RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN PASER FISIPOL UGM Consolidating Evidence, Strengthening Capacity

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021 Penanggungjawab • Drs Bambang Purwoko Ketua

• Dr. Gabriel Lele Peneliti

• Dr Nurhadi K Sutrisno

• Fuad Khabibi Setiawan MPA • Ermalindus Albinus Sonbay • Danang Wahyuhono • Atiyatul Izzah Reviewer

• Abdul Gaffar karim, MA • Arie Ruhyanto, M.Sc Desain Sampul dan Tata Letak • Adhi Pradhitya Mega Tama xiv + 284 halaman 20,5 x 29 cm © 2016

Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur Yogyakarta 55281 Telp. : 0274-563362, ext. 232 Fax. : 0274-563362, ext. 227 HP : 081804380580 email : [email protected] Website : ppkk.fisipol.ugm.ac.id

ii | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kata Pengantar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2016-2021 merupakan pedoman perencanaan pembangunan daerah lima tahunan dengan memuat penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati sehingga mampu dirumuskan program proritas pembangunan jangka menengah. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RPJMD ditujukan untuk memberi arah pembangunan Kabupaten Paser dengan memperhatikan aspek kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, gambaran pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu merumuskan program strategis dan indikator kinerjanya. Dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 ini berfungsi juga sebagai pedoman bagi beberapa dokumen perencanaan jangka pendek misalnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser, Renstra dan Renja setiap SKPD. Melalui visi daerah “Paser yang Semakin Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berkelanjutan” perencanaan pembangunan harus mampu mewakili semangat kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Visi tersebut dijabarkan dalam sasaran dan program prioritas jangka menengah yang relevan dan kontekstual sesuai kebutuhan Kabupaten Paser

Dalam penyusunan dokumen ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, Bappeda dan seluruh SKPD di Kabupaten Paser serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan sampai dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Akhirnya, dengan disusunnya dokumen ini diharapkan semua pihak, kepala daerah termasuk setiap SKPD di Kabupaten Paser, mampu mengemban mandat visi misi lima tahunan dengan konsekuen dan seksama sehingga dapat terwujud masyarakat Paser yang sejahtera secara menyeluruh. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| iii

Daftar Isi Kata Pengantar

iii

Daftar Tabel

ix

Daftar Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

1

A.

LATAR BELAKANG

1

B.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

2

C.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

4

D.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

5

E.

MAKSUD DAN TUJUAN

6

BAB II A.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 8 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 8 1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 8 a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 8 b. Letak dan Kondisi Geografis 10 a) Posisi Astronomis 10 b) Posisi Geostrategis 10 c) Kondisi Kawasan 11 c. Topografi 11 d. Geologi 13 e. Hidrologi 13 a) Daerah Aliran Sungai 13 b) Sungai, Danau dan Rawa 14 c) Debit Air 14 f. Klimatologi 15 g. Penggunaan Lahan 15 a) Penggunaan Lahan Sektor Pertanian 16 b) Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan 19 c) Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan 20 d) Penggunaan Lahan Sektor Pariwisata 20 2. 3. 4.

B.

Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan rawan Bencana

Demografi a. Jumlah Penduduk b. Struktur Penduduk c. Distribusi Penduduk

20 21 21 22 22 24

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 26 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 26 2. 3.

iv | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

xiv

Fokus Kesejahteraan Sosial a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pertanahan

Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

28 28 30 31 32

C.

ASPEK PELAYANAN UMUM 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat f. Sosial

2.

3.

D.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar a. Tenaga Kerja b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Pangan d. Pertanahan e. Lingkungan Hidup f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana i. Perhubungan j. Komunikasi dan Informatika k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah l. Penanaman Modal m. Kepemudaan dan Olah Raga n. Statistik o. Kebudayaan p. Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Pilihan a. Pariwisata b. Pertanian c. Kehutanan d. Perdagangan e. Perindustrian

ASPEK DAYA SAING DAERAH 1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.

3. 4.

Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastuktur a. Perhubungan b. Penataan Ruang c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian d. Lingkungan Hidup e. Komunikasi dan Informatika

Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus Sumber Daya Manusia

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN A.

B.

KINERJA KEUANGAN MASA LALU 1. Kinerja Pendapatan Daerah

2.

Neraca Daerah

2.

Pembiayaan Daerah

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 1. Belanja Daerah

33 33 33 35 40 41 42 44

44 44

46 47 48 49 50 50 51 51 52 52 53 54 54 54 55

55 55 56 57 58 58

59 60 61 61 63 63 64 65 65 67

69 69 70 74

77 77 82

Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

|v

C.

KERANGKA PENDANAAN 1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah 2.

Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah

4.

Proyeksi APBD 2016-2020

3.

Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS A.

Permasalahan Pembangunan 1. Urusan Wajib Dasar a. Pendidikan b. Kesehatan c. Infrastruktur Perhubungan 2.

3.

B.

Urusan Pilihan a. Energi Dan Sumber Daya Mineral b. Pariwisata c. Perdagangan d. Industri e. Transmigrasi f. Pertanian

Isu-Isu Strategis 1. Peningkatan layanan dasar terutama layanan pendidikan dan kesehatan melaui ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan peningkatan mutu layanan. 2. 3.

4.

5.

6.

vi | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Urusan Wajib Non-Dasar a. Lingkungan Hidup b. Kependudukan dan Catatan Sipil c. Tenaga Kerja d. Koperasi dan UMKM e. Kebudayaan f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Komunikasi dan Informasi h. Ketahanan Pangan

Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas infrastruktur yang berhubungan langsung dengan aktifitas perekonomian masyarakat, terutama jalan dan listrik.

Peningkatan tata-kelola pemerintahan yang mengakomodasi berbagai isu krusial: ketepatan sasaran pembangunan, pemerataan pembangunan, dan perkembangan kawasan sekitar. Mendorong produktivitas perekonomian daerah dari sektor non-tambang, melalui diversifikasi usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa berbasis spirit ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan langsung dengan kebutuhan daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, yang ditujukan bagi aparatur desa maupun generasi muda. Terbukanya investasi di level regional (ASEAN) terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

86 87 88 90 90

93

93 93 93 95 95 96 96 97 97 97 98 98 99 99

100 100 100 101 101 102 102

104

105 107

107

109

110 111

BAB V A.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Visi Daerah 1. Sejahtera

112 113

4.

114

2. B. C.

3.

Merata

Berdaya Saing Berkelanjutan

114

MISI DAERAH:

115 115

3. 4. 5.

Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan a. Peningkatan Pelayanan Pendidikan b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Memperkuat Kohesivitas Sosial, budaya dan adat istiadat lokal

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

115 116 117 118 118 119 120 121 122 123 124 126 128

131

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih dan Pemukiman 1. Transportasi Darat

131 131

4.

134

2.

Transportasi Sungai dan Laut

5.

Air Bersih

3.

B.

113

Tujuan dan Sasaran 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih dan Pemukiman a. Transportasi Darat b. Transportasi Laut dan Sungai c. Akses Jaringan Energi d. Akses Jaringan Komunikasi e. Akses Air Bersih f. Infrastruktur Pemukiman Rakyat

2.

A.

112

6.

Jaringan Energi

Jaringan Komunikasi Pemukiman

133 133 135 135

Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

143

C.

Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

146

D.

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

152

E.

Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat lokal

159

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 162 A.

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI, ENERGI, AIR BERSIH, DAN PEMUKIMAN 1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Layanan Dasar Bidang Infrastruktur

2. 3.

Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non Layanan Dasar Perhubungan Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Energi

163 163 163 164


| vii

4. B.

C.

5.

2.

4. 5. 6.

E.

7.

Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pariwisata

Sasaran dan program prioritas urusan wajib non-pelayanan dasar koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Perdagangan Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Tenaga Kerja

4. 5. 6.

171 171 179

179 180 180 181 181

Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 181

KOHESIVITAS SOSIAL, BUDAYA, DAN ADAT ISTIADAT LOKAL 1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Sosial 3.

171

Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Penanaman Modal 181

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

2.

Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Transmigrasi Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pemuda dan Olah Raga

190

203 203 204 204 204 205 205

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

211

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

256

BAB X

viii | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Kesehatan

MEMPERKUAT FONDASI PEREKONOMIAN YANG BERBASIS POTENSI LOKAL DAN BERKELANJUTAN 1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Ketahanan Pangan 3.

164

Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Layanan Dasar Pemukiman/Perumahan 164

Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pendidikan

2.

D.

Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non Layanan Dasar Komunikasi

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

282

A.

Pedoman Transisi

282

B.

Kaidah Pelaksanaan

283

Daftar Tabel Tabel 2.1 Tabel 2.2. Tabel. 2.3. Tabel. 2.4. Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel. 2.11. Tabel 2.12. Tabel 2.13. Tabel 2.14. Tabel 2.15. Tabel 2.16. Tabel.2.17. Tabel.2.18. Tabel 2.19 Tabel 2.20. Tabel 2.22. Tabek. 2.23.

Tabel 2.24. Tabel 2.25.

Luas Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2013

Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser

Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser

Jumlah Sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser 2014 Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Paser 2010 - 2014 Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2010-2014 Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Luas Areal Perkebunan rakyat 2014

Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser

Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 2014

Angka Ketergantungan di Kabupaten Paser 2010 - 2014

Kepadatan Penduduk Kabupaten Paser Berdasarkan Kecamatan 2014

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Paser Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah) Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB

Persentase Penduduk Kabupaten Paser Usia 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2014 Angka Partisipasi Murni 2010-2013 Angka Harapan Hidup 2009-2013

9 11 12 14 17 17 18 18 19 19 21 22 23 23 25 26 28

29 30


| ix

Tabel 2.26. Tabel. 2.27. Tabel 2.28. Tabel 2.29. Tanel 2.27. Tabel 2.28. Tabel 2.29. Tabel 2.30. Tabel 2.31. Tabel.2.32.

Tabel 2.33. Tabel 2.34. Tabel 2.35. Tabel 2.36

Tabel 2.37. Tabel 2.38. Tabel 2.39. Tabel 2.40. Tabel 2.41. Tabel 2.42. Tabel 2.43.

Tabel. 2.44.

x | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Paser dan Kalimantan Timur Banyaknya Permohonan dan Penyelesaian Tentang Pertanahan di Kabupaten Paser 2014

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Serta Event Olahraga

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Paser Menurut Kelompok Umur Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kabupaten Paser Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2013

Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Paser 2010-2014

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Paser dirinci Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2008-2014

30 32 32 33 34 35 36

Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 38 Persentase Pelayanan Imunisasi

39

Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat di Kabupaten Paser

41

Persentase Pelayanan Gizi

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Banyaknya Gangguan Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Paser 2014 Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser Tahun 2014 Jumlah PMKS yang Tertangani

Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin tahun 2013

Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser 2011-2013 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Paser Produksi Padi dan Palawija (Ton) di Kabupaten Paser 2009-2013 Jumlah Bangunan Ber-IMB 2014

39

42 43 43 44 45 45 46 48 49

Aglomerasi Sampah di Kabupaten Paser 2014 50 Status jalan di Kabupaten Paser Jenis Surat Kabar 2011-2015

51 52

Tabel 2.45. Tabel 2.46. Tabel 2.47. Tabel 2.48. Tabel 2.49. Tabel 2.50. Tabel 2.51. Tabel 2.52. Tabel 2.53. Tabel 2.54. Tabel 2.55. Tabel 2.56. Tabel 2.57. Tabel 2.58. Tabel 2.59. Tabel 2.60. Tabel 2.61. Tabel 2.62. Tabel 2.63. Tabel 2.64. Tabel 3.1. Tabel 3.2.

Presentase Koperasi Aktif, Jumlah UKM dan UMKM

53

Jumlah Nilai Investasi 2011-2014

54

Jumlah Investor 2011-2014

Urusan Wajib Perpustakaan Kabupaten Paser 2011-2014

Jumlah Kunjungan Wisatawan 2011-2014 Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang di Kabupaten Paser Pada Tahun 2011-2014

Pertumbuhan Riil PDRB Industri di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%) Tahun 2011-2014

Panjang Jalan (Km) di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

Jumlah Barang dan Orang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011-2014 Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kabupaten Paser Tahun 2014

Jumlah Bank di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Air Minum Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Angka Kriminalitas di Kabupaten Paser Tahun 2013-2014 Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2011-2015

53

55 56 56 58 59 60 61 62 62 63 63 64 65 66 66

Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 67 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2010-2014

Proporsi Realisasi Pendapatan Terhadap Anggaran Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2014

68 70 71


| xi

Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7. Tabel 3.8. Tabel 3.9. Tabel 3.10. Tabel 3.11. Tabel 3.12. Tabel 3.13.

Rasio Likuiditas Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Rasio Solvabilitas Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Rincian Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Paser 2011-2014

75 77 77 78 79 80 81 83 84

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 85 Proyeksi APBD Kabupaten Paser 2016-2020

92

Tabel 5.3.1.

Tujuan dan Sasaran Misi ke 1

121

Tabel 5.3.3.


126

Tabel 5.3.2. Tabel 5.3.4.

Tabel 5.3.5. Tabel 6.1.

xii | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Neraca Komparatif dan Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Paser 2011-2015

Tujuan dan Sasaran Misi ke 2 Tujuan dan Sasaran Misi ke 4


Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih dan Pemukiman

123 127

129 137

Tabel 6. 2. Tabel 6. 3. Tabel 6. 4. Tabel 7.1.

Tabel 7.2. Tabel 7.3. Tabel 7.4. Tabel 7.5. Tabel 8.1.

Tabel 8.2. Tabel 8.3. Tabel 8.4. Tabel 8.5.

Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kebijakan Umum dan Pembangunan Daerah Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Air Bersih dan Pemukiman

Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal

144 147 153

166 173 183 193 206

215 222 228 237 247


| xiii

Daftar Gambar Gambar 1.1

Skema Keterkaitan Antar Dokumen

Gambar 2.2.

Rata-rata Curah Hujan per Tahun

Gambar 2.1

Gambar. 2.1. Gambar. 2.2. Gambar. 2.3. Grafik 2.4. Grafik 2.5.

xiv | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

4

Peta Administrasi Kabupaten Paser

10

Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Tahun 2014

24

Kontribusi Nilai Tambah Bruto Sektoral ADHB terhadap PDRB Kabupaten Paser Tahun 2014 (%)

Perkembangan Angka Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk di Kabupaten Paser Tahun 2010-2013

Persentase jalan di Kabupaten Paser menurut kondisi jalan tahun 2013

Luas Kerusakan Hutan di Kabupaten Paser Tahun 2013

15

27 31 40 57

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Distribusi kewenangan antara pusat ke daerah telah disempurnakan dalam 17 tahun terakhir semenjak semangat reformasi digulirkan di Indonesia. UndangUndang (UU) Nomor (No.) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang merupakan penyempurnaan dari UU Pemda sebelumnya (UU No. 32 Tahun 2004) semakin melegitimasi bahwa perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi secara jelas memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan antar daerah di era desentralisasi, secaraperaturan perundang-undangan diatur melalui UUNo.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 2 ayat 2 UU tersebut mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka menengah maupun panjang ditujukan untuk merealisasikan cita-cita pembangunan yang masih pada level ide hingga tingkat operasionalisasinya. Dasar dari cita-cita pembangunan bermula dari visi dan misi kepala daerah, kemudian operasionalisasinya dilakukan melalui teknik-teknik yang sistematis dengan kerangka berfikir logis menjadi satu kesatuan utuh perencanaan pembangunan yang mampu diwujudkan.


|1

Dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 secara rasional juga berupaya menjelaskan keterkaitan tahapan mulai dari penjabaran visi dan misi hingga bagaimana operasionalisasinya ke dalam bentuk program prioritas yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Guna menghasilkan RPJMD yang baik, maka dokumen ini disusun dengan melihat dan menganalisa sumberdaya serta potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan serta evaluasi dari program pembangunan yang sudah dilakukan.

Lingkup RPJMD tidak hanya pada urusan internal Kabupaten saja, lebih dari itu, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup seluruh persoalan strategis yang ada di lingkup sektoral, lintas sektoral, kabupaten, antar kabupaten, kabupaten dan provinsi hingga kabupaten dengan pusat. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 juga melibatkan para stakeholder terkait serta masyarakat. Selain itu, penyusunannya dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyususnan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional 2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 JO. Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Peraturan Pemerintrah Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang 2 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006.

8. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355 ); 9. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4410); 10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

11. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438); 12. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4720); 13. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur NO. 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);

16. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4663); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);


|3

19. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);

C. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN UU No. 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut memberikan pesan khusus bahwa RPJMD harus terintegrasi dengan dokumen lain dan bersifat koordinatif terhadap seluruh stakeholder yang terlibat. Pesan lain yang juga penting dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa RPJMD harus sinkron dan sinergis antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi rujukan di atasnya. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen lain dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan pada gambar di bawah ini: Gambar 1.1 Skema Keterkaitan Antar Dokumen

4 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD Kabupaten Paser diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang berpedoman pada RPJP Kabupaten Paser 2006 - 2025, RPJMD Kalimantan Timur 2014-2018, RPJP Kalimantan Timur 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2020 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Dokumen RPJMD akan digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam Hal ini RPJMD merupakan dokumen penting bagi rujukan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, maka RPJMD Kabupaten Paser Tahun 20162020 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB 3

BAB 4

Memuat sub-bab mengenailatar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, ruang lingkup serta sistematika penyusunan. Menyajikan gambaran mengenai kondisi geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari sub-bab mengenai kinerja keuangan masa lalu serta pengelolaan keuangan masa lalu. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat sub-bab mengenai permasalahan pembangunan dan isu strategis.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat uraian mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan

BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


|5

BAB 7

BAB 8

sasaran serta arahkebijakan dari setiap strategi terpilih.

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat uraian mengenai hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat uraian mengenai hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Menyajikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat sub-bab mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

E. MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD Kabupaten Paser disusun dengan maksud untuk memberikan landasan hukum terkait perencanaan pembangunan selama lima tahun dalam rangka perwujudan visi dan misi kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Paser. Dokumen ini juga digunakan sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Bupati pada akhir masa jabatan. Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

1. Mengoperasionalisasikan visi dan misi Kepala Daerah kedalam berbagai agenda pembangunan daerah dalam waktu lima tahun kedepan;

2. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal 3. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD menentukan priortas program dan kegiatan tahunan, yang disusun dalam Rencana 6 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Paser, APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN serta sumber lainnya;

4. Sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Paser untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.


|7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Analisis kondisi umum pada bab ini bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, bab ini akan digambarkan dua uraian gambaran umum daerah yakni aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran daerah yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah Kabupaten Paser.

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Paser terletak di ujung paling selatan dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Kalimantan ini memiliki luas wilayah ± 11.603, 94 Km2 yang meliputi 10 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan (DDA 2014) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara

b. Sebelah Timur

: berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara : berbatasan dengan Penajam Paser Utara dan Selat Makassar


c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan d. Sebelah Barat

: berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah

Secara Administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang dibagi menjadi 141 Desa/Kelurahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 Luas Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2013 NO

KECAMATAN

Luas Wilayah/Area (Km2) Darat

Laut

LUAS Total (Km2)

1.

Batu Sopang

1.111, 38

0,00

1.111, 38

3.

Tanjung Harapan

480,40

233, 65

714, 05

2. 4. 5. 6. 7 8 9

10

Muara Samu Batu Engau

Pasir Belengkong Tanah Grogot Kuaro

Long Ikis

Muara Komam Long Kali

Kabupaten Paser

Sumber : Paser dalam Angka 2014

855, 25

1.501, 61 836, 62 326, 95 596, 76

1.138, 37 1.753, 40 2.250, 44

10.851, 18

0,00

5, 65

153, 49 8,63

150, 54 65, 85 0,00

134, 95

752, 76

855, 25

1.507, 26 990, 11 335, 58 747, 30

1.204, 22 1.753, 40 2.385, 39

11.603, 94

% 9,58 7,37

6, 15

12, 99 8, 53 2, 89

6, 44

10, 38 15, 11 20, 56

100,00

Berdasarkan data di atas kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Long Kali, yakni sekitar 2.385,39 Km2 atau 20,56% dari luas Kabupaten Paser,sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yaitu sekitar 335,58 Km2 atau 2,89% dari luas total Kabupaten Paser.Hampir sepertiga lebih lautan berada di Tanjung Harapan, kecamatan yang terletak paling selatan Kabupaten Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser sangat diuntungkan karena memiliki karakteristik wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah laut sekitar 6.5 % dari daratan, tetapi terhubung langsung dengan selat makassar yang strategis untuk perhubungan kawasan timur Indonesia.


|9

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Paser

b. Letak dan Kondisi Geografis a) Posisi Astronomis Posisi astronomis Kabupaten Paser adalah 0⁰45’18,37’’ - 2⁰27’20,82’’ Lintang Selatan (LS) dan 115⁰36’14,5’’ - 166⁰57’35,03’’ Bujur Timur (BT).

b) Posisi Geostrategis Kabupaten Paser secara geostrategisdilintasi oleh jalan arteri primer 10 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

(jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yakni sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu empat atau lima jam. Lihat Tabel 2.2 Tabel 2.2. Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser No

Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan

Jarak (km)

Sarana yang dilalui

1

Tanah Grogot – Tanah Grogot

0

-

3

Tanah Grogot – Batu Engau

55

Darat

2

4

5

6

7

8

9

10

Tanah Grogot – Muser (Kec. Muara Samu) Tanah Grogot – Tanjung Aru (Kec. Tanjung Harapan) Tanah Grogot – Pasir Belengkong Tanah Grogot – Kuaro

Tanah Grogot – Batu Sopang Tanah Grogot – Long Ikis

Tanah Grogot – Muara Komam Tanah Grogot – Long Kali

Sumber: DDA 2014

60

66/57 5

28

58

60

86

77

Darat

Laut/Darat Darat

Darat

Darat

Darat

Darat

Darat

Dari sisi jalur laut, Selat Makassar di bagian timur kawasan memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser), sedangkan Kota Tana Paser berjarak lebih kurang 145 Km dari Kota Balikpapan, atau 260 Km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

c) Kondisi Kawasan Kondisi umum daerah Paser adalah dataran rendah berbukit dan kawasan pesisir di beberapa kecamatan. Lebih detail, kawasan Kabupaten Paser akan digambarkan dalam sub bab berikut yang meliputi kondisi topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi.

c. Topografi

Dengan kontur wilayah pantai dan pegunungan, secara garis besar topografi Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah : • Wilayah Timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 11

daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayu sebagian batas topografi;

• Wilayah Barat merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncakpegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat. Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu di kawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan pebukitan, dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Cakupan wilayah seperti ini memungkinkan dikembangkan pertanian pangan (semusim) tanpa pengeluaran modal yang signifikan. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim, Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda. Dengan demikian, klasifikasi lereng di Kabupaten Paser dibagi menjadi 4 (empat) kategori kemiringan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel. 2.3. Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser No

Kemiringan lereng (%)

Kawasan

1

Lereng 0‑2 %

Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Kuaro yang terletak pada bagian pantai menghadap Selat Makasar

3

Lereng < 40 %

Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Ikis

2 4

Lereng 2-15 % Lereng > 40 %

Sumber: LKPJ 2014

Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanah Grogot Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Muara Komam


Wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran aluvial juga ditemukan di Kecamatan Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran banjir. Kalimantan, termasuk di dalamnya Kabupaten Paser, memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan Kecamatan Tanah Grogot dan Pasir Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau pebukitan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang.

d. Geologi

Secara eksploratif Kabupaten Paser terdiri dari beberapa jenis tanah: •

•

•

Tanah Aluvial/Gambut, Jenis tanah ini ditemukan di bagian timur, menyebar di daerah dataran rendah, landai dan bergelombang pada lembah-lembah aliran sungai dan pantai dengan luas ± 182.250 Ha; Tanah Podzolik Merah Kuning, jenis tanah ini terdapat dibagian barat, pada daerah-daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan jalan poros Long Kali, Kuaro, menyebar ke Selatan di bagian Barat Kecamatan Pasir Belengkong dan Selatan Kecamatan Tanjung Harapan dengan Luas ± 517.850 ha;

Tanah Campuran/Kompleks, yaituJenis tanah yang terdiri dari tanah Podzolik Coklat/Andosol±32.750ha, Podzolik/Litosol±74.000ha dan Organosol/Gambut± 56.000 ha, Podsolik ± 422.000 ha dan Regosol/ Gleysol/Mediteran 108.400 Ha yang menyebar di bagian barat dan Utara Kabupaten Paser.

e. Hidrologi

Kawasan rawa banyak dijumpai pada Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali dan Pasir Belengkong. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan Tanjung Harapan didominasi oleh dataran aluvial yang dipengaruhi sedimen jaringan sungai. a) Daerah Aliran Sungai Kabupaten Paser memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh kawasan. Berdasarkan data yang dihimpun, Kondisi hidrologi di Kabupaten Paser dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar yaitu Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 13

Tabel. 2.4. Jumlah Sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser No 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kecamatan

Jumlah Sungai

Batu Sopang

29

Batu Engau

72

Pasir Belengkong

26

Kuaro

50

Muara Samu

Tanjung Harapan

Tanah Grogot

37

20

18

Long Ikis

33

Long Kali

52

Muara Komam

Total Kabupaten Paser

Sumber: Paser dalam Angka 2014

30

367

Adapun beberapa sungai yang cukup besar dan panjang tersebut antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar (LKPJ 2014). Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai tempat menangkap ikan dan sumber pengairan juga berfungsi sebagai sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

b) Sungai, Danau dan Rawa Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Paser memiliki beberapa sungai yang cukup besar dan panjang, antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai sumber irigasi juga digunakan oleh masyarakat untuk tempat menangkap ikan, dan sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi sungai, danau dan rawa data ini penting untuk diketahui sebagai bahan untuk mempertimbangkan potensi pengembangan pertanian dan perkebunan.

c) Debit Air Data debit air sungai berguna untuk mengetahui potensi sekaligus kemungkinan adanya ancaman dari sungai. Potensi itu antara lain, penggunaan debit air sungai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Sekaligus di sisi lain, kemungkinan adanya ancaman 14 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

antara lain berupa bencana banjir jika terdapat debit air sungai yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik.

f. Klimatologi

Kabupaten Paser beriklim tropis basah dengan suhu rataan sepanjang tahun adalah sekitar 26°C, sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 160 mm per tahun. Didukung kondisi topografi yang beragam kondisi curah hujan berbeda disetiap daerah. Pada Tahun 2014, rata-rata curah hujan mengalami tingkat curahan terendah dalam lima tahun terakhir yakni 154,18 mm. Sedangkan mempertimbangkan pola curah hujan dalam lima tahun terakhir, rata-rata curah hujan cenderung mengalami penurunan. Lihat gambar 2.2. Gambar 2.2. Rata-rata Curah Hujan per Tahun

Sumber: DDA 2014

Selain dapat menggambarkan karakter cuaca, curah hujan menentukan kekuatan sumber daya fisik daerah terutama kemampuan untuk mengelola sektor pertanian. Di kecamatan yang memiliki rata-rata curah hujan yang kurang, misalnya di Kecamatan Pasir Belengkong dapat dicarikan alternatif saluran irigasi yang mampu menyuplai kebutuhan lahan pertanian.

g. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan non budidaya dan kawasan budidaya. Untuk kawasan non budidaya meliputi: Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 15

•

•

•

Kawasan Lindung, kawasan ini seluas 116.952 ha terdapat di Kecamatan Muara Komam bagian Barat, Timur dan Selatan, Long Kali bagian Timur, Batu Sopang bagian Barat dan Selatan, dan Long Ikis bagian Barat ;

Kawasan Sempadan Pantai, kawasan ini sepanjang ± 191,93 km, ditetapkan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Batas Sempadan dihitung ± 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;

Kawasan Sempadan Sungai, kawasan ini ditetapkan di sepanjang sungai ± 100 meter di kiri kanan sungai besar dan ± 50 meter dari kiri kanan anak sungai.

Sedangkan kawasan budidaya adalah areal penggunaan lahan yang dimanfaat secara produktif misalnya kawasan produksi hutan, kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan kawasan ini dapat dielaborasi dalam sub bab selanjutnya.

a) Penggunaan Lahan Sektor Pertanian Lahan pertanian khususnya tanaman pangan tersebar di kecamatankecamatan Kabupaten Paser. Jenis tanaman yang cukup ditanam di Kabupaten Paser adalah ubi jalar dan ubi kayu. Selain itu berbagai macam tanaman sayuran juga banyak ditanam di daerah ini karena terutama didukung oleh iklim yang cocok. Penggunaan lahan untuk budidaya pertanian terbagi dalam tiga kategori sesuai potensi daerah (LKJ 2014) yakni:

a. Kawasan Sawah, ladang dan palawija. Keberadaan sawah irigasi tersebar di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong dan Tanah Grogot. Sedangkan tanaman padi ladang banyak ditemukan di Kecamatan Batu Engau, Muara Komam, Muara Samu, Long kali dan Batu Sopang.Tanaman pangan di Kabupaten Paser lebih didominasi komoditi padi, baik padi sawah maupun padi ladang dengan areal pengembangan mencapai kurang lebih 9.023 hektar. Disamping itu beberapa kecamatan juga mengembangkan tanaman palawija lainnya seperti, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.


Tabel 2.6. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser 2014 No

Jenis Tanaman

Luas Panen

Produksi

Produktivitas

1

Padi Sawah

6.428

29.488

4,59

3

Jagung

273

849

3,11

2

Padi Ladang

4

2.595

Ubi Kayu

5

97

Ubi Jalar

6

70

78

Kacang Hijau


635

52

Kacang Kedele

8

1.344

70

Kacang Tanah

7

7.355

13,85 9,50

1,34

86

23

2,83

1,12

25

1,12

Secara umum, luas produksi padi sawah dan padi ladang terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2010 luas panen hasil produksi padi mencapai 11. 627 Ha, sayangnya pada tahun terakhir luas budidaya pertanian tanaman padi ini telah berkurang menjadi 9.023 Ha. Lihat Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Paser 2010 - 2014 Padi sawah Tahun

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Padi Ladang Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

2014

6.428

29.488

2.595

7.355

2012

6.814

27.959

3.399

9.086

2013 2011 2010

7.240 6.564 6.882


32.587 26.336 27.224

3.064 2.961 4.745

8.512 8.109

14.173

b. Kawasan Perikanan. Kawasan perikanan tambak tersebar di sekitar kawasan sempadan pantai, tepatnya di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Tanah Grogot, Pasir Belengkong dan Tanjung Harapan. Kaitanya dengan penggunaan lahan perikanan adalah budidaya tambak dan kolam air. Lihat Tabel 2.8.


| 17

Tabel. 2.11. Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2010-2014 Tambak Tahun 2014

2013

Luas Budidaya (Ha)

2011

19.034

13.932

147

80

141,9

60,5


c.

Produksi (Ton)

120

19.034

Luas Budidaya (Ha)

15.325

19.034

2010

Produksi (Ton)

20.973,4

13.932

2012

Kolam

7.245,1 13.932

13.909,3

80

146

96

64

74,4

Berdasarkan data diatas terdapat peningkatan luas budidaya tambak dari tahun ke tahun. Walaupun pada 2013 terdapat pengurangan, namun pada 2014 kembali terjadi peningkatan luas tambak. Peningkatan luas lahan budidaya tersebut diikuti dengan produksi tambak, yakni dengan angka produksi terbesar pada tahun 2014 sebesar 15.325 Ha. Sedangkan dalam luas kolam, secara umum justru terjadi penurunan dalam lima tahun terakhir. Namun penurunan tersebut tidak diikuti dengan produktivitasnya, yakni dengan produksi pada 2014 paling tinggi dalam lima tahun terakhir, sebesar 96 ton. Kawasan Perkebunan seluas ±201.189,33 ha terdiri dari berbagai jenis tanaman berikut :

Tabel 2.12. Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Jenis Tanaman

Luas Areal (Ha)

Kelapa sawit

182.195,78

Kelapa dalam

2.912

Karet

14.107

Kopi

1.368,3

Lada

108,25

Kakao

268

Lainnya


230

Dari tabel 2.12 di atas, terlihat bahwa kelapa sawit masih merupakan tanaman perkebunan yang memiliki lahan paling luas. Hal ini sekaligus menandakan kelapa sawit masih menjadi


Komoditi perkebunan favorit di Kabupaten Paser. Kawasan perkebunan ini sebagian peruntukan dan pengelolaannya telah dilimpahkan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan (PTP) (LKPJ 2014). Tabel 2.13. Luas Areal Perkebunan rakyat 2014 Jenis Tanaman

Luas Areal

Kelapa sawit

71.337

Kelapa dalam

2.912

Karet

13.648

Kopi

1.368,3

Lada

108,25

Kakao

268

Lainnya

230


Total area perkebunan yang dikelola masyarakat seluas 89.871,55 Ha. Sebagian besar dari luas tersebut diperuntukkan untuk tanaman kelapa sawit. Hal ini terkait dengan nilai ekonomi kelapa sawit yang tinggi serta perawatan yang relatif mudah.

b) Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan Hutan sebagai paru-paru lingkungan menjadi wilayah suaka yang dilindungi sekaligus sebagian dimanfaatkan untuk sumber produksi. Kawasan hutan lindung tersebar di daerah Gunung Beratus, Gunung Lumut, Sungai Kendilo-Ketam, Hilir Sungai Rawang dan Sungai Samu. Tabel 2.14. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Fungsi Hutan Hutan konservasi cagar alam

taman hutan raya

Kawasan budidaya kehutanan

Luas Kawasan 107.786,93 3.963

hutan lindung

123.805,23

hutan produksi terbatas

176.990,47

hutan produksi

Kawasan budidaya non kehutanan areal penggunaan lain


268.275,83 467.882


| 19

Adapun khusus hutan produksi, jenis dan persebarannya adalah sebagai berikut: •

•

•

Kawasan Hutan Produksi Tetap, tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian Tengah, Muara Komam bagian Utara, serta Long Ikis bagian Utara, dengan luas keseluruhan adalah 268.275,83 ha; Kawasan Hutan Produksi Terbatas, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai dengan fungsinya dimana eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam, kawasan ini memiliki luas 176.990,47 ha; Kawasan Hutan Produksi Konversi, yaitu kawasan yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya pertanian pada umumnya. Kawasan ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan luas 504.186,93 ha.

c) Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan Kawasan pertambangan di Kabupaten Paser seluas ± 71.000,00 Ha, tersebar di Kecamatan Batu Sopang, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Kuaro, Long Ikis dan Batu Engau. Selain untuk kawasan pertambangan batu bara juga telah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas dengan luas sekitar 4.958,57 ha, tersebar di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang. Dari total luas kawasan pertambangan tersebut, sebagian yakni 50,399 ha merupakan kawasan pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung. d) Penggunaan Lahan Sektor Pariwisata Kawasan ini merupakan kawasan yang dianggap mempunyai daya tarik tinggi untuk dijadikan objek wisata. Kawasan ini bersifat fleksibel, maksudnya tidak terkait pada batas-batas administrasi ataupun batas lainnya, sehingga kawasan pengembangannya tidak harus didelineasi secara jelas seperti kawasan-kawasan tersebut di atas. Penggunaan lahan untuk sektor pariwisata di Kabupaten Paser tersebar setidaknya dalam 48 obyek wisata. Dari jumlah keseluruhan tersebut, terdapat 10 obyek wisata yang sudah dilakukan pengelolaan oleh pemerintah daerah.

2. Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah ditujukan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi serta mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian 20 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

lingkungan hidup. Setidaknya pengembangan wilayah di Kabupaten Paser dapat mengakomodasi tiga komponen yakni terkait dengan aktivitas manusia, ruang beradaptasi serta sarana komunikasi dan transportasi (Chapin, 2005).

Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antara wilayah di Kalimantan. Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan selat Makassar, yang akan datang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim.

3. Kawasan rawan Bencana Perlidungan terhadap resiko bencana ditujukan untuk melindungi warga dan lingkungannya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia. Di wilayah Kabupaten Paser, terdapat beberapa identifikasi terkait dengan rawan bencana yakni bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang, angin topan, kebakaran, gempa dan kekeringan. Lihat Tabel. Tabel 2.15. Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser No 1

2

3

4

Rawan Bencana

Kecamatan Rawan Bencana

Banjir

Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, dan Tanjung Harapan

Gelombang Pasang

Kawasan yang berhadapan dengan laut

Tanah Longsor (gerakan tanah kerentanan tinggi)

Kebakaran

Sumber: RTRW Kabupaten Paser 2012

Batu Sopang, Long Ikis, Long Kali, Muara komam, Pasir Belengkong dan Tanung harapan

Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong dan Batu Engau

4. Demografi Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk merupakan tujuan bagi pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya analisis kependudukan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 21

menentukan berbagai Pembangunan Daerah.

keputusan

selama

perumusan

Perencanaan

a. Jumlah Penduduk Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, juga terjadi di Kabupaten Paser yang tampak dalam berbagai fenomena kependudukan termasuk meningkatnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di beberapa titik strategis di Kabupaten Paser. Secara gradual, jumlah penduduk di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 2,54%. Hal tersebut memberi dasar dan gambaran yang semakin jelas, tentang meningkatnya kepadatan penduduk tiap tahunnya.Lihat Tabel 2.16. Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Kabupaten Paser No 1

2

3

4

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah Penduduk

231.668

237.783

244.111

249.991

256.175

Laki-laki

122.995

126.217

129.680

132.722

135.925

Komposisi menurut Jenis Kelamin: Perempuan

Pertumbuhan(%)

108.693

Tingkat Kepadatan (km ) 2


111.566

2,63

114.431

2,66

21,04

117.269

2,41

21,54

120.250

2,47

22,08

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk bersifat fluktuatif, sedangkan tingkat kepadatan penduduk selalu naik. Penduduk sebagai motor sekaligus tujuan pembangunan itu sendiri perlu dipantau, hingga pada titik tertentu perlu dikendalikan.

b. Struktur Penduduk

Sampai saat ini Kabupaten Paser memiliki karakteristik piramida penduduk melebar (Piramida muda) yang berarti kelompok balita dan remaja masih sangat besar. Gambaran dari karakteristik penduduk ini satu sisi menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, sedangkan di sisi lain menanggung rasio ketergantungan (dependency ratio) usia tidak produktif yang tinggi pula, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.17.


Tabel.2.17. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 2014 Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

0 -- 4

13.790

13.136

26.926

10 -- 14

12.496

11.900

24.396

5 -- 9

15 -- 19 20 -- 24 25 -- 29 30 -- 34 35 -- 39 40 -- 44 45 -- 49 50 -- 54 55 -- 59 60 – 64 65+

13.172 12.104 12.472 12.722 12.494 11.444 9.943 8.546 6.203 4.331 2.744 3.464

Sumber: Paser dalam angka 2015

12.227 11.076 11.012 11.020 10.788 9.686 8.755 6.952 5.104 3.217 2.207 3.170

25.339 23.180 23.484 23.742 23.282 21.130 18.698 15.498 11.307 7.548 4.951 6.634

Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Paser memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian, terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja segala sektor.

Dari sisi rasio ketergantungan (dependency ratio) pada tahun 2013, 100 kelompok umur produktif (15-64 tahun) Kabupaten Paser menanggung kurang lebih 52, 09 penduduk tidak produktif (0-14 dan 65+ tahun). Capaian tersebut sedikit lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2012yakni 51, 98. Lihat Tabel 2.18 Tabel.2.18. Angka Ketergantungan di Kabupaten Paser 2010 - 2014 Tahun

Angka Ketergantungan

2010

50, 91

2012

51, 98

2011 2013 2014

50, 98 52, 09 49,61

Sumber: Paser dalam Angka 2011 - 2015


| 23

Dari tabel di atas, terlihat angka ketergantungan penduduk mengalami penurunan pada tahun 2014. Namun keseluruhan angka ketergantungan penduduk dalam jangka waktu lima tahun terakhir dtersebut tetap wajib diperhatikan untuk memroyeksikan kemampuan penduduk produktif. Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah dengan percepatan jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi persiapan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kemudian diikuti penyiapan lapangan kerja yang memadai.

c. Distribusi Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saat ini, distribusi penduduk di Kabupaten Paser masih belum merata. Hal tersebut dibuktikan dengan konsentrasi penduduk yang terpusat di Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 28, 70 Persen dari total jumlah penduduk. Padahal dilihat dari luas wilayah, Tanah Grogot merukan daerah dengan luas daerah terkecil. Lihat Gambar 2.1. Gambar. 2.1. Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Tahun 2014

Sumber: Paser dalam angka 2015

Dari diagram di atas, terlihat bahwa distribusi penduduk masih terpusat di ibu kota kabupaten, yakni tepatnya di Kecamatan Tanah Grogot. Kepadatan dan jumlah penduduk yang masih terpusat ini menjadi pola umum di berbagai 24 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

daerah, di mana konsentrasi penduduk mengikuti pusat pertumbuhan dan pusat pemerintahan. Konsentrasi penduduk paling banyak setelah Tanah Grogot adalah di Kecamatan Long Ikis, Long kali, dan Kuaro. Ketiga kecamatan tersebut, walaupun terletak cukup jauh dari pusat pemerintahan daerah, namun terletak di jalan poros utama kalimantan atau antara Tanah Grogot dan Balikpapan, sehingga aktivitas perekonomian tumbuh cukup pesat. Sedangkan kecamatan yang memiliki distribusi penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tanjung Harapan. Dari pola distribusi penduduk tersebut dan dipengaruhi luas wilayah kecamatan maka membentuk kepadatan penduduk, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.19. Tabel 2.19 Kepadatan Penduduk Kabupaten Paser Berdasarkan Kecamatan 2014 Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Penduduk

Batu Sopang

1.111,38

25.139

Batu Engau

714,05

17.799

Muara Samu

Tanjung Harapan


Long Ikis


Total Kabupaten Paser

855,25

1.507,26 990,11 335,58 747,30

1.204,40 1.753,40 2.385,39

5.825 9.339

26.062 66.393 26.948 37.668 13.254 27.748

2014

11.603,94

256.175

2012

11.603,94

244.111

2013

11.603,94


249.991

Kepadatan Penduduk/ Km2

22,62 6,81

24,93 6,20

26,32

197,85 36,06 31,28 7,56

11,63 22,08 21,54 21,04

Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah ketersediaan fasilitas publik, atau potensi wilayah yang dimiliki. Kondisi penyebaran ini tidak menguntungkan bagi pemerataan pembangunan daerah.Dengan adanya perbedaan kepadatan, maka pola penyebaran penduduk yang terjadi juga mengikuti pola penduduk yang mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Penduduk banyak dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang tinggi, tersediannya sarana dan prasarana yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat daerah-daerah yang mempunyai aktifitas ekonomi yang relatif masih rendah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 25

dan keadaan sarana transportasi yang masih terbatas.

B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Secara sederhana, PDRB menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Penghitungannya berasal dari jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Kemampuan pemerintah Kabupaten Paser dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimilikinya terus mengalami peningkatan. Ini bisa digambarkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku yang pada tahun 2013 sebesar 36,9 triliyun menjadi 39,6 triliyun pada tahun 2014. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.20. Tabel 2.20. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Paser Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah) PDRB ADHB Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Dengan Pertambangan Batubara 27.130.783,50

33.744.787,77

35.093.421,58

36.916.266,99

39.692.307,29


Tanpa Pertambangan Batubara 7.270.035,22

8.303.733,33

9.147.545,64

9.757.892,17

11.564.941,41

PDRB ADHK 2000 Dengan Pertambangan Batubara 27.130.783,50

29.383.234,35

31.160.226,26

33.282.715,38

34.777.807,97

Tanpa Pertambangan Batubara 7.270.035,22

7.728.230,07

8.290.395,84

8.687.887,78

9.352.230,80

Namun, besarnya nilai PDRB Kabupaten Paser masih disebabkan oleh besarnya nilai konstribusi yang diberikan oleh sektor pertambangan non migas, yakni sektor pertambangan batu bara. Sedangkan jika kita lihat PDRB Kabupaten Paser sesungguhnya tanpa sektor pertambangan batubara tersebut, maka PDRB ADHB Kabupaten Paser pada tahun 2014 hanya sebesar 11,56 triliyun, sedangkan untuk PDRB ADHK memiliki nominal lebih kecil, yakni 9,35 triliyun. Penjelasan diatas dibuktikan dengan gambaran kontribusi sembilan sektor ekonomi terhadap PDRB di Kabupaten Paser. Kontribusi dan peran sembilan 26 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

sektor tersebut memberi gambaran struktur ekonomi serta pergeserannya dalam jangka tertentu. Dalam jangka lima tahun terakhir, struktur ekonomi kabupaten paser masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Lihat Tabel 2.21. Gambar. 2.2. Kontribusi Nilai Tambah Bruto Sektoral ADHB terhadap PDRB Kabupaten Paser Tahun 2014 (%)


Grafik di atas menunjukan bahwa kontribusi sektor pertambangan masih jauh di atas sektor lainnya termasuk pertanian yang justru menyerap banyak tenaga kerja. Secara lebih detail, tingkat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :


| 27

Tabel 2.22. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Sektor

2010

2011

2012

2013

2014

Pertanian, kehutanan, perikanan

9,73

9,10

9,48

9,30

11,29

Industri pengolahan

3,98

3,58

3,84

3,80

4,08

Pertambangan dan penggalian Pengadaan listrik dan gas

Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah Konstruksi

Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil Transportasi dan pergudangan

Penyediaan akomodasi dan makanminum Informasi dan komunikasi

Jasa keuangan dan asuransi Real estat

Jasa perusahaan

Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial Jasa pendidikan

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial Jasa lainnya


77,31 0,01 0,02 2,23 2,91 0,39 0,21 0,56 0,30 0,27 0,04 0,87 0,73 0,27 0,15

79,15 0,01 0,02 1,97 2,60 0,35 0,20 0,50 0,28 0,25 0,04 0,84 0,71 0,27 0,13

77,94 0,01 0,02 2,07 2,80 0,37 0,22 0,52 0,33 0,27 0,05 0,88 0,79 0,28 0,15

77,70 0,01 0,02 2,19 2,87 0,39 0,23 0,53 0,35 0,28 0,05 0,92 0,90 0,30 0,15

74,99 0,01 0,02 2,22 2,95 0,41 0,24 0,55 0,34 0,29 0,06 1,06 1,01 0,33 0,16

Apabila diperhatikan, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan nilai PDRB dari tahun ke tahun tidak konstan. Hal ini dapat dilihat dalam satu tahun terakhir, di mana PDRB sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dari tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan penjualan komoditas batu bara dihargai dengan mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat mempengaruhi nilai tambah bruto sektor pertambangan dan penggalian.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial a. Pendidikan Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan merupakan elemen penting perencanaan agar individu atau masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasannya. Dengan dasar pendidikan yang kuat, individu atau masyarakat diharapkan 28 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

mampu meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dan mampu memberdayakan diri dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup sejahtera.

