas guna melihat berbagai jenis beban anggaran yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Jepara, dan tingkat perkembangannya. 3.3.1. ANALISIS PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA Pengeluaran wajib merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengeluaran prioritas merupakan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan visi, misi dan sasaran utama yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Tabel III.13. PENGELUARAN PERIODIK, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA KABUPATEN JEPARA Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi

2011 (Rp) 658.944.070.764 539.109.765.327

Rerata Perkembangan (%) 59,04 7,24

3.061.912.500

7,24

Belanja Hibah

30.445.776.441

7,24

Belanja Bantuan sosial

51.252.765.381

7,24

9.128.450.674

7,24

25.333.358.071

7,24

612.042.370 471.266.332.945

7,24

Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal Total

40,96

41.209.464.260

7,16

217.129.283.584

7,16

212.927.585.101 1.130.210.403.709

7,16 100,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011

Data yang ada menunjukkan bahwa belanja tidak langsung mendapat porsi sebesar 59,04%. Belanja tidak langsung tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah,belanja bantuan sosial, baelanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung medapat porsi sebesar 40,96% yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal dengan rerata masing-masing 7,16%.


3.3.2. PROYEKSI DATA MASA LALU Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data. Asumsi yang digunakan trend perkembangan menggunakan basis rata-rata dari rata-rata perkembangan seluruh elemen yang dihitung. Tabel III.14. TINGKAT RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH APBD KABUPATEN JEPARA 2007-2011 No. 1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Uraian Pendapatan

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) 1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) 1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rata-rata pertumbuhan pendapatan Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011.

Rerata (%)

8,62% 1,82% 0,99% 0,38% 5,43% 65,14% 4,21% 55,03% 5,90% 26,24% 3,50% 0,00% 4,17% 12,89% 5,69% 13,33%

Dengan pertimbangan progres pendapatan daerah 5 tahun terakhir, terutama pada pos pendapatan pendapatan yang secara sigmifikan meberikan sumbangan pandapatan dengan proporsi lebih besar sebagaimana tertera dalam tabel – tabel tersebut diatas, disamping itu juga Asumsi lain yang dibangun untuk meproyeksi pendapatan adalah dengan mempertimbangkan progres indikator ekonomi makro daerah, terutama pada perkembangan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tumbuh pada level 4,5 % sampai 6,0 %, sedangkan pertumbuhan PDRB Harga berlaku diproyeksi pada Level 10% sampai 12%, tidak kalah pentingnya dalan indikator ekonomi makro lainya adalah laju inflasi daerah, dimana indikator infalsi akan mencermikan kemampuan daya beli masyarakat, untuk proyeksi inflasi sampai dengan 2017 diperkirakan pada level 3% sampai 5% dengan asumsi tidak adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkab sensisitifitas dapat mempengaruhi laju inflasi, pertimbangan lain dalam rangka memperkuat pelakasanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Jepara akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan daerah dengan seminimal mungkin tidak memberatkan masyarakat. Dengan harapan, secara bertahan Kabupaten Jepara dapat kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Adapun langkah yang ditempuh yaitu intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada yang akan dikekola secara lebih efisien


dan efektif. Sedangkan opsi yang kedua adalah melalui ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang – peluang pendapatan beru yang mempunyai potensi besar. Asumsi berikutnya adalah tidak adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terutama pada pos dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang secara proporsional mendominasi pada pendapatan daerah, unuk itu dalam menentukan proyeksi pendapatan menggunakan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,33% dihitung trend pendapatan dimulai dari tahun 2012 dan seterusnya Hasil proyeksinya ditunjukkan dala Tabel III.15. berikut ini:

H a l a m a n | I II.21.

Tabel III.15. PROYEKSI NILAI PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN JEPARA 2012-2017 No.

Uraian Pendapatan

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.174.266.080.000

1.366.455.623.000

1.441.610.682.265

1.520.899.269.790

1.604.548.729.628

1.692.798.909.758

124.246.450.950

131.080.005.752

138.289.406.069

26.222.592.970 14.288.740.033

27.664.835.583 15.074.620.735

29.186.401.540 15.903.724.875

1

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

101.205.127.505

1.1.1. 1.1.2.

Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

21.359.651.280 11.638.913.996

1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1.

Hibah

1.3.2.

Dana darurat

1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Sumber :

117.769.147.820 24.855.538.360 13.543.829.415

145.895.323.403 30.791.653.625 16.778.429.743

4.437.560.501 63.769.001.728 764.909.513.795

5.163.846.255 74.205.933.790 890.100.569.210

5.447.857.799 78.287.260.148 939.056.100.517

5.747.489.978 82.593.059.457 990.704.186.045

6.063.601.927 87.135.677.727 1.045.192.916.277

6.397.100.033 91.928.140.002 1.102.678.526.673

49.407.161.368 646.182.002.305 69.320.350.123

57.493.522.650 751.941.187.410 80.665.859.150

60.655.666.396 793.297.952.718 85.102.481.403

63.991.728.048 836.929.340.117 89.783.117.880

67.511.273.090 882.960.453.823 94.721.189.364

71.224.393.110 931.523.278.784 99.930.854.779

308.151.438.700

358.585.905.970

378.308.130.798

399.115.077.992

421.066.407.282

444.225.059.682

41.134.846.713

47.867.296.475

50.499.997.781

53.277.497.659

56.207.760.030

-

-

-

-

-

60.048.591.396

63.351.263.923

66.835.583.439

48.912.667.543

56.918.096.110

59.299.186.832 70.511.540.528

151.341.791.199

176.111.568.835

185.797.705.121

196.016.578.903

206.797.490.742

218.171.352.733

66.762.133.245

77.688.944.550

81.961.836.500

86.469.737.508

91.225.573.071

96.242.979.590

DPPKAD Kabupaten Jepara 2012.

Keterangan : Data 2012 adalah anggaran APBD 2012 Basis Angka Rata-rata Pertumbuhan merupakan dasar trend. Selanjutnya dengan trend rata-rata dicari perkembangan pendapatan per tahun.


Dengan cara yang sama Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten Jepara dihitung. Tabel III.16. TREND PERKEMBANGAN BELANJA APBD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan**) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja pemungutan Pajak Daerah**) Belanja Langsung Belanja Honorarium PNS**) Belanja Uang Lembur**) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) Belanja premi asuransi kesehatan Belanja makanan dan minuman pegawai***) Belanja pakaian dinas dan atributnya**) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) Belanja perjalanan dinas**) Belanja perjalanan pindah tugas Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) Total Rata-rata Perkembangan Rata-rata dari rata-rata Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011.

Trend Perkembangan (%) 7,49 8,41 -20,14 7,09 16,32 -9,27 -5,76 35,87 35,70 -4,04 7,99 -11,57 27,27

48,46 8,36 10,15 5,07

Selanjutnya dengan menggunakan rata-rata dari rata sebesar 14,58% dihitung trend pendapatan tahun 2012 hasil estimasinya dapat ditunjukkan dala Tabel III.17. berikut ini:

H a l a m a n | III .23.

Tabel III.17. PROYEKSI B ELANJA D AERAH PADA APBD KABUPATEN JEPARA 2012-2017 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Uraian

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi

658.944.070.764

734.476.294.000

807.923.923.400

848.320.119.570

907.702.527.940

971.241.704.896

1.000.378.956.043

539.109.765.327

619.940.829.000

681.934.911.900

716.031.657.495

766.153.873.520

819.784.644.666

844.378.184.006

3.061.912.500

2.450.000.000

2.695.000.000

2.829.750.000

3.027.832.500

3.239.780.775

3.336.974.198

Belanja Hibah

30.445.776.441

57.737.566.000

63.511.322.600

66.686.888.730

71.354.970.941

76.349.818.907

78.640.313.474

Belanja Bantuan sosial

51.252.765.381

8.300.000.000

9.130.000.000

9.586.500.000

10.257.555.000

10.975.583.850

11.304.851.366

9.128.450.674

3.255.000.000

3.580.500.000

3.759.525.000

4.022.691.750

4.304.280.173

4.433.408.578

25.333.358.071

39.792.899.000

43.772.188.900

45.960.798.345

49.178.054.229

52.620.518.025

54.199.133.566

612.042.370

3.000.000.000

3.300.000.000

3.465.000.000

3.707.550.000

3.967.078.500

4.086.090.855

471.266.332.945

512.605.095.000

559.685.382.520

599.724.981.876

623.399.955.507

647.270.878.623

712.629.117.436

41.209.464.260

47.651.836.000

52.028.425.624

55.750.511.964

57.951.340.578

60.170.384.681

66.246.095.023

217.129.283.584

252.780.494.000

275.997.154.258

295.741.846.231

307.416.664.894

319.188.111.952

351.418.162.054

Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal Total

212.927.585.101

212.172.765.000

231.659.802.639

248.232.623.681

258.031.950.035

267.912.381.990

294.964.860.359

1.130.210.403.709

1.247.081.389.000

1.367.609.305.920

1.448.045.101.446

1.531.102.483.447

1.618.512.583.519

1.713.008.073.479

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, diolah, 2012


3.3.3. PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Oleh karena itu pada bagian ini sekurang-kurangnya disertai dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis. Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data. Asumsi yang digunakan, berdasarkan data pendapatan, SILPA dan pengeluaran wajib serta prioritas utama Tabel III.18. ASUMSI PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017 Uraian

Tahun 2011

Proporsi %

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

106.723.122.400

9,12

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan

550.033.431.000

47,00

1.170.172.671.250

100,00

Realisasi Pendapatan Sumber: DPPKAD Kabupaten tahun 2011.

Berdasarkan asumsi di atas, serta estimasi atau proyeksi pendapatan dapat disusun kapasitas riel kemampuan keuangan daerah. Untuk penyederhanaan namun tetap berkembang, maka diasumsikan bahwa nilai SILPA sejalan dengan perkembangan pendapatan (proporsional) demikian juga besar belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib serta prioritas utama. Atas dasar asumsi tersebut dapatlah disusun proyeksi Kapasitas Riel Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara dalam tabel berikut: Tabel III.19. KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017 No.

Uraian

1.

Pendapatan

2.

Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

3.

Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran (Rp) 2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.174.266.080.000

1.366.455.623.000

1.441.610.682.265

1.520.899.269.790

1.604.548.729.628

1.692.798.909.758

-

-

-

-

-

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

107.096.410.400

112.451.230.920

118.073.792.467

123.977.482.090

130.176.356.194

135.660.897.242

Total penerimaan

1.281.362.490.400

1.478.906.853.920

1.559.684.474.732

1.644.876.751.880

1.734.725.085.822

1.828.459.807.000

551.957.295.998

579.555.160.798

608.532.918.838

638.959.564.780

670.907.543.018

699.173.966.093

Dikurangi: 4.

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas


Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan

729.405.194.402

899.351.693.122

951.151. J555.894

1.005.917.187.100

1.063.817.542.804

1.129.285.840.907


Selanjutnya akan disajikan bagaimana rencana atau proyeksi ke depan penggunaan kapasits riel kemampuan keuangan daerah, artinya bagaimana kapasitas yang ada akan dialokasikan pada berbagai rencana pengeluaran atau belanja pada periode yang akan datang. Latar Belakang Perkembangan. Perkembangan kapasitas keuangan daerah sepenuhnya ditentukan oleh perkembangan pendapatan, SILPA dan tingkat penghematan yang berhasil dicapai. Berdasarkan kondisi yang dikemukakan di atas, maka dapat diestimasi permasalahan di kemudian hari. Permasalahan yang ada terkait dengan pengembangan kapasitas riel adalah: bagaimana cara dan menjamin tercapainya peningkatan pendapatan, serta penghematan belanja. Penghematan belanja diupayakan secara maksimal pada penghematan dan optimalisasi belanja pegawai mengingat sebagian besar pengeluaran wajib dan prioritas adalah pengeluaran pada pos anggaran belanja pegawai. Potensi dan Peluang. Potensi untuk meningkatkan pendapatan seperti telah dijelaskan di bagian terdahulu adalah peningkatan PAD melalui peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan DAU dan DAK melalu manajemen pelaporan dan perencanaan sesuai dengan standar dan acuan yang ditentukan.


Tabel III.20. RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017 No

Uraian

I

Kapasitas riil kemampuan keuangan Rencana alokasi pengeluaran prioritas I Belanja Langsung (C.49)

I I. a I I. b

Proyeksi (Rp) 2015

2012

2013

2014

2016

2017

1.174.266.080.000

1.366.455.623.000

1.441.610.682.265

1.520.899.269.790

1.604.548.729.628

1.692.798.909.758

21.281.335.000

21.979.841.738

22.701.275.216

23.446.387.950

24.215.957.150

24.925.696.564

0

0

0

0

0

0

512.605.095.000

559.685.382.520

599.724.981.876

623.399.955.507

647.270.878.623

712.629.117.436

0

0

0

0

0

0

533.886.430.000

581.665.224.258

622.426.257.092

646.846.343.457

671.486.835.773

737.554.814.000

640.379.650.000

784.790.398.742

819.184.425.173

874.052.926.333

933.061.893.855

955.244.095.758

734.476.294.000

807.923.923.400

848.320.119.570

907.702.527.940

971.241.704.896

1.000.378.956.043

551.957.295.998

579.555.160.798

608.532.918.838

638.959.564.780

670.907.543.018

699.173.966.093

182.518.998.002

228.368.762.602

239.787.200.732

268.742.963.160

300.334.161.878

301.204.989.950

457.860.651.998

556.421.636.140

579.397.224.441

605.309.963.173

632.727.731.977

654.039.105.808

Pembentukan dana cadangan

Dikurangi:

Ii . c I I. d I I

I I I. a

Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama (C.86) Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama Total rencana pengeluaran prioritas i (II.a+II.b-II.c-II.d) Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II Belanja Tidak Langsung (TEEND C.40)

Dikurangi:

I I I. b I I I

Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) Surplus anggaran riil atau Berimbang (III-III)*


Isu-isu penting yang menjadi masalah pembangunan. (1) Belanja pegawai merupakan beban terbesar dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan. Pengaturan belanja kepegawaian baik pengaturan pada tunjangan, honorarium dan remunerasi lain perlu dilakukan secara cermat, mengingat pos anggaran wajib dan prioritas terbesar ada pada belanja pegawai, (2) Isyu penting kedua lainnya adalah belanja modal yang perlu dilakukan secara cermat guna merangsang Investor, pengusaha industri pengolahan kayu bertahan dan atau mengembangkan usahanya di wilayah kabupaten Jepara. Program lain yang perlu didanai antara lain pemberdayaan nelayan dan desa agar dapat dicapai perkembangan perdagangan dan UKM yang baik. Program


lain yang menjadi prioritas adalah pendidikan terutama wajib belajar 9 tahun yang harus terlaksana dengan baik. Program prioritas lain adalah programyang terkait dengan visi dan misi Kabupaten Jepara. Masalah yang menjadi kendala pelaksanaan rencana alokasi antara lain: kemungkinan perkembangan harga-harga akan menghambat optimalisasi belanja langsung. Berbagai kebijakan pemerintah pusat tentang pengangkatan pegawai dan juga program-program yang belum terlaksana, dapat dapat berakibat makin menumpuknya beban anggaran pada periode akan datang. Sebagai contoh adalah masalah pengadaan barang modal berupa renovasi gedung/bangunan milik pemerintah termasuk gedung / bangunan sekolah dan fasilitasnya. Potensi dan peluang. Peluang yang ada dalam pengaturan belanja yang paling memungkinkan adalah pengaturan pengeluaran pembiayaan dan belanja modal. Berbagai pengeluaran wajib dan prioritas sulit untuk dilakukan penghematan terkait dengan jumlah PNS dan juga kebijakan gaji pegawai.

H a l a m a n | IV.1.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga non-profit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Secara umum permasalahan pokok pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Jepara pada Tahun 2007 sampai dengan 2012 yang dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang permasalahan yaitu permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, permasalahan permasalahan pembangunan manusia seutuhnya, permasalahan perwujudan sistem tatanan sosial


budaya dan permasalahan perwujudan keunggulan daerah, sehingga perlu menjadi perhatian bersama dalam periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Jepara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 4.1.1. PERMASALAHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara (urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), kurang efektif dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah (urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), kurang optimalnya pegawai dalam memahami tugas pokok dan fungsinya (urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), belum optimalnya pengelolaan pendapatan Asli Daerah dan aset daerah (urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), adanya aspirasi masyarakat yang belum tertampung di tingkat kabupaten (urusan perencanaan pembangunan), belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel (urusan perencanaan pembangunan), terbatasnya sumber daya manusia perencana baik dari kualitas maupun kuantitas (urusan perencanaan pembangunan), terbatasnya sumberdaya perencana pembangunan dalam mengimplementasikan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Jepara (urusan perencanaan pembangunan), belum sinergis dan terintegrasinya perencanaan baik yang bersifat perencanaan makro, pembangunan kewilayahan maupun sektoral, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan (urusan kependudukan dan catatan sipil), program Elektronic Goverment (egov) dalam sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih belum optimal (urusan kependudukan dan catatan sipil), pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi data pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah (urusan statistik), kurangnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungan, Berdampakan pada penurunan kualitas lingkungan hidup (urusan lingkungan hidup), terbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM) dan sarana prasarana Pemeliharaan LPJU dan pertamanan (urusan penataan ruang), masih tingginya beban pembayaran PPJU yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (urusan penataan ruang), kurangnya sarana prasarana pembangunan dan pemeliharaan tamantaman kota (urusan penataan ruang), belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah (urusan penataan ruang), masih adanya beberapa bidang aset Pemerintah Daerah yang belum tersertifikat (urusan bidang pertanahan), belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan


(urusan energi dan sumber daya mineral), dan belum optimalnya pengelolaan Arsip daerah (urusan kearsipan). 4.1.2. PERMASALAHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN Belum mantapnya kinerja koperasi, IKM, UMKM yang disebabkan masih lemahnya SDM, terbatasnya permodalan dan manajemen serta lemahnya dalam upaya mengakses pasar (urusan koperasi dan usaha kecil menengah), belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi daerah (urusan koperasi dan usaha kecil menengah), belum tercapainya Upah Minimum Kabupaten (UMK) ke Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 100% karena iklim industri belum menentu (urusan ketenagakerjaan), masih banyaknya perusahaan yg belum memahami aturan-aturan ketenagakerjaan (urusan ketenagakerjaan), kurang pahamnya tenaga kerja dan perusahaan akan hak hak dasar sebagai pekerja yang menyangkut : Upah, Jamsostek, Cuti (urusan ketenagakerjaan), diperlukannya pengembangan usaha industri kreatif dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi masyarakat (urusan ketenagakerjaan), kurangnya penerapan dan pengembangan tehnologi serta ketrampilan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sektor ekonomi strategis daerah (urusan ketenagakerjaan), belum optimalnya upaya-upaya penganekaragaman dan pengamanan pangan (urusan ketahanan pangan), belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan Kepulauan Karimunjawa (urusan kelautan dan perikanan), belum berfungsinya TPI sebagai lembaga lelang ikan yang dapat mengatur tataniaga perikanan (urusan kelautan dan perikanan), masih rendahnya produktifitas nelayan (urusan kelautan dan perikanan), terjadi peningkatan kawasan kritis akibat terjadinya abrasi yang disebabkan karena terbatasnya hutan pantai dan bangunan sipil teknis (urusan kelautan dan perikanan), rendahnya posisi tawar petani dalam pasar produk pertanian (urusan pertanian), masih diperlukannya pengembangan agroindustri dan agribisnis dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani (urusan pertanian), rendahnya tingkat permodalan petani/kelompok tani (urusan pertanian), rendahnya SDM petani/kelompok tani di bidang upaya peningkatan produksi (urusan pertanian), masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (urusan pertanian), kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya alam dan hutan (urusan kehutanan), perlu peningkatan anggaran guna proses kerjasama mendukung penyelenggaraan transmigrasi mengingat jumlah calon peserta transmigrasi yang semakin banyak (urusan transmigrasi).


4.1.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B cenderung mengalami penurunan (urusan pendidikan), masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan (urusan pendidikan), mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan (urusan pendidikan), masih rendahnya jumlah sekolah berstandar nasional (urusan pendidikan), masih kurang mendukungnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat (urusan kesehatan), masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana kesehatan (urusan kesehatan), masih tingginya prosentase balita gizi buruk (urusan kesehatan), besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu (urusan kesehatan), cenderung meningkatnya penyakit menular utamanya HIV dan AIDS (urusan kesehatan), masih terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan (urusan pemuda dan olah raga), masih rendahnya pemahaman terhadap gender dan perlindungan anak (urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak), adanya kesenjangan cukup jauh antara Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Indek Pembangunan Gender (IPG), Indek Dayaguna Gender (IDG) (urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak), rendahnya pengetahuan remaja tentang reproduksi sehat (urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera), kurangnya penyediaan alat dan obat kontrasepsi (alkon) untuk memenuhi permintaaan masyarakat akan pelayanan KB implant (urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera), kurangnya jumlah penyuluh Keluarga Berencana (urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera), rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan (urusan sosial), banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum mendapat pelayanan dan fasilitasi dari pemerintah daerah (urusan sosial), perlunya peningkatan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi perpustakaan daerah dan perpustakaan desa (urusan perpustakaan), rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan (urusan pekerjaan umum), banyak bangunan drainase yang sudah rusak sehingga fungsi pengairan terganggu (urusan pekerjaan umum), kondisi sanitasi (sampah, drainase, air limbah) belum memadai (urusan pekerjaan umum), cakupan pelayanan air bersih belum merata (urusan pekerjaan umum), masih terdapat lingkungan permukiman yang kurang layak (urusan perumahan), dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana transportasi jalan (urusan perhubungan). 4.1.4. PERMASALAHAN PERWUJUDAN SISTEM TATANAN SOSIAL BUDAYA Masih terdapatnya SKPD yang belum terhubung jaringan internet (urusan komunikasi dan informatika), masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintah daerah (urusan komunikasi dan informatika), perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap konflik akibat proses demokratisasi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta pengendalian terhadap kondisi rawan bencana (urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri), kurangnya pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui


teknologi tepat guna (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa), kurangnya sarana pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat perdesaan melalui lembaga-lembaga ekonomi masyarakat (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa), dan kurangnya sentra-sentra kebudayaan di wilayah Kecamatan (urusan kebudayaan). 4.1.5. PERMASALAHAN PERWUJUDAN KEUNGGULAN DAERAH Rendahnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN (urusan penanaman modal), kurangnya promosi potensi dan peluang investasi Kabupaten Jepara di tingkat Nasional (urusan penanaman modal), terbatasnya anggaran untuk peningkatan sarana prasarana di obyek wisata (urusan pariwisata), minimnya sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata (urusan pariwisata), kurangnya koordinasi antar daerah (regional) dan lintas sektoral serta dengan pelaku pariwisata (urusan pariwisata), rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pariwisata (urusan pariwisata), belum adanya pemetaan zona industri yang terintegrasi dengan penataan wilayah dan tata ruang bagi industri dan sektor lainnya (urusan perindustrian), kurang padunya pengembangan industri dengan kelestarian dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan (urusan perindustrian), belum tersedianya sarpras Perdagangan yang memadai (urusan perdagangan). 4.2. ISU STRATEGIS Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Jepara pada periode Tahun 2007-2011, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Jepara pembangunan 5 (lima) tahun kedepan tahun 2012-2017 yang mendesak, sesuai kebutuhan masyarakat, memiliki daya ungkit pembangunan daerah, merupakan kewenangan pemerintah daerah dan memiliki dampak positif kepada masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian dan ketepatan dalam penyelesaian lewat berbagai program dan kegiatan yang akan ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah: 4.2.1. ISU STRATEGIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1. Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten, perlunya pengawasan melekat dan mengintensifkan koordinasi lintas SKPD dengan membenahi aspek regulasi melalui pemberian pedoman, supervisi, dan petunjuk teknis terutama bagi para pengguna anggaran dan pelaksana program dan kegiatan, serta pembenahan sistem informasi dan pelayanan administrasi, serta pengelolaan arsip yang baik 2. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pertanahan dan memperluas basis pertumbuhan ekonomi, perlu perhatian atas pola pemanfaatan lahan terhadap norma-norma yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang dan tata wilayah, serta perlu


membagi dalam tiga pola pengembangan ekonomi daerah yaitu pariwisata, perdagangan, industri, dan daerah resapan untuk hutan dan pantai alami. 4.2.2. ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN 1. Dalam rangka meningkatkan potensi kekayaan alam, perlu diperhatikan optimalisasi dan pemberdayaan seluruh potensi seluruh sumber alam di Kabupaten Jepara untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan potensi perekonomian daerah, perlu peningkatan sektor pertanian, peran Koperasi dan UKM, dan orientasi kebijakan industri yang pro growth, pro poor, pro job dan pro environment. 4.2.3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA 1. Dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu optimalisasi dan pengembangan kapasitas pada RSUD dan seluruh Puskesmas, Pustu dan jaringannya, menghidupkan kesadaran kesehatan masyarakat berbasis lingkungan dan keluarga, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dukungan terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat; menuju tercapaianya standar MDG’s. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan penguatan peran pemuda, perlu mendesain kembali sistem pendidikan dari wajib belajar sembilan tahun menjadi rintisan wajib belajar dua belas tahun yang mendorong kesempatan pendidikan seluasluasnya bagi masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau tetapi tidak meninggalkan kualitas pendidikan ditinjau dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik, serta memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 3. Dalam rangka Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima diperlukan upaya dukungan terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4. Dalam rangka mengurangi kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan Daerah antara laki-laki dan perempuan perlu dukungan untuk mempercepat penerapan Anggaran Responsif Gender. 5. Dalam rangka meningkatkan penanganan masalah sosial perlu diberikan upaya pemberian jaminan hidup pada anak panti asuhan, panti jompo dan membantu menyelesaikan pembangunan rumah tidak layak huni secara teratur. 6. Dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat, perlu ditingkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.


4.2.4. ISU STRATEGIS PERWUJUDAN SISTEM TATANAN SOSIAL BUDAYA 1. Dalam rangka menciptakan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan masyarakat, perlu diperhatikan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang tertata dalam sistem sosial budaya luhur dan berkarakter agar bermartabat dengan memperhatikan kearifan lokal serta penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat. 2. Dalam rangka melestarikan budaya lokal, perlu penguatan terhadap sentra-sentra kebudayaan di daerah. 4.2.5. ISU STRATEGIS PERWUJUDAN KEUNGGULAN DAERAH 1. Dalam rangka menjadikan Jepara sebagai focus of interest lingkup regional dan internasional, perlu menyusun strategi pengembangan kepariwisataan agar lebih bernilai ekonomis dengan meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi serta dapat menumbuhkan iklim investasi dan strategic partner dengan pihak ketiga di luar pemerintah daerah. 2. Dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, perlu peningkatan kapasitas pasar tradisional, mengoptimalkan kemitraan strategis antara pedagang pasar, masyarakat dan pemerintah daerah, dan membangun pusat perdagangan grosir bagi hasil pertanian dan peternakan. 3. Dalam rangka memperkuat sektor perindustrian, perlu menyusun strategi dan kebijakan pengembangan kapasitas kluster industri unggulan dengan tidak meninggalkan potensi dan eksistensi industri kecil dan menengah.

H a l a m a n | V.1.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI Visi menggambarkan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya pertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Jepara serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka pada tahun 2012-2017, Kabupaten Jepara mencanangkan visi: “Jepara yang Adil dalam Kemakmuran dan Makmur dalam Keadilan, dibawah Naungan Rahmat dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa” Hal ini berarti bahwa seluruh stakeholder di Kabupaten Jepara memberikan andil yang besar dalam penciptaan kemakmuran secara menyeluruh, yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Orientasi dari visi ini adalah bagaimana kemakmuran bisa dirasakan secara adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jepara. Orientasi ini merupakan tantangan sendiri yang harus dihadapi para stakeholder karena sudah saatnya Kabupaten Jepara menjadi salah satu Kabupaten yang paling maju dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada. Visi Kabupaten Jepara yang dirumuskan untuk tahun 2012-2017, yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Visi Kabupaten Jepara yang dirumuskan untuk tahun 2005-2025, yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025. Visi RPJPD dicanangkan dalam rangka memotivasi segenap stakeholders untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah selama tahun 2005 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut: ”Jepara Maju, Damai, Sejahtera, Demokratis, Religius, Dan Berdaya Saing”. Rumusan visi RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 memiliki 6 (enam) konsep cita-cita ideal (yaitu “maju”, “damai”, “sejahtera”, “demokratis”, “religius”, dan “berdaya saing”), dimana kesemuanya memiliki keterkaitan yang erat dengan 3 (tiga) konsep cita-cita ideal (yaitu “Adil dalam Kemakmuran”, “Makmur dalam Keadilan” dan “Rahmah dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa”) yang terfapat dalam rumusan visi RPJMD Kabupaten Jeparan Tahun 2012-2017. Kuatnyanya relasi substansial di antara kedua visi Kabupaten Jepara tersebut (Visi RPJPD dengan Visi RPJMD) dapat dijelaskan sebagai berikut: konsep cita-cita ideal “maju” dan “berdaya saing” dalam visi RPJPD terkait dengan konsep cita-cita ideal “Makmur dalam Keadilan” dalam visi RPJMD; kemudian konsep cita-cita ideal “sejahtera” dalam visi RPJPD terkait dengan konsep cita-cita ideal “Adil dalam Kemakmuran” dalam visi RPJMD; dan akhirnya konsep cita-cita ideal “Damai”, Demokratis”, dan “Religius” dalam visi RPJPD terkait dengan konsep cita-cita ideal “Rahmah dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa” dalam visi RPJMD.


Selanjutnya, dalam rangka menciptakan kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang substansi visi Kabupaten Jepara untuk tahun 2012-2017, maka diperlukan adanya penjelasan makna filosofis setiap alternatif visi tersebut sebagai berikut: Apabila kita lihat lebih jauh mengenai visi Kabupaten Jepara ini, dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 konsep cita-cita ideal, yakni “Adil dalam Kemakmuran”, “Makmur dalam Keadilan” dan “Rahmah dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa”. Ketiga konsep cita-cita ideal yang akan dicapai dalam kurun waktu pembangunan tahun 2012-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. “Adil dalam Kemakmuran”, berarti pembangunan Kabupaten Jepara yang diarahkan pada upaya pencapaian keadilan yang sejati, keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai perikemanusiaan dan perikehidupan kebangsaan yang luhur, dimana setiap masyarakat dapat merasakan hidup yang tenang dan tentram terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan dasar lainnya. 2. “Makmur dalam Keadilan”, berarti pembangunan Kabupaten Jepara yang diarahkan pada upaya penciptaan wilayah dan masyarakat yang makmur, terciptanya kondisi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai berbasis pada kepatuhan pembangunan kewilayahan/keruangan dan pembangunan berkelanjutan. 3. “Rahmat dan Hidayat Tuhan Yang Maha Esa”, berarti pembangunan Kabupaten Jepara yang diarahkan dan disadarkan pada pembangunan nilai-nilai keagamaan, religiusitas, dan spiritualitas masyarakat Kabupaten Jepara sehingga segenap komponen masyarakat mampu untuk menjalankan pembangunan dengan penuh antusias, optimisme, dengan rahmah dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa menuju pemerintahan yang berkinerja tinggi, bersih, transparan, dan akuntabel. 5.2. MISI Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan misi pembangunan sebagai upaya mengemban pencapaian visi pembangunan selama tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:


5.2.1. MISI PERTAMA:

Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, dan bertanggung jawab ini dimaknai sebagai perwujudan dari adanya Good Governance. Good Governance ini merupakan perwujudan ideal tata kelola pemerintahan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan. 5.2.2. MISI KEDUA:

Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, dan perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan. Misi kedua ini berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ini ditopang melalui UMKM dan Koperasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomis sumberdaya alam yang dimiliki. UMKM dan koperasi ini juga diusahakan mampu memberikan stimulis dalam perkembangan industri dalam perdesaan. 5.2.3. MISI KETIGA:

Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda , olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat. Misi ketiga ini berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan, dan penataan kehidupan sosial. Upaya peningkatan ini dilakukan antara lain dengan memberikan aksesbilitas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jepara dalam menjangkau pelayanan sosial dasar. 5.2.4. MISI KEEMPAT:

Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat. Misi keempat ini berfokus pada upaya penciptaan sistem tatanan politik, sosial, dan budaya yang luhur melalui pembangunan kebudayaan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Jepara. 5.2.5. MISI KELIMA:

Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara.


Misi kelima ini melihat Kabupaten Jepara yang pluralis, dimana perlu pembentukan pola hubungan tertentu antara pemerintah dan masyarakat sehingga mampu memperkuat sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan penanaman modal. Rumusan Misi yang tersusun telah memiliki keselarasan dengan rumusan 3 Konsep Cita-cita Ideal Visi. Adapun bentuk keselarasan itu adalah: 1. Adil dalam Kemakmuran, memiliki keselarasan dengan: Misi Ketiga, Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat. 2. Makmur dalam Keadilan, memiliki keselarasan dengan: Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan 3. Rahmat dan Hidayat Tuhan Yang Maha Esa, memiliki keselarasan dengan: Misi Pertama, Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Misi Keempat, Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat. Misi Kelima, Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara. 5.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 5.3.1. MISI PERTAMA:

Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tujuan 1.1.: Menciptakan Good Governance dan Kesejahteraan Masyarakat. lebih menekankan pada pola hubungan yang sebaikbaiknya antar elemen yang ada. konsep Tata Pemerintahan (Good Governance) merujuk pada pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial/budaya dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Hubungan yang


diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara elemen tersebut. Sasaran 1.1.1.: Terwujudnya Good Governance dan optimalisasi sumber daya alam dan APBD. Indikator:  Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah  Peningkatan jumlah sistem informasi manajemen  Peningkatan pertumbuhan ekonomi  Peningkatan pendapatan per kapita  Penurunan jumlah penduduk miskin  Penurunan indeks gini  Peningkatan IPM 5.3.2. MISI KEDUA:

Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, dan perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan. Tujuan 2.1.: Memperluas basis pertumbuhan ekonomi wilayah dan sentra-sentra industri kecil di perdesaan. Sasaran 2.1.1.: Terciptanya basis pertumbuhan ekonomi wilayah dan sentra-sentra industri kecil di perdesaan. Indikator:  Peningkatan persentase koperasi aktif  Peningkatan jumlah UKM non BPR/LKM UKM Tujuan 2.2.: Meningkatkan nilai-nilai ekonomi sumber-sumber daya alam yang ada sehingga menjadi lebih produktif (kebun, hutan, sungai, laut, dan sebagainya). Sasaran 2.2.1.: Terciptanya produktifitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Indikator:  Peningkatan ketersediaan pangan utama  Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar  Peningkatan produksi perikanan  Peningkatan produksi perikanan kelompok nelayan 5.3.3. MISI KETIGA:

Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat. Tujuan 3.1.: Meningkatkan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non formal) dibarengi dengan upaya terus menerus perbaikan kualitas pendidikan dengan daya jangkau yang luas sampai ke desa-desa.


Sasaran 3.1.1.: Terwujudnya kualitas pendidikan disertai dengan peningkatan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non formal) dan luasnya daya jangkauan. Indikator:  Peningkatan persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  Peningkatan rasio ketersediaan sekolah  Peningkatan rasio guru murid per kelas rata-rata pendidikan dasar  Peningkatan rasio guru murid per kelas rata-rata pendidikan menengah  Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A  Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B  Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Sasaran 3.1.2.: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar. Indikator:  Penurunan luas lingkungan pemukiman kumuh  Peningkatan jumlah drainase dalam kondisi baik  Terjaganya luas Kawasan Budidaya  Terjaganya Luas Kawasan Lindung  Terjaganya luas Ruang Terbuka Hijau Publik  Peningkatan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tujuan 3.2.: Memperluas akses kesehatan berkualitas dengan sistem pelayanan yang manusiawi dan bermartabat bagi semua rakyat. Sasaran 3.2.1.: Terciptanya peningkatan secara nyata aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua rakyat. Indikator:  Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin  Peningkatan cakupan balita gisi buruk mendapat perawatan  Peningkatan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk  Peningkatan rasio tenaga medis per satuan penduduk  Peningkatan cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)  Peningkatan cakupan puskesmas 5.3.4. MISI KEEMPAT:

Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat Tujuan 4.1.: Menumbuhkembangkan kesenian budaya lokal sebagai penguat nilai kearifan lokal. Sasaran 4.1.1.: Terciptanya sistem tatanan politik, sosial, dan budaya yang luhur, berkarakter dan bermartabat. Indikator:  Penambahan jumlah grup kesenian  Penambahan jumlah gedung kesenian  Peningkatan penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya  Peningkatan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP  Peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah Sasaran 4.1.2.: Terciptanya masyarakat desa yang mandiri. Indikator:  Peningkatan jumlah nilai swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat


5.3.5. MISI KELIMA :

Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara. Tujuan 5.1.: Menghidupkan dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah, sehingga bisa menjadi landmark dan kebanggaan masyarakt sekaligus menjadi simpul penguat bagi tumbuh-kembangnya industri wisata dan perdagangan. Sasaran 5.1.1.: Terciptanya peningkatan kesenian dan budaya daerah sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan industri pariwisata dan perdagangan. Indikator:  Peningkatan jumlah kunjungan wisata  Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB  Peningkatan kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri  Peningkatan pertumbuhan industri Sasaran 5.1.2.: Terciptanya penguatan sektor perdagangan melalui pengembangan pasar di daerah. Indikator:  Peningkatan jumlah investor berskala nasional

H a l a m a n | VI.1.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan yang akan diupayakan pencapaiannya sebagai bentuk akhir dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan yaitu “Jepara yang Adil dalam Kemakmuran dan Makmur dalam Keadilan, dibawah Naungan Rahmat dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa”, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara untuk lima tahun kedepan (20122017), adalah sebagai berikut: 6.1. STRATEGI Strategi yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 6.1.1. MISI PERTAMA:

Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: a. Perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan b. Peningkatan pembangunan berkelanjutan 6.1.2. MISI KEDUA:

Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, dan perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan. Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat akan diupayakan perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut: a. Peningkatan pemberdayaan pelaku ekonomi rakyat b. Revitalisasi peran dan potensi sektor ekonomi unggulan 6.1.3. MISI KETIGA:

Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat.


Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan aksesbilitas pelayanan sosial dasar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki akan diupayakan perwujudannya dengan pelaksanaan strategi berikut: a. Peningkatan akses pelayanan sosial dasar b. Pengembangan potensi sumber daya manusia unggul

sebagai

6.1.4. MISI KEEMPAT:

Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat. Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pembangunan kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat akan diupayakan perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut: a. Pengembangan budaya unggul b. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan desa 6.1.5. MISI KELIMA:

Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara. Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan peningkatan keunggulan dan daya saing daerah akan diupayakan perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut: a. Pengembangan industri kreatif b. Peningkatan akses terhadap pengembangan perdagangan 6.2. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan pembangunan pada setiap strategi yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 6.2.1. MISI PERTAMA:

Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: a. Memadukan pengembangan industri dengan kelestarian dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. b. Mempersiapkan tata ruang dan penataan wilayah dengan tujuan memperluas basis-basis pertumbuhan ekonomi, dengan mengoptimalkan zona-zona industri yang telah ada dan diintegrasi dengan pengembangan wilayah zona industri baru (Industrial park) dan pembangunan akses jalan. c. Penataan menyeluruh wilayah-wilayah yang terpusat dalam tiga pola pengembangan ekonomi daerah yakni pariwisata,


d.

e. f. g. h.

i.

perdagangan, industri, dan daerah resapan untuk hutan serta pantai alami. Mengembalikan semua hak rakyat yang paling asasi dan memperoleh pelayanan pemerintahan yang paling mendasar, seperti: KTP, Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan secara gratis dengan pelayanan yang manusiawi dan bermartabat. Membuat zona industri yang terintegrasi dengan penataan wilayah dan tata ruang bagi industri dan sektor lainnya. Pemberian jaminan perlindungan hukum secara adil bagi seluruh rakyat. Tata kelola pemerintah yang bersih, profesional, berorientasi pelayanan prima bagi masyarakat. Pembenahan sistem administrasi, dan pelayanan informasi bagi informasi publik secara terbuka dan mudah diakses (memperkuat layanan Pusat Data Elektronik/ PDE disetiap instansi dan lembaga daerah). Mempersiapkan perangkat aturan main dan petunjuk teknis pelaksanaannya secara konsisten dan terpadu dalam hal penataan operasional dan eksplorasi usaha bahan galian.

6.2.2. MISI KEDUA:

Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, dan perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan. Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat akan diupayakan perwujudannya dengan arah kebijakan sebagai berikut: a. Mendorong produktivitas usaha menengah,kecil, dan mikro (UMKM) dan koperasi dengan memberikan fasilitas akses pembiayaan modal usaha dan investasi dengan pola subsidi bunga. b. Mendayagunakan fasilitas “Resi Gudang” dengan fasilitas penjaminan yang digaransi oleh pemerintah daerah sehingga petani dapat memperkuat posisi jual ketika menghadapi pasar. c. Orientasi kebijakan industri yang pro job, membuka kesempatan kerja yang lebar dengan menurunkan “high cost economy” dengan menata birokrasi dan regulasi daerah terkait investasi. d. Memperkuat posisi tawar petani dalam pasar produk pertanian melalui kerjasama pengolahan dan pembelian produk pertanian oleh pemerintah daerah. e. Optimalisasi lahan tambak untuk perikanan darat dan revitalisasi alat tangkap untuk pemberdayaan nelayan. f. Pengolahan pasca panen ikan. g. Mendorong terbentuknya pola pembinaan petani lewat kelompok tani dan koperasi tani, dimana kelompok-kelompok tani tersebut diberi insentif untuk mengembangkan peternakan sapi atau kambing.


h.

i.

Mengembangkan pola tumpang sari tanaman ladang dan kebun yang diarahkan untuk menunjang sumber bahan baku untuk industri kerajinan rakyat yang bisa diarahkan untuk mengembangkan industri skala rumah tangga (kecil) di pedesaan. Mengembangkan penanaman hutan tanaman industri sebagai sumber bahan baku kayu maupun perkebunan tanaman pangan.

6.2.3. MISI KETIGA:

Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat. Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan aksesbilitas pelayanan sosial dasar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki akan diupayakan perwujudannya melalui arah kebijakan sebagai berikut: a. Mendorong terjadinya paradigma pengelolaan pendidikan berbasis komunitas di perdesaan,seperti pesantren dan madrasah dengan dorongan pembiayaan yang memadai sehingga membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi rakyat perdesaan. b. Pendidikan dasar dan menengah seharusnya menyediakan seluasluasnya kesempatan sekolah bagi rakyat secara berkualitas, bermutu, dan berstandar baik. c. Mendesain kembali sistem pengelolaan keuangan dan sumber pembiayaan bagi pendidikan dasar dan menengah dengan sistem pembiayaan yang adil dan transparan. d. Pelayanan terpadu dan berkualitas dari seluruh puskesmas dan RSUD dengan pola pembiayaan bersubsidi (gratis) dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat bagi masyarakat miskin. e. Membangun dan memperkuat infrastruktur (fisik, dan non fisik) keolahragaan dan pusat-pusat kegiatan kepemudaan guna menampung minat, bakat, dan tempat menempa prestasi generasi muda. f. Mendorong terbentuknya sentra-sentra layanan rumah sehat dengan pola pelayanan kesehatan terpadu yang terintegrasi dengan basis-basis pelayanan tempat ibadah dan Posyandu ditingkat RT. g. Pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan lewat peningkatan prestasi dan kemampuan potensi pemuda (kewirausahaan, ketrampilan, dan pendidikan dan pelatihan tepat guna). h. Meningkatkan kapasitas dan prestasi bidang keolahragaan menuju prestasi tingkat nasional dan internasional.


i.

j.

k.

l.

Menggalakkan iklim dan kompetisi olahraga dan kesenian serta membudayakan semangat menghargai prestasi anak-anak muda yang memberi kontribusi bagi pengembangan prestasi pemuda dan pembangunan daerah. Menghidupkan kembali pola kesadaran kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan lingkungan, seperti menggalakkan program KB lewat Posyandu, bercocok tanam di pekarangan rumah dengan tanaman obat, menghidupkan kembali tenaga penyuluh kesehatan dan KB di setiap desa. Menerapkan pola capaian hasil layanan kesehatan yang mengadopsi indikator-indikator capaian indikator-indikator pembangunan abad millenium (millenium development goals/ MDGs). Pengembangan standar pendidikan yang bermutu berbasis kapasitas kognitif dan motorik, serta kualitas akhlak.


Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat. Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pembangunan kehidupan sosial budaya masyarakat akan diupayakan perwujudannya melalui arah kebijakan sebagai berikut: a. Mensinkronisasikan kebijakan pengembangan budaya dan seni yang memiliki keunggulan dengan paket tourism, sehingga tercipta sinergi yang saling menguntungkan. b. Pengembangan budaya dan seni yang sejalan dengan pengembangan karakter budaya lokal dengan mempertimbangkan arah perubahan jaman, di era global dan kompetisi. c. Mendorong terbentuknya sentra-sentra industri kerajinan rakyat berbasis komunitas (koperasi rukun tetangga) di setiap Desa diharapkan menjadi lebih menggeliat ekonominya dan mampu menjadi daya tarik para pemuda untuk bekerja di desanya. d. Pengembangan budaya daerah berbasis budaya unggulan kecamatan melalui pengadaan event budaya dan seni. 6.2.5. MISI KELIMA:

Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara. Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan peningkatan keunggulan dan daya saing daerah akan diupayakan perwujudannya melalui arah kebijakan sebagai berikut: a. Transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kapabilitas pengelolaan institusi pemerintah daerah yang optimal dan pro investasi yang menguntungkan bagi rakyat. b. Mengembangkan dan merestorasi tujuan-tujuan wisata, terutama wisata alam dan budaya yang selama ini kurang terkelola dengan baik, tanpa membebani APBD.


c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Memetakan dan membuat strategi promowisata di pasar domestik dan luar dengan model “strategic partner” dengan para pengusaha jasa, biro wisata kelas dunia. Mensinergikan kebijakan pengembangan wilayah perdagangan dengan sektor jasa (hotel, restoran, dan pusat-pusat kerajinan dan oleh-oleh) yang terintegrasi dengan penataan kawasan wisata). Penguatan kluster industri unggulan yang berdaya saing sehingga kebijakan bisa fokus pada industri-industri unggulan yang terintegrasi dengan industri kecil dan menengah yang nantinya diarahkan menjadi “strategic partners” bagi industri besar. Meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur pasar tradisional guna meningkatkan daya saing dan transaksi perdagangan sehingga dapat meningkatkan derajat dan pendapatan bagi pedagang tradisional. Membangun kemitraan strategis antara para pedagang pasar, masyarakat (swasta) dan pemerintah daerah dengan semangat saling menguntungkan dan memberi manfaat dalam menjalankan program-program pembangunan dan meningkatkan kapasitas pasar tradisional. Memotong mata rantai perdagangan yang hanya menjadi sumber rente dan keuntungan besar bagi para tengkulak dan pedagang dengan hanya menyisakan keuntungan kecil bahkan cenderung merugikan petani, peternak, serta nelayan kecil. Keuntungan dari pasar grosir hasil pertanian dan peternakan seutuhnya dikembalikan ke kas pemerintah daerah guna menunjang program-program subsidi bunga bagi kredit pertanian, nelayan, dan peternakan rakyat,sekaligus menopang anggaran bagi subsidi pupuk, bibit ternak,dan alat melaut yang akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan nelayan di Kabupaten Jepara.

H a l a m a n | VII.1.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. TAHAPAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari pemanfaatan potensi pembangunan daerah, maka sangat perlu ditetapkan tahapan pokok pelaksanaan pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara tahun 2012-2017. Tahapan ini disusun dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: 7.1.1. PERTAMA: TAHAP KONSOLIDASI (2012) Tahap konsolidasi adalah tahap untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012, tahapan ini menjadi dasar peletakkan fondasi bagi pembangunan lima tahun ke depan (2012-2017), yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Jepara tahun 2005-2025. Pada tahap konsolidasi ini dilakukan pemanfaatan secara optimal atas segenap potensi yang telah terbangun demi pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah pada tahapan konsolidasi lebih ditekankan pada upaya penguatan ke dalam, membuat pemerintahan daerah menjadi lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam upaya perwujudan visi dan pengembanan misi pembangunan daerah. Kesiapan internal dapat dilakukan dengan penataan dan perbaikan kapasitas daerah secara keseluruhan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal-hal yang akan dilakukan antara lain: penguatan aspek perencanaan pembangunan pada level daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), perbaikan kinerja kelembagaan pemerintah daerah, perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, peningkatan kemampuan sumber daya keuangan, penataan aspek kerjasama, kemitraan, dan koordinasi antar berbagai pihak, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi pertama, misi keempat dan misi kelima; yang terkait dengan penguatan ke dalam jajaran penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jepara. Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah: 1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; dengan program prioritas antara lain: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Urusan Penataan Ruang; dengan program prioritas antara lain: Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.


2.

3.

4.

5.

Urusan Kepariwisataan; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. Urusan Kebudayaan; dengan program prioritas antara lain : Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Urusan Perindustrian; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. Urusan Perdagangan; dengan program prioritas antara lain: Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

7.1.2. KEDUA: TAHAP AKTUALISASI (2013-2015) Tahap Aktualisasi merupakan upaya nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, baik yang berupa program utama maupun program pendukung dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah. Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang sangat kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, personil, penganggaran, kerjasama, dan sebagainya. Untuk itu akan dilakukan pemanfaatan secara optimal atas berbagai potensi sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dam sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan penyediaan infrastruktur secara memadai. Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi kedua dan misi ketiga; yang terkait dengan penguatan ke dalam jajaran penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jepara. Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah: 1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 2. Urusan Pertanian; dengan program prioritas antara lain: Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan), Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 3. Urusan Kehutanan; dengan program prioritas antara lain: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 4. Urusan Kelautan dan Perikanan; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 5. Urusan Kesehatan; dengan program prioritas antara lain: Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Program pelayanan penduduk miskin, Program Upaya Kesehatan


Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Poli Jiwa/Poli Paru-paru/Poli Sakit Mata. 6. Urusan Pendidikan; dengan program prioritas antara lain: Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah. 7. Urusan Pemuda dan Olah Raga; dengan program prioritas antara lain: Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dengan program prioritas antara lain : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 9. Urusan Ketahanan Pangan; dengan program prioritas antara lain : Program Peningkatan Ketahanan Pangan 10. Urusan Perindustrian; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. 7.1.3. KETIGA: TAHAP AKSELERASI (2016-2017). Tahap akselerasi diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan percepatan bagi pelaksanaan program pembangunan yang capaian kinerjanya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, disamping tetap menjaga kinerja pelaksanaan program pembangunan lainnya yang sudah baik. Tujuan dari pelaksanaan tahap ini mengupayakan penyempurnaan penyelesaian semua target pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 20122017. Pada tahapan ini, akan ditekankan kembali pentingnya evaluasi pembangunan, dalam rangka untuk menentukan program pembangunan mana yang harus diprioritaskan pada tahapan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Secara singkat, program-program terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan pembangunan ekonomi daerah harus semakin diupayakan dalam rangka mencapai visi Jepara yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran; dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik oleh jajaran penyelengara pemerintahan. Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi kedua dan misi ketiga; yang terkait dengan penguatan ke dalam jajaran penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jepara. Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah: 1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.


2.

3. 4.

5.

6.

7.

Urusan Pertanian; dengan program prioritas antara lain: Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan). Urusan Kehutanan; dengan program prioritas antara lain: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Urusan Kelautan dan Perikanan; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Urusan Kesehatan; dengan program prioritas antara lain: Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Program pelayanan penduduk miskin, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan. Urusan Pendidikan; dengan program prioritas antara lain: Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah. Urusan Pemuda dan Olah Raga; dengan program prioritas antara lain: Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

7.2. KEBIJAKAN UMUM Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program-program yang tercantum dalam RPJMD ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. 7.2.1. MISI PERTAMA:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

7.2.1.1. Urusan Lingkungan Hidup Kebijakan pada Urusan Lingkungan Hidup diarahkan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim melalui (1) Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; (2) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (4) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.


7.2.1.2. Urusan Penataan Ruang Kebijakan pada Urusan Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan implementatif, penegakan hukum (law enforcement) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab. 7.2.1.3. Urusan Perencanaan Pembangunan Kebijakan pada Urusan Perencanaan Pembangunan diarahkan untuk pencapaian keserasian dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing urusan. 7.2.1.4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan pada urusan Kepedudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada upaya pengelolaan administrasi kependudukan berbasis Single Indentification Number dan pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk. 7.2.1.5. Urusan Pertanahan Kebijakan pada Urusan Pertanahan diarahkan untuk pencapaian tertib administrasi pertanahan yang meliputi penetapan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah guna meningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat. 7.2.1.6. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kebijakan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam negeri diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui 1) Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan daerah, 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah; 3) Peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat; 5) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk hukum daerah; 7) Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7.2.1.7. Urusan Statistik Kebijakan pada Urusan Statistik diarahkan untuk pengembangan data/informasi/statistik daerah. 7.2.1.8. Urusan Kearsipan Kebijakan pada Urusan Kearsipan diarahkan untuk memperbaiki sistem administrasi kearsipan. 7.2.1.9. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kebijakan pada Urusan energi dan sumberdaya mineral diarahkan pada pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutannya bagi generasi yang akan


datang melalui pengendalian dan pemanfaatan lahan bekas galian C, penataan lahan kritis dan penggunaan air bawah tanah (ABT), serta pengembangan terkait tenaga listrik di karimunjawa dengan energi baru terbarukan. 7.2.2. MISI KEDUA:

Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan.

7.2.2.1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), (2) fasilitasi akses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemen pengelolaan KUMKM. 7.2.2.2. Urusan Ketenagakerjaan Kebijakan pada Urusan Ketenagakerjaan diarahkan meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

untuk

7.2.2.3. Urusan Ketahanan Pangan Kebijakan pada Urusan ketahanan pangan diarahkan pada tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui (1) penganekaragaman bahan pangan; 2) peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 3) peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan. 7.2.2.4. Urusan Kelautan dan Perikanan Kebijakan pada Urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2) pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan. 7.2.2.5. Urusan Pertanian Kebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Pertanian; (2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3) pengembangan sumber daya pertanian. 7.2.2.6. Urusan Kehutanan Kebijakan pada Urusan kehutanan diarahkan pada terwujudnya sumberdaya alam/hutan yang dapat berfungsi sebagai meda pengatur tata air dan kelestarian lingkungan melalui (1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/ hutan; (2) rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan.


7.2.2.7. Urusan Transmigrasi Kebijakan pada Urusan Transmigrasi pengembangan wilayah transmigrasi. 7.2.3. MISI KETIGA:

diarahkan

untuk

Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

7.2.3.1. Urusan Pendidikan Kebijakan pada urusan Pendidikan diarahkan pada (1) peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah kejuruan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja; (3) Penuntasan buta huruf dan wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, melalui Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi pada kondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedunggedung sekolah yang sudah tidak layak pakai; penyempurnaan perpustakaan di masing-masing sekolah dan sarana/prasarana pendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Buku-buku, Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga, pagar keliling, dll; (6) Pemenuhan sekolah standar nasional dan internasional, dengan tetap memperhatikan pendidikan bagi golongan yang kurang mampu); serta (7) Peningkatan manajemen sekolah melalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan komite sekolah, dewan pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan. 7.2.3.2. Urusan Kesehatan Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanan kesehatan; (2) peningkatan kualitas Tenaga kesehatan; (3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6) peningkatan manajemen pelayanan kesehatan yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (total/universal coverage). 7.2.3.3. Urusan Pekerjaan Umum Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan


antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik; (5) penyempurnaan wajah kota (6) pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air. 7.2.3.4. Urusan Perumahan Kebijakan pada Urusan perumahan diarahkan pada upaya-upaya perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap konsep rumah sehat, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana. Serta upaya-upaya pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersediaan perumahan dan perbaikan dalam fasilitas lingkungan perumahan sederhana untuk warga miskin 7.2.3.5. Urusan Pemuda dan Olah Raga Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan peranan pemuda dalam pembangunan dan pola hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui (1) penguatan organisasi kepemudaan, 2) peningkatan budaya dan prestasi olah raga, dan (3) peningkatan sarana prasarana olah raga berskala nasional dan internasional. 7.2.3.6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk pencapaian standar kualitas hidup perempuan dan anak dalam masyarakat. 7.2.3.7. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kebijakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera (pengendalian kelahiran) melalui (1) kesadaran masyarakat dalam ber-KB, (2) meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, (3) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, (4) memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas. 7.2.3.8. Urusan Perhubungan Kebijakan pada Urusan Perhubungan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan. 7.2.3.9. Urusan Sosial Kebijakan pada Urusan Sosial diarahkan untuk melindungi, melayani dan memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.


7.2.3.10. Urusan Perpustakaan Kebijakan pada Urusan Perpustakaan diarahkan untuk peningkatan kecerdasan masyarakat dengan mengembangan minat budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 7.2.4. MISI KEEMPAT:

Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat.

7.2.4.1. Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk pengembangan komunikasi dan informatika serta menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan media massa. 7.2.4.2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kebijakan pada Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Dalan Negeri diarahkan dalam rangka meningkatkan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakat dan lingkungan. 7.2.4.3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan masyarakat; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana prasana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. 7.2.4.4. Urusan Kebudayaan Kebijakan pada urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangan dan pelestarian potensi budaya lokal yang adi luhung, (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal. 7.2.5. MISI KELIMA:

Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif,dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara.

7.2.5.1. Urusan Penanaman Modal Kebijakan pada Urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah


melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah. 7.2.5.2. Urusan Kepariwisataan Kebijakan pada Urusan kepariwisataan diarahkan pada terwujudnya Jepara sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan. 7.2.5.3. Urusan Perindustrian Kebijakan pada Urusan perindustrian diarahkan pada terwujudnya industri kecil/home industry yang bertumpu pada mekanisme pasar melalui (1) inovasi city branding (2) pembinaan industri kecil/home industry, (3) fasilitasi akses permodalan industri kecil/home industry; (4) pengembangan sentra-sentra industri kecil/home industri; (5) peningkatan kemitraan usaha industri kecil/home industry. 7.2.5.4. Urusan Perdagangan Kebijakan pada Urusan perdagangan diarahkan pada terwujudnya ketesediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui (1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi barang dan produk; (2) pengembangan potensi produk unggulan daerah; (3) kerjasma peningkatan ekspor daerah.

7.3. INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, setiap materi disusun secara terpadu antarbagian, sejak perumusan visi, misi, tujuan, sasaran sampai dengan program pembangunan. Disamping itu juga keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dengan keterkaitan antara visi tersebut dengan program-program urusan serta pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan sebagai tolok ukur kinerja yang kemudian dilaksanakan oleh SKPD. Di dalam perencanaan dipisahkan antara aspek strategis dan operasional, demikian pula program prioritas dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung dari tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi


program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Proses penyusunan program prioritas pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 didahului dari Visi yang kemudian diterjemahkan ke dalam misi, selanjutnya dari misi tersebut kemudian dapat ditentukan urusan dan program-program prioritasnya. Berikut ini adalah urutan dari misi yang dijabarkan ke dalam urusan-urusan yang relevan, kemudian ditentukan program-program prioritasnya. Adapun urutannya adalah sebagai berikut: 7.3.1. MISI PERTAMA:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan. Program-program prioritas untuk melaksanakan misi pertama pada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut: 7.3.1.1. Urusan Lingkungan Hidup 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 5. Program Peningkatan Penerapan UKL/UPL dan AMDAL 6. Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup 7. Program Pelestarian Lingkungan Hidup. 7.3.1.2. 1. 2. 3.

Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang. Program Pemanfatan Ruang. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

7.3.1.3. 1. 2. 3. 4.

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya.


5. 6. 7.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana. Program Peningkatan Pendampingan Program-Program.

7.3.1.4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 2. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan. 7.3.1.5. Urusan Pertanahan 1. Program Peningkatan Masyarakat

Sarana

dan

Prasarana

Pelayanan

7.3.1.6. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan. 5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 11. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 12. Program Bantuan Pemerintah Daerah. 13. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat. 15. Program Pendidikan Kedinasan. 16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 18. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 19. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 7.3.1.7. Urusan Statistik 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.


7.3.1.8. 1. 2. 3.

Urusan Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. 5. Program Pengembangan Kearsipan Daerah.

7.3.1.9. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. 2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan. 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. 4. Program Pengembangan Geologi Daerah. 5. Program Pengembangan Energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. 7.3.2. MISI KEDUA:

Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan. Program-program prioritas untuk melaksanakan misi kedua pada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut: 7.3.2.1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 7.3.2.2. 1. 2. 3.

Urusan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.

7.3.2.3. Urusan Ketahanan Pangan 1. Program Peningkatan Ketahanan Perkebunan).

Pangan

(Pertanian/

7.3.2.4. Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.


3. 4. 5. 6.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

7.3.2.5. Urusan Pertanian 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan. 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan. 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan. 5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan. 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian. 11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan. 12. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. 13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan). 7.3.2.6. 1. 2. 3. 4.

Urusan Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan.

7.3.2.7. Urusan Transmigrasi 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. 7.3.3. MISI KETIGA:

Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat Program-program prioritas untuk melaksanakan misi ketiga pada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut: 7.3.3.1. Urusan Pendidikan 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 7.3.3.2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 7.3.3.3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 7.3.3.4. 1. 2. 3. 4.

Program Pendidikan Menengah. Program Pendidikan Non Formal. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan. Program Pendidikan Keagamaan. Program Pembinaan Seni dan Budaya Pelajar.

Tenaga

Urusan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. Program Kemitraan Peningkataan Pelayanan Kesehatan. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Program Managemen Pelayanan Kesehatan. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Urusan Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Program Pengendalian Banjir. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi. Program Peningkatan kualitas dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan kualitas bendung, saluran irigasi dan normalisasi sungai

Urusan Perumahan Program Pengembangan Perumahan. Program Lingkungan Sehat Perumahan. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran. 5. Program Penyehatan lingkungan Pemukiman dan Perbaikan Lingkungan. 6. Peningktan Sistem Pengelolaan Pertamanan. 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan.


7.3.3.5. Urusan Pemuda dan Olahraga 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 7.3.3.6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. 4. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan. 7.3.3.7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Berencana. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Program Pelayanan Kontrasepsi. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Program Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPADU. Program Peningkatan Pelayanan KB/KS. Program Pengembangan Kelompok Prio Utomo.

7.3.3.8. Urusan Perhubungan 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 7.3.3.9. Urusan Sosial 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pembinaan Anak Terlantar. 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. 5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.


6. 7. 8. 9.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Program Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang. Program Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.

7.3.3.10. Urusan Perpustakaan 1. Program Pengembangan Budaya Perpustakaan.

Baca

dan

Pembinaan


Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat. Program-program prioritas untuk melaksanakan misi keempat pada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut: 7.3.5.8. Urusan Komunikasi dan Informatika.

1. 2. 3. 4. 5.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

7.3.5.9. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). 6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. 7. Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air. 7.3.5.10. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 5. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaaan. 7.3.5.11. Urusan Kebudayaan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya.


2. 3. 4.

Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

7.3.5. MISI KELIMA:

Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara. Program-program prioritas untuk melaksanakan misi kelima pada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut: 7.3.5.1. 1. 2. 3.

Urusan Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

7.3.5.2. 1. 2. 3. 4. 5.

Urusan Kepariwisataan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. Program Peningkatan Manajemen Kepariwisataan. Program Paningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata.

7.3.5.3. 1. 2. 3. 4. 5.

Urusan Perindustrian Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Program Penataan Struktur Industri. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

7.3.5.4. Urusan Perdagangan 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 5. Program Peningkatan Sarana Perdagangan. 7.4. MATRIKS RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN Semua indikasi program prioritas menurut misi dan urusan pemerintahan sebagaimana disajikan di atas, selanjutnya dirumuskan secara lebih sistematis disertai informasi tentang indikator tahunan dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana tercantum dalam matriks berikut ini:

H a l a m a n | VII.19. TABEL 7.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN JEPARA

K ODE

1 1

BIDANG U RUSAN PEMERINTAHAN DAN P ROGRAM P RIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA P ROGRAM (OUTCOME)

2

3

K ONDISI KINERJA

CAPAIAN KINERJA P ROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012

PADA AWAL

RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

K ONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET RP

SKPD PENANGGU NG J AWAB

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

213,500,000

752,000,000

5 TK

25,000,000

5 TK

25,000,000

5 TK

25,000,000

5 TK

25,000,000

5 TK

25,000,000

5 TK

25,000,000

448 TK

150,000,000

DISDIKPORA

25 PAUD

50,000,000

25 PAUD

50,000,000

25 PAUD

50,000,000

25 PAUD

50,000,000

25 PAUD

50,000,000

25 PAUD

50,000,000

348 PAUD NON FORMAL

300,000,000

DISDIKPORA

418 TK

627,000,000

423 TK

627,000,000

428 TK

627,000,000

433 TK

627,000,000

438 TK

627,000,000

442 TK

627,000,000

448 TK

627,000,000

DISDIKPORA

198 PAUD NON FORMAL

50,000,000

223 PAUD NON FORMAL

50,000,000

248 PAUD NON FORMAL

50,000,000

273 PAUD NON FORMAL

50,000,000

298 PAUD

50,000,000

323 PAUD NON FORMAL

50,000,000

348 PAUD NON FORMAL

50,000,000

DISDIKPORA

BANTUAN KULIAH KE S1 100

100,000,000


100,000,000


100,000,000

100,000,000


100,000,000

BANTUAN KULIAH KE S1 600 GURU

600,000,000

DISDIKPORA

17

18

19

URUSAN WAJIB

1

1

1

1

PENDIDIKAN 1

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK

752,000,000

752,000,000

752,000,000

752,000,000

752,000,000

1,127,000,000

USIA DINI

MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN AKSES PENDIDIKAN PAUD FORMAL

MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN AKSES PENDIDIKAN N ON FORMAL

JUMLAH TK 418 JUMLAH KEBUTUHAN RATA-RATA PENAMBAHA N TK BARU SELAMA 6 TAHUN 30

TK. JUMLAH PAUD N ON FORMAL 198 JUMLAH IDEAL 348 UNTUK 194 DESA, PERLU PENAMBAHA N 150

BERTAMBAHNYA PRASARANA

PENDIDIKAN PAUD FORMAL

BERTAMBAHNYA PRASARANA

BANTUAN SAPRAS PAUD FORMAL 418 @ RP 1.500.000, BANTUAN SAPRAS

PENDID N ON FORMAL

UNTUK PAUD N ON FORMAL

MENINGKATNYA

GURU

KUALIFIKASI KE S1 GURU PAUD FORMAL

BELUM KUALIFIKASI

NON

FORMAL

198

S1 500 GURU


100,000,000

GURU

GURU

GURU


GURU

H a l a m a n | VII.20. K ODE

1



2

3 MENINGKATNYA KUALIFIKASI KE S1 GURU PAUD NON FORMAL

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 GURU BELUM KUALIFIKASI

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


50,000,000


50,000,000


50,000,000


50,000,000


50,000,000


50,000,000


300,000,000

DISDIKPORA

50,000,000

10 BESAR PROVINSI

300,000,000

DISDIKPORA

S1 1.200

GURU

GURU

GURU

GURU

GURU

GURU

TERCAPAINYA PRESTASI PESERTA DIDIK ANAK TK PADA JENJANG PROVINSI

1

1

2

10 BESAR PROVINSI, 9 KEGIATAN

PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN TERPENUHINYA

JUMLAH

SARANA DAN PRASARANA DI 600 SEKOLAH DASAR (SD)

RUANG KELAS ADA

10 BESAR PROVINSI

50,000,000

80,235,404,000

32,459,635,000

REHAB BERAT RUANG KELAS : 36 RUANG KELAS

1,440,000,000

RUSAK BERAT ADA 216 RUANG KELAS

REHAB RINGAN RUANG KELAS : 199 RUANG KELAS

5,970,000,000

3.960,RUSAK SEDANG ADA 1.199 RUANG KELAS

JUMLAH 600 SD YANG

PENGADAAN GEDUNG PERPUS + MEUBLEAIR UNTUK 36 RUANG

3,240,000,000

JUMLAH

MEUBELAIR 5

100,000,000

RUANG KELAS ADA

RUANG KELAS

MEMPUNYAI RUANG PERPUS 140 SD, MASIH ADA 460 SD YANG BELUM PUNYA RUANG PERPUSTAKA AN

3.960,TERDAPAT 55 RUANG KELAS MEUBELAIR KURANG LAYAK.

50,000,000

10 BESAR PROVINSI

32,319,635,000

REHAB BERAT

1,440,000,000

RUANG KELAS : 36 RUANG KELAS

3.960,

JUMLAH RUANG KELAS ADA

10 BESAR PROVINSI

REHAB RINGAN RUANG KELAS :

5,970,000,000

50,000,000

10 BESAR PROVINSI

32,343,635,000

REHAB BERAT

1,440,000,000

REHAB BERAT

RUANG

RUANG KELAS : 36 RUANG

KELAS

KELAS

5,970,000,000

10 BESAR PROVINSI

32,433,635,000

KELAS : 36 RUANG


50,000,000


1,440,000,000

50,000,000

32,433,635,000

REHAB BERAT

1,440,000,000

RUANG KELAS : 36 RUANG KELAS

5,970,000,000

10 BESAR PROVINSI


32,523,635,000

REHAB BERAT RUANG

5,970,000,000


199

199

199

RUANG KELAS

RUANG KELAS

RUANG KELAS

RUANG KELAS

RUANG KELAS

3,240,000,000

MEUBELAIR 10 RUANG KELAS

PENGADAA

3,240,000,000

N GEDUNG PERPUS + MEUBLEAI R UNTUK 36 RUANG

200,000,000

MEUBELAI R 10 RUANG KELAS

PENGADAA

3,240,000,000


200,000,000


PENGADAA

3,240,000,000

N GEDUNG PERPUS + MEUBLEAIR UNTUK 36 RUANG

200,000,000

MEUBELAIR 10 RUANG KELAS

1,440,000,000

DISDIKPORA

5,970,000,000

DISDIKPORA

19,440,000,000

DISDIKPORA

1,100,000,000

DISDIKPORA

KELAS

199

N GEDUNG PERPUS + MEUBLEAIR UNTUK 36 RUANG

REHAB BERAT RUANG KELAS : 216 RUANG KELAS

KELAS : 36 RUANG

199

PENGADAA

1,440,000,000

157,643,810,000

PENGADAA

5,970,000,000

: 1.194 RUANG KELAS

3,240,000,000


200,000,000


REHAB RINGAN RUANG KELAS

PENGADAAN GEDUNG PERPUS + MEUBLEAIR UNTUK 36 RUANG

200,000,000

TERPENUHINY A MEUBELAIR UNTUK 55 RUANG KELAS


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 JUMLAH 600 SD YANG

2013

2015

2016

2017


RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PENGADAAN KOMPUTER 0 BUAH

-

PENGADAA

350,000,000

PENGADAA

350,000,000

PENGADAA

350,000,000

PENGADAA

350,000,000

PENGADAA

350,000,000

PENGADAAN

1,750,000,000

DISDIKPORA

5 RUANG KELAS

100,000,000

N KOMPUTER 35 SET.

10 RUANG

N KOMPUTER 35 SET.

200,000,000

KELAS

10 RUANG

N KOMPUTER 35 SET.

200,000,000

KELAS

10 RUANG

N KOMPUTER 35 SET.

200,000,000

KELAS

10 RUANG

N KOMPUTER 35 SET.

200,000,000

KELAS

10 RUANG

KOMPUTER 175 SET.

200,000,000

TERPENUHINY A 65 RUANG KELAS SD.

1,300,000,000

DISDIKPORA

KELAS

MEUBELAIRN YA KURANG LAYAK ADA 75 RUANG KELAS.

JUMLAH 600 SD DENGAN


T ARGET

BELUM MEMPUNYAI TIK/KOMPU TER : 175

SD. JUMLAH 600 SD YANG

2014

40 RKB

5,600,000,000

16 RKB

2,240,000,000

16 RKB

2,240,000,000

16 RKB

2,240,000,000

16 RKB

2,240,000,000

16 RKB

2,240,000,000

TERBANGUNNY A 120 RKB + MEUBELAIR SD.

16,800,000,000

DISDIKPORA

PENGADAAN BUKU

-

PENGADAA

1,050,000,000

PENGADAA

1,050,000,000

PENGADAA

1,050,000,000

PENGADAA

1,050,000,000

PENGADAA

1,050,000,000

PENGADAAN

5,250,000,000

DISDIKPORA

5,250,000,000

DISDIKPORA

JUMLAH RUANG KELAS

3.960, MASIH MEMERLUKA N RKB 120

RKB + MEUBELARI. JUMLAH 600 SD JUMLAH

PAKET

N BUKU PAKET UNTUK 7.000 X 5 EKS .

SISWA

131.000, YANG BELUM MEMILIKI BUKU PAKET





BUKU PAKET UNTUK 35.000 X 5 EKS .

