LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : TAHUN 2011 TANGGAL : JULI 2011
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD ) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011-2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
sebagaimana
diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
lebih
mengutamakan
pelaksanaan
desentralisasi
yang
memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah tersebut
harus
terencana
dan
sinergis
dengan
perencanaan
pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan dari setiap daerah.
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I-1
Seiring dengan estafet kepemimpinan di kabupaten Blitar, yang didahului dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati secara langsung pada tanggal 9 Nopember 2010 dan telah terpilih dan dilantik Bupati dan Wakil Bupati secara definitif pada tanggal 31 Januari 2011. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 27 ayat 1 huruf k Undang-
Undang
No. 32
tahun
2004,
Bupati dan
Wakil
Bupati
berkewajiban untuk menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. Rencana strategis dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahun. Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun di Kabupaten Blitar adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2016. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I-2
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang sangat penting, sudah sepatutnya
Pemerintah
Daerah
bersama
DPRD
dan
masyarakat
memberikan perhatian penuh pada proses penyusunan dokumen RPJMD, dan tentunya diikuti pula dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya. Dalam rangka tetap menjaga sinkronisasi perencanaan antar level pemerintahan dalam jangka menengah baik dalam hal program pembangunan di daerah, propinsi maupun
pusat, maka RPJMD
Kabupaten Blitar disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional tahun 20102014 dan RPJMD Propinsi
Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang telah
ditetapkan terlebih dahulu. Pada tahapan pertama RPJPD Kabupaten Blitar , yaitu tahun 20052010 telah banyak permasalahan pembangunan di Kabupaten Blitar yang berhasil ditangani , juga telah terjadi perubahan yang cukup signifikan
baik
dalam
segi
pelayanan
pemerintahan
maupun
pembangunan yang baik secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut merupakan buah sinergi tiga kekuatan utama yang ada di Kabupaten Blitar , yaitu pemerintah daerah, DPRD dan dunia usaha serta masyarakat. Walaupun harus diakui pula masih banyak permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan yang masih harus ditangani dalam masa jabatan lima tahun kedepan. Hal mendasar dari keberhasilan bergesernya
pembangunan paradigma
lima
tahun
pertama
pembangunan
dari
adalah
telah
ketergantungan
sepenuhnya kepada pemerintah menjadi pembangunan yang terpadu RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I-3
antara
semua
stakeholder
dan
paradigma
pembinaan
menjadi
pemberdayaan masyarakat dan berubahnya paradigma aparatur dari yang dilayani menjadi melayani masyarakat. RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalampenyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja SKPD). RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama lima tahun, sehingga segala
substansi
didalamnya
harus
mengacu
pada
terwujudnya
ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang.
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 dilandasi dasar hukum sebagai berikut: 1.
Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2;
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Blitar (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I-4
Pembangunan Nasional; 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4725)
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
12.
Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I-5
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah denngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas,
Menteri
Keuangan
Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJM Nasional 2010-2014; 20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. 22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Propinsi Jawa Timur 2009–2014; RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I-6
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2028.
1.3.
Hubungan Antar Dokumen
Dalam
kaitan
dengan
sistem
perencanaan
pembangunan
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten
Blitar
maupun
RTRW
Kabupaten
Blitar,
serta
dari
keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya, selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Blitar, yang dari keberadaan RKPD Kabupaten Blitar tersebut, selanjutnya, akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I-7
Gambar 1. 1 Hubungan RPJM Kabupaten Blitar dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Blitar ke dalam RKPD Kabupaten Blitar untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
(RAPBD)
Kabupaten Blitar. Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2015 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. 1.3.1
Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPJMN, RPJMD Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Blitar
1. Tujuan RPJMN 2010-2014
RPJMD PROP. JATIM 2009-
RPJMD 2011-2016
RPJMD KAB. BLITAR 2011-
| Kabupaten Blitar
I-8
2014 1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan 3. Penegakan Pilar Demokrasi 4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi 5. Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan
2016
Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik.
1. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja 2. Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya 3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan 4. Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan. 5. Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia. 6. Terwujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. 7. Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN
2. Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014
RPJMD PROP. JATIM 20092014
1. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat. I. EKONOMI a. Pertumbuhan Ekonomi 6,36,8 per tahun b. Inflasi rata-rata 6-4 persen per tahun
1. Meningkatnya secara nyata proporsi penduduk, terutama penduduk miskin, yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan Pendidikan Menengah 12 tahun. 2. Sasaran peningkatan aksesibilitas
RPJMD KAB. BLITAR 2011-2016
1. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan dengan sasaran ; a. Meningkatnya usia harapan hidup b. Menurunnya prevalensi anak balita
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I-9
c. Tingkat Pengangguran Terbuka 5-6 persen akhir tahun 2014 d. Tingkat Kemiskinan 8-10 persen akhir tahun 2014 1) PENDIDIKAN dari tahun 2008 sampai 2014 ; a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas meningkat dari 7,5 menjadi 8,25 persen b. Angka buta aksara menurun dari 5,97 menjadi 4,18 persen c. APM (SD/MI) meningkat dari 95,14 menjadi 96 d. APM (SMP/MTs) meningkat dari 72,28 menjadi 76 persen e. APK SMA/SKM/MA dari 64,28 menjadi 85 persen f. APK PT (usia 19-23) meningkat dari 21,26 menjadi 30 persen g. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. II. KESEHATAN a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 menjadi 72,0 tahun b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dari 228 menjadi 118 c. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 34 menjadi 24 persen d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dari 18,4 menjadi < 15 persen III. PANGAN a. Produksi Padi tumbuh 3,22 persen per tahun b. Produksi Jagung tumbuh
dan kualitas pelayanan kesehatan adalah makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi, serta makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat 3. Sasaran perluasan lapangan kerja adalah meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik formal maupun informal, di pedesaan dan perkotaan, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK 4. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya secara nyata jumlah penduduk miskin, laki-laki dan perempuan, dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin 5. Sasaran pembangunan dan perlindungan kesejahteraan sosial rakyat adalah meningkatkan pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan penduduk yang menyandang masalah kesejahteraan sosial 6. Sasaran revitalisasi pertanian adalah meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian secara signifikan, dan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, serta berkembangnya agrobisnis/agroindustri dan agropolitan 7. Sasaran pemberdayaan koperasi adalah meningkatnya posisi tawar, dan efisiensi, serta menguatnya kelembagaan koperasi, sehingga dapat turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya 8. Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor non-migas adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi
kurang gizi c. Meningkatnya angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan lama sekolah d. Terbentuknya kepribadian insan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. e. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan f. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja g. Menurunnya angka pengangguran h. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga. 2. Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan sasaran ; a. Tersedianya infrastruktur Jalan dan jembatan, transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). b. Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk. c. Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya d. Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar e. Tersedianya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air. f. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman. g. Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata h. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasar tradisional i. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur pemerintahan di Kabupaten Blitar j. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 10
10,02 persen per tahun c. Produksi Kedele tumbuh 20,05 per tahun d. Produksi Gula tumbuh 12,55 persen per tahun e. Produksi Daging Sapi tumbuh 7,30 persen per tahun IV. ENERGI a. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik b. Meningkatnya rasio elektrifikasi c. Meningkatnya produksi minyak bumi d. Meningkatnya pemanfaatan energi panas bumi V. INFRASTRUKTUR a. Pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT dan Papua b. Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda. c. Penuntasan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur d. Perbaikan sistem jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan) VI. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia
VII. Sasaran Pembangunan Penegakan Hukum Tercapaianya suasana dan
kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi melalui penyederhanaan prosedur perijinan, dan meningkatnya kepastian hukum. 9. Reformasi dimaksud mencakup upaya menuntaskan sinkronisasi, sekaligus deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan untuk memulai usaha, penyempurnaan sistem perpajakan dan kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berusaha. a. Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga perannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto meningkat, terutama investasi di bidang pertanian. b. Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi dan ekspor. c. Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap, dengan komposisi produk yang lebih beragam, dan berdaya saing tinggi. d. Meningkatnya keberdayaan eksportir kecil dan menengah melalui pemberian insentif dan fasilitasi akses informasi dan sumber pembiayaan. e. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, tertib niaga, dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan yang kondusif dan dinamis. f. Meningkatnya efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan. g. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa. 10. Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan daya saing industri manufaktur adalah: a. Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur. b. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor Jawa Timur.
3.
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan Iptek dengan sasaran; a. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan b. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau c. Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat d. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi e. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing f. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja 4. Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan dengan sasaran ; a. Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Meningkatnya kerukungan umat beragama c. Meningkatnya pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka peningkatan modal sosial d. Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial e. Berkembangnya nilai budaya yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan f. Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 11
kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.
c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri manufaktur. d. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif, baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi. e. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing. f. Meningkatnya pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan meningkatnya daya saing sektor ini dalam menghadapi produk impor. g. Meningkatnya pertumbuhan industri berorientasi ekspor yang menggunakan sumber daya lokal. h. Meningkatnya pertumbuhan industri berbasis agro. i. Meningkatnya perkembangan sentra-sentra industri, termasuk industri kecil dan kerajinan. 11. Sasaran umum yang hendak dicapai dalam upaya pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat. b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik melalui kerjasama dengan pihak badan usaha swasta. c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur komersial dengan mendorong peran aktif badan usaha swasta dalam penyediaannya.