Sayangnya, dari data terakhir atau tepatnya pada tahun 2014, penduduk Kabupaten Paser umur 10 tahun ke atas, paling besar adalah masyarakat yang berpendidikan dasar, yakni sebesar 32,83%. Adapaun masyarakat dengan pendidikan diploma atau sarjana, masih merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai jumlah paling sedikit, yakni hanya 5,70%. Dengan realitas ini, berarti pemerintah daerah masih perlu memprioritaskan aspek pendidikan sebagai salah satu tujuan perencanaan. Lihat Tabel 2.23. Tabek. 2.23. Persentase Penduduk Kabupaten Paser Usia 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2014 Pendidikan Terakhir yang ditamatkan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Tidak punya ijazah

22,27

25,65

23,82

SLTP umum/kejuruan

14,53

14,42

14,47

SD

SLTA umum/kejuruan Diploma/sarjana

Jumlah

32,11

25,31 5,78

100

33,68

32,83

20,66 5,59

23,18 100

5,70

100


Apabila dibandingkan dengancapaian Provinsi Kalimantan Timur, kondisi pendidikan di Kabupaten Paser masih tertinggal. Misalnya Rata-rata lama sekolah, dari sepuluh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser menempati urutan nomor dua dari bawah (satu tingkat diatas Kabupaten Penajam Paser Utara). Tahun 2013, rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur sebesar 9, 39 tahun sedangkan di Kabupaten Paser hanya mencapai 8, 35 tahun. Hal ini juga sama terjadi pada capaian angka melek huruf yang capaiannya dibawah angka provinsi yakni 97, 13 persen di Kabupaten Paser dan 97,95 Persen di Kalimantan Timur.


| 29

Tabel 2.24. Angka Partisipasi Murni 2010-2013 APM

2010

2011

2012

2013

SD

93,92

90,11

96,40

97, 97

SMU

58,03

47,32

52,18

53,79

SMP

70,74

69,29

Sumber: Paser Dalam Angka 2014

73,74

74, 25

Nilai APM pada tabel di atas juga menunjukan bahwa angka partisipasi pada jenjang SMP belum menggambarkan kemajuan yang signifikan yakni 74,25 persen. Capaian APM SMP di Kabupaten Paser tahun 2013 sebesar 74,25% masih jauh dari angka 100% sebagaimana yang disyaratkan oleh target MDGs. APM SMP Paser yang masih berada pada kisaran angka 74% merupakan salah satu persoalan pendidikan yang harus segera diatasi. Demikian halnya dengan angka partisipasi pada jenjang SMU yang hanya mencapai 53,79 persen. Capaian yang masih jauh dari target adalah pada indikator APM jenjang sekolah menengah. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat partisipasi pendidikan di tingkat sekolah menengah perlu diperhatikan pemerintah apalagi dengan adanya peningkatan dukungan dari pemerintah nasional yakni program wajib belajar 12 tahun.

b. Kesehatan

Kondisi kesehatan menggambarkan salah satu tingkat kesejahteraan suatu masyarakat secara umum. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Tahun 2013, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Paser sebesar 73, 99 tahun. Apabila disandingkan dengan Capaian Provinsi Kalimantan Timur, angka ini relatif lebih baik. Lihat Tabel 2.25. Tabel 2.25. Angka Harapan Hidup 2009-2013 Kabupaten Paser dan Kalimantan Timur Daerah Kabupaten Paser

Provinsi Kalimantan Timur

Angka Harapan Hidup (tahun) 2009 72,74

71,00

2010 73,09

71,20

2011 73,44

71,40

2012 73,79

71,61

2013 73,99

71,78

Sumber: Inkesra Paser dan Kalimantan Timur 2014

Berdasarkan data di atas, dari tahun ke tahunnya angka harapan hidup penduduk Kabupaten Paser terus mengalami kenaikan. Kenaikan angka harapan hidup Kabupaten Paser ini seiring dengan besarnya perhatian 30 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan masyarakat. Angka kesakitan juga mengalami penurunan dalam 2010-2013. Lihat Gambar 2.3. Gambar. 2.3. Perkembangan Angka Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk di Kabupaten Paser Tahun 2010-2013

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2014

Penduduk di Kabupaten Paser mengalami penurunan angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Pada Tahun 2013 angka kesakitan sebesar 8,01 sedikit turun dari tahun 2012 yakni 8,38. Sedangkan untuk angka keluhan kesehatan pada tahun 2012 sebesar 16,5 persen menjadi 15, 16 persen pada tahun 2013. Turunnya angka kesehatan tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor terutama pada penyediaan layanan kesehatan, kondisi lingkungan hingga pola hidup masyarakat.

c. Pertanahan

Bidang pertanahan merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah dan secara khusus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pertanahan terkait dengan aset masyarakat maupun pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk berbagai hal dalam memenuhi kebutuhan hidup, yakni antara lain sebagai tempat pemukiman, sebagai sarana produktivitas masyarakat, hingga sarana bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan dan melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Pada bagian ini menyajikan data mengenai berbagai hal terkait pertanahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.26. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 31

Tabel 2.26. Banyaknya Permohonan dan Penyelesaian Tentang Pertanahan di Kabupaten Paser 2014 Uraian

Permohonan

Pengukuran

1.696

1.054

322

285

Peta bidang

322

SKPT

45

Kutipan

Sertifikat pemberian hak atas tanah

642 37 37 0

45

0

1.341

649

Sertifikat tanggungan kredit verban dan hipotik

Sisa

285

1341

Sertifikat peralihan hak atas tanah

Diselesaikan

0

649

674

674

0


3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga Dalam pembangunan daerah, bidang seni, budaya dan olahraga merupakan bidang strategis yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Hal ini terutama terkait tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal, serta keberlanjutan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga dalam berbagai pertandingan atau event olahraga yang diikuti oleh daerah. Tabel. 2.27. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Serta Event Olahraga Uraian Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kegiatan olahraga

2010 14 5

Sumber: LKPJ akhir masa jabatan bupati 2010-2015

2011

2012

2013

14

14

14

24

24

20

2

2

2

2014 14 2

Dari data di atas nampak bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya Paser masih perlu ditingkatkan, baik peningkatan jumlah maupun kreativitas serta diversifikasi festival. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk melestarikan dan memberi ruang aktualisasi bagi seni dan budaya tradisi, serta tidak kalah penting adalah meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Paser. Terkait pelestarian benda cagar budaya, salah satu upaya pemerintah daerah yang paling terlihat adalah pelestarian Istana Sadurengas, yang juga menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Paser. 32 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

C. ASPEK PELAYANAN UMUM 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Pendidikan Jumlah dan laju penduduk yang besarmerupakan aset bagipembangunan apabiladiimbangi dengan kualitasSumber Daya Manusia (SDM)yang baik. Penduduk yangbesar dengan tingkat SDM yangrendah hanya akan menjadibeban bagi pembangunan disuatu wilayah. Oleh sebab itu,penanganan masalahpenduduk sebaiknya tidakhanya diarahkan pada upayapenekanan lajupertambahannya akan tetapilebih dititikberatkanpada peningkatan sumber dayamanusianya. Usaha peningkatan sumber daya manusia secara sistemik dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan.

Pada tahun 2013, capaian APS tingkat SD/MI Kabupaten Paser sebesar 99.73 persen. Itu artinya partisipasi masyarakat pada umur SD sangat tinggi terhadap pendidikan. Secara umum Nilai APS pada jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan sebesar 1.64 persen, pada jenjang pendidikan SLTP terjadi penurunan sebesar 1.63 persen, pada jenjang pendidikan SLTA mengalami peningkatan sebesar 4,53 persen dan nilai APS pada jenjang pendidikan mahasiswa mengalami peningkatan sebesar 1.83 persen. Lihat Tabel 2.28. Tabel 2.28. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Paser Menurut Kelompok Umur Usia Sekolah 7 – 11

13 – 15

16 – 18

19 – 24

2009 98,50

85,80

5978

12,42

2010 96,38

85,30

65,52

7,42

Sumber: Database Sosial Ekonomi, Kabupaten Paser 2014

2011 97,15

91,85

66,84

5,47

2012 98,09

98,75

65,09

13,41

2013 99,73

97,12

69,62

15,24

Berdasarkan data di atas, angka partisipasi murni (APM) pada sekolah menengah masih sangat kurang. Masih tergolong rendahnya tingkat partisipasi dan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Paser disebabkan oleh beberapa faktor seperti persoalan akses dari sisi jarak tempuh yang cukup jauh terutama untuk pendidikan tingkat SMP dan SMU seperti ditemukan di kawasan pesisir dan pedalaman. Faktor lain yang menjadi persoalan penghambat partisipasi pendidikan adalah faktor kultural dan kesadaran masyarakat dalam menempuh jenjang pendidikan. Intervensi mendasar terkait dengan dukungan pendidikan adalah tersedianya fasilitas pendukung yang memadai. Capaian APS diatas tidak terlepas dari Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 33

adanya dukungan fasilitas pendidikan yang memadai termasuk jumlah sekolah, murid, guru. Pada tahun 2013, jumlah sekolah semakin bertambah terutama untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tabel 2.29. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kabupaten Paser Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2013 Jenjang Pendidikan

2010

2011

2012

2013

SD/MI/SDLB Jumlah Sekolah

Murid

Guru

Rasio Murid Sekolah

225

32.338

2.457

143,72

225

32.847

2.457

145,99

225

34.033

2.365

151,26

225

33.242

2.338

147,74

SMP/MTS/SMPLB

Rasio Murid Guru

13,16

13,37

10,93

14,21

Jumlah Sekolah

69

72

75

78

Murid

Guru

Rasio Murid Sekolah

Rasio Murid Guru

SLTA/SMK/MA Jumlah Sekolah

Murid

Guru

Rasio Murid Sekolah

Rasio Murid Guru

11.260

874

163,19

12,88 34

8.140

712

239,41

11,43

Sumber: Database Sosial Ekonomi Kab. Paser 2014

11.294

834

156,86

13,51 36

8.283

736

230,08

11,25

11.439

985

152,52

11,61 36

8.040

916

223,33

8,78

12.354

1.015

158,38

12,17 38

9.051

866

238,18

10,45

Pada level SMP jumlah guru mengalami kenaikan yang signifikan terutama sejak diprioritaskan program wajib belajar 9 tahun dari tahun 2012 sebanyak 985 orang menjadi 1.015 orang pada tahun 2013. Sebaliknya pada level SD dan SMA mengalami penurunan jumlah guru, disamping rasio ketersediaan guru dan murid yang sudah membaik rasionalisasi ketersediaan guru tidak hanya seputar rasio jumlah semata tetapi lebih ditekankan pada distribusi yang proporsional.

Berdasarkan dokumen capaian MDGs Kabupaten Paser 2014, sektor pendidikan merupakan area pembangunan yang masih tertinggal dari taget yang ditetapkan. Sebagian besar ketercapaian target bidang pendidikan masih 34 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

berkisar pada 90% dari target 100% seperti pada indikator APM (angka partisipasi murni) tingkat SD, AMH (angka melek huruf) usia 15-24 tahun dan APS (angka putus sekolah) tingkat SD maupun SMP. Terdapat perubahan angka statistik sektor pendidikan yang mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. APM SD relatif mengalami kenaikan yang konsisten, kecuali pada tahun 2012 yang mengalami kenaikan sampai 4% dibandingkan APM pada tahun 2011. Sementara capaian yang cukup bagus adalah pada angka penurunan putus sekolah jenjang SMP. Angka putus sekolah SMP mampu ditekan hingga 10% dalam kurun waktu 4 tahun.

b. Kesehatan

Di samping pelayanan publik di bidang pendidikan, bidang kesehatan juga perlu mendapatkan gambaran yang proporsional dari sisi ketersediaan, penyebaran, dan kualitas pelayanan. Dari sisi ketersediaan sarana dan prasaran kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Paser telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 1 unit, Puskesmas sebanyak 17 unit, Pusban (Puskesmas Bantuan) sebanyak 104 unit, Puskesmas Keliling sebanyak 26 unit, Klinik Swasta sebanyak 20 unit dan tenaga kesehatan sebanyak 969 orang pada tahun 2013. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan ketersedian sarana dan prasana kesehatan pemerintah daerah Kabupaten Paser, yakni, Pusban (Puskesmas Pembantu) dari 104 unit menjadi 118 unit, Klinik Swasta dari jumlah 20 unit menjadi 26 unit. Tanel 2.27. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Paser 2010-2014 Tahun

Jumlah Tenaga Kesehatan

2014

963

2012

801

2013 2011 2010 2009 2008

969 658 642 548 548

Sumber: Database Sosial Ekonomi Paser Tahun 2014

Ketersediaan tenaga kesehatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan akses masyarakat dengan memperkecil rasio tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani. Dibandingkan dengan tahun 2009 hingga tahun 2013, penambahan jumlah tenaga sangat signifikan sebesar 76, 82 Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 35

persen, kecuali pada 2014 mengalami penurunan jumlah tenaga kesehatan dari 969 menjadi 963. Walaupun demikian, ketersediaan tersebut perlu dijawab dengan distribusi dan pemerataan tenaga kesehatan di tiap daerah layanan. Tabel 2.28. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Paser dirinci Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2008-2014 Kecataman Batu Sopang

Muara Samu

Tanjung Harapan

Batu Engau

Pasir Blengkong

Tanah Grogot

Kuaro

Long Ikis

Muara Komam

Long Kali

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Rumah Sakit

Puskesmas

-

1

-

1

7

3

17

-

-

-

1

-

1

1

2

2

Pusban 8

7

9

10

13

-

3

-

2

15

1

17

104

-

-

-

1

1

-

1

1

1

Sumber: DDA Kabupaten Paser 2015

1

17

17

17

17

17

23

9

118

95

94

97

95

Pusling 1

1

1

1

0

2

2

2

0

2

12

26

24

-

17

27

20

Klinik swasta 12

0

0

2

2

5

0

3

0

2

26

20

17

-

11

17

13

Selain kondisi kesehatan secara umum, fokus pembangunan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kesepakatan tersebut tertuang dalam perencanaan pembangunan nasional bahkan dunia melalui amanah MDGs. Beberapa kondisi eksisting terkait kesehatan ibu dan anak dapat dilihat dalam beberapa indikator penting di bawah ini: a.

Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB di Kabupaten Paser mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2009, 47 per 1000 kelahiran hidup, turun 46 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 tetap menjadi 46 per 1000 kelahiran hidup. Perbaikan kondisi juga terjadi pada tahun 2012, AKB menunjukan peningkatan menjadi 16,2 per 1000 dan pada 2013 AKB mencapai 15,5 per 1000 kelahiran. Angka ini masih dibawah dari standar Nasional yakni 40 per 1.000 kelahiran hidup. Dari observasi umum dan pendataan unit layanan 36 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

kesehatan, kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Paser rata-rata disebabkan oleh penyakit gangguan perinatal, saluran nafas, diare, gangguan sistem syaraf, tetanus dan infeksi lainnya. b.

Angka Kematian Balita (AKABA)

c.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Paser dalam kurun waktu lima tahun ini cenderung meningkat. Pada tahun 2009 sebanyak satu balita per 1000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2010 naik menjadi 3 per kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 6 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2012 semakin meningkat sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2013 mengalami penurunan 7,5 per 1000 kalahiran hidup. Walaupun angka ini masih di bawah pencapaian tingkat nasional sebesar 46 per 1000 kelahiran hidup, fluktuasi capaian AKABA tersebut layak diperhatikan. Penyebab utama kematian balita di Kabupaten Paser adalah ISPA dan diare. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kematian ibu melahirkan adalah perlunya mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran Bidan. Dalam hal ini, bidan di desa benar-benar difungsikan sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKB dan AKI.

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Paser berfluktuasi, hal ini terlihat dari 15 per 100.000 kelahiran hidup (2009) menjadi 8 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2010 dan naik menjadi 12 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2011 dan menurun lagi menjadi 11 per 100.000 kelahiran hidup (2012), dan naik lagi pada tahun 2013 menjadi 13 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan oleh sebab langsung seperti perdarahan, eklamsia,TB Paru,HPP,peb+jantung, terlambat dirujuk, dan keterampilan petugas yang rendah. Ketersediaan dan kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Pada Tahun 2013, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan belum mencapai target 100 persen yakni 83.4 persen. Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan ini masih jauh dari capaian nasional tahun 2013 yakni 90.88 persen.


| 37

Tabel 2.29. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak NO.

URAIAN INDIKATOR PELAYANAN

PENCAPAIAN 2010

2011

2012

2013

1

Cakupan ibu hamil K4

74.78%

78.71%

70.9%

96.2%

3

Bumil Resti yang dirujuk

30.35%

25.76%

28.6%

84.24%

2

4

5

6

Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes Kunjungan Neonatus

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan BBLR yang ditangani

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Paser 2014

91.9%

85.3%

91.2 % 30.0%

78.71%

78.57%

74.98% 100%

68.5%

94.8%

76.6%

100.0%

83.4%

90.2%

67.63%

100.0%

Berdasarkan tabel 2.2.. menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak terkait cakupan ibu hamil K4. Pada tahun 2010, cakupan K4 mencapai 74,78 persen, pada tahun 2011 , 78.71 persen dan 70,9 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan yaitu 96,2 persen. Artinya dari sasaran ibu hamil yang ada, sebanyak 96,2 persen ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali pada tahun 2013, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.

Begitu juga dengan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dalam kurun waktu 2010 – 2013 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan secara signifikan dari 91.9 persen menjadi 78,71% bahkan tahun 2012 kembali terjadi penurunan 68.5 persen. Baru kemudian pada tahun 2013 terjadi kenaikan ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan yaitu ,83.5 persen. Walaupun terdapat fakta peningkatan, hal itu masih dibawah dari target yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI yaitu 90%. Capaian yang kurang menggembirakan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor misalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan ibu dan anak pada saat persalinan masih kurang atau pelayanan kesehatan yang kurang maksimal. Selain pencegahan terhadap kematian ibu melahirkan, pelayanan yang perlu diperhatikan adalah pencegahan kematian pada bayi dan balita. Metode medis yang ditempuh untuk mengurangi kematian bayi adalah pemberian pelayanan imunisasi yang maksimal.


Tabel 2.30. Persentase Pelayanan Imunisasi NO 1.

Pencapaian

Indikator Pelayanan Desa kelurahan/UCI


2010

2011

76,65 %

39,58 %

2012 48,5 %

2013 57,9%

2014 61,94

Pelayanan imunisasi di Kabupaten Pasermengalami fluktuasi dan cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari desa/kelurahan UCI dari 76,65 persen pada tahun 2010 menjadi 39,58 persen pada tahun 2011 dan naik pada tahun 2012 yakni 48,5 persen serta 57,9 persen pada tahun 2013. Hal ini dapat terjadi karena masih ada daerah yang sulit dan jauh dari pelayanan kesehatan, tidak tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang adekuat, kurangnya sumber daya yang memadai, kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap program imunisasi serta kurangnya pengetahuannya masyarakat tentang program imunisasi dan manfaat imunisasi. Dengan Imunisasi dapat menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Beberapa penyakit yang dapat dengan imunisasi yaitu Tuberkulosis, Difteri, pertsis ( Batuk rejan / batuk 100 hari ), hepatitis, polio dan campak. Selain cakupan asi, dukungan terhadap pelayanan gizi pada ibu dan anak juga perlu digalakkan. Pelayanan yang biasa dilakukan adalah dengan pemberian kapsul vitamin dan MP-ASI pada balita, dan pemberian tablet FE3 pada ibu hamil.

Tabel 2.31. Persentase Pelayanan Gizi NO. 1

2

3

URAIAN INDIKATOR PELAYANAN Cakupan balita mendapat kapsul Vitamin A 2 X /tahun

Cakupan bumil mendapat 90 Tablet FE3

Cakupan pemberian MP-ASI pada bayi BGM dari gakin

PENCAPAIAN 2009

2010

2011

2012

2013

72.78%

68.31%

70.10%

71.50%

70.13%

69.98%

100%

64.22%

100%

75.00%

100%

66.72%

100%

71.42%

100%


Dalam periode 5 tahun terakhir ini terlihat bahwa capaian pelayanan gizi mengalami fluktuasi. Pada pelayanan pemberian kapsul vitamin A pada balita 72,78 persen pada tahun 2009 menjadi 70.13 persen pada tahun 2013. Begitu pula pelayanan pemberian tablet FE pada ibu hamil mengalami kenaikan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 39

dari 66,72 persen pada tahun 2012 menjadi 71.42 persen pada tahun 2013. Walaupun begitu pelayanan pemberian Makanan Pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin selalu mencapai angka 100 persen

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Akses untuk menuju ke tempat pelayanan publik dari desa ke kota di Kabupaten Paser telah terhubung dengan jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah, baik berupa jalan raya maupun jembatan. Hal ini diperuntukkan demi menunjang akses pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Paser. Namun demikian, kondisinya masih kurang memadai pada sisi jalan raya. Lihat grafik 2.4. Grafik 2.4. Persentase jalan di Kabupaten Paser menurut kondisi jalan tahun 2013

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2014

Dari total panjang jalan, 21,74 persen mengalami kerusakan terutama pada kategori jalan-jalan provinsi. Khusus untuk jalan provinsi saja 34, 52 persen dalam keadaan rusak. Perlunya pembagian kewenangan dan kendala koordinasi antar level satuan regional menyebabkan jalan provinsi cenderung sulit untuk ditangani dengan cepat.

Sedangkan akses jalan antar kecamatan maupun antar desa juga banyak dipermasalahkan karena jalan yang berlubang-lubang. Banyak kendaraan besar seperti truk yang melalui jalan antar kecamatan yang juga merupakan jalan antar provinsi tersebut terperangkap dalam lubang-lubang. Selain itu, jalanjalan yang kurang memadai tersebut digunakan untuk menempuh perjalanan menuju pusat kota yang merupakan pusat dari pelayanan publik. Hanya pada titik-titik tertentu saja yang kondisi jalannya sangat bagus khususnya pada pusat kota.


Namun di lain pihak, pemerintah daerah telah membangun jembatan bagi beberapa desa yang dahulunya merupakan jalur yang menggunakan perahu menuju perkotaan. Sehingga hal ini tentu saja membantu masyarakat dalam mengefesiensikan waktu. Pembangunan jembatan yang telah beroperasi dan masih dalam kondisi sangat bagus yaitu jembatan yang menghubungkan antara kota Tana Grogot dan Desa Sungai Tuak yang dibangun pada tahun 2008 dan beroperasi pada tahun 2012. Pembangunan jembatan juga sedang laksanakan di desa-desa yang berada pada wilayah hutan rawa seperti Kecamatan Pasir Belengkong.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Analisis kinerja atas layanan urusan perumahan untuk Kabupaten Paser mengacu pada tingkat ketersediaan pasokan listrik kepada rumah tangga. Hal tersebut digunakan sebagai tolak ukur besarnya kebutuhan pasokan listrik yang akan ditargetkan pemenuhannya dalam jangka lima tahun RPJMD ini. Sehingga data yang dibutuhkan adalah rasio rumah tangga pengguna listrik atau jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Paser. Tabel.2.32.Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat di Kabupaten Paser Status Penguasaan Bangunan Tempat Tenggal Milik sendiri

70,82

Kontrak

3,33

Sewa

11,81

Bebas sewa

4,11

Dinas

Milik orang tua/sanak/saudara

Lainnya

2010

Jumlah

2,93

4,50

2,50

100,00

2011 72,82

2,17

7,38

3,50

8,95

4,99

0,19

100,00

2012 74,73

1,50

11,56

3,71

5,67

2,65

0,18

100,00

2013

2014

78, 99

1, 29

9, 18

1, 88

4, 08

4, 58

0,00

100,00

Sumber: Inkesra Paser 2013

Selama empat tahun terakhir, presentasi rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah sendiri terus mengalami peningkatan. Lihat Tabel 2.2. Di sisi lain, perumahan yang berstatus menyewa atau kontrak mengalami penurunan, pada tahun 2013 persentase rumah tangga yang masih mengontrak/menyewa sebesar 10,47 persen padahal tahun sebelumnya pada 2012 mencapai 13, 06 persen. Dari aspek kepemilikan tempat tinggal, terdapat perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan semakin tingginya kepemilikan status tempat tinggal. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 41

Tabel 2.33. Fasilitas Tempat Buang Air Besar Fasilitas Tempat Buang Air Besar

2011

2012

2013

Sendiri

85,61

81,80

82,62

Umum

0,73

0,82

1,46

Bersama Tidak ada

Sumber: Inkesra 2014

4,84

8,82

3,46

14,32

5,19

10,73

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Paser sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (82,62 persen). Untuk rumah tangga yang fasilitas tempat buang air besarnya secara bersama-sama dan umum, persentasenya masing-masing sebesar 5,19 dan 1,46 persen. Sementara itu masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar yang mana persentasenya pada tahun 2013 mencapai 10,73 persen. Dari penjelasan data tersebut di atas, ternyata masih terdapat rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar. Hal ini diperkirakan terdapat di wilayah pedesaan dan pesisir pantai, yang disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kemampuan untuk membuat tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi perumahan yang tidak memiliki fasilitas buang besar perlu mendapat perhatian pemerintah agar perumahan warga memenuhi standar kesehatan dasar.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bagian ini cukup luas cakupannya, tidak hanya soal penyediaan layanan dasar saja tetapi juga mempertimbangkan aspek kepuasan masyarakat. Adapun datadata yang harus tersedia pada bagian ini untuk konteks di Kabupaten Paser adalah mengenai jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah Linmas, jumlah mobil pemadam kebakaran, serta Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKLM).

Keamanan dan ketertiban merupakan sebuah aspek penting yang dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Secara umum, selama kurun waktu tahun 2013 jumlah gangguan Kamtibmas diwilayah Kabupaten Paser mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Tahun 2012 jumlah pelanggaran kamtibmas yang terjadi di wilayah Kabupaten Paser sebanyak 522 kejadian dan tahun 2013 turun menjadi 425 kejadian. Lihat Tabel 2.34.


Tabel 2.34. Banyaknya Gangguan Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Paser 2014 Tahun

Kejadian

Diselesaikan

2013

425

221

2011

484

358

2012 2010 2009

522

306

465

255

270


151

Pada tahun 2013, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Paser mengalami peningkatan hingga 0,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Pelanggaran Kamtibmas yang banyak terjadi adalah kasus pencurian hingga mencapai 46 persen. Tabel 2.35. Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser Tahun 2014 No

Kecamatan

Jumlah

1

Batu Sopang

142

3

Tanjung Harapan

94

2 4 5 6 7 8 9

10

Muara Samu Batu Engau


Long Ikis


Cadangan Kabupaten 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2015

88

144 206 365 198 343 142 266 50

2.038 464

2.078 765 755

1.126

Jumlah linmas terlatih di Kabupaten Paser mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013 dari 2.078 menjadi 464 orang. Pada tahun 2014, jumlah LINMAS terlatih di Kabupaten Paser kembali mengalami peningkatan yakni 2.038 orang. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 43

f. Sosial Layanan urusan wajib sosial terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sehingga, sebagai tolak ukur untuk menentukan strategi dalam hal memenuhi kewajiban tersebut, seharusnya diketahui data mengenai jumlah sarana sosial seperti panti asuan, panti jompo dan panti rehabilitasi, serta jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial. Kategori PMKS di Kabupaten Paser terdiri dari Balita terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar, penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban bencana alam. Lihat Tabel 2.36. Tabel 2.36 Jumlah PMKS yang Tertangani Kategori PMKS Anak balita terlantar

Anak terlantar

Lansia terlantar

Penyandang cacat (disabilitas)

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Korban bencana alam

Sumber: Dinas Sosial Kab. Paser 2015

Satuan Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

KK

Jiwa

2011 33

39

4.905

977

475

62

2012 63

379

4.084

477

475

860

2013 172

618

2.282

275

475

860

2014 269

379

4.084

477

275

860

Berdasarkan data di atas, kategori PMKS yang paling meningkat adalah kasus anak balita terlantar dan penyandang cacat.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar a. Tenaga Kerja Dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, perlu mempertemukan beberapa bidang perencanaan pembangunan yang saling beririsan selain bidang ketenagakerjaan yaitu demografi, ekonomi dan pendidikan. Ketiga bidang tersebut menjadi pilar dalam program pembangunan yang berkaitan dengan perluasan antara kesempatan kerja dan berusaha, produktivitas dan distribusi tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan angkatan kerja. Tantangan kajian ketenagakerjaan bagi pembangunan adalah mempertemukan ketersediaan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang sesuai dan produktif secara ekonomi sehingga mampu menciptakan kemandirian warga.

Dilihat dari struktur penduduk produktif, komposisi penduduk angkatan kerja pada tahun 2013 sebanyak 110.147 orang (62,03 persen) dan bukan angkatan 44 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

kerja sebanyak 67,428 orang (37, 98 persen). Sebagian besar penduduk 90, 7 persen dari penduduk angkatan kerja dengan kegiatan utamanya adalah bekerja, tetapi masih terdapat 9,3 persen yang mencari pekerjaan. Lihat Tabel 2.37. Tabel 2.37. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin tahun 2013


Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan dari 72.01 persen pada tahun 2012 menjadi 62.03 persen pada tahun 2013. Sedangkan indikasi pengangguran penduduk usia kerja dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yakni sebesar 10.18 persen pada tahun 2012 kemudian menurun menjadi 9.25 persen pada tahun 2013. Lihat Tabel 2.38. Tabel 2.38. Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser 2011-2013



| 45

Walaupun sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser, bukan berarti sektor tersebut juga berkontribusi secara dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan tabel di bawah ini, sektor pertanian masih menjadi sektor dominan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha pertanian sebesar 37,05 % pada 2012 dan naik menjadi 39,81 % pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Lapangan Usaha Pertanian semakin meningkat menjadi 44,12%. Prosentase sektor pertambangan dan penggalian juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 13,48%, meningkat menjadi 13,88% pada tahun 2013 dan semakin meningkat pada tahun 2014 menjadi 14,02%. Sektor jasa, industri, konstruksi, megalami penurunan prosentase dari tahun ke tahun hingga 2014. Lihat Tabel 2.39. Tabel 2.39. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Paser Lapangan Usaha Pertanian

Pertambangan dan Penggalian

Industri

Konstruksi

45,37

11,51

1,97

6,67

Perdagangan

Transportasi dan Komunikasi

Jasa

Lainnya

2010

Total

12,66

5,57

1,77

14,49

100,00

2011 40,08

14,79

7,29

2,56

18,51

1,47

12,70

2,60

100,00

2012 37,05

13,48

7,14

2,95

15,73

1,44

20,58

1,65

100,00

2013 39,81

13,88

8,68

3,59

14,65

2,11

15,70

1,58

100,00

2014 44,12

14,02

4,65

2,05

17,41

2,13

13,56

1,87

100,00

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2015

Dengan demikian, pertanian masih menjadi sektor terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Paser meski terus mengalami fluktuasi. Di samping pertanian, sektor jasa juga mengalami trend peningkatan yang signifikan dari tahun 2011 menuju 2014. Menurunnya daya serap sektor pertanian dan meningkatnya daya serap sektor jasa mengindikasikan bahwa pertanian secara perlahan-lahan mengalami pelemahan daya serap tenaga kerja.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menunjukkan aspek pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari kualifikasi sumberdaya manusianya atau dari tingkat pendidikan. Pada tingkat SD, APM perempuan/laki-laki di tahun 2011 sejumlah 103.3. Namun di tahun 46 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2012 dan 2013, meskipun tidak terlalu significant APM perempuan pada tingkat SD justru menurun secara beruturut-turut menjadi 99.19 dan 99.10. Demikian halnya pada tingkat SMP, APM perempuan/laki-laki di tahun 2011 sejumlah 100.35, dimana pada tahun 2012 menurun menjadi 83.42. Namun pada tahun 2013, angkanya naik menjadi 103.75. Untuk tingkat SMP, jumlah partisipasi sekolahnya cenderung lebih besar dibandingkan dengan tingkat SD. Trend yang sama juga terjadi pada tingkat SMA. Di tahun 2011, APM perempuan/laki-laki pada tingkat SMA sejumlah 120.06 lalu menurun pada tahun 2012 menjadi 82.13 dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 143.48. Berdasarkan laporan di sektor pekerjaan non pertanian juga mengalami peningkatan. Dari tahun 2011-2013 berturut partisipasi perempuan di sektor non pertanian adalah 6.2%, 6.9% dan 7.5%. Namun proposi ini sebetulnya tidak serta-merta naik dalam arti sebenarnya sebab pada tahun 2013, jumlah angka pekerja perempuan secara abosut menurun sehingga ketika dihitung jumlah presentase perempuan yang bekerja di sektor non-pertanian seolaholah meningkat. Angka partisipasi perempuan baik dalam kategori pendidikan sekolah SDSMA maupun melek huruf ternyata tidak diikuti dengan jumlah partisipasi perempuan di ranah politik. Padahal ukuran kesetaraan sebetulnya tidak hanya selesai dilihat dari angka partisipasi sekolahnya, namun juga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan yang salah satunya direpresentasikan dalam partisipasi di ranah politik. Berdasarkan tabel tersebut, angka partisipasi perempuan di ranah politik justru sangat rendah. Pada periode tahun 2010 hingga 2013 perbandingan perempuan dan laki-laki hanya 12%. Angka tersebut tidak mengalami lonjakan yang cukup berarti, sebab pada pemilu legislatif yang terahir yakni tahun 2014 perbandingannya hanya 16%. Sedangkan upaya untuk perlindungan anak masih sangat perlu perhatian lebih intensif. Hingga saat ini masih terdapat balita dan anak terlantar yang membutuhkan pertolongan, untuk balita terlantar mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebanyak 172 balita menjadi 269 balita yang perlu ditangani. Sampai saat ini, Kabupaten Paser belum menyediakan Panti Asuhan anak yang dapat merehabilitasi kasus-kasus anak dan balita terlantar.

c. Pangan

Ketahanan pengan merupakan salah satu bagian dari cita-cita nasional yang harus terdukung juga dengan cita-cita daerah. Produksi tanaman pangan setempat diharapkan mampu menyuplai kebutuhan pangan masyarakat. Sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan dominan dapat dimaksimalkan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 47

produksinya agar memenuhi kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Paser secara mandiri.

Pada Tahun 2013, produksi padi Kabupaten Paser sebesar 41.099 ton. Angka tersebut mengalami kenaikan 10.94 persen dibandingkan hasil produksi pada tahun 2012 sebesar 37.045 ton. Pada tahun 2014, produksi komoditas padi mengalami penurunan menjadi 36.843 ton. Produksi komoditas mengalami peningkatan dari 764 ton tahun 2013, menjadi 849 pada tahun 2014. Produksi komoditas kacang hijau juga mengalami peningkatan yakni dari 19 ton pada tahun 2013 menjadi 25 ton pada tahun 2014. Sedangkan komoditas ibu kayu, ubi halar, kacang tanah, dan kacang kedele mengalami penurunan pada tahun 2014. Lihat Tabel 2.40. Tabel 2.40. Produksi Padi dan Palawija (Ton) di Kabupaten Paser 2009-2013 Tahun

Jenis Produksi Padi Sawah

Padi Ladang

Jagung

Ubi Kayu

Ubi Jalar

Kacang Tanah

Kacang Kedele

Kacang Hijau

2009 27.427

16.892

973

2.584

1.128

140

109

62

Sumber: Paser Dalam Angka 2015

2010 27.224

14.173

998

1.668

1.030

163

220

60

2011 26.336

8.109

529

2.633

1.446

111

155

54

2012 27.959

9.086

1.060

1.875

767

111

86

14

2013 32.587

8.512

764

1.502

1.134

98

174

19

2014 29.488

7.355

849

1.344

635

70

84

25

Dilihat dari distribusi hasil panen, kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar untuk produksi padi (sawah maupun ladang) adalah Kecamatan Long Kali dengan jumlah produksi 10.065 ton kemudian Kecamatan Pasir Belengkong dengan jumlah 9.395 ton disusul Kecamatan Tanah Grogot dengan jumlah produksi padi 5.949 ton. Khusus untuk padi ladang yang biasa tersebar di daerah rawa, kecamatan yang memberikan kontribusi produksi padi ladang terbesar adalah Kecamatan Muara Komam dengan jumlah 2.760 ton, Kecamatan Muara Samu dengan jumlah 1.711 ton dan disusul Kecamatan Long Kali dengan jumlah 1.065 ton. Sehingga sampai saat ini Kecamatan Longkali merupakan wilayah pertanian hasil pangan yang menyumbang produksi padi paling besar hingga 26 persen.

d. Pertanahan

Aglomerasi penduduk dan peningkatan insfrastruktur jasa membutuhkan 48 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

pengelolaan lahan yang semakin rapi. Salah satu wujud usaha untuk mengendalikan dan mengatur pengelolaan bangunan adalah adanya IMB. IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dengan adanya penetapan IMB di Kabupaten Paser, diharapkan akan terwujudnya ketertiban masyarakat serta kepastian hukum. Individu atau persekutuan (badan) yang akan mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009. Lihat tabel 2.2 Tabel 2.41. Jumlah Bangunan Ber-IMB 2014 Tahun 2013 2014

Jumlah Bangunan ber-IMB 2.758 3.403

Sumber: Data BPMPPT

Walaupun pengurusan IMB oleh warga belum maksimal, terjadi peningkatan IMB dari tahun 2013 ke tahun 2014, yakni sejumlah 2.758 menjadi 3.403. Dengan adanya pengaturan dalam pendirian bagunan diharapkan rencana kostruksi bangunan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama.

e. Lingkungan Hidup

Secara garis besar, jenis pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Paser pada 2014 diprioritaskan pada pencegahan pencemaran air, dan udara, serta penyediaan informasi status kerusakan lahan. Guna melihat kondisi pencemaran air dan udara dapat dilihat dari pengelolaan sampah khususnya mengenai jumlah aglomerasi sampah dan pengelolaan sampah. Saat ini timbunan sampah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang menyumbang produksi sampah secara signifikan. Lihat tabel 2.42.


| 49

Tabel 2.42. Aglomerasi Sampah di Kabupaten Paser 2014 No 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kecamatan Batu Sopang

Muara Samu

Tanjung Harapan

Batu Engau

Pasir Belengkong

Tanah Grogot

Kuaro

Long Ikis

Muara Komam

Long Kali

Sumber: BLH 2014

Timbunan Sampah (m3/hari) 47.76

8.93

16.34

24.68

49.85

134.10

50.68

77.75

26.39

51.32

Sesuai dengan tabel di atas, timbunan sampah terbanyak berada di Tanah Grogot yakni 134.10 m3/hari. Selain kondisi demografis yang padat, Tanah Grogot merupakan pusat jasa dan perdagangan sehingga menimbulkan produksi sampah yang berlipat ganda. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan aglomerasi sampah adalah penetapan izin pembuangan sampah B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang dapat merusak linkungan dan ekosistem hayati. Saat ini hanya sembilan perusahaan yang mendapatkan izin pembuangan air limbah yakni PT. Kideco Jaya Agung, PTPN LOngkali, PT Borneo Indah, PT Agro Inti Kencanamas, PTPN Semuntai, PTPN Long Pinang, PT Muara Toyu, PT Harapan Sawit dan PT Fajar Surya Swadaya. Perlu adanya aturan yang lebih tegas terkait dengan pemberian izin pembuangan limbah B3. Apalagi sebagian besar limbah tersebut mencemari sumber daya lingkungan yang berpengaruh bagi masyarakat banyak misalnya, sungai, hutan, tanah bahkan udara.

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Layanan dasar kependudukan dan catatan sipil meliputi jumlah penduduk ber-KTP, jumlah penduduk ber-akte kelahiran serta jumlah pasangan berakte nikah. Selain merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi, ketersediaan dokumen-dokumen tersebut juga sangat mempengaruhi kualitas pendataan daerah terkait jumlah penduduk. Ataupun juga untuk menentukan target group dari program tertentu seperti program keluarga bencana dengan targetnya adalah pasangan sudah menikah yang akan diketahui jumlahnya jika terdaftar/pernah memiliki akte nikah.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk konteks Kabupaten Paser, bagian ini memaparkan data mengenai 50 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

jumlah program pemberdayaan masyarakat. Data tersebut berdampak pada penentuan prioritas program pemberdayaan masyarakat di tahun berikutnya.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk masalah kependudukan terkait dengan jumlah penduduk, rata-rata di pegunungan tengah Kalimantan Timur tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi urusan pengendalian tetap menjadi fokus yang kaitannya dengan urusan keluarga berencana adalah dengan mengetahui rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Paser. Data tersebut penting untuk diketahui agar dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar penduduk di tingkat rumah tangga sehingga dapat menentukan strategi penyelesaian yang paling tepat.

i. Perhubungan

Aspek lain terkait pelayanan publik dasar adalah tersedianya infrastruktur transportasi yang menjadi sarana mobilitas warganegara. Keberadaan infrastruktur transportasi mempengaruhi kemudahan dalam menjangkau akses pasar maupun akses terhadap pelayanan publik yang lain. Kondisi infrastruktur dalam hal ini akses yang digunakan untuk mencapai tempat pelayanan publik telah tersedia. Tabel 2.43. Status jalan di Kabupaten Paser


| 51

Dari segi jaringan jalan raya, jalan yang menghubungkan antar kecamatan, kabupaten, dan provinsi hanya satu padahal status kewenangan yang berbeda. Sehingga kewenangan dalam memperbaiki jalan pun harus disesuaikan dengan tanggungjawab pemerintah yang berkaitan. Di jalan tersebut banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan proyek, wisatawan dan penduduk yang melakukan perdagangan yang menghubungkan antar provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam Kabupaten Penajam Paser Utama.

j.

Komunikasi dan Informatika

Implikasi bagi terbukanya teknologi informasi, juga berpengaruh terhadap meningkatnya media publik termasuk surat kabar, TV lokal dan radio di Kabupaten Paser. Media lokal berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus media politik yang menyuarakan aspirasi warga masyarakat. Meningkatnya media publik dapat dilihat dari semakin meningkatnya jenis surat kabar lokal dalam lima tahun terakhir. Lihat Tabel 2.2 Tabel. 2.44. Jenis Surat Kabar 2011-2015 Jenis Surat Kabar Nasional Lokal

2011

2012

2013

2014

2015

3

3

3

3

3

3

Sumber: SIPD Diskominfo 2015

4

4

5

6

Pada tahun 2015, surat kabar regional sejumlah 6 buah diantaranya Tribun, Kaltim Pos. Selain surat kabar, muncul juga televisi lokal dan radio lokal yang mengudara di kawasan Kabupaten Paser misalnya Paser TV.

Tidak hanya media cetak dan elektronik, sumber infromasi juga berasal dari media internet. Salah satu akses warga terhadap internet dapat melalui warnet yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Pada tahun 2014, rasio jumlah warnet terhadap 1000 penduduk sebanyak 0,21 atau total jumlah absolutnya, 55 unit. Dari total jumlah tersebut, 10 warnet merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) program MENKOMINFO yang menetapkan satu kecamatan 1 warnet.

k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan bagian dari wujud ekonomi riil masyarakat Paser. Oleh sebab itu, guna menentukan strategi pengembangan yang tepat, perlu diketahui mengenai jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Paser. Kinerja bidang koperasi dapat dilihat dari pertambahan jumlah koperasi dan jumlah anggotanya. Dalam kurun waktu 2009-2013 jumlah koperasi 52 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

di kabupaten Paser meningkat hingga 58 unit koperasi. Tingkat keaktifan koperasi semakin meningkat tajam dalam lima tahun terakhir dari 42,2 persen pada tahun 2011 menjadi 78,7 pada tahun 2014. Selain itu, sebagai bagian dari pemberdayaan, perlu juga dilihat sejauh mana Koperasi dan UKM mendapat kemudahan modal. Iklim usaha yang semakin membaik tampak dengan semakin banyaknya jumlah UKM. Lihat 2.45. Tabel 2.45. Presentase Koperasi Aktif, Jumlah UKM dan UMKM No.

Uraian

2011

2012

2013

2014

1.

Presentase Koperasi Aktif

42,2

40,1

77,6

78,7

3.

Jumlah UMKM

1919

1970

5575

5575

2.

Jumlah UKM

Sumber: Buku statistik Disperindakop

807

1232

1445

5625

Jumlah UKM meningkat lebih dari 400 persen dari 2013 ke 2014 yakni dari 1445 menjadi 5625. Peningkatan tersebut dimungkinkan karena adanya peningkatan insfrastruktur perdagangan dari pemerintah serta dukungan modal untuk unit usaha kecil di Kabupaten Paser.

l.

Penanaman Modal

Potensi perekonomian di Kabupaten Paser tidak hanya terfokus pada pertambangan (batu bara) tetapi juga perkebunan sawit. Kedua sektor usaha tersebut padat modal tersebut menarik banyak investor berskala nasional maupun asing. Oleh sebab itu, tolok ukur pengembangan investasi daerah dapat dilihat melalui jumlah investor berskala nasional, baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ataupun PMA (Penanaman Modal Asing). Dari data jumlah investor tahun 2013 hingga 2014 menunjukan bahwa jumlah investor di Paser bertambah sejumlah 5 investor. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim perekonomian Paser menjadi semakin baik. Lihat 2.46. Tabel 2.46. Jumlah Investor 2011-2014 Tahun

Jumlah Investor

2011

9

2013

7

2012 2014

5 12

Sumber: Data Investasi Kabupaten Paser Tahun 2010-2014, BPMPT Kabupaten Paser


| 53

Iklim investasi yang membaik menyebabkan jumlah investor yang semakin banyak. Industri galian tambang non migas menyerap banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri, apalagi dengan dukungan kemudahan investasi yang diterapkan di Kabupaten Paser. Dari data jumlah nilai investasi Kabupaten Paser tahun 2011-2014, peningkatan yang tajam pada jumlah investasi terjadi pada periode 2012 ke 2013/2014. Jumlah nilai investasi bertambah dengan angka agregat 200-an milyar menjadi 1,2 Triliun. Tabel 2.47. Jumlah Nilai Investasi 2011-2014 Tahun

Jumlah Nilai investasi berskala nasional dan asing (PMDN/PMA) (Rp.)

2011

465.138.071.889

2013

1.221.679.068.111

2012 2014

254.626.866.554

1.460.491.610.499

Sumber: Data Investasi Kabupaten Paser Tahun 2010-2014, BPMPT Kabupaten Paser

m. Kepemudaan dan Olah Raga Pemuda memerlukan berbagai dukungan layanan dasar. Sampai tahun 2014, jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 32 unityang banyak melakukan aktivitas olahraga. Selain bidang kepemudaan, dukungan terhadap organisasi olahraga yang berjumlah 350 unit juga ditingkatkan tiap tahunnya. Olahraga merupakan sarana pemersatu masyarakat karena sifatnya yang mampu menggugah kebersamaan. Wujud dukungan pemerintah terhadap layanan dasar kepemudaan dan olahraga salah satunya dengan program mercusuar pembangunan Gedung Olahraga (GOR) yang dibangun tidak jauh dari komplek kantor pemerintahan. Sampai tahun 2015, jumlah total lapangan olahraga yang dikelola oleh Disbudpar Kabupaten Paser sebanyak 49 unit tersebar di beberapa desa di pelosok kabupaten (sumber: LKPJ AMJ 2011-2015).

n. Statistik

Ketersediaan data merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan dalam merencanakan pembangunan. Analisis kinerja untuk urusan wajib statistik didasarkan pada ketersediaan data mengenai PDRB Kabupaten dan Kabupaten Dalam Angka. Ketersediaan data merupakan langkah maju bagi perencanaan tetapi masih perlu dilengkapi dan diperbaharui.

o. Kebudayaan

Pemerintah daerah Kabupaten Paser menyelenggarakan festival seni dan 54 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

keolahragaan. Pemerintah mengadakan festival kebudayaan minimal setahun dua kali pada momentum peringatan 17 Agustus dan hari jadi Kabupaten Paser. Festival tersebut menampilkan atraksi kebudayaan lokal dan pasar rakyat.

p. Perpustakaan

Data yang dibutuhkan pada bagian ini adalah mengenai jumlah perpustakaan, jumlah koleksi buku di perpustakaan serta jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya. Data-data tersebut penting untuk diketahui karena jumlah pengunjung perpustakaan menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan pendidikan di masyarakat. Saat ini, jumlah perpustakaan sejumlah 274 unit termasuk perpustakaan desa yang dikelola daerah. Tabel 2.48. Urusan Wajib Perpustakaan Kabupaten Paser 2011-2014 No. 1.

2.

3.