35.000 MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN

TERLAYANIN YA 21.000

PADA JENJANG SEKOLAH D ASAR

SD/MI

(SD)

21.000 SISWA

750,000,000

21.000

900,000,000

SISWA

21.000

900,000,000

SISWA

21.000

900,000,000

SISWA

21.000

900,000,000

SISWA

21.000

900,000,000

SISWA

21.000 SISWA

SISWA MENGIKUTI UJIAN AKHIR SEKOLAH

TERLAYANIN

4 SD INKLUSI

300,000,000

4 SD INKLUSI

300,000,000

4 SD INKLUSI

300,000,000

4 SD INKLUSI

300,000,000

4 SD INKLUSI

300,000,000

4 SD INKLUSI

300,000,000

4 SD INKLUSI

1,800,000,000

DISDIKPORA

225 GURU

75,000,000

300 GURU

100,000,000

300 GURU

100,000,000

300 GURU

100,000,000

300 GURU

100,000,000

300 GURU

100,000,000

1.725 GURU

575,000,000

DISDIKPORA

YA ANAK BERKEBUTU HAN KHUSUS (ABK) SE KAB. ADA 4 SD INKLUSI

PELATIHAN GURU , KKG DAN KEPALA SD. SETIAP TAHUN RATA-RATA


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9.356 SISWA

3,368,160,000

9.356

3,368,160,000

9.356

3,368,160,000

9.356

3,368,160,000

9.356

3,368,160,000

9.356

3,368,160,000

9.356 SISWA

20,208,960,000

DISDIKPORA

100,000,000

10 BESAR DAN 6 JENIS

600,000,000

DISDIKPORA

200 GURU

PEMBERIAN BEASISWA

SISWA

SISWA

SISWA

SISWA

SISWA

SEBANYAK

9.356 SISWA .

LOMBALOMBA SISWA SD RATA-RATA

10 BESAR DAN 6

100,000,000

JENIS LOMBA

10 BESAR DAN 6

100,000,000

JENIS LOMBA

10 BESAR DAN 6

100,000,000

JENIS LOMBA

10 BESAR DAN 6

100,000,000

JENIS LOMBA

10 BESAR DAN 6

100,000,000

JENIS LOMBA

10 BESAR DAN 6 JENIS LOMBA

LOMBA

TIAP TAHUN MASUK 15 BESAR DAN 6 JENIS LOMBA PADA TINGKAT PROVINSI

TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA PADA 81 SMP

JUMLAH SMP 81

0

-

REHAB BERAT 6 RUANG KELAS

360,000,000


360,000,000


360,000,000


360,000,000


360,000,000

TEREHABNYA 36 RUANG KELAS YANG RUSAK BERAT

1,800,000,000

DISDIKPORA

REHAB 16 RUANG KELAS

640,000,000


640,000,000


640,000,000


640,000,000


640,000,000


640,000,000

TEREHABNYA 156 RUANG KELAS YANG RUSAK SEDANG .

3,840,000,000

DISDIKPORA


1,530,000,000


1,500,000,000


1,500,000,000


1,500,000,000


1,500,000,000


1,500,000,000

TEREHABNYA 301 RUANG KELAS YANG RUSAK RINGAN

9,030,000,000

DISDIKPORA

DGN RUANG KELAS 852, KONDISI RUSAK BERAT ADA 36 RUANG KELAS

JUMLAH SMP 81 DGN RUANG KELAS 852, KONDISI RUSAK SEDANG ADA 156 RUANG KELAS

JUMLAH SMP 81 DGN RUANG KELAS 852, KONDISI RUSAK RINGAN ADA 301 RUANG KELAS


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 JUMLAH SMP 81

2013

2015

2016

2017


RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 RUANG PERPUSTAKAAN

100,000,000

5 RUANG PERPUSTAK AAN

500,000,000

5 RUANG PERPUSTA KAAN

500,000,000


500,000,000


500,000,000


500,000,000

TERBANGUNNY A 26 RUANG

2,600,000,000

DISDIKPORA

PERPUSTAKAA N

2 RUANG L AB. IPA

200,000,000

4 RUANG LAB IPA

400,000,000

4 RUANG LAB IPA

400,000,000

4 RUANG LAB IPA

400,000,000

4 RUANG LAB IPA

400,000,000

4 RUANG LAB IPA

400,000,000

TERBANGUNNY A 22 RUANG LAB. IPA

2,200,000,000

DISDIKPORA

6 RUANG L AB. BAHASA

600,000,000

6 RUANG LAB. BAHASA

600,000,000

6 RUANG LAB. BAHASA

600,000,000

6 RUANG LAB. BAHASA

600,000,000

6 RUANG LAB. BAHASA

600,000,000

6 RUANG LAB. BAHASA

600,000,000

TERBANGUNNY A 36 RUANG LAB. BAHASA

3,600,000,000

DISDIKPORA

0

0

3 RUANG KETRAMPIL

270,000,000

3 RUANG KETRAMPI

270,000,000

4 RUANG KETRAMPI

360,000,000

4 RUANG KETRAMPIL

360,000,000

5 RUANG KETRAMPI

450,000,000

TERBANGUNNY A 19 RUANG

1,710,000,000

DISDIKPORA

6,000,000,000

DISDIKPORA

1,080,000,000

DISDIKPORA

YANG BELUM MEMPUNYAI RUANG LABORATORI UM IPA 22

SMP. JUMLAH SMP 81


T ARGET

YANG BELUM MEMPUNYAI RUANG PERPUSTAKA AN 26 SMP

JUMLAH SMP 81

2014

YANG BELUM MEMPUNYAI RUANG LABORATORI UM BAHASA

41 SMP. JUMLAH SMP 81 YANG BELUM MEMPUNYAI RUANG KETRAMPILA N 19 SMP

JUMLAH SMP 81

AN

10 RUANG KELAS

1,000,000,000

BARU

JUMLAH SMP 81

33 SMP

6 SET IPA UNTUK 6 SEKOLAH

1,000,000,000

KELAS BARU

JUMLAH RUANG 852, MASIH KEKURANGA N RUANG KELAS BARU 60 RUANG.

YANG BELUM MEMPUNYAI ALAT- ALAT LAB IPA/ALAT PERAGA YANG LAYAK SEJUMLAH

10 RUANG

LAN

180,000,000


10 RUANG

LAN

1,000,000,000

KELAS BARU

180,000,000


10 RUANG

AN

1,000,000,000

KELAS BARU

180,000,000


10 RUANG

LAN

1,000,000,000

KELAS BARU

180,000,000


10 RUANG

KETRAMPILAN

1,000,000,000

KELAS BARU

180,000,000


TERBANGUNNY A 60 RUANG KELAS BARU

180,000,000

TERCUKUPINYA ALAT- ALAT IPA/P ERAGA SEJUMLAH 36 LAB. SMP


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 JUMLAH SMP 81

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5 SMP

50,000,000

5 SMP

150,000,000

5 SMP

150,000,000

5 SMP

150,000,000

5 SMP

150,000,000

5 SMP

150,000,000

TERPENUHINY

800,000,000

DISDIKPORA

3,600,000,000

DISDIKPORA

A KEBUTUHAN ALAT- ALAT MULTIMEDIA DI 30 SMP

YANG BELUM MEMPUNYAI ALAT- ALAT MULTIMEDIA

/TIK SEJUMLAH

30 SMP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA JENJANG

SMP

TERLENGGA RANYA UJIAN AKHIR SEKOLAH/N ASIONAL SMP/MTS. SEJUMLAH

SEMUAH SISWA KELAS III (9) SMP/MTS.

600,000,000

SEMUAH

600,000,000

SEMUAH

600,000,000

SEMUAH

600,000,000

SEMUAH

600,000,000

SEMUAH

SISWA KELAS III

SISWA KELAS III

SISWA KELAS III

SISWA KELAS III

SISWA KELAS III

(9) SMP/MTS.

(9) SMP/MTS .

(9) SMP/MTS .

(9) SMP/MTS.

(9) SMP/MTS .

600,000,000

SEMUAH SISWA KELAS III (9) SMP/MTS.

16.700 SISWA

PELATIHAN GURU , MGMP DAN KEPALA SMP.

105 GURU

75,000,000

150 GURU

100,000,000

150 GURU

100,000,000

150 GURU

100,000,000

150 GURU

100,000,000

150 GURU

100,000,000

150 GURU

575,000,000

DISDIKPORA

40 SMP, 98 MTS,

600,000,000

41 SMP, 100 MTS.

700,000,000

41 SMP, 100 MTS.

700,000,000

41 SMP, 100 MTS.

700,000,000

41 SMP, 100 MTS.

700,000,000

41 SMP, 100 MTS.

700,000,000

41 SMP, 100 MTS.

4,100,000,000

DISDIKPORA

PENDAMPIN GAN BOS SMP/MTS. JUMLAH SMP 81 DAN MTS. 98.

81 SMP DAN 98 MTS. NEG./SWASTA

2,644,250,000

81 SMP DAN 98 MTS. NEG ./SWA

2,644,250,000


2,644,250,000


2,644,250,000


2,644,250,000


2,644,250,000

81 SMP DAN 98 MTS. NEG ./SWASTA

15,865,500,000

DISDIKPORA

PEMBERIAN BEASISWA

BEASISWA SMP SEBANYAK 5.552 ORANG

2,051,225,000

BEASISWA SMP

12,307,350,000

DISDIKPORA

900,000,000

DISDIKPORA

SETIAP TAHUN RATA-RATA 100 GURU

BOSP SMP, MTS, SWASA , TAHUN

2011 SEMUA SEKOLAH DAPAT

SEBANYAK

STA

2,051,225,000

BEASISWA SMP

STA

2,051,225,000

SEBANYAK

BEASISWA SMP

STA

2,051,225,000

SEBANYAK

BEASISWA SMP

STA

2,051,225,000

SEBANYAK

BEASISWA SMP

STA

2,051,225,000

SEBANYAK

BEASISWA SMP SEBANYAK

5.130

5.552

5.552

5.552

5.552

5.552

ORANG .

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

TERLAYANIN YA ANAK BERKEBUTU HAN KHUSUS (ABK) PADA

2 SMP

2 SMP INKLUSI

150,000,000

2 SMP INKLUSI

150,000,000

2 SMP INKLUSI

150,000,000

2 SMP INKLUSI

150,000,000

2 SMP INKLUSI

150,000,000

2 SMP INKLUSI

SEBANYAK 5.552 ORANG

150,000,000

2 SMP INKLUSI


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 RSBI

800,000,000

2 RSBI

800,000,000

2 RSBI

800,000,000

2 RSBI

800,000,000

2 RSBI

800,000,000

2 RSBI

800,000,000

2 RSBI

4,800,000,000

DISDIKPORA

2 SMP

16,000,000

2 SMP

16,000,000

5 SMP

40,000,000

5 SMP

40,000,000

5 SMP

40,000,000

5 SMP

40,000,000

24 SMP

172,000,000

DISDIKPORA

250 GURU

80,000,000

300 GURU

100,000,000

300 GURU

100,000,000

300 GURU

100,000,000

300 GURU

100,000,000

300 GURU

100,000,000

300 GURU

580,000,000

DISDIKPORA

6 SEKOLAH

100,000,000

6 SEKOLAH

100,000,000

6

100,000,000

6

100,000,000

6 SEKOLAH

100,000,000

6

100,000,000

6 SMP TERBUKA

600,000,000

DISDIKPORA

850,000,000

MENINGKATNY

4,400,000,000

DISDIKPORA

INKLUSI SE KAB. JEPARA

MENINGKAT NYA MUTU

SMP RSBI SEKAB. JEPARA ADA 2 SMP TERBANTUN YA BUKUBUKU PAKET PELAJARAN/ PERPUSTAKA AN UNTUK

24 SMP PENINGKATA N KOMPETENS I GURU (LIFE SKIL )L BAGI GURU SD, SMP RATARATA TIAP TAHUN 250

TERLAKSANANYA PROSES BELAJAR MENGAJAR DI 6 SMP TERBUKA SE KAB. JEPARA.

TERWUJUDNYA LINGKUNGAN SMP SESUAI DENGAN

WAWASAN WIYATA MANDALA.

TERDAPAT 6 TERBUKA

SEKOLAH

SEKOLAH

SEKOLAH

YANG MASIH MENJALANKA N PROSES BELAJAR MENGAJAR.

81 SMP MASIH MEMERLUKA N PENINGKATA N LUAS TANAH DAN PENATAAN LINGKUNGA N (PAGAR, R. KANTIN,

R. BP, UKS, R. PRAMUKA, OSIS, SAPRAS OR, MUSHOLA, DLL) DAN PENAMBAHA N TANAH .

3 SMP

450,000,000

15 SMP

750,000,000

15 SMP

750,000,000

15 SMP

750,000,000

17 SMP

850,000,000

17 SMP

A KUALITAS LINGKUNGAN SEKOLAH SEJUMLAH 81

SMP.


1

1

1

3



2

3

K ONDISI KINERJA PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PADA 23 SMA DAN 38

SMK.


TERDAPAT 23 SMA

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

9,399,560,000

14,742,580,000

16 RKB SMA/SMK

1,600,000,000

16 RKB SMA/SMK

1,600,000,000

16 RKB SMA/SM K

1,600,000,000

16 RKB SMA/SM K

1,600,000,000

16 RKB SMA/SMK

1,600,000,000

16 RKB SMA/SM K

1,600,000,000

96 RKB SMA/SMK

9,600,000,000

DISDIKPORA

10 RUANG KELAS

600,000,000

11 RUANG

660,000,000

11 RUANG

660,000,000

11 RUANG

660,000,000

11 RUANG

660,000,000

12 RUANG

720,000,000

66 RUANG

3,960,000,000

DISDIKPORA

14,671,470,000

DENGAN RUANG KELAS 290 DAN 38

16,569,620,000

18,317,770,000

21,714,070,000

17

26,718,520,000

18

19

112,734,030,000

SMK DENGAN RUANG KELAS 258 JUMLAH TOTAL 61

SLTA = 556 RUANG KELAS, PENAMBAHA N RKB TIAP TAHUN RATA-RATA

10 RKB JUMLAH RUANG KELAS

KELAS

KELAS

KELAS

KELAS

KELAS

KELAS TEREHAB

SMA/SMK 556 RUANG , KONDISI RUSAK SEDANG ADA 66 RUANG KELAS

JUMLAH SMA/SMK 61 YANG

9 RUANG PERPUSTAKAAN

1,680,000,000


360,000,000


360,000,000


360,000,000


360,000,000


360,000,000

24 RUANG PERPUSTAKAA N TERBANGUN

3,480,000,000

DISDIKPORA

8 RUANG PENUNJANG LAINNYA

2,000,000,000

8 RUANG PENUNJAN G LAINNYA

2,000,000,000


2,000,000,000


2,000,000,000


2,000,000,000


2,000,000,000

48 RUANG PENUNJANG

12,000,000,000

DISDIKPORA

BELUM MEMPUNYAI RUANG PERPUSTAKA AN 24

JUMLAH SMA/SMK 61 TIAP TAHUN RATA-RATA TERBANGUN 8 RUANG PENUNJANG LAINYA /

RPL

SMA/SMK


1



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4 JUMLAH SMA/SMK 61 TIAP TAHUN RATA-RATA 25 SEKOLAH MENDAPATK AN ALATALAT KETRAMPILA N/ BENGKEL/KO MPUTER DLL .

MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN PADA JENJANG

SMA/SMK


2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25 SMA/SMK

1,530,000,000

25 SMA/SMK

1,530,000,000

25 SMA/SM K

1,530,000,000

25 SMA/SM K

1,530,000,000

25 SMA/SMK

1,530,000,000

25 SMA/SM K

1,530,000,000

90 % SMA/SMK

9,180,000,000

DISDIKPORA

PENERIMA BANTUAN ALAT BENGKEL, ALAT LAB DAN KOMPUTER


650,000,000

100 %


650,000,000


650,000,000

100 %

1 PAKET KEGIATAN DENGAN PESERTA 9.544 SISWA

SISWA KELAS III

SISWA KELAS III

SISWA KELAS III

SISWA KELAS III

SISWA KELAS III

BAGI SEMUA PESERTA DIDIK

(100%)

SMA/SMK /MA IKUT UAS/UN.

SMA/SM K/MA

SMA/SM K/MA

SMA/SMK /MA IKUT UAS/UN.

SMA/SM K/MA

IKUT

IKUT

UAS/UN.

UAS/UN.

650,000,000

100 %

TELAH MENERIMA BANTUAN ALAT- ALAT KETRAMPILAN .


TERLAKSAN ANYA UAS DAN UN

SMA/SMK/ MA

100 %


650,000,000

100 %

650,000,000

100 % SISWA KELAS III SMA/SMK/M A IKUT UAS/UN.

3,900,000,000

DISDIKPORA

80,000,000

100 % SISWA KELAS III SMK IKUT

480,000,000

DISDIKPORA

3 SMA/SMK RSBI

3,600,000,000

DISDIKPORA

32 SMA/SMK

800,000,000

DISDIKPORA

IKUT

UAS/UN.

SEJUMLAH

8.937 SISWA DENGAN LANCAR DAN BERKUALITA S.

TERLAKSAN AYA UJIAN KOMPETENS

1 PAKET KEGIATAN

I

(100%)

80,000,000

DENGAN PESERTA 3.306 SISWA

100 %

PRODUKTIF DAN TUGAS AKHIR SISWA SMK

SISWA KELAS III SMK IKUT UJIAN KOMPETEN SI PRODUKTIF

SEJUMLAH

.

80,000,000

100 %

80,000,000

SISWA KELAS III SMK IKUT UJIAN KOMPETEN SI PRODUKTI F.

100 %

80,000,000

SISWA KELAS III SMK IKUT UJIAN KOMPETEN SI PRODUKTI F.

100 %

80,000,000

SISWA KELAS III SMK IKUT UJIAN KOMPETEN SI PRODUKTIF

100 % SISWA KELAS III SMK IKUT UJIAN KOMPETEN SI PRODUKTI F.

.

UJIAN KOMPETENSI PRODUKTIF.

3.200 SISWA. TERPENUHIN

3 SMA/SMK RSBI

600,000,000

3 SMA/SMK RSBI

600,000,000

3 SMA/SM K RSBI

600,000,000

3 SMA/SM K RSBI

600,000,000

3 SMA/SMK RSBI

600,000,000

3 SMA/SM K RSBI

600,000,000

2 SMA/SMK

50,000,000

2 SMA/SMK

50,000,000

7 SMA/SM K

175,000,000

7 SMA/SM K

175,000,000

7 SMA/SMK

175,000,000

7 SMA/SM K

175,000,000

YA KEBUTUHAN LAYANAN PENDIDIKAN PADA 1 SMA DAN 2

SMK RSBI TERSEDIANY A BUKUBUKU PERPUSTAKA AN DI 61

SMA/SMK, RATA BANTUAN TIAP TAHUN

MENDAPATKAN BANTUAN BUKU- BUKU PERPUSTAKAA N.


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.759 SISWA SMA DAN SMK

1,372,020,000

1.759

1,372,020,000

1.759

1,372,020,000

1.759

1,372,020,000

1.759

1,372,020,000

1.759

1,372,020,000



17

18

19

10.554

8,232,120,000

DISDIKPORA

6 SEKOLAH

PEMBERIAN BEASISWA

SMA/SMK DAN MA RATA-RATA BKM SETIAP

SISWA SMA DAN

SISWA SMA DAN

SISWA SMA DAN

SISWA SMA DAN

SISWA SMA DAN

SMK

SMK

SMK

SMK

SMK

SISWA SMA DAN SMK

TAHUN

1.759 SISWA

BOSP SMA, SMK, MA SWASA ,

13 SMA, 23 SMK DAN 55 MA

500,000,000


600,000,000


600,000,000


600,000,000


600,000,000


600,000,000


3,500,000,000

DISDIKPORA

BERPRESTASI TINGKAT JATENG 10 BESAR

25,000,000

BERPRESTA

25,000,000

BERPREST

50,000,000

BERPREST

50,000,000

BERPRESTA

50,000,000

BERPREST

50,000,000

BERPRESTASI

250,000,000

DISDIKPORA

32.963 SISWA MENDAPAT RINTISAN BOS PER TAHUN RP 120.000

3,955,560,000

51,751,910,000

DISDIKPORA

TAHUN

2011 SEMUA SEKOLAH DAPAT

TERSELENG GARANYA KEGIATAN LOMBALOMBA/ SELE KSI KIR SISWA

SI TINGKAT JATENG 10 BESAR

ASI TINGKAT JATENG 10 BESAR


SI TINGKAT JATENG 10 BESAR


TINGKAT JATENG 10 BESAR

SMA/SMK TINGKAT KABUPATEN TAHUN

2011 MASUK 10 BESAR J AWA TENGAH

TERWUJUDNYA RINTISAN WAJAR DIKMEN (SMA SEDERAJAT).

JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA SMA, SMK DAN MA : SMA : 23 SMK : 38 MA : 56 JUM. SISWA 32.963

(APBN) / 100 % MENERIMA

32.963 SISWA MENDAPAT RINTISAN BOS PER TAHUN RP

4,944,450,000


6,592,600,000

32.963

8,240,750,000

32.963

SISWA MENDAPAT RINTISAN BOS PER TAHUN RP

SISWA MENDAPAT RINTISAN BOS PER TAHUN RP

11,537,050,000


150.000 / 100%

200.000 / 100%

250.000 / 100%

350.000 / 100%

500.000 / 100%

MENERIMA

MENERIMA

MENERIMA

MENERIMA

MENERIMA

16,481,500,000

100 % SMA/SMK DAN MA MENERIMA BANTUAN DANA BOS PER SISWA RP

500.000


1



2

3 TERWUJUDNYA LINGKUNGAN SMA/SMK SESUAI DENGAN WAWASAN WIYATA MANDALA.

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 61 SMA

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 SMA/SMK

100,000,000

4 SMA/SMK

200,000,000

6 SMA/SM K

300,000,000

8 SMA/SM K

400,000,000

10 SMA/SMK

500,000,000

10 SMA/SM K

500,000,000

MENINGKATNY

2,000,000,000

DISDIKPORA

DAN SMK MASIH MEMERLUKA N PENINGKATA N LUAS TANAH DAN PENATAAN LINGKUNGA N (PAGAR, R. KANTIN,

A KUALITAS LINGKUNGAN SEKOLAH SEJUMLAH 40

SMA/SMK.

R. BP, UKS, R. PRAMUKA, OSIS, SAPRAS OR, MUSHOLA, DLL) DAN PENAMBAHA N TANAH .

1

1

4

PROGRAM PENDIDIKAN N ON FORMAL TERWUJUDNYA SARANAPRASARANA SKB BATEALIT.

TERBANTUNYA SARANA PRASARANA SETIAP PKBM

LINGKUNGA N SKB BATEALIT

380,000,000

1,330,000,000

1 SKB BATEALIT

50,000,000

12 KELOMPOK PAKET BELAJAR B DAN 12 PAKET C

25,000,000

NYA PEKAN SENI SD, SMP/MTS ,

SMA/MA/ SMK DAN KEGIATAN PENTAS SENI PELAJAR DAN PENGEMBANGAN PRESTASI SISWA DIBIDANG SENI

1 SKB BATEALIT

50,000,000

10

32,000,000

1,549,000,000

1 SKB BATEALIT

100,000,000

10

32,000,000

1,602,000,000

1 SKB BATEALIT

150,000,000

10

32,000,000

1,735,000,000

1 SKB BATEALIT

200,000,000

10

40,000,000

1,740,000,000

1 SKB BATEALIT

200,000,000

10

40,000,000

9,405,000,000

1 SKB BATEALIT

750,000,000

DISDIKPORA

24 PKBM

201,000,000

DISDIKPORA

900,000,000

DISDIKPORA

MASIH MEMERLUKA N PENATANN LINGKUNGA N DAN PENAMBAHA N SARANAPRASARANA

JUMLAH PKBM SE KAB. JEPARA

KELOMPOK PAKET BELAJAR B, DAN 6 KELOMPOK BELAJAR PAKET C

TERDAPAT

TERSELENGGARA

1,449,000,000

24 PKBM, PAKET B DAN C SE KAB. JEPARA PEKAN SENI MERUPAKAN AGENDA RUTIN PROVINSI JAWA TENGAH.

MASUK NOMINASI 15 BESAR PROVINSI JAWA T ENGAH

100,000,000

MASUK NOMINASI 15 BESAR PROVINSI JAWA TENGAH


100,000,000



150,000,000



150,000,000



200,000,000


PENGELOLA

PAKET B DA C SEMUA MENDAPAT BANTUAN FASILITASI.

200,000,000

MASUK NOMINASI 15 BESAR PROVINSI JAWA T ENGAH


1



2

3 TERSELENGGARA NYA SELEKSI PESERTA JAMBORE PTK

PNF

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MASUK 10 BESAR TINGKAT PROV. JATENG DANGAN 12 JENIS LOMBA .

20,000,000

MASUK 10 BESAR TINGKAT PROV. JATENG DANGAN 12 JENIS LOMBA.

20,000,000


20,000,000


20,000,000


20,000,000


20,000,000

MASUK 10 BESAR TINGKAT PROV. J ATENG DANGAN 12 JENIS LOMBA .

120,000,000

DISDIKPORA

PENGURUS OSIS SMP DAN SMA

PELATIHAN PENGURUS OSIS SEJUMLAH 50 SISWA

20,000,000

PELATIHAN PENGURUS OSIS

35,000,000

PELATIHA

35,000,000

PELATIHA

35,000,000


35,000,000

PELATIHA

35,000,000


195,000,000

DISDIKPORA

SEDERAJAT PERLU PENANAMAN JIWA KEPEMIMPIN AN DAN KETELADANA N

MENDAPATKAN PELATIHAN LKS.

POPDA

MASUK 25 BESAR TINGKAT PROVINSI

2,450,000,000

DISDIKPORA

435,000,000

DISDIKPORA

JAMBORE PTK PNF MERUPAKAN AGENDA RUTIN PEMPROV JATENG DENGAN 12 JENIS LOMBA, TAHUN

2011 JEPARA MASUK 10 BESAR TINGKAT PROVINSI

MENINGKATNYA KEMAMPUAN NON AKADEMIK BAGI SISWA SD, SMP, SMA SEDERAJAT .

AGENDA RUTIN PEMPROV JATENG TINGKAT

N PENGURUS

N PENGURUS

N PENGURUS

SEJUMLAH

OSIS

OSIS

SEJUMLAH

OSIS

SEJUMLAH

100 SISWA

SEJUMLAH

SEJUMLAH

100 SISWA

SEJUMLAH

100 SISWA

100

100 SISWA MENDAPAT KAN PELATIHAN

MENDAPAT KAN PELATIHAN

100

SISWA MENDAPAT KAN PELATIHAN

MENDAPATKAN PELATIHAN.

MENDAPAT KAN PELATIHAN

.

SISWA MENDAPAT KAN PELATIHAN

.

. 400,000,000

UNTUK SEMUA JENJANG SD, SMP DAN SMA/SMK

SD, SMP DAN

MASUK 15

400,000,000

MASUK 15

400,000,000

MASUK 15

BESAR TINGKAT PROVINSI UNTUK SEMUA JENJANG



SD, SMP

SD, SMP

SD, SMP

400,000,000

MASUK 15

425,000,000

. MASUK 15

BESAR TINGKAT PROVINSI UNTUK SEMUA JENJANG SD, SMP DAN

SD, SMP

SD, SMP

SMA/SMK

SMA/SMK

DAN

DAN

DAN

DAN

DAN

SMA/SMK

SMA/SM K

SMA/SM K

SMA/SMK

SMA/SM K

MERUPAKAN AGENDA RUTIN NASIONAL DAN PROVINSI JATENG

TIM LIPIO SMP 1 BANGSRI MASUK 2 BESAR J ATENG, DAN SMA SULA KALINYAMATNA 4 BESAR J ATENG.

60,000,000

MASUK 10 BESAR TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

75,000,000


75,000,000


75,000,000

MASUK 15


DENGAN 13 CABOR ,

2011 JEPARA MASUK 22 BESAR . LIGA PENDIDIKAN INDONESIA (LIPIO)

425,000,000



75,000,000


75,000,000

MASUK 10 BESAR TINGKAT PROVINSI JAWA T ENGAH


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SD, SMP, SMA/SMK

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MASUK 25 BESAR TINGKAT PROV. JATENG.

35,000,000


75,000,000


75,000,000


75,000,000


75,000,000


75,000,000


410,000,000

DISDIKPORA

MASUK 3 BESAR TINGKAT EK. KARESIDENAN

75,000,000

MASUK 3

75,000,000

MASUK 3

75,000,000

MASUK 3

75,000,000

MASUK 3

75,000,000

MASUK 3

75,000,000

MASUK 3

450,000,000

DISDIKPORA

AGENDA RUTIN

NASIONAL DAN

PEMPROV. LOMBA T ATA UPACARA SEKOLAH (TUS) AGENDA RUTIN TAHUNAN DARI PEMPROV JATENG UNTUK PELAJAR

BESAR TINGKAT EK. KARESIDEN AN UNTUK JENJANG

UNTUK JENJANG

SMA.

SMA.

BESAR TINGKAT EK. KARESIDE NAN UNTUK JENJANG


SMA.

SMA.

BESAR TINGKAT EK. KARESIDEN AN UNTUK JENJANG


SMA.

BESAR TINGKAT EK. KARESIDENAN UNTUK JENJANG

SMA.

SMA.

SMA SEDERAJAT DAN SD, SMP HANYA RUTIN TINGKAT. KABUPATEN

AGENDA

TERBENTUKNYA TIM

RUTIN TAHUN PEMKAB MEMBENTUK TIM PASKIBRA

PASKIBRA SEJUMLAH 30 SISWA DAN 1

80,000,000

TERBENTUK NYA TIM PASKIBRA SEJUMLAH 30 SISWA DAN 1 SISWA WAKIL KE TK PROVINSI

100,000,000

TERBENTU KNYA TIM PASKIBRA SEJUMLAH 30 SISWA DAN 1 SISWA WAKIL KE TK PROVINSI

100,000,000


100,000,000

TERBENTUK NYA TIM PASKIBRA SEJUMLAH 30 SISWA DAN 1 SISWA WAKIL KE TK PROVINSI

100,000,000


100,000,000

TERBENTUKNY A TIM PASKIBRA SEJUMLAH 30 SISWA DAN 1 SISWA WAKIL KE TK PROVINSI

580,000,000

DISDIKPORA

30,000,000

SUKSES AUBADE PADA

30,000,000

SUKSES AUBADE PADA PERINGAT AN 17 AGUSTUS

30,000,000


30,000,000

SUKSES AUBADE PADA

30,000,000


30,000,000

SUKSES AUBADE PADA PERINGATAN 17 AGUSTUS

180,000,000

DISDIKPORA

SISWA WAKIL KE TK PROVINSI

17 AGUSTUS AUBADE AGENDA RUTIN SETIAP TANGGAL 17 AGUSTUS DENGAN JUMLAH PESERTA

1000 SISWA.

SUKSES AUBADE PADA PERINGATAN 17 AGUSTUS

PERINGATA N 17 AGUSTUS

PERINGATA N 17 AGUSTUS


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SELEKSI PEMUDA PELOPOR AGENDA RUTIN PEMPROV JATENG

0

-

MASUK 10 BESAR TINGKAT PROV. JATENG

20,000,000


20,000,000


20,000,000


20,000,000


20,000,000

MASUK 10 BESAR TINGKAT PROV. J ATENG

100,000,000

DISDIKPORA

AGENDA

1 PAKET KEGIATAN NASIONALISME BAGI PELAJAR SD, SMP, SMA/SMK SEDERAJAT .

100,000,000

1 PAKET KEGIATAN

100,000,000

1 PAKET KEGIATAN

100,000,000

1 PAKET KEGIATAN

100,000,000

1 PAKET KEGIATAN

100,000,000

1 PAKET KEGIATAN

100,000,000

1 PAKET KEGIATAN

600,000,000

DISDIKPORA

RUTIN

PEMPROV. JATENG TENTANG PEMBINAAN NASIONALIS ME DAN KARAKTER BANGSA MELALU JALUR PENDIDIKAN TAHUN

NASIONALI

NASIONAL

NASIONAL

NASIONALI

NASIONAL

NASIONALISM

SME BAGI PELAJAR

ISME BAGI PELAJAR

ISME BAGI PELAJAR

SME BAGI PELAJAR

ISME BAGI PELAJAR

E BAGI PELAJAR SD,

SD, SMP, SMA/SMK

SD, SMP, SMA/SM K

SD, SMP, SMA/SM K

SD, SMP, SMA/SMK

SD, SMP, SMA/SM K

SEDERAJAT .

SEDERAJA T.

SEDERAJA T.

.

SEDERAJAT

.

SEDERAJAT

SMP, SMA/SMK

SEDERAJA T.

2011 SEBESAR R P

MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PNF.

80.000.00 0,SETIAP

100

TAHUN RATA-RATA DILAKUKAN PEMBINAAN TUTOR DAN INSTRUKTUR 100 ORANG .

TUTOR/ISNTRUKTUR

SETIAP

35 PENILIK, 24 PKBM, 71 LEMBAGA KURSUS

TAHUN DILAKUKAN PELATIHAN BAGI 37 PENILIK, 24

PKBM, 71 LEMBAGA KURSUS

10,000,000

100 TUTOR DAN 30

12,000,000

25,000,000

35

100

12,000,000

TUTOR DAN 30 INSTRUKT UR

INSTRUKTU R

25,000,000

35

100

15,000,000


25,000,000

35

100 TUTOR DAN 50

15,000,000

25,000,000

35

120

20,000,000

120 TUTOR DAN 60 INSTRUKTUR

84,000,000

DISDIKPORA

25,000,000

35 PENILIK, 24 PKBM, 71 LEMBAGA KURSUS

150,000,000

DISDIKPORA


INSTRUKTU R

25,000,000

35

PENILIK,

PENILIK,

PENILIK,

PENILIK,

PENILIK,

24 PKBM, 71 LEMBAGA KURSUS






1



2

3 TERLAKSANANYA UJIAN NASIONAL KEJAR PAKET (UNKP).

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 UJIAN NASIONAL KEJAR PAKET (UNKP)

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

36 KELOMPOK PAKET BELAJAR B DAN C

300,000,000

36

300,000,000

36

300,000,000

36

300,000,000

36

300,000,000

36

300,000,000

36 KELOMPOK

1,800,000,000

DISDIKPORA

390,000,000

325,000,000

FASILITASI KEGIATAN PENGATURAN/P ENE MPATAN GURU PNS DAN N ON PNS.

-

KELOMPOK PAKET BELAJAR B DAN C





PAKET BELAJAR B DAN C

DILAKSANAK AN SETIAP TAHUN DENGAN TAHUN

2011 DENGAN JUMLAH 36 KELOMPOK PAKET BELAJAR B DAN C

1

1

5

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

600,000,000

665,000,000

670,000,000

670,000,000

645,000,000

3,075,000,000

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH

MASIH ADA PENUMPUKA N/KEKURAN GAN JUMLAH TENAGA PENDIDIK/K EPENDIDIKA N

FASILITASI KEGIATAN PENGATUR AN/PENEM

-

FASILITAS

20,000,000

I KEGIATAN PENGATUR AN/PENEM PATAN GURU PNS DAN NON PNS.

PATAN

GURU PNS DAN N ON PNS.

(PNS/GTT)

FASILITAS

20,000,000


FASILITASI KEGIATAN PENGATUR AN/PENEM

20,000,000

FASILITAS

20,000,000


PATAN

GURU PNS DAN N ON PNS.

GURU MERATA

80,000,000

DISDIKPORA

375,000,000

DISDIKPORA

SESUAI KEBUTUHAN TIDAK ADA LAGI PENUMPUKAN DAN KEKURANGAN GURU.

YANG TIDAK SEBANDING DENGAN KEBUTUHAN

FASILITASI UNTUK KEGIATAN GURU SERTIFIKAS, KONDISI GURU PNS JUMLAH

5.520, YANG SUDAH BERSERTIFIK ASI SAMPAI TAHUN

2011 PNS 2.285 DAN GTY 106 ORANG GURU.

1.076 GURU PNS DAN GTY

50,000,000

1.000

75,000,000

1.000

75,000,000

1.000

GURU DAN

GURU DAN

GURU DAN

GTY

GTY

GTY

75,000,000

500 GURU PNS DAN GTY

50,000,000

500 GURU PNS DAN GTY

50,000,000

8.467 GURU BERSERTIFIKA SI PNS DAN GTY


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 PEMENUHAN KEBUTUHAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN

2013

GA KEPENDIDIK AN BERPRESTAS I JENJANG

2016

2017



RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TERISINYA KEKOSONGAN JABATAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN PENILIK.

50,000,000

TERISINYA KEKOSONG AN JABATAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN PENILIK.

200,000,000

TERISINYA KEKOSONG AN JABATAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWA S DAN PENILIK.

200,000,000


200,000,000

TERISINYA KEKOSONG AN JABATAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN PENILIK.

200,000,000


200,000,000

TERISINYA KEKOSONGAN JABATAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN PENILIK .

1,050,000,000

DISDIKPORA

MASUK 15 BESAR TINGKAT PROVINSI UNTUK 11 JENIS LOMBA.

50,000,000

MASUK 15

100,000,000

MASUK 15

120,000,000

MASUK 15

125,000,000

MASUK 15

150,000,000

MASUK 15

200,000,000

MASUK 15

745,000,000

DISDIKPORA

400,000,000

DISDIKPORA

SETIAP TAHUN RUTIN DIADAKAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK.

LOMBA GURU /TENA

2015

T ARGET

PENILIK,

TERWUJUDNYA KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

2014

BESAR

BESAR

BESAR

BESAR

BESAR

BESAR

TINGKAT PROVINSI UNTUK 11






JENIS LOMBA.

JENIS LOMBA.

JENIS LOMBA.

JENIS LOMBA.

JENIS LOMBA.

JENIS LOMBA.

TK, SD, SMP, SMA AGENDA RUTIN NASIONAL DAN PROVINSI. TAHUN

2012 MASUK 25 BESAR DARI 11 JENIS LOMBA.

SOSIALISAS I P.A.K

80 ORANG PESERTA PAK DAN 1.077

JABATAN FUNGSIONAL DAN KEGIATAN PELAKSANAA N SELEKSI SERTIFIKASI , RATA-RATA TIAP TAHUN 600 ORANG GURU .

CALON PESERTA SERTIFIKASI

50,000,000

80 ORANG PESERTA PAK DAN

50,000,000


75,000,000


1.000

1.000

1.000

CALON PESERTA SERTIFIKAS I

CALON PESERTA SERTIFIKA SI

CALON PESERTA SERTIFIKA SI

75,000,000

80 ORANG PESERTA PAK DAN 500 CALON PESERTA SERTIFIKAS I

75,000,000


500 CALON PESERTA SERTIFIKA SI

75,000,000

480 GURU TERLATIH TENTANG P.A.K. DAN PELAKSANAAN SELEKSI SERTIFIKASI TIDAK ADA PERMASALAH


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 FASILITASI PNINGKATA

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

200 GURU PNS/GTY/GTT

75,000,000

300 GURU PNS/GTY /TT

75,000,000

500 GURU PNS/GTY /GTT

75,000,000

500 GURU PNS/GTY /GTT

75,000,000

1000

75,000,000

0

-

SEMUA GURU PNS/GTY/PN S SUDAH

375,000,000

DISDIKPORA

50,000,000

DISDIKPORA

925,000,000

DISDIKPORA

N KUALIFIKASI KE JENJANG S1 BAGI GURU , JUMLAH PNS DAN

GURU

PNS/GTY/ GTT

BERKUALIAFIK ASI S1 KEPENDIDIKAN

GTY SEJUMLAH

8.243 GURU, SUDAH BERKUALIFI KASI S1 : 5.655 DAN YANG BELUM BERKUALIFI KASI S1 SEBANYAK

2.588 GURU. TERSELENG GARANYA KEGIATAN BERMUTU TAHUN 2011 ADA

TERSELESAIKANN YAN USULAN PENETAPAN ANGKAT KREDIT (PAK)T ENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LAINNYA, SERTA ENYELESAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT.

155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS PENILAIAN P.A.K DAN USUL KENAIKAN PANGKAT BAGI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIK AN PNS RATA SETIAP TAHUN 2 KALI PENILAIAN DAN 2 KALI USULAN SEJUMLAH

1000 ORANG

1 PAKET KEGIATAN BERMUTU MELIPUTI 155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS

50,000,000

1000 GURU PNS

25,000,000

1 PAKET KEGIATAN BERMUTU MELIPUTI

100,000,000

155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS

750 GURU PNS


100,000,000

155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS 100,000,000

750 GURU PNS


100,000,000


700 GURU PNS


100,000,000

155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS

200,000,000

700 PNS


100,000,000


700 PNS

1 PAKET KEGIATAN BERMUTU MELIPUTI 155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS

200,000,000

SEMUA USULAN P.A.K DAN USUL KENAIKAN PANGKAT GURU MAMPU DISELESAIKAN 100 %.


1 1

1

6



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM MANAGEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN RUTIN K ANTOR DISDIKPORA DAN


1 SKPD DINAS DIKPORA KAB.

16 UPT DISDIKPORA KECAMATAN SE KABUPATEN JEPARA

JEPARA DAN 16 UPT DINAS DIKPORA KECAMATAN SELAMA 12

TERSUSUNNYA

RKA, DPA, LAKIP, LKPJ DAN RENJA

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

500,000,000

2,697,335,000

1 SKPD DINAS DIKPORA KAB. JEPARA DAN 16 UPT DINAS DIKPORA KECAMATAN SELAMA 12 BULAN

1,352,685,000

1 SKPD DINAS DIKPORA KAB. JEPARA

1,352,685,000


1,352,685,000


1,352,685,000


1,352,685,000


1,352,685,000


8,116,110,000

DISDIKPORA


35,000,000


50,000,000


75,000,000


75,000,000


100,000,000


100,000,000


435,000,000

DISDIKPORA

TERSEDIANYA RANGKUMAN DATA

134,650,000

TERSEDIAN

134,650,000

TERSEDIA

134,650,000

TERSEDIA

134,650,000

TERSEDIAN

134,650,000

TERSEDIA

134,650,000

TERSEDIANYA RANGKUMAN

807,900,000

DISDIKPORA

2,550,000,000

DISDIKPORA

2,800,000,000

DISDIKPORA

3,512,335,000

3,324,835,000

3,316,085,000

3,286,460,000

17

3,336,372,500

18

19

19,473,422,500

BULAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN RKA,

DPA, LAKIP, LKPJ DAN RENJA

TERSUSUNNYA DOKUMEN PENDATAAN PENDIDIKAN

DISUSUN SETIAP TAHUN ANGGARAN .

SETIAP TAHUN RUTIN DIBUAT RANGKUMAN DATA PENDIDIKAN KECAMATAN

YA RANGKUMA N DATA PENDIDIKA N KECAMATA N, KABUPATE N DAN PROFIL PENDIDIKA N

PENDIDIKAN

KECAMATAN, KABUPATEN DAN PROFIL PENDIDIKAN

, KABUPATEN DAN PROFIL PENDIDIKAN TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA

PEMBANGUN AN/ REHAB GEDUNG DINAS DIKPORA KAB. JEPARA

MELANJUTKAN PEMBANGUNAN 1 UNIT LANTAI 2

500,000,000

REHAB 2 AULA DAN PEMBUATA N PAGAR

NYA RANGKUM AN DATA PENDIDIKA N KECAMATA N, KABUPATE N DAN PROFIL PENDIDIK AN

1,000,000,000

REHAB 1


350,000,000

UNIT GEDUNG BIDANG

300,000,000

RUMAH DINAS DAN PENATAAN LINGKUNG AN

TK/SD

KELILING

REHAB 2

YA RANGKUMA N DATA PENDIDIKA N KECAMATA N, KABUPATE N DAN PROFIL PENDIDIKA N

DAN

PENATAAN


PENATAAN LINGKUNG AN DINAS DIKPORA KAB. JEPARA

200,000,000

3 UPT DINAS DIKPORA KECAMATA

500,000,000

DATA PENDIDIKAN

KECAMATAN, KABUPATEN DAN PROFIL PENDIDIKAN

PENATAAN LINGKUNG AN DINAS DIKPORA KAB. JEPARA

200,000,000

3 UPT DINAS DIKPORA KECAMATA

500,000,000

SARANAPRASARANA DINAS DIKPORA CUKUP MEMADAI

LINGKUNG AN

REHAB GEDUNG 16 UPT DINAS DIKPORA KECAMATAN SE KAB . JEPARA.

3 UPT DINAS DIKPORA KECAMATAN

300,000,000

2 UPT DINAS DIKPORA KECAMATA N

500,000,000


500,000,000


500,000,000

N

N

SARANAPRASARANA PADA 16 UPT DISDIKPORA KECAMATAN CUKUP MEMADAI


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 PENGAADAN MEUBELAIR UNTUK 3

2013

2014

ADMINSITRASI KANTOR , LABORAN DAN INVENTARIS)

1

7

PROGRAM PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN

2017

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0

-

0

-

MEUBELAI

100,000,000

MEUBELAI

100,000,000

MEUBELAIR

100,000,000

MEUBELAI

100,000,000

MEUBELAIR DI 3 AULA CUKUP MEMADAI.

400,000,000

DISDIKPORA

100,000,000

SEMUA TENAGA KEPENDIDIKA

500,000,000

DISDIKPORA

1,200,000,000

DISDIKPORA

2,664,412,500

BAG. KESRA

R UNTUK AULA 1 DINAS DIKPORA KAB. JEPARA

0

-

742

100,000,000

PETUGAS PERPUSTAK AAN UNTUK

742 PETUGAS ADMINIST


100,000,000

RASI UNTUK

742 SEKOLAH.

742 PETUGAS LABORATO

UNTUK

100,000,000

742

742 SEKOLAH.


100,000,000

PERPUSTAK AAN UNTUK

RIUM UNTUK

SEKOLAH.

AULA 1 DINAS DIKPORA KAB. JEPARA 742 PETUGAS

742 PETUGAS INVENTARI S UNTUK

742

742

SEKOLAH.

SEKOLAH.

N TELAH MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA MASINGMASING

TENAGA KEPENDIDIK AN YANG PERLU DITINGKATK AN KOMPETENSI NYA

TERSELENGGARAK

60 PAKET


T ARGET

742

LINGKUNGA N 16 UPT DISDIKPORA KEC


RP

TOTAL ADA

TERWUJUDNYA LINGKUNGAN KANTOR UPT DINAS DIKPORA DI 16 KECAMATAN.

ANNYA PENGADAAN BANTUAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DI BIDANG KEAGAMAAN

1

SEKAB. JEPARA ADA 600 SD, 81 SMP, 23 SMA DAN 38 SMK

2016

T ARGET

RUANG AULA DINAS DIKPORA.

MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN (PUSTAKAWAN,

2015

0

-

0

-

4 UPT DISDIKPO

300,000,000

RA

4 UPT DISDIKPO

300,000,000

RA

4 UPT DISDIKPOR

300,000,000

A

4 UPT DISDIKPO

300,000,000

RA

KONDISI LINGKUNGAN DI 16 KANTOR UPT DISDIKPORA

MEMERLUKA N PENATAAN LINGKUNGA N (PENAMBAH AN TANAH)

CUKUP SEHAT DAN AMAN.

65 PAKET (35 KOMPUTER DAN PRINTER SERTA 30 ALMARI PLUS RAK), 15 KALI SOSIALISASI, 23 KALI MONITORING

375,000,000

49,831,826,000

26,923,100,000

70 PAKET (35

375,000,000

KOMPUTER DAN PRINTER SERTA 35 ALMARI PLUS RAK), 15 KALI SOSIALISA SI, 23 KALI MONITORIN G

70 PAKET (35

412,500,000

KOMPUTER DAN PRINTER SERTA 35 ALMARI PLUS RAK), 15 KALI SOSIALISA SI, 23 KALI MONITORI NG

26,519,400,000

70 PAKET (35

453,750,000


29,171,340,000

70 PAKET (35

499,125,000

KOMPUTER DAN PRINTER SERTA 35 ALMARI PLUS RAK), 15 KALI SOSIALISA SI, 23 KALI MONITORIN G

32,088,474,000

70 PAKET (35

549,037,500


35,297,321,400

415 PAKET (210 KOMPUTER DAN PRINTER SERTA 205 ALMARI PLUS RAK), 90 KALI SOSIALISASI, 138 KALI MONITORING

38,827,053,540

188,826,688,940


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

870 TPQ, 544 MADIN, 325 PONPES.

900 TPQ, 560 MADIN , 330 PONPES.

15,441,700,000


14,593,400,000


16,052,740,000


17,658,014,000


19,423,815,400


21,366,196,940

900 TPQ, 560 MADIN, 330 PONPES.

104,535,866,340

BAG. KESRA

MENINGKATNYA

DARI 500

100 LEMBAGA PENDIDIKA

5,200,000,000

110 LEMBAGA PENDIDIK

5,720,000,000


6,292,000,000

130 LEMBAGA PENDIDIKA

6,921,200,000


7,613,320,000

150 LEMBAGA PENDIDIKAN

36,293,020,000

BAG. KESRA

LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA TERBANTU


4,546,500,000

SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA

MENINGKATNYA KEGIATAN BELAJAR DAN MENGAJAR DIBIDANG PENDIDIKAN

N

AN

AN

N

AN


TERSELENGGARA NYA K OODINASI PENDIDIKAN.

DARI 30 LEMBAGA TERSELENGG ARA 9 LEMBAGA

9 LEMBAGA

6,682,500,000

9 LEMBAGA

6,451,000,000

9 LEMBAGA

7,096,100,000

9 LEMBAGA

7,805,710,000

9 LEMBAGA

8,586,281,000

9 LEMBAGA

9,444,909,100

51 LEMBAGA

46,066,500,100

BAG. KESRA

TERSELENGARANY

16 KECAMATAN (KOORDINA SI 5 KALI,

16 KECAMATAN (KOORDINASI 5 KALI, PENDATAAN 5 KALI, 20 KALI MONEV )

25,000,000

16 KECAMATA

40,000,000

16 KECAMATA

44,000,000

16 KECAMATA

48,400,000

16 KECAMATA

53,240,000

16 KECAMATA

58,564,000

16 KECAMATAN (KOORDINASI 5 KALI, PENDATAAN 5 KALI, 20 KALI MONEV )

269,204,000

BAG. KESRA

A PENDATAAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

PENDATAAN 5 KALI, 20 KALI MONEV )

N (KOORDIN ASI 5 KALI , PENDATAA N 5 KALI, 20 KALI MONEV )

N (KOORDIN ASI 5 KALI, PENDATAA N 5 KALI, 20 KALI MONEV )


N (KOORDIN ASI 5 KALI , PENDATAA N 5 KALI, 20 KALI MONEV )


TERSELENGGARA NYA KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN

5 KALI KOORDIASI DAN 32 KALI MONITORIN G (15 KEC)

5 KALI KOORDIASI DAN 32 KALI MONITORING (15 KEC)

75,000,000

5 KALI KOORDIASI DAN 32 KALI MONITORIN G (15 KEC)

75,000,000

5 KALI KOORDINA SI DAN 32 KALI MONITORI NG (16 KEC)

82,500,000


90,750,000

5 KALI KOORDINA SI DAN 32 KALI MONITORIN G (16 KEC)

99,825,000


109,807,500

5 KALI KOORDINASI DAN 32 KALI MONITORING (16 KEC)

532,882,500

BAG. KESRA

TERBANTUNYA SISWA KURANG MAMPU/BERPREST ASI

SD/MI=30 0ORG/R P.3 00,000, SMP/MTS= 200/RP.40 0,000, SMA/MA= 150/RP.75 0,000, S1=75/RP. 1,500,000.

SD/MI=50ORG/R P. 300,000, SMP/MTS=36/R P. 400,000, SMA/MA=82/RP.7 50,000, S1=41/RP.1,500, 000.

152,400,000

SD/MI=5 0ORG/R P. 300,000, SMP/MTS =36/RP.4 00,000, SMA/MA= 82/RP.75 0,000, S1=41/RP .1,500,00 0.

160,000,000

SD/MI=5 0ORG/R P. 300,000, SMP/MTS =36/RP.4 00,000, SMA/MA =82/RP.7 50,000, S1=41/R P.1,500,0 00.

176,000,000


193,600,000

SD/MI=5 0ORG/R P. 300,000, SMP/MTS =36/RP.4 00,000, SMA/MA= 82/RP.75 0,000, S1=41/RP .1,500,00 0.

212,960,000


234,256,000

SD/MI=300O RG /RP.300,0 00, SMP/MTS=2 16/RP.400,0 00, SMA/MA=49 2/RP.750,00 0, S1=246/RP. 1,500,000.

1,129,216,000

BAG. KESRA


1 1

1

8



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENDIDIKAN KEAGAMAAN

1

TERSELENGGARA NYA PEMBEKALAN DAN PELATIHAN SE KAB . JEPARA

TERSELENGGARA NYA BANTUAN DI BIDANG AGAMA


200 KHOTIB, P3N DAN MODIN

30 MONITORIN G (2 X 15

2013

9

PROGRAM PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA PELAJAR TERSELENGGARA NYA PELESTARIAN SENI/BUDAYA MELALUI PENTAS SENI/FESTIVAL

1

2

1

2

47 PENTAS , 10 ALAT KESENIAN , 14 KALI MONEV

2016

2017

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

65,000,000

65,000,000


25,000,000

30 MONITORING (2 X 15 KECAMATAN)

40,000,000

80,000,000

200

30,000,000

KHOTIB, P3N DAN MODIN

30

400,000,000

400,000,000

47 PENTAS , 10 ALAT KESENIAN , 14 KALI M ONEV

400,000,000

3,544,154,000

3,243,366,500

1000 PEMERIKSAAN AIR, 40 SAMPEL

105,000,000

88,000,000

200

50,000,000

30 MONITORI NG (2 X 15

450,000,000

PENTAS, 10 ALAT KESENIAN , 14 KALI MONEV

96,800,000

200

55,000,000


495,000,000


106,480,000

200

60,500,000

30

66,550,000

544,500,000


200


17

18


19

553,408,000

43,923,000


208,153,000

BAG. KESRA

73,205,000

30 MONITORING (2 X 15 KECAMATAN)

345,255,000

BAG. KESRA

KECAMATA N)

598,950,000

47


117,128,000


MONITORI NG (2 X 15 KECAMATA N)

544,500,000

47

39,930,000


KECAMATA N)

495,000,000

47

36,300,000


KECAMATA N)

450,000,000

47

33,000,000


MONITORI NG (2 X 15 KECAMATA N)

)

1

2015

T ARGET

KECAMATAN

1

2014

598,950,000


658,845,000

47

658,845,000


3,147,295,000

47 PENTAS , 10 ALAT KESENIAN , 14 KALI M ONEV

3,147,295,000

BAG. KESRA

KESEHATAN 1

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERLAKSANANYA

984

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK DAN KESEHATAN MASYARAKAT

PEMERIKSAA N BAKTERIOLO GIS AIR

-

1000

45,000,000

PEMERIKSA AN BAKTERIOL OGI AIR

PEMERIKSAAN KLINIK DAN 40 SAMPEL PEMERIKSAAN MAKANAN MINUMAN TERLAYANI

-

7,014,122,500

-

30 SAMPEL

-

-

100 SAMPEL PEMERIKSA AN MAKANAN

1000

50,000,000

PEMERIKS AAN BAKTERIOL OGIS AIR

40,000,000

PEMERIKSA AN KLINIK

-

6,456,782,500

30

100 SAMPEL PEMERIKS AAN MAKANAN

1000

55,000,000


40,000,000

SAMPEL PEMERIKS AAN KLINIK

35,000,000

6,624,110,000

50


1000

60,000,000

PEMERIKSA AN BAKTERIOL OGIS AIR

40,000,000


35,000,000

6,936,105,000

50 SAMPEL

100 SAMPEL PEMERIKSA AN MAKANAN

1000

65,000,000


40,000,000

PEMERIKSA AN KLINIK

40,000,000

7,206,300,000

50


6000

380,000,000

DKK

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI S AIR

40,000,000

210 SAMPEL PEMERIKSAAN KLINIK

200,000,000

DKK

50,000,000

500 SAMPEL PEMERIKSAAN MAKANAN MINUMAN

205,000,000

DKK


45,000,000

37,480,786,500


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

CAKUPAN KECUKUPAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

91 ITEM

CAKUPAN PENGAWASAN OBAT DAN BAHAN BERBAHAYA (APOTEK,TOKO OBAT ,PKRT)

32 TEMPAT

CAKUPAN FASILITASI

2

2

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

55,000,000

4 RUMAH SAKIT DAN 50 SARANA KESEHATAN TERLAYANI PEMERIKSAAN LABORATORIU M KESEHATAN LINGKUNGAN (BAKTERI, UDARA , KIMIA)

1,060,000,000

DKK

6,950,000,000

683 ITEM

35,407,154,000

DKK

433 TEMPAT

144,292,500

DKK

194

84,340,000

DKK

-

107 ITEM OBAT

-

3,107,154,000

MINUMAN

2 RUMAH SAKIT DAN 20 SARANA KESEHATA N, PENGADAA N 13 UNIT ALAT PEMERIKSA AN LABORATO RIUM KESEHATA N LINGKUNG AN (BAKTERI, UDARA , KIMIA)

860,000,000

110 ITEM

6,000,000,000

OBAT

64 TEMPAT

21,600,000

68 TEMPAT

2 RUMAH SAKIT DAN

MINUMAN

45,000,000

30

50 SARANA KESEHATA N TERLAYANI PEMERIKS AAN LABORATO RIUM KESEHATA N LINGKUNG AN (BAKTERI, UDARA , KIMIA)

113 ITEM

6,250,000,000

OBAT

22,610,000

21 KUNJUNGAN

9,612,500

KUNJUNGAN

26

11,512,500

KUNJUNGA N

30,000,000

70,000,000

71

31

116 ITEM

MINUMAN

50,000,000

6,400,000,000

OBAT

23,607,500

74

MINUMAN

4 RUMAH SAKIT DAN 50 SARANA KESEHATA N TERLAYANI PEMERIKSA AN LABORATO RIUM KESEHATA N LINGKUNG AN (BAKTERI, UDARA , KIMIA)

50,000,000

117 ITEM

6,700,000,000

50

OBAT

24,605,000

76 TEMPAT

13,175,000

35

120 ITEM OBAT

25,270,000

80

OBAT

26,600,000

TEMPAT

14,505,000

KUNJUNGA N

145,000,000

4 RUMAH SAKIT DAN SARANA KESEHATA N TERLAYANI PEMERIKS AAN LABORATO RIUM KESEHATA N LINGKUNG AN (BAKTERI, UDARA , KIMIA)

TEMPAT

KUNJUNGA N

110,000,000

4 RUMAH SAKIT DAN

SARANA KESEHATA N TERLAYANI PEMERIKS AAN LABORATO RIUM KESEHATA N LINGKUNG AN (BAKTERI, UDARA , KIMIA)

TEMPAT

TEKNIK PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1

2017

RP

OBAT

21

2016

T ARGET

MINUMAN

-

2015

39

15,835,000

KUNJUNGA N

165,500,000

42

19,700,000

KUNJUNGA N

181,550,000

KUNJUNGAN

198,205,000

870,255,000


1



2

3 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN LABORATORIUM KEPADA MASYARAKAT

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 7 ORANG PEMERIKSA LABORATORI UM, 14 SARANA POKOK LABORATORI UM, OPERASIONA L LABORATORI UM 12 BULAN

2013

2014

3



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7 ORANG PEMERIKSA LABORATORIUM , 16 SARANA POKOK LABORATORIUM , OPERASIONAL LABORATORIUM 12 BULAN

30,000,000

7 ORANG PEMERIKSA LABORATO RIUM, 20 SARANA POKOK LABORATO RIUM, OPERASION AL LABORATO RIUM 12 BULAN, PENGIRIMA N PELATIHAN

60,000,000

7 ORANG PEMERIKS A LABORATO RIUM, 22 SARANA POKOK LABORATO RIUM, OPERASIO NAL LABORATO RIUM 12 BULAN, PENGIRIM AN PELATIHAN

90,000,000


105,000,000

7 ORANG PEMERIKSA LABORATO RIUM, 24 SARANA POKOK LABORATO RIUM, OPERASION AL LABORATO RIUM 12 BULAN, PENGIRIMA N PELATIHAN

115,000,000


125,000,000

7 ORANG PEMERIKSA LABORATORIU M, 24 SARANA POKOK LABORATORIU M, OPERASIONAL LABORATORIU M 12 BULAN, PENGIRIMAN PELATIHAN 2 PETUGAS, SOSIALISASI LABKESDA 3 KALI

525,000,000

DKK

73,205,000

31 KEGIATAN

345,255,000

BAG. KESRA

TERLAKSANANYA

31

31 KEGIATAN

BANTUAN REHAB FASILITAS SARPRAS

KEGIATAN MONITORIN G

MONITORING

PROGRAM PROMOSI

2017

RP

1

2

2016

T ARGET

PETUGAS, SOSIALISA SI LABKESDA 3 KALI

1

2015

40,000,000

31

50,000,000


409,000,000

384,400,000

2

2



31

55,000,000

KEGIATAN MONITORI NG

426,050,000

31

2 PETUGAS, SOSIALISA SI LABKESDA 3 KALI

60,500,000

KEGIATAN MONITORI NG

469,190,000

31

2 PETUGAS, SOSIALISA SI LABKESDA 3 KALI

66,550,000


513,903,000

31 KEGIATAN MONITORI NG

560,315,000

MONITORING

613,599,000

3,714,020,000

KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERLAKSANANYA CAKUPAN

• JUMLAH

• CAK. PENJARING AN KES. SISWA SD/MI 21.685

80,000,000

• CAK. PENJARIN GAN KES. SISWA SD/MI 21.904

90,000,000

• CAK. PENJARIN GAN KES. SISWA SD/MI 22.125

100,000,000

CAK. PENJARING AN KES. SISWA SD/MI 22.348 (100 %)

110,000,000

CAK. PENJARIN GAN KES. SISWA SD/MI 22.654 (100 %)

125,000,000

CAK. PENJARINGAN KES . SISWA SD/MI 132.184

578,200,000

DKK

21.253 (100%)

• CAK. PENJARINGAN KES. SISWA SD/MI 21.468

73,200,000

PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD DAN SETINGKAT

MENINGKATNYA

CAK. STRATA

-

68,400,000

24 DS

75,240,000

26 DS

82,764,000

26 DS

91,041,000

34 DS

100,145,000

34 DS

110,160,000

34 DS

1,274,313,000

DKK

CAKUPAN DESA SIAGA AKTIF PURNAMA

DESA SIAGA PURNAMA 22 DS

6 MMT,1 PAPAN INFORMASI ,2000 STIKER ,1000 POSTER,1000 LEAFLET,SIARAN RADIO,500 KALENDER

48,200,000

5 STASIUN RADIO,6 MMT, 500 KALENDER , 1000 POSTER, 2000 LEAFLET,

53,020,000

5 STASIUN RADIO,6 MMT, 500 KALENDER ,1000 POSTER, 2000 LEAFLET,

58,322,000

5 STASIUN RADIO,6 MMT, 500 KALENDER ,1000 POSTER, 2000 LEAFLET,1

64,155,000

5 STASIUN RADIO,6 MMT, 500 KALENDER , 1000 POSTER, 2000 LEAFLET,1

70,570,000

5 STASIUN RADIO,6 MMT, 500 KALENDER ,1000 POSTER, 2000 LEAFLET,1

77,627,000

5 STASIUN RADIO,6 MMT, 500 KALENDER ,10 00 POSTER, 2000 LEAFLET,1

371,894,000

DKK

SISWA

(11,2 %) TERLAKSANANYA PROMOSI DI BIDANG KESEHATAN

FILM

FILM


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

15

STRATA POSYANDU LANSIA, SBH,

POSYANDU LANSIA,

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

35,998,000

15 POSYANDU LANSIA,21 SBH

191,832,000

DKK

35,998,000

14 PONPES,40

191,832,000

DKK

15 POSYANDU LANSIA,21 SBH

28,200,000

MENINGKATNYA

40 KADER

28,200,000

STRATA POSKESTREN

POSKESTREN,4 PONPES

MENINGKATNYA STRATA PHBS

MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN KARYAWAN PERUSAHAAN

15

29,610,000

POSYANDU LANSIA,21

6

15

31,091,000

POSYANDU LANSIA,21

SBH

4410


T ARGET

FILM

MENINGKATNYA


PONPES,40 KADER POSKESTRE N

8

32,650,000

POSYANDU LANSIA,21

SBH 29,610,000

15

FILM

SBH 31,091,000

PONPES,4 0 KADER POSKESTR EN

10

15

34,283,000

POSYANDU LANSIA,21

SBH 32,650,000

PONPES,4 0 KADER POSKESTR EN

12

15 POSYANDU LANSIA,21

SBH 34,283,000

POSPES ,40 KADER POSKESTRE N

14 PONPES,4 0 KADER POSKESTR EN

KADER POSKESTREN

-

38,200,000

4410

40,110,000

4410

42,116,000

4410

44,222,000

4410

46,434,000

4410

48,756,000

4410

259,838,000

DKK

5 POS KESEHATAN, ZERO ACCIDENT, 30% KARYAWAN

-

7POS KESEHATA N, ZERO ACCIDENT,

3,460,000

9 POS KESEHATA N, ZERO ACCIDENT,

3,806,000


4,185,000


4,600,000


5,060,000

20 POS KESEHATAN, ZERO ACCIDENT,

21,111,000

DKK

DKK

SAMPEL RUMAH TANGGA

2 POS KESEHATAN

MEMAKAI MASKER

CAKUPAN STRATA

364 POSY

POSYANDU PURNAMA DAN MANDIRI

PURNAMA

(33%), 127 POSY

389 POSY PURNAMA, 133 POSY MANDIRI

50,000,000

40%

50%

60%

70%

80%

80%

KARYAWAN MEMAKAI MASKER







60,000,000

5 DESA

55,000,000

435 POSY PURNAMA, 155 POSY

70,000,000

MANDIRI


80,000,000

MANDIRI


90,000,000

5 DESA

70,000,000


100,000,000


450,000,000

75,000,000

30 DESA

375,000,000

MANDIRI

MANDIRI

ADANYA KAWASAN BEBAS JENTIK DI 5 KECAMATAN

1

2

4

(11%) 5 DESA

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT TERLAKSANANYA CAKUPAN PEMBERIAN MPASI PADA ANAK USIA 6-24 BULAN KELUARGA MISKIN

10992 ANAK

5 DESA

50,000,000

214,500,000

214,500,000

824 ANAK

-

5 DESA

1,516,100,000

1648 ANAK

741,600,000

60,000,000

5 DESA

1,653,100,000

1978 ANAK

890,100,000

65,000,000

1,791,100,000

2308 ANAK

1,038,600,000

5 DESA

1,852,800,000

2473 ANAK

1,112,800,000

2,026,750,000

2885 ANAK

1,298,250,000

9,054,350,000

12116 ANAK

5,081,350,000

DKK


1



2

3

2

5


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MENURUNNYA CAKUPAN BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN

151 ANAK (100%)

148 ANAK

164,500,000

144 ANAK

576,000,000

139 ANAK

556,000,000

134 ANAK

536,000,000

129 ANAK

516,000,000

124 ANAK

496,000,000

818 ANAK

2,844,500,000

DKK

TERLAKSANANYA CAKUPAN VITAMIN A

79968

80049 ANAK

-

80849

-

81657

-

82473

-

83297

-

84129

-

492454 ANAK

0

DKK

CAKUPAN KONSUMSI GARAM BERYODIUM

1536 KK

157,500,000

9892 KK SAMPEL

753,500,000

DKK

TERLAKSANANYA

20913

-

133728

0

DKK

CAKUPAN PEMBERIAN F E 3 BUMIL

BUMIL

375,000,000

DKK

CAKUPAN PUSKESMAS MELAKSANAKAN SURVEILANS GIZI

1

K ONDISI KINERJA

ANAK

ANAK

-

-

SAMPEL

21

1590 KK

ANAK

143,500,000

SAMPEL

-

-

21595

50,000,000

1,500,892,000

218,500,000

21 PUSK

147,000,000

SAMPEL

-

BUMI

21 PUSK

1629 KK

ANAK

22169

-

BUMIL

55,000,000

21 PUSK

ANAK

1668 KKSAMPEL

151,500,000

22511

-

21 PUSK

154,000,000

SAMPEL

BUMIL

60,000,000

1707 KK

ANAK

22857

-

BUMIL

65,000,000

21 PUSK

1746 SAMPEL

23331 BUMIL

70,000,000

21 PUSK

BUMIL

75,000,000

21 PUSK

PUSKESMAS

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

393,250,000

439,750,000

466,825,000

523,364,000

555,520,500

2,597,209,500

SEHAT

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN DAN JUMLAH DESA SEHAT

47 DESA SEHAT (24,20 %)

1 DESA SEHAT

33,200,000

DIKETAHUINYA

360 SAMPEL AIR DAMIU, 420 SAMPEL AIR PDAM


33,200,000

KUALITAS AIR DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAMIU) DAN PDAM

DIKETAHUINYA ANGKA KEPADATAN LALAT DAN TERLAKSANANYA INSPEKSI SANITASI ( IS )TPA/TPS

3 TPA KEPADATAN LALAT, 4 SAMPEL AIR SUMUR , 16 SARANA INSPEKSI SANITASI

TPA/TPS

3 TPA KEPADATAN LALAT, 4 SAMPEL AIR SUMUR, 16 SARANA INSPEKSI SANITASI TPA/TPS

23,200,000

2 DESA SEHAT

55,000,000

420

36,500,000

3 DESA SEHAT

75,000,000

480

40,150,000

3 DESA SEHAT

75,000,000

516

44,165,000

4 DESA SEHAT

100,000,000

516

48,500,000

4 DESA SEHAT

100,000,000

17 DESA SEHAT

438,200,000

DKK

516

53,350,000


255,865,000

DKK

3 TPA

178,300,000

DKK

SAMPEL AIR

SAMPEL AIR

SAMPEL AIR

SAMPEL AIR

SAMPEL AIR

DAMIU, 480

DAMIU, 480

DAMIU, 480

DAMIU, 480

DAMIU, 480

SAMPEL AIR PDAM

SAMPEL AIR PDAM

SAMPEL AIR PDAM

SAMPEL AIR PDAM

SAMPEL AIR PDAM


TPA/TPS

25,500,000

3 TPA KEPADATA N LALAT, 6 SAMPEL AIR SUMUR ,

28,000,000


16

16

SARANA INSPEKSI SANITASI

SARANA INSPEKSI SANITASI

TPA/TPS

TPA/TPS

30,800,000


TPA/TPS

33,800,000


16 SARANA INSPEKSI SANITASI

TPA/TPS

37,000,000

KEPADATAN LALAT, 6 SAMPEL AIR SUMUR , 16 SARANA INSPEKSI SANITASI

TPA/TPS


1



2

3 MENINGKATNYA PENGETAHUAN KADER KESLING, TERBANGUNNYA JAMBAN KELUARGA DAN

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

STIMULAN (30 JAMBAN DI 3 DESA

30 JAMBAN DI 3

45,000,000

35 JAMBAN DI 3 DESA

50,000,000

40

55,000,000

45

60,000,000

50 JAMBAN DI 3 DESA

65,000,000

55

70,000,000

225 JAMBAN

345,000,000

DKK

15 SPAL DI 3 DESA

15 SPAL DI 3 DESA

15 SPAL

8,250,000

15 SPAL

12,000,000

15,000,000

90 SPAL

63,750,000

DKK

2 DESA PEMICUAN

2 DESA PEMICUAN CLTS

30,000,000

22 DESA PEMICU CLTS

150,000,000

DKK

35,750,000

PENYULUHAN 80 IRTP / JASA BOGA , 80 SAMPEL

159,270,000

DKK

DESA

JAMBAN DI 3 DESA

JAMBAN DI 3 DESA

JAMBAN DI 3 DESA

SPAL PERCONTOHAN, DIKETAHUINYA DATA PROGRAM KESLING

7,500,000

DI 3 DESA

20,000,000

CLTS DIKETAHUINYA HASIL PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI IRTP, JASA BOGA DAN T OKO MAKANAN

PENYULUHA N 30 IRTP, 20 SAMPEL

MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (TERBANGUNNYA SARANA SANITASI PONPES), SEKOLAH, P ASAR DAN TERAWASINYA JAJANAN ANAK SEKOLAH.