5.
Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia dengan sasaran ; a. Meningkatnya kesadaran hukum dan pembinaan hukum b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman c. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum
d. Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas e. Menurunnya jumlah kasus Narkoba. f. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak 6.
Tewujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup dengan sasaran ; a. Berkurangnya pencemaran air udara dan tanah b. Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan c. Berkurangnya kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal d. Mencegah meluasnya areal lahan kritis e. Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan hidup f. Tersedianya fasilitas pengolahan limbah pada lingkungan usaha/industri g. Berkurangnya penangkapan ikan (illegal fishing ) dan satwa ilegal
7.
Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN dengan sasaran ; a. Meningkatnya profesionalisme birokrasi b. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 12
c. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan d. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi e. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien
3. Kebijakan Umum Pembangunan
RPJMN 2010-2014
1. Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan HAM serta kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan semua kesenjangan pendapatan, kesenjangan antar daerah (termasuk desa-kota) dan kesenjangan jender.
RPJMD PROP. JATIM 20092014
1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. 2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor).
RPJMD KAB. BLITAR 20112016
1. Meningkatkan aksesibilitas kesehatan, pendidikan dan mengupayakan iklim yang mendukung bagi terciptanya pengembangan usaha dan peluang kerja 2. Penyediaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan pengentasan kemiskinan
3. Pengarusutamaan gender. 4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/ agrobisnis.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat khususnya dipedesaan.
4. Mendorong pelibatan lembagalembaga keagamaan untuk membangun perilaku masyarakat yang mencerminkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai nilai-nilai budaya bangsa 5. Meningkatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketertiban dan RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 13
keamanan 6. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 7. Memperkuat kelembagaan, menyempurnakan tugas pokok dan fungsi serta norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah dan menegakkan disiplin pegawai.
4. Prioritas Pembangunan
RPJMN 2010-2014
Inpres Nomor 1 Tahun 2010 :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi; Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan; Prioritas lainnya di bidang perekonomian;
14. Prioritas lainnya dibidang
RPJMD PROP. JATIM 20092014
RPJMD KAB. BLITAR 20112016
1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan 2. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Perluasan Lapangan Kerja 4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan 5. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis 6. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 7. Peningkatan Investasi, Ekspor NonMigas, dan Pariwisata, 8. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur 9. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 10. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, 11. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik, 12. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial, 13. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender
1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. 3. Peningkatan Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan 4. Peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur daerah serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun dan upaya pemeliharaannya. 5. Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. 6. Penegakan dan pembuatan peraturan daerah untuk meningkatkan keamanan, ketertiban serta menjamin pelaksanaan demokrasi. 7. Meningkatkan semangat toleransi beragama, tanggang rasa dan saling menghormati dalam bermasyarakat.
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 14
kesejahteraan rakyat; Inpres Nomor 3 tahun 2010 : Program Pembangungan Yang Berkeadilan ; 1. Program Pro Rakyat; a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
14. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga 15. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 16. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas, 17. Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo
8. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan tata ruang wilayah. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan tugas pokok dan fungs, penyempurnaan norma standar pelayanan SKPD, peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah dan penegakan disiplin pegawai
2.Program keadilan untuk semua; a. Program keadilan bagi anak; b. Program keadilan bagi perempuan; c. Program keadilan di bidang ketegakerjaan; d. Program keadilan di bidang bantuan hukum; e. Program keadilan reformasi hukum dan peradilan; f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan. 3. Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Mileniun; a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; c. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; d. Program penurunan angka kematian anak; e. Program kesehatan ibu; f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; g. Program penjaminan RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 15
kelestarian lingkungan hidup; h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Mileniun.
1.3.2 RTRW Propinsi Jawa Timur
Arahan pengembangan pemanfaatan ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur yang cukup terkait dengan Kabupaten Blitar adalah tentang struktur pemanfaatan
ruang
wiilayah , menggambarkan rencana sistem pusat
pelayanan Pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan dan kesehatan. Perwilayahan Jawa Timur direncanakan dalam satuan Wilayah Pengembangan permukiman
(SWP) dengan
perkotaan
yang
kedalaman dibagi
penataan struktur pusat
dalam
9
Pengembangan , dan Kabupaten Blitar masuk dalam
Satuan
Wilayah
SWP 6. Sedangkan
kedudukan Kabupaten Blitar di dalam orde-orde perkotaan di propinsi Jawa Timur , Kabupaten Blitar termasuk dalam Orde P5. Sesuai dengan perwilyahan pembangunan tersebut, Kabupaten Blitar masuk dalam SWP Blitar yang berpusat di Kota Blitar dengan fungsi sebagai kawasan
pertanian
tanaman
pangan,
hortikultura,
perkebunan,
peternakan, dan kehutanan. Sedangkan untuk pusat pengembangan, beberapa fasilitas yang diperlukan diantaranya sudah terrealisir karena menjadi sarana penting diantaranya : a. Fasilitas pemerintahan : Untuk mendukung upaya pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar maka pembangunan fasilitas dan gedung pemerintahan di Kecamatan Kanigoro
secara
bertahap
akan RPJMD 2011-2016
dilaksanakan | Kabupaten Blitar
dengan I - 16
mempertimbangkan
kemampuan
anggaran
pemerintah
daerah.