Urusan Wajib Perpustakaan Jumlah Perpustakaan

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

2011 178

11.251

32.685

2012 183

3.575

32.685

2013 219

8.044

40.945

2014 274

66.807

49.345

Sumber: Statistik Sektoral Perpustakaan Daerah, Kabupaten Paser

Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan sangat drastis terjadi pada tahun 2013 ke 2014, dari 8.044 pengunjung menjadi 66.807 pengunjung. Lonjakan tersebut terjadi karena adanya fasilitas internet yang menarik minat masyarakat. Dilihat dari koleksi buku yang tersedia, terlihat sedikit pertambahan dari tahun ke tahun, walaupun variasi buku perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembaca. Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tidak mencukupinya pustakawan yang dapat mengelola katalog buku maupun kualitas variasi koleksinya.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Dalam RPJMD, pembahasan tentang urusan pemerintahan pilihan ini berguna untuk menggambarkan pencapaian pembangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Gambaran pencapaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pariwisata


| 55

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang sedang dikembangkan oleh Kabupaten Paser. Menurut data statistik, sektor ini selalu menunjukan tren perkembangan yang baik dalam empat tahun terakhir. Guna mengidentifikasi tren perkembangan, potensi dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Paser ke depan. Berikut adalah data tentang jumlah kunjungan wisatawan: Tabel 2.49. Jumlah Kunjungan Wisatawan 20112014 Tahun

Jumlah Kunjungan Wisatawan

2011

9.763

2013

18.358

2012

15.235

2014

15.624

Sumber: LKPJ AMJ 2012-2015

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Paser mengalami kenaikan sebesar 5.472 wisatawan pada tahun 2011 hingga 2012. Kenaikan ini terus bertambah sebesar 3.123 wisatawan pada tahun berikutnya. Namun pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan justru menununjukan penurunan sebanyak 2.734. Temuan data lapangan mengindikasikan bahwa penurunan jumlah kunjungan wisatawan disebabkan oleh kurang memadainya infrastruktur, salah satunya adalah akses jalan menuju lokasi.

b. Pertanian

Pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kabupaten Paser. Sektor ini dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat dari sektor non-tambang. Guna mendukung hal tersebut maka diperlukan data yang berguna untuk menentukan target dan indikator keberhasilan pengembangan pertanian pada masa mendatang, berikut adalah data tentang produktivitas padi di Kabupaten Paser: Tabel 2.50. Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Tahun

Produktivitas Padi Sawah Per Hektar

Produktivitas Padi Ladang Per Hektar

2011

3,96

2,99

2013

4,50

2,78

2012 2014

4,01 4,59

Sumber: Statistik Padi Palawija Kabupaten Paser 2014 dan data Statistik


2,73 2,83

Sektoral Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Paser

Produktivitas padi sawah per hektar di Kabupaten Paser mengalami kenaikan sebesar 0,05 ton per hektar pada tahun 2011 hingga 2012. Kenaikan ini terulang kembali sebesar 0,49 ton per hektar pada tahun 2013 dan 0,09 ton per hektar pada tahun 2014. Lain halnya dengan produktivitas padi sawah, produktivitas padi ladang justru menunjukan penurunan. Pada tahun 2011 hingga 2012, terjadi penurunan sebesar 0,26 ton per hektar. Setelah itu kembali mengalami kenaikan secara perlahan pada tahun 2013 dan 2014, yaitu sebesar 0,05 dan 0,1 ton per hektar. Walaupun kenaikannya masih bersifat dinamis, hal ini mengindikasikan bahwa potensi produktivitas padi masih bisa ditingkatkan agar sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.

c. Kehutanan

Kerusakan hutan merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Paser. Dalam rangka menentukan strategi serta prioritas program rehabilitasi hutan pada masa mendatang, diperlukan data tentang kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser. Berikut merupakan sajian datanya: Grafik 2.5. Luas Kerusakan Hutan di Kabupaten Paser Tahun 2013

Sumber: Data olahan FWI analisis citra satelit ETM+7; Index Kelola Hutan, ICEL-FITRA

Menurut data tersebut, luas kerusakan hutan di Kabupaten Paser mencapai 18.000 Ha. Isu kerusakan hutan di Kabupaten Paser selalu dihubungkan dengan perluasan area perkebunan sawit sebagai salah satu penyumbang PDRB terbesar. Apabila dibandingkan dengan wilayah di perkebunan sawit di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 57

Indonesia, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser tergolong besar. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang besar bagi lingkungan. Terutama jika dihubungkan misi Kabupaten Paser sebagai Kabupaten konservasi.

d. Perdagangan

Bagian ini menggambarkan kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Paser. Sehingga, jumlah pedagang dan jumlah kelompok pedagang merupakan hal dasar yang harus diketahui. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas program pengembangan di sektor perdagangan. Berikut adalah data tentang jumlah pedagang di Kabupaten Paser: Tabel 2.51. Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang di Kabupaten Paser Pada Tahun 20112014 Tahun 2011

2012

2013

2014

Jumlah Kelompok Pedagang

Jumlah Pedagang 6.666

7.644

8.785

10.282

Sumber: Buku statistik Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Paser dan Hasil Wawancara

1

1

1

2

Jumlah pedagang di Kabupaten Paser selalu menunjukan kenaikan dari tahun 2011 hingga 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar di Kabupaten Paser terus berkembang sehingga pedagang di dalamnya mengalami kenaikan, walaupun kondisi ekonomi nasional sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Dibandingkan dengan jumlah pedagang yang semakin berkembang pesat, jumlah kelompok pedagang di Kabupaten Paser justu menunjukan tren yang sebaliknya. Dalam kurun waktu 3 tahun, dari 2011 hingga 2013 tidak ada penambahan jumlah kelompok pedagang. Pada tahun 2014 kelompok pedagang hanya bertambah 1, kelompok tersebut adalah kelompok pedagang pasar tradisional. Temuan lapanagn mengindikasikan bahwa pertambahan kelompok pedagang tersebut terjadi karena adanya perlawanan pedagang pasar tradisional terhadap pasar modern yang semakin menjamur.

e. Perindustrian

Perindustrian merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi. Data mendasar yang diperlukan untuk menentukan strategi pengembangan 58 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

industri di Kabupaten Paser adalah data mengenai pertumbuhan industri. Berikut adalah data uraian data tentang pertumbuhan riil PDRB industri di Kabupaten Paser selama 2011-2014: Tabel 2.52. Pertumbuhan Riil PDRB Industri di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Tahun

Pertumbuhan riil PDRB Industri Pengolahan

2011

3,5 %

2013

2,64 %

2012 2014

8,29 % 5,79 %

Sumber: PDRB Kabupaten Paser Menurut Lapangan Usaha 2012-2015

Pertumbuhan riil PDRB industri rumah tangga di Kabupaten Paser terus menunjukan tren yang sangat fluktuatif. Walaupun jumlahnya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan industri pertambangan. Namun fluktuasi pertumbuhan riil PDRB ini mengindikasikan bahwa naik-turunnya perekonomian nasional turut serta berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan riil PDRB industri di Kabupaten Paser. Kenaikan pertumbuhan riil PDRB industri pengolahan terjadi pada tahun 2011 hingga 2012, yaitu sebesar 4,79%. Namun angka ini turun drastis sebesar 5,65% pada tahun 2013. Walaupun akhirnya mengalami kenaikan pada akhir 2014, sebesar 3,15%, namun kenaikan ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012.

D. ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, optimalisasi potensi daerah secara optimal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia (SDM).


| 59

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, optimalisasi potensi daerah secara optimal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel berikut. Beberapa indikator yang digunakan dalam kerangka analisis kinerja atas kemampuan ekonomi daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Hal ini bisa dilihat dari pengeluaran konsumsi pangan dan nonpangan per kapita. Dalam skema daya saing daerah, kedua indikator tersebut digunakan untuk mengetahui potensi maupun hambatan bagi daerah dari segi ekonomi untuk mencapai visi pembangunan di bidang ekonomi. Berikut adalah tabel yang memuat data tentang konsumsi rumah tangga psub sektor pangan dan non-pangan per kapita di Kabupaten Paser: Tabel 2.53. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%) Tahun 2011-2014 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%) Tahun 2011

Pengeluaran Konsumsi Rumah Konsumsi Rumah Tangga Sub sektor Tangga Sub sektor Pangan Per Kapita Non-Pangan Per Kapita 52,31

47,69

50,71

49,29

2012

48,93

2014

50,34

2013

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2012-2015

51,07 49,66

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu indikator tersebut masuk ke dalam fokus kemampuan ekonomi daerah yang menentukan daya saing Kabupaten Paser. Belum ada data terkini tentang konsumsi rumah tangga per kapita. Namun berdasarkan data tahun 2011 hingga 2012, terdapat penurunan konsumsi rumah tangga sub sektor pangan per kapita sebesar 3,38 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat paser di bidang ekonomi sempat menurun. Dua tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2013 dan 2014 konsumsi rumah tangga sub sektor pangan per kapita meningkat lebih baik, walaupun masih sangat fluktuatif dan belum mampu berada di level yang 60 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

sama pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian di Paser masih perlu ditingkatkan. Berbeda halnya dengan konsumsi rumah tangga sub sektor pangan per kapita, konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita juga mengalami kenaikan sebesar 3,38 persen pada tahun 2011-2012. Namun mengalami penurunan yang fluktuatif pada tahun 2013 dan 2014 jika dibanding dengan pencapaian tahun 2012. Data ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat di bidang konsumsi non-pangan.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastuktur a. Perhubungan Kondisi layanan dasar perhubungan sangat penting dalam aspek daya saing daerah. Hal tersebut terjadi karena urusan perhubungan berkaitan erat dengan mobilisasi masyarakat serta barang dan jasa. Dua hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi, khususnya di Kabupaten Paser. Guna memetakan mendeskripsikan aspek layanan dasar. Berikut merupakan data tentang panjang jalan dan jumlah kendaraan di Kabupaten Paser: Tabel 2.54. Panjang Jalan (Km) di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Jenis Jalan Kabupaten

Desa

2011 638.200

267.690

Sumber: LKPJ AMJ 2010-2015

2012 631.750

316,460

2013 735.820

259.923

2014 694.850

379.750

Dari tabel tersebut diketahui bahwa jalan Kabupaten, dari tahun 2011 hingga 2015 panjang jalan Kabupaten menunjukan pertambahan sepanjang 56.650 km. Hal ini juga diikuti oleh peningkatan panjang jalan desa. Walaupun kurang dari 50% yang kondisinya masuk ke dalam kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa jalan adalah salah satu persoalan utama yang harus diperhatikan apabila Pemerintah Kabupaten Paser ingin meningkatkan aspek daya saing dalam pembangunan. Selayaknya jalan, kendaraan juga merupakan salah satu persoalan transportasi di Kabupaten Paser. Berikut adalah data tentang jumlah kendaraan di Kabupaten dari tahun 2011 hingga 2014:


| 61

Tabel 2.55. Jumlah Kendaraan di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Tahun

Jumlah Kendaraan

2011

96.883

2013

113.683

2012

142.656

2014

Sumber: POLRES Paser

109.667

Tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Paser mengalami kenaikan sebesar 45.773 unit dari tahun 2011 hingga 2012. Akan tetapi kondisi tersebut tidak bertahan lama, karena pada tahun 2012 hingga 2013 jumlah kendaraan berkurang sebanyak 28.973 unit. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2014, jumlah kendaraan justru semakin turun sebesar 4.016 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa kendaraan sebagai alat transportasi darat harus ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tabel 2.56. Jumlah Barang dan Orang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011-2014 Tahun

Jumlah Barang (Ton)

Jumlah Orang

2011

631.322

336.081

2013

889.416

326.225

2012

2014

609.322 647.416

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Kabupaten Paser

359.223

233.863

Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum menunjukan angka yang masih fluktuatif. Dari tahun 2011 hingga 2012 terjadi penurunan jumlah barang sebesar 22.010 ton. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah barang yang terangkut naik sebesar 280.094 ton. Akan tetapi jumlah tersebut kembali mengalami penurunan sebesar 242.000 ton pada tahun 2014. Ada indikasi bahwa naik-turunnya angka jumlah barang tersebut terjadi karena kondisi jalan dan kendaraan yang kurang memadai di Kabupaten Paser.

Sama halnya dengan jumlah barang yang terangkut, angka jumlah orang yang terangkut juga masih fluktuatif. Artinya bahwa angka tersebut belum menunjukan kenaikan atau penurunan yang stabil. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2011 hingga 2012, jumlah orang yang terangkut kembali menunjukan penurunan pada tahun 2012 hingga 2014. Ada indikasi bahwa penurunan tersebut terjadi karena sarana transportasi di 62 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Paser belum tersedia dengan baik.

b. Penataan Ruang

Bagian ini memaparkan mengenai kondisi tata ruang di Kabupaten Paser. Secara khusus indikator yang dianalisa adalah data mengenai luas wilayah produktif. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi dan hambatan dalam pengembangan produktivitas dari segi tata ruang di Kabupaten Paser. Tabel 2.57. Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kabupaten Paser Tahun 2014 Tahun 2014

Luas Wilayah Produktif 872.488,86

Sumber: Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang

Menurut data dari Dinas Bina Marga pada tahun 2014 di Kabupaten Paser terdapat 872.488,86 hektar luas wilayah produktif. Luas wilayah ini berpotensi untuk dikembangkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Bagian ini secara khusus menganalisa sumber daya internal instansi pemerintah Kabupaten Paser. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan hambatan dalam hal pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Tabel 2.58. Jumlah Bank di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Tahun

Jumlah Bank

2011

7

2013

8

2012 2014

7 9

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka Tahun 2012-2015

Kabupaten Paser hanya memiliki 7 bank pada tahun 2011 hingga 2012. Jumlah ini naik menjadi 8 bank pada tahun 2013. Sama halnya dengan tahun 2013, pada tahun 2014 jumlah bank di Kabupaten Paser naik sebanyak 1 unit. Walaupun jumlah kenaikannya sedikit, bank tetap memiliki peran yang Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 63

strategis bagi perekonomian masyarakat Paser. Penambahan jumlah bank ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Paser semakin membaik.

d. Lingkungan Hidup

Secara khusus analisis kinerja atas lingkungan hidup ditujukan pada data mengenai persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih. Hal tersebut dilakukan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan potensi dan hambatan dalam hal menentukan program strategis menuju Paser yang bersih dan sehat. Berkaitan dengan air bersih, Kabupaten Paser telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bernama Tirta Kandilo. Perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di Kota Tanah Grogot, dengan beberapa unit pengolahan yang terdistribusi cukup baik ke ibukota kecamatan dan sekitarnya. Mengingat lokasi ibukota kecamatan yang tersebar cukup jauh dari ibukota kabupaten, PDAM menggunakan unit-unit yang independen dengan jaringan layanan lokal. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan data Inkesra Paser 2014 disebutkan bahwa untuk keperluan air minum pada tahun 2014, hanya 54,96% rumah tangga yang menggunakannya secara pribadi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.59. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Air Minum Fasilitas Air Minum

2010

2011

2012

2013

2014

Sendiri

58,42

56,42

55,86

56,60

54,96

Umum

4,56

6,45

11,68

7,32

6,79

Bersama Tidak ada

31,54 5,47

28,19 8,94


16,79 15,67

13,92 22,16

21,12 17,14

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penduduk yang masih menggunakan fasilitas air bersih milik bersama dan milik umum masih tinggi, walaupun sudah menunjukan tren yang sangat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Temuan lapangan menyebutkan bahwa ada sebagian warga yang belum memiliki fasilitas sendiri. Sehingga warga menggunakan fasilitas milik bersama dan umum. Angka penggunaan fasilitas air minum milik sendiri selalu menunjukan tren penurunan selama 2010 hingga 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan fasilitas air minum di Kabupaten Paser masih perlu ditingkatkan. Di beberapa desa, seperti di Desa Muara Paser yang belum menggunakan fasilitas layanan air minum bersih dari PDAM. Penduduk Desa tersebut 64 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

memilih menggunakan air kemasan dan air sumur bor. Akibatnya sebagian penduduk terserang penyakit muntaber karena sanitasi dan air minum yang digunakan kurang bersih. Sedangkan di Desa Sungai Tuak, penduduk justru menggunakan air sungai dan air kemasan untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan PDAM belum mampu menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

e. Komunikasi dan Informatika

Sub-bab khusus mengenai analisis kinerja dalam urusan komunikasi dan informatika pasa aspek daya saing daerah diperlukan untuk mengetahui sejauh mana potensi dan hambatan daerah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini perlu dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sebagai penentu keberhasilan daerah dalam banyak hal Adapun datadata yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Tabel 2.60. Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Tahun

Listrik PLN

Listrik Non-PLN

2011

73,15

70,85

2013

79,92

16,35

2012 2014

70,85 76,45


19,92 17,56

Kekurangan sumber energi listik merupakan salah satu persoalan utama bagi sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Paser. Hingga tahun 2014 sudah hanya ada 76,45% rumah tangga yang menggunakan listrik. Presentase ini turun 3,47% dari tahun sebelumnya. Sementara dari tahun 2011 hingga 2013, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN masih sangat fluktuatif. Ada indikasi bahwa persoalan ini terjadi karena kurang memadainya pasokan daya listrik dan infrastruktur pendukung.

3. Fokus Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan,karena investasi berpengaruh pada kuantitas permodalan di suatu daerah, pembukaan lapangan kerja, permintaan dan penawaran, serta pengaruh lain yang berhubungan dengan kegiatan sosio-ekonomi masyarakat. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 65

Dalam rangka mengetahui potensi dan hambatan yang dalam berinvestasi di Kabupaten Paser, maka dilakukanlah analisis terhadap beberapa indikator dalam tabel berikut: Tabel 2.61. Angka Kriminalitas di Kabupaten Paser Tahun 2013-2014 Tahun

Angka Kriminalitas

2013

425 Kasus

2014

292 Kasus

Sumber: POLRES Paser

Angka kriminalitas di Kabupaten Paser mengalami penurunan sebesar 31% pada tahun 2014. Menurut Kapolres Paser, penurunan presentase terbesar berada pada kasus pencurian dengan kekearasan, yaitu sebesar 22% hingga 67%. Walaupun demikian, angka kriminalitas di sejumlah kasus menunjukan peningkatan. Beberapa kasus tersebut seperti kasus pelecehan seksual anak, dari 1 kasus pada tahun 2013 menjadi 12 kasus pada tahun 2014. Kasus pengeroyokan, dari 13 kasus pada tahun 2013 menjadi 16 kasus pada tahun 2014, serta pembunuhan yang meningkat menjadi 3 kasus pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan anak adalah persoalan strategis yang patut diperhatikan. Sedangkan kasus pengeroyokan dan pembunuhan harus ditekan dengan tindak pencehagan yang lebih intensif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Daerah, BPMPPT, Kabupaten Paser, pada tahun 2013 rata-rata Kabupaten Paser memiliki lama waktu perijinan selama 5 jam. Hal ini berlaku untuk 6 jenis perijinan, seperti SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB dan HO. Lima jam adalah waktu tergolong cepat jika berpijak kepada Standar Operasional Prosedur BPMPPT. Cepatnya proses perijinan ini mengindikasikan bahwa proses perijinan semakin baik dan mampu mendukung peningkatan jumlah investasi di Kabuppaten Paser. Tabel 2.62. Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2011-2015 Tahun retribusi jasa umum

retribusi jasa usaha

retribusi perijinan tertentu Jumlah Retribusi

2011 14

11

5

30

2012 14

11

5

30

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Paser


2013 14

11

5

30

2014 14

11

5

30

2015 14

11

5

30

Dari tahun 2011 hingga 2015 Kabupaten Paser memiliki 30 jenis retribusi. Retribusi tersebut berhubungan dengan iklim investasi. Ketiga puluh retribusi tersebut terdiri dari 14 retribusi jasa umum, 11 retribusi jasa usaha dan 5 retribusi perijinan tertentu yang ditangai oleh BPMPPT, Kabupaten Paser. Belum ada indikasi bahwa jenis-jenis retribusi tersebut berpengaruh kurang baik terhadap iklim investasi di Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir. Tabel 2.63. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 Jenis Perda

2011

2012

2013

2014

Jumlah Perda yang terkait perijinan

12

12

12

12

Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan

Na

Na

Na

Na

Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa

Na

Sumber: Standar Operasional Prosedur BPMPPT Kabupaten Paser

Na

Na

Na

Dari tahun 2011 hingga 2014, jumlah perda yang terkait perijinan di Kabupaten Paser berjumlah tetap. Tidak ada kenaikan atau penurunan sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penyesuaian jumlah Perda tentang perijinan dengan isu-isu strategis di bidang perijinan, sehingga Perda mampu mendukung aspek daya saing Kabupaten Paser dengan baik.

4. Fokus Sumber Daya Manusia SDM merupakan faktor terpenting dalam rangka mewujudkan visi pembangunan,karena SDM secara teknis menentukan kualitas kerja pemerintah mulai dari aspek perencanaan hingga implementasi. Selain itu, kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap perwujudan visi pemerintah daerah karena bersentuhan langsung dengan aspek strategis maupun teknis. Sehingga, analisis kinerja pada fokus SDM dimaksudkan untuk mengetahui potensi serta kelemahan yang dialami. Adapun data yang dibutuhkan dalam analisis kinerja adalah yang berkaitan dengan fokus SDM yaitu rasio ketergantungan (Jumlah Penduduk Usia 015 s/d >64 dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia 16 s/d 64 tahun).


| 67

Tabel 2.64. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2010-2014 Rasio Ketergantungan

Tahun

Laki-laki

Jumlah

Perempuan

2010

49,48

52,67

50,91

2012

50,46

53,76

51,98

2011

2013

2014

54,82

52,08

46,43

Sumber: Paser Dalam Angka Tahun 2011-2015

46,75

52,10

53,37

50,98

52,09

49,61

Jumlah rasio ketergantungan di Kabupaten Paser selalu menunjukan angka yang dinamis. Dari tahun 2010 hingga 2011, terjadi kenaikan jumlah sebesar 0,07%. Tahun berikutnya naik sebesar 1,00%. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2013, yaitu sebesar 0,11%. Sebaliknya, pada tahun 2014 jumlah rasio ketergantungan di Kabupaten Paser justru turun 2,48%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa serapan tenaga kerja di Kabupaten Paser mulai menunjukan perbaikan.


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini akan menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengelolaan keuangan daerah terkait dengan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam bentuk APBD maupun kondisi neraca daerah. Gambaran tersebut selanjutnya berguna untuk mengindentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja dan pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan, potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran, serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi. Analisis di dalam bab 3 ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan salah satu dasar pengalokasian anggaran dalam kerangka RPJMD untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

A. KINERJA KEUANGAN MASA LALU Kinerja keuangan daerah yang termaktub dalam APBD, secara umum dapat dilihat dari anggaran pendapatan yang direncanakan dalam awal tahun anggaran dan realisasinya di akhir tahun anggaran. Selanjutnya akan dapat dilihat apakah realisasinya akan sesuai, melebihi, atau bahkan kurang dari yang direncanakan. Kinerja keuangan juga dapat dilihat dari segi komponen penyusun pendapatan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 69

daerah. Komponen pendapatan daerah dapat bersumber dari kinerja pemerintah daerah secara langsung dalam bentuk pendapatan asli daerah, maupun bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, lancarnya kinerja keuangan dapat diidentifikasi dari kondisi neraca daerah yang merupakan gambaran nominal aset daerah di satu sisi, dan di sisi lain merupakan kewajiban-kewajiban daerah yang harus dipenuhi.

1. Kinerja Pendapatan Daerah Kinerja pendapatan daerah di Kabupaten Paser dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2014 hampir selalu melebihi target anggaran, kecuali di tahun 2013 target anggaran pendapatan tidak terpenuhi, yaitu hanya mampu mencapai realisasi anggaran sebesar 95,42%. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, hal ini disebabkan oleh beberapa komponen pembentuk pendapatan daerah yang tidak memenuhi target anggaran, antara lain retribusi daerah, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, dana bagi hasil pajak, dan bahkan dari dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Tabel 3.1. Proporsi Realisasi Pendapatan Terhadap Anggaran Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 No

Tahun

Anggaran

Realisasi

1

2011

1,369,218,222,575.17

1,606,039,874,952.42

117.30

3

2013

2,104,796,681,637.84

2,008,391,101,761.18

95.42

2 4

2012 2014

1,834,348,610,799.00 2,084,624,142,975.62

Sumber: LKPJ akhir masa jabatan Bupati Paser 2011-2015

2,006,104,956,176.53 2,125,759,692,755.87

% 109.36 101.97

Walaupun realisasi pendapatan hampir selalu melebihi target anggaran, namun kapasitas pendapatan daerah masih tergantung pada dana perimbangan. Artinya Kabupaten Paser masih seperti daerah lain pada umumnya di Indonesia, yaitu ketika dana transfer dari pemerintah pusat menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. Ketergantungan pada dana transfer tersebut terutama berasal dari dana bagi hasil bukan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Paser masih merasakan keberlimpahan hasil sumber daya alam batu bara. Namun sebagaimana kewaspadaan berbagai elemen di Paser, maka kondisi tersebut perlu dicarikan alternatif sumber pendapatan. Mengingat batu bara merupakan sumber daya yang memiliki limitasi waktu proses eksploitasi atau tidak terbarukan, sekaligus bersifat rentan terhadap berbagai kondisi global. 70 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


| 71

Dana bagi hasil pajak

Hibah

3.3

3.2

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

Dana darurat

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

3.1

3

Dana alokasi khusus

Dana alokasi umum

Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)

2.4

2.3

2.2

Dana Perimbangan

2.1

2

Lain-lain PAD yang sah

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

Retribusi daerah

Pajak daerah

Pendapatan Asli daerah

Uraian

1.4

1.3

1.2

1.1

1

No

165.491.855.000,00

-

318.065.000,00

330.151.927.820,00

8.658.600.000,00

208.204.282.000,00

875.942.491.905,00

71.578.516.441,00

1.164.383.890.346,00

72.493.519.164,07

8.363.137.666,17

15.891.873.187,08

14.755.526.769,10

111.504.056.786,42

2011

194.853.514.000,00

-

22.405.088.691,63

516.524.820.291,63

7.397.640.000,00

280.966.870.000,00

1.011.956.911.503,00

118.348.360.976,00

1.418.669.782.479,00

35.824.220.705,03

6.919.808.190,96

13.482.492.515,77

14.683.831.994,14

70.910.353.405,90

2012

252.701.418.600,00

-

71.540.000,00

589.064.796.600,00

11.344.935.000,00

301.950.343.000,00

881.453.386.792,00

126.976.172.824,00

1.321.724.837.616,00

37.764.384.791,37

8.232.520.711,84

15.930.385.792,25

35.674.176.249,72

97.601.467.545,18

2013

250.752.830.025,00

-

3.561.886.000,00

637.042.604.025,00

5.779.275.000,00

308.251.183.000,00

964.828.440.644,00

98.805.506.432,00

1.377.664.405.076,00

44.799.749.241,08

7.331.754.134,42

15.469.144.088,18

43.452.036.191,20

111.052.683.654,88

2014

Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2014

15.552

3907.78

26,213

-3.420

14.834

4.03

16.815

6,412

-8.845

-3.076

0.033

54.76

5,005

Rata-rata Pertumbuhan (%)

11,09

3,46

26,40

0,43

14,12

48,56

5,33

68,45

2,57

0,40

0,79

1,36

5,14

Proporsi Ratarata Terhadap Total Pendapatan


Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

Transfer pemerintah pusat lainnya (Dana penyesuaian)

Uraian

2.006.104.956.176,53

262.765.380.600,00

89.763.850.000,00

1.606.039.874.952,42

36.500.837.000,00

2012

74.578.157.820,00

2011

Sumber: Anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Paser 2011-2014

Total Pendapatan

3.4

3.4

No

2.008.391.101.761,18

258.396.500.000,00

77.895.338.000,00

2013

2.125.759.692.755,87

307.962.500.000,00

74.765.388.000,00

2014

10,28

70.083

19.443


11,51

0,32

Proporsi Ratarata Terhadap Total Pendapatan

Signifikannya nominal dana perimbangan tersebut juga ditunjang oleh DAU (Dana Alokasi Umum). Meskipun Kabupaten Paser memiliki kapasitas fiskal yang baik dengan besarnya dana bagi hasil sumber daya alam, namun nominal dana alokasi umum tetap mengalami peningkatan setiap tahun. Terdapat berbagai sebab yang mempengaruhi peningkatan DAU, antara lain kebutuhan PNS daerah dan terdapat celah fiskal yang sempit, yaitu ketika kapasitas fiskal yang tinggi sekaligus diiringi dengan kebutuhan fiskal yang tinggi pula. Selain dari dana bagi hasil dan alokasi umum, kapasitas fiskal semakin kuat dengan signifikannya sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari kondisi tersebut, Kabupaten Paser tidak mengalami persoalan kesenjangan fiskal. Sebagaimana peta kapasitas fiskal daerah yang diidentifikasi Kementerian Keuangan, Kabupaten Paser memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, yaitu dengan indeks 3,73. Indeks sangat tinggi tersebut terdapat di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus cermin dari kapasitas fiskal provinsi sediri yang menempati indeks terbesar kedua se-Indonesia, yaitu sebesar 3,66 (Permen Keuangan No. 33/PMK.07/2015).

Meskipun demikian, ketika berbicara kemandirian daerah yang dikaitkan dengan kemampuan dalam menghasilkan sumber pendapatan asli daerah, maka Kabupaten Paser masih harus berupaya lebih keras. PAD belum menunjukkan angka signifikan sebagai komponen penyusun pendapatan daerah. Bahkan beberapa komponennya, termasuk dari hasil kerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) mengalami angka pertumbuhan minus. Hal ini menjadi agenda penting untuk dilaksanakan perbaikan kinerja dan intensifikasi hasil BUMD, agar lebih signifikan menjadi penyumbang PAD dalam komponen hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Sedangkan dalam komponen retribusi daerah, juga masih perlu upaya peningkatan. Upaya peningkatan tersebut berhubungan dengan kualitas layanan objek retribusi itu sendiri. Sebagai contoh di bidang pariwisata, retribusi dari usaha pariwisata yang dijalankan pemerintah daerah masih minim. Ini disebabkan oleh tingkat kesulitan akses menuju destinasi wisata sekaligus kualitas destinasi yang belum memiliki daya saing. Selain peningkatan kualitas, potensi peningkatan retribusi tetap terbuka lebar dengan masih aktifnya berbagai objek retribusi, antara lain terminal dan dermaga.

Komponen PAD yang memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi adalah pajak daerah. Namun kedepan terdapat hal penting yang patut diperhatikan dalam komponen ini, terutama terkait dengan penarikan beberapa kewenangan daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana termaktub dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 73

Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang ditarik ke provinsi adalah penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Padahal selama ini kewenangan tersebut menjadi salah satu sumber pajak Kabupaten Paser yang menyusun pendapatan asli daerah paling signifikan.

2. Neraca Daerah

Kinerja keuangan daerah dilihat pula dari kondisi neraca daerah, karena merupakan gambaran posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban serta ekuitas dana. Sebagai sebuah kinerja keuangan, aset daerah dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalam aset, sekaligus manfaat sosial dan ekonomi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat yang merupakan hasil pembelanjaan daerah di masa lalu. Namun untuk memenuhi kebutuhan daerah, kadang kondisi keuangan tidak mendukung sepenuhnya, sehingga mengharuskan pemerintah daerah mengambil hutang. Hutang sebagai sebuah kewajiban daerah, diambil dalam jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya dapat dilihat antara nilai aset daerah dengan kewajiban mempunyai selisih yang besar atau kecil. Selisih itu disebut ekuitas dana.



| 75

Aset tetap

4,241,640,973,276.85

4,241,640,973,276.85

Jumlah Ekuitas Dana dan Kewajiban

Sumber: Lampiran Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011-2014

4,214,836,209,097.35

0.00

Jumlah Ekuitas Dana

Ekuitas dana investasi

Ekuitas dana cadangan

3.2.

3.3.

3,684,483,931,763.01

530,352,277,334.34

26,804,764,179.50

26,804,764,179.50

0.00

Ekuitas dana lancar

Ekuitas Dana

Jumlah Kewajiban

Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka pendek

Kewajiban

41,383,542,797.77

Jumlah Aset

Aset lainnya

0.00

Dana cadangan

3,506,517,766,063.52

163,387,387,081.22

530,352,277,334.34

2011

3.1.

3.

2.2.

2.1.

2.

1.5.

1.4.

Investasi jangka panjang

1.3.

1.2.

Aset lancar

Aset

Uraian

1.1.

1.

No

5,333,748,974,451.96

5,295,195,616,801.46

0.00

4,655,784,863,817.23

639,410,752,984.23

38,553,357,650.50

38,553,357,650.50

0.00

5,333,748,974,451.96

80,734,128,980.15

0.00

4,454,629,185,744.27

158,974,906,743.31

639,410,752,984.23

2012

6,116,057,451,243.79

6,116,057,451,243.79

0.00

5,771,450,341,582.54

344,607,109,661.25

0.00

0.00

0.00

6,116,057,451,243.79

67,726,862,123.89

0.00

5,540,961,694,129.82

162,761,785,328.83

2013 344,607,109,661.25

Tabel 3.3. Neraca Komparatif dan Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Paser 2011-2015

7,113,684,167,545.11

7,106,375,422,278.11

0.00

6,686,089,415,926.59

420,286,006,351.52

7,308,745,267.00

0.00

7,308,745,267.00

7,113,684,167,545.11

58,392,063,655.07

0.00

6,464,826,294,095.74

162,871,058,175.78

427,594,751,618.52

2014

18,90

19,10

0

22,05

-1,19

-28,08

-18,72

∼

18,90

21,73

0

22,69

-0,08

-0,48

Pertumbuhan %

Selama tahun 2011 hingga 2014, aset tetap mengalami persentase pertumbuhan paling tinggi. Dengan pertambahan aset tetap berarti Kabupaten Paser merealisasikan belanja modal yang besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Kebutuhan itu antara lain peningkatan aksesibilitas berupa jalan, serta peningkatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sektoral maupun untuk menunjang operasional pemerintah daerah, misalnya melalui peningkatan dan pembangunan aset tetap berupa jaringan, irigasi, mesin, serta gedung dan bangunan.

Dari sisi kewajiban, Kabupaten Paser baru memiliki hutang jangka pendek pada tahun 2014. Adapun kewajiban tersebut muncul karena terdapat hutang pada pihak ketiga dan hutang jangka pendek lainnya. Sedikit berbeda pada komponen kewajiban jangka panjang. Kabupaten Paser memiliki hutang tersebut pada dua tahun berturut-turut awal periode pembangunan jangka menengah, namun pada dua tahun terakhir mampu menihilkan komponen tersebut. Ini menandakan adanya kemampuan keuangan daerah yang cukup baik untuk menjalankan pembangunan. Dengan kondisi aset dan kewajiban tersebut, maka ekuitas dana Kabupaten Paser memiliki angka pertumbuhan rata-rata sebesar 19,10%. Nilai riil ekuitas dana selalu meningkat dari tahun ke tahun, terutama disusun dari ekuitas dana investasi dan ekuitas dana lancar, sedangkan ekuitas dana cadangan selalu nihil.

Guna memahami kinerja keuangan daerah, neraca daerah perlu dianalisis lebih mendalam. Metode analisisnya, pertama dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick, yaitu rasio antara aset lancar dikurangi persediaan, dengan kewajiban jangka pendek. Melihat tabel 3.3. di atas, Kabupaten Paser tidak memiliki kewajiban jangka pendek dari tahun 2011 hingga 2013, maka hal ini berpengaruh pada perhitungan rasio likuiditas, yaitu memiliki angka perhitungan tidak terdefinisi (∼), baik untuk rasio lancar mapun rasio quick. Artinya aset Kabupaten Paser tidak terpengaruh adanya keharusan untuk memenuhi kewajiban. Adapun di tahun 2014 ketika Pemerintah Kabupaten Paser memiliki hutang jangka pendek, maka rasio likuiditas memunculkan angka 58,50 untuk rasio lancar dan 57,27 untuk rasio quick. Dengan besarnya angka perhitungan kedua rasio tersebut, pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan untuk mencairkan asetnya guna memenuhi kewajiban jangka pendek.


Tabel 3.4. Rasio Likuiditas Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 No 1 2

Uraian Rasio Lancar (Current Ratio) Rasio Quick (Quick Ratio)

2011

2012

∼

∼

∼

2013 ∼

∼

2014 58,50

∼

57,27

Sedangkan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, analisis neraca dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini terdiri dari rasio total hutang terhadap total aset, dan rasio hutang terhadap modal atau ekuitas. Berbeda dengan rasio likuiditas, yaitu semakin besar rasio semakin mudah bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, namun dalam rasio solvabilitas ini ketika nilai rasio semakin kecil maka semakin baik rasio kewajiban jangka panjang untuk dipenuhi oleh aset daerah dan ekuitas dana. Hasil perhitungan rasio solvabilitas sebagaimana di dalam tabel 3.5., memperlihatkan bahwa angka perhitungan sangat kecil di bawah 0,75. Artinya Pemerintah Kabupaten Paser tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Tabel 3.5. Rasio Solvabilitas Kabupaten Paser Tahun 2011-2014 No 1

2

Uraian

2011

2012

2013

Rasio total hutang terhadap total aset

0,006319

0,007228

0

Rasio hutang terhadap modal

0,00636

0,007281

0

2014 0,001027

0,001028

B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Kapasitas fiskal sekaligus pendapatan daerah yang sangat tinggi, secara ideal diharapkan menggerakkan pembangunan Kabupaten Paser yang progresif. Namun hal ini membutuhkan syarat berupa kebijakan pengelolaan keuangan yang baik. APBD sebagai sebuah produk kebijakan, telah memberikan gambaran tentang tata kelola keuangan daerah. Khususnya tata kelola berupa alokasi dan proporsi anggaran pada setiap urusan pemerintahan atau bidang pembangunan yang disesuaikan dengan visi hingga sasaran yang akan dicapai daerah.

1. Belanja Daerah Di dalam anggaran belanja daerah, komponen belanja selalu dianggarkan melebihi anggaran pendapatan. Namun dalam kurun waktu tahun 2011 hingga Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 77

2014, realisasi komponen belanja tidak pernah melebihi target anggaran belanja yang dicanangkan, sekaligus tidak melebihi realisasi pendapatan, kecuali di tahun 2013 yang mengalami defisit, yaitu ketika belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah. Realisasi yang tidak melebihi anggaran ini, satu sisi bisa bernilai positif terutama sebagai bentuk penghematan anggaran, sedangkan di sisi lain bisa bermakna sebaliknya karena menjadi pertanda serapan anggaran untuk pembangunan yang tidak optimal. Tabel 3.6. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Paser Tahun 20112014 No 1

2

3

4

Tahun 2011

2012

2013

2014

Anggaran

Realisasi

1,615,444,975,010.07

1,367,724,299,979.71

2,324,829,477,543.61

2,660,328,351,695.76

2,347,486,320,243.94

Sumber: LKPJ akhir masa jabatan Bupati Paser 2011-2015

1,928,428,642,191.43

2,292,916,011,204.00

2,059,405,397,887.61

% 84.67

82.95

86.19

87.73

Realitas di atas tidak menjadi indikator tunggal dalam melihat kinerja belanja daerah. Lebih detail, dapat ditelaah kinerja komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung. Struktur belanja Kabupaten Paser paling banyak telah direalisasikan untuk belanja langsung. Kegiatan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan daerah dan masyarakat ini telah disuplai oleh belanja modal dan barang sebesar 58,93% dari total realisasi belanja.



| 79

Total Belanja

Belanja langsung

Belanja tidak langsung

Uraian Belanja

1,367,724,299,979.71

731,112,465,025.31

636,611,834,954.40

2011


2

1

No

1,928,428,642,191.43

1,200,229,090,452.78

728,199,551,738.65

2012

2,292,916,011,204.00

1,453,479,441,967.29

2013 839,436,569,236.71

Tahun

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

2,059,405,397,887.61

1,166,884,159,657.68

892,521,238,229.93

2014

16,57

21,85

12,0


58,93

41,06

(%)

Proporsi Rata-rata


Belanja aset lainnya

Belanja aset tetap lainnya

Belanja jalan, irigasi dan jaringan

Belanja bangunan dan gedung

Belanja peralatan dan mesin

Belanja barang dan jasa

Belanja tanah

Rincian Belanja Langsung

72,707,500.00

257,480,214,118.84

142,359,935,762.47

94,296,604,954.00

201,414,844,477.00

35,488,158,213.00

2011

157,410,000.00

497,089,738,950.00

276,936,574,203.55

139,106,690,937.00

228,804,292,014.23

58,134,384,348.00

2012

10,760,000.00

522,990,390.00

571,677,947,158.00

340,427,952,223.29

94,443,660,541.00

332,173,769,853.00

2013 114,222,361,802.00

Tahun

187,440,000.00

793,887,273.00

448,675,349,065.00

260,438,949,457.68

91,377,126,400.00

310,800,982,478.00

54,610,424,984.00

2014

1642,00

133,51

28,84

31,32

4,05

17,44

36,03

Rata-rata Pertumbuhan

0,002

0,018

22,83

13,06

5,66

14,04

3,31

Proporsi Rata-rata Terhadap Total Belanja (%)

Proporsi rata-rata dari belanja langsung paling besar direalisasikan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan. Di dalamnya termasuk pembangunan infrastruktur baru maupun pemeliharaan. Alokasi dan realisasi belanja ini menyesuaikan dengan urgensi kebutuhan pembangunan, terutama terkait jaringan infrastruktur jalan yang belum terbangun merata di Kabupaten Paser. Apalagi ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai tersebut menimbulkan persoalan serius ketika berdampak pada lambannya berbagai aktivitas ekonomi .


7

6

5

4

3

2

1

No

Tabel 3.8. Rincian Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2014


| 81

Belanja tidak terduga

Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan sosial

Belanja hibah

Belanja subsidi

Belanja pegawai

Rincian Belanja Tidak Langsung

3,119,293,341.57

101,184,459,800.29

20,315,450,000.00

46,875,709,200.00

-

465,116,922,612.54

2011


6

5

4

3

2

1

No

4,114,386,341.82

129,559,888,646.00

3,317,000,000.00

57,604,684,000.00

2,500,000,000.00

531,103,592,750.83

2012

1,092,977,500.00

199,290,740,117.66

21,188,930,000.00

37,876,745,492.80

500,000,000.00

2013 579,487,176,126.25

Tahun

Tabel 3.9. Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

349,320,521.32

192,486,750,560.11

47,343,598,000.00

34,206,657,829.00

0.00

618,134,911,319.50

2014

-36,52

26,15

192,85

-7,01

-90

9,98


0,12

8,03

1,22

2,43

0,05

29,20

Proporsi Rata-rata Terhadap Total Belanja (%)

Dalam komponen belanja tidak langsung sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, yaitu sebagai bentuk belanja gaji beserta operasi dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan. Selebihnya, realisasi belanja tidak langsung yang termasuk besar adalah untuk belanja bantuan keuangan. Meskipun berada di dalam komponen belanja tidak langsung, belanja bantuan keuangan berpengaruh pada bergeraknya pembangunan daerah, terutama di pedesaan, karena di dalamnya termasuk anggaran untuk ADD (Alokasi Dana Desa). Terlebih Kabupaten Paser telah memiliki kebijakan ADD dengan nominal besar sebelum disyaratkan oleh regulasi tentang desa yang terbaru. Sedangkan alokasi untuk belanja hibah dan sosial terkait pula dengan pilihan kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Paser terdapat program unggulan yang menyerap komponen anggaran ini, terutama program rumah layak huni serta program untuk memenuhi visi daerah sebagai kabupaten yang agamais.

2. Pembiayaan Daerah Di dalam pelaksanaan APBD, kadang tidak bisa dihindari adanya realisasi belanja daerah yang melebihi realisasi pendapatan, maka mengharuskan adanya pembiayaan daerah untuk menutup defisit. Pembiayaan daerah sendiri mempunyai dua komponen penyusun, yaitu pertama penerimaan pembiayaan yang di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2011 hingga 2014 bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberiaan pinjaman daerah. Sedangkan kedua adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah dan pembayaran pokok hutang.



| 83

Pengeluaran Pembiayaan

2

Pembayaran pokok utang

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)

2011

252,258,758,001.90

6,373,622,984.00

11,800,000,000.00

6,203,880,497.76

264,228,500,488.14

490,615,356,072.82

61,060,230.00

0.00

102,083,328.21

490,574,332,974.61

2012

555,617,086,711.14

0.00

12,760,000,000.00

85,416,653.22

568,291,670,057.92

2013

262,954,885,602.92

0.00

8,230,000,000.00

92,708,334.60

271,092,177,268.32

2014

18,35

-99,52

-67,75

-35,38

16,40

Pertumbuhan Rata-rata

Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2013 ketika APBD mengalami defisit. Penutup defisit itu, terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan ditopang oleh sumber pembiayaan berupa penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah memang masih bergantung pada SiLPA yang mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 16,40%. Sedangkan pada tahun 2011, 2012 serta 2014, yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.


Pembiayaan Netto (Penerimaan pembiayaan – pengeluaran pembiayaan)

Penerimaan Pembiayaan

Uraian Pembiayaan

1

No

Tabel 3.10. Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011-2014


A-B

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah

Penerimaan piutang daerah


Penerimaan pinjaman daerah

490,574,332,974.61

270,432,380,985.90

6,203,880,497.76

264,228,500,488.14

220,141,951,988.71

18,173,622,984.00

1,367,724,299,979.71

1,606,039,874,952.42

2011

568,291,670,057.92

490,676,416,302.82

102,083,328.21

490,574,332,974.61

77,615,253,755.10

61,060,230.00

1,928,428,642,191.43

2,006,104,956,176.53

2012

271,092,177,268.32

568,291,670,057.92

85,416,653.22

568,291,670,057.92

(297,284,909,442.82)

12,760,000,000.00

2,292,916,011,204.00

2,008,391,101,761.18

2013

329,309,180,471.19

271,184,885,602.92

92,708,334.60

271,092,177,268.32

58,124,294,868.26

8,230,000,000.00

2,059,405,397,887.61

2,125,759,692,755.87

2014

Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan di atas, bisa menjadi potensi penting bagi pembiayaan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya, terutama jika terjadi defisit realisasi APBD. Namun dalam melihat kebijakan dan kinerja keuangan daerah, besaran SiLPA tersebut patut ditelaah lebih mendalam untuk mengetahui komponen penyusunnya.


B

9

8

7

Pencairan dana cadangan

6

5

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya

Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :

Surplus/defisit rill

Pengeluaran pembiayaan daerah

4

A

3

Belanja daerah

2

Dikurangi realisasi

Realisasi pendapatan daerah

Uraian Pendapatan

1

No

Tabel 3.11. Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Paser 2011-2014


| 85

Pelampauan pembiayaan netto

Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

Pelampauan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pelampauan penerimaan dana perimbangan

Pelampauan penerimaan PAD

Jumlah SiLPA

Uraian

6,032,005,567.00

247,720,675,030.36

(4,364,984,500.00)

212,977,167,090.00

28,209,469,787.25

490,574,332,974.61

Rp

1,22

50,49

-0,88

43,41

5,75

100

% dari SiLPA


5

4

3

2

1

No

2011

134,489,328.21

396,400,835,352.18

(2,875,636,708.37)

165,131,321,513.00

9,500,660,572.90

568,291,670,057.92

Rp

2012

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

Tabel 3.12.

0,02

69,75

-0,50

29,05

1,67

100

% dari SiLPA

85,416,653.22

367,412,340,491.76

(1,639,566,256.00)

(123,433,350,454.00)

28,667,336,833.34

271,092,177,268.32

Rp

2013

0,03

135,53

-0,60

-45,53

10,57

100

% dari SiLPA

92,708,334.60

288,080,922,356.33

(495,239,975.00)

37,260,358,231.00

4,370,431,524.26

329,309,180,471.19

Rp

2014

0,02

87,48

-0,15

11,31

1,32

100

% dari SiLPA

Dari tabel 3.12. tersebut, memperlihatkan bahwa komponen penyusun SiLPA paling besar adalah sisa penghematan belanja atau karena akibat lainnya. Ini artinya satu sisi pemborosan belanja daerah mampu ditekan, namun dalam sejumlah kasus atau kinerja sektoral justru kurang optimal dalam menyerap anggaran belanja, sehingga dapat berpengaruh pada pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, SiLPA juga tersusun dari penerimaan pendapatan daerah yang melampaui target anggaran, terutama dalam komponen PAD dan dana perimbangan. Pelampauan pendapatan ini bagian dari kinerja keuangan daerah yang cukup baik, meskipun selama kurun waktu 2011 hingga 2014 pelampauan itu mengalami trend fluktuatif, dan bahkan penurunan. Dari trend tersebut, juga dapat dibaca adanya relasi berbanding terbalik di dalam SiLPA, yaitu antara komponen pelampauan pendapatan dengan komponen penghematan belanja atau akibat lainnya. Relasi itu adalah jika pelampauan pendapatan semakin tinggi maka semakin kecil nominal penghematan belanja atau akibat lainnya. Sebaliknya, jika pelampauan pendapatan semakin menurun, maka semakin tinggi nominal sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Relasi itu merupakan gambaran kinerja keuangan daerah dalam menggali sumber pendapatan yang berpengaruh pada realisasi belanja daerah untuk pembangunan.

C. KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari, pertama strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan kedua, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima tahun mendatang.

Sedangkan secara makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini agar pengelolaan anggaran selaku nadi dari pembangunan daerah diharapkan dapat linier untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta untuk menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah sebagai berikut :

• Akuntabilitas, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan • Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan 86 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah

• Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah • Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik

• Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri

1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut : •

Dalam komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, penyesuaian tarif pajak, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut : a. Menjalankan kebijakan alternatif ketika ada beberapa komponen pembentuk PAD yang tidak lagi menjadi wewenang kabupaten, yaitu melalui identifikasi dan pengoptimalan sumber PAD potensial, misalnya melalui revitalisasi destinasi pariwisata

b. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan manajemen pemungutan disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah c.

Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi

d. Meningkatkan hasil BUMD melalui revitalisasi manajemen dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD e. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, SKPD teknis penghasil, dan kecamatan f.

Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 87

•

SKPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis

g. Optimalisasi berbagai aset daerah, misalnya sarana olahraga

Bagi daerah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Paser, komponen dana perimbangan masih menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah, karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana perimbangan

b. Optimalisasi dana perimbangan dari sumber daya alam batu bara melalui peningkatan akurasi data sebagai dasar pembagian hasil sumber daya alam c.

Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu

d. Menjalankan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh 21, dan BPHTB, disertai upaya sosialisasi untuk meningkatan kesedaran wajib pajak untuk membayar pajak •

e. Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya •

b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian Selain melalui ketiga komponen pendapatan di atas, upaya akselerasi pembangunan daerah juga dapat ditunjang melalui peningkatan kemitraan dengan lembaga non pemerintah atau sektor swasta. Hal ini bertujuan untuk menghimpun dan pengoptimalkan peran CSR (corporate social responsibility) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sekaligus agar bersinergi dalam kerangka rencana pembangunan daerah.

2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah


Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung yang keduanya menjadi penentu berlangungnya pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, yaitu melalui : •

• •

Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan

Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan renstra SKPD maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan renja SKPD Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari : a. Prioritas I : merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada publik, serta untuk melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 10%.

b. Prioritas II : merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam setiap SKPD c.

Prioritas III : merupakan belanja tidak langsung daerah yang antara lain adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS

d. Kebijakan belanja daerah langsung juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan

e. Alokasi belanja tidak langsung, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah


| 89

3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

• Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun • Penyertaan modal pada BUMD disertai upaya revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD

• Penyertaan modal daerah terutama dari dana yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam batu bara. Kebijakan ini sebagai bentuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah ketika hasil sumber daya alam semakin menurun.

4. Proyeksi APBD 2016-2020 Proyeksi ini didasarkan pada trend pertumbuhan rata-rata dan proporsi ratarata komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada periode sebelumya. Selain itu juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro kedepan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada pendapatan daerah.

Komponen pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata dalam lima tahun mendatang sebesar 11,5%. Persentase tersebut merupakan peningkatan dari pertumbuhan pendapatan dari periode sebelumnya yang sebesar 10,28%. Asumsinya adalah sekalipun terdapat komponen pendapatan daerah yang tidak lagi menjadi wewenang kabupaten dan adanya ketidakstabilan dana bagi hasil yang disebabkan fluktuasi harga batu bara, namun peningkatan pendapatan daerah tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah/SKPD dalam menghasilkan PAD.

Sedangkan dalam komponen belanja daerah diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,4% dalam lima tahun mendatang. Hal ini merupakan penurunan angka pertumbuhan dari periode sebelumnya yang sebesar 16,57%. Dari proyeksi tersebut diharapkan kebijakan belanja langsung maupun tidak langsung lebih didasarkan pada prioritas dan kebutuhan riil daerah. Dari belanja daerah yang selalu naik setiap tahun, terdapat kemungkinan kondisi defisit, yaitu pada dua tahun terakhir dalam satu periode mendatang. 90 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Defisit ini disebabkan adanya peningkatan belanja daerah yang selain mengikuti peningkatan pendapatan, juga adanya kebutuhan urgen yang membutuhkan pendanaan relatif besar, salah satunya penyelenggaraan pilkada dalam akhir periode. Dari kondisi defisit tersebut, diperlukan pembiayaan daerah yang sebagian besar ditunjang oleh SiLPA. Namun besaran SiLPA, terutama dari ketidakterserapan anggaran diupayakan seminimal mungkin dalam setiap tahun, yaitu dapat ditempuh melalui optimalisasi kinerja belanja daerah.


| 91


Belanja tidak langsung

1

Belanja langsung

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1

Pembayaran pokok utang

SiLPA Tahun Berkenaan

Pembiayaan Netto

Pengeluaran Pembiayaan

2

Penerimaan Pembiayaan


2

329,309,180,471.19

262,954,885,602.92

8,230,000,000.00

0.00

8,230,000,000.00

271,184,885,602.92

92,708,334.60

271,092,177,268.32

1

SiLPA tahun sebelumnya

66,354,294,868.26

2,059,405,397,887.61

1,166,884,159,657.68

892,521,238,229.93

2.125.759.692.755,87

637.042.604.025,00

1.377.664.405.076,00

111.052.683.654,88

2014

Surplus/Defisit

Total Belanja Daerah

2

Total Pendapatan Daerah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dana perimbangan

Pendapatan asli daerah (PAD)

Uraian

3

2

1

No

Tabel 3.13. Proyeksi APBD Kabupaten Paser 2016-2020

2017

2,642,797,594,026.42

688,448,773,243.88

1,782,566,977,170.82

36,414,122,459.86

2,606,383,471,566.56

1,510,138,583,425.67

1,096,244,888,140.90

365,491,075,782.13

322,397,117,972.33

6,995,500,000.00

6,995,500,000.00

329,392,617,972.33

83,437,501.14

329,309,180,471.19

396,034,116,993.02

359,619,994,533.16

5,946,175,000.00

5,946,175,000.00

365,566,169,533.16

75,093,751.03

365,491,075,782.13

Pembiayaan Daerah

43,093,957,809.80

2,327,128,099,613.00

1,348,338,020,915.77

978,790,078,697.23

Belanja Daerah

2,370,222,057,422.80

617,442,845,958.64

1,598,714,777,731.68

171,781,843,611.72

Pendapatan Daerah

154,064,433,732.48

2016

392,553,447,088.18

391,047,452,618.94

5,054,248,750.00

5,054,248,750.00

396,101,701,368.94

67,584,375.92

396,034,116,993.02

1,505,994,469.24

2,945,213,322,870.21

1,706,456,599,271.00

1,238,756,723,599.21

2,946,719,317,339.46

767,620,382,166.93

1,987,562,179,545.46

191,536,755,627.07

2018

Proyeksi

316,367,012,350.47

388,318,161,589.01

4,296,111,437.50

4,296,111,437.50

392,614,273,026.51

60,825,938.33

392,553,447,088.18

(71,951,149,238.54)

3,357,543,188,072.04

1,945,360,523,168.94

1,412,182,664,903.10

3,285,592,038,833.50

855,896,726,116.13

2,216,131,830,193.19

213,563,482,524.18

2019

148,605,949,870.31

312,770,060,973.09

3,651,694,721.88

3,651,694,721.88

316,421,755,694.97

54,743,344.50

316,367,012,350.47

(164,164,111,102.78)

3,827,599,234,402.13

2,217,710,996,412.59

1,609,888,237,989.54

3,663,435,123,299.35

954,324,849,619.48

2,470,986,990,665.40

238,123,283,014.46

2020

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini secara khusus akan membahas mengenai analisis lingkungan strategis terkait peluang, potensi, resiko dan tantangan pembangunan di Kabupaten Paser pada periode pembangunan yang lalu (2011-2015). Pada pokok pembahasan mengenai permasalahan pembangunan akan diuraikan khusus mengenai apresiasi terhadap keberhasilan pembangunan di kabupaten Paser, juga masukan dan analisis mengenai capaian-capaian pembangunan yang masih harus diberi ruang khusus pada penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

Diharapkan dengan pendekatan pada prioritas pembangunan mengenai sektor-sektor strategis dan krusial ini, arah-strategi-kebijakan dan target pembangunan jangka menengah bisa diperoleh demi keberhasilan penyusunan RPJMD Kabupaten Paser, maupun implementasi pembangunan ke depannya. Data-data pembangunan yang diulas pada Bab ini diambil dari BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah

A. Permasalahan Pembangunan 1. Urusan Wajib Dasar a. Pendidikan Berdasarkan data jumlah murid dan jumlah guru untuk tingkat pendidikan SD dan SMP, dapat dikatakan bahwa rasio murid terhadap guru untuk dua jenjang pendidikan ini di Kabupaten Paser sudah cukup baik. Namun, yang perlu disadari ialah disparitas terkait akses terhadap pendidikan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 93

antara masyarakat yang bermukim di kota dengan yang di desa atau di wilayah-wilayah pedalaman. Minimnya fasilitas pendidikan di wilayah pesisir dan pedalaman menjadi salah satu faktor penghambat terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Kenyataan ini akan sangat berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah anak-anak di pesisir dan pedalaman. Selain berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah, kurangnya sarana pendidikan di wilayah pedalaman dan pesisir berpengaruh juga terhadap sebaran tenaga-tenaga guru yang akan lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Tidak heran bila rasio murid terhadap guru di Kabuaten Paser kelihatan cukup proporsional, tetapi dalam kenyataan justru sedang tercipta kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat di pesisir dan pedalaman terkait akses terhadap pendidikan ini.

Kesenjangan akses ini dapat terlihat dari makin berkurangnya jumlah murid pada level pendidikan yang lebih tinggi. Artinya sebaran sarana dan prasarana pendidikan untuk level SMP masih belum merata untuk seluruh wilayah, sehingga jumlah murid pada level pendidikan lanjutan jauh menurun jika dibandingkan dengan jumlah murid SD yang mencapai jumlah di atas 30 ribu (data 2014). Kontras kondisi ini bisa terbaca dengan jelas ketika lama waktu sekolah yang digalakkan negara ini pada tuntas pendidikan dasar 9 tahun ternyata Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir hanya finis di titik 8.3. Mungkin jika dibandingkan dengan daerah lain kondisi ini masih cukup baik. Namun, ketika lama waktu sekolah ini dipecah ke level urban dan rural, akan kentara bahwa lama waktu sekolah anak-anak di daerah perkotaan dan sentra perekonomian lebih lama ketimbang anak-anak yang tinggal di pesisir dan pedalaman yang belum memiliki akses dan kualitas pendidikan yang kompetitif. Hal ini berimplikasi langsung pada bayangan (imajinasi) anak-anak usia sekolah yang dengan gampang terkooptasi ke dalam spirit menemukan uang secara instan, tanpa terobsesi lagi dengan peningkatan kualitas untuk memapankan kematangan dan profesionalisme. Ketika negara ingin menyentuh sekaligus melecut semangat untuk meningkatkan daya saing dan profesionalisme yang tentunya berintikan kompetensi, pendidikan dasar-menengah dan bahkan pendidikan tinggi menjadi salah satu jawaban ampuh. Dan tentunya pemerataan mengenai akses dan kualitas yang proporsional menjadi salah satu jalan yang mau tidak mau harus dipilih para pemegang kendali kebijakan. Pendidikan yang kompetitif tidak harus melebarkan kesenjangan antara polar-polar yang terkonstruksi sebagai oposan satu bagi yang lain. Salah satu solusi ideal dalam mengurai problematika ini adalah kesiapan pemerintah Kabupaten Paser dalam lima tahun mendatang untuk meretas peningkatan akses dan kualitas pendidikan khususnya bagi wilayah yang berada jauh di pedalaman dan pesisir. 94 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

b. Kesehatan Bila dilihat secara saksama, jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Paser dapat dikatakan cukup memadai untuk menjamin pelayanan terhadap masyarakat. Namun, dalam kenyataan angka kematian bayi, balita dan ibu hamil masih saja fluktuatif. Salah satu persoalan yang mesti diperhatikan secara khusus ialah makin meningkatnya angka kematian balita. Hal ini terkait dengan kualitas pelayanan imunisasi yang cenderung menurun. Padahal, imunisasi menjadi salah satu cara menekan angka kematian balita, sebab banyak penyakit yang dapat dicegah lewat pemberian vaksin saat imunisasi.

Persoalan pokoknya kembali pada keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berdiam di pesisir atau wilayah pedalaman Kabupaten Paser. Fakta menunjukkan bahwa penyebab utama kematian balita ialah ispa dan diare. Ini berarti tenaga-tenaga kesehatan perlu disebar secara lebih merata untuk memberi pelayanan yang berkualitas terutama dalam mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Keterbatasan akses masyarakat terhadap sarana-sarana kesehatan perlu disiasati pemerintah dengan menyebar tenaga-tenaga kesehatan ke wilayah pesisir dan pedalaman, serta mendorong mereka untuk memberi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tepat sasar demi meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat. Artinya pemerintah tidak saja membangun fasilitas kesehatan dan menunggu masyarakat datang ke sana, tetapi lebih memakai strategi jemput bola, dimana tenaga-tenaga kesehatanlah yang diterjunkan hingga ke wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan akses untuk sampai ke fasilitas-fasilitas kesehatan.

c. Infrastruktur Perhubungan

Perhubungan berkaitan erat dengan mobilisasi dan konektivitas masyarakat baik dalam wilayah Kabupaten Paser sendiri maupun dengan wilayah lain di luar Kabupaten Paser. Kendala yang paling banyak dihadapi dalam persoalan perhubungan ini adalah minimnya moda transportasi serta belum memadainya sarana dan pra-sarana perhubungan. Di Kapupaten Paser sendiri panjang jalan dengan kondisi baik tidak mencapai 50 persen dari keseluruhan panjang jalan, sementara sisanya adalah jalan dengan kondisi sedang, rusak dan rusak berat. Penilaian ini juga tentunya menggunakan standar Kabupaten Paser yang sesungguhnya perlu juga disesuaikan dengan standar pengukuran nasional. Dengan kata lain, jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Paser belum tentu benar-benar baik jika dibandingkan dengan beberapa wilayah Indonesia yang lainnya.


| 95

Hal berikut adalah jumlah kendaraan darat yang beroperasi sebagai sarana angkutan di Kabupaten Paser juga masih fluktuatif dalam kurun 2011-2013 dengan kecenderungan menurun. Minimnya moda trasnportasi darat dan kurang memadainya sarana pra-sarana ditambah kualitas layanan yang belum memuaskan menjadi persoalan yang harus dipecahkan oleh pemerintah Kabupaten Paser. Artinya, selain meningkatkan kualitas sarana pra-sarana perhubungan untuk memancing ketersediaan moda transportasi darat dalam jumlah besar, kualitas layanan transportasi masyarakat pun perlu digenjot agar menjadi semakin baik. Menurunnya jumlah penumpang angkutan darat menjadi bukti berkurangnya mobilitas masyarakat yang menggunakan fasilitas transportasi publik, dan cermin ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diberikan serta kualitas sarana pra-sarana perhubungan. Ketiga aspek ini harus bisa ditangani pemerintah untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten Paser.

2. Urusan Wajib Non-Dasar a. Lingkungan Hidup Aspek lingkungan hidup menjadi salah isu penting yang perlu diperhatikan, mengingat Kabupaten Paser sebagai salah satu wilayah dengan prosentasi aktivitas pertambangan yang cukup tinggi. Pencemaran lingkungan hidup oleh sampah B3 (bahan beracun dan berbahaya) - dimana hanya 9 perusahaan yang memiliki izin pembuangan air limbah - kelak akan menjadi bumerang bagi pengembangan potensi daerah selain tambang.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memperketat perizinan bagi pembuangan limbah-limbah perusahaan yang berisiko tinggi mencemari lingkungan hidup, terutama tanah, udara dan air. Untuk itu pemerintah perlu memikirkan strategi pelestarian lingkungan hidup dengan mendorong investasi di luar tambang terutama bidang pertanian dan perkebunan yang terkait erat dengan lingkungan hidup. Selain mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada sektor tambang, pertanian dan perkebunan tidak saja memberi sumbansih bagi PDRB tetapi secara tidak langsung membeawa pengaruh positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Hal ini akan sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita Provinsi Kalimantan Timur yang memberi penekanan baru pada geliat ekonomi hijau (green economy) sebagai salah satu jawaban terhadap degradasi lingkungan yang kian hari kian amburadul. Lingkungan Hidup adalah salah satu urusan penting yang harus bisa mengawal isu ini. 96 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

b. Kependudukan dan Catatan Sipil Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan secara serius oleh Disdukcapil ialah manajemen admisitrasi bagi penduduk lokal dan mereka yang bermigrasi masuk ke Kabupaten Paser. Tujuannya ialah untuk menghindari duplikasi data dari mereka yang bermigrasi ke Kabupaten Paser. Mereka yang bermigrasi ke Kabupaten Paser harus juga secara administratif menjadi penduduk Paser dan tidak lagi terikat dengan daerah asalnya. Dengan demikian, mereka masuk dalam hitungan sebagai wajib pajak Kabupaten Paser, sehingga kehadiran kelompok migran ini memberi sumbangsih bagi pendapatan Paser, bukan hanya meraup keuntungan saja dari Kabupaten Paser.

c. Tenaga Kerja

Komposisi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten paser masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kecenderungan yang terus menurun, Hal ini menandakan masih belum terbukanya bidang-bidang pekerjaan lain, terutama yang berhubungan dengan kewirausahaan. Mereka yang masuk dalam usia angkatan kerja di Kabupaten Paser masih memiliki kecenderungan untuk terjun ke bidang-bidang pekerjaan yang sudah ada, dan belum beralih ke upaya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Di samping itu, kecenderungan ini dapat dilihat sebagai gambaran kualitas tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Paser. Maka, salah satu tugas pemerintah ialah rutin melakukan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas angkatan kerja yang ada di Kabupaten Paser. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat sektor-sektor yang menjanjikan penyerapan tenaga kerja, misalnya sektor kelautan dan perikanan, dan kewirausahaan. Tujuannya ialah tersedianya angkatan kerja yang kompeten dan mampu bersaing, serta memiliki daya untuk membuka bidang-bidang pekerjaan baru, di luar yang sudah ada. Kreativitas ini mengandaikan adanya stimulan pemerintah khususnya dalam membidik potensi-potensi perekonomian baru yang sekaligus bisa menjadi jawaban ketika sektor andalan seperti pertambangan kian lesu hari demi hari karena makin menipisnya potensi galian.

d. Koperasi dan UMKM

Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM di Kabupaten Paser dalam kurun 2009-2013 mengindikasikan kecenderungan masyarakat Paser untuk sendiri menggerakkan ekonomi pada skala mikro. Namun, kecenderungan ini belum diimbangi oleh penanaman modal (investasi) karena para pemodal (investor) lebih senang menanamkan modalnya pada sektor pertambangan. Kenyataan ini perlu disikapi pemerintah dengan mengarahkan para investor


| 97

agar mau terlibat menanamkan modalnya di luar sektor pertambangan misalnya berinvestasi dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, pemerintah bisa juga menggunakan Koperasi dan UMKM sebagai salah satu urusan yang mampu meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi non tambang yang ada di Kabupaten Paser. Misalnya menjadikan koperasi dan UMKM sebagai unit pengelola hasil-hasil pertanian dan perkebunan sebelum dilepas ke pasar, sehingga hasil pertanian dan perkebunan tidak lagi dilepas sebagai bahan mentah, tetapi sebagai bahan olahan yang telah ditingkatkan nilai jualnya lewat aktivitas di koperasi atau UMKM.

e. Kebudayaan

Persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah dalam bidang kebudayaan ialah melakukan inventaris budaya-budaya lokal Kabupaten Paser. Hal ini perlu dilakukan demi mengenal secara tepat unsur-unsur kebudayaan lokal Kabupaten Paser sebelum ditampilkan dalam festival-festival atau pameran budaya. Identifikasi, inventarisasi dan pengembangan nilai dan pesona budaya ini berkorelasi positif terhadap kemampuan Kabupaten Paser dalam menemukan ruang-ruang kreatif baru baik dari segi sosial, politik, perekonomian dan lain sebagainya. Pengenalan dan inventaris terhadap budaya asli masyarakat lokal Paser ini perlu dilakukan, mengingat Paser sebagai salah satu daerah yang didiami oleh begitu banyak orang dari berbagai wilayah lain. Pengenalan atas budaya asli Paser serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat juga dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan spirit dan arah pembangunan Paser di masa yang akan datang.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengembangan potensi serta pemberdayaan masyarakat desa yang didukung oleh alokasi dana yang lebih dari Rp.1 miliar ditambah pengadaan satu unit mobil dan ragam fasilitas lain untuk masing-masing desa menunjukkan kesungguhan pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan dan mensukseskan penguatan perekonomian dari Desa. Kucuran dana yang sedemikian besar untuk setiap desa ini perlu mendapat kontrol yang ketat dari pemerintah terutama untuk mencegah terjadinya pencatutan keberhasilan program pembangunan di desa oleh SKPD-SKPD teknis terkait. Besarnya alokasi dana ini memungkinkan desa untuk bisa mencanangkan dan mengembangkan sendiri program-program pembangunan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakatnya. Bahayanya ialah seringkali keberhasilan dalam mengembangkan potensi serta memberdayakan masyarakat desa yang dilakukan dengan dana desa diklaim sebagai keberhasilan yang diraih oleh 98 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

kerja keras dari SKPD-SKPD di luar pemerintah desa. Ini perlu diperhatikan sehingga masing-masing SKPD tetap bertanggung jawab untuk menjalankan program pembangunan di desa tanpa tendensi mencatut keberhasilan pembangunan yang dicapai dengan menggunakan dana desa.

g. Komunikasi dan Informasi

Jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Paser meliputi jaringan telepon rumah dan telepon genggam, televisi, radio, internet dan surat kabar, baik nasional maupun lokal. Kehadiran jaringan komunikasi ini tentu saja mempermudah akses warga Kabupaten Paser terhadap aneka informasi atau berita yang berasal dari luar serta mempererat jalinan komunikasi antar warga. Ini juga menandakan keterbukaan wilayah Kabupaten Paser terhadap informasi-informasi yang berasal dari luar daerah. Melihat pentingnya jaringan komunikasi dan informasi ini maka pemerintah berkewajiban memperluas jangkauan jaringan komunikasi hingga ke wilayahwilayah pedalaman agar masyarakat di pedalaman juga bisa memperoleh akses bagi komunikasi dan memperoleh informasi dari dunia luar. Perluasan jaringan ini harus pula diimbangi dengan peningkatan kapasitas jaringan tidak saja GSM tetapi 3G dan 3,5G sebagaimana yang terjadi dalam tren perkembangan jaringan komunikasi saat ini. Selain kedua hal di atas, pemerintah harus menggunakan jaringan komunikasi dan infromasi ini untuk mengembangkan keterbukaan dan kemudahan akses data informasi publik. Misalnya dengan membuat website resmi milik pemerintah daerah yang selalu dibarui, di mana melalui website ini pemerintah dapat menyajikan data-data yang dapat diakses bagi kepentingan publik secara terbuka, serta memanfaatkannya sebagai sarana untuk menerima masukan atau aspirasi masyarakat.

h. Ketahanan Pangan

Secara umum padi baik padi sawah maupun padi ladang masih menjadi komoditi pangan yang dominan di Kabupaten Paser. Hal ini terbukti dari besarnya lahan yang diperuntukkan bagi tanaman ini dibandingkan dengan lahan bagi tanaman pangan yang lain. Namun, persoalannya ialah ketika produksi tanaman padi meningkat, produksi tanaman pangan lain, misalnya jagung justru menurun. Hal ini tentu tidak akan berimplikasi bagus untuk jangka panjang, sebab akan menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap beras sebagai bahan pangan pokok.

Untuk mengatasi ini, yang perlu dilakukan ialah memaksimalkan diversifikasi tanaman pangan dan peningkatan produktivitas hasil panen secara berimbang. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 99

Artinya masyarakat disadarkan untuk melihat tanaman pangan lain di luar padi sebagai bahan pangan dan sumber makanan pokok. Keberhasilan meningkatkan produktivitas padi perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas tanaman lain misalnya jagung, singkong, dan ubi rambat. Kesemuanya adalah bahan pangan yang bila diupayakan peningkatan produktivitasnya secara berimbang akan membantu meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Paser.

3. Urusan Pilihan a. Energi Dan Sumber Daya Mineral Kekurangan energi listrik telah menjadi salah satu persoalan besar bagi masyarakat Kabupaten Paser, yang berpengaruh juga terhadap aspek lain, misalnya aspek komunikasi dan informatika. Selain itu kekurangan pasokan energi listrik telah menyebabkan masih banyak rumah tangga yang belum menggunakan listrik.

Persoalan ini mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Paser untuk mulai memikirkan penggunaan sumber energi listrik baru. Karena itu perlu diupayakan pengembangan sarana pembangkit listrik dengan mengandalkan potensi yang tersedia di Kabupaten Paser, misalnya pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pengembangan pembangkit listrik baru dengan mengandalkan potensi alam ini diarahkan untuk memenuhi pasokan energi listrik ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh pasokan dari pembangkit listrik yang ada. Selain masalah pasokan energi listrik, hal lain yang perlu dipikirkan pemerintah daerah terkait sumber daya mineral ialah exit strategy yang bisa diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan yang kewenangan perizinannya telah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Salah satu strategi yang mungkin ialah menggalakkan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta sektor kelautan dan perikanan. Selain mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan mineral, sektor-sektor ini juga akan memberi dampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup.

Rasio elektrifikasi yang masih rendah yang menjadi salah satu kunci penentuan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur dalam spirit besar green economy harus bisa memiliki gaung bagi Kabupaten Paser. Hal ini harus bisa disinergikan dengan kegiatan, program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser, khususnya dalam pemerataan pembangunan fasilitas dan jaringan kelistrikan.

b. Pariwisata

Fakta bahwa Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten dengan 100 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

kekayaan alam terutama bahan tambang yang melimpah tidak serta merta menutup kemungkinan bagi pengembangan sektor pariwisata. Karena itu yang harus segera dilakukan pemerintah ialah mengidentifikasi tempattempat yang berpotensi menjadi destinasi wisata dan mulai secara serius mengembangkannya. Upaya ini tentu perlu diimbangi juga dengan perbaikan fasilitas di tempattempat pariwisata yang sudah ada saat ini. Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata serta pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata akan mempermudah upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Paser sebagaimana terjadi selama ini. Kehadiran kelompok-kelompok sadar wisata dengan dampingan dan fasilitas dari Dinas Pariwisata akan meningkatkan minat masyarakat Paser sendiri terhadap pengembangan potensi wisata yang ada di daerah itu.

Selain itu, pihak swasta juga perlu dilibatkan untuk menjamin ketersediaan sarana penunjang wisata seperti hotel atau penginapan yang memudahkan akomodasi bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Paser.

c. Perdagangan

Tantangan bagi sektor perdagangan di Kabupaten Paser ialah bagaimana meningkatkan penjualan komoditi-komoditi andalan dari sektor pertanian ke luar Kabupaten Paser. Hal ini penting dilakukan untuk mengimbangi kecenderungan jasa layanan yang masih menjadi fokus perdagangan masyarakat Kabupaten Paser. Upaya ini juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan posisi tawar pedagang-pedagang tradisional berhadapan dengan pedagang-pedagang besar yang hadir dengan modal raksasa.

Pemerintah perlu fokus memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang tradisional di tengah gempuran pedagang-pedagang modern. Artinya, dibutuhkan kebijakan yang menguntungkan para pedagang tradisional dalam memasarkan komoditi-komoditi andalan mereka bukan saja dalam wilayah Kabupaten Paser, tetapi sampai ke luar Kabupaten Paser.

d. Industri

Problem utama terkait dengan sektor industri di Kabupaten Paser ialah belum terlalu kuatnya upaya peningkatan nilai tambah bagi bahan-bahan baku yang dihasilkan daerah ini. Karena masih berupa bahan baku maka nilai jualnya juga menjadi lebih rendah, berbeda dengan bahan baku yang sudah lebih dahulu diolah sebelum dijual.

Ke depan, industri yang perlu digalakkan ialah industri pengolahan bahan baku yang tidak saja bermanfaat untuk meningkatkan nilai jual, tetapi membuka Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 101

kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja. Kalau tidak maka daerah lain yang mengembangkan industri pengolahan bahan bakulah yang akan diuntungkan, dengan memanfaatkan bahan baku berharga murah yang dipasok dari Kabupaten Paser.

e. Transmigrasi

Perlu disadari bahwa Kabupaten Paser juga adalah salah satu daerah tujuan transmigrasi pada masa lalu. Bahkan ada tiga gelombang transmigrasi yang dapat disebut yakni gelombang pertama pada era sebelum tahun 70-an, gelombang kedua pada kurun waktu 70-an hingga 8a0-an dan yang terakhir pada kurun waktu setelahnya yakni sejak 90-an.

Kehadiran kelompok-kelompok transmigran ini di satu sisi membawa perubahan berupa kemajuan dan perkembangan Kabupaten Paser, tetapi pada sisi lain justru menimbulkan efek tergusurnya warga pribumi atau suku-suku asli. Para transmigran yang mengikuti program pemerintah malah mendapat keistimewaan berupa lahan huni dan lahan garap, sementara tidak demikian dengan warga asli. Hal demikian pada akhirnya menimbulkan kesenjangan dimana para transmigran dianggap menikmati kemajuan dan tinggal menetap di perkotaan atau wilayah utara-tengah yang dilengkapi jalan trans Kalimantan Timur, sementara sebagian warga lokal tergusur ke daerah pesisir dan/atau semakin tersudut di wilayah pedalaman. Kenyataan ini harus segera diubah dengan mengevaluasi pola-pola kebijakan terkait transmigrasi yang selama ini dilaksanakan dan untuk memberi kesempatan lebih pada upaya mengurangi disparitas kesejahteraan antara kaum trasmigran dengan warga asli yang sudah lebih dahulu mendiami Kabupaten Paser, sebelum kedatangan para transmigran.

f. Pertanian

Tahun 2013, sektor pertanian menyumbang 12, 05 persen bagi PDRB Kabupaten Paser. Kontribusi ini jauh di bawah sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai angka 76,32 persen. Kecilnya kontribusi sektor pertanian ini berbanding lurus dengan makin berkurangnya lahan pertanian akibat dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, padahal kontribusi sektor perkebunan hanya 4,65 persen, di mana kelapa sawit menjadi komoditi andalan sektor perkebunan. Selain berkurangnya lahan pertanian, minimnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Paser juga disebabkan oleh makin berkurangnya jumlah petani. Ini menjadi sebuah permasalahan serius yang butuh untuk segera ditangani 102 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

oleh pemerintah, sebab sektor pertanian lebih dominan bergantung pada produktivitas padi yang juga semakin menurun dari tahun ke tahun. Salah satu alternatif yang mungkin untuk bisa diterapkan ialah dengan menggalakkan program diversifikasi pertanian, di mana lahan pertanian yang tersedia tidak hanya ditanami padi, tetapi ditanami juga tanaman pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, dan kacang tanah. Dengan demikian petani tidak melulu bergantung pada produktivitas padi, yang mana ketika harga padi anjlok setelah panen raya, para petani mengalami kerugian yang cukup besar. Diversifikasi memungkinkan petani untuk tetap bisa bertahan dengan mengandalkan hasil panen lain, selain padi.

Pada sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan pemerataan dalam pembagian lahan pertanian bagi kaum transmigran dengan warga asli Kabupaten Paser, terutama yang berada di pedalaman dan bermatapencaharian sebagai petani. Kebijakan pemerintah memberi lahan seluas 2 hektar kepada para transmigran perlu ditinjau kembali untuk menjamin adanya kesetaraan akses dan kesamaan peluang mengusahakan lahan bagi warga lainnya. 4.1.3.7 Kehutanan

Meski kewenangan pengelolaan hutan telah dialihkan ke pemerintah provinsi, pola-pola perambahan hutan yang selama ini terjadi patut dijadikan perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Paser. Paling kurang ada tiga pola perambahan hutan yang terjadi yakni; pertama, perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan bertani/berkebun, kedua, perambahan hutan untuk dijadikan pemukiman, dan ketiga, perambahan hutan oleh perusahaan pemegang izin HPH. Fokus perhatian pemerintah ialah pada pola perambahan yang ketiga, yang acap dilakukan oleh perusahaan pemegang ijin HPH misalnya yang diberi kontrak selama sekian tahun untuk melakukan pengelolaan atas kawasan hutan yang ada dalam kontrak. Ada kecenderungan pihak perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan melakukan perambahan hutan melampaui batas yang disepakati untuk setiap tahunnya demi menggenjot produksi berlebih. Akibatnya sebelum masa kontrak berakhir, hutan yang ada telah habis dirambah, dan boleh jadi perusahaan bisa pergi begitu saja tanpa melakukan upaya pemulihan kembali. Kecurangan yang dilakukan perusahaan yang mengantongi izin HPH ini berbanding terbalik dengan kondisi 26 desa yang berada dalam wilayah hutan lindung dan cagar alam. Mereka tidak memiliki kewenangan apapun dan kehilangan hak untuk memanfaatkan hasil hutan di mana mereka bermukim, padahal mereka sudah lebih dahulu ada di sana sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai hutan lindung atau cagar alam. Karena itu, pemerintah perlu Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 103

mengupayakan pengakuan atas hak-hak tenurial warga desa yang sudah mendiami sebuah kawasan secara turun temurun, serentak memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Jika tidak maka pemerintah sebetulnya sedang melakukan ketidakadilan terhadap warga negaranya sendiri. Koordinasi, konsultasi dan negosiasi dengan level pemerintah yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) menjadi sesuatu yang urgen, ketika pembangunan di Kabupaten Paser mulai menyasar hak-hak dasariah warga negara yang secara empiris berada dalam situasi serba sulit, dan secara hukum prosedural terbayang oleh tuduhan pelanggaran dan penyerobotan hutan. 4.1.3.8 Kelautan dan Perikanan

Potensi yang paling mungkin untuk dikembangkan di Kabupaten Paser ialah perikanan air tawar, sebab kewenangan atas sektor kelautan sudah ditarik menjadi tanggung jawab provinsi. Permasalahan yang terjadi dan berhubungan dengan sektor perikanan air tawar ini adalah masih minimnya upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam mendorong masyarakat untuk terjun menjadi pekerja pada sektor ini.

Kendala yang dihadapi terkait pengembangan sektor ini dan minimnya minat masyarakat ialah belum terbukanya jalur-jalur distribusi bagi pemasaran hasil perikanan air tawar. Karena itu, salah satu tanggung jawab yang mesti dijalankan pemerintah ialah membuka jalur-jalur distribusi bagi pemasaran hasil usaha ikan air tawar ini. Jika jalur distribusi telah terbuka dan permintaan terhadap ikan air tawar meningkat maka masyarakat akan tertarik untuk terlibat dalam membudidayakan ikan air tawar dan menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor andalan yang bisa mendatangkan profit dan menyerap tenaga kerja.

Karena itu langkah awal ialah pemerintah mengidentifikasi potensi ikan air tawar yang bisa dibudidayakan, dan yang banyak diminati untuk konsumsi masyarakat. Jadi yang dibudidayakan untuk dijual ialah yang permintaan untuk konsumsinya tinggi, sehingga mereka yang terjun dalam sektor ini tidak menderita kerugian dan bisa menjadikan sektor ini sebagai sektor pencaharian pokok.

B. Isu-Isu Strategis 1. Peningkatan layanan dasar terutama layanan pendidikan dan kesehatan melalui ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan peningkatan mutu layanan. 104 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat, terutama jalan dan listrik.

3. Peningkatan tata-kelola pemerintahan yang mengakomodasi berbagai isu krusial: ketepatan sasaran pembangunan, pemerataan pembangunan, dan perkembangan kawasan sekitar.

4. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah dari sektor non-tambang, melalui diversifikasi usaha pertanian dan perkebunan, perikanan dan jasa berbasis spirit ekonomi hijau dan berkelanjutan. 5. Peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan langsung dengan kebutuhan daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, yang ditujukan bagi aparatur desa maupun masyarakat. 6. Terbukanya investasi di level regional (ASEAN) terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan sejumlah isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten Paser untuk lima tahun mendatang. Penentuan isu strategis ini berdasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: signifikansi terhadap sasaran pembangunan nasional dan provinsi; memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan daerah; mampu menjadi katalisator dan memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; serta kemungkinan untuk dikelola.

1. Peningkatan layanan dasar terutama layanan pendidikan dan kesehatan melaui ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan peningkatan mutu layanan. Skema-skema pembangunan yang digunakan untuk masing-masing wilayah harus bisa merepresentasikan pembangunan yang diacu berdasarkan konteks. Kontekstualisasi ini mengandaikan adanya kajian yang mendalam mengenai perkembangan dan kemajuan yang ingin dicapai dan bagaimana hal tersebut bisa dibuktikan. Keterjangkauan infrastruktur khususnya transportasi, energi dan komunikasi bisa menjadi hal yang mempercepat atau bahkan memperlambat proses menuju tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Di titik ini pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser yang terkonsentrasi hanya di wilayah perkotaan dan beberapa sentra perekonomian, sepantasnya membidik potensi-potensi dan titik-titik strategis lainnya yang berada di luar wilayah urban. Pasokan PAD yang kuat datangnya dari daerah-daerah penghasil berbagai komoditas pertambangan, kehutanan, kelautan. Terbanyak Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 105

daerah-daerah ini tidak berada di pusat-pusat urban, melainkan jauh berada di wilayah pedalaman, pinggiran yang hampir tak tersentuh pembangunan infrastruktur yang standar sekalipun. Pemerintah perlu melihat beberapa hal krusial sebagai katalisator dalam pembangunan dan tujuannya yang ingin direngkuh, a. Pembangunan infrastruktur sudah harus melihat posisi Kabupaten Paser yang sangat strategis (Merupakan titik penghubung kabupatenkabupaten di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, juga merupakan sentra yang bisa menjadi daerah penghubung Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan). Pembangunan infrastruktur haru bisa didorong ke daerah-daerah yang ada di perbatasan (baik batas kabupaten maupun batas provinsi), agar hasilhasil bumi Kabupaten Paser benar-benar dinikmati kemanfaatannya oleh penduduk Paser sendiri. Beberapa Kecamatan di wilayah Selatan yang justeru memberi kemanfaatan ekonomi yang cukup besar bagi Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam distribusi dan peningkatan nilai jual komoditi hanya karena mereka memiliki akses yang lebih dekat ke wilayah Kabupaten atau Provinsi lain.

b. Pembangunan Infrastruktur harus bisa memiliki standar-standar dan prioritas yang utama yang bisa menjadi dasar seluruh kajian perencanaan. Pembangunan mega proyek di Pusat Kabupaten Paser (Kecamatan Tanah Grogot) harus juga diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar transportasi (Jalan, Jembatan, Dermaga), energi (PLTD, PLTS, PLTA, dll) yang bisa menunjukkan keberpihakan dan dukungan pemerintah kabupaten dalam menunjukkan pemerataan sekaligus itikad baik (political will) bagi perkembangan dan kemajuan di Kabupaten Paser. Pengembangan kelas jalan, pembangunan jalanjalan lingkungan dan jalan-jalan kabupaten, koordinasi dengan Provinsi dan Pusat yang intens khususnya mengenai pembangunan jalan provinsi dan jalan negara, koordinasi dengan PLN dan providerprovider telepon selular untuk menjangkau daerah-daerah rural, hingga ke mengembangkan skema-skema percepatan pembangunan. Semua ini bisa dilakukan untuk menghadirkan kesejahteraan yang dengan sendirinya juga akan meningkatkan kualitas layanan dasar di beberapa sektor.

c.

Pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar tidak pernah membenarkan adanya disparitas berbasis kepentingan bahkan tendensi-tendensi ekonomi. Situasi kesenjangan dan kemiskinan yang sangat berbeda antara kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Selatan, juga desa-desa yang berada jauh dari jalur jalan transKalimantan membutuhkan pendekatan berbeda khususnya dalam


soal ketersediaan infrastruktur dasar. Pembangunan yang terlalu terkonsentrasi di wilayah sepanjang jalan trans-Kalimantan Timur menjadikan beberapa daerah dengan cepat bertumbuh sebagai pusat ekonomi di sektor jasa, sementara andalah Paser yang ada di wilayahwilayah rural acap kali terabaikan.

2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas infrastruktur yang berhubungan langsung dengan aktifitas perekonomian masyarakat, terutama jalan dan listrik. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar (jalan dan listrik) mengandaikan pemerintah kabupaten Paser kian hari kian mengokohkan jangkar-jangkar pembangunannya. Ketersediaan infrastruktur yang selama ini sudah baik terus dikembangkan dan dikuatkan, khususnya untuk wilayah desa dan kecamatan yang selama ini belum banyak disentuh oleh peningkatan kualitas infrastruktur. a. Perbaikan kualitas, standar serta kelas jalan

b. Pembangunan jalan-jalan lingkungan di wilayah-wilayah ekonomis (Jalan di perkebunan Sawit, Karet, hutan-hutan produksi rakyat) c.

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah ada, dan pengembangan potensi listrik yang mengandalkan enegeri alternatif tenaga Micro Hydro, Diesel, Tenaga Surya, maupun tenaga Uap. Serta peningkatan dan perluasan jaringan kelistrikan, khususnya instalasi listrik di desa-desa yang belum bisa mengakses listrik, termasuk koordinasi dengan PLN tentang prasyarat yang dibutuhkan PLN dalam memperluas jaringan kelistrikan.

3. Peningkatan tata-kelola pemerintahan yang mengakomodasi berbagai isu krusial: ketepatan sasaran pembangunan, pemerataan pembangunan, dan perkembangan kawasan sekitar. Persoalan tata kelola pemerintahan seringkali tidak jelas dibarui dan diperbaiki. Konsentrasi perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja justeru terseok akibat beberapa kendala yang belum jelas terbaca. Analisis mengenai tata kelola yang terkadang tidak menyentuh problematika dan meta-masalah yang ada akhirnya menggiring upaya perbaikan dan pembaruan hanya berakhir sebagai persoalan baru.

a. Pemerintah Kabupaten Paser sudah sepantasnya memikirkan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 107

perimbangan anggaran yang proporsional dan efisien khususnya dalam memprioritaskan pembangunan yang berbasis pada analisis mengenai persoalan-persoalan yang ada di daerah, sekaligus menjauhkan Kabupaten Paser pada imajinasi kemajuan dan perkembangan yang secara incremental diulang terus berdasarkan capaian wilayah lain. Kabupaten Paser yang memiliki begitu banyak potensi dan peluang tidak pantas ter-fait accompli sebagai plagiat rencana pembangunan yang ada di Kabupaten lain. Perimbangan anggaran bisa menjadi salah satu kunci untuk menjelaskan karakteristik ini. Dan tentunya desain rencana pembangunan dan implementasi pembangunan berbasis karakter daerah ini juga bisa menghadirkan nilai plus bagi Kabupaten Paser.

b. Isu lain yang masih menjadi sedikit halangan bagi perbaikan tata kelola adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang belum menyentuh pengarusutamaan gender, kelompok minoritas, struktur dan tatanan sosial. Sedikit saja pemerintah Kabupaten Paser mengabaikan kelompok-kelompok ini, akan ada disparitas yang luar biasa yang tentunya berujung pada terbebaninya pemerintah dalam memikirkan kebijakan yang rasional dan konstruktif. Pesan RPJMN 2014-2019 hendaknya menjadi acuan dan spirit yang juga harus digunakan oleh pemerintah Kabupaten Paser. c.

Disparitas antara beberapa kutub berbeda seperti kelompok yang menghuni desa-desa pedalaman/pesisir dan penduduk wilayah perkotaan, kelompok warga yang sudah lama bermukim dan kelompok yang menikmati kebijakan transmigrasi, pendidikan-ethos-daya saing penduduk asli yang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Semua hal di atas yang bisa memicu munculnya kesenjangan yang luar biasa harus bisa diantisipasi pemerintah.

d. Hal lain sehubungan dengan tata kelola yang harus menjadi fokus pemerintah adalah isu mengenai daya saing. Sudah saatnya Kabupaten Paser yang hampir tidak memiliki kekurangan dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia masuk dalam peningkatan kualitas di segala lini untuk menjamin adanya perbaikan dan daya saing sektor dan komoditi andalan. Tenaga terampil dan profesional lagi-lagi menjadi kunci Kabupaten Paser yang kompetitif. Ke depan selain membutuhkan pengejawantahan daya saing dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Paser perlu juga meningkatkan daya saingnya dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Pulau Kalimantan. Persiapan berikut adalah kelayakan Paser yang harus menjadi prototipe daerah maju yang bisa diteladani oleh wilayah lain di Kawasan Kalimantan Tenggara misalnya. 108 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

e. Dengan perbaikan dan persiapan yang matang, khususnya terkait poin “d” Kabupaten Paser bisa memiliki ruang lebih untuk menajamkan daya saingnya di level kerja sama sesama wilayah Borneo yang juga meliputi sebagian negara Malaysia dan seluruh Brunei Darussalam. Tumpuan dan pijakan yang matang, tentunya akan menguatkan posisi Paser sebagai salah satu andalan Indonesia untuk menghadapi paradigma perubahan ekonomi regional lain seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

4. Mendorong produktivitas perekonomian daerah dari sektor non-tambang, melalui diversifikasi usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa berbasis spirit ekonomi hijau dan berkelanjutan. Produktivitas ekonomi yang harus dilihat sebagai salah satu strategi transisi untuk menengarai masa dan lama waktu pertambangan dan industri ekstraktif yang akan berhenti. Peningkatan produktivitas ini salah satunya melalui diversifikasi usaha pertanian, perkebunan perikanan dan jasa. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kontinuitas perekonomian nontambang. Selain itu diperlukan ketersediaan infrastruktur bidang transportasi (jalan, jembatan dan dermaga angkut) khususnya ke daerah-daerah dan kawasan strategis untuk pertanian dan perkebunan. Beberapa poin yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan periode ini adalah: f.

Pengembangan dan peningkatan hasil untuk komoditi-komoditi andalan Kabupaten Paser dari sektor Pertanian, Perkebunan, Hutan Rakyat dan Perikanan serta jasa. Pengembangan ini mengandaikan adanya kesiapan pemerintah dalam mengontrol ancaman perusakan lingkungan yang masif dari keinginan menggenjot produksi dengan solusi mengalihfungsikan lahan. Pemerintah perlu mengawal upaya peningkatan produksi ekstraktif dengan langkah dan cara yang tepat. Hal ini akan memberi ruang pertumbuhan bagi pengarusutamaan ekonomi hijau. Karena, pemerintah akan bisa membangun konsensus baru dalam penertiban pertambangan-pertambangan yang liar, kontrol produksi hingga reklamasi-rehabilitasi dan revegetasi lahan pasca tambang.

g. Diversifikasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan juga harus bisa sejalan dengan inisiatif Provinsi Kalimantan Timur yang mengampanyekan pengarusutamaan ekonomi hijau. Prinsip-prinsip dasar ekonomi hijau yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup dan stabilitas sosial yang manusiawi (profit, planet, people) perlu juga mengintegrasikan dua dasar lain Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 109

yakni kemitraan dan jejaringan (partnership) ekonomi yang tidak monopolistik, serta serangkaian usaha membangun kembali trust masyarakat khususnya yang berhubungan dengan sejumlah konflik agraria (peace). Dengan dasar ini spektrum pertumbuhan ekonomi yang perlahan-lahan melepas ketergantungannya dari industrik ekstraktif menemukan ruang lain yang bisa menjamin kesinambungan dan keberlanjutannya. Di titik ini, ekonomi hijau bisa dimengerti bukan sebagai wacana yang absurd melainkan sesuatu yang dekat dan realistis dengan situasi Paser dan Kalimantan Timur umumnya.

h. Pengembangan perekonomian di sektor jasa dan sektor-sektor lain dengan dasar yang sudah kokoh diletakkan oleh periode sebelumnya dengan konsep One Vilage, One Product (OVOP). i.

Pemerintah juga harus bisa membaca peluang pengayaan sumber dan aset perekonomian. Pariwisata, budaya dan Jasa bisa menjadi jawaban yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengurainya. Ruang alternatif-kreatif ini juga menjadi bukti hubungan Kabupaten Paser dan Provinsi Kalimantan Timur yang sinergis. Melalui penguatan dan pengembangan sektor-sektor ini, cita-cita besar ekonomi hijau bisa direalisasikan.

5. Peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan langsung dengan kebutuhan daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, yang ditujukan bagi aparatur desa maupun generasi muda. Sumberdaya manusia merupakan elemen penting bagi keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan. Dalam konteks ini, Kabupaten Paser menghadapi tiga tantangan SDM di bidang aparatur desa, pendidikan dan kesehatan.

1. Lahirnya UU Desa memberikan ruang yang lebih luas kepada desa, baik melalui penguatan kewenangan politis maupun sumberdaya finansial, untuk membangun masyarakatnya sendiri. Peluang ini harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan desa dan peningkatan kualitas perangkat desa dalam mengelola pembangunan desa dan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel.

2. Kondisi masyarakat Paser yang menyebar dari sisi geografis menuntut peningkatan akses pendidikan dan kesehatan berupa tersedianya fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang menyebar hingga ke daerah-daerah terpencil. Untuk mencapai pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, maka hal ini harus dibarengi dengan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga layanan kesehatan yang bersedia bekerja di kawasan terpencil. 110 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

6. Terbukanya investasi di level regional (ASEAN) terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 perlu disikapi sebagai peluang bagi Kabupaten Paser untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, dimaknai sebagai terbukanya peluang investasi dari pelaku bisnis di level regional. Di sektor pertanian terutama terbuka peluang investasi berupa pertanian padi dan palawija; sedangkan di sektor perkebunan terutama tiga produk utama yaitu sawit, karet dan kopi. Di sektor perikanan investasi dapat dikembangkan pada perikanan darat; sedangkan pada sektor peternakan terutama pengembangan investasi pada peternakan sapi, kerbau, domba, kambing dan ayam buras. Pengembangan produk-produk yang bernilai strategis in harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM dan penyiapan sistem birokrasi yang mengakomodasi kemudahan berinvestasi.