1

2

6

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

22,000,000

CLTS PENYULUHAN 30 IRTP / JASA BOGA , 30 SAMPEL MAKMIN

18,200,000

MAKMIN

TEBANGUNNYA INCENERATOR DI PUSKESMAS

2 DESA PEMICUAN PENYULUH AN 40 IRTP /

-

2 INCINERAT

22,000,000

4 PONPES, 16

6 PONPES, 20 SEKOLAH, 20 JAJAN SEKOLAH

38,200,000

6 PONPES, 20 SEKOLAH, 20 JAJAN SEKOLAH, 1 PASAR , 4

3 DESA PEMICUAN PENYULUH AN 50 IRTP /

130,000,000

2 INCENERA

24,000,000

JAJAN PASAR

6 PONPES, 20 SEKOLAH, 20 JAJAN SEKOLAH, 1 PASAR , 4 JAJAN

11,000,000

4 DESA PEMICUAN

DI 3 DESA

26,000,000

CLTS 24,200,000

PENYULUH AN 60 IRTP / JASA, 60

135,000,000

2 INCENERA

26,620,000

PASAR


28,000,000

PENYULUH AN 70 IRTP / JASA, 70

140,000,000

2 INCENERAT

32,500,000

6 PONPES, 20 SEKOLAH, 40 JAJAN SEKOLAH, 1 PASAR , 4

145,000,000

2 INCENERA

MAKMIN

150,000,000

10 INCENERATOR

700,000,000

DKK

64,420,500

6 PONPES, 20 SEKOLAH, 40

306,824,500

DKK

TOR

58,564,000

JAJAN PASAR

PASAR

PENYULUH AN 80 IRTP / JASA BOGA, 80 SAMPEL MAKMIN

OR

53,240,000

6 DESA PEMICUAN CLTS

SAMPEL MAKMIN

TOR

48,400,000

5 DESA PEMICUAN

15 SPAL DI 3 DESA

CLTS

SAMPEL MAKMIN

TOR

44,000,000

15 SPAL DI 3 DESA

JASA BOGA, 50 SAMPEL MAKMIN

OR

SEKOLAH, 2 PASAR, 6 JASABOGA, PENYULUHA N KEAMANAN PANGAN JAJAN ANAK SEKOLAH

10,000,000

CLTS

JASA BOGA, 40 SAMPEL MAKMIN

-

15 SPAL DI 3 DESA


JAJAN SEKOLAH, 1 PASAR, 4 JAJAN PASAR

PASAR

(30 SD), 30 SAMPEL JAJAN SEKOLAH, 10 SAMPEL JAJAN PASAR

1,192,600,000

1,204,900,000

1,519,000,000

1,621,000,000

1,745,000,000

1,801,000,000

1,865,000,000

9,755,900,000


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

190

195

435,300,000

195

465,000,000

195

480,000,000

195

520,000,000

195

500,000,000

195

500,000,000

195

2,900,300,000

DKK

20,575

20,100

-

DKK

6

6

50,000,000

6

55,000,000

6

60,000,000

6

65,000,000

7

70,000,000

7

75,000,000

7

375,000,000

DKK

PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA BALITA

8236

8401

25,000,000

8569

30,000,000

8740

35,000,000

8915

40,000,000

9093

45,000,000

8236

50,000,000

51,954

225,000,000

DKK

PENEMUAN PASIEN BARU TB BTA P OSITIF

499

896

60,000,000

996

65,000,000

1146

70,000,000

1195

75,000,000

1210

80,000,000

1270

80,000,000

6713

430,000,000

DKK

ANGKA KESAKITAN DB PER 100,000 PENDUDUK

27

50/100.000

396,400,000

45

420,000,000

40

440,000,000

35

460,000,000

35

470,000,000

30

480,000,000

30

2,666,400,000

DKK

PENEMUAN PENDERITA DIARE

245

255

25,000,000

270

30,000,000

285

35,000,000

285

40,000,000

290

45,000,000

295

50,000,000

1680

225,000,000

DKK

PREVALENSI HIV

58

56

98,200,000

54

130,000,000

52

140,000,000

50

150,000,000

48

160,000,000

46

170,000,000

46

848,200,000

DKK

65

75

-

85

120,000,000

105

130,000,000

125

140,000,000

135

150,000,000

150

160,000,000

150

700,000,000

DKK

CAKUPAN DESA/ KELURAHAN UCI PROPORSI ANAK UMUR 1 TAHUN

20,200

20,300

20,400

20,500

20,600

DIIMUNISASI CAMPAK

AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TAHUN

(CDR)

PADA PENDUDUK USIA 15-24 TAHUN

PROPORSI PENDUDUK YANG TERINFEKSI HIV LANJUT YANG MEMILIKI AKSES PADA OBAT ANTIRETROVIRAL

JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN KE KLINIK

-

-

550

26,000,000

600

28,000,000

650

30,000,000

700

33,000,000

750

35,000,000

3250

152,000,000

DKK

JUMLAH KLINIK VCT / KLINIK VCT M OBILE

-

-

1

8,000,000

1

13,000,000

1

15,000,000

1

18,000,000

1

20,000,000

1

74,000,000

DKK


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ANGKA PENEMUAN KASUS MALARIA PER 1.000 PENDUDUK

48

30

30,000,000

28

35,000,000

26

40,000,000

24

45,000,000

24

50,000,000

22

55,000,000

154

255,000,000

DKK

PROPORSI JUMLAH KASUS TB YANG TERDETEKSI DALAM PROGRAM

499

896

60,000,000

996

65,000,000

1146

70,000,000

1195

75,000,000

1210

80,000,000

1270

80,000,000

6713

430,000,000

DKK

-

62

40,000,000

65

45,000,000

68

50,000,000

69

55,000,000

72

60,000,000

336

250,000,000

DKK

195

25,000,000

195

30,000,000

195

35,000,000

195

40,000,000

195

45,000,000

195

50,000,000

195

225,000,000

DKK

237,500,000

217,500,000

2 (DUA) PUSKESMAS

141,300,000

DOTS PENEMUAN KASUS

56

BARU KUSTA/100,000

CAKUPAN DESA/ KELURAHAN MENGALAMI KLB YANG DILAKUKAN PE KURANG DARI 24 JAM

1

2

7

194

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN MENINGKATNYA PROSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI

MENINGKATNYA

1 (SATU) PUSKESMAS ISO, 1 (SATU) PUSKESMAS

TERAKREDITASI

TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN YANG KOMPETEN , BERMUTU DAN BERDAYA GUNA

2 (DUA) PUSKESMA

180,000,000

S TERAKREDI TASI

(100%)

TERAKREDIT ASI

(100%)

-

KALIBRASI

MUTU PELAYANAN DALAM PENGKALIBRASIA N ALAT UNTUK PUSKESMAS

TERCAPAINYA

464,100,000

TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN SEJUMLAH 1150 ORANG

31,600,000

TENAGA FUNGSION AL KESEHATA N SEJUMLAH

2 (DUA) PUSKESMA

210,000,000

S TERAKRED ITASI

KALIBRASI


2 (DUA) PUSKESMA

240,000,000

KALIBRASI


2 (DUA) PUSKESMA

275,000,000

KALIBRASI


2 (DUA) PUSKESMA

315,000,000

2,926,200,000

14 (EMPAT BELAS) PUSKESMAS

1,361,300,000

DKK

565,000,000

DKK

211,100,000

DKK

TERAKREDITAS I (100%)

(100%) 120,000,000

ALAT KESEHATA N DI 2 PUSKESMA S

36,000,000

636,000,000

S TERAKRED ITASI

(100%) 110,000,000


35,000,000

577,000,000

S TERAKREDI TASI

(100%) 105,000,000


33,000,000

532,500,000

S TERAKRED ITASI

(100%) 100,000,000


1048

499,100,000

KALIBRASI

130,000,000


37,000,000


1200

1250

1300

1350

1400

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

KALIBRASI ALAT KESEHATAN DI

12 PUSKESMAS

38,500,000

TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN SEJUMLAH 1400 ORANG


1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

TERLAKSANANYA

0

PADA

DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN , PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN KARIERNYA

MENINGKATANYA MOTIVASI, DEDIKASI , DAN

2013

18

2015

2016

2017

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ADANNYA DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN , PENDAYAGUNAAN

-

ADANNYA DOKUMEN

22,500,000

ADANNYA DOKUMEN

25,000,000

ADANNYA DOKUMEN

27,500,000

ADANNYA DOKUMEN

30,000,000

ADANNYA DOKUMEN

32,500,000

PEMILIHAN TENAGA

13,200,000

BERPRESTASI SEJUMLAH 18 ORANG , TERDIRI DARI MEDIS, PARAMEDIS, NUTRISIONIS DAN KESMAS

47

2014

T ARGET

DAN PENGEMBANGAN KARIERNYA DI 100 SARANA KESEHATAN DI KAB .JEPARA

LOYALITAS TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS.

TERCAPAINYA PEMBINAAN PERIJINANT ENAGA DAN SARANA KESEHATAN


TERBINANYA 40 PERIJINAN TENAGA (DOKTER, BIDAN, BAT TRA) DAN 17 SARANA KESEHATAN SWASTA DAN PEMERINTAH (RS,KLINIK, L AB, OPTIK)

18

19

ADANNYA DOKUMEN

137,500,000

DKK

118,200,000

DKK

281,100,000

DKK

PERENCAN

PERENCAN

PERENCAN

PERENCAN

PERENCANAAN

AAN KEBUTUHA N SDM KESEHATA N, PENDAYAG UNAAN DAN PENGEMBA NGAN KARIERNYA DI 100 SARANA KESEHATA N DI KAB.J EPAR A

AAN KEBUTUHA N SDM KESEHATA N, PENDAYAG UNAAN DAN PENGEMBA NGAN KARIERNY A DI 100 SARANA KESEHATA N DI KAB.J EPAR A


AAN KEBUTUHA N SDM KESEHATA N, PENDAYAG UNAAN DAN PENGEMBA NGAN KARIERNYA DI 100 SARANA KESEHATA N DI KAB.J EPAR A


KEBUTUHAN

PEMILIHAN

17,000,000

TERBINANY A 55 PERIJINAN TENAGA (DOKTER, B IDAN,BATT RA) DAN 17 SARANA KESEHATA N SWASTA DAN PEMERINTA H (RS,KLINI K, LAB, OPTIK)

PEMILIHAN

19,000,000

TENAGA BERPREST ASI SEJUMLAH

39,600,000

PEMILIHAN

18

18

ORANG , TERDIRI DARI MEDIS, PARAMEDI S, NUTRISIO NIS DAN KESMAS


TERBINAN YA 65 PERIJINAN TENAGA (DOKTER, BIDAN, BAT TRA) DAN

21,000,000


45,100,000


17

17

SARANA KESEHATA N SWASTA DAN PEMERINT AH (RS,KLINI K, LAB, OPTIK)

SARANA KESEHATA N SWASTA DAN PEMERINT AH (RS,KLINI K, LAB, OPTIK)

PEMILIHAN

23,000,000

TENAGA BERPRESTA SI SEJUMLAH 18 ORANG, TERDIRI DARI MEDIS, PARAMEDI S, NUTRISION IS DAN KESMAS

50,000,000

TERBINANY A 85 PERIJINAN TENAGA (DOKTER, B IDAN,BATT RA) DAN 17 SARANA KESEHATA N SWASTA DAN PEMERINTA H (RS,KLINI K, LAB, OPTIK)

PEMILIHAN

SDM KESEHATAN , PENDAYAGUNA AN DAN PENGEMBANG AN KARIERNYA DI 100 SARANA KESEHATAN DI KAB.J EPARA

25,000,000


18


17 SARANA KESEHATA N SWASTA DAN PEMERINT AH (RS,KLINI K, LAB, OPTIK)

PEMILIHAN TENAGA BERPRESTASI SEJUMLAH 18 ORANG , TERDIRI DARI MEDIS, PARAMEDIS, NUTRISIONIS DAN KESMAS


56,000,000


17

PERENCAN

TENAGA BERPRESTA SI SEJUMLAH 18 ORANG, TERDIRI DARI MEDIS, PARAMEDI S, NUTRISION IS DAN KESMAS

31,400,000


59,000,000

TERBINANYA 90 PERIJINAN TENAGA (DOKTER, BIDA N,BATTRA) DAN 17 SARANA KESEHATAN SWASTA DAN PEMERINTAH (RS,KLINIK, LAB, OPTIK)


1



2

3 TERLAKSANANYA PENINGKATAN PENGETAHUAN & KETRAMPILAN TENAGA KESEHATAN

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 0

2013

8

MENINGKATKAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR BG. PENDUDUK MISKIN ( KUNJ. RAWAT J ALAN)

MENINGKATKAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR BG. PENDUDUK MISKIN (R AWAT INAP DI PUSKESMAS)

MENINGKATKAN CAKUPAN PROGRAM PELAYANAN MISKIN DENGAN MONEV KEGIATAN DI PUSKESMAS

TEREALISAS INYA 373

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

-

PENGIRIMA

72,000,000

PENGIRIM

60,000,000

PENGIRIM

48,000,000

PENGIRIMA

36,000,000

PENGIRIM

36,000,000

481,700,000

8,393,340,000

0

-

0

-

KEGIATN

MONEV DI PUSKESMAS

42 KEGIATAN MONEV TERLAKSANA DI PUSKESMAS DAN

11,340,000

CAKUPAN PELAYANAN RUJUKAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN DI PPK II DAN PPK III

DAN

JARINGANNY

2,000 ORANG DARI 46,015 ORANG YANG TERDAFTAR DALAM JAMKESMAS DA.

6,765,000

2,000 ORANG DARI 46,015 ORANG YANG TERDAFTAR DALAM JAMKESMASDA.

8,000,000,000

1

1 PERAWAT, 1 BIDAN)

570

63KEGIATA N MONEV

3231

17,740,590,000

496

7,440,000

PASIEN MISKIN TERLAYANI PD KUNJUNGA N RAWAT JALAN

327,750,000

630

17,010,000

63

393,750,000

3295

19,867,740,000

545

693

18,900,000

63

8,175,000

3360


17

18

19

PENGIRIMAN

252,000,000

DKK

PESERTA

DIKLAT 3 TIM (TIAP TIM TERDIRI DARI : 1 DOKTER, 1 PERAWAT, 1 BIDAN)

1

22,290,305,000

600

9,000,000


467,775,000

765

20,790,000

63

554,625,000

3427

660

845

22,680,000

63

726 PASIEN MISKIN TERLAYANI PD KUNJUNGAN RAWAT JALAN

41,280,000

DKK

654,875,000

930 PASIEN

2,398,775,000

DKK

115,290,000

DKK

100,774,000,000

DKK

MISKIN TERLAYANI DII RAWAT INAP PUSKESMAS

24,570,000

KEGIATAN MONEV TERLAKSA NA DI PUSKESMA S DAN JARINGAN NYA

20,562,000,000

3495

KASUS

KASUS

KASUS

KASUS

KASUS

RAWAT INAP DI PPK II DAN PPK III





TERLAYANI

TERLAYANI

TERLAYANI

TERLAYANI

TERLAYANI

108,427,845,000

9,900,000

PASIEN MISKIN TERLAYANI DII RAWAT INAP PUSKESMA S

KEGIATAN MONEV TERLAKSAN A DI PUSKESMA S DAN JARINGANN YA

18,480,000,000

24,634,345,000




16,475,000,000

AN PESERTA DIKLAT 3 TIM (TIAP TIM TERDIRI DARI : 1 DOKTER,


PERAWAT, 1 BIDAN)



14,539,500,000

N PESERTA DIKLAT 3 TIM (TIAP TIM TERDIRI DARI : 1 DOKTER, 1 PERAWAT, 1 BIDAN)



TERLAKSAN A DI PUSKESMA S DAN JARINGANN YA

JARINGANNYA

A

MENINGKATNYA

451


PERAWAT, 1 BIDAN)

15,501,525,000


PELAYANAN KESEHATAN DASAR BG. PENDUDUK MISKIN (RAWAT INAP DI PUSKESMAS

)* TEREALISAS INYA 42



TINDAKAN PENUNJANG MEDIS PASIEN MISKIN RAWAT JALAN*

TEREALISAS INYA 467

2017

T ARGET

N PESERTA DIKLAT 6 TIM (TIAP TIM TERDIRI DARI : 1 DOKTER, 1 PERAWAT, 1 BIDAN)

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

2016

RP

MELALUI

2

2015

T ARGET

PENGIRIMAN DIKLAT

1

2014

63 KEGIATAN MONEV TERLAKSANA DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

22,717,500,000

3495 KASUS RAWAT INAP DI PPK II DAN PPK III TERLAYANI


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ORANG PENDUDUK MISKIN DI OPERASI

60,000,000


100,000,000


126,000,000


150,000,000


181,500,000


210,000,000


827,500,000

DKK

32,000,000


50,000,000


90,000,000


140,000,000


175,000,000


240,000,000


727,000,000

DKK

TEREALISASINYA OPERASI KATARAK BAGI PENDUDUK MISKIN

TEREALISAS

TEREALISASINYA

TEREALISAS

8 ORANG PENDUDUK

OPERASI KELAINAN KONGENITAL (BIBIR SUMBING , POLIDAKTILI, SINDAKTILI , HEDROCEPALUS , MENINGOKEL, HIPOSPADIA DLL) BAGI PENDUDUK MISKIN

I OPERASI SEJUMLAH 19 PASIEN MISKIN

MISKIN DI OPERASI

TEREALISASINYA

TEREALISAS


238,000,000


279,000,000


306,000,000


351,500,000


400,000,000


1,774,500,000

DKK



200,000,000

OPERASI LAIN (HERNIA, LYPOMA, STROMA DLL) BAGI PENDUDUK MISKIN

TEREALISASINYA

_

200 ANAK TERKHITANI

90,000,000

225 ANAK TERKHITAN I

112,500,000

250 ANAK

137,500,000

275 ANAK

165,000,000

300 ANAK TERKHITAN I

195,000,000

325 ANAK

227,500,000

350 ANAK TERKHITANI

927,500,000

DKK

_

-

195 TIM DESA

110,000,000

195 TIM DESA

140,000,000

150,000,000

195 TIM DESA

650,000,000

DKK

192,000,000

DKK


KHITANAN BAGI PENDUDUK MISKIN/ ANAK PANTI ASUHAN

VALIDASI DATA MISKIN JAMKESMASDA**

PENGADAAN KARTU JAMKESMASDA

195 TIM DESA MELAKSANA KAN VALIDASI DATA JAMKESMAS DA, SOSIALISAS I LINTAS SEKTORAL DAN ANALISA TIM PENGELOLA

_

TERKHITA NI

MELAKSAN AKAN VALIDASI DATA JAMKESMA SDA, SOSIALISA SI LINTAS SEKTORAL DAN ANALISA TIM PENGELOLA

_

-

_

195 TIM DESA

TERKHITA NI

120,000,000

MELAKSAN AKAN VALIDASI DATA JAMKESMA SDA, SOSIALISA SI LINTAS SEKTORAL DAN ANALISA TIM PENGELOL A

-

CETAK

195 TIM DESA

130,000,000


93,000,000

_

TERKHITA NI

MELAKSAN AKAN VALIDASI DATA JAMKESMA SDA, SOSIALISA SI LINTAS SEKTORAL DAN ANALISA TIM PENGELOLA

-

CETAK

KARTU JAMKESMA SDA SEBANYAK

KARTU JAMKESMA SDA SEBANYAK

43.450

43.450

195 TIM DESA

MELAKSANAKA N VALIDASI DATA JAMKESMASDA , SOSIALISASI LINTAS SEKTORAL DAN ANALISA TIM PENGELOLA


99,000,000

_

-

CETAK KARTU JAMKESMASDA SEBANYAK

43.450


1

1

2

9



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENGADAAN ,

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7,158,279,000

4,877,279,000

2 PUSKESMAS

1,700,000,000

8,770,000,000

10,190,000,000

8,470,000,000

6,790,000,000

K ONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TARGET RP 17

6,600,000,000

18


19

45,697,279,000

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA

PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA CAKUPAN SARANA

11

FISIK BAGI PUSKESMAS MAMPU PERSALINAN DAN PUSKESMAS RUJUKAN PONED

PUSKESMAS MAMPU PERSALINAN

2

1,700,000,000

PUSKESMA S MAMPU PERSALINA N

2

1,700,000,000

PUSKESMA S

2

1,700,000,000

PUSKESMA S

1

850,000,000

PUSKESMA S

1

850,000,000

10

8,500,000,000

DKK

PUSKESMAS.

PUSKESMA S.

(DAK)

CAKUPAN / PROSENTASE DESA DENGAN PKD LAYAK PERSALINAN

108 DESA

7 PKD LAYAK

YANG MEMPUNYAI PKD LAYAK

PERSALINAN

KEBUTUHAN 10 BUAH

2 RUMDIN

1,260,000,000

8 PKD LAYAK

1,440,000,000

7 PKD

1,260,000,000

LAYAK PERSALINA N

PERSALINA N

8 PKD

1,440,000,000

7 PKD

1,260,000,000

5 PKD

1,800,000,000

42 PKD

8,460,000,000

DKK

2 RUMDIN

350,000,000

12 RUMDIN

3,500,000,000

DKK

1 PUSKESLING DAN 3 AMBULAN

920,000,000

DKK

LAYAK PERSALINA N

(DAK) CAKUPAN KETERSEDIAAN SARANA RUMAH DINAS DOKTER / PERAWAT / BIDAN KHUSUSNYA DIDAERAH PERAIRAN (KARIMUNJAWA / PONED)

CAKUPAN SARANA / KENDARAAN RODA 4 YANG MEMADAI BAGI PUSKESMAS BARU DAN PUSKESMAS RUJUKAN

700,000,000

2 RUMDIN

700,000,000

2 RUMDIN

700,000,000

2 RUMDIN

700,000,000

2 RUMDIN

350,000,000

1 PUSKESLIN

230,000,000

1 AMBULAN

230,000,000

1 AMBULAN

230,000,000

1 AMBULAN

230,000,000

RUMAH DINAS PADA TAHUN

2011 BELUM TEREALISASI

( 0%)

TERDAPAT 1 PUSKESMAS BARU DAN 4 PUSKESMAS RUJUKAN BELUM MEMILIKI SARANA KENDARAAN RODA 4

G


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2016

2017


T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11 PAKET ALAT

1,217,279,000

12 PAKET

2,400,000,000

15 PAKET

3,000,000,000

15 PAKET

3,000,000,000

9 PAKET

1,800,000,000

11 PAKET

2,200,000,000

73 PAKET

13,617,279,000

DKK

2 PUSKESMAS

1,900,000,000

DKK

CAKUPAN SARANA

6 PUSKESMAS

0

PROSENTASE PERBAIKAN 14 PUSTU DENGAN KONDISI RUSAK BERAT

14 PUSTU

0

-

PENINGKATAN

SAAT INI BELUM ADA BANGSAL KHUSUS ANAK DI PUSKESMAS RAWAT I NAP DI KABUPATEN JEPARA

0

-

AN ALAT KESEHATAN YANG LAYAK

ALAT

ALAT

ALAT

ALAT

ALAT

ALAT

86% UNTUK PERSALINAN

-

1

900,000,000

PUSKESMA S

1

1,000,000,000

PUSKESMA S

2 PUSTU

500,000,000

1

900,000,000

2 PUSTU

500,000,000

2

1,800,000,000

2 PUSTU

500,000,000

1

900,000,000

2 PUSTU

500,000,000

2

1,800,000,000

2 PUSTU

500,000,000

10 PUSTU

2,500,000,000

DKK

1

900,000,000

7 PUSKESMAS .

6,300,000,000

DKK

RUSAK BERAT

PUSKESMA S

PUSKESMA S

PUSKESMA S

PUSKESMA S

PUSKESMA S.

2017

1

2

10

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAAN PELAYANAN KESEHATAN


RP

KETERSEDIA

KAPASITAS RUANG RAWAT INAP KHUSUS IBU MELAHIRKAN DAN ANAK (BANGSAL KHUSUS ANAK) BAGI 8 PUSKESMAS HINGGA TAHUN

2015

T ARGET

CAKUPAN KETERSEDIAN SARANA ALAT KESEHATAN DASAR PKD , PUSKESMAS DAN PUSTU

ALAT KESEHATAN KHUSUS : RONTGEN, USG BAGI 9 PUSKESMAS RUJUKAN PONED

2014

40,000,000

1,486,000,000

1,645,000,000

1,809,500,000

1,990,450,000

2,189,495,000

2,408,444,500

11,528,889,500


1



2

3 MENINGKATNYA PELAYANAN

KESEHATAN


AWAL RPJMD (2011) 4

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10 LEMBAGA PENYELENGGARA KESEHATAN MASYARAKAT ( LGN-OTA, PMI JEPARA, Y ARSI JEPARA, K OMDA LANSIA, RSIA KUMALA SIWI, RSIA SITI KHATIDJAH , RSU PKU MAYONG , YKM NU KLINIK MASYITOH, KORPRI, PANTI ASUHAN).

1,115,000,000

10 LEMBAGA PENYELENG

1,200,000,000

10 LEMBAGA PENYELEN

1,320,000,000

10 LEMBAGA PENYELEN

1,452,000,000

10 LEMBAGA PENYELENG

1,597,200,000

10 LEMBAGA PENYELEN

1,756,920,000

10 LEMBAGA PENYELENGGA

8,441,120,000

BAG. KESRA

6 KALI KEGIATAN

6 KALI KEGIATAN

20,000,000

-

5 SEKOLAH SEBAGAI SAMPLING

10 LEMBAGA PENYELENG GARA

KESEHATAN MASYARAKA T ( LGNOTA, PMI JEPARA, YARSI JEPARA, KOMDA LANSIA, RSIA KUMALA SIWI, RSIA SITI KHATIDJAH , RSU PKU MAYONG, YKM NU KLINIK MASYITOH, KORPRI, PANTI ASUHAN).

MENINGKATNYA KESADARAN HIDUP SEHAT DAN KESEHATAN

2014

RP

KEPADA

KOORDINASI DI BIDANG KESEHATAN, KOORDINASI DAN MONITORING

2013

T ARGET

MASYARAKAT

MENINGKATNYA


33,000,000

GARA

GGARA

GGARA

GARA

GGARA

KESEHATA

KESEHATA

KESEHATA

KESEHATA

KESEHATA

N

N

N

N

N

MASYARAK AT ( LGNOTA, PMI JEPARA, YARSI JEPARA, KOMDA LANSIA, RSIA KUMALA SIWI, RSIA SITI KHATIDJAH , RSU PKU MAYONG, YKM NU KLINIK MASYITOH, KORPRI, PANTI ASUHAN).

MASYARAK AT ( LGNOTA, PMI JEPARA, YARSI JEPARA, KOMDA LANSIA, RSIA KUMALA SIWI, RSIA SITI KHATIDJA H, RSU PKU MAYONG, YKM NU KLINIK MASYITOH , KORPRI, PANTI ASUHAN). 6 KALI


MASYARAK AT ( LGNOTA, PMI JEPARA, YARSI JEPARA, KOMDA LANSIA, RSIA KUMALA SIWI, RSIA SITI KHATIDJAH , RSU PKU MAYONG, YKM NU KLINIK MASYITOH, KORPRI, PANTI ASUHAN).


6 KALI KEGIATAN

25,000,000

5 SEKOLAH

35,000,000

27,500,000

KEGIATAN

SEBAGAI SAMPLING

5 SEKOLAH

30,250,000

KEGIATAN

38,500,000

5 SEKOLAH

SEBAGAI

SEBAGAI

SAMPLING

SAMPLING

42,350,000

6 KALI KEGIATAN

33,275,000

5 SEKOLAH

46,585,000

RA KESEHATAN MASYARAKAT

( LGN-OTA, PMI JEPARA, YARSI JEPARA , KOMDA LANSIA, RSIA KUMALA SIWI, RSIA SITI KHATIDJAH , RSU PKU MAYONG, YKM NU KLINIK MASYITOH, KORPRI, PANTI ASUHAN).

36,602,500

36 KALI KEGIATAN

172,627,500

BAG. KESRA

51,243,500

5 SEKOLAH

246,678,500

BAG. KESRA

KEGIATAN

SEBAGAI SAMPLING

5 SEKOLAH

SEBAGAI SAMPLING

SEBAGAI

SAMPLING

ANAK SEKOLAH

MENINGKATNYA

-

5 DESA SEBAGAI SAMPLING

48,000,000


60,000,000


66,000,000


72,600,000


79,860,000


87,846,000


414,306,000

BAG. KESRA

-

50 KK PRA SEJAHTERA / R P. 5,000,000

250,000,000

50 KK PRA SEJAHTERA / RP. 5,000,00 0

300,000,000

50 KK PRA

330,000,000

50 KK PRA

363,000,000

50 KK PRA SEJAHTERA / RP. 5,000,00 0

399,300,000

50 KK PRA

439,230,000

50 KK PRA SEJAHTERA / RP. 5,000,000

2,081,530,000

BAG. KESRA

KESADARAN HIDUP SEHAT

(PHBS) MENINGKATNYA KESADARAN HIDUP SEHAT

(PHBS)

SEJAHTER A / RP. 5,000,00 0




1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

MENINGKATNYA

7 ORG


PADA

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8 ORG

20,000,000

8 ORG

25,000,000

8 ORG

27,500,000

8 ORG

30,250,000

8 ORG

33,275,000

8 ORG

36,602,500

8 ORG

172,627,500

BAG. KESRA

481,700,000

500,000,000

CAK. KUNJUNGAN BUMIL K4 = 94 %

60,000,000

PELAYANAN DI KOODINASI DI BIDANG KESEHATAN

1

2

11

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU

525,000,000

550,000,000

600,000,000

630,000,000

685,000,000

3,490,000,000

MELAHIRKAN DAN ANAK

CAKUPAN KUNJUNGAN BUMIL K4

JUMLAH KUNJUNGAN BUMIL K4 =

(22.514)

22.414 (97,2 %) CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI

JUMLAH KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI

CAK. K OMPLIKASI

100,000,000

KEBIDANAN YG DITANGANI = 70 %

CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN

JUMLAH PERSALINAN OLEH N AKES

CAK. P ERTOLONGAN

= 21.599 (97,9 %)

(21.254)

CAKUPAN

JUMLAH

50,000,000

PELAYANAN NIFAS

PELAYANAN NIFAS =

CAK. P ELAYANAN NIFAS : 92 % (21.026)

CAK. NEONATUS DG KOMPLIKASI YG DITANGANI : 80 % (2.611)

85,000,000

CAKUPAN NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI YANG DITANGANI

DITANGANI

65,000,000

PERSALINAN OLEH NAKES = 93 %

JUMLAH

KUNJUNGAN BAYI

KUNJUNGAN BAYI OLEH NAKES =

18.912 (90,7 %)

CAK. KUNJUNGAN BAYI : 87 % (18.942)

65,000,000

CAK. KUNJUNGA

75,000,000

CAK. KUNJUNGA

75,000,000

CAK. KUNJUNGA

N BUMIL

N BUMIL

N BUMIL

K4 = 95 % (22.983) CAK. KOMPLIKAS

K4 = 95 % (23.215) CAK. KOMPLIKA

K4 = 95 % (23.450) CAK. KOMPLIKA

K4 = 95 % (23.687) CAK. KOMPLIKAS

K4 = 95 % (23.926) CAK. KOMPLIKA

105,000,000

= 75 % (3.629) CAK. PERTOLON

70,000,000

94 % (21.700) CAK. PELAYANAN NIFAS : 93 % (21.469) CAK. NEONATUS

: 80 % (2.638) CAK. KUNJUNGA N BAYI : 88 % (19.353)

110,000,000

SI KEBIDANA N YG DITANGAN I = 80 %


(3.910) CAK. PERTOLON


70,000,000

GAN PERSALINA N OLEH NAKES =

50,000,000

85,000,000

DG KOMPLIKAS I YG DITANGANI

50,000,000

CAK. KUNJUNGA N BUMIL


= 1.679 (54,2 %)

CAKUPAN

65,000,000

N BUMIL

I KEBIDANAN YG DITANGANI

(3.353)

= 3.681 (79,79 %)

21.653 (98,1 %) JUMLAH NEONATAL KOMPLIKASI

CAK. KUNJUNGA

94 % (21.919) CAK. PELAYANA N NIFAS : 94 % (21.919) CAK. NEONATUS

55,000,000

90,000,000

(2.664) CAK. KUNJUNGA N BAYI : 89 % (19.770)


75,000,000


= 80 % (3.989) CAK. PERTOLON

75,000,000

60,000,000

100,000,000

95 % (22.602) CAK. PELAYANAN NIFAS : 95 % (22.602) CAK. NEONATUS

60,000,000

150,000,000

60,000,000

105,000,000



DKK

CAK. KOMPLIKASI

715,000,000

DKK

435,000,000

DKK

80 % (4.030)

80,000,000

CAK. PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH N AKES

= 95 % (22.830)

65,000,000

CAK. PELAYANAN NIFAS : 95 % (22.830)

340,000,000

DKK

115,000,000

CAK. NEONATUS DG KOMPLIKASI

580,000,000

DKK

345,000,000

DKK

DG KOMPLIKA SI YG DITANGAN I : 80 %

60,000,000

420,000,000

KEBIDANAN YG DITANGANI =


DG KOMPLIKAS I YG DITANGANI

: 80 % (2.718) CAK. KUNJUNGA N BAYI : 90 % (20.399)


CAK. KUNJUNGAN BUMIL K4 = 95 % (23.926)




55,000,000

130,000,000

I KEBIDANAN YG DITANGANI



55,000,000

120,000,000

80,000,000

YG DITANGANI

: 80 % (2.746)

65,000,000

CAK. KUNJUNGAN BAYI : 90 % (20.605)


1



2

3 CAKUPAN PELAYANAN ANAK

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 JUMLAH PELAYANAN ANAK BALITA =

2013

JUMLAH PESERTA KB AKTIF =

ANGKA KELAHIRAN

JUMLAH KUNJUNGAN NEONATAL 1 = 21.564 (103,4 %) JUMLAH KELAHIRAN

REMAJA PEREMPUAN USIA 15-19 THN

PADA REMAJA < 20 TH :

2

12

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN MENINGKATNYA DATA YANG VALID DARI DATA PUSKESMAS

PENGEMBAN GAN SOFTWARE YANG TELAH ADA

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

CAKUPAN PELAYANAN ANAK BALITA : 90 %

25,000,000

CAKUPAN PELAYANAN ANAK BALITA :

25,000,000

CAKUPAN PELAYANA N ANAK BALITA :

30,000,000


30,000,000


35,000,000


35,000,000


180,000,000

DKK

70,000,000

DKK

(97.816)

90 % (98.804) CAKUPAN PESERTA KB AKTIF : 74 % (169.680)

10,000,000

CAKUPAN

90 % (99.801) 10,000,000

15,000,000

PESERTA

PESERTA

PESERTA

KB AKTIF : 80 % (189.053 ) CAK. KN 1 : 95 % (21.315)

KB AKTIF : 80 % (190.962)

KB AKTIF : 80 % (192.891 ) CAK. KN 1 : 95 % (21.749)

JUMLAH K ELAHIRAN PADA REMAJA < 20 TH : 422 (0,9 %)

25,000,000

JUMLAH KELAHIRAN

30,000,000

135,000,000

CAKUPAN

PESERTA

30,000,000

SATU MODUL SOFTWARE , PELATIHAN PETUGAS ENTRY DATA, BIMTEK RUTIN, PEMENUHAN HARDWERE PENDUKUNG

10,000,000

90 % (102.856 ) CAKUPAN

KB AKTIF : 78 % (182.483 ) CAK. KN 1 : 94 % (20.881)

CAK. KN 1 : 93 % (20.452)

135,000,000

10,000,000

90 % (101.828)

PESERTA

30,000,000

163,200,000

CAKUPAN

90 % (100.809 ) CAKUPAN

KB AKTIF : 76 % (176.026)

CAK. KN 1 : 92 % (20.030)

467 (1 %)

1

2016

RP

184.454 (81,26 %) CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)

2015

T ARGET

80.530 (80,2 %) CAKUPAN PESERTA KB AKTIF

2014

JUMLAH KELAHIRA

35,000,000

30,000,000

JUMLAH KELAHIRA

35,000,000

CAK. KN 1 : 95 % (21.532)

40,000,000

35,000,000

JUMLAH KELAHIRAN

35,000,000

JUMLAH KELAHIRA


N PADA REMAJA < 20 TH :




379 (0,8 %)

335 (0,7 %)

290 (0,6 %)

293 (0,6 %)

296 (0,6 %)

300,000,000

DUA MODUL SOFTWARE , PELATIHAN PETUGAS ENTRY DATA, BIMTEK RUTIN , PEMENUHA N HARDWERE PENDUKUN G

300,000,000

170,000,000

SATU MODUL SOFTWARE

170,000,000

180,000,000

SATU MODUL SOFTWARE

,

,

PELATIHAN PETUGAS ENTRY DATA, BIMTEK RUTIN , PEMENUHA N HARDWER E PENDUKUN G

PELATIHAN PETUGAS ENTRY DATA, BIMTEK RUTIN , PEMENUHA N HARDWER E PENDUKUN G

180,000,000

380,000,000

DUA MODUL SOFTWARE , PELATIHAN PETUGAS ENTRY DATA, BIMTEK RUTIN , PEMENUHA N HARDWERE PENDUKUN G

380,000,000

90 % (102.856)

15,000,000

CAKUPAN PESERTA KB AKTIF : 80 % (192.891)

45,000,000

CAK. KN 1 : 95 % (21.749)

215,000,000

DKK

35,000,000

JUMLAH KELAHIRAN

190,000,000

DKK

PADA REMAJA

< 20 TH : 296 (0,6 %)

200,000,000

SATU MODUL SOFTWARE

, PELATIHAN PETUGAS ENTRY DATA, BIMTEK RUTIN , PEMENUHA N HARDWER E PENDUKUN G

200,000,000

1,365,000,000

DELAPAN MODUL SOFTWARE , PETUGAS MAHIR ENTRY DATA, PEMENUHAN HARDWERE PENDUKUNG DAN TERSEDIANYA DATA KIA, GIZI, IMUNISASI, KESLING , PHBS, LABORAT , PERIJINAN, INVENTARISAS I BARANG YANG BERKUALITAS, VALID DAN ACUNTABLE SERTA TERINTEGRASI

1,365,000,000

DKK


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


18


19

DALAM SATU KESATUAN DI SISTEM INFORMASI KESEHATAN

1

2

13

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN

1141 JENIS OBAT, 235 MCM ALKES, 168 REAGEN , 15 MCM BAHAN RONTGEN , 4 MACAM OKSIGEN, 71 MCM BAHAN LAIN-LAIN

TERSEDIANYA BAHAN MAKANAN

100 MCM BHN MAKANAN KERING, 89 MCM BHN MAKANAN BASAH, 37 MCM BHN PAKAI HABIS

65% TINGKAT

86 MACAM

KECUKUPAN PERALATAN & PERLENGKAPAN

ALAT

KELANCARAN

32 MCM LINEN, 15 MCM APD, 4

51,000,000,000

50,114,397,000

1141 JENIS OBAT, 235 MCM ALKES, 168 REAGEN , 15

17,799,200,000

58,896,679,000

1225

20,500,000,000

JENIS OBAT, 237 MCM ALKES,

MCM BAHAN RONTGEN , 4 MACAM OKSIGEN, 71 MCM BAHAN LAIN-LAIN

95 MCM BHN MAKANAN KERING , 83 MCM BHN MAKANAN BASAH

1,700,000,000

63 MACAM ALAT

1,510,800,000

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

MCM ASURANSI PROFESI MEDIS, 4 MCM PEMERIKSAA N PIHAK III,

ASURANSI PROFESI MEDIS, 4 MCM PEMERIKSAAN PIHAK III, 12 PEMAKAMAN & 10 OTOPSI, 53.466 LB FT COPY

23,500,000,000

84,635,481,590

1518

27,100,000,000


102,449,869,74 9 1670

31,150,000,000


108,449,815,72 3 1837

172

176

180

184

188

REAGEN , 20 MCM BAHAN RONTGEN , 4 MACAM OKSIGEN, 75 MCM BAHAN LAIN-LAIN




95 MCM

2,100,000,000

70%

95 MCM

2,300,000,000

BHN MAKANAN KERING, 83 MCM BHN MAKANAN BASAH

2,000,000,000

80%

95 MCM

3,000,000,000


2,500,000,000

85%

95 MCM

3,000,000,000


3,000,000,000

90%

95 MCM

3,000,000,000

100%

ALKES PONEK,

ALKES PONEK,

ALKES PONEK,

ALKES PONEK,

35%

50%

60%

70%

90%

ASURANSI PROFESI MEDIS, 4 MCM PEMERIKSA AN PIHAK

ALKES DR SPESIALIS

576,679,000

32 MCM LINEN, 10 MCM APD, 4 MCM ASURANSI PROFESI MEDIS, 4 MCM PEMERIKS AAN PIHAK

ALKES DR SPESIALIS

634,346,900


ALKES DR SPESIALIS

697,781,590

32 MCM LINEN, 10 MCM APD, 4 MCM ASURANSI PROFESI MEDIS, 4 MCM PEMERIKSA AN PIHAK


12

III, 12

III, 12

III, 12

III, 12

III, 12

PEMAKAMA N & 10 OTOPSI, 53.466 LB FT COPY

PEMAKAMA N & 10 OTOPSI,



53.466

53.466

LB FT COPY

LB FT COPY

PEMAKAMA N & 10 OTOPSI, 53.466 LB FT COPY

OTOPSI, 74.300 LB FT COPY & 15 JILID

1837 JENIS OBAT, 246 MCM ALKES, 188 REAGEN , 22 MCM

155,899,200,000

RSUD

3,000,000,000

95 MCM BHN

15,100,000,000

RSUD

15,010,800,000

RSUD

4,020,682,962

RSUD

MAKANAN KERING, 83 MCM BHN MAKANAN BASAH

3,000,000,000

100% ALKES PONEK, 90% ALKES DR SPESIALIS

ALKES DR SPESIALIS

767,559,749

PEMAKAMAN

& 10

478,148,589,962

BAHAN RONTGEN , 4 MACAM OKSIGEN, 78 MCM BAHAN LAIN-LAIN


ALKES PONEK,

32 MCM LINEN, 10 MCM APD, 4 MCM

35,850,000,000


REAGEN , 17 MCM BAHAN RONTGEN , 4 MACAM OKSIGEN, 73 MCM BAHAN LAIN-LAIN BHN MAKANAN KERING, 83 MCM BHN MAKANAN BASAH

500,000,000

1380 JENIS OBAT, 240 MCM ALKES,

ALKES DR SPESIALIS

32 MCM LINEN , 10 MCM APD, 4 MCM

73,602,346,900

53.466 LB FT COPY

844,315,723

32 MCM LINEN, 10 MCM APD, 4 MCM ASURANSI PROFESI MEDIS, 4 MCM PEMERIKSAAN PIHAK III, 12 PEMAKAMAN & 10 OTOPSI, 53.466 LB FT COPY


1



2

3 TERWUJUDNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN KARYAWAN

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 615 ORANG

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

615 ORANG

16,000,000,000

636 ORANG , DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH ANAK/D EG

17,000,000,000

650 ORANG , DOKTER BEDAH SARAF - DOKTER PATOLOGI ANATOMI - DOKTER RADIOLOG

18,500,000,000

674 ORANG , DOKTER UROLOGI - DOKTER ORTHOPED

19,500,000,000

696

21,000,000,000

708 ORANG , DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK - DOKTER SPESIALIS FORENSIK, DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH MULUT - DOKTER SPESIALIS JIWA - DOKTER SPESIALIS ORTHODO

22,000,000,000

708 ORANG , DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK - DOKTER SPESIALIS FORENSIK, DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH MULUT - DOKTER SPESIALIS JIWA - DOKTER SPESIALIS ORTHODONTIE - DOKTER SPESIALIS KONSERVASI/ PERIORDONTI

114,000,000,000

RSUD

72 BULAN

7,003,000,000

RSUD

3 BIDANG

700,000,000

RSUD

ESTIF

ORANG , DOKTER SPESIALIS ANESTESI - DOKTER JANTUNG DOKTER SUB SPESIALIS INFERTILIT AS - DOKTER BEDAH DEGESTIF

I

I

DOKTER SUB SPESIALIS ONKHOLO GI

- DOKTER SUB SPESIALIS GIGI

NTIE

- DOKTER SPESIALIS KONSERVA SI/PERIOR

E

DONTIE

TERPELIHARANYA ALKES & SARANA PRASARANA RSU

12 BULAN

12 BULAN

800,000,000

12 BULAN

920,000,000

TERSEDIANYA

820 M2

-

-

3 BIDANG

700,000,000

TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RS

PEMBANGUNAN

12 BULAN

1,058,000,000

12 BULAN

1,216,700,000

12 BULAN

1,399,210,000

12 BULAN

1,609,090,000

TANAH

1 UNIT

50,000,000

1 UNIT

50,000,000

RSUD

1 UNIT

4,179,397,000

1 UNIT

4,179,397,000

RSUD

GEDUNG

OKSIGEN TERBANGUNNYA GEDUNG KELAS

III


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

TERWUJUDNYA BANGUNAN SESUAI DENGAN STANDAR RUMAH SAKIT TYPE B NON P ENDIDIKAN

2013

2014

2015

DAN KOORDINASI DI BIDANG KESEHATAN

1

3

1

3

15 KALI MONITORIN G

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 UNIT GEDUNG RADIOLOGI, 1 UNIT GEDUNG LABORAT 1 LANTAI

7,500,000,000

1 UNIT GEDUNG RADIOLOGI , 1 UNIT GEDUNG LABORAT 3 LANTAI, 1 UNIT GEDUNG KITCHEN

15,000,000,000

1 UNIT GEDUNG KEBIDANA N DAN KANDUNG AN/PONE

25,000,000,000

1 UNIT POLI EXEKUTIF DAN GEDUNG RAWAT INAP EKSEKUTIF

30,000,000,000

1 UNIT GEDUNG

42,000,000,000

1 UNIT GEDUNG FARMASI 2 LANTAI, 1 UNIT GEDUNG

42,000,000,000

1 UNIT GEDUNG FARMASI 2 LANTAI, 1 UNIT GEDUNG CSSD, 1 UNIT GEDUNG WORKSHOP, 1 UNIT GEDUNG PENYIMPANAN BARANG, 1 UNIT GEDUNG REHAB MEDIK, 1 UNIT GEDUNG REKAM MEDIK

161,500,000,000

RSUD

146,410,000

15 KALI MONITORING

685,510,000

BAG. KESRA

K, ICU/ICC U, NICU/PIC U, HND, 1 UNIT

15 KALI MONITORING

75,000,000

27,930,936,000

27,930,936,000

40 KM

27,930,936,000

15 KALI MONITORIN G

100,000,000

15 KALI MONITORI NG

LAUNDRY, 1 UNIT GEDUNG GERIATRI , 1 UNIT GEDUNG BEDAH, 1 UNIT GEDUNG DAN INSTALASI AIR LIMBAH

, HAEMODIA LISA, PEMBANGU NAN GEDUNG KELAS 1

GEDUNG STROKE

TERSELENGGARA NYA BANTUAN

2016

110,000,000

15 KALI MONITORI NG

121,000,000

15 KALI MONITORIN G

CSSD, 1 UNIT GEDUNG WORKSHO P, 1 UNIT GEDUNG PENYIMPA NAN BARANG, 1 UNIT GEDUNG REHAB MEDIK, 1 UNIT GEDUNG REKAM MEDIK

133,100,000

15 KALI MONITORI NG

PEKERJAAN UMUM

1

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

MENINGKATKAN

PANJANG

KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN YANG MEMPUNYAI ROAD DEMAND TINGGI

JALAN

= 789.703 KM, KONDISI RUSAK

= 330.267 KM, KONDISI RUSAK BRT

= 59.515 KM

29,886,101,520

40 KM

29,886,101,520

31,978,128,626

40 KM

31,978,128,626

34,216,597,630

40 KM

34,216,597,630

36,611,759,464

40 KM

36,611,759,464

39,174,582,627

40 KM

39,174,582,627

199,798,105,868

200 KM

199,798,105,868

DBMP& ESDM


1 1

3

2



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG

MENINGKATNYA


365.10M3

2013

2014

2015

2016

2017


T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

2,059,000,000

54.95 M3

2,059,000,000

10,505,000,000

10,000,000,000

35 KM

10,000,000,000

52,891,976,000

49,700,000,000

3.500 HA

48,500,000,000

3.500 HA

3,675,000,000

3.500 HA

3,858,750,000

3.500 HA

4,051,687,500

3.500 HA

4,254,271,875

3.500 HA

4,466,985,469

17.500 HA

68,806,694,844

DBMP& ESDM

1.500 HA

1,200,000,000

1.500 HA

1,260,000,000

1.500 HA

1,323,000,000

1.500 HA

1,389,150,000

1.500 HA

1,458,607,500

1.500 HA

1,531,537,875

6000 HA

8,162,295,375

DBMP& ESDM

2,203,130,000

54.95 M3

2,203,130,000

2,357,349,100

54.95 M3

2,357,349,100

2,522,363,537

54.95 M3

2,522,363,537

2,698,928,985

54.95 M3

2,698,928,985

17

2,887,854,014

54.95 M3

2,887,854,014

18

3

3

PROGRAM REHABILITASI /

10,700,000,000

11,449,000,000

12,250,430,000

13,107,960,100

19

14,728,625,635

274.75

14,728,625,635

KUALITAS DAN KUANTITAS SALURAN DRAINASE DAN GORONGGORONG

1


14,025,517,307

DBMP& ESDM

71,532,907,407

PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

TERPELIHARANNY

PANJANG

A JALAN DAN JEMBATAN

JALAN

35 KM

10,700,000,000

35 KM

11,449,000,000

35 KM

12,250,430,000

35 KM

13,107,960,100

35 KM

14,025,517,307

175 KM

71,532,907,407

DBMP& ESDM

= 789.703 KM KONDISI RUSAK SEDANG

= 313.770 KM KONDISI RUSAK BERAT = 59,515 KM

1

3

4

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI , RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA MENINGKATKAN

REHABILITA

KUALITAS DAN KUANTITAS PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI , RAWA DAN JARINGAN LAINNYA.

SI IRIGASI 3.004 HA

PEMELIHARA AN JARINGAN IRIGASI

4,935,000,000

5,181,750,000

5,440,837,500

5,712,879,375

5,998,523,344

76,968,990,219


1 1

3

5



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1,475,878,000

19,222,878,000

5 LOKASI SARPRAS AIR BERSIH/ MINUM

3,572,878,000

8,500,000,000

8,500,000,000

11,300,000,000

13,500,000,000


13,500,000,000

18


19

74,522,878,000

MINUM DAN AIR LIMBAH

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA PENGELOLAAN AIR MINUM

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1

3

6

3

7

3

8

8 KM

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PEMANFAATAN AIR IRIGASI PEMBERDAYAAN P3A 5 DI

1

2 UNIT SARPRAS DRAINASE AIR LIMBAH

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

NORMALISASI SUNGAI 84.48 KM

1

7 UNIT SARPRAS AIR MINUM

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

7 DI

21 LOKASI SARPRAS AIR LIMBAH/ KOTOR

5 LOKASI

4,500,000,000

SARPRAS AIR BERSIH/ MI NUM

15,650,000,000

0

5,000,000,000

8 KM

5,000,000,000

0

1,000,000,000

7 DI

1,000,000,000

2,500,000,000

4 UNIT SARPRAS AIR LIMBAH/KO TOR

5 LOKASI

4,000,000,000

4 UNIT SARPRAS AIR LIMBAH/K OTOR

5,250,000,000

8 KM

5,250,000,000

1,050,000,000

2,750,000,000

7 LOKASI

8 KM

4,000,000,000


5,512,500,000

1,102,500,000

3,025,000,000

7 LOKASI

8 KM

5,000,000,000

5 UNIT SARPRAS AIR LIMBAH/KO TOR

5,788,125,000

1,157,625,000

3,327,500,000

7 LOKASI

8 KM

6,500,000,000


6,077,531,250

1,215,506,250

3,660,250,000

6,500,000,000

36 LOKASI SARPRAS AIR BERSIH/ MINU M

32,872,878,000

43 UNIT SARPRAS AIR LIMBAH/KOTO R

41,650,000,000

6,381,407,813

8 KM

1,215,506,250

7 DI

7,000,000,000


6,077,531,250

1,157,625,000

7 DI

7,000,000,000


5,788,125,000

1,102,500,000

7 DI

6,300,000,000


5,512,500,000

1,050,000,000

7 DI

4,500,000,000


6,381,407,813

1,276,281,563

4,026,275,000

DAN

KEBERSIHAN

DINAS CIPTARU DAN

KEBERSIHAN

34,009,564,063

40 KM

1,276,281,563

7 DI

DINAS CIPTARU

34,009,564,063

DBMP& ESDM

6,801,912,813

7 DI

6,801,912,813

19,289,025,000

DBMP& ESDM


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

MENINGKATKAN

2013

2014

2015

2016

2017


T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5 KM

2,500,000,000

5 KM

2,750,000,000

5 KM

3,025,000,000

5 KM

3,327,500,000

5 KM

3,660,250,000

5 KM

4,026,275,000

25 KM

19,289,025,000

DBMP& ESDM

KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN YANG MEMPUNYAI ROAD DEMAND TINGGI

1

3

9


PROGRAM PENINGKATAN

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

1,800,000,000

KUALITAS BENDUNG, SALURAN IRIGASI DAN NORMALISASI SUNGAI

MENINGKATKAN KUAILTAS JARINGAN IRIGASI

1

4

1

4

SALURAN DRAINASE

285 M

300,000,000

200 M

300,000,000

200 M

300,000,000

200 M

300,000,000

200 M

300,000,000

200 M

300,000,000

1085 M

1,800,000,000

DBMP& ESDM

PERUMAHAN 1

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

2,000,000,000

MENINGKATNYA

245 UNIT

400 UNIT

2,000,000,000

2,125,000,000

425 UNIT

2,125,000,000

2,250,000,000

450 UNIT

2,250,000,000

2,250,000,000

450 UNIT

2,250,000,000

2,375,000,000

475 UNIT

2,375,000,000

2,500,000,000

500 UNIT

2,500,000,000

13,500,000,000

2.275 UNIT

13,500,000,000

RUMAH LAYAK HUNI

DINAS CIPTARU DAN

KEBERSIHAN 1

4

2

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN

13,955,000,000

MENINGKATNYA EFISIENSI DAN OPTIMALISASI PENERANGAN JALAN

1

4

3

4126 TITIK PJU

13,955,000,000

850 TITIK PJU KOTA

4,000,000,000

DAN PEDESAAN

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT P ERUMAHAN MENINGKATNYA SARANA SANITASI DAN PSD

850 TITIK PJU PEDESAAN

4,000,000,000

4 LOKASI

1,500,892,000

1,500,892,000

4 LOKASI

1,500,892,000

4,000,000,000

850 TITIK PJU KOTA DAN PEDESAAN

2,000,000,000

4 LOKASI

4,000,000,000

2,000,000,000

4,500,000,000


2,000,000,000

4 LOKASI

4,500,000,000

2,000,000,000

4,500,000,000


4,500,000,000

6 LOKASI

4,500,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000


4,500,000,000

6 LOKASI

5,000,000,000

4,500,000,000

4.250 TITIK PJU KOTA DAN

DBMP& ESDM

22,000,000,000

DBMP& ESDM

PEDESAAN

4,500,000,000

6 LOKASI

22,000,000,000

4,500,000,000

19,000,892,000

30 LOKASI

19,000,892,000

DINAS CIPTARU DAN

KEBERSIHAN


1 1

4

4



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PROGRAM PENYEHATAN

1,886,609,000

2,340,000,000

2,384,000,000

2,432,400,000

2,785,640,000


2,844,204,000

18


19

14,672,853,000

LINGKUNGAN PEMUKIMAN DAN PERBAIKAN LINGKUNGAN

TERPELIHARANYA

PEMELIHARA

SALURAN DRAINASE KOTA

AN DRAINASE KOTA SEPANJANG

30 KM

400,000,000

30KM

440,000,000

30KM

484,000,000

30 KM

532,400,000

30 KM

585,640,000

30 KM

644,204,000

64.815

3,086,244,000

DBMP& ESDM

11,586,609,000

DINAS CIPTARU

METER

64.815 METER

MENINGKATNYA FUNGSI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PERMUKIMAN YANG LAYAK

1

4

5

5 5

JALAN LINGKUNG AN : 1500 M'

1,900,000,000

G ORONGGORONG : 50 M'

627,575,000

5.000 M2


1,900,000,000


1,865,000,000

5.000 M2


1,900,000,000


1,410,000,000

5.000 M2


2,200,000,000


1,845,000,000

5.000 M2


2,200,000,000

5.000 M2

DAN

KEBERSIHAN


1,995,000,000

JALAN LINGKUNGAN : 9.300 M'


2,210,000,000

93.413 M2

9,952,575,000

DINAS CIPTARU DAN

LUAS RUANG TERBUKA HIJAU YANG TERKELOLA 68.413 M2

5.000 M2

627,575,000

5.000 M2

1,865,000,000

5.000 M2

1,410,000,000

5.000 M2

1,845,000,000

5.000 M2

1,995,000,000

5.000 M2

2,210,000,000

93.413 M2

9,952,575,000

DINAS CIPTARU DAN

KEBERSIHAN

PENATAAN RUANG 1

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG

5

G ORONG- GORONG : 50 M'

1,486,609,000

KEBERSIHAN

TERSUSUNNYA

1


5.000 M2

KUALITAS DAN KUANTITAS PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

1

JALAN LINGKUNGAN : 800 M'

PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN PERTAMANAN MENINGKATNYA

1

JALAN LINGKUNGA N: 6032,85 M'

2

PROGRAM PEMANFATAN RUANG

2 DOKUMEN

0

500,000,000

2 DOKUMEN RDTR

500,000,000

750,000,000

3

750,000,000

750,000,000

3

750,000,000

500,000,000

2

500,000,000

500,000,000

2

500,000,000

500,000,000

2

DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN

RDTR

RDTR

RDTR

RDTR

RDTR

750,000,000

750,000,000

750,000,000

750,000,000

500,000,000

750,000,000

3,500,000,000

14 DOKUMEN RDTR

3,500,000,000

3,750,000,000

BAPPEDA


1



2

3 TERSUSUNNYA DOKUMEN TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS

1

5

1

6

1

6

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 -

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

3

750,000,000

3

750,000,000

3

750,000,000

3

750,000,000

3

750,000,000

15 DOKUMEN RTBL

3,750,000,000

DINAS CIPTARU

DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN

RTBL

RTBL

RTBL

RTBL

RTBL

DAN

KEBERSIHAN

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MENINGKATNYA

2

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN TATA RUANG

KECAMATAN

0

75,000,000

3 KECAMATAN

75,000,000

300,000,000

2

300,000,000

KECAMATA N

300,000,000

2

300,000,000

KECAMATA N

300,000,000

2

300,000,000

KECAMATA N

300,000,000

2

300,000,000

KECAMATA N

300,000,000

3

300,000,000

KECAMATA N

1,575,000,000

15

1,575,000,000

KECAMATAN

DINAS CIPTARU DAN

KEBERSIHAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1

PROGRAM KERJASAMA

326,025,000

700,000,000

760,000,000

870,000,000

930,000,000

1,030,000,000

1,135,000,000

5,425,000,000

PEMBANGUNAN

TERLAKSANANYA

KERJASAMA DENGAN 13 PERGURUAN TINGGI RP.100.00 0.000,-

13 PERGURUAN TINGGI

100,000,000

KEGIATAN KERJASAMA KEMAHASISWAAN DAN PERGURUAN TINGGI

MENINGKATNYA

5 DOKUMEN

5 DOKUMEN

600,000,000

KUALITAS DOKUMEN HASIL PENELITIAN IPTEK DAN MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KERJASAMA

IPTEK

13 PERGURUA N TINGGI

110,000,000

5

650,000,000

DOKUMEN


120,000,000

5

750,000,000

DOKUMEN


130,000,000

3

800,000,000

DOKUMEN


130,000,000

3

900,000,000

DOKUMEN


135,000,000

78 PERGURUAN TINGGI

725,000,000

BAG. T APEM SETDA JEPARA

5

1,000,000,000

30 DOKUMEN

4,700,000,000

BAPPEDA

DOKUMEN


1 1

6

2



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PEGAWAI BAPPEDA MELALUI PENDIDIKAN, PELATIHAN, RAKER,RAKOR DAN KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN DAN PUSAT SERTA PENYUSUNAN RENCANA KINERJA BERIKUT LAPORANNYA (RENJA, LAKIP, DSB)

2 DOKUMEN

TERSUSUNNYA

3 DOKUMEN

DOKUMEN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEPALA DAERAH (DOKUMEN HASIL MUSRENBANG ,

PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH (DOKUMEN HASIL MUSRENBAN G, RKPD,

RKPD, KUA PERUBAHAN 2011 DAN KUA 2012)


PERENCANA AN DAERAH (RENJA, LAKIP)

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1,355,038,000

1,572,538,000

3 DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH( RENJA,LAKI P, RENSTRA )

422,538,000

4 DOKUMEN (DOKUMEN HASIL MUSRENBANG , RKPD, KUA PERUBAHAN 2011 DAN KUA 2012, RPJMD)

900,000,000

2 DOKUMEN

250,000,000

1,305,000,000

2

450,000,000

DOKUMEN PERENCAN AAN DAERAH (RENJA,LA KIP)

3

1,410,500,000

2

470,000,000


605,000,000

DOKUMEN

3

1,486,950,000

2

490,000,000


665,500,000

DOKUMEN

3

1,656,000,000

2

550,000,000


721,950,000

DOKUMEN

3

806,000,000

17

2,286,500,000

2DOKUME

4

18


19

9,717,488,000

600,000,000

13 DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH( RENJ A,LAKIP, RENST RA)

2,982,538,000

BAPPEDA

1,386,500,000

20 DOKUMEN

5,084,950,000

BAPPEDA

300,000,000

12 DOKUMEN

1,650,000,000

DPPKAD

3,522,500,000

BAPPEDA

N PERENCAN AAN DAERAH( R ENJA,LAKI P,)

DOKUMEN


DOKUMEN

KUA PERUBAHAN 2011 DAN

KUA 2012

TERSUSUNNYA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

1

6

3

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

2 DOKUMEN

2

250,000,000

DOKUMEN

333,388,000

205,000,000

2

275,000,000

DOKUMEN

1,083,000,000

2

275,000,000

DOKUMEN

672,500,000

2

300,000,000

DOKUMEN

548,000,000

2 DOKUMEN

610,000,000

404,000,000


1

1

6

4



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

3 DOKUMEN

TERLAKSANANYA KOORDINASI , MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PERTANIAN

2 DOKUMEN

MENINGKATNYA PERAN ASOSIASI DALAM PENINGKATAN PRODUKSI MEUBEL

1 ASOSIASI

2013

2014

2015

2016

2017


T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3 DOKUMEN

175,000,000

4

925,000,000

4

610,000,000

4

480,000,000

4

570,000,000

3

360,000,000

22 DOKUMEN

3,120,000,000

BAPPEDA

44,000,000

11 DOKUMEN

302,500,000

BAPPEDA

-

1 ASOSIASI

100,000,000

BAPPEDA

DOKUMEN

1 DOKUMEN

30,000,000

2

DOKUMEN

58,000,000

DOKUMEN

-

-

1

2

DOKUMEN

62,500,000

DOKUMEN

100,000,000

-

2

DOKUMEN

68,000,000

DOKUMEN

-

-

2

DOKUMEN

40,000,000

DOKUMEN

-

-

2 DOKUMEN

-

-

ASOSIASI

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

490,200,000

605,000,000

2 DOKUMEN PERENCANAAN :

245,000,000

765,000,000

250,000,000

ANALISIS MASALAH SOSIAL

TERSUSUNNYA

PENJARINGA N ASPIRASI DAN SURVEY LAPANGAN

2 DOKUMEN LAPORAN DAN SURVEY

25,000,000

TERLAKSANANYA

TERCAPAINY

12 KALI KOORDINA SI

55,000,000

12 KALI KOORDINA SI

60,000,000

12 KALI KOORDINA SI

65,000,000

12 KALI KOORDINA SI

70,000,000

A KOORDINASI BIDANG PEMERINTAH AN UMUM

12 KALI KOORDINASI

50,000,000

KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM

TERLAKSANANYA

10 JENIS

21 KALI MONEV DESA- DESA

50,000,000

21 KALI MONEV DESA-

55,000,000

21 KALI MONEV DESA-

60,000,000


65,000,000

DESA UNGGULAN (126 DESA UNGGULAN)


25,000,000

KOORDINASI PERCEPATAN DESA UNGGULAN

2

DOKUMEN PERENCAN AAN :

35,000,000

DOKUMEN LAPORAN DAN SURVEY

UNGGULAN

250,000,000

2

250,000,000


35,000,000


DESA UNGGULAN

2

943,000,000

1 DOKUMEN


2

903,000,000

DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

UNGGULAN

2

864,000,000

TERSUSUNNYA

DOKUMEN USULAN LAPORAN DAN EVALUASI PELAKS.TMMD


2

40,000,000


DESA UNGGULAN

2

250,000,000


2

3

40,000,000

5,029,000,000

300,000,000

13 DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAHA N DAN SOSIAL BUDAYA

1,545,000,000

BAPPEDA

40,000,000


215,000,000

BAPPEDA

12 KALI KOORDINA SI

75,000,000

72 KALI KOORDINASI

375,000,000

BAPPEDA

21 KALI MONEV DESA-

70,000,000

126 KALI MONEV DESA-

325,000,000

BAPPEDA



UNGGULAN

989,000,000


DESA UNGGULAN

DESA UNGGULAN


1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

TERLAKSANANYA

PERENCANA

KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN

AN PROGRAM KESEHATAN, MASALAH SOSIAL DAN PEMBERDAY AAN LANSIA

MENINGKATNYA

KOORDINAS

KUALITAS PERENCANAAN BIDANG PENDIDIKAN

I PERENCANA AN BIDANG PENDIDIKAN

TERLAKSANANYA KOORDINASI PENCAPAIAN TUJUAN MDGS

TERLAKSANANYA RENJA SKPD MENUJU ARG


PADA

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

15 KALI KOORDINASI

50,000,000

15 KALI KOORDINA SI

55,000,000

15 KALI KOORDINA SI

60,000,000

15 KALI KOORDINA SI

65,000,000

15 KALI KOORDINA SI

70,000,000

15 KALI KOORDINA SI

75,000,000

90 KALI KOORDINASI

375,000,000

BAPPEDA

12 KALI KOORDINASI

30,000,000

12 KALI KOORDINA SI

33,000,000

12 KALI KOORDINA SI

35,000,000

12 KALI KOORDINA SI

37,000,000

12 KALI KOORDINA SI

40,000,000

12 KALI KOORDINA SI

44,000,000

72 KALI KOORDINASI

219,000,000

BAPPEDA

KOORDINASI PENCAPAIAN TUJUAN MDGS

12 KALI KOORDINASI

30,000,000

12 KALI KOORDINA SI

32,000,000

12 KALI KOORDINA SI

34,000,000

12 KALI KOORDINA SI

36,000,000

12 KALI KOORDINA SI

38,000,000

-

60 KALI KOORDINASI

170,000,000

BAPPEDA

ASISTENSI

1 KALI PELATIHAN

60,000,000

1 KALI PELATIHAN

65,000,000

1 KALI PELATIHAN

70,000,000

1 KALI PELATIHAN

75,000,000

1 KALI PELATIHAN

80,000,000

1 KALI PELATIHAN

85,000,000

6 KALI PELATIHAN

435,000,000

BAPPEDA

-

-

1

40,000,000

1

65,000,000

1

65,000,000

1

70,000,000

1

70,000,000

6 DOKUMEN

270,000,000

BAPPEDA

140,000,000

25 LOKASI PASCA TMMD

560,000,000

BAPPEDA

9 KALI KOORDINA SI

50,000,000

54 KALI KOORDINASI

300,000,000

BAPPEDA

1

40,000,000

6 DOKUMEN

240,000,000

BAPPEDA

RENJA

SKPD MENUJU

TERSUSUNNYA

ARG -

DATA PENANGGULANGA N KEMISKINAN

TERPELIHARANYA

DOKUMEN

-

-

-

SARANA PRASARANA PASCA KEGIATAN TMMD DAN KARYA BHAKTI

TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBANGUNAN (FORUM LINTAS PELAKU)

MENINGKATNYA DOKUMEN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

1

6

5

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

9 KALI KOORDINASI

9 KALI KOORDINASI

50,000,000

1 DOKUMEN PUS

1 DOKUMEN

40,000,000

5 LOKASI

DOKUMEN

60,000,000

1,651,055,000

110,000,000

5 LOKASI

DOKUMEN

120,000,000

5 LOKASI

DOKUMEN

130,000,000

5 LOKASI

PASCA

PASCA

PASCA

PASCA

PASCA

TMMD

TMMD

TMMD

TMMD

TMMD

9 KALI KOORDINA SI

50,000,000

1

40,000,000

DOKUMEN

1,651,055,000

5 LOKASI

DOKUMEN

9 KALI KOORDINA SI

50,000,000

1

40,000,000

DOKUMEN

2,050,000,000

9 KALI KOORDINA SI

50,000,000

1

40,000,000

DOKUMEN

2,150,000,000

9 KALI KOORDINA SI

50,000,000

1

40,000,000

DOKUMEN

2,260,000,000

DOKUMEN

2,370,000,000

3,500,000,000

13,981,055,000


1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSUSUNNYA

9 DOKUMEN


PADA

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5 DOKUMEN

1,651,055,000

6

2,050,000,000

6

2,150,000,000

6

2,260,000,000

6

2,370,000,000

6

3,500,000,000

35 DOKUMEN

13,981,055,000

BAPPEDA

DOKUMEN PERENCANAAN PRASARANA PENGEMBANGAN WILAYAH DAN

DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN

SDA

1

6

6

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA

TERSUSUNNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA

1

6

7

-

0

-

-

-

50,000,000

1

50,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DOKUMEN

PROGRAM PENINGKATAN PENDAMPINGAN PROGRAM-

0

814,055,000

4 KEGIATAN

719,055,000

50,000,000

1

50,000,000

100,000,000

2 DOKUMEN

100,000,000

BAPPEDA

DOKUMEN

855,000,000

855,000,000

855,000,000

855,000,000

855,000,000

5,089,055,000

PROGRAM

PENDAMPINGAN

4 KEGIATAN

BIDANG PRASARANA PENGEMBANGAN WILAYAH DAN

SDA TERFASILITASINY A, TERKOORDINASIN YA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH/ LOKAL

TERLAKSANANYA KOORDINASI TIM TEKNIS GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY)

4

750,000,000

KEGIATAN

11 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

11 ARAH KEBIJAKAN

35,000,00 0

6X RAKOR, 5X OPERASI PASAR, 4X PWS, 1X SOSIALISASI, 1X STUDI BANDING

4

750,000,000

KEGIATAN

4

750,000,000

KEGIATAN

4

750,000,000

KEGIATAN

4

750,000,000

22 KEGIATAN

4,469,055,000

BAPPEDA

KEGIATAN

35,000,000


40,000,000


40,000,000


40,000,000


40,000,000


40,000,000


235,000,000

BAPPEDA

40,000,000

3X RAKOR, 5X

40,000,000

3X RAKOR, 5X

40,000,000

3X RAKOR, 5X

40,000,000

3X RAKOR, 5X

40,000,000

3X RAKOR, 5X

40,000,000

18X RAKOR, 30X OPERASI PASAR, 12X PWS, 6X

240,000,000

BAPPEDA

EKONOMI

OPERASI PASAR, 2X PWS, 1X SOSIALISA SI





SOSIALISASI


1



2

3 TERLAKSANANYA PENINGKATAN EKONOMI DAERAH MELALUI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAERAH

1

7

1

7

1

PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5 REKOMENDASI KEBIJAKAN EKONOMI

20,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

785,761,000

700,000,000

2.095

112 RLL, 1400

700,000,000

RAMBU LALU LINTAS,784 5 M2 MARKA, 15 HALTE,11 TRAFFIC LIGHT

M2, 2 LAIN LAIN FAS JALAN

5 REKOMENDA SI KEBIJAKAN EKONOMI

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

PRASARANA DAN FASILTAS PERHUBUNGAN

7


REKOMEND ASI KEBIJAKAN EKONOMI






2

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ BERFUNGSINYA PRASARANA DAN FASILTAS LLAJ

KONDISI BAIK/ SEDAN G : 1870 RAMBU LALIN , 45

13,000,000,000

200 R LL, 2000 M2, 1 TANAH

13,000,000,000

TERMINAL

0

100,000,000

REHAB BERAT 3 TRAFFIC LIGHT, REHAP RINGAN 1 TL

100,000,000

RPPJ, 15 HALTE, 8 TRAFFIC

17

18

19

30

145,000,000

BAPPEDA

REKOMENDASI KEBIJAKAN EKONOMI

10,000,000,000

200 R LL,2000 M2,1 TERMINAL INDUK TAHAP I

200,000,000

REHABILIT

10,000,000,000

200,000,000

10,600,000,000

200 R LL,2000 M2, TERMINAL INDUK TAHAP II

250,000,000

REHABILIT

10,600,000,000

250,000,000

700,000,000

200 R LL,2000 M2,2 LAINLAIN FAS JALAN

300,000,000

REHABILIT

700,000,000

300,000,000

800,000,000

200 R LL,2000 M2,2 LAIN-LAIN FAS JALAN

400,000,000

REHABILIT

800,000,000

400,000,000

35,800,000,000

3007 RAMBU LALIN ,10000 M2 MARKA ,21 HALTE,1 TERMINAL INDUK, FAS PERL JALAN LAIN

500,000,000

REHABILIT

ASI DAN PEMELIHAR AAN PRASARAN A DAN FASILTAS

ASI DAN PEMELIHA RAAN PRASARAN A DAN FASILTAS


ASI DAN PEMELIHAR AAN PRASARAN A DAN FASILTAS


LLAJ

LLAJ

LLAJ

LLAJ

LLAJ

500,000,000

35,800,000,000

7

3

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1,375,000,000

1,375,000,000

1,600,000,000

1,650,000,000

1,700,000,000

1,750,000,000

1,750,000,000

90 % PRASARANA

1,750,000,000

DISHUBKOM INFO

DAN FASILITAS LLAJ KONDISI BAIK

1,850,000,000

DISHUBKOM INFO

LIGHT

1


PERHUBUNGAN

MENINGKATNYA JUMLAH

1

K ONDISI KINERJA

9,925,000,000


1



2

3 MENINGKATNYA JUMLAH ANGKUTAN UMUM YANG MEMENUHI STANDAR KESELAMATAN

TERLAYANINYA

1

7

4

7

5

RATIO : 81.35 % (JML ANGK UMUM

KMP MURIA 332 TRIP; KMC KARTINI 51 TRIP ; DAN

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

82%

800,000,000

83%

850,000,000

84%

900,000,000

85%

950,000,000

86%

1,000,000,000

87%

1,100,000,000

87%

5,600,000,000

DISHUBKOM INFO

GT 7 = 900 UNIT

518 TRIP DAN 100

575,000,000

UNIT SERTIFIKASI

518 TRIP DAN 100

750,000,000

UNIT SERTIFIKAS I

518 TRIP DAN 100

750,000,000

UNIT SERTIFIKA SI

518 TRIP DAN 100

750,000,000

UNIT SERTIFIKA SI

518 TRIP DAN 100

750,000,000

UNIT SERTIFIKAS I

518 TRIP DAN 100

750,000,000

UNIT SERTIFIKA SI

3108 TRIP DAN 1500

4,325,000,000

DISHUBKOM INFO

UNIT SERTIFIKASI

SETIFIKASI KAPAL DIBAWAH

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

2013

MEMENUHI STANDAR KESELAMATA N : 2688 KEND; J ML ANGK UMUM HARUS UJI KESELAMATA N : 3304 KEND .)