Pembangunan sarana pemerintahan lainnya seperti Kantor Polres Blitar telah dilaksanakan di telah difungsikan yakni yang berada di wilayah Kecamatan Talun. b. Fasilitas perdagangan : Pengembangan
fasilitas
perdagangan
diarahkan
pada
upaya
revitalisasi pasar tradisional serta penyediaan pasar terpadu yang dapat bersinergi. Sedangkan Keberadaan
pasar swalayan modern dapat
menjadi pertimbangan jika secara ekonomis berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, dengan mengangkat produk-produk UKM lokal serta didukung oleh kebutuhan dan daya beli masyarakat. Pengembangan ruko dan pertokoan juga menjadi sarana penting dalam rangka meningkatkan perdagangan. Dalam perencanaan ini, pemerintah daerah mendorong tumbuhnya ruko dan pertokoan yang dilaksanakan oleh pihak swasta dengan syarat tetap memperhatikan tata ruang wilayah. c. Fasilitas jasa : Keberadaan Lembaga keuangan (bank, koperasi) di Kabupaten Blitar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas permodalan yang mudah, cepat dan mampu mendorong tumbuhnya wirausaha. Pengembangan fasilitas keuangan ini tergantung pada regulasi yang diatur oleh Bank Indonesia serta pertimbangan dari bank yang bersangkutan. d. Fasilitas pendidikan : Fasilitas pendidikan untuk jenjang SMA/MA/SMK di Kabupaten Blitar terus diupayakan keberadaannya agar menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini relatif jauh dari fasilitas pendidikan menengah, khususnya pendidikan kejuruan. e. Fasilitas kesehatan : RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 17
Pengembangan rumah sakit pemerintah tipe C terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengembangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Demikian juga dengan keberadaan Puskesmas dengan fasilitas rawat inap akan makin ditingkatkan jumlah maupun kualitasnya, termasuk pembangunan Puskesmas Plus di kecamatan Sutojayan. Satuan wilayah pengembangan Blitar selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga diarahkan untuk kegiatan industri, perdagangan, jasa dan pendididikan. Antara pusat dengan perkotaan Wlingi sebagai sub pusatnya diharapkan dapat berkembang secara seimbang dan serasi. Perkotaan Wlingi sabagai sub pusat SWP berfungsi sebagai pusat perkotaan IKK dimana kegiatan yang diarahkan adalah kegiatan perdagangan, jasa dan
pemukiman.
Sedangkan
wilayah
sekitarnya
diarahkan
sebagai
kegiatan perkebunan, pertanian dan penyebaran fasilitas. Pengembangan ekonomi yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Blitar adalah kegiatan pertanian terutama agrobisnis, peternakan khususnya di Srengat dan sekitarnya, kehutanan, perikanan serta agroindustri.
1.3.3 RTRW Kabupaten Blitar Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2009, maka ditetapkanlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008-2028. Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terwujudnya ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat. Sedangkan misi penataan ruang Kabupaten Blitar adalah : Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten
Blitar
disertai
pengurangan
kesenjangan
antar
wilayah;
Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan penyediaan
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 18
sarana
dan
prasarana
wilayah
secara
proporsional
terhadap
perkembangan wilayah. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari : (a) Penetapan Struktur Ruang Wilayah; (b) Penetapan pola ruang wilayah ; (c) Penetapan pesisir dan pulau-pulau kecil; (d) Penetapan kawasan strategis wilayah. A. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah memuat; (a) kebijakan dan strategi sistem perdesaan, (b) sistem perkotaan, (c) penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan serta, (d) pengembangan prasarana wilayah. I. Kebijakan dan strategi sistem perdesaan memuat : a. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan
pada
setiap
kawasan
pedesaan
dengan
strategi
pengembangan wilayah meliputi ; 1. Pembangunan kawasan peternakan berskala besar pada setiap kawasan indusri peternakan (KINAK) di wilayah Kabupaten Blitar; 2. Peningkatan pertanian berbasis agribisnis di wilayah Blitar bagian utara yang berada di jalur strategis disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran; 3. Pengembangan kawasan penghasil perikanan di wilayah Blitar selatan; 4. Pengembangan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan peternakan di Kabupaten Blitar. b. Pengembangan sistem agropolitan pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar dengan strategi meliputi ; 1. Menetapkan pengembangan kawasan agropolitan diseluruh Kecamatan Kanigoro;
