PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BINTAN TAHUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN, Menimbang : a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

merupakan

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

perlu

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten

Bintan

Tahun

2016-2021

yang

merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati Bintan

yang

memuat

kebijakan

penyelenggaraan

Pembangunan; c. Bahwa sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan peraturan daerah; d. Bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Pembangunan

Peraturan

Daerah

Jangka

Menengah

Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021;

tentang

Rencana

Daerah

(RPJMD)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor

12

Pembentukan Daerah Otonom

Tahun

1956

Kabupaten

tentang dalam

lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2002

tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

68,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Pengelolaan

Nomor

Wilayah

27

Pesisir

Tahun dan

2007

tentang

Pulau-Pulau

Kecil

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); 10. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintah Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Pemerintah,

Pertanggungjawaban Perwakilan

Rakyat

Laporan

Kepala

Daerah

Daerah,

dan

Keterangan Kepada

Informasi

Dewan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian Pembangunan

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Daerah

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

(Lembaran

Negara

Rencana Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24.Peraturan

Presiden

Pengesahan,

Nomor

1

Pengundangan

Tahun dan

2007

tentang

Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan; 25.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019; 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 28.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2). 29.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031; 30.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025; 31.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 6); 32.Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

TENTANG

RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016-2021. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan. 2. Bupati adalah Bupati Bintan 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bintan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan.

7. Pembangunan

Daerah

adalah

pemanfaatan

sumber

daya

yang

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,

maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bintan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Pasal 2 (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 (2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

dan

merupakan bagian

yang

tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini. (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Pasal 3 RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 20162021. Pasal 4

RPJMD

dilaksanakan

oleh

Bupati

dalam

rangka

penyelenggaraan

pembangunan di Daerah. BAB III SISTEMATIKA Pasal 5 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I

: Pendahuluan

b. BAB II

: Gambaran Umum Wilayah

c.

BAV III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis e.

BAB V

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

f.

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

g.

BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan i.

BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

j.

BAB X

: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

k. BAB XI : Penutup BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kebijakan perencanaan RPJMD; b. Pelaksanaan RPJMD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi. a. Kebijakan perencanaan RPJMD;

b. Pelaksanaan RPJMD; dan c. Hasil RPJMD. (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV PERUBAHAN RPJMD Pasal 7 (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila : a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah; b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan perundangundangan; c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d. Merugikan kepentingan daerah dan nasional. (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik

sosial,

gangguan

keamanan,

pemekaran

daerah,

atau

perubahan kebijakan nasional. Pasal 8 RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 9 Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2027

belum

tersusun,

maka

penyusunan

RKPD

Tahun

2022

berpedoman pada RPJMD dan RPJPD Kabupaten, serta mengacu pada RPJMD Provinsi.

BAB VI PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan. Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 16 Agustus 2016 BUPATI BINTAN,

APRI SUJADI, S.Sos

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 16 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

Ir. LAMIDI,MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN …… NOMOR …...

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR … TAHUN ….. TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016-2021 I. UMUM Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian

integral

yang

tidak

terpisahkan

dari

sistem

perencanaan

pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara konkrit, spesifik, dan operasional menjadi rencana tahunan. Selain

untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

nasional,

pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, serta mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri

Nomor

21

Tahun

2011,

perlu

disusun

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW Kabupaten dan RPJMD Provinsi dan RTRW pemerintah

kabupaten/kota lainnya, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-SKPD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR …..

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ……

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................

i

DAFTAR TABEL ....................................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................ 1.1 Latar Belakang ................................................................. 1.2 Proses Penyusunan ............................................................ 1.3 Landasan Hukum Penyusunan .......................................... 1.4 Hubungan Antar Dokumen ............................................... 1.5 Maksud dan Tujuan .......................................................... 1.5.1 Maksud ................................................................. 1.5.2 Tujuan ................................................................... 1.6 Sistematika Penulisan .......................................................

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH ............................................. 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ....................................... 2.1.1 Karakteristik Lokal Wilayah ................................. 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah .......................... 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ...................................... 2.1.4 Demografi ............................................................. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................... 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .... 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .................................. 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.......................... 2.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................. 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ............................... 2.3.1.1 Pendidikan ............................................. 2.3.1.2 Kesehatan ............................................. 2.3.1.3 Pekerjaan Umum .................................. 2.3.1.4 Perumahan ............................................ 2.3.1.5 Penataan Ruang .................................... 2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan .................. 2.3.1.7 Perhubungan ......................................... 2.3.1.8 Lingkungan Hidup ................................ 2.3.1.9 Pertanahan ............................................. 2.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil .......... 2.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ............................... 2.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ............................................... 2.3.1.13 Sosial ..................................................... 2.3.1.14 Ketenagakerjaan ................................... 2.3.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ... 2.3.1.16 Penanaman Modal ................................. 2.3.1.17 Kebudayaan .......................................... i

I-1 I-1 I-3 I-4 I-9 I-15 I-15 I-16 I-17 II-1 II-1 II-7 II-9 II-12 II-15 II-15 II-25 II-35 II-36 II-36 II-38 II-39 II-54 II-56 II-59 II-60 II-61 II-63 II-65 II-66 II-69 II-71 II-72 II-75 II-77 II-79 II-81

2.4

2.5

2.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga .................. 2.3.1.19 Kesatuan Bangsa .................................. 2.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ............................................ 2.3.1.21 Ketahanan Pangan ................................ 2.3.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ... 2.3.1.23 Statistik.................................................. 2.3.1.24 Kearsipan ............................................. 2.3.1.25 Komunikasi dan Informatika ................ 2.3.1.26 Perpustakaan ........................................ 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan .............................. 2.3.2.1 Pertanian ............................................... 2.3.2.2 Pariwisata ............................................. 2.3.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral ......... 2.3.2.4 Kelautan dan Perikanan ........................ 2.3.2.5 Perdagangan .......................................... 2.3.2.6 Perindustrian ........................................ Aspek Daya Saing Daerah ................................................ 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................... 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .................. 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ...................................... 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ............................... Perkembangan IPM Kabupaten Bintan ............................ 2.5.1 Perkembangan Komponen IPM di Kab. Bintan ....

II-82 II-84

II-85 II-86 II-87 II-88 II-88 II-89 II-90 II-91 II-91 II-94 II-95 II-96 II-97 II-98 II-98 II-98 II-99 II-103 II-105 II-105 II-109

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Masa Lalu ............................................................ III-2 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .................................. III-2 3.1.2 Neraca Daerah ...................................................... III-7 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .................. III-11 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ........................... III-11 3.2.2 Analisis Pembiayan .............................................. III-12 3.3 Kerangka Pendanaan ....................................................... III-14 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Meningkat Serta Prioritas Utama .......................... III-14 3.4 Proyeksi Data Masa Lalu ................................................. III-16 3.4.1 Proyeksi Penerimaan Daerah ................................ III-16 3.4.2 Proyeksi Belanja Daerah ...................................... III-19 3.4.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah ............................... III-21 3.5 Perhitungan Kerangka Pendanaan .................................... III-21

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .............................................. 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................ 4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ......................... 4.1.2 Aspek Pelayanan Umum ...................................... 4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah .................................... ii

IV-1 IV-1 IV-2 IV-4 IV-10

4.2

BAB V

Isu Strategis ...................................................................... 4.2.1 Isu Strategis Internasional .................................... 4.2.2 Isu Strategis Nasional ........................................... 4.2.2.1 Kebijakan RPJPN 2005-2025 .............. 4.2.2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 ............. 4.2.3 Isu Strategis Regional ........................................... 4.2.4 Isu Strategis Lokal ................................................ 4.2.5 Isu Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang ............................................. 4.2.5.1 Pusat Kegiatan ...................................... 4.2.5.2 Arahan Kawasan Strategis Kabupaten ..

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ...................................... 5.1 VISI ............................................................................... 5.2 MISI ............................................................................... 5.3 Tujuan dan Sasaran ..........................................................

IV-13 IV-14 IV-15 IV-15 IV-18 IV-19 IV-24 IVIVIVV-1 V-3 V-4

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.1 Strategi .............................................................................. VI-1 6.2 Arah Kebijakan ............................................................... VI-9

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ............................................... .... VIII-47

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .....................

IX-15

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .......

X-2

BAB XI

PENUTUP

...............................................................

iii

XI - 1

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.24

Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bintan, Tahun 2011 ............................................................................... Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab. Bintan 2010-2014 di Kabupaten Bintan Tahun 2015 ................................................. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2015 ................................................. Jumlah Penduduk yang Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kab. Bintan Tahun 2014-2015 ................... Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kab. Bintan 2010-2014 ............. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2015 .......................................................................... Distribusi Produk Domestik Regionl Bruto Kab. Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2015 ......................................................................... Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010-2014 ......................................................................... Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kab. Bintan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 ......................................................................... Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Kab. Bintan 2010-2014 ............................................... Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2010-2014 ........................... Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Nasional Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014.......... Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2014 .................................. Perbandingan Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) .. Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ......................................................................... Angka Partisipasi Kasar (APK), SD, SLTP dan SLTA Tahun 2010-2014 ......................................................................... Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, SLTA Tahun 2010-2014 ......................................................................... Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2010-2014 ........................ Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ..... Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kab. Bintan Tahun 2014 .................... Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2010-2014 ....................................................... Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan, 2010-2014 ... Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin Di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ................................................ Rasio Tempat Ibadah Per 1000 Penduduk Kabupaten Bintan

iv

II-8 II-10 II-13 II-13 II-15 II-16 II-17 II-19 II-22 II-24 II-25 II-26 II-27 II-27 II-28 II-28 II-31 II-31 II-34 II-34 II-37 II-50

Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52

Tahun 2010-2014........................................................................... 85 Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 Penduduk Tahun 2012-2014 ......................................................................... Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk Di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ................................................ Panjang Jalan dilalui Roda 4 di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ............................................................................... Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kab. Bintan ......................... Rumah Tangga Bersanitasi di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ..... Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ............................... Jumlah Penumpang Angkutan Darat dan Laut di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ..................................................... Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ......................................................................... Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ......................................................................... Persentase Kepemilikan KTP di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 .. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Tahun 2010-2014 .......................................................................... Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (Eksekutif) Tahun 2010-2014 ...................................................... Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2010-2014 ......................................................................... Proporsi Kursi DPRD yang diduduki Perempuan di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ..................................................... Rasio Perempuan dalam Angkatan Kerja di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ......................................................................... Rasio KDRT di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ........................... Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ........ Rasio Akseptor KB di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ................ Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ......................................................................... Cakupan Peserta KB Aktif di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ...... Jumlah Total Sarana Sosial di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ..... Jumlah PMKS yang mendapat Bantuan Sosial Di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ................................................. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ...................................... Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin Di Kab. Bintan Tahun 2014 ................................................................................... Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2010-2014 ......................................................... Jumlah Koperasi di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ..................... Jumlah Unit MKM Berdasarkan Sektor Usaha di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ......................................................................... Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal v

IIII-54 II-55 II-55 II-58 II-59 II-60 II-61 II-62 II-65 II-67 II-68 II-69 II-69 II-70 II-70 II-71 II-71 II-72 II-72 II-72 II-73 II-74 II-75 II-75 II-78 II-78 II-79

Tahun 2010-2014 ......................................................................... Indikator Kinerja Kebudayaan Tahun 2010-2014 ........................ Jumlah Situs, Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dipelihara di Kab. Bintan 2010-2014 ................. Tabel 2.55 Jumlah Organisasi Pemuda di Kab. Bintan tahun 2010-2014 ...... Tabel 2.56 Jumlah Organisasi Olahraga di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ... Tabel 2.57 Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 Tabel 2.58 Jumlah Kegiatan Olahraga di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ...... Tabel 2.59 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ................................................ Tabel 2.60 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ......................................................................... Tabel 2.61 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2014 ......................................................................... Tabel 2.62 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2014 ... Tabel 2.63 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ................................................. Tabel 2.64 Perkembangan Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 2010-2014.... Tabel 2.65 Perkembangan Indikator Kinerja Komunikasi dan Informasi Tahun 2010-2014 .......................................................................... Tabel 2.66 Perkembangan Jumlah Perpustakaan dan Koleksi Buku Tahun 2010-2014 ......................................................................... Tabel 2.67 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ................................................ Tabel 2.68 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 .......................................................................... Tabel 2.69 Perkembangan Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ................................... Tabel 2.70 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ......................................................................... Tabel 2.71 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ......................................................................... Tabel 2.72 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kab. Bintan Tahun 2012-2014 ......................................................................... Tabel 2.73 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk .......... Tabel 2.74 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik ............... Tabel 2.75 Perkembangan IPM Kab. Bintan Tahun 2010-2014 .................... Tabel 2.76 Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Di Kab. Bintan Tahun 2010-2014 ................................................ Tabel 2.77 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan Di Kab. Bintan 2010-2014 ............................................................ Tabel 2.78 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf Dan Buta Huruf di Kab. Bintan pada Tahun 2010-2014 ............. Tabel 2.79 Pendapatan Riil Perkapita dan Indeks Daya Beli Masyarakat Kab. Bintan Tahun 2010-2014 .................................................... Tabel T-III C.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 Kab. Bintan ...................................................... Tabel T-1 Pertumbuhan Neraca Daerah dari Tahun 2013-2015 Kab. Bintan Tabel T-III C.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kab. Bintan ................... Tabel 2.53 Tabel 2.54

vi

II-79 II-81 II-82 II-82 II-83 II-83 II-83 II-84 II-84 II-86 II-86 II-88 II-89 II-90 II-91 II-92 II-93 II-94 II-94 II-96 II-96 II-101 II-102 II-107 II-111 II-113 II-114 II-116 III-5 III-7 III-9

Tabel T-III C.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Bintan ............................................................................... Tabel T-III C.4 Penutup Defisit Riil Anggaran Kab. Bintan .................................. Tabel T-III C.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kab. Bintan ............... Tabel T-III C.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Bintan ............ Tabel T-III C.7 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kab. Bintan ........................................................................ Tabel T-5 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Bintan .............................................. Tabel T-6 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kab. Bintan ...................................................................... Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Kunci/ Strategis Aspek Ekonomi Prioritas .... Tabel 3.2 Isu-Isu Kunci/Strategis Aspek Sosial –Masyarakat Prioritas Isu .. Tabel 3.3 Isu-Isu Kunci/Strategis Aspek Lingkungan Prioritas Isu .............. Tabel 3.4 Daftar 11 Isu Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Kab. Bintan Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas .............................................. Tabel 5-1 Tabel 5-2 Tabel 5-3 Tabel 5-4 Tabel 5-5 Tabel 5-6 Tabel 5-7 Tabel 5-8

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 1 ............ Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 2 ............ Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 3 ............ Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 4 ............ Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 5 ............ Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 6 ............ Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 7 ............ Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 8 ............

vii

III-12 III-13 III-13 III-14 III-15 III-21 III-22 IV-24 IV-29 IV-31 IV-33 [1] V-5 V-7 V-9 V-14 V-20 V-21 V-23 V-24

RPJMD 2016-2021

BAB.

1.1

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan masa bakti periode 2016-2021, pada tanggal Februari 2016

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Dalam

17

Negeri

Republik Indonesia Nomor 131.21-230 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.21-231 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau, maka melekat kewajiban untuk

menyusun

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan

Daerah

tentang

dinyatakan

bahwa

RPJMD ditetapkan paling lama 6

(enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

I‐1

RPJMD

Kabupaten

Bintan

Tahun

2016-2021

merupakan

penjabaran visi, misi dan program Bupati Bintan

yang akan

dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan

RPJMD

Kabupaten

Bintan

Tahun

2016-2021

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM Provinsi Kepulauan Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif yang dibiayai oleh APBD dan sumber dana lainnya yang dapat diperoleh dari APBD Provinsi, APBN maupun sektor swasta. RPJMD tetap memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, sebagai tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Perencanaan

pembangunan

daerah

adalah

suatu

proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya,

dan

daya

pengalokasian sumber

meningkatkan

yang

guna ada

pemanfaatan dalam

rangka

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

I‐2

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan RPJPD Kabupaten Bintan 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah: Terwujudnya Kabupaten Bintan yang madani dan sejahtera melalui pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan melangkah maju

di

bidang

kelautan,

pariwisata

dan

kebudayaan).

Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD

tersebut

kemudian

diuraikan

menjadi

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2005-2010), Tahap II (2010-2015), Tahap III (2016-2021), Tahap IV (2021-2025). 1.2

Proses Penyusunan Dokumen RPJMD pada dasarnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut : - Pendekatan

Politik,

pendekatan

ini

memandang

bahwa

pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program,

karena

rakyat

pemilih

menentukan

pilihannya

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh

para

calon

Kepala

Daerah.

Untuk

itu,

rencana

pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. - Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. - Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

I‐3

menciptakan rasa memiliki. - Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottomup),

pendekatan

ini

dilaksanakan

menurut

jenjang

pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan stakeholders kunci. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini : Gambar 1.1 : Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 RPJPD Kabupaten Bintan 2005-2025

Analisa Kondisi Eksisting

Rancangan Awal RPJMD (oleh Bappeda)

RPJM Nasional dan Provinsi

Visi, Misi, Program (Kepala Daerah Terpilih)

Musrenbang RPJMD

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

RPJMD ditetapkan Dengan Perda Setelah Berkonsultasi dengan Provinsi

1.3

Landasan Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia


I‐4

Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Perencanaan Republik

Nomor

25

Pembangunan

Indonesia

Tahun

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

(Lembaran

Nomor

104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2007

Nomor

33,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);


I‐5

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

Pengelolaan Keuangan Daerah

58

Tahun

2005

tentang

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2006

Nomor

25,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional


(Lembaran

I‐6

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 18. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Nomor

38

Tahun

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

antara

dan

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

89,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan

Pemerintah

Dekonsentrasi

dan

Nomor

Tugas

7

Tahun

Pembantuan

2008

(Lembaran

tentang Negara

Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

I‐7

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan

dan

Penyebarluasan

Peraturan

Perundang-

undangan; 24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2). 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 20112031; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 6); 31. Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran

Pendapatan

Belanja


Daerah

Tahun I‐8

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 31); 1.4

Hubungan Antar Dokumen Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan

6

(enam)

jenis

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran yaitu RPJP Daerah, RPJM Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD, perencananaan tata ruang wilayah (20 tahun) yaitu RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan RenstraSKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja-SKPD. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dari RKPD dan RKA–SKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD. Dokumen-dokumen

perencanaan

dan

penganggaran

bersifat

hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di

bawahnya.

Skema

kedudukan

RPJMD

dengan

dokumen

perencanaan lainnya disajikan dalam gambar berikut ini.


I‐9

Gambar 1.2 : Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya PEDOMAN

RPJP NASIONAL

DIJABARKAN

RPJM NASIONAL

RKP

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RPJP DAERAH

DIJABARKAN

RPJM DAERAH

RKP DAERAH

5 TAHUN

20 TAHUN

1 TAHUN

PEDOMAN

DIACU

RENSTRA SKPD

PEDOMAN

RENJA SKPD 1 TAHUN

5 TAHUN

Secara

lebih

terperinci

PEDOMAN PENYUSUNAN RAPBD

hubungan

antara

RPJMD

dengan

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : 1. RPJMD Kabupaten Bintan dengan RPJPD Kabupaten Bintan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Bintan periode 20162021, juga berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bintan 20052025. Dengan kata lain menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Sasaran

pokok

sebagaimana

diamanatkan

dalam

RPJPD

dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan.

Suatu

program

pembangunan

daerah

harus

menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan maupun sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah

untuk

menjabarkan

pencapaian


sasaran

pokok I‐10

sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Gambar 1.3 : Tahapan RPJPD Kabupaten Bintan

2. RPJMD Kabupaten Bintan dengan Renstra SKPD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 Ayat (2), Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dalam waktu 5 (lima)

tahun.

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis

RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun

oleh

Perencanaan

setiap

SKPD

Pembangunan

di

bawah

Daerah

koordinasi

(Bappeda)

Badan

Kabupaten

Bintan.


I‐11

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan

dengan

peraturan

rancangan

Renstra

SKPD

daerah.

tersebut

Penyempurnaan bertujuan

untuk

mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan

daerah

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD. Gambar 1.4 : Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah


I‐12

3. RPJMD Kabupaten Bintan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan

RPJMD

Kabupaten Bintan

Tahun

2016-2021

setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

(RKPD),

sebagai

perencanaan

tahunan

Pemerintah

suatu

Kabupaten

dokumen

Bintan

yang

memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bintan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten. Prioritas

dan

sasaran

pembangunan

pada

RKPD

harus

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bintan, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, serta RPJM Nasional. RPJMD

mengandung

Berpedoman

pada

makna bahwa prioritas dan sasaran

pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Prioritas

Pembangunan

Daerah

yaitu

tema

atau

agenda

pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima)

tahunan

dalam

RPJMD

melalui

rencana

program

pembangunan daerah tahunan.


I‐13

Gambar 1.5 : Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

4. RPJMD Kabupaten Bintan dengan Perencanaan Lainnya Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Bintan, yaitu: a)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

c)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan;

d)

Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Bintan;

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan berpedoman pada RTRW Kabupaten Bintan yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi,

tujuan,

sasaran,

kebijakan,

strategi

dan

program

pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

I‐14

Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan

lokasi

kegiatan

dan

menyusun

program

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Penelaahan

rencana

tata

ruang

bertujuan

untuk

melihat

kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, ruang

dalam

jaringan

meliputi:

1)

Struktur

susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

prasarana

dan

sarana

yang

berfungsi

sebagai

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain

seperti

RTRW

Kota

Tanjungpinang,

guna

tercipta

sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 1.5

Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia

usaha,

dan

pemangku

kepentingan


lainnya)

dalam I‐15

mewujudkan

cita-cita

masyarakat

Kabupaten

Bintan

sesuai

dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. 1.5.2 Tujuan 1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyusun Renstra SKPD periode 2016-2021; 2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan; 3. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk

masing-masing

SKPD

tahun

2016-2021,

dengan

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bintan Tahun 20052025; 4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021. 5. Menetapkan indikator kinerja SKPD dan Indikator kinerja Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan periode 2016-2021


I‐16

1.6

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara,

Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 11 (sebelas) bab, sebagai berikut : BAB 1

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan,

serta

maksud

dan

tujuan

penyusunan

RPJMD Kabupaten Bintan. BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Bintan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB 3

GAMBARAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah

yang

menghasilkan kemampuan

pada

dasarnya

gambaran keuangan

dimaksudkan

tentang daerah

kapasitas dalam

untuk atau

mendanai

penyelenggaraan pembangunan daerah. BAB 4

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan

isu

strategis

yang

akan

menentukan

kinerja

pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.


I‐17

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan

pembangunan

Kabupaten

Bintan

untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan

mengenai

kebijakan

keuangan

daerah

Kabupaten Bintan dalam jangka menengah. BAB 7

KEBIJAKAN

UMUM

DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan. BAB 8

INDIKASI

RENCANA

PROGRAM

PRIORITAS

YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. BAB 9

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Dalam

bab

ini

ditetapkan

dan

dijelaskan

mengenai indikator kinerja daerah Kabupaten Bintan dalam 5 (lima) tahun ke depan. BAB 10

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab

terakhir

implementasi

ini

memuat

RPJMD

dari

pedoman periode

transisi

sebelum

dan

sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya. BAB 11

PENUTUP


I‐18


I‐19

RPJMD 2016-2021

BAB.

2

2.1

Aspek Geografi Dan Demografi

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 100’ Lintang Utara 120’ Lintang Selatan 10400’ Bujur Timur 10830 Bujur Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 87.411,92 Km2 terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 Km2 (1,50%) dan wilayah laut seluas 86.092,41 Km2 (98,50%). Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bintan telah memekarkan beberapa wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong. Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah

maka

jumlah

Kecamatan

yang

terdapat

di

wilayah

Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Sri Kuala Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Toapaya, dan Tambelan.


II-1

A. Wilayah dan Batas Administrasi Kabupaten Bintan memiliki 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian paparan kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda, dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara

: Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia;

Sebelah Selatan

: Kabupaten Lingga;

Sebelah Barat

: Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;

Sebelah Timur

: Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 2.1 : Peta Administratif Kabupaten Bintan

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BINTAN

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, tahun 2011-2031

Secara morfologi Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak ekstrim, yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi berada di Gunung Bintan 348 meter, dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-2

selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar. B. Topografi Kabupaten

Bintan

pada

umumnya

memiliki

topografi

yang

bervariatif dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3% hingga di atas 40% pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0–50 meter diatas permukaan laut hingga mencapai ketinggian

400-an

meter

diatas

permukaan

laut.

Secara

keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0%-15% dengan luas mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0–3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan kemiringan 3%–15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15%–40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 7,92%. C. Geologi Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama “Paparan Sunda”. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian Utara sampai dengan Pulau Bangka dan Belitung di bagian Selatan. Proses pembentukan lapisan bumi di wilayah ini berasal dari formasi-formasi vulkanik, yang akhirnya membentuk tonjolan-tonjolan pada permukaan bumi yang disebut pulau, baik Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-3

pulau-pulau yang ukurannya cukup besar, maupun pulau yang ukurannya relatif kecil. D. Jenis Tanah Persebaran jenis tanah di Pulau Bintan didominasi oleh komposisi jenis tanah Hapludox-Kandiudult-Dystropets (46,4% dari luas daratan Pulau Bintan) yang tersebar seluruh bagian Kabupaten Bintan. Dominasi kedua adalah jenis tanah dengan komposisi Hapludox-Kandiudults (27,6% luas daratan) dan tersebar di daerah Berakit dan Sungai Kawal. Sedangkan komposisi jenis tanah lainnya adalah Sulfagquents-Hydraquents-Tropaquepts (9,9% dari luas daratan Pulau Bintan) tersebar di pesisir pulau dan terluas di pesisir

daerah

Teluk

Bintan,

Hapludox-Dystropets-Tropaquods

(9,7%) tersebar di daerah Teluk Bintan, Tropaquets-Fludaquents (3,2%) tersebar di sekitar Sungai Kawal daerah Bintan Timur dan Gunung Kijang, dan komposisi tanah Kandiudults-DystropetsTropaquets seluas 2,4% yang tersebar di daerah pegunungan, yaitu Gunung

Kijang,

Lengkuas

dan

Gunung

Bintan.

Sedangkan

komposisi jenis tanah yang ada di gugusan Kepulauan Tambelan adalah Dystropets-Tropudults-Paleudults, Tropudults-DystropetsTropothods dan Kandiudult Kandiudox. E. Hidrologi dan Hidrogeologi Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 Km² dan DAS Kawal seluas 93,0 Km² dan hanya digunakan sebagai sumber air minum. Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal atau mixed tide prevailing semidiurnal Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-4

(wyrtki,1961). Dimana saat air pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tingginya. Hasil prediksi pasut menggunakan Oritide-Global Tide Model di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi rata-rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah 101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm. Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari : 1) Air Bawah Tanah Dangkal Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan aluvium dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat. Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya. Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2m-3m. tanah

dangkal

ini

tersusun

(unconfined aquifer) yang

atas

lapisan

Air bawah

akuifer

di beberapa tempat

bebas bagian

bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa lapisan lempung dan lempung pasiran. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan.


II-5

2) Air Bawah Tanah Dalam Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem akuifer bebas (unconfined aquifer), walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk sistem akuifer tertekan (confined aquifer) atau semi tertekan (semi confined aquifer), sehingga secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Bintan tergolong multi-layer dimana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam kisaran sekitar 26 m. 3) Mata air Keterdapatan mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada tekuk lereng dengan dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum pedesaan. F. Iklim Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama periode Tahun 2010-2015 temperatur rata-rata terendah 23,9oC dan tertinggi rata-rata 31,8oC dengan kelembaban udara sekitar 85%. Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu: Bulan Desember-Pebruari

: Angin Utara


II-6

Bulan Maret-Mei

: Angin Timur

Bulan Juni-Agustus

: Angin Selatan

Bulan September-November

: Angin Barat

Kecepatan angin tertinggi adalah 9 knot dan terjadi pada bulan Desember-Januari, sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Maret-Mei. 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Pola pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan perkotaan dan perdesaan terdiri dari Kawasan lindung, Kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan hutan lindung sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah secara umum, terutama pada area sekitar gunung yang ada Kabupaten pemanfaatan

Bintan yang

dengan cukup

luas

4.490,60

dominan

adalah

di setiap pulau Ha,

Sedangkan

kawasan

lindung

setempat berupa sempadan sungai, sempadan pantai, mata air dan waduk sebesar 37.223,63 Ha. Untuk

pemanfaatan

perkebunan,

dimana

kawasan pada

budidaya

kawasan

ini

meliputi tersebar

kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.

di

kawasan seluruh

Pemanfaatan lain

adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, dan Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-7

Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang. Luasan pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 NO. A. 1 2 3 4 5 6 7 8 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

: Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bintan, Tahun 2011

JENIS PENGGUNAAN LAHAN Kawasan Lindung Hutan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat Daerah Perlindungan Laut Danau Waduk/Kolong Lamun Terumbu Karang Mangrove Kawasan Budidaya Hutan Produksi Pertanian Perkebunan Pertambangan Industri Pariwisata Permukiman Zona Bandar Udara Kawasan Bandar Seri Bentan Zona Pelabuhan TPA

LUAS (Ha) Darat Perairan 34.935,06 15.519,42 4.781,97 21.026,12 333,62 1.083,38 607,59 2.364,85 12.820,95 7.435,99 97.910,14 9.236,41 22.237,63 9.284,78 7.029,12 8.831,67 22.307,22 12.524,04 107,06 4.843,21

2.951,55

2.951,55 4,70 18.470,97 131.340,92 Total 149.811,88 Sumber : RTRW Kabupaten Bintan Tahun, 2011-2031

% 33,68 3,19 14,04 0,22 0,72 0,41 1,58 8,56 4,96 67,33 6,17 14,84 6,20 4,69 5,90 14,89 8,36 0,07 3,23 1,97 0,004 100,00

Untuk pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut, yang pada umumnya disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan.

Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten

Bintan ini mempunyai potensi yang cukup besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-8

Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu, ikan kakap berdasarkan permintaan terus meningkat baik lokal maupun international, hal ini untuk mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dari berbagai jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (Ephinephelus spp), kakap

(Lutjanus

spp),

rumput

laut

dan

kerang-kerangan.

Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km2. Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan. 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Secara geografis Kabupaten Bintan tidak termasuk kedalam wilayah potensi rawan bencana besar / masif seperti Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, atau Air Bah sebagaimana yang dialami pada daerah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tetap memiliki kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana yang timbul. Berdasarkan kejadian maupun sejarah di Kabupaten Bintan, beberapa potensi bencana yang ada seperti Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan/Belukar/Lahan Perkebunan dan Kekeringan akibat kemarau, masih dalam batas status regional artinya tidak berdampak luas dan masih bisa diatasi ataupun ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi serta mengantisipasi segala potensi bencana yang ada. Status bencana yang terjadi selama priode tahun 2011 – 2015 adalah kebakaran semak belukar dengan frekwensi yang cukup tinggi terjadi pada bulan Januari dan Pebruari. Hal ini terjadi karena musim panas yang membuat kebun ataupun semak belukar


II-9

kering sehingga mudah terbakar apabila orang melakukukan pembukaan lahan untuk kebun. Tabel 2.2 :

Cakupam pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Tahun 2010-2014 KONDISI CAPAIAN TAHUN KINERJA INDIKATOR KINERJA AWAL 2011 2012 2013 2014 TAHUN 2010 Cakupan pelayanan bencana 100 100 100 100 100% kebakaran kabupaten Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2010-2014

A. Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Bintan priode 2011 – 2015 Secara umum bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bintan pada Tahun 2011 sebanyak 65 kejadian yang terdiri dari bencana

kebakaran

hutan/semak

belukar

sebanyak

63

kali

kejadian, dan bencana kebakaran pada rumah penduduk sebanyak 2 kali kejadian (2 unit rumah) rumah. Sedangkan untuk bencana alam lainnya adalah banjir yang merendam lahan seluas 16 Ha.  Pada tahun 2012 Sebanyak 41 kasus Kebakaran Hutan/semak belukar, Kebakaran Rumah penduduk sebanyak 2 kali kasus (2 unit rumah), Kebakaran Mobil sebanyak 3 kasus, Angin Puting Beliung di Kec. Bintan Timur 1 kasus (rusak 1 rumah), Kec. Teluk Bintan 1 Kasus (rusak 1 rumah), Kec. Mantang 1 kasus (rusak 12 rumah), dan Sambaran Petir di Kec. Bintan Timur 2 kasus (rusak 2 rumah), Bintan Pesisir 1 kasus (meninggal 1 orang, luka-luka 10 rang).  Pada tahun 2013 dapat dilaporkan bahwa jumlah bencana yang terjadi sebanyak 49 kasus (Rata-rata hampir 4 peristiwa perbulan atau hampir setiap minggu terjadi 1 peristiwa bencana yang terdiri bencana kebakaran, angina kencang dan banjir). Adapun Jumlah korban yang tercatat, sebagai berikut: korban meninggal dunia 2 jiwa, korban Luka-luka 1 jiwa, dan sedikitnya 161 jiwa yang perlu perawatan sedang dan ringan. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-10

 Dari kerusakan yang dialami, Nilai kerugian yang ditimbulkan tercatat sedikitnya ditaksir Rp 386.125.500 (Tiga ratus delapan puluh enam seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupih).  Pada tahun 2014 dilaporkan bahwa jumlah bencana yang terjadi tercatat sebanyak 188 kejadian bencana, kejadian yang menyolok adalah kebakaran semak belukar dengan frekwensi yang cukup tinggi terjadi pada bulan Januari dan Pebruari. Hal ini terjadi karena musim panas yang membuat kebun ataupun semak belukar

kering

sehingga

mudah

terbakar

apabila

orang

melakukukan pembukaan lahan untuk kebun. B. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang

dulu

berpola

responsif-tanggap

darurat

menjadi

lebih

ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Agar

tercapai

tujuan

yaitu

menghindari

terjadinya

bencana, Pemerintah Kabupaten Bintan mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang difokuskan pada: a. Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadu (pra bencana) 1. Penguatan

Peraturan

Perundangan

dan

Kapasitas

Kelembagaan 2. Prencanaan Partisipatif dan Pengaturan Penanggulangan bencana 3. Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan 4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Para Pemangku

Kepentingan

lainnya

dalam

Penanggulangan

Bencana 5. Pencegahan dan Mitigasi Bencana 6. Peringatan Dini 7. Kesiapsiagaan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-11

b. Membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam menanggulangi bencana (tanggap darurat) c. Secepatnya memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana menjadi lebih baik (pasca bencana) Apabila teridentifikasi terdapat potensi bencana yang akan terjadi maka dilakukan tindakan berupa langkah kesiapsiagaan seluruh jajaran

aparat

pemerintah.

Tindakan

ini

dilakukan

untuk

meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun kerugian harta benda milik masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Selain itu tindakan ini juga akan memudahkan upaya tanggap darurat apabila bencana itu terjadi sehingga peran semua pihak dapat berjalan efektif berdasarkan sistem yang telah dirancang dan disepakati bersama. 2.1.4 Demografi A. Jumlah dan Komposisi Penduduk Berdasarkan Badan Pusat Statistik Penduduk (BPS) penduduk Kabupaten Bintan tahun 2015 berjumlah 153.020 jiwa yang terdiri dari 39.079 rumah tangga dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,26%. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 78.824 jiwa (51,51%) dan penduduk perempuan sebesar 74.196 jiwa (48,49%). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan

(sex

ratio)

sebesar

106,24.

Artinya

setiap

100

perempuan berbanding dengan 106 penduduk laki-laki, jumlah penduduk laki-laki 3,02% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Persentase ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kecamatan yang terpadat penduduknya masih tercatat kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk tertinggi 41.607 jiwa (27,19%), sedangkan yang terendah adalah di kecamatan Mantang yakni sebanyak 4,168 jiwa (2,75%).


II-12

Tabel 2.3

: Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2015

No.

Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Teluk Bintan Bintan Utara Teluk Sebong Seri Kuala Lobam Bintan Timur Gunung Kijang Mantang Bintan Pesisir Toapaya Tambelan Jumlah

Laki-laki 4.871 11.363 9.506 8.601 21.564 7.285 2.297 4.590 6.127 2.620 78.824

Penduduk Perempuan 4.327 11.381 8.435 10.398 20.043 6.084 1.929 3.821 5.295 2.483 74.196

Jumlah 9.198 22.744 17.941 18.999 41.607 13.369 4.226 8.411 11.422 5.103 153.020

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Angka

beban

ketergantungan

(Dependency

Ratio)

atau

perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Dependency Ratio Kabupaten Bintan pada tahun 2014

mencapai 52.44 dan

terus menunjukkan

peningkatan pada tahun 2015 sebesar 52,49. Artinya bahwa pada tahun 2015, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten

Bintan

menanggung

sekitar

52

penduduk

usia

belum/tidak produktif. Tabel 2.4

:

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan, Tahun 2014-2015

No

Kelompok Umur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

Tahun 2014 2015 16.350 16.518 16.566 16.769 14.085 14.291 10.159 10.301 10.595 10.684 15.235 15.373 16.022 16.178 13.914 14.068


II-13

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

11.282 40-44 11.141 45-49 8.437 8.570 50-54 5.944 6.050 55-59 4.419 4.503 60-64 3.270 3.336 65-69 2.288 2.339 70-74 1.442 1.473 75+ 1.256 1.285 Jumlah 151.123 153.020 Dependency Rasio 52,44 52,49 Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

B. Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Menurut BPS, berdasarkan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bintan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang pada tahun 2010 menempati peringkat kedua mata pencaharian penduduk dengan jumlah 16,71% mengalami pergeseran pada tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 menempati peringkat ketiga mata pencaharian penduduk, dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi peringkat kedua dengan jumlah 21,07%. Sedangkan sektor industri dan pertambangan yang pada tahun

2010

menempati

peringkat

ketiga

mata

pencaharian

penduduk dengan jumlah 15,60%, pada tahun 2011 mengalami pergeseran tahun 2014 dan menempati peringkat keempat pada angka 12,28%. Sedangkan sektor perdagangan, rumah makan dan hotel menunjukkan perkembangan yang positif, pada tahun 2010 hanya menempati peringkat keempat mata pencaharian penduduk dengan angka 15,54% terus meningkat pada tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 kembali menempati peringkat ketiga mata pencaharian

penduduk

dengan

persentase

19,01%.

Hal

ini

disebabkan berkembangnya sektor kepariwisataan di Kabupaten Bintan sehingga terjadi pergeseran mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan khususnya sektor pariwisata.


II-14

Tabel 2.5

:

Persentase Penuduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 20102014

No 1. 2. 3. 4. 5.

Mata Pencaharian 2010 2011 2012 2013 2014 Pertanian 31,75 25,62 27,62 32,27 25,32 Pertambangan dan 4,48 7,07 3,02 3,27 1,02 Industri dan perdagangan 15,60 12,13 11,46 13,42 12,28 Listrik, Gas dan Air 0,51 0,91 1,45 1,32 1,47 Bangunan 8,93 8,88 9,71 10,38 8,09 Perdagangan, Rumah 6. Makan dan Hotel 15,54 19,47 21,36 17,92 19,01 Angkutan, Pegudangan 7. dan Komunikasi 4,51 4,38 4,66 5,60 6,59 Keuangan, Asuransi dan 8. Usaha Persewaan 1,98 2,94 3,21 1,68 5,15 Jasa Kemasyarakatan, 9. Sosial dan Perorangan 16,71 18,61 17,50 14,14 21,07 10. Lainnya Jumlah 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2015

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. A. Pertumbuhan PDRB Salah

satu

indikator

penting

untuk

mengetahui

kondisi

perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan menjadi

bahan

atas

dasar

harga

telah

dilaksanakan.

hasil

pembangunan

Adapun beberapa kegunaan angka

PDRB ini antara lain: (1) Untuk mengetahui tingkat ekonomi

dan

mengetahui

Selain

dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB

juga bermanfaat untuk bahan evaluasi yang

konstan.

pertumbuhan

struktur

setiap

perekonomian;

pertumbuhan

sektor ekonomi; (2) Untuk (3)


Untuk

mengetahui II-15

besarnya PDRB per kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan, PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2015 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 sebesar Rp12,40 trilyun,- meningkat dari tahun 2014 yaitu Rp11,65 trilyun,- yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha yaitu : Tabel 2.6

:

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha Sektor Primer Pertanian, Kehutanan, dan 1 Perikanan 2 Pertambangan dan Penggalian Sektor Sekunder 3 Industri Pengolahan 4 Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan 5 Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi Sektor Tersier Perdagangan Besar dan Eceran; 7 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan 9 Makan Minum 10 Informasi dan Komunikasi 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 14 Wajib 15 Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan 16 Sosial 17 Jasa lainnya PDRB BERLAKU

2014 2,661,828.80 712,504.96 1,949,323.84 6,081,361.34 4,362,139.71 15,155.91 7,029.38 1,697,036.34 2,907,221.52 1,028,784.86 241,850.83 563,777.25 164,481.27 179,674.48 127,019.76 112.28

2015* 2,788,208.46 766,191.01 2,022,017.46 6,483,546.31 4,597,373.08 15,586.05 7,306.09 1,863,281.09 3,133,259.63 1,129,985.97 262,818.42 613,644.81 171,139.20 184,485.47 133,127.99 113.10 274,469.16

257,405.99 212,798.10 107,636.63 23,680.06 11,650,411.6 6

225,275.81 113,266.07 24,933.63 12,405,014.4 1



II-16

Sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB adalah

sektor

Industri

Pengolahan

sebesar

37,18%,

sektor

konstruksi 15,68%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,18%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,01% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2015 Lapangan Usaha 2014 2015* Sektor Primer 21.49 20.89 5.73 5.71 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15.76 15.18 2 Pertambangan dan Penggalian Sektor Sekunder 52.60 53.01 37.15 37.18 3 Industri Pengolahan 0.11 0.10 4 Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0.06 0.05 5 Limbah dan Daur Ulang 15.30 15.68 6 Konstruksi Sektor Tersier 25.91 26.10 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 8.80 9.01 7 Mobil dan Sepeda Motor 2.09 2.16 8 Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan 6.24 6.29 9 Minum 1.17 1.10 10 Informasi dan Komunikasi 1.42 1.36 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1.04 1.03 12 Real Estate 0.00 0.00 13 Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 2.30 2.31 14 dan Jaminan Sosial Wajib 1.78 1.78 15 Jasa Pendidikan 0.87 0.86 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17

:

Jasa lainnya PDRB BERLAKU

0.20

0.20

100.00

100.00


1) Pertumbuhan Ekonomi Untuk

memperlihatkan

pertumbuhan

PDRB

secara

riil

digunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-17

dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih yaitu tahun 2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2015 mengalami perlambatan dari tahun 2014. Pada tahun 2014 LPE Kabupaten Bintan adalah 8,46% mengalami perlambatan pada tahun 2015 menjadi 6,48%. Penurunan LPE di Kabupten Bintan pada tahun 2015 disinyalir imbas dari kondisi makro perekonomian di tingkat regional, nasional serta dunia masih labil dan fluktuatif, pelarangan ekspor bahan mentah pertambangan menurunkan aktifitas pertambangan yang turut berimbas pada pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan pemerintah berdasarkan harga pasar memberikan dampak pada ketidakpastian harga pasar, kenaikan Tarif Dasar Listrik, isu stabilitas ekonomi nasional melalui paket-paket kebijakan yang diambil ditingkat pusat yaitu menurunnya dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat yang menyebabkan turunnya belanja publik. Selain itu bencana nasional kabut asap turut memberikan dampak pada jumlah wisatawan serta lama tinggal wisatawan yang pada gilirannya akumulasi dari keseluruhan isu tersebut turut mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi sepanjang Tahun 2015. Grafik 2.1

:

Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Lapangan Usaha Tahun 2014-2015

Bintan Menurut

Sumber : BPS Kabupaten Bintan (data Diolah), Tahun 2016 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-18

2) Struktur Ekonomi Dalam Struktur Ekonomi Kabupaten Bintan 2014,

sektor-sektor

yang

memiliki

nilai

Trahun 2010-

kontribusi

besar

terhadap PDRB adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 50,53%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,76%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,94% dan sektor Pertanian sebesar 5,78%, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 3,80%, sektor Bangunan 4,58%, sedangkan sektor lain seperti Listrik, Gas dan Air Bersih Keuangan, Persewaan dan Jasa, masing-masing memberikan kontribusi kurang dari 3,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8

:

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010-2014

LAPANGAN USAHA SEKTOR PRIMER 1. Pertanian, Petenakan, kehutanan, perikanan 2. Pertambangan & penggalian SEKTOR SEKUNDER 3. Industri pengolahan 4. Listrik, gas dan air bersih 5. B a n g u n a n SEKTOR TERSIER 6. Perdagangan, hotel dan restoran 7. Pengangkutan dan komunikasi 8. Keuangan, persewaan dan jasa 9. J a s a - j a s a PDRB

TAHUN 2010 16,71

2011 16,66

2012 16,49

2013 16,36

2014 15,72

5,74

5,75

5,76

5,74

10,96

10,91

10,73

10,62

9,94

55,29 50,69

55,05 50,44

55,63 50,79

55,98 51,13

55,43 50,53

0,32

0,32

0,31

0,30

0,32

4,28 28,01

4,30 28,28

4,53 27,89

4,55 27,67

4,58 38,85

20,07

20,38

20,19

19,96

20,76

3,73

3,72

3,65

3,72

3,80

1,45

1,47

1,44

1,40

1,48

2,74 100,00

2,72 100,00

2,62 100,00

5,78

2,59 2,81 100,00 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan (data Diolah), Tahun 2015


II-19

Grafik 2.2

:

Struktur Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2014 ADH Berlaku

Sumber : BPS Kabupaten Bintan (data Diolah), Tahun 2015

B. Laju Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli

masyarakat.

