RPJMD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN

RPJMD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013

RPJMD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2013

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018

KATA PENGANTAR Di era otonomi daerah, salah satu perencanaan pembangunan yang dibutuhkan daerah, termasuk di Kabupaten Pamekasan untuk menjadi pemandu atau acuan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak salah arah, selain RPJPD tahun 2005-2025 Kabupaten Pamekasan, adalah RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018. Yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di sini pada dasarnya adalah dokumen komprehensif lima tahunan, yang memuat program-program prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sifatnya komprehensif dan berkesinambungan. RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, yang program dan kegiatannya direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan

Tahun

pembangunan

2013-2018

dan

ini

adalah:

program-program

(1)

Terpetakannya

pembangunan

yang

isu

strategis

prioritas untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, (2) RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 yang

benar-benar kontekstual, namun tetap serasi dengan RPJPD

Kabupaten Pamekasan 2005-2025, RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Timur, dan (3) RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahunan Kabupaten Pamekasan. RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 ini telah berhasil disusun tepat waktu sudah tentu berkat dukungan dari instansi pemerintah maupun elemen masyarakat. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan masukan untuk perbaikan RPJMD ini;

i

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 2. Seluruh Tim Penyusun RPJMD yang telah bekerja keras dan memberikan masukan dan kritik terhadap draft RPJMD; 3. Para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan; 4. Seluruh stakeholders yang telah memberikan kritik, masukan dan menyampaikan aspirasinya untuk melengkapi RPJMD ini; 5. Seluruh warga masyarakat yang telah memberikan masukan dan menyampaikan aspirasinya dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan ini.

Kami berharap RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi lembaga perangkat daerah, stakeholders, pihak swasta, dan seluruh komponen masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang lebih terfokus dan kontekstual, terutama dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yaitu: “Terwujudnya Pamekasan yang Bersih , Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa Didukung Aparat yang Profesional”

Pamekasan, 31 - Oktober - 2013 BUPAT I PAMEK AS AN

ACHMAD SYAFII

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR GAMBAR

vii

DAFTAR TABEL

viii

DAFTAR GRAFIK

xi

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1.

Latar Belakang

1

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

2

1.3.

Hubungan Antar Dokumen

5

1.4.

Sistematika Penulisan

8

1.5.

Maksud dan Tujuan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1

2.1.

Aspek Geografis dan Demografi

1

2.1.1. Kondisi Geografis

2

2.2.

10

2.1.2. Kondisi Demografis

11

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

14

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

15

2.2.1.1.

Pertumbuhan Ekonomi

15

2.2.1.2.

PDRB ADHB

16

2.2.1.3.

PDRB ADHK

17

2.2.1.4.

PDRB Per Kapita

19

2.2.1.5.

Laju Inflasi

19

2.2.1.6.

Infrastruktur Perdagangan Daerah

20

2.2.1.7.

Penduduk Miskin

21

2.2.1.8.

Tingkat Pengangguran Terbuka

22

2.2.1.9.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

23

2.2.1.10. Ketahanan Pangan

24 iii

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 2.2.2. Kesejahteraan Sosial

25

2.2.2.1.

Pendidikan

26

2.2.2.2.

Kesehatan

28

2.2.2.3.

Ketenagakerjaan

29

2.2.2.4.

Pemberdayaan Perempuan dan

30

Perlindungan Anak 2.2.2.5.

Penyelenggaraan Ketentraman dan

31

Ketertiban Umum 2.2.2.6. 2.3.

Seni Budaya dan Olahraga

Aspek Pelayanan Umum

33

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

36

2.3.1.1.

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar

37

2.3.1.2.

Rasio Ketersediaan Sekolah

38

2.3.1.3.

Rasio Guru/Murid

39

2.3.1.4.

Rasio Pos Pelayanan Terpadu

40

2.3.1.5.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

41

2.3.1.6.

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

43

2.3.1.7.

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

43

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

2.4.

32

45

2.3.2.1.

Jumlah Investor Berskala Nasional

45

2.3.2.2.

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

45

2.3.2.3.

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

46

2.3.2.4.

Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB

47

Aspek Daya Saing Daerah

48

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

48

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

49

2.4.3. Iklim Berinvestasi

51

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

54

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1

3.1

Kinerja Keuangan Masa Lalu

1

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

2 iv

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 3.1.1.1.

Kinerja Pajak Daerah

6

3.1.1.2.

Kinerja Retribusi Daerah

8

3.1.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

10

yang Dipisahkan

3.2

3.3

3.1.1.4.

Dana Perimbangan

11

3.1.1.5.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

12

3.1.2. Neraca Daerah

14

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

17

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

18

3.2.2. Analisis Pembiayaan

23

Kerangka Pendanaan

25

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta

25

Prioritas Utama 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

26

3.3.2.1.

Proyeksi Pendapatan Daerah

27

3.3.2.2.