GT 7

DAN BERFUNGSINYA SARPRAS PERHUBUNGAN LAUT


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS JEPARAKARIMUNJAWA DAN TERLAYANINYA SERTIFIKASI KAPAL DIBAWAH

BERTAMBAHNYA

1

K ONDISI KINERJA

4 DERMAGA PENYEBERAN GAN ; 3 DERMAGA RAKYAT; 9 RAMBU LAUT; 2 SPEEDBOAD, 2 PELB. PENYEBERA NGAN, DAN FASILITAS PENUNJANG

60,000,000

630,000,000

1 RAMBU LAUT DAN

630,000,000

PEMELIHARAAN SARPRAS

0

92,200,000

650,000,000

2 RAMBU LAUT, PENGADAA N DAN PEMELIHAR AAN SARPRAS

650,000,000

92,200,000

680,000,000

2 RAMBU LAUT, PENGADAA N DAN PEMELIHA RAAN SARPRAS

680,000,000

95,000,000

650,000,000


650,000,000

100,000,000

570,000,000

2 RAMBU LAUT, PENGADAA N DAN PEMELIHAR AAN SARPRAS

570,000,000

110,000,000

690,000,000


690,000,000

125,000,000

3,870,000,000

4 DERMAGA PENYEBERANG AN; 3 DERMAGA RAKYAT; 22 RAMBU LAUT; 2 SPEEDBOAD, 2 PELB. PENYEBERANG AN; FAS. PENUNJANG

3,870,000,000

DISHUBKOM INFO

614,400,000


1



2

3 TERCIPTANYA KONDISI AMAN DAN NYAMAN BAGI PEMUDIK

1

7

6


AWAL RPJMD (2011) 4 22 POSKO LEBARAN, 3 POSKO NATAL DAN TAHUN BARU, SEWA BUS ANGKUTAN MUDIK 2 UNIT, 1X RAKOR EKUINDA, 1X RAPAT PERSIAPAN POSKO, 3X MONITORIN G POSKO, 2X KOORDINASI KE P ROV.

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR MENINGKATNYA RATIO KENDARAAN YANG LAIK JALAN


RATIO : 85.17 %(J ML

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1X RAKOR EKUINDA, 2X RAPAT PERSIAPAN POSKO, SEWA BUS 2 UNIT, 24 POSKO LEBARAN , 3 POSKO NATAL DAN TAHUN BARU, 8

92,200,000

22 POSKO LEBARAN, 3 POSKO

92,200,000


95,000,000


100,000,000


110,000,000


125,000,000

22 POSKO LEBARAN, 3 POSKO NATAL DAN TAHUN BARU, BANTUAN SEWA BUS 2 UNIT, 6 TAMAN POSKO KAB .

614,400,000

BAG. PEREKONOM

NATAL DAN TAHUN BARU, BANTUAN SEWA BUS 2 UNIT, 6 TAMAN POSKO KAB .

TAMAN POSKO LEBARAN, 3X KOORDINASI KE PROV, 3X MONITORING POSKO, 24 BINGKISAN POSKO LEBARAN, 3 BINGKISAN POSKO NATAL DAN TAHUN BARU, 16 SPANDUK POSKO LEBARAN KEC, 3 SPANDUK POSKO NATAL DAN TAHUN BARU

450,000,000

450,000,000

86%

450,000,000


1,810,000,000

87%

1,810,000,000


425,000,000

88%

425,000,000


440,000,000

89%

440,000,000


110,000,000

90%

110,000,000

125,000,000

91%

125,000,000

IAN

3,360,000,000

91%

3,360,000,000

DISHUBKOM INFO

KEND YANG UJI :20.074 KENDARAAN JML KEND YANG HARUS UJI :23.568 KENDARAAN )

1

8

1

8

1

LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

75 % SAMPAH TERKELOLA

2,588,597,000


3,380,000,000

77 % SAMPAH TERKELOL A

2,515,000,000


2,700,000,000


3,245,000,000


3,315,000,000


17,743,597,000

DINAS CIPTARU DAN

KEBERSIHAN


1



2

3 MENINGKATNYA RASIO TIMBULAN SAMPAH DENGAN YANG TERKELOLA

1

8

2

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

3


T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

74 %

75 % SAMPAH

2,588,597,000

76 %

3,380,000,000

77 %

2,515,000,000

78 %

2,700,000,000

79 %

3,245,000,000

80 %

3,315,000,000

80 % SAMPAH

17,743,597,000

SAMPAH TERKELOLA

TERKELOLA

DINAS CIPTARU

-

MENINGKATNYA

3

KUALITAS DAN KUANTITAS DATABASE LINGKUNGAN HIDUP

DOK .SLHD; 1 PKT LEAFLET

-

3 DOK.SLHD; 1 PKT LEAFLET

PROGRAM PENGENDALIAAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

SAMPAH TERKELOLA

-

39,812,000

1 PKT DAK, 1 PAKET DBHCHT, 1 PAKT PMCH GLB.

1 PKT DAK, 1 PAKET DBHCHT, 1 PAKT PMCH GLB.

SAMPAH TERKELOL A

90,000,000

4X KOORDINA SI/KONSUL TASI KE PROV., 12X PEMANTAU AN, 12X RAKOR

30,000,000

3

60,000,000

DOK .SLHD ; 1 PKT LEAFLET

1,468,359,000

NYA PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN


RP

39,812,000

TERSELENGGARA

2017

T ARGET

DAN

8

2016

RP

TERSELESAIKANN YA MASALAH PERTANIAN TERPADU (PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN , LINGKUNGAN HIDUP, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1

2015

T ARGET

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP TERFASILITASI

2014

1,468,359,000

125,000,000

16X RAKOR, 12X MONITORI NG , 8X KONSULTA SI/KOORDI NASI

50,000,000

3

75,000,000

DOK .SLH D; 1 PKT LEAFLET

2,515,000,000

1 PKT DAK, 1

SAMPAH TERKELOL A

2,515,000,000

160,000,000

20X RAKOR, 14X MONITORI NG , 8X KONSULTA SI/KOORDI NASI

70,000,000

3

90,000,000


2,020,000,000

1 PKT DAK, 1

SAMPAH TERKELOLA

2,020,000,000

195,000,000

20X RAKOR, 14X MONITORIN G, 8X KONSULTA SI/KOORDI NASI

85,000,000

3

110,000,000

DOK .SLHD ; 1 PKT LEAFLET

2,323,000,000

1 PKT DAK, 1

SAMPAH TERKELOL A

2,323,000,000

DAN

KEBERSIHAN

275,500,000

20X RAKOR, 14X MONITORI NG , 8X KONSULTA SI/KOORDI NASI, NOTEBOOK /BELANJA MODAL UTK DATABASE

100,000,000

3

175,500,000


1,468,359,000

1 PKT DAK, 1

TERKELOLA

1,468,359,000

885,312,000

20X RAKOR, 14X MONITORING, 8X KONSULTASI/ K OORDINASI, NOTEBOOK /BE LANJA MODAL UTK DATABASE

335,000,000

3 DOK.SLHD; 1 PKT L EAFLET

550,312,000

BLH

12,582,318,000

BLH

12,582,318,000

BLH

2,787,600,000

1 PKT DAK, 1

2,787,600,000

5 PKT DAK, 5 PAKET

PAKET

PAKET

PAKET

PAKET

PAKET

DBHCHT, 5

DBHCHT, 1 PAKT PMCH GLB.





PAKT PMCH GLB.

BAG. PEREKONOM IAN


1 1

8

4



2

3

5

6

8

7

PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

1 PKT ALAT LAB.

2017

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14 KALI SOSIALISASI; 2 PKT PPKAN; 1 PKT LOMBA

122,964,000

335,000,000

14 KALI SOSIALISA SI; 2 PKT PPKAN; 1

25 PRSH; OPRS/12 BLN.

48,165,000

1 PKT ALAT LAB .

40,000,000

-

335,000,000

240,000,000


240,000,000

307,000,000


307,000,000

368,000,000


368,000,000


PKT

PKT

PKT

PKT

PKT

LOMBA

LOMBA

LOMBA

LOMBA

85,000,000


85,000,000

210,000,000


50,000,000

1 PKT ALAT LAB.

50,000,000

405,000,000

210,000,000

252,000,000


75,000,000

1 PKT ALAT LAB.

75,000,000

410,000,000

252,000,000

302,400,000


110,000,000

1 PKT ALAT LAB.

110,000,000

490,000,000

302,400,000

145,000,000

550,000,000

17

441,680,000

70 KALI SOSIALISASI; 10 PKT PPKAN; 5 PKT LOMBA

362,500,000


145,000,000

1 PKT ALAT LAB.


441,680,000

LOMBA

40,000,000

SISTEM PELAPORAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR DAN UDARA.

2016

T ARGET

PROGRAM PENINGKATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKATNYA

1


2015

RP

48,165,000

KESADARAN MASYARAKAT KHUSUSNYA PELAKU USAHA UNTUK MENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN SERTA OPTIMALISASI FUNGSI-2 KOORDINASI LINTAS SKPD

8

14 KALI SOSIALISAS I; 2 PKT PPKAN; 1 PKT L OMBA

2014

T ARGET

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN UKL/UPL DAN AMDAL MENINGKATNYA

1

PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

122,964,000

KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

8


PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MENINGKATNYA

1

K ONDISI KINERJA

362,500,000


180,000,000

1 PKT ALAT LAB.

180,000,000

600,000,000

5 PKT ALAT LAB.


18

19

1,814,644,000

BLH

1,814,644,000

BLH

1,260,065,000

BLH

1,260,065,000

BLH

600,000,000

BLH

600,000,000

BLH

2,455,000,000

BLH


1



2

3 MENINGKATNYA UPAYA PELESTARIAN LH DAN TERSEDIANYA KAJIAN LH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

1

9

1

9

K ONDISI KINERJA


PADA


2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

1

405,000,000

1

410,000,000

1

490,000,000

1

550,000,000

1

600,000,000

DOK .KAJIA N;1 DRAFT PERDA

DOK .KAJIA N;1 PERDA

DOK .KAJIA N;

DOK .KAJIA N;

DOK .KAJIA N;



17

18

19

5

2,455,000,000

BLH

DOK .KAJIAN;

PERTANAHAN 1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN MASYARAKAT

TERSELESAIKANN NYA PERMASALAHAN – PERMASALAHAN PERTANAHAN

1 PAKET PERMASALA HAN PERTANAHA N RP.

15,786,297,000

4,755,000,000

4,732,500,000

1 PAKET PERMASALAHAN PERTANAHAN

25,000,000

1 PAKET PERMASALA HAN PERTANAHA N

27,500,000

1 PAKET PETA BATAS WILAYAH KAB. JEPARA

50,000,000

4 BUAH PETA, 20 KALI PELACAKAN BATAS.

55,000,000

-

-

RENOVASI SARPRAS DI 20

100,000,000

4,825,000,000

1 PAKET PERMASAL AHAN PERTANAH AN

30,000,000

5,258,000,000


33,000,000

5,436,000,000

1 PAKET PERMASALA HAN PERTANAHA N

36,000,000

6,055,000,000


40,000,000

31,061,500,000

6 PAKET PERMASALAHA N PERTANAHAN

191,500,000


5 PAKET PETA

105,000,000


500,000,000


250,000,000


25.000.00 0,TERSUSUNNYA PETA WILAYAH DAN KEJELASAN BATAS-BATAS WILAYAH KAB. JEPARA DENGAN DAERAH TETANGGA

MENINGKATNYA

1 PAKET PETA BATAS WILAYAH KAB. JEPARA RP.

-

-

BATAS WILAYAH & 20 KALI PELACAKAN BATAS

50.000.00 0,-

KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA KANTOR P EMDES

MENINGKATNYA KEJELASAN BATAS DESA & KUALITAS ADMINISTRASI WILAYAH DESA

-

KANTOR DESA

-

-

-

1 BATAS DESA


100,000,000

KANTOR DESA

50,000,000

1 BATAS DESA


100,000,000

KANTOR DESA

50,000,000

1 BATAS DESA


100,000,000

KANTOR DESA

50,000,000

1 BATAS DESA


100,000,000

KANTOR DESA

50,000,000

1 BATAS DESA

RENOVASI SARPRAS DI 20 KANTOR DESA

50,000,000

5 BATAS DESA


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

1 DESA KALIPUCAN

125,000,000

-



17

18

19

1 DESA KALIPUCANG

125,000,000


TERSELESAIKANN YA GANTI RUGI TANAH KALIPUCANG KULON (KORAMIL)

-

TERSUSUNNYA

315 BUKU

315 BUKU

50,000,000

315 BUKU

70,000,000

315 BUKU

70,000,000

315 BUKU

80,000,000

315 BUKU

85,000,000

315 BUKU

90,000,000

1890 BUKU

445,000,000

DPPKAD

KEND 20 UNIT ; BANGUNAN 20 UNIT ; MESIN /PERALATAN LAINNYA 500 UNIT

KEND 20 UNIT ; BANGUNAN 20 UNIT ; MESIN / PERALATAN LAINNYA 500 UNIT

50,000,000

KEND 20 UNIT ; BANGUNAN 20 UNIT ; MESIN /PERALATA N LAINNYA 500 UNIT

75,000,000


75,000,000


75,000,000


80,000,000


80,000,000

KEND 120 UNIT ; BANGUNAN 120 UNIT ; MESIN /PERALATAN LAINNYA 3000 UNIT

435,000,000

DPPKAD

TERTIBNYA ADMINISTRASI ASET TANAH

4 SET BUKU PETA TANAH PADA 20 BIDANG TANAH

4 SET BUKU PETA TANAH PADA 20

75,000,000


100,000,000


100,000,000


100,000,000


110,000,000


110,000,000

24 SET BUKU

595,000,000

DPPKAD

TERTIBNYA ADMINISTRASI ASET DAERAH

154 ORANG

154 ORANG

154

75,000,000

154

75,000,000

154

75,000,000

154

90,000,000

154

90,000,000

154 ORANG

455,000,000

DPPKAD

TERIDENTIFIKASI

1200 BID

430,000,000

240 BIDANG

2,080,000,000

DPPKAD

NYA TANAH MILIK PEMDA

TANAH MILILK PEMDA YG BLM BERSERTIFIK AT

145,000,000

DPPKAD

G KULON

KULON

BUKU STANDARISASI HARGA

TERHAPUSNYA BMD YANG TIDAK EKONOMIS

BIDANG TANAH

50,000,000

ORANG

50 BIDANG TANAH

300,000,000

40 BIDANG

ORANG

300,000,000

TANAH

20,000,000

2

40

ORANG

300,000,000

BIDANG TANAH

20,000,000

350,000,000

BIDANG TANAH

25,000,000

400,000,000

TANAH

25,000,000

25,000,000

2 PANGGUNG REKLAME

TERWUJUDNYA SCJ DAN PUJASERA YANG

SCJ & PUJASERA NGABUL


95,000,000


95,000,000


95,000,000


100,000,000


150,000,000


160,000,000


695,000,000

DPPKAD

TERSUSUNN

TERSUSUNNYA BUKU DKBMD DAN DKPBMD

30,000,000

TERSUSUN

30,000,000

TERSUSUN

35,000,000

TERSUSUN

40,000,000

TERSUSUN

40,000,000

TERSUSUN

45,000,000


220,000,000

DPPKAD

550,000,000

73 ASET

2,730,000,000

DPPKAD

PANGGUNG REKLAME

2

TANAH

2

PANGGUN G REKLAME

2

40 BIDANG TANAH

PANGGUNG REKLAME

PANGGUN G REKLAME

2

40 BIDANG

ORANG

TERTIBNYA PEMASANGAN REKLAME

PANGGUNG REKLAME

2

40

ORANG

PETA TANAH PADA 120 BIDANG TANAH

30,000,000

PANGGUN G REKLAME

12 PANGGUNG REKLAME

BERSIH


TERAWATNYA/ TERPELIHARANYA ASET MILIK DAERAH

YA BUKU

DKBMD

NYA BUKU

NYA BUKU

NYA BUKU

NYA BUKU

NYA BUKU

DKBMD

DKBMD

DKBMD

DKBMD

DKBMD

DAN

DAN

DAN

DAN

DAN

DAN

DKPBMD 3 ASET

DKPBMD 5 ASET

DKPBMD 5 ASET

DKPBMD 5 ASET

DKPBMD 5 ASET

DKPBMD 3 ASET

RUMDIN PEMDA ; 20 UNIT KENDARAAN DINAS

5 ASET RUMDIN PEMDA ; 13 UNIT KENDARAAN DINAS

400,000,000

RUMDIN PEMDA ; 10 UNIT KENDARAA N DINAS

400,000,000


400,000,000


480,000,000


500,000,000


RUMDIN PEMDA ; 58 UNIT KENDARAAN DINAS


1



2

3 TERSEDIANYA SARPRAS OPERASIONAL BAGI APARATUR

TERDATANYA ASET DAERAH YANG BERASAL HIBAH, PINJAM PAKAI DAN SEWA

TERCATATNYA SELURUH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

TERSUSUNNYA

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

14 UNIT MOBIL DAN 28 KEND RODA 2

5 UNIT MOBIL UNTUK KECAMATAN

3,000,000,000

11 UNIT MOBIL GRANDMAX UNTUK KECAMATA N

3,000,000,000

5 UNIT MOBIL &

3,250,000,000

5 UNIT MOBIL &

3,500,000,000

5 UNIT MOBIL & 10 SEPEDA

3,500,000,000

5 UNIT MOBIL &

4,000,000,000

36 UNIT MOBIL & 55 SEPEDA MOTOR

20,250,000,000

DPPKAD

12 BULAN

12 BULAN

-

12 BULAN

100,000,000

12 BULAN

150,000,000

12 BULAN

620,000,000

DPPKAD

500,000,000

SELURUH

-

SELURUH

-

SELURUH

500,000,000

DPPKAD

15

15

SEPEDA MOTOR

SEPEDA MOTOR

12 BULAN

100,000,000

SELURUH

-

15

MOTOR

12 BULAN

130,000,000

SELURUH

-

SEPEDA MOTOR

12 BULAN

140,000,000

SELURUH

-

SELURUH

SELURUH

SKPD/UPT

SKPD/UPT

10 BUKU

10 BUKU

60,000,000

10 BUKU

60,000,000

10 BUKU

70,000,000

10 BUKU

70,000,000

10 BUKU

80,000,000

10 BUKU

80,000,000

10 BUKU

420,000,000

DPPKAD

KEGIATAN KOORDINASI ANTARA PEMKAB JEPARA DGN PLTU DAN PEMERINTAH PUSAT (PERENCANA AN, PELAKSANAA N DAN EVALUASI)

KEGIATAN KOORDINASI ANTARA P EMKAB JEPARA DGN PLTU DAN PEMERINTAH PUSAT (PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI)

50,000,000

KEGIATAN KOORDINA SI ANTARA PEMKAB JEPARA DGN PLTU DAN PEMERINTA H PUSAT (PERENCAN AAN, PELAKSANA AN DAN EVALUASI)

50,000,000

KEGIATAN KOORDINA SI ANTARA PEMKAB JEPARA DGN PLTU DAN PEMERINT AH PUSAT (PERENCA NAAN, PELAKSAN AAN DAN EVALUASI)

50,000,000


50,000,000

KEGIATAN KOORDINA SI ANTARA PEMKAB JEPARA DGN PLTU DAN PEMERINTA H PUSAT (PERENCAN AAN, PELAKSANA AN DAN EVALUASI)

50,000,000


50,000,000

KEGIATAN KOORDINASI ANTARA PEMKAB JEPARA DGN PLTU DAN PEMERINTAH PUSAT (PERENCANAA N, PELAKSANAAN DAN EVALUASI)

300,000,000

BAG. PEMBANGUN

166,691

36,460

154,396

1,342,220,000

2,075,420,000

SKPD/UP T

SKPD/UP T

SKPD/UP T

SKPD/UP T

SKPD/UP T

SKPD/UPT

BUKU INDUK INVENTARIS 2012 DAN BUKU MUTASI ASET SEMESTER I DAN II TAHUN 2012

TERLAKSANANYA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG DI LINGKUNGAN

PLTU JEPARA

1

10

1

10

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 1

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2,080,000,000

3,812,500,000

2,951,200,000

3,818,000,000

26,531,060,000

AN

40,349,580,000


1



2

3 TERLAYANINYA JUMLAH WAJIB KTP.

MENINGKATNYA PROSENTASE JUMLAH BAYI BERAKTE KELAHIRAN DIBANDING BAYI

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

KTP REGULER : PENDUDUK BER KTP : 811.919.

735.432

918,600,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DISDUKCAPI

KTP E-KTP : PENDUDUK BER KTP : 752.138 BAYI BERAKTE : 14.675 BAYI L AHIR : 15.059 (97,45 %)

752.198

L

728,400,000

180.000

1,500,000,000

30.000

3,150,000,000

30.000

2,286,000,000

30.000

3,150,000,000

782.198

25,860,060,000

1.052.198

36,674,460,000

DISDUKCAPI L

15.675 = 97,61 %

403,420,000

25,000,000

16.675 = 97.75 %

550,000,000

152 AKTA

30,000,000

17.675 = 97.87 %

600,000,000

154 AKTA

30,000,000

18.675 = 97.99 %

600,000,000

156 AKTA

30,000,000

19.675 = 98.09 %

600,000,000

158 AKTA

30,000,000

20.675 = 98.18 %

600,000,000

160 AKTA

30,000,000

109.050

3,353,420,000

DISDUKCAPI L

LAHIR

1

10

2

MENINGKATNYA JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM DI KABUPATEN JEPARA.

188 AKTA PERKAWINA N NON MUSLIM

150 AKTA

MENINGKATNYA PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

35.000 DOKUMEN

-

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI 16 KECAMATAN

TERPELIHAR ANYA 16 KOMPUTER DAN 2 SERVER

930 AKTA

175,000,000

DISDUKCAPI L

-

728,400,000

50,000,000

16 KOMPUTER, 2 SERVER

50,000,000

-

-

31.000 DOKUMEN

75,000,000

16 KOMPUTER , 2 SERVER

75,000,000

32,500,000

32.000 DOKUMEN

100,000,000

16 KOMPUTER ,2 SERVER

100,000,000

35,200,000

33.000 DOKUMEN

100,000,000


100,000,000

38,000,000

34.000 DOKUMEN

100,000,000

16 KOMPUTER , 2 SERVER

100,000,000

41,000,000

130.000 DOKUMEN

100,000,000


100,000,000

146,700,000

DISDUKCAPI L

525,000,000


525,000,000

DISDUKCAPI L


1 1

11

1

11



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

24,205,000

50,000,000

SIGA : 25 SKPD

25 SKPD

25,000,000

ADVOKASI

40 ORANG

25,000,000


18


19

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

TERSEDIANYA DATA PILAH GENDER TENTANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI, SOSIAL SERTA DATA KEKERASAN THD PEREMPUAN DAN ANAK

JEJARING

55,000,000

25 SKPD & 16 KECAMATN

27,500,000

100

27,500,000

ORANG

60,000,000


30,000,000

100

30,000,000

ORANG

66,000,000


33,000,000

100

33,000,000

ORANG

72,000,000


36,000,000

100

36,000,000

ORANG

80,000,000

383,000,000


40,000,000

25 SKPD & 16 KECMTN

191,500,000

BPPKB

100

40,000,000

540 ORANG

191,500,000

BPPKB

ORANG

PUG SEBANYAK

40 ORANG

1

11

2

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN ANAK MENURUNNYA ANGKA KORBAN KDRT DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK SERTA MENINGKATNYA PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN

219,731,000

180,000,000

SOSIALISAS I UU KDRT 300 ORANG

350 ORANG

40,000,000

SOSIALISAS I UU PA 300 ORANG

350 ORANG

100 KASUS KDRT

110 KASUS KDRT

238,000,000

400

44,000,000

ORANG

40,000,000

400

110 KASUS KDRT

450

48,000,000

ORANG

44,000,000

ORANG

100,000,000

256,000,000

450

120

500

52,000,000

ORANG

48,000,000

ORANG

100,000,000

264,000,000

500

110,000,000

120 KASUS

KDRT

KDRT

550

55,000,000

ORANG

52,000,000

ORANG

KASUS

275,000,000

550

120 KASUS KDRT

600

1,503,000,000

60,000,000

2850 ORANG

299,000,000

BPPKB

60,000,000

2850 ORANG

299,000,000

BPPKB

110,000,000

800 KASUS

640,000,000

BPPKB

ORANG

55,000,000

ORANG

110,000,000

290,000,000

600 ORANG

110,000,000

120 KASUS

KDRT


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

11

3

MENINGKATKAN PERAN SERTA PEREMPUAN DLM PEMBANGUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .

2016

2017



RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

36

50,000,000

36

50,000,000

39

50,000,000

40

55,000,000

45

60,000,000

196 PETUGAS

265,000,000

BPPKB

PETUGAS

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

2015

T ARGET

MENINGKATNYA PERAN SERTA RELAWAN KDRT

1

2014

PETUGAS

192,500,000

PETUGAS

210,000,000

PETUGAS

229,000,000

PETUGAS

145,911,000

175,000,000

248,000,000

270,000,000

1,324,500,000

MEMBINA MASYARAKA T MITRA SEBANYAK 50 ORANG

50 ORANG

50,000,000

50 ORANG

55,000,000

50 ORANG

60,000,000

50 ORANG

65,000,000

50 ORANG

70,000,000

50 ORANG

75,000,000

300 ORANG

375,000,000

BPPKB

FORUM ANAK , PESERTA 50

50 ANAK

25,000,000

75 ANAK

27,500,000

100 ANAK

30,000,000

150 ANAK

33,000,000

175 ANAK

36,000,000

200 ANAK

40,000,000

200 ANAK

191,500,000

BPPKB

10 SKPD ROAD

25,000,000

15 SKPD

27,500,000

25 SKPD

30,000,000

25 SKPD

33,000,000

25 SKPD

36,000,000

25 SKPD

40,000,000

25 SKPD

191,500,000

BPPKB

40,000,000

5 ORANG PEREMPAN LEGISLATIF

191,500,000

BPPKB

75,000,000

100%

375,000,000

BPPKB

ANAK

MENINGKATNYA PEMAHAMAN ARG

1

11

4

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN

SHOW

MENINGKATNYA

KETERWAKIL

KETERWAKILAN

PEMAHAMAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

AN PEREMPUAN DI LEGISLATIF 4 ORANG

PEREMPUAN DI LEGISLATIF 4 ORANG

PELATIHAN KETRAMPILA N SEBANYAK 480 ORANG

480 ORANG

ROAD SHOW

25,000,000

KETERWAK

REFERS

27,500,000

ILN PEREMPUA N DI LEGISLATIF 4 ORANG

50,000,000

480

-

30,000,000

ILN PEREMPUA N DI LEGISLATI F 4 ORANG

55,000,000

ORANG

0

KETERWAK

REFERS

480

33,000,000

ILAN PEREMPUA N DI LEGISLATI F 5 ORANG

60,000,000

ORANG

50,000,000

KETERWAK

REFERS

480

36,000,000

ILAN PEREMPUA N DI LEGISLATIF 5 ORANG

65,000,000

ORANG

55,000,000

KETERWAK

REFERS

480

ILN PEREMPUA N DI LEGISLATI F 5 ORANG

70,000,000

ORANG

60,000,000

KETERWAK

480 ORANG

65,000,000

70,000,000

300,000,000


1



2

3 MENINGKATNYA KETRAMPILAN DAN PENGUATAN EKONOMI PEREMPUAN PEDESAAN

1

12

1

12

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

225

50,000,000

275

55,000,000

300

60,000,000

325

65,000,000

350

70,000,000

1475 ORANG

300,000,000

BPPKB

PELAKSANA

-

AN KEGIATAN DIKLAT KETRAMPILA N DAN MEMBERIKA N ALAT

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

KELUARGA BERENCANA SEJAHTERA 1

PROGRAM KELUARGA BERENCANA PENURUNAN PUS UNMEET N EED, TERSEDIANYA SDM PLKB (RATIO 1 PLKB = 2 DESA)

13% (62 ORANG)

1,582,375,000

1,611,775,000

12%( 60 ORANG )

29,400,000

PENUNJANG KB &

1,632,375,000

11% (65 ORANG)

50,000,000

1,637,375,000

9.5% (70 ORANG)

55,000,000

1,637,375,000

8% (75 ORANG)

55,000,000

1,637,375,000

6.5% (80 ORANG)

55,000,000

1,637,375,000

5% (85 ORANG)

55,000,000

9,793,650,000

5% (90 ORANG)

299,400,000

BPPKB

BPPKB

1,582,375,000

1,582,375,000

1,582,375,000

1,582,375,000

1,582,375,000

1,582,375,000

9,494,250,000

29,400,000

30,000,000

33,000,000

36,000,000

39,000,000

42,000,000

45,000,000

225,000,000

PENINGKATN PIK BARU = 5

30,000,000

42,000,000

45,000,000

377,712,000

350,000,000

500,000,000

550,000,000

ALAT KONTRASEPSI

1

12

2

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS PIK REMAJA SERTA PENUNJANG KEGIATAN PIK

1

12

3

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

PIK TAHAP TUMBUH = 33 PIK TAHAP TEGAK = 4 PIK TAHAP TEGAR = 3

PENINGKAT N PIK BARU = 5

33,000,000

385,000,000

PENINGKA TN PIK BARU = 5

36,000,000

425,000,000

PENINGKA TN PIK BARU = 5

39,000,000

465,000,000

PENINGKAT N PIK BARU = 5

PENINGKATN PIK BARU = 25

225,000,000

2,675,000,000

BPPKB


1

1

11

4



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

MENINGKATNYA

PESERTA KB

RASIO PESERTA KB AKTIF

77,36 %

AKTIF

12

5

AKTIF

ANGGOTA BKB YG AKTIF = 85,4% ; ANGGOTA BKR YG AKTIF = 83,7%; ANGGOTA BKL YG AKTIF = 83,7% ;

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN I BU, BAYI DAN ANAK


PADA

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM P ELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI ANGGOTA BKB, BKR, BKL, UPPKS YANG

1

K ONDISI KINERJA

AKI 244 KASUS, AKB 188 KASUS

GSIB =480 ORANG

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PENINGKATN KB AKTIF : 77,90%

350,000,000

PENINGKAT N KB AKTIF : 78,10

385,000,000

PENINGKA TN KB AKTIF : 78,30 %

425,000,000

PENINGKA TN KB AKTIF : 78.5 %

465,000,000

PENINGKAT N KB AKTIF : 78.70 %

500,000,000

PENINGKA TN KB AKTIF : 78.90 %

550,000,000

78.90%

2,675,000,000

BPPKB

74,759,000

100,000,000

BKB = 86,4% BKR = 84,7% BKL = 84,7% UPPKS=59,5%, BKB BER KB= 61 %, UPPKS BER KB = 57 %

100,000,000

74,834,000

75,000,000

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) : 24 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) : 211

25,000,000

480 ORANG

50,000,000

150,000,000

BKB = 87,4% BKR = 85,7% BKL = 85,7% UPPKS=6 0%, BKB BER KB 63 %, UPPKS BER KB= 64 %

150,000,000

165,000,000

BKB = 88,4% BKR = 86,7% BKL = 86,7% UPPKS=6 1%, BKB BERKB=7 0 %, UPPKB BERKB= 70 %

85,000,000


30,000,000

480

55,000,000

ORANG

165,000,000

185,000,000

BKB = 89,4% BKR = 87,7% BKL = 87,7% UPPKS=6 2%, BKB BERKB= 71 %,UPPKS BERKB = 71 %

90,000,000

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) : 22 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) : 201 480 ORANG

35,000,000

55,000,000

185,000,000

205,000,000

BKB = 90,4% BKR = 88,7% BKL = 88,7% UPPKS=6 3%. BKB BER KB= 72 %, UPPKS BERKB= 72 %, UPPKS BER KB= 72 %

95,000,000


40,000,000

55,000,000

205,000,000

225,000,000

BKB = 91% BKR = 89% BKL = 89% UPPKS=6 4%, BKB BERKB= 73 %, UPPKS BERKB = 73 %

100,000,000


45,000,000

480

55,000,000

ORANG

225,000,000

1,030,000,000

BKB = 91% BKR = 89% BKL = 89% UPPKS=64% BKB

105,000,000


1,030,000,000

BPPKB

550,000,000

50,000,000


225,000,000

BPPKB

55,000,000

480 ORANG

325,000,000

BPPKB


1

1

12

6



2

3

PENGETAHUAN DAN WAWASAN MASYARAKAT TENTANG PROGRAM KB-KS DAN TERSEDIANYA MEDIA KIE SERTA PENURUNAN JUMLAH PUS DIBAWAH 20 TAHUN

12

7


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT P ELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR MENINGKATNYA

1

K ONDISI KINERJA

JUMLAH REMAJA = 123.214 ORANG

2013

2014

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

96,698,000

25,000,000

JML R EMAJA YG

25,000,000

MEMPEROLEH PENYULUHAN KRR = 1000 ORANG

30,000,000

JML REMAJA YG

30,000,000

MEMPEROL EH PENYULUHA N KRR =

2000

0

-

35,000,000

JML REMAJA

35,000,000

YG MEMPEROL EH PENYULUH AN KRR =

ORANG

PROGRAM PENINGKATAN

2015

40,000,000

JML REMAJA

40,000,000

45,000,000

JML REMAJA YG


MEMPEROL EH PENYULUHA N KRR =

2000

2000

ORANG

ORANG

ORANG

50,000,000

50,000,000

45,000,000

17

50,000,000

JML REMAJA

50,000,000

18


19

225,000,000

JML R EMAJA

225,000,000

BPPKB

YG MEMPEROLH PENYULUHN


2000


KRR = 10.000 ORANG

2000 ORANG

50,000,000

50,000,000

50,000,000

250,000,000

PENANGGULANGAN NARKOBA , PMS TERMASUK HIV/AIDS

MENINGKATNYA PENGETAHUAN REMAJA TENTANG TRIAD KRR.

1

12

8

HIV/AIDS = 228 MENINGGAL 128

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK TERSEDIANYA BKB KIT BAGI 400 KELOMPOK BKB.

122 KELOMPK BKB YG PUNYA BKB KIT

PENYULUH

50,000,000

AN DAN ORIENTASI

0

-

0

-

PENYULUH

50,000,000

AN DAN ORIENTASI

PENYULUH

50,000,000

AN DAN ORIENTASI

PENYULUH

50,000,000

AN DAN ORIENTASI

PENYULUH

500

500

500

500

500

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

110,000,000

75 SET BKB KIT

110,000,000

110,000,000

75 SET BKB KIT

110,000,000

110,000,000

75 SET BKB KIT

110,000,000

110,000,000

75 SET BKB KIT

50,000,000

AN DAN ORIENTASI

110,000,000

PENYULUHAN

110,000,000

75 SET BKB KIT

250,000,000

BPPKB

DAN ORIENTASI 500 ORANG

110,000,000

550,000,000

497 SET BKB KIT

550,000,000

BPPKB


1 1

12

9



2

3

TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA SEBANYAK 2300 ORANG

12

10

1

12

11

12

12

PROGRAM PENGEMBANGAN KELOMPOK P RIO UTOMO

2013

20

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

-

0

-

PENDAMPIN G

100,000,000

1300 TENAGA

100,000,000

PENDAMPIN G

0

-

0

-

100,000,000

1550 TENAGA PENDAMPI NG

75,000,000

48

100,000,000

75,000,000

100,000,000

1800 TENAGA PENDAMPI NG

75,000,000

64

100,000,000

75,000,000

100,000,000

2050 TENAGA PENDAMPIN G

75,000,000

80

100,000,000

75,000,000

2300 TENAGA

75,000,000

112

KELOMPOK

KELOMPOK

KELOMPOK

KELOMPOK

KELOMPOK

INTEGRASI

INTEGRASI

INTEGRASI

INTEGRASI

INTEGRASI

321.777 KK,TFR 2,4 %

140,000,000

230.258 KK TFR : 2,23, PPKBD = 204

140,000,000

0

30,000,000

154,000,000

327.339 KK TFR : 2,21, PPKBD=2 04

154,000,000

35,000,000

170,000,000

334.339 KK TFR : 2,19, PPKBD= 204

170,000,000

40,000,000

187,000,000

241.339 KK TFR : 2,17, PPKBD= 204

187,000,000

45,000,000

205,000,000

348.339 KK TFR : 2,15 , PPKBD = 204

100,000,000

18

19

500,000,000

100%

75,000,000

KELOMPOK

0

17


500,000,000

BPPKB

PENDAMPI NG

75,000,000

96


100,000,000

INTEGRASI

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KB/KS TERSEDIANYA INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DISETIAP DESA DAN PPKBD SETIAP DESA.

1

800 TENAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-P OSYANDUPADU TERLAKSANANYA KEGIATAN INTEGRASI BKBPOSYANDU DAN PAUD BAGI 112 KELOMPOK INTEGRASI


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA TERSEDIANYA

1

K ONDISI KINERJA

205,000,000

50,000,000

75,000,000

375,000,000

100%

226,000,000

355.339 KK TFR : 2,13, D PPKBD = 204

226,000,000

65,000,000

375,000,000

BPPKB

1,082,000,000

230.258 KK TFR : 2,23,PPKBD = 204

1,082,000,000

265,000,000

BPPKB


1



2

3 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KELOMPOK P RIO UTOMO

1

13

1

13

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 JUMLAH KELP PRIO UTOMO 91

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

JML K EL. P RIO UTOMO : 97

30,000,000

JML K EL. PRIO BARU :6

35,000,000

JML K EL. PRIO BARU : 6

40,000,000


45,000,000

JML K EL. PRIO BARU :6

50,000,000


65,000,000

127 PRIO UTOMO = 100

265,000,000

BPPKB

%

SOSIAL 1

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

240,000,000

1,190,000,000

65,000,000

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

13.137 PMKS

100 ORANG

TERTANGANINYA BANTUAN KORBAN BENCANA

16 KECAMATAN ,

16 KEC

TERTANGANINYA

150 ORANG

100 ORANG

ORANG TERLANTAR DI KAB. JEPARA

TERLANTAR DARI LUAR DAERAH

TERTANGANINYA

17.608

REHAB RUMAH TDK LAYAK HUNI BAGI KELUARGA MISKIN

RUMAH YANG TIDAK LAYAK HUNI, YANG DIBERIKAN BANTUAN 235 RUMAH

TERTANGANINYA KELUARGA

885 ANAK (PREDIKSI 50 % DARI

MISKIN YANG TIDAK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN

ANAK TERLANTAR)

2,305,000,000

100

71,500,000

ORANG

150,000,000

16 KEC

2,331,950,000

100

78,650,000

ORANG

165,000,000

16 KEC

2,345,810,000

100

86,515,000

ORANG

181,500,000

16 KEC

2,377,391,000

100

95,166,500

ORANG

183,315,000

16 KEC

2,411,500,100

100

104,683,150

ORANG

201,646,500

16 KEC

221,181,150

12,021,651,100

600 ORANG (12.537)

501,514,650

16 KEC

1,102,642,650

DINSOSNAK ETRANS

DINSOSNAK ETRANS

35,000,000

100

38,500,000

ORANG

126 RUMAH DAN PERUBAHAN 110 RUMAH (235 RUMAH)

940,000,000

-

-

500

2,000,000,000

RUMAH

100 ORANG

100

41,800,000

ORANG

500

2,000,000,000

RUMAH

30,000,000

100 ORANG

100

45,980,000

ORANG

500

2,000,000,000

RUMAH

30,000,000

100 ORANG

100

50,578,000

ORANG

500

2,000,000,000

RUMAH

30,000,000

100 ORANG

100

55,635,800

100 ORANG

267,493,800

ORANG

500

ETRANS

2,000,000,000

2.735 RUMAH

10,000,000,000

RUMAH

30,000,000

100 ORANG

DINSOSNAK

DINSOSNAK ETRANS

30,000,000

500 ORANG

150,000,000

DINSOSNAK ETRANS


1

1

13

2



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

TERLAKSANANYA PENANGANAN PENGEMIS GELANDANGAN , PSIKOTIK, ORANG KURANG BERUNTUNG /WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI

TERPENUHINYA


18 ORANG (PENGEMIS

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

65,000,000

150,000,000

100 ORANG

100,000,000

165,000,000

100

110,000,000

ORANG

181,500,000

100

121,000,000

ORANG

199,650,000

100

133,100,000

ORANG

219,615,000

100

146,410,000

ORANG


241,576,500

100

161,051,000

18

13

3

600 ORANG

771,561,000

ORANG

BIMBINGAN DAN LATIHAN KETRAMPILAN PRAKTIS SERTA TERTANGANINYA ANAK TERLANTAR

1

13

4

DINSOSNAK ETRANS

GELANDANG AN DAN PSIKOTIK),

1.906 WANITA RAWAN SOSIAL

75 JIWA

75 JIWA

50,000,000

75 JIWA

55,000,000

75 JIWA

60,500,000

75 JIWA

66,550,000

75 JIWA

73,205,000

75 JIWA

80,525,500

450 JIWA

385,780,500

DINSOSNAK ETRANS

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR TERLAKSANANYA

19

1,157,341,500

KEBUTUHAN MAKAN BAGI EKS KUSTA

1


JML ANAK TERLANTAR

200,000,000

100,000,000

40 ANAK

100,000,000

110,000,000

50 ANAK

110,000,000

121,000,000

50 ANAK

121,000,000

133,000,000

50 ANAK

133,000,000

146,500,000

50 ANAK

146,500,000

162,000,000

50 ANAK

162,000,000

772,500,000

290 ANAK

772,500,000

DINSOSNAK ETRANS

1.771 ORANG , YANG TERTANGANI 20 ANAK

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA TERLAKSANANYA

5.746

PENYANTUNAN BAGI PENYANDANG CACAT

ORANG , YANG TERLAYANI 260 ORG

50,000,000

195,000,000

170 ORG

135,000,000

214,500,000

170 ORG

148,500,000

235,950,000

170 ORG

163,350,000

259,545,000

170 ORG

179,685,000

285,499,500

170 ORG

197,653,500

314,049,450

170 ORG

217,418,850

1,504,543,950

1.020 ORANG

1,041,607,350

DINSOSNAK ETRANS


1



2

3

13

5

22

NYA PEMBINAAN DAN BANTUAN BAGI PENCA DAN MENUNJANG

KELOMPOK PENCA. YANG TERLAYANI 4 KELPK, PENCA

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO TERSELENGARANY

4.234

A PENYANTUNAN BAGI PARA LANJUT USIA TERLANTAR

LANSIA, YANG TERLAYANI 200 LANSIA

TERTANGANINYA

40 PANTI ASUHAN,

DAN PENYANTUNAN ANAK DALAM PANTI

TERBINANYA ANAK TERLANTAR DI PANTI ASUHAN

1

13

6

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3 KELP

60,000,000

3 KELP

66,000,000

3 KELP

72,600,000

3 KELP

79,860,000

3 KELP

87,846,000

3 KELP

96,630,600

18 KELOMPOK

462,936,600

DINSOSNAK ETRANS

105,000,000

235,000,000

200 LANSIA

75,000,000

258,500,000

200

82,500,000

LANSIA

40 PA

120,000,000

40 PA

284,350,000

200

90,750,000

LANSIA

132,000,000

40 PA

312,785,000

200

99,825,000

LANSIA

145,200,000

40 PA

344,063,500

200

109,807,500

LANSIA

159,720,000

40 PA

368,587,850

200

110,906,250

1,803,286,350

1200 LANSIA

568,788,750

LANSIA

175,692,000

40 PA

DINSOSNAK ETRANS

193,261,200

240 PA

925,873,200

DINSOSNAK ETRANS

YANG TERLAYANI

38 PA 1.644 ANAK DI 40 PANTI ASUHAN

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) TERBINANYA EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS WTS, EKS NARA PIDANA)


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSELENGGARA

HIPENCA

1

K ONDISI KINERJA

188 ORANG

40 ANAK

40,000,000

40 ANAK

44,000,000

40 ANAK

48,400,000

40 ANAK

53,240,000

40 ANAK

58,564,000

40 ANAK

64,420,400

240 ANAK

308,624,400

DINSOSNAK ETRANS

345,000,000

-

-

-

25,000,000

15 ORANG

25,000,000

27,500,000

15 ORANG

27,500,000

30,250,000

15 ORANG

30,250,000

33,275,000

15 ORANG

33,275,000

36,602,500

15 ORANG

36,602,500

152,627,500

75 ORANG

152,627,500

DINSOSNAK ETRANS


1 1

13

7



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENINGKATNYA


195 DESA

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

75,000,000

260,000,000

30 ORANG

20,000,000

303,500,000

30 ORANG

35,000,000

334,350,000

30 ORANG

38,500,000

365,485,000

30 ORANG

42,350,000

401,033,400

30 ORANG

46,585,000


438,136,740

30 ORANG

51,243,500

18

150 ORANG

233,678,500

40 ORSOS

6 ORSOS

35,000,000

6 ORSOS

38,500,000

6 ORSOS

42,350,000

6 ORSOS

46,585,000

6 ORSOS

51,243,400

6 ORSOS

56,367,740

36 ORSOS

270,046,140

30 ORANG

16 KECAMATAN

16 ORANG

TERBENTUK DAN TERSELENGGARA

DESA SEBANYAK

NYA PEMBINAAN

195, 30

3 KT, 3 PAGUYUBAN PSM, 16 FK-KT, 16 FK PSM

FKKT, FK PSM, PAGUYUBAN PSM

PAGUYUBAN

TERBINANYA TENAGA

DINSOSNAK ETRANS

40 PANTI ASUHAN, YANG TELAH DILATIH SEBANYAK 30 ORANG

PROFESIONALIS ME PENGELOLA PANTI ASUHAN

DINSOSNAK ETRANS

SARANA DAN PRASARANA ORSOS/ PANTI

MENINGKATNYA

19

2,102,505,140

PENGETAHUAN SOSIAL BAGI WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI D ESA

MENINGKATNYA


50,000,000

40 ORANG

55,000,000

40 ORANG

60,500,000

40 ORANG

66,550,000

40 ORANG

73,205,000

40 ORANG

80,525,500

200 ORANG

385,780,500

DINSOSNAK ETRANS

30,000,000

16 ORANG

35,000,000

16 ORANG

40,000,000

16 ORANG

45,000,000

16 ORANG

50,000,000

16 ORANG

55,000,000

16 ORANG

255,000,000

DINSOSNAK ETRANS

KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DALAM MENUNJANG KEGIATAN

DAN KARANG TARUNA,

100,000,000

PSM 16 FK-KT, 16 FK PSM,

3 KT, 3

110,000,000

3 KT, 3

120,000,000

3 KT, 3

130,000,000

3 KT, 3

140,000,000

3 KT, 3

PAGUYUBA N PSM, 16

PAGUYUBA N PSM,

PAGUYUBA N PSM,

PAGUYUBA N PSM, 16

PAGUYUBA N PSM,

FK-KT, 16 FK PSM

16 FKKT, 16 FK PSM

16 FKKT, 16 FK PSM

FK-KT, 16 FK PSM

16 FKKT, 16 FK PSM

150,000,000

3 KT, 3

750,000,000

PAGUYUBAN

DINSOSNAK ETRANS

PSM, 16 FKKT, 16 FK PSM

YANG TELAH DILAKSANAK AN 5 KT, 5 PAGUYUBAN PSM, DAN

TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ORGANISASI WANITA LAINNYA

16 FKKT PELAKSANA AN KEGIATAN SEBANYAK

10 ORGANISASI WANITA

10 ORGANISASI WANITA

25,000,000

10 ORGANISSI WANITA

30,000,000

15 ORGANISS I WANITA

33,000,000


35,000,000

25 ORGANISSI WANITA

40,000,000


45,000,000

30 ORGNSASI WANITA

208,000,000

BPPKB


1

1

13

8



2

3

SOSIAL BAGI VETERAN DAN JANDA VETERAN

TERSELENGGARA NYA PELESTARIAN NILAI- NILAI KEPAHLAWANAN BAGI PELAJAR / GENERASI MUDA

TERPELIHARANYA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN TMP GIRI D HARMA

13

9


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN DAN PEJUANG MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN

1

K ONDISI KINERJA

240 ORANG ,

2013

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

40,000,000

20 ORANG

10,000,000

125,000,000

20 ORANG

25,000,000

137,500,000

20 ORANG

27,500,000

155,250,000

20 ORANG

30,250,000

170,775,000

20 ORANG

33,275,000


184,152,500

20 ORANG

36,602,500

18

143

120 ORANG

162,627,500

-

-

200

50,000,000

ORANG

12 BULAN

30,000,000

12 BULAN

200

55,000,000

ORANG

50,000,000

12 BULAN

200

65,000,000

ORANG

55,000,000

12 BULAN

200

72,500,000

ORANG

60,000,000

12 BULAN

200

77,550,000

500 ORANG

320,050,000

ORANG

13

10

DINSOSNAK

65,000,000

12 BULAN

DINSOSNAK ETRANS

70,000,000

72 BULAN

330,000,000

DINSOSNAK ETRANS

TELAH DIPELIHARA SELAMA 12 BULAN

40,000,000

195 DESA

-

-

125,000,000

60 ORANG

25,000,000

137,500,000

60 ORANG

30,000,000

155,250,000

60 ORANG

35,000,000

170,775,000

60 ORANG

40,000,000

184,152,500

60 ORANG

45,000,000

812,677,500

300 ORANG

175,000,000

INFORMASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI D ESA / MASYARAKAT

1

19

ETRANS

SEKOLAH

1 TMP GIRI DHARMA ,


812,677,500

YANG TELAH DILAYANI 20 ORANG

PROGRAM PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL TERCAPAINYA

2014

DINSOSNAK ETRANS

PROGRAM PENINGKATAN

6,475,832,000

5,001,000,000

6,938,600,000

5,427,960,000

7,441,256,000

5,980,881,600

37,265,529,600

KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA TEMPAT IBADAH

JUMLAH MASJID = 1018, MUSHOLA :3507, GEREJA, 109, PURA : 8, VIHARA :20

200 MASJID, 150 MUSHOLA, 25 GEREJA, 5 VIHARA , 2 PURA

2,394,400,000

250 MASJID, 150 MUSHOLA, 25 GEREJA, 5 VIHARA, 2 PURA

2,500,000,000


2,500,000,000


2,500,000,000


2,500,000,000


2,500,000,000


14,894,400,000

BAG. KESRA


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

40 LEMBAGA KEAGAMAAN


2,007,000,000

25 LEMBAGA KEAGAMAA

250,000,000

25 LEMBAGA KEAGAMA

2,000,000,000

25 LEMBAGA KEAGAMA

250,000,000

25 LEMBAGA KEAGAMAA

2,000,000,000

25 LEMBAGA KEAGAMA

250,000,000


6,757,000,000

BAG. KESRA

16 KALI MUSABAQO H TK. K EC , 1 KALI (36 MUSABAQO H) TK . KAB, 2 KALI MUSABAQO H TK PROVINSI

16 KALI

302,315,000

16 KALI MUSABAQO H TK. K EC , 1 KALI (36 MUSABAQO H) TK . KAB, 2

366,000,000

16 KALI MUSABAQ OH TK . KEC, 1 KALI (36 MUSABAQ OH) TK . KAB, 2

402,600,000


442,860,000

16 KALI MUSABAQO H TK. K EC , 1 KALI (36 MUSABAQO H) TK . KAB, 2

487,146,000


535,860,600

16 KALI MUSABAQOH TK. KEC, 1 KALI (36 MUSABAQOH) TK. KAB, 2

2,536,781,600

BAG. KESRA

1,421,020,000

BAG. KESRA

3,352,550,000

BAG. KESRA

5,328,825,000

BAG. KESRA

TERBANTU 147 MASJID, 120 MUSHOLA, 25 GEREJA, 5 VIHARA MENINGKATNYA SARPRAS

LEMBAGA KEAGAMAAN

TERSELENGGARA NYA MTQ, STQ, MHQ DI TK.K EC, KAB DAN MEWAKILI KE PROPINSI

N

MUSABAQOH T K. KEC, 1 KALI (36 MUSABAQOH) TK. KAB, 2 KALI MUSABAQOH T K PROVINSI

AN

KALI

MUSABAQO H TK PROVINSI, TERSELENG

KALI MUSABAQ OH TK PROVINSI, TERSELEN GGARANYA MUFAKAD,

GARANYA

MUFAKAD, FASI TERSELENGGARA NYA MANASIK HAJI DAN H AJI

16 KALI MANASIK TK. KEC, 1 KALI

MANASIK TK. KAB, 1

16 KALI MANASIK TK. KEC, 1 KALI MANASIK T K. KAB , 1 KALI

200,000,000

TERSELENGGARA NYA JAHADAH DAN

KHATAMAN AL QUR 'AN SERTA

5 KALI ISTIGHOTSA H DAN KHATAMAN

200,000,000

KALI

MANASIK TK. KAB, 1

PELAKSANAAN HAJI

KALI PELAKSANAA N HAJI

ISTIGHOTSAH/MU

16 KALI MANASIK TK. KEC, 1

KALI PELAKSANA AN HAJI

5 KALI ISTIGHOTSAH DAN KHATAMAN 1.500

300,000,000

5 KALI ISTIGHOTS

FASI 16 KALI MANASIK TK. KEC, 1 KALI MANASIK TK. KAB, 1 KALI

500,000,000

5 KALI ISTIGHOT

N

220,000,000


KALI

GARANYA

242,000,000

550,000,000

5 KALI ISTIGHOT

16 KALI MANASIK TK. KEC, 1

266,200,000

KALI

MANASIK TK. KAB, 1 KALI PELAKSANA AN HAJI

605,000,000

SAH DAN KHATAMAN

5 KALI ISTIGHOTS

KALI

MUSABAQOH TK PROVINSI, TERSELENGGA


MUFAKAD, FASI

PELAKSAN AAN HAJI

SAH DAN KHATAMAN

AN

MUSABAQO H TK PROVINSI, TERSELENG


PELAKSAN AAN HAJI

AH DAN KHATAMAN

PESERTA

AN


RANYA

MUFAKAT, FASI

292,820,000

16 KALI MANASIK T K. KEC, 1 KALI MANASIK T K. KAB, 1 KALI PELAKSANAAN HAJI

PELAKSAN AAN HAJI

665,500,000

AH DAN KHATAMAN

5 KALI ISTIGHOT

732,050,000

SAH DAN KHATAMAN

5 KALI ISTIGHOTSAH DAN KHATAMAN

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

PESERTA

PESERTA

PESERTA

PESERTA

PESERTA

PESERTA

PESERTA

TERJALINNYA INTERAKSI DAN KOMUNIKASI TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA

TERSELENGGARA NYA SAFARI JUM'AT DAN INTERAKSI BAIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

50 KALI SAFARI JUM'AT , 25 SAFARI RAMADHAN


750,000,000


750,000,000

50 KALI SAFARI JUM'AT , 25 SAFARI RAMADHA N

825,000,000


907,500,000


998,250,000


1,098,075,000



1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSELENGGARA


PADA

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

12 BULAN

12 BULAN

150,000,000

12 BULAN

250,000,000

12 BULAN

275,000,000

12 BULAN

302,500,000

12 BULAN

332,750,000

12 BULAN

366,025,000

12 BULAN

1,676,275,000

BAG. KESRA

12 BULAN

12 BULAN

30,000,000

12 BULAN

75,000,000

12 BULAN

45,000,000

12 BULAN

45,000,000

12 BULAN

45,000,000

12 BULAN

45,000,000

12 BULAN

285,000,000

BAG. KESRA

MENINGKATNYA MORALITAS GENERASI MUDA DAN MENINGKATNYA KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA DI KAB. JEPARA

12 BULAN

12 BULAN

342,117,000

12 BULAN

110,000,000

12 BULAN

121,000,000

12 BULAN

133,100,000

12 BULAN

146,410,000

12 BULAN

161,051,000

12 BULAN

1,013,678,000

BAG. KESRA

MENINGKATNYA

FASILITASI, FKUB, MUI DAN BAZ

FASILITASI , FKUB, MUI DAN BAZ

265,000,000

FASILITAS I, FKUB, MUI DAN BAZ

265,000,000

FASILITAS I, FKUB, MUI DAN BAZ

265,000,000

795,000,000

BAG. KESRA

1,409,877,750

6,308,655,250

NYA PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN

KELANCARAN PELAKSANAAN HISAB RUKYAT

KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN

1

14

1

14

KETENAGAKERJAAN 1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA TERSELENGGARA

39.239 ORANG ,

NYA PELATIHAN DAN KETRAMPILAN MASYARAKAT USIA KERJA

YANG TERLAYANI 180 ORANG

TERSELENGGARA

PENCAKER

NYA PEMBINAAN KEPADA PENCAKER/ PEMAG ANGAN BAGI YANG TELAH DILATIH

SEBANYAK

405,000,000

475,000,000

180 ORANG

350,000,000

927,500,000

360

750,000,000

ORANG

10 ORANG

25,000,000

10 ORANG

1,045,250,000

360

850,000,000

ORANG

27,500,000

10 ORANG

1,164,775,000

360

950,000,000

ORANG

30,250,000

10 ORANG

1,286,252,500

360

1,050,000,000

ORANG

33,275,000

10 ORANG

360

1,150,000,000

1.980 ORANG

5,100,000,000

ORANG

36,602,500

10 ORANG

DINSOSNAK ETRANS

40,262,750

60 ORANG

192,890,250

DINSOSNAK ETRANS

1.980 ORANG , YANG TERLAYANI 10 ORANG

TERSELENGGARA

2.606

NYA PEMBINAAN DAN PELATIHAN PRODUKTIFITAS KEPADA PEKERJA (MENEJEMEN MUTU/ PELUANG PASAR, LAPORAN AKUNTANSI)

ORANG , YANG TERLAYANI 40 ORANG

40 ORANG

25,000,000

40 ORANG

27,500,000

40 ORANG

30,250,000

40 ORANG

33,275,000

40 ORANG

36,602,500

40 ORANG

40,262,750

240 ORANG

192,890,250

DINSOSNAK ETRANS


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSELENGGARA

347

NYA BINTEK PENYUSUNAN SKALA UPAH DI PERUSAHAAN

PERUSHAAN , YANG DIBINA TAHUN

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

20

20,000,000

20

22,000,000

20

24,200,000

20

26,620,000

20

29,282,000

PERUSAHA AN

PERUSAHA AN

PERUSAHA AN

PERUSAHA AN

PERUSAHA AN



17

18

19

100

122,102,000

DINSOSNAK

PERUSAHAAN

ETRANS

2011 SEBANYAK

30 PERUSAHAA N

TERLAKSANANYA

347

PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN SP/SB DI PERUSAHAAN

PERUSAHAA N, YANG TELAH TERLAYANI

20 PERUSAHAAN

20,000,000

20

22,000,000

PERUSAHA AN

20

24,200,000

PERUSAHA AN

20

26,620,000

PERUSAHA AN

20

29,282,000

PERUSAHA AN

20

32,210,200

PERUSAHA AN

120

154,312,200

PERUSAHAAN

DINSOSNAK ETRANS

30 PERUSAHAA N

TERSELENGGARA

347

NYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN

PERUSAHAA N, YANG TELAH TERLAYANIT ERBINANYA

15 PERUSAHAAN

25,000,000

15

27,500,000

PERUSAHA AN

15

30,250,000

PERUSAHA AN

15

33,275,000

PERUSAHA AN

15

36,602,500

PERUSAHA AN

15

40,262,750

PERUSAHA AN

90 PERUSAHAAN

192,890,250

150

122,102,000

DINSOSNAK ETRANS

10 PRUSAHAAN

TERSELENGGARA

347

NYA PEMBINAAN PKWT DAN

PERUSHAAN TELAH DILAKSANAK AN DI 40 PERUSAHAA N

PKWTT PERUSAHAAN

TERLAKSANANYA PERAWATAN / PEME LIHARAAN BLK

1

14

2

1 BALAI LATIHAN KERJA

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA TERBINANYA DAN

180 ORANG ,

TERCIPTANYA SEKTOR INFORMASI USAHA MANDIRI

YANG TERLAYANI 30 ORANG

-

-

30

20,000,000

PERUSAHA AN

12 BULAN

30,000,000

12 BULAN

30

22,000,000

PERUSAHA AN

33,000,000

12 BULAN

30

24,200,000

PERUSAHA AN

36,300,000

12 BULAN

30

26,620,000

PERUSAHA AN

39,930,000

12 BULAN

30

29,282,000

PERUSAHA AN

43,923,000

12 BULAN

PERUSAHAAN

48,315,300

72 BULAN

DINSOSNAK ETRANS

231,468,300

DINSOSNAK ETRANS

165,000,000

120,000,000

30 ORANG

75,000,000

162,000,000

30 ORANG

82,500,000

178,500,000

30 ORANG

90,750,000

196,350,000

30 ORANG

99,825,000

215,985,000

30 ORANG

109,807,500

237,583,500

30 ORANG

120,788,250

1,110,418,500

180 ORANG

578,670,750

DINSOSNAK ETRANS


1



2

3 TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI LOWONGAN KERJA DAN PENYUSUNAN

IPK

TERSLENEGGARA NYA PEMBINAAN CALON TKI

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PELAYANAN AK 1 SELAMA 1 TAHUN DAN INFORMASI PASAR KERJA

12 BULAN

20,000,000

12 BULAN

22,000,000

12 BULAN

24,200,000

12 BULAN

26,620,000

12 BULAN

29,282,000

12 BULAN

32,210,200

72 BULAN

154,312,200

DINSOSNAK

PENGIRIMAN TKI 424,

150 ORANG

ETRANS

25,000,000

150

27,500,000

ORANG

150

30,250,000

ORANG

150

33,275,000

ORANG

150

36,602,500

ORANG

150

40,262,750

900 ORANG

192,890,250

ORANG

DINSOSNAK ETRANS

DAN SOSIALISASI MASALAH

TKI 160 ORANG

1

14

3

TERLAKSANANYA

33 BURSA

PEMBINAAN TERHADAP BURSA KERJA KHUSUS (BKK) DAN NJOD CHANVASING KE PERUSAHAAN

DAN NJOD CHANVASIN G KE 120 PERUSAHAA N

PROGRAM PERLINDUNGAN

-

-

33 BKK

30,000,000

33 BKK

33,300,000

33 BKK

36,630,000

33 BKK

40,293,000

33 BKK

44,322,300

165 BKK

184,545,300

DINSOSNAK ETRANS

0

65,000,000

SURVEY KE 8 PASAR TRADISIONA L DAN SIDANG UNTUK 1 ORGANISASI DEWAN PENGUPAHA N

8 PASAR TRADISIONAL

20,000,000

TERSELESAIKANN

347

15 KASUS

20,000,000

YA KASUS ANTARA PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA

PERUSAHAA N, TELAH TERLAYANI 51 KASUS DARI 17 PERUSAHAA N

178,000,000

196,100,000

215,710,000

237,281,000

261,009,100

1,153,100,100

DAN

PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN TERSELENGGARA NYA KEGIATAN DEWAN PENGUPAHAN

8 PASAR TRADISION AL

38,500,000

15 KASUS

22,000,000

8 PASAR TRADISIO NAL

42,350,000

15 KASUS

24,200,000


46,585,000

15 KASUS

26,620,000

8 PASAR TRADISION AL

51,243,500

15 KASUS

29,282,000


56,367,850

15 KASUS

32,210,200

48 PASAR TRADISIONAL

255,046,350

105 KASUS

154,312,200

DINSOSNAK ETRANS

DINSOSNAK ETRANS


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

347 PERUSAHAA N (BARU ADA KEG TH 2012)

40 PERUSAHAAN

25,000,000

30

27,500,000

30

30,250,000

30

33,275,000

30

36,602,500

30

40,262,750

190 ORANG

192,890,250

DINSOSNAK

TERLAKSANANYA

347

-

SOSIALISASI UMK DAN PEMANTAUAN THR DI PERUSAHAAN

PERUSHAAN , TERLAKSANA DI 40 PERUSAHAA N

TERWUJUDNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DI PERUSAHAAN (PEMBERDAYAAN LKS TRIPARTIT)

MENINGKATNYA

347

PENGETAHUAN PENGUSAHA DAN PEKERJA TENTANG PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PERUSHAAN

PERUSAHA AN

-

60

PERUSAHA AN

30,000,000

PERUSAHA AN

-

-

30

60

PERUSAHA AN

33,000,000

PERUSAHA AN

30,000,000

PERUSAHA AN

30

60

PERUSAHA AN

36,300,000

PERUSAHA AN

33,000,000

PERUSAHA AN

30

60

PERUSAHA AN

39,930,000

PERUSAHA AN

36,300,000

PERUSAHA AN

30

60

ETRANS

43,923,000

PERUSAHA AN

39,930,000

PERUSAHA AN

30

300

183,153,000

PERUSAHAAN

43,923,000

180 ORANG

DINSOSNAK ETRANS

183,153,000

PERUSAHA AN

DINSOSNAK ETRANS

(PKB) PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

347

-

-

PERUSHAAN

40

30,000,000

PERUSAHA AN

PEKERJA MELALUI

40

33,300,000

PERUSAHA AN

40

36,630,000

PERUSAHA AN

40

40,293,000

PERUSAHA AN

40

44,322,300

PERUSAHA AN

200

184,545,300

PERUSAHAAN

DINSOSNAK ETRANS

PEMBENTUKAN KOPERASI KARYAWAN DI PERUSAHAAN

1

14

4

PROGRAM PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA TERPANTAUNYA KEGIATAN K3 DAN TERBINANYA TENAGA KERJA ANAK DAN PEREMPUAN DI PERUSAHAAN

347 PERUSHAAN TELAH DILAKSANAK AN DI 40 PERUSAHAA N

210,000,000

65,000,000

-

-

175,300,000

40 PERUSAHA AN

33,300,000

193,530,000

40 PERUSAHA AN

36,630,000

212,883,000

40 PERUSAHA AN

40,293,000

234,171,300

40 PERUSAHA AN

44,322,300

257,588,430

40 PERUSAHA AN

48,754,530

1,138,472,730

240 PERUSAHAAN

203,299,830

DINSOSNAK ETRANS


1



2

3

347

NYA KEGIATAN PEMBINAAN NORMA KERJA DI PERUSAHAAN


TERLINDUNGINYA

347

TENAGA KERJA UNTUK JAMSOSTEK DI PERUSAHAAN


KESEHATAN LINGKUNGAN DITEMPAT KERJA

BERKURANGNYA PENYAKIT AKIBAT KERJA (PAK) DAN MENGETAHUI DERAJAT KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA

MENINGKATNYA PENGAWASAN PERUSAHAAN PENGGUNA TENAGA KERJA ASING

15

1

15

1


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSELENGGARA

TERPANTAUNYA TENAGA KERJA ,

1

K ONDISI KINERJA

347

2013

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20 PERUSAHAAN

15,000,000

20

16,500,000

20

18,150,000

20

19,965,000

20

21,961,500

20

24,157,650

PERUSAHA AN

40 PERUSAHAAN

20,000,000

40

PERUSAHA AN

22,200,000

PERUSAHA AN

40 PERUSAHAAN

30,000,000


347

2014

40

-

-

20 TENAGA

24,420,000

PERUSAHA AN

33,300,000

PERUSAHA AN

PERUSHAAN DAN

40

PERUSAHA AN

40

40,000,000

20

26,862,000

PERUSAHA AN

36,630,000

PERUSAHA AN

KERJA

40

PERUSAHA AN

40

44,400,000

20

29,548,200

PERUSAHA AN

40,293,000

PERUSAHA AN

TENAGA KERJA

40

PERUSAHA AN

40

48,840,000

20 TENAGA

32,503,020

44,322,300

40

53,724,000

KERJA

20

18

19

120

115,734,150

DINSOSNAK

240

ETRANS

155,533,220

PERUSAHAAN

48,754,530

PERUSAHA AN

240

59,096,400

100 TENAGA

DINSOSNAK ETRANS

233,299,830

PERUSAHAAN

TENAGA KERJA


17

PERUSAHAAN

PERUSAHA AN

PERUSAHA AN

TENAGA KERJA

40


DINSOSNAK ETRANS

246,060,400

KERJA

DINSOSNAK ETRANS

36.548 ORANG

(17.328 PEREMPUAN DAN LAKI2 19.220) 161 TKA, LAKI - LAKI 156,

-

-

30

30,000,000

PERUSAHA AN

40

33,300,000

PERUSAHA AN

40

36,630,000

PERUSAHA AN

40

40,293,000

PERUSAHA AN

40

44,322,300

PERUSAHA AN

190

184,545,300

PERUSAHAAN

DINSOSNAK ETRANS

PEREMPUAN

5

KOPERASI DAN UKM PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

-

MENINGKATNYA KUALITAS SDM PENGELOLA UKM

560 UMKM YANG DILATIH

585,382,000

523,000,000

125

270,000,000

555,000,000

125

270,000,000

560,000,000

125

270,000,000

595,000,000

125

270,000,000

600,000,000

125

270,000,000

600,000,000

125

270,000,000

3,433,000,000

1310 UMKM

1,620,000,000

DISKOPUMU MPASAR


1

K ONDISI KINERJA


2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

MENINGKATNYA JUMLAH UMKM

9634 UMKM

YANG TERIDENTIFIKASI KEGIATANNYA

YANG DIIDENTIFIK ASI

TERSALURNYA

SUBSIDI SEMBAKO UNTUK 3X PASAR MURAH

SUBSIDI SEMBAKO UNTUK 3X PASAR MURAH TMMD DAN HARI RAYA TK.KABUPATEN, 16X PASAR MURAH TK. KEC

123,000,000

1X PAMERAN , 1X KUNKER, 1X LOMBA

1X PAMERAN , 1X

100,000,000

SUBSISDI PENGADAAN SEMBAKO UNTUK PASAR MURAH

TERLAKSANANYA KEGIATAN PROMOSI HASIL KERAJINAN

15

2

2012

PADA

RANCANG BUSANA, 1X MENGHADIRI RAKOR DEKRANASD A

1

CAPAIAN KINERJA P ROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

2015

2016

2017



RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,000

30,000,000

1,000

30,000,000

1,000

30,000,000

1,000

30,000,000

1,000

30,000,000

1,000

30,000,000

13634 UMKM

180,000,000

DISKOPUMU MPASAR

LOMBA RANCANG BUSANA, 1X KUNKER, 1X STUDI BANDING .

100,000,000

100,000,000

100,000,000

BELUM ADA / PROGAM BARU

5

MENINGKATNYA KUALITAS &

BELUM ADA / PROGAM BARU

-

TERLAKSANYA SUBSIDI BUNGA BAGI KUMKM PEDESAAN DAN FASILITASI PENDAMPINGAN

2014

T ARGET

MENINGKATNYA JARINGAN PEMASA-RAN UMKM

KUANTITAS PRODUK UMKM

2013


125,000,000

1X PAMERAN , 1X LOMBA RANCANG BUSANA, 1X KUNKER DEKRANAS DA P ROV, 1X STUDI BANDING

130,000,000


135,000,000


125,000,000

6,850,000,000

10

200,000,000


145,000,000


150,000,000

6,850,000,000

10

200,000,000


150,000,000


150,000,000

6,850,000,000

10

200,000,000


150,000,000


150,000,000

6,850,000,000

10

200,000,000


828,000,000

1X PAMERAN , 1X LOMBA

805,000,000

10

IAN

RANCANG BUSANA, 1X KUNKER DEKRANASDA PROV, 1X STUDI BANDING

6,850,000,000

200,000,000

BAG. PEREKONOM

BAG. PEREKONOM IAN

34,350,000,000

55 UMKM

1,100,000,000

DISKOPUMK MPASAR

15

150,000,000

15

150,000,000

15

150,000,000

15

150,000,000

15

150,000,000

75 UMKM

750,000,000

DISKOPUMK MPASAR

195 DESA/ KELU RAHAN

6,500,000,000

195 DESA/ KEL URAHAN

6,500,000,000


6,500,000,000

195 DESA/ KELU RAHAN

6,500,000,000


6,500,000,000

195 DESA/ KELURA HAN

32,500,000,000

DISKOPUMK MPASAR


1 1

15

3



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

177,092,000

405,000,000

220

165,000,000

MENINGKATNYA

519 ORANG

KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN, WORK-SHOP, SOSIALISASI, JARINGAN INFORMASI , PAMERAN DSB.