Perkembangan

harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Berkaitan

dengan

inflasi,

adanya

pengaruh

sejumlah

faktor

ekonomi dan adanya kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM pada bulan Agustus 2014 yang lalu dan penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL), angka inflasi mengalami tekanan mencapai 7,49%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 6,17%. Secara tahunan (year on year) tekanan inflasi pada semester II2014 meningkat cukup tajam dibanding semester sebelumnya. Jika diamati yang memberi andil/sumbangan tekanan inflasi, bergerak cukup variatif, namun secara umum kelompok yang memberikan andil cukup besar dalam pembentukan inflasi selama periode itu yakni pada kelompok pengeluaran transportasi sebesar 12,40%, kelompok pengeluaran perumahan sebesar 7,77%. Peningkatan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-20

tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak

(BBM)

bersubsidi

yang

memicu

penyesuaian

tarif

transportasi dan juga mempengaruhi volatile food. Disisi lain, kuatnya tekanan eksternal terutama akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar (US). Grafik 2.3

:

Laju Inflasi Kabupatren Bintan 2010-2014

12 10.09

10 8 6

7.49 6.17

4

3.32

3.92

2 0 2010

2011

2012 2013 laju Inflasi

2014


C. PDRB per Kapita Selama ini Produk Domestik Regional Bruto pendapatan per kapita masih tetap dipakai sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan suatu daerah. PDRB per kapita merupakan PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selang lima tahun terakhir ini PDRB per kapita Kabupaten Bintan atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan yang cukup berarti. PDRB per Kapita di Kabupaten Bintan berada di angka yang cukup baik. Hasil pembangunan eknomi yang dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan di Kabupaten Bintan terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Kabupaten Bintan berada pada angka 31,11 juta rupiah. Angka ini terus meningkat pada tahun 2012 menjadi 36,28 juta rupiah kemudian pada tahun 2013 menjadi 39,04 juta rupiah dan puncaknya pada tahun 2014 berada pada angka 41,51 juta rupiah.


II-21

Grafik 2.4

:

Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bintan Periode 2010-2014

40

37.31 34.98

35

32.48 30.27

30

27.88

25 19.59

20

21.46

20.51

23.58

22.50

Pendapatan Per Kapita ADHB Pendapatan Per Kapita ADHK

15 10 5 0 2010

2011

2012

2013

2014

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Tabel 2.9

:

No

Rincian

1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah) Penyusutan Barang Modal (Milyar Rupiah) Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah) Pajak Tak Langsung Netto (Milyar Rupiah) Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor (Milyar Rupiah) Per Kapita Produk Domestik

2. 3.

4. 5.

5.

Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010-2014 Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

3.127,87

3.321,17

3.525,75

3.745,75

3.965.37

140,79

149,49

158,70

168,60

178,48

2.987,08

3.171,68

3.367,06

3.577,15

3.786,89

184,87

196,29

203,39

221,39

223,82

2.802,21

2.975,39

3.158,67

3.355,76

3.563,07

21.870.144

22.895,62

23.950,18

25.119,012

26.239,38


II-22

Regional Bruto (milyar Rupiah) 6. Per Kapita Pendapatan 19.593,15 20.511,86 Regional (milyar Rupiah) Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2015

21.456,63

22.503,76

23.577,23

D. Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini Ratio Berdasarkan diperoleh

pengalaman

pembangunan

pembelajaran

bahwa

pembangunan manusia dapat dua

hal,

yaitu

di

berbagai

untuk

dilakukan

negara

mempercepat

antara

lain

melalui

distribusi pendapatan yang merata dan alokasi

belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004). Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva membandingkan

distribusi

pengeluaran

pada

variabel

kumulatif

tertentu

yang

(misalnya

pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini

menunjukkan

tingkat

pemerataan

yang

sempurna,

dan

semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan

pendapatan

atau

semakin

tinggi

pula

tingkat

ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.


II-23

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, IndikatorIndikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :  GR < 0.4

: dikategorikan sebagai ketimpangan rendah

 0.4 < GR < 0.5

: dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)

 GR > 0.5

: dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bintan detunjukan dengan kenaikan koofisien Gini dari 0,28 poin tahun 2010 menjadi 0,34 poin pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran pembangunan yang telah kita tetapkan dapat berinteraksi secara simultan sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. E. Tingkat Kemiskinan Tingkat

kemiskinan

mencapai 10.545

di

jiwa

Kabupaten Bintan

pada

tahun

(7,34%). Namun tahun 2014

2010 tingkat

kemiskinan mengalami penurunan menjadi sebanyak 9.600 jiwa (6,32%) (LKPJ AMJ Kabupaten Bintan). Jumlah penduduk miskin dan berdasarkan BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.10

Tahun 2010

:

Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten 2010-2014 Laju Jumlah Jumlah Pertumbuhan Penduduk Persentase Penduduk Penduduk Miskin Penduduk Miskin (Jiwa) (%) (Jiwa) 143.020 2,59 10.545 7,34

2011

145.057

1,42

9.307

6,04

2012

147.212

14,9

10.000

6,29

2013

149.120

1,3

9.325

6,23

2014

151.123

1,34

9.600

6,32

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2015


II-24

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial A. Aspek Pendidikan Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama lima tahun terakhir dari 2010 sampai dengan 2014. 1) Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2010-2014, capaian angka melek huruf cukup mengalami peningkatan. AMH pada tahun 2014 sebesar 97,68%, meningkat

bila

dibandingkan

dengan

tahun 2010 yang berada di tingkat 95,09%. Grafik 2.5

:

Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bintan Periode 2010-2014 Angka Melek Huruf

98

96.92

97

97.32

97.68

96.14

96 95.09

Angka Melek Huruf (Persen)

95 94 93 2010

Tabel 2.11

:

2011

2012

2013

2014

Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber:

Angka Melek Huruf (Persen) 95,09 96,14 96,92 97,32 97,68 BPS Kabupaten Bintan, 2015

Secara umum peningkatan kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas selama periode 2010-2014 di Kabupaten Bintan cukup baik. Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2014 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupetan Bintan yang dapat membaca dan menulis huruf latin mencapai Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-25

97,68 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 97,32 persen. Ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang. Tabel 2.12

:

Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Nasional Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Wilayah 2010 2011 Kabupaten Bintan 95,09 96,14 Propinsi Kepulauan 96,00 96,00 Riau Nasional 91,90 92,20 Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2015

2012 96,92 96,08

2013 97,32 97,19

2014 97,68 97,67

93,25

92,91

92,99

penduduk Kabupaten Bintan yang berusia 15 tahun ke atas, sekitar 97 orang diantaranya bebas buta huruf dan sisanya (3 orang) masih tergolong kategori buta aksara. Jika dibandingkan dengan

Angka

Melek

Huruf

penduduk

Indonesia

secara

keseluruhan (AMH Nasional) maka AMH Kabupaten Bintan lebih baik dari AMH Nasional. 2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah Rata-rataLama Sekolah. Selama periode 2010 - 2014, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah 8,63 tahun pada tahun 2010 menjadi 9,06 tahun pada tahun 2014. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bintan sudah mencapai 9,06 tahun, berarti rata-rata sudah sampai taraf pendidikan sembilan tahun atau setara dengan kelas tiga Sekolah Menengah Pertama. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kenaikan Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Bintan hanya sebesar kurang dari 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jika ingin mencapai tingkat pendidikan setara SMA masih membutuhkan waktu yang cukup lama.


II-26

Pada tahun 2011, bila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah

Nasional

dan

Rata-rata

Lama

Sekolah

Provinsi

Kepulauan Riau maka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan lebih baik dari Rata-rata Lama Sekolah Nasional tetapi masih lebih rendah dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Propinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 telah mencapai 9,73 tahun atau setara dengan kelas tiga Sekolah Menengah Pertama. Grafik 2.6

:

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010-2014

9.1

9.06

9.01

9

8.95

8.91

8.9 8.8 8.7 8.63

8.6 8.5 8.4

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2015 Tabel 2.13

:

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber:

Tabel 2.14

:

Rata-rata Lama Sekolah(RLS) 8,63 8,91 8,95 9,01 9,06 BPS Kabupaten Bintan, 2015

Perbandingan Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bintan Tahun 2010 -2014

Wilayah 2010 2011 Kabupaten Bintan 8,63 8,91 Propinsi Kepulauan 7,95 7,95 Riau Nasional 8,94 8,94 Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2015

2012 8,95

2013 9,01

2014 9,06

8,96

9,16

9,73

7,9

7,92

7,94


II-27

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kondisi Kabupaten Bintan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dalam hal angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) adalah sebagai berikut: Tabel 2.15

:

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2010-2014 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) (%) Tingkat Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014

1. SD 2. SLTP

80,05 70,82 72,89

3. SLTA

107,70 88,79 71,44

121,94 68,72 72,66

105,48 90,81 82,23

105,63 96,91 94,73

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Tabel 2.16

:

Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2010-2014 Angka Partisipasi Murni ( APM ) (persen) Tingkat Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 97,52 95,64 96,01 97,91 94,11 1. SD 63,42 65,39 65,54 85,59 71,18 2. SLTP 52,94 65,24 67,42 62,20 50,35 3. SLTA Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Angka Partisipasi Murni SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD usia 7-12 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk

mengetahui

besarnya

tingkat

partisipasi

(murni)

penduduk pada jenjang pendidikan SD. Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun tergambarkan bahwa tahun 2014 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD tercatat sebesar 97,52 persen. Artinya sebanyak 97,52 persen penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD dan terdapat sebesar 2,48 persen penduduk yang berusia 7-12 tahun yang belum menikmati program wajib belajar. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD pada tahun 2014 sebesar 105,63 persen. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-28

namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD. B. Aspek Kesehatan 1) Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 7,2 per 1.000 Kelahiran Hidup (23 kasus), bila dibandingkan

dengan

tahun-tahun

sebelumnya

terjadi

penurunan AKB yaitu : 8,49 per 1.000 KH (2012) dan 7,50 per 1.000 KH (2013). Angka kematian bayi nasional berada di 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup. AKB Kabupaten Bintan sudah berada pada tingkat yang cukup baik. Grafik 2.7

:

Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup, 2010 - 2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bintan, tahun 2015

2) Angka Kematian Balita Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 1,25 per 1.000 Kelahiran Hidup (4 kasus), bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan AKABA yaitu : 1,31 per 1.000 KH (2012) dan 2,63 per 1000 KH (2013). Angka kematian balita nasional menurut Rancangan Awal RPJMN 2015 - 2019 berada di angka 40 kematian per seribu Balita. Hal ini berarti AKABA di Kabupaten Bintan sudah cukup rendah.


II-29

Grafik 2.8

:

Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup, 2010 2014


3) Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 126 per 100.000 Kelahiran Hidup (4 kasus), bila dibandingkan

dengan

tahun-tahun

sebelumnya

terjadi

penurunan AKI yaitu : 327 per 100.000 KH (2012) dan 164 per 100.000 KH (2013). Angka ini masih lebih baik dari angka kematian ibu melahirkan nasional yang berada di 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Grafik 2.9

:

Angka Kematian Ibu Per 1.000 Kelahiran Hidup, 2010 - 2014


4) Angka Usia Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah

dalam

meningkatkan

kualitas

hidup

dan

kesejahteraan penduduk secara umum. Karena salah satu Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-30

komponen kesejahteraan adalah kualitas kesehatan yang dapat diturunkan melalui umur harapan hidup. Grafik 2.10

:

Angka Harapan Hidup

70.1 69.9 69.8 69.7

70

69.98 69.91

70 69.76 69.71

69.8

Angka Harapan Hidup

69.6 69.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bintan, tahun 2015 Tabel 2.17

:

Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2010-2014 Tahun

Angka Harapan Hidup 2010 69,71 2011 69,76 2012 69,80 2013 69,91 2014 69,98 Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2015

Dari hasil penghitungan menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bintan sebesar 69,98 tahun. Ini berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2014 diperkirakan akan dapat hidup selama 69,98 tahun dengan syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan yang ada tidak berubah. Tabel 2.18

:

Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Domain 2010 2011 Kabupaten Bintan 69,71 69,76 Provinsi Kepulauan Riau 69,60 69,70 Nasional 68,70 69,00 Rata-rata daerah tertinggal Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2015

2012 69,80 69,75 69,87 67,05


2013 69,91 69,80 69,43

2014 69,98 69,85 69,65

II-31

Untuk memenuhi syarat tersebut diperlukan upaya peningkatan kesehatan yang lebih komperhensif lagi oleh pemerintah dengan mensosialisasikan

kepada

masyarakat

tentang

pentingnya

memiliki hidup yang sehat. Angka Harapan Penduduk ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. 5) Persentase Balita Gizi Buruk Balita gizi buruk adalah status gizi balita sangat kurus berdasar standar antropometri Berat badan dibanding tinggi badan atau panjang badan (BB/TB) nilai ambang batas z score <-3 SD. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 0,21 persen (26 kasus dari 11.860 Balita yang ditimbang). Angka ini lebih rendah dibanding angka gizi buruk Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2013 (Riskesdas 2013) dimana angka gizi buruk Provinsi Kepulauan Riau 6 persen dan angka gizi buruk Nasional 5,3 persen.sedangkan target Nasional adalah < 10 (kurang dari sepuluh) persen. Kalau dilihat trend prevalensi gizi buruk Kabupaten Bintan lima tahun terakhir terlihat peningkatan di tahun 2013 (57 kasus) dan terjadi penurunan sebesar 0,21 persen pada tahun 2014. Garik 2.11

:

Balita Gizi Buruk Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

0.5 0.45

0.4

0.44

0.4 0.35 0.3 0.25 0.2

0.21

0.2

0.15 0.1 0.05 0 2011

2012

2013

2014

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2015 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-32

C. Kesempatan Kerja Tenaga

kerja

adalah

modal

dasar

bagi

geraknya

roda

pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami

perubahan

seiring

dengan

berlangsungnya

proses

demografi.

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi

dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Namun jumlah penduduk yang bekerja tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang ada, hal ini dikarenakan sering terjadi mismatch dalam pasar kerja.

Berdasarkan data BPS Kabupaten

Bintan tahun 2014 terdapat 67.749 jiwa penduduk angkatan kerja dan sekitar 91,88 persen diantaranya telah bekerja. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar, yaitu sekitar 25,32 persen bekerja di sektor pertanian. Sektor-sektor berikutnya yang cukup besar peranannya

dalam

ketenagakerjaan

di

Kabupaten

Bintan

diantaranya sektor perdagangan (19,01 persen), jasa (21,07) dan industri pengolahan (12,28 ). Gambar 2.2 : Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2015 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-33

Tabel 2.19 : Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Bintan Tahun 2014

No. Lapangan Usaha Utama 1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan 2 Pertambangan & Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik dan Air 5 Bangunan 6 Perdagangan, Rumah Makan & Hotel 7 Angkutan, Pegudangan & Komunikasi 8 Keuangan, Asuransi & Usaha Persewaan Bangunan 9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan

Kontribusi 25,32 1,02 12,28 1,47 8,09 19,01 6,59 5,15 21,07

Sumber : Data BPS Kabupaten Bintan, 2015

D. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian

daerah memegang

peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Perkembangan jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Bintan, dari tahun 2010–2014 mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2010, jumlah koperasi aktif sebanyak 133 koperasi, mengalami kenaikan sebanyak 62 unit koperasi atau 68,20% dibanding tahun 2010 yaitu sebanyak 195 unit koperasi. Demikian halnya untuk UKM pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan sebesar 19.743 UMKM atau sebesar 10,83% debanding dengan tahun 2010. Tabel 2.20

NO 1. 2. 3. 4. 5.

:

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2010‐2014 KONDISI CAPAIAN TAHUN KINERJA INDIKATOR KINERJA AWAL TAHUN 2011 2012 2013 2014 2010 Jumlah 206 /150 Unit 244/140 171/104 287/193 227/195 koperasi/koperasi aktif Persentase koperasi 72,82% 118,45 83,01 139,32 85,90% aktif Jumlah UMKM Aktif 1327 Unit 1.450 1.485 1.593 1.675 Jumlah BPR/LKM aktif 2 Unit 3 3 3 3 Jumlah UKM non 12 Unit 13 13 15 15 BPR/LKM UKM Sumber : Data Diolah Tahun 2015


II-34

E. Penanaman Modal Perkembangan investasi di Kabupaten Bintan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Jumlah investasi pada tahun 2010 sebesar Rp67.06 Milyar dan pada tahun 2014 mencapai Rp 1,764 Triliun. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 91,3%. Grafik 2.11

:

Realisasi Investasi Kabupaten Bintan Tahun 2010‐2014

Sumber : BPMPD Tahun 2015

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga A. Kebudayaan 1) Jumlah Grup Kesenian Jumlah grup kesenian digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi kebudayaan suatu daerah. Berdasarkan data dalam dokumen Evaluasi RPJMD 2016, jumlah grup kesenian

yang

dibina

di

Kabupaten

Bintan

mengalami

peningkatan jumlah grup kesenian dari yang bermula sebanyak lima grup di tahun 2011 menjadi 32 grup di tahun 2014. Analisis pada data menunjukkan adanya indikasi peningkatan minat masyarakat terhadap kesenian secara umum. Hal ini menjadi modal untuk mewujudkan pembangunan di aspek kebudayaan. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-35

2) Jumlah Gedung Kesenian Jumlah Gedung Kesenian juga merupakan salah satu indikator adanya alokasi ruang untuk kegiatan kesenian. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Bintan meningkat dari hanya 1 gedung saja pada tahun 2011 menjadi 5 gedung pada tahun 2014. Bertambahnya jumlah gedung ini dapat diartikan sebagai adanya usaha menyediakan sarana untuk mengekspresikan kesenian yang dikembangkan di Kabupaten Bintan. B. Pemuda dan Olahraga 1) Jumlah Klub Olahraga Perkembangan jumlah klub olahraga menunjukkan minat masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Klub olahraga adalah

wujud antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang dapat ditampung dalam sebuah klub. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Bintan meningkat dari 369 klub olahraga menjadi 378 klub olahraga yang tersebar di seluruh Kabupaten Bintan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan minat warga terhadap kegiatan olahraga. 2) Jumlah Gedung Olahraga Kebutuhan

sarana

mengaktualisasikan satu kebutuhan Pemerintah

bagi diri

yang

generasi

muda

secara

positif

perlu

disediakan

untuk

merupakan oleh

dapat salah pihak

Kabupaten Bintan. Sampai dengan tahun 2014

terdapat 11 gedung olahraga di Kabupaten Bintan. 2.3

Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Aspek pelayanan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2014 digambarkan pada tabel berikut :


II-36

Tabel 2.21

NO 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13. 14. 15.

16. 17.

:

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan, 2010‐2014 KONDISI CAPAIAN TAHUN KINERJA INDIKATOR KINERJA AWAL 2011 2012 2013 2014 TAHUN 2010 Indeks Pendidikan 82,97 83,9 84,19 84,5 85,3 Angka Rata-rata Lama 8,63 8,91 8,95 9,01 9,06 Sekolah (RLS) Tahun Angka partisipasi sekolah 99,20% 95.61 99,3 99,4 99,98 (Pendidikan Dasar) Rasio anak perempuan 93,50% 99.00 94.00 94,5 97 terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki Angka Partisipasi Kasar 80,05% 107,70 121,94 105,48 105,63 (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar 70,82% 88,79 68,72 90,81 96,91 (APK) SMP/MTs/Paket B Angka pendidikan yang 20,82% 21.00 16,12 23 24 ditamatkan SD/MI/Paket A Angka pendidikan yang 17,79% 21.00 31,17 31,17 21 ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni 97,52% 95,64 96,01 97,91 94,11 (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni 63,42% 65,39 65,54 85,59 71,18 (APM) SMP/MTs/Paket B 57,96 Rasio ketersediaan sekolah 57.89 59 60 65,79 per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) Persentase SD-SMP yang 73% 74 75 76 76 memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer Rasio guru per murid 1:13 1:13 1:13 1:13 1:13 SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP 1:12 1:11 1:12 1:12 1:12 (Pendidikan Dasar) Rasio ketersediaan sekolah 23,26 33.23 24.05 26 34,5 per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Rasio guru per murid SLTA 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 (Pendidikan Menengah) Rasio guru terhadap murid 0,81 0.86 0,4 0,44 0,44 per kelas rata-rata


II-37

18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26.

(Pendidikan Menengah) Angka partisipasi sekolah 42,93% 63.87 47,81 44,5 (Pendidikan Menengah) Angka Partisipasi Kasar 72,89% 71,44 72,66 82,23 (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka pendidikan yang 28,58% 29.00 29.37 29,37 ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni 50,35% 52,94 65,24 67,42 (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio melek huruf 102,63% 103 106 103 perempuan terhadap lakilaki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf Angka kelulusan SD 97,90% 96.70 100 100 Angka kelulusan SLTP 93,29% 82.20 100 98 Angka kelulusan SLTA 99,51% 95.07 97,92 99,65 Guru yang memenuhi 42,57% 50.06 44,98 80 kualifikasi S1/D-IV Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2015

59,03 94,73 32 62,20 105,42

100 99,95 99,47 85

2.3.1.1 Pendidikan Fokus utama pembangunan pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang lebih baik. Untuk itu, indeks pendidikan sebagai instrumen pengukuran dan acuan dalam merencanakan program pendidikan ke depan mendesak untuk diterapkan, upaya yang ditempuh adalah dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang

berstandar

nasional

ataupun

bertaraf

internasional,

mengembangkan pusat keunggulan ilmiah; penyediaan sumber daya

pendidikan

kondusif

terhadap

yang

handal;

pendidikan;

penciptaan menarik

lingkungan

minat

peserta

yang didik

sebanyak mungkin; mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia; meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya; dan meningkatkan proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi. Sampai dengan tahun 2014 capaian indeks pendidikan Kabupaten Bintan berkisar pada 85,3 poin angka tersebut cukup tinggi jka dibandingkan pada capaian tahun 2010 sebesar 82,97 poin.


II-38

Grafik 2.12

:

Indeks Pendidikan Kabupaten Bintgan Tahun 2010-2014

Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2015

2.3.1.2 Kesehatan 1) Posyandu Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya satu posyandu melayani 100

balita.

Untuk

itu

perlu

dihitung

rasio

ketersediaan

posyandu per balita seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Posyandu aktif di Kabupaten Bintan tahun 2014 adalah 158 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah balita yang ada di Kabupaten

Bintan

13.949

dengan rata-rata

rasio jumlah

Posyandu per 1.000 balita sudah diatas standar Nasional yaitu 11,3. Belum tercapainya rasio Posyandu per 1.000 balita karena belum

dimanfaatkan

Pembangunan

secara

(Pokbang)

dan

maksimal

fungsi

perencanan

Kelompok

pembangunan

Posyandu di tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan fungsi Pokbang menjadi Posyandu dan pembangunan Posyandu yang direncanakan pada tahun 2015 dan 2016. Untuk rasio Posyandu per Puskesmas bervariasi. Rasio Posyandu yang tertingi adalah di UPTD Puskesmas Sri Bintan sebesar 30 per 1.000 balita dan terendah di UPTD Puskesmas

Teluk

Sasah

sebesar

5,7

per

1.000

balita.

Perkembangan jumlah Posyandu di kabupaten Bintan empat tahun terakhir cukup tinggi yaitu 140 Posyandu pada tahun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-39

2010, 146 Posyandu tahun 2011, 150 Posyandu tahun 2012, dan 153 Posyandu pada tahun 2013. Berikut ini perkembangan capaian rasio posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bintan tahun 2010-2014. Grafik 2.13

:

Rasio Posyandu Per 1.000 Balita Tahun 2010 – 2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2015

Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat. Meningkatnya jumlah posyandu didukung juga dengan adanya bantuan pembangunan posyandu baru melalui dana APBD dan DAK anggaran pengentasan kemiskinan Provinsi

Kepulauan

Riau.

Hampir

seluruh

Posyandu

di

Kabupaten Bintan telah memiliki bangunan permanen. Grafik 2.14

:

Jumlah Posyandu di Kabupaten Bintan Tahun 2010 – 2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2015 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-40

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 78,08. Nilai rasio tersebut telah melampaui target tahun yaitu 65,7. Jika dibandingkan dengan angka rasio tahun 2013, terjadi peningkatan angka rasio. Meningkatnya angka rasio tersebut disebabkan penambahan 2 (dua) UPTD Puskesmas di tahun 2014 yaitu UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan UPTD Puskesmas Sei Lekop. Jumlah keseluruhan fasilitas pelayanan primer (Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes/Poskesdes)

sebanyak

118

unit

dengan

jumlah

penduduk yang mengalami penurunan dari 160.331 jiwa tahun 2013 menjadi 140.267 jiwa di tahun 2014. Grafik 2.15

:

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 - 2014


3) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk tahun 2014 di Kabupaten Bintan sebesar 1,32. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Bintan tahun 2014 tetap sama dengan jumlah di tahun 2013 yaitu 2 (dua) Rumah Sakit dengan jumlah penduduk 151.123 jiwa (BPS, 2014). Angka rasio tersebut merupakan perbandingan dari jumlah Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk di kali 100.000. berikut ini perkembangan rasio rumah sakit per


II-41

100.000 penduduk di Kabupaten Bintan selama tahun 2010 sampai 2014. Grafik 2.16

:

Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014


4) Rasio Dokter per Satuan Penduduk Rasio

Dokter Per 100.000 penduduk di tahun 2014 di

Kabupaten Bintan sebesar 48.31 per 100.000 penduduk, angka tersebut dibawah target yang di tetapkan pada tahun 2014 yang menargetkan angka rasio dokter umum sebesar 68 per 100.000 penduduk. Penurunan angka rasio dokter umum di tahun 2014 dibandingkan disebabkan

dengan

adanya

angka

dokter

rasio PTT

di

tahun

tahun

2013

yaitu

2013

yang

tidak

memperpanjang kontrak kerja di tahun 2014 dan juga ada dokter umum yang telah menjadi dokter spesialis. Upaya yang harus di lakukan yaitu merekrut dokter umum baik secara jalur Honor, PTT maupun Tes CPNS dan mendistribusikan tenaga dokter

umum

secara

merata

dengan

mempertimbangkan

kondisi geografis, jumlah penduduk dan angka kesakitan dalam suatu wilayah kerja Puskesmas.


II-42

Grafik 2.17

:

Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014


5) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Angka penemuan ibu hamil dengan resiko tinggi tahun 2014 sebanyak 74,88 persen (521 Bumil resti). Dari semua ibu hamil yang mengalami komplikasi pada kehamilan maupun persalinan sudah ditangani tidak hanya di Puskesmas, namun telah dilakukakan

rujukan

ke

Fasilitas

Kesehatan

yang

lebih

memadai seperti Rumah Sakit. Upaya-upaya

yang

telah

dilakukan

yaitu

melakukan

penjaringan atau mendeteksi ibu hamil yang mempunyai resiko sedini mungkin, dengan memberdayakan kader posyandu, melaksanakan P4K, dan setiap ibu hamil diwajibkan untuk di pemeriksa

Hb,

Golongan

Darah,

test

HIV

dan

malaria,

memfasilitasi terbentuknya Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terutama didaerah perbatasan.


II-43

Grafik 2.18

:

Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2010 – 2014


6) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Komplikasi Kebidanan Persentase

Pertolongan

Persalinan

oleh

tenaga

Kesehatan

(Linakes) di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 99,8 persen dari 3.181 persalinan. Angka ini lebih rendah jika dibanding tahun 2013 yaitu 99,87 persen namun telah mencapai target MDG's 2015 yaitu > 95 persen, hal ini menunjukkan bahwa Linakes di Kabupaten Bintan sangat berhasil. Namun masih terdapat 7 atau 0,2% persalinan ditolong oleh Dukun terlatih dan kemudian dilakukan kunjungan atau perawatan nifas oleh tenaga kesehatan. Grafik 2.19

:

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Komplikasi Kebidanan Tahun 2010 – 2014



II-44

Upaya untuk meningkatkan cakupan Pertolongan Persalinan terus

dilakukan

dengan

memberikan

hasil

evaluasi

dan

feedback melalui pertemuan review program serta bimbingan tekhnis dan monitoring ke Puskesmas, khususnya pada daerah yang

memiliki

capaian

rendah

agar

dapat

meningkatkan

cakupan. Dalam upaya peningkatan cakupan Pertolongan Persalinan tersebut seksi KIA dan Yayasan Medis KB melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu : (1) Peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan kunjungan ibu dan anak melalui Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran, (2) Penguatan Manajemen dan Jejaring Rujukan di tingkat

Kabupaten

melalui

Manual

Rujukan

yang

ditandatangani oleh Bupati Bintan, (3) Pembentukan Tim AMP tingkat Kabupaten Bintan, (4) Peningkatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor kesehatan untuk peningkatan cakupan

pertolongan

persalinan

oleh

tenaga

medis

dan

kunjungan ibu dan anak di Fasilitas Kesehatan, (5) Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi, (6) Bimbingan tekhnis, monitoring dan evaluasi bagi bidan koordinator di Kecamatan dan Desa. 7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kegiatan imunisasi dasar lengkap merupakan pemberian vaksin kepada bayi umur < 1 tahun yang meliputi BCG, Polio, DPT+HB dan Campak. Pemberian vaksin ini bertujuan untuk mencegah penyakit - penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yaitu Difteria, Pertusis, Tetanus Neonatorum, Campak, Polio dan Hepatitis

B.

sebagai indikator keberhasilan

program

imunisasi di tingkat desa/kelurahan adalah jika imunisasi dasar lengkap telah mencapai 90% dari jumlah bayi yang ada atau disebut juga dengan Universal ChildImunization (UCI). Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-45

Di Kabupaten Bintan untuk tahun 2011, 2013 dan 2014 semua desa/kelurahan telah UCI, sedangkan di tahun 2012 ada 1 desa yaitu dasa Mantang Besar yang belum UCI. Desa Mantang Besar pada tahun 2012 belum mencapai 85% cakupan imunisasi dasar

lengkap

sehingga

desa

ini

belum

UCI,

dengan

permasalahan adanya kesenjangan data estimasi dengan dara riil sasaran dan ada juga balita yang telah diimunisasi akan tetapi belum tercatat oleh petugas kesehatan. Berdasarkan permasalahan ini pada tahun 2014 dinas kesehatan Kabupaten Bintan beserta puskesmas yang ada di kabupaten bintan bekerja sama dengan kader-kader posyandu serta bidan desa untuk mencatat semua bayi by name dan by addres yang diimunisasi menggunakan

di

wilayah data

kerjanya

sasaran

riil

masing-masing, yang

didapatkan

serta dan

disejalankan dengan data dari Bidang Kesehatan Keluarga khususnya Seksi Kesehatan Ibu dan Anak. Grafik 2.20

:

Persentase Desa Yang Mencapai UCI Tahun 2010-2014


Usaha-usaha

yang

akan

dilakukan

ke

depannya

untuk

mempertahankan semua desa/kelurahan tetap UCI antara lain sweeping, pendataan bayi, sosialisasi pentingnya imunisasi dan PD3I, sosialisasi vaksin baru, menjaga logistik vaksin tetap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-46

lancar dan penggunaan vaksin yang efektif dan efisien serta tetap menjalin hubungan kerja sama yang baik antara kader, bidan desa, petugas kesehatan yang melaksanakan imunisasi dan bidang-bidang yang ada di dinas kesehatan Kabupaten Bintan. 8) Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Seluruh

kasus

balita

gizi

buruk

yang

ditemukan

setiap

tahunnya telah dilaksanakan perawatan sesuai dengan kasus yang

ditemukan

baik

rawat

inap

maupun

rawat

jalan.

Pemantauan dan perawatan kasus gizi buruk yang ditemukan tahun 2014 sebanyak 26 kasus telah sesuai dengan tatalaksana anak gizi buruk oleh Tim Asuhan Gizi Puskesmas khususnya Puskesmas perawatan yang telah dilatih pada tahun 2013. Balita gizi buruk juga diberikan makanan tambahan pemulihan serta multi vitamin serta pembinaan gizi anak kepada keluarga balita. Grafik 2.21

:

Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Tahun 2010 – 2014


9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Jumlah penemuan kasus TB Paru BTA Positif di Kabupaten Bintan

Tahun

2014

sebesar

126

kasus


(160/100.000 II-47

penduduk). Jumlah penemuan ini menurun jika dibandingkan dengan

tahun

2013

yaitu

sebesar

138

kasus.

Secara

keseluruhan, kasus TB Paru BTA Positif yang ditemukan 100% sudah dilakukan pengobatan sesuai dengan rekomendasi WHO yaitu menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan setiap penderita diawasi/dipantau oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO). Grafik 2.22

:

Kasus TB Paru (BTA Positif) yang Ditangani Tahun 2010 – 2014


Terjadinya penurunan penemuan kasus TB Paru BTA Positif di Kabupaten Bintan disebabkan oleh penemuan yang telah dilakukan dengan maksimal melalui penjaringan suspek TB di dalam maupun diliuar gedung, kontak serumah, serta tingginya tingkat kepatuhan penderita TB dalam menjalani pengobatan secara tuntas, sehingga dengan menelan obat secara teratur dan tuntas maka otomatis menurunkan penularan TB kepada masyarakat lainnya. Adapun sebaran penemuan Kasus dari 126 kasus TB Paru BTA Positif yang ditemukan di Kabupaten Bintan yaitu sebagai berikut UPTD Puskesmas Kijang 30 orang, UPTD Puskesmas Kelong 1 orang, UPTD Puskesmas Toapaya 9 orang, UPTD Puskesmas Kawal 15 orang , UPTD Puskesmas Teluk Bintan 5 orang, UPTD Teluk Sebung 2 orang, UPTD Tanjung Uban 9 orang, UPTD Teluk Sasah 12 orang, UPTD Tambelan 9 orang , UPTD Sri Bintan 4 orang , UPTD Berakit 2 orang, UPTD Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-48

Kuala Sempang 1 orang, UPTD Sei Lekop 11 orang, RSUD Tg. Uban Provinsi Kepri 5 orang, dan RSUD Bintan 15 orang. 10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan panas mendadak berlangsung terus-menerus selama 27

hari

tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda

(sekurang-kurangnya

uji

Torniquet

positif),

perdarahan

disertai/tanpa

pembesaran hati (hepatomegali), trombositopenia (trombosit ≤100.000/µl), peningkatan hematocrit ≥20%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah presentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). Grafik 2.23

:

Persentase Kasus DBD yang Ditangani Tahun 2010 – 2014


Penanganan

penyakit

DBD

di

Kabupaten

Bintan

terlaksana 100% sejak tahun 2010 hingga 2014.

telah

Target SPM

adalah 100% di tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap penyakit DBD di Kabupaten Bintan telah berjalan dengan baik dan dapat dipertahankan hingga sekarang.


II-49

Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit DBD telah dilakukan beberapa upaya pengendalian penyakit DBD, dimulai dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) setelah adanya laporan kasus dari Rumah Sakit/Puskesmas. Kemudian dilakukan pengasapan (Fogging Focus) dan abatesasi massal dengan radius ±100 meter dari tempat tinggal kasus. Selain itu lebih mengoptimalkan kegiatan PSN dengan 3M Plus secara serentak serta menjaga kebersihan lingkungan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 11) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal untuk kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, target yang harus dicapai oleh masing-masing kabupaten untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien miskin adalah 100% di tahun 2015. Berdasarkan data perkembangan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Bintan, terjadi peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Selama tahun 2011 sampai dengan 2014 cakupan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin mencapai 100%, sehingga memenuhi target SPM Indonesia. Tabel 2.22

:

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

2010 90,30%

2011 100%

Tahun 2012 100%

2013 100%

2014 100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2015 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-50

Pada tahun 2014 jumlah pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin Kabupaten Bintan sebesar 4.653 kunjungan dengan rincian pelayanan menggunakan Surat

Keterangan

Tidak

Mampu

(SKTM)

sebesar

2.445

kunjungan dan yang menggunakan Kartu Bintan Sejahtera (KBS) sebesar 2.208 kunjungan, bila dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebanyak 3486 kunjungan dari 1.167 kunjungan (2013). Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang SKTM, sebagian masyarakat menganggap SKTM adalah hak bagi semua masyarakat sebagai jaminan kesehatan padahal sesuai namanya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) hanya berlaku bagi masyarakat tidak mampu. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan jumlah

pelayanan

masyarakat

miskin

kesehatan tahun

dasar 2015

dan adalah

rujukan

bagi

mengarahkan

masyarakat yang menggunakan SKTM untuk mendaftar ke BPJS Kesehatan, karena premi asuransi BPJS Kesehatan tidak terlalu besar untuk pelayanan kelas III, 25.500 per bulan per Jiwa. 12) Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi adalah bayi yang mendapat pelayanan kesehatan minimal 4 kali sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bayi yaitu 1 kali pada usia 29 hari sampai dengan 2 bulan, 1 kali pada usia 3 bulan, 1 kali pada usia 6-8 bulan, dan 1 kali pada usia 9-11 bulan. Presentase cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Bintan pada tahun 2014 sebesar 80,2 persen, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan yaitu : 95,2 persen (2012) dan 96 persen (2013), hal ini disebabkan karena perubahan standar dalam pelayanan kesehatan bayi, awalnya menggunakan cakupan imunisasi campak berubah menjadi pencatatan kohort bayi. Berdasarkan target cakupan kunjungan bayi di RPJMD Kabupaten Bintan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-51

2011-2015 yaitu 112% dan target Nasional sebesar 60% maka terjadi kesenjangan yang cukup besar yaitu sebesar 52%, maka target RPJMD cakupan bayi di revisi menjadi 90%. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan bayi tersebut antara

lain

melalui

peningkatan

cakupan

pelayanan

di

Posyandu dan kelas ibu balita. Grafik 2.24

:

Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2010 – 2014


13) Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 140 persen, angka tersebut telah melampau target tahun 2015 yaitu sebesar 100 persen. Cakupan Puskesmas merupakan perbandingan jumlah Puskesmas dengan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Tahun 2014, UPTD Puskesmas berjumlah 14 unit dalam 10 Kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kecamatan di Kabupaten Bintan sudah memiliki Puskesmas, bahkan ada Kecamatan yang memiliki lebih dari 1 Puskesmas seperti; (1) Kecamatan Teluk Sebong memiliki 3 Puskesmas

yaitu:

UPTD

Puskemas

Teluk

Sebong,

UPTD

Puskesmas Sri Bintan dan UPTD Puskesmas Berakit, (2) Kecamatan Bintan Timur yaitu; UPTD Puskesmas Kijang dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-52

UPTD Puskesmas Sei Lekop serta ada UPTD Puskesmas yang memiliki

wilayah

kerjanya

di

2

Kecamatan

yakni

UPTD

Puskesmas Kuala Sempang yakni Kecamatan Seri Kuala Lobam dan

Kecamatan

Teluk

Bintan.

Dengan

demikian

dapat

disimpulkan bahwa akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan sudah cukup baik. Grafik 2.25

:

Cakupan Puskesmas Tahun 2010 – 2014


14) Cakupan Pembantu Puskesmas Cakupan Pembantu Puskesmas meliputi Puskesmas Pembantu dan

Polindes/Poskesdes

Puskesmas.

Tahun

yang

2014,

merupakan

cakupan

jejaring

pembantu

dari

Puskesmas

sebesar 168.63 persen, angka tersebut jauh melampaui target tahun 2015 yaitu sebesar 95 persen. Cakupan Pembantu Puskesmas

adalah

perbandingan

jumlah

Pustu

dan

Polindes/Poskesdes yaitu sebanyak 86 unit berbanding dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan yakni 51 Desa/Kelurahan.

Jumlah

Puskesmas

Pembantu

tidak

mengalami penambahan (28 unit) begitu juga dengan jumlah Polindes/Poskesdes yakni 58 unit. Dapat disimpulkan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bintan telah memiliki Pustu,

Polindes/Poskesdes,

bahkan

ada

di

beberapa

Desa/Kelurahan memiliki 2 unit fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus yakni Pustu dan Polindes/Poskesdes. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-53

2.3.1.3 Pekerjaan Umum Ketersediaan infratruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil kinerja Urusan Pekerjaan Umum selama periode 2010-2014. 1) Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah indikator ketersediaan tempat pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan. Berdasarkan data tahun 2014, rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk mencapai nilai 115. Sementara ini pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan ada beberapa pemakaman yang berada di 7 (tujuh) Kecamatan, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah dengan total luas makam 952.957,3 m2. Telah terjadi penurunan daya dukung lahan pemakaman TPU karena

adanya

pertumbuhan

jumlah

penduduk

dan

meningkatnya jumlah penggunaaan lahan pemakaman di setiap tahunnya, sedangkan lahan pemakaman tetap. Melihat hal tersebut, maka masih dibutuhkan adanya penambahan lahan pemakaman di Kabupaten Bintan. Tabel 2.25

:

Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 Penduduk Tahun 2012-2014

No.

Tahun

1 2 3

2014 2013 2012

Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 penduduk 115 120 70,32

Sumber: DKPP Kab. Bintan tahun 2015

2) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah indikator ketersediaan volume tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. Indikator tersebut didapatkan dari rumus volume tempat pembuangan sampah dibagi jumlah penduduk dikali 1.000, sehingga indikator tersebut dapat Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-54

menunjukkan ketersediaan tempat pembuangan sampah per 1.000 penduduk. Berdasarkan data perkembangan rasio tempat pembuangan sampah terjadi peningkatan selama kurun waktu 2010 sampai 2014. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah akan kebersihan lingkungan warganya. Berikut ini perkembangan rasio tempat sampah di Kabupaten Bintan. Tabel 2.26

:

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja

2010

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

2011

50

Tahun 2012

2013

57

112

53

2014 117

Sumber: DKPP Kab. Bintan tahun 2015

3) Panjang Jalan dilalui Roda 4 Panjang jalan dilalui roda 4 adalah indikator yang menunjukkan rasio panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 yang disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melayani per 1.000 penduduk dengan rumus panjang jalan (Km) dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Indikator ini dapat menunjukkan tingkat pelayanan jalan per 1.000 penduduk. Tabel 2.27

:

Panjang Jalan Dilalui Roda 4 di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja

2010

2011

Tahun 2012

Panjang Jalan Dilalui 415,75 465,341 486,101 Roda 4 (km/1000 Km Km Km penduduk) Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bintan, tahun 2015

2013

2014

561,702 Km

650,65 Km

Panjang jalan dilalui roda 4 pada tahun 2010 yaitu sepanjang 415,75 Km, dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 465,341 Km. Pada tahun 2012 capaian kinerja panjang jalan mencapai sepanjang 486,101 Km dan terus meningkat sampai

tahun

2014

menjadi

438,75Km.


Hal

ini

II-55

mengindikasikan bahwa masyarakat semakin membutuhkan transportasi darat untuk mendukung berbagai kegiatan. 4) Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang menunjukan tingkat layanan jalan kabupaten yang tersedia. Panjang jalan Kabupaten Bintan dalam kondisi baik (>40Km/Jam) pada tahun 2010 yaitu sepanjang 215,5 Km dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sepanjang 230 Km. Pada tahun 2012 panjang jalan mencapai 232,071 Km, demikian pula pada tahun 2013 meningkat menjadi 230 Km. Pada tahun 2014 panjang jalan mencapai sepanjang 265,071 Km. 2.3.1.4 Perumahan Penyelenggaraan

urusan

perumahan

dilaksanakan

agar

masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis,

dan

berkelanjutan.

Perkembangan

rumah

tangga

pengguna air bersih di Kabupaten Bintan relatif meningkat, walau kenaikan

jumlah

Kepala

keluarga

(KK)

yang

membutuhkan

bertambah, maka bertambah pula rumah tangga pengguna air besih yang harus dilayani. Pada tahun demikian pula dengan Rumah Tangga Pengguna Listrik, pelayanan diberikan dengan optimal

sehingga

diupayakan

semua

warga

mendapatkan

pelayanan dalam pemanfaatan listrik. 1) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Menurut BPS, selama periode 2005-2007 penyediaan air bersih di Kabupaten Bintan dilakukan oleh Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM) yaitu PDAM Kijang, PDAM Tanjung Uban,dan PDAM Teluk Sekuni Tambelan. Dari ketiga PDAM tersebut maka PDAM

Tanjunguban

memiliki

jumlah

pelanggan,

volume

produksi, dan tingkat distribusi yang paling besar. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bintan Utara banyak memiliki industri besar/sedang

serta

jumlah

penduduk


yang

relatif

besar. II-56

Sementara itu, menurut data PODES 2007, sumber air bersih di kecamatan lainnya seperti Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong, Mantang, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Gunung Kijang dan Kecamatan Toa Paya umumnya berasal dari sumur gali. Jumlah

penduduk

yang

menggunakan

akses

air

bersih

sebanyak 131.477 jiwa (87%) dari 151.123 jiwa. Dari 2010-2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan air bersih.