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 19
2. Pengembangan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan pertanian di Kabupaten Blitar; 3.
Peningkatan
kemampuan
permodalan
melalui
kerjasama
dengan swasta dan pemerintah II. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan memuat : a. Pengembangan pengembangan
orde
perkotaan
bertingkat
dan
sesuai
perkotaan secara keseluruhan dengan strategi
sebagai berikut; 1. Pengembangan perkotaan utama yaitu ; Perkotaan Wlingi, Perkotaan Srengat, Perkotaan Binangun, Perkotaan Sutojayan, Perkotaan Bakung sebagai pusat –pusat pelayanan. 2. Penanganan dan pengembangan wilayah-wilayah di lingkar kota Blitar sebagai wilayah perbatasan yang perlu diperhatikan perkembangannya, serta ; 3. Mendorong pengembangan wilayah bagian selatan Kabupaten Blitar dengan fungsi utama pengembangan perikanan dan pariwisata. b. Pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki di wilayah Kabupaten Blitar dengan strategi sebagai berikut ; 1. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Kanigoro sebagai perkotaan
Orde
K1
yang
berfungsi
sebagai
pusat
pemerintahan/ibu kota Kabupaten Blitar. 2. Pengembangan perkotaan pusat SSWP sebagai perkotaan orde K2, serta; 3. Pengembangan perkotaan ibu kota kecamatan yang bukan sebagai pusat SSWP sebagai perkotaan orde K3. III. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan memuat penetapan fungsi kawasan perdesaan dan perkotaan. Fungsi kawasan perdesaan meliputi ; (1) Pengembangan dan RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 20
peningkatan
produk-produk
unggulan
perdesaan,
(2)
pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial. Penatapan
fungsi
kawasan
perkotaan
meliputi
;
(1)
Pengembangan pelayanan sosial ekonomi sesuai potensi kawasan perkotaan serta peranan dalam hubungannya dengan wilayah lain, dengan srtategi : Mnetapkan Ibu Kota Kanigoro sebaga pusat pemerintahan di Kabupaten Blitar, ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana
pendukung, Pengembangan
perkotaan
Wonotirto sebagai perkotaan yang perpotensi untuk pengembangan sektor perikanan dan pariwisata, dan pengembangan perkotaan sebaga pusat pelayanan sosial ekonomi bagi area yang lebih luas. (2) Pengembangan kawasan perkotaan ibu kota kecamatan dengan strategi; penyediaan sarana dan prasarana perkotaan sesuai skala pelayanan ibu kota kecamatan dan peningkatan interaksi kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan ibu kota kecamatan. IV. Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana wilayah terdiri atas lima bidang pengembangan yaitu; (a) pengembangan prasarana transportasi, (b) telematika, (c) pengairan energi/listrik dan (e) prasarana lingkungan. a. Pengembangan prasarana transportasi meliputi transportasi darat, laut dan udara. Pengembangan Transportasi darat meliputi ; 1.
Pengembangan pertumbuhan
dan
prasarana
jalan
pemerataan
guna
menunjang
pembangunan
wilayah
dengan strategi ; pengembangan jalan arteri primer jalur lintas selatan (JLS) dan jalan yang menghubungkan Malang-BlitarKediri, Pengembangan
jalan kolektor primer yaitu jalan
penghubung Kota Blitar ke Tambakrejo hingga menyatu dengan JLS, dan Pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 21
penghubungn dengan fungsi utama di Kabupaten Blitar yang tidak
terletak
pengembangan
di
jalan jalan
arteri
maupun
penghubung
kolektor
serta
perdesaan
dan
perkotaan. 2.
Pengembangan infrastruktur pendukung prasarana jaringan jalan dengan mengoptimalkan fungsi terminal di Kabupaten Blitar sebagai terminal induk dan peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal.
3. Pengembangan sistem trasnportasi kereta api dilaksanakan dengan mengoptimalkan pengembangan dan peningkatan pelayanan sistem transportasi dan infrastruktur pendukungnya melalui pengembangan jalur kereta api Kediri-Tulungagung kelas III, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang stasiun kereta api dan perbaikan stasiun dan sub stasiun. Pengembangan pengembangan
transportasi akses
laut
dilakukan
eksternal kawasan, akses
melalui internal
kawasan, optimalisasi PPI dari segi ketersediaan sarana prasarana pendukung maupun dari segi sosial ekonomi. Pengembangan transportasi udara dilaksanakan dengan strategi (a) penetapan lokasi bandara sebagai transportasi udara
perintis
dengan
alternatif
wilayah,
kecamatan
Kademangan, Wonotirto, Sanankulon, dan Ponggok, (b) kerjasama
dengan
maskapai
penerbangan
untuk
pengembangan rute penerbangan. 4.