YANG DILATIH

MENINGKATNYA

688 KOPERASI

-

MENINGKATNYA JUMLAH KOPERASI YANG SEHAT/ AKTIF

563 KOPERASI

5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM PENGELOLA KOPSIS/K OPONTR

4X MONEV

8X MONEV

JUMLAH KOPERASI YANG TELAH BERBADAN HUKUM

2013

1,255,000,000

293

640,000,000

550,000,000

310

485,000,000

580,000,000

320

505,000,000

605,000,000

330

520,000,000


635,000,000

340

540,000,000

18


19

4,030,000,000

2332 ORANG

2,855,000,000

DISKOPUMK MPASAR

-

20,000,000

20,000,000

25

17

8X MONEV

365,000,000

30,000,000

20,000,000

25

20

0

30,000,000

35,000,000

-

25

25

0

35,000,000

40,000,000

-

25

30

0

40,000,000

45,000,000

-

25

35

0

45,000,000

50,000,000

-

813 KOPERASI

515,000,000

695 KOPERASI

220,000,000

16X MONEV

40,000,000

DISKOPUMK MPASAR

DISKOPUMK MPASAR

BAG. PEREKONOM IAN

EN

1

16

1

16

TERSALURKANNYA

40

40

BANTUAN MODAL BAGI PRA KOPERASI SISWA/KOPONTRE N

KOPSIS /KOP ONTREN

KOPSIS /KOPONTREN

200,000,000

40

200,000,000

0

-

0

-

0

-

0

-

KOPSIS /KO PPONTREN

80

400,000,000

KOPSIS /KOPPO NTREN

IAN

PENANAMAN MODAL 1

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

210,755,000

110,655,000

255,000,000

288,000,000

308,000,000

339,650,000

363,615,000

BAG. PEREKONOM

1,664,920,000


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TERSUSUNNYA BUKU PROFIL INVESTASI DAN BAHAN PROMOSI INVESTASI;

500 BUKU PROFIL

35,655,000

500 BUKU PROFIL INVESTASI

50,000,000


55,000,000


60,500,000


66,550,000


73,205,000

3000 BUKU

340,910,000

BPMPPT

TERLAKSANANYA

1 KALI PAMERAN TINGKAT NASIONAL


100,000,000


110,000,000


121,000,000


133,100,000

2 KALI PAMERAN TINKAT NASIONAL

146,410,000

11KALI PAMERAN TINKAT NASIONAL

660,510,000

BPMPPT

40 OH

30,000,000

40 OH

33,000,000

40 OH

36,500,000

40 OH

40,000,000

40 OH

44,000,000

40 OH

183,500,000

BPMPPT

10X MONITORIN G/ PEMBINA AN, 2X RAPAT EVALUASI, 15X RAPAT/KON SULTASI KE LUAR DAERAH, 10X HONORARI UM PANITIA PELAKSANA

50,000,000

15X MONITORI NG/ PEMBI NAAN, 2X RAPAT EVALUASI, 15X RAPAT/KO NSULTASI KE LUAR DAERAH, 10X HONORARI UM PANITIA PELAKSAN A

60,000,000


60,000,000

15X MONITORIN G/ PEMBINA AN, 2X RAPAT EVALUASI, 15X RAPAT/KON SULTASI KE LUAR DAERAH, 10X HONORARI UM PANITIA PELAKSANA

65,000,000


65,000,000

15X MONITORING/ PEMBINAAN, 2X RAPAT EVALUASI, 15X RAPAT/KONSU LTASI KE LUAR DAERAH, 10X HONORARIUM PANITIA PELAKSANA

325,000,000

BAG. PEREKONOM

1X PELATIHAN , UANG SAKU PESERTA PELATIHAN 32 ORANG, HONORARI UM PENGAJAR 3 ORANG

25,000,000

1X PELATIHAN , UANG SAKU PESERTA PELATIHAN

30,000,000


30,000,000

1X PELATIHAN , UANG SAKU PESERTA PELATIHAN 40 ORANG, HONORARI UM PENGAJAR 3 ORANG

35,000,000


35,000,000

1X PELATIHAN, UANG SAKU PESERTA PELATIHAN 40 ORANG , HONORARIUM PENGAJAR 3 ORANG

155,000,000

INVESTASI

KEGIATAN PROMOSI INVESTASI TINGKAT NASIONAL;

50,000,000

TERCAPAINYA KOORDINASI DAN KERJASAMADENGA N PARA INVESTOR DAN INSTANSI TERKAIT;

MENINGKATNYA KINERJA SEKRETARIAT BUMD DAN PERBANKAN

MENINGKATNYA KINERJA BUMD SE KABUPATEN JEPARA

3X MONITORIN G/ PEMBINAA N

10 KALI MONITORING/ PEMBI NAAN, 15X RAPAT/KONSULTASI KE LUAR DAERAH , 10X RAPAT

25,000,000

-

-

-

40

40

ORANG , HONORARI UM PENGAJAR 3 ORANG

ORANG , HONORARI UM PENGAJAR 3 ORANG

40 ORANG , HONORARI UM PENGAJAR 3 ORANG

PROFIL INVESTASI

IAN

BAG. PEREKONOM IAN


1 1

16

2



2

3

PELAYANAN PERIJINAN SECARA ONLINE DENGAN APLIKASI SPIPISE MELALUI WEBSITE BPMPPTJEPARAKA B. GO.ID GUNA MENANGKAP PELUANG INVESTASI

TERSALURKANNYA BANTUAN PERMODALAN BUMD DAN PERBANKAN

16

3


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

TERLAKSANANYA

1

K ONDISI KINERJA

MANINGKAT NYA PEMANFAATA N POTENSI GUNA MENANGKAP PELUANG INVESTASI

10,980,00 0,000

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

8,496,438,951

166

14,195,000

PERUSAHAAN/85 KEGIATAN

8,482,243,951

470,000,000

166

470,000,000

PERUSAHA AN/85 KEGIATAN , APLIKASI , 1 PORTAL WEB/12 BULAN

8,482,243,951

0

390,000,000

166

390,000,000

PERUSAHA AN/85 KEGIATAN , APLIKASI , 1 PORTAL WEB/12 BULAN, PENUNJAN G PEMELIHA RAAN APLIKASI WEBSITE BPMPPTJEP ARAKAB. G O.ID

-

0

429,000,000

166

429,000,000


-

0

472,000,000

166

472,000,000

PERUSAHA AN/85 KEGIATAN , APLIKASI , 1 PORTAL WEB/12 BULAN, PENUNJAN G PEMELIHAR AAN APLIKASI WEBSITE BPMPPTJEP ARAKAB. G O.ID

-

0

17

519,000,000

166

519,000,000


-


0

18

230,000,000

253,000,000

278,000,000

305,000,000

19

10,776,438,951

166 PERUSAHAAN/ 85 KEGIATAN, APLIKASI , 1

2,294,195,000

BPMPPT

8,482,243,951

BAG. PEREKONOM

PORTAL WEB/12 BULAN, PENUNJANG PEMELIHARAA N APLIKASI WEBSITE BPMPPTJEPARA KAB .GO .ID

-

TERSALURKAN NYA BANTUAN PERMODALAN BUMD DAN PERBANKAN

-


334,000,000

IAN

1,400,000,000

SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH MENINGKATNYA PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA BAGI PENGEMBANGAN INVESTASI SERTA UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL

MENINGKAT NYA SARANA DAN PRASARANA BAGI PENGEMBAN GAN INVESTASI

1 PAKET KAJIAN POTENSI /PELUANG INVESTASI, 35 ORANG DAN 52 KALI LEMBUR PIKET/ 12 BULAN

230,000,000

1 PAKET KAJIAN POTENSI /PELUANG INVESTASI

253,000,000

1 PAKET KAJIAN POTENSI /PELUANG INVESTASI

, 35

, 35

ORANG DAN 52 KALI LEMBUR PIKET/ 12 BULAN

ORANG DAN 52 KALI LEMBUR PIKET/ 12 BULAN

278,000,000

1 PAKET KAJIAN POTENSI /PELUANG INVESTASI, 35 ORANG DAN 52 KALI LEMBUR PIKET/ 12 BULAN

305,000,000

1 PAKET KAJIAN POTENSI/ PELUANG INVESTASI

334,000,000

1 PAKET KAJIAN POTENSI/ PELUANG INVESTASI

1,400,000,000

BPMPPT


1 1

17

1

17



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

-

-

-


18


19

KEBUDAYAAN 1

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA BERKEMBANGNYA NILAI - NILAI

0

450,000,000

3

450,000,000

KEGIATAN

600,000,000

4

600,000,000

KEGIATAN

900,000,000

6

900,000,000

KEGIATAN

900,000,000

6

900,000,000

KEGIATAN

1,050,000,000

7

1,050,000,000

3,900,000,000

7 KEGIATAN

3,900,000,000

DISPARBUD

KEGIATAN

BUDAYA

1

17

2

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NILAI BUDAYA TERSELENGGARA NYA PEMELIHARAAN MUSEUM RA KARTINI, BCB DAN BENDA BERSEJARAH

TERLAKSANANYA APRESIASI PERFILM JEPARA

TERLAKSANANYA PEMBINAAN PENGAHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

285,000,000

220,000,000

1 GEDUNG MUSEUM RA KARTINI JEPARA


130,000,000

1 KALI PEMBUATAN FILM

1 KALI PEMBUATAN

10 KOMUNITAS PENGHAYAT


242,000,000

1 GEDUNG

143,000,000

266,200,000

1 GEDUNG

157,300,000

292,820,000

1 GEDUNG

173,030,000

322,102,000

1 GEDUNG

190,333,000

354,312,000

1 GEDUNG

MUSEUM

MUSEUM

MUSEUM

MUSEUM

MUSEUM

RA KARTINI JEPARA

RA KARTINI JEPARA

RA KARTINI JEPARA

RA KARTINI JEPARA

RA KARTINI JEPARA

1,697,434,000

209,366,300


1,003,029,300

DISPARBUD

20,000,000

2 KALI PEMBUATA N FILM

22,000,000


24,200,000


26,620,000


29,282,000


32,210,000

16 KALI PEMBUATAN FILM

154,312,000

DISPARBUD

20,000,000

10 KOMUNITA

22,000,000

10 KOMUNITA

24,200,000

11 KOMUNITA

26,620,000

11 KOMUNITA

29,282,000

12 KOMUNITA

32,210,200


154,312,200

DISPARBUD

80,525,500

36 KOLEKSI MUSEUM UKIR

385,780,500

DISPARBUD

FILM

S

S

S

S

S

PENGHAYA

PENGHAYA

PENGHAYA

PENGHAYA

PENGHAYA

T

T

T

T

T

YME

MENINGKATNYA

2 KOLEKSI

KEGIATAN PELESTARIAN SENI BUDAYA LOKAL

1

17

3

50,000,000

UKIR

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA TERLAKSNANYA PENTAS SENI DI TMII

4 KOLEKSI MUSEUM

1 KALI PENTAS KETOPRAK

55,000,000

MUSEUM UKIR

0

125,000,000

1 KALI PENTAS SENI

125,000,000

BUDAYA TRADISIONAL

4 KOLEKSI

6 KOLEKSI

137,500,000

1 KALI PENTAS SENI BUDAYA TRADISION AL

60,500,000

MUSEUM UKIR

137,500,000

6 KOLEKSI

151,250,000

1 KALI PENTAS SENI BUDAYA TRADISIO NAL

66,550,000

MUSEUM UKIR

151,250,000

8 KOLEKSI

166,375,000


73,205,000

MUSEUM UKIR

166,375,000

8 KOLEKSI MUSEUM UKIR

183,012,500

1 KALI PENTAS SENI BUDAYA TRADISION AL

183,012,500

201,313,750


201,313,750

964,451,250

5 KALI PENTAS SENI BUDAYA TRADISIONAL

964,451,250

DISPARBUD


1

1

17

4



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

400,030,000

375,030,000

50 PENARI

50 PENARI

60,000,000

70 PENARI

66,000,000

70 PENARI

72,600,000

80 PENARI

79,860,000

80 PENARI

87,846,000

85 PENARI

96,630,600

85 PESERTA

462,936,600

DISPARBUD

TERLAKSANANYA PENTAS SENI DAN BUDAYA DI TINGKAT PROVINSI

10 PENARI

10 PENARI

60,000,000

15 PENARI

66,000,000

15 PENARI

72,600,000

20 PENARI

79,860,000

20 PENARI

87,846,000

25 PENARI

96,630,600

105 PENARI

462,936,600

DISPARBUD

TERLAKSANANYA

1 GEDUNG DKD JEPARA

1 GEDUNG DKD JEPARA

30,000,000

1 GEDUNG DKD JEPARA

33,000,000

1 GEDUNG DKD JEPARA

36,300,000

1 GEDUNG DKD JEPARA

39,930,000

1 GEDUNG DKD JEPARA

43,923,000

1 GEDUNG DKD JEPARA

48,315,300

1 GEDUNG DKD JEPARA

231,468,300

DISPARBUD

TERLAKSANANYA

12 KALI

12 PENTAS

70,000,000

12 PENTAS

77,000,000

12

84,700,000

12

93,170,000

12 PENTAS

102,487,000

12

112,735,700

12 PENTAS

540,092,700

DISPARBUD

PENTAS SENI KARIMUNJAWA

PENTAS

KESENIAN

TERLAKSANANYA

50 NEGARA

50 NEGARA

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI, PARADE SENI DAN

906,020,000

453,782,000

498,980,000

548,878,000

17

603,865,800

18

19

3,386,555,800

BUDAYA LOKAL

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DKD KABUPATEN JEPARA

KESENIAN

49,830,000

50 NEGARA

PENTAS KESENIAN

548,300,000

KEGIATAN PENYAMBUTAN TIM SAIL DUNIA

55

PENTAS KESENIAN

60,290,000

NEGARA

TERLAKSANANYA PENATAAN DAN PERAWATAN ASET WISATA DI KARIMUNJAWA

1 GEDUNG WISMA WISATA, 3 KAPAL KACA , 1 RUMAH ADAT

1 GEDUNG WISMA WISATA, 3 KAPAL KACA, 1 RUMAH

MENINGKATNYA

3 KELOMPOK

3 KELOMPOK SENI

KUALITAS DAN KUANTITAS KEGIATAN SENI BUDAYA

SENI BUDAYA LOKAL

BUDAYA LOKAL

45,200,000

ADAT

60,000,000

1 GEDUNG WISMA WISATA, 3 KAPAL KACA, 1 RUMAH ADAT

49,720,000

3

66,000,000

KELOMPOK SENI BUDAYA LOKAL

66,300,000

60 NEGARA

PENTAS KESENIAN

72,930,000

NEGARA


54,692,000

3

72,600,000


55

KESENIAN

80,223,000

280 NEGARA

877,873,000

DISPARBUD


72,700,000

1 GEDUNG WISMA WISATA, 3 KAPAL KACA , 1 RUMAH ADAT

348,312,000

DISPARBUD

3

96,630,600

3 KELOMPOK SENI BUDAYA LOKAL

462,936,600

DISPARBUD

NEGARA


60,000,000

3

79,860,000


60

KESENIAN


66,000,000

3

87,846,000




1



2

3 TERCIPTANYA KESENIAN KHAS KARIMUNJAWA

1

18

1

18

1

19 19

PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 KESENIAN

1

75,000,000

1

78,750,000

1

82,687,500

1

86,821,875

1

91,162,969

1 KESENIAN

414,422,344

DISPARBUD

KHAS

KESENIAN KHAS

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA OLAH RAGA

1


KESENIAN KHAS

KESENIAN KHAS

KESENIAN KHAS

KESENIAN KHAS

KHAS

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

MENINGKATNYA

1

K ONDISI KINERJA

PEMB. SARPRAS OLAH RAGA : 2 UNIT, DAN PERAWATAN 2 STADION

3,378,888,000

3,203,700,000

SARANA PRASARANA OLAH RAGA : 4 UNIT

2,346,700,000

7,750,000,000

SARANA PRASARAN

7,500,000,000

A OLAH RAGA : 3 UNIT PERAWATAN 2 STADION DAN SARPRAS PENDUKUNG LAINNYA

857,000,000

0

-

0

0

-

7,775,000,000

SARANA PRASARAN

7,500,000,000

A OLAH RAGA : 3 UNIT

250,000,000

PERAWATA N2 STADION DAN SARPRAS PENDUKUN G LAINNYA

-

6,800,000,000

SARANA PRASARAN

6,500,000,000


275,000,000


-

6,825,000,000

SARANA PRASARAN

6,500,000,000


300,000,000


-

6,850,000,000

SARANA PRASARAN

6,500,000,000


325,000,000


-

350,000,000


42,850,000,000

SARANA PRASARANA OLAH RAGA : 8 UNIT

41,150,000,000

- PERAWATAN 2 STADION

1,700,000,000

DINAS CIPTARU DAN

KEBERSIHAN

DAN SARPRAS PENDUKUNG LAINNYA

DINAS CIPTARU DAN

KEBERSIHAN

KESATUAN BANGSA 1

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

MENINGKATNYA

PENINGKATA

KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

N KEMAMPUAN ,KETRAMPIL AN DAN PENGETAHU AN MASYARAKA T DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DI 15

30,000,000

90 ORANG DI 3 KEC

30,000,000

33,000,000

90 ORANG DI 3 KEC

33,000,000

36,000,000

90 ORANG DI 3 KEC

36,000,000

39,000,000

90 ORANG DI 3 KEC

39,000,000

42,000,000

90 ORANG DI 3 KEC

42,000,000

180,000,000

450 ORANG DI 15 KEC

180,000,000

SATPOL PP


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1,082,860,000

1,383,000,000

KONDUSIFITAS DAERAH 16 KECAMATAN SE KABUPATEN J EPARA

826,000,000


18


19

KECAMATAN

1

19

2

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

TERCAPAINYA KAMTIBMAS DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA

KEAMANAN WILAYAH 16 KECAMATAN SE

KABUPATEN JEPARA

MENINGKATNYA

MENINGKAT

STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH

NYA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH DI 5 IN STANSI TERKAIT

TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PELATIHAN

PEMBINAAN DAN PELATIHAN KEPADA 148 ORANG ANGGOTA SATPOL PP SE KABUPATEN

KONDUSIFITAS DAERAH

177,000,000

148 ORANG ANGGOTA SATPOL PP SE KABUPATEN

30,000,000

1,556,000,000

KONDUSIFI

826,000,000

1,701,000,000

KONDUSIF

908,000,000

1,750,300,000

KONDUSIF

908,000,000

1,912,230,000

KONDUSIFI

998,000,000

1,969,153,000

KONDUSIF

TAS

ITAS

ITAS

TAS

ITAS

DAERAH 16 KECAMATA

DAERAH 16 KECAMATA

DAERAH 16 KECAMATA

DAERAH 16 KECAMATA

DAERAH 16 KECAMATA

N SE

N SE

N SE

N SE

N SE

KABUPATE N JEPARA

KABUPATE N JEPARA

KABUPATE N JEPARA

KABUPATE N JEPARA

KABUPATE N JEPARA

KONDUSIFI

177,000,000

TAS DAERAH

148 ORANG ANGGOTA SATPOL PP SE KABUPATE N

KONDUSIF

194,000,000

ITAS DAERAH

33,000,000


KONDUSIF

194,000,000

ITAS DAERAH

36,000,000


KONDUSIFI

213,000,000

TAS DAERAH

39,000,000


KONDUSIF

998,000,000

KONDUSIFITA S DAERAH 16 KECAMATAN SE KABUPATEN JEPARA

5,464,000,000

SATPOL PP

213,000,000

KONDUSIFITA S DAERAH

1,168,000,000

SATPOL PP

45,000,000

888 ORANG

225,000,000

SATPOL PP

ITAS DAERAH

42,000,000


10,271,683,000

ANGGOTA SATPOL PP SE KABUPATEN


1



2

3

19

3

3 KALI SOSIALISASI 240 ORANG DAN 1 KEGIATAN

MENURUNNYA JUMLAH KASUS KRUSIAL

48 KASUS

2013

1 KALI RAKOR DAN 52 KALI PEMANTAUA N ORANG ASING

KEGIATAN

PENUNJANG PENDATAAN DAN INVENTARISASI PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 KALI SOSIALISASI 50 ORANG DAN 1 KEGIATAN HANI

50,000,000

6 KALI SOSIALISA SI 50 ORANG DAN 1 KEGIATAN

190,000,000


200,000,000


210,000,000


220,000,000


230,000,000

HANI

KRUSIAL 120 KALI PEMANTAUA N WILAYAH

2015

RP

45 KASUS KRUSIAL 120 KALI

250,000,000

42 KASUS

HANI 275,000,000

KRUSIAL 144 KALI PEMANTAU AN WILAYAH

PEMANTAUAN WILAYAH

4 KALI RAKOR, 60 KALI PEMANTAU AN ORANG ASING

39 KASUS

HANI 302,500,000


55,000,000

4 KALI RAKOR 72 KALI PEMANTAU AN ORANG ASING

36 KASUS

HANI 332,750,000


19

31 KALI SOSIALISASI

1,100,000,000

BAKESBANG POL

1550 ORANG DAN 6 KEGIATAN

HANI

366,025,000

30 KASUS

402,627,500



24 KALI RAKOR, 348 KALI PEMANTAUAN ORANG ASING

385,780,500

BAKESBANG POL

-

-

1 PAKET PENDATAA N& INVENTARI SASI

100,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 PAKET PENDATAAN & INVENTARISAS I

100,000,000


-

-

-

KEGIATAN PEMBAKUA N NAMA RUPABUMI DI 16 KECAMATA

25,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

KEGIATAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DI 16 KECAMATAN

25,000,000


443,012,500

80,525,500

1,928,902,500

-

416,375,000

73,205,000

25 KASUS KRUSIAL 192 KALI PEMANTAUAN WILAYAH

310,000,000

391,250,000


18

HANI


66,550,000

17

370,066,000

N



50,000,000

492,500,000

60,500,000

33 KASUS


4 KALI RAKOR 36 KALI PEMANTAUAN ORANG ASING

NYA PENDATAAN DAN INVENTARISASI PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI UNSUR ALAMI

TERLAKSANANYA

2014

T ARGET

HANI

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

TEREALISASIKAN


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DAN SISWA SEKOLAH

TERPANTAUNYA AKTIFITAS ORANG ASING

1

K ONDISI KINERJA

471,313,750

BAKESBANG POL

2,524,451,250


1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSELENGGARA NYA PELATIHAN PBB TINGKAT KECAMATAN DAN LOMBA PBB DI TINGKAT KABUPATEN BAGI

SATLINMAS SE KAB JEPARA 7149 ORANG ,

ANGGOTA

SATLINMAS

TERSELENGGARA NYA PELATIHAN PBB DAN D EVILE DALAM RANGKA

GLADI LAPANGAN ANGGOTA

SATLINMAS TINGKAT PROCINSI J ATENG DAN PENGIRIMAN PESERTA GLADI LAPANGAN KE TINGKAT PROVINSI JATENG

TERSALURNYA BANTUAN KESEHATAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI ANGGOTA SATLINMAS DAN PENGADAAN KTA BAGI ANGGOTA SATLINMAS


PADA

JUMLAH ANGGOTA

2013

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PELATIHAN KEPADA 375 ANGGOTA SATLINMAS DI 15 KECAMATAN, 1 KALI LOMBA PBB

60,000,000

PELATIHAN

60,000,000

PELATIHA

65,000,000

PELATIHA

70,000,000

PELATIHAN

75,000,000

PELATIHA

80,000,000

PELATIHAN KEPADA 2250 ORANG ANGGOTA SATLINMAS DI

410,000,000

SATPOL PP

PELATIHAN DIIKUTI OLEH 375 ANGGOTA SATLINMAS DI 15 KECAMATAN , 1 KALI LOMBA PBB

6 KALI LATIHAN BAGI 30 ORANG ANGGOTA SATLINMAS, 30 ORANG ANGGOTA SATLINMAS PESERTA GLADI LAPANGAN TINGKAT PROVINSI JATENG

6 KALI LATIHAN BAGI 30 ORANG ANGGOTA SATLINMAS, 30 ORANG ANGGOTA SATLINMAS PESERTA GLADI LAPANGAN TINGKAT PROVINSI JATENG

100,000,000

BANTUAN KEPADA ANGGOTA SATLINMAS YANG SAKIT DAN AHLI WARIS SERTA YG MENINGGAL DUNIA, PENGADAAN

BANTUAN KEPADA ANGGOTA SATLINMAS YANG SAKIT DAN AHLI WARIS SERTA YG MENINGGAL DUNIA, PENGADAAN 400 KTA BARU

25,000,000

140 ORANG

2016

RP

340 ORANG

KEPADA

N KEPADA

N KEPADA

KEPADA

N KEPADA

375

375

375

375

375

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

SATLINMAS DI 15 KECAMATA N, 1 KALI

SATLINMA S DI 15 KECAMATA N, 1 KALI


SATLINMAS DI 15 KECAMATA N, 1 KALI


LOMBA

LOMBA

LOMBA

LOMBA

LOMBA

PBB

PBB

PBB

PBB

PBB

6 KALI LATIHAN BAGI 30 ORANG ANGGOTA SATLINMAS

145,000,000

; 30 ORANG ANGGOTA SATLINMAS PESERTA GLADI LAPANGAN TINGKAT PROVINSI JATENG

BARU

RASA NASIONALISME DAN CINTA TANAH AIR KEPADA GENERASI MUDA

2015

T ARGET

400 KTA

MENINGKATKAN

2014

50,000,000

BANTUAN KEPADA ANGGOTA SATLINMAS YANG SAKIT DAN AHLI WARIS SERTA YG MENINGGA L DUNIA, PENGADAA N 400 KTA BARU

25,000,000

340

55,000,000

ORANG

6 KALI LATIHAN BAGI 30 ORANG ANGGOTA SATLINMA S, 30 ORANG ANGGOTA SATLINMA S PESERTA GLADI LAPANGAN TINGKAT PROVINSI JATENG

145,000,000

BANTUAN KEPADA ANGGOTA SATLINMA S YANG SAKIT DAN AHLI WARIS SERTA YG MENINGGA L DUNIA, PENGADAA N 400 KTA BARU

30,000,000

345

60,500,000

ORANG


150,000,000


30,000,000

345

66,550,000

ORANG

6 KALI LATIHAN BAGI 30 ORANG ANGGOTA SATLINMAS

15 KECAMATAN, 6 KALI LOMBA PBB DI TINGKAT KABUPATEN

155,000,000


160,000,000

36 KALI LATIHAN BAGI 180 ORANG ANGGOTA SATLINMAS;6 KALI PENGIRIMAN ANGGOTA SATLINMAS DALAM GLADI LAPANGAN TINGKAT PROCINSI JATENG

855,000,000

SATPOL PP

BANTUAN KEPADA ANGGOTA SATLINMAS YANG SAKIT DAN AHLI WARIS SERTA YG MENINGGA L DUNIA, PENGADAA N 400 KTA BARU

30,000,000


30,000,000

BANTUAN KEPADA ANGGOTA SATLINMAS YG SAKIT DAN AHLI WARIS SERTA YG MENINGGAL DUNIA DAN PENGADAAN

170,000,000

SATPOL PP

350

73,205,000

350

80,525,500

385,780,500

BAKESBANG

, 30 ORANG ANGGOTA SATLINMAS PESERTA GLADI LAPANGAN TINGKAT PROVINSI JATENG

ORANG

ORANG

2.400 KTA BARU

2070 ORANG

POL


1



2

3 TERDATANYA KEBERADAAN ORMAS DAN LSM

TERTANAMKANNY A NILAI- NILAI

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 30 FOLDER/BUK U ORMAS DAN LSM

-

2013

19

4

PROGRAM KEMITRAAN

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

30 FOLDER/ BUKU ORMAS DAN LSM

50,000,000

35

55,000,000

40

60,500,000

45

66,550,000

50

73,205,000

55

80,525,500

FOLDER/BU KU ORMAS DAN LSM

2 KALI SARASEHAN 200 SISWA

25,000,000

100,000,000

205,000,000

TERSELENGGARANYA PELATIHAN BAGI 80

130,000,000

KEPAHLAWANAN DAN KEPERINTISAN KEPADA SISWA SEKOLAH

1

2014

2 KALI SARASEHA N 300 SISWA

FOLDER/B UKU ORMAS DAN LSM

27,500,000


212,500,000


30,250,000


625,750,000

FOLDER/BU KU ORMAS DAN LSM

33,275,000


239,825,000


36,602,500


254,807,500



17

18

19

255

385,780,500

BAKESBANG

FOLDER/BUKU ORMAS DAN

POL

LSM 40,262,750

14 KALI SARASEHAN 2400 SISWA

270,788,250

192,890,250

BAKESBANG POL

1,808,670,750

PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

MENINGKATNYA KEMAMPUAN,KETR AMPILAN DAN PENGETAHUAN ANGGOTA SATLINMAS SERTA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA LINMAS

TERKIRIMNYA PESERTA PELATIHAN TENTANG KEORMASSAN

TERSELENG GARANYA PELATIHAN BAGI 80 ORANG ANGGOTA SATLINMAS DI 2 KECAMATAN ,PENAMBAHA N PERLENGKAP AN PENUNJANG TUGAS BERUPA 200 ROMPI LINMAS DAN 170 LIFE JACKET

15 ORANG PENGURUS/ ANGGOTA DALAM 10 KALI PELATIHAN ORMAS TINGKAT PROPINSI

130,000,000

GARANYA PELATIHAN BAGI 80 ORANG ANGGOTA SATLINMAS DI 2 KECAMATA N, PENAMBA HAN PERLENGKA PAN PENUNJAN G TUGAS BERUPA 200 ROMPI LINMAS DAN 170 LIFE JACKET

ORANG ANGGOTA

SATLINMAS DI 2 KECAMATAN, PENAM BAHAN PERLENGKAPAN PENUNJANG TUGAS BERUPA 200 ROMPI LINMAS DAN 170 LIFE JACKET

15 ORANG PENGURUS/ ANGGOT A DALAM 10 KALI PELATIHAN ORMAS TINGKAT PROPINSI

TERSELENG

25,000,000

20 ORANG PENGURUS /ANGGOTA DALAM 10 KALI PELATIHAN ORMAS TINGKAT PROPINSI

TERSELEN GGARANYA PELATIHAN BAGI 80 ORANG ANGGOTA SATLINMA S DI 2 KECAMATA N, PENAMB AHAN PERLENGK APAN PENUNJAN G TUGAS BERUPA

535,000,000

1000

200

STEL PAKAIAN

ROMPI LINMAS DAN 200 LIFE JACKET

PDL LINMAS 27,500,000



30,250,000


140,000,000

TERSELENG

145,000,000

GARANYA PELATIHAN BAGI 80 ORANG ANGGOTA SATLINMAS DI 2 KECAMATA N, PENAMBA HAN PERLENGKA PAN PENUNJAN G TUGAS BERUPA 200 ROMPI LINMAS DAN 200 LIFE JACKET

33,275,000



150,000,000

200


1,230,000,000

SATPOL PP

192,890,250

BAKESBANG

RANYA PELATIHAN BAGI 480 ORANG ANGGOTA LINMAS DI 12 KECAMATAN DAN PERLENGKAPA N PENUNJANG TUGAS BAGI ANGGOTA SATLINMAS BERUPA 1.000 ROMPI LINMAS DAN 970 LIFE JACKET SERTA 1.000 STEL PDL LINMAS LINMAS

ROMPI LINMAS DAN 200 LIFE JACKET

36,602,500

TERSELENGGA

40,262,750

165 ORANG PENGURUS/ AN GGOTA DAN 60 KALI PELATIHAN ORMAS

POL


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

TERBENTUKNYA FKDM DITINGKAT

7 FKDM

BAWAH

KECAMATAN

TINGKAT

2013

2014

2015

2016

19

5

PROGRAM PENINGKATAN



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 KALI RAKOR DAN PEMBENTUKAN 4 FKDM TINGKAT KEC.

50,000,000

1 KALI RAKOR DAN FASILITASI

55,000,000


60,500,000


66,550,000


73,205,000


80,525,500

6 KALI RAKOR,

385,780,500

BAKESBANG

FKDM KAB. DAN KEC

FKDM KAB. DAN KEC

FKDM KAB. DAN KEC SERTA

FKDM KAB. DAN KEC

375,000,000

300,000,000

PEMBINAAN DAN

300,000,000

350,000,000

SERTA PEMBENTU KAN

FKDM

FKDM

TINGK. DESA

TINGK. DESA

385,000,000

424,000,000

PEMBENTUKAN FKDM DI 4 KECAMATAN DAN FASILITASI FKDM KAB. DAN KEC SERTA PEMBENTUKAN FKDM TINGK. DESA

FKDM KAB. DAN KEC

PEMBENTU KAN FKDM TINGK. DESA

SERTA PEMBENTU KAN

1

2017

466,000,000

512,000,000

POL

2,437,000,000

PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

TERWUJUDNYA KONDUSIFITAS DAERAH

PENEGAKAN PERDA DI 16 KECAMATAN SE

KABUPATEN JEPARA

TERTIBNYA CUKAI

PENERTIBAN

DAN PERIJINAN

CUKAI DAN PERIJINAN DI 16 KECAMATAN

OPERASI GAKDA,PENGAMANA N PATROLI,PENERTIBA N WILAYAH DI 16 KEC SE KABUPATEN JEPARA

16 KECAMATAN

PEMBINAA

350,000,000

N DAN OPERASI GAKDA,PE NGAMANAN PATROLI,P ENERTIBAN WILAYAH DI 16 KECAMATA N

75,000,000

DI 16 KECAMATA N

PEMBINAA

385,000,000

N DAN OPERASI GAKDA,PE NGAMANA N PATROLI,P ENERTIBA N WILAYAH DI 16 KECAMATA N

80,000,000

DI 16 KECAMATA N

PEMBINAA

424,000,000


85,000,000

16 KECAMATA N

PEMBINAA

466,000,000

N DAN OPERASI GAKDA,PE NGAMANAN PATROLI,P ENERTIBAN WILAYAH DI 16 KECAMATA N

90,000,000

16 KECAMATA N

PEMBINAA

512,000,000


95,000,000

16 KECAMATA N

PEMBINAAN DAN OPERASI GAKDA,PENGA MANAN PATROLI,PENE RTIBAN WILAYAH DI

2,437,000,000

SATPOL PP

610,000,000

SATPOL PP

16 KECAMATAN

100,000,000

16 KECAMATAN


1 1

19

6



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENCEGAHAN DINI

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

165,000,000

165,000,000

- 6 BLN '- (1) P OS

50,000,000

1,474,500,000

1,638,050,000

1,803,355,000

1,797,850,500


2,157,424,550

18


19

9,036,180,050

DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

MENINGKATNYA RASA AMAN PD MASYARAKT SAAT TERJADI BENCANA. ADANYA OPERASI SAR YG TERKOORDINASI.

KURANGNYA KESIAPAN MASY DLM MENGHADAP I KEJADIAN BENCANA.

OPERASI SAR

- 6 BLN '(17) POS

150,000,000

- 6 BLN '(17) POS

165,000,000

- 6 BLN '(17) POS

181,500,000

- 6 BLN '(17) POS

199,650,000

- 60 KL '- 30 ORG

80,000,000

- 60 KL '30 ORG

88,000,000

- 60 KL '30 ORG

96,800,000

- 60 KL '30 ORG

106,480,000

- 60 KL '30 ORG

117,128,000

MASY. MENJADI LBH

965,765,000

BPBD

128,840,800

OP. SAR MENJADI LBH TERKOORDNSI

617,248,800

BPBD

.

MENINGKATNYA

SEBAGIAN BESAR MASY KURANG PENGET DALAM PENANGGUL NGAN BENC.

-

-

- 30 ORG '- 16 DESA DI 16 KEC.

160,000,000


160,000,000


160,000,000


160,000

BELUM TERSEDIA PETA RAWAN BENCANA

-

-

- 1 PETA KAB

50,000,000

- 1 PETA DI KEC.

55,000,000

- 1 PETA DI KEC.

60,500,000

- 1 PETA DI KEC.

66,550,000

MENINGKATNYA

SEBAGIAN

-

- 50 ORG, - 3 DESA

165,000,000

- 50 ORG, - 3 DESA

181,500,000

- 50 ORG, - 3 DESA

199,650,000

BESAR MASYARAKA T BELUM MEMILIKI KESIAPAN DALAM MENGHADAP I BENCANA

- 50 ORG, - 3 DESA

150,000,000

KESIAPAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA

BENCANA

- 60 KL '30 ORG

KURANG TERKOORDI NASI

MASY. YANG

TERSEDIANYA PETA RAWAN

219,615,000

SIAP DALAM MENGHADP BENC.

TERWUJUDNYA KESIAPN LOGISTK DAN PERALATAN DLM MENGH BENCANA.

PENGET MASY DLM PENANGGLN BENCANA

- 6 BLN '(17) POS

-

-

- 1000

250,000,000

ORG, '- 10 BUAH , PAL SAR

TERKENA BENCANA BLM ADA KEPASTIAN DPT BANTUAN.

-

- 1000

275,000,000


- 1000

302,500,000


- 1000

332,750,000


- 1000

366,025,000

MASY. YG TERKENA BENCANA ADA KEPASTN DPT BANT.

1,526,275,000

BPBD


160,000,000

PENGETH MASY TTG PENANGGULNG . BENC. MENINGKT.

640,160,000

BPBD

- 1 PETA DI KEC.

73,205,000

TERSDI PETA

305,255,000

BPBD

- 50 ORG, - 3 DESA

219,615,000

915,765,000

BPBD


RWN SAMPAI DENGAN DI KEC

MASY LBH SIAP BENCANA


1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

MENINGKATNYA

KEMAMPUAN

KEMAMAMPUAN SAR DAN PARA RELAWAN

DAN PENGETAHU AN SAR BELUM MERATA


PADA

ADANYA SATU TIM TRC YANG SIAP

BELUM TERBENTUK

SETIAP ADA KEJADIAN BENCANA

TIM REAKSI

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

- 30 ORG, 3 HARI

50,000,000

- 30 ORG, 3 HARI

55,000,000

- 30 ORG, 3 HARI

60,500,000

- 30 ORG, 3 HARI

66,550,000

- 30 ORG, 3 HARI

73,205,000

RELAWAN MEMILIKI KEMAMPUAN SAR LEBIH MERATA

305,255,000

BPBD

-

-

- 5 KL EVENT, 3 HARI , 18 ORG, TRC

150,000,000


165,000,000


181,500,000


199,650,000


239,580,000

TRC

935,730,000

BPBD

137,500,000

- 100

151,250,000

- 100

166,375,000

- 100

183,012,500

- 100

201,313,750

839,451,250

BPBD

915,765,000

BPBD

CEPAT YANG SIAP MEMBANTU MASYARAKA T

TERBANTUNYA KORBAN BENCANA KEBAKARAN

MASY. YANG

- 100

TERKENA BENCANA BLM ADA KEPASTIAN DAPAT BANTUAN

ORG, 12 BLN

TERBANTUNYA KORBAN BENCANA RUMAH ROBOH

MASY. YANG

TERBANTUNYA KORBAN BENCANA KEKERINGAN

MASY. YANG

MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN ANGGOTA LINMAS

-

-

- 100

ORG, 12 BLN

150,000,000

ORG, 12 BLN


-

-

PENINGKATA

JUMLAH LINMAS SE

35,000,000

N KEMAMPUAN DAN KETRAMPILA N ANGGOTA LINMAS DALAM PENANGANA N KORBAN BENCANA ALAM

KAB JEPARA 7.149


ORANG PELATIHAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DIIKUTI OLEH 105 ORANG ANGGOTA SATLINMAS DI 3 KECAMATAN , BELUM TERSEDIANYA ALAT PENUNJANG

165,000,000

ORG, 12 BLN

- 16 KEC. 12 BLN

100,000,000

105

39,000,000

ORANG ANGGOTA SATLINMAS DI 3 KECAMATA N RAWAN BENCANA

- 100

ORG, 12 BLN

181,500,000

ORG, 12 BLN

- 16 KEC. 12 BLN

110,000,000

105

75,000,000

ORANG ANGGOTA SATLINMA S DI 3 KECAMATA N RAWAN BENCANA

- 100

ORG, 12 BLN

ORG, 12 BLN

199,650,000

ORG, 12 BLN

- 16 KEC. 12 BLN

121,000,000

105

100,000,000

ORANG ANGGOTA SATLINMA S DI 3 KECAMATA N RAWAN BENCANA, PENGADAA N PERLENGK APAN PENUNJAN G PELATIHAN ALAT ALAT SELAM,TA BUNG

- 100

- 100

133,100,000

105

100,000,000

MASY. YG TERKEN

219,615,000

ORG, 12 BLN

- 16 KEC. 12 BLN

ORANG ANGGOTA SATLINMAS DI 3 KECAMATA N RAWAN BENCANA, PENGADAA N PERLENGKA PAN PENUNJAN G PELATIHAN BERUPA ALAT SELAM,TAB

TERBENTUK DAN SIAP MEMBANTU MASYARAKAT

MASY. YG TERKENA BENCANA ADA KEPASTIAN DAPAT BANTUAN

- 16 KEC. 12 BLN

146,410,000

MASY. YG TERKENA BENCANA ADA KEPASTIAN DAPAT BANTUAN

610,510,000

BPBD

105

110,000,000

630 ANGGOTA SATLINMAS DI 16 KECAMATAN

459,000,000

SATPOL PP

ORANG ANGGOTA SATLINMA S DI 3 KECAMATA N RAWAN BENCANA, PENGADAA N PERLENGK APAN PENUNJAN G PELATIHAN BERUPA ALAT SELAM,TA

DAN PERLENGKAPA N PENUNJANG PRAKTEK PELATIHAN BERUPA ALAT SELAM,TABUN G PEMADAM KEBAKARAN, T ALI


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PEMADAM KEBAKARA N,TALI

1

19

7

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DAN CINTA T ANAH AIR

TERLAKSANANYA

-

KEGIATAN PENUNJANG PEMILIHAN GUBERNUR J AWA TENGAH DAN PEMILUKADA KAB. JEPARA

TERLAKSANANYA

3,660,586,000

5,795,000,000

1 PAKET PEMILUKADA

2,255,000,000

1,622,000,000

1 KALI PILGUB, 8

300,000,000

5,181,700,000

-

-

UNG PEMADAM KEBAKARA N,TALI

1,154,370,000

-

-

1,595,307,000

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

4,389,837,700

-

-

18

-

1 KALI PILPRES, 1 KALI PILEG, 6

500,000,000

-

-

-

-

5 TITIK LOKASI PEMASANG AN BENDERA PARTI POLITIK PILEG


19

19,738,214,700

1 KALI PILGUB, 8

2,555,000,000


500,000,000


100,000,000


KALI SOSIALISASI PILGUB

-

-

-

1 KALI PILPRES, 1 KALI PILEG, 6 KALI SOSIALISASI PILPRES & PILEG

KALI SOSIALISA SI PILPRES & PILEG

-


BUNG PEMADAM KEBAKARA N,TALI

KALI SOSIALISA SI PILGUB

KEGIATAN PENUNJANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF

TERLAKSANANYA PEMBUATAN BENDERA PARTAI POLITIK PEMILIHAN LEGISLATIF

2017

100,000,000

-

-

-

-

-

-

5 TITIK LOKASI PEMASANGAN BENDERA PARTI P OLITIK PILEG


1



2

3 TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 4 KALI SOSIALISASI PEMILUKADA , 8 KALI

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 KALI PEMILUKADA, 6 KALI SOSIALISASI PEMILUKADA

180,000,000

-

-

-

-

-

4 KALI SOSIALISA SI PEMILUKAD A, 8 KALI MONITORIN G, 16 BH SPANDUK

400,000,000

1 KALI PEMILUKA DA, 10 KL

400,000,000

2 KALI PEMILUKADA, 16 KALI

980,000,000


-

-

MONITORIN G, 16 BH SPANDUK RP.180.00

SOSIALISA SI, 8 KL MONITORI NG , 16 BH SPANDUK

SOSIALISASI PEMILUKADA

0.000,TERLAKSANANYA PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TERPILIH

-

MENINGKATNYA KESADARAN BELA NEGARA

12 KALI PERINGATAN HARI -HARI BESAR RP.

1 KALI PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

250,000,000

-

-

-

-

-

-

1 KALI PELANTIKA N BUPATI

500,000,000

2 KALI PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

750,000,000


DAN

WABUP JEPARA

12 KALI PERINGATAN HARIHARI BESAR

600,000,000

12 KALI PERINGATA N HARIHARI BESAR

630,000,000

12 KALI PERINGAT AN HARIHARI BESAR

630,000,000


630,000,000

12 KALI PERINGATA N HARIHARI BESAR

630,000,000


630,000,000

72 KALI PERINGATAN HARI -HARI BESAR

3,750,000,000

BAG. UMUM

2 KALI FORKOM TINGKAT KABUPATEN DAN 16 KALI FORKOM TINGKAT KECAMATA N.

132,000,000

2 KALI FORKOM TINGKAT KABUPATE N DAN 16 KALI FORKOM TINGKAT KECAMATA N.

145,200,000


159,720,000

2 KALI FORKOM TINGKAT KABUPATEN DAN 16 KALI FORKOM TINGKAT KECAMATA N.

175,692,000


193,261,200

13 TINGKAT KAB . 96

925,873,200

BAKESBANG

11 PARTAI POLITIK

55,000,000

11 PARTAI POLITIK

60,500,000

11 PARTAI POLITIK

66,550,000

11 PARTAI POLITIK

73,205,000

11 PARTAI POLITIK

80,525,500

5 KALI PELATIHAN DAN 15 PENGIRIMA N KE RINDAM

110,000,000

5 KALI PELATIHAN DAN 15 PENGIRIM AN KE RINDAM

121,000,000


133,100,000

5 KALI PELATIHAN DAN 20 PENGIRIMA N KE RINDAM

146,410,000


161,051,000

500.000.0 00

TERSARINGNYA INFORMASI DARI MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH

2 KALI FORKOM TINGKAT KABUPATEN DAN 16 KALI FORKOM TINGKAT KECAMATAN.

2 KALI FORKOM TINGKAT KABUPATEN DAN 16 KALI FORKOM TINGKAT KECAMATAN.

120,000,000

TERLAKSANANYA

11 PARTAI POLITIK

11 PARTAI P OLITIK

50,000,000

133 ORANG

5 KALI PELATIHAN DAN 15 PENGIRIMAN KE RINDAM

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL SESUAI UU NOMOR 2 TAHUN

POL

TINGKAT KEC .

11 PARTAI POLITIK

385,780,500

30 PELATIHAN DAN 105

771,561,000

BAKESBANG POL

2011 MENINGKATNYA KESADARAN BELA NEGARA BAGI GENERASI MUDA

100,000,000

PENGIRIMAN KE RINDAM

BAKESBANG POL


1



2

3 TERCAPAINYA PEMILUKADA, PILGUB, PILPRES YANG KONDUSIF

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 TERCAPAINY A

PEMILUKADA , PILGUB, PILPRES

2013

PENINGKATA

RASA RASIONALISME DAN CINTA TANAH AIR

N RASA RASIONALIS ME DAN CINTA TANAH AIR BAGI MASYARAKA T UMUM, PNS DAN SISWA

MENINGKATNYA

TERSELENG

RASA RASIONALISME DAN CINTA TANAH AIR

GARANYA UPACARA BENDERA DENGAN TERTIB, LAN CAR SERTA KHIDMAT

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

KONDUSIFITAS DAERAH SE KABUPATEN J EPARA

150,000,000

KONDUSIFI

200,000,000

KONDUSIF

500,000,000

0

0

0

0

KONDUSIF

250,000,000

KONDUSIFITA S DAERAH SE KABUPATEN JEPARA DALAM

1,100,000,000

SATPOL PP

370,000,000

SATPOL PP

450,000,000

SATPOL PP

DALAM RANGKA PILBUP

YANG KONDUSIF

MENINGKATNYA

2014

TAS

ITAS

ITAS

DAERAH SE KABUPATE N JEPARA

DAERAH

DAERAH

DALAM RANGKA PILGUB

24 KALI PELAKSANAAN UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL ,HARI KESADARAN NASIONAL DAN UPACARA BENDERA LAINNYA

50,000,000

PENGADAAN SERAGAM UNTUK ANGGOTA KORSIK SEBANYAK 25 STEL SERTA DIBUTUHKANNYA AKAT KORSIK BARU

40,000,000

24 KALI PELAKSANA AN UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL , HARI KESADARA N NASIONAL DAN UPACARA BENDERA LAINNYA

50,000,000

TERIRINGN

45,000,000

SE

SE

KABUPATE N JEPARA

KABUPATE N JEPARA

DALAM RANGKA

DALAM RANGKA PILBUP

PILEG DAN PILPRES 24 KALI

60,000,000

PELAKSAN AAN UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL , HARI KESADARA N NASIONAL DAN UPACARA BENDERA LAINNYA

TERIRING

YA UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL , HARI KESADARA N NASIONAL SERTA

NYA UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL , HARI KESADARA N NASIONAL SERTA

TMMD

65,000,000

24 KALI PELAKSAN AAN UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL , HARI KESADARA N NASIONAL DAN UPACARA BENDERA LAINNYA

65,000,000

TERIRING

100,000,000

24 KALI PELAKSANA AN UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL , HARI KESADARA N NASIONAL DAN UPACARA BENDERA LAINNYA

70,000,000

TERIRINGN

100,000,000

RANGKA

24 KALI PELAKSAN AAN UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL , HARI KESADARA N NASIONAL DAN UPACARA BENDERA LAINNYA

75,000,000

TERIRING

100,000,000


YA UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL , HARI KESADARA N NASIONAL SERTA


TMMD

TMMD

TMMD

TMMD

DAN TERCUKUP INYA SERAGAM BAGI ANGGOTA KORSIK SEBANYAK 25 ORANG

PENGADAA N ALAT KORSIK YANG BARU

DAN PENGADAA N ALAT KORSIK YANG BARU

DAN PENGADAA N ALAT KORSIK YANG BARU

PILBUP 2012, PILGUB, PILEG, PILPRES, PILBUP 2017 144 KALI PELAKSANAAN UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL ,HAR I KESADARAN NASIONAL DAN UPACARA BENDERA LAINNYA

TERIRINGNYA UPACARA BENDERA HARI BESAR NASIONAL ,HAR I KESADARAN NASIONAL SERTA TMMD DAN TERCUKUPINYA SERAGAM ANGGOTA KORSIK SEBANYAK 25 STEL SERTA PENGADAAN ALAT KORSIK BARU


1



2

3 TERSELENGGARA NYA KETENTRAMAN ,KE TERTIBAN UMUM DALAM PRA PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN PASCA PELAKSANAAN PILBUB ,PILGUB DAN PILPRES

1

20

1

20

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 TERCIPTANY A KETENTRAM AN, KETERTI BAN UMUM DALAM PRA PELAKSANAA N SAMPAI DENGAN PASCA PELAKSANAA N PILBUP,PILG UB DAN PILPRES

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6190 ANGGOTA SATLINMAS

2,000,000,000

6190

100,000,000

6190

3,000,000,000

6190

0

0

0

6190

2,000,000,000

MELAKSANAKAN PENGAMANAN PILBUP DI 16 KECAMATAN



17

18

19

6190

7,100,000,000

SATPOL PP

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

SATLINMAS

SATLINMA

SATLINMA

SATLINMA

SATLINMAS

MELAKSAN AKAN PENGAMAN AN PILBUP DI 16 KECAMATA N

S MELAKSAN AKAN PENGAMAN AN PILGUB DI 16 KECAMATA N

S MELAKSAN AKAN PENGAMAN AN PILEG DAN PILPRES DI 16 KECAMATA N

S MELAKSAN AKAN PENGAMAN AN PILBUP DI 16 KECAMATA N

MELAKSANAKA N PENGAMANAN DALAM KEGIATAN PILBUP, PILGUB, DAN PILEG SERTA PILPRES DI

16 KECAMATAN

OTONOMI, PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN 1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KELANCARAN TUGAS - TUGAS DPRD KABUPATEN JEPARA

15,114,00 8,649

13,148,850,000

13,148,850,000

PEMBAHASAN 10 PERDA , 3 KALI

13,148,850,000

PENJARINGAN

ASPIASI MASYARAKAT , 16 KALI, WORKSHOP, 72 KALI KUNJUNGAN KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU LAPORAN KOMISI, 960 BUKU RISALAH RAPAT, 400 EX BULITIN TAMAN SARI, 183 BUKU PERPUSTAKAAN

24,856,912,500

PEMBAHAS AN 10 PERDA , 3 KALI PENJARING AN ASPIASI MASYARAK AT, 16 KALI, WORKSHOP , 72 KALI KUNJUNGA N KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU LAPORAN KOMISI, 960 BUKU RISALAH RAPAT, 400 EX BULITIN TAMAN SARI , 183 BUKU PERPUSTAK AAN

24,856,912,500

27,342,603,750

PEMBAHAS AN 10 PERDA , 3 KALI PENJARING AN ASPIASI MASYARAK AT, 16 KALI, WORKSHO P, 72 KALI KUNJUNGA N KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU LAPORAN KOMISI, 960 BUKU RISALAH RAPAT, 400 EX BULITIN TAMAN SARI , 183 BUKU PERPUSTA KAAN

27,342,603,750

30,076,864,000


30,076,864,000

33,084,550,500

PEMBAHAS AN 10 PERDA , 3 KALI PENJARING AN ASPIASI MASYARAK AT, 16 KALI, WORKSHOP , 72 KALI KUNJUNGA N KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU LAPORAN KOMISI, 960 BUKU RISALAH RAPAT, 400 EX BULITIN TAMAN SARI , 183 BUKU PERPUSTAK AAN

33,084,550,500

36,393,000,000


36,393,000,000

164,902,780,750

PEMBAHASAN 10 PERDA, 3 KALI PENJARINGAN ASPIASI MASYARAKAT , 16 KALI, WORKSHOP, 72 KALI KUNJUNGAN KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU LAPORAN KOMISI, 960 BUKU RISALAH RAPAT, 400 EX BULITIN TAMAN SARI, 183 BUKU PERPUSTAKAA N

164,902,780,750

SETWAN


1

1

20

2



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

TERSEDIANYA SOUVENIR CINDERAMATA UNTUK TAMU PEMDA


PLAKAT 100 BH,TONGKA T

DEWADARU 30 BH,KAIN TROSO SUTRA SARIMBIT

15 STEL ,KAIN TROSO SUTRA 30 PTNG, KAIN TROSO STANDAR

250 PPTNG,M ON EL 130 SET, TAS LOGO LAMBANG DAERAH

2013

2014

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3,365,000,000

92,021,554,000

PLAKAT 100 BH,TONGKAT DEWADARU 30 BH, KAIN TROSO SUTRA SARIMBIT 15 STEL ,KAIN TROSO SUTRA 30 PTNG, KAIN TROSO STANDAR 250 PPTNG,M ONEL 130 SET, TAS LOGO LAMBANG DAERAH 183 BH,SLENDANG TROSO 150 BH,R ELIEF 1 BH,KACANG OVEN 150 KG,KRUPUK IKAN 150 KG.

150,000,000

106,963,308,00 0

PLAKAT 100 BH,TONGK

155,000,000

160,000,000

PLAKAT 100 BH,TONGK

165,000,000

117,703,884,12 0

PLAKAT 100 BH,TONGK

170,000,000

PLAKAT 100 BH,TONGK

AT

AT

AT

AT

DEWADAR U 30 BH, KAIN

DEWADARU 30 BH, KAIN


TROSO SUTRA SARIMBIT





15

15

15

15

15

STEL ,KAIN TROSO SUTRA 30 PTNG, KAIN TROSO STANDAR





250 PPTNG,M O NEL 130 SET, TAS


LOGO LAMBANG DAERAH

LOGO LAMBANG DAERAH

PPTNG,M O NEL 130 SET, TAS LOGO LAMBANG DAERAH

183

183

BH, SLEND ANG TROSO

BH, SLEND ANG TROSO

150 KG.

150 BH,R ELIEF 1 BH,KACAN G OVEN 150 KG ,KRUPU

150 BH,R ELIEF 1 BH,KACAN G OVEN 150 KG ,KRUPU

K IKAN

K IKAN

70 KEGIATAN

150 KG. 75 KEGIATAN

150 KG. 80 KEGIATAN

NG TROSO

150 BH,R ELIEF

1 BH,KACAN G OVEN 150 KG ,KRUPU K IKAN

27,500,000

30,000,000

250

18

19

657,714,562,052

PLAKAT 600 BH,TONGKAT DEWADARU 180 BH,KAIN TROSO SUTRA SARIMBIT 90 STEL ,KAIN TROSO SUTRA 180 PTNG, KAIN TROSO STANDAR

975,000,000

BAG.HUMAS

188,000,000

BAG.HUMAS

1500

1.098 BH, SLENDANG TROSO 900 BH,R ELIEF 6 BH,KACANG OVEN 900 KG ,KRUPUK IKAN 900 KG.

183 BH, SLEND ANG TROSO

150 BH,R ELIEF

1

150

BH,KACAN G OVEN

BH,R ELIEF

150 KG ,KRUPU

BH,KACAN G OVEN

1

K IKAN

150

150 KG.

KG ,KRUPU K IKAN 150 KG.

80 KEGIATAN

17


PTNG,M ONEL 780 SET, TAS LOGO LAMBANG DAERAH

LOGO LAMBANG DAERAH

NG TROSO

33,000,000

175,000,000


183 BH, SLENDA


122,479,898,73 2


250

25,000,000

PLAKAT 100 BH,TONGK

113,102,145,200

AT

183 BH, SLENDA

70 KEGIATAN

109,057,022,000

DEWADARU 30 BH, KAIN

PPTNG,M O NEL 130 SET, TAS LOGO LAMBANG DAERAH

150 BH,R ELIEF 1 BH,KACANG OVEN 150 KG ,KRUPUK IKAN 150 KG . (RP.130.00 0.000 )

70 KEGIATAN ( RP.25,000, 000)

2017

RP

183

NYA KEGIATAN SEREMONIAL PEMDA

2016

T ARGET

BH, SLENDAN G TROSO

TERSELENGGARA

2015

35,000,000

80 KEGIATAN

37,500,000

455 KEGIATAN


1



2

3 TERAWATNYA SOUND SYSTEM, GENSET DAN AC

MENINGKATNYA KELANCARAN KOMUNIKASI RADIO PEMDA

MENINGKATNYA PELAYANAN JAMUAN RAPAT DINAS DAN JAMUAN RESMI KEPADA TAMU RESMI BUPATI

TERPENUHINYA KEBUTUHAN AIR DAN LISTRIK

TERPENUHINYA KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PARKIR DI LINGKUNGAN SETDA

TERPENUHINYA KOMUNIKASI KEDINASAN DENGAN MENGGUNAKAN

PABX

TERPELIHARANYA SERVER SMS DAN TERPENUHINYA KELANCARAN AKSES HOTSPOT

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 TERAWATNY A 2 SOUND SYSTEM, 75 AC, 3 GENSET RP. 40.000.00 0 TERAWATNY A17 ALKOMRAD, 1 REPEATER, 2 HT RP. 30.000.00 0 JAMUAN SELAMA 12

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TERAWATNYA 2 SOUND SYSTEM, 75 AC, 3 GENSET

40,000,000

TERAWATN YA 3

44,000,000

TERAWATN YA 4

48,000,000

TERAWATN YA 5

53,000,000

TERAWATN YA 6

58,000,000

TERAWATN YA 6

63,000,000

TERAWATNYA 6 SOUND SYSTEM, 100 AC, 3 GENSET

306,000,000

BAG. UMUM

TERAWATNYA 17

222,000,000

BAG. UMUM

TERAWATNYA 17 ALKOMRAD, 1 REPEATER , 2 HT

JAMUAN SELAMA 12

30,000,000

SOUND SYSTEM,

SOUND SYSTEM,

SOUND SYSTEM,

SOUND SYSTEM,

SOUND SYSTEM,

80 AC, 3 GENSET

85 AC, 3 GENSET

90 AC, 3 GENSET

95 AC, 3 GENSET

100 AC, 3 GENSET

TERAWATN YA 17

33,000,000

1,000,000,000

BULAN

BULAN RP.

TERAWATN YA 17

36,000,000

TERAWATN YA 17

39,000,000

TERAWATN YA 17

42,000,000

TERAWATN YA 17

42,000,000

,1

,1

,1

,1

,1

ALKOMRAD, 1 REPEATER , 2

REPEATER ,

REPEATER ,

REPEATER ,

REPEATER ,

REPEATER ,

HT

2 HT

2 HT

2 HT

2 HT

2 HT

ALKOMRAD

ALKOMRAD

JAMUAN SELAMA 12 BULAN

1,000,000,000

PERAWATA

33,000,000

JAMUAN

ALKOMRAD

1,000,000,000

SELAMA 12 BULAN

JAMUAN

ALKOMRAD

1,000,000,000

SELAMA 12 BULAN

ALKOMRAD


1,000,000,000

PERAWATA

42,000,000

JAMUAN

1,000,000,000


6,000,000,000

BAG. UMUM

46,000,000

PERAWATAN JARINGAN AIR DAN LISTRIK SELAMA 72 BULAN

226,000,000

BAG. UMUM

SELAMA 12 BULAN

875.000.0 00

PERAWATAN JARINGAN AIR DAN LISTRIK SELAMA 12 BULAN RP.

30.000.00 0 TERSEDIANY A 20 CS, 8 PARKIR RP. 350.000.0 00

TERAWATNY A 1 UNIT STO PABX, 300 EXT, 30 PSTN RP. 50.000.00 0 TERPELIHAR NYA SERVER SELAMA 12 BULAN RP.

40.000.00 0

PERAWATAN JARINGAN AIR DAN LISTRIK SELAMA 12 BULAN

30,000,000

TERSEDIANYA 20 CS, 8 PARKIR

350,000,000

TERSEDIAN YA 20 CS, 8 PARKIR

350,000,000

TERSEDIA NYA 20 CS, 8 PARKIR

360,000,000


360,000,000

TERSEDIAN YA 20 CS, 8 PARKIR

375,000,000


375,000,000

TERSEDIANYA 120 CS, 48 PARKIR

2,170,000,000

BAG. UMUM

TERAWATNYA 1 UNIT STO PABX, 300 EXT, 30 PSTN

110,000,000

TERAWATN YA 1 UNIT STO PABX, 300 EXT, 30 PSTN

120,000,000


130,000,000


140,000,000


150,000,000


130,000,000

TERAWATNYA 1 UNIT STO PABX, 300 EXT , 30 PSTN

780,000,000

BAG. UMUM

TERPELIHARNYA SERVER SELAMA 12 BULAN

25,000,000

TERPELIHA

40,000,000

TERPELIHA

44,000,000

TERPELIHA

480,000,000

TERPELIHA

52,000,000

TERPELIHA

57,000,000

TERPELIHARNY

698,000,000

BAG. UMUM

N JARINGAN AIR DAN LISTRIK SELAMA 12 BULAN

RNYA SERVER SELAMA 12 BULAN

PERAWATA

36,000,000



PERAWATA

39,000,000





PERAWATA N JARINGAN AIR DAN LISTRIK SELAMA 12 BULAN


A SERVER SELAMA 72 BULAN


1



2

3 TERSEDIANYA SARANA DAN

PRASARANA GUNA KELANCARAN PELAYANAN TAMU

MENINGKATNYA KELANCARAN KOMUNIKASI MELALUI TELEPON

VOIP

MENINGKATNYA PENYELENGGARAA N PELAYANAN KEDINASAN KEPALA /WAKIL KEPALA DAERAH

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SEWA 8 BUS , 4 KAPAL RP. 125.000.0 00

SEWA 9 BUS DAN 10 KAPAL

75,000,000

SEWA 9 BUS DAN

75,000,000

SEWA 9 BUS DAN

80,000,000

SEWA 9 BUS DAN

85,000,000

SEWA 9 BUS DAN

90,000,000

SEWA 9 BUS DAN

100,000,000

SEWA 54 BUS DAN 60 KAPAL

505,000,000

BAG. UMUM

PENGADAAN 3 UNIT TELP VOIP RP. 15.000.00 0

PENGADAAN 3 UNIT TELP VOIP

24,000,000

PENGADAAN 6, PERAWATAN 9

115,500,000

BAG. UMUM

PELAYANAN

PELAYANAN KEDINASAN KDH SELAMA 12 BULAN

6,450,000,000

BAG. UMUM

750,000,000

BAG. UMUM

20,000,000

BAG. UMUM

KEDINASAN

KDH

10 KAPAL

15,000,000

950,000,000

10 KAPAL

PENGADAA N 2, PERAWATA N 6 UNIT TELP VOIP

16,500,000

PELAYANAN

1,000,000,000

KEDINASAN

PENGADAA N 1, PERAWATA N 8 UNIT TELP VOIP

18,000,000

PELAYANA

1,050,000,000

SELAMA 12 BULAN

PERAWATA N 9 UNIT TELP VOIP

10 KAPAL

20,000,000


10 KAPAL

22,000,000


UNIT TELP

VOIP

N KEDINASA N KDH SELAMA 12 BULAN

KDH

SELAMA 12 BULAN RP.

10 KAPAL

PELAYANA

1,100,000,000


PELAYANAN

1,150,000,000

KEDINASAN

PELAYANA

1,200,000,000


KDH SELAMA 12 BULAN

PELAYANAN KEDINASAN

KDH SELAMA 72 BULAN

1.000.000. 000 TERAWATNYA

TERAWATNY

TAMAN DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI

A TAMAN SELAMA 12 BULAN RP.

MENAMBAH KEAMANAN DAN KEINDAHAN

100.000.0 00 -

TERAWATNYA TAMAN SELAMA 12 BULAN

100,000,000

TERPELIHARANYA

20,000,000

TERAWATN

110,000,000

YA TAMAN SELAMA 12 BULAN

-

TERAWATN

120,000,000


-

-

TERAWATN

130,000,000


-

-

TERAWATN

140,000,000


-

-

TERAWATN

150,000,000


-

-

TERAWATNYA TAMAN SELAMA 72 BULAN

-

HALAMAN DAN PAGAR SELAMA 12 BULAN

TERPELIHARAN YA HALAMAN DAN PAGAR SELAMA 12 BULAN

TERSEDIANYA STO PABX

-

-

-

TERSEDIAN YA 1 UNIT STO PABX

400,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

TERSEDIANYA 1 UNIT STO PABX

400,000,000

BAG. UMUM

TERSEDIANYA GENSET GEDUNG SETDA

-

-

-

TERSEDIAN YA 1 PAKET

400,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

TERSEDIANYA 1 PAKET

400,000,000

BAG. UMUM

TERSEDIANYA PENANGKAL PETIR DI SETDA

-

50,000,000

BAG. UMUM

STO PABX

1 STO PABX RP. 25.000.00 0

25,000,000

BAG. UMUM

BERFUNGSI SECARA OPTIMAL

GENSET

-

-

TERSEDIAN YA 1 UNIT

GENSET

50,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

PENANGKA L PETIR

1 STO PABX

25,000,000

-

TERSEDIANYA 1 UNIT PENANGKAL PETIR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 STO PABX


1



2

3 MENAMBAH KEAMANAN DAN KEINDAHAN

K ONDISI KINERJA


PADA


2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

1 PAKET RENOVASI PAGAR DAN TAMAN

50,000,000



17

18

19

1 PAKET RENOVASI PAGAR DAN TAMAN WKDH

50,000,000

BAG. UMUM

1 GARASI

200,000,000

BAG. UMUM

330,000,000

BAG. ORPEG

WKDH TERSEDIANYA

-

-

-

-

-

GARASI YANG LAYAK

TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SETDA KAB JEPARA

1 GARASI

200,000,000

-

-

-

-

-

-

SETDA

250 FILE KEPEGAWAI AN; BLANKO DP3 LKH, CUTI (BERSALIN , TAHUNAN, BESAR,ALAS AN

PENTING); LAPORAN (PERKAWIN AN, JANDA/ DUD A, PERTAMBAH AN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6 JENIS ),ABS ENSI APEL PER BAGIAN, ABSENSI KEHADIRAN, PERMOHONA N CUTI ,

250 FILE KEPEGAWAIAN; BLANKO DP3 LKH, CUTI (BERSALIN, TAHUNAN, BESAR,ALASAN PENTING); LAPORAN (PERKAWINAN, JANDA/ DUDA , PERTAMBAHAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6 JENIS ),ABSENSI APEL PER BAGIAN, ABSENSI KEHADIRAN, PERMOHONAN CUTI, SPTKG, LAPORAN KOMPI)

30,000,000

175 FILE KEPEGAWA IAN; 175 PERSONAL MAP; BLANKO DP3 LKH, CUTI (BERSALIN , TAHUNAN, BESAR,ALA

50,000,000

200 FILE KEPEGAW AIAN; 25 PERSONAL MAP; BLANKO DP3 LKH, CUTI (BERSALIN , TAHUNAN, BESAR,AL

SETDA

55,000,000


60,000,000

200 FILE KEPEGAWA IAN; 25 PERSONAL MAP; BLANKO DP3 LKH, CUTI (BERSALIN , TAHUNAN, BESAR,ALA

65,000,000


SAN

ASAN

ASAN

SAN

ASAN

PENTING); LAPORAN (PERKAWI NAN , JANDA/ DU DA, PERTAMBA HAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6 JENIS ),AB

PENTING); LAPORAN (PERKAWI NAN , JANDA/ DU DA, PERTAMBA


PENTING); LAPORAN (PERKAWI NAN , JANDA/ DU DA, PERTAMBA HAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6 JENIS ),AB


SENSI

SPTKG,

APEL PER BAGIAN,

LAPORAN KOMPI)

ABSENSI KEHADIRAN

, PERMOHON AN CUTI,

SPTKG, LAPORAN KOMPI), OPERATOR MESIN ABSENSI, PERAWATA N MESIN

HAN

HAN

ANAK,

ANAK,

KEMATIAN , PENSIUN (6 JENIS ),AB

KEMATIAN , PENSIUN (6 JENIS ),AB

SENSI APEL PER BAGIAN, ABSENSI KEHADIRA N, PERMOHO NAN CUTI,

SENSI APEL PER BAGIAN, ABSENSI KEHADIRA N, PERMOHO NAN CUTI,

SPTKG,

SPTKG,

LAPORAN KOMPI), OPERATOR MESIN ABSENSI, PERAWATA N MESIN

LAPORAN KOMPI), OPERATOR MESIN ABSENSI, PERAWATA N MESIN

SENSI

APEL PER BAGIAN, ABSENSI KEHADIRAN

, PERMOHON AN CUTI,


HAN

ANAK, KEMATIAN , PENSIUN (6 JENIS ),AB SENSI

APEL PER BAGIAN, ABSENSI KEHADIRA N, PERMOHO NAN CUTI,


70,000,000

200 FILE KEPEGAWAIAN ; 25 PERSONAL MAP; BLANKO DP3 LKH, CUTI (BERSALIN , TAHUNAN, BESAR,ALASA N PENTING); LAPORAN (PERKAWINAN , JANDA/ DUDA , PERTAMBAHAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6 JENIS ),ABSEN SI APEL PER BAGIAN, ABSENSI KEHADIRAN, PERMOHONAN CUTI, SPTKG, LAPORAN KOMPI), OPERATOR MESIN ABSENSI, PERAWATAN MESIN


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

3

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERSUSUNNYA BUKU LKPJ BUPATI JEPARA

TERSELESAIKANN YA KEGIATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

TERSUSUNNYA BUKU LPPD AMJ BUPATI JEPARA PERIODE 2012 - 2017

TERSUSUNNYA BUKU LKPJ - AMJ BUPATI JEPARA PERIODE 2012 2017

TERSUSUNNYA BUKU M EMORI BUPATI JEPARA PERIODE 2012 2017

110 BUKU LKPJ BUPATI JEPARA R P. 75.000.00 0,KERJASAMA DGN 20

110 BUKU LKPJ - AMJ BUPATI JEPARA PERIODE 2012 2017 RP. 100.000.0 00,-

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8 BUAH PAPAN PENJAGAAN DAN 2 BUAH ALMARI

100,000,000

-

-

-

-

-

-

8 UNIT PAPAN PENJAGAAN, 2 BUAH ALMARI

100,000,000

BAG. ORPEG

2,385,000,000

6,771,177,000

110 BUKU LKPJ BUPATI JEPARA

75,000,000


80,000,000


85,000,000


90,000,000


95,000,000


100,000,000


525,000,000


KERJASAMA DGN 20

25,000,000

KERJASAM A DGN 20

25,000,000

KERJASAM A DGN 20

25,000,000

KERJASAM A DGN 20

25,000,000

KERJASAM A DGN 20

25,000,000

KERJASAM A DGN 20

25,000,000

KERJASAMA DGN 100

150,000,000


PIHAK KETIGA

PIHAK KETIGA RP.

25.000.00 0,-

2016

RP

TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

20

2015

T ARGET

MENINGKATNYA

1

2014

7,275,619,000

PIHAK KETIGA

7,351,275,000

PIHAK KETIGA

7,722,938,000

PIHAK KETIGA

8,273,359,000

PIHAK KETIGA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,304,793,000

PIHAK KETIGA

45,699,161,000

PIHAK KETIGA

110 BUKU LPPD AMJ BUPATI JEPARA PERIODE 2012 2017 110 BUKU LKPJ AMJ BUPATI JEPARA PERIODE 2012 2017

130,000,000

-

-

110 BUKU LPPD - AMJ BUPATI JEPARA PERIODE 2012 - 2017

130,000,000


130,000,000

-

-

220 BUKU LKPJ - AMJ BUPATI JEPARA PERIODE 2012 - 2017

130,000,000


-

-

3 BUKU MEMORI BUPATI JEPARA PERIODE 2012 2017

30,000,000

3 BUKU MEMORI BUPATI JEPARA PERIODE 2012 - 2017

30,000,000



1



2

3 TERSUSUNNYA BUKU LPPD & ILPPD KAB . JEPARA

TERLAKSANANYA

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 15 BUKU LPPD, 1 KALI ILPPD KPD MASYARAKA T, 12 LKH BUPATI RP.

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

15 BUKU LPPD, 1 KALI ILPPD KPD MASYARAKAT, 12 LKH BUPATI

75,000,000

15 BUKU LPPD, 1

80,000,000

15 BUKU LPPD, 1

85,000,000

15 BUKU LPPD, 1

90,000,000

15 BUKU LPPD, 1

95,000,000

15 BUKU LPPD, 1

100,000,000

75 BUKU LPPD, 5 KALI ILPPD KPD MASYARAKAT, 60 LKH BUPATI

525,000,000


12 BULAN

400,000,000

12 BULAN

2,250,000,000

DPPKAD

1 PAKET APLIKASI

110,000,000

6 PAKET APLIKASI

545,750,000

DPPKAD

1,350,000,000

DPPKAD

KALI ILPPD KPD MASYARAK AT, 12

LKH BUPATI

75.000.00 0,12 BULAN

12 BULAN

350,000,000

1 PAKET APLIKASI

1 PAKET APLIKASI PROGRAM APBD

75,000,000

12 BULAN

350,000,000

1 PAKET APLIKASI

75,000,000

KALI

KALI

ILPPD

ILPPD

KPD MASYARAK AT, 12

KPD MASYARAK AT, 12

LKH BUPATI

LKH BUPATI

12 BULAN

375,000,000

1 PAKET APLIKASI

90,000,000

KALI ILPPD KPD MASYARAK AT, 12

KALI

ILPPD KPD MASYARAK AT, 12

LKH BUPATI

12 BULAN

375,000,000

1 PAKET APLIKASI

95,750,000

LKH BUPATI

12 BULAN

400,000,000

1 PAKET APLIKASI

100,000,000

KELANCARAN PENGELOLAAN KAS DAERAH

TERKELOLANYA KEUANGAN DAERAH DENGAN BAIK MENINGKATNYA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

MENINGKATNYA

PROGRAM APBD 1 SET UPGRADE APLIKASI

PROGRAM APBD 1 SET UPGRADE APLIKASI SIM KU

185,000,000

SIM KU

1 SET UPGRADE APLIKASI

PROGRAM APBD 200,000,000

SIM KU



SIM KU



SIM KU



SIM KU



SIM KU

6 SET UPGRADE APLIKASI SIM KU

900 BUKU

900 BUKU

150,000,000

900 BUKU

175,000,000

900 BUKU

190,000,000

900 BUKU

205,000,000

900 BUKU

215,000,000

900 BUKU

225,000,000

5400 BUKU

1,160,000,000

DPPKAD

1 PAKET APLIKASI

1 PAKET APLIKASI

75,000,000

1 PAKET APLIKASI

75,000,000

1 PAKET APLIKASI

90,000,000

1 PAKET APLIKASI

95,000,000

1 PAKET APLIKASI

100,000,000

1 PAKET APLIKASI

110,000,000

6 PAKET APLIKASI

545,000,000

DPPKAD

12 BULAN

12 BULAN

50,000,000

12 BULAN

50,000,000

12 BULAN

60,000,000

12 BULAN

65,000,000

12 BULAN

70,000,000

12 BULAN

75,000,000

12 BULAN

370,000,000

DPPKAD

12 BULAN

12 BULAN

200,000,000

12 BULAN

200,000,000

12 BULAN

200,000,000

12 BULAN

250,000,000

12 BULAN

250,000,000

12 BULAN

275,000,000

12 BULAN

1,375,000,000

DPPKAD

12 DOK KU

12 DOK KU DAERAH

800,000,000

12 DOK KU

800,000,000

12 DOK KU

850,000,000

12 DOK KU

900,000,000

12 DOK KU

950,000,000

12 DOK KU

975,000,000

72 DOK KU

5,275,000,000

DPPKAD

1,400,000,000

DPPKAD

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH

TER UPGRADENYA APLIKASI PENGENDALIAN AGG.