Hal

ini

disebabkan

kesadaran

masyarakat

untuk

menggunakan air bersih/ minum tinggi dan sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan sarana air bersih/minum terutama untuk daerah yang rawan air dan penyakit yang ditimbulkan oleh penggunaan air minum tinggi, melalui sumber pendanaan pembangunan air bersih/ minum yang berasal dari dana APBN dan APBD Kabupaten/Provinsi. Pada tahun 2014 penduduk yang menggunakan akses air bersih berjumlah 131.477 jiwa yang terdiri dari 20.792 unit sarana sumur gali terlindung dengan jumlah pengguna 95.664 jiwa, 18 unit jaringan perpipaan (PDAM dan BP-SPAM) dengan pengguna 35.754 jiwa. Pencapaian ini masih dibawah target RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2014 yaitu 92,5 persen. Hal ini dikarenakan masih banyaknya RT yang menggunakan air bersih yang bersumber dari sumur gali (SGL) yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 461 Tahun 1990 Tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih, antara lain: fisik meliputi warna, kekeruhan, bau, mikrobiologi meliputi coliforem dan total coliforem dan kimia meliputi kadar magnesium, besi, aluminium dan lain-lain 2) Rumah Tangga Pengguna Listrik Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Bintan.


II-57

Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah rumah Tabel 2.28

:

Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Bintan

Indikator Kinerja Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik Rasio Elektrifikasi (%)

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

15.718 RT

19.341 RT

27.269 RT

28.662 RT

28.320 RT

47,84%

59,35%

63,57%

75,49% 75,53%

Sumber: Distamben Kab. Bintan, tahun 2015

tangga. Rumah Tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) sampai dengan tahun 2014 semakin bertambah hal ini dilihat dari tabel berikut: Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di Indonesia saat ini mencapai 80,54% dan ditargetkan pemerintah akan mencapai 100% pada tahun 2020. Di Kabupaten Bintan sendiri rasio elektrifikasi pada tahun 2014 baru mencapai 75,54%, yang artinya mengalami kenaikan sebesar 0,05% dari 75,49%

pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa

Kabupaten Bintan yang pada tahun 2014 hanya mencapai 75,53%, sehingga masih perlu peningkatan elektrifikasi atau perluasan jaringan listrik sehingga dapat menjangkau ke daerah-daerah pelosok. 3) Rumah Tangga Bersanitasi Rumah tangga bersanitasi adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat penyediaan sarana sanitasi di Kabupaten Bintan. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Bintan. Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2010 sebesar

72,66%,

kemudian

meningkat menjadi 78,30% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 sampai 2013 terjadi peningkatan menjadi 76,03%. Sementara itu tahun 2014 sedikit menurun menjadi 76%. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-58

Tabel 2.29

:

Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase Rumah 78,3% 74,56% 76,03% 76% 72,66% Tangga Bersanitasi Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bintan, tahun 2015

2.3.1.5 Penataan Ruang Dari berbagai telaah tentang penataan ruang, ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen terpenting yaang sebaiknya dianalisis, dengan salah satu penilaiannya adalah rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi,

taman

perkantoran

dan

lingkungan gedung

pemukiman,

komersial,

taman

lapangan

olah

gedung raga,

pemakaman umum, sempadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau. Saat ini, RTH di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari 1 taman umum besar yang berada di Kijang Kota, 12 taman kecil yang tersebar di kecamatan-kecamatan, dengan total luas ±6.600 m2, ruang terbuka hijau juga berada difasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).


II-59

Tabel 2.30

:

Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah BerHPL/HGB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Indikator Kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola

2010

2011

141.000 M2

-

2012

2013

2014

129,865 186,126 191,351

Rasio ruang terbuka hijau per 30% : 14:86 10 : 90 satuan luas wilayah ber 70% HPL/HGB di perkotaan Rasio ruang terbuka hijau per 60% : satuan luas wilayah ber 3:97 8 : 92 40% HPL/HGB di pedesaan Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

10 : 90 8 : 92

Pada tahun 2014 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Kabupaten Bintan sebesar 191.351

m2, dengan

rincian

sebagai berikut: 1. Taman Kota Sakera (Kp. Bugis) Kec. Bintan Utara : 20.000 m2 2. Taman Kota Sekilo Kecamatan Seri Kuala Lobam : 30.000 m2 3. Taman Kota Kijang Kota Kec. Bintan Timur : 74.000 m2 4. Pulau-pulau jalan di Kabupaten Bintan : 21.440 m2 5. Taman Lain-lain : 45.911 m2 Sehingga total Luas RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah sebesar 191.351 m2. 2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten Bintan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten

Bintan

Pembangunan

No.

Jangka

5

Tahun

Panjang

2015

Menengah

tentang

Rencana

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025, sehingga menjadikan periode 2010-2015 telah tersusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. RPJMD Kabupaten Bintan juga sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015.


II-60

Selama periode 2010-2015 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Bintan

dalam

dua

tahun

terakhir

(2005-2015)

juga

sudah

terakomodasi secara optimal. Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplemetasikan lebih lanjut di dalam RKPD. 2.3.1.7 Perhubungan 1) Jumlah Arus Penumpang Pelabuhan dan Terminal Jumlah penumpang yang masuk terminal angkutan darat di Kabupaten Bintan mencapai 479 orang dan jumlah penumpang yang keluar terminal angkutan darat telah mencapai target yaitu sebanyak 2052 orang. Sementar itu, jumlah penumpang angkutan laut yang masuk pelabuhan sebanyak 729.342 orang dan jumlah penumpang yang keluar pelabuhan sebanyak 802.874 orang. Jumlah penumpang yang masuk maupun keluar

dari

Pelabuhan

mengalami

penurunan

atau pada

Terminal tahun

Angkutan

2014.

Darat

Berikut

ini

perkembangan jumlah penumpang selama tahun 2010 sampai 2014. Tabel 2.31

Indikator Kinerja Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angkutan Darat

:

Jumlah Penumpang Angkutan Darat dan Laut di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 2010

2011

Tahun 2012

2013

2014

602.028 Orang

660.510

719.960

732.557

729.342

612.216 Orang

667.988

722.649

825.972

802.874

300 Orang

1020

2010

683

479


II-61

Jumlah penumpang 1600 yang keluar 2680 4120 1975 Orang Terminal Angkutan Darat Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Bintan, Tahun 2015

2052

2) Rasio Ijin Trayek Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014, rasio ijin trayek di Kabupaten Bintan hanya ada 3 trayek. Hal tersebut disebabkan karena: a. Kemajuan Prekonomian dibeberapa Kecamatan belum dapat menciptakan peluangan bagi industri-industri, usaha-usaha kecil/menengah, pengembangan perumahan dan lain-lain sehingga tidak tersedianya peluang bagi tenaga kerja. b. Adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi, sehingga masyarakat lebih memiliki menggunakan kendaran pribadi dari pada angkutan umum. Dengan kondisi tersebut diatas pengusaha angkutan umum belum bisa mengembangkan usahanya (membuka trayek-trayek baru) karena minimnya penumpang. 3) Jumlah Uji KIR angkutan Umum Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji kir angkutan umum) sudah mencapai target yaitu 2.067 kali dengan Kepemilikan KIR angkutan umum mencapai 100% sejak tahun 2013. Berikut ini jumlah pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bintan. Tabel 2.32

:

Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah pengujian kendaraan 1415 3554 5577 bermotor (uji KIR angkutan Kali Kali Kali umum) Sumber: Dinas Perhuubungan Kab.Bintan, Tahun 2015


1276 Kali

2067 Kali

II-62

4) Jumlah Pelabuhan Laut danTerminal Bis Jumlah pelabuhan pada tahun 2010 berjumlah 10 unit, kemudian berkembangan menjadi 9 unit pada tahun 2011 sampai 2013. Sementara itu perkembangan jumlah pelabuhan pada tahun 2014 menjadi 10 unit dengan terminal bis 1 unit, sedangkan bandar udara dalam pelaksanaan yaitu Bandara Busung, dan Bandara Tambelan dalam proses pembangunan. 5) Kepemlikian KIR Angkutan Umum Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%. Pada tahun sebelumnya kepemilikan KIR Angkutan Umum hanya mencapai 74,85% (pada tahun 2013), dan 80% pada tahun 2011-2012. 6) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) pada tahun 2010 mencapai 2 jam (sangat lama). Dalam perkembangannya, pada tahun berikutnya (tahun 2014) pengujian kelayakan angkutan umum hanya membutuhkan waktu 25 menit. 7) Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Biaya pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2014 yaitu

Rp

45-57

ribu

rupiah.

Biaya

relatif

lebih

murah

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010-2011 biaya pengujian kelayakan angkutan lebih sedikit Rp 38-45 ribu rupiah. Sementara itu pada tahun 2012-2013 biaya tersebut meningkat menjadi Rp 45-77 ribu rupiah. 2.3.1.8 Lingkungan Hidup 1) Penanganan Sampah Rencana pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Bintan diarahkan dikelola secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat terutama diarahkan untuk

membuat

secara

individual

bak-bak

sampah

maupun

baik

secara

yang

dilakukan

kelompok,

dan

pengangkutan sampah dari bak-bak sampah melalui gerobak Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-63

sampah

yang

disediakan

ke

lokasi tempat

pembuangan

sementara (TPS). Dalam hal ini pengadaan bak amrol dan penempatannya juga dapat diperhitungkan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Rencana pelayanan pengelolaan sampah tersebut melayani

sampah-sampah

dari

rumah

tangga,

untuk kawasan

komersil seperti pasar dan pertokoan, perkantoran, serta pusat

pemerintahan.

Sedangkan

sistem

pengolahan

persampahan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh

sistem

pelayanan

ini, diarahkan

penanganannya

dilakukan melalui pengolahan secara individu atau secara komunal

setempat,

melalui

cara

pengomposan

maupun

melakukan 3R (reduce, reuse, recycle) dengan menggunakan sistem Bank persampahan terjadinya

Sampah. seperti

Dengan

sistem

ini diharapkan

masalah-masalah

dapat

dihindari

lingkungan seperti pencemaran

lingkungan,

timbulnya

genangan,

gangguan

penyebaran

penyakit.

Beberapa

program

dikembangkan dalam

pengelolaan

pengembangan

sistem

estetika yang

dan akan

pengelolaan

persampahan di Kabupaten Bintan, yaitu: a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di masingmasing Kecamatan di Kabupaten Bintan. Pendataan

Bank

Sampah yang telah dikembangkan oleh instansi terkait. b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingksungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, dan telah dioperasikan seluas 5 hektar di Kecamatan Bintan Timur sedangkan 5 Hektar untuk wilayah Kecamatan Bagian Utara. 2) Persentase Penduduk Berakses Air Minum Strategi penanganan penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Kabupaten Bintan telah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-64

dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di kecamatan dan perdesaan sehingga telah meningkatkan Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2010 tercatat 93,81% meningkat menjadi 98,67% pada tahun 2014. Tabel 2.33

:

Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum

2010

2011

Tahun 2012

2013

2014

93,81

41,86

37,91

61,69

98,67

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bintan, tahun 2015

3) Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sejak tahun 2013 telah mencapai 100%. Pengawasan yang dilakukan atas

62

perusahaan

dengan

kategori

pengawasan

pada

perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 yang telah menerapkan AMDAL Tercatat

sampai

dengan

tahun

pencemaran lingkungan yang dilaporkan/pengaduan

2014

ada

masyarakat

dari

baik

34

kasus

kasus

yang

maupun

laporan

pengaduan oleh beberapa perusahaan akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sudah dapat diselesaikan atau ditindaklanjuti seluruhnya mencapai Sedangkan

tahun

sebelumnya

mencapai 100%. Sehingga

jumlah pengaduan masyarakat akibat pecemaran

dan/atau

perusakan

90%.

adanya

lingkungan

dugaan

hidup yang

ditindaklanjuti telah mencapai target yang ditetapkan. 2.3.1.9 Pertanahan Luas Lahan milik Pemerintah daerah hingga Tahun 2014 adalah lebih kurang 418 ha. Dengan presentase sertifikat mencapai 70%. Sertifikasi

aset

lahan

pemda

dilaksanakan

melalui

Program

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-65

Tanah.

Namun

sertifikasi

aset

lahan

Pemda

tersebut

tidak

sepenuhnya dapat dilaksanakan karena rencana sertifikasi lahan yang

diajukan

sehingga

BPN

sebelumnya

termasuk

dan

Kehutanan

sertifikat (persil)

Kanwil

dalam

kawasan

menundanya.

hutan Jumlah

lahan pemda pada tahun 2014 sebanyak 65

persil. Keseluruhan lahan tersebut dimanfaatkan secara optimal. Untuk perasalahan resetlement Busung dan Pengudang masih dalam proses tahap pendataan lahan dan permintaan perubahan lokasi lahan kepada perusahaan. Penyelesaian sengketa tanah untuk RSUD dan LAM milik PT. ANTAM telah diselesaikan dengan ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai lahan. Sehingga pada tahun 2014 mencapai 100%. Sementara itu untuk kegiatan pengadaan lahan untuk lanjutan pembangunan Bandar Udara Keamatan. Tambelan hanya dapat dilaksanakan hanya sampai pembuatan dokumen perencanaan dikarenakan efisiensi keuangan daerah 2.3.1.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Data

pencatatan

yang

dilakukan

oleh

Kantor

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang telah menikah sebanyak 64.572 Jiwa, sementara data yang penduduk ber

KTP

sebanyak

65.014

Jiwa,

sehingga

didapat

rasio

penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah sebesar 1.007 jiwa dari target sebesar 700 jiwa. Hal ini mengalami kenaikan dikarenakan rasio penduduk menikah cenderung memiliki KTP. 2) Kepemilikan KTP Dari 95.186 orang wajib KTP, telah mencapai 80,1%, yang sudah melakukan perekaman KTP baik menggunakan SIAK dan eKTP adalah 79.418 orang, yang sudah memiliki KTP (selesai dicetak) sebanyak 65.014 orang sedangkan sisanya belum Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-66

memiliki KTP disebabkan oleh: (1) proses pencetakan KTP pada tahun 2014 masih di pusatkan di Pemerintahan Pusat dalam hal

ini

Kementerian

Dalam

Negeri,

sehingga

belum

didistribusikan seluruhnya ke daerah; (2) blanko pengisian KTP untuk saat ini hanya disediakan oleh pusat; (3) sisanya setelah didata sebanyak 15.000.000 orang lebih penduduk Kabupaten Bintan belum merekam KTP. Tabel 2.34

:

Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

Kepemilikan KTP

92,36%

90,34%

92,42%

2013 81%

2014 80,1%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bintan, 2015

3) Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK sudah dilaksanakan dengan baik sejak tahun 2011 hingga saat ini. Tahun 2014 penduduk yang melakukan perekaman mencapai 79.418 jiwa dari yang wajib KTP sebanyak 95.186 jiwa yaitu 83%. Hal ini menunjukkan perkembangan perekaman berdasarkan dengan pertumbuhan

penduduk

yang

berkembang sesuai dengan

demografis di Kabupaten Bintan. 4) Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 100 Bayi Lahir Perolehan akte kelahiran adalah bayi yang lahir pada tahun 2014, dan lahir pada bulan November sampai Desember 2013 yang dilaporkan pada bulan Januari dan Februari 2014 (masuk dalam <60 hari), namun tidak termasuk bayi yang lahir pada bulan November dan Desember 2014 namun belum melaporkan dalam (<60 hari). Usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bintan adalah memberikan insentif bagi ibu yang melaporkan kelahiran bayinya dalam <60 hari serta himbauan melalui media elektronik. Pada periode tahun 2013 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran seluruhnya tercatat sebanyak 3.933 jiwa sedangkan tahun 2014 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran tercatat sebanyak 3.602 jiwa, ini dapat dilihat bahwa tahun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-67

2014 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran ada penurunan dibandingkan pada tahun 2013. Namun untuk target capaian per tahun adalah 2.000 jiwa, dimana dalam pelaksanaan di tahun 2014 tercapai 3.602 jiwa, jadi ada peningkatan dalam target capaian yang telah ditetapkan. 5) Rasio Pasangan Berakte Nikah per 1000 Pasangan Penduduk Menikah Berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan bahwa pada periode tahun 2013 jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah tercatat sebanyak 75 pasangan dari jumlah sudah menikah sebanyak 70.953 pasang, sedangkan pada tahun 2014 jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah tercatat sebanyak 141 pasangan dari jumlah sudah

menikah

sebanyak

56.245

pasangan.

Ini

adanya

kenaikan pengurusan akta nikah di tahun 2014. 6) Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Pada periode tahun 2014 jumlah penduduk yang telah memiliki akte kelahiran seluruhnya tercatat sebanyak 78.204 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 140.267 Jiwa (56%), Hal ini perlu adanya kerja keras dinas kependudukan khususnya bidang pencatatan sipil dalam peran untuk membuat terobosan dalam kebijakan-kebijakan

bagi

masyarakat

yang

tidak

memiliki

dokumen, sehingga untuk masyarakat mendapat haknya dalam kepemilikan dokumen kelahirannya. Tabel 2.35

:

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Kepemilikan akta kelahiran penduduk

2010

2011

2012

2013

2014

59,81%

60,60

56,17

54,42

56

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bintan, 2015


II-68

2.3.1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Persentase

partisipasi

perempuan

di

lembaga

pemerintah

(eksekutif) Capaian kinerja indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) setiap tahunnya menunjukan peningkatan.

Sampai

dengan

tahun

2014,

indikator

ini

meningkat sebesar 52,1% jika dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 24,46%. Tabel 2.36

:

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (Eksekutif) Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase partisipasi perempuan di lembaga 24.46% 24,5% 24,7% 51% 52,1% pemerintah (eksekutif) Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2015

2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Keberhasilan program kesetaraan gender dapat juga dilihat dari indikator ini dimana partisipasi perempuan dilembaga swasta di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2010 tercatat 13% meningkat menjadi 29,4% di tahun 2014. Tabel 2.37

:

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase partisipasi perempuan di lembaga 13% 14% 14,1% 15,25% 29,4% swasta Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2015

3) Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Untuk proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan sedikit mengalami penurunan dari 24% tahun 2010 menjadi 10% pada tahun 2014. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pencalonan dan besaran

perolehan

suara

akhir

untuk

menduduki

kursi

legislatif. Perolehan suara perempuan yang duduk di lembaga legislatif tahun 2014 sebesar 23% kursi legeslatif. Perolehan suara perempuan yang duduk di lembaga legislatif tahun 2014 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-69

sebesar 23% atau sebanyak 4 (empat) orang perempuan dari 25 orang anggota legislatif. Dibandingkan dengan Pemilu tahun 2009 jumlah yang duduk dilembaga legislatif 6 (enam) orang dari 25 anggota.ini menurun sekitar 2%. Tidak terpenuhinya kuota pusat dimana 30% untuk perempuan, hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan partai politik, dan masih kurangnya partisipasi perempuan dalam berpolitik. Tabel 2.38

:

Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan

2010

2011

2012

2013

2014

24%

24%

24%

24%

16%

Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2015

4) Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Persentase perempuan angkatan kerja di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2010 tercatat 35,18% perempuan dalam angkatan kerja sedangkan pada tahun 2014 menjadi 42,91% ditahun 2014. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan. Tabel 2.39

:

Rasio Perempuan dalam Angkatan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja

Kerja

di

2010

2011

2012

2013

2014

35.18%

35,5%

37%

41,5%

42,91%


5) Rasio Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Jumlah rumah tangga pada Tahun 2014 adalah 37.276 rumah tangga, sedangkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi adalah sebanyak 3 (tiga) kasus. Dengan demikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga 0,01%, hal ini menunjukkan KDRT masih dapat ditekan. Keberhasilan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-70

Tabel 2.40

: Rasio KDRT di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Rasio KDRT 0,02% 0,03% 0,02% 0,1% 0,01% Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2015

6) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Bintan sudah mencapai 100% pada tahun 2014. Artinya kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan telah dapat diselesaikan seluruhnya. Tabel 2.41

:

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

2010

2011

2012

100%

100%

100%

2013 2014 100%

100%


2.3.1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1) Rasio akseptor KB Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Jumlah peserta KB di Kabupaten Bintan terus mengalami perkembangan yang berarti kesadaran masyarkat semakin

meningkat

untuk

menekan

laju

pertumbuhan

penduduk. Hal ini ditunjukan dengan peningkatan pencapaian kinerja Rasio Aseptor KB dari tahun 2010 sebesar 69,66 meningkat menjadi 77,89 pada tahun 2014. Tabel 2.42

:

Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bintan Tahun 20102014

Indikator Kinerja Rasio Akseptor KB

2010

2011

2012

2013

2014

1,9%

2%

2,2%

0,03%

2,6%



II-71

2) Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bintan masih berkisar pada angka 2,45. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat

mensukseskan

Kabupaten

program

Bintan

pemerintah

dalam

ikut

dalam

menekan

laju

pertumbuhan penduduk. Tabel 2.43

:

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

2010 1,45 orang

2011 1,45 orang

2012 1,45 orang

2013 2 orang

2014 2,45 orang


3) Cakupan peserta KB aktif Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya

masih

menggunakan

alat

kontrasepsi

dan

terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK-010/B5/2010 target SPM untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 65% pada tahun 2014. Untuk cakupan peserta KB Aktif sampai dengan tahun 2014 meningkat cukup signifikan sebesar 82,45% jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 58,91%. Jika dibandingkan dengan SPM, maka cakupan peserta KB Aktif di Kabupaten Bintan telah memenuhi target. Tabel 2.44

:

Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Cakupan peserta KB aktif

2010 58,91%

2011

2012

2013

2014

59%

60%

75,3%

82,45%


2.3.1.13 1) Sarana

Sosial Sosial

(Panti

Asuhan,

Panti

Jompo

dan

Panti

Rehabilitasi) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-72

Indikator sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan

dalam

mengindentifikasi

adanya

pusat

perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud adalah panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sangat diperlukan untuk penanganan

kepada

masyarakat

kesejahteraan sosial. Pemerintah

pemberdayaan dan penyandang

Kabupaten

masalah

Bintan

dari

tahun ke tahun tidak hanya menambah sarana sosial tetapi juga memperbaki kualitas pelayanan pada sarana sosial yang ada, seperti melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana

sosial,

semenisasi jalan menuju sarana sosial serta

perbaikan sarana pendukung. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan jumlah sarana sosial pada tahun 2014 sebanyak 11 sarana sosial, meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebanyak 5 sarana sosial. Tabel 2.45

:

Jumlah Total Sarana Sosial di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Jmlh total sarana sosial (unit)

2010 5

2011

Tahun 2012

5

5

2013 10

2014 11

Sumber : Dinas Sosial, Kab. Bintan tahun 2015

2) Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Pemerintah. Akibatnya masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memberikan bantuan bagi PMKS mengalami peningkatan yang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-73

cukup signifikan dimana pada tahun 2010 jumlah PMKS yang mendapat bantuan sebanyak 2.478 jiwa menjadi 6.839 jiwa pada tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Bintan sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan guna mengatasi persoalan munculnya PMKS

di

daerah

Kabupaten

Bintan

maupun

untuk

meningkatkan kapasitas PSKS di Kabupaten Bintan. Tabel 2.46

:

Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Jumlah total sarana sosial

2010 2.478 Jiwa

Tahun 2011 2012 2,019 1,751 Jiwa Jiwa

Sosial

2013 5,763 Jiwa

di

2014 6,839 Jiwa

Sumber : Dinas Sosial, Kab. Bintan tahun 2015

3) Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam penanganan kesejahteraan sosial, diperlukan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi

keagamaan,

organisasi

sosial

kemasyarakatan,

lembaga swadaya masyarakat, badan usaha maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial telah melakukan berbagai

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam

hal

penanganan

kemiskinan,

Dinas

Sosial

telah

melakukan pemberdayaan terhadap keluarga miskin melalui kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan usaha ekonomi produktif (USEP) serta memberikan peningkatan kemampuan warga miskin

untuk

dapat

mengakses

permodalan

atau

pengembangan kegiatan usahanya melalui lembaga keuangan mikro (LKM) KUBE. Hal ini membuktikan besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan taraf hidup Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-74

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Perhatian Pemerintah

Kabupaten

Bintan

terhadap

masyarakat

penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun terus

mengalami

penyandang

peningkatan.

masalah

Pada

kesejahteraan

tahun sosial

2014 yang

jumlah

ditangani

sebesar 93%, meningkat sebesar 68,07% dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 24,93%, capaian ini melebihi dari target

RPJMD

Kabupaten

Bintan

dengan

target

yang

direncanakan sebesar 36 persen. Tabel 2.47

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bintan Tahun 20102014 Tahun Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase Penanganan 24,93% 23,08% 26,62% 74,19% 93% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sumber : Dinas Sosial, Kab. Bintan tahun 2015

2.3.1.14

:

Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bintan selama periode 2010-2014 mengalami fluktuatif namun menunjukkan tren meningkat. Hal ini menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja Kabupaten Bintan yang terlibat dalam kegiatan produktif. Jika pada tahun 2010 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 62,79%, maka pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 64,95%. Tabel 2.48 : Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bintan, 2014

Uraian 1. Penduduk Usia Kerja (orang) 2. Angkatan Kerja 3. Bekerja 4. Pengangguran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

Jumlah 104.312 67.749 62.247 5.502 II-75

5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7. Rata-Rata Jam Kerja (jam/minggu)

64,95 8,12 44,82

Sumber : diolah dari Sakernas 2014, BPS Kabupaten Bintan

Walaupun capaian kesempatan kerja telah cukup baik, namun tidak dapat disangkal bahwa pengangguran yang ada masih cukup banyak. Tahun 2014 tingkat pengangguran di Kabupaten Bintan mencapai 8,12%. Masih cukup tingginya angka pengangguran ini diantaranya karena meningkatnya warga luar yang datang ke Kabupaten

Bintan

tanpa

Terhentinya

eksplorasi

memiliki

tambang

keterampilan

boksit sebagai

khusus.

konsekwensi

ditutupnya perusahaan-perusahaan tambang sehingga terjadinya rasionalisasi

pekerja

sektor

tambang.

Dampak

perlambatan

pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia juga berimbas kepada tutupnya beberapa pabrik di Lobam, selain itu tingkat persaingan yang tinggi dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru juga memberikan kontribusi akan tingkat pengangguran yang ada.Pada aspek perlindungan ketenagakerjaan, telah dilakukan penyuluhan perlindungan waktu kerja dan waktu istirahat, pemeriksaan terpadu norma kerja umum keselamatan dan kesehatan kerja, penyuluhan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis juga telah dilaksanakan penyuluhan lembaga kerjasama (LKS Bipartit). Selama periode tahun 2010-2014 jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sebanyak 116 kasus yang diselesaikan ditingkat perantara sebanyak 68 kasus dan jumlah kasus yang diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 41 kasus. Mengenai kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 67 kasus, diselesaikan ditingkat perantara sebanyak 42 kasus dan yang diteruskan ke Pengadilan sebanyak 28 kasus.


II-76

2.3.1.15

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan menguatkan dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan pertumbuhan ekonomi (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan khususnya dalam rangka perluasan kesempatan bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job). Keberadaan Koperasi terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh, dan fleksibel dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia, menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Dengan demikian pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat urgen dan vital, upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik tatanan makro maupun mikro. Perkembangan jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Bintan, dari tahun 2010–2014 mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2010, jumlah koperasi aktif sebanyak 133 koperasi, mengalami kenaikan sebanyak 62 unit koperasi atau 68,20% dibanding tahun 2010 yaitu sebanyak 195 unit koperasi. Demikian halnya untuk UKM pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-77

tahun 2011 juga mengalami kenaikan sebesar 19.743 UMKM atau sebesar 10,83% debanding dengan tahun 2010.

No 1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 2.49 : Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2010‐2014 Kondisi Capaian Tahun Kinerja Indikator Awal Kinerja 2011 2012 2013 2014 Tahun 2010 206 /150 244/140 Jumlah 171/104 287/193 227/195 koperasi/koperasi Unit aktif Persentase 72,82% 118,45 83,01 139,32 85,90 koperasi aktif Jumlah UMKM 1327 Unit 1.450 1.485 1.593 1.675 Aktif Jumlah 2 Unit 3 3 3 3 BPR/LKM aktif Jumlah UKM non 12 Unit 13 13 15 15 BPR/LKM UKM Tabel 2.50 : Jumlah Koperasi Di Kabupaten Bintan Tahun 2010 - 2014

NO 1 2 3 4 5 6

MODAL SENDIRI RP.JUTA

MODAL LUAR RP.JUTA

VOLUME USAHA

3,105 1,660 5,171 65 48

19,980 851 1,075 110 0

3,224 343 220 0 5,449

16,213 195 442 56 450

3,389 143 145 4 0

0

14,833

17,539

4,848

7,286

2,431

32 94 104 75 98

24,882 24,747 24,362 24,036 22,952

39,555 25,503 21,831 16,196 11,526

14,084 9,875 8,875 9,801 7,049

24,642 31,465 30,381 29,918 3,365

6,112 6,885 5,767 4,876 3,853

JENIS KOP

AKTIF

TIDAK AKTIF

KPRI KUD KSU KOPANTREN SEKUNDER KOP. LAINNYA 2014 2013 2012 2011 2010

30 3 40 1 1

5 5 21 1 0

120 195 193 171 191 133

ANGGOTA/ ORANG

SHU RP.JU TA

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Grafik 2.26 : Jumlah Koprasi Di Kabupaten Bintan Tahun 2010 – 2014 350 300 250 200

Aktif Tidak Aktif

150

Jumlah Koperasi

100 50 0 2014

2013

2012

2011

2010

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan


II-78

Tabel. 2.51 : Jumlah Unit MKM Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Bintan Tahun 2010 - 2014 Kecamatan Jumlah No Sektor Usaha Tamb Gn.Ki Teluk Teuk UMKM Bintim Binut elan jang Sebong Bintan 1 Perdagangan 36 321 175 74 59 66 731 2 Industri 16 55 10 18 11 9 119 3 Pertanian/ 9 57 27 59 20 18 190 Perkebunan 4 Perikanan 32 79 56 71 48 57 343 5 Peternakan 8 26 33 46 9 12 134 6 Aneka Jasa 9 33 30 57 18 11 158 2014 110 571 331 325 165 173 1675 2013 98 554 319 313 150 159 1593 2012 97 548 317 310 149 158 1579 2011 96 541 317 303 146 158 1561 2010 72 395 237 246 127 146 1223 Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Grafik 2.27 : Jumlah Unit Umkm Berdasarkan Sektor Usaha Di Kabupaten Bintan Tahun 2010 - 2014 2000 1500 1000 500 0

2014 2013 2012 2011 2010

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

2.3.1.16

Penanaman Modal

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya dilaksanakan melalui peningkatan investasi di Kabupaten Bintan. Untuk menumbuhkan minat investasi perlu didukung dengan memantapkan sistem administrasi pemerintah dan

pembangunan

yang

efektif

dan

efisien

dengan

tujuan

terciptanya lingkungan yang kondusif Tabel 2.52 : Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal, 2010‐2014

NO

INDIKATOR KINERJA

1. Lama Proses Perizinan

KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2010 3-14 hari

CAPAIAN TAHUN 2011

2012

2013

2014

3-14

3-14

3-14

3-14


II-79

2. Penyelesaian izin lokasi 3. Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) 4. Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) dalam Juta USD 5. Rasio daya serap tenaga kerja 6. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp)

100% 121/8 Investor USD 752,40

hari 100 121/10

hari 100 127/11

hari 100 130/14

hari 100 174/17

875,89

945,46

950,28

1.038

180

185

195

107

235,53

428,52

475,25

1.457

176,93 Rp67.06 Milyar

Perkembangan investasi di Kabupaten Bintan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Jumlah investasi pada tahun 2010 sebesar Rp67.06 Milyar dan pada tahun 2014 mencapai Rp 1,764 Triliun. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja mencapai 91,3% 1) Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN), sampai dengan

tahun

perusahaan

2014

jumlah

sedangkan

PMDN

invetor

PMA

berjumlah

mencapai 17

174

perusahaan.

Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebanyak 121 PMA dan 8 PMDN. 2) Sementara itu besaran Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) US$1,038

ribu,

angka

ini

pada tahun 2014 mencapai meningkat

signifikan

bila

dibandingkan dengan besaran investasi di Kabupaten Bintan tahun 2010 yang tercatat sebesar US$752,40. Meningkatnya nilai investasi ini disebabkan bertambahnya 53 perusahaan selama periode 2010-2014. (Pada kolom Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) Juta USD. Untuk capaiannya adalah gabungan dari total investasi PMA dan PMDN) 3) Rasio daya serap tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja indonesia (TKI) yang terserap pada Perusahaan PMA dan PMDN yang telah beroperasi. dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi


II-80

karena besaran rasio penyerapannya tergantung dengan jumlah perusahaan untuk tahun 2014 mencapai 107, artinya 1:107. 4) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (dalam Milyar Rp) memperlihatkan trend positif meningkat dimana pada tahun 2010 nilainya Rp.67,6 Milyar terus meningkat sehingga tahun 2014 mencapai Rp.1.457 Milyar. 2.3.1.17

Kebudayaan

Sejak tahun 2010 sampai 2014 setiap tahun diselenggarakan festival seni dan budaya. Penyelenggaraan seni dan budaya meliputi Festival Tari, Bintan Culture Festival, Pentas Kesenian Rakyat, Pentas Seni di Event Tour De Bintan, Panggung Seni dan Budaya Bintan di Kite Tour De Asia serta festival lainnya dalam rangka

melestarikan

budaya

lokal

sekaligus

mempromosikan

daerah tujuan wisata di Kabupaten Bintan. Tabel 2.53

:

Indikator Kinerja Kebudayan Tahun 2010-2014

No

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 kali

3 kali

3 kali

8 kali

12 kali

2.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

19 unit 8 unit

8 unit 21 unit

21 unit

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kab. Bintan tahun 2015

Sementara itu, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Bintan pada tahun 2010 sebanyak 19 unit berkembang menjadi 21 unit pada tahun 2014. Keberadaan benda cagar budaya menjadi salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Bintan. Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara, hingga tahun 2014 cagar budaya yang dilindungi serta dipelihara di Kabupaten Bintan berjumlah 12 situs.


II-81

Tabel 2.54

:

Jumlah Situs, Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dipelihara di Kabupaten Bintan Tahun 20102014

Indikator Kinerja Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara

2010

2011

2012

1

1

6

2013 2014 6

12


2.3.1.18

Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah organisasi pemuda yang didata oleh Dinas Pendidiakan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 telah mencapai 110 buah bertambah sebanyak 6 unit sejak tahun 2010 yang tercatat sebesar 104 buah. Secara berturut-turut, Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah 106, 108, dan 110 organisasi. Tabel 2.55

:

Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah pemuda

organisasi

104 Orgs.

106 Orgs.

108 Orgs.

110 Orgs.

110 Orgs.

Sumber : Dinas Pendidikan, Kab. Bintan tahun 2015

2) Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah orgainasi/klub olahraga juga terus bertambah sesuai dengan pertumbuhan minat masyarakat di bidang olahraga hingga tahun 2014 jumlah klub olahraga yang terdaftar telah mencapai 378 klub. Untuk mendorong pemuda/pelajar berpartisipasi aktif dibidang olahraga Pemerintah Kabupaten Bintan terus membangun sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan cukup lengkap. Hingga tahun 2014 terdapat 220 organisasi olahraga di Kabupaten Bintan. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-82

Tabel 2.56

:

Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah olahraga

organisasi

216

217

218

219

220

Sumber : Dinas Pendidikan, Kab. Bintan tahun 2015

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan Untuk meningkatkan peran serta pemuda disegala bidang Dinas Pendidiakan, Pemuda dan Olahraga secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan diselenggarakan

yang

melibatkan

ditingkat

pemuda/pelajar

desa/kelurahan

hingga

yang

berskala

nasional. Hingga tahun 2014 tercatat kegiatan kepemudaan telah mencapai 20 kegiatan. Tabel 2.57

:

Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah kegiatan 10 13 16 19 20 kepemudaan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Sumber : Dinas Pendidikan, Kab. Bintan tahun 2015

4) Jumlah Kegiatan Olahraga Jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan jumlah kegiatan olahraga dari 11 kegiatan pada tahun 2010 menjadi 14 kegiatan pada tahun 2014. Tabel 2.58

:

Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah kegiatan 10 11 12 13 14 olahraga Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Sumber : Dinas Pendidikan, Kab. Bintan tahun 2015

5) Gelanggang/Balai Remaja (selain milik Swasta) dan Lapangan Olahraga Jumlah gelanggang / balai remaja di Kabupaten Bintan sebanyak 10 unit dan bertambah menjadi 11 unit pada tahun 2014. Sementara

itu

jumlah

lapangan

olahraga

juga

mengalami

peningkatan dari 21 unit pada tahun 2013 menjadi 22 unit pada tahun 2014. Hal ini tentu akan lebih memacu para pemuda/pelajar untuk berprestasi dibidang olahraga yang diminati. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-83

2.3.1.19 1)

Kesatuan Bangsa

Kegiatan pembinaan terhadap LSM Pada tahun 2014 kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP telah dilaksanan sebanyak 2 kali, pembinaan ini terhadap OKP dan LSM merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2010 Ormas dan OKP, Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Masyarakat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing. Tabel 2.59

:

Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan 5 Keg. 5 Keg. 3 Keg. 3 Keg. 2 Keg. OKP Sumber : Badan Kesbang Linmas, Kab. Bintan tahun 2015

2) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Pada

tahun

2014

kegiatan

pembinaan

politik

daerah

dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan seperti Verifikasi dan seleksi administrasi partai politik, Fasilitasi Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu yang Berkualitas Jujur dan Adil, Partisipasi

Pemilihan

Kepala

daerah

Kabupaten

Bintan.

Pembentukan Tim Pemantuan Perkembangan Politik Tabel 2.60

:

Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Kegiatan pembinaan politik daerah

2010

2011

2012

2013

2014

2 Keg. 2 Keg.

1 Keg.

5 Keg.

4 Keg.

Sumber : Badan Kesbang Linmas, Kab. Bintan tahun 2015


II-84

2.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Rasio

tempat

indikator

ibadah

ketersediaan

per

satuan

tempat

penduduk

ibadah

menunjukan

bagi

penduduk

di

Kabupaten Bintan. Rasio tempat ibadah dihitung dari jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000, sehigga dapat menjelaskan rasio ketersediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk. Jumlah tempat ibadah yang dimaksud adalah jumlah total tempat ibadah yang tersedia, termasuk masjid, langgar, gereja, pura, dan vihara. Sampai dengan tahun 2014 menunjukkan rasio tempat ibadah di Kabupaten Bintan sebesar 29,04%. Berikut ini perkembangan rasio tempat ibadah per 1000 penduduk di Kabupaten Bintan selama tahun 20102014. : Rasio Tempat Ibadah Per 1000 Penduduk Kabupaten

Tabel 2.24

Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja

2010

2011

Tahun 2012

Rasio Tempat Ibadah 24,48 24,14 Per Satuan Penduduk 30,87 (unit /1000 penduduk) Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2013 30,40

2014 29,04

2) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Satpol

PP selaku

SKPD

yang

bertugas

menegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Kepala Daerah), menyelenggarakan masyarakat

dan

koordinasi

dengan

lainnya

dalam

masyarakat.

ketertiban perlindungan pihak

umum, masyarakat,

kepolisian

upayaantisipasi

ketentraman

dan

melakukan

pihak

gangguan

terkait terhadap

Pada indikator ini digunakan untuk melihat

perkembangan rasio jumlah polisi pamong praja dibandingkan 10.000 penduduk. Berdasarkan data tahun 2010 sampai 2014, rasio jumlah polisi pamong praja sebesar 12,76. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-85

Tabel 2.61

:

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

2010

2011

2012

2013

2014

12.51

11,94

13,29

11,77

12,76

Sumber : SATPOL PP, Kabupaten Bintan Tahun 2015

3)

Rasio Linmas per 10.000 Penduduk Indikator jumlah linmas untuk melihat potensi perbandingan penjamin keamanan sosial di lingkungan masyarakat. Rasio linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 227 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tabel 2.62

:

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 20102014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Rasio Linmas per 10.000 penduduk

63,89

51,54

48,08

61,44

227

Sumber : SATPOL PP, Kabupaten Bintan Tahun 2015

4) Rasio Poskamling per Desa/Kelurahan Keberadaan

pos

kamling

keamanan

dan

antisipasi

dalam tindak

fungsinya kriminal

Desa/Kelurahan memiliki sebaran yang beragam pada

kondisi

masing-masing

lokasi.

menjaga di

setiap

bergantung

Jumlah poskamling

menunjukkan trend yang meningkat hingga pada tahun 2014. Rasio poskamling per desa/kelurahan di Kabupaten Bintan berturut-turut adalah 1,08; 0,55; 0,55; 3,4; dan 4. 2.3.1.21 Ketahanan Pangan 1) Regulasi ketahanan pangan Regulasi ketahanan pangan telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Beberapa regulasi yang menjadi dasar kinerja dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bintan antara lain: Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-86

- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan - SK Bupati Bintan Nomor.185 /IV/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan - Perbup Bintan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2)

Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat Persentase ketersediaan pangan masyarakat (terutama sembilan pokok kebutuhan) yang ditargetkan dalam tahun 2014 adalah 100% pada realitasnya sudah tercukupi atau tercapai. Ini disebabkan tingkat kebutuhan dan suplai 9 (Sembilan) bahan makanan pokok (sembako) di semua desa sudah tercapai, yaitu: beras, gula,minyak goreng, garam, cabai,tepung,bawang merah, daging dan telur.

2.3.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Bintan masih mengalami stabilisasi pada kisaran 1 LPM. Sementara itu upaya pemerintah Kabupatan Bintan dalam memberdayan LSM juga ditunjukan dengan meningkatnya 34 lembaga tahun 2010 menjadi 53 lembaga tahun 2014. Indikator pemberdayaan masyarakat dan desa lainnya ditunjukkan dengan jumlah PKK aktif. Kelompok/organisasi pemberdayaan perempuaan yang biasanya terdapat di kelompok rumah tangga, mengalami perkembangan yang cukup tinggi sampai tahun 2013 yaitu mencapai 740 kelompok PKK aktif di Kabupaten Bintan. Sementara itu pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah PKK aktif menjadi 665 kelompok. Posyandu aktif di Kabupaten

Bintan

buah. Perkembangan jumlah Posyandu

tahun 2014 adalah 158 di

Kabupaten Bintan

empat tahun terakhir cukup tinggi yaitu 140 Posyandu pada tahun 2010, 146 Posyandu tahun 2011, 150 Posyandu tahun 2012, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-87

153 tahun 2013. Meningkatnya jumlah posyandu didukung juga dengan

adanya bantuan

pembangunan posyandu baru melalui

dana APBD dan DAK anggaran pengentasan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau. Hampir seluruh Posyandu di Kabupaten Bintan telah memiliki

bangunan permanen. Dari perkembangan jumlah

posyandu tersebut, sudah seluruhnya merupakan posyandu aktif. Tabel 2.63

No 1. 2. 3. 4. 5.

:

Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah kelompok 1 1 1 1 1 binaan LPM Rata-rata jumlah 1,71 1,71 1,75 11,9 1,8 kelompok binaan 484 Jumlah PKK aktif 485 486 740 665 kelompok 35 53 Jumlah LSM Aktif Posyandu aktif 70,70% 100% 100% 153% 100% Sumber : BPMPKB, Kab. Bintan tahun 2015

2.3.1.23 Statistik Indikator kinerja untuk sub fokus statistik adalah keberadaan buku kabupaten dalam angka dan PDRB Kabupaten. Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Bintan Dalam angka sudah diterbitkan sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, untuk tahun 2014 masih dalam proses penyusunan. Sementara itu, Buku PDRB Kabupaten, diterbitkan sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, untuk tahun 2014 masih dalam proses penyusunan 2.3.1.24 Kearsipan Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Bintan. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat pasal 3 UU No. 7 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin

keselamatan

bahan

pertanggungjawaban

nasional

tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-88

tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pengelolaan arsip di Kabupaten Bintan masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat dilihat dari pencapaian persentase pengelolaan arsip hingga tahun 2014 baru mencapai 50%. Hal ini masih perlu peningkatan SDM kearsipan di SKPD

melalui

pelatihan

dan

apresiasi

kepada

pimpinan.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bintan masih belum memenuhi kompetensi, sehingga perlu ditingkatkan memalui bimbingan teknis maupun pelatihan serta pengadaan tenaga ahli arsip yaitu arsiparis hal ini terlihat dari prosentase kegiatan pelatihan/Bimtek. Tabel 2.64

:

Perkembangan Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 20102014

No Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

1. Pengelolaan arsip secara baku 2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

60%

-

70%

40%

50%

2 Keg

1

0

3

3

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kab. Bintan tahun 2015

2.3.1.25 Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi sudah mencapai target yaitu 6 provider

(XL,

3,

Telkomsel,

Indosat,

Axis,

Smart

Fren).