Kebijakan dan strategi pengembangan prasarna Telematika meliputi;
(a)
peningkatan
jangkauan
pelayanan
dan
kemudahan dalam penyediaan tower BTS (base transceiver station) yang menjangkau wilayah perdesaan, peningkatan RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 22
sistem
infomasi
berbasis
teknologi
internet,
serta
pengembangan prasarana telekomunikasi telepon maupun telepon seluler, (b) peningkatan pelayanan baik jumlah dan mutu disetiap wilayah. 5. Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana pengairan meliputi
;
(a)
peningkatan
sistem
jaringan
pengairan,
peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis,
serta
peningkatan
sarana
dan
prasarana,
(b)
peningkatan pelayanan dan fungsi prasarana pengairan melalui perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah
resapan
air,
pengembangan
dan
perbaikan
waduk,bendung, dan cek dam pada kawasan potensial, mencegah
terjadinya
pembangunan
dan
pendangkalan perbaikan
saluran
pintu-pintu
air
irigasi, serta
pengendalian terhadap pemanfaatan air tanah. 6.
Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana energi/listrik meliputi; jaringan,
(a)
peningkatan
pengembangan
pelayanan
melalui
perluasan
sunber
daya
energi,
pengembangan jaringan baru, infrastruktur pendukung serta mengoptimalkan pelayanan, (b) perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa melalui peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok dan pengembangan sistem mikro hidro dan alternatif sumber energi listrik lainnya. 7. Kebijkanan dan strartegi pengembangan prasarana lingkungan dilakukan melalui (a) mereduksi timbunan sampah sejak awal dengan cara minimalisasi penggunaan sumber sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah, memanfaatkan ulang (recycle) serta mengolah sampah organik menjadi kompos, (b) optimalisasi tingkat penanganan sampah perkotaan melalui ; RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 23
peningkatan prasarana pengolah sampah dan pengelolaan sampah
berkelanjutan,
(c)
peningkatan
dan
perbaikan
penanganan sampah perdesaan melalui sistem pengolahan sampah
dan
pengolehan
sampah
yang
mendukung
pertanian, (d) penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau dengan jalan pengadaan taman dan hutan kota, penetapan luasan ruang terbuka hijau perkotaan minimum 30 % dari luas area, serta pengembangan jenis ruang terbuka hijau dengan berbagai fungsinya, (e) menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dengan strategi ; pemenuhan kualitas septic tank per kepala keluarga di wilayah perkotaan, penanganan limbah rumah tangga, peningkatan sanitasi lingkungan untuk pemukiman, produksi, jasa dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, serta pemenuhan fasilitas drainase sesuai ketentuan hidrologi. B. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Kebijakan Kabupaten
dan
Blitar
strategi meliputi
penetapan
pola
ruang
pelestarian
kawasan
wilayah
lindung
di dan
pengembangan kawasan budidaya. 1. Pelestarian kawasan lindung meliputi ; pelestarian kawasan suaka alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, fungsi lindung pada kawasan
yang
memberi
perlingdungan
terhadap
kawasan
bawahannya, kawasan rawan bencana serta kawasan lindung lainnya. 2. Pengembangan kawasan budidaya meliputi; pengembangan hutan produksi, kawasan hutan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan,
perkebunan,
peternakan,
pariwisata,
pemukiman
perdesaan dan perkotaan, peruntukan industri, pertambangan serta Ruang Terbuka Hijau (RTH). C. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil. RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 24
Kebijakan dan strategi penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memuat tentang ; (a) Pengelolaan kawasan pesisir dilakukan secara optimal untuk mendukung kemajuan wilayah, (b) Kawasan pesisir merupakan bagian integral wilayah daratan kabupaten Blitar. Untuk itu perlu adanya pemerataan pembangunan secara seimbang, (c) Kawasan pesisir dan sekitarnya merupakan suatu ekosistem yang saling terkait sehingga harus dilestarikan untuk menjaga kesinambungan kegiatan ikutannya untuk menunjang perkembangan wilayah secara umum. D. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah. Kebijakan dan strategi ini memuat tentang ; (a) Pengembangan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan (KINAK) di Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan, (b) Pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, (c) Pengembangan kegiatan pendukung kawasan pantai sekitar pantai selatan (Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo, Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto), (d) Pengembangan kawasan Agribisnis di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, (e) Pengembangan kawasan Agropolitan di seluruh kecamatan Kanigoro, (f) Pengembangan kawasan pariwisata di Gunung Kelud dan Candi Penataran, (g) Memantapkan
fungsi
lindung
pada
kawasan
sosio-kultural,
(h)
Pengembangan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup. Berdasarkan Rencana Struktur Ruang Wilayah, Kabupaten Blitar diarahkan pada pengembangan sistem perdesaan, sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem perdesaan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagai bagian dari sistem perekonomian wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang di kawasan permukiman. Pengembangan struktur ekonomi perdesaan
bertumpu pada sektor pertanian
dan memperhatikan