TERPENUHINYA TARGET PENDAPATAN

TERLAKSANANYA KELANCARAN LOMBA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN BAIK

MENINGKATNYA PELAYANAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

DAERAH

DAERAH

TERKELOLANYA

7 PC ; 5

KEUANGAN DAERAH DENGAN BAIK

TABLET PC ; 2 PRINTER ; 2 MESIN JILID

7 PC ; 5 TABLET PC ; 2 PRINTER ; 2 MESIN JILID

200,000,000

5 PC ; 2 TABLET PC

DAERAH

200,000,000

5 PC ; 3 TABLET PC

DAERAH

200,000,000

4 PC ; 2 TABLET PC

DAERAH

250,000,000

3 PC ; 5 TABLET PC

DAERAH

DAERAH

275,000,000

3 PC ; 2 TABLET PC

; 2

; 2

; 2

; 1

; 1

PRINTER ; 1 MESIN JILID





275,000,000

27 PC ; 19 TABLET PC ; 10 PRINTER ; 7 MESIN JILID


1



2

3

20

4


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH

12 BULAN

12 BULAN

75,000,000

12 BULAN

75,000,000

12 BULAN

90,000,000

12 BULAN

95,000,000

12 BULAN

105,000,000

12 BULAN

110,000,000

12 BULAN

550,000,000

DPPKAD

TERPENUHINYA TARGET PAD DARI RETRIBUSI PASAR

2,430,217, 000

21 PASAR

2,430,217,000

21 PASAR

2,565,619,000

21 PASAR

2,591,275,000

21 PASAR

2,617,188,000

21 PASAR

2,643,359,000

21 PASAR

2,669,793,000

21 PASAR

15,517,451,000

DISKOPUMK

TERPELIHARANYA

1,025,000, 000

21 PASAR

TERPENUHINYA KARCIS RETRIBUSI PASAR

87,260,00 0

21 PASAR

105,960,000

21 PASAR

115,000,000

MENINGKATNYA SDM PENGELOLA PASAR

BELUM ADA / KEGIATAN BARU

-

-

27 ORANG

210,000,000

SARANA DAN PRASARANA PASAR

1

K ONDISI KINERJA

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN TERSUSUNNYA

MPASAR

1,900,000,000

21 PASAR

2,000,000,000

21 PASAR

2,100,000,000

21 PASAR

2,200,000,000

21 PASAR

2,300,000,000

21 PASAR

2,400,000,000

21 PASAR

12,900,000,000

DISKOPUMK MPASAR

21 PASAR

120,000,000

21 PASAR

130,000,000

21 PASAR

140,000,000

21 PASAR

150,000,000

21 PASAR

760,960,000

DISKOPUMK

-

21 PASAR

210,000,000

DISKOPUMK

MPASAR

-

-

-

MPASAR

0

175,000,000

430,000,000

490,000,000

540,000,000

595,000,000

640,000,000

2,870,000,000

5 BUKU

5 BUKU

75,000,000

5 BUKU

80,000,000

5 BUKU

90,000,000

5 BUKU

95,000,000

5 BUKU

105,000,000

5 BUKU

110,000,000

30 BUKU

555,000,000

DPPKAD

128 BEND PENGEL. DAN 108

128 BEND PENGEL. DAN 108 BEND PENGL PEMB, 33 BEND PENERIMAAN , 128 PPK SKPD, 128 PTGS VERIFIKASI ,AKUNTA NSI & PTGS PUNGUT

50,000,000


100,000,000


120,000,000


140,000,000


160,000,000


175,000,000

128 BEND PENGEL. DAN 108 BEND PENGL PEMB, 33 BEND PENERIMAAN ,

745,000,000

DPPKAD

370,000,000

DPPKAD

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN BAIK

TERSELENGGARAR ANYA PELATIHAN KEUANGAN

BEND PENGL PEMB, 33 BEND PENERIMAAN

, 128 PPK SKPD, 128 PTGS VERIFIKASI , AKUNTANSI & PTGS PUNGUT

TERLAKSANANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN



50,000,000

BEND PENGL PEMB, 33 BEND PENERIMAA N, 128

BEND PENGL PEMB, 33 BEND PENERIMA AN, 128


BEND PENGL PEMB, 33 BEND PENERIMAA N, 128


PPK SKPD, 128 PTGS

PPK SKPD, 128 PTGS

PPK SKPD, 128 PTGS

PPK SKPD, 128 PTGS

PPK SKPD, 128 PTGS

VERIFIKASI ,AKUNTANS I & PTGS PUNGUT

VERIFIKAS I,AKUNTAN SI & PTGS PUNGUT


VERIFIKASI ,AKUNTANS I & PTGS PUNGUT



50,000,000


60,000,000


65,000,000


70,000,000


128 PPK SKPD, 128 PTGS VERIFIKASI ,AK UNTANSI & PTGS PUNGUT

75,000,000



1



2

3 TERLAKSANANYA PELAKSANAAN PBB TAHUN 2014

1

20

5

KUALITAS PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

20

6

12 BULAN

194 DESA/KELU

PENGELOLAAN ADMINISTRASI BAGI WAJIB LAPOR LHKPN FORM A DAN FORM B SEBANYAK 354 ORANG

TERLAKSANANYA SOSIALISASI TATA CARA PENGISIAN BLANGKO LHKPN FORM A DAN FORM B

2013

2014

PENGELOLA AN ADMINISTRA SI BAGI WAJIB LAPOR

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

12 BULAN

-

12 BULAN

200,000,000

12 BULAN

220,000,000

12 BULAN

240,000,000

12 BULAN

260,000,000

12 BULAN

280,000,000

12 BULAN

1,200,000,000

DPPKAD

0

-

-

-

-

-

-

RAHAN

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

TERLAKSANANYA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN D ESA MENINGKATNYA

1

K ONDISI KINERJA

100,000,000

195 DESA/KEL

100,000,000

URAHAN

2,080,760,000

110,000,000

195 DESA/KEL

110,000,000

URAHAN

2,301,836,000

121,000,000

195 DESA/KEL

121,000,000

URAHAN

2,480,919,600

133,100,000

195 DESA/KEL

133,100,000

URAHAN

2,711,296,560

464,100,000

195 DESA/KELURA

464,100,000

BAPERMADE S

HAN

510,000,000

1,951,600,000

2,927,991,216

12,987,803,376

57 ORANG

20,000,000

57 ORANG

25,000,000

60 ORANG

46,500,000

60 ORANG

51,150,000

60 ORANG

56,300,000

60 ORANG

61,930,000

354 ORANG

260,880,000

BKD JEPARA

57 ORANG

20,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57 ORANG

20,000,000

BKD JEPARA

LHKPN FORM A DAN FORM B SEBANYAK 47 ORANG

-


1



2

3 TERMONITORNYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN JEPARA BAIK DARI DANA APBD MAUPUN BANPROP

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2016

2017



RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

RAKOR POK 6X SETAHUN

RAKOR POK 6X

225,000,000

RAKOR POK 6X SETAHUN DAN PEMBUATA N FOLDER PEMBANGU NAN TAHUN

247,500,000


247,500,000


247,500,000


247,500,000

RAKOR POK 36X, PEMBUATAN FOLDER PEMBANGUNA N 6X

1,440,000,000

BAG. PEMBANGUN

PEMBUATAN FOLDER


225,000,000

DAN PEMBUATAN FOLDER PEMBANGUN AN TAHUN 2011 ( RP.

PEMBINAAN PENGAWAS LAPANGAN SE KAB. JEPARA 6X

198,600,000

PEMBINAAN PENYEDIA BARANG/ JASA 6X

165,500,000

RAKOR P OKJA 24X, CETAK SBD, H ONOR SEKRETARIAT ULP SELAMA 6 TAHUN, LAPTOP 2 BUAH , LCD MONITOR 3 BUAH , KAMERA DIGITAL 2 BUAH , PRINTER 2 BUAH , UPS 3

198,600,000

SETAHUN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

2013

2014

MENINGKATNYA

PEMBINAAN

PEMBINAAN

PEMAHAMAN PENGAWAS LAPANGAN TERHADAP KUALITAS BANGUNAN FISIK DI KAB . JEPARA

PENGAWAS LAP SE K AB. JEPARA 1X SETAHUN ( RP.

PENGAWAS LAP SE KAB. JEPARA 1X SETAHUN

TERLAKSANANYA SOSIALISASI/ PEM BINAAN TERHADAP ASOSIASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SE K AB. JEPARA

PEMBINAAN 250

KEBUTUHAN OPERASIONAL UNIT L AYANAN PENGADAAN

2015

T ARGET

200.000.0 00,- )

TERPENUHINYA

2014

30,000,000

PENYEDIA BARANG/ JAS A 1X SETAHUN ( RP.

30,000,000

N PENGAWAS LAP SE KAB. JEPARA 1X SETAHUN

30.000.00 0,- ) PEMBINAAN 250

PEMBINAA

25,000,000

PENYEDIA BARANG/ JASA 1X SETAHUN

PEMBINAA N 250

PEMBINAA

33,000,000


25,000,000

PENYEDIA BARANG/ JA SA 1X SETAHUN

PEMBINAA N 250

2016

2015 PEMBINAA

2017 33,000,000


27,500,000

PENYEDIA BARANG/ J ASA 1X SETAHUN

PEMBINAA N 250

AN

PEMBINAA

36,300,000


27,500,000


PEMBINAA N 250

PEMBINAA

36,300,000


30,250,000

PENYEDIA BARANG/ JA SA 1X SETAHUN

PEMBINAA N 250

30,250,000


BAG. PEMBANGUN AN

BAG. PEMBANGUN AN

25.000.00 0,- )

RAKOR POKJA DAN CETAK SBD PENGADAAN ( RP. 25.000.00 0,- )

RAKOR P OKJA 4X, CETAK SBD PENGADAAN , PENGADAAN LAPTOP 1 UNIT DAN LCD MONITOR 1 BUAH

30,000,000

RAKOR POKJA 4X, HONOR SEKRETARI AT ULP, CETAK SBD PENGADAA N DAN KAMERA DIGITAL 1 BUAH

30,000,000

RAKOR POKJA 4X, HONOR SEKRETAR IAT ULP, CETAK SBD PENGADAA N, PENGADAA N LAPTOP 1 BUAH DAN LCD MONITOR 2 BUAH

33,000,000

RAKOR POKJA 4X, HONOR SEKRETAR IAT ULP, CETAK SBD PENGADAA N, PRINTER 1 BUAH DAN

UPS 2 BUAH

33,000,000

RAKOR POKJA 4X, HONOR SEKRETARI AT ULP, CETAK SBD PENGADAA N, PENGADAA N PRINTER 1 BUAH DAN UPS 1 BUAH

36,300,000

RAKOR POKJA 4X, HONOR SEKRETAR IAT ULP, CETAK SBD PENGADAA N DAN KAMERA DIGITAL 1 BUAH

36,300,000

BUAH

BAG. PEMBANGUN AN


1



2

3 TERLAKSANANYA BINTEK PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA KONVENSIONAL ATAU ELEKTRONIK

TERLAKSANANYA

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 PELAKSANA AN BINTEK/ SOS IALISASI 3X SETAHUN ( RP.

2013

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PELAKSANAAN BINTEK/ SOSIALISAS I 3X SETAHUN

40,000,000

PELAKSANA

40,000,000

PELAKSAN

40,000,000

PELAKSAN

40,000,000

PELAKSANA

44,000,000

PELAKSAN

44,000,000

BINTEK 18X

248,000,000

BAG. PEMBANGUN

-

-

AN BINTEK/ SO SIALISASI 3X SETAHUN

AAN BINTEK/ S OSIALISAS I 3X SETAHUN


-

PEMELIHA

AN BINTEK/ SO SIALISASI 3X SETAHUN


-

PEMELIHA

AN

40.000.00 0,- )

-

PEMELIHAR

25,000,000

AAN WEBSITE UNIT LAYANAN PENGADAA N DALAM 1 TAHUN

PEMBUATAN

PEMBUATAN BUKU

BUKU JUKNIS PELAKSANAA N PEMBANGUN AN KAB. JEPARA T H

JUKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAB . JEPARA T H 2013, 500 BUKU

40,000,000

BUKU PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN JEPARA

2016

RP

2012, 500 TERMONITORNYA

2015

T ARGET

KEGIATAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK DENGAN BAIK SERTA TERPENUHINYA INFORMASI TENTANG KEGIATAN PENGADAAN BARANG/ JASA DI KAB. JEPARA

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SESUAI 5 TEPAT DAN 4 CEPAT

2014

RAKOR KINERJA 1X SETAHUN DAN PEMBUATAN BUKU LAP KINERJA TAHUN 2011 SEBANYAK 60 BUAH


25,000,000

PEMBUATA

25,000,000

RAAN WEBSITE UNIT LAYANAN PENGADAA N DALAM 1 TAHUN

40,000,000

PEMBUATA

50,000,000

PEMBUATA

50,000,000

PEMBUATA

50,000,000

PEMBUATA

N BUKU JUKNIS PELAKSANA AN PEMBANGU NAN KAB . JEPARA T H

N BUKU JUKNIS PELAKSAN AAN PEMBANGU NAN KAB . JEPARA T H


N BUKU JUKNIS PELAKSANA AN PEMBANGU NAN KAB . JEPARA T H


2014, 500 BUKU RAKOR





KINERJA 1X SETAHUN DAN PEMBUATA N BUKU LAP KINERJA TAHUN

25,000,000


25,000,000


25,000,000

RAAN WEBSITE UNIT LAYANAN PENGADAA N DALAM 1 TAHUN

25,000,000


35,000,000


2013

2014

2015

2016

2017

SEBANYAK 60 BUAH

SEBANYAK 60 BUAH

SEBANYAK 60 BUAH

SEBANYAK 60 BUAH

SEBANYAK 60 BUAH

50,000,000

35,000,000

PEMELIHARAA N WEBSITE 3X DALAM 6 TAHUN

75,000,000

PEMBUATAN BUKU JUKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAB . JEPARA TH 2018, 500 BUKU

280,000,000


170,000,000

BAG. PEMBANGUN AN

BAG. PEMBANGUN AN

BAG. PEMBANGUN AN


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013


T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MONITORI

30,000,000

MONITORI

30,000,000

MONITORI

30,000,000

MONITORI

40,000,000

MONITORI

40,000,000

MONITORING PROGRES PEMBANGUNAN 50% DAN 100% SE KAB. JEPARA DALAM 1 TAHUN

200,000,000

BAG. PEMBANGUN

2 KALI UDATING

50,000,000

TERKENDALINYA

-

UDATING PROGRAM SIMPOK 2012

25,000,000

NG PROGRES PEMBANGU NAN 50% DAN 100% SE KAB. JEPARA DALAM 1 TAHUN

-


-

UDATING PROGRAM


25,000,000

-


-

SIMPOK 2014

BELUM DIMANFAATK ANNYA LHP UNTUK PERBAIKAN KINERJA

144 LHP

MASIH TERDAPATNY A KESALAHAN PENYUSUNA N LKPD

1 LAP HASIL REVIU LKPD

TERCAPAINYA SINKRONISASI PENGAWASAN DENGAN APIP DAN STAKEHOLDER TERKAIT

KURANGNYA KOORDINASI PENGAWASA N DENGAN

2 KEGIATAN

TERPENUHINYA

TERDAPAT

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN YANG TEPAT WAKTU DAN SASARAN

TINDAK LANJUT PEMERIKSAA N YANG BELUM TEPAT WAKTU & SASARAN

SEBAGAI BAHAN PERBAIKAN SEBELUM DISAMPAIKAN KEPADA BPK RI


RP

30,000,000

DIGUNAKANNYA LHR ATAS LKPD

2017

T ARGET

MONITORING PROGRES PEMBANGUNAN 50% DAN 100% SE KAB. JEPARA DALAM 1 TAHUN

PERBAIKAN KINERJA

2016

RP

MONITORIN G PROGRES PEMBANGUN AN 50% DAN 100% SE KAB . JEPARA DALAM 1 TAHUN

DIMANFAATKANNY A LHP UNTUK

2015

T ARGET

TERWUJUDNYA KEGIATAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN SPESIFIKASI

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DI KAB . JEPARA TAHUN 2013

2014

856,600,000

144 LHP

942,260,000

144 LHP

UDATING PROGRAM


25,000,000

-

-

SIMPOK 2016

1,036,486,000

144 LHP

1,140,134,600

144 LHP

AN

PROGRAM

BAG. PEMBANGUN AN

SIMPOK

1,254,148,060

144 LHP

1,379,562,866

DIGUNAKANNY A 720 LHP

5,752,591,526

INSPEKTORA T

UNTUK PERBAIKAN KINERJA

75,000,000

1 LAP HASIL REVIU

82,500,000

LKPD

75,000,000

2

1 LAP HASIL REVIU

90,750,000

LKPD

82,500,000

KEGIATAN

2

1 LAP HASIL REVIU

99,825,000

LKPD

90,750,000

KEGIATAN

2

1 LAP HASIL REVIU

109,807,500

LKPD

99,825,000

KEGIATAN

2

1 LAP HASIL REVIU

120,788,250

LKPD

109,807,500

KEGIATAN

2

120,788,250

KEGIATAN

5 LAP HASIL REVIU LKPD YANG SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHA N

503,670,750

TERCIPTANYA

503,670,750

T

KOORDINASI PENGAWASAN DENGAN APIP

APIP &

INSPEKTORA

INSPEKTORA T

& STAKEHOLDER

STAKEHOLD ER TERKAIT

TERKAIT SEBANYAK 10 KEGIATAN

2 LAP

200,000,000

2 LAP

220,000,000

2 LAP

242,000,000

2 LAP

266,200,000

2 LAP

292,820,000

2 LAP

322,102,000

10 LAPORAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT YANG TEPAT WAKTU & SASARAN

1,343,122,000

INSPEKTORA T


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19 KASUS PENGADUAN MASYARAKA T DAPAT DITANGANI

19 KASUS/ PENGADUAN

75,000,000

19 KASUS/

82,500,000

19

90,750,000

19

99,825,000

19 KASUS/

109,807,500

19

120,788,250

TERTANGANIN YA 95 KASUS/

503,670,750

INSPEKTORA

TERINFORMASIKA

1

1 KEGIATAN

NNYA HASIL PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN

KEGIATAN , 225 MATERI

TERPENUHINYA PEMERIKSAAN KASUS DAN PENGADUAN MASYARAKAT

KASUS/ PENGADUA N

PENGADUA N

50,000,000

1

55,000,000

KEGIATAN

1

KASUS/ PENGADUA N

60,500,000

KEGIATAN

1

KASUS/ PENGADUA N

PENGADUA N

66,550,000

KEGIATAN

1

73,205,000

KEGIATAN

1

T

PENGADUAN

80,525,500

5 KEGIATAN

335,780,500

KEGIATAN

INSPEKTORA T

APIP MENINGKATNYA KESADARAN PNS AKAN PENTINGNYA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

KURANG TERTIBNYA PENYAMPAIA N LAPORAN

TERCAKUPNYA

BANYAKNYA SKPD YANG

PEMERIKSAAN TAMBAHAN DI LUAR PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN

DIGUNAKANNYA LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP SEBAGAI BAHAN PERBAIKAN KINERJA

1

20

7

PROGRAM PENINGKATAN PROFESONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

8500 LAPORAN LP2P

50,000,000

8500 LAPORAN LP2P

55,000,000

8500 LAPORAN LP2P

60,500,000

8500 LAPORAN LP2P

66,550,000

8500 LAPORAN LP2P

73,205,000

8500 LAPORAN LP2P

80,525,500

335,780,500

INSPEKTORA T

LP2P 42.500 LAPORAN LP2P

LP2P

25 SKPD

60,000,000

25 SKPD

66,000,000

25 SKPD

72,600,000

25 SKPD

79,860,000

25 SKPD

87,846,000

25 SKPD

96,630,600

BELUM TERCAKUP DALAM

PKPT (PROGRAM KERJA PENGAWASA N TAHUNAN) HASIL EVALUASI AKIP OLEH BPKP

TERTIBNYA PENYAMPAIAN LAPORAN

SEMAKIN BERTAMBAHNY A CAKUPAN PEMERIKSAAN DI LUAR PKPT SEBANYAK

402,936,600

INSPEKTORA T

125 SKPD

1 LAP HASIL REVIU LAKIP

50,000,000

1 LAP HASIL REVIU

55,000,000

LAKIP

1 LAP HASIL REVIU

60,500,000

LAKIP

1 LAP HASIL REVIU

66,550,000

LAKIP

1 LAP HASIL REVIU

73,205,000

LAKIP

1 LAP HASIL REVIU

80,525,500

180,000,000

198,000,000

217,800,000

239,580,000

LAKIP

263,538,000

335,780,500

HASIL EVALUASI YANG MEMENUHI STNDAR BPKP

MASIH BELUM MEMENUHI STANDAR

0

5 LAPORAN

289,891,800

INSPEKTORA T

1,208,809,800


1



2

3

20

8

20

9

PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 KALI KEGIATAN ,

2 KALI KEGIATAN

80,000,000

2 KALI KEGIATAN

88,000,000

2 KALI KEGIATAN

96,800,000

2 KALI KEGIATAN

106,480,000

2 KALI KEGIATAN

117,128,000

2 KALI KEGIATAN

128,840,800

SEMAKIN MENINGKATNY A KUALITAS & PROFESIONALI SME SEBANYAK 10 KALI KEGIATAN

537,248,800

INSPEKTORA

TERKIRIMNYA

15

15 KEGIATAN

15

110,000,000

15

121,000,000

15

133,100,000

15

146,410,000

15

161,051,000

TERKIRIMNYA

671,561,000

PEGAWAI MENGIKUTI DIKLAT/ WORKSHOP/ SEMINAR PENGAWASAN

KEGIATAN

100,000,000

KEGIATAN

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

60,000,000

PENINGKATAN MUTU DATABASE HASIL PENGAWASAN YANG AKURAT

1

CAPAIAN KINERJA P ROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 T ARGET

MENINGKATNYA KUALITAS DAN PROFESIONALISM E SDM INSPEKTORAT

1

K ONDISI KINERJA

BELUM AKURATNYA DATABASE HASIL PENGAWASA N

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERBENTUKNYA SATU SISTEM YANG TEREGULASI TENTANG LEGALITAS KOMUNIKASI DATA DENGAN BERKAS ELEKTRONIK

BELUM TERSEDIA

1 KEGIATAN

60,000,000

KEGIATAN

66,000,000

1

66,000,000

KEGIATAN

0

-

-

-

72,600,000

1

APLIKASI YANG TEREGULAS I LEGALITAS KOMUNIKA SI DATA

72,600,000

KEGIATAN

80,000,000

1 SISTEM

KEGIATAN

80,000,000

79,860,000

1

79,860,000

KEGIATAN

50,000,000

UPGRADE DAN PENAMBAH AN PERANGKA T KERAS PENDUKUN G SISTEM APLIKASI YANG TEREGULA SI LEGALITAS KOMUNIKA SI DATA

KEGIATAN

50,000,000

87,846,000

1

87,846,000

KEGIATAN

50,000,000


KEGIATAN

50,000,000

96,630,600

KEGIATAN

40,000,000

UPGRADE DAN PENAMBAH AN PERANGKA T KERAS PENDUKUN G SISTEM APLIKASI YANG TEREGULAS I LEGALITAS KOMUNIKA SI DATA

PEGAWAI MENGIKUT DIKLAT/ WORKSHOP SEBANYAK 75 KEGIATAN

96,630,600

1

40,000,000

40,000,000

INSPEKTORA T

402,936,600

5 KALI KEGIATAN UPDATE DATABASE HASIL PENGAWASAN YANG LEBIH AKURAT

40,000,000


T

402,936,600

INSPEKTORA T

260,000,000

TERWUJUDNYA SISTEM KOMUNIKASI ADMINISTRASI KEPEMERINTA HAN SECARA ELEKTRONIK

260,000,000

DISHUBKOM INFO


1 1

20

10



2

3

YA PERMASALAHAN HUKUM APARATUR DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUPOKSI DAN KEPALA DESA (PETINGGI)

20

11


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

209,720,000

200,000,000

3 KASUS

200,000,000

2,340,500,000

945,000,000

24 DESA DI 15 KEC.

26 DESA DI 15 KEC

60,000,000

28 DESA

65,000,000

30 DESA

70,000,000

32 DESA

75,000,000

34 DESA

80,000,000

36 DESA

85,000,000

160 DESA

435,000,000

BAG. HUKUM

113 BUKU WARTA, 300 HIMP. PERDA , PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

200 BUKU ABSTRAK, 300 HIMP. PERDA,

100,000,000

100 BUKU ABSTRAK, 100 HIMP. PERDA ,

125,000,000


135,000,000


145,000,000


155,000,000


165,000,000

600 BUKU ABSTRAK, 700 HIMP. PERDA, PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN WEB HUKUM

825,000,000

BAG. HUKUM

10 PRODUK HKM DAERAH RP. 30.000.00 0,-

10 PRODUK HKM DAERAH

50,000,000


245,000,000

BAG. HUKUM

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

TERSELESAIKANN

1

K ONDISI KINERJA

3 KASUS RP. 150.000.0 00,-

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

210,000,000

4 KASUS

210,000,000

220,000,000

4 KASUS

1,725,000,000

220,000,000

230,000,000

4 KASUS

1,585,000,000

230,000,000

240,000,000

4 KASUS

1,815,000,000

240,000,000

17

250,000,000

4 KASUS

1,845,000,000

250,000,000

18

19

1,350,000,000

19 KASUS

2,180,000,000

1,350,000,000

BAG. HUKUM

10,095,000,000

UNDANGAN

TERWUJUDNYA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN

TERLAKSANYA PENGADAAN BUKU PRODUK HUKUM DAN WEB HUKUM

TERSUSUNNYA HASIL KAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN PENYUSUNAN WEB HUKUM

PERATURAN PERUNDAN GUNDANGAN DAN WEB HUKUM

30,000,000


PERATURA N PERUNDAN GUNDANGA N DAN WEB HUKUM

35,000,000



40,000,000


PERATURAN PERUNDAN GUNDANGAN DAN WEB HUKUM

45,000,000



45,000,000



1



2

3 TERSUSUNNYA PERATURAN DESA YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU

TERSUSUNNYA RANCANGAN PERDA , PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI TERWUJUDNYA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG CUKAI

MENINGKATNYA PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PANITIA RANHAM DAERAH

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2016

2017



RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

200 RANPERDES RP. 30.000.00 0,-

184 RANPERDES

30,000,000

368 RANPERDE

35,000,000

378 RANPERDE

40,000,000

380 RANPERDE

45,000,000

385 RANPERDE

50,000,000

390 RANPERDE

55,000,000

1.901 RANPERDES

255,000,000

BAG. HUKUM

10 RANPERDA, 270 RANPERBUP / KEPBUP RP. 320.000.0 00,10 DESA, 500

15 RANPERDA , 300 RANPERBUP / KEPBUP

320,000,000

10 RANPERDA, 300 RANPERBU P / KEPBUP

330,000,000

10 RANPERDA , 300 RANPERBU P/ KEPBUP

340,000,000


350,000,000

10 RANPERDA, 300 RANPERBU P / KEPBUP

360,000,000


370,000,000

55 RANPERDA, 1.500 RANPERBUP / KEPBUP

2,070,000,000

BAG. HUKUM

14 DESA DAN 1

50,000,000

20 DESA

55,000,000

25 DESA

60,000,000

30 DESA

65,000,000

35 DESA

70,000,000

40 DESA

75,000,000

150 DESA

375,000,000

BAG. HUKUM

50 ORANG

25,000,000

50 ORANG

30,000,000

50 ORANG

35,000,000

50 ORANG

40,000,000

50 ORANG

45,000,000

50 ORANG

50,000,000

250 ORANG

225,000,000

BAG. HUKUM

-

-

-

-

75 PESERTA

60,000,000

-

-

-

-

125 PESERTA

110,000,000

BAG. HUKUM

750

150,000,000

800

155,000,000

800

160,000,000

800

165,000,000

800

170,000,000

4.700 ORANG

900,000,000

BAG. HUKUM

320

175,000,000

BAG. HUKUM

S

S

S

S

S

BALIHO

LEAFLET DAN 2 BALIHO RP.

50.000.00 0,40 ORANG RP. 25.000.00 0,-

-

50 PESERTA

50,000,000

MENINGKATNYA

-

750 ORANG

100,000,000

PENGETAHUAN APARATUR PEMERINTAH DAN MASYARAKAT AKAN HUKUM

NASKAH PERJANJIAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJ AWABKAN SECARA YURIDIS

2015

T ARGET

TERLAKSANANYA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BAGI UNSUR SKPD

TERWUJUDNYA

2014

ORANG

-

-

-

50 PERJANJIA N

ORANG

25,000,000

60 PERJANJIA N

ORANG

30,000,000

65 PERJANJIA N

ORANG

35,000,000

70 PERJANJIA N

ORANG

40,000,000

75 PERJANJIA N

45,000,000

PERJANJIAN


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TERCIPTANYA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH SECARA PROPORSIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN, SEHINGGA ORGANISASI BIROKRASI MENJADI TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN (RIGHT SIZING).

6 SKPD

6 SKPD

75,000,000

12 SKPD

200,000,000

12 SKPD

220,000,000

12 SKPD

240,000,000

12 SKPD

260,000,000

12 SKPD

280,000,000

12 SKPD

1,275,000,000

BAG. ORPEG

TERSUSUNNYA

60 BUKU TAPKIN, 60 BUKU IKU

60 BUKU TAPKIN , 60 BUKU IKU

40,000,000

250 BUKU TAPKIN, 250 BUKU IKU, 75 BUKU RKT

80,000,000

250 BUKU TAPKIN, 75 BUKU RKT

55,000,000


60,000,000


65,000,000

250 BUKU TAPKIN, 250 BUKU IKU, 75 BUKU RKT

95,000,000

250 BUKU TAPKIN, 250 BUKU IKU

395,000,000

BAG. ORPEG

50 BUKU

50 BUKU

40,000,000

100 BUKU

75,000,000

100 BUKU

80,000,000

100 BUKU

85,000,000

100 BUKU

90,000,000

100 BUKU

95,000,000

100 BUKU

465,000,000

BAG. ORPEG

PENETAPAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA DARI SKPD/UNIT KERJA

TERSUSUNNYA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI


1



2

3 PENINGKATAN KINERJA APARATUR DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI, MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA MENURUNNYA TUMPANG TINDIH TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 60 BUKU

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

60 BUKU

25,000,000

100 BUKU

50,000,000

100 BUKU

55,000,000

100 BUKU

60,000,000

100 BUKU

65,000,000

100 BUKU

70,000,000

100 BUKU

325,000,000

BAG. ORPEG

10 SKPD

100,000,000

10 SKPD

105,000,000

10 SKPD

110,000,000

10 SKPD

115,000,000

10 SKPD

120,000,000

10 SKPD

550,000,000

BAG. ORPEG

55 SKPD

50,000,000

55 SKPD

55,000,000

55 SKPD

60,000,000

55 SKPD

65,000,000

55 SKPD

70,000,000

55 SKPD

300,000,000

BAG. ORPEG

YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN, SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK, KONDISI DAN KEBUTUHAN DAERAH DAN TERCIPTANYA SINERGITAS KELEMBAGAAN ANTARA KABUPATEN DENGAN KABUPATEN/ KOTA LAINNYA SERTA DENGAN PROVINSI

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

55 SKPD

50,000,000

55 SKPD

55,000,000

55 SKPD

60,000,000

55 SKPD

65,000,000

55 SKPD

70,000,000

55 SKPD

300,000,000

BAG. ORPEG

TERJADINYA SINKRONISASI DATA KINERJA ANTARA SKPD DENGAN DATA KINERJA PEMERINTAH DAERAH

55 SKPD

50,000,000

55 SKPD

75,000,000

55 SKPD

125,000,000

BAG. ORPEG

TERSEDIANYA DATA KINERJA PEMERINTAH DAERAH SECARA LENGKAP DAN AKURAT

55 SKPD

50,000,000

55 SKPD

70,000,000

55 SKPD

300,000,000

BAG. ORPEG

TERSUSUNNYA PERATURAN BUPATI

75 BUKU

40,000,000

55 SKPD

85,000,000

BAG. ORPEG

75 BUKU

50,000,000

75 BUKU

30,000,000

TERBANGUNNYA KESAMAAN PESEPSI, KOMITMEN DAN KONSISTENSI IMPLEMENTASI SAKIP MULAI DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH, MONITORING HASIL PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN

55 SKPD

55,000,000

55 SKPD

60,000,000

55 SKPD

65,000,000

75 BUKU

45,000,000

MENGENAI

PENYELENGGARAA N STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TERSUSUNYA PERATURAN BUPATI

75 BUKU

60,000,000

75 BUKU

70,000,000

150 BUKU

180,000,000

BAG. ORPEG

75 BUKU

40,000,000

150 BUKU

70,000,000

BAG. ORPEG

MENGENAI STANDAR BAKU DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

TERSUSUNNYA PERATURAN BUPATI MENGENAI P OLA HUBUNGAN KERJA


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

75 BUKU

50,000,000

75 BUKU

60,000,000

150 BUKU

110,000,000

BAG. ORPEG

TERSUSUNNYA PERATURAN BUPATI MENGENAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR SESUAI TINGKAT ESELONISASI

1

20

12

PROGRAM BANTUAN

0

30,309,000,000

PETINGGI & PERANGKAT DI 184

650,000,000

31,294,000,000

32,022,500,000

32,851,000,000

33,785,300,000

34,786,530,000

195,048,330,000

PEMERINTAH DAERAH PENINGKATAN PENERIMA ASURANSI


KESEHATAN PETINGGI DAN PERANGKAT D ESA

DESA RP.

PENINGKATAN KINERJA PPD SEKABUPATEN JEPARA PENINGKATAN KINERJA

ABPEDSI SEKABUPATEN JEPARA PENINGKATAN

650.000.0 00,-

1 KALI BANTUAN RP.25.000.

DESA

PETINGGI & PERANGKA T DI 184

786,500,000

DESA


865,000,000

DESA

1 KALI BANTUAN

25,000,000

1 KALI BANTUAN

25,000,000

1 KALI BANTUAN

25,000,000

1 KALI BANTUAN

25,000,000

1 KALI BANTUAN

25,000,000

-

-

84,000,000

1 KEC. KARIMUNJA

84,000,000

1 KEC. KARIMUNJ

84,000,000


950,000,000

DESA


1,045,000,000

PETINGGI & PERANGKAT DI 184 DESA

5,011,500,000


DESA

-

1 KALI BANTUAN

25,000,000

1 KALI BANTUAN

25,000,000

5 KALI BANTUAN

125,000,000


1 KALI BANTUAN

25,000,000

1 KALI BANTUAN

25,000,000

1 KALI BANTUAN

25,000,000

5 KALI BANTUAN

125,000,000


1 KEC. KARIMUNJ

84,000,000

1 KEC. KARIMUNJA

84,000,000

1 KEC. KARIMUNJ

84,000,000

1 KEC. KARIMUNJAWA

504,000,000


325,000,000


1,950,000,000


4,831,000,000

184 DESA

23,146,000,000


000,1 KEC. KARIMUNJA WA RP. 84.000.00 0,-

1 KEC. KARIMUNJAWA

PENINGKATAN JUMLAH PERANGKAT D ESA



PENERIMA ASURANSI JIWA

DESA RP.

DIBERIKAN KEPADA DESA SE-KABUPATEN JEPARA

715,000,000

DESA

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA DI KARIMUNJAWA

PENINGKATAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG


325.000.0 00,184 DESA RP. 3.000.000. 000,-

WA

325,000,000

DESA


AWA

325,000,000

184 DESA

AWA

325,000,000

DESA

184 DESA

3,000,000,000

184 DESA


WA

325,000,000

DESA

3,300,000,000

184 DESA

3,630,000,000

184 DESA


AWA

325,000,000

DESA

3,993,000,000

184 DESA

PETINGGI & PERANGKA T DI 184 DESA

4,392,000,000

184 DESA


1



2

3 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN APARAT PEMDES YANG TELAH PURNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PENGHASILAN TETAP BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT D ESA PENINGKATAN KEGIATAN MAHASISWA DAN PERGURUAN TINGGI DI KAB. JEPARA

MENINGKATNYA JUMLAH PEMBANGUNAN SARPRAS DESA/ KELURAHAN

1

20

13

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 APARAT PEMDES DI 184 DESA RP. 100.000.0 00,PETINGGI & PERANGKAT DI 184

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

APARAT P EMDES DI 184 DESA

200,000,000

APARAT PEMDES DI 184 DESA

220,000,000

APARAT PEMDES DI 184

242,000,000


266,000,000


292,000,000


320,000,000


1,540,000,000


23,000,000,000


138,000,000,000


DESA


23,000,000,000

DESA

DESA RP.


23,000,000,000

DESA


DESA

23,000,000,000

DESA


DESA

23,000,000,000

DESA


23,000,000,000

DESA

PETINGGI & PERANGKA T DI 184 DESA

1.260.300. 000,13 PERGURUAN TINGGI RP. 300.000.0 00,194 DESA/KELU

-

-


300,000,000


300,000,000


300,000,000


300,000,000


300,000,000

13 PERGURUAN TINGGI

1,500,000,000


195 DESA/KELURAHAN

3,000,000,000

195 DESA/KEL

3,300,000,000

195 DESA/KEL

3,630,000,000

195 DESA/KEL

3,993,000,000

195 DESA/KEL

4,392,300,000

195 DESA/KEL

4,831,530,000

195 DESA/KELURA

23,146,830,000

BAPERMADE

RAHAN

PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER- SUMBER PENDAPATAN DAERAH

URAHAN

URAHAN

PENINGKATAN PAD 5%

500,000,000

PENINGKAT AN PAD 5 %

500,000,000

PENINGKA TAN PAD 5%

550,000,000

PENINGKA TAN PAD 5%

550,000,000


600,000,000

PENINGKA TAN PAD 5%

650,000,000

PENINGKATAN PAD 5 %

3,350,000,000

DPPKAD

MENINGKATNYA

12 JENIS

12 JENIS BRG

115,000,000

12 JENIS

115,000,000

12 JENIS

120,000,000

12 JENIS

120,000,000

12 JENIS

130,000,000

12 JENIS

140,000,000

12 JENIS BRG

740,000,000

DPPKAD

PENERIMAAN PAJAK DAERAH

BRG CETAKAN

CETAKAN

TERLAKSANANYA

SPPT 92 BOX ; DHKP 110 BOX ; STTS 60 BOX

SPPT 92 BOX ; DHKP 110 BOX ; STTS 60 BOX

2,280,000,000

DPPKAD

12 BULAN

12 BULAN

-

12 BULAN

250,000,000

12 BULAN

275,000,000

12 BULAN

300,000,000

12 BULAN

325,000,000

12 BULAN

350,000,000

12 BULAN

1,500,000,000

DPPKAD

PENINGKATA N PAD 5 %

PENINGKATAN PAD 5%

100,000,000


100,000,000

PENINGKA TAN PAD 5%

120,000,000

PENINGKA TAN PAD 5%

120,000,000


130,000,000

PENINGKA TAN PAD 5%

130,000,000

PENINGKATAN PAD 5 %

700,000,000

DPPKAD

KELANCARAN ADMINISTRASI

PBB

-

SPPT 92 BOX ; DHKP 110 BOX ; STTS 60

BRG CETAKAN

400,000,000

BOX

PENINGKATAN PENDAPATAN


BRG CETAKAN

440,000,000

BOX


2,075,000,000

S

HAN

PENINGKATA N PAD 5 %

BRG CETAKAN

1,930,000,000

URAHAN

940,000,000

PENERIMAAN PAJAK DAERAH

1,865,000,000

URAHAN

3,657,067,000

MENINGKATNYA

1,690,000,000

URAHAN

BRG CETAKAN

460,000,000

BOX


2,200,000,000

BRG CETAKAN

480,000,000

BOX


10,700,000,000

CETAKAN

500,000,000

SPPT 552 BOX ; DHKP 660 BOX ;

STTS 360 BOX

BOX

DAERAH

PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH


1



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

20

14

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TERTATANYA ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK

12 BULAN

12 BULAN

100,000,000

12 BULAN

100,000,000

12 BULAN

120,000,000

12 BULAN

120,000,000

12 BULAN

140,000,000

12 BULAN

140,000,000

12 BULAN

720,000,000

DPPKAD

TERLAKSANANYA KELANCARAN PENCAIRAN DANA

1 PAKET KOORDINASI

1 PAKET KOORDINASI KU

125,000,000

1 PAKET KOORDINA SI KU

125,000,000


130,000,000


140,000,000


140,000,000


150,000,000

6 PAKET KOORDINASI

810,000,000

DPPKAD

100,000,000

12 BULAN

110,000,000

120,000,000

12 BULAN

130,000,000

12 BULAN

140,000,000

12 BULAN

600,000,000

DPPKAD

KU

PENINGKATAN PAD TERCAPAINYA KELANCARAN PROSES PENERBITAN SPPT PENINGKATAN PAD TERCAPAINYA KEINDAHAN GEDUNG SCJ

1


PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN TERLAKSANANYA

MENINGKAT

DIKLAT DI BIDANG TEKNIS DAN FUNGSIONAL PNS SEBANYAK 880 ORANG

NYA KUALITAS DAN KUANTITAS SDM DI BIDANG TEKNIS DAN FUNGSIONAL

KU

12 BLN

-

12 BULAN

2 UNIT

-

2 BUAH

-

-

-

-

-

-

-

-

2 BUAH

-

DPPKAD

1 BUAH

-

1 BUAH

-

-

-

-

-

-

-

-

1 BUAH

-

DPPKAD

1 UNIT

-

1 UNIT

-

-

-

-

-

-

-

-

1 UNIT

-

DPPKAD

2,409,000,000

2,409,000,000

80 ORANG

300,000,000

3,575,000,000

160

500,000,000

ORANG

5,335,000,000

160

525,000,000

ORANG

5,520,000,000

160

530,000,000

ORANG

5,898,000,000

160

535,000,000

ORANG

6,308,000,000

160

29,095,000,000

540,000,000

880 ORANG

2,930,000,000

BKD JEPARA

550,000,000

1.510 ORANG

2,650,000,000

BKD JEPARA

2,572,000,000

405 ORANG

11,385,000,000

BKD JEPARA

ORANG

PNS SEBANYAK 40 ORANG

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PNS IJIN BELAJAR PROGRAM S1 DAN S2 SEBANYAK 1.510 ORANG

TERKIRIMNYA PNS MENGIKUTI DIKLAT DI BIDANG KADER DAN KEPEMIMPINAN TK. II, III DAN IV SEBANYAK

MENINGKAT

245 ORANG

375,000,000

NYA KESEJAHTER AAN PNS IJIN BELAJAR PROGRAM S1 DAN S2 SEBANYAK 245 ORANG

MENINGKAT NYA KUALITAS DAN KUANTITAS SDM DI BIDANG KADER DAN

245

375,000,000

ORANG

10 ORANG

250,000,000

75 ORANG

245

400,000,000

ORANG

2,000,000,000

75 ORANG

250

450,000,000

ORANG

2,100,000,000

75 ORANG

260

500,000,000

ORANG

2,125,000,000

85 ORANG

265 ORANG

2,338,000,000

85 ORANG


1



2

3

20

15

KEPEMIMPIN AN T K. II, III DAN IV SEBANYAK 6 ORANG

TERKIRIMNYA PNS MENGIKUTI

MENINGKAT

MENINGKAT

DIKLAT PRAJABATAN BAGI CPNS SEBANYAK 1.418 ORANG

NYA WAWASAN PENGETAHU AN DAN KETERAMPIL AN CPNS SEBANYAK 609 ORANG

TERKIRIMNYA PNS MENGIKUTI

TERPENUHIN YA PNS

UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH SEBANYAK 500 ORANG

MENGIKUTI UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/ JAS A PEMERINTAH SEBANYAK 93 ORANG

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR KUALITAS PELAYANAN DI

UPP

2013

20 SKPD

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

315 ORANG

500,000,000

300

500,000,000

300

525,000,000

300

550,000,000

300

575,000,000

300

600,000,000

1.815 ORANG

3,250,000,000

BKD JEPARA

1,816,000,000

1.418 ORANG

7,755,000,000

BKD JEPARA

230,000,000

525 ORANG

1,125,000,000

BKD JEPARA

NYA KUALITAS DAN KUANTITAS SDM DI BIDANG TEKNIS, FUNGSIONAL , RAKOR DAN RAKOR DIBERBAGAI BIDANG SEBANYAK 233 ORANG

TERLAKSANANYA

MENINGKATNYA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

405 ORANG

DIKLAT DI BIDANG TEKNIS, FUNGSIONAL, RAKOR DAN RAKER DIBERBAGAI BIDANG SEBANYAK 1.815 ORANG

1

K ONDISI KINERJA

ORANG

218 ORANG

984,000,000

-

ORANG

-

300

ORANG

1,575,000,000

ORANG

-

-

100

200,000,000

ORANG

625,965,000

855,000,000

20 SKPD

20,000,000

100

20 SKPD

35,000,000

210,000,000

100

40,000,000

300

215,000,000

1,730,000,000

100

45,000,000

300 ORANG

220,000,000

ORANG

1,263,000,000

20 SKPD/UN IT KERJA

ORANG

ORANG

ORANG

1,617,500,000

20 SKPD

1,650,000,000

ORANG

ORANG

4,830,550,000

300

ORANG

100 ORANG

1,459,000,000

20 SKPD

50,000,000

1,551,000,000

20 SKPD

55,000,000

11,326,000,000

20 SKPD

245,000,000

BAG. ORPEG


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

16 KECAMATA

55,000,000

16 KECAMATA

60,000,000

16 KECAMATA

65,000,000

16 KECAMATA

70,000,000

16 KECAMATA

75,000,000

16 KECAMATAN

325,000,000

BAG. ORPEG

130,000,000

65 SKPD

550,000,000

BAG. ORPEG

23 SKPD

200,000,000

BAG. ORPEG

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI LINGKUNGAN PEMKAB JEPARA

N

MENINGKATNYA PEMAHAMAN APARATUR

46 SKPD

N

75,000,000

80 UPT

N

110,000,000

75 SKPD/UN IT KERJA

N

115,000,000

65 UNIT

N

120,000,000

65 SKPD

KERJA

TERHADAP ATURAN T ATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

MENINGKATKNYA

12 SKPD

50,000,000

23 SKPD

70,000,000

23 SKPD

80,000,000

KINERJA

PELAYANAN PUBLIK DI SKPD MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIC PADA UPP

1 UPP

60,000,000

MENINGKATNYA KOMPETENSI PETUGAS DAN

15 SKPD

30,000,000

15 SKPD/UP T

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAA N STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI SKPD

15 SKPD

30,000,000

15 SKPD

TERSEDIANYA DATA TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

46 SKPD

75,000,000

1 UPP

70,000,000

35,000,000

15 SKPD/UP T

40,000,000

15 SKPD/UP T

30,000,000

15 SKPD

35,000,000

15 SKPD

46 SKPD

85,000,000

1 UPP

80,000,000

1 UPP

210,000,000

BAG. ORPEG

45,000,000

15 SKPD/UP T

50,000,000

12 SKPD

200,000,000

BAG. ORPEG

40,000,000

15 SKPD

45,000,000

15 SKPD

180,000,000

BAG. ORPEG

46 SKPD

95,000,000

46 SKPD

255,000,000

BAG. ORPEG

KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK YANG MENGACU PADA

SOP


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN KAPABILITAS SDM DI SKPD

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 SKPD

150,000,000

4 SKPD

320,000,000

4 SKPD

340,000,000

4 SKPD

360,000,000

4 SKPD

380,000,000

4 SKPD

400,000,000

4 SKPD

1,950,000,000

BAG. ORPEG

39 SKPD

40,000,000

15 SKPD

35,000,000

15 SKPD

40,000,000

15 SKPD

45,000,000

15 SKPD

50,000,000

15 SKPD

55,000,000

46 SKPD

265,000,000

BAG. ORPEG

50 PEJABAT STRUKTUR

60,000,000

50 PEJABAT STRUKTUR

65,000,000

50 PEJABAT STRUKTUR

70,000,000

50 PEJABAT STRUKTUR

75,000,000

50 PEJABAT STRUKTUR

80,000,000

150 PEJABAT STRUKTURAL

350,000,000

BAG. ORPEG

BERSTANDAR

INTERNASIONAL/I SO MENINGKATNYA KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI

39 SKPD

LINGKUNGAN

PEMERINTAH KAB JEPARA MENINGKATNYA KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI

AL

AL

AL

AL

AL

LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB JEPARA

MENINGKATNYA KETAATAN,

-

-

-

1 SKPD (SETDA JEPARA )

50,000


55,000,000


60,000,000


65,000,000


70,000,000

PEMILIHAN PETINGGI DI 3 DESA RP. 90.000.00 0,-

PEMILIHAN PETINGGI DI 20

540,000,000


3,753,000,000


510,000,000

-

-

PEMILIHAN PETINGGI DI 5 DESA

200,000,000


120,000,000


5,123,000,000


55,000,000

PEMBEKAL

60,000,000

PEMBEKAL

65,000,000

PEMBEKAL

70,000,000

PEMBEKALAN PETINGGI & BPD DI 184

300,000,000


50,000,000


EFISIENSI DAN EFEKTTIFITAS PELAKSANAAN TUPOKSI DILINGKUNGAN SETDA JEPARA

TERSELENGGARA NYA PEMILIHAN PETINGGI & TERISINYA LOWONGAN PETINGGI

MENINGKATNYA

-

DESA

DESA

-

-

KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR DESA

MENINGKATNYA KELANCARAN PEMERINTAHAN DESA

PEMBEKAL

DESA

50,000,000

AN PETINGGI & BPD DI 184 DESA

-

-

-

FASILITASI PEMILIHAN BPD DI 184 DESA

PEMBEKAL AN PETINGGI & BPD DI 184 DESA

50,000,000


-


-


-

DESA

-

FASILITASI PEMILIHAN BPD DI 184 DESA


1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSELESAIKANN

PERMASALA

YA

HAN DESA DI 16 KECAMATAN & 1 KALI PEMEKARAN DESA RP.

PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DESA

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ DESA

MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR DESA

MENINGKATNYA


PADA

225.000.0 00,184 BUKU LPPD & LKPJ DESA RP. 25.000.00 0,3 KALI PEMBINAAN PETINGGI, PERANGKAT DESA DAN BPD SEKAB. JEPARA RP. 30.000.00 0,-

2013

-

-

MENINGKATNYA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

-

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

PERMASAL AHAN DESA DI 16 KECAMATA N

25,000,000

PERMASAL

25,000,000

PERMASAL

25,000,000

PERMASAL AHAN DESA DI 16 KECAMATA N

25,000,000

PERMASAL

25,000,000

PERMASALAHA N DESA DI 16

125,000,000


AHAN DESA DI

AHAN DESA DI

16

16

KECAMATA N

KECAMATA N

AHAN DESA DI

KECAMATAN

16 KECAMATA N

-

-

184 BUKU LPPD & LKPJ DESA

25,000,000


25,000,000


25,000,000


25,000,000


25,000,000


125,000,000


3 KALI PEMBINAAN PETINGGI, PERANGKAT D ESA DAN BPD SE-K AB. JEPARA

30,000,000

3 KALI PEMBINAA

50,000,000

3 KALI PEMBINAA

50,000,000

3 KALI PEMBINAA

50,000,000

3 KALI PEMBINAA

50,000,000

3 KALI PEMBINAA

50,000,000

18 KALI PEMBINAAN PETINGGI, PERANGKAT DESA DAN BPD SE-KAB. JEPARA

280,000,000


-

-

25,000,000

15 KALI PEMBINAAN

125,000,000


125,000,000


191,500,000


151,500,000


-

-

N

N

N

N

N

PETINGGI, PERANGKA T DESA DAN BPD SE-KAB. JEPARA





3 KALI PEMBINAA

25,000,000

4 KALI RAKOR BIDANG PEMERINTAHAN

25,000,000

-

-

3 KALI PEMBINAA

25,000,000

3 KALI PEMBINAA

25,000,000

3 KALI PEMBINAA

25,000,000

3 KALI PEMBINAA

N

N

N

N

N

ADMINISTR ASI D ESA

ADMINIST RASI DESA

ADMINIST RASI DESA

ADMINISTR ASI D ESA

ADMINIST RASI DESA

3 KALI PEMBINAA N LEMBAGA KEMASYAR

25,000,000

AKATAN DESA/ KELURAHA N

SUMBER DAYA APARATUR DI BIDANG PEMERINTAHAN

2016

RP

KUALITAS SUMBERDAYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

MENINGKATNYA

2015

T ARGET

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA

MENINGKATNYA

2014

4 KALI RAKOR BIDANG PEMERINTA HAN

27,500,000

MONITORI

25,000,000

NG PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DI 16 KEC.

3 KALI PEMBINAA

25,000,000

3 KALI PEMBINAA

N

N

LEMBAGA KEMASYAR

LEMBAGA KEMASYAR



4 KALI RAKOR BIDANG PEMERINT AHAN

30,000,000

MONITORI

27,500,000

NG PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DI 16 KEC.

25,000,000

25,000,000

33,000,000

MONITORI

30,000,000

25,000,000

N

36,000,000

MONITORI

33,000,000


40,000,000

MONITORI

36,000,000


15 KALI PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKA TAN D ESA/ KELURAHAN


4 KALI RAKOR BIDANG PEMERINTA HAN

NG PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DI 16 KEC.

3 KALI PEMBINAA LEMBAGA KEMASYAR




3 KALI PEMBINAA N LEMBAGA KEMASYAR

ADMINISTRASI DESA

4 KALI RAKOR BIDANG PEMERINTAHA N

MONITORING PENYELENGGA RAAN

PEMERINTAHA N DI 16 KEC.


1 1

20

16



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR TERWUJUDNYA

TERWUJUDN

KELANCARAN PROSES PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, GAJI BERKALA DAN PMK

YA KELANCARA N PROSES PENGANGKA TAN, KEPANGKAT AN, GAJI BERKALA DAN PMK SEBANYAK

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2,235,140,000

2,270,140,000

2.000 SK KP, 700 SK PNS, SPTKG DAN SK PMK

165,800,000

1,489,540,000

-

-

2,486,000,000

-

-

2,612,000,000

-

-

2,834,100,000

-

-

BATAS USIA PENSIUN (BUP) ATAS PERMINTAAN SENDIRI, JANDA / DUDA DAN PENATAAN STAF

TERPROSES NYA SK PENSIUN,

17

3,029,000,000

-

-

18


19

14,720,780,000

TERWUJUDNYA

165,800,000

BKD JEPARA

763,880,000

BKD JEPARA

233,100,000

BKD JEPARA

KELANCARAN PROSES PENGANGKATA N, KEPANGKATAN , GAJI BERKALA DAN

PMK SEBANYAK

2.000 SK

TERPROSESNYA SK PENSIUN ,


330 SK PENSIUN , 60 SK MUTASI DAN 100 REKOMENDASI

79,340,000

BATAS USIA PENSIUN (BUP) ATAS PERMINTAAN SENDIRI, JANDA/ DUDA DAN PENATAAN STAF SEBANYAK

300 SK PENSIUN, 60 SK MUTASI DAN 100 REKOMEND

134,540,000

ASI

300 SK PENSIUN, 60 SK MUTASI DAN 100 REKOMEN

136,000,000

DASI


137,000,000

DASI

300 SK PENSIUN, 60 SK MUTASI DAN 100 REKOMEND

138,000,000

ASI


139,000,000

2.000 SK KP, 700 SK PNS, SPTKG DAN SK PMK 1.830 SK PENSIUN, 360 SK MUTASI DAN 600 REKOMENDASI

DASI

330 SK TERSELENGGARA

TERSELENG

160 ORANG DAN 10

NYA BINTEK PENYUSUNAN FORMASI, PENYUSUNAN BUKU FORMASI PEGAWAI KABUPATEN JEPARA

GARANYA BINTEK PENYUSUNA N FORMASI , PENYUSUNA N BUKU FORMASI PEGAWAI KABUPATEN JEPARA DENGAN TARGET 160 ORANG

BUKU FORMASI

30,000,000

160 ORANG DAN 10 BUKU FORMASI

30,000,000


38,000,000


41,000,000


45,100,000


49,000,000



1



2

3 TERSELENGGARA NYA PENERIMAAN CPNS DI KABUPATEN JEPARA

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 TERLAKSAN ANYA PENGHITUN GAN DAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGA N PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA SEBANYAK

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

300 ORANG DAN 3.700 ORANG

550,000,000

300

750,000,000

300

750,000,000

300

850,000,000

300

950,000,000

300

1,000,000,000

1.800 ORANG DAN 58.700

4,850,000,000

BKD JEPARA

PELAMAR

ORANG DAN

ORANG DAN

ORANG DAN

ORANG DAN

ORANG DAN

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

ORANG PELAMAR

ORANG PELAMAR

ORANG PELAMAR

ORANG PELAMAR

ORANG PELAMAR

ORANG PELAMAR

10.348 ORANG

TERSELENGGARA NYA PELANTIKAN, SUMPAH PNS, RAPAT BAPERJAKAT, PEMBUATAN SK INDUK, PETIKAN SUPER BERITA ACARA DAN SK PENGHADAPAN

TERSELENG GARANYA PELANTIKAN , SUMPAH PNS, RAPAT BAPERJAKAT

5 KALI PELANTIKAN, 428 ORANG SUMPAH PNS DAN 34 KALI

200,000,000

RAPAT BAPERJAKAT

, PEMBUATAN SK INDUK , PETIKAN SUPER BERITA ACARA DAN

5 KALI PELANTIKA N, 400 ORANG SUMPAH PNS DAN 34 KALI RAPAT BAPERJAKA T

200,000,000

160

40,000,000

5 KALI PELANTIKA N, 400 ORANG SUMPAH PNS DAN 34 KALI RAPAT BAPERJAK AT

245,000,000

160

45,000,000


270,000,000

160

50,000,000

5 KALI PELANTIKA N, 400 ORANG SUMPAH PNS DAN 34 KALI RAPAT BAPERJAKA T

300,000,000

160

55,000,000


330,000,000

30 KALI PELANTIKAN , 2.428 ORANG SUMPAH PNS DAN 204 KALI RAPAT BAPERJAKAT

1,545,000,000

BKD JEPARA

160

60,000,000

960 ORANG

290,000,000

BKD JEPARA

35,000,000

TENAGA KONTRAK 9.290 ORANG DAN BALASAN LAMARAN PEKERJAAN 790 ORANG

164,000,000

BKD JEPARA

SK PENGHADAP AN DENGAN TARGET 5 KALI PELANTIKAN

, 700 ORANG SUMPAH PNS DAN 24 KALI RAPAT BAPERJAKAT

BERTAMBAHNYA PEJABAT FUNGSIONAL PNS

BERTAMBAH NYA PEJABAT FUNGSIONAL

160 ORANG

40,000,000

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

PNS DENGAN TARGET 160 ORANG

TERKELOLANYA

ADMINISTRA

ADMINISTRASI TENAGA KONTRAK

SI TENAGA KONTRAK SEBANYAK

1.000 ORANG DAN BALASAN LAMARAN PEKERJAAN SEBANYAK

TENAGA KONTRAK 1.790 ORANG DAN BALASAN LAMARAN PEKERJAAN 40 ORANG

15,000,000

TENAGA KONTRAK

25,000,000

TENAGA KONTRAK

27,000,000

TENAGA KONTRAK

30,000,000

TENAGA KONTRAK

32,000,000

TENAGA KONTRAK

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

ORANG DAN BALASAN LAMARAN PEKERJAAN

ORANG DAN BALASAN LAMARAN PEKERJAA N 150 ORANG


ORANG DAN BALASAN LAMARAN PEKERJAAN


150 ORANG

150 ORANG


1

K ONDISI KINERJA

CAPAIAN KINERJA P ROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSUSUNNYA

TERSUSUNN

BUKU PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PNS

YA BUKU PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN JABATAN STRUKTURAL &FUNGSION AL PNS DENGAN TARGET 80 BUKU

TERLAKSANANYA

TERLAKSAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS YANG PURNA TUGAS

ANYA PEMBERIAN PENGHARGA AN PNS YANG PURNA TUGAS SEBANYAK 292 ORANG

TERCETAKNYA BUKU SOP BKD

-

70 BUKU

30,000,000

50 BUKU

20,000,000

-

-

-

-

70 BUKU

70,000,000

TERLAKSANANYA

TERLAKSAN ANYA PEMERIKSAA N KESEHATAN 8 ORANG

10 ORANG

10,000,000

10 ORANG

10,000,000

7 ORANG

10,000,000

PEMERIKS AAN KESEHATA N5 ORANG DAN GENERAL CHECK UP ESELON II 32 ORANG

25,000,000

10 ORANG

15,000,000

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN GENERAL CHECK UP ESELON II

PEMBERIAN

PEMBERIAN

125 ORANG

125

10,000,000

BANTUAN KESEHATAN DAN SANTUNAN MENINGGAL DUNIA BAGI TENAGA KONTRAK

BANTUAN KESEHATAN DAN SANTUNAN MENINGGAL DUNIA BAGI TENAGA KONTRAK 150 ORANG

2012

PADA

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

80 BUKU

28,000,000

80 BUKU

31,000,000

80 BUKU

34,000,000

80 BUKU

38,000,000

320 BUKU

131,000,000

BKD JEPARA

428 ORANG

1,025,000,000

-

-

320

900,000,000

300

850,000,000

300

850,000,000

320

1,000,000,000

1.668 ORANG

4,625,000,000

BKD JEPARA

-

-

190 BUKU

120,000,000

BKD JEPARA

7 ORANG

10,000,000

PEMERIKSAAN

80,000,000

BKD JEPARA

60,000,000

BKD JEPARA

180 ORANG

ORANG

10,000,000

125 ORANG

10,000,000

125 ORANG

ORANG

10,000,000

ORANG

ORANG

ORANG

KESEHATAN 44 ORANG DAN GENERAL CHECK UP ESELON II 32 ORANG

125 ORANG

10,000,000

125 ORANG

10,000,000

750 ORANG


1



2

3 TERLAKSANANYA PEMROSESAN REKOMENDASI , IJIN BELAJAR , IJIN GELAR DAN PROGRAM DATA BASE

TERBITNYA SK JABATAN FUNGSIONAL PNS

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 TERLAKSAN ANYA PEMROSESA N REKOMENDA SI, IJIN BELAJAR DAN IJIN GELAR 600 ORANG

TERLAKSAN

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PEMROSESAN REKOMENDASI 600 ORANG , IJIN BELAJAR 200 ORANG DAN IJIN GELAR 500 ORANG

15,000,000

PEMROSES AN REKOMEND ASI 300 ORANG , IJIN BELAJAR

25,000,000


27,000,000


30,000,000


30,000,000


32,000,000

PEMROSESAN REKOMENDASI

159,000,000

BKD JEPARA

500 ORANG

50,000,000

ANYA PENGANGKA TAN JABATAN FUNGSIONAL

300

300

300

300

300

2.100 ORANG , IJIN BELAJAR1.700 ORANG , IJIN GELAR 2,000 ORANG DAN 1

ORANG , IJIN GELAR

ORANG , IJIN GELAR

ORANG , IJIN GELAR

ORANG , IJIN GELAR

ORANG , IJIN GELAR

PROGRAM DATA BASE

300

300

300

300

300

ORANG DAN 1 PROGRAM DATA BASE

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

500

50,000,000

ORANG

500

55,000,000

ORANG

500

58,000,000

ORANG

500

60,000,000

ORANG

500

66,000,000

3.000 ORANG

339,000,000

BKD JEPARA

ORANG

PNS SEBANYAK 500 ORANG

TERLAKSANANYA

-

-

-

10 DINAS/ BADAN/KA NTOR , 16 UPT PUSKESMA S DAN 16 UPT DIKPORA

30,000,000


35,000,000


40,000,000


45,000,000


50,000,000

50 DINAS/ BADAN/KANTO R, 80 UPT PUSKESMAS DAN 80 UPT DIKPORA

200,000,000

BKD JEPARA

-

-

-


115,000,000


120,000,000


125,000,000


130,000,000


135,000,000

50 DINAS/ BADAN/KANTO R, 80 UPT PUSKESMAS DAN 80 UPT DIKPORA

625,000,000

BKD JEPARA

-

200 ORANG

50,000,000

200

50,000,000

300

60,000,000

300

65,000,000

300

70,000,000

300

75,000,000

1.600 ORANG

370,000,000

BKD JEPARA

197,000,000

8.500 SK KP, 1.640 SPTKG

975,000,000

BKD JEPARA

OBYEKTIFITAS PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL SESUAI DENGAN BEBAN KERJANYA

TERLAKSANANYA OBYEKTIFITAS PENEMPATAN PEJABAT STRUKTURAL YANG SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA

TERLAKSANANYA PEMBEKALAN TEKNIS BAGI PNS

TERWUJUDNYA KELANCARAN PROSES KEPANGKATAN DAN GAJI

ORANG

-

-

-

1.500 SK KP, 300 SPTKG

ORANG

193,000,000


ORANG

194,000,000


ORANG

195,000,000


ORANG

196,000,000



1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

300 SK PNS DAN PMK

30,000,000

300 SK PNS DAN PMK

30,000,000

300 SK PNS DAN PMK

32,000,000

300 SK PNS DAN PMK

34,000,000

300 SK PNS DAN PMK

35,000,000

1.500 SK PNS DAN PMK

161,000,000

BKD JEPARA

TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA KONTRAK YANG PURNA TUGAS/ PENSIUN

-

-

-

18 ORANG

20,000,000

25 ORANG

30,000,000

25 ORANG

30,000,000

30 ORANG

40,000,000

30 ORANG

45,000,000

128 ORANG

175,000,000

BKD JEPARA

MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAKHAK PARA PENSIUNAN DAN PENGURUSANNYA

-

-

-

300

30,000,000

300

30,000,000

300

32,000,000

300

35,000,000

300

40,000,000

1.00 ORANG

167,000,000

BKD JEPARA

TERLAKSANANYA

-

-

-

50 BUKU

23,000,000

50 BUKU

25,000,000

-

-

-

-

50 BUKU

40,000,000

150 BUKU

88,000,000

BKD JEPARA

-

-

-

70 BUKU

25,000,000

-

-

70 BUKU

30,000,000

-

-

70 BUKU

40,000,000

210 BUKU

95,000,000

BKD JEPARA

TERLAKSAN ANYA RAKOR BIDANG KEPEGAWAI AN SEBANYAK 2 KALI RAKOR 70 ORANG

2 KALI RAKOR DAN 70 ORANG

30,000,000


30,000,000


35,000,000


40,000,000


45,000,000


45,000,000

12 KALI DAN 420 ORANG

225,000,000

BKD JEPARA

150,000,000

150,000,000

BERKALA

TERWUJUDNYA PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS DAN PENINJAUAN MASA KERJA

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

ORANG

PENYUSUNAN BUKU STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BKD KAB . JEPARA

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN BUKU INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PNS (IKM) BKD KAB. JEPARA TERLAKSANANYA RAKOR BIDANG KEPEGAWAIAN

1

20

17

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

206,000,000

236,000,000

256,000,000

273,000,000

288,000,000

1,409,000,000


1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

TERLAKSANANYA

TERLAKSAN

PEMBINAAN DISIPLIN PNS DENGAN PELAKSANAAN 9 (SEMBILAN) JALUR PENDEKATAN TERTIB DISIPLIN

ANYA PEMBINAAN DISIPLIN

PNS


PADA

PNS DENGAN PELAKSANAA N9 (SEMBILAN) JALUR PENDEKATA N TERTIB DISIPLIN

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PENANGANAN 12 ORANG IJIN CERAI DAN PELAKSANAAN MONITORING DISIPLIN PNS 340 KALI

40,000,000

PENANGAN AN 15 ORANG IJIN CERAI, 15 DISIPLIN PNS DAN PELAKSANA AN MONITORIN G DISIPLIN

40,000,000

PENANGAN AN 15

50,000,000

PENANGAN AN 15

55,000,000

PENANGAN AN 15 ORANG IJIN CERAI, 15 DISIPLIN PNS DAN PELAKSANA AN MONITORIN G DISIPLIN

60,000,000

PENANGAN AN 15

65,000,000

PENANGANAN 87 ORANG IJIN CERAI, 75 DISIPLIN PNS DAN PELAKSANAAN MONITORING DISIPLIN PNS 840 KALI

310,000,000

BKD JEPARA

45,000,000

6.000 KARTU

215,000,000

BKD JEPARA

38,000,000

14.000

168,000,000

BKD JEPARA

188,000,000

BKD JEPARA

PNS 100 KALI

PNS

ORANG IJIN CERAI, 15 DISIPLIN PNS DAN PELAKSAN AAN MONITORI NG DISIPLIN



PNS 100

PNS 100

PNS 100

KALI

KALI

KALI

PNS 100 KALI

TARGET PENANGANA N 2 ORANG IJIN CERAI, 6 ORANG DISIPLIN PNS DAN PELAKSANAA N MONITORIN G DISIPLIN PNS 6 KALI

TERBITNYA KARPEG, KARIS/ KARSU DAN TASPEN

TERBITNYA KARPEG, KARIS/

1.000 KARTU

25,000,000

1.000

25,000,000

KARTU

1.000

35,000,000

KARTU

1.000

40,000,000

KARTU

1.000

45,000,000

KARTU

1.000 KARTU

KARSU DAN TASPEN SEBANYAK

1.000 KARTU

TERLAKSANANYA

-

1.500 ORANG

20,000,000

PENINGKATAN KUALITAS MENTAL APARATUR

3.000

20,000,000

ORANG

TERLAKSANANYA

TERLAKSAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

ANYA PEMBINAAN MENTAL SEBANYAK

1.500 ORANG DAN PEMBERIAN PENGHARGA AN DAN TANDA JASA SEBANYAK 100 ORANG

150 ORANG

25,000,000

75 ORANG

2.000

25,000,000

ORANG

25,000,000

75 ORANG

2.500

30,000,000

ORANG

30,000,000

80 ORANG

2.500

35,000,000

ORANG

33,000,000

80 ORANG

2.500 ORANG

35,000,000

85 ORANG

ORANG

40,000,000

545 ORANG


1



2

3 TERLAKSANANYA TERTIB MEMAKAI TANDA PENGENAL KTP PNS SESUAI DENGAN SKPD MASING- MASING

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 TERLAKSAN ANYA TERTIB MEMAKAI TANDA PENGENAL

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.165 KARTU

40,000,000

2.650

96,000,000

2.650

96,000,000

2.700

98,000,000

2.700

98,000,000

2.800

100,000,000

14.665

528,000,000

BKD JEPARA

KARTU

KARTU

KARTU

KARTU

KARTU

KARTU

KTP PNS SESUAI DENGAN

SKPD MASINGMASING SEBANYAK

1.165 KARTU

1

20

18

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

TERLAKSANANYA

-

175,000,000

-

-

-

2,364,212,000

-

-

-

-

-

-

KEGIATAN ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN

1

20

1

21

1

21

19

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/P ERKE BUNAN)

TERCUKUPINYA

14.500

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA APARATUR

POTONG R P.