Sementara itu, rasio jumlah jaringan komunikasi telah mencapai target yaitu 1,35. Jumlah Jaringan yang dimaksud adalah Jaringan Telkom. Dengan tersedianya layanan tersebut masyarakat semakin mudah menggunakan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) baik untuk

berkomunikasi

menggunakan

telepon

maupun seluler

mengakses serta

wifi

internet (internet),

dengan dampak

kemajuan serta kemudahan akses TIK ini juga mempengaruhi keberadaan usaha warnet / wartel yang terus berkurang. Walaupun kemajuan TIK sangat cepat namun media surat kabar maupun majalah masih dipilih oleh masyarakat dalam mencari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-89

informasi. Jenis surat kabar nasional/lokal yang beredar di Kabupaten Bintan antara lain Haluan Kepri, Batam Pos, Tanjung Pinang Pos, Kompas, dan sebagainya mengalami peningkatan jumlahnya. Pada tahun 2014, jumlah surat kabar nasional yang beredar mencapai 15 jenis dan surat kabar lokal sebanyak 45 jenis. Sarana komunikasi yang tak kalah pentingnya adalah Radio/TV. Jumlah

penyiaran

radio/TV

lokal/nasional

yang

melakukan

penyiaran di Bintan terus bertambah seiring kemajuan teknologi dan informasi saat ini perusahaan penyiaran lokal yang beroperasi di Kabupaten Bintan adalah : Bintan TV/Bintan Radio, Batam TV, Kepri TV, TVRI, AN TV. Web site milik pemerintah daerah juga mengalami perkembangan, dari 16 situs menjadi 20 situs pada tahun 2014. Tabel 2.65 No 1 2 4 5 6

:

Perkembangan Indikator Kinerja Komunikasi dan Informasi Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah jaringan 6 Provider 6 6 6 6 komunikasi Rasio Jumlah 1,14 0,05 0,046 0,046 1,35 jaringan komunikasi Jumlah surat kabar 6 /13 Jenis 10/30 10/30 8/44 15/45 nasional/lokal Jumlah penyiaran 0 /2/9 0 /1/0 0 /1/0 7/10/1 6/2/10 radio/TV Jenis Web site milik 16 Situs 16 16 20 20 pemerintah Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Tahun 2010-2015

2.3.1.26 Perpustakaan Kabupaten Bintan belum mempunyai Perpustakaan Daerah yang representatif. Jumlah pengunjung perpustakaan se-Kabupaten Bintan baik Perpustakaan daerah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Mobil Keliling, Perpustakaan Kapal Apung dan Perpustakaan sekolah hingga tahun 2014 berjumlah 16.987 pengunjung. Sementara itu, koleksi buku perpustakaan daerah Kabupaten Bintan hingga tahun 2014 berjumlah 16.386 buku. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-90

Tabel 2.66

:

Perkembangan Jumlah Perpustakaan dan Koleksi Buku Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja

2010

Perkembangan Jumlah Taman Bacaan/ Perpustakaan Kelurahan dan Desa Perkembangan Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

2011

2012

2013

2014

25

31

36

35

35

8.405

11.608

15.511

15.511

16.386

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kab. Bintan tahun 2015

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.2.1 1)

Pertanian

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Pada tahun 2010 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah sebesar 7,21%, dan pencapaian tahun 2014 adalah sebesar 5,78 %.

Berdasarkan

sebesar

5,69%,

hasil

maka

capaian

tahun

capaian tahun

2013

yakni

2014 mengalami

peningkatan sebesar 0,1%. Secara umum, capaian Kontribusi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena konstribusi sektor meningkat

dan

lain

(pariwisata)

mampu

ternyata

lebih

secara dominan mempengaruhi

PDRB Kabupaten Bintan meskipun dilihat dari hasil capaian produksi, sektor pertanian mengalami peningkatan. Indikator kinerja

lainnya

dalam

meningkatnya

kontribusi

sektor

pertanian/ perkebunan terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan. Pada

tahun 2010, capaian

produksi komoditi unggulan

perkebunan sebesar 24.513,98 ton, dan pada tahun 2014 sebesar

112.157,50

ton.

Angka

ini

merupakan

angka

akumulasi dari tahun sebelumnya, dimana Tahun 2013 tercatat

realisasinya

adalah

107.195,50 ton


ditambahkan II-91

dengan

capaian

Tahun

2014

sebesar 4.962 ton

menjadi

112.157,50 ton. Capaian prestasi yang melampaui target ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah investasi dan pembangunan sektor perkebunan berjalan sangat baik dan kondusif. Bahkan beberapa kelompok tani masyarakat dan

perusahaan melakukan pembukaan lahan perkebunan

baru.

Selain

itu,

pertambahan

Menghasilkan (TM) dari komoditi

luas

kelapa

Tanaman sawit,

baik

perkebunan rakyat maupun perkebunan besar Swasta (PT. Tirta

Madu)

dan

perkebunan

yang melaksanakan

karet

kegiatan

pada

PT.

perkebunannya

Numbing di

pulau

tersendiri, yakni Pulau Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir dan PT. Pulau Bintan Djaya juga meningkat. Pada

tahun 2010, produksi komoditi hortikultura adalah

sebesar 12.811 ton dan pada tahun 2014 adalah 44.509 ton. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar 179.14%, hal ini

disebabkan oleh faktor cuaca berupa kemarau cukup panjang yang melanda Kabupaten Bintan mulai dari hingga

pertengahan

tahun

2014,

yang

Bulan Februari menyebabkan

produksi hortikultura, khususnya tanaman sayuran dataran rendah mengalami

penurunan produksi. Bahkan dibeberapa

tempat terjadi kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan turunnya produksi komoditi hortikultura di Bintan. Tabel 2.67

:

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

2010

2011

5,74%

5,75%

Tahun 2012

2013 2014

5,76% 5,74% 5,78%

Sumber : Distanhut, Kab. Bintan tahun 2015

2)

Nilai Tukar Petani Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang dihitung dari rasio harga


II-92

yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Berdasarkan data NTP di Kabupaten Bintan, selama tahun 2010 sampai dengan 2014, NTP mencapai lebih dari 100, artinya petani mengalami surplus. Harga produksinya naik

lebih

besar

dari

kenaikan

harga

konsumsinya.

Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibandingkan

tingkat

kesejahteraan

petani

sebelumnya.

Sampai dengan tahun 2014, NTP Kabupaten Bintan mencapai 109%. Tabel 2.68

:

Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja

2010

Nilai Tukar Petani

2011

Tahun 2012

2013

2014

105% 103,95% 104,76% 105,01% 109%

Sumber : Distanhut, Kab. Bintan tahun 2015

3)

Meningkatnya Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Pada tahun 2010 produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per tahun adalah

24,17 Ton/tahun dan

ditargetkan pada tahun 2014 adalah sebesar 25 Ton/tahun dan realisasi 2014 adalah 53 ton. Tercapainya target tersebut disebabkan oleh karena adanya demplot dari Lokal Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP)

yang menggunakan

inpara

Inpara

2

inpara

3

dan

varietas

5 serta ciherang yang

umurnya lebih pendek dan sangat cocok untuk daerah rawa sehingga meningkatkan

produksi

padi.

Produksi padi di

Kabupaten Bintan terkonsentrasi di daerah Kampung Parit Bugis Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk

Bintan dan

Kampung Poyotomo Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong.


II-93

Tabel 2.69

Perkembangan Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

:

Indikator Kinerja

2010

2011

Tahun 2012

Produksi padi atau bahan 24,17 8,99 angan utama lokal lainnya (t /H ) Sumber : Distanhut, Kab. Bintan tahun 2015

2.3.2.2 1)

8,95

2013 10,37

2014 53

Pariwisata

Kunjungan Wisata Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu mendorong

pertumbuhan

ekonomi

yang

relatif

cepat,

menyediakan tenaga kerja, meningkatkan penghasilan dan taraf hidup serta menstimulasikan sektor- sektor industri lainnya. Pengalaman di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu menstimulan industri lainnya seperti hotel atau penginapan, jasa travel, restoran, transportasi,

industri

kerajinan,

industri

makanan

atau

catering, pertanian, peternakan, perikanan serta jasa tour guide. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan pada tahun 2014 mencapai 502.270 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 331.209 orang, wisatawan nusantara sebanyak 49.161 orang dan Publik Area sebanyak 121.900 orang. Sedangkan pada tahun 2013 total jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 451.580. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian regional dan situasi keamanan daerah yang semakin kondusif Tabel 2.70

:

Wisatawan Mancanegara

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bintan Tahun 2010- 2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 277.929 283.601 315.111 324.689 331.209


II-94

Nusantara Publik Area Total

23.714 85.714 387.357

29.190 99.395 412.186

37.745 81.606 434.462

48.428 78.463 451.580

49.161 121.900 502.270


2)

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Dari sisi makro ekonomi sektor pariwisata memainkan peranan cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan. Nilai PDRB sektor pariwisata (Pajak Hotel Restoran dan Hiburan) terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 tercatat 63,2 Miliar Rupiah dan terus meningkat sampai pada tahun 2014 mencapai 93,6 Miliar Rupiah dengan rata-rata kontribusi sebesar 54,64% dari total PAD Kabupaten Bintan pada tahun 2010-2014.

2.3.2.3 1)

Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan Tanpa Ijin Kegiatan pertambangan di Kabupaten Bintan secara umum terdiri dari pertambangan mineral logam berupa bijih bauksit, mineral

non

logam

berupa

pertambangan

pasir

dan

pertambangan batuan berupa pertambangan granit. Kegiatan pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Bintan pada tahun 2013 adalah yang paling banyak, yaitu sebanyak 11 kegiatan pertambangan

tanpa

ijin.

Namun,

pada

tahun

2014,

pertambangan tanpa ijin sudah tidak ada lagi. Sementara itu, pada tahun 2011 sampai 2013 masih terdapat kegiatan pertambangan tanpa ijin. 2)

Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten

Bintan

merupakan

salah

satu

sektor

yang

kontribusinya cukup besar. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun

2013

kontribusi

pertambangan

tidak

mengalami

perubahan yang cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena telah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-95

diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral di Dalam Negeri. Tabel 2.71

:

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Kontribusi sector pertambangan terhadap 11,96% 10,91% 10,73% 10,62% 9,94% PDRB Sumber : Distamben, Kab. Bintan tahun 2015

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang belum memiliki pengolahan mineral (khususnya bauksit), oleh sebab

itu

kegiatan

pertambangan

di

Kabupaten

Bintan

dihentikan sementara. Dilihat dari besaran kontribusi tiap tahunnya, besaran sektor pertambangan di tahun 2014 sebesar 9,94%. 2.3.2.4

Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bintan yang besar adalah dari kelompok pelagis besar, kemudian krustase dan pelagis kecil.

Secara

keseluruhan

pemanfaatan

ikan

tangkapan

di

Kabupaten Bintan baru mencapai 29,73%, dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 2.72 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

:

Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2014 Hasil Produksi Tangkap (Ton) Kecamatan Volume Nilai (Rp) Bintan Utara 1.574 23.616.000.000 Teluk Sebong 32.058.000.000 2.137 Teluk Bintan 100.416.000.000 6.694 Gunung Kijang 4.031 60.462.000.000 Bintan Timur 193.248.000.000 12.883 Tambelan 68.346.000.000 4.556 Toapaya 0 0 Bintan Pesisir 171.738.000.000 11.449 Mantang 84.588.000.000 5.639 Seri Kuala Lobam 1.324 19.866.000.000 2014 754.338.000.000 50.289 2013 740.088.000.000 49.339


II-96

Hasil Produksi Tangkap (Ton) Volume Nilai (Rp) 2012 41.228 618.420.000.000 Pertumbuhan (%) 16,44 % 16,44 % Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab. Bintan tahun 2015 No

Kecamatan

Dari tabel terlihat bahwa peluang pengembangan sumberdaya perikanan tangkap di perairan Kabupaten Bintan masih bisa dikembangkan. Artinya peningkatan upaya dan armada masih memungkinkan untuk terus dilakukan agar pemanfaatan potensi bisa

lebih

optimal.

Kelompok

ikan

yang

masih

berpotensi

dikembangkan adalah dari kelompok ikan demersal (ikan-ikan karang) dan pelagis kecil. Lokasi pengembangan perikanan pelagis kecil

dan

demersal

diantaranya

adalah

di

sekitar

perairan

Tambelan, Pulau Mapur (Bintan Pesisir) dan Mantang. Pada lokasi ini sumberdaya masih cukup baik terutama dari kelompok ikan demersal. Walaupun disinyalir stok demersal menurun karena aktivitas penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom dan racun, trawl dan pencurian ikan oleh kapal asing Dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Bintan maka pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Bintan akan bertambah. Produksi perikanan Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010. Jumlah produksi perikanan Kabupaten Bintan selama periode 2010-2014 rata-rata sebesar 32.986,64 ton per tahun. Produksi paling tinggi selama periode tersebut adalah pada tahun 2014 yaitu mencapai 50.289 ton. 2.3.2.5

Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi Kabupatan Bintan yaitu merupakan penyumbang terbesar pada pembentukan PDRB setelah sektor industri pengolahan. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-97

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pariwisata

dan

lainnya.

Sektor

pertanian, industri,

perdagangan

terbagi

dalam

perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat dari 20,19% tahun 2010 meningkat menjadi 20,76 pada tahun 2014. Secara urut, perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB selama tahun 2011 sampai 2013 adalah 20,49%; 20,32%; dan 20,36%. 2.3.2.6

Perindustrian

Secara umum sektor industri di Kabupaten Bintan memberikan kontribusi yang relatif melambat terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bintan, yakni sebesar 50,53%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 yang sebesar 50,69%. Dengan daya serap tenaga kerja 12,28% pada tahun 2014. Sampai dengan tahun 2014 kinerja bidang perindustrian masih menunjukan stagnasi hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya melemahnya kinerja perekonomian nasional serta tingkat pengendalain infalsi yang belum menunjukan kearah trend positif. Sementara itu perubahan positif yang ditunjukan oleh meningkatnya jumlah unit usaha industri kecil dan menengah dari 100 unit tahun 2010 meningkat menjadi 319 unit tahun 2014. Untuk jumlah unit usaha yang terkait dengan agroindustri dan industri hasil hutan 26 unit tahun 2010 meningkat menjadi 319 tahun 2014 serta jumlah unit usaha yang terkait dengan industri kerajinan rumah tangga dari 6 unit tahun 2010 meningkat menjadi 52 unit ditahun 2014. 2.4

Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-98

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan pada tahun 2010 tercatat berada di angka Rp.733.903,-. Pengeluaran rumah tangga ini mengalami fluktuasi dengan puncak tertinggi pengeluaran rata-rata pada tahun 2013 sebanyak Rp.1.063.227,lalu kemudian turun menjadi Rp.864.984,- pada tahun 2014. B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dimaksudkan untuk mengetahui daya beli masyarakat di luar bahan pangan sehingga dapat diketahui alokasi konsumsi di luar kebutuhan pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Kabupaten Bintan tahun 2010 sebesar 51,04% angka tersebut relatif stabil sampai dengan tahun 2014 sebesar 50,75% 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur A. Sarana Transportasi Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa pada tahun 2013, mobil penumpang berjumlah 220 unit, mobil angkutan barang berjumlah 664 unit, mobil barang berjumlah 374 unit, dan sepeda motor berjumlah 10.330 unit. B. Sarana Perdagangan Jasa Sarana perdagangan dan jasa yang ada saat ini tercatat sebanyak 63 unit, yang terdiri dari 25 unit bank umum pemerintah, 32 unit bank umum swasta, 4 unit bank pembangunan daerah dan 6 unit bank perkreditan rakyat (BPR). Jumlah koperasi yang aktif sampai tahun 2015 sebanyak 175 unit, dan restoran/rumah makan berjumlah 154 unit.


II-99

C. Sarana Telekomunikasi Berdasarkan data potensi dari PT. Telkom,saat ini Kabupaten Bintan memiliki 11.583 unit kapasitas sambungan telepon, namun baru sekitar 69,14 persen atau 8.009 unit yang terpasang. Sarana telekomunikasi yang ada saat ini berjumlah 285 unit, terdiri dari 51 unit wartel, dan 234 unit SST (Satuan Sambungan Telepon). D. Prasarana Air Bersih Jika dilihat dari tahun 2010-2014 terjadi peningkatan jumlah penduduk

yang

dikarenakan

menggunakan

kesadaran

air

masyarakat

bersih, untuk

peningkatan

ini

menggunakan

air

bersih/ minum tinggi dan sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan sarana air bersih/minum terutama untuk daerah yang rawan air dan penyakit yang ditimbulkan oleh penggunaan air minum tinggi, melalui sumber pendanaan pembangunan air bersih/ minum

yang

berasal

dari

dana

APBN

dan

APBD

Kabupaten/Provinsi. Pada tahun 2015 penduduk yang menggunakan akses air bersih berjumlah 134.802 jiwa yang terdiri dari 20.485 unit sarana sumur gali terlindung dengan jumlah pengguna 98.837 jiwa, 20 unit jaringan perpipaan (PDAM dan BP-SPAM) dengan pengguna 35.965 jiwa E. Prasarana Persampahan Kabupaten Bintan memiliki luas areal daratan 1.319,51 km2 dengan sepuluh kecamatan. Persampahan manjadi salah satu masalah

utama

pengelolaan

yang

dikarenakan terpadu.

belum

Adapun

adanya sarana

suatu dan

sistem

prasarana

persampahan yang telah disediakan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan, antara lain : TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sejumlah 62 unit (35 unit berada di Kijang Kec. Bintan Timur, 5 unit berada di Kawal Kec. Gunung Kijang, 10 unit berada di Tanjung Uban Kec. Bintan Utara, 2 unit berada di Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-100

Kec. Teluk Bintan, 2 unit berada di Kec. Teluk Sebong, dan 3 unit berada di Kec. Seri Kuala Lobam, 3 unit di Kel. Sei. Lekop dan 2 unit di Kelurahan Kijang Kota di Kecamatan Bintan Timur). Truk pengangkut sampah (terdiri atas Dump truck sampah sejumlah 15 unit, Motor kaisar sampah sejumlah 12 unit, sampan sampah sejumlah 1 unit), Gerobak sampah, dan sarana pendukung lain untuk pengelolaan sampah. Menurut hasil perhitungan terhadap jumlah timbulan sampah maka diperoleh jumlah TPS yang dibutuhkan di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 115 unit, namun sampai dengan tahun 2015 hanya terdapat 62 unit TPS (termasuk amrol) di Kabupaten Bintan. Bila dibandingkan dengan jumlah TPS pada tahun 2014 terjadi peningkatan beberapa unit dikarenakan adanya penambahan pengadaan TPS permanen dan bak amrol di Kabupaten Bintan. Tabel 2.73

:

No. 1 2 3 4 5 Sumber

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk

Tahun 2015 2014 2013 2012 2011 :

Indeks 117 62 57 57 53

Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman Kab. Bintan tahun 2015

dan

F. Prasarana Drainase Sistem jaringan drainase di Kabupaten Bintan sebagian besar terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota dan di pulau-pulau sekitar wilayah yang tidak dilalui jalan utama umumnya menggunakan sistem jaringan drainase alami yang sebagian besar masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Sistem drainase di wilayah ini kondisinya masih belum memadai, yang umumnya kondisi salurannya terputus dan belum menunjukkan suatu jaringan yang terpadu dan terpola. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-101

G. Prasarana Jalan Panjang jalan di Kabupaten Bintan pada tahun 2015 mencapai 684,24 km, yang terdiri dari jalan yang beraspal 649,305 km, jalan kerikil 19,350 dan jalan tanah 15,590. Apabila dilihat dari kondisi jalannya, sebanyak 440,879 km jalan berada dalam kondisi baik, 26.559 km berada dalam kondisi sedang, 53.118 km berada dalam kondisi rusak,dan sepanjang 10,6236 km berada dalam kondisi rusak berat. Dari tingkat kemantapan jalan, terjadi peningkatan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tingkat kemantapan jalan sudah mencapai 80,00 %. Detail datanya dapat dilihat pada tabel berikut H. Prasarana Listrik Di Kabupaten Bintan sendiri rasio elektrifikasi pada tahun 2013 baru mencapai 75,49%, yang artinya hanya mengalami kenaikan sebesar 1,16% dari 74,33% pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.74 : Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PELANGGAN RE (%) NO SUMBER DAYA 1. Listrik Pedesaan 1.505 3,70% 2. PLN 31.447 77,33% 3. PLTS / SHS 179 0,44% 4. Rumah Tangga Belum Berlistrik 6.263 15,40% JUMLAH RUMAH TANGGA 40.668 Sumber

:

Grafik 2.28

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bintan tahun 2015 :

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2015

0,44%

3,70% 15,40%

Listrik Pedesaan

77,33%

Sumber

:

PLN

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bintan Tahun 2015 (data diolah)


II-102

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi A. Angka Kriminalitas Kabupaten Bintan memiliki kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi, namun salah satu masalah sosial yang dihadapi adalah gangguan kamtibmas yang terjadi di masyarakat. Dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa gangguan kamtibmas yang terjadi lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Demikian pula dengan penanganan maupun penyelesaian tindak kriminalitas yang terjadi. Tindak kriminalitas yang dominan adalah Pencurian dengan rata-rata

28

kasus

setiap

tahunnya.

Secara

umum

tingkat

penyelesaian kasus mencapai 45%. Upaya pengendalian kamtibmas oleh aparat berwajib terus dilakukan dalam rangka menciptakan keamanan yang kondusif. Upaya ini juga melibatkan masyarakat dalam menjaga kamtibmas khusunya dilingkungan masing-masing. Grafik 2.29

:

Jumlah Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Bintan dari tahun 2011-2014

300 274

250

228

200

196 Dilaporkan

150 100 50

123

127 99

Diselesaikan 74

57

0 2011 Sumber

:

2012

2013

2014

BPS/Polres Kabupaten Bintan tahun 2015


II-103

:

Grafik 2.30

Sumber

:

Jumlah Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Bintan dari tahun 20112014

BPS/Polres Kabupaten Bintan tahun 2015

B. Lama Proses Perijinan Kabupaten Bintan terus meningkatkan pelayanan perizinan melalui optimalisasi waktu proses perizinan. Hingga tahun 2014 rata-rata waktu proses pengurusan izin mencapai 3-14 hari kerja. C. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Jenis

Pajak

Daerah

yang

direncanakan

menjadi

bagian

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan meliputi : (1)Pajak Hotel, (2)Pajak Restoran (3)Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5)Pajak Penerangan Jalan, (6)Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, (7)Pajak Parkir, (8)Pajak Air Tanah, (9)Pajak Sarang Burung Walet (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tahun 2011-2015 dapat direalisasikan sebesar Rp.603.790.551.640,31. Sedangkan untuk tahun 2015 realisasi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-104

Pajak daerah mencapai Rp.137.520.270.491,77, dan Retribusi Daerah Rp.9.081.792.543,00,2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia A. Rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Capaian indikator rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk

pada

tahun

2014

sebesar

246,

mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 168,65. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja (rasio lulusan DIV/S1/S2/S3) meningkat menjadi lebih baik. Dalam 10.000 penduduk terdapat 246 lulusan DIV/S1/S2/S3. Indikator ini merupakan

bagian

dari

indikator

kualitas

sumber

daya

manusia yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. B. Rasio Ketergantungan Angka

beban

ketergantungan

(Dependency

Ratio)

atau

perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Bintan menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Kabupaten Bintan pada tahun 2010 Dependency Ratio nya mencapai 52.19 dan terus menunjukkan peningkatan sampai tahun 2014 yaitu 52,44. Artinya bahwa pada tahun 2014, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 52 penduduk usia belum/tidak produktif. 2.5

Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah seluruhnya dirahkan untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada,


II-105

serta

dikelola

dalam

kerangka

keharmonisan

lingkungan

(environmental friendly). Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah. Gambar 2.3. Tujuan Pembangunan Daerah

Aspek Geografis dan Demografis


IPM Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Urusan Pilihan

Aspek Daya Saing daerah

Perkembangan indikator makro selama kurun waktu tahap Ketiga RPJPD (2005-2025), merupakan cermin kinerja pembangunan Kabupaten Bintan, yang juga mengindikasikan sejauh mana dampak pembangunan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Kabupaten Bintan. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial maupun ekonomi. Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Bintan selama kurun waktu 2010-2014 terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan bahwa pencapaian IPM cenderung mengalami peningkatan. Menurut data BPS pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-106

tahun

2010

sedangkan

capaian

target

IPM

RPJMD

Kabupaten sebesar

Bintan

75,03.

sebesar

Pada

74,44

tahun

2011

mengalami peningkatan sebesar 75,17, namun masih belum mencapai target RPJMD sebesar 75,19. Sedangkan tahun 2012 peningkatan capaian IPM sebesar 75,68 telah mampu melampaui target RPJMD yang ditagetkan sebesar 75,42. Demikian pula capaian tahun 2013 mencapai 75,99 dan tahun 2014 yaitu 76,51 yang telah melampaui target akhir RPJMD yang ditargetkan yaitu hanya sebesar 76,06. Tabel 2.75 : Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahu No. n Target Realisasi 1. 2010 75,03 74,44 2. 2011 75,19 75,17 3. 2012 75,42 75,68 4. 2013 75,63 75,99 5. 2014 75,82 76,51 Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Grafik 2.31 : Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014


Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar masyarakat mampu memiliki lebih banyak pilihan khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Ketiga

unsur

pembentuk

IPM

tersebut

tidak

berdiri

sendiri

melainkan saling berpengaruh satu sama lainnya. Selain itu Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-107

dipengaruhi

pula

kesempatan

kerja,

oleh

faktor

yang

pada

lainnya

seperti

gilirannya

ketersediaan

ditentukan

oleh

pertumbuhan ekonomi, infrastruktur serta kebijakan pemerintah. IPM akan terus dapat meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan. Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dari capaian IPM Kabupaten Bintan dapat dilihat adanya komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan berbagai sektor pembangunan yang bermuara pada pembangunan manusia Kabupaten Bintan. Selain itu posisi dengan adanya berbagai kebijakan percepatan pembangunan baik dari level pusat sampai daerah dengan dukungan penuh dari masyarakat turut berkontribusi

secara

signifikan

dalam

upaya

peningkatan

pembangunan manusia Kabupaten Bintan tersebut. Namun kondisi Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau terutama dengan Tambelan sebagai Kecamatan terjauh menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam upaya menghindari disparitas tinggi pembangunan di berbagai sektor pembangunan sehingga pada akhirnya pemerataan pembangunan pembangunan manusia dapat terwujud. Kedepannya upaya peningkatan IPM di Kabupaten Bintan perlu dilakukan secara simultan, baik melalui pendekatan sektoral pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maupun secara

terintegrasi

melalui

anggaran

pemerintah,

swadaya

masyarakat dan partisipasi dunia usaha, atau kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dengan nilai IPM sebesar 76,51 maka Kabupaten Bintan termasuk dalam klasifikasi menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil meningkatkan kualitas hidup yang diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat.


II-108

2.5.1 Perkembangan Komponen IPM di Kabupaten Bintan A. Angka Harapan Hidup (AHH) Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan dari tahun 2010 sampai

tahun 2014

menunjukkan peningkatan.

Perkembangan positif ini sangat mempengaruhi angka Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan. Menurut data BPS Kabupaten Bintan capaian AHH Kabupaten Bintan tahun 2010 sebesar 69,71, dengan IK sebesar 74,5. Pada tahun 2011 AHH meningkat hingga 69,76 dengan IK sebesar 74,6. Tahun 2012, AHH telah mencapai 69,8 dengan IK sebesar 74,7. Tren peningkatan terus berlanjut di tahun 2013 dengan AHH mencapai 69,91 dengan IK sebesar 74,9. Tahun 2014 AHH mencapai 69,98 dengan IK mencapai 75,0. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya secara komprehensif dan berkoordinasi lintas sektoral secara intensif dalam rangka mewujudkan perbaikan bidang kesehatan dengan capaian utama Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan (IK). Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bintan berusaha keras untuk menekan Angka Kematian Bayi maupun Angka Kematian Ibu saat melahirkan setiap tahunnya dalam rangka membantu mendorong Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup diyakini memiliki korelasi negatif terhadap kemiskinan. Peningkatan Angka Harapan Hidup sangat

penting

karena

dipercaya

mampu

menekan

bahkan

mengurangi angka kemiskinan. Intervensi pemerintah melalui berbagai

kebijakan

untuk

memperbaiki

kondisi

kesehatan

diharapkan mampu berdampak pada meningkatnya produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Terkait dengan usaha peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Bintan sangat proaktif dalam mendukung implementasi Sistem Jaminan Sosial Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-109

Nasional. Sejak tahun 2012 telah terdaftar sebanyak 29.210 jiwa peserta Jamkesmas dan pada tahun 2014 program Jaminan Kesehatan Nasional mulai dilaksanakan dengan peserta awal yang berasal dari Jamkesmas, Askes dan TNI-Polri. Sebagai tahap awal pada tahun 2015 ini program Jamkesda Bintan secara bertahap akan terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang menggunakan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

KBS

Kesehatan.

Proses

pengintegrasian tersebut akan terus dilakukan khususnya bagi masyarakat miskin yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan dan bagi masyarakat miskin yang belum menjadi anggota BPJS namun

memiliki Kartu

Bintan Sejahtera masih

tetap dapat

memanfaatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, bagi masyarakat miskin yang belum menjadi anggota BPJS maupun yang tidak memiliki KBS Kesehatan diberikan kesempatan untuk menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

yang

diterbitkan

oleh

Desa/Kelurahan

untuk

dapat

memanfaatkan pelayanan kesehatan yang berlaku selama 3 bulan. Selain mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten

Bintan

juga

memberikan

bantuan

transportasi,

akomodasi dan konsumsi bagi masyarakat miskin yang menjadi peserta BPJS PBI maupun yang menggunakan KBS dan SKTM yang dirujuk ke luar daerah Kabupaten Bintan. Berkaitan dengan itu pula, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan 2 unit rumah singgah untuk memfasilitasi pasien yang dirujuk ke Jakarta dan Kalimantan Barat untuk pasien dari Kecamatan Tambelan. Selain itu, telah dilakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih di Jakarta. Sedangkan di Kalimantan Barat dilakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz Singkawang. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-110

Tabel 2.76 : Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 No 1. 2. 3. 4. 5. Sumber: Grafik 2.32

Indeks Kesehatan Tahun Angka Harapan Hidup 2010 69,71 74,5 2011 69,76 74,6 2012 69,80 74,7 2013 69,91 74,9 2014 69,98 75,0 BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2015 : Indeks Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

75.2 75

74.9

74.8 74.6

74.7

74.6

74.5

74.4

75

74.2 2010

2011

2012 Realisasi

2013

2014

Sumber: BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Pencapaian Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan yang disajikan tabel diatas yaitu dari tahun 2010-2014, menunjukkan peningkatan capaian IK yang cendrung meningkat. Dimana pada tahun 2010, capaian IK di Kabupaten Bintan baru sekitar 74,52 poin, terus meningkat menjadi 74,6 poin di tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012, capaian IK Kabupaten Bintan terus meningkat menjadi sebesar 74,7 poin. Pada tahun capaian IK sebesar 74,75, sedangkan pada tahun 2014 IK Kabupaten Bintan mencapai 75 dimana hanya terpaut 0,3 dari target RPJMD tahun 2014. Walaupun pencapaian IK sampai dengan tahun 2014 belum memenuhi target sesuai yang ditargetkan

dalam

RPJMD

tetapi

Kontribusi

IK

terhadap

pembentukan IPM cukup signifikan sehingga IPM Kabupaten Bintan terus meningkat. B. Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tolok ukur bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan yang

dapat

dilihat

dari

tingginya

angka


partisipasi.

Angka II-111

partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun diketahui bahwa tahun 2010 sampai pada tahun

2014

Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

pendidikan

SD

berfluktuatif. Pada tahun 2010 APM pendidikan SD tercatat 97,52%, pada tahun 2011 menurun menjadi 95,64% pada tahun 2012 meningkat menjadi 96,01% kemudian terus meningkat menjadi 97,91% pada tahun 2013 dan 94,11% pada tahun 2014. Artinya pada tahun 2014 ada sebanyak 94,11% penduduk yang berusia 712 tahun telah tertampung di SD. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD juga berfluktuasi, pada tahun 2010 APK pendidikan SD sebesar 80,05%, meningkat pada tahun 2011 menjadi 107,70% meningkat pada tahun 2012 menjadi 121,94% menurun pada tahun 2013 menjadi 105,48% meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 105,63%. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolahsekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang masih mengikuti pendidikan SD. Untuk APK jenjang SMP/MTs tahun 2010 sampai tahun 2014 juga berfluktuasi. Pada tahun 2010 APK SMP/MTs sebesar 70,82%, tertinggi terus menunjukkan trend peningkatan sampai pada tahun 2014

menunjukkan

angka

96,91%.

Pada

tahun

2010

APM

SMP/MTs sebesar 63,42%, tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 85,59% sedangkan pada tahun 2014 menunjukkan angka 71,18%. Untuk APK jenjang SMA tahun 2010 mencapai 72,89% sedangkan pada

tahun 2014

trend meningkat hingga 94.73%, hal

ini

menunjukan bahwa pada tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar 21,84%.

Sedangkan

APM

jenjang

SMA

pada

tahun

2010

menunjukkan angka 50,53% sedangkan pada tahun 2014 mencapai 62,20%. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-112

Jika dilihat berdasarkan komponennya peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan dewasa ini merupakan kontribusi terbesar dari Indeks Pendidikan yang semakin baik. Menurut data BPS tahun 2010 capaian Indeks Pendidikan sebesar 82,6 poin dengan rata-rata lama sekolah 8,63 tahun meningkat menjadi 83,9 poin dengan rata-rata lama sekolah 8,91 di tahun 2011. Sementara itu ditahun 2012 angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,95 tahun dan Indeks Pendidikan sebesar 84,5. Pada tahun 2013 Indeks Pendidikan Kabupaten Bintan mencapai 84,9 dengan rata-rata lama sekolah 9,01 tahun. Sedangkan pada tahun 2014 Indeks Pendidikan mencapai 85,3 dengan rata-rata lama sekolah 9,06. Dengan telah dicapainya angka 9 tahun untuk rata-rata lama sekolah maka Kabupaten Bintan telah berhasil melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa penurunan angka drop out yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sehingga mampu

menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah

yang

membanggakan. Tabel 2.77 : Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2012 Rata-Rata Indeks Pendidikan Lama Sekolah 1. 2010 8,63 82,6 2. 2011 8,91 83,9 3. 2012 8,95 84,5 4. 2013 9,01 84,9 5. 2014 9,06 85,3 Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2015 No.

Tahun

Grafik 2.33: Indek Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 86 85 84.5 84 83

84.9

85.3

83.9 83 82.6

83.05

83.13

83.21

83.35

82 81 2010

2011

2012 Target RPJMD

2013

2014

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-113

Upaya pembangunan di bidang pendidikan telah menunjukkan dampak yang baik di masa sekarang dan diprediksi dapat berdampak lebih besar di masa mendatang. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan drop out murid sekolah terus digalakkan dan menjadi prioritas utama.

Berdasarkan data BPS

Kabupaten Bintan diperoleh gambaran capaian persentase Melek Huruf (AMH) penduduk 15 tahun ke atas mencapai 95,09% tahun 2010 dan meningkat menjadi 96,14% di tahun 2011. Tahun 2012 meningkat cukup signifikan menjadi 96,92%. Tahun 2013 Angka Melek Huruf mencapai 97,32% dan kembali meningkat pada tahun 2014 pada angka 97,68%. Sehingga persentase Buta Huruf juga dapat ditekan dari 4,91% di tahun 2010 menjadi 2,32% ditahun 2014. Tabel 2.78 : No.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf dan Buta Huruf di Kabupaten Bintan pada Tahun 2010-2014 Tahun Melek Huruf(%) Buta Huruf(%)

1. 2. 3. 4. 5. Sumber

2010 2011 2012 2013 2014 : BPS Kabupaten

95,09 96,14 96,92 97,32 97,68 Bintan, 2015

4,91 3,86 3,08 2,68 2,32

Grafik 2.34 : Angka Melek Huruf Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Sumber :BPS Kabupaten Bintan, 2015 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-114

Berbagai pencapaian di bidang pendidikan tersebut dilakukan melalui

implementasi

kebijakan

penyelenggaraan

Bantuan

Operasonal Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), pengalokasian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), pemerataan pendidikan melalui bantuan kepada siswa SMA/SMK kurang mampu, serta melakukan pembangunan dan

revitalisasi

gedung-gedung

sekolah

sebagai

upaya

meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Bintan juga menaruh perhatian penting

terhadap

guru

melalui

peningkatan

kualitas

serta

kesejahteraan guru. C. Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) Berdasarkan data BPS pencapaian daya beli (Purchasing Power Parity)

masyarakat

Kabupaten

Bintan

yang

diukur

dengan

pendapatan riil perkapita/tahun menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 pendapatan riil perkapita mencapai

sebesar

Rp646.570,-

meningkat

menjadi

sebesar

Rp650.000,- pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp653.630. Untuk tahun 2013 Pendapatan riil perkapita meningkat sehingga mencapai Rp656.590 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp659,870. Demikian pula dengan Indeks Daya Beli penduduk Kabupaten Bintan, dalam kurun waktu tahun 2010-2014. Terus mengalami peningkatan, dari 66,2 pada tahun 2010 meningkat menjadi 67,0 pada tahun 2011 dan terus meningkat tahun 2012, dimana kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bintan mencapai 67,9. Selanjutnya pada tahun 2013 Indeks Daya Beli penduduk Kabupaten Bintan meningkat menjadi 68,6 hingga pada tahun 2014 yang mencapai 69,3. Peningkatan Indeks Daya Beli tidak terlepas dari pengaruh kinerja makro dan mikro ekonomi. Hal ini tercermin dari besaran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang cukup terkendali. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

II-115

Tabel 2.79

: Pendapatan Riil Perkapita dan Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Bintan,Tahun 2010-2014

No

Tahun

1. 2. 3. 4. 5

2010 2011 2012 2013 2014

Pendapatan Riil Perkapita (Rp.000) 646,57 650,00 653,63 656,68 659,87

Indeks Daya Beli 66,2 67,0 67,9 68,6 69,3

Sumber : BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Grafik 2.35 : Indeks Daya Beli Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Sumber : BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Pada umumnya indikator-indikator IPM berkembang secara steady, kecuali indeks daya beli. Indeks Daya Beli berkaitan langsung dengan pendapatan penduduk, yang dipengaruhi oleh kinerja perekonomian. Perekonomian yang kondusif akan memungkinkan terciptanya iklim ekonomi yang prospektif. Iklim perekonomian yang kondusif diharapkan akan membuka kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatannya yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian

daya

beli

sangat

masyarakat. sensitif

Tingkat

terhadap

kondusiftias perkembangan

perkembangan harga (inflasi). Inflasi tinggi akan dapat memberi dampak secara langsung menurunkan daya beli masyarakat. Pengendalian laju inflasi dipercaya akan sangat berdampak dalam menjaga dan menumbuhkan daya beli masyarakat. Mengantisipasi kebijakan makro ekonomi nasional yang mungkin mengalami perubahan-perubahan

yang

dapat

mempengaruhi


daya

beli II-116

masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Bintan telah melaksanakan program Peningkatan Ketahanan Masyarakat, serta program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan program lainnya sehingga kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan tertinggal dapat terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bintan.


II-117

RPJMD 2016-2021

BAB.

3

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD

yang setiap tahun

ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kabupaten Bintan terdiri dari yang

didalamnya

terdapat

pendapatan

(1) Penerimaan Daerah

daerah

dan

penerimaan

pembiayaan daerah;(2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.


III-1

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis

pengelolaan

keuangan

daerah

menjelaskan tentang

aspek

kebijakan keuangandaerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. 3.1

Kinerja Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Gambaran

kinerja

Pelaksanaan

APBD

menguraikan

perkembangan Pendapatan dan belanja tidak langsung, Proporsi sumber

pendapatan,

gambaran

realisasi

pencapaian belanja

kinerja

daerah.

pendapatan,

Pendapatan

dan

daerah

merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumbersumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas

keuangan

pemerintah

daerah

daerah

akan

menentukan

dalam

menjalankan

fungsi

kemampuan pelayanan

masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah memiliki beberapa dasar hukum sebagai landasan utama yaitu : 1.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;

3.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan


III-2

Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

25

Tahun

2000

tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah otonom. Adapun landasan hukum spesifik di bidang pendapatan daerah adalah: 1.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menyikapi diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten

Bintan

telah

melakukan

restrukturisasi

dasar

pemungutan pendapatan daerah melalui perubahan atas beberapa Peraturan

Daerah

dan

penerbitan

Peraturan

Daerah

baru.

Beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang akan dikelola di Kabupaten Bintan adalah: 1. Pajak Daerah terdiri dari: a.

Pajak Hotel;

b.

Pajak Restoran;

c.

Pajak Hiburan;

d.

Pajak Reklame;

e.

Pajak Penerangan Jalan;

f.

Pajak Mineral bukan logam dan batuan;

g.

Pajak Parkir;

h.

Pajak Air Tanah;

i.

Pajak Sarang Burung Walet;

j.

PBB Perdesaan dan Perkotaan;


III-3

k.

BPHTB.

2. Retribusi Retribusi

yang

diberlakukan

di

Kabupaten

Bintan

adalah

sebanyak 29 jenis yang dipungut setiap tahun untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan dan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : 1. Retribusi Jasa Umum a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c.

Retribusi

Penggantian

Biaya

Cetak

Kartu

Tanda

Penduduk dan Akta Capil; d.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

e.

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;

f.

Retribusi Pelayanan Pasar;

g.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

i.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

j.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

k.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

l.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

m.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha a.

Retribusi Pemakaian Daerah;

b.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c.

Retribusi Tempat Pelelangan;

d.

Retribusi Terminal;

e.

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g.

Retribusi Rumah Potong Hewan;

h.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;


III-4

j.

Retribusi Penyeberangan di Air; dan

k.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu a.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c.

Retribusi Izin Gangguan;

d.

Retribusi Izin Trayek;

e.

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Tabel . T‐III.C.1 Rata‐rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kabupaten Bintan

NO

Uraian

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2014 (Rp)

2015 (Rp)**

Rata‐rata Pertumbuhan (%)

1

PENDAPATAN

722.572.379.228,45

863.183.192.668,87

916.419.942.252,10

883.789.695.260,37

781.766.171.173,87

6,72

1.1

Pendapatan Asli Daerah

136.232.925.611,22

136.751.503.919,87

136.547.923.743,53

190.843.040.464,25

186.630.120.661,87

7,93

Pajak Daerah

1.1

107.697.659.311,96

108.758.174.413,11

103.498.450.682,70

146.315.996.740,77

137.520.270.491,77

5,22

Retribusi Daerah

4.093.814.034,26

6.815.075.635,00

7.529.058.472,91

12.979.651.973,09

9.081.792.543,00

33,31

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan

5.252.730.714,00

4.666.718.216,00

7.551.057.329,00

7.978.087.657,00

13.411.204.438,00

‐0,55

19.188.721.551,00

16.511.535.655,76

17.969.357.258,92

23.569.304.093,39

26.616.853.189,10

32,19

1. 1.1 2. 1.1 3. 1.1

Lain‐Lain PAD Yang Sah

4. 1.2 1.2

Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

493.753.852.008,00

630.295.541.906

671.229.402.784,00

596.250.029.822,00

497.680.184.131,00

8,95

293.112.660.008,00

381.628.653.906,00

360.912.608.784,00

273.981.788.822,00

142.922.557.131,00

17,56

Dana Alokasi Umum

184.730.492.000,00

232.884.448.000,00

288.685.934.000,00

304.974.241.000,00

290.035.577.000,00

‐1,12

Dana Alokasi khusus

15.910.700.000,00

15.782.440.000,00

21.630.860.000,00

17.294.000.000,00

64.722.050.000,00

0,00

1. 1.2 2. 1.2 3. 1.3

lain‐lain Pendapatan Daerah yang sah

1.3

Hibah

92.585.601.609

96.136.146.843

108.642.615.724,57

96.696.624.974,12

97.455.866.381

‐3,01

11.825.321.914,00

10.554.608.165,00

689.494.300,00

0

0

‐0,56

1. 1.3

Dana Darurat

0

0

0

0

0

0,00

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)

31.084.021.721,23

28.126.641.581,00

40.574.153.987,57

20.407.566.803,12

45.281.828.656,00

‐6,34

Dana penyesuaian dan otonomi khusus ***)

17.405.196.000,00

22.055.574.000,00

28.406.592.000,00

51.033.390.000,00

48.536.973.000,00

2,65

Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah lainnya

32.271.061.974,00

35.399.323.097,00

38.972.375.437,00

25.255.668.171,00

3.637.064.725,00

2. 1.3 3. 1.3 4. 1.3

‐12,37

5.