karakteristik sosial budaya masyarakat. RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 25
Sistem
perkotaan
di
Kabupaten
Blitar
meliputi 22
kawasan
perkotaan yang terbagi menjadi 1 kawasan perkotaan sebagai ibu kota kabupaten dan 21 sebagai ibu kota kecamatan. Sistem dan fungsi perilayahan perkotaan dibagi kedalam 6 (enam) SSWP sebagai berikut ; a. Sub SWP A dengan pusat pengembangannya di Srengat. Wilayah pendukungnya yaitu Kecamatan Udanawu, Ponggok dan Wonodadi. b. Sub SWP B merupakan SSWP lingkar kota Blitar dengan pusat pengembangannya di Kota Blitar dengan wilayah pendukungnya yaitu kecamatan Garum, Nglegok, Sanankulon dan Kademangan. c. Sub SWP C dengan pusat pengembangan di Kecamatan Kanigoro sebagai Ibu Kota Kabupaten Blitar dan wilayah pendukungnya kecamatan Kanigoro. d. Sub SWP D dengan pusat pengembangan di Wlingi, wilayah pendukungnya yaitu kecamatan Doko, Talun, Kesamben, Selopuro, Selorejo dan Gandusari. e. Sub SWP E dengan pusat pengembangan di Kecamatan Binangun, wilayah pendukungnya kecamatan Wates. f. Sub SWP F dengan pusat pengembangan di Kecamatan Sutojayan, wilayah pendukung yaitu Kecamatan Panggungrejo dan kecamatan Wonotirto g.
Sub SWP G dengan pusat pengembangan di Ibu kota kecamatan Bakung dan wilayah pengembangan kecamatan Bakung.
1.3.4. RPJPD Kabupaten Blitar RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, karena RPJM ini merupakan tahap kedua dari keseluruhan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar . RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 26
Tahapan dan skala prioritas dalam RPJPD Kabupaten Blitar ditetapkan untuk mencerminkan urgensi permasalahan yang henddak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan dan skala prioritas dalam masing-masing tahapan berbedabeda, tetapi tetap terjaga kesinambungannya antar setiap periode perencanaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar yaitu mewujudkan perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh menuju masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera, makmur, berdaya dan religius dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prioritas utama harus senantiasa menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM I, RPJM II (Tahun 2011-2016) ditujukan pada : 1) Memantapkan kembali penataan Kabupaten Blitar di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian; 2) Di Bidang keamanan dan ketertiban di Kabupaten Blitar terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan Negara yang ditandai dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan bekerjasama dengan aparat keamanan. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran
dan
penegakan
hukum,
tercapainya
konsolidasi
penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asazi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. 3) Sejalan dengan itu, kehidupan yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, kualitas pelayanan RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 27
publik yang lebih cepat, murah, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah ; 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya
pendapatan
perkapita,
menurunnya
angka
kemiskinan, dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; meningkatnya
derajat
kesehatan
dan
status
gizi
masyarakat;
meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak ; terkendalinya jumlah dan
laju
pertumbuhan
penduduk;
menurunnya
kesenjangan
kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat ; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktiff dalam rangka memantaapkan budaya dan karakter bangsa . 5) Meningkatnya daya saing perekonomian melalui penguatan sentrasentra industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya
alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta
meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan reelevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang
mendorong
prakarsa
masyarakat
dalam
kegiatan
perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman.
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 28
6) Pengelolaan
sumberdaya
alam
dan
lingkungan
hidup
dalam
kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang ; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung
oleh
semua
sektor.
Kondisi
itu
didukung
dengan
meningkatnya kualitas perencanaan tataruang serta konsistensi pemanfaatan
ruang
dengan
mengintegrasikannya
kedalam
dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturaan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
1.3.5 Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyusunan Renstra SKPD harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja
pemerintahan
daerah
dan
Kepala
Daerah
selama
masa
kepemimpinannya. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPMD, kemudian menerjemahkan kedalam rencana strategis SKPD, dan kemudian disajikan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 29
1.3.6 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) program prioritas pembangunan daerah; dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.
1.3.7 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat : a) program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator kinerja; d) kelompok sasaran; e) pagu indikatif dan prakiraan maju.
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika RPJMD Kabupaten Blitar disusun berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I.