Pada Bab selanjutnya, uraian mengenai isu-isu strategis di Bab IV ini akan menjadi dasar sekaligus rujukan dalam menyusun dan menentukan langkahlangkah perencanaan dan pembangunan. Secara khusus di Bab V, Visi-MisiTujuan-Sasaran disusun berdasarkan basis pijakan yang sama. Isu-isu strategis menjadi acuan utama penyusunan Bab-Bab selanjutnya, khususnya mengenai perencanaan strategis dan prioritas yang dikedepankan dalam membidik kebutuhan riil Paser. Tema-tema seputar peningkatan akses dan kualitas dengan spirit pemerataan, kesejahteraan dan kompetitif (berdaya saing) dan berkelanjutan akan menjiwai ulasan pada Bab V.


| 111

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini akan menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Bab ini sangat penting dalam menyusun keseluruhan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, karena dalam perencanaan pembangunan, setiap daerah tentu mempunyai harapan atau cita-cita yang akan dicapai. Cita-cita tersebut merupakan rangkaian proses untuk terus maju dan semakin memberi kebermanfaatan kepada masyarakat. Sebagai sebuah rangkaian, cita-cita selain diarahkan pada kondisi yang akan datang, juga berpijak dan belajar dari pembangunan yang telah dijalankan.

A. Visi Daerah Visi merupakan kondisi ideal sekaligus landasan konseptual bagi daerah. Visi daerah ini disusun dengan memperhatikan aspek substantif yang berpijak pada isu strategis, maupun aspek teknis berupa susunan kata yang sederhana dan mudah dipahami. Ketika mudah dipahami, diharapkan akan mudah dilaksanakan. Dalam pembangunan lima tahun mendatang, Kabupaten Paser memiliki visi : “Paser yang Semakin Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Visi di atas merupakan keberlanjutan dan penegasan dari visi pembangunan lima tahun kebelakang. Hadirnya kata “semakin” di dalam visi, bermakna sebagai keberlanjutan dan apresiasi pada pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan telaah obyektif. 112 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Selain itu juga memiliki makna berupa harapan untuk terus bergerak progresif menuju kondisi ideal.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, lantas fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh lima kata kunci di dalam visi ini, yaitu:

1. Sejahtera Sejahtera merupakan sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Paser yang semakin membaik pada berbagai bidang pembangunan terutama pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat membutuhkan dua prasyarat utama yakni pendidikan dan kesehatan. Dua prasyarat tersebut sebagai modal untuk mengoptimalkan potensi masyarakat agar lebih berdaya, mandiri, produktif dan berbudaya. Semakin membaiknya tingkat kesejahteraan tersebut antara lain ditandai dengan meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, hingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Kesejahteraan bermakna pula secara sosial dan budaya, yakni ketika masyarakat memiliki kohesivitas sosial yang menjadikannya sebagai modal untuk berpartisipasi aktif, serta budaya yang menjadikan setiap komponen merasa memiliki daerah dan bertanggung jawab atas berjalannya pembangunan daerah. Kondisi tersebut akan menciptakan situasi yang kondusif untuk menjalankan roda pembangunan. Namun untuk mencapainya dibutuhkan syarat berupa tata kelola pemerintahan yang baik, yakni adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor privat dan organisasi masyarakat sipil.

2. Merata Merata berarti menghilangkan kesenjangan antar wilayah, termasuk kesenjangan antar masyarakat. Nilai ini sekaligus bermakna menutup/memperkecil kesenjangan dalam mendapatkan pelayanan publik, mengelola sumber daya strategis serta memperoleh distribusi hasil pembangunan. Kondisi pembangunan yang merata merupakan wujud penghormatan pada semua masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di Kabupaten Paser, dan khususnya sebagai pengakuan, afirmasi, dan pemberdayaan masyarakat Paser yang masih merasakan persoalan terkait pembangunan. Harapannya akan tercipta stabilitas sosial sekaligus modal dasar bagi pembangunan dari waktu ke waktu. Kesenjangan adalah problema pembangunan bagi daerah yang mempunyai wilayah sangat luas, sekaligus tertundanya pemenuhan hak bagi setiap masyarakat daerah untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu pemerataan adalah kewajiban pembangunan yang harus terpenuhi melalui berbagai urusan pemerintahan. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 113

3. Berdaya Saing Berdaya saing merupakan syarat yang dibutuhkan bagi setiap daerah untuk responsif dan dapat unggul di tengah perkembangan kondisi lokal, regional dan global yang dinamis. Dalam visi ini, daya saing yang akan diciptakan adalah pertama merujuk pada meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kedua, sebagai suatu kondisi semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat Paser. Kondisi tersebut mencakup ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata serta kualitas pelayanan yang semakin meningkat. Ketiga, adalah peningkatan kualitas sumber manusia masyarakat Paser agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin komptitif. SDM berkualitas selain berperan dalam menghadapi perubahan sistem global, salah satunya melalui pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), juga mempunyai peran penting sebagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

4. Berkelanjutan Berkelanjutan merujuk pada kondisi yang berkesinambungan dalam proses pembangunan yang mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Selain itu berkelanjutan juga dimaknai sebagai proses pembangunan yang tidak terputus dari periode ke periode. Pembangunan merupakan gerak maju, bukan gerak yang dimulai dari awal pada setiap pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Tujuannya adalah mencapai sasaran rencana pembangunan jangka panjang daerah maupun nasional.

Dalam menjalankan pembangunan yang tidak terputus tersebut, perlu ditekankan pada pelaksanaan pembangunan yang mampu mewujudkan daya dukung lingkungan alam berkelanjutan. Ini untuk menghindari dampak negatif bagi pembangunan yang terfokus pada pencapaian ekonomi makro dan pertumbuhan semata, namun dengan melakukan eksploitasi alam secara tidak terkendali. Pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, namun juga kebutuhan yang akan datang dan selamanya. Ketika kelestarian lingkungan alam dapat terjaga, maka akan berdampak pada keberlanjutan hajat hidup dan penghidupan masyarakat serta daya dukung lingkungan sosial. Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Paser. 114 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

B. MISI DAERAH: Guna mewujudkan visi kabupaten 2016-2020 sebagai Kabupaten Paser yang semakin sejahtera, merata, berdaya saing dan berkelanjutan diperlukan adanya misi sebagai perwujudan dari penjabaraan visi. Adapun misi pembangunan yang akan dilaksanakan olehpemerintah Kabupaten Paser 2016-2020 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan pemukiman 2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan

3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

5. Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal

C. Tujuan dan Sasaran Agar misi yang diagendakan dapat diimplementasikan secara operasional dan fokus diperlukan arahan umum dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan arahan umum dari sebuah perencanaan yang hendak dicapai, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dengan rujukan yang lebih spesifik dan terarah. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan di bawah ini sesuai urutan yang terdapat pada misi.

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih dan Pemukiman Bagian ini akan secara khusus membahas misi pertama yang diturunkan dari Visi yang telah ada khususnya mengenai peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan pemukiman. Misi ini masih memberikan ruang bagi diimplementasikannya pembangunan (ketersediaan) dan peningkatan (akses dan kualitas) infrastruktur yang menjadi urusan wajib dasar. Pemerataan pembangunan dari sisi akses dan kualitas infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan pemukiman yang layak masih menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan. Selain peningkatan yang sudah ada, beberapa titik kritis di Paser masih membutuhkan ketersediaan sejumlah infrastruktur tersebut. Pembangunan infrastruktur harus bisa dimengerti sebagai ruang tempat Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 115

bertemunya berbagai dimensi dan sektor pembangunan. Dan tentunya fokus meningkatkan pembangunan infrastruktur di Paser ini bisa juga menjadi penjamin terealisasinya perencanaan yang ada.

Misi ini akan diturunkan ke dalam 6 tujuan besar. Berikut pembahasan masingmasing tujuan,

a. Transportasi Darat

Sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan sektor pendukung yang menggerakkan aktivitas perekonomian, ketersediaan infrastruktur perhubungan yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Paser menjadi prasyarat yang mesti dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Ketersediaan infrastruktur perhubungan ini mencakup perhubungan darat dan perhubungan laut sesuai kondisi geografis dan topografi Kabupaten Paser.

Pada sektor perhubungan darat peningkatan infrastruktur dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Data tahun 2013 menunjukkan 37,48 persen atau 560.993,5 km dari total 1.496,781 km jalan di Kabupaten Paser berada dalam kondisi baik, mulai dari jalan desa hingga jalan nasional. Dari jumlah itu 38 persen adalah jalan nasional, 24,21 persen adalah jalan provinsi, 44,64 persen adalah jalan kabupaten, sementara sisanya adalah jalan desa/lingkungan.

Terlihat bahwa infrastruktur perhubungan darat khususnya jalan yang dalam kondisi baik belum mencapai setengah dari total panjang jalan di Kabupaten Paser. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pun belum mencapai setengah dari total panjang jalan kabupaten yakni 694.850 km, sehingga akses ke desa-desa, terutama di daerah pesisir dan pedalaman di wilayah selatan dan tengah belum sepenuhnya terbuka. Mengingat pentingnya fungsi jalan kabupaten sebagai penghubung antara ibukota kabupaten dengan kecamatan dan desa-desa maka perlu ada peningkatan kualitas jalan dan pembangunan jalan kabupaten yang kontinu agar wilayah Kabupaten Paser bisa terkoneksi.

Di samping itu, akses jalan antar desa/lingkungan juga perlu ditingkatkan kondisinya. Saat ini total panjang jalan desa adalah 379.750 km. Dari jumlah ini panjang jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 33,76 persen atau 128.204 km, sehingga perlu ditingkatkan sampai melebihi setengah dari total panjang jalan desa. Hal ini penting selain untuk membuka akses antar desa khususnya di kawasan pedalaman jalan lingkungan/desa juga memiliki kontribusi yang besar bagi pertanian dan perkebunan khususnya dalam pemasaran, distribusi hasil dan alat pengelolaan pertanian/perkebunan. Konektivitas antar desa dan antara desa dan kecamatan serta kabupaten membuka peluang bagi aktivitas 116 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

ekonomi antar desa dan tentunya bisa memberikan kontribusi di banyak sektor.

Kondisi infrastruktur perhubungan darat ini jelas berpengaruh terhadap jumlah angkutan darat, baik angkutan pribadi maupun angkutan umum yang ada di Kabupaten Paser. Tahun 2014 jumlah angkutan darat di Kabupaten Paser mengalami penurunan menjadi 109.667, dari tahun sebelumnya sebesar 113.683. Penurunan jumlah ini juga mempengaruhi jumlah penumpang dan barang yang terangkut. Jika pada tahun 2013 jumlah penumpang angkutan darat mencapai 326.225 orang, dengan jumlah barang yang terangkut sebesar 889.416 ton, maka pada tahun 2014 jumlah penumpang hanya mencapai 233.863 orang, sementara jumlah barang yang terangkut hanya sebesar 647.416 ton. Selain kondisi jalan dan ketersediaan angkutan darat, hal lain yang perlu ditingkatkan ialah jumlah terminal baik untuk transportasi luar daerah maupun dalam wilayah Kabupaten Paser. Saat ini di Kabupaten Paser hanya tersedia tiga terminal angkutan darat untuk trayek luar daerah. Pada sisi lain, jumlah kendaraan untuk angkutan penumpang umum yang layak uji sebanyak 580 unit. Baik jumlah terminal maupun jumlah kendaraan angkutan umum yang layak uji ini perlu ditingkatkan untuk memperlanjar jalur transportasi baik dalam Kabupaten Paser maupun transportasi dan koneksi dari dan ke luar daerah. Keteraturan dan juga daya dukung infrastruktur pelengkap jalan seperti turap penahan di wilayah yang rawan longsor dan tanah ambles, penguatan jalan dan bantaran sungai dengan jaring batu penahan (bronjong) hingga fasilitas penerangan jalan, rambu dan taman hijau di sempadan jalan juga merupakan beberapa bagian dari peningkatan kualitas jalan yang diharapkan bisa memberikan pengaruh positif pada para pengguna jalan.

b. Transportasi Laut dan Sungai

Selain infrastruktur transportasi darat, infrastruktur transportasi laut dan sungai juga perlu ditingkatkan, mengingat wilayah Kabupaten Paser yang dilalui beberapa sungai besar dan berbatasan dengan Selat Makassar. Kabupaten Paser hanya memiliki satu infrastruktur pendukung perhubungan laut berupa pelabuhan penyeberangan yakni Pelabuhan Teluk Adang yang terletak 12 km dari Kota Tanah Paser (Kecamatan Tanah Grogot) ibukota Kabupaten Paser. Karena itu, selain pelabuhan penyeberangan, yang perlu dibangun di wiayah-wilayah pesisir ialah dermaga untuk perahu kecil (ketinting), untuk menghubungkan desa-desa dan kecamatan yang ada di pesisir. Selain itu, infrastruktur pendukung transportasi sungai pun perlu ditingkatkan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 117

dengan membangun lebh banyak dermaga bagi perahu motor, yang berfingsi sebagai sarana transportasi ke wilayah-wilayah pedalaman. Untuk itu, yang perlu diperhatikan ialah keseimbangan rasio antara jumlah perahu motor dengan jumlah penduduk yang menggunakan sarana angkutan ini. Peningkatan infrastruktur pendukung transportasi sungai ini sangat penting mengingat wilayah-wilayah pedalaman sulit dijangkau dengan transportasi darat, sementara banyak desa terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS). Dermagadermaga angkutan perahu motor perlu dibangung lebih banyak di desa-desa yang terletak di daerah aliran sungai ini.

c. Akses Jaringan Energi

Peningkatan akses jaringan energi dilakukan dengan sasaran meningkatnya fasilitas pembangkit listrik, meningkatnya jaringan kelistrikan (khususnya kawasan yang belum memiliki akses listrik), dan meningkatnya tata kelola pelayanan kelistrikan. Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari beberapa indikator yakni, jumlah penggunaan energi listrik/tahun, jumlah rumah tangga yang terinstalasi dan teraliri listrik, jumlah dan kapasitas pembangkit listrik, dan rasio elektrifikasi. Hingga kini, fasilitas pembangkit listrik yang digunakan di Kabupaetn Paser adalah pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sehingga untuk meningkatkan pasokan energi listrik perlu dikembangkan laternatif pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi lain, misalnya pembangkit listrik tenaga air, atau pembangkit listrik tenaga biothermal. Bila sasaran ini telah tercapai maka jumlah rumah tangga pengguna listrik dapat ditingkatkan. Data tahun 2013 menunjukkan jumlah rumah tangga pengguna listrik baru mencapai 39 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Paser. Ke depan prosentase ini perlu ditingkatkan terutama perluasan akses jaringan listrik ke wilayah pesisir dan pedalaman yang hingga kini belum menikmati aliran listrik.

Diperlukan juga kecermatan dan keseriusan pemerintah khususnya dalam pemetaan dan eksplorasi sumber energi yang terbarukan, khususnya dalam instalasi bio-energi (biogas dan biomassa). Dengan tambahan proses insersi sumber energi baru ini, diharapkan ada implikasi pada rasio elektrifikasi dan juga pemerataan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap energi.

d. Akses Jaringan Komunikasi

Sasaran yang hendak dicapai lewat upaya peningkatan akses jaringan komunikasi ialah, meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi, dan meningkatnya jangkauan jaringan internet. Upaya ini dapat ditempuh dengan 118 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

memperhatikan kembali beberapa indikator yakni jumlah surat kabar nasional/lokal yang beredar di Kabupetan Paser, jumlah penyiaran radio/tv lokal, jumlah pameran/expo, tersedianya web site milik pemerintah daerah untuk dapat diakses masyarakat, serta jumlah warnet sebagai sarana akses informasi lewat jaringan internet.

Sampai saat ini terhitung ada 6 surat kabar regional yang beredar di Kabupaten Paser termasuk Tribun, dan Kaltim Pos. Selain surat kabar, muncul juga televisi lokal dan radio lokal yang mengudara di kawasan Kabupaten Paser misalnya Paser TV. Keberadaan sarana komunikasi dan infromasi ini perlu diperluas jangkauan distribusinya agar mampu mencapai dan diakses juga oleh masyarakat di pedalaman, pesisir dan wilayah yang belum sepenuhnya terbuka terhadap akses informasi dan komunikasi. Pada sisi lain, di tahun 2014, terhitung jumlah warnet di Kabupaten Paser adalah 55 unit. Dari total jumlah tersebut, 10 warnet merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) program Kemenkominfo yang menetapkan satu kecamatan 1 warnet. Jumlah ini perlu ditingkatkan lagi untuk menjangkau juga sampai ke daerah-daerah pedalaman di wilayah selatan dan di pesisir.

e. Akses Air Bersih

Sasaran yang hendak dicapai dari peningkatan akses air bersih ini antara lain, meningkatnya sumber air bersih, dengan indikator meningkatnya insfrastruktur penyimpanan air bersih, meningkatnya insfrastruktur penyaluran air bersih, meningkatnya tata kelola pengolahan air bersih, meningkatnya tata kelola keirigasian.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini beberapa indikator dapat dijadikan ukuran yakni, jumlah desa yang sudah menikmati fasilitas air bersih, persentase penduduk berakses air minum, panjang irigasi tersier kabupaten dalam kondisi baik, panjang irigasi sekunder kabupaten dalam kondisi baik, panjang irigasi primer kabupaten dalam kondisi baik, ketersediaan air baku, jumlah sistem penyedia air baku, jumlah ketersediaan air irigasi, jumlah penampungan air bersih, panjang instalasi perpipaan, jumlah rumah tangga pengguna layanan air bersih, jumlah rumah tangga yang menggunakan air baku, jumlah desa yang sudah menikmati fasilitas air bersih, jumlah permukiman dan kawasan industri serta sumber air yang dikawal mutualnya, panjang saluran irigasi untuk pertanian/perkebunan. Sebagai pembanding, sampai tahun 2015 Kabupaten Paser memiliki 1 jaringan penyaluran air minum yang terpusat di Kecamatan Tanah Grogot, dan menjangkau beberapa ibukota kecamatan yang letaknya dekat dengan Tanah Grogot. Artinya ibukota kecamatan yang jauh belum terjangkau layanan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 119

PDAM. Data tahun 2013 menunjukkan lebih dari 40 persen penduduk masih menggunakan fasilitas air bersih milik umum, milik bersama, bahkan ada yang tidak memiliki fasilitas air bersih. Sementara 56,60 persen penduduk sudah memiliki fasilitas air minum milik sendiri. Selain itu volume pemakaian air bersih mencapai 161,82 liter per detik. Karena itu misi peningkatan infrastruktur air bersih pelu dilakukan secara serius mengingat besarnya jumlah jumlah pemakaian air bersih dan terus meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun.

f. Infrastruktur Pemukiman Rakyat

Upaya mengembangkan infratruktur pemukiman rakyat dilakukan dengan sasaran sebagai berikut, meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana, dan meningkatnya kualitas sanitasi pemukiman.

Tercapai atau tidaknya sasaran ini dapat diukur menggunakan indikatorindikator berikut, jumlah rumah layak huni, jumlah rumah tangga bersanitasi, luas wilayah rawan longsor, persentase luas pemukiman yang tertata, luas RTH, jumlah lingkungan pemukiman kumuh (bagian dari kawasan kumuh yang spesifik didirikan pemukiman), jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda, luas kawasan kumuh, panjang drainase tersumbat, jumlah penghijauan wilayah rawan longsor, volume sampah yang ditangani, dan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.

Selain itu, pencapaian sasaran ini pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat berdasarkan data indikator-indikator di atas. Presentase rumah tangga yang bersanitasi, dalam arti memiliki tempar buang air besar sendiri sebesar 82,62 persen, presentase pemukiman yang tertata mencapai 61,3 persen, volume sampah yang ditangani mencapai 495, 18 m3/hari,dengan rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk sebesar 1:1250 untuk 100m2 sementara jumlah penghijauan wilayah rawan longsor sebesar 4.700 hektar. Dari data tahun sebelumnya ini, pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat dapat dikatakan tercapai bila indikatornya mengalami peningkatan atau melampaui pencapaian yang terbaca lewat idnikator tahun sebelumnya.

Berikut, tabel lengkap misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Paser 20162020:


Tabel 5.3.1. Tujuan dan Sasaran Misi ke 1 Tujuan 1

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi darat

2

3

4

5

6

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi Laut dan Sungai

Meningkatkan Akses Jaringan Energi

Meningkatkan akses jaringan komunikasi Meningkatkan akses Air bersih

Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat

Sasaran 1.1

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

1.3

Meningkatnya moda transportasi darat publik

1.2 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2

Meningkatnya pelayanan terminal angkutan darat Meningkatnya jaringan jalan antara kecamatan ke ibu kota kabupaten Meningkatnya jaringan jalan antara kecamatan dan desa Meningkatnya jaringan jalan lingkungan (antar desa/ kelurahan) Meningkatnya Kualitas Pelabuhan Rakyat Meningkatnya kondisi Dermaga

Meningkatnya Moda Transportasi Sungai dan Laut yang Memadai Meningkatnya fasilitas pembangkit listrik

Meningkatnya jaringan kelistrikan (Khususnya kawasan yang belum memiliki akses listrik) Meningkatnya tata kelola pelayanan kelistrikan Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi Meningkatnya jangkauan jaringan internet Meningkatnya Sumber Air Bersih

Meningkatnya insfrastruktur penyimpanan air bersih Meningkatnya insfrastruktur penyaluran air bersih Meningkatnya tata kelola pengolahan air bersih Meningkatnya Tata Kelola Keririgasian

Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana Meningkatnya kualitas sanitasi pemukiman

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan RPJMD Kabupaten Paser 2016-2020 sangat memperhatikan perencanaan pembangunan terutama yang bersifat pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana pembangunan, oleh karenanya kualitas sumberdaya manusia harus menjadi prioritas penting pembangunan. Di antara indikator dari kualitas sumberdaya manusia adalah pada kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang baik.

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan tugas nasional bagi semua aparatur pemerintahan di tingkat nasional maupun Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 121

daerah telah diatur melalui Peraturan Menteri yakni Permendiknas nomor 15 Tahun 2010 tentang Standard Pendidikan Minimun (SPM) bidang pendidikan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menyangkut empat aspek yakni pelayanan dasar, pelayanan rujukan, tanggapan terhadap kejadian luar biasa, dan promosi kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dua peraturan menteri tersebut.

a. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Dalam hal peningkatan pelayanan pendidikan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan agar memiliki daya saing. Pertama, terkait dengan pemenuhan akses pendidikan meliputi ketersedian sekolah, guru dan keterjangkauan siswa terhadap pelayanan pendidikan. Kondisi riil saat ini dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan masih terfokus pada program penyediaan dan insfrastruktur. Padahal isu yang lebih penting dari isu pelayanan adalah soal keterjangkauan masyarakat dan pelaksana pendidikan yang sesuai kompetensi sehingga menyebabkan tingkat pelayanan yang rendah. Dengan kondisi geografis yang sulit dan sarana perhubungan yang terbatas, pelayanan pendidikan juga tidak akan dapat dijangkau oleh siswa-siswa yang bertempat tinggal jauh dari lokasi-lokasi sekolah. Oleh karenanya untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan diperlukan peningkatan akses masyarakat maupun pelaksana lapangan.

Kedua, peningkatan kualitas pendidikan difikuskan pada kualitas siswa dan lulusan sekolah baik melalui perbaikan kurikulum, manajemen sekolah dan optimalisasi kegiatan belajar mengajar. Ketiga, pelayanan pendidikan yang berdaya saing tidak hanya dari aspek akreditasi sekolah dan guru tetapi dengan dibuktikan hasil lulusan siswa sekolah yang mampu bersaing dalam jenjang pendidikan yang lebih baik atau pasar kerja yang kompetitif. Pemerintah Kabupaten Paser menyadari bahwa tingkat pelayanan dasar di bidang pendidikan masih belum optimal, sehingga masyarakat kabupaten Paser masih tertinggal dalam hal kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Paser memprioritaskan dalam misi pembangunan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan yang berdaya saing sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan berbudaya.


b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dalam hal pelayanan kesehatan, tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui standar akreditasi yang berdaya saing. Pertama, akses pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan unit layanan dan tenaga kesehatan yang memadai disertai keterjangkauan masyarakat yang dijamin dengan asuransi kesehatan baik berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau BPJS. Kedua, peningkatan kualitas diintegrasikan antara kompetensi tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan di tingkat unit kesehatan. Sedangkan poin ketiga, pelayanan kesehatan yang berdaya saing ditunjukan dengan peningkatan standar pelayanan yang semakin baik misalnya perbaikan tipe rumah sakit dan akreditasi puskesmas. Kondisi kesehatan di Kabupaten Paser masih menjadi pekerjaan rumah yang layak dijadikan prioritas terutama dengan adanya temuan minimnya kualitas pelayanan, angka mortalitas ibu yang masih tinggi hingga pengelolaan sistem pelayanan yang belum optimal. Sehingga perlu usaha strategis yang dirumuskan secara terarah agar tujuan pemerataan kesehatan yang terpadu dapat terwujud dengan maksimal. Pada tabel di bawah ini dipaparkan sasaran dari setiap tujuan pada Misi Kedua. Tabel 5.3.2. Tujuan dan Sasaran Misi ke 2 Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan akses pelayanan pendidikan

1.1

Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah

2

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

2.1

Meningkatnya angka kelulusan siswa

Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing

2.3

3.1

Meningkatnya partisipasi warga dalam pengelolaan sekolah

3 4

5

6

1.2

2.2

Meningkatnya Angka Melek Huruf

Kualitas guru yang semakin baik

Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan

4.1

Meningkatnya pelayanan kesehatan primer

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

5.1

Meningkatnya pengendalian penyakit dan kematian

Memperkuat pelayanan Kesehatan yang berdaya saing

4.2

6.1

Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat

Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing


| 123

3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan Potensi lokal adalah dasar yang kuat untuk menggerakan dimensi ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Potensi tersebut harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser, pada masa kini dan yang akan datang. Walaupun Kabupaten Paser memiliki sektor potensial berupa hutan dan pertambangan, namun kedua sektor tersebut sudah ditarik ke dalam urusan Pemerintah Pusatsetelah keluarkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut, maka beberapa sektor potensial penggerak ekonomi lokal yang menjadi otoritas Kabupaten Paserberasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan adalah beberapa sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Paser. Kebutuhan akan produk-produk dari sektor ini terus bertambah, seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, misi pembangunan pertanian, perkebunan dan perikanan ke depan ditujukan untuk memperkuat produktivitas, kualitas dan kontinuitas produkproduk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Selain ketiga sektor potensial di atas, sektor pergadangan, jasa dan investasi merupakan sektor pendukung yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sebagian besar masyarakat Paser berprofesi sebagai pedagang, sebagian yang lain bergerak di bidang jasa, seperti pariwisata, penginapan atau perhotelan. Dengan pertimbangan tersebut, maka dasar perekonomian dari bidang perdagangan, jasa dan investasi akan menjadi prioritas. Selain itu isu tentang degradasi lingkungan karena pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi prioritas untuk diperbaiki, sehingga konsep green economy mampu diterapkan secara baik.

Dengan demikian, guna memenuhi misi tiga RPJMD, priotitas dasar perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan yang akan dikelola oleh Kabupaten Paser adalah 1) meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan, 2) mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan dan masyarakat, 3) mengembangkan Pasar tradisional, Koperasi dan UMKM, 4) meningkatkan iklim investasi dan 5) meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pengembangan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas produk-produk sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan merupakan salah satu isu prioritas yang dihadapai oleh Kabupaten Paser. Isu ini tidak hanya berhubungan dengan masalah ekonomi, namun juga berhubungan dengan 124 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

masalah ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan dan mitigasi bencana. Produk-produk pertanian, perikanan dan peternakan berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sementara pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi kajian yang harus benarbenar diperhatikan, agar stabilitas sosial-ekonomi dan kualitas lingkungan dapat terjaga secara berkesinambungan. Sektor perkebunan di Kabupeten Paser didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Produk hasil olahan kelapa sawit memiliki nilai jual yang baik, namun berdampak kurang baik terhadap ketersediaan air dalam tanah. Sehingga mitigasi terhadap bencana kekeringan harus diperhatikan. Selain sektor-sektor di atas, pariwisata adalah sektor potensial yang harus dikembangkan ke depan. Pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan, mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pengembangan ini perlu dilakukan agar aspek keberlanjutan perekonomian Paser menjadi semakin kuat. Di masa depan, meningkatnya lahan konversi eks-tambang diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Paser. Untuk itu, reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang perlu dilakukan.

Sedangkan perdagangan, jasa dan investasi merupakan sektor pendukung yang sangat potensial untuk dikelola. Jumlah pedagang di Kabupaten Paser meningkat tiap tahun, akan tetapi belum terkelola dengan baik agar mampu bersaing dengan pedagang dari pasar modern. Jika tidak dikelola dengan baik, lambat laun pasar modern akan menjadi persoalan bagi pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu pengembangan pasar tradisional, Koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan. Sedangkan kualitas lingkungan selalu menjadi dasar terkuat untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan di masa depan. Pada tabel di bawah ini dipaparkan sasaran dari setiap tujuan pada misi ketiga:


| 125

Tabel 5.3.3. Tujuan dan Sasaran Misi ke 3 Tujuan 1.

Sasaran

Meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

1.1

Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

2.

Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan

1.3 2.1

Meningkatnya kontinuitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

3.

Meningkatkan kinerja Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM

1.2

2.2

Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata

Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal

3.1

Meningkatnya kinerja UMKM

3.3

Meningkatnya Koperasi aktif

3.2 3.4

4.

Meningkatnya iklim investasi

4.3

5.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

5.1

4.4 5.2

5.3

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah Meningkatnya kualitas tenaga kerja Meningkatnya investasi

Menurunnya laju deforestasi (Laju deforestasi dan kawasan hutan lindung dibandingkan luas wilayah) Meningkatnya area konservasi a. DAS

b. Kawasan penanaman mangrove c. Luas HCV di kawasan hutan

Meningkatnya luas area pasca tambang yang reklamasi dan rehabilitasi

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pelaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah membutuhkan mesin dan sumber daya manusia yang berkualitas. Mesin tersebut berupa institusi pemerintahan sedangkan sumber daya manusianya adalah aparatur birokrasi. Keduanya menjalankan peran penting pemerintah sebagai pembuat kebijakan bersama legislatif daerah, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana anggaran. Dengan kewenangan yang besar itu, untuk mencapai misi 4 RPJMD maka pengembangan sistem akuntabilitas pemerintahan menjadi hal yang mutlak diperlukan. Sistem akuntabilitas dibangun secara internal maupun eksternal. Akuntabilitas internal untuk menjalankan tertib adiministrasi dan tata kelola keuangan daerah. Sedangkan akuntabilitas eksternal merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk 126 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

mengetahui berbagai kebijakan, tata kelola dan capaian pembangunan daerah. Adanya akuntabilitas eksternal tersebut sekaligus sebagai wujud transparansi pemerintah daerah. Perancanaan pembangunan yang baik juga memegang peran penting di dalam misi 4 ini. Maka, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga diarahkan untuk meningkatkan sinergi antar dokumen perencanaan. Peningkatan sinergitas agar terdepat ketersatuan arah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Baik sinergi antar dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Apa yang direncanakan melalui berbagai dokumen tersebut, tidak lain untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelayan publik. Dengan tidak sedikitnya layanan yang diberikan, baik terkait urusan wajib maupun pilihan, maka dalam pencapaian misi 4 ini, juga ditempuh melalui peningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah.

Seiring pula dengan tuntutan jaman yang membawa perubahan paradigma berpemerintahan, maka tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterlibatan aktif aktor di luar pemerintah, terutama masyarakat sipil. Dalam menjalankan pembangunan, keterlibatan antar komponen daerah itu diperoleh dengan semakin terbukanya ruang partisipasi. Keterbukaan ruang partisipasi tidak saja dalam bentuk partisipasi pasif seperti halnya masyarakat mengetahui berbagai informasi kebijakan pemerintah, melainkan juga partisipasi aktif ketika publik dapat berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam arti lain merupakan partisipasi yang menekankan adanya kepastian aspirasi masyarakat untuk ditindak lanjuti dan direalisasikan. Penjabaran misi 4 ke dalam tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 5.3.4. Tujuan dan Sasaran Misi ke 4 Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah daerah

1

Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan daerah

2

Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah

1

Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran

3 4

Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan

2

2

1 2

1 2

Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya partisipasi publik

Meningkatnya aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah


| 127

5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, budaya dan adat istiadat lokal Pembanguan di bidang pertambangan ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi tetapi juga terjadi karena persoalan sosial. Selayaknya pembangunan pada umumnya, pembangunan akan menciptakan kelas sosial baru. Kelas sosial ini akan membentuk persoalan baru, apabila tidak diimbangi dengan perhatian terhadap dimensi sosial dalam pembangunan berlanjutan. Berpijak kepada pemikiran tersebut, dalam RPJMD ini Pemerintah Kabupaten Paser berencana untuk memperkuat kohesivitas sosial sebagai salah satu misi pembangunan selama lima tahun ke depan. Kohesivitas sosial akan menjadi salah satu perhatian utama di dalam proses pembangunan Kabupaten Paser.

Dalam RPJMD ini, misi tentang kohesivitas sosial dipandang sebagai salah satu misi yang perlu diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Mengingat adanya dua hal besar yang perlu diperhatikan. Pertama, Kabupaten Paser memiliki penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang sosial (suku) yang beragam. Kedua, pemerataan hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Paser belum mampu berjalan dengan optimal.

Secara umum misi ini berhubungan dengan proses penciptaan keselarasan/ harmoni kehidupan sosial dalam masyarakat. Harmoni sosial ini perlu diciptakan dan dikelola dengan baik untuk menghindari adanya persoalanpersoalan sosial, seperti konflik dan berbagai masalah sosial lainnya. Dengan demikian guna memenuhi misi tiga RPJMD, pembangunan di bidang sosial yang menjadi proritas Kabupaten Paser adalah 1) meningkatkan rekognisi dan promosi, 2) meningkatkan stabilitas sosial dan 3) meningkatkan pengelolaan kependudukan.

Rekognisi dan promosi adalah dua hal yang perlu ditingkatkan untuk memberi ruang bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan pengakuan dalam pembangunan. Pengakuan tersebut dapat dijalankan dengan membuka akses partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi himgga menikmati hasil pembangunan. Selama ini masyarakat pribumi berada di luar pusat aglomerasi ekonomi. Oleh karena itu rekognisi dan promosi keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan. Selain rekognisi dan promosi, stabilitas sosial juga perlu ditingkatkan. Kondisi ini bisa besifat fluktuatif karena persoalan lingkungan dan ekonomi. Persoalan lingkungan seperti bencana kekeringan, sedangkan persoalan ekonomi dapat berupa kemiskinan dan kurangnya pemerataan. Dalam RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Paser akan meningkatkan perhatian pada bidang stabilitas sosial 128 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

untuk menjaga dimensi sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan migrasi juga menjadi tujuan yang penting dalam mempekuat kohesivitas sosial. Pengelolaan ini dilakukan agar tidak terjadi persoalan sosial baru di dalam masyarakat. Sebagian besar penduduk Paser adalah imigran dari berbagai wilayah di Indonesia. Umumnya mereka berasal dari Jawa, Bugis dan Makassar. Pengelolaan harus dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara penduduk pribumi dan pendatang. Tabel di bawah ini berisi penjabaran tujuan dan sasaran dari misi kelima: Tabel 5.3.5. Tujuan dan Sasaran Misi ke 5 Tujuan 1

Meningkatkan rekognisi dan promosi

2

Meningkatkan stabilitas sosial

3

Meningkatkan pengelolaan kependudukan

Sasaran 1.1

Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan

1.3

Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan

1.2 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2

Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan Meningkatnya Akses Pemuda terhadap proses dan hasil pembangunan Meningkatnya kerukunan antar masyarakat

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Meningkatnya akses bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena bencana sosial Meningkatnya akses bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana alam Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat Meningkatnya perwujudan hak anak

Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui di bidang migrasi Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi

Seluruh ulasan pada Bab V akan diperdalam dan dilengkapi dengan alur logika perencanaan dari Visi-Misi hingga ke Program-Kegiatan beserta indikatorindikatornya. Sinergi beberapa dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan dokumen pengarusutamaan Ekonomi Hijau berusaha ditampilkan dengan dasar yang ada di Bab V. Bab VI secara khusus nanti akan melengkapi ulasan pada Bab V dengan refleksi khusus mengenai strategi apa yang harus diambil untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang menopang visi-misi pembangunan di Paser. Hal lain yang akan diperdalam adalah mengenai ke mana arah kebijakan yang membahasakan visi-misi disusun. Beberapa pilihan teknokratis seputar focus program dan kegiatan yang akan dipilih maupun locus wilayah yang diprioritaskan bagi Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 129

implementasi perencanaan. Semua ini akan menjadi bagian formal dan substansial yang tidak bisa dipisahkan dari Bab VI yang akan dibahas.


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan visi dan misi yang telah ditetapkan di Bab V perlu diperjelas dengan menentukan sasaran pokok, arah kebijakan, dan prioritas tahapan untuk mencapainya. Bab VI memaparkan ketiga hal itu secara komprehensif dan berurutan. Sasaran pokok merupakan kondisi yang menjadi target untuk diwujudkan dari setiap misi yang telah ditetapkan selama 5 tahun ke depan. Sedangkan arah kebijakan adalah strategi yang relevan untuk diterapkan dalam rangka mencapai setiap sasaran pokok. Agar pencapaian sasaran pokok lebih realistis, sistematis, dan berkesinambungan untuk dicapai maka pada bagian terakhir Bab ini dipaparkan tahapan pencapaian yang berisi capaiancapaian yang diprioritaskan dari setiap tahapan pembangunan lima tahunan.

A. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih dan Pemukiman Bagian ini secara khusus akan membahas mengenai strategi dan arah kebijakan yang bisa dimaksimalkan untuk tercapainya tujuan pembangunan melalui sasaran-sasaran yang telah teridentifikasi pada BAB V. Semua tujuan yang berorientasi pada pemenuhan fungsi layanan dasar di bidang infrastruktur membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang benar-benar bisa memenuhi ekspekstasi konteks riil di Kabupaten Paser.

1. Transportasi Darat Akses dan kualitas pelayanan transportasi darat suatu daerah perlu Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 131

ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tujuan peningkatan akses dan kualitas pelayanan transportasi darat adalah agar menunjang aktivitas masyarakat di segala bidang kehidupan. Selain menunjang aktivitas masyarakat di segala bidang kehidupan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan transportasi darat dapat membantu pemerintah dalam proses pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan transportasi darat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas jalan, membuka jalan baru dan membangun jembatan yang menjadi penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan transportasi darat juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan terminal angkutan darat terpadu. Peningkatan pelayanan terminal angkutan darat terpadu dapat dilakukan dengan cara memperluas terminal angkutan sehingga mampu menampung jumlah kendaraan. Luas terminal angkutan darat terpadu harus disesuaikan dengan kondisi daerah, sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang dan barang. Untuk menghindari adanya penumpukan penumpang dan barang, perlu dibangun beberapa terminal penghubung.

Peningkatan moda transportasi darat publik dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan menekan jumlah kepemilikan alat transportasi pribadi. Peningkatan moda transportasi darat juga diharapkan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang sulit mendapat akses transportasi darat. Oleh karena itu dalam pengelolaan, perlu ada pembagian traek yang merata sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat di semua wilayah. Jaringan jalan antara kecamatan ke ibukota kabupaten perlu ditingkatkan agar mempercepat mobilisasi antara masyarakat kecamatan dengan ibukota kabupaten. Masyarakat di kecamatan yang berasal dari desa-desa bisa lebih cepat menjual hasil pertanian dan perkebunan ke ibukota kabupaten. Sebaliknya, masyarakat di ibukota kabupaten bisa membeli bahan baku di daerah kecamatan. Masyarakat desa pada umumnya membutuhkan akses jalan menuju kecamatan atau ibukota kabupaten. Dengan adanya akses jalan antara kecamatan dan desa, masyarakat desa bisa memasarkan hasil pertanian ke kecamatan dan mudah mendapatkan atau membeli kebutuhannya di kota kecamatan.

Paling kurang beberapa daerah yang masih belum sama sekali memiliki akses transportasi diprioritaskan dalam pembangunan dan peningkatan jalan di Paser. Tiga zona perkembangan Paser yakni, Selatan, Utara (Pedalaman dan Pesisir) serta wilayah Tengah perlu memperoleh sentuhan pembangunan infrastruktur yang berbeda. Jika fokus pembangunan selama ini hanya di 132 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

wilayah Tengah, sudah saatnya infrastruktur di wilayah Tengah ditingkatkan saja kualitas, fokus pembangunan bisa diarahkan ke wilayah Selatan dan Pedalaman/Pesisir.

Untuk kelengkapan jalan-jalan kabupaten yang sudah ada harus ada kelengkapan dan dukungan fasilitas jalan yang lain seperti penerangan jalan, taman/jalur hijau di sempadan jalan, rambu-rambu, turap-gorong-gorongbronjong serta fasilitas pendukung lainnya seperti marka jalan dan pilar-pilar penentu jarak. Hal ini untuk menambah kenyamanan dan memberi pengaruh langsung pada perbaikan kualitas layanan yang nantinya bisa diukur dengan ketepatan rencana perjalanan (lama waktu tempuh).

2. Transportasi Sungai dan Laut Daerah-daerah yang terletak di pesisir laut atau sungai membutuhkan akses dan kualitas transportasi air yang memadai. Pelabuhan rakyat dapat menghubungkan masyarakat satu wilayah dengan wilayah lain. Akses berupa pelabuhan rakyat yang memadai juga akan menarik minat banyak orang dari berbagai wilayah. Semakin banyak orang yang mengakses pelabuhan rakyat tersebut, pendapatan daerah dari pajak juga akan semakin bertambah.

Kondisi dermaga yang memadai dapat menarik minat banyak orang, baik yang berasal dari wilayah tersebut maupun dari wilayah lain. Dermaga yang nyaman akan menjadi tempat pelabuhan kapal-kapal dari berbagai wilayah. Masyarakat setempat bisa dengan mudah menjual hasil pertanian dan perkebunan, serta bisa langsung membeli barang dengan harga terjangkau dari pedagang yang datang dari luar daerah. Peningkatan jumlah alat transportasi air seperti kapal dan sampan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, baik masyarakat yang berasal dari wilayah tersebut maupun masyarakat dari luar wilayah. Bertambahnya moda transportasi sungai dan laut dapat memperlancar distribusi barang masuk atau barang keluar ke wilayah lain. Selain itu, bertambahnya moda alat transportasi laut dan sungai dapat memperlancar dan mempercepat mobilisasi masyarakat. Kabupaten Paser perlu juga memperhatikan dan meningkatkan kembali perhatian pada transportasi sungai dan laut. Spirit menjaga relasi yang mutual dengan alam mengandaikan adanya perhatian serius pemerintah untuk mengembalikan transportasi Sungai dan Laut sebagaimana mestinya.

3. Jaringan Energi Wilayah Kabupaten Paser perlu meningkatkan akses jaringan energi secara Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 133

terus-menerus. Peningkatan akses jaringan energi seperti fasilitas pembangkit listrik perlu memadai agar menunjang aktifitas masyarakat. Peningkatan fasilitas pembangkit listrik bisa menggunakan tenaga alternatif sumber daya alam yang sudah tersedia seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya.

Masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan listrik. Listrik sangat dibutuhkan masyarakat dalam aktifitas setiap hari. Pada siang hari, masyarakat bisa mengejakan pekerjaan pokok, dan pada malam hari, masyarakat bisa melakukan aktifitas yang menambah penghasilan rumah tangga. Perlu ada perluasan jaringan listrik untuk wilayah-wilayah terpencil sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Tata kelola pelayanan kelistrikan sangat dibutuhkan masyarakat. Tata kelola pelayanan kelistrikan mestinya didasari oleh spirit adil dan merata sehingga semua masyarakat bisa memiliki akses yang sama untuk memperoleh layanan listrik. Tata kelola pelayanan kelistrikan juga mesti disesuaikan dengan konteks dan kondisi masyarakat setempat.

4. Jaringan Komunikasi Masyarakat selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk dalam aspek komunikasi serta ragam jaringannya. Saat ini, masyarakat sudah terbiasa berkomunikasi menggunakan alat-alat komunikasi modern. Alat-alat komunikasi yang canggih dapat membantu masyarakat dalam berinteraksi secara luas dan cepat. Oleh karena itu, pengembangan jaringan komunikasi perlu terus ditingkatkan dan memperoleh perhatian pemerintah sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Internet misalnya, sudah harus bisa menjadi konsumsi publik, termasuk masyarakat di pelosok. Ketersediaan internet dapat membantu masyarkat dalam menambah pengetahuan dan berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, perlu ada pelayanan dan jaringan internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Untuk konteks Paser, perluasan jaringan internet khususnya di lingkungan kerja pemerintah, pusat layanan dan sentra-sentra serta pusat aktivitas warga bisa memberi kontribusi nyata khususnya dalam penataan kesiapan maupun pengembangan aspek-aspek daya saing. Penguatan jaringan komunikasi nirkabel melalui kerjasama pemerintah dengan provider telepon selular bisa menjadi salah satu hal penting yang mendorong komunikasi, konektivitas dan hubungan antar wilayah yang intens. Penguatan kapasitas dan jangkauan ini juga mengandaikan adanya niatan 134 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

baik pemerintah dalam membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat khususnya dalam penyebaran informasi.

5. Air Bersih Peningkatan akses dan kualitas air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan air bersih kepada masyarakat bisa dilakukan dengan membangun bak-bak penampungan di setiap wilayah yang belum memiliki akses langsung ke penyaluran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penyaluran air bersih bisa dilakukan dengan jaringan perpipaan baik yang menjadi bagian dari strategi PDAM maupun yang diinisiasi oleh pemerintah sendiri, khususnya untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kegiatan administratif dan ekonomi. Masyarakat sangat membutuhkan air bersih demi kelangsungan hidup setiap hari. Oleh karena itu, sumber-sumber mata air yang sudah ada, perlu dikelola secara baik dan disalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat. Masyarakat yang jauh dari sumber air bisa mendapat akses air bersih dengan memanfaatkan ketersediaan air tanah. Begitu banyak Tujuan hingga program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Paser seakan jalan di tempat karena selain tekanan mondial perubahan iklim, banyak wilayah kecamatan di Kabupaten Paser yang senantiasa berhadapan dengan situasi buruk karena kekurangan dan ketaktersediaan air bersih untuk konsumsi sehari-hari.

6. Pemukiman Pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat sangat diperlukan agar mencegah kepadatan penduduk. Wilayah yang padat pendudukanya, akan rentan terkena wabah penyakit. Dalam pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat, harus ramah lingkungan dan jauh dari risiko bencana.Oleh karena itu, sebelum membangun infrastruktur pemukiman, harus ada kajian risiko bencana.

Penyembangan infrastruktur pemukiman rakyat harus mengedepankan kualitas sanitasi. Pemukiman yang bersih dapat menunjang kesehatan masyarakat. Pengembangan kualitas sanitasi pemukinan dilakukan dengan cara membuat Tempat Pembuangan Akhir, pengolahan limbah rumah tangga serta meningkatkan kebersihan dalam rumah tangga. Pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat sangat diperlukan agar mencegah kepadatan penduduk. Wilayah yang padat pendudukanya, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 135

akan rentan terkena wabah penyakit. Dalam pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat, harus ramah lingkungan dan jauh dari risiko bencana. Oleh karena itu, sebelum membangun infrastruktur pemukiman, harus ada kajian risiko bencana.

Pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ketaatan menggunakan ruang. Kualitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan memperluas ruang hijau atau ruang terbuka, sedangkan ketaan menggunakan ruang mesti patuh pada aturan perijinan.

Berikut, daftar strategi dan arah kebijakan lengkap untuk semua tujuan dan sasaran yang diidentifikasi sebagai bagian strategis dan prioritas pembangunan Kabupaten Paser lima tahun ke depan,



| 137

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi darat

Tujuan

Strategi

Perbaikan dan pengelolaan perijinan angkutan darat

1.3.2.1

1.3.2

Penataan dan Pengelolaan Trayek

Penataan data base Ijin Trayek

Pengembangan ijin trayek

Koordinasi dengan pihak swasta/pengusaha jasa transportasi.