Pendapatan daerah Kabupaten Bintan selama lima tahun terakhir memperlihatkan

perkembangan

cukup

berarti.

Keberhasilan-

keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai faktor berikut, antara lain: (a) kebijakan pemerintah, (b) pendapatan masyarakat, (c) fluktuasi harga komoditas andalan, dan (d) kondisi daerah yang relatif aman. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah maka terdapat dua komponen

pendapatan

yang

memberikan

kontribusi

dalam

peningkatan PAD yaitu Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

III-5

Asli Daerah. Sedangkan dua komponen lain yaitu Retribusi Daerah dan Bagian Laba Usaha Daerah menunjukkan kontraksi negatif selama kurun lima tahun terakhir. Rendahnya pencapaian dua komponen PAD ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah agar lebih intensif meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah serta mengambil langkahlangkah yang inovatif dalam menggali potensi PAD selama lima tahun ke depan. Selanjutnya, dari sisi Dana Perimbangan maka dua komponen utama Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana BagiHasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi masih memberikan kontribusi paling besar dalam kurun waktu 2011-2015. Berdasarkan data sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat

disimpulkan

Kabupaten

Bintan

bahwa masih

pembiayaan

sangat

pembangunan

bergantung

pada

di

sumber

pendanaan dari pemerintah pusat yaitu dari Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya komposisi Dana Perimbangan dalam distribusi pendapatan daerah yang mencapai lebih dari 80%. Besarnya tingkat ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat tentunya menjadi faktor pembatas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan karena Dana Perimbangan bersifat uncontrollable dan sulit diprediksi sebagaimana terlihat dalam perkembangannya selama ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas kemampuan fiskal ke depan

maka

Pemerintah

Daerah

perlu

melakukan

upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan peran serta sektor

swasta

serta

menggalakkan

sektor

investasi

dalam

melaksanakan pembangunan.


III-6

3.1.2 Neraca Daerah Neraca daerah disusun bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Tabel . T-1 Pertumbuhan Neraca Daerah dari tahun 2013 Kabupaten Bintan No 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.3 1.3.1

1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Uraian ASET ASET LANCAR Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Persediaan ASET TETAP Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstrusi dalam pengerjaan dst ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan pihak kedua Aset tak berwujud dst

2013

2014

2015

81.597.277.231,13

10.167.686.860,50

10.873.219.663,52

125.000.000.000,00 19.615.133.865,29 6.174.579.178,78

109.000.000.000,00 73.727.881.682,49 6.915.382.657,00

0,00 131.463.627.098,97 18.155.052.023,00

417.806.902.094,00

377.271.965.538,00

377.195.985.163,00

240.907.805.596,00

259.781.874.086,97

291.207.959.221,00

823.507.556.242,00

908.831.234.247,00

971.493.374.225,00

929.665.281.734,00

1.000.742.079.668,00

1.069.345.949.670,00

8.602.010.003,00

9.917.720.503,00

10.269.098.297,00

16.699.927.356,00

10.002.784.951,00

10.002.784.951,00

0

0

487.997.626,07

0

0

0

0

0

0

3.788.346.600,00

3.906.844.100,00

4.554.901.600,00

114.613.595,50

186.406.856,50

186.406.856,50

JUMLAH ASET DAERAH 2 2.1 2.1.1

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga


III-7

2.1.2 2.1.3 2.1.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan diterima dimuka dst EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan dst EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya dst JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

0

0

0

0

0

0

208.451.004.284,63

121.765.858.004,04

0

19.615.133.865,29

73.727.881.682,49

0

6.174.579.178,78

6.915.382.657,00

0

2.437.189.483.025,00

2.566.547.658.993,97

0

18.432.801.406,24

77.785.945.257,24

0

2.758.308.048.124,44

2.922.970.366.972,24

2.080.314.908.101,88

Dari tabel Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bintan tiga tahun

terakhir,

dapat

dilihat

rata-rata

pertumbuhan

Aset,

Kewajiban maupun Ekuitas. Pada Tahun 2013 Aset bertumbuh sebesar 21,99 persen, Kewajiban dan Ekuitas bertumbuh sebesar 10,32 persen, Tahun 2014 Aset bertumbuh sebesar 3,62 persen, Kewajiban dan Ekuitas bertumbuh sebesar 5,97 persen, Tahun 2015 Aset bertumbuh sebesar 4,50 persen,

Kewajiban dan

Ekuitas turun sebesar (28,83) persen. Sedangkan rata-rata Pertumbuhan Neraca Aset sebagaimana pada tabel dibawah ini :


III-8

Tabel . T‐III.C.2 Rata‐rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bintan No

Uraian

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

ASET ASET LANCAR Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Persediaan

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

ASET TETAP Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstrusi dalam pengerjaan dst

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan pihak kedua Aset tak berwujud dst

Rata‐rata Pertumbuhan (%)

‐20,38% ‐38,88% 107,14% 103,08%

‐3,18% 14,70% 10,57% 8,53% 6,57% ‐0,83%

0,00% ‐ ‐ 12,41%

JUMLAH ASET DAERAH 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan diterima dimuka dst

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan dst

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya dst JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

‐33,33% ‐ ‐

‐48,82% 47,70% 15,57%

‐27,77% 217,58% ‐4,18%

Analisis neraca daerah dilakukan dengan mengukur beberapa rasio sebagai berikut: a. Rasio Lancar (Current ratio) Current Ratio atau dikenal juga dengan sebutan Rasio Lancar adalah perbandingan nilai Aktiva Lancar dengan suatu nilai Kewajiban Lancar yang ada pada suatu laporan keuangan daerah. Current Ratio digunakan dalam rangka memberikan gambaran tentang kemampuan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya (hutang & pinjaman) dengan menggunakan aktiva lancar (kas, piutang, persediaan) yang dimilikinya. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

III-9

b. Rasio Quick (Quick ratio) Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Maksudnya tidak seluruh aktiva lancar turut diperhitungkan, yakni dengan menyisihkan elemen

persediaan

barang

lebih

dahulu

kemudian

diperbandingkan dengan total hutang lancar. c. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Debt to Total Assets Ratio (DAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan total hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. d. Rasio Hutang Terhadap Modal Merupakan Perbandingan antara hutang – hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibanya e. Rata-rata Umur Piutang Rasio ini mengukur efisiensi pengolahan piutang perusahaan, serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. f.

Rata-rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama

dana

tertanam

dalam

bentuk

persediaan

(merubah

persediaan menjadi penjualan).


III-10

Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Bintan NO 1 2 3 4 5 6

Uraian Rasio Lancar (Current ratio) Rasio quick (quick ratio) Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Rasio Hutang Terhadap Modal Rata‐rata Umur Piutang Rata‐rata Umur Persediaan

2013 (Rp) 46,72 148,42 0,0006 0,0007 2,79 2,49

2014 (Rp) 11,99 127,80 0,0003 0,0003 1,39 2,86

2015 (Rp) 6,63 43,06 0,0002 0,0002 0,91 8,48

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kemampuan daerah dalam menjalankan Finansial jangka pendeknya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan persentase yang menurun ini memberikan gambaran keadaan keuangan daerah dalam kondisi tidak sehat. Sedangkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya menunjukan persentase yang positif. 3.2

Kebijakan Pengelolaam Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada prinsip anggaran kinerja (performance base budgetting) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut

mencerminkan efisiensi dan efektifitas

pelayanan publik, untuk memperoleh gambaran realisasi dari pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dimasa mendatang diperlukan analisis. Yang bertujuan untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.


III-11

Tabel . T‐III.C.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bintan

NO

Ura i a n

Tota l Bel a nja Tota l Pengel ua ra n Untuk Pemenuha n (Bel a nja + Kebutuha n Pembi a ya a n Apa ra tur Pengel ua ra a n) (Rp) a

1

Tahun 2013

2

Tahun 2014

597.477.778.614,00 665.587.155.120,96

3

Tahun 2015

600.722.348.302,22

Pros enta s e

(Rp) b

(a )/(b)x 100%

680.771.434.394,24

87,76

755.372.278.290,96

88,11

724.357.897.118,92

82,93

3.2.2 Analisis Pembiayaan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran sedangkan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang.


III-12

Tabel . T‐III.C.4 Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Bintan NO 1

Ura i a n Realisasi Pendapatan Daerah

2013

2014

(Rp)

(Rp)

2015 (Rp)

916.419.942.252,10

883.789.695.260,37

781.766.171.173,87

920.839.553.776,24

966.962.829.655,96

886.752.609.316,92

6.904.500.000,00

7.256.000.000,00

0,00

‐11.324.111.524,14

‐90.429.134.395,59

‐104.986.438.143,05

219.113.195.808,77

208.451.004.284,63

121.765.858.004,04

Dikurangi Realisasi : 2 3

Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

A

Defisit Rill

4

Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Anggaran sebelumnya

5

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

6

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

0,00

3.262.108.115,00

0,00

7

Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

0,00

0,00

8

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah

0,00

0,00

0,00

9

Penerimaan Piutang Daerah

10

Pengembalian Pokok Dana Bergulir

B

Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

A‐B Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

0,00

0,00

0,00

661.920.000

481.880.000,00

50.562.500,00

219.775.115.808,77

212.194.992.399,63

121.816.420.504,04

208.451.004.284,63

121.765.858.004,04

16.829.982.360,99

Tabel . T‐III.C.5 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Bintan Proporsi dari total defisit rill NO

Ura i a n

2013

2014

2015

(%)

(%)

(%)

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggran Sebelumnya

2

Pecairan Dana Cadangan

219.113.195.808,77 208.451.004.284,63 121.765.858.004,04 ‐ ‐ ‐

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

‐

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

‐

‐

‐

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

‐

‐

‐

6

Penerimaan Piutang Daerah

‐

‐

‐

7

Pengembalian Pokok Dana Bergulir

8

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

3.262.108.115,00 ‐

661.920.000,00

481.880.000,00

50.562.500,00

212.870.615.808,77

204.938.992.399,63

121.816.420.504,04


III-13

Tabel T‐III.C.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran kabupaten Bintan

2013 No

Uraian

2014 %

Rp

2015 %

Rp

dari SILPA

3.3

1

Jumlah SILPA

2

Pelampauan penerimaan PAD

3 4

203.451.004.808,77

%

Rp

dari SILPA

dari SILPA

121.765.858.004,04

16.829.982.360,99

2.459.269.486,53

1,21%

24.717.988.978,25

20,30%

Pelampauan penerimaan dana Perimbangan

80.156.644.584,00

39,40%

5.866.953.541,00

4,82%

‐30.973.621.488,00 ‐184,04%

9.731.640.806,87

Pelampauan penerimaan Lain‐lain pendapatan daerah yang sah

11.357.046.726,00

5,58%

12.089.361.822,37

9,93%

‐32.151.225.280,00 ‐191,04%

5

Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

0,00

6

Kewajiban pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

0,00

0,00

0,00

7

Kegaiatan lanjutan

0,00

0,00

0,00

0,00

57,82%

0,00

Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan

kapasitas

riil

keuangan

daerah

yang

akan

digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2016-2020) dalam Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Meningkat Serta Prioritas Utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahunnya. Sedangkan belanja periodik prioritas Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

III-14

utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan serta sejenisnya. Total Pengeluaran Wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan. Tabel T‐III.C.7 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama kabupaten Bintan

No

2015

Rata-rata

Rp

P ertumbuhan

Uraian

%

A

Belanja Tidak Langsung

420.816.234.786,00

1,01%

1 2

Belanja gaji dan Tunjangan

237.406.872.126,00

8,09%

1.755.800.000,00

‐5,17%

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

3

Belanja Bunga

‐

‐

4

Belanja Bagi Hasil

‐

‐

B 1

Belanja Langsung

465.936.374.530,92

‐15,34%

Belanja Honorarium PNS Khusus untuk guru dan Tenaga medis

‐

‐

2

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

418.000.000,00

‐1,36%

3

Belanja Jasa Kantor ( Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)

8.764.910.769,00

30,42%

1.479.294.600,00

‐81,42%

1.315.881.150,00

‐51,33%

4

Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

5

Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor (Yang telah ada Kontrak jangka panjangnya)

C

Pembiayaan Pengeluaran

‐

‐

1

Pembentukan Dana Cadangan

‐

‐

2

Pembayaran Pokok Utang

‐

‐

TOTAL (A+B+C)

886.752.609.316,92


III-15

3.4

Proyeksi Data Masa Lalu

3.4.1 Proyeksi Penerimaan Daerah Kinerja

pendapatan

daerah

secara

keseluruhan

mengalami

peningkatan setiap tahunnya, meskipun masih ada beberapa kendala pada jenis-jenis penerimaan tertentu. Untuk sumber penerimaan PAD, penyesuaian dan pendekatan spesifik dalam penanganannya masih dibutuhkan guna mengoptimalkan sumber penerimaan tersebut, sementara untuk dana perimbangan, secara khusus Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, kendala seperti ketidaktersediaan data akurat adalah masalah utama pada sumber penerimaan tersebut. Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upayaupaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan

kompentensi

aparatur

daerah,

kualitas

kinerja

layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka memenuhi kepuasan pelayanan masyarakat. Dalam lima tahun ke depan (2016-2020), Pemerintah Kabupaten Bintan perlu menempuh langkah-langkah yang dapat menjamin peningkatan kinerja Pendapatan Daerah tanpa memberikan beban yang lebih berat kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi komitmen

karena

merupakan

implementasi

dari

upaya

mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bintan. Pengelolaan Pendapatan Daerah harus diarahkan pada upaya penggalian potensi yang dimiliki daerah. Selain berbagai sumber pendapatan yang telah dikelola selama ini, upaya-upaya yang lebih intensif Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

III-16

perlu ditujukan pada berbagai sumber pendapatan potensial, tentu saja dengan memperhitungkan secara cermat kemampuan ekonomi masyarakat. Arah kebijakan umum yang akan ditempuh oleh Kabupaten Bintan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 2016-2021) adalah menggali potensi perekonomian daerah dan mengelola pendapatan daerah guna memperkuat perekonomian daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah. Upaya penggalian sumber potensi ini sudah tentu harus dibarengi

dengan

peningkatan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, Kabupaten Bintan perlu secara bertahap menata infrastruktur dan suprastuktur daerah sehingga dapat berinteraksi satu dengan yang lain dalam menjalankan fungsifungsi lembaga dan bukannya saling tumpang tindih. Dengan memperhatikan kewenangan, permasalahan, kebijakan, potensi, strategi, prioritas dan pertumbuhan ekonomi serta penataan daerah Kabupaten Bintan dalam lima tahun ke depan, maka Pendapatan Asli Daerah secara khusus diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 7,93% per tahun dan pendapatan daerah diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 6,72% per tahun. Proyeksi penerimaan di atas berdasarkan asumsi: a. Perkembangan ekonomi daerah relatif stabil; b. Adanya perluasan basis pajak hotel, restoran, dan hiburan yang selama ini dikenakan objek PPN akan menjadi objek pajak daerah; c. Pengalihan Perdesaan

kewenangan dan

pemungutan

Perkotaan

dari

BPHTB

pemerintah

dan pusat

PBB ke

pemerintah daerah;


III-17

d. Adanya peningkatan daya beli masyarakat; e. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksikan meningkat; f.

Adanya situasi dan kondisi yang kondusif.

Dalam upaya peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan masyarakat, maka strategi kebijakan pendapatan daerah untuk periode tahun 2016-2020 diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut : a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak dan retribusi yang sudah ada. Upaya ini meliputi: b. Penyempurnaan landasan hukum bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah; c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; f.

Peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah;

g. Penyederhanaan dan modernisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak/retribusi dengan aparat; h. Penjaringan data subjek dan objek pajak sarang burung walet dan air tanah; i.

Updating

data

basis

pajak

daerah

serta

optimalisasi

pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan; j.

Pengkajian penerapan jenis pajak dan retribusi baru;


III-18

k. Pengkajian tarif pajak dan retribusi daerah; l.

Optimalisasi penyerapan penerimaan basis data PBB yang akan diserahkan ke daerah;

m. Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak dan daerah. n. Mendesain ulang sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien dan efektif secara ekonomi. o. Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui upaya perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme, serta memperkuat permodalan BUMD. p. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA melalui kerjasama pusat dan daerah. q. Menunjang kegiatan penjaringan subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN). r. Berupaya untuk memperoleh bantuan dana penyeimbang dan hibah dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. s. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pendapatan daerah sampai pada semua arah, dan ; t. Pemanfaatan teknologi informasi dan telematika yang aplikatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Melalui strategi di atas diharapkan target-target pendapatan daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan dapat direalisasikan serta pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat. 3.4.2 Proyeksi Belanja Daerah Belanja daerah 2016-2020 diarahkan pada upaya peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

III-19

penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Dengan demikian, maka belanja daerah akan lebih diprioritaskan kepada hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yaitu: a.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;

b.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan;

c.

Pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis;

d.

Perluasan kesempatan kerja;

e.

Pemberdayaan ekonomi rakyat;

f.

Pengembangan

iklim

investasi

dan

pembangunan

interkoneksitas; g.

Pembangunan infrastruktur daerah, terutama daerah-daerah terpencil;

h. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial; i.

Peningkatan sumberdaya aparatur dan supremasi hukum;

j.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pada tahun-tahun belakangan sudah terjadi peningkatan alokasi anggaran

untuk

pertanian

dan

sektor

agribisnis,

pendidikan, serta

kesehatan,

peningkatan

perikanan,

kuantitas

dan

kualitas infrastruktur di perdesaan dan daerah terpencil. Dalam perspektif ini, Pemerintah Kabupaten Bintan harus mampu menjawab tuntutan tersebut di atas melalui berbagai program dan kegiatan yang tercemin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan penyusunan anggaran yang lebih bersifat teknis dan operasional. Pada dasarnya alokasi belanja tahunan daerah, seperti tercermin pada APBD yang merupakan kerangka kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

III-20

publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya penganggaran tetap

mengacu

pada

norma

dan

prinsip

anggaran

yaitu;

transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektifitas anggaran. 3.4.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pembiayaan anggaran timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan untuk pembiayaan anggaran daerah ini dapat berasal dari sumber – sumber berikut :

3.5

a.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA)

b.

Transfer dari dana cadangan;

c.

Penerimaan pinjaman dan obligasi ; serta

d.

Hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Perhitungan Kerangka Pendanaan

Tabel T‐5 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan


III-21

Tabel T-6 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah kabupaten Bintan

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan

ke

berbagai

program/kegiatan

sesuai

urutan

prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III, dimana prioritas I mendapat prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapat alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Prioritas I Sesuai

dengan

yang

diamantkan

dalam

Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

RPJMN kepala

(Rencana daerah

harus mempunyai program pembanguan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated), termasuk untuk prioritas bidang Pendidikan 20% (Dua puluh persen)


III-22

Program ini harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik yang memiliki manfaat yang tinggi Prioritas II Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per usulan yang berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas. Prioritas III Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanjabelanja tidak langsung seperti, tambahan penghasilan PNS, Belanja Hibah, Bantuan sosial dan organisasi masyarakat.


III-23

RPJMD 2016-2021

BAB.

4

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan perubahan

daerah

tingkat

secara

sederhana

kesejahteraan

diartikan

secara

sengaja

sebagai

sebuah

dan

terukur.

Perencanaan daerah juga diharapkan mampu menepis ketidakpastian dalam proses merubah tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Hakikat

perencanaan

itu

adalah

memperkecil

peluang

munculnya

ketidakpastian. Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Dan, perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar ketidakpastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Salah satu langkah atau tahapan untuk mendekati perencanaan ideal, sebagai dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah perlu diketahui isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang secara eksisting terjadi. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting, sehingga, penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isuisu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya

dijadikan

pembangunan

dasar

jangka

dalam

panjang

perumusan daerah.

visi

Dengan

dan

misi

demikian

permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Identifikasi yang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-1

dilakukan tidak berdasarkan pada urutan urusan pembangunan, tetapi lebih diutamakan pada permasalahan yang menonjol dan urgen. Permasalahan pembangunan daerah yang akan dikelola dan ditangani adalah yang permasalahan yang memiliki aspek medium term

problem

formulation,

karena

dokumen

yang

disusun

merupakan dokumen perencanaan jangka menengah. Formulasi beberapa pokok permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bintan antara lain sebagai berikut : 4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Masih rendahnya upaya pembinaan kebudayaan Melayu. Hal tersebut ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut: a.

Sebagai upaya pembentukan karakter masyarakat atas dasar nilai keagungan Budaya Melayu, belum terlihat nyata dalam mengoperasionalkan pepatah “dimana bumi dipijak, disama langit dijunjung” hingga nuansa kebudayaan Melayu sangat dirasakan tipis pada kehidupan masyarakat pada umumnya.

b.

Lembaga

Adat

menyelenggarakan

Melayu upaya

tidak

memiliki

pembinaan

nyata

kebudayaan

kegiatan Melayu,

menjadikan tidak terlihatnya sebagai lembaga yang berkewajiban membina kembangkan budaya Melayu. 2. Masih belum meratanya capaian pendidikan dan jangkauan pelayanan pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut : a.

Masih terdapat masyarakat yang buta huruf,

kondisi angka

melek huruf (AMH) meningkat dari tahun 2010 sejumlah 95,09% menjadi 97,68% pada tahun 2014, untuk tahun 2011 kondisi ini masih di atas AMH Nasional yakni 92,99%, tetapi masih di bawah AMH Provinsi Kepulauan Riau 98,07%, sehingga masih perlu ditingkatkan; b.

Rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat selama lima tahun terakhir, yakni 8,63 tahun di tahun 2010 menjadi 9,06 tahun


IV-2

pada tahun 2011, kondisi ini masih di bawah RLS Provinsi Kepulauan Riau yakni 9,73 tahun, meskipun sudah di atas RLS Nasional 7,94 tahun. c.

Masih rendahnya tingkat pendidikan level Sarjana (baik S1-S3) serta tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2014 adalah 3,5% dari jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas, sedangkan penduduk usiao 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah atau tidak menamatkan SD/MI adalah 22,67%. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan, adalah tamatan SMA/MA sederajat dan SMK yaitu mencapai 30,74% dari jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas.

3. Masih dijumpai permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan, baik

jangkauan

layanan,

aksesibilitas

maupun

kualitas

dan

kuantitas pelayanan. Beberapa indikator dapat dilihat sebagai berikut : a.

Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai general indicator kualitas kesehatan menunjukkan peningkatan, pada tahun 2010 adalah 69,71 tahun, meningkat pada tahun 2014 menjadi 69,98 tahun, kondisi ini sudah berada di atas rata-rata Nasional 69,65 tahun, dan di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau 69,85 tahun. AHH secara umum dipengaruhi oleh kualitas hidup masyarakat, dimulai dari asupan nutrisi yang cukup, pola hidup sehat, penanganan

penyakit

dan

kualitas

lingkungan

yang

baik,

sehingga masih bisa diupayakan untuk meningkat pada masa yang akan datang; b.

Masih ditemukannya angka kematian bayi yang merupakan indikator perhitungan kelangsungan hidup bayi sejumlah 7,5 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2013 dan menurun menjadi 7,2 pada tahun 2014, meskipun demikian angka kematian bayi masih di bawah standar nasional, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah mendatang;


IV-3

c.

Masih ditemukan balita yang gizi buruk, pada tahun 2014 sejumlah 0,21%, sehingga tetap memerlukan penanganan lebih lanjut

dan

dilakukan

deteksi

dini

pertumbuhan

dan

perkembangan anak dengan unit-unit pelayanan kesehatan yang telah ada. d.

Terdapat penderita HIV/AIDS, pada tahun 2014 sejumlah 58 orang, sehingga perlu penanganan sangat serius mengingat penyakit ini tergolong menular dan mematikan, dalam jangka panjang perlu ditargetkan untuk tidak ada lagi penderita HIV/AIDS;

e.

Masih diketemukan penyandang cacat sejumlah 478 jiwa pada tahun 2014, khususnya cacat bawaan hal ini disebabkan banyak faktor, yakni dimulai sejak anak didalam kandungan, pengaruh penyakit

menular,

nutrisi,

maupun

genetis,

sehingga

penanggulangannya perlu dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. 4.1.2 Aspek Pelayanan Umum 1. Kurangnya pemerataan (kualitas dan kuantitas) tenaga pendidik sesuai karakteristik dan potensi daerah. Rasio Guru dan Murid, sudah tercukupi untuk pendidikan dasar dan menengah (rata-rata 1 guru : 11-13 siswa), tetapi sebaran guru dan kualifikasi pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk wilayah kepulauan yang berpotensi di bidang kelautan dan pariwisata, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. 2. Kurangnya pemerataan tenaga Dokter dan Paramedis sesuai Karakteristik dan potensi daerah Mengingat

jangkauan

dan

sebaran

wilayah

Kabupaten

Bintan

mayoritas adalah kepulauan, sehingga sesuai standar yang berlaku tenaga Dokter dan Paramedis sangat kurang serta penyebarannya belum seimbang, meskipun sarana dan prasarana kesehatan berupa Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-4

rumash Sakit Umum dan Puskesmas telah memenuhi kebutuhan tetapi masih perlu ditingkatkan untuk untuk pemenuhan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. 3. Masih dijumpainya angka kemiskinan yang signifikan Pada tahun 2008 angka kemiskinan berkisar 7,6% (sebagian data menunjukkan angka 11%), walaupun mengalami fluktuasi, menurun pada tahun 2012 berkisar 7% dan 6,2% pada tahun 2013, dalam jangka panjang kondisi ini masih bisa ditekan sampai di bawah 5% mengingat potensi daerah dan sumber daya manusia yang dimiliki memungkinkan untuk mengurangi angka kemiskinan di bawah 5%; 4. Masih terdapat Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Data

pada

tahun

permasalahan

yang

2010

menunjukkan

disebutkan

di

PMKS,

atas

selain

seperti

beberapa

kemiskinan,

penyandang cacat dan HIV/AIDS, masih dijumpai warga Lanjut Usia Terlantar 25 orang, orang, Wanita Narapidana

Tuna Susila 275 orang,

Bekas

8 orang, Jumlah KK Rumah Tidak Layak Huni 558 KK,

Korban Bencana Alam 152 orang, Korban Penyalahgunaan Napza 7 orang, kondisi ini merupakan permasalahan serius yang harus ditangani melalui proses pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin berkurangnya PMKS; 5. Kurangnya sarana dan prasarana air bersih Keberadaan sumber air bersih hanya ada di beberapa kecamatan saja seperti Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong, Mantang, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Gunung Kijang dan Kecamatan Toa Paya yang umumnya berasal dari sumur gali sehingga dalam jangka panjang pada musim kemarau di kuatirkan akan kekurangan air bersih. Ketersediaan sumber air bersih dan sarana prasarana pendukungnya merupakan salah permasalahan utama yang ada di masyarakat di masa yang akan datang. 6. Masih rendahnya nilai tambah yang dapat diperoleh masyarakat dari bidang kelautan, perikanan dan pariwisata


IV-5

Peluang pengembangan sumberdaya ikan tangkapan di perairan Kabupaten Bintan masih bisa dikembangkan. Artinya peningkatan upaya dan armada masih memungkinkan untuk terus dilakukan agar pemanfaatan potensi bisa lebih optimal, terlebih dengan optimalisasi pelaksanaan Minapolitan. Km2

Dengan luas wilayah lautan 86.398,33

yang merupakan 98,50 persen dari total luas wilayah, pada

tahun 2011 kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi wilayah hanya mencapai 2,14%, demikian juga halnya dengan pariwisata, kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB adalah 19,76% sentra pengembangan pariwisata alam di kawasan Lagoi dan didukung sarana pariwisata dan rekreasi yang tersedia di Kabupaten Bintan berjumlah 39 buah. Jumlah sarana pariwisata paling banyak terdapat di Kecamatan Teluk Sebong yaitu 23 buah, dan yang paling sedikit terdapat di Bintan Pesisir yaitu 1 buah, kondisi ini belum mampu menjadi daya ungkit untuk peningkatan perekonomian masyarakat secara optimal. 7. Belum

terpenuhinya

optimalnya

fasilitas

pemerataaan

perekonomian

distribusi

dan

yang

menjamin

kemampuan

dalam

konsumsi bahan pangan serta barang dan jasa ke masyarakat Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga belanja

yang

dikeluarkan.

Secara

umum

terjadi

peningkatan

kemampuan daya beli masyarakat selama periode 2009 -2011 di Kabupaten Bintan. Daya beli Kabupaten Bintan Tahun 2009 tercatat sebesar 644,59 ribu per orang per bulan dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 646,57 ribu. Pada tahun 2011 daya beli masyarakat Kabupaten Bintan telah mencapai 650,00 ribu. Bila dibandingkan dengan daya beli secara Nasional dan daya beli Provinsi Kepulauan Riau maka daya beli masyarakat Kabupaten Bintan telah lebih baik dari daya beli secara Nasional dan daya beli Provinsi Kepulauan Riau, tetapi dari data Susenas 2011 tercatat bahwa penduduk Kabupaten Bintan menghabiskan sekitar 51,53 persen dari pengeluarannya untuk belanja makanan atau lebih dari separuhnya, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-6

sehingga perlu dukungan pemerintah untuk mendekatkan produkproduk

tersebut

ke

masyarakat

dan

mengantisipasi

terjadinya

kenaikan inflasi. 8. Masih terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terjadi di daratan dan lingkungan perairan. Untuk perairan, seperti kawasan laut dan pesisir sedangkan di daratan terjadinya polusi, pencemaran akibat sampah dan pertambangan tanpa izin (pasir darat dan bauksit) serta kerusakan kawasan konservasi/hutan. Pencemaran perairan (laut) masih sering terjadi, dalam hal ini penangannya harus melibatkan instansi

vertikal

dan

beberapa

pihak

terkait,

termasuk

peningkatan penanganan kerusakan mangrove. Sedangkan

perlu untuk

pertambangan potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan berupa

pasir,

bauksit

dan

batu

granit.

Luas

lahan

kawasan

pertambangan adalah sebesar 4.111 Ha yang lokasinya berada di Kecamatan Teluk Bintan, Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang.kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang. Pertambangan tanpa ijin masih terus berjalan, sehingga perlu diperkuat pengawasan dan pengendaliannya untuk memperbaiki kondisi lingkungan serta perlu peningkatan kinerja rehabilitasi kawasan eks tambang dan kehatihatian dalam proses eksploitasi yang sekarang masih berjalan dengan memperhatikan Precautionary Principle (prinsip kehati-hatian) agar tidak merusak lingkungan serta penanganan penambangan ilegal walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang ekspor bauksit dalam bentuk Raw Material. 9. Masih kurangnya keahlian/keterampilan masyarakat berdasarkan potensi daerah Survey

tenaga

kerja

(SAKERNAS)

2011

terdapat

71.517

jiwa

penduduk angkatan kerja dan sekitar 92,38 persen diantaranya telah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-7

bekerja. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar, yaitu sekitar 24,90 persen bekerja di sektor pertanian. Sektor sektor berikutnya yang cukup besar peranannya dalam ketenagakerjaan diantaranya sektor perdagangan (20,53 persen), jasa (19,01 persen) dan industri pengolahan (12,79 persen), mengingat industri pengolahan masih didominasi oleh pengoalahan logam dan elektronik yang investasinya mencapai 64.628,70 US $ yang menyerap tenaga kerja sejumlah 4.375 orang, kondisi ini diharapkan bisa bergeser dan dikembangkan ke arah industri pengolahan khususnya subsektor marine industries dan hasil kelautan, serta jasa, khususnya pariwisata. 10. Belum optimalnya penggalian potensi dan pelestarian budaya, khususnya budaya Melayu dan budaya Daerah Tidak ditemukannya upaya penjabaran filosofi : Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” dalam kehidupan saat ini sebagai tanda berkarakternya kegiatan-kegiatan pada Budaya Melayu. Kegiatan kesenian di Kabupaten Bintan belum menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari masih kecilnya jumlah sanggar seni yang ada. Meskipun demikian, untuk meningkatkan peranan seni dan budaya di masyarakat pada tahun 2014 pemerintah daerah telah melakukan kegiatan pembinaan seni pada 10 sanggar seni, dan belum adanya karya seni dan budaya yang memperoleh penghargaan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 11. Masih belum terbentuknya sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan dengan berbasis Good Governance. Saat ini Kabupaten Bintan belum memiliki SKPD dengan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur, dan hanya 10 SKPD yang menerapkan ISO.

IKM terkait pelayanan aparatur adalah 72,46,

sedangkan terkait pelayanan umum di kecamatan adalah 72,34, Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan adalah 30% dan SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik, 16.67%, untuk kondisi pertanahan Kabupaten Bintan memiliki ±365 Ha Lahan Milik Pemerintah Daerah, 70% Lahan Pemda Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-8

yang

tidak bersertifikat dengan

bersertifikat 20 sertifikat (persil),

mengingat kawasan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bintan, termasuk Ibu Kota Kabupaten (Seri Bentan) merupakan kawasan lindung yang masih dikelola oleh Kementerian Kehutanan, secara garis besar, kondisi ini perlu diperbaiki dan diselesaikan secara komprehensif dan tuntas. Dukungan sistem yang baik dan efisien dengan berorientasi e-gov yang dimulai dari sistem perencanaan pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta audit dan pertanggungjawaban harus terintegrasi dalam satu sistem dan aparatur yang kuat dan efisien. 12. Kurang optimalnya penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Saat ini terdapat 1 Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), 31.926,15 Ha luas wilayah produktif, 3362,63 HA luas wilayah industri, 104 Ha luas wilayah yang terkena banjir, dan 3.115 Ha luas wilayah perkotaan, dan 4 dokumen RDTR; Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan strategis dan Kecamatan sebesar 40%, 40% rekomendasi perizinan yang memanfaatkan kesesuaian lahan, dan tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 50%, kondisi ini seiring perencanaan pembangunan jangka menengah, harus dipacu kesesuaian dan ketaatan dalam implementasinya sesuai Sub Wilayah Pengembangan mencapai 90%-100%.. 13. Masih rendahnya pembangunan. Peningkatan

pemuda

peran dan

pemuda perempuan

dan

perempuan

(gender

issues)

dalam dalam

pembangunan merupakan prasyarat wajib yang harus terlibat. Optimalisasi peran selama ini melalui pemberdayaan dan pembinaan. Untuk pemuda, selain prestasi dan kompetensi, diarahkan juga pada peningkatan prestasi oleh raga, even internasional seperti Tour de Bintan yang rutin diselenggarakan harus mampu melahirkan atlitatlit lokal yang berprestasi internasional. Pembinaan telah dilakukan kepada

104 organisasi pemuda, 10 kegiatan kepemudaan, 10 unit


IV-9

gedung olahraga, 366 klub olahraga, 13 organisasi keluarga, dan 10 kegiatan olahraga. Komposisi peran perempuan dengan meningkatkan Indeks kesetaraan gender, angka kesetaraan pada tahun 2014 berkisar dari 24,45 dalam jangka 5 tahun ke depan peran pemuda dan perempuan secara simultan harus ditingkatkan. 4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 1. Tingginya inflasi dan indeks harga konsumen Berdasarkan data BPS Kabupaten Bintan inflasi tahun 2014 Laju inflasi tahun kalender (Januari – Desember) Tahun 2014 sebesar 3,32 persen, jauh lebih rendah dibanding laju inflasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,17 persen. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,83 pada Bulan November 2014 menjadi 129,86 pada Bulan Desember 2014 telah menyebabkan pada Bulan Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 0,02 persen. Inflasi pada bulan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,26 persen. Intervensi menekan inflasi dan indeks harga konsumen harus dilakukan dengan berbagai cara dan treatmen yang tepat, mengingat kondisi wilayah yang tersebar di kepulauan, sehingga harus memunculkan kebijakan daerah yang mampu menjaga keseimbangan dan menjaga stabilitas harga yang berlaku. 2. Belum optimalnya iklim investasi daerah, industri kecil menengah dan masih rendahnya fokus pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah kurangnya percepatan penanganan perijinan, masih tingginya angka kriminalitas dan rendahnya daya saing investasi dengan daerah lain. Selama ini belum ada MOU/perjanjian kerjasama bidang perekonominan yang dihasilkan,meskipun pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah sebanyak 200 perusahaan. Di Kabupaten Bintan terdapat 100 unit usaha industri kecil dan menengah, 26 unit Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-10

usaha terkait agroindustri dan hasil hutan, 1 unit usaha yang terkait dengan pengolahan limbah industri, 6 unit usaha terkait dengan industri kerajinan rumah tangga. Terdapat 1700 Izin investasi. Rasio PMA/PMDN sebesar 1/3 dan investasi perusahaan berskala nasional sebesar 4.400.000 USD. Rasio daya serap tenaga kerja 138,05. Peluang pengembangan investasi pada bidang ini dalam jangka panjang sangat memungkinkan, bahkan bisa naik menjadi 7-10 kali lipat sampai pada tahun 2020. 3. Masih dan

rendahnya infrastruktur

infrastruktur penunjang

dasar

sebagai

(basic

infrastructure)

complementary

pusat

pertumbuhan kawasan ASEAN Berdasar kondisi jalan, tingkat kemantapan jalan sebesar 80%, dalam kurun waktu dua tahun terakhir tidak ada panjang jalan tanah yang dibangun (Lintas Timur dan Jalan Strategis Lainnya), panjang jalan aspal dibangun dan ditingkatkan sebesar 5.25 Km. Dukungan infrstruktur yang mampu dimanfaatkan dalam skala nasional dan internasional adalah pelabuhan internasional dan bandara udara. Integrasi sistem transportasi antar moda baik di darat maupun perairan harus terwujud pada tahun 2025. Ketersediaan pelabuhan laut yang ada saat ini berjumlah 53 buah, terdiri dari 32 buah pelabuhan rakyat, 4 buah pelabuhan yang berada dalam kawasan KPBPB, 13 buah pelabuhan DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri), dan 4 buah pelabuhan khusus negara. Pembangunan Bandara udara berstandar internasional harus diwujudkan untuk menguatkan daya saing daerah, sebagai complementary Batam dan Singapura, Zona Bandar Udara yang disediakan seluas 107,06 Ha harus ditambah menyesuaikan kebutuhan standar internasional, sedangkan pelabuhan laut skala internasional sebagai complement batam

dan

Singapura

dapat

segera

diwujudkan

karena

telah

ditetapkan Zona Pelabuhan seluas 2.951,55 Ha (perairan)


IV-11

4. Masih dijumpai kriminalitas di masyarakat Kabupaten Bintan memiliki kepadatan penduduk dan permasalahan sosial yang tidak terlalu tinggi, tetapi masih menghadapi gangguan stabilitas sosial dengan adanya tindak pidana (kriminalitas) yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi daya saing daerah, khususnya iklim investasi dan jaminan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Upaya penurunan tindak pidana harus dilaksanakan secara integratif dengan bersinergi bersama aparatur penanggung jawab keamanan (POLRI) dan stake holder-nya. 5. Masih kurangnya inovasi daerah dan lemahnya daya saing daerah dalam era global Inovasi dan daya saing sangat berkaitan, inovasi untuk memajukan aerah sangat dibutuhkan untuk penguatan daya saing daerah, khususnya Bintan yang memiliki posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia, selama ini belum ada data yang bisa menunjukkan hasil inovasi daerah dan keunggulan kompetitif sebagai kekuatan daya saing berskala nasional dan internasional. Penguatan yang diperlukan dalam pembangunan jangka panjang adalah: peningkatan kualitas aparatur yang berstandar internasional baik dari sisi pelayanan maupun

kemampuan

perseorangan,

minimal

pengetahuan

dan

pemahaman bahasa internasional beserta attitude nya. Pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan seharusnya di arahkan untk berstandar (kualifikasi) internasional, mengingat berlakunya FTZ, MEA pada tahun 2016. Standar pelayanan dan standar operasional

pemerintahan

Kabupaten

Bintan

harus

dirintis

menggunakan standar dan skill internasional, dengan didukung sarana dan prasarana, infrastruktur dan potensi daerah yang tergali secara optimal. Kabupaten Bintan bisa diandalkan menjadi pusat pertumbuhan industri kelautan dan pariwisata alam. Gejala dan bibit pertumbuhannya

sudah

nampak,

tinggal

policy/kebijakan


dan

IV-12

dukungan semua pihak untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhannya. 4.2 Isu Strategis Isu strategis dapat berasal dari dalam berupa permasalahan pembangunan maupun yang berasal luar dalam skala regional, nasional maupun international. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dilaksanakan dengan focus group discussion, dituangkan dalam bab ini. Dalam penyajian isu strategis ini difokuskan pada isu dengan kategori medium term issues yang diharapkan akan dapat memberikan pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan jangka panjang daerah. Identifikasi

isu

mempermudah

yang

bersifat

menyatukan

strategis

diharapkan

pandangan

tentang

akan

prioritas

pembangunan dan secara teknokratis dapat menjelaskan secara objektif serta memadai kepada semua pemangku kepentingan. Analisis terhadap isu-isu yang bernilai strategis merupakan bagian penting dan perannya sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana

pembangunan

daerah

disamping

bersifat

melengkapi

tahapan proses yang telah dilakukan sebelumnya. Merupakan

satu

keharusan

bahwa

suatu

perencanaan

pembangunan bukan hanya dibuat untuk dan agar dapat diterima oleh komunitas internal organisasi pembuatnya – dalam hal ini pemerintah daerah -- melainkan harus dapat diterima semua pihak di luar organisasi. Oleh karena itu pencermatan dan penelahan lingkungan eksternal haruslah mendapat bagian yang memadai dalam proses perencanaan yang bersifat strategis. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 tahun yang akan datang diidentifikasi dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-13

baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Gambar 3.1 Bagan Alir Isu Strategis Isu strategis Internasional ASEAN FTA, FTZ, MEA, ACFTA MDGs

Isu Strategis Nasional Kebijakan RPJMN

Isu Strategis Regional RPJP Prov Keppri

Isu Strategis Internal Kab Bintan

Berdasar studi dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang menjadi isu strategis Wilayah Kabupaten Bintan

yang

dikelompokkan

ke

dalam

tiga

tingkatan

yaitu:

internasional, nasional dan regional dan lokal 4.2.1 Isu Strategis Internasional Selain Millenium

Development

Goals

(MDGs), isu strategis

internasional dapat digunakan sebagai daya ungkit untuk memiliki daya

saing

yang

handal.

Untuk

mewujudkan

hal

tersebut,

diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang

memadai,

sumber

daya

yang

berkualitas,

manajemen

pengelolaan wilayah yang efektif mampu mengekspos potensi daerah. Untuk menghadapi hal ini diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan potensi yang ada. Dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi MEA, AFTA+3 (Jepang, China, Korea Selatan), ASEAN-China Free Trade

Agreement

(ACFTA)

dan

Asian

Pacific

Economic

Cooperation (APEC), serta dimulainya FTZ (Free Trade Zone) yang


IV-14

akan

langsung

berdampak

pada

pembangunan

di

wilayah

kabupaten Bintan. 4.2.2 Isu Strategis Nasional 4.2.2.1 Kebijakan RPJPN 2005-2025 Isu strategis nasional bertumpu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-20025) dengan rincian arahan sebagai berikut : a.

Mewujudkan

Masyarakat

Yang

Berakhlak

Mulia,

Bermoral,

Beretika, Berbudaya, dan Beradab Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, danberetika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yangpenuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping

itu,

kesadaranakan

budaya

memberikan

arah

bagi

perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga

nilai-nilai

kearifan

lokal

akan

mampu

merespon

modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. b.

Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-Saing Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagitercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangantantangan globalisasi danmampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam

jangka

panjang

diarahkan

untuk

(a)mengedepankan

pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan


IV-15

pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara. c.

Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai

kegiatan

pembangunan,

dan

memaksimalkan

potensi

masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasa rmasyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan Indonesia yang

demokratis

dan

adil

dilakukan

dengan

memantapkan

pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (responsive community) yang akan mendorong semangat sukarela (spirit of voluntarism) yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. d.

Mewujudkan Indonesia Yang Aman, Damai dan Bersatu Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi,dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya gangguan keamanan dalam berbagai bentuk


IV-16

kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang. e.

Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat dalam pembangunan, mengurangi

gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju,mandiri dan adil. f.

Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan nasional dan, sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.

Sumber

daya

alam

yang

lestari

akan

menjamin

tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju,mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. g.

Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasiskan Kepentingan Nasional Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber

daya

manusia

dan

kelembagaan,

politik,

ekonomi,

lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi. h.

Mewujudkan Indonesia yang Berperan Aktif DalamPergaulan Internasional


IV-17

Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar

secara

geografis

dan

jumlah

penduduk,

Indonesia

sesungguhnya memiliki peluang dan potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, mandiri, adil dan makmur, Indonesia sangat penting untuk berperan aktif dalam politik luar negeri dan kerja sama lainnya baik di tingkat regional maupun internasional, mengingat konstelasi politik dan hubungan internasional lainnya yang terus mengalami perubahanperubahan yang sangat cepat. 4.2.2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 Dengan

mempertimbangkan

masalah

pokok

bangsa,

tantangan

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG” Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-18

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian

dalam

kebudayaan,

dirumuskan

sembilan

agenda

prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan

produktivitas

rakyat

dan

daya

saing

di

pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh

kebhinekaan

dan

memperkuat

restorasi

sosial

Indonesia. 4.2.3

Isu Strategis Regional

Isu strategis regional yang bisa diformulasikan dari Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :


IV-19

1. Kemiskinan perlu terus diturunkan Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun dalam enam tahun terakhir, yaitu sebesar 8,13% (137.072 jiwa) pada tahun 2010 menjadi 6,24% (122.398 Jiwa) pada tahun 2015, namun lebih tinggi jika dibandingkan Bangka Belitung (4,97%). 2. Pengangguran cukup tinggi Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi, yaitu sebesar 6,20% pada tahun 2015. Apabila tidak memperoleh perhatian serius angka pengangguran dapat terus meningkat. 3. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal IPM

Provinsi

Kepulauan

Riau

menunjukkan

kecenderungan

meningkat. Angka IPM pada tahun 2014 sebesar 73,40 perlu terus ditingkatkan agar kualitas SDM semakin baik, sehingga Angka Usia Harapan Hidup, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Sekolah, dan Tingkat pengeluaran perkapita (daya beli) semakin tinggi. 4. Kesetaraan dan Keadilan Gender masih rendah IPG Provinsi Kepri pada tahun 2014 baru mencapai 93,20, dan IDG tahun 2013 sebesar 60,79. Dibandingkan IPM, IPG Provinsi Kepri masih

lebih

rendah.

Dilihat

capaian

masing-masing

indikator

pembentuk IPG dan IDG, secara umum masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. 5. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah Pemerataan dan kualitas pendidikan masih belum optimal, terkendala pada

kondisi

geografis

masing-masing

kabupaten/kota

yang

dipisahkan oleh laut. APK SMA/SMK/MA relatif rendah, baru mencapai 89,37% pada tahun 2015. Pemerataan guru pada wilayah terpencil belum merata. 6. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal Derajad kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Angka Usia Harapan Hidup tahun 2014 sebesar 69,97 tahun, AKI sebesar Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-20

137 per 100.000 KH, AKB sebesar 16 per 1.000 KH, AKBa sebesar 25 per 1000 KH dan Gizi Buruk sebesar 0,53%. Prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular juga tinggi. 7. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 71,97%, Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 10,20%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum

layak

73,57%,

Proporsi

rumah

tangga

dengan

akses

berkelanjutan terhadap sanitasi dasar 71,35%. 8. Kesenjangan Antar Daerah Cukup Tinggi Kesenjangan pembangunan antar daerah masih tergolong tinggi, terutama antara Kota Batam dengan kabupaten/kota yang lain. Ketimpangan pedapatan antar kelompok penduduk menunjukkan angka yang cukup tinggi sebesar 0,36 pada tahun 2013. 9. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal Kepulauan Riau memiliki 19 Pulau Terluar (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Baru 1.795 pulau dari 2.408 pulau yang diakui dan 613 masih dalam proses penetapan di PBB. Tingkat pengembangan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga belum optimal. 10. Kapasitas Fiskal Daerah Yang Terbatas Kapasitas keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah relatif kecil, pada tahun 2015 total penerimaan (pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah) hanya sebesar 2.637 milyar rupiah. 11. Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata Kepulauan Riau memiliki luas wilayah laut seluas 96% dengan potensi maritim dan wisata yang besar, namun saat ini belum dikembangkan. 12. Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten Kota Transportasi udara (penerbangan komersial) belum menjangkau seluruh Kabupaten; Transportasi antar pulau belum memadai dari aspek sarpras (pelabuhan dan dermaga dan kapal angkutan umum). Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-21

Hal ini ditandai dengan jumlah pelabuhan internasional 11 unit, Jumlah pelabuhan barang internasional 6 unit, Pelabuhan Perintis 5 unit, Pelabuhan Samudera 3 unit. 13. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi Situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan di kabupaten/kota di Provinsi

Kepulauan

Riau

tergolong

tinggi.

Berdasarkan

peta

ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota tahun 2015, dari sebanyak 43 kecamatan, tidak ada kecamatan yang termasuk Prioritas 1 dan 2, ada 3 kecamatan pada Prioritas 3 (6,98 persen), 10 kecamatan pada Prioritas 4 (23,26 persen), 9 kecamatan pada Prioritas 5 (20,93 persen), dan 21 kecamatan pada Prioritas 6 (48,84 persen). Kecamatan-kecamatan di Prioritas 3 dan 4 merupakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang, sedangkan prioritas 5 dan 6 termasuk kategori tahan pangan. Sedangkan kebijakan level Provinsi dalam jangka panjang adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan

Masyarakat

Kepulauan

Riau

yang

Memiliki

Kepribadian dan Berakhlak Mulia Menciptakan kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia sangat penting sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang lain. Sikap mental dan moral mencerminkan budaya suatu masyarakat akan menjadi ukuran bagi pihak luar dalam memandang Kepulauan Riau. Pencitraan dan penilaian pihak luar terhadap Kepulauan Riau merupakan

kondisi

masyarakatnya

untuk

riil

yang

bersikap

menjadi dan

sebuah

bertindak

nilai

sesuai

bagi

dengan

penilaian tersebut. 2.

Mewujudkan

Sumberdaya

Manusia

Kepulauan

Riau

yang

Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas Yang Tinggi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-22

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan modal dalam meningkatkan daya saing daerah baik skala nasional dan global. Pendidikan

akan

mepengaruhi

etos

kerja

dan

akhirnya

meningkatkan daya saing. Daya saing akan memberikan kelenturan berpikir dan bertindak dalam mengelola peluang dan meningkatkan tantangan menjadi peluang. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Kepulauan Riau yang berkualitas pendidikan, memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi perlu didukung dengan kebijakan pembangunan. 3.

Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan

Dalam

Perekonomian

Nasional

dan

Global

Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata. Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pemerintahan namun juga oleh kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia antar satu daerah dengan daerah lain memiliki relativitas kemampuan. Untuk mengukur kemampuan daerah dalam pergaulan secara nasional dan global agar tetap eksis dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing. Daya saing daerah meliputi seluruh potensi baik sumberdaya alam (SDA), sumberdaya buatan (SDB), sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya sosial (SDS) secara bersama-sama dan terintegrasi mencerminkan kondisi daerah. Untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah agar mampu melaksanakan pembangunan dalam perekonomian nasional dan global. 4.

Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak Masyarakat

yang

sejahtera

adalah

masyarakat

yang

seluruh

kebutuhannya terpenuhi dengan ketersediaan bahan kebutuhan pokok

dan

pelayanan

dasar

yang

terjangkau.

Pembangunan

diarahkan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-23

seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak arah kebijakan yang dilakukan mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur dan lainya. 5.

Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan

Ekonomi

Nasional

Dalam

Bidang

Industri

Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata Secara kodrati Kepulauan Riau berdekatan dengan negara yang sudah maju seperti Singapura dan Malaysia serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Potensi dan peluang tersebut hanya akan memberi manfaat jika dilakukan perencanaan yang komprehensif dalam menatap masa depan Kepulauan Riau yang lebih maju. Dengan potensi yang ada, keinginan untuk menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa ditunda lagi. 4.2.4

Isu Strategis Lokal

Isu strategis yang bisa dimunculkan dari skala lokal, khusus kabupaten Bintan antara lain berupa : 1.

Isu Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, ada 4 isu strategis di anggap paling penting seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Ekonomi Prioritas

No 1. 2. 3. 4. 5.

Isu Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pengembangan Kawasan Minapolitan Pegembangan Pariwisata Peningkatan Aksesibilitas Ke Pulau- Pulau Kecil Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara berskala internasional


IV-24

a. Pengembangan

Kawasan

Perdagangan

Bebas

Dan

Pelabuhan

Internasional Pemerintah Kabupaten Bintan mendukung program pemerintah pusat yaitu pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup wilayah yang lebih luas

meliputi

wilayah

Batam,

Bintan,

dan

Karimun.

Upaya

pengembangan kawasan khusus tersebut juga mendapat dukungan dari

Pemerintah

Singapura

dengan

ditandatanganinya

Nota

Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura

pada

tanggal

25

Juni

2006

tentang

Kerjasama

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait dengan pengembangan kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penetapan lokasi pengembangan KPBPB melalui Peraturan Pemerintah No.46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No.47/2007 untuk KPBPB Bintan dan PP No.48/2007 untuk KPBPB Karimun. Dalam rangka upaya operasionalisasi KPBPB Batam, Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk kelembagaannya. Selain

kebijakan-kebijakan

tersebut

diatas

yang

telah

menjadi

komitmen Pemerintah Indonesia, maka bila ditinjau dari aspek sistem perkotaan nasional dan posisi geografisnya, kawasan BBK ini juga memiliki potensi besar, antara lain :


IV-25



Fungsi Kawasan BBK secara nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang strategis;



Secara geografis, kawasan BBK terletak pada jalur perdagangan internasional

yang

menjadikannya

sebagai

pintu

gerbang

masuknya arus investasi asing ke Indonesia, terutama karena kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia. Apabila didukung dengan keberadaan infrastruktur yang sesuai dan kompetitif, maka kawasan ini dapat menjadi kawasan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi; 

Kawasan BBK terletak di tengah pasar internasional (Singapura, China, India, Australia, dan pasar dunia yang lebih luas lainnya).

Dalam PP tersebut lokasi FTZ Bintan terdiri dari kawasan Bintan Utara dengan liputan wilayah hampir setengah pulau Bintan. Disamping itu, terdapat 5 lokasi lain yang berupa enclave yaitu kawasan Anak Lobam, kawasan maritim Bintan Timur, kawasan Galang Batang, kawasan Senggarang dan kawasan Dompak. Pulau Bintan merupakan wilayah yang cukup siap untuk menarik investasi. Keberadaan bonded zones di Bintan menyebabkan kawasan ini tidak asing lagi bagi investor yang ingin menanamkan investasinya di sektor industri manufaktur. Selain itu, Bintan selama ini juga telah menjadi lokasi kunjungan wisatawan mancanegara, walaupun yang terbesar masih berasal dari Singapura. Ditinjau dari sisi infrastruktur, sekalipun belum sebaik Batam, namun Bintan telah memiliki fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Dengan adanya pemekaran wilayah,

maka

Kota

Tanjung

Pinang

menjadi

suatu

wilayah

administratif yang berdiri sendiri. Namun demikian, dalam konteks KEK BBK, penyebutan Bintan akan secara implisit diartikan sebagai keseluruhan pulau Bintan.


IV-26

b. Pengembangan Kawasan Minapolitan Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dan pada Pasal 63 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Ini berarti bahwa model-model pemberdayaan

akan

terus

bergulir

sehingga

penentuan

model

pemberdayaan yang berbasis sosio-ekologi dan karakteristik daerah nelayan adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2010

tentang

Penetapan

Kawasan

Minapolitan,

maka

wilayah perairan Kabupaten Bintan termasuk salah satu kawasan minapolitan yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 88.038,54 Km2 terdiri atas wilayah daratan seluas 1.946,13 Km2 dan wilayah laut seluas 86.398,33 km2 (97,74%).

Pada tahun 2009, volume produksi perikanan mencapai

20.083,35 Ton dan mengalami peningkatan produksi sebesar 4,18 persen dari tahun sebelumnya, dengan nilai produksi mencapai 157,76 Milyar Rupiah atau meningkat sebesar 3,56%. Hal ini menunjukan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Bintan cukup besar, mengingat luas perairan yang jauh lebih besar dibandingkan luas daratannya. Berdasarkan potensi yang ada maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui SK Bupati Bintan No : 377/VIII/2010, telah menetapkan Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Bintan Timur sebagai kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan dengan fokus pengembangan perikanan tangkap di Kecamatan Bintan Timur

dengan

komoditas

ikan

pelagis

dan

demersal,

serta

pengembangan perikanan budidaya di Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir dengan komoditas rumput laut, kerapu dan teripang. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-27

Dengan di tetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah kawasan minapolitan dimana Kecamatan Mantang Sebagai Tempat Budidaya,

Kecamatan

Bintan

Timur,

dan

Kecamatan

Bintan

Pesisirsebagai sentra pemasaran dan Kecamatan Bintan Pesisir sebagai penagkapan ikan dan budidaya rumput laut. Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan sangat besar karena hampir 98% wilayah Kabupaten Bintan adalah lautan. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Bintan terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya,

pengolahan

produk

perikanan,

industri

bioteknologi

kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Bintan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (seaweed), padang lamun (seagrass), ikan dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. c. Pegembangan Pariwisata Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau yang diimplementasikan ke dalam 6 (enam) Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata, maka Kabupaten Bintan ini termasuk dalam Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata B yang pengembangannya diarahkan pada pengembangan wisata terpadu (Kawasan Lagoi dan Kuala Sempang), ekowisata (Kawasan Air Terjun Gunung Bintan), wisata religi/sejarah (Kawasan Kota Kara dan Bukit Batu), wisata bahari (Kawasan Lagoi, Sakera Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Kawasan Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, kawasan Berakit dan beberapa pulau di Kecamatan Tambelan, Bintan Pesisir dan Mantang), Desa Wisata (Kawal dan Teluk Bakau di Kecamatan Gunung Kijang, Sebong Pereh, Sei Kecil, Sebong Lagoi dan Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Malang Rapat, serta Bintan Bekapur di Kecamatan Teluk Bintan).


IV-28

d. Peningkatan Aksesibilitas Ke Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kabupaten Bintan berupa wilayah yang terdiri atas beberapa gugusan pulau besar dan kecil, sehingga membutuhkan penyediaan prasarana dan sarana wilayah dengan biaya tinggi (high cost), sehingga aksesibilitas menuju ke beberapa gugus pulau kecil di Kabupaten Bintan, terutama ke Pulau Tambelan terbatas. Selain itu belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi wilayah, khususnya di beberapa pulau kecil, merupakan salah satu isu utama di Kabupaten Bintan. e. Pengembangan infrastruktur lapangan udara Selain

jaringan

jalan,

jalan,

rencana

terminal,

pengembangan

pelabuhan sistem

dan

jaringan

trasportasi darat juga diarahkan pada pembentukan simpul-simpul transportasi yaitu berupa terminal transportasi darat, pelabuhan dan lapangan udara. 2.

Isu Sosial – Masyarakat

Dalam bidang Sosial-Masyarakat, ada 2 isu strategis di anggap paling penting seperti terlihat dalam tabel berikut : Tabel 3.2 Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Sosial – Masyarakat Prioritas No Isu 1. Pemerataan Penduduk dan Peningkatan Pelayanan Dasar 2. Sinkronisasi Kebijakan/Aturan a. Pemerataan Penduduk dan Pelayanan Dasar Pada tahun 2008 penduduk Kabupaten Bintan tercatat 125.028 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 61.138 jiwa dan jenis kelamin perempuan 63.920 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar tedapat di Kecamatan Bitan Timur (35.676 jiwa), sedangkan jumlah penduduk terkecil

terdapat

di

Kecamatan

Mantang

(3.673

jiwa).

Apabila

dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2004 yang berjumlah 115.675 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2004Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-29

2008 sebesar 1,62% per tahun. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Utara dengan tingkat kepadatan sebesar 64 jiwa/Km2, dan wilayah di Kabupaten Bintan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Tambelan dan Teluk Sebong dengan tingkat kepadatan sebesar 28 jiwa/Km2. Karakteristik geografis yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil menyebabkan jarak menjadi kendala sehingga pembangunan menjadi kurang merata. Selain itu keberpihakan yang terlalu besar pada FTZ belum

dirasakan

dampak

multiplier-nya

terhadap

kemerataan

kesejahteraan masyarakatBelum optimalnya pelayanan dasar ke beberapa pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan menjadi salah satu isu utama, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya aksesibilitas menuju remote area. b. Sinkronisasi Kebijakan dan Aturan Banyak kebijakan antar sektor dan antar daerah yang belum padu dan sinkron sehingga tumpang tindih bahkan bertabrakan satu sama lain. Sinkronisasi kebijakan di sini adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud antara lain berupa izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. Dengan demikian, perizinan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bintan, dikeluarkan oleh sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.

Isu Lingkungan

Dalam bidang Lingkungan, ada 4 isu strategis di anggap paling penting seperti terlihat dalam table berikut :


IV-30

No 1. 2. 3. 4.

Tabel 3.3 Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Lingkungan Prioritas Isu Kecenderungan Kawasan Lindung untuk Budidaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Pengolahan Sampah Peningkatan Kualitas Air Baku

a. Kecenderungan Kawasan Lindung Untuk Budidaya Isu kawasan lindung untuk budidaya muncul karena banyak kegiatan pembangunan baik berupa pembangunan permukiman perkotaan maupun tambang yang merusak kelestarian hutan. Tentunya ini akan dapat mengancam kelangsungan kehidupan di wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang umumnya memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan air tawar. Keberadaan hutan memiliki fungsi penting untuk dapat menjaga fungsi tata air dan menjamin ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Selain itu kehilangan hutan akibat pemangkasan lahan yang umumnya berbukit untuk permukiman perkotaan juga mengakibatkan meluasnya kawasan rawan kejadian bencana tanah longsor. b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Pencegahan pencemaran darat, perairan dan laut juga menjadi isu lingkungan

yang

menjadi

prioritas.

Hal

ini

terkait

dengan

berkembangnya aktivitas industri, pertambangan dan permukiman yang seringkali tidak dilengkapi dengan perencanaan dan instalasi pengolahan sampah dan limbah yang memadai. Sebagai akibatnya kondisi lingkungan menjadi semakin buruk karena perkembangan berbagai aktivitas tersebut. Dengan daya dukung lingkungan pulau kecil yang terbatas, maka pencemaran darat, perairan dan laut ini akan mengganggu keberlangsungan ekosistem termasuk juga aktivitas ekonomi

masyarakat

yang

ada

di

wilayah

Kabupaten

Bintan.

Banyaknya aktifitas pembangunan yang tidak dilengkapi dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-31

AMDAL

juga

menimbulkan

dampak

negatif

terhadap

kualitas

lingkungan. Selain itu, kurang optimalnya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan juga akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. c. Pengolahan Sampah Sistem

pengelolaan

terjadinya

sampah

masalah-masalah

dititik

beratkan

lingkungan,

untuk

seperti

mencegah

pencemaran

lingkungan, timbulnya genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit. Dalam implementasinya pengembangan sistem pengelolaan persampahan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, yang penanganannya diprioritaskan untuk daerah-daerah pusat kota yang belum mendapat pelayanan dan daerah permukiman baru. pengolahan sampah yang dilakukan di TPA dengan cara sistem open dumping, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sistem lahan urug (sanitary land fill) yang dilengkapi sarana sistem drainase permukaan maupun bawah permukaan, sistem pembuangan gas yang dihasilkan oleh proses dekomposisi sampah dan sumur (pipa) pemantau leachate (cairan yang ditimbulkan oleh sampah), serta daur ulang. Selain itu sampah-sampah yang mempunyai potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali, seperti plastik, kertas dan kaleng dapat dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan sampah, yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan dari sampah yang telah dipisahkan menjadi bahan baku atau barang jadi. d. Pencegahan Dan Pencemaran Air Baku Pencemaran perairan dapat mengganggu ketersediaan air baku dan aktivitas perikanan budidaya air tawar, sedangkan pencemaran laut akan mengganggu keberlangsungan aktivitas perikanan tangkap maupun budidaya laut.Kabupaten Bintan sangat mengandalkan sumber air permukaan sebagai sumber air baku yang dapat dimanfaatkan

untuk

air

minum.

Alternatif

lain

pemenuhan

kebutuhan air minum dapat dilakukan dengan membuat bak-bak Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

IV-32

penampung air hujan yang dikelola secara individu, berupa sumur penampungan air hujan yang dibuat di halaman rumah dengan menggunakan material yang lulus air dan tahan longsor, serta harus bebas dari kontaminasi atau pencemaran limbah. 4.

Isu-isu Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bintan

Hasil kompilasi isu-isu kunci maka diperoleh 11 (sebelas) isu kunci pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bintan. Tabel 3.4 Daftar 11 Isu Kunci Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bintan

No

ISU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5.

ASPEK EKONOMI Pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas Dan Pelayaran Bebas Pengembangan Kawasan Minapolitan Pengembangan Pariwisata Peningkatan Aksebilitas Ke Pulau- Pulau Kecil Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara ASPEK SOSIAL Pemerataan Penduduk Dan Peningkatan Pelayanan Dasar Sinkronisasi Kebijakan/Aturan ASPEK LINGKUNGAN Kecendrungan Kawasan Lindung untuk Budidaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Pengolahan Sampah Peningkatan Kualitas Air Baku

Isu Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang

Dalam menentukan isu strategis dan visi, misi serta arah kebijakan pembangunan perlu dipertimbangkan perwilayahan pembangunan secara keruangan dan pusat kegiatan yang direncanakan sesuai dengan RTRW Kabupaten Bintan tahun 2011-2031. Tabel 3.4 Sistem Perkotaan Kabupaten Bintan No. 1.

Hierarki PKL

Pusat Bandar Seri Bentan (Orde I)

Skala Pelayanan Regional dan Kabupaten

Fungsi Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Perdagangan Jasa dan


Arahan Pengembangan Infrastruktur Fasilitas pelayanan publik untuk tingkat kabupaten, pelabuhan regional,

IV-33

No.

Hierarki

Pusat

Skala Pelayanan

Fungsi

Arahan Pengembangan Infrastruktur

Pemasaran, Pusat Produksi Pengolahan, Pusat Pelayanan Sosial, Pusat Kegiatan Pariwisata

jaringan jalan yang terintegrasi (arteri, kolektor, dan lokal), terminal regional

2.

PKL

Kijang (Orde II)

Kabupaten dan Kecamatan

Pusat permukiman, pendidikan, pertambanga, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, wisata, dan industri

Fasilitas pelayanan publik untuk tingkat kabupaten, pelabuhan regional, jaringan jalan (arteri, kolektor dan lokal), terminal regional

3.

PKL

Tanjunguban (Orde II)

Kabupaten dan Kecamatan

Pusat permukiman, pertanian, Pendidikan, perdagangan dan jasa, wisata, dan industri

Fasilitas pelayanan publik untuk tingkat kabupaten, pelabuhan regional, jaringan jalan (arteri, kolektor dan lokal), terminal regional

3.

PKLp

Teluk Sekuni (Tambelan) (Orde II)

Kecamatan

Pusat Permukiman, konservasi, pertanian, perikanan, dan wisata

Fasilitas pelayanan publik untuk tingkat kecamatan kepulauan, pelabuhan lokal, jaringan jalan (lokal), terminal lokal

4.

PPK

Orde III  Teluk Lobam  Kota Baru  Tembeling Tanjung  Kelong  Mantang  Kawal

Kecamatan

Pusat permukiman skala kecamatan

Fasilitas pelayanan publik untuk tingkat kecamatan, jaringan jalan (lokal), terminal lokal

5.

PPL

 Sebong Pereh  Malang Rapat  Kuala Sempang  Sri Bintan  Air Gubi  Mantang Baru  Berakit  Numbing  Penaga  Toapaya Selatan  Toapaya Asri

Antar Desa

Pusat permukiman skala lingkungan

Fasilitas pelayanan publik untuk tingkat desa dan lingkungan, jaringan jalan (lokal)


IV-34

Arahan Kawasan Strategis Kabupaten Berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang telah ditetapkan, maka secara keseluruhan usulan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten Bintan tahun 20112031 adalah sebagai berikut: (1) Kawasan strategis Kabupaten Bintan, meliputi : a. kawasan Industri Lobam; b. kawasan Industri Galang Batang; c.

kawasan Industri Maritim di Kecamatan Bintan Timur;

d. kawasan Pariwisata Lagoi; e.

kawasan Pariwisata Sebong Pereh dan Sebong Lagoi;

f.

kawasan Pariwisata sepanjang pantai Trikora dan sepanjang pantai di Kecamatan Gunung Kijang;

g.

kawasan Taman Wisata Laut Pulau Tambelan di Kecamatan Tambelan;

h. kawasan Ibukota Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan; i.

kawasan Wisata Terpadu Kuala Sempang;

j.

kawasan Wisata Bahari di Mapur;

k. kawasan Perkotaan Kijang dan Tanjung Uban; l.

kawasan Minapolitan Mantang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir;

m. kawasan strategis Pusat Kegiatan Lokal Promosi Tambelan.


IV-35

RPJMD 2016-2021

BAB.

5.1

V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan

daerah yang ingin dicapai

dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga

harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Kabupaten Bintan yang lebih sejahtera adalah cita-cita dan harapan

bersama

dengan

tekad

melakukan

sejumlah

perubahan-

perubahan mendasar untuk mempersiapkan pondasi yang kuat pembangunan

Kabupaten

Bintan

pada

periode

2016-2021,

bagi guna

menyongsong terwujudnya Kabupaten Bintan Gemilang pada 2025. Dengan pembangunan,

mempertimbangkan tantangan

yang

kondisi dihadapi

daerah, serta

permasalahan

isu-isu

strategis,

dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 adalah : Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)” Adapun penjelasan visi tersebut berdasarkan kata kunci adalah sebagai berikut : Madani : 1. Masyarakat yang beradab dan agamis 2. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; 3. masyarakat yang demokratis Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

V ‐ 1

4. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Program-program pembangunan berbasis masyarakat Madani

merupakan

perwujudan

dari

masyarakat

yang

beradab,

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas

warga

negara

untuk

mewujudkan

program-program

pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Sejahtera : 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Daya beli Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mencapai kualitas


V ‐ 2

kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi daerah lainnya. Bintan Gemilang 2025 Gerakan Melangkah Maju di Bidang: 1. Kelautan 2. Pariwisata 3. Kebudayaan Memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju”, gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025. Pembangunan dikembangkan sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai core dan sekaligus sebagai driver activity. Serta dengan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian, dan adat istiadat dengan bersandar pada Budaya Melayu.

5.2

Misi Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut maka

ditentukan 8 (delapan) Misi pembangunan 2016-2021 yang akan dicapai yaitu: 1. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya

saing

dengan

mengoptimalkan

potensi

ekonomi

lokal

terutama di bidang pariwisata dan kelautan. 2. Mewujudkan

pelayanan

infrastruktur

daerah

yang

berkualitas,

terintegrasi dan merata. 3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance)

dan

demokratis

sebagai

langkah

melayani

masyarakat dengan sepenuh hati.


V ‐ 3

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global. 5. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat. 6. Mengoptimalkan

pemberdayaan

masayarakat,

Mewujudkan

Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan. 7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan 8. Mewujudkan

ketahanan

pangan

dan

meningkatkan

kualitas

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.3

Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan dan sasaran di dasarkan pada faktor-faktor

kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bintan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.


V ‐ 4

Tabel 5-1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 1 Misi 1:

Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan Target Kinerja Sasaran Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Kinerja Awal (2015)

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Akhir RPJMD (2021)

Tujuan 1 : Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan yang sesuai dengan tata ruang 1

Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan

Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) juta USD Lama proses perijinan

2

Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang

Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun Jumlah dokumen tata ruang dan turunannya yang diperdakan / diperbupkan Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang

juta USD

1,251

1,251

1,351

1,451

1,551

1,661

1,771

hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

Ijin

350

375

400

425

450

475

500

perda

1

1

2

2

2

2

2

%

75

75

95

95

95

95

95

Tujuan 2 : Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan 1

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Meningkatnya jumlah desa wisata Meningkatnya kunjungan wisatawan

Desa

0

5

5

5

5

5

5

Wisatawa n

493.595

550.00 0

600.000

650.000

700.000

750.000

750.000


V ‐ 5

Target Kinerja Sasaran

2

3

4

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD

Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Persentase Pelaku Usaha yang terlatih Jumlah BUMD yang beroperasi Produksi perikanan budidaya Jumlah sarana dan prasarana budidaya perikanan Persentase kelompok nelayan yang aktif Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif Persentase UMKM perikanan yang aktif

Meningkatnya jumlah produksi perikanan

Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok

Persentase koperasi aktif Persentase IKM bersertifikasi mutu produk Persentase tertib ukur terhadap UTTP Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Persentase Fasilitas Pasar yang Memadai


2016

2017

2018

2019

2020


Usaha pariwisat a

20

23

25

30

32

39

39

%

20

25

30

35

40

45

50

BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

Ton

1.696,63

1.906,33

2.020,71

2.141,96

2.270,47

2.406,70

unit, kantong, ha

2, 403, 129

2, 450, 130

2, 475, 130

2, 500, 130

2, 550, 130

2, 575, 130

2, 600, 130

%

45

50

55

60

65

70

75

%

45

50

55

60

65

70

75

%

45

50

55

60

65

70

75

koperasi

50

55

60

65

70

75

80

%

40

45

50

55

60

65

70

%

n/a

n/a

40

45

50

55

60

%

100

100

100

100

100

100

100

n/a

15

20

25

30

35

40

Satuan


2 BUMD 1.798,4 3

V ‐ 6


Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata Target Kinerja Sasaran

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata 1

Terhubungnya pusatpusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) antar pulau

Jumlah Pulau yang tercakupi jaringan Transportasi

8

8

8

9

10

11

11

1952

2200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

%

95%

95%

96%

97%

98%

100%

100%

Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)

%

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan

km

531,76

29,095

20

15

17

20

543,76

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

%

63,75

73,02

78,05

83,63

90,88

98,14

98,14

Jumlah Sambungan Rumah (SR) perdesaan yang terpasang

SR

3302

654

250

250

270

290

5016

Jumlah pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KIR) Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular 2

3

Pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi

Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum

pulau


V ‐ 7

Target Kinerja Sasaran No

4

Sasaran

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan


2016

2017

2018

2019

2020


SR

2410

177

200

250

380

360

3777

%

3,3

8

10

10

10

12

50

8,662

8,662

8,662

8,662

8,662

8,662

2 unit

2 unit

3 unit

3 unit

4 unit

4 unit

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang Persentase kawasan pemukiman yang tertata (6.176,36 Ha)

Tujuan 2 : Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana 1

Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan

Persentase drainase jalan yang terbangun

%

8,662

Tujuan 3 : Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana wilayah perbatasan 1

Meratanya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan

Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan

Unit


1 Unit

V ‐ 8


Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati Target Kinerja Sasaran

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Tujuan 1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis 1

2

Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah

Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti pendidikan kedinasan

%

N/A

0,76

0,8

0,82

0,84

0,86

0,86

Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi

%

60%

62%

67%

75%

81%

85%

85%

Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)

Peringkat

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

0 Desa

0 Desa

7 Desa

7 Desa

7 Desa

7 Desa

8 Desa

%

84,45

90

90

90

90

90

90

SKPD

14

10

7

7

7

6

6

Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015 Persentase rekomendasi temuan ekternal (BPK) yang ditindak lanjuti Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC


V ‐ 9


Sasaran

Indikator Kinerja

Persentase SKPD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik Persentase Indikator yang telah mencapai SPM Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi Kontribusi BUMD terhadap PAD Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN Web site milik pemerintah daerah Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik


2016

2017

2018

2019

2020


%

80%

80

82

85

87

90

90

SKPD

20%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

%

60%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

%

0%

0%

60%

80%

100%

100%

100%

60,10 (Nilai B)

60,50 (Nilai B)

70,00 (Nilai BB)

70,10 (Nilai BB)

80,00 (Nilai A)

80,00 (Nilai A)

80,00 (Nilai A)

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

%

2.84 M

2.84 M

2.85 M

2.86 M

2.87 M

2.88 M

2.89 M

%

76,15%

77,63%

79,10%

80,58%

82,05%

83,53%

85%

Situs

21 Website

22 Website

23 Website

24 Website

25 Website

26 Website

26 Website

%

%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

Satuan


V ‐ 10


Sasaran

Indikator Kinerja

Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) 3

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah


2016

2017

2018

2019

2020


70%

70%

75%

80%

85%

95%

100%

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

%

70%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

Milyar

881 / 176

875 /171

907 /177

940 /184

975 /191

1.012 /198

1.012 /198

%

84%

84%

88%

92%

96%

100%

100%

100

100

100

100

100

100

100

Satuan

%

Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar Persentase keakuratan data neraca aset Target Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku

Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja perencanaan Pembangunan 1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD

%


V ‐ 11

Target Kinerja Sasaran Kondisi Kinerja Awal (2015)

2016

2017

2018

2019

2020


%

40

50

60

70

80

90

90

%

100

100

100

100

100

100

100

%

N/A

100

100

100

100

100

100

%

n/a

65

75

75

85

90

90

%

93%

93%

95%

100%

100%

100%

100%

%

77%

77%

79%

81%

83%

85%

85%

%

10

20

40

60

80

100

%

10

20

40

60

80

100

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

2

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Persentase tingkat keterisian data SIPD

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase desa yang menyusun RPJMDes sesuai peraturan Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan Persentase penduduk ber KTP-el dari jumlah penduduk wajib KTP-el Persentase bayi berakte kelahiran per Bayi Lahir Pengelolaan arsip secara baku Persentase taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan, Desa dan Sekolah yang aktif


V ‐ 12


Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Tujuan 4 : Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan wawasan kebangsaan 1

2

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik dan wawasan kebangsaan

Cakupan Penegakan Perda dan Perkada

%

14,29

19,64

25.00

32.14

39.29

48.21

57.14

Rasio Petugas Linmas

%

94,91%

95.73

96.55

97.37

98.19

99.01

100

75%

0

0

0

0

75

75

2

3

3

3

3

3

3

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati Kegiatan pembinaan politik daerah


V ‐ 13

Tabel 5-4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 4 Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global


Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing 1

2

Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses PAUD bermutu Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)

APK PAUD 0-6 Tahun

57,73

58,73

59,73

61.00

62,5

62,5

Rasio guru murid PAUD

Guru

1:09

1:08

1:08

1:08

1:08

1:08

1:08

APM SD/MI/SLB/Paket A

%

94,69

95,21

95,75

96,31

96,89

97

97,5

APK SD/MI/SLB/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APK SMP/MTs/Paket B Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

% % %

102,75 76,95 100,5

104,79 77,3 122,7

104,25 77,8 122,2

103,69 78 122

103,11 78,3 121,7

103 78,95 121,1

102,5 80 120

Tahun

8,28

9

9

9

9

9

9


56,74

V ‐ 14


Sasaran

3

Meningkatnya angka melek huruf didorong dengan meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa

4

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Angka Melek Huruf (AMH)

%

99,63

99,63

99,72

99,81

99,91

100

100

Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)

%

16,92

52,52

57,77

66,44

76,4

87,86

100

Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas. 1

Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Presentase balita gizi buruk Kasus Kematian Bayi Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) Jumlah kasus kematian ibu

0

0

20

40

60

80

80

0,35

0,35

0,35

0,34

0,33

0,33

0,33

32

39

37

35

34

32

32

990

990

990

990

990

990

990

%

96,4

96,4

96,5

96,5

97,1

97,2

97,2

%

98

98

98

98

98

98

98

7

7

7

7

7

7

7


V ‐ 15


Sasaran

Indikator Kinerja

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon Persentase penurunan kasus Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk Jumlah Kecamatan endemis Filariasis berhasil menurunkan angka mikrofiliria menjadi < 1% Persentase Kecamatan dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk Persentase Kecamatan dengan angka keberhaslan pengobatan TB Paru BTA Positif (sucsess rate) minimal 85% Persentase angka kasus HIV yang diobati. Persentase Kecamatan yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS


2016

2017

2018

2019

2020


%

70

72

74

76

78

80

80

%

91

92

93

94

95

95

95

%

34,5

35

37

38

40

40

40

10

10

10

10

10

10

10

kecamatan

0

2

2

2

2

2

2

%

20

33

33

33

33

33

33

%

80

81

82

83

84

85

85

%

90

90

90

90

90

90

90

%

53

53

60

67

73

80

80

Satuan


V ‐ 16


Sasaran

Indikator Kinerja

Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan Persentase penduduk yang melaksanakan STOP BABS Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat 2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan serta ketersediaan obat dan alat kesehatan

Jumlah Kecamatan yang memiiliki 1Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah Puskesmas yang memiliki Jaringan SIK Online Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar


2016

2017

2018

2019

2020


%

7,2

6,9

6,4

5,9

5,6

5,4

5,4

desa/kelurahan

18

19

20

21

22

23

23

%

80

82

84

86

88

90

90

%

76

78

80

82

84

86

86

desa/kelurahan

8

9

11

13

15

17

17

kecamatan

0

1

2

4

7

10

10

Puskesmas

5

5

7

9

12

15

15

Puskesmas

5

5

6

7

8

9

9

%

67,5

70

73

75

78

80

80

%

13

13

20

33

46

60

60

Satuan


V ‐ 17


Sasaran

Indikator Kinerja

3

Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin serta pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada Masyarakat

Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JKN Persentase Desa Memanfaatkan Dana Desa 10% untuk UKBM Persentase Desa Siaga Aktif Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSRnya untuk Program Kesehatan Persentase Desa yang melaksanakan PHBS

4

Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera

Cakupan peserta KB aktif

Angka pertumbuhan penduduk Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina


2016

2017

2018

2019

2020


1.140

5.000

6.000

8.000

10.000

12.000

12.000

%

0

6

10

14

16

18

18

%

100

100

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

2

2

%

43

47

50

58

62

70

70

%

77,1

77,8

78.02

78.51

78.63

79,35

80

KK

2.3

2.01

2

2

2

2

2

keluarga

578

589

594

600

635

651

664

Satuan


V ‐ 18


Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Tujuan 3 : Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya. 1

2

Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.

Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka

6,74

6,7

6,5

6,6

6,7

6,8

6,4

Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

%

66,67

68

72

75

77

80

82

Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan

%

92,6

70

72

75

78

82

84


V ‐ 19

Tabel 5-5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 5 Misi 5 : Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat


Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Tujuan 1 : Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu 1

Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah

Jumlah grup kesenian (yang dibina)

Grup

35

35

35

35

35

35

35

Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara

cagar

14

14

14

14

14

14

14

0

0

0

0

Tujuan 2 : Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan 1

Terwujudnya toleransi antar umat beragama

2

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing

Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama

Kasus

0

0

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan

Orang

4.300

3.500


V ‐ 20

0

6.200

8.700

10.900

15.000

15.000

Tabel 5-6 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 6 Misi 6 : Mengoptimalkan pemberdayaan masayarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan


Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan 1

1

Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Menurunnya persentase penduduk miskin

Indeks Pembangunan Gender

%

60,9

60.9

60.9

60.9

60.9

60.9

60.9

Persentase penduduk miskin

%

6

6

5.9

5.8

5.7

5.6

5,5

%

51.12

51.12

55

60

62

64

66

Unit

2100

814

172

140

140

140

140

Persentase rumah tangga miskin yang ditangani Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab


V ‐ 21


2

Sasaran

Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja

Persentase pekerja social dan tenaga kerja kesejahteraan social yang komperen/terlatih (terkait tenaga kerja) Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial


2016

2017

2018

2019

2020


%

23,62

23,62

35

37

39

41

43

%

40,28

40.28

45.28

50,28

55.28

60,28

65.28

50%

55%

60%

65%

70&

75%

80%

75.68

75.68

75.68

75.68

75.68

75.68

75.68

74

80

85

90

95

100

100

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

5

10

20

30

40

50

60

84%

84%

88%

92%

96%

100%

100%

Satuan

Tujuan 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa 1

2

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam program pembangunan Indeks Pemberdayaan Masyarakat Persentase tingkat keterisian profil desa dan kelurahan

%

%

Persentase akses masyarakat desa terhadap media publik Persentase Kenaikan PADes Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku


V ‐ 22

Tabel 5-7 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 7 Misi 7 : Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan Target Kinerja Sasaran No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Tujuan 1 : Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga 1

Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing Jumlah prestasi olah raga yang diraih

%

50

60

65

70

75

80

85

Orang

43

48

51

54

57

60

63

Prestasi

43

33

40

45

48

50

53


V ‐ 23

Tabel 5-8 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 8 Misi 8 : Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Target Kinerja Sasaran No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Tujuan 1 : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat 1

2

Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan

Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas Peternakan

Capaian produksi tanaman sayuran (Ton)

Ton

19.248

20400

20600

20800

21000

21200

21.400

Capaian produksi tanaman buah-buahan (Ton)

Ton

18.506

12000

12100

12200

12300

12400

12.500

Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan usaha tani dan jalan produksi) (Km)

Km

n/a

-

5

5

5

1

1

Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber air (Unit)

Unit

n/a

-

3

3

3

1

1

Jumlah Produksi Daging dan Telur (Ton)

Ton

4.360

4.360

4.360

4.360

4.361

4.362

4.363


V ‐ 24


Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


Tujuan 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan 1

Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah

Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat Jumlah Lokasi Rawan Pangan Ketersediaan pangan utama

%

90

95

95

95

95

95

95

%

90

95

95

95

95

95

95

%

100

100

100

100

100

100

100

Lokasi

9

9

8

4

3

2

1

kg/pdd/th

1,805

1,805

1895,25

1990

2089,5

2193,98

2303,68

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 1

2

Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola

Persentase penanganan sampah

%

50

50

55

60

65

70

75

Persentase sampah yang dikelola

%

30

30

35

40

50

60

70

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola

M2

218.000

218.000

218,4

218,8

219,2

219,6

220

1.17

1.17

1.20

1.20

1.20

1.22

1.25

Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk


V ‐ 25


V ‐ 26

RPJMD 2016-2021

BAB.

6.1.

VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

STRATEGI Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif utuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. MISI 1

Mewujudkan investasi

Kabupaten

yang

berdaya

Bintan saing

sebagai dengan

daerah

tujuan

mengoptimalkan

potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan

Tujuan

1

Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan yang sesuai dengan tata ruang;

Sasaran

Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan

Strategi

Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan

Optimalisasi pelayanan perijinan Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang

2

Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan


Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten Memberdayakan potensi masyarakat lokal serta Optimalisasi potensi ekonomi lokal dibidang pariwisata Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata


VI ‐ 1

Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD Mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui peningkatan cluster yang aktif

Meningkatnya jumlah produksi perikanan Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok

Mengembangkan pengelolaan aset dan peluang di bidang kelautan dan pariwisata Meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya dan tangkap Mendorong tumbuhnya industri pengolahan

Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok

MISI 2. Mewujudkan

pelayanan

infrastruktur

daerah

yang

berkualitas, terintegrasi dan merata No

Tujuan

Sasaran

Strategi

1

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata

Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) antar pulau

Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.


Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah


Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih di lingkungan permukiman serta meningkatkan rumah tinggal bersanitasi


VI ‐ 2

No

Tujuan

Sasaran

Strategi


Rehabilitasi kawasan kumuh melalui penataan lingkungan

Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan pengairan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sarana prasarana pengairan Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perbatasan

2

Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana


3

Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana wilayah perbatasan


MISI 3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. No 1

Tujuan Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis

Sasaran

Strategi


Menata sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap


Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah Meningkatkan penataan kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan pemerintahan daerah bawahan Mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk legislasi daerah


VI ‐ 3

No

2

Tujuan

Meningkatkan kinerja perencanaan Pembangunan

Sasaran

Strategi


Memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan Daerah


Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Mewujudkan integrasi/ konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan

Meningkatan konsistensi perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 3

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan wawasan kebangsaan


Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik dan wawasan kebangsaan

Meningkatkan kualitas aparatur serta sarana prasarana pendukung Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan Meningkatkan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan Meningkatkan cakupan penegakan peraturan daerah dan perkada Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik serta wawasan kebangsaan


VI ‐ 4

MISI 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global No

Tujuan

1

Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing

Sasaran Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses PAUD bermutu

Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini untuk pembangunan berkelanjutan

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)

Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Kabupaten Bintan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan, kualitas dan kepastian Pendidikan Dasar 9 Tahun

Meningkatnya angka melek huruf didorong dengan meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan

2

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.

Strategi

Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa

Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui pengutan sistem uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa


Peningkatan Upaya Kesehatan masyarakat melalui Puskesmas serta melaksanakan bina gizi dan kesehatan bagi ibu dan anak


Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar, kefarmasian dan pengawasan obat dan makanan melalui jaringan SIK online


Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin

Peningkatan pemberdayaan desa / kelurahan dan CSR dari perusahaan untuk program kesehatan serta promosi kesehatan kepada masyarakat


VI ‐ 5

No

Tujuan

Sasaran

Strategi


Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB

Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga 3

Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya.