Pendahuluan 1.1
Latar Belakang Sub
ini menjelaskan
alasan
disusunya
RPJMD
serta
pengertian ringkas mengenai RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis Kabupaten Blitar kurun waktu 2011 hingga 2016. 1.2
Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3
Hubungan
RPJMD
dengan
RPJMD 2011-2016
dokumen
Perencanaan
| Kabupaten Blitar
I - 30
lainnya. Sub bab ini untuk menggambarkan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya melalui gambar alur hubungan dimaksud sebagaimana diatur dalam perundang-udangan. 1.4
Sistematika Penulisan Sub ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
1.5
Maksud dan tujuan Sub bab ini memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016.
BAB II.
Gambaran Umum Kondisi Daerah Pada bab ini akan menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab
ini dijabarkan
berdasarkan
hasil analisis
dan
kajian
gambaran umum kondisi daerah yang disajikan secara umum dengan data yang ada terkait kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. 2.1
Aspek Geografi dan Demografi Pada bab ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana dengan beberapa grafik dan tabel. Bab ini juga menjelaskan tentang kondisi
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 31
demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk melalui tabel dan grafik. 2.2
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada bab ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat
sebagai
bagian
pembangunan
secara
kesejahteraan
dan
dari
indikator
keseluruhan
yang
pemerataan
ekonomi
kinerja meliputi yang
digambarkan dalam tabel perkembangan PDRB kurun waktu 2006 hingga 2010, proyeksi hingga tahun 2015 serta perkembangan kontirbusi sektoral terhadap PDRB. Untuk kesejahteraan
sosial
diuraikan
mengenai
kemiskinan dan perkembangannya,
kondisi
indikator tingkat
pengangguran, dan IPM. Sedangkan perlindungan sosial sebagai salah satu aspek kesejahteraan masyarakat diuraikan kinerja yang telah dicapai dalam bentuk tabel. Kesetaraan gender secara sekilas diuraikan sebagai bagian dari aspek kesejateraan masyarakat. 2.3
Aspek Pelayanan Umum Pada bab ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum
sebagai
bagian
dari
indikator
kinerja
pembangunan secara keseluruhan yang meliputi kinerja pelayanan
bidang
pendidikan,
kesehatan,
ketenagakerjaan, pertanian, industri dan perdagangan serta energi dan sumber daya mineral. 2.4
Aspek Daya Saing Daerah Pada bab ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah
sebagai
pembangunan
bagian
secara
dari
indikator
keseluruhan.
Lebih
kinerja lanjut
dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia. RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 32
BAB III.
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah berupa tabeltabel. 3.1
Kinerja Keuangan Masa Lalu Pada sub bab ini diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.
BAB IV.
3.2
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015
Analisis Isu-isu Strategis Pada bab ini diuraikan isu-isu yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi sebagai tindakan yang akan diambil untuk kurun waktu lima tahun kedepan. 4.1
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Blitar Sub
bab
ini
menyebutkan
secara
ringkas
tentang
permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Blitar 4.2
Isu strategis Pembangunan Kabupaten Blitar Sub bab ini mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menjadi dasar perencanaan prioritas kurun waktu lima tahun kedepan.
4.3
Fokus Pembangunan Sektoral Sub bab ini menyandingkan fokus pembangunan sektoral dengan isu strategis yang telah diidentifikasi
BAB V.
Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5.1
Visi RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 33
BAB VI.
5.2
Misi
5.3
Tujuan
5.4
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini menguraikan mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. 6.1
Strategi Pembangunan
6.2
Arah Kebijakan Umum
BAB VII. Kebijakan Umum dan program Pembangunan Daerah Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih
dengan
target capaian
indikator kinerja.
Disajikan
penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih dalam bentuk matriks. BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah dalam bentuk tabel dan matriks.
BAB X.
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab
ini
menguraikan
perihal
RPJMD 2011-2016
penggunaan
dokumen
| Kabupaten Blitar
I - 34
perencanaan dalam masa trasisi beserta kaidah pelakasanaannya. 10.1
Pedoman Transisi Sub
bab
ini
menguraikan
bahwa
RPJMD
menjadi
pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. 10.2
Kaidah Pelaksanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah
dan
wakil
kepala
daerah
terpilih
merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD sehingga dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidahkaidah pelaksanaannya.
1.5.
Maksud dan tujuan 1.5.1 Maksud 1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebiijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainbility development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga
secara
bertahap
dapat
mewujudkan
cita-cita
masyarakat Kabupaten Blitar . 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Blitar serta menjamin RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 35
tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efissien, berkeadilan dan berkelanjutan. 3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. 4. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku
kepentingan
pembangunan
daerah
yanng
dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
1.5.2 Tujuan 1. Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . 2. RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan pemerintah daerah.
RPJMD 2011-2016
| Kabupaten Blitar
I - 36