Pengelolaan dan penambahan armada angkut.

1.3.1.1

Pembangunan Terminal dan Terminal pendukung di semua Kecamatan (Fokus ke Kecamatan yang belum memiliki terminal/ sentra perhubungan)

1.2.1.1

Pesisir Long Ikis dan Kuaro

Pedalaman Long Kali dan Long Ikis

Kecamatan di Wilayah Selatan

Fokus:

1.1.2.1

Perlu ada upaya pemerataan pembangunan jembatan

Peningkatan akses, kualitas jembatan ke pusat-pusat layanan masyarakat

Khususnya yang menghubungkan sentra-sentra perekonomian, pertanian, perkebunan

Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas jembatan

1.1.1.1

Arah Kebijakan

Penambahan armada angkut barang dan penumpang

1.3.1

1.3. Meningkatnya moda transportasi darat publik

Pembangunan dan peningkatan kualitas terminal angkutan darat terpadu

1.2.1

Peningkatan dan Pengembang-an Jalan dan Kualitas Jalan

1.1.2

Peningkatan Akses dan Kualitas Jembatan untuk Memperlancar akses Desa-Pusat Kecamatan, dan KecamatanPusat Kabupaten

1.1.1

Meningkatnya pelayanan terminal angkutan darat terpadu


Sasaran

MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih dan Pemukiman

Tabel 6.1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih dan Pemukiman


Tujuan

Meningkatnya fasilitas jalan dan jaringan jalan antara kecamatan dan desa

1.5

Meningkatnya jaringan jalan antara kecamatan ke ibu kota kabupaten

1.4

Sasaran

Peningkatan dan Pembangunan penerangan jalan, Turap, Gorong-Gorong, Bronjong dan fasilitas pendukung jalan

1.5.3

Peningkatan Kualitas dan Kelas Jalan Lingkungan

1.5.2

Perbaikan rambu, jalur hijau dan saluran irigasi di sempadan jalan

1.5.1

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan

1.4.2

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan

1.4.1

Strategi

Pembangunan penerangan jalan di lokasi-lokasi yang rawan kecelakan lalu lintas akibat penerangan yang kurang bahkan tidak ada

1.5.3.2

Pembangunan Turap di lokasi jalan yang rawan longsor dan ambles

1.5.3.1

Khusus di Desa-Desa Tanjung Harapan, Muara Samu, Muara Komam dan Batu Engau

1.5.2.1

Khusus di wilayah-wilayah yang padat dilalui kendaraan

1.5.1.1

Fokus: Tanjung Harapan, Muara Samu, Muara Komam, Batu Sopang, Long Ikis Pesisir/Pedalaman-Long Kali Pesisir, Kuaro wilayah Timur (Calon Kecamatan Latiolai)

1.4.2.1

(Fokus: Jaringan jalan di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Wilayah Selatan Kabupaten Paser)

Pemerataan jalan antara kecamatan ke pusat Kabupaten

Pemerataan jalan antar-kecamatan

Pengembangan jalan di wilayah Potensial, Kawasan Strategis dan Sentra-Sentra Ekonomi strategis

1.4.1.1

Arah Kebijakan



| 139

Meningkatkan akses dan kualitas transportasi laut dan sungai

2

Tujuan

Meningkatnya Moda Transportasi Sungai dan Laut yang Memadai

2.3

Meningkatnya kondisi Dermaga

2.2

Meningkatnya Kualitas Pelabuhan Rakyat

2.1

Sasaran

Peningkatan mobilitas penumpang dan barang lewat sarana transportasi sungai dan laut

2.3.2.1

Peningkatan Kualitas Moda Transportasi Sungai/Laut

2.3.2

Mempercepat akses barang dan jasa khususnya untuk wilayah Tanjung Harapan dan Pesisir lainnya yang sulit terhubung melalui transportasi darat

2.3.1.1

Mempercepat akses barang dan jasa khususnya untuk wilayah Tanjung Harapan dan Pesisir lainnya yang sulit terhubung melalui transportasi darat

2.2.1.1

Fokus ke wilayah-wilayah pesisir yang potensial sebagai sentra ekonomi

2.1.1.1

Pembangunan Bronjong dan Gorong-Gorong di wilayah jalan yang bersisian dengan sungai, anak sungai, dll.

1.5.3.3

Arah Kebijakan

Penambahan dan Pengembangan Trayek Angkutan Umum (Sungai/Laut)

2.3.1

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelabuhan

2.2.1

Pengembang-an dan Peningkatan Kualitas Dermaga Rakyat

2.1.1

Strategi



Meningkatkan akses Jaringan Energi

3

Tujuan

3.2.1

Meningkatnya jaringan listrik di kawasan yang belum bisa mengakses listrik Pengembangan Energi Alternatif (Biogas dan Biomassa) khusus di daerah-daerah yang belum terjangkau listrik

3.2.2

Pengembangan Akses Listrik ke Daerah yang belum bisa mengakses listrik

Pengembangan Pusat Energi Alternatif

3.1.2

3.2

Penyiapan infrastruktur dasar (JalanJembatan) kondisi baik, koordinasi dengan PLN wilayah dan Penentuan Daerah Prioritas Pengembangan Kelistrikan (PLN)

3.1.1

Strategi

Meningkatnya fasilitas pembangkit listrik

3.1

Sasaran

Penambahan jumlah instalasi biogas/biomassa yang baru dan secara khusus difokuskan di wilayah yang potensial memiliki sumber energi biogas dan biomassa

3.2.2.1

Fokus: Daerah yang sulit terjangkau transportasi darat

3.2.1.1

Fokus ke daerah yang sulit memiliki akses ke Listrik PLN

3.1.2.1

Pengembangan Jaringan Kelistrikan PLN dari pusat pengelolaan Listrik di Tanah Grogot dan Long Ikis

3.1.1.1

Arah Kebijakan



| 141

Meningkatkan akses Air bersih

5

Meningkatkan akses Jaringan Komunikasi

4

Tujuan

Meningkatnya tata kelola pengolahan air bersih

5.2

Meningkatnya Sumber Air Bersih (Penampungan dan Penyaluran)

5.1

Meningkatnya jangkauan jaringan internet

4.2

Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

4.1

Sasaran

Peningkatan jumlah desa yang sudah menikmati fasilitas air bersih

5.2.1

Peningkatan dan pemerataan jumlah rumah tangga pengguna layanan air bersih

Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas perpipaan

5.1.2

Peningkatan jumlah dan kualitas sarana penampungan air bersih

5.1.1

Peningkatan Akses Internet di PusatPusat Kegiatan Kecamatan

4.2.1

Peningkatan jumlah surat kabar nasional/lokal yang beredar sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Paser

4.1.2

Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada

4.1.1

Strategi

Pemerataan dan Prioritas Desa-Desa yang belum terlayani kebutuhan Air Bersih

5.2.1.1

Distribusi air minum yang merata

Desa-desa yang belum memiliki jaringan air bersih (Mulai dari penampungan sampai instalasi RT)

Fokus:

5.1.2.1



Fokus:

5.1.1.1

Fokus: Kecamatan (Desa-Desa) yang belum bisa mengakses Internet

4.2.1.1

Fokus ke penyebaran dan penguatan sebaran informasi ke wilayah-wilayah rural dan daerah yang sulit mengakses informasi publik

4.1.2.1

Fokus: Wilayah yang belum bisa mengakses jaringan komunikasi seluler. Penguatan dan perbanyak Provider dan Menara untuk Jaringan Komunikasi

4.1.1.1

Arah Kebijakan



Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat

6

Tujuan

Peningkatan Sanitasi Pemukiman

6.2.1

6.2

Meningkatnya kualitas sanitasi pemukiman

Penambahan jumlah permukiman dan kawasan industri yang dikawal mutualnya

6.1.1

Strategi

Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana

6.1

Sasaran

Fokus: Sampah dan Limbah Pemukiman Perkotaan, Pemukiman Pedesaan dan Pusat Ekonomi

6.2.1.1

Kawasan Industri

Pemukiman di Wilayah Pedesaan

Pemukiman di wilayah perkotaan

Fokus:

6.1.1.1

Arah Kebijakan


B. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Pendidikan dan kesehatan merupakan dasar bagi pembangunan social masyarakat. Dua bidang ini merupakan basis pembangunan yang menjadi hak warga masyarakat Paser agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Mengingat pentingnya bidang Pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya menyusun perencanaan bagi masyarakat agar mendapat pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pelayanan baik dari sisi akses, kualitas dan daya saing.

Salah satu persoalan yang menjadi penghambat laju pembangunan di Kabupaten Paser adalah rendahnya kualitas SDM karena belum optimalnya layanan pendidikan. Karena itu pengembangan pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun dan menengah secara lebih memadai menjadi solusi mutlak untuk memperbaiki kondisi ini. Infrastruktur pendidikan di kabupaten Paser secara umum sudah memadai, dibuktinkan dengan rasio ketersediaan sekolah dan siswa yang telah sesuai standar pelayanan minimal nasional. Tantangan dari sisi akses pelayanan terdapat pada persebaran guru yang tidak merata antar kecamatan dan antar unit sekolah. Kondisi ini disebabkan oleh keengganan para guru untuk ditempatkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, minat untuk bersekolah masih rendah karena banyak masyarakat Paser yang belum memahami pentingnya pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rata-rata lama sekolah yang rendah sehingga perlu formulasi khusus untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Pembangunan pendidikan dari sisi kualitas, dapat dibuktikan dengan kualitas lulusan siswa melalui peningkatan kualitas guru dan kegiatan belajar mengajar sehingga prioritas pembangunan tidak hanya difokuskan pada penyediaan sarana prasarana semata. Pelayanan kesehatan di Paser masih perlu peningkatan terutama dari sisi akses, kualitas dan daya saing. Ketersediaan pelayanan kesehatan belum berfungsi optimal karena beberapa fasilitas kesehatan, terutama puskesmas pembantu di tingkat desa tidak menyediakan pelayanan maksimal. Rendahnya komitmen dari sebagian petugas pelayanan menjadi penyebab sejumlah fasilitas kesehatan di beberapa wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesadaran dan wawasan masyarakat tentang kesehatan juga masih rendah sehingga berakibat juga pada cakupan layanan kesehatan yang rendah pula. Di beberapa kecamatan, masih terdapat masyarakat yang lebih memilih untuk berobat ke dukun daripada ke fasilitas kesehatan. Memperhatikan sejumlah tantangan tersebut dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab V, strategi umum pembangunan pendidikan dan kesehatan Kabupaten Paser periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:


| 143


Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing

2

3

Urusan Kesehatan

Meningkatkan akses pelayanan pendidikan

1

Tujuan

3.1



2.3


2.2



1.2

2.1


1.1

Sasaran

1.2.1.1

Pemberantasan buta huruf untuk masyarakat usia 15 tahun ke atas

1.2.1 Pemberantasan buta huruf

Pengembangan pelayanan pendidikan yang kompetitif

3.1.1

Pengembangan Manajemen sekolah berbasis masyarakat

2.3.1

Peningkatan kompetensi Guru

2.2.1

Peningkatan Kualitas Pengajaran

Pengembangan standar pelayanan unit pendidikan dan hasil lulusan siswa yang kompetitif

3.1.1.1

Pengembangan MBS, optimalisai kinerja Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

2.3.1.1

Peningkatan kompetensi guru berdasarkan pemetaan sekolah

2.2.1.1

Peningkatan kualitas kurikulum dan KBM disekolah

2.1.1.1

Distribusi guru dengan mekanisme identifikasi kebutuhan dan skema insentif, Peningkatan sarana pembelajaran termasuk perpustakaan dan dukungan sarana pemebelajaran lain, Menguatkan akses pendidikan kepada semua kalangan masyarakat terutama anak usia sekolah di daerah 3 T, kelompok miskin dan berkebutuhan khusus, Peningkatan PAUD dengan pemenuhan sarana prasarana dan manajemen yang lebih baik di tiap desa

2.1.1

1.1.1.1

Peningkatan keterjangkauan akses pendidikan kepada semua kalangan masyarakat

Arah Kebijakan

1.1.1

Strategi

MISI 2: Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan

Tabel 6. 2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan


| 145

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Memperkuat Daya Saing Pelayanan Kesehatan

4

5

6

Tujuan

6.1

Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing



4.2

5.1


4.1

Sasaran

Peningkatan kualitas pelayanan yang berdaya saing

6.1.1

Penurunan angka mortalitas dan kesakitan dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan masyarakat

5.1.1

Peningkatan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan

Peningkatan standar kualitas kelembagaan unit layanan kesehatan

6.1.1.1

Peningkatan kualitas kesehatan dari sisi masyarakat dapat melalui pengembangan program penaggulangan penyakit dan promosi kesehatan berbasis sasaran strategis ibu hamil, bayi, keluarag miskin, lansia, keluarag miskin dan kelompok beresiko, sedangkan dari aspek kualitas layanan melalui peningkatan standar pelayanan unit kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat terutama di Unit layanan strategis seperti Rumah sakit dan Puskesmas dengan cakupan layanan yang tinggi

5.1.1.1

Memastikan masyarakat mendapat jaminan kesehatan terutama untuk warga miskin dan peningkatan pengguna BPJS

4.2.1.1

Pemerataan tenakes berdasarkan identifikasi kebutuhan perawat, dokter dan dokter spesialis dan Pemberian fasilitas tempat tinggal dan insentif gaji yang sesuai terutama yang ditugaskan di daerah terpencil, Pemberdayaan komunitas desa sebagai mitra dan aktor kesehatan masyarakat, Pelayanan yang mendekatkan salah satunya dengan optimalisasi kegiatan puskesmas keliling di unit puskesmas dan Pustu, Peningkatan kualitas manajemen rumah sakit melalui pemenuhan sarana prasarana rumah sakit

4.2.1

4.1.1.1

Pemerataan tenakes tiap level unit layanan dan RS, Optimalisasi unit layanan kesehatan pembantu, Peningkatan layanan untuk mendekatakan kesehatan, Penguatan manajemen rumah sakit

Arah Kebijakan

4.1.1

Strategi

MISI 2: Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan

C. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan Fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal adalah salah satu misi penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Paser. Misi ini tidak hanya berhubungan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga berhubungan dengan isu pemerataan, keberlanjutan, mitigasi bencana dan responsif gender. Penerapan konsep pemerataan menjadi penting, karena persoalan disparitas di Paser masih besar. Sedangkan penerapan konsep tentang keberlanjutan, mitigasi bencana dan responsif gender menjadi penting untuk dijalankan, agar pembangunan perekonomian di Kabupaten Paser menjadi semakin baik di masa depan. Secara garis besar konsep-konsep tersebut diletakan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan perekonomian Kabupaten Paser, yang di topang oleh sektor perkebunan, pertanian, perternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan dan pengelolaan lahan pasca tambang. Untuk memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan maka disusunlah strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:



| 147

Meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

1.

Tujuan

1.1 Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Sasaran

1.1.4.1

Pengembangan budidaya perikanan secara berkelanjutan

1.1.4 Peningkatan produktivitas perikanan

Pengembangan inovasi IPTEK dan penanggulangan penyakit ternak secara merata dan berkelanjutan

1.1.3.1

1.1.3 Peningkatan produktivitas peternakan

Pengembangan inovasi IPTEK dan pemberdayaan penyuluh lapangan perkebunan secara merata dan berkelanjutan

1.1.2.1

1.1.2 Peningkatan produktivitas perkebunan

Pengembangan inovasi IPTEK, perlindungan lahan dan pemberdayaan penyuluh pertanian secara merata dan berkelanjutan

1.1.1.1

Arah Kebijakan

Peningkatan produktivitas pertanian

1.1.1

Strategi

Tabel 6. 3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan


Tujuan

1.2 Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Sasaran

Peningkatan kualitas produk perikanan

1.2.4

Peningkatan kualitas produk peternakan

1.2.3

Peningkatan kualitas produk perkebunan

1.2.2

Peningkatan kualitas produk pertanian

1.2.1

Strategi

Pengembangan sentra produksi perikanan

1.2.4.2

Pengembangan kualitas produk perikanan

1.2.4.1

Pengembangan sentra produksi peternakan

1.2.3.2

Pengembangan kualitas produk peternakan

1.2.3.1

Pengembangan sentra produksi perkebunan

1.2.2.2

Pengembangan kualitas produk perkebunan

1.2.2.1

Pengembangan sentra produksi pertanian

1.2.1.2

Pengembangan kualitas produk pertanian

1.2.1.1

Arah Kebijakan


| 149

2. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan

Tujuan

Peningkatan ketersediaan, cadangan dan mutu produk peternakan secara berkelanjutan Peningkatan ketersediaan, cadangan dan mutu produk perikanan secara berkelanjutan Pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata secara berkelanjutan Pengembangan potensi wisata daerah dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata

Peningkatan kontinuitas produksi peternakan Peningkatan kontinuitas produksi perikanan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata

Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal

2.1.1

2.2.1

2.2 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal

1.3.4

1.3.3

2.2.1.1

2.1.1.1

1.3.4.1

1.3.3.1

1.3.2.1

Peningkatan ketersediaan, cadangan dan mutu produk perkebunan secara berkelanjutan

1.3.2 Peningkatan kontinuitas produksi perkebunan

1.3.1.1

Arah Kebijakan

Peningkatan ketersediaan, cadangan dan mutu produk pertanian secara berkelanjutan

Strategi

Peningkatan kontinuitas produksi pertanian

1.3.1

2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata

1.3 Meningkatnya kontinuitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Sasaran


Meningkatkan iklim investasi

4.

Meningkatkan kinerja Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM

3.

Tujuan

3.3.1 3.4.1

3.3 Meningkatnya koperasi aktif

3.4

4.2.1

Meningkatnya investasi

Peningkatan investasi nontambang dan non-sawit serta peningkatan kinerja pelayanan perijinan terpadu

Peningkatan kualitas tenaga kerja

4.1.1

4.2

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

4.1

Pengembangan industri kecil dan menengah

Meningkatnya kinerja industri kecil menengah

Pengembangan koperasi aktif

Peningkatan akses masyarakat terhadap pasar tradisional

3.2.1

3.2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional

Strategi

Pengembangan UMKM

3.1.1

3.1 Meningkatnya kinerja UMKM

Sasaran

Peningkatan nilai investasi dan kinerja pelayanan perijinan secara berkelanjutan

4.2.1.1

Peningkatan kualitas, produktivitas dan serapan tenaga kerja secara merata

4.1.1.1

Pengembangan kecil dan menengah secara merata dan berkelanjutan

3.4.1.1

Revitalisasi koperasi secara merata dan berkelanjutan

3.3.1.1

Peningkatan akses masyarakat dan perlindungan pasar tradisional secara merata

3.2.1.1

Pengembangan kapasitas manajemen UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan

3.1.1.1

Arah Kebijakan


| 151

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

5.

Tujuan

Perbaikan konservasi DAS, kawasan mangrove dan HCV di kawasan hutan


5.3

c. Luas HCV di kawasan hutan

b. Kawasan penanaman mangrove Peningkatan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang

5.3.1

5.2.1

a. DAS

5.2 Meningkatnya area konservasi

Penguatan regulasi perlindungan hutan dan pemberdayaan sekitar hutan

5.1.1

Strategi

Menurunnya laju deforestasi (Laju deforestasi dan kawasan hutan lindung dibandingkan luas wilayah)

5.1

Sasaran

Peningkatan jumlah reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang

5.3.1.1

Peningkatan area konservasi mangrove, luas HCV dan DAS di Kandilo, Telake serta Lambakan

5.2.1.1

Penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan

5.1.1.1

Arah Kebijakan

D. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan memegang peran penting dalam proses pembangunan daerah. Isu tata kelola berkaitan dengan kapasitas aparatur pemerintah sekaligus seperangkat kelembagaan beserta prinsip yang menjamin kelancaran proses perencanaan pembangunan beserta pelaksanaan pembangunan atau penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Maka dalam mencapai misi 4, beserta tujuan dan sasarannya, dibutuhkan strategi dan arah kebijakan, dimana keduanya berfungsi menjaga capaian baik yang telah diperoleh dalam proses pembangunan sebelumnya, sekaligus jika capaian sebelumnya masih kurang, maka strategi dan arah kebijakan berguna sebagai pandu arah agar kedepan mampu meningkatkan capaian yang semakin baik dari tahun ke tahun.



| 153

4.1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah

Tujuan

4.1.1. Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan pemerintah daerah

Sasaran

4.1.1.9. Peningkatan kualitas tata keuangan desa

4.1.1.8. Optimalisasi sumber pendapatan daerah

4.1.1.7. Penyusunan LKPJ dan LKPJ AMJ berdasarkan capaian pembangunan riil

4.1.1.6. Penyusunan LPPD berdasarkan capaian pembangunan riil

4.1.1.5. Mengintensifkan upaya pencapaian nilai LAKIP yang semakin meningkat dari tahun ke tahun

4.1.1.4. Penyelarasan pencapaian WTP dengan peningkatan kesejahteraan rakyat

4.1.1.9.1. Peningkatan kapasitas penyusunan APBDes

4.1.1.8.1. Intensifikasi pemungutan PBB

4.1.1.7.1. Memperkuat identifikasi persoalan dan solusi pada setiap urusan pemerintahan atau SKPD

4.1.1.6.1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi capaian pembangunan

4.1.1.5.4. Memperkuat pengawasan dan penilaian laporan kinerja

4.1.1.5.3. Memperkuat basis data melalui ketersediaan database kinerja dari tahun ke tahun

4.1.1.5.2. Memperkuat identifikasi data IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci)

4.1.1.5.1. Penyusunan LAKIP berbasis pada sinergitas kinerja antar dokumen perencanaan

4.1.1.4.1. Alokasi anggaran yang berfokus pada pencapain visi Kabupaten, yakni dalam rangka semakin meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

4.1.1.3.2. Penguatan kapasitas tenaga TEPRA

4.1.1.3.1. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan secara berkala

4.1.1.2.1. Peningkatan efektivitas penggunaan SIMDA

4.1.1.2. Pengoptimalan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah 4.1.1.3. Pengoptimalan kinerja TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)

4.1.1.1.1. Pelaksanaan APBD yang semakin efektif dan efisien

Arah Kebijakan

4.1.1.1. Pencapaian opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Strategi

MISI 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 6. 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan


Tujuan

4.1.2 Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Sasaran

4.1.2.4.1. Ketersediaan informasi pelayanan yang memadai, terutama terkait mekanisme/prosedur serta biaya pengurusan perijinan 4.1.2.5.1. Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

4.1.2.4. Peningkatan akses terhadap informasi melalui optimalisasi peran media dalam jaringan (online) 4.1.2.5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

4.1.2.4.2. Efisiensi pengurusan perijinan melalui pemanfaatan media online

4.1.2.3.2. Peningkatan efektivitas dan cakupan media cetak sebagai saran publikasi

4.1.2.3.1. Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana publikasi/transparansi

4.1.2.2.1. Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap SKPD

4.1.2.1.3. Transparansi capaian kinerja sektoral atau setiap urusan pemerintahan

4.1.2.1.2. Trasparansi kinerja pendapatan daerah

4.1.2.1.1. Transparansi alokasi belanja daerah

Arah Kebijakan

4.1.2.3. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi

4.1.2.2. Penguatan kelembagaan pengelola informasi dan dokumen

4.1.2.1. Transparansi kinerja keuangan daerah dan capaian pembangunan sektoral

Strategi



| 155

4.2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah

Tujuan

4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan

4.2.1. Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran

Sasaran

4.2.2.4. Pengidentifikasian kebutuhan pembangunan sektoral dari tahun ke tahun

4.2.2.3. Peningkatan responsifitas terhadap dinamika sosial

4.2.2.2. Penyusunan RKPD yang memperhatikan skala prioritas, urgensi dan bersifat tematik setiap tahun

4.2.2.1. Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW

4.2.1.2. Menjadikan pelaksanaan RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan dokumen perencanaan

4.2.1.1. Menjadikan RPJMD dan Renstra SKPD sebagai pandu arah penganggaran tahunan

Strategi

4.2.2.4.1. Meningkatkan sinergi antara terget pencapaian rangkaian visi RPJMD dengan kebutuhan sektoral setiap tahun

4.2.2.3.2. Penataan wilayah perbatasan

4.2.2.3.1. Perencanaan pembangunan yang memperhatikan perkembangan serta dinamika lingkungan regional maupun internasional

4.2.2.2.1. Penyusunan bersifat tematik dan mempunyai fokus setiap tahun, yakni fokus pada pencapaian visi RPJMD berupa sejahtera, pintar, sehat, merata dan berkelanjutan

4.2.2.1.2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang

4.2.2.1.1. Rencana penataan ruang dan pemanfaat ruang pada RPJMD, RKPD serta renstra dan renja SKPD berdasarkan zonasi dan pemanfaatan yang telah diatur dalam RTRW

4.2.1.2.1. Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RPJMD dan Renstra SKPD

4.2.1.1.3. Peningkatan kapasitas penyusunan APBDes

4.2.1.1.2. Alokasi anggaran pada setiap sektor/SKPD berdasarkan kerangka pendanaan program dan kegiatan pada renstra SKPD

Arah Kebijakan 4.2.1.1.1. Penyusunan dokumen penganggaran teknis berdasarkan pagu indikatif RPJMD



4.3. Meningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah

Tujuan

4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

Sasaran

4.3.1.3. Peningkatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah

4.3.1.3.1. Penangan kasus pengaduan dan temuan pengawasan secara tepat

4.3.1.2.4. Pemberian tunjangan berbasis kinerja

4.3.1.2.3. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas yang merata namun disertai proses seleksi yang ketat

4.3.1.2.2. Pengisian jabatan berdasarkan instrumen analisis jabatan dan latar belakang pendidikan

4.3.1.2.1. Pengadaan CPNS berdasarkan analisis kebutuhan daerah yang urgen

4.3.1.2. Mengintensifkan pembinaan dan pengembangan aparatur

4.3.1.1.2. Mengintensifkan pelaksanaan diklat fungsional dan pendalaman materi

4.3.1.1.1. Pelaksanaan diklat struktural bagi pemangku jabatan baru

4.3.1.1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

4.2.2.6.2. Penyusunan peraturan kepala daerah terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang menghubungkan RPJMD dengan RPJMDes

4.2.2.6.1. Penyusunan RPJMDes yang memperhatikan skala prioritas dan arah pembangunan daerah dalam setiap tahun

4.2.2.6. Penyusunan RPJMDes yang mengacu pada RPJMD Kabupaten

4.2.2.5.2. Penyusunan Renja SKPD, selain berdasarkan Renstra SKPD juga berbasis hasil kinerja tahun sebelumnya dan forecasting kondisi kedepan

4.2.2.5.1. Penyusunan Renja SKPD yang memperhatikan skala prioritas Renstra SKPD setiap tahun

Arah Kebijakan

4.2.2.5. Penyusunan renja SKPD yang sinergi dengan renstra SKPD

Strategi



| 157

Tujuan

4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran

4.3.2.5.1. Penyelenggaraan perizinan satu pintu

4.3.2.5. Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu

4.3.2.7.1. Perumusan peraturan kepala daerah tentang inovasi daerah

4.3.2.7. Pelembagaan dan peningkatan pelaksanaan inovasi daerah

4.3.2.6.2. Membangun kemitraan dengan KPK dan aparat penegak hukum di daerah

4.3.2.6.1. Koordinasi dengan Kemendagri dan Bappenas sesuai dengan amanat Inpres No.7 Tahun 2015

4.3.2.6.2. Perumusan dan pelaksanaan standar pelayanan sebagai pengembangan SPM

4.3.2.6.1. Pelaksanaan SPM

4.3.2.4.2. Peningkatan kualitas sistem administrasi pengarsipan

4.3.2.6. Penyusunan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

4.3.2.6. Peningkatan standar pelayanan

4.3.2.4.1. Peningkatan pelayanan informasi arsip

4.3.2.4. Peningkatan pelayanan kearasipan

4.3.2.3.2. Peningkatan waktu tanggap penanganan bencana

4.3.2.3.1. Peningkatan saran operasional penanggulangan bencana kebakaran

4.3.2.2.3. Peningkatan ketepatan dan kecepatan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan

4.3.2.2.2. Menjaga ketersediaan SDM Satpol PP dan petugas Linmas

4.3.2.2.1. Peningkatan cakupan patroli Satpol PP

4.3.2.1.3. Peningkatan akses pelayanan akta kelahiran

4.3.2.1.2. Peningkatan akses pelayanan KK

4.3.2.1.1. Peningkatan akses pelayanan KTP

Arah Kebijakan

4.3.2.3. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana

4.3.2.2. Peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat

4.3.2.1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Strategi



4.4.Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan

Tujuan

4.4.2. Meningkatnya aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah

4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik

Sasaran

4.4.2.1.1. Menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar dan masukan di dalam RKPD dan Renja SKPD

4.4.2.1. Menjadikan aspirasi masyarakat sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah

4.4.2.1.4. Peningkatan realisasi aspirasi masyarakat di dalam public hearing dan kegiatan reses untuk menjadi perda

4.4.2.1.3. Peningkatan tindak lanjut dan realisasi atas aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan dialog dengan pimpinan daerah

4.4.2.1.2. Peningkatan tindak lanjut dan realisasi atas aduan masyarakat yang masuk dalam unit layanan pengaduan

4.4.1.2.2. Peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum

4.4.1.2.1. Penguatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan daerah

4.4.1.1.4. Efektivitas pelaksanaan public hearing dan kegiatan reses anggota DPRD

4.4.1.1.3. Peningkatan kegiatan temu langsung dan dialog antara pimpinan daerah dengan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan dan pedalaman

4.4.1.1.2. Penyediaan unit layanan pengaduan masyarakat

4.4.1.1.1. Peningkatan pelaksanaan musrenbang di semua desa

Arah Kebijakan

4.4.1.2. Peningkatan pendidikan politik masyarakat

4.4.1.1. Peningkatan forum partisipasi dan perluasan akses bagi masyarakat

Strategi


E. Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat lokal Misi Kabupaten Paser dalam penguatan kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal memiliki arti penting sebagai basis pembangunan sektor lain sekaligus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Misi ini mengandung beberapa nilai utama berupa pengakuan terhadap masyarakat lokal (rekognisi), pemerataan hasil-hasil pembangunan (equity dan equality), pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan (partisipatif), dan pemberian perhatian terhadap kelompok-kelompok marjinal, seperti perempuan, lansia, anak, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Pengarusutamaan nilai-nilai tersebut dalam proses pembangunan diharapkan akan dapat menciptakan stabilitas sosial yang merupakan pra-syarat sekaligus tujuan pembangunan daerah. Nilai-nilai tersebut menjiwai perwujudan misi kelima Kabupaten Paser yang diterjemahkan dalam berbagai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Misi 5: Memperkuat Kohesivitas Sosial, budaya dan adat istiadat lokal Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.3

1.3.1

1.3.1.1

1.4

1.4.1

1.4.1.1

Meningkat-kan rekognisi dan promosi

Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan

Pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan

Pengarus-utamaan gender

Pengembangan kepemudaan dan olah raga

Promosi nilai-nilai budaya lokal

Pelibatan komunitas adat terpencil (KAT) dalam proses pembangunan

Pelibatan perempuan dalam partai politik dan jabatan publik

Pengembangan sarana dan prasarana olah raga

Pengembangan nilainilai budaya lokal dan pengelolaan keragaman budaya


| 159

Misi 5: Memperkuat Kohesivitas Sosial, budaya dan adat istiadat lokal Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.2

2.2.1

2.2.1.1

2.3

2.3.1

2.3.1.1

2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.5

2.5.1

2.5.1.1

2.5.2

2.5.2.1

2.5.3

2.5.3.1

2.5.4

2.5.4.1

2.6

2.6.1

2.6.1.1

2

Meningkat-kan stabilitas sosial

Meningkatnya kerukunan antar masyarakat Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam

Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat

Meningkatnya perlindungan bagi perempuan


Penguatan forum adat dan forum keagamaan Pengarusutamaan sistem keamanan berbasis masyarakat

Penyediaan bantuan bagi korban bencana sosial

Promosi desa tanggap bencana

Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin

Perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas

Perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia terlantar

Perlindungan anak dan anak balita terlantar

Perlindungan perempuan

Pengembangan wawasan kebangsaan bagi kelompok adat dan kelompok keagamaan

Pengembangan kelompokkelompok keamanan lingkungan di level komunitas

Pemberian bantuan bagi korban konflik sosial

Penyediaan bantuan bagi korban bencana alam dan sosialisasi desa tanggap bencana

Pemberian bantuan sosial bagi KK Miskin Pemberian bantuan penyandang disabilitas

Pemberian bantuan lanjut usia terlantar Pemberian bantuan anak terlantar dan anak balita terlantar

Peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

Misi 5: Memperkuat Kohesivitas Sosial, budaya dan adat istiadat lokal Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2.7

2.7.1

2.7.1.1

2.6.1.2

3

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.2

3.2.1

3.2.1.1

Meningkatkan pengelolaan kependudukan

Meningkatnya perwujudan hak anak

Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi

Promosi hak-hak anak

Peningakatan penanganan kasus kekerasan anak di rumah tangga (KDRT)

Pengembangan kabupaten layak anak berbasis pada kampung/desa, sekolah dan puskesmas

Percepatan e-ktp

Penguatan akulturasi dan asimilasi antara penduduk asli dan pendatang

Peningkatan pelayanan e-ktp di tiap-tiap kecamatan

Pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah transmigrasi

Seluruh uraian pada Bab ini merupakan tahapan logis yang harus langsung diikuti oleh penetapan program-program prioritas dan strategis yang ada di Bab selanjutnya. Penentuan program-program ini selanjutnya harus bisa menjadi jawaban yang sinergis dan terhubung dengan strategi dan arah kebijakan yang sudah ditentukan, juga dengan jenis-jenis kegiatan pembangunan yang direncanakan. Strategi dan arah kebijakan adalah refleksi kritis mengenai bagaimana dan mengapa serta di mana sebuah program harus diimplementasikan. Alasan-alasan logis-rasional yang ada di Bab VI menjadi jaminan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Bab-Bab selanjutnya akan menjadi kristalisasi kajian dan analisis yang berkesinambungan.


| 161

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Paser periode 2016 – 2020 akan dipaparkan di dalam Bab 7 ini. Kelima misi pembangunan tersebut sekaligus merupakan cerminan dari isu-isu paling strategis yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Paser sehingga dapat saling menopang dan berkontribusi dalam pencapaian visi secara berkelanjutan. Oleh karena itu dalam implementasi kelima misi tersebut dibutuhkan kesatuan yang sinergis dari setiap SKPD dalam merumuskan sasaran dalam indikator yang terukur, efektif dan tepat kepada kelompok sasaran. Agar mendapatkan gambaran yang lebih rinci, bagian ini akan lebih jelas memberikan uraian mulai dari tujuan pembangunan, sasaran yang akan dicapai, indikator capaian kinerja sampai pada SKPD yang bertanggung jawab atas setiap program pembangunan. Suatu program pembangunan daerah secara teknokratis diterjemahkan dalam kinerja program berbasis urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib atau pilihan) dapat diselenggarakan setiap tahun tanpa terpengaruh secara langsung dengan kepala daerah. Agar mendapatkan rumusan yang sistematis, rincian program prioritas dipaparkan dalam uraian sasaran dan program prioritas dibawah ini.


A. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI, ENERGI, AIR BERSIH, DAN PEMUKIMAN Peningkatan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih dan pemukiman adalah salah satu bagian strategis dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Paser periode 2016-2020. Untuk menguatkan misi ini ada beberapa sasaran yang nantinya akan diejawantahkan oleh program pembangunan yang tentunya harus dinahkodai oleh beberapa SKPD yang secara regulatif membidangi urusan baik wajib maupun pilihan.

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Layanan Dasar Bidang Infrastruktur a. Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan 1. Pembangunan jembatan 2. Pembangunan jalan

3. Peningkatan kualitas jalan

4. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan

5. Peningkatan sistem informasi dan data base jalan dan jembatan 6. Pembangunan infrastruktur desa (jalan lingkungan) 7. Pembangunan turap/talud/bronjong

8. Program pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan

b. Meningkatnya Sumber Air Bersih (Penampungan dan Penyaluran) c.

1. Program pengembangan kinerja pelayanan air minum/air bersih 2. Penyediaan dan pengolahan air minum/air bersih/air baku Meningkatnya Tata Kelola Air Bersih

1. Pembaruan data base air bersih/air minum

2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non Layanan Dasar Perhubungan a. Meningkatnya Pelayanan Terminal Angkutan Darat Terpadu

1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

b. Meningkatnya Moda Transportasi Darat Publik


| 163

c.

1. Program peningkatan pelayanan angkutan

2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Meningkatnya Kualitas Pelabuhan Rakyat

1. Pembangunan dan peningkatan pelabuhan rakyat (perahu ketinting)

d. Meningkatnya Kondisi Dermaga

1. Peningkatan dan pemeliharaan dermaga penyeberangan

e. Meningkatnya Moda Transportasi Sungai dan Laut yang Memadai

1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung dermaga rakyat

2. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut

3. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Energi a. Meningkatnya Fasilitas Pembangkit Listrik

1. Pembangunan dan pengembangan pusat pengelolaan listrik

2. Pembangunan dan pengembangan pusat-pusat tenaga listrik (PLT Alternatif)

b. Meningkatnya Jaringan Listrik di Kawasan yang Belum Bisa Mengakses Listrik

1. Peningkatan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kelistrikan

4. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non Layanan Dasar Komunikasi a. Meningkatnya Jangkauan Jaringan Komunikasi 1. Pengembangan jaringan komunikasi

2. Pengembangan komunikasi informasi dan media masa

b. Meningkatnya Jangkauan Jaringan Internet 1. Pengembangan jaringan internet

5. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Layanan Dasar Pemukiman/Perumahan a. Meningkatnya Kawasan Pemukiman Lingkungan dan Antisipatif Bencana 164 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rakyat yang Berwawasan

1. Pengembangan Perumahan Bersanitasi Baik 2. Lingkungan sehat perumahan

b. Meningkatnya Kualitas Sanitasi Pemukiman

1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2. Pengelolaan RTH


| 165


1.1.

No


Sasaran

Peningkatan Kualitas dan Kelas Jalan Lingkungan

1.1.4

Perbaikan penerangan, rambu, jalur hijau dan saluran irigasi di sempadan jalan

1.1.3

1.1.2. Peningkatan dan Pengembang-an Jalan dan Kualitas Jalan

1.1.1. Peningkatan Akses dan Kualitas Jembatan untuk Memperlancar akses Desa-Pusat Kecamatan, dan Kecamatan-Pusat Kabupaten

Strategi

Khusus di Desa-Desa Tanjung Harapan, Muara Samu, Muara Komam dan Batu Engau

1.1.4.1

Khusus di wilayahwilayah yang padat dilalui kendaraan

1.1.3.1

Pesisir Long Ikis dan Kuaro

Pedalaman Long Kali dan Long Ikis

Kecamatan di Wilayah Selatan

1.1.2.1. Fokus:

1.1.1.1. Peningkatan Akses dan Kualitas Jembatan untuk Memperlancar akses Desa-Pusat Kecamatan, dan Kecamatan-Pusat Kabupaten

Arah Kebijakan

18%

694,85 Km

Panjang Jalan Kabupaten

Persentase Jalan Kabupaten Tertata

64%

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Target Kinerja

Persentase Jembatan yang sudah dibangun terhadap total kebutuhan

Indikator Sasaran

Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman

Program Pembangunan Infrastruktur Desa

Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

Peningkatan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Peningkatan Kualitas Jalan

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jembatan

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

Kecamatan, BPMPD, Bina Marga

Perhubungan

Bina Marga

Bina Marga

Bina Marga

Bina Marga

Bina Marga

SKPD Penanggung Jawab


| 167

Meningkatnya pelayanan terminal angkutan darat terpadu

Meningkatnya moda transportasi darat publik

Meningkatnya Kualitas Pelabuhan Rakyat

1.3.

1.4.

Sasaran

1.2.

No

1.4.1. Pengembang-an dan Peningkatan Kualitas Dermaga Rakyat

1.3.1. Penambahan armada angkut barang dan penumpang

1.2.1. Pembangunan dan peningkatan kualitas terminal angkutan darat terpadu

Peningkatan dan Pembangunan penerangan jalan, Turap, Gorong-Gorong, Bronjong dan fasilitas pendukung jalan

1.1.5

Strategi

1.4.1.1. Fokus ke wilayahwilayah pesisir yang potensial sebagai sentra ekonomi

Pengembangan ijin trayek

Koordinasi dengan pihak swasta/penguasaha jasa transportasi

Pengelolaan dan penambahan armada angkut

1.2.1.1. Pembangunan Terminal dan Terminal pendukung di semua Kecamatan (Fokus ke Kecamatan yang belum memiliki terminal/sentra perhubungan)

Pembangunan Turap di lokasi jalan yang rawan longsor dan ambles

1.1.5.1

Arah Kebijakan

Jumlah Dermaga Perahu Kecil (Ketinting)

Rasio Angkutan Umum terhadap Panjang jalan

Rasio Penumpang Angkutan Darat terhadap Total Penduduk Pembangunan dan peningkatan kualitas terminal angkutan darat terpadu

Persentase Turap di Wilayah Rawan Longsor dan tanah ambles

Indikator Sasaran

3 Unit

Perhubungan

Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Rakyat (Perahu Ketinting)

Perhubungan

Program peningkatan pelayanan angkutanw

Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1Unit/1.6Km

Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Bina Marga


1:58466

Bidang Urusan

Program Prmbangunan Turap/ Talud/Bronjong


21%

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Target Kinerja


Meningkatnya Moda Transportasi Sungai dan Laut yang Memadai

Meningkatnya fasilitas pembangkit listrik

1.6.

1.7.

Meningkatnya kondisi Dermaga

Sasaran

1.5.

No

1.7.1. Pengembangan Jaringan Kelistrikan PLN dari pusat pengelolaan Listrik di Tanah Grogot dan Long Ikis

1.6.2. Peningkatan Kualitas Moda Transportasi Sungai/Laut

1.6.1. Penambahan dan Pengembangan Trayek Angkutan Umum (Sungai/Laut)

1.5.1. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelabuhan

Strategi

1.7.1.2. Pengembangan Pusat Energi Alternatif

1.7.1.1. Penyiapan infrastruktur dasar (JalanJembatan) kondisi baik, koordinasi dengan PLN wilayah dan Penentuan Daerah Prioritas Pengembangan Kelistrikan (PLN)

1.6.2.1. Meningkatkan mobilitas penumpang dan barang lewat sarana transportasi sungai dan laut

1.6.1.1. Mempercepat akses barang dan jasa khususnya untuk wilayah Tanjung Harapan dan Pesisir lainnya yang sulit terhubung melalui transportasi darat

1.5.1.1. Mempercepat akses barang dan jasa khususnya untuk wilayah Tanjung Harapan dan Pesisir lainnya yang sulit terhubung melalui transportasi darat

Arah Kebijakan

Rasio Elektrifikasi

Persentase RT Pengguna Listrik PLN

Rasio Perahu Motor/Satuan Penduduk

Rasio moda transportasi sungai/ laut terhadap desadesa Sungai/Laut

Persentase Sarana dan Prasarana pendukung Dermaga kondisi baik

Indikator Sasaran

1:44,8

35%

NA

NA

65%

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Target Kinerja

Pembangunan dan Pengembangan PusatPusat Tenaga Listrik (PLT Alternatif)

Pembangunan dan Pengembangan Pusat pengelolaan Listrik (PLN)

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut

Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Pra-Sarana pendukung Dermaga Rakyat

Peningkatan dan Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan


Bidang Urusan

Energi

Energi

Perhubungan

Perhubungan

Perhubungan



| 169

1.10.

1.9.

1.8.

No

Meningkatnya jangkauan jaringan internet

Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Meningkatnya jaringan listrik di kawasan yang belum bisa mengakses listrik

Sasaran

1.10.1. Peningkatan Akses Internet di Pusat-Pusat Kegiatan Kecamatan

1.9.2. Peningkatan jumlah surat kabar nasional/lokal yang beredar sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Paser

1.9.1.Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada

1.8.1. Pengembangan Akses Listrik ke Daerah yang belum bisa mengakses listrik

Strategi

1.10.1.1. Fokus: Kecamatan (DesaDesa) yang belum bisa mengakses Internet

1.9.2.1. Fokus ke penyebaran dan penguatan sebaran informasi ke wilayahwilayah rural dan daerah yang sulit mengakses informasi publik

1.9.1.1. Fokus: Wilayah yang belum bisa mengakses jaringan komunikasi seluler. Penguatan dan perbanyak Provider dan Menara untuk Jaringan Komunikasi

1.8.1.1. Fokus: Daerah yang sulit terjangkau transportasi darat

Arah Kebijakan

9 unit

Surat Kabar Nasional/lokal

85%

3 Unit

Jaringan Komunikasi

Persentase Instansi Pemerintah dan Pusat Kegiatan Rakyat yang bisa mengakses Internet

39.78%

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Target Kinerja

Persentase RT pengguna Listrik Non-PLN

Indikator Sasaran

Pengembangan Jaringan Internet

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Pengembangan Jaringan Komunikasi

Peningkatan dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelistrikan


Bidang Urusan

Komunikasi

Komunikasi

Komunikasi

Energi



1.14.

Meningkatnya kualitas sanitasi pemukiman

Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana

Meningkatnya tata kelola pengolahan air bersih

1.12.

1.13.

Meningkatnya Sumber Air Bersih (Penampungan dan Penyaluran)

Sasaran

1.11.

No

1.14.1. Peningkatan Sanitasi Pemukiman

1.13.1. Penambahan jumlah permukiman dan kawasan industri yang dikawal mutualnya

1.12.1. Peningkatan jumlah desa yang sudah menikmati fasilitas air bersih

Peningkatan dan pemerataan jumlah rumah tangga pengguna layanan air bersih

1.11.2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas perpipaan

1.11.1. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana penampungan air bersih

Strategi

1.14.1.1. Fokus: Sampah dan Limbah Pemukiman Perkotaan, Pemukiman Pedesaan dan Pusat Ekonomi

Kawasan Industri

Pemukiman di Wilayah Pedesaan

Pemukiman di wilayah perkotaan

1.13.1.1. Fokus:

1.12.1.1. Pemerataan dan Prioritas Desa-Desa yang belum terlayani kebutuhan Air Bersih



1.11.2.1. Fokus:



1.11.1.1. Fokus:

Arah Kebijakan

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Baik

Cakupan Pemukiman dan Kawasan Industri yang dikawal mutu

Presentase Desa yang sudah Menikmati Air Bersih

Cakupan Instalasi Perpipaan terhadap Seluruh Kecamatan

Persentase Penampungan Air Bersih terhadap total desa

Indikator Sasaran

54%

121 Kawasan

70.10%

7 dari 10

57%

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Target Kinerja

Pengelolaan RTH

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan Sehat Perumahan

Pengembangan Perumahan

Pembaruan Data Base Air Bersih/Air Minum

Penyediaan dan Pengolahan Air Minum/Air Bersih/ Air Baku

Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Air Minum/Air Bersih


Bidang Urusan

Pemukiman/ BLH

Pemukiman

Cipta Karya

Cipta Karya

Cipta Karya


B. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Pada tahap pembangunan jangka menengah 2016-2020, salah satu prioritas rancangan pembangunan adalah peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Agar mendapatkan rumusan yang sistematis, rincian program prioritas dipaparkan dalam uraian sasaran dan program prioritas di bawah ini:

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pendidikan a. Meningkatnya Angka Partisipasi Siswa Usia Sekolah 3. Wajib Belajar 9 tahun

4. Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan 5. Pengembangan pendidikan Luar Biasa 6. Pendidikan Anak Usia Dini

b. Meningkatnya Angka Melek Huruf c.

7. Pengembangan pendidikan non formal Meningkatnya Angka Kelulusan Siswa

8. Pengembangan Mutu Kurikulum Pembelajaran Sekolah 9. Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan

d. Meningkatnya Pelayanan Sekolah yang Berdayasaing

10. Pengembangan manajemen Pelayanan pendidikan

2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Kesehatan a. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Primer

1. Pemerataan tenakes hingga tiap unit layanan

2. Peningkatan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan puskesmas, pustu dan Pusban 3. Obat dan Perbekalan kesehatan

4. Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana Rumah sakit

b. Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat c.

1. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Pengembangan Lingkungan sehat

2. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

3. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 171

4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat 5. Perbaikan Gizi Masyarakat

6. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular 7. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 8. Keluarga Berencana

9. Kesehatan Reproduksi Remaja 10. Pelayanan Kontrasepsi

11. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

d. Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang Berdayasaing

1. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (Peningkatan kompetensi tenaga medis, paramedis dan administrasi kesehatan) 2. Standarisasi Pelayanan Kesehatan



| 173

Sasaran

2.2.