MISI 5. Mewujudkan religius


Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.

Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja

pembangunan

dan

berbudaya

karakter Melayu

masyarakat sebagai

yang

landasan

pembangunan masyarakat No

Tujuan

Sasaran

Strategi

1

Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu

Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah

Memberdayakan lembagalembaga adat terutama adat melayu untuk melestarikan nilainilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.

2

Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan.


Meningkatkan kerukunan umat bergama.

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing- masing

Pengembangan pendidikan agama di masyarakat dan sekolah


VI ‐ 6

MISI 6. Mengoptimalkan pemberdayaan masayarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan No

Tujuan

Sasaran

Strategi

1

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.

2

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Menurunnya persentase penduduk miskin

Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.


Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial


Memperkuat Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Mengembangkan kelembagaan ekonomi pedesaan dan aparatur desa

3

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa


MISI 7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan No 1

Tujuan Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga

Sasaran Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga

Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga


VI ‐ 7

No

Tujuan

Sasaran

Strategi Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan diperbatasan

MISI 8. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan No

Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan

Strategi Peningkatan produktivitas perkebunan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Pangan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura ramah lingkungan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan Peningkatan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan


2

Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan


Peningkatan produktivitas perternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok peternak secara berkelanjutan Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.


VI ‐ 8

No 3

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan

6.2

Strategi

Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan

Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.


Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum

ARAH KEBIJAKAN Strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu.

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. MISI 1

Mewujudkan investasi

Kabupaten

yang

berdaya

Bintan saing

sebagai dengan

daerah

tujuan

mengoptimalkan

potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan

No 1

Sasaran Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan

Strategi

Arah Kebijakan

Program

Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan

Peningkatan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional dengan menjaga investasi yang sudah ada serta melalui promosi

Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


VI ‐ 9

No

Sasaran

Strategi Optimalisasi pelayanan perijinan

2

3

Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang


Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD

Perbaikan kualitas pelayanan perijinan dengan menyederhanakan proses birokrasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Pelayanan Perizinan Non Investasi Program Perencanaan Tata Ruang

Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penatataan ruang

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang mengacu pada instrumen tata ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Memberdayakan potensi masyarakat lokal serta Optimalisasi potensi ekonomi lokal dibidang pariwisata

Pembangunan Destinasi wisata dengan memberdayakan potensi ekonomi maupun kebudayaan lokal Promosi dan Pemasaran wisata melalui penyelenggaraan even berskala nasional maupun internasional Fasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar usaha pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Memfasililtasi pembentukan organisasi usaha industri pariwisata serta pengembangan kemitraan

Mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui peningkatan cluster yang aktif

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata

Mengembangkan pola-pola kemitraan industri pariwisata lintas sektor

Program Pengembangan Kemitraan

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta peningkatan jumlah wirausaha baru

Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM


Program

Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang

Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata

4

Arah Kebijakan

VI ‐ 10

No

Sasaran

Strategi Mengembangkan pengelolaan aset dan peluang di bidang kelautan dan pariwisata

5

Meningkatnya jumlah produksi perikanan

Meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya dan tangkap

Arah Kebijakan

Melakukan revitalisasi terhadap BUMD dengan difokuskan pada bidang kelautan dan pariwisata Peningkatan produksi perikanan budidaya

Program Program Pembinaan BUMD

Program pengembangan budidaya perikanan Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

6

Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok

Mendorong tumbuhnya industri pengolahan

Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan mayarakat

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Memberdayakan koperasi dan UMKM serta pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya Industri pengolahan

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok

Meningkatkan volume operasi pasar serta pengawasan barang beredar

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan


VI ‐ 11

MISI 2. Mewujudkan

pelayanan

infrastruktur

daerah

yang

berkualitas, terintegrasi dan merata No 1

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) antar pulau

Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2


Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah

Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi dengan fokus jalan dan jembatan.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Perencanaan Teknis


VI ‐ 12

No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

3


Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih di lingkungan permukiman serta meningkatkan rumah tinggal bersanitasi

Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih serta peningkatan rumah tinggal bersanitasi melalui pembangunan jaringan air bersih serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang bersanitasi

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

4


Rehabilitasi kawasan kumuh melalui penataan lingkungan

Peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan terhadap rumah tidak layak huni

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Program Pengembangan Sarana prasarana Perumahan Dan Permukiman 5


Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan pengairan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sarana prasarana pengairan

Peningkatan kualitas jaringan pengairan dengan melakukan normalisasi saluran / sungai serta pembangunan drainase jalan

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya

Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Drainase dan GorongGorong Jalan 6


Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perbatasan

Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di daerah perbatasan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan


VI ‐ 13

MISI 3. Mewujudkan

penyelenggaraan

tata

kelola

pemerintahan

yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati No

Sasaran

1


2


Strategi Menata sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap

Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah

Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Daerah

Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah melaui pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembangunan

Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

Mewajibkan kepada semua SKPD untuk menyusun SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Meningkatkan penataan peraturan perundangundangan oleh pemerintah daerah

Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan tentang hukum maupun bantuan hukum


Program Program Pendidikan Kedinasan

Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan

Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Penataan Peraturan Perundangundangan

VI ‐ 14

No

Sasaran

Strategi

Meningkatkan penataan kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan pemerintahan daerah bawahan

Arah Kebijakan

Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan pemerintahan daerah bawahan

Program Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pembinaan Pertanahan Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Program Pembinaan BUMD

Mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Peningkatan pemantauan kualitas dan daya dukung lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan pasca bencana


Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program Penanggulangan Bencana

VI ‐ 15

No

Sasaran

Strategi

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk legislasi daerah

Arah Kebijakan

Membangun harmonisasi antara legislatif dan eksekutif melalui peningkatan kualitas produk legislasi daerah

Program Program Mitigasi Bencana Program Pengendalain Banjir Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3


Memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan Daerah

Peningkatan intensifikasi pajak, retribusi daerah dan pemanfaaatan asset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Manajemen Aset Daerah Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

4


Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel

Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan


VI ‐ 16

No 5

Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Strategi Mewujudkan integrasi/ konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan

Meningkatan konsistensi perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

6


Meningkatkan kualitas aparatur serta sarana prasarana pendukung

Arah Kebijakan Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan

Menjabarkan perencanaan pembangunan yang ada di tingkat yang lebih tinggi ke dalam perencanaan pembangunan di bawahnya

Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dengan melibatkan semua instansi terkait sesuai dengan SOP Melakukan pengembangan kapasitas terhadap aparatur yang melakukan pelayanan publik serta mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pendukung

Program Program Pengembangan Data dan Informasi

Program Penelitian Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan


VI ‐ 17

No

Sasaran

Strategi

Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan

Meningkatkan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan

Arah Kebijakan

Peningkatan akurasi data informasi kependudukan, Catatan Sipil melalui pembangunan sistem informasi kependudukan yang berkualitas Meningkatkan kepemilikan akte kelahiran dan KTP-el dengan menyederhanakan birokrasi Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola kearsipan dan pustaka

Program Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Program Pengembangan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

7

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum

Meningkatkan cakupan penegakan peraturan daerah dan perkada

Meningkatkan pemeliharaan kamtrantibmas dan pembinaan potensi ketahanan dan perlindungan masyarakat Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan


VI ‐ 18

No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program Masyarakat

8

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik dan wawasan kebangsaan

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik serta wawasan kebangsaan

Membekali masyarakat tentang wawasan kebangsaan, serta meningkatkan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

MISI 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

1

Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses PAUD bermutu

Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini untuk pembangunan berkelanjutan

Peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik PAUD yang merata di Kecamatan

Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak

2

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)

Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Kabupaten Bintan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu

Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)

3

Meningkatnya angka melek huruf didorong dengan meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan

Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan, kualitas dan kepastian Pendidikan Dasar 9 Tahun

Melaksanakan wajib belajar 9 Tahun dengan cara melanjutkan upaya gratis biaya sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat menengah Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun untuk menuntaskan buta aksara dengan memperluas akses pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan layanan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

Program Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan

Program Non Formal Program Perencanaan Sosial Budaya


VI ‐ 19

No

Sasaran

Strategi

4

Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa

Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui pengutan sistem uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa

Meningkatkan kualifikasi akademik, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program keselarasan disiplin ilmu

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5


Peningkatan Upaya Kesehatan masyarakat melalui Puskesmas serta melaksanakan bina gizi dan kesehatan bagi ibu dan anak

Meningkatkan Pembinaan Upaya Kesehatan masyarakat dan bina gizi ibu dan anak

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

6


Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar, kefarmasian dan pengawasan obat dan makanan melalui jaringan SIK online

Arah Kebijakan

Peningkatan usaha pelayanan kesehatan lansia Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta usaha penyehatan lingkungan Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan melalui peningkatan SDM kesehatan dan melengkapi ketersediaan data dan informasi kesehatan

Program

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Meningkatkan Akses dan Mutu Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan


VI ‐ 20

No

Sasaran

7


8

9



Strategi Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin

Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Peserta JKN dengan mempermudah pengurusan administrasi

Program

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Peningkatan pemberdayaan desa / kelurahan dan CSR dari perusahaan untuk program kesehatan serta promosi kesehatan kepada masyarakat

Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat

Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB

Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB

Program Keluarga Berencana

Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga

Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.

Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja diutamakan untuk para pemuda Bintan yang belum bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


VI ‐ 21

No 10

Sasaran Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Strategi

Arah Kebijakan

Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja

Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis.

Program Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

MISI 5. Mewujudkan religius

dan

pembangunan berbudaya

karakter Melayu

masyarakat sebagai

yang

landasan

pembangunan masyarakat No 1

Sasaran Meningkatnya kelestarian nilainilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah

2


3

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing

Strategi Memberdayakan lembaga-lembaga adat terutama adat melayu untuk melestarikan nilainilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.

Meningkatkan kerukunan umat bergama.

Pengembangan pendidikan agama di masyarakat dan sekolah

Arah Kebijakan

Program

Peningkatan kegiatan budaya, penyelenggaraan festival seni budaya, serta Cagar Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan dan kerukunan umat beragama melalui komunikasi lintas Agama

Pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat dan sekolah-sekolah dan pembangunan rumah tahfiz di setiap kecamatan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan Program Pembinaan Keagamaan

Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat


VI ‐ 22

MISI 6. Mengoptimalkan pemberdayaan masayarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan No 1

2

3

4

Sasaran

Strategi

Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.

Menurunnya persentase penduduk miskin



Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangun an yang inklusif.

Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Memperkuat Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

Peningkatan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Peningkatan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta peningkatan keswadayaan masyarakat

Program Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Perlindungan Anak Program Penanggulangan Kemiskinan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemberdayaan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan


VI ‐ 23

No

Sasaran

5


Strategi Mengembangkan kelembagaan ekonomi pedesaan dan aparatur desa

Arah Kebijakan Pengembangan data dan informasi pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi desa serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

MISI 7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan No 1

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga

Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga

Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga

Program Peningkatan peran serta Kepemudaan

Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan diperbatasan

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga


VI ‐ 24

MISI 8. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan No 1

Sasaran Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan

Strategi

Arah Kebijakan

Program

Peningkatan produktivitas perkebunan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan

Meningkatkan produksi, produtifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Meningkatkan produksi, produtifitas dan mutu tanaman pangan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Meningkatkan produksi, produtifitas dan mutu tanaman hortikultura ramah lingkungan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Pangan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan

Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura ramah lingkungan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan


Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan

VI ‐ 25

No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

Peningkatan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan

Meningkatkan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Meningkatkan produksi, produtifitas dan mutu ternak berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha peternakan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Peningkatan cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi dan keamanan pangan, serta penganekaragaman konsumsi pangan secara merata di seluruh wilayah.

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

2


Peningkatan produktivitas perternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok peternak secara berkelanjutan

3


Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan


VI ‐ 26

No 4

Sasaran Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan

Strategi Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup.

Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah

5


Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum

Pengelolaan ruang terbuka hijau dan tempat pemakaman umum dengan memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum


VI ‐ 27

RPJMD 2016-2021

BAB.

VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab tujuh bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang kinerja

urusan

pemerintahan

sasaran

yang

daerah

menjadi

dengan

acuan

rumusan

indikator

penyusunan

program

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk

menghasilkan

berbagai

program

yang

paling

efektif

dalam mencapai sasaran. Sedangkan menghasilkan

dari

rencana

perumusan

program

pembangunan

yang

pembangunan konkrit

dalam

daerah bentuk

program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran

pembangunan

daerah.

Dalam

mewujudkan

capaian

keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten

Bintan. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut. MISI 1

Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan

Program untuk mendukung misi ini adalah : 1) Urusan Penanaman Modal a.

Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi


VII‐1

b.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a. c. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal b. P Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi d. r Investasi o e. g Program Pelayanan Perizinan Non Investasi 2)

3)

Urusan Penataan Ruang a.

Program Perencanaan Tata Ruang

b.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Urusan Pariwisata a.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

b.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

C.

Program Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata

d.

Program Pengembangan Kemitraan

4)

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a. Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM b. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

5)

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a.

6)


Urusan Kelautan dan Perikanan a.

Program pengembangan budidaya perikanan

b.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

c.

Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan

d.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir


VII‐2

7)

Urusan Perindustrian a.

8)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Urusan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan a. perdagangan Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan b. Prasarana Perdagangan

MISI 2. Mewujudkan

pelayanan

infrastruktur

daerah

yang

berkualitas, terintegrasi dan merata 1) Urusan Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas a. Perhubungan b.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

c.

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

d. e.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

f.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

g.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

2) Urusan Pekerjaan Umum a.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

b.

Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan

c.

Program Peningkatan Perencanaan Teknis

d. e.

Program Pengembangan Sarana prasarana Perumahan Dan Permukiman Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya

f.

Program Pengendalian Banjir

g.

Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan


VII‐3

3) Urusan Perumahan a.

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

b.

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

4) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a.

MISI 3.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan demokratis

yang

sebagai

baik

(good

langkah

tata

kelola

governance)

melayani

dan

masyarakat

dengan sepenuh hati 1) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian a.

Program Pendidikan Kedinasan

b.

Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

c.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

d. e. f. g. h. i. j. k.

Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


VII‐4

l.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

m.

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

n.

Program Pembinaan Pertanahan

o.

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

p.


q.

Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah

r. s. t. u.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

v.

Program Penanggulangan Bencana

w.

Program Mitigasi Bencana

x.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

y. z. aa. bb. cc.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Manajemen Aset Daerah Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

dd.

Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

ee.

Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

ff. gg. hh.

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP


VII‐5

Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat 2) Urusan Pekerjaan Umum ii.

a.

Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah

b.

Program Pengendalain Banjir

3) Urusan Perencanaan Pembangunan a.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b.

Program Pengembangan Data dan Informasi

c.

Program Penelitian Perencanaan Pembangunan

d.

Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan

e.

Program perencanaan pembangunan ekonomi

f.

Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA

g.


h.

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

4) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

5) Urusan Kearsipan a.

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

b.

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

c.

Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

6) Pendidikan a. b.

Program Pengembangan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


VII‐6

7) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. b.

MISI 4.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global

1) Urusan Pendidikan Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan a. Taman Kanak-Kanak b.

Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)

c.

Program Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan

d.

Program Non Formal

e.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2) Urusan Perencanaan Pembangunan a.

Program Perencanaan Sosial Budaya

3) Urusan Kesehatan a.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

b.

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

c.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

d.

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

e.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

f.

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

g.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

h.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

i.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


VII‐7

4) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a.

Program Keluarga Berencana

b.

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

5) Urusan Ketenagakerjaan a. b. c. d.

MISI 5.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius

dan

berbudaya

Melayu

sebagai

landasan

pembangunan masyarakat 1) Urusan Kebudayaan a.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

b.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat a. Beragama 3) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a.

Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan

b.

Program Pembinaan Keagamaan Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat


VII‐8

MISI 6.

Mengoptimalkan Mewujudkan

pemberdayaan Kesejahteraan

pengarusutamaan

gender

dalam

masayarakat, Sosial berbagai

dan aspek

pembangunan 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan a. b.

Program Perlindungan Anak

2) Urusan Sosial Program Pemberdayaan Sosial a. b. c. d.

Program Penanggulangan Kemiskinan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

3) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi a. Masyarakat dalam Pembangunan b.

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

c.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4) Urusan Perencanaan Pembangunan d. a.

MISI 7.


Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan

1) Kepemudaan dan Olahraga a.

Program Peningkatan peran serta Kepemudaan

b.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

c.

Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga


VII‐9

MISI 8.

Mewujudkan kualitas

ketahanan

pengelolaan

pangan

dan

lingkungan

meningkatkan hidup

yang

berkelanjutan 1) Urusan Pertanian Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu a. Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu b. Produk Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu c. hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan d. Sarana Pertanian Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis e. Peternakan Rakyat 2) Urusan Ketahanan Pangan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 3) Urusan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan a. Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber b. Daya dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan c. Hidup d.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

e.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan

4) Pekerjaan Umum a.

Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum

b.

Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum

5) Penataan Ruang a.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


VII‐10

RPJMD 2016-2021

BAB. VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini berdasarkan penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu juga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada

akhir

periode

perencanaan

yang

dibandingkan

dengan

pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Setelah program prioritas diketahui, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. lndikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Bintan berisi program- program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya

tidak

hanya

didukung

oleh

pendanaan

yang

bersumber

dari APBD Kabupaten Bintan, tetapi juga dari sumber

pendanaan

lainnya

(APBN,

APBD

Propinsi,

dan

Sumber-sumber


VIII - 1

pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


VIII - 2

Tabel 8-1 Indikasi Rencana Program Prioritas Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015

Target Kinerja Akhir Tahun 2021

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas 2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target

Dana (Rp)

Rutin (Urusan Wajib dan Pilihan) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

95.033.1 64.263

99.784. 822.476

104.774. 063.600

110.012.7 66.780

115.513. 405.119

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

44.779.3 72.359

47.018. 340.977

49.369.2 58.026

51.837.72 0.927

54.429.6 06.973

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.846.15 9.194

4.038.4 67.154

4.240.39 0.511

4.452.410. 037

4.675.03 0.539

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.566.25 9.000

5.844.5 71.950

6.136.80 0.548

6.443.640. 575

6.765.82 2.604

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.290.24 2.900

3.454.7 55.045

3.627.49 2.797

3.808.867. 437

3.999.31 0.809

121.28 9.075. 375 57.151 .087.3 22 4.908. 782.06 6 7.104. 113.73 4 4.199. 276.34 9

Dinas Pendidikan Pendidikan Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman KanakKanak APK PAUD 0-6 Tahun

56,74

57,73

58,73

59,73

61.00

62,5


01:09

01:08

01:08

01:08

1:8

01:08

17

20

23

26

29

29

Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)

21.660

21.660

21.660

21.660

01:08

21.660

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan VIII - 3

Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Prioritas

2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

2019

Dana (Rp)

Target


94,69

95,21

95,75

96,31

96,89

APK SD/MI/SLB/Paket A

2020

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

97

97,5

102,75

104,79

104,25

103,69

103,11

103

102,5

APM SMP/MTs/Paket B

76,95

77,3

77,8

78

78,3

78,95

80

APK SMP/MTs/Paket B

100,5

122,7

122,2

122

121,7

121,1

120

Angka putus sekolah SD/SMP Rasio APM perempuan laki-laki di SD Rasio APM perempuan laki-laki di SMP Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

0,22

0,20

0,18

0,16

0,14

0,12

0,10

99,67

99,7

99,78

99,83

100

100

100

101,09

100,78

100,52

100,88

100

100

100

8,28

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase guru TK bersertifikat profesi

13,2

17,6

19,02

20,54

22,6

24,86

27,34

Persentase guru SD bersertifikat profesi

44,2

49,2

53,12

57,37

63

69,41

76,35

Persentase guru SLTP bersertifikat profesi

43,7

63,5

68,63

74,12

81,53

89,68

98,65

Persentase pengawas bersertifikat profesi

400

450

600

600

600

35,7

100

100

100

100

100

100

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

79,73

83,1

87,3

92,3

95

98

100

Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)

16,92

52,52

57,77

66,44

76,4

87,86

100

Program Non Formal Angka Melek Huruf (AMH)

50 99,63

99,63

3.473 99,72

3.717 99,81

3.947 99,91

4.149 100

100

Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan peran serta Kepemudaan

4.660

5.970

7.335

5.285




Prioritas

2016 Target

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah prestasi olah raga yang diraih Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga Persentase sarana dan prasarana olahraga yang standar


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

2019

Dana (Rp)

Target

2020

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

50

60

65

70

75

80

85

43

48

51

54

57

60

63

2.820 43

33

40

2.490 45

2,980 0

40

50

3.220 48

3.593 58

2.770 50

4.232 69

53 4.949

75

80

Dinas Kesehatan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Jumlah Pos UKK yang terbentuk Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan komplementer Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

9.558.2 32.000 0

0

20

8.445.653. 795 40

0

1

2

0

13

26

-

3

0

2

45

4

3.204.2 36.029 95

95

96

92,67

93

94

60

-

80 -

4

-

60 -

7

7.462. 579.69 3

7.938.91 4.567

-

-

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Persentase ibu hamil Kurang Energi Protein (KEK) yang mendapat makanan tambahan Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

8.984.73 8.080

80 -

5

-

75 -

11

75 -

15

15

-

-

-

-

3.011.98 1.867

2.831.262. 955

2.661.38 7.178

2.501. 703.94 7

97 -

95

98 -

96

98 -

5

98

98 -


98



Prioritas

2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eklusif

0

26

27

Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

0

50

55

95

95

96

Persentase balita (baduta=bayi dua tahun) kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase Anemia Ibu Hamil Persentase Bayi BBLR Persentase balita gizi kurang Persentase balita Wasting ( Kurus )

0,37

0,4

0,4

0,4

2,14

2,14

0,8

0,8

0,79

32

31

0,35

0,35

0,35

Persentase balita Gizi buruk yang dirawat Persentase balita ditimbang berat badannya Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Persentase Balita dapat Vit. A dosis tinggi (200.000 IU) Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

100

100

100

83,6

83,7

83,8

100

100

100

Persentase kunjungan bayi

-

Target 28 60

95,85

95,87

80

80

85

98

98

98

39

0,4

-

2,14

-

0,78

-

-

6

6

85

86

29 65

30 0,34 100 84

90

-

-

0,4

-

2,14

-

0,77

-

-

98

29 0,33 100 84,5

96 95

-

6

-

87

70 98

-

-

0,4

-

0,4

-

2,14

-

2,14

-

0,75

-

0,75

-

28 0,33 100 85

-

100

-

98

-

-

30

-

-

35

70

-

0,25

100

-

30

Dana (Rp)

98

-

-

Target

-

95,89

Dana (Rp)

0,3

100

-

Target

2020

98

-

-

6

-

-

37

85

-

0,32

32

Dana (Rp)

-

95,84

2019

97

-

Presentase balita gizi buruk

Jumlah kasus kematian anak balita

Dana (Rp)

0,35

2,14

Persentase Baduta Stunting

Persentase pelayanan kesehatan Neonatus 0 sampai 28 hari (KN Lengkap) Kasus Kematian Bayi

2018

0,38


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

-

6

-

88

0,33 100 85 100

96 95

-

98

-

28

-

34

0,25

96 95 98

32

-

-

6

-

6

-

90

-

90


32



Prioritas

2016 Target

Persentase kunjungan balita Puskesmas yg melaksanakan pelayanan Neonatal Esensial sesuai standar. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan untuk Peserta Didik Kelas 7 dan 10 Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Puskesmas Puskesmas yang melakukan orientasi program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Persentase ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) dengan pelayanan 10 T Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) Persentase kunjungan ibu nifas lengkap Jumlah kasus kematian ibu Persentase Bumil Komplikasi yang Ditangani Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

2017 Dana (Rp)

Target

71

71

72

0

81

81

2018 Dana (Rp) -

Target 73

990

990

990

33

40

40

10

15

80

80

87

80

80

87

-

990

-

96,5

98

98

98

96,4

96,4

96,5

7

7

7

100

100

100 160.122 .700

10

20

20 93

-

990

98 96,5 7 100

-

-

25 93

-

-

990

97,1 7 100

30 100

60

-

-

30 100 100

85

-

990

85 97,2 98 97,2 7 100

132.995. 353 50

-

-

98

93

100

-

75

-

-

97,1

-

60

78

-

75

Dana (Rp)

93

93

-

Target

-

141.484.4 18 40

-

60

96,5

Dana (Rp)

-

-

150.515. 338 30

-

76

-

74

-

96,4

Target

2020

93

87

76

96,4

-

47

74

Dana (Rp)

-

0

2019

86 -

95,4



-

97,2 98 97,2 7 100

125.01 5.631 53

53




Prioritas

2016 Target

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Persentase anak usia o sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon Persentase hasil pemeriksaan haji (3 bulan sebelum operasional)

70

2017 Dana (Rp)

72

Target 74

292.129 .286

2018 Dana (Rp) -

Target 76

274.601. 529

97

97

97

91

92

93

100

100

100

Persentase penurunan kasus Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk

34,5

35

37

10

10

10

Jumlah Kecamatan endemis Filariasis berhasil menurunkan angka mikrofiliria menjadi < 1% Persentase Kecamatan dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk

0

2

2

20

33

33

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

80

81

82

Persentase Kecamatan dengan angka keberhaslan pengobatan TB Paru BTA Positif (sucsess rate) minimal 85% Persentase angka kasus HIV yang diobati.

80

81

82

90

90

90

Persentase Kecamatan yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

53

53

60

-

94 100

-

-

-

10 2 33 83

95 100

-

10 2 33 84

-

-

95 100

-

100 40

10 2 33 85

-

10 2 33 85 85

90

-

80

-

95

-

50

-

85

-

80

97

40

73

-

228.07 9.636

90

Dana (Rp)

97

84

-

80

-

40

-

Target

242.637. 911

90

Dana (Rp)

40

67

-

78

-

83

-

Target

2020

97

38

30

Dana (Rp)

97

-

20

2019

258.125.4 37

-

0



90 80

50

-


50



Prioritas

2016 Target

Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun

29,4

2017 Dana (Rp)

31

Target

6,4

Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

18

19

20

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

60

63

66

Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

80

82

84

0

50

50

Target

82

84

76

78

80

Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

8

9

11

Jumlah Kecamatan yang memiiliki 1Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah Puskesmas yang memiliki Jaringan SIK Online

0

1

2

5

5

7

5

5

6

30

55

80

1.408.8 14.770

8.705.0 47.300

2019

Dana (Rp)

41

-

5,9 21 69 86

-

82 13

1.324.28 5.884

-

-

8.182.74 4.462

5,6 22 72 88

88 84 15

7 105

-

7.691.779. 794

5,4 23 75 90

8 130

-

-

7.230.27 3.007

23 75 90 100

90 86 17

-

90 86 17

1.099. 930.66 7 10

-

5,4

-

1.170.13 9.007

12

51

100

7

-

Dana (Rp) -

-

1.244.828. 731

9

Target 51

100

4

-

Dana (Rp) -

86

2020

45

100

-

Target

-

80

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dana (Rp) -

6,9

Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih

2018

35

7,2

Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase penduduk yang melaksanakan STOP BABS



15 9 155

10

6.796. 456.62


15 9 180



Prioritas

2016 Target

Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas

67,5

Jumlah rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rencana Tindak Lanjut luar daerah Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan Persentase Desa Memanfaatkan Dana Desa 10% untuk UKBM Persentase Desa Siaga Aktif Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSRnya untuk

2017 Dana (Rp)

Target

70

73

6

7

5 147.291 .362 13

13

20

55,2

55,5

55,8

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JKN Persentase kunjungan peserta JKN di FKTP



4.914.2 98.074

2018 Dana (Rp)

Target

5.000

6.000

120

130

150

76

60

50

879.580 .078 1

1

2

0

6

10

100 2

100 2

100 2

Dana (Rp)

75

Target

2020

Dana (Rp)

78

8

Target

Dana (Rp) 6

80

9

80

10

10

-

-

-

-

138.453. 880

130.146.6 47

122.337. 849

114.99 7.578

33 -

56,1

4.619.44 0.190

1.140

2019

46 4.342.273. 778

8.000 -

56,4

170

60 4.081.73 7.351

40

180

-

-

30

180

12.000 -

20

-

-

-

826.805. 273

777.196.9 57

730.565. 140

686.73 1.231

-

14 100 2

4 -

16 100 2

5 -

18 100 2

180 20

-

3

56,7

3.836. 833.11 0 12.00 0

10.000 -

56,7

60

5 -


18 100 2





2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

2019

Dana (Rp)

Target

2020

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

Program Kesehatan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

0

Persentase Desa yang melaksanakan PHBS

43

47

50

100

100

100

52,9%

40%

45%

50%

55%

60%

60%

75

75

75

78

78

80

80

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

3

5

5 -

5 -

58 100

-

5 -

62 100

-

5 -

70 100

-

70 100

RSUD Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat BOR (Bed Occupancy Ratio) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

12.680

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terselenggaranya Standarisasi dan Akreditasi Rumah sakit oleh komisi Akreditasi rumah sakit (KARS)

300

-

15.200

850

Perdan a

-

Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Peningkatan Kelas/Type Rumah sakit

13.935

600

16.555

900

Tk. dasar 45.400

18.120

900

Tk. dasar 49.700

950

Tk. Madya 13.600

Tk. Madya 13.400

D

D

D

C

C

C

C

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

89,896

89,896

89,896

89,896

89,896

89,89 6

89,896

Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna) Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal)




Prioritas

2016 Target

Persentase tingkat kemantapan jalan (Tidak Mantap)

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Dana (Rp)

Dana (Rp)

3

-

-

-

-

1

10.000.00 0.000

1

11.000.0 00.000

1

Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan

531,76

29,095

98.580. 960.000

20

81.750.0 00.000

15

86.655.00 0.000

17

91.854.3 00.000

20

Jumlah Jembatan yang dipelihara

222,93

10

6

0

Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan Persentase drainase jalan yang terbangun Panjang Drainase jalan yang terbangun

6.700.00 0.000

17

17

20

1

1

2

2

8.875.00 0.000

9.075.000. 000

8,662 12.000 .000.0 00 97.365 .558.0 00 7.700. 000.00 0

3 543,76

372,93 6 9.537. 000.00 0

9.29500 0.000

8,662

8,662

8,662

8,662

8,662

8,662

8,662

12980

4919

2600

2600

2600

2600

25699

1.335.0 00.000 2521

1.588.65 5.000 3000

1.683.974. 300 3000

1.785.01 2.758 3000

758

1.892. 113.52 3 3000

14521

2550 -

-

-

-

-

-

-

-

2.960.0 00.000

Program Peningkatan Perencanaan Teknis Persentase Dokumen Perencanaan teknis yang dihasilkan (Total 81

6.150.000. 000

Dana (Rp)

8,662

15

10.183. 500.000

Program Pengendalian Banjir Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya Panjang jaringan irigasi yang dipelihara(9300 M)

0

5.100.00 0.000

8,662

Target

Jumlah jembatan yang dibangun

2.826.8 00.000

8,662

Target

2020

8,662

Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan

8,662

Target

2019

8,662

Panjang jaringan jalan yang dipelihara



49

59,26

500.000.0 00 3000

5.920.00 0.000 69,14

550.000. 000 3000

8.880.000. 000 79,01

625.00 0.000 3300

11.840.0 00.000 88,88

10000 14.800 .000.0 00

98,77

100






2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target

Dana (Rp)

Dokumen) Perumahan Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

20.912. 134.000

12.450.0 00.000

7.715.000. 000

17.493 .740.0 00

16.227.4 00.000

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

63,75

73,02

78,05

83,63

90,88

98,14

98,14

Jumlah Sambungan Rumah (SR) perdesaan yang terpasang

3302

654

250

250

270

290

5016

Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang

2410

177

200

250

380

360

3777

2.611.2 50.000

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (98,01 Ha) Program Pengembangan Sarana prasarana Perumahan Dan Permukiman Persentase kawasan pemukiman yang tertata (6.176,36 Ha) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

18,01

2.767.92 5.000 19

3.088.421. 579 20

3.437.41 3.217 21

3.470. 150.48 6 20

98,01

n/a 21.539. 846.000 8

30.000.0 00.000 10

32.000.00 0.000 10

35.200.0 00.000 10

40.000 .000.0 00 12

50

3,30

Penataan Ruang 700.000 .000

Program Perencanaan Tata ruang Jumlah Dokumen Tata ruang dan turunannya yang dihasilkan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang

5

1

770.000. 000 1

555.000 .000 75

847.000.0 00 2

610.500. 000 95

2 671.550.0 00

95

1.024. 870.00 0

931.700. 000 2 738.705. 000 95

5

2 812.57 5.500

95

95






2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target

Dana (Rp)

Perencanaan Pembangunan 1.766.0 00.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase RENJA SKPD yang selaras dengan dokumen perencanaan. Program Pengembangan data dan Informasi Persentase tingkat keterisian data SIPD Tingkat kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerah bintan yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintan Program Penelitian dan pengembangan Daerah Jumlah penelitian yang dihasilkan Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Jumlah pengembangan inovasi yang dihasilkan

1.942.60 0.000

2.136.860. 000

2.350.54 6.000

2.585. 600.60 0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 324.000 .000

100 356.400. 000

100 392.040.0 00

100 431.244. 000

100 474.36 8.400

40

50

60

70

80

90

90

100

100

100

100

100

100

100

N/A

N/A

N/A

1

350.000. 000

1

385.000.0 00

1

423.500. 000

1

465.85 0.000

1

N/A

N/A

N/A

1

250.000. 000

0

275.000.0 00

1

302.500. 000

0

332.75 0.000

1

3

1.664.2 15.500

3

2.436. 577.91 4

3

Program Perencanaan Ekonomi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dihasilkan Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA

3

3

1.830.63 7.050

3

2.013.700. 755

3

2.215.07 0.831




Prioritas

2016 Target

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA yang dihasilkan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan Persentase desa yang menyusun RPJMDes sesuai peraturan

5

2

Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.

Dana (Rp)

Target

N/A

6

100

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan

2017 Dana (Rp)

Target

2019 Target

Dana (Rp)

2 627.350.6 36

100 811.117. 197

737.379 .270

Dana (Rp)

2

100

2020 Target

2 690.085. 700

100 892.228.9 17

Dana (Rp) 2 759.09 4.270

100

100 1.079. 596.98 9

981.451. 808

96

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

450.000. 000

Program Perencanaan Sosial Budaya Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial yang dihasilkan

2018

570.318. 760

518.471 .600 N/A



4

4

N/A

4

-

180.000 .000

-

495.000.0 00 4

544.500. 000 4

598.95 0.000 4

4

Dinas Perhubungan Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah penyusunan perencanaan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan Jumlah Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan dermaga/ pelabuhan

475.000. 000

-

3.590.000. 000

-

3.590.00 0.000

-

1.890. 000.00 0

8

1

2

5

3

1

20

1

-

-

-

1

-

2

-

1.301.0 00.000

1

1

1.313.00 0.000

3

2.532.500. 000

3

3.414.00 0.000

-

3.580. 500.00 0

3

11




Prioritas

2016 Target

Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah Pulau yang tercakupi jaringan Transportasi Jumlah pelayanan pas kecil

38

Dana (Rp)

34

Target

2018 Dana (Rp)

42

Target

2019

Dana (Rp)

45

Target

2020

Dana (Rp)

46

48

-

8

8

-

8

-

9

10

11

11

1000

1000

1050

1100

1100

1100

1

-

1

1

-

-

3.500.0 00.000

-

0

-

-

2.000.000. 000

-

1.226.4 20000

-

-

-

14.500.0 00.000

1 -

1.740.00 0

-

710.000. 000

1

-

-

1

1

-

Jumlah warning Light

29

4

2

1

1

1

Jumlah Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

60

58

-

56

-

54

-

52

51

-

177.000 .000

-

221.000. 000

1

4.240.000. 000

-

2200 -

2.200 75.000. 000

-

2.200 80.000.0 00

-

250.000. 000

2.200 85.000.00 0

-

11 -

2

-

11 38 38 250.00 0.000

2.200 90.000.0 00

4

1.300. 000.00 0

1.680.00 0.000

-

1952

10.000 .000.0 00

-

1

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

900.00 0.000

1

2 1.255.000. 000

-

-

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi

49

605.000. 000

9

Jumlah pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KIR)

Dana (Rp)

-

1000

740.000.0 00

Target

500.000 .000

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Jumlah Traffic Light

2017

-

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Jumlah Pembangunan Gedung Terminal Jumlah Pembangunan terminal/Pelabuhan Sungai,danau,dan Penyebrangan Jumlah pengadaan sarana transportasi



-

2.200 95.000 .000



Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular


95%



2016

2017

2018

2019

2020

Target

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

95%

-

96%

-

97%

-

98%

-

100%

-

100%

Badan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah usaha/kegiatan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Mendapat penghargaan Adipura Jumlah titik sampel lokasi pemantauan kualitas air Jumlah titik sampel lokasi pemantauan kualitas udara (yang bergerak dan tidak bergerak) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD ) yang disusun Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (Reduce, Reuse,Recycle)

348.695 .951

200.000. 000

525.000.0 00

590.000. 000

700.00 0.000

10/50

50

50

55

60

65

65

90

90

90

90

90

90

90

0

22

22

22

23

24

24

0

8

8

9

9

9

9

75.000. 000 7

7

50.000.0 00 7

182.266 .000

6

8

80.000. 000

150.000.0 00 7

380.000. 000

10

150.000. 000

150.000. 000 7

470.000.0 00

12

160.000.0 00

150.00 0.000 7

560.000. 000

14

180.000. 000

7 650.00 0.000

16

200.00 0.000


16



Prioritas

2016 Target

Jumlah sekolah/Kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)

Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman



Target

24 sekolah tingkat kabupate n, 12 provinsi, 6 Nasional

5

102.266 .000

10

7

2

-

2

2018 Dana (Rp)

80.000.0 00 150.000. 000

Target

15 2

Dana (Rp)

150.000.0 00 160.000.0 00

2019 Target

20 2

Dana (Rp)

200.000. 000 180.000. 000

2020 Target

25 2

Dana (Rp)

250.00 0.000 200.00 0.000

25 2

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase penanganan sampah Persentase sampah yang dikelola Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

8.783.20 0.000

10.230.00 0.000

10.680 .000.0 00

10.380.0 00.000

50

50

55

60

65

70

75

30

30

35

40

50

60

70

0.37

0.37

0.40

0.42

0.45

0.48

0.51

Pekerjaan Umum Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum Jumlah lampu jalan yang telah terpasang Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk

1.766.32 0.000

2.500.000. .000

2.500. 000.00 0

2.500.00 0.000

1.716

1.716

1.900

2.200

2.500

2.800

3.000

1.17

1.17

1.20

1.20

1.20

1.22

1.25

Penataan Ruang Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1.154.77 0.000

2.800.000. 000

3.000.00 0.000

3.300. 000.00




Prioritas

2016 Target

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Jumlah Tempat Pengelolaan sampah terpadu (TPST) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target

Dana (Rp) 0

218.000 30%:70 %

218.000 30%:70 %

218,40 0 30%:70 %

218,80 0 30%:70 %

219,20 0 30%:7 0%

219,6 00 30%:7 0%

220,000 30%:70 %

0

0

0

1

2

3

3

Kependudukan dan catatan sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase penduduk ber KTP-el dari jumlah penduduk wajib KTP-el Persentase bayi berakte kelahiran per Bayi Lahir Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk Persentase Penduduk Berakta Kematian dari jumlah meninggal Persentase penduduk yang belum memiliki dokumen perkawinan (non Muslim)

2.284.0 84.466

2.686.09 6.515

2.954.706. 167

3.562. 094.46 1

3.249.17 6.783

93%

93%

95%

100%

100%

100%

100%

77%

77%

79%

81%

83%

85%

85%

61%

61%

62%

63%

64%

65%

65%

45%

45%

55%

65%

75%

85%

85%

18%

18%

17%

16%

15%

14%

14%

Dinas Sosial Sosial Program Pemberdayaan Sosial

752.600 .000

958.600. 000

1.047.000. 000

1.047. 000.00 0

1.047.00 0.000

Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang di bina

62

62

84

84

84

84

96

Persentase pekerja social dan tenaga kerja kesejahteraan social yang komperen/terlatih (terkait tenaga kerja)

23,62

23,62

35

37

39

41

43





2016 Target

Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase penduduk miskin Persentase rumah tangga miskin

2017 Dana (Rp)

Target

36.159. 000

2018 Dana (Rp)

Target

34.229.0 00

Dana (Rp)

2019 Target

31.529.00 0

Dana (Rp)

2020 Target

35.309.0 00


Dana (Rp) 33.329 .000

6

6

5.9

5.8

5.7

5.6

5,5

22,49

22.49

22.27

22.05

21.83

21.61

21.39

Persentase rumah tangga miskin yang ditangani

51.12

51.12

55

60

62

64

66

Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab

2100

814

172

140

140

140

Program Rehabilitasi Sosial

2.542.0 00.000

2.600.00 0.000

2.658.000. 000

140 2.773. 000.00 0

2.715.00 0.000

Jumlah PMKS (tidak termasuk keluarga miskin)

3.242

3.242

3.080

2.926

2.779

2.640

2.508

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

40,28

40.28

45.28

50,28

55.28

60,28

65.28

11

11

11

11

11

11

Sarana pelayanan rehabilitasi social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

2.130.0 00.000 6,88

6.88

2.504.00 0.000 7.43

2.504.000. 000 7.43

2.504.00 0.000 7.43

11 2.504. 000.00 0

7.43

7.43

Dinas Tenaga Kerja Ketenagakerjaan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka

1.391.0 26.950 65,01

62

753.656. 200

1.447.448. 150

62,50

63

1.447.44 8.150

1447.4 48.150

63,50

64

64,5

61,17

50

51

51,50

52

52,50

53

6,74

6,70

6,50

6,60

6,70

6,80

6,4




Prioritas

2016 Target

Rasio Penduduk yang bekerja Program Peningkatan kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase kasus yang terselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persentase kasus PHK yang terselesaikan Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan

0.93

2017 Dana (Rp)

0,90

Target

66,67

68

100

65

2018 Dana (Rp)

0,91 450.000 .000

Target

Target

0,95 240.00 0.000

80

72

82

75 820.000. 000

61 340.000.0 00

Dana (Rp)

0,94

77

60,5

2020

240.000. 000

810.000.0 00

322.440. 000

Dana (Rp)

0,93

70 700.717. 800

60,2

2019

240.000.0 00 75

68

142.440 .000

Dana (Rp)

0,92

72

60

Target

240.000. 000

795.715 .000 74



77 825.00 0.000

61,5 165.500. 000

62 170.00 0.000

90,9

65

68

70

72

75

77

92,6

70

72

75

78

82

84

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM Persentase Pelaku Usaha yang terlatih

350.000 .000 20

25

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Persentase koperasi aktif

350.000. 000 30

650.000 .000 50

55

350.000.0 00 35

650.000. 000 60

350.000. 000 40

650.000.0 00 65

350.00 0.000 45

650.000. 000 70

50 650.00 0.000

75

80





2016 Target

Jumlah Pengurus Koperasi yang terlatih

200

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM Industri

Persentase IKM bersertifikasi mutu produk

Target

2018 Dana (Rp)

340 600.000 .000

Target

Dana (Rp)

410 600.000. 000

2019 Target

Dana (Rp)

480 600.000.0 00

2020 Target

Dana (Rp)

550 600.000. 000

620 600.00 0.000

2.538

2645

2794

2985

3218

3493

3621

10806

10915

11076

11289

11554

12051

12304

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM

Dana (Rp)

270

Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan UMKM Jumlah UMKM

2017


1.000.0 00.000

1.000.00 0.000

1.000.000. 000

1.000. 000.00 0

1.000.00 0.000

319

349

379

409

439

469

499

40

45

50

55

60

65

70

Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Persentase tertib ukur terhadap UTTP Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Persentase Fasilitas Pasar yang Memadai

350.000 .000

1.050.00 0.000

1.050.000. 000

1.050. 000.00 0

1.050.00 0.000

n/a

n/a

40

45

50

55

60

100

100

100

100

100

100

100

700.000 .000 n/a

15

700.000. 000 20

700.000.0 00 25

700.000. 000 30

700.00 0.000 35

40

Badan Penanaman Modal dan Promisi Daerah Penanaman Modal/Pertanahan




Prioritas

2016 Target

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Jumlah perizinan investasi yang dapat diproses dalam satu tahun

Penyelesaian ijin lokasi Program Pelayanan Perizinan Non Investasi Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN) Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) juta USD Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rp) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pameran/expo

2017 Dana (Rp)

Target

735

2018 Dana (Rp)

Target

771

2019

Dana (Rp)

Target

735

2020

Dana (Rp)

Target

807

Dana (Rp) 843

1.312

1.312

1.320

1.330

1.340

1.350

1.360

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

Lama proses perijinan Sistem informasi pelayanan perijinan dan admistrasi pemerintah



ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

55 350

375

60 400

350

65 425

355

70 450

360

75 475

365

500 370

200/35

201/36

202/37

1,251 juta USD

199/34 1,251 juta USD

203/3 8

1,351

1,451

1,551

1,661

1,771

200

200

205

210

215

220

225

364,69

374.7 9

384.89

199/34

334.39

334.39

344,49 240

1 Kali

1 Kali

240 1 Kali

300 2 kali

354,59

2 kali

240 1 Kali

300 2 kali

240 1 Kali

300 2 kali

240 1 Kali

300 2 kali

204/39

1 Kali 300

2 kali

2 kali

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan





2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya jumlah obyek wisata

150.000 .000 20

20

0

5

499.000. 000 21

2.000.000. 000 22

1.020.00 0.000 23

520.00 0.000 24

24

Distribusi pariwisata terhadap PDRB Meningkatnya jumlah desa wisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5 3.904.0 00.000

5 7.050.00 0.000

5 8.585.000. 000

5

5 8.930. 000.00 0

8.795.00 0.000

Meningkatnya Jumlah PAD dari sektor pariwisata Meningkatnya kunjungan wisatawan Rata-rata lama tinggal wisatawan

493.595

550.000

600.00 0

650.00 0

700.00 0

750.0 00

750.000

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Program pengembangan usaha dan industry pariwisata Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi pariwisata

268.400 .000

420.000. 000

420.00 0.000

23

25

30

32

39

39

500

600

800

1.000

1.100

1.200

1.200

150.000 .000 0

0

150.000. 000 100

1.893.0 00.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah grup kesenian (yang dibina)

420.000.0 00

20

Program Pengembangan Persentase SDM pariwisata yang terlatih Kebudayaan

270.000. 000

35

35

300.000.0 00 100

1.957.00 0.000 35

350.000. 000 100

2.437.000. 000 35

350.00 0.000 100

2.437.00 0.000 35

100 2.487. 000.00 0

35

35




Prioritas

2016 Target

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara

14


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017

Dana (Rp) 250.000 .000

14

Target

2018

Dana (Rp) 400.000. 000

14

Target

2019

Dana (Rp)

Target

1.100.000. 000 14

2020

Dana (Rp) 600.000. 000

14

Target

Dana (Rp) 1.100. 000.00 0

14

14

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Masyarakat yang dibekali wawasan kebangsaan

380 0

0

500 0

595 600

150

600 0

610 150

780 0

700 150

950 0

850 150

0 1.500

150

150

Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD

56,84%

0

0

0

65

0

65

Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI

56,84%

0

0

0

65

0

65

Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD

56,84%

0

0

0

65

0

65

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden

66,95%

0

0

0

70

0

70

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati

75%

0

0

0

0

75

75

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur

59,92%

0

0

0

0

75

75

930

1.200

1.500

1.800

2,500





2016 Target

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

5

2

2

2

2

2

4

2

3

3

3

3

3

3

Satuan Polisi Pamong Praja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP Cakupan Penegakan Perda dan Perkada Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Cakupan Patroli Siaga, Penertiban Umum dan Ketentraman masyarakat

700.000 .000 14,29

19,64

25.00 650.000 .000

0,30

0,30

Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan masyarakat Rasio Petugas Linmas Persentase Pos Kamling aktif

840.000. 000

1.008.000. 000 32.14

780.000. 000 0.60

410,000 .000

39.29 936.000.0 00

0.60 492,000. 000

1.451. 520.00 0

1.209.60 0.000 48.21 1.123.20 0.000 0.90

590.400.0 00

57.14 1.347. 840.00 0

1.20 708,480. 000

1.50 850,17 0.000

94,91%

95.73

96.55

97.37

98.19

99.01

100

90.83

91.70

91.70

92.58

92.58

92.58

93.45

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Penanggulangan Bencana

280.000 .000

700.000. 000

700.000.0 00

700.000. 000

700.00 0.000





2016 Target

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tingkat partisipasi satgas/relawan Terelenggaranya sosialisasi tentang penanggulangan Bencana

Pemetaan Kawasan Rawan Bencana

Pekerjaan Umum Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana Daerah Persentase Rekonstruksi dan rehabilitasi Sarana Prasarana Bidang Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan

Target

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target

Dana (Rp)

20%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

2 Keg

1 Keg

1 Keg 378.000 .000

1 Keg 450.000. 000

1 Keg 450.000.0 00

1 Keg 450.000. 000

20%

20%

20%

20%

20%

100%

0

25%

25%

25%

25%

700.000 .000 100%

20%

2.800.00 0.000 20%

2.800.000. 000 20%

2.000.00 0.000

n/a

2.000.000. 000

20% 100% 2.800. 000.00 0

2.800.00 0.000 20%

1 Keg 450.00 0.000

100%

Program Pengendalain Banjir Peresentase Prasarana Pantai yang Terbangaun

Dana (Rp)

2018

0%

Program Mitigasi Bencana Persentase kejadian bencana yang ditangani

2017


20%

20% 2.000. 000.00 0

2.000.00 0.000

0%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

1 Unit

2 unit

2 unit

3 unit

3 unit

4 unit

4 unit





2016 Target

Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan Jumlah Lokasi Prioritas Kecamatan Perbatasan yang mendapatkan alokasi pembangunan Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP

5 Lokpri

Dana (Rp) 525.000 .000

2017 Target

Dana (Rp) 577.000. 000

5 Lokpri

5 Lokpri 1.030.0 00.000

2018 Target

Dana (Rp)

2019 Target

600.000.0 00 5 Lokpri

1.133.00 0.000

Dana (Rp) 625.000. 000

Target

Dana (Rp) 650.00 0.000

5 Lokpr i

5 Lokpri 1.246.300. 000

2020


5 Lokpri 1.508. 023.00 0

1.370.93 0.000

20%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Persentase jabatan yang sudah tersusun standar kompetensinya

20%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik

60%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

60%

80%

100%

100%

100%

Persentase Indikator yang telah mencapai SPM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Persentase capaian sasaran strategis yang telah dilaporkan akuntabilitas kinerjanya Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

50.000. 000

55.000.0 00

60.500.00 0

66.550.0 00

73.205 .000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60,10 (Nilai B)

60,50 (Nilai B)

70,00 (Nilai BB)

70,10 (Nilai BB)

80,00 (Nilai A)

80,00 (Nilai A)

80,00 (Nilai A)

875.000 .000

962.500. 000

1.058.750. 000

1.281. 087.50 0

1.164.62 5.000

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

0 Desa

0 Desa

7 Desa

7 Desa

7 Desa

7 Desa

8 Desa

755.000 .000

830.500. 000

913.550.0 00

1.004.90 5.000

1.105. 395.50 0





2016 Target

Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertipikat dengan bersertipikat

Target

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target

Dana (Rp)

1

1

1

1

1

1

2 kasus

2

2

2

2

2

2

2 kasus

1

2

2

2

2

2

1.000.0 00.000

1.100.00 0.000

1.210.000. 000

1.464. 100.00 0

1.331.00 0.000

431 ha

431 ha

441 ha

451 ha

461 ha

471 ha

471 ha

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

250.000 .000 100%

100%

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi

Dana (Rp)

2018

1 kasus

Program Pembinaan Pertanahan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan

2017


275.000. 000 100%

233.000 .000

285.000.0 00 100%

256.300. 000

300.000. 000 100%

281.930.0 00

350.00 0.000 100%

310.123. 000

100% 341.13 5.300

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2.84 M

2.84 M

2.85 M

2.86 M

2.87 M

2.88 M

2.89 M

Program Pembinaan BUMD Jumlah BUMD yang beroperasi

Kontribusi BUMD terhadap PAD Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah Tingkat Akurasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

645.000 .000 38 SKPD

38 SKPD

1.050.00 0.000 38 SKPD

1.260.000. 000 38 SKPD

1.814. 400.00 0

1.512.00 0.000 38 SKPD

38 SKPD

38 SKPD





2016 Target

Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui ULP Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan Persentase peliputan kegiatan strategis pemerintah daerah Web site milik pemerintah daerah Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pelayanan Kerumahtanggaaan yang telah distandarisasi Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk Program Pembinaan Keagamaan

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

76,15%

77,63%

79,10%

80,58%

82,05 %

83,53 %

85%

80%

80%

85%

85%

90%

100%

100%

3.416.6 24.827

3.758.28 7.310

4.134.116. 041

5.002. 280.40 9

4.547.52 7.645

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21 Website

22 Website

23 Websit e

24 Website

25 Websit e

26 Websi te

26 Website

875.000 .000

962.500. 000

1.058.750. 000

1.281. 087.50 0

1.164.62 5.000

%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

70%

70%

75%

80%

85%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

28,19%

28,19%

29,00%

29,20%

29,50 %

29,75 %

4.046.4 19.700

4.451.06 1.670

4.896.167. 837

5.385.78 4.621

30,00% 5.924. 363.08 3




Prioritas

2016 Target

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat Presentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin



Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target

Dana (Rp)

4300 org

3500 org

6200 org

8700 org

10900 org

15000 Org

15000 Org

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Sekretariat DPRD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Terinventarisir Visi Misi Kepala daerah terpilih sebagai dokumen awal perencanaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar Regulasi Tata Kelola Pengelolaan Keuang an Pemerin tah Daerah yang

6

15

1

0

11.000. 000.000

15

11.000.0 00.000

0

3.984.3 95.000, 00

15

11.000.00 0.000

0

4.150.00 0.000,00

15

11.000.0 00.000

0

4.325.500. 000,00

15

11.000 .000.0 00

15

1

800.00 0.000

1

4.532. 000.00 0,00

4.500.70 0.000,00

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

76%

76%

82%

88%

94%

100%

100%





2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

tepat waktu Terwujudnya akselerasi informasi keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Persentase Penyampaian Laporan Pelaksanaan Keuangan SKPD dan BLUD Sesuai Ketentuan Yang Berlaku dan Yang Tepat Waktu Besaran defisit anggaran belanja Tingkat keberhasilan layanan dan tingkat kepuasan layanan Pertumbuhan rata-rata investasi/Penyertaan Modal Pendanaan belanja melalui penerbitan utang Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Target Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku Program Manajemen Aset Daerah

76%

76%

82%

88%

94%

100%

100%

76%

76%

82%

88%

94%

100%

100%

13,8%

5,255≤ n ≤7,25%

5,255≤ n ≤7,25%

5,255≤ n ≤7,25%

5,255≤ n ≤7,25%

5,255 ≤n ≤7,25 %

5,255≤ n ≤7,25%

60%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

0%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

0%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2.593.9 00.000, 00

2.997.50 0.000,00

3.150.450. 000,00

4.500. 000.00 0,00

4.350.00 0.000,00

881 M/176 M

875 M/171 M

907 M/177 M

940 M/184 M

975 M/191 M

1.012 M/19 8M

1.012 M/198 M

58,797 M

3,650 M

14,657 M

10,318 M

10,373 M

19,79 9M

0

77.600. 000,00 84%

84%

80.000.0 00,00 88%

1.888.1 50.000,

80.000.00 0,00 92%

1.924.70 0.000,00

96% 2.155.450. 000,00

80.000 .000,0 0

80.000.0 00,00 100% 2.335.75 0.000,00

100% 2.550. 650.00





2016 Target

Persentase keakuratan data neraca aset Persentase penghapusan barang milik daerah yang tidak digunakan lagi oleh SKPD Persentase barang milik daerah yg dilengkapi dgn dokumen kepemilikan serta scr fisik memiliki prasarana pengamanan aset yang jelas Badan Kepegawaian Daerah

2017 Dana (Rp) 00

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target

Dana (Rp) 0,00

70%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

70%

70%

75%

75%

80%

80%

80%

70%

70%

75%

75%

80%

80%

80%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pendidikan 2,247.4 20.000 Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat fungsional Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis


63% n/a

68% 80%

n/a

80%

Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

4.650.00 0.000

4.200.000. 000

3.300. 000.00 0

5.850.00 0.000

79%

86%

91%

98%

98%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

1.368.4 00.000

1.850.00 0.000

2.500.000. 000

80% 2.550. 000.00 0

2.500.00 0.000

Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi

60%

62%

67%

75%

81%

85%

85%

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

65%

70%

75%

77%

80%

83%

83%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

778.755 .000

1.345.00 0.000

1.345.000. 000

1.345.00 0.000

1.345. 000.00 0





2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

Persentase penanganan kasus-kasus disiplin Aparatur

70%

70%

75%

75%

80%

80%

80%

Indeks kepuasan aparatur

n/a

65

65

70

75

80

80

Inspektorat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah Persentase SKPD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC Jumlah Pegawai Golongan (III/a) keatas yang membuat LP2P

705.000 .000 80%

80

810.750. 000 82

255.000 .000

932.362.5 00 85

293.250. 000

1.233. 049.40 6

1.072.21 6.875 87

337.237.5 00

90

387.823. 125

90

445.99 6.594

14

10

7

7

7

6

6

2.013

2.040

2.050

2.060

2.070

2.080

2.080

Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal

680.000 .000

782.000. 000

899.300.0 00

1.189. 324.25 0

1.034.19 5.000

Persentase rekomendasi temuan ekternal (BPK) yang ditindak lanjuti

84,45

90

90

90

90

90

90

Persentase rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti

88,14

90

90

90

90

90

90

Kecamatan Bintan Timur Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian





2016 Target

Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan

2017 Dana (Rp)

Target

52.364. 300 100

100

100

10

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

100

10

Target

Dana (Rp) 52.364 .300

100 512.128. 700

10 774.295.8 00

75

2020

52.364.3 00

512.128.7 00

774.295. 800 75

2019

52.364.30 0 100

10

65

Target

512.128. 700

674.295 .800 n/a

Dana (Rp) 52.364.3 00

418.748 .300 10

2018

100 512.12 8.700

10 851.725. 000

85

10 894.31 1.000

90

90

Kecamatan Gunung Kijang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Persentase Masyarakat yang mengikuti musrembang desa dan kecamatan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan

30.000. 000 n/a

100

35.000.0 00 100

598.239 .000 n/a

65

100 714.761. 400

70 150.000 .000

n/a

-

35.000.00 0 100

80 160.000. 000

70

35.000.0 00

800.000.0 00

75

35.000 .000 100

800.000. 000 80

310.000.0 00

800.00 0.000 90

310.000. 000 80


310.00 0.000 95





2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

Kecamatan Teluk Bintan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Persentase masyrakat yang mengikuti musrenbang desa dan kecamatan

30.000. 000 n/a

100

Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah Kegiatan Pembinaan yang Dilaksanakan Program Pekayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan

30.000.0 00 100

439.500 .000 n/a

4

100 439.500. 000

4 20.000. 000

n/a

65

30.000.00 0 100 439.500.0 00 4

20.000.0 00 70

30.000.0 00 100 439.500. 000 4

20.000.00 0 75

30.000 .000

440.00 0.000 4

20.000.0 00 80

20.000 .000 95

Kecamatan Bintan Utara Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan

30.000. 000 100

100

30.000.0 00 100

439.500 .000 n/a

4

30.000.00 0 100

439.500. 000 4

30.000.0 00 100

439.500.0 00 4

30.000 .000 100

439.500. 000 4

100 440.00 0.000

4

4





2016 Target

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan

2017 Dana (Rp)

Target

40.750. 000 n/a

65

2018 Dana (Rp)

Target

40.750.0 00 70

Dana (Rp)

2019 Target

41.750.00 0 75

Dana (Rp)

2020 Target

42.250.0 00 85


Dana (Rp) 42.500 .000

90

Kecamatan Teluk Sebong Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan

32.550. 000 100%

100%

50.000.0 00 100%

399.986 .200 5

15

100% 600.000. 000

5 178.000 .000

n/a

65

50.000.00 0 100% 600.000.0 00 5

240.000. 000 70

50.000.0 00 100% 600.000. 000 5

240.000.0 00 75

50.000 .000 100% 600.00 0.000 5

240.000. 000 80

18 240.00 0.000

90

90

Kecamatan Tambelan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa,

45.000. 000 100%

100%

50.000.0 00 100%

50.000.00 0 100%

50.000.0 00 100%

50.000 .000 100%

100%





2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

Kelurahahn dan Kecamatan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan

314.815 .000 15

15

499.000. 000 17

178.000 .000 n/a

65

504.000.0 00 18

182.000. 000 70

509.000. 000 17

201.000.0 00 75

514.00 0.000 18

201.000. 000 80

18 201.00 0.000

90

90

Kecamatan Sri Kuala Lobam Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan

30,000. 000 100

100

30,000.0 00 100

732.500 .000 65

65

100 732.500. 000

70 340.000 .000

n/a

60

30,000.00 0 100 732.500.0 00 75

370.000. 000 65

30,000.0 00 100 732.500. 000 80

410.000.0 00 70

35,000 .000

90 430.000. 000

75

100 740.00 0.000 90 460.00 0.000

80

80

Kecamatan Toapaya





2016 Target

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan

2017 Dana (Rp)

Target

28.000. 000 100

100

100

15

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

100

16

Target

Dana (Rp)

45.000 .000 100

396.730. 000 17

218.800.0 00 75

2020

40.000.0 00

396.730.0 00

218.800. 000 70

2019

35.000.00 0 100

16

65

Target

396.730. 000

187.000 .000 n/a

Dana (Rp)

30.000.0 00

271.204 .000 15

2018

396.73 0.000 18

218.800. 000 80

218.80 0.000 85

Kecamatan Bintan Pesisir Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan

35.000. 000 n/a

100

45.000.0 00 100

473.836 .400 n/a

14

100 480.000. 000

15 25.500. 000

45.000.00 0 100 485.000.0 00 15

30.000.0 00

50.000.0 00 100 490.000. 000 16

30.000.00 0

50.000 .000

495.00 0.000 16

35.000.0 00

35.000 .000






2016 Target

Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan

n/a

2017 Dana (Rp)

80

Target

2018 Dana (Rp)

85

Target

Dana (Rp)

85

2019 Target

Dana (Rp)

90

2020 Target


Dana (Rp)

90

Kecamatan Mantang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

35.000. 000 100

100

35.000.0 00 100

512.677 .000 15

15

100 538.310. 950

17 21.000. 000

n/a

65

38.500.00 0 100 565.226.3 93 18

35.000.0 00 70

38.500.0 00 100 593.487. 712 17

40.000.00 0 75

38.500 .000

623.16 2.098 18

45.000.0 00 80

100 50.000 .000

90

Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Ketersediaan energi perkapita Ketersediaan protein perkapita Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen

1.732.0 00.000

1.818.60 0.000

1.909.530. 000

2.105. 256.82 5

2.005.00 6.500

2247

2359

2477

2600

2730

2867

3010

66,80

70,14

73,65

77,33

81,19

85,25

89,51

90

95

95

95

95

95

95






2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

2019

Dana (Rp)

Target

2020

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

90

95

95

95

95

95

95

Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Keamananan Pangan Masyarakat

50

50

55

60

65

70

75

3

3

4

6

8

10

15

9

9

8

4

3

2

1

9

10

11

12

13

15

17

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

ada

ada

1,805

1895,2 5

2089,5

2193, 98

2303,68

Jumlah Diversifikasi Pangan Lokal Jumlah Lokasi Rawan Pangan Jumlah Penerapan Teknologi Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

1,805

1990

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Angka pertumbuhan penduduk

401.150

415

435

455

475

82,03

82,75

83.01

83,55

83.88

84

84,21

77,1

77,8

78.02

78.51

78.63

79,35

80

2.3

2.01

2

2

2

2

2

578

589

594

600

635

651

664

60,9

60.9

60.9

60.9

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender

507.000

531.000 60.9

550.000 60.9

571.000 60.9





2016 Target

Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah PKK aktif

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

100

100

100

100

100

100

100

1,9

2

3,3

2,6

3

3,3

3,5

665

668

6670

673

680

685

688

Program Perlindungan Anak

112.700

118.000

122.000

133.00 0

128.000

Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak

26

24

20

18

15

13

8

Jumlah Kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak

26

24

20

18

15

13

8

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam program pembangunan

50%

55%

Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap DAU Desa

10%

20%

100.000 .000

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Persentase Kenaikan PADes

106.000. 000 60%

5

65%

30% 50.000. 000

10

110.000.0 00 70&

40% 53.000.0 00

20

116.000. 000 75%

50% 55.000.00 0

30

120.00 0.000

80%

60% 58.000.0 00

40

126.000. 000

70% 60.000 .000

50

60

Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan di lapangan

145.000 .000 60%

70%

156.000. 000 80%

165.000.0 00 90%

176.000. 000 100%

185.00 0.000 100%

100%




Prioritas

2016 Target

Indeks Pemberdayaan Masyarakat Persentase akses masyarakat desa terhadap media publik



Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

2020

Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

75.68

75.68

75.68

75.68

75.68

75.68

75.68

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Jumlah gedung arsip daerah yang representatif

0 42.475. 500 10

20

Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Peningkatan SDM pengelola kearsipan

0

1

0

0

0

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengelolaan arsip secara baku

3.000.000. 000

-

80.000.0 00 40

37.938. 500 1

90.000.00 0 60

80.000.0 00 2

100.000. 000 80

100.000.0 00 3

110.00 0.000 100

100.000. 000 4

100.00 0.000 5

4

Perpustakaan Program Pengembangan Perpustakaan Jumlah perpustakaan daerah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan, Desa dan Sekolah yang aktif Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

1

0

0 256.227 .000

10 6.064

20 11.064

1.000.000. 000

1 270.000. 000 40 11.064

0

280.000.0 00 60 21.064

0

290.000. 000

300.00 0.000

80

100

26.064

31.06 4





2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Dinas Pertanian dan Kehutanan Pertanian Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Jumlah luas pengembangan areal produktif tanaman perkebunan dan Produksi Perkebunan ( Ha / ton) Jumlah Tanaman Perkebunan Yang dihasilkan di Kebun Bibit Perkebunan Kabupaten (Batang) Pembinaan Usaha Perkebunan (Ha) Jumlah Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan (Batang) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Tanaman Pangan Capaian Produksi Tanaman Pangan (Ton)

1.855.0 00.000

2.980.00 0.000

3.430.000. 000

4.000. 000.00 0

3.875.00 0.000

9.864 /121.64 7,84

1

52 / 4.250

55 / 4.462

58 / 4.908

64 / 5.398

70 / 5.937

77 / 6.530

38.000

2

20000

20000

20000

20000

20.000

n/a

3

-

8.885

9.773

10.261

20000 10.77 4

11.312

2.568

4

500

1.500

1.600

1.750

2.000

2.150

300.000 .000 6.253

1

6.300

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan

325.000. 000 6.400

1.150.0 00.000

350.000.0 00 6.500

1.650.00 0.000

400.000. 000 6.600

1.875.000. 000

425.00 0.000 6.700

6.800 2.525. 000.00 0

2.150.00 0.000

Capaian produksi tanaman sayuran (Ton) Capaian produksi buahan (Ton)

tanaman

19.248

1

20400

20600

20800

21000

21200

21.400

18.506

2

12000

12100

12200

12300

12400

12.500

buah-





2016 Target

Jumlah kelompok tani yang melaksanakan pengendalian hama dan penyakit tanaman hortikultura ramah lingkungan (Kelompok Tani) Capaian jumlah bibit Salak Sari Intan dan Bibit Hortikultura di Balai Benih Kabupaten/BBK (Batang) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Jumlah Sarana Produksi, Sarana Pasca Panen/Pengolahan Hasil, Alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan (Unit) Capaian realisasi penebusan pupuk bersubsidi (%) Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan usaha tani dan jalan produksi) (Km) Pembangunan/Perbaikan Sumbersumber air (Unit) Program Pemenuhan keamanan pangan Asal ternak dan Agribisnis peternakan rakyat Jumlah Produksi Daging dan Telur (Ton) Jumlah pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis /PHMSZ dan Terlaksananya penanganan kasus Penyakit Hewan/Ternak melalui Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) Kabupaten Bintan (Ekor / Kasus) Terlaksananya penerapan penjaminan produk hewan yang ASUH (Unit

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target

n/a

3

-

2

2

2

2

1000

4

1600

1900

2200

2500

2800

1.650.0 00.000

3.600.00 0.000

2.850.000. 000


Dana (Rp)

2 3.100 3.350. 000.00 0

4.950.00 0.000

326

1

25

40

50

70

75

75

75

2

77

79

80

82

84

85

n/a

3

-

5

5

5

1

1

n/a

4

-

3

3

3

1

1.850.0 00.000

2.775.00 0.000

2.725.000. 000

1 3.825. 000.00 0

3.475.00 0.000

4.360

1

4.360

4.360

4.360

4.361

4.362

4.363

n/a

2

1750 / 240

1750 / 240

1775 / 250

1775 / 250

1775 / 250

1800 / 255

n/a

3

5/45

10/55

10/75

10/75

10/75

10/75





2016 Target

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

Usaha/Sampel) Terlaksananya pemotongan hewan unggas melalui Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Kabupaten Bintan (Ekor) Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Unggas dan Sarana Pendukung (Unit) Pengembangan Hijauan makanan ternak (HMT) Ruminansia dan Pengawasan, Pengujian dan peningkatan Mutu Pakan ternak (Ha/ Sampel)

n/a

4

1500

18000

27000

30000

36500

40.000

1

5

-

1

-

1

1

1

1/0

6

-

1/2

1/2

1/3

1/4

1/4

Dinas Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan

4.066.4 10.000

1.789.53 0.000

9.000.000. 000

8.000. 000.00 0

10.000.0 00.000

Produksi perikanan budidaya

1.696,63

1.798,4 3

1.906, 33

2.020,7 1

2.141, 96

2.270, 47

2.406,70

Jumlah sarana dan prasarana budidaya perikanan

2.403, 129

2.450, 130

2.475, 130

2.500, 130

2.550, 130

2.575, 130

2.600, 130

Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan Presentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani Jumlah Jenis penyakit ikan yang terdeteksi Program Pengembangan Perikanan Tangkap

150.000 .000

300.000. 000

350.000.0 00

400.000. 000

500.00 0.000

65

70

75

80

85

90

2

2

2

1

1

1

60 2 13.267. 300.000

14.431.3 83.600

10.000.00 0.000

10.000.0 00.000

12.000 .000.0 00





2016 Target

Produksi perikanan tangkap Jumlah sarana perikanan tangkap Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Persentase kelompok nelayan yang aktif

2017 Dana (Rp)

Target

2018 Dana (Rp)

Target

Dana (Rp)

2019 Target

Dana (Rp)

2020 Target


Dana (Rp)

50.605,0 0

51.870, 00

53.167 ,00

54.680, 00

55.536 ,00

56.31 5,00

56.801,0 0

5.361

5.450

5.530

5.585

5.665

5.720

5.805

200.000 .000

300.000. 000

300.000.0 00

400.000. 000

400.00 0.000

45

50

55

60

65

70

75

Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif

45

50

55

60

65

70

75

Persentase UMKM perikanan yang aktif

45

50

55

60

65

70

75

15

10

20

25

30

35

40

Jumlah IUP yang diterbitkan


RPJMD 2016-2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB. IX

Penetapan indikator kinerja daerah dimaksudkan untuk mengukur tingkat

pencapaian

visi,

misi,

tujuan,

dan

sasaran

pembangunan

Kabupaten Bintan selama lima tahun ke depan. Dengan penetapan indikator kinerja daerah, dapat diketahui apakah harapan dan kenyataan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan telah berjalan sesuai dengan garis yang ditetapkan atau justru mengalami deviasi sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam perencanaan daerah, penetapan indikator kinerja mutlak diperlukan

karena

indikator

kinerja

daerah

memiliki

fungsi

yang

komprehensif antara lain sebagai alat deteksi dini untuk mengetahui permasalahan yang muncul yang mungkin menghambat kinerja selama implementasi

dokumen

perencanaan

dilakukan.

Selain

itu,

adanya

indikator kinerja daerah juga dapat membantu pemerintah daerah untuk fokus pada tujuan dan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja daerah juga dapat memberikan masukan bagi daerah untuk memperbaiki kapasitas organisasionalnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan serta memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan

indikator

kinerja

daerah

bertujuan

untuk

memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah


IX ‐ 1

pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja daerah akan menjadi bahan evaluasi kinerja RPJMD. Indikator kinerja daerah Kabupaten Bintan terdiri dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Untuk lebih jelasnya, rincian penetapan indikator kinerja daerah diuraikan pada tabel berikut :


IX ‐ 2

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 Target Kinerja Program No

A

IndikatorKinerja Program (outcome)

Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja akhir Tahun 2019 Tahun 2020 RPJMD Tahun 2021


1)

Pertumbuhan Ekonomi

%

6,48

7,4

7,4

7,5

7,5

7,5

7,5

2)

Laju Inflasi

%

2,46

2–3

2–3

2–3

2–3

2–3

2–3

3)

Indeks Gini

%

0,34

0,30

0,30

0,28

0,28

0,27

0,27

4)

Persentase penduduk miskin

%

6,00

5,6

5,3

4,8

4

3,4

3,4

5)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks

72,01

73

74

75

75

76

76

B

Aspek Pelayanan Umum

1.

Pendidikan

6)

Persentase taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan, Desa dan Sekolah yang aktif

7)

APK PAUD 0-6 Tahun

8)


9)

%

Guru

10

20

40

60

80

100

100

56,74

57,73

58,73

59,73

61.00

62,5

62,5

1:09

1:08

1:08

1:08

1:08

1:08

1:08


%

94,69

95,21

95,75

96,31

96,89

97

97,5

10) APK SD/MI/SLB/Paket A

%

102,75

104,79

104,25

103,69

103,11

103

102,5

11) APM SMP/MTs/Paket B

%

76,95

77,3

77,8

78

78,3

78,95

80

12) APK SMP/MTs/Paket B

%

100,5

122,7

122,2

122

121,7

121,1

120

13) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 14) Angka Melek Huruf (AMH)

Tahun

8,28

9

9

9

9

9

9

%

99,63

99,63

99,72

99,81

99,91

100

100


IX ‐ 3

Target Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015

%

16) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar 17) Presentase balita gizi buruk

No


15) Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) 2.

Satuan


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

16,92

52,52

57,77

66,44

76,4

87,86

100

%

0

0

20

40

60

80

80

%

0,35

0,35

0,35

0,34

0,33

0,33

0,33

32

39

37

35

34

32

32

Kesehatan

18) Kasus Kematian Bayi 19) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB).

990

990

990

990

990

990

990

20) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)

%

96,4

96,4

96,5

96,5

97,1

97,2

97,2

21) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

%

98

98

98

98

98

98

98

7

7

7

7

7

7

7

22) Jumlah kasus kematian ibu 23) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

%

70

72

74

76

78

80

80

24) Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon

%

91

92

93

94

95

95

95

25) Persentase penurunan kasus Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

%

34,5

35

37

38

40

40

40

26) Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk kecamata n

10

10

10

10

10

10

10

27) Jumlah Kecamatan endemis Filariasis berhasil menurunkan angka mikrofiliria menjadi < 1%

kecamata n

0

2

2

2

2

2

2

%

20

33

33

33

33

33

33

28) Persentase Kecamatan dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk


IX ‐ 4

Target Kinerja Program No


Satuan


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


29) Persentase Kecamatan dengan angka keberhaslan pengobatan TB Paru BTA Positif (sucsess rate) minimal 85%

%

80

81

82

83

84

85

85

30) Persentase angka kasus HIV yang diobati.

%

90

90

90

90

90

90

90

31) Persentase Kecamatan yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS

%

53

53

60

67

73

80

80

32) Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun

%

7,2

6,9

6,4

5,9

5,6

5,4

5,4

18

19

20

21

22

23

23

33) Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 34) Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

%

80

82

84

86

88

90

90

35) Persentase penduduk yang melaksanakan STOP BABS

%

76

78

80

82

84

86

86

36) Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Desa/kelur ahan

8

9

11

13

15

17

17

37) Jumlah Kecamatan yang memiiliki 1Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

kecamata n

0

1

2

4

7

10

10

38) Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan

Puskesma s

5

5

7

9

12

15

15

39)

Puskesma s

5

5

6

7

8

9

9

%

67,5

70

73

75

78

80

80

Jumlah Puskesmas yang memiliki Jaringan SIK Online 40) Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas


IX ‐ 5



41) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 42) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JKN

Satuan



Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

13

13

20

33

46

60

60

1.140

5.000

6.000

8.000

10.000

12.000

12.000

%

Jiwa

43) Persentase Desa Memanfaatkan Dana Desa 10% untuk UKBM

%

0

6

10

14

16

18

18

44) Persentase Desa Siaga Aktif

%

100

100

100

100

100

100

100

Usaha

2

2

2

2

2

2

2

%

43

47

50

58

62

70

70

1

1

2

2

2

2

2

45) Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSRnya untuk Program Kesehatan 46) Persentase Desa yang melaksanakan PHBS 3.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

47) Jumlah dokumen tata ruang dan turunannya yang diperdakan / diperbupkan

perda

48) Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang

%

75

75

95

95

95

95

95

49) Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)

%

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

50) Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan

km

531,76

29,095

20

15

17

20

543,76

51) Persentase kawasan pemukiman yang tertata (6.176,36 Ha)

%

8

10

10

10

12

50

52) Persentase drainase jalan yang terbangun

%

8,662

8,662

8,662

8,662

8,662

8,662

8,662

53) Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola

M2

218.000

218.000

218,4

218,8

219,2

219,6

220

3,3


IX ‐ 6



Satuan

54) Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk 4.



Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1.17

1.17

1.20

1.20

1.20

1.22

1.25

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

55) Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

%

63,75

73,02

78,05

83,63

90,88

98,14

98,14

56) Jumlah Sambungan Rumah (SR) perdesaan yang terpasang

SR

3302

654

250

250

270

290

5016

57) Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang

SR

2410

177

200

250

380

360

3777

58) Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (98,01 Ha)

Ha

n/a

18,01

19

20

21

20

98,01

BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

2 BUMD

5.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

59) Jumlah BUMD yang beroperasi 60) Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan

Unit

1 Unit

2 unit

2 unit

3 unit

3 unit

4 unit

4 unit

61) Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti pendidikan kedinasan

%

N/A

0,76

0,8

0,82

0,84

0,86

0,86

62) Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi

%

60%

62%

67%

75%

81%

85%

85%

Peringkat

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

0 Desa

0 Desa

7 Desa

7 Desa

7 Desa

7 Desa

8 Desa

84,45

90

90

90

90

90

90

63) Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) 64) Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015 65) Persentase rekomendasi temuan ekternal (BPK) yang

%


IX ‐ 7



Satuan



Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

14

10

7

7

7

6

6

80%

80

82

85

87

90

90

20%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

60%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

60%

80%

ditindak lanjuti 66) Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC

SKPD

67) Persentase SKPD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan

%

68) Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP

SKPD

69) Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik

%

70) Persentase Indikator yang telah mencapai SPM

%

71) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan

0%

0%

60,10 (Nilai B)

60,50 (Nilai B)

70,00 (Nilai 70,10 (Nilai BB) BB)

100%

100%

100%

80,00 (Nilai A)

80,00 (Nilai A)

80,00 (Nilai A)

72) Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

73) Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi

%

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

(4±1) %

74) Kontribusi BUMD terhadap PAD

%

2.84 M

2.84 M

2.85 M

2.86 M

2.87 M

2.88 M

2.89 M

75) Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN

% 76,15%

77,63%

79,10%

80,58%

82,05%

83,53%

85%

21 Website

22 Website

23 Website

24 Website

25 Website

26 Website

26 Website

%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

70%

70%

75%

80%

85%

95%

100%

76) Web site milik pemerintah daerah 77) Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 78) Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer

Situs %


IX ‐ 8



79) Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)

Satuan

82) Target Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah 83) Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

10 besar

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

%

80) Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar 81) Persentase keakuratan data neraca aset


%

70%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

Milyar

881/176

875/171

907 /177

940 /184

975 /191

1.012 /198

1.012 /198

%

84%

84%

88%

92%

96%

100%

100%

84) Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan

% n/a

65

75

75

85

90

90

85) Cakupan Penegakan Perda dan Perkada

%

14,29

19,64

25.00

32.14

39.29

48.21

57.14

86) Rasio Petugas Linmas

%

94,91%

95.73

96.55

97.37

98.19

99.01

100

4300 org

3500 org

6200 org

8700 org

10900 org

15000 Org

15000 Org

87) Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan 6.

Orang

Sosial

88) Persentase penduduk miskin

%

6

6

5.9

5.8

5.7

5.6

5,5

89) Persentase rumah tangga miskin yang ditangani

%

51.12

51.12

55

60

62

64

66

Unit

2100

814

172

140

140

140

140

23,62

23,62

35

37

39

41

43

40,28

40.28

45.28

50,28

55.28

60,28

65.28

90) Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab 91) Persentase pekerja social dan tenaga kerja kesejahteraan social yang komperen/terlatih (terkait tenaga kerja)

%

92) Persentase penanganan penyandang masalah

%


IX ‐ 9



Satuan



Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

6,74

6,7

6,5

6,6

6,7

6,8

6,4

68

72

75

77

80

82

kesejahteraan sosial B

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

7.

Tenaga kerja

93) Tingkat pengangguran terbuka 94) Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

%

66,67

95) Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan

%

92,6

70

72

75

78

82

84

6,74

6,7

6,5

6,6

6,7

6,8

6,4

96) Tingkat pengangguran terbuka 97) Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

%

66,67

68

72

75

77

80

82

98) Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan

%

92,6

70

72

75

78

82

84

%

60,9

60.9

60.9

60.9

60.9

60.9

60.9

90

95

95

95

95

95

95

8.

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

99) Indeks Pembangunan Gender 9.

Pangan

100) Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen

%

101) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

%

90

95

95

95

95

95

95

102) Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat

%

100

100

100

100

100

100

100


IX ‐ 10



103) Jumlah Lokasi Rawan Pangan 104) Ketersediaan pangan utama 10.


Lokasi kg/pdd/th

Satuan


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

9

9

8

4

3

2

1

1,805

1,805

1895,25

1990

2089,5

2193,98

2303,68

7

7

7

7

7

7

7

Lingkungan hidup

105) Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD ) yang disusun

SLHD

106) Jumlah kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (Reduce, Reuse,Recycle)

Kelompok 6

8

10

12

14

16

16

107) Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R

%

7

2

2

2

2

2

2

108) Persentase penanganan sampah

%

50

50

55

60

65

70

75

109) Persentase sampah yang dikelola

%

30

30

35

40

50

60

70

11.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

110) Persentase penduduk ber KTP-el dari jumlah penduduk wajib KTP-el

% 93%

93%

95%

100%

100%

100%

100%

111) Persentase bayi berakte kelahiran per Bayi Lahir

%

77%

77%

79%

81%

83%

85%

85%

%

50%

55%

60%

65%

70&

75%

80%

5

10

20

30

40

50

60

84%

84%

88%

92%

96%

100%

100%

12.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

112) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam program pembangunan 113) Persentase Kenaikan PADes 114) Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku


IX ‐ 11


13.


Satuan


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

115) Cakupan peserta KB aktif

%

77,1

77,8

78.02

78.51

78.63

79,35

80

116) Angka pertumbuhan penduduk

KK

2.3

2.01

2

2

2

2

2

578

589

594

600

635

651

664

8

8

8

9

10

11

11

1952

2200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

95%

95%

96%

97%

98%

100%

100%

117) Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina 14.

Perhubungan

118) Jumlah Pulau yang tercakupi jaringan Transportasi

pulau

119) Jumlah pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KIR) 120) Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular 15.

%

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

121) Persentase Pelaku Usaha yang terlatih

%

20

25

30

35

40

45

50

koperasi

50

55

60

65

70

75

80

123) Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) juta USD

1,251 juta USD

1,251 juta USD

1,351

1,451

1,551

1,661

1,771

124) Lama proses perijinan

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

122) Persentase koperasi aktif 16.

Penanaman Modal

125) Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun

Ijin

126) Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) juta USD 17.

350

375

400

425

450

475

500

1,251 juta USD

1,251 juta USD

1,351

1,451

1,551

1,661

1,771

50

60

65

70

75

80

85

Kepemudaan dan olah raga

127) Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

%


IX ‐ 12




Orang

Satuan


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

43

48

51

54

57

60

63

Prestasi

43

33

40

45

48

50

53

130) Jumlah grup kesenian (yang dibina)

Grup

35

35

35

35

35

35

35

131) Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara

cagar

14

14

14

14

14

14

14

%

10

20

40

60

80

100

100

Ton

1.696,63

1.798,43

1.906,33

2.020,71

2.141,96

2.270,47

2.406,70

unit, kantong, ha

2, 403,129

2, 450, 130

2, 550,130

2, 575,130

2, 600,130

128) Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing 129) Jumlah prestasi olah raga yang diraih 18.

19.

Kebudayaan

Kearsipan

132) Pengelolaan arsip secara baku C

Urusan Pemerintahan Pilihan

20.

Kelautan dan Perikanan

133) Produksi perikanan budidaya 134) Jumlah sarana dan prasarana budidaya perikanan

135) Persentase kelompok nelayan yang aktif

%

45

50

55

60

65

70

75

45

50

55

60

65

70

75

%

45

50

55

60

65

70

75

Desa

0

5

5

5

5

5

5

Wisatawa n

493.595

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

750.000

Usaha

20

23

25

30

32

39

39

136) Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif

%

137) Persentase UMKM perikanan yang aktif 21.

Pariwisata

138) Meningkatnya jumlah desa wisata 139) Meningkatnya kunjungan wisatawan 140) Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar


2, 475, 130 2, 500, 130

IX ‐ 13



Usaha Pariwisata (TDUP) 22.

Satuan


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


pariwisata

Pertanian

141) Capaian produksi tanaman sayuran (Ton)

Ton

19.248

20400

20600

20800

21000

21200

21.400

142) Capaian produksi tanaman buah-buahan (Ton)

Ton

18.506

12000

12100

12200

12300

12400

12.500

143) Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan usaha tani dan jalan produksi) (Km)

Km n/a

-

5

5

5

1

1

144) Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber air (Unit)

Unit

n/a

-

3

3

3

1

1

145) Jumlah Produksi Daging dan Telur (Ton)

Ton

4.360

4.360

4.360

4.360

4.361

4.362

4.363

146) Persentase tertib ukur terhadap UTTP

%

n/a

n/a

40

45

50

55

60

147) Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat

%

100

100

100

100

100

100

100

n/a

15

20

25

30

35

40

%

40

45

50

55

60

65

70

150) Nilai tukar petani

%

100,48

101,1

101,23

101,3

101,2

101,3

101,3

151) Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)

%

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

1,442

23.

Perdagangan

148) Persentase Fasilitas Pasar yang Memadai 24.

Perindustrian

149) Persentase IKM bersertifikasi mutu produk C

Aspek Daya Saing

152) Jumlah Pulau yang tercakupi jaringan Transportasi 153) Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang 154) Lama proses perijinan

pulau

8

8

8

9

10

11

11

%

75

75

95

95

95

95

95

hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari

3-14 hari


IX ‐ 14



Satuan

155) Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Usaha Pariwisata (TDUP) pariwisata

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015 20


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

23

25

30

IX ‐ 15


32

39

39

BAB. X

RPJMD 2016-2021

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi

kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya (2022-2027). Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Melalui

pedoman

transisi

ini,

maka

diharapkan

masalah-masalah

pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru dapat terselesaikan Perubahan terhadap dokumen RPJMD dimungkinkan apabila hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda menunjukkan bahwa proses dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dan atau telah terjadi perubahan yang mendasar yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan nasional dan daerah yang mana perubahan dokumen RPJMD tersebut dituangkan atau ditetapkan dengan peraturan daerah. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 ini juga merupakan pedoman bagi SKPD Kabupaten dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD 20162021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing sehingga terwujud kesamaan arah dan upaya pembangunan di masing-masing SKPD untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Selanjutnya RPJMD ini akan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). SKPD serta para pemangku kepentingan wajib melaksanakan programprogram yang telah ditetapkan dengan sebaik–baiknya dan Bappeda wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD dalam Renstra SKPD. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD ini dapat dicapai selama ada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan

X ‐ 1

sinergitas usaha antara SKPD dan seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itulah SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaikbaiknya.


X ‐ 2

RPJMD 2016-2021

PENUTUP

BAB. XI

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, sebagai penjabaran Visi, Misi, dengan

dan

Program

pendekatan

penyusunan

yang

Bupati/Wakil Bupati, disusun

teknokratik dilaksanakan

yaitu oleh

proses aparatur

selain

persiapan Pemerintah

Kabupaten Bintan, top-down bottom-up yaitu metode penyusunan yang

saling

rancangan dilaksanakan

berkaitan

Rencana dengan

antara

Strategis

rancangan SKPD,

melibatkan

RPJMD

pendekatan

seluruh

dengan

partisipatif

stakeholders

yaitu

melalui proses Konsultasi Publik, Focus Group Discussion (FGD), Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang),

pendekatan politis, yaitu proses penetapan di dalam

serta

kerangka

penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah. Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016 - 2021 menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan kepada INOVASI pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bintan. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kabupaten Bintan yang Gemilang.


XI ‐ 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BINTAN TAHUN

Recommend Documents