160,000,0 00

885,000,000

1,045,000,000

10 NERACA , 10 LRA DAN 10 CALK

2,500,000,000

15.000

2,500,000,000

POTONG PAKAIAN DINAS

2.000.000. 000

17,000,000

17,000,000


2,750,000,000

15.000

2,750,000,000


3,150,000,000

20,000,000

20,000,000


3,000,000,000

15.000

3,000,000,000


3,350,000,000

22,000,000

22,000,000


3,250,000,000

15.000

3,250,000,000


3,535,000,000

25,000,000

25,000,000

40 NERACA, 40 LRA DAN 40 CALK

3,500,000,000

15.000

3,500,000,000


3,695,000,000

84,000,000

84,000,000

15,000,000,000

75.000

15,000,000,000


3,820,000,000

BKD JEPARA

18,595,000,000

BAG. UMUM


1



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

MENINGKATNYA PENGEMBANGAN SDP, PANGSA PASAR PRODUK PANGAN LOKAL GUNA MENDUKUNG KETERSEDIAAN PANGAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KESEJAHTERAAN PETANI

173 GPKTN AKTIF, 279 SMP/ MTS SMA/MA SMK, 3

MENINGKATNYA

1 KALI RAKOR DKP/ THN ,

KEMAMPUAN KELOMPOK DAN GAPOKTAN DLM DISTRIBUSI PANGAN MELALUI KOORDINASI , INTEGRASI DAN SINKRONISASI KETAHANAN PANGAN

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN & KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT


2013

2014

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7 LOKASI, 3 KALI

150,000,000

10 LOKASI, SOS & PKT

610,000,000

13 LKS, SOS & PKT

600,000,000

14 LKS, SOS & PKT

630,000,000

16 LKS, SOS & PKT

660,000,000

16 LKS, SOS & PKT

660,000,000

76 LKS, SOS & PKT BIBIT TNMAN DI 40 SKLH, 1 SENTRA PROD PGN , 3 KALI EXPO/THN

3,310,000,000

KKP

265,000,000

1 KALI RAKOR/THN , 31 KLP, 30

1,200,000,000

KKP

10,830,000,000

KKP

2,025,000,000

KKP

EXPO

BIBIT TNMAN DI 7 SKLH , 3 KL EXPO, 1 LKS SENTRA PROD PGN, 3 KALI FESTIVAL

BIBIT TNMAN DI 5 SKLH , 3 KL EXPO, 1 LKS SENTRA PROD PGN, 3 KL FESTIVAL

KALI EXPO/THN

1 KALI RAKOR, 3

50,000,000

KLP

173

1 KALI RAKOR, 5 KLP, 6

180,000,000

LDPM


BIBIT TNMAN DI 8 SKLH , 3 KL EXPO, 1 LKS SENTRA PROD PGN, 3 KALI FESTIVAL

205,000,000

LDPM


BIBIT TNMAN DI 10 SKLH, 3 KALI EXPO, 1 LKS SENTRA PROD PGN, 3 KL FESTIVAL

235,000,000

LDPM


BIBIT TNMAN DI 10 SKLH, 3 KL EXPO, 1 LKS SENTRA PROD PGN, 3 KALI FESTIVAL

265,000,000

LDPM

1 KALI RAKOR, 6 KLP, 6 LDPM

LDPM

GAPOKTAN AKTIF, 138 GPKTN DI SENTRA PROD PADI

195 DS, 97 DS DG RTM > 30%

6 LOKASI DMP, 1 UNIT LPMD

610,000,000

1 PAKET , 6

1,880,000,000

DMP, 5 DESA

1 PAKET , 6 LOKASI DMP, 5 DESA

DMP, 5 DESA


RAWAN PANGAN TRANSIEN,





6 LPMD, 5

6 LPMD, 5 DESA 5 SEKOLAH, 6 KALI


6 LPMD, 6


LOKASI

DESA MENINGKATNYA PENGANEKARAGA MAN & POLA KONSUMSI PANGAN LOKAL SERTA PENGETAHUAN TENTANG MUTU, GIZI DAN KEAMANAN PANGAN

2015

279 SMP/MTS SMA/MA SMK YG MEMILIKI LAHAN KOSONG , 1.446 UNIT CHATERING ,

16 TP PKK KEC & 1 TP PKK KAB

3 KL SOS KET PGN & KEAM PGN, 3 KL SOS B2SA & LMB CIPTA MENU 1 KALI, 2 KALI LOMBA ( PROV & NAS)

125,000,000

5 SEKOLAH, 5 KALI SOSIALISA SI KET PGN & 3 KALI SOSIALISA SI KEAMANAN PGN , 3 KALI SOSIALISA SI & LOMBA CIPTA MENU

B2SA 1 KALI, 3 KALI LOMBA (KAB , PROV &

285,000,000

1,995,000,000

350,000,000


SOSIALISA SI KET PGN & 4 KALI SOSIALISA SI KEAMANAN PGN , 3 KALI SOSIALISA SI & LOMBA CIPTA MENU


B2SA 1 KALI, 3

B2SA 1 KALI, 3

KALI LOMBA (KAB ,

KALI LOMBA (KAB ,

2,055,000,000

1 PAKET , 6

2,095,000,000

LOKASI

DESA

390,000,000

5 SEKOLAH, 6 KALI SOSIALISA SI KET PGN & 4 KALI SOSIALISA SI KEAMANAN PGN , 3 KALI SOSIALISA SI & LOMBA CIPTA MENU

B2SA 1 KALI, 3 KALI LOMBA (KAB , PROV &

425,000,000


B2SA 1 KALI, 3 KALI LOMBA (KAB ,

2,195,000,000

1 PKT , 12 LKS DMP, 25 DS RWN PGN TRANSIEN, 30 LPMD, 27 DS

450,000,000

15 SKLH, 31 KL SOS KET PGN & 19 KL SOS KEAMANAN PGN , 8 KALI SOS & LMB CPT MENU B2SA 6 KL, 17 KL LMB (KAB , PROV & NAS)


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

DOKUMEN KETAHANAN PANGAN, PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

1

22

1

22

BUKU SCORE PPH, PETA FSVA, DOK RENVAL, BUKU DATABASE KET PGN & BANTUAN

2016

2017


RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

250,000,000

BUKU SCORE PPH, PETA FSVA, DOK RENVAL, BUKU

1,230,000,000

KKP

BUKU SCORE PPH, PETA FSVA, DOK RENVAL, BUKU

110,000,000

BUKU SCORE

PROV & NAS)

195,000,000

BUKU SCORE

PROV & NAS)

200,000,000

BUKU SCORE

NAS)

225,000,000

BUKU SCORE

PROV & NAS)

250,000,000

BUKU SCORE

PPH, PETA FSVA,

PPH, PETA FSVA,

PPH, PETA FSVA,

PPH, PETA FSVA,

PPH, PETA FSVA,

PDRP 1

DOK RENVAL, BUKU DATABASE KET PGN & BANTUAN





PAKET

PDRP 1

PDRP 1

PDRP 1

PDRP 1

PDRP 1

PAKET

PAKET

PAKET

PAKET

PAKET

DATABASE KET PGN

& BANTUAN PDRP 1 PAKET

DATABASE KET PGN & BANTUAN PDRP 1 PAKET

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAAN


T ARGET

NAS)

TERSUSUNNYA

2015

1,408,866,000

1,958,866,000

4,394,000,000

4,685,900,000

5,154,490,000

5,668,939,000

6,233,832,900

28,096,027,900


1



2

3 MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 - 194 KADER LKMD - 194 DS/KEL . GERAKAN BBGRM - JUMLAH POSYANDU :1.111 KLP, JUMLAH KADER : 5.761 ORANG

- 108 DESA LOKASI

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

195 KADER LKMD, 195 DS/KEL. GERAKAN BBGRM, 1.298 KADER

1,878,866,000

195 KADER LKMD,19 5 DS/KEL. GERAKAN BBGRM, 1.112

4,169,000,000


4,585,900,000


5,044,490,000


5,548,939,000


6,103,832,900

195 KADER LKMD, 195 DS/KEL . GERAKAN BBGRM,1.29 8 KADER

27,331,027,900

BAPERMADE

POSYANDU TERLATIH, 108 DESA LOKASI BLMMP DAN 9 UPK GELAR PAMERAN PNPM, 2 DS LOKASI

TMMD, 21 SKPD RAKOR TKPKD,

KADER POSYANDU TERLATIH, 109 DESA LOKASI



TAMBAHAN MAKANAN 2.530 ANAK USIA SEKOLAH DASAR.

BLM-MP DAN 9 UPK GELAR PAMERAN

BLM-MP DAN 9 UPK

BLM-MP DAN 9 UPK

GELAR PAMERAN

GELAR PAMERAN

BLM-MP - 10 DS

PNPM, 3

LOKASI

TMMD - 18 SKPD PESERTA RAKOR TKPKD - 45.132 ANAK USIA SD/MI (5 KECAMATAN KANTONG MISKIN)


BLM-MP

BLM-MP DAN 9 UPK

DAN 9 UPK GELAR PAMERAN

DS LOKASI

PNPM, 2

PNPM, 2

DS LOKASI

PNPM, 2

DS LOKASI

DS LOKASI



DS LOKASI

TMMD, 21 SKPD RAKOR TKPKD, TAMBAHAN MAKANAN

TAMBAHAN MAKANAN

4.250

4.250

ANAK USIA SEKOLAH DASAR,


2.500 ANAK USIA SEKOLAH DASAR, 16 KK PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH RUMAH.

- 2.073 ANAK

16 KK

16 KK

PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH RUMAH.

PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH RUMAH.

POSYANDU TERLATIH, 109 DESA LOKASI BLMMP DAN 9 UPK GELAR PAMERAN PNPM, 13 DS LOKASI


GELAR PAMERAN

PNPM, 2

TMMD, 21 SKPD RAKOR TKPKD, TAMBAHAN MAKANAN

YANG MEMERLUKA N PMTAS.


TAMBAHAN MAKANAN


TAMBAHAN MAKANAN

22.000 ANAK USIA SEKOLAH DASAR, 80 KK PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH RUMAH.

TAMBAHAN MAKANAN

4.250

4.220

ANAK USIA SEKOLAH DASAR, 16 KK PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH RUMAH.

S


16 KK PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH RUMAH.

SD/MI SUDAH DIBERI

PMTAS. - 43.059 ANAK

SD/MI BELUM MENERINA

PENINGKATAN SDM PERANGKAT DESA DALAM PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM DESA

PMTAS. 114 DESA RP. 75.000.00 0,-

86 DESA

60,000,000

-

-

90 DESA

70,000,000

92 DESA

75,000,000

95 DESA

80,000,000

100 DESA

85,000,000

463 DESA

370,000,000

BAG. HUKUM


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4 DESA BINAAN

25,000,000

6 DESA BINAAN

30,000,000

8 DESA BINAAN

35,000,000

10 DESA BINAAN

40,000,000

12 DESA BINAAN

45,000,000

42 DESA BINAAN

195,000,000

BAG. HUKUM

900

200,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

900 ORANG

200,000,000

BAG. HUKUM

TERLAKSANANYA PEMBINAAN DESA / KELUARGA SADAR HUKUM DAN PENGIRIMAN PESERTA LOMBA KADARKUM DI TINGKAT PROVINSI

2 DESA BINAAN RP. 50.000.00 0,-

2 DESA BINAAN

20,000,000

TERLAKSANANYA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA BAGI

-

-

-

ORANG

UNSUR

PEMERINTAH DESA 1

22

2

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAAN MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

1

22

3

- 28 UEDSP DAN 4 LPM/CPPD PADA 16 KECAMATAN - 2 BUMDES - 2 KLP TTG

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA RASIO PARTISIPASI NAIK

RP 154,854,7 32,300

120,606,000

120,606,000

30 UED-SP DAN 6 LPM/CPPD, 7 BUM-DES DAN 2 PASAR DESA, 16 POSYANTEKDES, 2 KLP TTG, 1 KALI GELAR

120,606,000

245,000,000

245,000,000

5% = RP. 162.597.468.915

95,000,000

600,000,000

33 UEDSP DAN 2 LPM/CPP D, 2 BUMDES DAN 2

600,000,000

PASAR DESA, 16 POSYANTE KDES , 2 KLP TTG, 1 KALI GELAR

660,000,000

35 UEDSP DAN 2 LPM/CPP D, 1 BUM-DES DAN 2 PASAR DESA, 16 POSYANTE KDES , 2 KLP TTG, 1 KALI GELAR

10,280,000,000

10% = RP. 170.340. 205.530

660,000,000

10,075,000,000

726,000,000

37 UEDSP DAN 2 LPM/CPP D, 2 BUM-DES DAN 2

11,082,500,000

39 UEDSP DAN 2 LPM/CPP D, 2 BUMDES DAN 2

12,395,750,000

30% = RP. 201.311. 151.990

798,600,000



11,287,500,000

20% = RP. 185.825. 678.760

726,000,000

798,600,000

12,190,750,000

878,460,000

40 UEDSP DAN 2 LPM/CPP D, 2 BUM-DES DAN 2 PASAR DESA, 16 POSYANTE KDES , 2 KLP TTG, 1 KALI GELAR

13,614,825,000

40% = RP. 216.796. 625.220

878,460,000

13,409,825,000

3,783,666,000

40 UED-SP DAN 16 LPM/CPPD, 16 BUM-DES DAN 12 PASAR DESA, 16 POSYANTEKDE S, 12 KLP TTG, 6 KALI GELAR

14,955,807,500

50% = RP. 232.282. 098.450

14,750,807,500

3,783,666,000

BAPERMADE S

62,778,882,500

50% = RP. 232.282.098 .450

61,603,882,500

BAPERMADE S


1



2

3 TEREALISASINYA ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

TERJALINNYA KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTAR MUSPIDA DENGAN APARAT PEMDES

TEREALISASIKAN NYA DAN TERSALURKANNYA DANA SANTUNAN BANTUAN UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI APARAT PEMDES

TERSALURKANNYA BANTUAN UANG DUKA UNTUK ANGGOTA BPD

TEREALISASIKAN NYA T AMBAHAN PENGHASILAN TETAP BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT D ESA

1

22

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK &

2013

DAN TALI

ASIH BAGI APARAT PEMDES DI 184 DESA RP. 25.000.00 0,-

-

2016

2017



RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK &

25,000,000

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH DI 184 DESA

25,000,000


25,000,000


25,000,000


25,000,000


25,000,000

ALOKASI DANA

150,000,000


3 KALI RAKOR MUSPIDA

100,000,000


100,000,000


100,000,000


100,000,000


100,000,000

600,000,000


RETRIBUSI DAERAH DI 184 DESA

3 KALI RAKOR MUSPIDA DGN APARAT P EMDES

100,000,000

DENGAN APARAT PEMDES R P.

100.000.0 00,SANTUNAN BANTUAN UANG DUKA

2015

T ARGET

RETRIBUSI DAERAH DI 184 DESA RP.

25.000.00 0,3 KALI RAKOR MUSPIDA

2014

DENGAN APARAT PEMDES

SANTUNAN BANTUAN UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI APARAT PEMDES DI 184

25,000,000

DESA

SANTUNAN BANTUAN UANG DUKA DAN TALI ASIH


25,000,000

-

-

-

161,480,000

14,644,480,000

25,000,000



25,000,000


25,000,000


BAGI

BAGI

BAGI

BAGI

BAGI



APARAT


DESA

DESA

BANTUAN UANG DUKA

30,000,000

BANTUAN UANG DUKA

30,000,000

BANTUAN UANG DUKA

PEMDES DI 184 DESA

30,000,000

BANTUAN UANG DUKA

30,000,000

BANTUAN UANG DUKA

UNTUK

UNTUK

UNTUK

UNTUK

UNTUK

ANGGOTA BPD DI 184 DESA 184 DESA




14,850,000,000

25,000,000

16,335,000,000

25,000,000

SANTUNAN BANTUAN UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI APARAT PEMDES DI 184 DESA

150,000,000


30,000,000

BANTUAN UANG DUKA

150,000,000


125,000,000


DESA


25,000,000

3 KALI RAKOR MUSPIDA DENGAN APARAT PEMDES



-



BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH DI 184 DESA

25,000,000

17,968,500,000

25,000,000

19,765,350,000

UNTUK

ANGGOTA BPD DI 184 DESA

25,000,000

21,741,885,000

184 DESA

105,305,215,000


1



2

3 MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ADD DAN PENYUSUNAN PROFIL DESA

1

22

5

JUMLAH KELOMPOK USAHA EKONOMI PEREMPUAN PERDESAAN

23

1

23


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 563 APARATUR DESA DAN KELURAHAN

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAAN BERTAMBAHNYA

1

K ONDISI KINERJA

7 KELOMPOK UP2K

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

368 APARATUR DESA DLM PENGELOLAAN ADD & 195 APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN PROFIL DESA

14,644,480,000

368 APARATUR DESA DLM

14,850,000,000


16,335,000,000


17,968,500,000


19,765,350,000


21,741,885,000


105,305,215,000

BAPERMADE

0

-

-

-

PENGELOLA AN ADD &

PENGELOL AAN ADD

PENGELOL AAN ADD

PENGELOLA AN ADD &

PENGELOL AAN ADD

195

& 195

& 195

195

& 195

APARATUR DESA

APARATUR DESA

APARATUR DESA

APARATUR DESA

APARATUR DESA

DALAM PENYUSUN AN PROFIL DESA





45,000,000

3

45,000,000

KELOMPOK USAHA EKONOMI PEREMPUA N PERDESAA N

50,000,000

3

50,000,000


55,000,000

3

55,000,000


60,500,000

3

60,500,000


ADD & 195 APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN PROFIL DESA

66,550,000

3

S

PENGELOLAAN

66,550,000


277,050,000

15 KELOMPOK

277,050,000

USAHA EKONOMI PEREMPUAN PERDESAAN

BAPERMADE S

STATISTIK 1

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH

TERSEDIANYA

TERLAKSAN

DATA KEPEGAWAIAN YANG AKURAT

ANYA PENGELOLAA N PROGRAM

0

750,000,000

10.500 ORANG

25,000,000

1,038,500,000

10.500

45,000,000

ORANG

1,120,850,000

10.500

65,000,000

ORANG

1,187,800,000

10.500

70,000,000

ORANG

1,734,800,000

10.500

75,000,000

ORANG

1,853,200,000

10.500

80,000,000

ORANG

7,685,150,000

63.000

360,000,000

BKD JEPARA

455,000,000

BKD JEPARA

ORANG

SIMPEG SEBANYAK

10.500 ORANG

TERSEDIANYA PROGRAM SAPK DAN KPE

TERLAKSAN ANYA PENGELOLAA N SAPK DAN KPE DI KABUPATEN JEPARA SEBANYAK

1.500 ORANG

1 PROGRAM FASILITASI SAPK DAN 1.500 KPE

65,000,000

1

65,000,000

1

70,000,000

1

80,000,000

1

85,000,000

1

PROGRAM FASILITASI SAPK DAN





500 KPE

500 KPE

500 KPE

500 KPE

500 KPE

90,000,000

1 PROGRAM FASILITASI SAPK DAN

4.000 KPE


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSEDIANYA DATA KEPEGAWAIAN YANG AKURAT UNTUK KEPERLUAN KENAIKAN PANGKAT, GAJI BERKALA, BAPERJAKAT

-

TERSEDIANYA

-

2013

KUALITAS DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (JDA, PDRB, P ROFIL DAERAH, EVALUASI PEMBANGUNAN)

TERPELIHARANYA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10.500 ORANG

40,000,000

10.500

80,000,000

10.500

85,000,000

10.500

85,000,000

10.500

90,000,000

10.500

95,000,000

63.000

475,000,000

BKD JEPARA

6X RAKOR, ENTRY DATA 5 ORANG , ANALISIS DATA 6 ORANG , BAIYA CETAK 10 DOKUMEN X12 BULAN

1,560,000,000

BAG. PEREKONOM

1,014,900,000

24 DOKUMAN

3,376,500,000

BAPPEDA

2 PAKET SOFTWARE

578,650,000

BAPPEDA

2.750

150,000,000

BAPPEDA

ORANG

-

DATA BASE BIDANG PEREKONOMIAN SEBAGAI BAHAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN BUPATI

MENINGKATNYA

2014

6X RAKOR,

ORANG

300,000,000

ENTRY DATA 5 ORANG , ANALISIS DATA 6 ORANG , BAIYA CETAK 10 DOKUMEN X12 BULAN

4

6X RAKOR,

ORANG

310,000,000


341,000,000

310,000,000


375,100,000

320,000,000


413,000,000

320,000,000


310,000,000

2 PAKET SOFTWARE

2 PAKET SOFTWARE

75,000,000

2 PAKET SOFTWARE

82,500,000

2 PAKET SOFTWARE

90,750,000

2 PAKET SOFTWARE

99,800,000

2 PAKET SOFTWARE

109,800,000

2 PAKET SOFTWARE

120,800,000

-

2.750 LEMBAR PETA DAN 650 PETA

150,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DOKUMEN DATA/INF ORMASI

4

6X RAKOR,

ORANG

4 DOKUMEN DATA/INFORMASI


4

6X RAKOR,

ORANG

4 DOKUMEN DATA/INFOR MASI

DOKUMEN DATA/INFO RMASI

4

6X RAKOR,

ORANG

922,500,000

DOKUMEN DATA/INFO RMASI

4

IAN


BERBASIS WEBSITE

TERSEDIANYA DATA PETA

KABUPATEN JEPARA YANG VALID DAN TERBARU

BERBINGKAI

LEMBAR PETA DAN 650 PETA BERBINGKAI


1



2

3 TERKOODINASINY A DAN TERPANTAUNYA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN, TUGAS PEMBANTUAN/ DEKONSENTRASI DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/K OTA

TERSEDIANYA DATA INDEKS HARGA KONSUMEN DAN LAJU INFLASI

TERSEDIANYA

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

24

1

24

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4 LAPORAN TRIWULANA N DAN 15 BUKU LAPORAN AKHIR KEGIATAN

4 LAPORAN TRIWULANAN DAN 15 BUKU LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUNAN

25,000,000

4 LAPORAN TRIWULAN AN DAN 15 BUKU LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUNAN

50,000,000

4 LAPORAN TRIWULAN

55,000,000

4 LAPORAN TRIWULAN

55,000,000

4 LAPORAN TRIWULAN AN DAN 15 BUKU LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUNAN

57,500,000

4 LAPORAN TRIWULAN

57,500,000

24 LAPORAN TRIWULANAN DAN 120 BUKU LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUNAN

300,000,000

BAPPEDA

600 WARTA BULANAN, 50 BUKU PUBLIKASI


35,000,000

600 WARTA

50,000,000

600 WARTA

50,000,000

50,000,000


280,000,000

BAPPEDA

350 BUKU

350 BUKU

25,000,000

25,000,000

BUKU SELAYANG PANDANG KAB. JEPARA TERSEDIA

150,000,000

BAPPEDA

0

50,000,000

50,000,000

BULANAN, 50 BUKU PUBLIKASI

350 BUKU

AN DAN

AN DAN

15 BUKU LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUNAN


600 WARTA

45,000,000


25,000,000

350 BUKU

600 WARTA

50,000,000


25,000,000

350 BUKU

AN DAN



25,000,000

350 BUKU


25,000,000

350 BUKU

KEARSIPAN 1


T ARGET

INFORMASI SECARA SINGKAT TENTANG KAB. JEPARA

1


-

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

TERKELOLANYA

1 APLIKASI

ARSIP PADA

PROGRAMK

50 PETUGAS PENGELOLA ARSIP DI

SKPD BERBASIS TIK

SJIK

SKPD

346,000,000

1 SERVER

55,000,000

PROGRAM

SJIK DAN 20 ORG

TERTIB ARSIP DESA CALON PESERTA LOMBA TERTIB ARSIP DESA TK.PROP.JATENG

1 DESA PECANGAAN KULON JUARA I TK.PROP.1 DESA KRAPAYAK JUARA II TK.PROP

1 DESA KEPUK JUARA II TK.PROP.

1 DESA PEC.KULO N,1 DESA KRAPYAK,1 DESA

KEPUK DAN 1 DESA CALON PESERTA LOMBA TERTIB

50 ORG PENGELOL A ARSIP DI

60,500,000

95,000,000

1 DESA CALON PESRTA LOMBA TERTIB ARSIP TK PROP.JATE NG DAN 4 DESA JUARA LOMBA

392,700,000

50

66,000,000

PETUGAS PENGELOL A ARSIP DI

UPT SKPD

PETUGAS PENGELOLA ARSIP

TERWUJUDNYA

361,000,000

85,000,000

UPT SMP/SMA /SMK N SE KAB . JPRA 1 DESA CALON PESRTA LOMBA TERTIB ARSIP TK PROP.JATE NG DAN 5 DESA JUARA LOMBA

90,000,000

426,900,000

15 DESA

72,600,000

465,500,000

11 DESA

SE

SE

KEC.TAHU

KEC.BATE

NAN DAN 18 DESA SE KEC.K EDU NG

ALIT DAN 16 DESA SE KEC.J EPAR A


95,000,000


80,000,000

2,042,100,000

230

384,100,000

KANTOR ARSIP DAERAH

465,000,000

KANTOR ARSIP DAERAH

PENGELOLA ARSIP,1 SERVER PROGRAM

SJIK

100,000,000

7 DESA PEMENANG LOMBA TERTIB ARSIP DESA TK.PROVINSI JATENG


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

TERSUSUNNYA BUKU P EDOMAN JADWAL R ETENSI ARSIP KEUANGAN

TERWUJUDNYA TERTIB ARSIP UPT SKPD DI KEC. SE KAB.J EPARA

39 UPT SDN SE KEC.J EPARA


RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

70,000,000

188 ORANG

300,000,000

KANTOR ARSIP DAERAH

306,500,000

KANTOR ARSIP DAERAH

218,800,000

KANTOR ARSIP DAERAH

300,000,000

KANTOR ARSIP DAERAH

67,700,000

KANTOR ARSIP DAERAH

TK.PROVI

TK.PROVI

TK.PROVIN

NSI

NSI

SI

JATENG

JATENG

50,000,000

25 ORANG

55,000,000

PENGELOL A ARSIP

500 BUKU JRA KEUANGAN

SKPD

50,000,000

500 BUKU POLA KLASIFIKA

15 ORANG

TK.PROVIN SI JATENG

55,000,000

SI

500 BUKU JADWAL RETENSI ARSIP

TK.PROVI NSI

JATENG

60,000,000

SE KEC.TAHU NAN DAN 18 ORANG SE KEC.K EDU NG

DAN 15 DESA

PEDOMAN PENGELOLAA N ARSIP AUDIO VISUAL


T ARGET

SKPD

344 BUKU

2017

RP

30 ORANG PENGELOLA ARSIP DI

PENGELOLAAN ARSIP AUDIO VISUAL,KARTOGR AFI DAN KEARSITEKTURAN PADA SKPD SE KAB.J EPARA

2016

T ARGET

ARSIP

MENINGKATNYA

2015

60,500,000

KEARSIPA

40 ORANG PENGELOLA ARSIP

65,000,000

500 BUKU UU 43 TH 2009 DAN PP 28 TH 2012

67,000,000

40 SDN

47,300,000

45 ORANG PENGELOL A ARSIP

500 BUKU JADWAL RETENSI KEPEGAW

PETUGAS PENGELOLA ARSIP AUDIO VISUAL

74,000,000

AIAN

N

44 SDN

35,000,000

SE KEC.TAHU NAN

38 SDN

38,500,000

SE KEC.BATE ALT

34 SDN

43,000,000

SE KEC.KEDU NG

SE KEC.P ECAN GAAN

37 SDN

55,000,000

SE KEC.KALI NYAMATAN

500 BUKU JRA KEUANGAN,50 0 BUKU P OLA KLASIFIKASI,5 00 JRA,500 BUKU UU 43 /2009 DAN PP 28/2012 DAN 500 JRA KEPEGAWAIAN 237 SDN SE KEC.TAHUNAN ,BATEALIT,K E DUNG ,PECANG AAN DAN

KALINYAMATA N

TERBINANYA

30 ORG

PETUGAS PENGELOLA ARSIP BUMD/ORGANIS ASI/K OPERASI/T E MPAT IBADAH/SWASTA

PETUGAS PENGELOLA ARSIP

TERPENUHINYA

3 RAK ARSIP,3 FILING KABINET

SARANA PENYIMPANAN ARSIP DI DESA

50,000,000

30 ORANG

55,000,000

PENGELOL A ARSIP

11,000,000


25 ORANG

60,000,000

PENGELOL A ARSIP

12,000,000


25 ORANG

65,000,000

PENGELOLA ARSIP

13,200,000


25 ORANG

70,000,000

PENGELOL A ARSIP

15,000,000

5 RAK ARSIP 5 FILING KABINET

135 ORANG PETUGAS PENGELOLA ARSIP

16,500,000

18 RAK ARSIP,18 FILLING KABINET


1 1

24

2



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TERWUJUDNYA

44 TU SDN

BINTEK ARSIP PADA SDN DI KEC. SE KAB.J EPARA, DSA DAN SKPD

DI KEC.TAHUN AN

TERBINANYA TU SDN DI KEC.SE KAB.J EPARA, DSA BINAAN, DSA

39 TU SDN

PERCONTOHAN DAN DESA BERKEMBANG


SE KEC.J EPARA ,14 DSA BERKEMBAN G,4 DSA PERCONTOH AN,8 DSA BINAAN

TERLAKSANANYA

630

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI ARSIP J EPARA YG BERNILAI GUNA TINGGI

KALENDER

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

194,417,000

129,417,000

72 TU SDN SE KEC.BATEALIT DAN KEDUNG

56,416,000

44 TU SDN SE KEC.TAHUNAN,6 DSA BINAAN,4 DSA

77 SDN

62,050,000

SE KEC.P ECAN GAAN DAN KALINYAMA TAN

48,438,000

38 SDN

53,280,000

SE KEC.BATEA LIT, 11 DESA SE KEC.BATEA LIT, 11 DESA DI KEC. SE KABUPATE N JEPARA

PERCONTOHN

40 BUAH FOTO,1 RADIO TAPE,1 BH KAMERA DIGITAL

142,340,000

24,563,000

TERSOSIAL

156,580,000

81 TU SDN SE KEC.MAYO

68,260,000

NG DAN

HAN DAN

KARIMUNJ

I

AWA

34 SDN

58,600,000

DESA SE

KEC.K EDU NG , 10 DESA DI KEC. SE KAB.J EPAR A

5 EDITING

29,720,000

DUBBING FILM,4 PROFIL ARSIP DSA

2009

40 SDN

75,650,000

1KL PAMERAN 1 BH TV, 1 BH SCANNER

190,090,000

62 TU SDN SE KEC.MLON

83,215,000

GGO DAN PAKISAJI

64,470,000

37 SDN

81 TU SDN SE KEC. BANGSRI

91,535,000

70,915,000

32,690,000

20

42 SDN

78,000,000

SE

KEC.MAYO NG ,18

DESA DI KEC. SE KAB.J EPAR A

1 KL PAMERAN ,

434 TU SDN

437,126,000

KANTOR ARSIP DAERAH

235 SDN DAN 133

373,703,000

KANTOR ARSIP DAERAH

189,498,000

KANTOR ARSIP DAERAH

YONG DAN KEDUNG

39,555,000

15 PIGURA,1 5 FOTO UK

16 R

TENTANG

KEARSIPAN DAN PP NO 28 TAHUN 2012

3 KL PAMERAN ,55 FOTO,35 PIGURA,1 RADIO TAPE,1 KAMERA DIGITAL,1 SCANNER ,10 BH KASET CD,5 EDITING,5 DUBBING FILM,1 BH TV,750 BH KALENDER

TENTANG

PELAKSANA AN UU N O 43 TAHUN 2009 TENTANG

KEARSIPAN 1

24

3

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

0

211,244,000

899,465,000

540,900,000

647,500,000

447,250,000

19

1,000,327,000

DESA SE

DESA SE

35,960,000


KEC.TAHUNAN , BATEALIT,P EC ANGAAN,KALI NYAMATAN,MA

KEC.MAYO NG ,10

PIGURA,75 0 BH KALENDER

18

SE KEC.BATEALIT ,KEDUNG,P EC ANGAAN,KALI NYAMATAN,MA YONG,NALUMS ARI,WELAHAN , KARIMUNJAWA ,MLONGGO,P A KISAJI,BANGS RI DAN KEMBANG

DAN

SE KEC.KALIN YAMATAN,1 2 DESA SE KEC.KALIN YAMATAN,1 1 DESA DI KEC. SE KAB.J EPAR A

17

209,090,000

KEMBANG

SE KEC.P ECA NGAAN,12 DESA SE KEC.P ECA NGAAN,10 DESA DI KEC. SE KAB.J EPAR A

KEC.K EDU NG , 18

27,010,000

61 TU SDN SE KEC.WELA

NALUMSAR

SE

ISASIKANN YA UU N O 43 TAHUN

172,810,000


-

2,767,534,000


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

RUANG UK 6,5 X 13 M2 ( 2 LANTAI )

198,094,000

RUANG AUDIO VISUAL RUANG DISPLAY FOTO DAN PERLUASAN RUANG DEPO ARSIP ( LANTAI I ) 6 X 20 M2 DAN PAGAR KANTOR

400,000,000

RUANG AUDIO VISUAL RUANG DISPLAY FOTO DAN RUANG DEPO ARSIP ( LANTAI II / TAHAP LANJUTAN ) 6 X 20 M2

400,000,000

REHAB DEPO ARSIP UK 9X21 M2 ( LANTAI I )

480,000,000

REHAB DEPO ARSIP UK 9X21 M2 ( LANTAI II )

378,000,000

TERWUJUDNYA

2 ALMARI

400,000,000

1 ROLL O'P ACK ( 2 SET ), 40 BH

150,000,000

1 LCD PROYEKTO R, 5 MEJA KERJA,5

50,000,000

FERTICAL PLANT ,2 ALMARI HORISONT AL,10 FLIP ARSITEKTU R,2 ALMARI TAHAN API ,2 TAPE CLEANER , 20 BH FIRE SPRAYING OTOMATIS, 5 PARTISI DISPLAY FOTO,3 ROLL O' PACK,1 MEJA LAYANAN,3 HYGROMET ER,2 VACUUM CLEANER ,1

4 BH AC 2 PK,2 BH

125,000,000

TERTIB ARSIP PADA KANTOR ARSIP DAERAH

TERWUJUDNYA RUANG DISPLAY FOTO KHASANAH ARSIP DAN RUANG AUDIO VISUAL SERTA PERLUASAN D EPO ARSIP DAN PERBAIKAN PAGAR KANTOR

ALMARI PINTU KACA METAL , 2 ALMARI TAHAN API ,2 PARTISI DISPLAY ARSIP FOTO,

KURSI RAPAT,8 BH MEJA RAPAT, 1 NOTE BOOK


18

19

RUANG AUDIO VISUAL, DISPL

1,856,094,000

KANTOR ARSIP DAERAH

725,000,000

KANTOR ARSIP DAERAH

101,440,000

KANTOR ARSIP DAERAH

AY FOTO, PERLUAS AN D EPO ( 2 LANTAI UK 6 X 20 M2 ) REHAP D EPO 2 LANTAI UK 9 X 21 M2 DAN PAGAR KANTOR ARSIP.

2 ALMARI FERTICAL PLANT ,2 ALMARI HORISONTAL, 10 FLIP ARSITEKTUR,4 ALMARI TAHAN API ,2 TAPE CLEANER ,20 BH FIRE SPRAYING OTOMATIS,7 PARTISI DISPLAY ARSIP FOTO,5 ROLL O' PACK,1 MEJA LAYANAN,3 HYGROMETER , 2 VACUUM CLEANER ,1

KURSI KERJA,1 SET KURSI TAMU


CCTV ( 7 TITIK ) 4 BH AC 2 PK,2 BH ALMARI PINTU KACA METAL, 40 BH KURSI RAPAT,8 BH MEJA RAPAT,1 NOTE BOOK ,1

CCTV ( 7 TITIK )

LCD PROYEKTOR,5 MEJA KERJA,5 KURSI KERJA,1 SET KURSI TAMU

TERPELIHARANYA SARPRAS DAN FISIK ARSIP

FISIK ARSIP 710 M3 DAN GEDUNG

FUMIGASI 710 M3 DAN TERMITE CONTROL 325 M2

13,150,000

FUMIGASI 710 M3 DAN TERMITE

14,465,000

FUMIGASI 710 M3 DAN TERNITE

15,900,000


17,500,000


19,250,000


21,175,000

FUMIGASI 710 M3 DAN TERMITE CONTROL 445


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

4

TERSELAMATKANY A ARSIP SKPD PADA DEPO ARSIP PD KANTOR ARSIP DAERAH

TERTATANYA DAN

500 BOX ARSIP, MANU VER FISIS , PENYA MPULAN BERKAS, PEN YUSUNAN BERKAS,LAB ELISASI, ENT RY DATA DAN PENYUSUNA N BERKAS

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CONTROL 325 M2

4 DESA DAN 6 BH FILLING KABINET,9 BH RAK ARSIP,1 BH ALMARI LOKER,100 BH BOX ARSIP,2 BH ALMARI ARSIP SERTA BINTEK 15 ORG PERANGKA T DESA

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

2016

RP

TERSEDIANYA SARPRAS DESA DAN TERTATANYA ARSIP DESA

24

2015

T ARGET

DEPO 325 M2

1

2014

131,116,000

103,037,000

SELEKSI ARSIP, MENDISKRIPS I,MANUVER DAN PENYAMPULAN, SERA PENILAIAN ARSIP(JRA ) LABELISASI 2000 BERKAS

28,037,000

CONTROL 325 M2

2100

1500

BERKAS

BERKAS

CONTROL 445 M2

17

4 DESA DAN 6

18

19

85,000,000

KEC.MLONG GO,P ECANG AAN,WELAH

BH FILLING KABINET,9 BH RAK ARSIP,1 BH ALMARI LOKER,100 BH BOX ARSIP,2 BH ALMARI ARSIP SERTA BINTEK 15 ORG PERANGKAT DESA

45,000,000

487,000,000

300 BOX ARSIP, MAN UVER FISIS , PEN YAMPULAN BERKAS, PE NYUSUNAN BERKAS,LA BELISASI , ENTRY DATA DAN PENYUSUN AN BERKAS

45,000,000

517,000,000


1500

2000

BERKAS

BERKAS

49,500,000

457,000,000

300 BOX ARSIP, MAN UVER FISIS , PENY AMPULAN BERKAS, PE NYUSUNAN BERKAS,LA BELISASI ,E NTRY DATA DAN PENYUSUN AN BERKAS

53,000,000

1000

484,000,000


AN DAN KELING

2,508,104,000

58,000,000

1500 BOX ARSIP, MANUVE R FISIS , PENYAM PULAN BERKAS, PENYU SUNAN BERKAS,LABEL ISASI, ENTRY DATA DAN PENYUSUNAN BERKAS 9500 BERKAS

278,604,000

KANTOR ARSIP DAERAH

1500

BERKAS

BERKAS

34 SKPD

45 SKPD

25,000,000

45 SKPD

45,000,000

40 SKPD

49,000,000

40 SKPD

54,000,000

45 SKPD

59,000,000

45 SKPD

61,000,000

260 SKPD

293,000,000

KANTOR ARSIP DAERAH

40 SKPD

40 SKPD

25,000,000

40 SKPD

40,000,000

40 SKPD

44,000,000

40 SKPD

48,500,000

40 SKPD

53,000,000

40 SKPD

58,000,000

240 SKPD

268,500,000

KANTOR ARSIP DAERAH

TERKELOLANYA ARSIP IN AKTIF PADA SKPD

TERPENUHINYA PERALATAN TEKNIS KEARSIPAN PADA

SKPD


M2

CONTROL 445 M2

85,000,000

460,000,000

300 BOX ARSIP, MAN UVER FISIS , PENY AMPULAN BERKAS, PE NYUSUNAN BERKAS,LA BELISASI ,E NTRY DATA DAN PENYUSUN AN BERKAS

CONTROL 325 M2



1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

TERSUSUTKANNY

4000

A ARSIP SESUAI

BERKAS

2013

2014

2015

2016

2017


T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1000 BERKAS

25,000,000

1500

45,000,000

1000

49,000,000

500

54,000,000

500

59,000,000

1000

61,000,000

5500 BERKAS

293,000,000

KANTOR ARSIP DAERAH

195

620,000,000

KANTOR ARSIP DAERAH

755,000,000

KANTOR ARSIP DAERAH

BERKAS

BERKAS

BERKAS

BERKAS

BERKAS

JRA PADA D EPO ARSIP TERSELAMATKANN

18 DSA,11 KELURAHA N 18000

YA DOKUMEN ARSIP PERTANAHAN DESA/ KELURAHAN

TERPENUHINYA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP

1

24

5

110,000,000

2 ALMARI DOKUMEN, 1 ALMARI PETA VERTIKAL,7 5 RAK ARSIP

TERSEDIANYA

TERSEDIANY

ARSIP KEPEGAWAIAN PNS SE KABUPATEN JEPARA YANG LENGKAP

A ARSIP KEPEGAWAI AN PNS SE KABUPATEN JEPARA YANG LENGKAP DENGAN TARGET

10.500 ARSIP

1 SET ROLL O PACK,4 BH FILING KABINET,8

175,000,000

75,000,000

10.500 ARSIP

25,000,000

2 SET ROL O'P ACK ,4

175,000,000

10.500 ARSIP

110,000,000

25,000,000

41 DESA 22.000

190,000,000

50 RAK ARSIP,2 ALMARI DOKUMEN TAHAN API ,4 ALMARI DOKUMEN, 2 BH TROLY

235,000,000

10.500 ARSIP

121,000,000

LBR BUKU C DESA

ALMARI DOKUMEN, 2 MEJA SELEKSI,1 0 KURSI KERJA,20 RAK ARSIP

BH ALMARI DOKUMEN, 12 BH RAK ARSIP,,1 BH ALMARI DOKUMEN TAHAN API

0

42 DESA 22.000 LBR BUKU C DESA

LEMBAR BUKU C DESA

PROGRAM PENGEMBANGAN KEARSIPAN DAERAH


45,000,000

41 DESA 22.000

190,000,000

1 SERVER, 4

ARSIP

50,000,000

42 DESA 22.000

100,000,000

1 SET ROL O' PACK,1

ARSIP

DESA/K ELURA HAN DAN 126000 LBR BUKU C DESA

100,000,000

ALMRI PETA VERTIKAL, 5 ALMARI DOKUMEN

271,000,000

10.500

146,000,000

LBR BUKU C DESA

KOMPUTER ENTRY DOKUMEN, DAN PENYIMPAN AN DATA 2 PRINTER

253,000,000

10.500

133,000,000

LBR BUKU C DESA

55,000,000

4 ROL O'PACK,19 ALMARI DOKUMEN,4 FILING KABINET,32 RAK ARSIP,1 BH HYDROMETER, 2 MEJA SELEKSI,10 KURSI KERJA,3 ALMARI DOKUMEN TAHAN API ,2 BH TROLY,1 SERVER,4 KOMPUTER ,2 PRINTER ,1 ALMARI PETA

218,000,000

10.500 ARSIP

60,000,000

1,227,000,000

63.000 ARSIP

260,000,000

BKD JEPARA


1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

TERLAKSANANYA

-


PADA

2013

PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11.000 ARSIP

50,000,000

11.000

50,000,000

11.000

55,000,000

11.000

60,000,000

11.000

65,000,000

11.000

70,000,000

66.000 ARSIP

350,000,000

BKD JEPARA

33,000,000

8.000 BERKAS

116,000,000

BKD JEPARA

231,000,000

KANTOR ARSIP DAERAH

270,000,000

KANTOR ARSIP DAERAH

-

-

-

ARSIP

-

PENYUSUTAN BERKAS ARSIP BKD KAB . JEPARA

TERWUJUDNYA

2016

RP

ARSIP

-

2015

T ARGET

PENATAAN PERSONAL FILE DENGAN SISTEM PENATAAN BERDASARKAN KONVERSI NIP YANG BARU

TERLAKSANANYA

2014

2.000

ARSIP

25,000,000

BERKAS ARSIP

SEJARAH PERANG OBOR, KARIMUNJA WA,BENTEN

KEC.P AKIS AJI, DONOROJO ,JEPARA ,PE

50,000,000

PENELUSU RAN ARSIP SEJARAH UKIR

2.000

ARSIP

28,000,000

BERKAS ARSIP

55,000,000

CANGAAN

PENELUSU RAN ARSIP SEJARAH BUPATI JEPARA

2.000

ARSIP

30,000,000

BERKAS ARSIP

60,000,000

G

KEC.MAYO NG ,KEC.JE PARA ,KEC. BANGSRI ,K EC.K ARIMU

2.000 BERKAS ARSIP

ARSIP

66,000,000

8 KECAMATAN, 1 ARSIP SEJARAH UKIR ,1 ARSIP SEJARAH BUPATI JEPARA

NJAWA

PORTUGIS ,B ENTENG

VOC TERWUJUDNYA

LOMBA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH TK.PROP.J

PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN KANTOR ARSIP DAERAH KEPADA MASYARAKAT

1

25

1

25

50,000,000

ATENG

LOMBA LEMBAGA KEARSIPA N DAERAH TK.PROP.J

55,000,000

ATENG


55,000,000

ATENG

LOMBA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH TK.PROP.J

55,000,000

ATENG


55,000,000

ATENG

PEMENANG LOMBA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH TK.PROVINSI JAWA T ENGAH

KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI TERSEDIANYA JARINGAN LAN DI SETIAP SKPD

JARINGAN INTRANET PEMDA ADALAH, 1 BACKBONE FIBRE OPTIC MELIPUTI 15 SKPD (13 RUSAK) , WIDE AREA NETWORK MELIPUTI 16 KECAMATAN (7 RUSAK) DAN 8

1,218,800,000

1,969,800,000

5 TITIK JARINGAN LAN SKPD

25,000,000

2,392,500,000


50,000,000

2,646,000,000


100,000,000

2,770,000,000


150,000,000

3,112,000,000


200,000,000

3,566,500,000


200,000,000

16,456,800,000

TERWUJUDNYA JARINGAN

LAN YANG MAMPU MENGHUBUNG KAN SELURUH PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DI TIAP TIAP

SKPD DENGAN SEGALA PERUBAHANNY A

725,000,000

DISHUBKOM INFO


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PERALATAN

30,000,000

1 WEB SERVER PEMKAB JEPARA , UPGRADE DAN PERAWATA N WEB SERVER ,

150,000,000

1 WEB SERVER PEMKAB JEPARA , UPGRADE DAN PERAWATA N WEB SERVER ,

150,000,000

UPGRADE DAN PERAWATA N WEB SERVER ,

150,000,000


150,000,000


150,000,000

MEMILIKI SATU SITEM PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK PADA NOC YANG MEMPU MEWADAHI KEBUTUHAN HOSTING SISTEM INFORMASI WEB BASE DARI SELURUH

780,000,000

DISHUBKOM

KELURAHAN (2 RUSAK), LAN 5 SKPD (2 RUSAK) TERPENUHINYA KEBUTUHAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK WEB SERVER PEMKAB JEPARA UNTUK MENAMPUNG SISTEM BASIS DATA SELURUH

1 SWITCH FO, 2 MODUL FO, 2 SWITCH MANAGABLE , 1 LINUX ROUTER

PENDUKUNG NOC, 1 GENSET, 1 SWITCHUB, 1 UPS, 2 BACKUP STORAGE

15

15

HOSTING

HOSTING

30

30

30

HOSTING

HOSTING

HOSTING

SKPD

INFO

SKPD KABUPATEN JEPARA TERLAKSANANYA OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

SARANA : 2 SERVER , 6 PC BIDDING ROOM, 4 NOTEBOOK, 1 PROJECTOR , 1 SCANNER, 1 ROUTER, 2 ACCES POINT, 1 PRINTER , 1 ALMARI ARSIP, ACCES INTERNET 1 MBPS. SARANA DAN PRASARANA YANG BELUM DIMINIKI ADALAH KENDARAAN OPERASIONA L DAN GEDUNG KHUSUS

LPSE.

1 OPERASIONAL LPSE, UPGRADE HARD DISK DAN MEMORY SERVER LPSE

75,000,000

1 OPERASION AL LPSE, UPGRADE HARD DISK DAN MEMORY SERVER

LPSE

90,000,000

1 OPERASIO NAL LPSE,

1 UPS PENDUKUN G SERVER

LPSE

150,000,000

1 OPERASIO NAL LPSE, 1 GENSET PENDUKUN G SERVER

150,000,000

1

200,000,000

1

OPERASION AL LPSE, 1 SERVER MIRROR

OPERASIO NAL LPSE,

LPSE

N OPERASIO NAL LPSE

1 KENDARAA

300,000,000

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MAMPU MENAMPUNG SELURUH KEBUTUHAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SELURUH KABUPATEN JEPARA , BAIK LINGKUNGAN PEMERINTAH MAUPUN NON PEMERINTAH

965,000,000

DISHUBKOM INFO


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1UPGRADE DAN LISENSI VIRTUAL LAN

30,000,000

1UPGRADE

35,000,000

1UPGRADE

35,000,000

1UPGRADE

40,000,000

1UPGRADE

40,000,000

1UPGRADE

50,000,000

JARINGAN INTRANET DAN INTERNET PEMKAB JEPARA MEMILIKI JAMINAN KEAMANAN DATA DARI SEGALA SERANGAN DARI PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

230,000,000

DISHUBKOM

700,000,000

DENGAN KAPASITAS AKSES INTERNET DEDICATED SEBESAR 150 MBPS DAPAT MEMADAHI BAGI SEMUA PERANGKAT KOMPUTER DI SELURUH SKPD SERTA MEMBERIKAN LAYANAN INTERNET GRATIS BAGI MASYARAKAT DI BEBERAPA LOKASI STRATEGIS

5,350,000,000

ADANYA SISTEM MONITORING DAN MANAGEMEN ATUS LALU LINTAS PADA SELURUH TITIK TITIK RAWAN DAN PENTING SECARA REALTIME

950,000,000

7.200

188,000,000

BAG. HUMAS

150,000,000

BAG. HUMAS

TERWUJUDNYA AKSES INTERNET YANG CEPAT

AKSES INTERNET DEDICATED 5 MBPS

30 MBPS

TERWUJUDNYA SISTEM MONITORING DAN MANAGEMEN ARUS LALU LINTAS SECARA REALTIME

BELUM TERSEDIA

-

PENINGKATAN

1.200

1.200 LIPUTAN KEG

KEGIATAN LIPUTAN PEMERINTAH

LIPUTAN KEG ( RP.25,000,

KALENDER SETIAP TAHUN

2015

RP

1 VIRTUAL LAN LINUX

000) 1000 EXP ( RP. 20,000,00 0)

2014

T ARGET

TERCAPAINYA SISTEM KEAMANAN JARINGAN

TERBITNYA

2013

-

DAN

DAN

DAN

DAN

DAN

LISENSI VIRTUAL LAN

LISENSI VIRTUAL LAN

LISENSI VIRTUAL LAN

LISENSI VIRTUAL LAN

LISENSI VIRTUAL LAN

50 MBPS

1

700,000,000

225,000,000

SOFTWARE MANAGEME N CONTROL , DAN 10 TITIK MONITORIN G CAMERA

25,000,000

1.200

27,500,000

LIPUTAN KEG

1000 EXP

20,000,000

1000 EXP

70 MBPS

800,000,000

UPGRADE SISTEM MANAGEM EN CONTROL , DAN 10 TITIK MONITORI NG CAMERA

225,000,000

1.200

30,000,000

LIPUTAN KEG

22,000,000

1000 EXP

100 MBPS

900,000,000

8 TITIK MONITORI NG

150,000,000

1.200

33,000,000

LIPUTAN KEG

24,000,000

1000 EXP

125 MBPS

1,000,000,000

8 TITIK MONITORIN G

150,000,000

1.200

35,000,000

LIPUTAN KEG

26,000,000

1000 EXP

150 MBPS

1,250,000,000

UPGRADE SISTEM MANAGEM EN CONTROL DAN 8 TITIK MONITORI NG KAMERA

200,000,000

1.200

37,500,000

1000 EXP

30,000,000

6000 EXP

DISHUBKOM INFO

DISHUBKOM INFO

LIPUTAN KEG

LIPUTAN KEG

28,000,000

INFO


1



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

PENINGKATAN

7

PENYEBARAN INFORMASI MELALUI ANGGOTA FKIK

PERTEMUAN ( RP.

PENINGKATAN LIPUTAN POTENSI DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEDIA NAS.6 KL,MEDIA LOKAL 10 KL

TERLAKSANANYA KEGIATAN DIALOG BUPATI DAN TERBITNYA BUKU DIALOG

TERSEDIANYA NASKAH SAMBUTAN BUPATI

PENINGKATAN INFORMASI DI KALANGAN PELAJAR

TERWUJUDNYA DOKUMENTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH


2013

NYA INFORMASI PADA MASYARAKAT MELALUI PEMUTARAN FILM, PUBLIKASI , P ENTAS PERTUNJUKAN RAKYAT DAN DIALOG

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7 PERTEMUAN

25,000,000

7

27,500,000

7

30,000,000

7

33,000,000

7

35,000,000

7

37,500,000

7 PERTEMUAN

188,000,000

BAG. HUMAS

270,000,000

MEDIA NAS.44 KL,MEDIA LOKAL 90 KL DAN MEDIA TV

1,546,000,000

BAG. HUMAS

37,500,000

DIALOG 412 KALI, HIMPUNA N DIALOG 3000 BK

188,000,000

BAG. HUMAS

PERTEMUA N

PERTEMUA N

PERTEMUA N

PERTEMUA N

PERTEMUA N

25,000,00 0) MEDIA NAS.6 KL,MEDIA LOKAL 10 KL DAN MEDIA TV

246,000,000

DAN MEDIA

TV ( RP.246,00 0,000) DIALOG 54 KALI, HIMPU NAN DIALOG ( RP.25,000, 000 NASKAH SAMBUTAN 288,BUKU SAMBUTAN 100 EXP ( RP.

25,000,00 0) MAJALAH 3000 EXP ( RP. 25,000,00 0) SHOOTING 30 KALI, CETAK FOTO 1.200 LBR ,EDIT

40,000,00 0) PEMUTARAN FILM 18 KL,SIARAN KELILING 48 KL, PERTUNJ UKAN RAKYAT 6 KL,LKM 8 KALI ( R P.

100,000,0 00)

MEDIA NAS.6 KL,MEDIA LOKAL 10

250,000,000

KL DAN MEDIA TV

DIALOG 54 KALI, HIMPUNAN DIALOG

25,000,000

DIALOG 54 KALI, HIMP


255,000,000

KL DAN MEDIA TV

27,500,000

UNAN

DIALOG



260,000,000

KL DAN MEDIA TV

30,000,000


UNAN

UNAN

DIALOG

DIALOG


265,000,000

KL DAN MEDIA TV

33,000,000


MEDIA NAS.8 KL,MEDIA LOKAL 20 KL DAN MEDIA TV

35,000,000

UNAN

DIALOG

DIALOG 54 KALI, HIMP UNAN

DIALOG

NASKAH SAMBUTAN 288,BUKU SAMBUTAN 100 EXP

25,000,000


27,500,000


30,000,000


33,000,000


35,000,000


37,500,000

NASKAH SAMBUTAN 1.891,BUKU SAMBUTAN 600 EXP

188,000,000

BAG. HUMAS

MAJALAH 3000 EXP

25,000,000

MAJALAH 3000 EXP

27,500,000

MAJALAH 3000 EXP

30,000,000

MAJALAH 3000 EXP

33,000,000

MAJALAH 3000 EXP

35,000,000

MAJALAH 3000 EXP

37,500,000

MAJALAH 18000 EXP

188,000,000

BAG. HUMAS

SHOOTING 30 KALI, CETAK FOTO 1.200 LBR,EDIT MINI FILM 12 KALI

40,000,000

SHOOTING 30 KALI, CETAK

44,000,000

SHOOTING 30 KALI, CETA

48,000,000


50,000,000

SHOOTING 30 KALI, CETAK

54,000,000


58,000,000

SHOOTING 180 KALI, CETAK FOTO 7.200 LBR ,EDIT MINI FILM 72 KALI

294,000,000

BAG. HUMAS

75,000,000

PEMUTARAN FILM 108 KL,SIARAN KELILING 307 KL, PERTUNJUK AN RAKYAT 36 KL,LKM 58

375,000,000

BAG. HUMAS

FOTO

MINI FILM 12 KALI ( RP.

TERSELENGGARA

2014

PEMUTARAN FILM 18 KL,SIARAN KELILING 48 KL,PERTUNJUKAN RAKYAT 6 KL,LKM 8 KALI

50,000,000

K FOTO

K FOTO

FOTO

K FOTO

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

LBR ,EDIT MINI FILM 12 KALI





PEMUTARA N FILM 18 KL,SIARAN

55,000,000


60,000,000


65,000,000


70,000,000


KELILING

KELILING

KELILING

KELILING

48

50

52

54

KELILING

55

KL, PERTUN JUKAN RAKYAT 6 KL,LKM 8 KALI





KALI


1



2

3 TERSEDIANYA KORAN JAWA POS,SUARA MERDEKA,WAWA SAN DAN KOMPAS

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 KLIPING DARI 4 MEDIA MASA ( R P. 15,000,00 0)

2013

2014

2015

2016

2017

TERWUJUDNYA INFORMASI RUANGAN

BALIHO BESAR 14 BH, BALIHO KECIL 10 BH,BOOKLET 1000,LEAFL ET 500 ( RP.75,000,

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

KLIPING DARI 4 MEDIA MASA ,LENSA TELE 2 BUAH , OPERASIONAL 12 BULAN

115,000,000

KLIPING DARI 4 MEDIA MASA, OPE

36,000,000


37,000,000


38,000,000

139,000,000

KLIPING DARI 4 MEDIA MASA

40,000,000

KLIPING DARI 4 MEDIA MASA, LENSA TELE 2 BUAH , OPERASI ONAL 12

405,000,000

BAG. HUMAS

RASIONAL 12 BULAN

RASIONAL

RASIONAL

12 BULAN

12 BULAN

KLIPING DARI 4 MEDIA MASA, LEN SA TELE 2 BUAH , OPER

BALIHO

12 BULAN BALIHO

BALIHO BESAR 14 BH, BALIHO KECIL 10 BH,BOOKLET 1000,LEAFLET 500

75,000,000

BALIHO BESAR 14 BH, BALIHO KECIL 10 BH,BOOKL ET 1000,LEAF LET 500

80,000,000

BALIHO BESAR 14 BH, BALIHO KECIL 15 BH,BOOKL ET 1000,LEA FLET 500

85,000,000

TERSEDIANYA PAPAN PENEMPELAN KORAN DI KECAMATAN

TERSELENGGARA NYA I NFORMASI PUBLIK

TERSEDIANYA MAJALAH GELORA BUMI KARTINI TERSELENGGARA NYA EXPOSE POTENSI DAERAH

TERSELENGGARA NYA EXPOSE KEGIATAN BUPATI SELAMA 5 TAHUN

1

25

2

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEGIATAN DAN OPERASIONA L SELAMA 12 BL ( RP.

121,600,0 00) 1 PAKET PAPAN BACA ( RP.

30,000,00 0) KEGIATAN SELAMA 1 TAHUN ( RP.36,000, 000) 12 TERBIT @ 4000 ( RP.244,20 0,000) 1 KALI ( RP. 53,000,00 0)

1 KALI

90,000,000

BESAR

BESAR

15BH,BALI

15BH,BALI

HO KECIL

HO KECIL

12 BH,BOOKL

BULAN

95,000,000

BALIHO BESAR 16 BH, BALIHO KECIL 10 BH,BOOKL ET 1000,LEA FLET 500

100,000,000

BALIHO BESAR 88 BH,BALIHO KECIL 69 BH,BOOKLET 6000,LEAFLET 3000

525,000,000

BAG. HUMAS

12 BH,BOOKL ET 1000,LEAF LET 500

ET

1000,LEA FLET 500

000) TERLAKSANANYA SIARAN RADIO


T ARGET

ASIONAL

BALIHO DI LUAR


KEGIATAN DAN OPERASIONAL SELAMA 12 BL

139,600,000

KEGIATAN DAN OPERASION AL SELAMA 12 BL

140,000,000

KEGIATAN DAN OPERASIO NAL SELAMA 12 BL

141,000,000


142,000,000

KEGIATAN DAN OPERASION AL SELAMA 12 BL

143,000,000


145,000,000

KEGIATAN DAN OPERASIONAL SELAMA 6 X 12 BL

850,600,000

BAG. HUMAS

1 PAKET PAPAN

30,000,000

1 PAKET

33,000,000

1 PAKET

35,000,000

1 PAKET

37,000,000

1 PAKET

40,000,000

1 PAKET

42,000,000

6 PAKET PAPAN BACA

217,000,000

BAG. HUMAS

25,000,000

KEGIATAN SELAMA 6

150,000,000

BAG. HUMAS

BACA

KEGIATAN SELAMA 1

PAPAN BACA

25,000,000

TAHUN

KEGIATAN SELAMA 1

PAPAN BACA

25,000,000

TAHUN

12 TERBIT

244,200,000

0

12 TERBIT

KEGIATAN SELAMA 1

PAPAN BACA

25,000,000

TAHUN

KEGIATAN SELAMA 1

PAPAN BACA

25,000,000

TAHUN

KEGIATAN SELAMA 1

PAPAN BACA

25,000,000

TAHUN

TAHUN

-

TAHUN

245,000,000

12 TERBIT

246,000,000

12 TERBIT

247,000,000

12 TERBIT

248,000,000

12 TERBIT

249,000,000

72 TERBIT

1,479,200,000

BAG. HUMAS

75,000,000

1 KALI LOMBAN MANING

80,000,000


85,000,000


90,000,000


95,000,000

5 KALI LOMBAN MANCING

425,000,000

BAG. HUMAS

1 KALI

100,000,000

1 KALI

100,000,000

BAG. HUMAS

0

0

KEGIATAN SELAMA 1

300,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

1,100,000,000


1



2

3 TERWUJUDNYA SISTEM OPERASI KOMPUTER LEGAN DAN RESMI BAGI SEMUA PERANGKAT KOMPUTER DI SKPD PEMKAB JEPARA

1

25

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 HANYA SEBAGIAN KECIL PERANGKAT KOMPUTER DI PEMKAB JEPARA MENGGUNAK AN LEGAL SOFTWARE

PROGRAM FASILITASI

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

1 OPERATIN

300,000,000

PERBAIKA N1 SYSTEM OPERASI OPEN SOUCE

200,000,000


200,000,000

PERBAIKAN 1 SYSTEM OPERASI OPEN SOUCE

200,000,000


200,000,000

SELURUH PERANGKAT KOMPUTER DI PEMKAB JEPARA MENGGUNAKA N SOFTWARE YANG LEGAL

1,100,000,000

DISHUBKOM

276,000,000

15,000,000

15,000,000

G SYSTEM OPEN SOURCE DAN PROGRAM PENDAMPIN GAN DI 25

DAN PENDAMPI NGAN DI


SKPD

25 SKPD

25 SKPD

25,000,000

25,000,000

DAN PENDAMPIN GAN DI 25


SKPD

INFO

25 SKPD

40,000,000

40,000,000

45,000,000

190,000,000

PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1

25

4

TERLAKSANANYA

50 PESERTA

25 PENYELENGGARA

PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARA POSTEL

PEMBINAAN

TELEKOMUNIKASI

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA TERWUJUDNYA SAJIAN INFORMASI DAERAH YANG UPTODATE PADA PORTAL INFORMASI PUBLIK NASIONAL

1

25

5

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

7 UNIT PC, 1 SCANNER, 1 PRINTER, 1 MODEM ADSL, SWITCHUB

0

-

-

-

1,087,500,000

30

25,000,000

PENYELENG GARA TELEKOMU NIKASI

160,000,000

30

45,000,000

1 KAMERA DIGITAL, 1 MEDIA RECORDER ,

25,000,000

PENYELEN GGARA TELEKOMU NIKASI

45,000,000

50

50,000,000

1 KAMERA DIGITAL, 1 MEDIA RECORDER

40,000,000


50,000,000

50

50,000,000


40,000,000

PENYELENG GARA TELEKOMU NIKASI

50,000,000

50

75,000,000

1 KAMERA DIGITAL, 1 MEDIA RECORDER ,

75,000,000


120

, 140

, 140

200

, 200

LIPUTAN BERITA

LIPUTAN BERITA

LIPUTAN BERITA

LIPUTAN BERITA

700,000,000

725,000,000

825,000,000

235PENYELEN

190,000,000

GGARA TELEKOMUNIK ASI

75,000,000

LIPUTAN BERITA

640,000,000

45,000,000


75,000,000

3,500,000,000

DISHUBKOM INFO

295,000,000

6 KAMERA DIGITAL, 6 MEDIA RECORDER , 1200 LIPUTAN BERITA

295,000,000

DISHUBKOM INFO

3,850,000,000


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 PILOT PROJECT

70,000,000

5 PAKET PENDAMPIN GAN EGOV, DAN 45 MODUL PERBAIKAN EGOV

125,000,000

5 PAKET PENDAMPI NGAN EGOV, DAN 45 MODUL PERBAIKA N EGOV

125,000,000


150,000,000

7 PAKET PENDAMPIN GAN EGOV, DAN 45 MODUL PERBAIKAN EGOV

150,000,000


150,000,000

32 PAKET PENDAMPINGA N EGOV, DAN 270 MODUL PERBAIKAN EGOV

770,000,000

DISHUBKOM

4 APLIKASI PENGELOLA AN DATA SPESIFIK TEKNIS

125,000,000

4

125,000,000

4

125,000,000

6 APLIKASI PENGELOLA AN DATA SPESIFIK TEKNIS

150,000,000

UPGRADE DAN PENYESUAI AN INTEGRASI

100,000,000

PENGELOLAAN DATA SPESIFIK TEKNIS SKPD DAPAT SEPENUHNYA DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS DAN ONLINE DENGAN SISTEM WEB BASE

665,000,000

JARINGAN INTRANET PEMKAB JEPARA DAPAT SELALU TERHUBUNG DAN TERAWAT

1,325,000,000

ADANYA

290,000,000

1 APLIKASI PENGELOLAAN DATA SPESIFIK TEKNIS

SKPD

SKPD

PAKET PENDAMPINGAN EGOV, DAN 45 MODUL EGOV

40,000,000

MASIH SECARA MANUAL DAN OFFLINE

SKPD

APLIKASI PENGELOL AAN DATA SPESIFIK TEKNIS

APLIKASI PENGELOL AAN DATA SPESIFIK TEKNIS

SKPD

SKPD

SKPD

19 APLIKASI PENGELOL AAN DATA SPESIFIK TEKNIS

SKPD 11 SKPD, 7 KECAMATAN , 3 MENARA WIFI INTERNET ,

45 INTRANET SKPD

25,000,000

16 TITIK HOTSPOT,

200,000,000

16 TITIK HOTSPOT,

250,000,000

16 TITIK HOTSPOT,

250,000,000

16 TITIK HOTSPOT,

300,000,000

16 TITIK HOTSPOT,

45

45

45

45

45

INTRANET SKPD

INTRANET SKPD

INTRANET SKPD

INTRANET SKPD

INTRANET SKPD

3,000,000,000

MENGALAMI KERUSAKAN

TERSEDIANYA DATABASE POSTEL YANG AKURAT

TERKENDALINYA JUMLAH DAN TEMPAT TOWER TELEKOMUNIKASI

1

26

PERPUSTAKAAN

BELUM TERSEDIA

BELUM TERSEDIA


RP

SISTEM PENGELOLAA N DATA DI

TERWUJUDNYA PEMELIHARAAN JARINGAN INTRANET


T ARGET

TERSEDIANYA APLIKASI PENGELOLAAN DATA SECARA SPESIFIK TEKNIS SKPD DENGAN SISTEM WEB BASE

2015

RP

BELUM ADA KOMUNIKASI DATA ANTAR DALAM SATU SISTEM WEB BASE PADA JARINGAN INTRANET DAN INTERNET

2014

T ARGET

TERKONEKSINYA SKPD DENGAN SISTEM WEB BASE PADA JARINGAN INTRANET DAN INTERNET PEMKAB JEPARA

SKPD

2013

PENDATAAN P OSTEL DI 16 KECAMATAN

-

25,000,000

-

PENDATAA N DAN PENGAWAS AN P OSTEL DI 16 KECAMATA N

40,000,000

170

150,000,000

TOWER TELEKOMU NIKASI


50,000,000

175

150,000,000



50,000,000

180

150,000,000



50,000,000

185

175,000,000



75,000,000

190

175,000,000


INFO

DISHUBKOM INFO

DISHUBKOM INFO

SISTEM

DISHUBKOM INFO

PENGELOLAAD DATABASE PORTEL YANG SELALU UPTODATE

190 TOWER TELEKOMUNIK ASI DAPAT SELALU TERKONTROL DAN MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN KOMUNIKASI DI KABUPATEN JEPARA

800,000,000

DISHUBKOM INFO


1 1

26

1



2

3


AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

TERLAKSANANYA KEGIATAN PAMERAN BUKU GUNA MENAMBAH REFERENSI BAHAN BACAAN PADA MASYARAKAT.

TERLAKSANANYA KEGIATAN L OMBA SEBAGAI TOLOK UKUR KEBERHASILAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SERTA PROMOSI PERPUSTAKAAN

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

791,166,000

746,166,000

JUMLAH KOLEKSI 26.434

6.592 EKS BUKU, 2.472 TABLOID DAN MAJALAH, 3.240

288,803,000

JUDUL

KORAN

798,000,000

6.000

300,000,000

EKSEMPLAR BUKU , 16 RAK BUKU,

62.584

2.000

EKSEMPLAR

TABLOID DAN MAJALAH, KORAN

PERPUSTAKAAN UMUM , DAN PENINGKATAN JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN

2016

RP

1.000

MENINGKATNYA PELAYANAN

2015

T ARGET

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

MENINGKATNYA KOLEKSI PERPUSTAKAAN


JUMLAH PENGUNJUN G LAYANAN PERPUSTAKA AN DAERAH 132.802 ORG, JUMLAH P OS LAYANAN PERPUSTAKA AN KELILING 114 LOKASI

LAYANAN 10 JAM PER HARI , PENAMBAHAN 6 POS PERLING, 5.000 ORG PENGUNJUNG

243,000,000

LAYANAN 10 JAM PER HARI , PENAMBAH AN 3 POS PERLING, 5.000 ORG PENGUNJU NG , PELAYANAN PERPUSTAK AAN KELILING 975 KALI

260,000,000

879,000,000

6.000

330,000,000

972,000,000

6.000

360,000,000

1,063,000,000

6.000

EKSEMPLA R BUKU, 16 RAK BUKU ,


EKSEMPLAR BUKU , 16 RAK BUKU,

2.000

2.000

TABLOID DAN MAJALAH,



1.000

1.000

KORAN

KORAN

LAYANAN 10 JAM PER HARI , PENAMBAH AN 3 POS PERLING,

285,000,000


5.000

5.000

ORG PENGUNJU NG , PELAYANA N PERPUSTA KAAN KELILING

ORG PENGUNJU NG , PELAYANA N PERPUSTA KAAN KELILING

1.025 KALI,

1.050

390,000,000

6.000

430,000,000

18

2.000


19

5,626,166,000

36,592

2,098,803,000

KANTOR PERPUSDA

EKSEMPLAR BUKU , 80 RAK BUKU , 12.472 TABLOID DAN MAJALAH, 9,240 KORAN


1.000

17

1,168,000,000


2.000


1.000

KORAN

KORAN

320,000,000

LAYANAN 10 JAM PER HARI , PENAMBAH AN 3 POS PERLING, 5.000 ORG PENGUNJU NG , PELAYANAN PERPUSTAK AAN KELILING

350,000,000


385,000,000

PELAYANAN PERPUSTAKAA N UMUM 10 JAM PERHARI, PENI NGKATAN JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAA N 35.000 ORG, PELAYANAN PERPUSTAKAA N KELILING 5,225 KALI, PENAMBAHAN 21 POS LAYANAN PERLING

1,843,000,000

KANTOR PERPUSDA

5.000 ORG PENGUNJU NG , PELAYANA N PERPUSTA KAAN KELILING

1.075 KALI,

1.100 KALI,

KALI

PELAKSANAA N PAMERAN BUKU 1 KALI DALAM 1 TAHUN SELAMA 7 HARI

1 KALI PAMERAN SELAMA 7 HARI, 25 STAND

30,000,000

1 KALI PAMERAN SELAMA 7 HARI , 25 STAND

35,000,000


40,000,000


45,000,000


50,000,000


55,000,000


255,000,000

KANTOR PERPUSDA

PELAKSANA AN 6 JENIS

TERLAKSANANYA 7

37,370,000

6 JENIS LOMBA, 1 KEG. PROMOSI PERPUSTAK AAN

45,000,000

6 JENIS LOMBA, 1 KEG. PROMOSI PERPUSTA KAAN

50,000,000


55,000,000

6 JENIS LOMBA, 1 KEG. PROMOSI PERPUSTAK AAN

60,000,000


65,000,000

37 KALI LOMBA, 5 KALI EG. PROMOSI

312,370,000

KANTOR PERPUSDA

LOMBA DALAM RANGKA PROMOSI PERPUSTAKA AN

KALI LOMBA

PERPUSTAKAA N


1



2

3 TERPENUHINYA KELENGKAPAN SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN DAERAH

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 1 SET PERMAINAN ANAK, 1 SET SARANA EDUKASI, 1 SET PERAGA PENDIDIKAN

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 SET SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN

48,615,000

1 SET SARANA PRASARAN

50,000,000


55,000,000


60,000,000


65,000,000


70,000,000

6 SET SARANA

348,615,000

KANTOR PERPUSDA

174,088,000

KANTOR PERPUSDA

237,000,000

KANTOR PERPUSDA

200,735,000

KANTOR PERPUSDA

156,555,000

KANTOR PERPUSDA

A

A

A

A

A

PERPUSTAK

PERPUSTA

PERPUSTA

PERPUSTAK

PERPUSTA

AAN

KAAN

KAAN

AAN

KAAN

PRASARANA PERPUSTAKAA N,

, PENAMBAHA N ATAP PARKIR, KELENGKAPA N SARANA PERPUSTAKA AN

TEROLAHNYA BUKU BARU DAN TERAWATNYA BAHAN PUSTAKA SERTA KOLEKSI LAINNYA PADA PERPUSTAKAAN DAERAH

MENINGKATNYA SDM PENGELOLA PERPUSTAKAAN

TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

TERCAPAINYA PENGELOLAAN DATABASE PERPUSTAKAAN SERTA PENGELOLAAN WEB PERPUSTAKAAN

22.000 BUKU TEROLAH, 5.000 BUKU TERAWAT

400 ORANG

PENGOLAHAN 4.000 BUKU , DAN PERAWATAN 1.000

24,088,000

BUKU

60 ORG

PENGOLAH AN 3.000 BUKU ,

25,000,000

PERAWATA N 1.000 BUKU .

30,000,000

50 ORG


27,000,000

PERAWATA N 1.000 BUKU , ALIH MEDIA 5 BUKU

35,000,000

60 ORG


30,000,000

PERAWATA N 1.000 BUKU , ALIH MEDIA 5 BUKU , STOCK OPNAME KOLEKSI

37,000,000

60 ORG


33,000,000

60 ORG

35,000,000

BUKU BARU, PERAWATA N 1.500 EKSEMPLA R BUKU, ALIH MEDIA 5 BUKU

PERAWATA N 1.500 EKSEMPLAR BUKU , ALIH MEDIA 5 BUKU

40,000,000

PENGOLAH AN 3.000

45,000,000

60 ORG

PERAWATAN DAN PERBAIKAN

7,000 EKSEMPLAR BUKU , ALIH MEDIA 20 BUKU

50,000,000

TELAH MENGIKUTI BINTEK PERPUSTAKA AN

PEMBINAAN 110 PERPUSTAKA AN SEKOLAH DAN 140 PERPUSTAKA AN MASYARAKA T

DATABASE 25.000 BUKU .