2.1.



Strategi

Pemberantasan buta huruf

Menguatkan akses pendidikan kepada semua kalangan masyarakat

URUSUSAN WAJIB PENDIDIKAN

No

Pemberantasan buta huruf untuk masyarakat usia 15 tahun ke atas

Peningkatan akses bagi anak usia sekolah baik dari level PAUD, SD, SMP dan SMA

Arah Kebijakan

89.68 97.12

APS SMP

Angka Melek Huruf

Rasio sekolah/ penduduk usia dini

Angka rata-rata lama sekolah per satuan penduduk (tahun)

Angka Putus sekolah SMP/ MTs

Angka putus sekolah SD/MI

APS SD

97.13

88

8.35

0.45

0.14

99.73

108.03

APK SMP

APK SD

67.42

94.35

Kondisi Awal

APM SMP

APM SD

Indikator Kinerja (sasaran)

98

50

9

0

0

100

100

95

100

80

100

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pengembangan pendidikan non formal

Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan pendidikan Luar Biasa

Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan

Wajib Belajar 9 tahun


Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Bidang Urusan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Desa/kelurahan, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Dinas Pendidikan

SKPD Penanggungjawab




2.4.

2.5.

Strategi

2.6.1.Pengembangan pelayanan pendidikan yang kompetitif

2.5.1.Pengembangan Manajemen sekolah berbasis masyarakat

2.4.1. Peningkatan kompetensi Guru

2.3.1. Peningkatan Kualitas Pengajaran

URUSAN WAJIB KESEHATAN



2.3.

2.6.

Sasaran

No

2.61.1.Pengembangan standar pelayanan unit pendidikan dan hasil lulusan siswa yang kompetitif

2.5.1.1.Pengembangan MBS, optimalisai kierja Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

2.4.1.1. Peningkatan kompetensi guru berdasarkan pemetaan sekolah

2.3.1.1. Peningkatan kualitas kurikulum dan KBM disekolah

Arah Kebijakan

NA

NA

Akreditasi sekolah

46.7

Cakupan IKM Sekolah

Persentase guru yang tersertifikasi

83.8

98.07

Angka kelulusan SMA/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

93.2

90.17

Kondisi Awal

Angka kelulusan siswa SD/MI

Angka kelulusan siswa SMP/MTs


50

80

98

99

95

96

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Pengembangan manajemen Pelayanan pendidikan

Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan

Pengembangan Mutu Kurikulum Pembelajaran Sekolah


Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Bidang Urusan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan



| 175



2.7.

2.8.

Sasaran

No

2.8.1. Memastikan masyarakat mendapat jaminan kesehatan

2.7.1. Meningkatkan berbagai pelayanan primer hingga unit pelayanan terkecil

Strategi

2.8.1.1. Peningkatan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan terutama untuk warga miskin dan peningkatan pengguna BPJS

2.7.1.1. Peningkatan kualitas layanan dengan perbaikan sarana prasaran dari Rumah Sakit, Puskesmas, hingga Pustu/Pusban

Arah Kebijakan

Cakupan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan (BPJS)

Bed Occupancy rate (BOR)

Cakupan Puskesmas pembantu

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, Pusban per 1000 penduduk

Rasio tenaga kesehatan 902 (per 1000 pddk)


70 100

44.24 25

80

1

0.47

73.75

5

Kondisi Akhir

3.78

Kondisi Awal

Capaian Kinerja

Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin

Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana Rumah sakit

Obat dan Perbekalan kesehatan

Peningkatan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan puskesmas, pustu dan Pusban

Pemerataan tenakes hingga tiap unit layanan


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Kesehatan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan


Kesehatan

Bidang Urusan


Sasaran


No

2.9.

2.9.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan resiko kematian dari penyakit

Strategi

2.9.1.1. Peningkatan kualitas derajat kesehatan dengan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Arah Kebijakan

100

Cakupan balita Gizi Buruk Yang mendapatkan perawatan

8.01

88

AKABA

Angka kesakitan per satuan penduduk

13

156

73.99

Kondisi Awal

AKB (1000)

AKI (1000)

Angka Harapan Hidup


6

100

40

7

78

74

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Peningkatan pelayana kesehatan lansia

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Perbaikan Gizi Masyarakat

Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Pengembangan Lingkungan sehat


Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

Bidang Urusan


| 177

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

No

Indikator Kinerja (sasaran) Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Pelayanan Kontrasepsi

Kesehatan Reproduksi Remaja

Keluarga Berencana




Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera




Bidang Urusan

BPPKB

Dinas Kesehatan, BPPKB

BPPKB

Dinas Kesehatan, BPPKB



Sasaran

Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang berdayasaing

No

2.10.

Arah Kebijakan

2.10.1.1. Peningkatan kualitas unit layanan (puskesman dan Rumah sakit) dan peningkatan kompetensi tenakes dan administrasi kesehatan

Strategi

2.10.1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan sumberdaya

Indikator Kinerja (sasaran) Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Kesehatan

Kesehatan

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (Peningkatan kompetensi tenaga medis, paramedisdan administrasi kesehatan)

Pengembangan model operasional BKB Posyandu

Penyiapan tenaga kelompok bina keluarga

Bidang Urusan




Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


C. MEMPERKUAT FONDASI PEREKONOMIAN YANG BERBASIS POTENSI LOKAL DAN BERKELANJUTAN Fondasi ekonomi yang kuat dibangun berdasarkan pada potensi lokal. Potensi harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan, seperti lingkungan, sosial dan ekonomi. Perhatian pada dimensi lingkungan dapat diperlihatkan pada arah kebijakan atau program ekonomi yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan mitigasi bencana. Sedangkan perhatian pada dimensi sosial dan ekonomi dapat diperlihatkan pada perhatian terhadap aspek partisipasi masyarakat dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka disusunlah berbagai sasaran dan strategi pembangunan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sasaran dan strategi pembangunan tersebut harus dijabarkan lebih jauh ke dalam arah kebijakan dan program indikatif. Selanjutnya, sasaran dan program indikatif tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Ketahanan Pangan

a. Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 1. Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan 2. Peningkatan penerapan teknologi pertanian 3. Peningkatan produksi pertanian

4. Peningkatan ketahanan pangan pertanian

5. Peningkatan penerapan teknologi perkebunan

6. Pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan 7. Pengembangan wana tani di lahan kritis

8. Pembinaan perkebunan ramah lingkungan 9. Peningkatan produksi perkebunan

10. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 11. Peningkatan penerapan teknologi peternakan

12. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 13. Peningkatan produksi hasil peternakan

14. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

15. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 16. Pengembangan budidaya perikanan


| 179

b. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 1. Peningkatan penerapan teknologi pertanian

2. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 3. Peningkatan kesejahteraan petani

4. Peningkatan penerapan teknologi perkebunan

5. Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan 6. Peningkatan penerapan teknologi peternakan

7. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan c.

8. Pengembangan perikanan tangkap

9. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Meningkatnya kontinuitas peternakan dan perikanan

produksi

1. Peningkatan produksi pertanian

pertanian,

perkebunan,

2. Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3. Peningkatan produksi perkebunan

4. Peningkatan ketahanan pangan perkebunan 5. Peningkatan produksi hasil peternakan 6. Pengembangan budidaya perikanan 7. Peningkatan produksi perikanan

2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pariwisata a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata 1. Pengembangan kemitraan

2. Pengembangan destinasi pariwisata

b. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal 3. Pengembangan destinasi wisata

4. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan konservasi laut dan hutan 5. Pengembangan pemasaran

3. Sasaran dan program prioritas urusan wajib nonpelayanan dasar koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Meningkatnya kinerja UMKM 180 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

3. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

b. Meningkatnya koperasi aktif

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

4. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Nonpelayanan Dasar Perdagangan a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional 1. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 3. Pengembangan pasar Kecamatan dan Desa

b. Meningkatnya kinerja industri kecil dan menengah 1. Pengembangan industri kecil dan menengah

2. Pengembangan sentra-sentra industri potensial

5. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Nonpelayanan Dasar Tenaga Kerja a. Meningkatnya kualitas tenaga kerja 1. Peningkatan kesempatan kerja

2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3. Perlindungan pengembangan lembaga tenaga kerja

6. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Nonpelayanan Dasar Penanaman Modal a. Meningkatnya investasi

1. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 2. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

3. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

7. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Nonpelayanan Dasar Lingkungan Hidup a. Menurunnya laju deforestasi (Laju deforestasi dan kawasan hutan lindung dibandingkan luas wilayah) Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 181

1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

b. Meningkatnya area konservasi DAS, kawasan penanaman mangrove dan luas HCV di kawasan hutan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup c.

1. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 2. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam


1. Rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca tambang secara berkelanjutan

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Paser akan diprioritaskan pada programprogram yang diuraikan di dalam tabel berikut:



| 183

3.1. Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Sasaran

3.1.1.1.Pengembangan inovasi IPTEK, perlindungan lahan dan pemberdayaan penyuluh pertanian secara merata dan berkelanjutan

3.1.2.1.Pengembangan inovasi IPTEK dan pemberdayaan penyuluh lapangan perkebunan secara merata dan berkelanjutan

3.1.2.Peningkatan produktivitas perkebunan

Arah Kebijakan

3.1.1.Peningkatan produktivitas pertanian

Strategi

Produktivitas tanaman perkebunan

Produktivitas pertanian

Indikator Kinerja (Sasaran)

Rincian data terlampir


Kondisi Awal



Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Pembangunan Daerah Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

Peningkatan produksi perkebunan

Pembinaan perkebunan ramah lingkungan

Pengembangan wana tani di lahan kritis

Pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan

Peningkatan penerapan teknologi perkebunan

Peningkatan ketahanan pangan pertanian

Peningkatan produksi pertanian

Peningkatan penerapan teknologi pertanian

Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan


Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar

Urusan Pilihan Pertanian



Bidang Urusan

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang

Dinas Pertanian dan Perkebunan






3.2.Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Sasaran

Presentase nilai ekspor produk perkebunan terhadap PDRB

3.2.2.2.Pengembangan sentra produksi perkebunan

3.2.2.1.Pengembangan kualitas produk perkebunan

Presentase nilai ekspor produk pertanian terhadap PDRB

3.2.1.2.Pengembangan sentra produksi pertanian

3.2.2.Peningkatan kualitas produk perkebunan

Persentase produk pertanian yang memiliki standarisasi mutu

3.2.1.1.Pengembangan kualitas produk pertanian

3.2.1.Peningkatan kualitas produk pertanian

Persentase produk perkebunan yang memiliki standarisasi mutu

Produksi perikanan

3.1.4.1.Pengembangan budidaya perikanan secara berkelanjutan

3.1.4.Peningkatan produksi perikanan

Populasi peternakan


3.1.3.1.Pengembangan inovasi IPTEK dan penanggulangan penyakit ternak secara merata dan berkelanjutan

Arah Kebijakan

3.1.3.Peningkatan populasi peternakan

Strategi

Na

Na

100%

100%

100%

100%

Na

Na



Kondisi Akhir



Kondisi Awal

Capaian Kinerja

Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan


Peningkatan kesejahteraan petani

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian


Pengembangan budidaya perikanan

Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Peningkatan produksi hasil peternakan

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Peningkatan penerapan teknologi peternakan




Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan


Bidang Urusan



Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



| 185

3.3.Meningkatnya kontinuitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Sasaran

3.3.1.1.Peningkatkan ketersediaan, cadangan dan mutu produk pertanian secara berkelanjutan

3.3.2.1.Peningkatkan ketersediaan, cadangan dan mutu produk perkebunan secara berkelanjutan

3.3.1.Peningkatan kontinuitas produksi pertanian

3.3.2.Peningkatan kontinuitas produksi perkebunan

Presentase nilai ekspor produk perikanan terhadap PDRB

Persentase kebutuhan konsumsi Kabupaten yang dipenuhi oleh produksi perkebunan dalam kabupaten

Persentase kebutuhan konsumsi Kabupaten yang dipenuhi oleh produksi pertanian dalam kabupaten

Persentase produk perikanan yang memiliki standarisasi mutu

3.2.4.2.Pengembangan sentra produksi perikanan

3.2.4.1.Pengembangan kualitas produk perikanan

3.2.4.Peningkatan kualitas produk perikanan

Presentase nilai ekspor produk peternakan terhadap PDRB

Persentase produk peternakan yang memiliki standarisasi mutu


3.2.3.2.Pengembangan sentra produksi peternakan

3.2.3.1.Pengembangan kualitas produk peternakan

Arah Kebijakan

3.2.3.Peningkatan kualitas produk peternakan

Strategi

Na

Na

Na

100%

100%

100%

100%

100%

Na Na

100%

Kondisi Akhir

Na

Kondisi Awal

Capaian Kinerja

Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Urusan Pilihan Pertanian Peningkatan ketahanan pangan perkebunan



Urusan Wajib Ketahanan Pangan



Bidang Urusan



Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pengembangan perikanan tangkap

Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan











3.5.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal

3.4.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata

Sasaran

3.5.1.Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal 3.5.1.1.Pengembangan potensi wisata daerah dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata

3.4.1.1.Pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata secara berkelanjutan

3.3.4.1.Peningkatkan ketersediaan, cadangan dan mutu produk perikanan secara berkelanjutan

3.3.4.Peningkatan kontinuitas produksi perikanan

3.4.1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata

3.3.3.1.Peningkatkan ketersediaan, cadangan dan mutu produk peternakan secara berkelanjutan

Arah Kebijakan

3.3.3.Peningkatan kontinuitas produksi peternakan

Strategi

Kontribusi pariwisata terhadap PDRB

Jumlah kunjungan wisata

Jumlah kelompok sadar wisata

Persentase kebutuhan konsumsi Kabupaten yang dipenuhi oleh produksi perikanan dalam kabupaten

Persentase kebutuhan konsumsi Kabupaten yang dipenuhi oleh produksi peternakan dalam kabupaten


39,99%

19.921,5 Orang

Na

Na

Na

Kondisi Awal

Na

30.274,5 Orang

Na

100%

100%

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Urusan Pilihan Pariwisata

Pengembangan pemasaran pariwisata

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Badan Lingkungan Hidup













Bidang Urusan

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

Pengembangan destinasi pariwisata


Pengembangan kemitraan

Peningkatan produksi hasil perikanan





| 187

3.7.1.1.Peningkatan akses masyarakat dan perlindungan pasar tradisional secara merata

3.7.1.Peningkatan akses masyarakat terhadap pasar tradisional

3.8.1.Pengembangan koperasi aktif

3.7.Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional

3.8.Meningkatnya koperasi aktif 3.8.1.1.Revitalisasi koperasi secara merata dan berkelanjutan

3.6.1.1.Pengembangan kapasitas manajemen UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan

Arah Kebijakan

3.6.1.Pengembangan UMKM

Strategi

3.6.Meningkatnya kinerja UMKM

Sasaran

Presentase koperasi aktif

Rasio pasar desa terhadap total desa

Omzet UMKM

Persentase alokasi permodalan UMKM dari sektor perbankan yang bisa diserap

Jumlah UMKM


78,7% (2014)

1:0,45 Pasar per desa

Na

Unit

7.403

Kondisi Awal

100%

1:1 pasar per desa

Na

14.689,5 Unit

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Pengembangan pasar Kecamatan dan Desa

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM


Urusan Pilihan Perdagangan

Urusan Wajib Koperasi dan UKM


Urusan Pemerintahan Pilihan


Bidang Urusan

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

BPMPPT


Dinas Perindustrian dan Energi



188 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Persentase peningkatan investasi PMDN

Persentase peningkatan investasi PMA

3.11.1.Peningkatan investasi non tambang dan non-sawit serta peningkatan kinerja pelayanan perijinan terpadu

3.11.Meningkatnya investasi

3.11.1.1.Peningkatan nilai investasi dan kinerja pelayanan perijinan secara berkelanjutan

Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

9,25% (2013)

Tingkat pengangguran terbuka

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Peningkatan kesempatan kerja

Tingkat keterserapan tenaga kerja

3.10.1.1.Peningkatan kualitas, produktivitas dan serapan tenaga kerja secara merata

Pengembangan sentrasentra industri potensial

Pengembangan industri kecil dan menengah

3.10.1.Peningkatan kualitas tenaga kerja

Kondisi Akhir

3.10.Meningkatnya kualitas tenaga kerja

0,81%

Kondisi Awal


Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB


3.9.1.1.Pengembangan industri pengolahan secara merata dan berkelanjutan

Arah Kebijakan

3.9.1.Pengembangan industri kecil dan menengah

Strategi

3.9.Meningkatnya industri kecil dan menengah

Sasaran

Capaian Kinerja

Urusan Penanaman Modal Daerah

Urusan Tenaga Kerja

Urusan Perindustrian

Bidang Urusan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi




| 189

3.14.Meningkatnya rehabilitasi dan reklamasi dan lahan pasca tambang

Luas HCV di kawasan hutan

Kawasan penanaman mangrove

DAS

3.1.3.Meningkatnya area konservasi

3.12.Menurunnya laju deforestasi (laju deforestasi dan kawasan hutan lindung dibandingkan luas wilayah)

Sasaran

3.14.1.Peningkatan rehabilitasi dan reklamasi dan lahan pasca tambang

Perbaikan konservasi DAS, kawasan mangrove dan HCV di kawasan hutan

3.12.1.Penguatan regulasi perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat kawasan hutan

Strategi

3.14.1.1.Peningkatan jumlah reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang

Persentase area yang direhabilitasi dari lahan yang terganggu Na

Na

Rehabilitasi dan reklamiasi lahan pasca tambang secara berkelanjutan

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

Urusan Wajib Lingkungan Hidup


Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Peningkatan area konservasi mangrove, luas HCV dan DAS di Kandilo, Telake serta Lambakan

Kondisi Akhir

Bidang Urusan


Kondisi Awal




3.12.2.Penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan

Arah Kebijakan

Capaian Kinerja

Kecamatan

Dinas Cipta Karya


Dinas Perhubungan

Dinas Pertambangan



D. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi bidang strategis dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Karena tata kelola pemerintahan merupakan syarat bagi pelaksanaan pembangunan yang terarah, terbuka dan bertanggungjawab pada publik. Di samping itu, tata kelola merupakan ruang interaksi konstruktif antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen lain di daerah, atau dikenal dengan pembangunan partisipatif. Dalam rencana pembangunan jangka menengah periode 2016-2020, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dijalankan melalui berbagai sasaran dan program prioritas sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas tata administrasi dan keuangan daerah, sasaran ini terkait peningkatan kualitas pengelolaan dan administrasi keuangan daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Sasaran ini dijalankan melalui program prioritas sebagai berikut : 1. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Pengembangan kualitas pengelolaan keuangan daerah 3. Pengembangan data/informasi/statistik daerah

4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 5. Peningkatan sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah

dan

6. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

pengendalian

7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

b. Peningkatan akses terhadap informasi publik, sasaran ini merupakan responsifitas terhadap iklim keterbukaan informasi publik, baik terkait proses dan capaian pembangunan daerah maupun tata kelola keuangan. Sasaran ini dijalankan melalui program prioritas sebagai berikut : 1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3. Pengembangan data dan informasi

4. Pengembangan data/informasi/statistik daerah 5. Kerjasama informasi dan media masa

6. Pengembangan kelembagaan keterbukaan informasi 7. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik

c. Peningkatan sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, sasaran ini merupakan bentuk peningkatan kualitas 190 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

penganggaran daerah setiap tahun agar berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun perencanaa setiap tahun, yakni dijalankan melalui program prioritas sebagai berikut : 1. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

d. Peningkatan sinergi antar dokumen perencanaan, sasaran tersebut dilaksanakan melalui program prioritas perencanaan makro pemerintah daerah maupun perencanaan sektoral dan spesifik, yakni sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 2. Perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh

3. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 4. Perencanaan sosial budaya

5. Perencanaan pembangunan ekonomi

6. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

7. Terkait dengan perencanaan tata ruang, maka dijalankan program pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 8. Pelaksanaan forum kerjasama antar daerah 9. Pengembangan wilayah perbatasan

10. Serta terkait perencanaan desa yang harus sinergi dengan perencanaan daerah, maka dijalankan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

e. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, sasaran ini sebagai bentuk penguatan sumber daya aparatur sipil negara yang merupakan salah satu motor penggerak utama pembangunan daerah. Sasaran ini dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Pembinaan dan pengembangan aparatur

f.

3. Peningkatan sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah

dan

pengendalian

Peningkatan kualitas pelayanan publik, sasaran ini merupakan pelayanan publik dalam konteks administrasi dasar (kependudukan) sekaligus terkait program makro pelayanan publik, yang dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut : 1. Pengembangan inovasi daerah

2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama di dalam Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 191

pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

3. Penataan administrasi kepedudukan

4. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5. Peningkatan kualitas pelayanan informasi 6. Perbaikan sistem administrasi kerasipan

7. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

8. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 9. Pengembangan standarisasi pelayanan

g. Peningkatan partisipasi publik, sasaran ini terkait dengan akses sekaligus kesempatan masyarakat agar mampu mengartikulasikan aspirasinya dalam berbagai forum partisipasi publik, serta peningkatan pendidikan politik masyarakat. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut : 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, terutama terkait penyelenggaraan musrenbangdes dan kualitas pertisipasi masyarakat dalam forum tersebut 2. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, terutama untuk melaksanakan dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung 3. Peningkatan akses pengaduan masyarakat

4. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan raykat daerah, terutama dalam efektivitas pelaksanaan public hearing dan kegiatan reses anggota DPRD

5. Peningkatan pendidikan politik masyarakat baik untuk penguatan peran masyarakat sipil maupun peningkatan partisipasi dalam pemilihan umum

h. Peningakatan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah, sasaran ini merupakan bentuk responsifitas pemerintahan daerah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam berbagai forum atau sarana, yakni dijalankan melalui program prioritas sebagai berikut : 1. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

2. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, terutama untuk menindaklanjuti hasil musrenbangdes dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum lainnya 3. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan raykat daerah, terutama untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk menjadi isu strategis sebagai dasar perumusan raperda dan penganggaran daerah setiap tahun



| 193

4.1.

No

Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan daerah

Sasaran

4.1.5. Mengintensifkan upaya pencapaian nilai Laporan Kinerja (Lkj) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun

4.1.4. Sinergi pencapaian WTP dengan peningkatan kesejahteraan rakyat

4.1.3.Pengoptimalan kinerja TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)

4.1.2.O ptimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah

4.1.1. Menjaga konsistensi pencapaian opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Strategi

4.1.5.3. Memperkuat pengawasan dan penilaian laporan kinerja

4.1.5.2. Memperkuat basis data melalui ketersediaan database kinerja dari tahun ke tahun

4.1.5.1. Penyusunan LKj berbasis pada sinergitas antar dokumen perencanaan

4.1.4.1. Alokasi anggaran yang berfokus pada pencapain visi Kabupaten, yakni dalam rangka semakin meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

4.1.3.2. Penguatan kapasitas tenaga TEPRA

4.1.3.1. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan secara berkala

4.1.2.1. Peningkatan efektivitas penggunaan SIMDA

4.1.1.1. Pelaksanaan APBD yang semakin efektif dan efisien

Arah Kebijakan

Nilai Laporan kinerja pemerintah daerah (LKj)

Persentase SKPD yang terintegrasi dengan aplikasi SIMDA

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)


Tabel 7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

CC

N/A

WTP

Kondisi Awal

A

100%

WTP

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pengembangan data/ informasi/statistik daerah

Pengembangan data dan informasi

Perencanaan pembangunan daerah


Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Pemerintahan umum

Statistik

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan


Pemerintahan umum

Pemerintahan umum

Setiap SKPD

Bidang Urusan

Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, seluruh SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, seluruh SKPD

Seluruh SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Bagian Ekonomi Setda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda, setiap SKPD

SKPD penanggungjawab


Sasaran

Meningkatnya akses terhadap informasi publik

No

4.2.

4.2.2. Penguatan kelembagaan pengelola informasi dan dokumen

4.2.1.Transparansi kinerja keuangan daerah dan capaian pembangunan sektoral

4.1.9. Peningkatan kualitas tata keuangan desa

4.2.2.1. Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap SKPD

4.2.1.2. Transparansi capaian kinerja sektoral atau setiap urusan pemerintahan

4.2.1.1. Transparansi alokasi belanja daerah dan kinerja pendapatan daerah

4.1.9.1. Peningkatan kapasitas penyusunan APBDes

4.1.7.1. Memperkuat identifikasi persoalan dan solusi pada setiap urusan pemerintahan atau SKPD

4.1.7. Penyusunan LKPJ dan LKPJ AMJ berdasarkan capaian pembangunan riil 4.1.8.1. Intensifikasi pemungutan PBB

4.1.6.1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi capaian pembangunan

4.1.6. Penyusunan LPPD berdasarkan capaian pembangunan riil

4.1.8. Optimalisasi sumber pendapatan daerah

Arah Kebijakan

Strategi

Tersedia

Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

PPID

Sengketa informasi publik

Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap

Belum

0%

10%

Tersedia

Tersedia

Perda penjabaran APBD

Perda perubahan APBD

Tersedia

N/A

Tersedia

Tersedia

Nilai Tinggi

Peringkat 129

Kondisi Awal

Ada

0%

100%

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100%

Tersedia

Tersedia

Nilai sangat tinggi

30

Peringkat

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Perda APBD

Persentase desa yang mempunyai dokumen APBDes

Nominal PBB setiap tahun

LKPJ AMJ

LKPJ

Peringkat penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)


Pengembangan kelembagaan keterbukaan informasi

Pengembangan data dan informasi



Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa






Komunikasi dan informatika


Statistik

Pemerintahan umum

Pemerintahan umum

Pemerintahan umum




Bidang Urusan

Dinas Komunikasi dan Informatika (PPID)

Seluruh SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kecamatan

Kelurahan, Kecamatan



Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah



| 195

No

Sasaran

4.2.3.1. Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana publikasi/transparansi

4.2.3.Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi

4.2.5.1. Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

4.2.5.Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

4.2.4.2. Efisiensi pengurusan perijinan melalui pemanfaatan media online

4.2.4.1. Ketersediaan informasi pelayanan yang memadai, terutama terkait mekanisme/ prosedur serta biaya pengurusan perijinan

4.2.4.Meningkatan akses terhadap informasi melalui optimalisasi peran media dalam jaringan (online)

4.2.3.2. Peningkatan efektivitas dan cakupan media cetak sebagai saran publikasi

Arah Kebijakan

Strategi

Jumlah efisiensi anggaran

Jumlah paket lelang

Waktu pelayanan sistem informasi perijinan dan administrasi pemerintah

Jumlah media cetak yang memuat informasi pembangunan daerah

Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah


40 menit

10 unit

6 unit

55 menit

10 unit

4 unit

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik


Kerjasama informasi dan media masa



Pemerintahan umum

Pemerintahan umum

Komunikasi dan informatika

Pemerintahan umum

Bidang Urusan

Bagian Pengendalian Program dan Unit Layanan Pengadaan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kecamatan, Kelurahan

Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Humas Setda

Dinas Komunikasi dan Informatika



Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran

Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan

4.4.

Sasaran

4.3.

No

4.4.1. Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW

4.3.2. Menjadikan pelaksanaan RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan dokumen perencanaan

4.3.2. Menjadikan RPJMD dan Renstra SKPD sebagai pandu arah penganggaran tahunan

4.3.1. Penyusunan dokumen perencanaan sesuai kebutuhan dan perkembangan daerah

Strategi

4.4.1.2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang

4.4.1.1. Rencana penataan ruang dan pemanfaat ruang pada RPJMD, RKPD serta renstra dan renja SKPD berdasarkan zonasi dan pemanfaatan yang telah diatur dalam RTRW

4.3.2.1. Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RPJMD dan Renstra SKPD

4.3.2.2. Penyusunan dokumen penganggaran teknis berdasarkan pagu indikatif RPJMD dan Renstra SKPD

4.3.2.1. Keterpaduan penganggaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah

4.3.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan

Arah Kebijakan

Persentase ketaatan terhadap Perda RTRW

Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Persentase keterpaduan penganggaran RPJMD dan Renstra SKPD dengan Renja SKPD

Persentase keterpaduan penganggaran RPJMD dan Renstra SKPD dengan penganggaran RKPD

Persentase keterpaduan penganggaran RPJMD dengan penganggaran Renstra SKPD

Dokumen RKPD

Dokumen RPJMD


N/A

N/A

100%

100%

100%

100%

N/A

N/A

100%

Tersedia

Tersedia

N/A

Tersedia

Tersedia

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Pengendalian pemanfaatan ruang

Pemanfaatan ruang

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota



Penataan ruang

Penataan ruang


Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Tata Ruang & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Tata Ruang & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintahan umum





Bidang Urusan


| 197

No

Sasaran

4.4.3. Peningkatan responsifivitas terhadap dinamika sosial

4.4.2. Penyusunan RKPD yang memperhatikan skala prioritas, urgensi dan bersifat tematik setiap tahun

Strategi

4.4.3.2. Penataan wilayah perbatasan

4.4.3.1. Perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan perkembangan serta dinamika lingkungan regional maupun internasional

4.4.2.1. Penyusunan bersifat tematik dan mempunyai fokus setiap tahun, yakni fokus pada pencapaian visi RPJMD berupa sejahtera, pintar, sehat, merata dan berkelanjutan

Arah Kebijakan

Batas antar desa

Batas antar kecamatan

Batas antar kabupaten

Forum kerjasama antar daerah

Masterplan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Masterplan penanggulangan kemiskinan

Masterplan sosial budaya

Dokumen pengembangan kota-kota menengah dan besar

Masterplan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD


1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Kondisi Awal

2

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100%

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Pengembangan wilayah perbatasan

Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan sosial budaya

Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh




Pemerintahan umum







Bidang Urusan

Bagian Pemerintahan Setda, Kecamatan

Bagian Ekonomi Setda




Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang





4.5.

No

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

Sasaran

4.4.5.1. Penyusunan Renja SKPD yang memperhatikan skala prioritas Renstra SKPD setiap tahun

4.4.6.1. Penyusunan RPJMDes yang memperhatikan skala prioritas dan arah pembangunan daerah dalam setiap tahun

4.4.5. Penyusunan renja SKPD yang sinergi dengan renstra SKPD

4.4.6. Penyusunan RPJMDes yang mengacu pada RPJMD Kabupaten

4.5.1.Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

4.4.4.1. Peningkatan sinergi antara terget pencapaian rangkaian visi RPJMD dengan kebutuhan sektoral setiap tahun

4.4.4.Pengidentifikasian kebutuhan pembangunan sektoral dari tahun ke tahun

Cakupan pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim Cakupan pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional

4.5.1.2.Mengintensifkan pelaksanaan diklat fungsional dan pendalaman materi

Jumlah perbup tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang menghubungkan RPJMD dengan RPJMDes

Persentase Renja SKPD yang bersumber dari renstra SKPD

Persentase program prioritas dalam Renstra SKPD yang bersumber dari RPJMD


4.5.1.1. Pelaksanaan diklat struktural bagi pemangku jabatan baru

4.4.6.2. Penyusunan Peraturan Bupati terkati Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang menghubungkan RPJMD dengan RPJMDes

4.4.5.2. Penyusunan Renja SKPD, selain berdasarkan Renstra SKPD juga berbasis hasil kinerja tahun sebelumnya dan forecasting kondisi kedepan

Arah Kebijakan

Strategi

62 orang

50 orang

0

N/A

N/A

Kondisi Awal

100%

100%

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa




Kepegawaian

Pemberdayaan masyarakat dan Desa



Bidang Urusan

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD



| 199

No

Sasaran

4.5.3. Peningkatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah

Persentase PNS yang bergelar s1

4.5.3.1. Penangan kasus pengaduan dan temuan pengawasan secara tepat

4.5.2.4. Pemberian tunjangan berbasis kinerja Persentase penanganan kasus pengaduan/ temuan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah

Pelaksanaan tunjangan berbasis kinerja


Jumlah jabatan yang terisi berdasarkan analisis jabatan dan pendidikan

4.5.2.3. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas yang merata namun disertai proses seleksi yang ketat

4.5.2.2. Pengisian jabatan berdasarkan instrumen analisis jabatan dan latar belakang pendidikan

Pelaksanaan tes CPNS

4.5.2.1. Pengadaan CPNS berdasarkan analisis kebutuhan daerah yang urgen

4.5.2.Mengintensifkan pembinaan dan pengembangan aparatur


Arah Kebijakan

Strategi Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja


Pembinaan dan pengembangan aparatur


Pemerintahan umum

Kepegawaian

Bidang Urusan

Inspektorat Kabupaten

Badan Kepegawaian Daerah



4.6.

No

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran

4.6.5.1.Penyelenggaraan perijinan satu pintu

4.6.5. Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu

4.6.6. Peningkatan standar pelayanan

4.6.4.1. Peningkatan pelayanan informasi arsip

4.6.4. Peningkatan pelayanan kearsipan

4.6.6.2. Perumusan dan pelaksanaan standar pelayanan sebagai pengembangan SPM

4.6.6.1. Pelaksanaan SPM

4.6.4.2. peningkatan kualitas sistem administrasi pengarsipan

4.6.3.2. Peningkatan waktu tanggap penanganan bencana

4.6.3.1. Peningkatan saran operasional penanggulangan bencana kebakaran

4.6.2.3. Peningkatan ketepatan dan kecepatan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan

4.6.2.2. Menjaga ketersediaan SDM Satpol PP dan petugas Linmas

4.6.2.1. Peningkatan cakupan patroli Satpol PP

4.6.1.3. Peningkatan akses pelayanan akta kelahiran

4.6.1.2. Peningkatan akses pelayanan KK

4.6.1.1. Peningkatan akses pelayanan KTP

Arah Kebijakan

4.6.3. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana

4.6.2. Peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat

4.6.1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

Strategi

Peringkat, skor dan predikat EKPPD

Persentase SKPD yang menyelenggarakan survey IKM


Peringkat 129; skor 2,7180; Predikat Tinggi

N/A

Kondisi Awal

Peringkat 30; skor 3,00; Predikat Sangat Tinggi

100%

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Pengembangan standarisasi pelayanan publik


Perbaikan sistem administrasi kerasipan

Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Penataan administrasi kepedudukan


Pemerintahan umum

Penanaman modal daerah

Kearsipan

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri


Kependudukan dan catatan sipil

Bidang Urusan

Seluruh kantor kecamatan, SKPD, dan RSUD

Badan Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



| 201

4.7.

No

Meningkatnya partisipasi publik

Sasaran

4.6.8.1. Perumusan peraturan kepala daerah tentang inovasi daerah

4.6.8.Pelembagaan dan peningkatan pelaksanaan inovasi daerah

4.7.2. Peningkatan pendidikan politik masyarakat

4.7.1. Peningkatan forum partisipasi dan perluasan akses bagi masyarakat

4.6.7.1. Berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bappenas sesuai amanat Inpres No.7 Tahun 2015

4.6.7. Penyusunan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

4.7.2.2. Peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum

4.7.2.1. Penguatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan daerah

4.7.1.3. Efektivitas pelaksanaan public hearing dan kegiatan reses anggota DPRD

4.7.1.3. Peningkatan kegiatan temu langsung dan dialog antara pimpinan daerah dengan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan dan pedalaman

4.7.1.2. Penyediaan unit layanan pengaduan masyarakat

4.7.1.1. Peningkatan pelaksanaan musrenbang di semua desa

4.6.7.2. Membangun kemitraan dengan KPK dan aparat penegak hukum di daerah

Arah Kebijakan

Strategi

Persentase partisipasi pemilih dalam pilpres

Persentase partisipasi pemilih dalam pileg

Persentase partisipasi pemilih dalam pilkada

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, OKP dan Ormas

Jenis forum partisipasi publik

Persentase desa yang telah melaksanakan musrenbangdes

Peraturan kepala daerah tentang inovasi daerah

Jumlah kasus korupsi di daerah


3

4

Pendidikan politik masyarakat

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan raykat daerah

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat


N/A

Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Pengembangan inovasi daerah 100%

0


N/A

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja


Pemerintahan umum

Pemerintahan umum

Pemerintahan umum

Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pemerintahan umum

Pemerintahan umum

Bidang Urusan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah

Seluruh SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD



4.8.

No

Meningkatnya aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah

Sasaran

4.8.1. Menjadikan aspirasi masyarakat sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah

Strategi

4.8.1.4. Peningkatan realisasi aspirasi masyarakat di dalam public hearing dan kegiatan reses untuk menjadi perda

4.8.1.3. Peningkatan tindak lanjut dan realisasi atas aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan dialog dengan pimpinan daerah

4.8.1.2. Peningkatan tindak lanjut dan realisasi atas aduan masyarakat yang masuk dalam unit layanan pengaduan

4.8.1.1. Menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar dan masukan di dalam RKPD dan Renja SKPD

Arah Kebijakan

15

N/A

Persentase alokasi APBD berdasarkan aspirasi masyarakat

N/A

80%

20

100%

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Jumlah perda yang disahkan setiap tahun

Masuk ke dalam RKPD dan Renstra SKPD

Persentase aspirasi masyarakat


Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan raykat daerah

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah




Pemerintahan umum

Pemerintahan umum

Pemerintahan umum


Bidang Urusan

Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah

Seluruh SKPD



E. KOHESIVITAS SOSIAL, BUDAYA, DAN ADAT ISTIADAT LOKAL Pencapaian misi ini selama lima tahun ke depan dilakukan dengan penetapan 13 sasaran dan 30 rancangan program prioritas pembangunan. Pencapaian misi ini sangatlah vital karena mencakup empat pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib dalam pembangunan daerah yaitu (a) Urusan Sosial, (b) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (c) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan (d) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, untuk pencapaian visi kelima ini juga mencakup dua pelayanan dasar yang menjadi urusan pilihan dalam pembangunan daerah, yaitu: (a) Urusan Transmigrasi dan (b) Urusan Pemuda dan Olah Raga. Agar target sasaran dapat diimplementasikan dengan tepat, perencanaan harus dapat diterjemahkan dalam program prioritas yang relevan. Uraian perencanaan sasaran dan program prioritas pembangunan dapat dilihat kesesuainnya dalam uraian dibawah ini:

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Sosial

a. Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan 1. Program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) 2. Penguatan/revitalisasi lembaga adat

b. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan 1. Program pengembangan nilai budaya

2. Program pengelolaan keragaman budaya

c.

3. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Meningkatnya akses bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana sosial 1. Program penanggulangan korban bencana sosial

2. Program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial

d. Meningkatnya akses bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana alam 1. Program penanggulangan korban bencana alam 2. Program penanganan tanggap darurat bencana

3. Program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana alam

e. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat 1. Program pemberdayaan fakir miskin


| 203

2. Program pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas 3. Program pelayanan lanjut usia

4. Program pemberdayaan lanjut usia 5. Program pembinaan panti jompo

6. Program pembinaan panti asuhan

2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan c.

1. Program peningkatan perempuan

kualitas

Meningkatnya pemenuhan hak anak

hidup

dan

perlindungan

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak 2. Program penguatan kelembagaan anak

3. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat a. Meningkatnya kerukunan antar masyarakat

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan

b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

4. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil a. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui 1. Program penataan administrasi kependudukan


5. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Transmigrasi a. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi 1. Program pengembangan wilayah transmigrasi

6. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pemuda dan Olah Raga a. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

1. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga 2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 3. Program peningkatan peran serta kepemudaan

4. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 5. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba


| 205


Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

5.3

Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan

5.2.

Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan

Sasaran

5.1.

No

5.3.1 Pengembangan kepemudaan dan olah raga

5.2.1. Pengarus- utamaan gender

5.1.1. Pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan

Strategi

5.3.1.1 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan kewirausahaan pemuda; serta penanggulangan narkoba

5.2.1.1.Pelibatan perempuan dalam partai politik dan jabatan publik

5.1.1.1.Pelibatan komunitas adat terpencil (KAT) dalam proses pembangunan

Arah Kebijakan

Persentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausahawan mandiri

Jumlah sarana dan prasarana olah raga

Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan

Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor formal non-pertanian

Rasio partisipasi perempuan di lembaga pemerintah terhadap laki-laki

Persentase komunitas adat terpencil (KAT) yang menjadi sasaran pembangunan


N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Kondisi Awal

50%

95%

30%

30%

100%

Kondisi Akhir

Capaian Kinerja

Tabel 7.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan


Penguatan/revitalisasi lembaga adat

Program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)


Pemuda dan Olah Raga




Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Sosial

Sosial

Bidang Urusan

Disbudparpora

Disbudparpora

Disbudparpora

Disbudparpora, Binamarga

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPMD

Dinas Sosial



| 207

5.7

5.6.

Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Meningkatnya kerukunan antar masyarakat

5.5.

Meningkatnya promosi nilainilai kearifan lokal dalam pembangunan

Sasaran

5.4.

No

5.7.1 Penyediaan bantuan bagi korban bencana sosial

5.6.1.Pengarusutamaan sistem keamanan berbasis masyarakat

5.5.1.Penguatan forum adat dan forum keagamaan

5.4.1. Promosi nilai-nilai budaya lokal

Strategi

5.7.1.1 Pemberian bantuan bagi korban konflik sosial

5.6.1.1.Pengembangan kelompok-kelompok keamanan lingkungan di level komunitas

5.5.1.1.Pengembangan wawasan kebangsaan bagi kelompok adat dan kelompok keagamaan

5.4.1.1.Pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan pengelolaan keragaman budaya

Arah Kebijakan

Persentase korban bencana sosial skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Angka kriminalitas

Jumlah konflik berbau SARA

N/A

N/A

0

100%

1 pembunuhan per 100.000 orang

0

100%

N/A

Persentase program pembangunan yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal

50%

Kondisi Akhir

N/A

Kondisi Awal

Capaian Kinerja

Persentase penurunan pengguna narkoba


Program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial

Program penanggulangan korban bencana sosial

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Program pengelolaan keragaman budaya

Program pengembangan nilai budaya

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba


Sosial

Sosial

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sosial

BPBD, Dinas Sosial

BPBD, Dinas Sosial

Satpol PP

Kantor Kesbangpol

Disbudparpora

Disbudparpora

Disbudparpora

Sosial Sosial

Disbudparpora



Bidang Urusan


5.10

Meningkatnya perlindungan bagi perempuan

Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat

5.9.

Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam

Sasaran

5.8.

No

5.10.1.Perlindungan perempuan

5.9.4.Perlindungan anak dan anak balita terlantar

5.9.3.Perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia terlantar

pemberdayaan penyandang disabilitas

dan

5.9.2.Perlindunga

5.9.1. Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin

5.8.1. Promosi desa tanggap bencana

Strategi

5.10.1.1.Peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

5.7.4.1. Pemberian bantuan anak terlantar dan anak balita terlantar

5.9.3.1.Pemberian bantuan lanjut usia terlantar

5.9.2.1.Pemberian bantuan penyandang disabilitas

5.9.1.1. Pemberian bantuan sosial bagi KK Miskin

5.8.1.1.Penyediaan bantuan bagi korban bencana alam dan sosialisasi desa tanggap bencana

Arah Kebijakan

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani

Persentase anak terlantar dan anak balita terlantar yang telah menerima jaminan sosial

Persentase lanjut usia terlantar yang telah menerima jaminan sosial

Persentase penyandang disabilitas yang telah menerima jaminan sosial

Persentase KK miskin yang menerima bantuan sosial

Persentase korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat


N/A

N/A

N/A

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

N/A

100%

Kondisi Akhir

N/A

Kondisi Awal

Capaian Kinerja

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Program pembinaan panti asuhan

Program pembinaan panti jompo

Program pemberdayaan lanjut usia

Program pelayanan lanjut usia

Program pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas

Program pemberdayaan fakir miskin

Program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana alam

Program penanganan tanggap darurat bencana

Program penanggulangan korban bencana alam



Sosial

Sosial

Sosial

Sosial

BPPKB, P2TP2A

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Sosial

BPBD, Dinas Sosial

Sosial

Dinas Sosial

BPBD, Dinas Sosial

Sosial

Sosial

BPBD, Dinas Sosial


Sosial

Bidang Urusan


| 209

Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui

5.12.

Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi

5.13.

Meningkatnya pemenuhan hak anak

Sasaran

5.11

No

5.12.1.1.Peningkatan pelayanan e-ktp di tiap-tiap kecamatan 5.13.1.1. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah transmigrasi

5.13.1. Penguatan akulturasi dan asimilasi antara penduduk asli dan pendatang

5.11.1.2.Pengembangan kabupaten layak anak berbasis pada kampung, sekolah dan puskesmas

5.12.1. Percepatan e-ktp

5.11.1.1.Peningkatan penanganan kasus kekerasan anak di rumah tangga (KDRT)

Arah Kebijakan

5.11.1. Promosi hak-hak anak

Strategi

Jumlah konflik sosial antara pendatang dan penduduk lokal

Cakupan penduduk yang sudah terdaftar e-ktp

Persentase kampung layak anak, sekolah layak anak dan puskesmas layak anak

Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani


0 kasus

0 kasus

95%

100%

N/A N/A

100%

Kondisi Akhir

N/A

Kondisi Awal

Capaian Kinerja

Program pengembangan wilayah transmigrasi

Program penataan administrasi kependudukan

Program penguatan kelembagaan anak

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak


Transmigrasi

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil



Bidang Urusan

Disnakertrans

Disdukcapil

BPPKB, Dinas Sosial, P2TP2A, Dinas Kesehatan

BPPKB, Dinas Sosial, P2TP2A


Kebijakan umum pada bab ini menunjukkan sinkronisasi antara sasaran dan rencana implementasi dalam program prioritas pembangunan daerah. Proses untuk merumuskan program tersebut dapat diperoleh dari penentuan strategi dan arah kebijakan yang relevan dengan konteks daerah Kabupaten Paser. Bab selanjutnya akan menyajikan penjabaran program beserta target capaian dan pagu anggaran tahunan dalam lima tahun perencanaan secara lebih terperinci. Dengan demikian, perencanaan jangka menengah lima tahun akan dapat dirumuskan secara sistematis, terukur dan akuntabel.


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini diuraikan kelanjutan logis dari Bab VII khususnya dalam ulasan spesifik mengenai indikasi program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Proyeksi indikatif seputar dana dan biaya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program prioritas menjadi penting bagi perencanaan karena hal ini adalah intisari dari seberapa jauh perencanaan yang ideal bisa diukur dan memberi stimulan bagi efektivitas program dan kegiatan prioritas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bab ini menggambarkan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Indikasi rencana program dirumuskan berdasarkan jenis urusan Pemerintah Kabupaten Paser pada periode 2016-2020. Dalam penyajiannya, ditampilkan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan awal periode perencanaan. Tanpa penjelasan sistematis dan mengikuti pola pembiayaan yang dibarui dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, begitu banyak dana pembangunan tidak akan diserap dengan baik dan ada peluang intervensi pembiayaan dari sisi politik yang terkadang menjadi hama bagi perencanaan teknokratik yang terukur. Selain beberapa hal mendasar di atas, Bab ini juga akan menjadi jawaban mengapa indikasi program yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan menjadi penting. Salah satu hal mendasar adalah kesesuaian pembiayaan dan kemampuan pemerintah dan birokrasi mengejawantahkan perencanaan yang tepat sasar. Ujung dari semua ini adalah tidak adanya implementasi kebijakan yang amburadul, utopis dan abstrak Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 211

Sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014, urusan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah sesuai gradasi prioritas yang dibedakan menjadi tiga urusan yakni urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan Urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib adalah program-program pembangunan yang harus dilakukan oleh setiap daerah dengan tujuan untuk menyelaraskan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Daerah harus berkomitmen untuk menyelenggarakan programprogram yang tercakup di dalam urusan wajib ini, Analisis kinerja dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan tiap urusan yang menjadi prioritas. Urusan tersebut mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD sesuai bidang-bidang berikut ini: Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Menjadi Kabupaten yang kompetitif dan memiliki korelasi sinergis dengan Provinsi dan pusat mengandaikan ketelitian dan kecakapan Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengikuti hasil analisis, regulasi dan desain pembangunan nasional yang terpadu serta kontekstual. Ketaatan pada regulasi dan pelaksanaan amanah pemerintah pusat dalam kinerja Dinas-dinas yang mengatur urusan-urusan wajib khususnya di bidang layanan dasar menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Sejauh ini, Kabupaten Paser sudah membuktikan dengan maksimal keseriusan khususnya dalam urusan wajib pelayanan dasar. Beberapa hal memang perlu dibarui dan ditingkatkan. No

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

SKPD Penanggung jawab

1

Pendidikan

Dinas Pendidikan

3

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Bina Marga, pengairan dan Tata Ruang, Dinas Cipta karya, kebersihan dan Perumahan

2

4

5

6

Kesehatan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sosial

Dinas kesehatan

Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Satpol PP, Sekretariat Daerah Dinas Sosial

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Sama seperti urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar juga memperoleh porsi yang cukup proporsional dan seimbang. Hampir tiap SKPD yang menjadi penopang utama urusan wajib non pelayanan dasar bisa memaksimalkan kerjanya yang dengan sendirinya bisa membuka ruang bagi peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. 212 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

No

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


1

Tenaga Kerja

Disnakertrans

3

Pangan

BKH, Dinas Pertanian

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


BPPKB

Pertanahan

BPN

Lingkungan Hidup

BLH

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disdukcapil

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perhubungan


Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal

Kepemudaan dan Olah Raga Statistik

Kebudayaan

BPMPD

BPPKB, Dinas Kesehatan Dishubkominfo

Dishubkominfo

Perindagkop UKM BPMPPT

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga BPS

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Perpustakaan

Perpustakaan Daerah

Urusan Pemerintahan Pilihan Beberapa hal karena regulasi harus ditarik ke level Provinsi dan Pusat, namun hal itu tidak berarti bahwa Kabupaten Paser tidak mengalokasikan sumber daya untuk pos-pos pilihan ini. Beberapa SKPD yang melayani masyarakat terkait urusan pemerintahan pilihan ini memang secara realistis terkendala oleh kualitas SDM, namun hal ini tidak lantas menjadikan urusan ini diabaikan. No

Urusan Pemerintahan Pilihan


1

Pariwisata

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

3

Kehutanan

Dinas Kehutanan

2 4 5 6

Pertanian

Dinas Pertanian

Energi dan Sumberdaya Mineral Perdagangan

Perindustrian

Dinas Perindustrian dan Energi Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop

Sebagai uraian yang detil tiap tahun dalam jangka waktu perencanaan, penyajian akan ditampilkan dalam tabel-tabel yang disesuaikan tiap misi. Tabel 8.1.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2021

| 213

telekomunikasi, energi, air bersih dan pemukiman

Tabel 8.2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan

Tabel 8.3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan Tabel 8.4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Tabel 8.5. Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal Lima tabel berikut menjadi bagian integral dari serangkaian upaya logis menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Paser lima tahun mendatang. Spesifikasi masing-masing misi dengan program-program prioritas dan juga indikasi pembiayaannya yang disesuaikan dengan target capaian setiap tahun dan jumlah taksasi biaya yang dibutuhkan setiap tahunnya menjadi benang merah yang bisa mendamaikan target capaian kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dipilih.