PENGOLAHAN 19.000 BUKU BARU,

350 ORG PESERTA

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DESA 16 KALI , PERPUSTAKAAN SEKOLAH 10 KALI

DATA BASE BUKU 5.000 EKS, PENGELOLAAN WEB PERPUSTAKAAN

24,735,000

PEMBINAAN

26,000,000

20 PERPUSTAK AAN MASYARAK AT, 20 PERPUSTAK AAN SEKOLAH, PENGEMBA NGAN ORGANISA SI IPI

19,555,000

DATA BASE

22,000,000

PEMBINAA N 20 PERPUSTA KAAN MASYARAK AT, 20 PERPUSTA KAAN SEKOLAH, PENGEMBA NGAN ORGANISA SI IPI

30,000,000

DATA BASE

25,000,000


35,000,000

DATA BASE

27,000,000

PEMBINAAN

40,000,000

20 PERPUSTAK AAN MASYARAK AT, 20 PERPUSTAK AAN SEKOLAH, PENGEMBA NGAN ORGANISA SI IPI DATA BASE

30,000,000


45,000,000

DATA BASE

33,000,000

3.000 EKS ,

3.000 EKS ,

3.000 EKS ,

3.000 EKS ,

3.000 EKS ,

PENGELOLA AN WEB PERPUSTAK AAN

PENGELOL AAN WEB PERPUSTA KAAN


PENGELOLA AN WEB PERPUSTAK AAN


PEMBINAAN

116 PERPUSTAKAA N MASYARAKAT,

110 PERPUSTAKAA N SEKOLAH, PENGEMBANGA N ORGANISASI IPI 5 KALI

DATA BASE

20.000 EKSEMPLAR BUKU , PENGELOLAAN WEB PERPUSTAKAA N 6 KALI


1

2

1

2

1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

392,065,000

160,000,000

10 KALI KRIDA PEMBANGUNAN

85,000,000


18


19

URUSAN PILIHAN PERTANIAN 1

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI TERLAKSANANYA KRIDA PEMBANGUNAN

TERPANTAUNYA DISTRIBUSI PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI

MENINGKATNYA PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH T ANGGA MISKIN) DI KABUPATEN JEPARA SESUAI INDIKATOR KINERJA RASKIN DENGAN TERCAPAINYA 6 (ENAM) TEPAT, YAITU T EPAT SASARAN PENERIMA MANFAAT , TEPAT JUMLAH , TEPAT HARGA , TEPAT WAKTU, TEPAT ADMINISTRASI, DAN TEPAT KUALITAS

9X KRIDA PEMBANGUN

12X RAKOR TK . KAB, 12X

HONOR SATKER BAGI 215 ORANG

HONOR SATKER RASKIN 215 ORANG

10X KRIDA

95,000,000

PEMBANGU NAN;

AN

4X RAKOR, 4X MONEV , 1X RAKORPROV ,

295,000,000

25,000,000

MONITORING

50,000,000

12X RAKOR, 12X PEMANTAU AN DAN EVALUASI, 5X KONSULTA SI/KOORDI NASI;

25,000,000

6X KOORDINA SI, 12X PEMANTAU AN/EVALUA SI, 1X RAKOR

175,000,000

315,000,000

10X KRIDA PEMBANGU NAN;

100,000,000

12X KOORDINA SI, 12X PEMANTAU AN EVALUASI,

40,000,000

HONOR SATKER

175,000,000

231, 12X RAKOR, 1X SOSIALISA SI, 1X EVALUASI, BOOKLET

335,000,000


100,000,000


60,000,000

HONOR SATKER

175,000,000


345,000,000

10X KRIDA

110,000,000

PEMBANGU NAN;


60,000,000

HONOR SATKER

175,000,000


375,000,000


125,000,000


75,000,000

HONOR SATKER

175,000,000


50

50

50

50

EKSEMPLA R/LEAFLET

EKSEMPLA R/LEAFLET

EKSEMPLAR /LEAFLET

EKSEMPLA R/LEAFLET

500

500

500

500

LEMBAR, 12X MONITORI NG , 12X KOORDINA SI, BELANJA MODAL/NO TEBOOK;


LEMBAR, 12X MONITORIN G, 12X KOORDINA SI, BELANJA MODAL/NO TEBOOK;


1,825,000,000

60X KRIDA PEMBANGUNAN

615,000,000

;

72 KOODINASI DAN 72

IAN

285,000,000

PEMANTAUAN EVALUASI

HONOR SATKER 231, 12X RAKOR, 1X SOSIALISASI, 1X EVALUASI , BOOKLET 50 EKSEMPLAR/ LE AFLET 500 LEMBAR, 12X MONITORING, 12X KOORDINASI , BELANJA MODAL/NOTEB OOK;

BAG. PEREKONOM

BAG. PEREKONOM IAN

925,000,000

BAG. PEREKONOM IAN


1 2

1

2



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/P ERKE

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

95,600,000

130,600,000

VOLUME PENJUALAN SERELIA 2,50 %; KABI 2,50% ; BUAH -BUAHAN 2%

95,600,000

135,000,000

155,000,000

170,000,000

175,000,000


190,000,000

18


19

955,600,000

BUNAN

PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN

SERELIA 23,82 TON; KABI

16,183 TON; BUAHBUAHAN 2,950 KW; SAYURAN 0,00 KW

TERWUJUDNYA

4 PAKET

1 PAKET

35,000,000

322,890,000

322,890,000

7 KELOMPOK

188,900,000

VOLUME PENJUALAN SERELIA

100,000,000

VOLUME PENJUALA N SERELIA

105,000,000


110,000,000

VOLUME PENJUALAN SERELIA

115,000,000


2,50 %;

2,50 %;

2,50 %;

2,50 %;

KABI

KABI

KABI

KABI

KABI

2,50% ; BUAH -

2,50% ; BUAH -

2,50% ; BUAH -

2,50% ; BUAH -

2,5% ; BUAH -

BUAHAN

BUAHAN

BUAHAN

BUAHAN

BUAHAN

2%

2%

2%

2%

1 PAKET

35,000,000

1 PAKET

50,000,000

1 PAKET

60,000,000

1 PAKET

120,000,000

VOLUME PENJUALAN SERELIA 15 %; KABI 15% ; BUAHBUAHAN 12%

645,600,000

DISTANNAK

70,000,000

6 PAKET PROMOSI

310,000,000

DISHUTBUN

2,50 %;

60,000,000

2% 1 PAKET

PEMASARAN PRODUKSI PERKEBUNAN YANG EFISIEN

2

1

3

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/P ERKE

305,000,000

335,000,000

370,000,000

380,000,000

390,000,000

2,102,890,000

BUNAN

PENINGKATAN LUAS CAKUPAN APLIKASI TEKNOLOGI PERTANIAN

MENINGKATNYA PENGETAHUAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN

7 KELOMPOK

7

200,000,000

KELOMPOK

11 KELOMPOK TANI

9 KELOMPOK TANI

133,990,000

9 KELOMPOK

7

210,000,000

KELOMPOK

105,000,000

9 KELOMPOK

7

220,000,000

KELOMPOK

125,000,000

9 KELOMPOK

7

230,000,000

KELOMPOK

150,000,000

12 KELOMPOK

7

240,000,000

49 KELOMPOK

1,288,900,000

DISTANNAK

150,000,000

57 KELOMPOK

813,990,000

DISHUTBUN

KELOMPOK

150,000,000

9 KELOMPOK


1 2

1

4



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/P ERKE

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1,807,126,000

1,857,126,000

SERELIA 2,50 %; KABI 2,50% ; BUAH -BUAHAN 2%; SAYURAN 2%

582,285,000

865,000,000

1,060,000,000

1,125,000,000

1,175,000,000


1,230,000,000

18


19

7,312,126,000

BUNAN

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN

SERELIA 238,194 TON; KABI

20,229 TON; BUAHBUAHAN 5,900 KW; SAYURAN 44,500 KW

MENINGKATNYA

20.833 HA

198 HA

1,274,841,000

355,947,000

304,187,000

20 KELOMPOK

92,975,000

SERELIA

615,000,000

SERELIA

645,000,000

SERELIA

675,000,000

SERELIA

700,000,000

SERELIA

730,000,000

SERELIA 15 %; KABI 15% ; BUAH-

2,50 %;

2,50 %;

2,50 %;

2,50 %;

2,50 %;

KABI

KABI

KABI

KABI

KABI

2,50% ; BUAH -

2,50% ; BUAH -

2,50% ; BUAH -

2,50% ; BUAH -

2,50% ; BUAH -

BUAHAN

BUAHAN

BUAHAN

BUAHAN

BUAHAN

BUAHAN

SAYURAN

2%;

2%;

2%;

2%;

2%;

12%

SAYURAN

SAYURAN

SAYURAN

SAYURAN 2

SAYURAN

2% 428 HA

250,000,000

2% 493 HA

415,000,000

2% 493 HA

450,000,000

% 493 HA

475,000,000

2% 493 HA

3,947,285,000

DISTANNAK

3,364,841,000

DISHUTBUN

12%;

500,000,000

2598 HA

LUASAN PERKEBUNAN RAKYAT SELUAS 2.598 HA.

2

1

5

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/P ERKE BUNAN LAPANGAN MENINGKATNYA KELAS KELOMPOK PETANI BINAAN

KELOMPOK TANI

MENINGKATNYA

0

KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA PENYULUH PERTANIAN, MENINGKATNYA MUTU PENYELENGGARAA N PENYULUHAN PERTANIAN, MENINGKATNYA KEPEMIMPINAN DAN KELEMBAGAAN PETANI.

300

422,000,000

20

100,000,000

KELOMPOK TANI

0

-

16 KEGIATAN

454,000,000

20

120,000,000

KELOMPOK

100,000,000

16 KEGIATAN

491,000,000

20

120,000,000

KELOMPOK

100,000,000

16 KEGIATAN

508,000,000

20

120,000,000

KELOMPOK

125,000,000

16 KEGIATAN

540,000,000

20

120,000,000

KELOMPOK

130,000,000

16 KEGIATAN

2,719,187,000

120

672,975,000

DISHUTBUN

605,000,000

BAG. PEREKONOM

KELOMPOK TANI

150,000,000

80 KEGIATAN

IAN


1 2

2

1

1

6

7



2

3

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

TERKENDALINYA PENYEBARAN PENYAKIT HEWAN DAN PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN ZOONOSIS, EXOTIK, STRATEGIS DAN EKONOMIS

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 91 KASUS PENYAKIT HEWAN STRATEGIS,

1,209 KASUS ZOONOSIS,

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PENURUNAN: 5 % KASUS PENYAKIT HEWAN STRATEGIS, 2,50% KASUS ZOONOSIS, 7,5 % PENYAKIT HEWAN EKONOMIS

211,212,000

PENURUNA N: 5 %

222,000,000

PENURUNA N: 5 %

234,000,000

PENURUNA N: 5 %

246,000,000

PENURUNA N: 5 %

258,000,000

PENURUNA N: 5 %

270,000,000

PENURUNAN: 30 % KASUS

1,441,212,000

DISTANNAK

KASUS PENYAKIT HEWAN STRATEGIS

KASUS PENYAKIT HEWAN STRATEGI S, 2,50% KASUS ZOONOSIS

, 2,50%

36,435

KASUS ZOONOSIS,

PENYAKIT HEWAN EKONOMIS

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

0

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

2013


, 2,50% KASUS ZOONOSIS,

7,5 %

, 7,5 %

, 7,5 %

7,5 %

, 7,5 %





1,653,000,000

PRODUKSI

PRODUKSI

DAGING

DAGING

PRODUKSI TELUR

KASUS PENYAKIT HEWAN STRATEGIS


-

3,542,165 KG ,


1,653,000,000

1,733,500,000

PRODUKSI

1,733,500,000

DAGING

1,814,000,000

PRODUKSI

1,814,000,000

DAGING

1,895,000,000

PRODUKSI

1,895,000,000

DAGING

PENYAKIT HEWAN STRATEGIS, 150% KASUS ZOONOSIS, 45 % PENYAKIT HEWAN EKONOMIS

1,975,000,000

PRODUKSI

1,975,000,000

DAGING

1,50 %,

1,50 %,

1,50 %,

1,50 %,

1,50 %,

PRODUKSI TELUR

PRODUKSI TELUR

PRODUKSI TELUR

PRODUKSI TELUR

PRODUKSI TELUR

1,50 %

1,50 %

1,50 %

1,50 %

1,50 %

9,070,500,000

PRODUKSI DAGING 9 %, PRODUKSI TELUR 9 %

9,070,500,000

DISTANNAK

1,319,145 KG

2

1

8

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN YANG REPRESENTATIF

2

1

9

1 UNIT YG REPRENTATI F

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN MENINGKATNYA

17

PEMANFAATAN TEKNOLIGI DIBIDANG PETERNAKAN

KELOMPOK

73,633,000

273,633,000

PENINGKATAN 1

273,633,000

UNIT

580,000,000

PENINGKAT AN 1 UNIT

580,000,000

440,000,000

PENINGKA TAN 1

440,000,000

UNIT

132,625,000

572,625,000

7 KELOMPOK

572,625,000

615,000,000

7 KELOMPOK

615,000,000

450,000,000

PENINGKA TAN 1

7

PENINGKAT AN 1 UNIT

410,000,000

UNIT

660,000,000

KELOMPOK

450,000,000

410,000,000

660,000,000

7

PENINGKA TAN 1

420,000,000

2,573,633,000

PENINGKATAN 7 UNIT

2,573,633,000

DISTANNAK

UNIT

705,000,000

KELOMPOK

420,000,000

705,000,000

750,000,000

7 KELOMPOK

750,000,000

795,000,000

7 KELOMPOK

795,000,000

4,097,625,000

52 KELOMPOK

4,097,625,000

DISTANNAK


1

2

1

10



2

3

SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

1

11


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN PENINGKATAN

2

K ONDISI KINERJA

PRAS . LAHAN 38,150 M, PRAS . AIR 2,300 HA, ALSINTAN 95 UNIT

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4,548,200,000

4,455,200,000

PRAS . LAHAN 5 %, PRAS . AIR 5 %, ALSINTAN 5 %

4,455,200,000

0

93,000,000

9 UNIT

93,000,000

0

490,000,000

2 KELOMPOK

40,000,000

4,680,000,000

PRAS . LAHAN 5 %, PRAS. AIR 5 %, ALSINTAN 5%

4,680,000,000

4,900,000,000


1,575,000,000

4,900,000,000

5,130,000,000


1,675,000,000

5,130,000,000

5,355,000,000


1,700,000,000

5,355,000,000


5,580,000,000


1,700,000,000

5,580,000,000

18


19

30,100,200,000

PRAS . LAHAN 30 %, PRAS . AIR 30 %, ALSINTAN 30 %

1,700,000,000

30,100,200,000

DISTANNAK

8,443,000,000

PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN/ PERKE BUNAN

MENINGKATNYA

15 UNIT

7 UNIT

1,575,000,000

8 UNIT

1,675,000,000

8 UNIT

1,700,000,000

8 UNIT

1,700,000,000

8 UNIT

1,700,000,000

48 UNIT

8,443,000,000

DISHUTBUN

SARANA PRASARANA PERKEBUNAN 48 UNIT

2

1

12

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI MENINGKATNYA

25

PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI DAN PENGOLAHAN HASIL.

KELOMPOK TANI.

PENINGKATAN

P=625 KLK, L=343 KLP, M=124 KLP, U=28

KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK

525,000,000

2

20,000,000

KELOMPOK

P=558 KLP, L=390 KLP, M=139 KLP, U=33 KLP

375,000,000

P=531 KLP, L=399 KLP, M=144 KLP, U=46

10 LKMA

75,000,000

15 LKMA

KLP

3 LKMA

2

40,000,000

KELOMPOK

425,000,000

KLP

TERBENTUKNYA

600,000,000

80,000,000

P=501 KLP, L=392 KLP, M=167 KLP, U=60 KLP 15 LKMA

665,000,000

2

50,000,000

KELOMPOK

475,000,000

85,000,000


730,000,000

2

60,000,000

KELOMPOK

525,000,000

P=481 KLP, L=384 KLP, M=176 KLP, U=79

90,000,000

15 LKMA

795,000,000

2

70,000,000

KELOMPOK

575,000,000

KLP

95,000,000


3,805,000,000

12 KELOMPOK

280,000,000

DISHUTBUN

TANI

625,000,000

P=475 KLP, L=370 KLP, M=174 KLP, U=90 KLP

3,000,000,000

DISTANNAK

100,000,000

91 LKMA

525,000,000

DISTANNAK

LAMBAGA KEUANGAN MIKRO

(LKMA)

2

2

KEHUTANAN

-


1 2

2

1



2

3

2

2

2

2

3

4

20

BERKURANGNYA

TERDAPAT

LAHAN KRITIS SEHINGGA DAPAT MENGURANGI POTENSI BENCANA ALAM

LAHAN KRITIS SELUAS

2015

2016

2017

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4 KELOMPOK

80,000,000

60,000,000

6

60,000,000

KELOMPOK

1,628,284,000

1,676,575,000

630 HA, 37 UNIT SR, 7 UNIT DPN

1,676,575,000

219,855,000

200,000,000

2 PKSM

200,000,000

0

40,000,000

2 KALI

40,000,000

150,000,000

6

1,895,000,000


150,000,000

KELOMPOK

1,815,000,000

150,000,000

6

1,975,000,000

677 HA, 25 UNIT SR, 6 UNIT DP N

150,000,000

KELOMPOK

1,875,000,000

150,000,000

6

2,070,000,000


150,000,000

KELOMPOK

1,950,000,000

17

150,000,000

6

150,000,000

18


19

740,000,000

34 KELOMPOK

740,000,000

DISHUTBUN

KELOMPOK

2,120,000,000



2,000,000,000

2,120,000,000


2,000,000,000

12,256,575,000

3.942 HA, 172 UNIT SR, 37 DPN

11,316,575,000

DISHUTBUN

15.100,55 HA

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 1 PKSM (PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKA T)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERBITAN INDUSTRI HASIL HUTAN

TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBINAAN/SOSI ALISASI/ PENYULU HAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN & PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

2014

T ARGET

KELOMPOK

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA HUTAN SEBAGAI EKOSISTEM

2

PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

80,000,000

MENINGKATNYA

2


PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN MENINGKATNYA PEMANFATAAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

2

K ONDISI KINERJA

2 KALI

40,000,000

1 PKSM

40,000,000

50,000,000

1 PKSM

50,000,000

2 KALI

50,000,000

50,000,000

60,000,000

1 PKSM

60,000,000

2 KALI

60,000,000

60,000,000

60,000,000

1 PKSM

60,000,000

2 KALI

60,000,000

60,000,000

60,000,000

1 PKSM

75,000,000

2 KALI

75,000,000

60,000,000

470,000,000

7 PKSM

75,000,000

2 KALI

75,000,000

470,000,000

DISHUTBUN

360,000,000

12 KALI

360,000,000

DISHUTBUN


1

2

3

2

3



2

3

1

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

2

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

169,400,000

169,400,000

2 IUP

169,400,000

3 IUP, 1

-

ADANYA BEBERAPA KERUSAKAN LINGKUNGA N

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG

350,000,000

350,000,000

DOKUMEN CAKUPAN AIR TANAH

SUDAH DIREKONSIL IASI SECARA NASIONAL

0

TINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT ILEGAL

3

ADANYA 13 IUP YANG

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN MENURUNNYA

2

PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013


18


19

-

PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN YANG BAIK ( GOOD MINING PRACTICE)

3


ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

MENINGKATNYA

2

K ONDISI KINERJA

50,000,000

3

2,444,730,000

22 LOKASI

2,444,730,000

3 IUP, 1

300,000,000

DOKUMEN ZONA CAT

50,000,000

KECAMATA N

2,444,730,000

300,000,000

175,000,000

3 IUP, 1

50,000,000

KECAMATA N

2,500,000,000

3 IUP

50,000,000

50,000,000

3 IUP

50,000,000

DOKUMEN GEOLOGI TATA LINGKUNG AN

50,000,000

3

175,000,000

50,000,000

50,000,000

KECAMATA N

3,000,000,000

17 IUP, 1

1,094,400,000

DOKUMEN CAKUPAN AIR TANAH, 1 DOKUMEN ZONA CAT, 1 DOKUMEN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

50,000,000

3

1,094,400,000

50,000,000

3

50,000,000

KECAMATA N

3,000,000,000

50,000,000

3

50,000,000

KECAMATA N

3,500,000,000

DBMP & ESDM

250,000,000

15

250,000,000

KECAMATAN

3,500,000,000

DBMP & ESDM

17,944,730,000

KETENAGALISTRIKA N

MENINGKATNYA

117

PENYEDIAAN ENERGI LISTRIK

LOKASI, 1 GEDUNG GENSET

20 LOKASI

2,500,000,000

20 LOKASI

3,000,000,000

20 LOKASI

3,000,000,000

20 LOKASI

3,500,000,000

20 LOKASI

3,500,000,000

123 LOKASI, 1 GENSET

17,944,730,000

DBMP & ESDM


1 2

3

4



2

3

3

5


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAERAH ADANYA DOKUMEN GEOLOGI DAERAH DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PERTAMBANGAN

2

K ONDISI KINERJA

2013

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

-

75,000,000

3 DOKUMEN

1

POTENSI GEOLOGI TINGKAT KECAMATAN

DOKUMEN GEOLOGI DAERAH

PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN

2014

0

-

75,000,000

75,000,000

1

75,000,000


-

75,000,000

1

75,000,000


200,000,000

75,000,000

1

75,000,000


200,000,000


75,000,000

1

75,000,000


80,000,000

18


19

375,000,000

6 DOKUMEN

375,000,000

GEOLOGI DAERAH

150,000,000

DBMP & ESDM

630,000,000

TERBARUKAN YANG RAMAH LINGKUNGAN

MENGURANGI KETERGANTUNGA N PADA BBM

2

4

2

4

1 UNIT PLT BARU

-

-

1 UNIT PLT

80,000,000

BARU TERBARUJA N

TERBARUKA N

2 UNIT PLT BARU

150,000,000

3 UNIT PLT

230,000,000

BARU TERBARUJAN

TERBARUJ AN

DBMP & ESDM

PARIWISATA 1

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATA DI KABUPATEN JEPARA

TERLAKSANANYA PEMBUATAN CD

1.206.084 (ORANG)

3,636,000,000

666,000,000

1.266.400 (ORANG)

630,000,000

27 PULAU

939,000,000

1.329.80 0 (ORANG)

750,000,000

1000

150,000,000

KEPING

1,099,500,000

1.396,20 0 (ORANG)

900,000,000

1500

157,500,000

KEPING

1,211,375,000

1.466.00 0 (ORANG)

1,000,000,000

2000

165,375,000

KEPING

1,228,645,000

1.539,50 0 (ORANG)

1,000,000,000

2500

173,645,000

KEPING

1,242,328,000

6,386,848,000

1.616,47 5 (ORANG)

1,000,000,000

8,614,37500 (ORANG)

5,280,000,000

DISPARBUD

3000

182,328,000

10000

828,848,000

DISPARBUD

278,000,000

DISPARBUD

KEPING

KEPING

PROMOSI

KARIMUNJAWA

TERLAKSANANYA PEMILIHAN DUTA WISATA KABUPATEN JEPARA

1 PASANG DUTA WISATA

1 PASANG D UTA WISATA

36,000,000


39,000,000


42,000,000


46,000,000


55,000,000


60,000,000



1 2

4

2



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3,510,000,000

1,510,000,000

1 PAKET KURA-

400,000,000

1,635,500,000

440,000,000

484,000,000

TERLAKSANANYA

1 GEDUNG

1 GEDUNG

25,000,000

1 GEDUNG

27,500,000

1 GEDUNG

30,000,000

1 GEDUNG

33,000,000

1 GEDUNG

36,000,000

1 HOMESTAY & GARDU PANDANG

1 HOMESTAY & 1 GARDU P ANDANG

250,000,000

355,000,000

1 HOMESTAY &1 GARDU PANDANG 3 OBYEK

275,000,000

3 OBYEK


250,000,000

3 OBYEK


450,000,000

TERLAKSANANYA


250,000,000

PENGEMBANGAN BENTENG PORTUGIS

KURA

1 PAKET KURA-

532,000,000

2,105,000,000

1 PAKET KURA- KURA

KURA

1 PAKET KURA-

1,914,000,000

MENINGKATNYA SARANA/ PRASARA NA KURA-KURA OCEAN PARK

KURA

1 PAKET KURA-

1,968,000,000

KURA

1 PAKET KURA-

585,000,000

KURA

390,000,000

429,000,000

470,000,000

1 PAKET KURA-

TERLAKSANANYA

640,000,000

5 PAKET KURA- KURA

3,081,000,000

DISPARBUD

1 GEDUNG

40,000,000

PERAWATAN GEDUNG 5 TAHUN

191,500,000

DISPARBUD


300,000,000

6 HOMESTAY & 5 GARDU PANDANG

1,775,000,000

DISPARBUD

515,000,000

570,000,000

3 OBYEK 5

2,729,000,000

DISPARBUD

100,000,000

1 GAPURO

110,000,000

1 GAPURO

120,000,000

1 GAPURO

130,000,000

1 GAPURO

145,000,000

1 GAPURO

160,000,000

5 GAPURO

765,000,000

DISPARBUD

100 METER

100 METER

130,000,000

100 METER

143,000,000

100 METER

155,000,000

100 METER

170,000,000

100 METER

190,000,000

100 METER

200,000,000

500 METER

988,000,000

DISPARBUD

3 POKDARWIS

3 POKDARWIS

50,000,000

5 POKDARWI

55,000,000

7 POKDARWI

60,000,000

8 POKDARWI

66,000,000

8 POKDARWI

73,000,000

8 POKDARWI

80,000,000

36 POKDARWIS

384,000,000

DISPARBUD

S

PEMBINAAN ANGGOTA SAKA PANDU WISATA

S

S

S

S

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

30,000,000

1 KEGIATAN

33,000,000

1 KEGIATAN

36,000,000

1 KEGIATAN

40,000,000

1 KEGIATAN

44,000,000

1 KEGIATAN

48,000,000

5 KALI KEGIATAN

231,000,000

DISPARBUD

6 KALI KEMAH

6 KALI KEMAH

30,000,000

6 KALI KEMAH

33,000,000

6 KALI KEMAH

36,000,000

6 KALI KEMAH

40,000,000

6 KALI KEMAH

44,000,000

6 KALI KEMAH

48,000,000

30 KALI KEMAH

231,000,000

DISPARBUD

PENUNJANG KEGIATAN TIC

TERLAKSANANYA

11,432,500,000

1 GAPURO

KAWASAN PUNGKRUK

PEMBINAAN DAN PELATIHAN PELAKU WISATA

19

KALI KEGIATAN

TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN GAPURO DI D ESA WISATA

TERLAKSANANYA

18


KURA

PESTA LOMBAN (SYAWALAN)

TERLAKSANANYA

17

2,300,000,000

PEMELIHARAAN ANJUNGAN JEPARA DI MAEROKOCO

TERLAKSANANYA



1



2

3 TERTATANYA OBYEK WISATA

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 OBYEK

1 OBYEK

100,000,000

1 OBYEK

110,000,000

1 OBYEK

120,000,000

1 OBYEK

130,000,000

1 OBYEK

140,000,000

1 OBYEK

150,000,000

6 OBYEK

750,000,000

DISPARBUD

16 SITUS

16 SITUS

40,000,000

16 SITUS

44,000,000

16 SITUS

48,000,000

16 SITUS

53,000,000

16 SITUS

58,000,000

16 SITUS

64,000,000

80 SITUS

307,000,000

DISPARBUD

0

50,000,000

5 ORGANISASI

50,000,000

BARU DI KABUPATEN JEPARA

TERAWATNYA SITUS PENINGGALAN SEJARAH DI KABUPATEN JEPARA

2

4

3

PROGRAM PENGENGEMBANGA N KEMITRAAN PARIWISATA MENINGKATNYA HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER BIDANG PARIWISATA

2

4

4

5 ORGANISASI

120,000,000

5 ORGANISA

120,000,000

SI

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN

0

816,952,000

155 ORG, 4 KALI

315,000,000

120,000,000

6 ORGANISA

120,000,000

SI

1,115,000,000

120,000,000

6 ORGANISA

120,000,000

SI

1,200,000,000

125,000,000

6 ORGANISA

125,000,000

SI

1,200,000,000

150,000,000

6 ORGANISA

150,000,000

685,000,000

34 ORGANISASI

685,000,000

DISPARBUD

SI

1,250,000,000

1,250,000,000

6,831,952,000

KEPARIWISATAAN MENINGKATNYA

209 JENIS

KUALITAS DAN KUANTITAS SDM PARIWISATA DAN SENI BUDAYA PENUNJANG PARIWISATA

MENINGKATNYA PENUNJANG OPERASIONAL

PENTAS

395 ORG, 4 KALI

315,000,000

PENTAS

73 ORANG

73 ORANG

501,952,000

0

1,700,000,000

4 JENIS

1,700,000,000

73 ORANG

395 ORG, 5 KALI

400,000,000

PENTAS

800,000,000

73 ORANG

395 ORG, 5 KALI

400,000,000

PENTAS

800,000,000

73 ORANG

400 ORG, 5 KALI

450,000,000

PENTAS

800,000,000

73 ORANG

400 ORG, 5 KALI

450,000,000

PENTAS

800,000,000

73 ORANG

1.210 ORANG (24 KALI PENTAS)

2,330,000,000

800,000,000

4,501,952,000

4,200,000,000

19,185,000,000

DISPARBUD

DAN

PENGELOLAAN PENDAPATAN

2

4

5

PROGRAM PANINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OBJEK WISATA MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARA DI OBYEK WISATA

4 JENIS

2,870,000,000

10 JENIS

2,870,000,000

3,150,000,000

10 JENIS

3,150,000,000

3,465,000,000

10 JENIS

3,465,000,000

3,800,000,000

10 JENIS

3,800,000,000

10 JENIS

4,200,000,000

60 JENIS

19,185,000,000

DISPARBUD


1

2

5

2

5



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


KELAUTAN DAN PERIKANAN 1

18

PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM L AUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT

100,000,000

25,000,000

30 KASUS

35 KASUS

25,000,000

-

-

275,000,000

40 KASUS

275,000,000

302,500,000

45 KASUS

302,500,000

332,750,000

50 KASUS

332,750,000

366,025,000

55 KASUS

366,025,000

402,627,500

60 KASUS

402,627,500

1,703,902,500

20 KASUS

1,703,902,500

PENANGANAN NELAYAN KORBAN BENCANA ALAM DI LAUT

MENURUNNYA JUMLAH KASUS KECELAKAN DI LAUT

5

2

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

MENINGKATNYA HASIL PERIKANAN TANGKAP

6.250 TON

60 KASUS

50,000,000

1,072,273,000

6.350 TON

1,072,273,000

MENINGKATNYA

OPTIMALISASI FUNGSI TPI

5

3

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

57 KASUS

2,000,000,000

6.453 TON

2,000,000,000

7 PAKET TEKNOLOGI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENAGKAPAN IKAN

2

19

-

MENINGKATNYA

2


1 TPI

2 TPI

75,000,000

1,153,223,000

3 TPI

100,000,000

975,000,000

54 KASUS

2,200,000,000

6.558

2,200,000,000

2,420,000,000

6.665

TON

TON

2 PAKET TEKNOLOG I

2 PAKET TEKNOLOG I

3 TPI

100,000,000

1,072,500,000

51 KASUS

2 TPI

2,420,000,000

48 KASUS

2,662,000,000

6.773 TON

2,662,000,000

12 KASUS

8,133,076,000

6.883

8,133,076,000

18,487,349,000

6.883 TON

18,487,349,000

19 PAKET TEKNOLOGI

-

TON

2 PAKET TEKNOLOGI

80,000,000

1,179,750,000

2 TPI

2 PAKET TEKNOLOG I

80,000,000

1,297,725,000

12 TPI

DISLUTKA N

1,427,498,000

1,427,498,000

7,105,696,000

DISLUTKA N


1



2

3 MENINGKATNYA PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

2

5

4

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 10

2015

2016

2017



RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 KELOMPOK

1,153,223,000

4

975,000,000

4

1,072,500,000

4

1,179,750,000

4

1,297,725,000

4

1,427,498,000

32 KELOMPOK

7,105,696,000

DISLUTKA N

KELOMPOK

135,000,000

11 KASUS, 5 POKWASM AS

2014

T ARGET

KLOMPOK

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA L AUT TERCIPTANYA SITUASI KONDUSIF DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN JEPARA

2013

-

10 KASUS, 6 POKWASMAS

KELOMPOK

400,000,000

10 KASUS, 6 POKWAS MAS

400,000,000

KELOMPOK

440,000,000

9 KASUS , 7 POKWAS MAS

440,000,000

KELOMPOK

484,000,000


484,000,000

KELOMPOK

532,400,000


532,400,000

585,640,000


585,640,000

2,442,040,000

6 KASUS , 10 POKWASMA S

2,442,040,000

DISLUTKA N

MENINGKATNYA PERAN AKTIF KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN TUMBUHNYA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS BARU

2

5

5

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT, AIR TAWAR DAN AIR PAYAU

4.772 TON

0

75,000,000

4.915 TON

75,000,000

3,492,500,000

5.062 TON

3,175,000,000

5.214 TON

3,492,500,000

3,841,750,000

5.371 TON

3,841,750,000

4,225,925,000

5.532 TON

4,225,925,000

4,648,517,500

5.698 TON

4,648,517,500

19,458,692,500

5.698 TON

19,458,692,500

DISLUTKA N


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

6

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 PAKET TEKNOLOGI

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN , PESISIR DAN PULAU- PULAU

2016

RP

PEMANFAATAN TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN

5

2015

T ARGET

MENINGKATNYA

2

2014

0

-

0.3 HA, 2 KELOMPOK

-

0.3 HA

100,000,000

54,455,000

79,455,000

25,000,000

2 PAKET TEKNOLOG I

2 PAKET TEKNOLOG I

1,100,000,000

2 PAKET TEKNOLOGI

1,210,000,000

2 PAKET TEKNOLOG I

1,331,000,000


18


19

10 PAKET TEKNOLOGI

1,464,100,000

6,105,100,000

KECIL

MENINGKATNYA

61.49 HA

PENGELOLAAN DAN REHABILITASI KAWASAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT TERMASUK KARIMUNJAWA MENURUNNYA AREAL KAWASAN KRITIS PESISIR

2

6

2

6

940 HA

0.3 HA, 2 KELOMPOK

1,000,000,000

0.3 HA

0.3 HA, 2 KELOMPOK

1,100,000,000

0.3 HA

0.3 HA, 2 KELOMPOK

1,210,000,000

0.3 HA

0.3 HA, 2 KELOMPOK

1,331,000,000

0.3 HA

0.3 HA, 2 KELOMPOK

1,464,100,000

63 HA, 10

0.3 HA

DISLUTKA N

1.5 HA

PERDAGANGAN 1

6,105,100,000

KELOMPOK

-

PROGRAM

475,000,000

370,000,000

420,000,000

460,000,000

520,000,000

2,324,455,000

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TERPANTAUNYA HARGA SEMBAKO, BARANG KADALUWARSA, DAN STOK BBM

5X MONITORIN G

4X MONITORING

TERPETAKANNYA KEBUTUHAN LPG 3 KG DI KABUPATEN JEPARA

-

-

-

5X MONITORIN G

25,000,000

1X SOSIALISA SI, 1X RAKOR, PENDATAA N 215 ORANG , 6X MONITORIN G

150,000,000

6X MONITORI NG

30,000,000

-

-

6X MONITORI NG

40,000,000

-

-

6X MONITORIN G

50,000,000

-

-

6X MONITORI NG

60,000,000

-

-

33X MONITORING

230,000,000

BAG. PEREKONOM IAN

1X SOSIALISASI, 1X RAKOR, PENDATAAN 215 ORANG , 6X MONITORING

150,000,000

BAG. PEREKONOM IAN


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PUBLIKASI HARGA SEMBAKO 4X 12 BULAN

13,785,000


20,000,000


25,000,000


30,000,000


35,000,000


40,000,000

PUBLIKASI HARGA SEMBAKO 4 X 12 BULAN

163,785,000

DISINDAG

LEGALITAS DAN VALIDASI DATA SIUP DAN TDP 25 UNIT USAHA

6,410,000

LEGALITAS DAN VALIDASI DATA SIUP DAN TDP 50 UNIT USAHA DAN SOSIALISA SI

65,000,000

LEGALITAS DAN VALIDASI DATA SIUP DAN

80,000,000


95,000,000

LEGALITAS DAN VALIDASI DATA SIUP DAN TDP 150 UNIT USAHA DAN SOSIALISA SI

100,000,000


125,000,000

LEGALITAS DAN VALIDASI DATA SIUP DAN TDP 625 UNIT USAHA DAN SOSIALISASI

471,410,000

DISINDAG

TERPANTAUNYA FLUKTUASI HARGA SEMBAKO

4 X 12

TERPANTAUNYA

25 UNIT

LEGALITAS DAN TERSEDIANYA DATA PERUSAHAAN SERTA KEGIATAN USAHA PENYALUR KOMODITI BERSUBSIDI

USAHA

MENINGKATNYA

5 (LIMA) LPK

6 (ENAM) LPK

20,534,000

6 (ENAM) LPK DAN BPSK

75,000,000


80,000,000


85,000,000


90,000,000


95,000,000


445,534,000

DISINDAG

2.475

2.912 WAJIB TERA

13,726,000

3.250

30,000,000

3.500

35,000,000

3.750

40,000,000

4.000

45,000,000

4.250

50,000,000

4.250 WAJIB

213,726,000

DISINDANG

650,000,000

DISINDANG

DAN TERLINDUNGINYA HAK- HAK KONSUMEN

TERDATA DAN TERMONITORNYA ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DA PERLENGKAPANNY A (UTTP) DAN

BULAN

WAJIB TERA

WAJIB TERA

TDP 100

TDP 125

UNIT USAHA DAN SOSIALISA SI

UNIT USAHA DAN SOSIALISA SI

WAJIB TERA

WAJIB TERA

TDP 175 UNIT USAHA DAN SOSIALISA SI

WAJIB TERA

WAJIB TERA

TERA

BDKT MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HAKI

DIAKUINYA PRODUK IG KACANG OPEN DAN TERPELIHA RANYA

110,000,000

6

2

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PENINGKATAN NILAI EKSPOR

138 JT US$,

0

884,000,000

PENINGKATAN NILAI EKSPOR 141, 45 JT US$,

884,000,000

AN NILAI EKSPO 145 JT US $, 1

1,000,000,000

DIAKUINY

IG

IG KACANG OPEN DAN TERPELIHA RANYA

MUJ

MUJ

1,100,000,000

PENINGKA

130,000,000

A PRODUK

KACANG OPEN DAN TERPELIHA RANYA

1,000,000,000

PENINGKAT

120,000,000

A PRODUK

MUJ

2

DIAKUINY

1,100,000,000

DIAKUINYA PRODUK IG KACANG OPEN DAN TERPELIHA RANYA

PENINGKA TAN NILAI EKSPO 152 JT

US $,

US $,

DIAKUINY

150,000,000

A PRODUK

IG KACANG OPEN DAN TERPELIHA RANYA

MUJ

DIAKUINYA PRODUK IG KACANG OPEN DAN TERPELIHARAN YA MUJ

MUJ

1,200,000,000

TAN NILAI EKSPO 148 JT

140,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

PENINGKAT AN NILAI EKSPO 156 JT US $,

1,400,000,000

1,600,000,000

PENINGKA TAN NILAI EKSPO 160 JT

US $,

1,600,000,000

7,184,000,000

PENINGKATAN NILAI EKSPO 761 JT US $,

7,184,000,000

DISINDAG


1 2

6

3



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

2013

2014

2015

2016

2017

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1,162,560,000

40,000,000

47,000,000

TERSEDIANYA INFORMASI EKSPOR BAGI PELAKU USAHA

INFORMASI EKSPOR BULANAN, TRIWULAN, TAHUNAN


10,000,000


12,000,000

PENINGKATAN SDM PELAKU

20 ORANG

20 ORANG

30,000,000

20 ORANG

35,000,000

0

590,000,000

1 GEDUNG

1 GEDUNG

250,000,000

PENINGKATAN PANGSA PASAR DOMESTIK

1 KELOMPOK IKM

1 KELOMPOK IKM

100,000,000

PENINGKATAN PARTISIPASI IKM DALAM PROMOSI LOKAL

35 IKM

25 IKM

100,000,000

PENINGKATAN PANGSA PASAR PRODUK KHAS JEPARA

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

40,000,000

PROMOSI

PROMOSI

MENINGKATNYA

22 TON

75 TON GABAH

DAYA TAMPUNG RESI GUDANG TERHADAP HASIL PANEN PETANI

GABAH

55,000,000

INFORMAS I EKSPOR BULANAN, TRIWULAN , TAHUNAN 20 ORANG

15,000,000

40,000,000

63,000,000


70,000,000

18,000,000


20,000,000

45,000,000

20 ORANG

50,000,000


80,000,000


18


19

355,000,000

25,000,000


100,000,000

DISINDAG

55,000,000

120 ORANG

255,000,000

DISINDAG

EKSPOR

2

6

4

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM N EGERI TERPELIHARANYA

575,000,000

1 GEDUNG

50,000,000

1

110,000,000

760,000,000

1 GEDUNG

100,000,000

1

120,000,000

955,000,000

1 GEDUNG

150,000,000

1

130,000,000

1,140,000,000

1 GEDUNG

200,000,000

1

140,000,000

1,325,000,000

5,345,000,000

1 GEDUNG

250,000,000

1 GEDUNG

1,000,000,000

DISINDAG

1

150,000,000

6 KELOMPOK IKM

750,000,000

DISINDAG

30 IKM

350,000,000

175 IKM

1,350,000,000

DISINDAG

1

175,000,000

5 KEGIATAN

645,000,000

DISINDAG

1,600,000,000

DISINDAG

SARANA PERDAGANGAN

JTTC

2

6

5

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN

11,150,000,000

KELOMPOK

KELOMPOK

KELOMPOK

KELOMPOK

KELOMPOK

IKM

IKM

IKM

IKM

IKM

25 IKM

150,000,000

1

65,000,000

KEGIATAN PROMOSI

100,000,000

11,150,000,000

100 TON GABAH & PEMBUATA N SELASAR

30 IKM

200,000,000

1

90,000,000

KEGIATAN PROMOSI

200,000,000

15,000,000,000

125 TON GABAH & PENGADAA N RICE MILL

30 IKM

250,000,000

1

125,000,000

KEGIATAN PROMOSI

250,000,000

150 TON

300,000,000

1

150,000,000

KEGIATAN PROMOSI

300,000,000

GABAH DAN TAMBAHAN MESIN DRYER

20,000,000,000

30 IKM

175 TON

KEGIATAN PROMOSI

350,000,000

GABAH

20,000,000,000

200 TON

PROMOSI

400,000,000

GABAH

20,000,000,000

825 TON GABAH

20,000,000,000

106,150,000,000


1



2

3 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PERDAGANGAN

2

7

2

7

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4 16 UNIT SARANA PERDAGANG AN PASAR KOMUNAL

2013

2014

2015

2016

2017


T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5 UNIT (PASAR MAYONG, KARIMUNJAWA ,

11,150,000,000

5 UNIT SARANA PERDAGAN GAN PASAR KOMUNAL

15,000,000,000


20,000,000,000


20,000,000,000


20,000,000,000


20,000,000,000

30 UNIT SARANA PERDAGANGAN PASAR KOMUNAL

106,150,000,000

DINAS CIPTARU

PASAR BUAH NGABUL, DEMAAN , LEBAK) DAN JTCC

PERINDUSTRIAN 1


DAN

KEBERSIHAN

-

PROGRAM

0

-

100,000,000

100,000,000

120,000,000

130,000,000

140,000,000

590,000,000

-

-

721,823,000

682,900,000

75 PELAKU IKM

80 PELAKU IKM

450,000,000

82 PELAKU IKM

600,000,000

82 PELAKU IKM

750,000,000

82 PELAKU IKM

900,000,000

82 PELAKU IKM

1,050,000,000

82 PELAKU IKM

1,200,000,000

490 PELAKU IKM

4,950,000,000

DISINDAG

0

2 PAKET

100,000,000

2 PAKET

125,000,000

2 PAKET

150,000,000

2 PAKET

175,000,000

2 PAKET

200,000,000

2 PAKET

225,000,000

10 PAKET

975,000,000

DISINDAG

1 PAKET SOSIALISASI DAN FASILITASI PENGGUNAA N DBHCT

1 PAKET SOSIALISASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN

132,900,000

1 PAKET SOSIALISA SI DAN FASILITASI PENGGUNA AN DBHCT

150,000,000

1 PAKET SOSIALISA SI DAN FASILITASI PENGGUNA AN

150,000,000


150,000,000

1 PAKET SOSIALISA SI DAN FASILITASI PENGGUNA AN DBHCT

150,000,000


150,000,000

6 PAKET SOSIALISASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN

882,900,000

BAG. PEREKONOM

PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN IKM YANG BERBASIS TEKNOLOGI DAN TI BAGI IKM

2

7

2

-

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MENINGKATNYA KEMAMPUAN BERUSAHA DAN PEMBERDAYAAN

10 IKM

100,000,000

10 IKM

875,000,000

100,000,000

10 IKM

1,050,000,000

120,000,000

10 IKM

1,225,000,000

130,000,000

10 IKM

1,400,000,000

140,000,000

50 IKM

1,575,000,000

590,000,000

DISINDAG

6,807,900,000

IKM

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BAGI IKM

PENGGUNAAN DBHCHT TEPAT SASARAN

DBHCT

DBHCT 2

7

3

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

247,900,000

250,000,000

2,000,000,000

DBHCT 2,350,000,000

IAN

DBHCT

DBHCT 2,748,000,000

2,985,000,000

3,225,000,000

13,558,000,000


1

K ONDISI KINERJA



2

3

AWAL RPJMD (2011) 4

MENINGKATNYA

30 PAKET


PADA

2013

7

4

2

7

5

2 PAKET

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL PENINGKATAN KUALITAS SENTRA INDUSTRI (KELAMBAGAAN,

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

14 PAKET

250,000,000

35 PAKET

2,000,000,000

35 PAKET

2,350,000,000

35 PAKET

2,748,000,000

35 PAKET

2,985,000,000

35 PAKET

3,225,000,000

189 PAKET

13,558,000,000

DISINDAG

0

PENINGKATAN JARINGAN PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN INFORMASI PRODUK

2016

RP

BANTUAN

PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

2015

T ARGET

KEMAMPUAN PENERAPAN TEKNOLOGI BAGI PELAKU INDUSTRI

2

2014

-

0

100,000,000

2 PAKET

149,482,000

160,000,000

17 SENTRA

17 SENTRA

100,000,000

INDUSTRI

INDUSTRI

0

2 PAKET

BANTUAN

100,000,000

100,000,000

2 PAKET

775,000,000

22 SENTRA

650,000,000

INDUSTRI

BANTUAN

100,000,000

100,000,000

2 PAKET

850,000,000

22

700,000,000

SENTRA INDUSTRI

BANTUAN

100,000,000

100,000,000

2 PAKET

925,000,000

22

750,000,000

SENTRA INDUSTRI

BANTUAN

100,000,000

100,000,000

2 PAKET

1,000,000,000

22 SENTRA

800,000,000

INDUSTRI

BANTUAN

100,000,000

500,000,000

10 PAKET

1,075,000,000

22

850,000,000

SENTRA INDUSTRI

500,000,000

DISINDAG

4,785,000,000

22 SENTRA

3,850,000,000

DISINDAG

935,000,000

DISINDAG

INDUSTRI

SDM, KEMAMPUAN BERUSAHA , MOTIVASI)

PENGEMBANGAN IKM YANG BERKUALITAS DAN KEMAMPUAN TEKNIS GUNA MENDUKUNG PRODUKTIVITAS INDUSTRI

2

8

2

8

60,000,000

2 PAKET

125,000,000

2 PAKET

150,000,000

2 PAKET

175,000,000

2 PAKET

200,000,000

2 PAKET

225,000,000

TRANSMIGRASI 1

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

10 PAKET

135,000,000

148,500,000

173,350,000

179,685,000

197,653,500

217,418,850

1,051,607,350


1



2

3

K ONDISI KINERJA


PADA

AWAL RPJMD (2011) 4

TERLAKSANANYA KEGIATAN PENJAJAGAN/KERJ ASAMA PENYELENGGARAA N TRANSMIGRASIDI 12 LOKASI KABUPATEN DI LUAR JAWA

2 KAB. LUAR

TERLAKSANANYA PEMBERANGKATA N TRANSMIGRASI KELUAR JAWA BAGI 65 KK

15 KK

2013

2014

2015

2016

2017



T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

T ARGET

RP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 KAB. LUAR JAWA

90,000,000

2 KAB. LUAR JAWA

99,000,000

2 KAB. LUAR

108,900,000

2 KAB. LUAR

119,790,000

2 KAB. LUAR JAWA

131,769,000

2 KAB. LUAR

144,945,900

12 LOKASI LUAR JAWA

694,404,900

DINSOSNAK

45 KK

357,202,450

JAWA

JAWA

15 KK

45,000,000

10 KK

49,500,000

10 KK

JAWA

64,450,000

10 KK

ERTRANS

JAWA

59,895,000

15 KK

65,884,500

15 KK

72,472,950

DINSOSNAK ERTRANS

H a l a m a n | VIII.1.

BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan. Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) aspek kesejahteraan masyarakat, dengan fokus kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga, (2) aspek pelayanan umum.

H a l a m a n | VIII.1. Tabel VIII.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017 No.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Jepara

(1)

(2)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD Thn 2011

2012

(3)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,26

5,26

5,37

5,47

5,58

5,69

5,81

5,81

1.2.

Pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku

11,60

12,39

13,24

14,14

15,11

16,14

17,25

17,25

1.3.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp.)

9.169.304,12

10.060.762,34

11.038.889,92

12.112.113,03

13.289.677,06

14.581.726,23

15.999.391,03

15.999.391,03

1.4.

Indeks Gini

0,19

0,19

0,18

0,16

0,15

0,14

0,13

0,13

1.5.

Penduduk miskin (%)

9,76

9,76

9,54

9,31

9,09

8,87

8,64

8,64

1.5.

Angka kriminalitas yang tertangani

344

344

352

360

368

376

384

384

1.6.

Indeks Pembangunan Manusia

73,39

73,39

73,74

74,09

74,44

74,79

75,14

75,14

2.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.1

Pendidikan 7,35

7,35

7,45

7,49

7,53

7,58

7,62

7,62

2.1.1.

Angka rata-rata lama sekolah (%)

2.1.2.

Angka Partisipasi Kasar - SD/MI

2.1.3.

2.3.

114,67

114,67

114,96

115,24

115,53

115,82

116,11

116,11

- SLTP/MTs

96,07

96,07

96,07

97,10

96,07

96,10

97,10

97,10

- SMA/SMK/MA

70,46

70,46

70,46

70,46

70,46

70,46

70,47

70,46

APT SD/MI/Paket A

28,95

28,95

28,95

28,95

28,95

28,95

28,95

28,95

APT SMP/MTs/Paket B

18,39

18,39

25,95

25,95

25,95

25,95

25,95

25,95

APT SMA/SMK/MA/Paket C

70,46

70,46

70,46

70,46

70,46

70,46

70,47

70,47

Angka pendidikan yang ditamatkan

Kesehatan


No.


(1)

(2)



2.3.1.

Angka kematian bayi

2.3.2.

Angka Usia Harapan Hidup (Th)

2.3.3.

Persentase Gizi buruk (%)

2.4.

Kesempatan Kerja

2.4.1.

Angka Partisipasi Kerja ( %)

3.

Fokus Seni dan Budaya

2012

(3)


2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

2017 (8)

(9)

9,69

9,00

8,90

8,70

8,50

8,45

8,40

8,40

70,85

70,85

71,03

71,15

71,27

71,39

71,51

71,51

2,25

2,25

2,15

2,05

1,95

1,85

1,75

1,75

580.853

580.853

584.234

587.616

590.998

594.380

597.762

580.853

204

204

204

204

204

204

204

204

1

1

1

1

1

1

1

1

Kebudayaan 3.1

Jumlah Group Kesenian

3.2

Jumlah Gedung Kesenian Pemuda dan Olahraga

3.3

Jumlah Klub Olahraga

852

852

854

854

854

854

854

854

3.4

Jumlah Gedung Olah Raga

3

3

3

3

3

3

3

3

B.

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Wajib

1.

Pendidikan

1.1.

Pendidikan dasar: a. Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) (%)

88/98,02

88/98,02

88/98,02

89/98,02

89/98,02

89/98,02

89/98,02

b. Rasio Ketersediaan Sekolah (SD/MI dan SMP/MTs )(%)

0,696/0,321

0,696/0,321

0,696/0,321

0,696/0,321

0,696/0,321

0,696/0,321

0,696/0,321

0,696/0,321

c. Rasio Guru/Murid (SD/MI dan SMP/MTs )

0,065/0,078

0,065/0,078

0,065/0,078

0,065/0,078

0,065/0,078

0,065/0,078

0,065/0,078

0,065/0,078

15/13

15/13

15/13

15/13

15/13

17/13

17/13

17/13

80.02

80.02

95.5

95.5

96.2

96.2

98.03

98.03

d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata 1.2.

88/98,02

Pendidikan Menengah 1. Angka Partisipasi Sekolah (%)


No.


(1)

(2)

Thn 2011

1.3.

2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

2017 (8)

(9)

1,574

1,574

1,574

1,574

1,574

1,574

1,574

1,574

3. Rasio guru terhadap murid

0,078

0,078

0,079

0,078

0,077

0,077

0,079

0079

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

12

13

15

15

15

15

15

15

5. Penduduk yang berusia > 15 tahun tidak melek huruf ( buta aksara)

566.017

566.017

543.376

521.641

500.776

480.745

461.515

461.515

SD/MI

2.960

2.960

3.056

3.268

3.481

3.693

3.906

3.906

2. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

1.237

1.257

1.264

1.271

1.277

1.284

1.291

1.291

478 unit

478 unit

478 unit

478 unit

478 unit

478 unit

478 unit

Fasilitas Pendidikan

PAUD Sekolah

pada jenjang

478 unit

Angka Putus Sekolah 1. SD/MI

1.6.


2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)

Jumlah TK/RA 1.5.

2012

(3)

1. Sekolah pendidikan kondisi bangunan baik

1.4.


Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD

0.09%

0.09%

0.08%

0.08%

0.08%

0.08%

0.08%

2. SMP/MTs

0,72%

0,72%

0,70%

0,70%

0,69%

0,69%

0,67%

0.08% 0,67%

3. SMA/SMK/MA

1,43%

1,43%

1,39%

0,72%

0,72%

0,70%

0,70%

0,70%

1. Angka Kelulusan SD/MI

19.309

19.309

19.695

20.089

20.491

20.901

21.319

21.319

2. Angka Kelulusan SMP/MTs

16.645

16.645

16.978

17.317

17.664

18.017

18.377

18.377

3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

8.702

8.702

8.876

9.054

9.235

9.419

9.608

9.608

4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

17.378

17.378

17.726

18.080

18.442

18.811

19.187

19.187

Angka Kelulusan


No.


(1)

(2)

Thn 2011 5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA


Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD 2012

(3)

14.981

14.981


2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

15.281

15.586

15.898

2017 (8)

16.216

(9)

16.540

16.540

2.

Kesehatan

2.1

Rasio Posyandu per seribu balita

2.2

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000

2.3

Rasio RS per satuan penduduk x 1000

2.4

Rasio dokter per seribu penduduk

0.13

0.13

0.17

0.18

0.19

0,20

0.20

0,20

2.5

Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000

0.2

0.2

0.21

0.21

0,22

0.23

0.23

0.23

2.6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

79,79

79,79

79,79

80,00

80,00

82,00

85,00

85,00

2.7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)

97,85

97,85

97,85

97,85

98,30

98,30

98,30

98,30

2.8

Cakupan kelurahan UCI (%)

97,95

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.9

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.10

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)

42.07

42.07

42.33

46.69

51.048

55.406

59.764

59.764

2.11

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

2.12

Cakupan kunjungan bayi (%)

90,66

90,66

90,66

90,66

92,50

92,50

92,50

92,50

2.13

Cakupan puskesmas (%)

131,25

131,25

131,25

131,25

131,25

131,25

131,25

131.25

2.14

Cakupan pembantu puskesmas

23,08

23,08

23,08

23,08

23,08

23,08

23,08

23,08

3.

Pekerjaan Umum

12.19

12.19

12.21

12.22

12.23

12.23

12.23

12,23

0,21

0,225

0,229

0,233

0,237

0,241

0,245

0,245

0,0063

0,0063

0,0063

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007


No.


(1)

(2)



2012

(3)


2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3.1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

3.3

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)

3.4

Persentase rumah tinggal bersanitasi

3.6

Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

3.8

Rasio permukiman layak huni

46,92

46,92

47,86

48,82

49,79

50,79

51,80

51,80

3.9

Panjang jalan dilalui roda 4

789.704

789.704

789.365

789.704

790.042

790.381

790.720

790.720

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

789.704

789.704

789.365

789.704

790.042

790.381

790.720

790.720

3.10

3.11

Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)

50.233

50.233

90.233

130.233

170.233

210.233

250.233

250.233

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

22.099

22.099

22.769

23.359

23.949

24.539

25.129

25.129

3.12

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

2.800

2.800

2.782

2.732

2.682

2.632

2.582

2.582

3.13

3.14

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)

81,60%

81,60%

77,52%

73,64%

69,96%

66,46%

63,14%

63,14%

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

9,38

9,38

9,38

10,39.2

10,84.6

11,30

11,75.4

11,75.4

3.15

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan

4.295

4.295

7.405

8.031

8.656

9.281

9.906

9.906

3.16

6,33

6,33

11,40

16,47

21,54

26,61

31,68

31,68

0,1059

0,1059

0,091

0,0042

0,0041

0,0042

0,1059

0,1059

82,77%

82,77%

78,05%

74,94%

82,77%

78,05%

74,94%

74,94%

0,00053

0,00053

0,00054

0,00055

0,00056

0,00057

0,00059

0,00059


No.


(1)

(2)



2012

(3)


2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

kota 3.17

Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (%)

3.18

Lingkungan Pemukiman

4.

Perumahan

4.1

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

4.3

Jumlah rumah tangga pengguna listrik

4.4

Luas lingkungan permukiman kumuh (hektar)

5.

Penataan Ruang

5.1

Luas ruang terbuka hijau Publik per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)

8,53

8,53

8,70

8,87

9,05

9,23

9,42

9,42

22.608, 70

22.608, 70

22.608, 70

22.608, 70

22.608, 70

22.608, 70

22.608, 70

22.608, 70

26.448

26.448

29.079

31.711

34.342

36.974

39.605

39.605

103.003

103.003

106.0647

107.983

109.9013

111.8196

113.7379

113.7379

14.210.65 ha

14.210.65 ha

14.210.65 ha

14.210.65 ha

14.210.65 ha

14.210.65 ha

14.210.65 ha

14.210.65 ha

408,61

408,61

416,78

425,12

433,62

442,29

451,14

451,14

758

758

773

789

804

820

837

837

5.2

Jumlah IMB yang dikeluarkan

6.

Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan(%)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis (%)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6.4

Jumlah program RKPD Tahun berkenaan (%)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6.5

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

7.

Perhubungan

7.1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

844,667

844,667

860,053

882,922

905,791

928,660

951,529

951,529


No.


(1)

(2)



7.2

Rasio ijin trayek (%)

7.3

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

7.4

Jumlah angkutan darat %

7.5

Kepemilikan KIR angkutan umum

7.6

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (jam)

7.7

Biaya pengujian kelaikan angkutan umum (rp)

7.8

Pemasangan Rambu-rambu

8.

Lingkungan Hidup

8.1

Persentase penanganan sampah (%)

8.2

Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)

8.3

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

9.

Pertanahan

9.1

Jumlah Lahan bersertifikat (HM/HGB/HGU/dll)

2012

(3)


2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

2017 (8)

(9)

0,00063

0,00063

0,00065

0,00066

0,00067

0,00069

0,00070

0,00070

8

8

8

8

8

8

8

8

0,368

0,368

0,372

0,376

0,379

0,383

0,387

0,387

12.846

12.846

13.2725

13.5342

13.7959

14.0576

14.3193

14.3193

57 Menit

57 Menit

57 Menit

57 Menit

57 Menit

57 Menit

57 Menit

57 Menit

Rp. 60.000

Rp. 60.000

Rp. 60.000

Rp. 60.000

Rp. 60.000

Rp.60.000

Rp. 60.000

Rp. 60.000

31,30

31,30

32,24

33,21

34,20

35,23

36,29

36,29

70,05%

70,05%

71,06%

72,07%

73,12%

74,11%

70,05%

70,05%

69,07

69,07

61,23

63,17

65,32

67,28

69,08

69,08

1 TPS untuk 2.614 penduduk







1 TPS utk 2.690 penduduk

7.765

7.765

8.983

10.117

11.252

12.387

13.521

13.521

3 hr

3 hr

3 hr

3 hr

3 hr

3 hr

3 hr

3 hr

9.3

Penyelesaian izin lokasi

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)

0,8338

0,8338

0,9191

0,9405

0,9618

0,9831

0,9878

0,9978

10.2

Rasio bayi berakte kelahiran (%)

3,3170

3.2424

3.2458

3.2596

3.2699

3.2752

3.2816

3.2816

10.3

Rasio pasangan berakte nikah (%)

1

1

1

1

1

1

1

1

10.4

Kepemilikan KTP (%)

83.37

83.38

91.91

94.05

96.18

98.31

99.78

99.78


No.


(1)

(2)



2012

(3)


2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

2017 (8)

(9)

10.5

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

47.67

47.67

47.77

48.27

48.47

48.59

48.91

48,91

10.6

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

10.7

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.3

Rasio KDRT (%)

0,029

0,029

0,028

0,028

0,027

0,027

0,026

0,026

11.6

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100

100

100

100

100

100

100

100

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

12.2

Rasio akseptor KB (%)

77,91%

77,91%

79,47%

81,06%

82,68%

84,33%

86,02%

86,02%

12.3

Cakupan peserta KB aktif (%)

77,91%

77,91%

79,47%

81,06%

82,68%

84,33%

86,02%

86,02%

12.4

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

46,06

46,06

45,14

44,24

43,35

42,48

41,63

41,63

13.

Sosial

13.1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

45

45

49

53

57

61

65

65

13.2

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

13.137

13.137

13.587

14.01

14.433

14.856

15.279

15.279

13.3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (orang)

13.137

13.137

13.585

14.007

14.429

14.851

15.273

15.273

14.

Ketenagakerjaan

14.1

Tingkat partisipasi angkatan kerja

537.512

537.512

545.0128

552.057

559.1012

566.1454

573.1896

573.1896

14.2

Tingkat pengangguran terbuka

39.239

39.239

38.454

37.685

36.931

36.193

35.469

35.469


No.


(1)

(2)



14.3

Keselamatan dan perlindungan

14.4

Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemerintah daerah (%)

15.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

15.1 15.2 15.3

Jumlah BPR/LKM

16.

Penanaman Modal

16.1

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

16.2

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

17.

Kebudayaan

17.1

2012

(3)


2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

2017 (8)

(9)

17.788

17.788

18.656

19.782

20.907

22.033

23.158

23.158

0

0

0

0

0

0

0

0

Persentase koperasi aktif (%)

82%

82%

83%

84%

86%

87%

88%

88%

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

214

214

214

214

220

220

225

225

5

5

5

6

6

6

6

6

156

164

173

183

193

202

212

212

8.542.534.952.000

8.642.534.952.000

8.754.887.906.000

8.868.701.448.000

8.983.994.566.000

9.100.786.495.000

9.219.096.719.000

9.219.096.719.000

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

3

3

3

3

3

3

3

3

17.2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

0

0

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

17.3

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

7

7

7

7

7

7

7

7

18.

Pemuda dan Olah Raga

18.1

Jumlah organisasi pemuda

15

15

15

15

15

15

15

15

18.2

Jumlah organisasi olahraga

25

25

30

33

36

39

42

42

18.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

11

11

12

12

13

14

15

15

18.4

Jumlah kegiatan olahraga

15

15

15

15

15

15

15

15

18.5

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

3

3

3

4

4

4

4

4


No.


(1)

(2)



18.6

Lapangan olahraga

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1

2012

(3)


2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

2017 (8)

(9)

341

341

346

350

355

359

364

364

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

19.2

Kegiatan pembinaan politik daerah

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

1,14

1,14

1,37

1,47

1.17

1,18

1,14

1,14

20.2

Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

0.006

0.006

0.0062

0.006

0.0058

0.0056

0.0054

0.007

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah (Ada/tidak)

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

20.4 20.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,26

5,26

4,24

4,1

5,03

4,53

5,27

5,27

20.6

Penduduk miskin (%)

9,76

9,76

9,54

9,31

9,09

8,87

8,64

8,64

20.7

Cakupan patroli petugas Satpol PP

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

22 orang

22 orang

25 orang

25 orang

20.9

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

7.835

7.835

8.085

8.246

8.407

8.569

8.731

8.731

Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20.11

Tingkat waktu tanggap (response time rate Juml ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (%)

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

20.12

20.13

Jumlah Sistim Informasi Manajemen (SIM)

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

21.

Ketahanan Pangan

21.1

Regulasi ketahanan pangan

7

7

7

7

7

7

7

7


No.


(1)

(2)



21.2

Ketersediaan pangan utama (ton)

22.

Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

22.1

2012

(3)


2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

2017 (8)

(9)

155.159

155.159

155.159

155.159

155.159

155.159

155.159

155.159

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

1

1

1

1

1

1

1

1

22.2

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

0,17

0,20

0,26

0,38

0,56

0,83

1

1

22.3

Jumlah LSM (Jumlah LSM yang aktif)

41

41

43

45

47

49

51

51

22.4

LPM Berprestasi

22.5

PKK aktif

22.6

Posyandu aktif

22.7

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

22.8

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

23.

Statistik

0

0

10

20

30

40

50

50

60 %

65 %

68 %

71 %

74 %

77 %

80 %

80 %

1.111

1.116

1.131

1.136

154.854.732.300 5 %= 162.597.468.915

1.121 10% = 170.340.205.530

1.126 20%= 185.825.678.760

30% = 201.311.151.990 40%= 216.796.625.220

1.141 50%= 232.282.098.450

1.141 50%= 232.282.098.450

183

195

195

195

195

195

195

195

23.1

Buku ” Jepara dalam angka”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

23.2

Buku ”PDRB Kabupaten”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

24.

Kearsipan

24.1

Jumlah Pengelolaan arsip secara baku

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

83

83

84

85

86

87

88

88

25.

Komunikasi dan Informatika

25.1

Rasio wartel/warnet (%)

0,02/0,01

0,02/0,01

0,29/0,004

0,26/0,010

0,2/0,010

0,02/0,01

0,02/0,01

0,02/0,01


No.


(1)

(2)



25.2

Jumlah surat kabar nasional/lokal

25.3

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

25.4

Web site milik pemerintah daerah

25.5

Pameran/expo

26.

Perpustakaan

26.1

Jumlah perpustakaan

26.2

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

26.3

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2012

(3)

10

10


2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

10

10

10

2017 (8)

10

(9)

10

10

4

4

4

4

4

4

4

4

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

4

4

4

5

5

52

6

6

680

680

690

700

710

720

730

730

132.802

132.802

137.802

142.802

147.802

152.802

157.802

157.802

62.584

62.584

65.584

68.584

71.584

74.584

77.584

77.584

URUSAN PILIHAN 1.

Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)

53.110

53.110

54.401

54.674

54.947

55.22

55.493

55.493

1.1

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (ribu rupiah)

475.304,81

475.304,81

581.680,41

594.791,60

679.882,04

807.542,79

856.643,61

856.643,61

1.3 2.

Kehutanan

2.1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)

4.836,86

4.836,86

4.933,60

5.032,27

5.132,91

5.235,57

5.340,28

5.340,28

2.2

Kerusakan Kawasan Hutan (ha)

15.100,55

15.100,55

14.345,52

13.628,25

12.946,83

12.299,49

11.684,52

11.684,52

2.3

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (Ribu Rupiah)

76.166,59

76.166,59

77.309,09

78.468,73

79.645,76

80.840,44

82.053,05

82.053,05

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

3.2

Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB (%)

61

61

62

64

65

67

68

68


No.


(1)

(2)

Thn 2011 4.

Pariwisata

4.1

Kunjungan wisata

4.2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

5.

Kelautan dan Perikanan

5.2

Produksi perikanan (kg)

5.3

Konsumsi ikan

5.4

Jumlah kelompok nelayan

5.5

Produksi perikanan kelompok nelayan (kg)

6.

Perdagangan

6.1

Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (%)

6.2

Ekspor Bersih Perdagangan

7.

Perindustrian

7.1

Kontribusi sektor Industri thd PDRB (%)

7.2

Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri

7.3

Pertumbuhan Industri (%)

7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin

8

Ketransmigrasian

8.1

Transmigran swakarsa

C.

ASPEK DAYA SAING DAERAH


Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD 2012

(3)

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.266.388

1.266.388

1.329.707

1.396.923

1.466.732

1.540.068

1.617.071

1.617.071

2.220.210.0000

2.220.210.0000

2.331.220.000

2.447.778.000

2.570.067.000

2.698.675.000

2.833.608.000

2.833.608.000

6.712.600

6.712.600

6.813.289

6.915.488

7.019.221

7.124.509

7.231.377

7.231.377

13,1 kg/kapita/th

13,1 kg/kapita/th

13,1 kg/kapita/th

14,1kg/kapita/th

18,6kg/kapita/th

18,6 kg/kapita/th

18,6 kg/kapita/th

18,6kg/kapita/th

67

67

68

69

71

72

74

74

2.675.520

2.675.520

2.702.275

2.729.298

2.756.591

2.784.157

2.811.998

2.811.998

22,00

22,00

22,44

22,89

23,35

23,81

24,29

24,29

138.042.037,78

138.042.037,78

140.112.668,35

142.214.358,37

144.347.573,75

146.512.787,35

148.710.479,16

148.710.479,16

28,00

28,00

28,19

28,38

28,57

28,76

28,95

28,95

3.006.627,55

3.006.627,55

3.151.073,66

3.295.519,77

3.439.965,88

3.584.411,99

3.728.858,10

3.728.858,10

5,00

5,02

5,08

5,15

5,23

5,31

5,39

5,39

8.050

8,050

8.171

8.293

8.418

8.544

8.672

8.672

10 KK

10 KK

10 KK

10 KK

15 KK

15 KK

15 KK

15 KK

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1


Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian


No.


(1)

(2)



1.1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

2012

(3)


2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

2017 (8)

(9)

627.690

627.690

627.690

631.050

632.490

627.700

627.690

627.690

32.468,48

32.468,48

32.468,48

32.468,48

32.468,48

32.468,48

32.468,48

32.468,48

Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 1

Penataan Ruang

1.2

Luas wilayah perkotaan (Ha)

3

Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian

2.1

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

2.2

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

2.3

14

14

14

14

14

14

14

14

5

5

5

5

5

5

5

5

Jenis. kelas. dan jumlah restoran

43

43

43

44

44

45

45

45

2.4

Jenis. kelas. dan jumlah penginapan/ hotel

43

43

46

46

46

48

48

48

4

Lingkungan Hidup

4.1

Persentase RT pengguna air bersih

9,03

9,03

9,58

10,13

10,68

11,23

11,78

11,78

5

Komunikasi dan Informatika

5.1

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

36,98

37,38

37,78

38,18

38,58

38,58

330

328

325

322

322

36,58

36,58

Fokus Fasiitasi Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 1.1

Angka Kriminalitas

1.2

Jumlah Demo

1.3

Lama proses perijinan (hari)

1.4

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Fokus Sumber Daya Manusia

336

336

333

0

0

0

0

0

0

0

0

3 hari kerja setelah data permohonan lengkap








7 dan 22

7 dan 22

7 dan 22

7 dan 22

7 dan 22

7 dan 22

7 dan 22

7 dan 22


No.


(1)

(2)



2012

(3)


2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Ketenagakerjaan

1.1

Rasio lulusan S1/S2/S3

2,75%

2,75%

2,85

3,00

3,15

3,30

3,45

3,45

1.2

Rasio ketergantungan

42,88

42,88

42,02

41,18

40,36

39,55

38,76

38,76

H a l a m a n | IX.1.

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2012-2017 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2007-2025, RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat visi dan misi Bupati Jepara Tahun 2012-2017 serta merupakan perencanaan yang berkesinambungan dari RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012. 9.1. PEDOMAN TRANSISI RPJMD sebagai pedoman transisi ditegaskan bahwa Perda RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan 2017 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2018 sebelum tersusunnya RPJMD 2017-2022 yang memuat visi dan misi Bupati Terpilih. 9.2. KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan, yang berdampak pada penyusunan dokumen perencanaan anggaran, seperti: Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, Rencana APBD Kabupaten Jepara. Secara operasional, RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara untuk Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jepara dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dengan sebaikbaiknya. 2. Bupati Jepara, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan

H a l a m a n | IX.2.

3. 4.

5.

6.

7.

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 pada setiap tahunnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD Kabupaten Jepara serta menjamin konsistensinya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 ke dalam Renstra SKPD Kabupaten Jepara. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah secara spasial. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 akan dilakukan pada setiap tahunnya dengan mengacu pada indikator kinerja makro (misi-urusan) dan mikro (urusan-program).

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN

Recommend Documents