Selain itu tabel-tabel ini sekaligus juga menjelaskan bagaimana konsistensi teknokratis dalam menghubungkan kerangka dasar perencanaan yang sudah saatnya disinergikan dengan kerangka pendanaan. Tanpa hubungan kritiskausal di antara dua elemen besar ini, kerangka yang satu akan menghilangkan yang lainnya.



| 215

15

Program

03

03

1

1

03

03

1

1

03

1

22

18

15

15

Peningkatan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Peningkatan Kualitas Jalan

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jembatan

Bidang Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Kode

Data Base Jalan Kabupaten dan Jembatan

Panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi Belum Ada

195Km

21%

Persentase Jalan Kabupaten dengan Turap/Talud/ Bronjong dan GorongGorong di wilayah rawan

231,5Km

0.071 (1:14) 42%

Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan kualitasnya

Rp

Target

Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Kondisi Akhir

Ada dan Updated

250Km

320Km

65%

1:7

170Km

Target

2018

121.53 Km

Rp

2017

1:4

Target

2016

1:8

Kondisi Awal

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Rasio Jumlah Jembatan di ruas Jalan Kabupaten terhadap total kebutuhan

Panjang Jalan yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten

Rasio Jembatan Kondisi Baik

Indikator Program

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tabel 8.1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Air Bersih dan Pemukiman

Bina Marga

Bina Marga

Bina Marga

Bina Marga

Bina Marga

Bina Marga

Bina Marga

Bina Marga



17

Program

07

07

07

03

07

07

03

1

1

1

1

1

1

1

30

17

19

30

17

17

Pengembangan dan Peningkatan Jalan Lingkungan

Pengembangan ijin trayek angkutan umum

Peningkatan dan Pengembangan Jalan Kabupaten dan Lingkungan

Peningkatan dan Pengembangan Jalan Lingkungan

Pengembangan dan Penataan armada angkut barang dan trayek

Pengembangan dan Penataan armada angkut penumpang dan trayek

Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Urusan Wajib Perhubungan

Kode

Jumlah Ijin Trayek

Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik

Jumlah trayek angkutan umum ke seluruh wilayah kabupaten

Persentase Sempadan Jalan Kabupaten Tertata (Lengkap dengan Penerangan, Rambu, Marka dll)

Rata-Rata waktu tempuh

Panjang Jalan penghubung Kecamatan dan Pusat Kabupaten

Panjang Jalan Lingkungan

Jumlah Kendaraan Pengangkut Barang

Jumlah Bus dan angkutan Penumpang

Jumlah Terminal Penumpang Kondisi Baik

Indikator Program

NA

211,5Km

NA

18 %

88,5menit

215 Km

379,75Km

NA

253

3 Unit

Kondisi Awal Target

2016 Rp

Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020


Rp

70menit

300Km

440Km

21

9 Unit

Kondisi Akhir

Perhubungan

Perhubungan

Perhubungan

Perhubungan

Bina Marga

Bina Marga

Bina Marga

Perhubungan

Perhubungan

Perhubungan



| 217

07

07

1

1

15

16

16

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut

Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Pra-Sarana pendukung Dermaga Rakyat

03

03

03

2

2

2

17

17

17

Program

Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Rakyat (Perahu Ketinting)

Peningkatan dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Pra-sarana Kelistrikan

Pembangunan dan Pengembangan PusatPusat Tenaga Listrik (PLT Alternatif)

Pembangunan dan Pengembangan Pusat pengelolaan Listrik (PLN)

Bidang Urusan Pilihan Energi

07

1

Kode

Jumlah Daya Listrik (NON PLN) yang digunakan/ Bulan

Persentase RT yang sudah dialiri Listrik Non PLN

Persentase RT yang dialiri/menggunakan Listrik dari tenaga alternatif

Jumlah Daya Listrik (PLN) yang digunakan/Bulan

Jumlah RT yang dialiri/ menggunakan Listrik PLN

Jumlah perahu motor/ ketinting

Jumlah Pelabuhan Penyeberangan

Jumlah Penumpang yang lewat Pelabuhan Penyeberangan dan Dermaga Rakyat

Jumlah dermaga ketinting (Perahu kecil) yang layak untuk Rakyat di daerah Sungai, Danau dan Pesisir

Indikator Program

NA

39.78%

9.8%

NA

35%

NA

2Unit

9,774 orang

3 Unit

Kondisi Awal Target

2016 Rp

Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020


Rp

6Unit

Kondisi Akhir

Energi

Energi

Energi

Energi

Energi

Perhubungan

Perhubungan

Perhubungan

Perhubungan



03

17

Peningkatan dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Pra-sarana Kelistrikan

Program

25

25

1

1

15

15

15

Pengembangan Jaringan Internet

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

Pengembangan Jaringan Komunikasi

1

03

24

Program Peningkatan Kualitas Air Bersih

Bidang Urusan Wajib Pekerjaan Umum

25

1

Bidang Urusan Pilihan Komunikasi dan Informasi

2

Kode

Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase Desa yang menikmati Air Bersih PDAM

Persentase Desa yang bisa mengakses Internet

Persentase Instansi Pemerintah dan Pusat Kegiatan Rakyat yang bisa mengakses internet

Cakupan Desa yang bisa mengakses Informasi

Persentase Penduduk Pengguna Telepon Genggam

Persentase Jaringan Komunikasi dan Informasi Selular

Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah Jaringan Kelistrikan Alternatif di Wilayah-Wilayah yang belum terjangkau Listrik PLN

Indikator Program

60.75%

34.8%

37,5%

85%

63,1%

64%

72%

(68 yang berijin)

3 Jaringan

81 Jaringan

Kondisi Awal Target

2016 Rp

Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020


Rp

75%

45%

40%

92%

75%

80%

90%

Pengembangan jumlah Tower Bersama (90)

Kondisi Akhir

Cipta Karya

Cipta Karya

Kominfo

Kominfo

Kominfo

Kominfo

Kominfo

Kominfo

Energi



| 219

03

04

1

1

16

27

25

Pengembangan Lingkungan Pemukiman Sehat

Pembaruan Data Base Air Minum

Program Pengembangan Jaringan Air Bersih

Program

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan Desa yang Menikmati Air Bersih PDAM

Data Base Air Minum

Persentase Rumah Tangga pengguna Layanan Air Bersih terhadap total populasi

Persentase Desa yang terinstalasi Jaringan Air Bersih

Indikator Program

04

03

1

1

27

16

Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Lingkungan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Persentase Sistem Air Limbah Setempat yang memadai

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Luas Permukiman Kumuh di Perkotaan

Bidang Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan Pilihan Lingkungan Hidup

03

1

Kode

51%

NA

166 Kompleks

143,241 Ha

60,075 Unit

NA

Ada (Belum Update)

39.29%

(51 Desa)

36.17%

Kondisi Awal Target

2016 Rp

Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020


Rp

60%

50%

180

100Ha

70.000 Unit

Ada dan Updated

45%

45%

Kondisi Akhir

BLH

BLH

BLH

BLH

Cipta Karya

Cipta Karya

Cipta Karya

Cipta Karya

Cipta Karya



08

04

04

1

1

1

16

17

15

16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pemberdayaan Fasilitas Perumahan

Pengembang-an Kinerja Pengolahan Persampahan

1

03

27

Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Lingkungan

143,241 Ha

Persentase Sistem Air Limbah Setempat yang memadai

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) NA

166 Kompleks

60,075 Unit

Luasan Permukiman Kumuh di Perkotaan

NA

NA

58%

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rp

Target

Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Kondisi Akhir

55%

Target

2018

46,72%

Rp

2017

62%

Target

2016

NA

Kondisi Awal

Persentasi Volume Sampah yang Ditangani

Volume sampah yang ditangani per hari

Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Persentase Sistem Air Limbah skala komunitas

(Kawasan/kota)

Persentase Tersedianya Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan

Persentase Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan

Indikator Program

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program

Bidang Urusan Wajib Penataan Ruang

08

1

Kode


BLH

BLH

Cipta Karya BLH

Cipta Karya BLH

BLH

Cipta Karya BLH

BLH

BLH

BLH

BLH



| 221

1

08

Kode

24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program

89%

33,982.20m

Persentase Kasus Lingkungan yang Diselesaikan

Rata-rata Sempadan Sungai Yang Tertata

19 Kegiatan di 4700Ha

Kondisi Awal

Jumlah Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Air

Indikator Program Target

2016 Rp

Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020


Rp

100%

Kondisi Akhir

BLH

Cipta Karya

BLH



01

01

01

1

1

1

01

1

01

1

18

15

21

19

16

Pengembangan pendidikan non formal untuk warga usia diatas 15 tahun yang masih buta huruf

Pengembangan PAUD

Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan

Pengembangan pendidikan Luar Biasa

Wajib Belajar 9 tahun

Urusan Wajib Pendidikan

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan

46.05

NA

Angka Melek Huruf

97.13

48.45

Persentase Guru PAUD Formal Bersertifikat

APK PAUD

37.61

46.05

NA

39.47

0

cakupan perpustakaan Desa

cakupan kunjungan perpustakaan daerah

Cakupan perpustakaan SMP

Cakupan perpustakaan SD

cakupan sekolah luar biasa

Cakupan Laboratorium SMP

Cakupan Laboratorium SD

37.61

Cakupan Ruang UKS SMP

Cakupan Ruang UKS SD

85.06

75.59

Ruang Kelas SMP Kondisi baik

Ruang Kelas SD Kondisi baik

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target

2016

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020


Tabel 8.2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Rp

98

50%

70

60

80

70

30

80

60

92

88

Target

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD

Dinas Pendidikan



| 223

01

01

1

1

22

20

22

Pengembangan manajemen Pelayanan pendidikan

Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan

Pengembangan mutu kurikulum pembelajaran sekolah

1

1

02

02

15

33

Obat dan Perbekalan kesehatan

Pemerataan tenakes berdasarkan kebutuhan tiap unit layanan

Urusan Wajib Kesehatan

01

1

Kode


cakupan ketersediaan obat esensial generic di faskes

Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)

Presentasi Evaluasi Strandar Pelayanan Minimum (SPM)

Persentase komite sekolah aktif

Presentase Guru SMA/MA Bersertifikat

Persentase Guru SMP Bersertifikat

Persentase Guru SD Bersertifikat

Nilai UAN SMA

Nilai UAN SMP

Nilai UAN SD

Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan


NA

23.19

0

NA

40.77

56.92

NA

NA


Target

2016

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020


Rp

30

40

25

80

80

Target

Rp


Dinas Kesehatan, RSUD, BKD



02

02

02

02

02

1

1

1

1

1

Kode

29

21

24

26

25

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Pengembangan Lingkungan sehat

Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin

Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana Rumah sakit

Peningkatan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan puskesmas, pustu dan Pusban


1.26

74.23

Pelayanan kesehatan balita

Rasio Posyandu persatuan Balita (1000 balita)

1.23

51.11

Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)

Rumah Tangga ber-PHBS

88.03

Presentase peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di unit layanan

Presentase kecukupan jaringan utilitas kawasan rumah sakit

52.94

11.8

Persentase Puskesmas rawat inap

Persentase Puskesmas memiliki Alat Kesehatan sesuai standart



Target

2016

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020


Rp

2

100

0.5

80

97

100

100

75

Target

Rp




| 225

02

1

02

1

30

22

20

02

1

32

02

1

19

02

1

Kode

Peningkatan pelayana kesehatan lansia

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat


94.1

Presentase ibu hamil mendapat fe 90

Cakupan Pelayanan kesehatan usia lanjut

Prevalensi hipertensi

Angka Penemuan Penderita Penyakit DBD (per 100.000 penduduk)

Angka Prevalensi Kusta(per 10.000 penduduk)

Cakupan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Presentase bayi balita mendapat kapsul Vit A

19.94

NA

48.25

1.61

42

73.6

70.9

75

102.77

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Pelayanan Ibu Nifas

102.69

5029

Persalinan ditolong tenaga kesehatan

Promosi kesehatan(penyuluhan, kunjungan rumah dan penyebaran informasi)



Target

2016

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020


Rp

50

80

30

1

70

80

100

95

90

100

100

8000

Target

Rp




12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

12

12

1

1

12

1

Kode

18

17

16

24

23

21

20

15

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Pelayanan Kontrasepsi

Kesehatan Reproduksi Remaja





Keluarga Berencana


Persentase kelompok KB

Cakupan peserta KB aktif

Cakupan Kesehatan Reproduksi Remaja

Presentase Posyandu Padu

Rasio tenaga pendamping kelompok dan bina keluarga

Frekuensi penyuluhan narkoba dan PMS di sekolah

Cakupan PIK KRR yang terbentuk

Rata-rata jumlah anak per keluarga


NA

NA

NA

NA

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target

2016 Rp

Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020


Rp

Target

Rp


BPPKB, Dinas Kesehatan



| 227

02

1

02

1

Kode

23

28

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (Peningkatan kompetensi tenaga medis, paramedis dan administrasi kesehatan)


Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Rumah Sakit

Tipe Rumah Sakit

Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standart kompetensi


NA

NA

C

87.5


Target

2016

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020


Rp

30%

B

B

93

Target

Rp


Dinas Kesehatan, RSUD



01

01

01

01

01

01

01

2

2

2

2

2

2

2

Pertanian

15

17

18

16

19

18

20

Peningkatan kesejahteraan petani

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian





Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan


Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Nilai tukar tani

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB sektor pertanian

Bantuan sarana dan prasarana produksi yang diberikan kepada sentra industri pertanian yang berkondisi baik

Persentase produk pertanian yang memiliki standarisasi mutu

Tingkat produktivitas sawah

Tingkat penggunaan teknologi terapan pertanian

Cakupan pendampingan dan penyuluhan


Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Kondisi Kinerja Awal

-

20%

20%

20%

20%

20%

-

Target

Rp

Tahun 1

-

40%

40%

40%

40%

40%

-

Target

Rp

Tahun 2

-

60%

60%

60%

60%

60%

-

Target

Rp

Tahun 3

-

80%

80%

80%

80%

80%

-

Target

Rp

Tahun 4

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

Target

Rp

Tahun 5


Tabel 8.3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

100%

-

Target

Rp







| 229

01

2

01

01

01

01

2

2

2

01

2

2

Perkebunan

01

2

Kode

19

19

25

20

18

16

19


Pembinaan perkebunan ramah lingkungan

Pengembangan wana tani di lahan kritis

Pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan





Tingkat produksi perkebunan

Luas kebun sawit yang mendapatkan sertifikasi ISPO dan/ atau RSPO

Luas lahan kritis yang direhabilitasi menjadi wana tani

Cakupan pendampingan dan penyuluhan

Tingkat penggunaan teknologi terapan perkebunan

Ketersediaan pangan utama pertanian

Luas jaringan irigasi


Na

Na

Na

Na

Na

73%

Na


20%

-

20%

-

20%

-

-

Target

Rp

Tahun 1

40%

-

40%

-

40%

-

-

Target

Rp

Tahun 2

60%

-

60%

-

60%

-

-

Target

Rp

Tahun 3

80%

-

80%

-

80%

-

-

Target

Rp

Tahun 4

100%

-

100%

-

100%

-

-

Target

Rp

Tahun 5


Target

Rp








01

01

01

01

2

2

2

2

01

01

2

2

Peternakan

01

2

Kode

21

24

16

19

17

18

16

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak


Peningkatan ketahanan pangan perkebunan


Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan


Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan


Rasio populasi ternak yang sehat terhadap jumlah ternak

Tingkat penggunaan teknologi terapan perkebunan

Ketersediaan pangan utama perkebunan

Tingkat produksi perkebunan

petani perkebunan terhadap PDRB sektor perkebunan

Kontribusi Produksi kelompok

Bantuan sarana dan prasarana produksi yang diberikan kepada sentra industri perkebunan yang berkondisi baik

Persentase produk perkebunan yang memiliki standarisasi mutu


20%

Na

Na

Na

Na

-

20%

-

20%

20%

Na

Na

20%

Target

Rp

Tahun 1

Na


-

40%

-

40%

40%

40%

40%

Target

Rp

Tahun 2

-

60%

-

60%

60%

60%

60%

Target

Rp

Tahun 3

-

80%

-

80%

80%

80%

80%

Target

Rp

Tahun 4

-

100%

-

100%

100%

100%

100%

Target

Rp

Tahun 5


Target

Rp






| 231

01

01

01

2

2

2

22

23

24

22


Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan



2

01

Perikanan

15

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir


01

2

Kode


2) Frekuensi pendampingan dan penggunaan teknologi tepat guna

1) Frekuensi pengenalan dan pemberian bantuan

Tingkat pemasaran hasil produksi peternakan

peternak terhadap PDRB sektor peternakan

Kontribusi produksi kelompok

Bantuan sarana dan prasarana produksi yang diberikan kepada sentra industri peternakan yang berkondisi baik

Tingkat produksi hasil ternak


-

Na

Na

Na -

-

-

20%

Na

Na

20%

Target

Rp

Tahun 1

Na


-

-

-

-

40%

40%

Target

Rp

Tahun 2

-

-

-

-

60%

60%

Target

Rp

Tahun 3

-

-

-

-

80%

80%

Target

Rp

Tahun 4

-

-

-

-

100%

100%

Target

Rp

Tahun 5


-

-

Target

Rp





05

05

05

05

05

05

2

2

2

2

2

2

25

20

20

23

21

20

24

Peningkatan produksi hasil perikanan



Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pengembangan perikanan tangkap


Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

04

04

2

2

16

17


Pengembangan kemitraan


05

2

Kode


Jumlah obyek wisata potensial

Jumlah lembaga mitra aktif yang berkerjasama

Tingkat produksi hasil olahan perikanan

Jumlah bantuan bibit yang unggul per kelompok

Kontribusi produksi kelompok pembudidaya ikan terhadap PDRB sektor perikanan

Na

Na

Na

Na

7

-

-

-

20%

20%

Na

Persentase produk perikanan yang memiliki standarisasi mutu Na

20%

Na

Persentase sentra produksi perikanan aktif

20%

Na

Tingkat produksi budidaya perikanan

-

Na

Target

Rp

Tahun 1

Luas kawasan budidaya perikanan



9

-

-

-

40%

40%

40%

40%

-

Target

Rp

Tahun 2

11

-

-

-

60%

60%

60%

60%

-

Target

Rp

Tahun 3

13

-

-

-

80%

80%

80%

80%

-

Target

Rp

Tahun 4

15

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

Target

Rp

Tahun 5


15 Unit

-

-

Target

Rp





| 233

08

04

2

2

15

17

16

Pengembangan pemasaran pariwisata

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan


15

15

15

15

1

1

1

1

17

15

16

18

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi


04

2

Kode


Tingkat pemasaran produk UMKM

Persentase pertambahan jumlah UMKM

Kenaikan omzet UMKM

Presentase koperasi yang aktif

Jumlah media pemasaran pariwisata Pemerintah Daerah

Luas bentang lahan dikelola sebagai daerah ekowisata

Persentase panjang jalan menuju obyek wisata yang berkondisi baik


Na

Na

Na

78,7%

Na

Na

Na


20%

20%

80%

7

-

20%

Target

Rp

Tahun 1

40%

40%

85%

7

-

40%

Target

Rp

Tahun 2

60%

60%

90%

7

-

60%

Target

Rp

Tahun 3

80%

80%

95%

7

-

80%

Target

Rp

Tahun 4

100%

100%

100%

7

-

100%

Target

Rp

Tahun 5


100%

100%

100%

7 Unit

-

100%

Target

Rp



Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM







18

06

06

2

2

20

19

Pengembangan pasar kecamatan dan desa

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

07

2

19

16

Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tenaga Kerja


07

2

Urusan Pilihan Perindustrian

06

2


Kode


Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB

Jumlah tenaga kerja yang berkerja di sektor IKM

Jumlah pasar desa bertipe bangunan sederhana

Jumlah pasar desa bertipe bangunan semi permanen

Jumlah pasar desa bertipe bangunan permanen

Persentase pedagang yang menempati lokasi sesuai ijin

Persentase peningkatan jumlah pasar tradisional


Na

Na

Na

Na

Na

Na


-

-

Target

Rp

Tahun 1

-

-

Target

Rp

Tahun 2

-

-

Target

Rp

Tahun 3

-

-

Target

Rp

Tahun 4

-

-

Target

Rp

Tahun 5


-

-

Target

Rp



BPMPPT





| 235

14

17

15

16

16

16

16

1

1

1

16

15

17

Penanaman Modal

14

1

1

14

1

Kode


Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Peningkatan kesempatan kerja


Persentase pertumbuhan kinerja investasi

PMDN

Persentase peningkatan investasi

PMA

Persentase peningkatan investasi

Pertambahan kontibusi dana penguatan permodalan

Persentase penurunan kecelakaan kerja

berbasis kompetensi

pelatihan

mendapatkan

yang

tenaga kerja

Persentase

Tingkat kesempatan kerja


Na

Na

Na

Na

Na

Na

6,69%


20%

20%

20%

-

-

Target

Rp

Tahun 1

40%

40%

40%

-

-

Target

Rp

Tahun 2

60%

60%

60%

-

-

Target

Rp

Tahun 3

80%

80%

80%

-

-

Target

Rp

Tahun 4

100%

100%

100%

-

-

Target

Rp

Tahun 5


-

-

Target

Rp


BPMPPT

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



08

08

08

08

08

08

1

16

1

1

1

1

1

25

18

18

16

17

Lingkungan Hidup

Kode

Rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca tambang secara berkelanjutan

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam


Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam



Persentase area yang direhabilitasi dari lahan terganggu

Persentase luas HCV di kawasan hutan

Persentase luas kawasan penanaman mangrove yang terkonservasi

Persentase peningkatan luas area DAS yang terkonservasi

Kawasan hutan lindung dibanding dengan kawasan hutan secara keseluruhan

Laju deforestasi


Na

Na

Na

Na

Na

Na


-

-

-

-

-

-

Target

Rp

Tahun 1

-

-

-

-

-

-

Target

Rp

Tahun 2

-

-

-

-

-

-

Target

Rp

Tahun 3

-

-

-

-

-

-

Target

Rp

Tahun 4

-

-

-

-

-

-

Target

Rp

Tahun 5


Target

Rp


Kecamatan

Dinas Cipta Karya,

Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang,

Dinas Perhubungan,

Dinas Pertambangan




| 237

06

05

06

1

1

06

05

1

1

05

1

21

16

15

URUSAN WAJIB

Kode

Persentase ketaatan terhadap RTRW

Norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang

Pelaksanaan survey dan pemetaan

Opini LKPD



Dokumen LKPD

129

Tersedia

Peringkat LPPD

Dokumen LPPD

CC

Tersedia

N/A

WTP

Tersedia

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Awal RPJMD (Tahun n) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Nilai laporan kinerja pemerintah daerah

Dokumen Laporan kinerja (Lkj)


Pengendalian pemanfaatan ruang

Pemanfaatan ruang

Penataan Ruang

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Tabel 8.4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Target


Bagian Pemerintahan Setda

Bappeda, seluruh SKPD

Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Tata Ruang & Bappeda

Bappeda, BPKAD, Bagian Ortala Setda, seluruh SKPD



06

06

1

1

Kode

15

20

Pengembangan data/ informasi

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


Tersedia

N/A

Persentase SKPD yang menyusun SIPD secara lengkap

Pelaksanaan asistensi perencanaan pembangunan daerah

Persentase aparatur perencana setiap SKPD yang telah mengikuti Bimtek

Persentase pembangunan yang sesuai perencanaan

0%

N/A

N/A

Persentase aspirasi masyarakat yang masuk dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD

Tersedia

Tersedia

Dokumen Renja SKPD

Dokumen Renstra SKPD

N/A

Penjabaran kerangka pendanaan Renstra SKPD ke dalam APBD

Penjabaran pagu indikatif RPJMD setiap tahun ke dalam APBD

N/A

Ketepatan waktu dalam pengumpulan data

Tersedia

Dokumen RKPD

Dokumen RPJMD

Tersedia

Tersedia

Dokumen LKPJ AMJ

Dokumen LKPJ



Target


Seluruh SKPD

Bappeda

BKD, Bagian Ortala Setda

Bappeda

Seluruh SKPD

Bappeda

Seluruh SKPD

Bappeda



| 239

06

06

06

10

1

1

1

1

1

10

06

06

1

1

06

1

Kode

15

24

23

22

19

18

17

Masterplan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Masterplan sosial budaya

Dokumen masterplan penanggulangan kemiskinan

Dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar

Dokumen masterplan perencanaan wilayah strategis

Batas antar desa

Batas antar kabupaten

Batas antar kecamatan


Penataan administrasi kependudukan

Rasio bayi ber akta kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Kependudukan dan Catatan Sipil

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Perencanaan sosial budaya

Perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar

Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Penataan wilayah perbatasan



Target


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Bappeda

Bappeda & Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang

Bappeda

Bagian Pemerintahan Setda, Kecamatan



1

19

19

16

1

1

16

1

Kode

16

16

Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Jumlah aksi unjuk rasa anarkis

Jumlah konflik berbau SARA

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Jumlah perijinan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Penanaman Modal Daerah


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Awal RPJMD (Tahun n) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target


Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol

BPMPPT, Kecamatan, Kelurahan



| 241

1

20

20

19

1

1

19

1

Kode

15

22

21

Pemerintahan Umum

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

Pendidikan politik masyarakat


Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase alokasi APBD berdasarkan aspirasi masyarakat

BPBD

Kantor Kesbangpol


Sekretariat DPRD

Target


Jumlah kegiatan public hearing dan reses

Jumlah perda yang disahkan setiap tahun

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran

Persentase partisipasi pemilih dalam pilpres

Persentase partisipasi pemilih dalam pileg

Persentase partisipasi pemilih dalam pilkada

Jumlah pembinaan politik daerah

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP




20

20

20

1

1

1

Kode

18

17

16

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota


Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah


Tersedia

Persentase keterpaduan penganggaran RPJMD dan Renstra SKPD dengan Renja SKPD

Persentase keterpaduan penganggaran RPJMD dan Renstra SKPD dengan penganggaran RKPD

Persentase keterpaduan penganggaran RPJMD dengan penganggaran Renstra SKPD

Nominal pajak bumi dan bangunan yang berhasil dipungut

Tersedia

Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Perda perubahan APBD

Tersedia

Tersedia

Perda penjabaran APBD

Perda APBD

Persentase SKPD pengguna dan terintegrasi dengan aplikasi SIMDA

Persentase aspirasi masyarakat dari berbagai forum yang ditindak lanjuti

Jumlah kegiatan temu langsung/dialog




Bappeda dan BPKAD

Kelurahan, Kecamatan

Bappeda, BPKAD, Dispenda

BPKAD, Bagian Ekonomi Setda, seluruh SKPD

Sekretariat Daerah



| 243

20

1

20

1

20

20

1

1

20

1

Kode

25

24

23

20

19

Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah




Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa


Forum kerjasama antar daerah

Rasio aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan keseluruhan aduan yang masuk ke dalam unit layanan pengaduan

Jumlah unit layanan pengaduan

Lama proses perijinan

Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah

Data realisasi pendapatan daerah

Persentase SKPD yang mempunyai laporan kinerja lengkap

Persentase penanganan kasus pengaduan/ temuan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah

Persentase desa yang telah menyusun APBDes




Bagian Ekonomi Setda

Seluruh SKPD

BPMPPT, Kecamatan

Diskominfo

Dispenda

Inspektorat Kabupaten

BPMPD, Kecamatan



20

21

1

1

1

21

20

20

1

1

20

1

Kode

16

31

30

29

28

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kepegawaian

Pengembangan standarisasi pelayanan publik

Pengembangan inovasi daerah

Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik


Persentase PNS yang telah mengikuti diklat fungsional

Persentase PNS yang telah mengikuti diklat struktural

Persentase SKPD yang telah merumuskan dan melaksanakan standar pelayanan sebagai pengembangan SPM

Persentase SKPD yang menjalankan SPM secara lengkap

Jumlah inovasi daerah

Jumlah kasus korupsi yang telah diputus secara hukum

Persentase kesesuaian antara spek dengan kualitas pekerjaan

Persentase ketepatan waktu pelaksanaan lelang per paket




BKD

Seluruh kantor kecamatan, SKPD, dan RSUD

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

Badan pengendalian program dan ULP



| 245

22

23

1

22

21

1

1

1

Kode

17

17



Persentase PNS yang diberikan disinsentif

Persentase PNS yang diberikan insentif

Jumlah bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah jabatan yang terisi berdasarkan analisis jabatan dan pendidikan

Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS


Statistik

Persentase desa yang telah melaksanakan musrenbangdes

Persentase kesesuaian RPJMDes dengan kebijakan umum di dalam RPJMD

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pembinaan dan pengembangan aparatur




BPMPD dan Bappeda

BPMPD

BKD



24

25

1

1

1

1

25

25

24

24

1

1

23

1

Kode

19

18

18

15

15

Jumlah layanan informasi arsip

2. Dokumen terselamtakan

SKPD yang menerapkan arsip secara baku

Jumlah buku statistik daerah tentang capaian sektoral

Persentase SKPD yang mempunyai data trend kinerja dari tahun ke tahun


Pengembangan kelembagaan keterbukaan informasi

Kerjasama informasi dan media masa

PPID

Sengketa informasi publik

Jumlah media cetak yang memuat informasi pembangunan daerah


Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan

Peningkatan kualitas pelayan an informasi

Penyelamatan dan pelestarian dokumen

Perbaikan sistem adminsitrasi kearsipan

Kearsipan





Diskominfo

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Bappeda

Seluruh SKPD



| 247

13

17

17

1

15

17

1

22

13

1

15

13

1

1

URUSAN WAJIB

Kode

Program pengelolaan keragaman budaya

Program pengembangan nilai budaya

Program penguatan/ revitalisasi lembaga adat

Program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)

Urusan: Sosial


Jumlah pameran/expo budaya

Jumlah cagar budaya yang dikelola

Frekuensi festival budaya di tingkat nasional yang diikuti

Frekuensi festival budaya di tingkat propinsi yang diikuti

Frekuensi festival budaya di tingkat kabupaten

Presentase lembaga adat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah

Persentase komunitas adat terpencil (KAT) yang dibina


Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun n)

Tabel 8.5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal

Target

2016

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020


Rp

Target

Rp




17

13

13

19

19

19

13

1

1

1

1

1

1

1

Kode

15

22

22

22

16

16

18

Program pemberdayaan fakir miskin

Program rehabilitasi dan rekosntruksi korban bencana alam

Program penanganan tanggap darurat bencana

Program penanggulangan korban bencana alam

Program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial

Program penanggulangan korban bencana sosial

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya


Persentase KK miskin yang menerima bantuan sosial

Persentase korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Persentase korban bencana sosial yang menerima bantuan sosial

Jumlah kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta


Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 Target


Rp

Target

Rp




| 249

13

11

11

13

13

13

11

1

1

1

1

1

1

1

Kode

16

19

19

17

17

16

Persentase anak terlantar dan anak balita terlantar yang telah menerima jaminan sosial

Persentase panti asuhan yang menerima pembinaan

Persentase panti jompo yang menerima pembinaan

Persentase lanjut usia yang menjalankan usaha ekonomi produktif

Persentase lanjut usia terlantar yang telah menerima jaminan sosial

Persentase penyandang disabilitas yang telah menerima jaminan sosial

Presentase KK miskin yang menerima pelatihan ketrampilan berusaha


Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020



Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Program pembinaan panti asuhan

Program pembinaan panti jompo

Program pemberdayaan lanjut usia

Program pelayanan lanjut usia

Program pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas


Rp

Target

Rp




11

11

1

1

Kode

17

15

Program Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan



Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor formal non-pertanian

Rasio pejabat struktural perempuan terhadap pejabat struktural laki-laki

Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki

Rasio perempuan terhadap laki-laki pada lembaga legislatif



Target

2016

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020


Rp

Target

Rp




| 251

1

1

11

11

Kode

15

18

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan


Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani

Persentase organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan

Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan

Persentase kasus kekerasan perempuan yang ditangani



Target

2016

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020


Rp

Target

Rp




11

19

19

1

1

1

Kode

19

17

19

Persentase puskesmas layak anak

Persentase sekolah layak anak

Persentase kampung layak anak



Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah satuan keamanan lingkungan di masyarakat (per RT)

Jumlah forum adat atau agama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020


Urusan: Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program penguatan kelembagaan anak


Rp

Target

Rp




| 253

18

18

1

08

1

2

10

1

Kode

20

21

15

15

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

Urusan: Pemuda dan Olah Raga

Program pengembangan wilayah transmigrasi

Urusan: Transmigrasi

URUSAN PILIHAN

Program penataan administrasi kependudukan

Urusan: Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil


Jumlah konflik sosial antara pendatang dan penduduk lokal di wilayah transmigrasi

Cakupan penduduk yang sudah terdaftar e-ktp



Target

2016

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020


Rp

Target

Rp




18

18

12

1

1

1

Kode

21

17

16

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan



Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

2019

Rp

Target

2020



Rp

Target

Rp



Pembahasan mengenai indikasi program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan akan disempurnakan oleh adanya ulasan mengenai data dari masing-masing indikator kinerja utama yang ada di bab selanjutnya. Selain sebagai bukti mengenai berhasil atau tidaknya sebuah program, urgen atau tidaknya serta apakah program tersebut adalah program prioritas dari sisi teknokratis atau bukan, dengan menyelami indikator-indikator kinerja utama bahasan mengenai indikasi program prioritas akan disempurnakan.


| 255

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah didasarkan pada lampiran 1 Permendagri no. 54 tahun 2010. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu: a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

b. Fokus: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi c.

Fokus: Kesejahteraan Masyarakat

d. Fokus: Seni Budaya dan Olahraga.

b. Aspek Pelayanan Umum c.

e. Fokus: Pelayanan Urusan Wajib f.

Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

Aspek Daya Saing Daerah

g. Fokus Pada Kemampuan Ekonomi

h. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur


i. j.


Fokus Sumberdaya Manusia

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut


| 257


Pemerataan pendapatan (Indeks Gini)

1.6.

1.5.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

PDRB per kapita

1.4.

1.3.

Laju inflasi di Kabupaten Paser

Pertumbuhan PDRB

1.2.

1.1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Fokus: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

-2

-1

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

No.

7.94

0.2755

28.41

8.79

-3

2015

Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019

Target Capaian Setiap Tahun

-8

2020

-9

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD


| 259

Pendidikan

Angka partisipasi kasar

Persentase balita gizi buruk

3

Pertanahan

Angka usia harapan hidup

2.3.

2.2.

Angka kelangsungan hidup bayi

Kesehatan

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/ Paket C

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni

Angka pendidikan yang ditamatkan

2.1.

2

1.8.

1.7.

1.6.

1.5.

1.4.

Angka rata-rata lama sekolah

1.3.

1.2.

Angka melek huruf

1.1.

Fokus: Kesejahteraan Masyarakat

1

Angka kriminalitas yang tertangani

-2

-1

1.7.


No.

Kondisi

5.6

73.99

43.65

66.02

97.79

98.13

8.35

97.13

292

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Kebudayaan

1

Pemuda dan Olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM

Pendidikan dasar:

Pendidikan

1

1.1.

Fokus: Pelayanan Urusan Wajib

Jumlah gedung olahraga

2.2.

Jumlah klub olahraga

2.1.

Jumlah gedung kesenian

2

1.2.

Jumlah grup kesenian

1.1.

Fokus: Seni Budaya dan Olahraga.

Rasio penduduk yang bekerja

4.1.

Persentase penduduk yang memiliki lahan

Ketenagakerjaan

-2

-1

3.1

4


No.

62.03

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 261

Rasio guru terhadap murid

1.4.

1.3.2.

1.3.1

1.3.

1.2.5.

1.2.4.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Fasilitas Pendidikan

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

1.2.3.

1.2.2.

Angka partisipasi sekolah

1.2.1.

1.2.

Pendidikan menengah

Rasio guru terhadap murid

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

1.1.3.

1.1.2.

Angka partisipasi sekolah

-2

-1

1.1.1.


No.

Kondisi

36.6 (94.77)

27.42

97.13

28

12

77

97.12

14

227

99.73

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Angka Kelulusan:

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA

1.6.5

Rasio posyandu per satuan balita

Kesehatan

2.1.

2

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

1.6.6.

1.6.4

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

1.6.3.

1.6.2

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

1.6.1

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1.6.

1.5.3.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

1.5.1

1.5.2.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Putus Sekolah:

-2

-1

1.4.1.

1.5.


No.

1.26

83.8

96.08

97.09

98.07

90.17

93.2

1.43

0.45

0.14

73.34

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 263

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

2.11.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

2.1

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

2.9.

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

2.8.

2.7.

2.6.

2.5.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

2.4.

2.3.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

-2

-1

2.2.


No.

Kondisi

48.25

42

100

73.6

100

75

3.78

23.9

0.0039

0.47

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

3.8.

3.7.

3.6.

3.5.

3.4.

Rasio permukiman layak huni

Rasio rumah layak huni

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rasio Jaringan Irigasi

3.3.

3.2.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Pekerjaan Umum

3.1.

3

Cakupan pembantu puskesmas

2.15.

Cakupan puskesmas

2.14.

Cakupan kunjungan bayi

2.13.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

-2

-1

2.12.


No.

60075

89.27

42

73.75

170

106

25

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 265

Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

3.16.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

3.15.

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

3.14.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

3.13.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

3.12.

3.11.

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

Panjang jalan dilalui Roda 4

-2

-1

3.10.

3.9.


No.

Kondisi

215 KM

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Perumahan

Rumah tangga ber-Sanitasi


6

Ruang publik yang berubah peruntukannya

5.3.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

5.2.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Penataan Ruang

Rumah layak huni

Lingkungan pemukiman kumuh

5.1.

5

4.5.

4.4.

Rumah tangga pengguna listrik

4.3.

4.2.

Rumah tangga pengguna air bersih

4.1.

Lingkungan Pemukiman

4

3.18.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

-2

-1

3.17.


No.

60.075

166 Ha

44.954

26.062

22.004

166 kompleks

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 267

Jumlah uji kir angkutan umum

7.3.

7.6.

7.5.

7.4.

7.2.

Kepemilikan KIR angkutan umum

Angkutan darat

Jumlah Pelabuhan Udara

Rasio ijin trayek

Perhubungan

Jumlah arus penumpang angkutan udara umum

7

7.1.

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA

6.3.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

6.2.

6.4.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA

-2

-1

6.1.


No.

Kondisi

7772 unit

9 unit

580 unit

NA

233.863 orang

Ada

Ada

Ada

Ada

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Persentase Luas pemukiman yang tertata

Penegakan hukum lingkungan

9

Pertanahan

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

8.8.

8.7.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

Pencemaran status mutu air

8.6.

8.5.

8.4.

Persentase Penduduk berakses air minum

8.3.

8.2.

Persentase penanganan sampah

Lingkungan Hidup

8.1.

8

Pemasangan Rambu-rambu

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

7.9.

7.8.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

-2

-1

7.7.


No.

77.84

272 unit

Rp 25.000

30 menit

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 269

Rasio pasangan berakte nikah

11.2.

11.1.

11

10.7.

10.6.

10.5.

10.4.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah


Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Kepemilikan KTP

Rasio bayi berakte kelahiran

10.3.

10.2.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

10.1.

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelesaian izin lokasi

Penyelesaian kasus tanah Negara

9.3.

9.2.

Persentase luas lahan bersertifikat

-2

-1

9.1.


No.

Kondisi

55.73

33.23

23

Ada

17407

25069

63

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Cakupan peserta KB aktif

13.2.

13.1

13

12.4.

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Sosial

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Rasio akseptor KB

12.3.

12.2.

Rata-rata jumlah anak per keluarga


12.1.

12

11.6.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

11.5.

11.4.

Rasio KDRT

-2

-1

11.3.


No.

0

16

14241

32127

10498

4

30.36

0.0698

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 271

-2

-1

Tingkat partisipasi angkatan kerja

14.3.

Jumlah BPR/LKM

15.4.

Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

15.3.

15.2.

Persentase koperasi aktif

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1.

15

14.7.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Keselamatan dan perlindungan

Tingkat pengangguran terbuka

14.6.

14.5.

Pencari kerja yang ditempatkan

14.4.

14.2.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Angka partisipasi angkatan kerja

14.1.

14

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

13.3.

Ketenagakerjaan


No.

Kondisi

5575 Unit

5625 Unit

78.70%

9.25

62.03

62.03

6344

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Rasio daya serap tenaga kerja

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah kegiatan kepemudaan

18.4.

Jumlah kegiatan olahraga

Jumlah organisasi olahraga

18.3.

18.2.

Jumlah organisasi pemuda

Kepemudaan dan Olah Raga

18.1.

18

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

17.3.

17.2.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Kebudayaan

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

17.1.

17

16.4.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)

16.3.

16.2.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman Modal

-2

-1

16.1.

16


No.

20

5

350

42

14 unit

5 unit

2 kegiatan

28.76

90.75

1,460,491,610,499

12

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 273

-2

-1

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

20.4.

Pertumbuhan ekonomi

Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

20.3.

20.2.

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

20.1.

Kegiatan pembinaan politik daerah

20

19.2.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

19.1.

18.6.

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

18.5.

Lapangan olahraga


No.

Kondisi

8.79

28.64

5.16

2

2

94

49

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

20.9.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

20.12.

20.11.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

20.10.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

20.8.

Penegakan PERDA

20.7.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

20.6.

Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

-2

-1

20.5.


No.

2

766

1

32

Ada

7.94

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 275

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah LSM

23

22.8.

22.7.

22.6.

22.5.

22.4.

Statistik

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Posyandu aktif

PKK aktif

LPM Berprestasi

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

22.3.

22.2.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

22.1.

Ketersediaan pangan utama

22

21.2.

Regulasi ketahanan pangan

21.1.

21

Ketahanan Pangan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Sistim Informasi Manajemen Pemda

20.15.

20.14.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

-2

-1

20.13.


No.

Kondisi

126

100

100

51

1

1

73%

ada

9

NA

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Kearsipan


Jumlah surat kabar nasional/lokal

1

Pertanian

Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2

4

6

3

3

ada

ada

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

26.3.

26.2.

Jumlah perpustakaan

Perpustakaan

Pameran/expo

Web site milik pemerintah daerah

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

26.1.

26

25.6.

25.5.

25.4.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

25.3.

25.2.

Jumlah jaringan komunikasi

25.1.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

25

24.2.

Pengelolaan arsip secara baku

24.1.

Buku ”PDRB kabupaten”

24

23.2.

Buku ”kabupaten dalam angka”

-2

-1

23.1.


No.

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 277

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Pariwisata

4.2.

4.1.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kunjungan wisata

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

4

3.2.

Pertambangan tanpa ijin

Energi dan Sumberdaya Mineral

3.1.

3

Kerusakan Kawasan Hutan

2.2.

2.2.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kehutanan

Cakupan bina kelompok petani

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

2.1.

2

1.6.

1.5.

1.4.

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

1.3.

1.2.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

-2

-1

1.1.


No.

Kondisi

0.01

15.624

76.32

1.21

NA

4.65%

1.3

12.05%

40,83 Ha/Kw

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Cakupan bina kelompok nelayan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Pertumbuhan Industri.

Transmigrasi swakarsa

ASPEK DAYA SAING DAERAH

8.2.

Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB

Ketransmigrasian

8.1.

8

Cakupan bina kelompok pengrajin

7.4..

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

7.3.

7.2.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Perindustrian

7.1.

7

Ekspor Bersih Perdagangan

6.3.

6.2.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Perdagangan

Produksi perikanan kelompok nelayan

6.1.

6

5.4.

Konsumsi ikan

5.3.

5.2.

Produksi perikanan

Kelautan dan Perikanan

-2

-1

5.1.

5


No.

NA

NA

NA

0.81%

2,385,824,030

3.54%

95

51.3

24577.3

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 279

Produktivitas total daerah

Perhubungan

1

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Luas wilayah industri

Luas wilayah produktif

2.3.

2.2.

Ketaatan terhadap RTRW

Penataan Ruang

2.1.

2

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

1.3.

1.2.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

1.1.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

Nilai tukar petani

Pertanian

2.1.

2

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

1.3.

1.2.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita


Fokus Pada Kemampuan Ekonomi

-2

-1

1.1.

1


No.

Kondisi

3532.47

872488.86

427242

233863

0.0104

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Rasio ketersediaan daya listrik

Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon

5.1.

5.3.

5.2.

5


Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik


Lingkungan Hidup

4.1.

4

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

3.4.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

3.3.

3.2.

Jenis dan jumlah bank dan cabang


3.1.

3

Luas wilayah perkotaan

Luas wilayah kekeringan

2.6.

2.5.

Luas wilayah kebanjiran

-2

-1

2.4.


No.

64%

96.17

23

21

10.667

-3

2015


Kondisi

-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9



| 281

Lama proses perijinan

1.2.

1.1.

1

1.6.

1.5.

1.4.

Rasio ketergantungan

Rasio lulusan S1/S2/S3

Ketenagakerjaan

Fokus Sumberdaya Manusia

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah demo

1.3.

1.2.

Angka kriminalitas


-2

-1

1.1.

1


No.

Kondisi

52.3

5.99

12

698

55 Menit

NA

-3

2015


-4

2016

-5

2017

-6

2018

-7

2019


-8

2020

-9


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016 2020 disusun berdasarkan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025 untuk tahapan pembangunan lima tahunan. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di akhir periode RPJMD maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

A. Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka:

1. 1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepada daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. 2. 2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalahmasalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. 3. 3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah dan wakil kepala 282 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

B. Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2016-2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 menjadi pedoman bagi Dinas/Badan/Kantor dalam menyusun rencana strategis (Renstra) Dinas/Badan/Kantor dan merupakan pedoman bagi penyusunan RKPD dan Dinas/Badan/Kantor dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas, Badan, Kantor serta masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 20162020 dengan sebaik-baiknya; 2. Dinas, Badan, dan Kantor berkewajiban untuk menyusunrencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, Badan, dan Kantor yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas/ Badan/Kantor dan Rencana Kerja SKPD;

3. Dinas, Badan, dan Kantor berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 dengan Rencana Strategis Dinas/Badan/Kantor dan Rencana Kerja SKPD; Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ke dalam Rencana Strategis Dinas/Badan/Kantor dan Rencana Kerja SKPD.


| 283


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD

Recommend Documents