Proyeksi Belanja Daerah

30

3.3.2.3.

Proyeksi Pembiayaan Daerah

32

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

1

4.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Permasalahan

6

Pembangunan Dan Pengembangan 4.2.

Isu Strategis

10

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1

5.1.

Visi

1

5.2.

Misi

3

5.3.

Tujuan dan Sasaran

6

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1

6.1.

Strategi

1

6.2.

Arah Kebijakan

2

6.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

2 v


BAB VII


3


4


5


8


12

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1

DAERAH BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI

1

KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1.

Program Layanan Umum Pemerintahan Daerah Dalam Rangka

1

Mendukung Pencapaian visi dan Misi 8.2.

Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi dan Misi

2

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1

10.1.

Pedoman Transisi

2

10.2.

Kaidah Pelaksanaan

2

vi


DAFTAR GAMBAR

Gambar. I.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

BAB I-7

Gambar. II.1

Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah

BAB II-1

Gambar. II.2

Peta Kabupaten Pamekasan

BAB II-2

vii


DAFTAR TABEL

Tabel.

II.1

Luas Wilayah Per Kecamatan

BAB II-3

Tabel.

II.2

Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan

BAB II-4

Tabel.

II.3

Jumlah Curah Hujan

BAB II-7

Tabel.

II.4

Intentitas Hujan

BAB II-7

Tabel.

II.5

Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan

BAB II-10

Tabel.

II.6

Jumlah Sumber di Kabupaten Pamekasan

BAB II-10

Tabel.

II.7

Nama-nama Bendungan di Kabupaten Pamekasan

BAB II-11

Tabel.

II.8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

BAB II-12

Tabel.

II.9

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin,

BAB II-13

Sex Rasio, dan Banyaknya Rumah Tangga Tabel.

II.10

Indikator Makro Pembangunan Daerah

BAB II-14

Tabel.

II.11

Perkembangan PDRB ADHB

BAB II-17

Tabel.

II.12

Perkembangan PDRB ADHK

BAB II-18

Tabel.

II.13

Pendapatan Per Kapita

BAB II-19

Tabel.

II.14

Data Pasar Daerah

BAB II-21

Tabel.

II.15

Indeks Daya Beli dan IPM

BAB II-23

Tabel.

II.16

Neraca Bahan Makanan

BAB II-25

Tabel.

II.17

Perkembangan Kinerja Bidang Pendidikan

BAB II-27

Tabel.

II.18

Indikator Derajat Kesehatan

BAB II-28

Tabel.

II.19

Data Pencari Kerja Menurut Pendidikan

BAB II-30

Tabel.

II.20

Jumlah Lulusan Latihan Kerja

BAB II-30

Tabel.

II.21

Data Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin

BAB II-31

Tabel.

II.22

Angka Kriminalitas

BAB II-32

Tabel.

II.23

Jenis Prestasi dan Infrastruktur di Bidang

BAB II-33

Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Tabel.

II.24

Organisasi Perangkat Daerah

BAB II-34

Tabel.

II.25

Perkembangan APS

BAB II-37

viii

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel.

II.26

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

BAB II-38

Tabel.

II.27

Jumlah Guru dan Murid

BAB II-39

Tabel.

II.28

Jumlah Posyandu dan Balita

BAB II-40

Tabel.

II.29

Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan

BAB II-41

Tabel.

II.30

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

BAB II-42

Tabel.

II.31

Jumlah Puskesmas, Balai Pengobatan dan Pustu

BAB II-42

Tabel.

II.32

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit

BAB II-43

Tabel.

II.33

Rasio Jumlah Dokter

BAB II-44

Tabel.

II.34

Rasio Jumlah Per Satuan Penduduk

BAB II-44

Tabel.

II.35

Jumlah Investor PMDN/PMA

BAB II-45

Tabel.

II.36

Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA

BAB II-46

Tabel.

II.37


BAB II-46

Tabel.

II.38

Distribusi Sektoral PDRB

BAB II-47

Tabel.

II.39

Pertumbuhan PDRB dan Pendapatan Perkapita

BAB II-48

Tabel.

II.40

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

BAB II-49

Tabel.

II.41

Panjang Jalan Kabupaten

BAB II-50

Tabel.

II.42

Jumlah Kendaraan Bermotor

BAB II-50

Tabel.

II.43

Jumlah Fasilitas Kamar dan Tempat Tidur

BAB II-51

Tabel.

II.44

Jumlah Pelanggan dan Pemakai Listrik

BAB II-51

Tabel.

II.45

Perkembangan Industri

BAB II-52

Tabel.

II.46

Perkembangan Nilai Produksi dan Investasi

BAB II-53

Tabel.

II.47

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

BAB II-54

Tabel.

II.48

Rasio Ketergantungan

BAB II-54

Tabel.

III.1

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

BAB III-3

Tabel.

III.2

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD

BAB III-6

Tabel.

III.3

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

BAB III-14

Tabel.

III.4

Analis Rasio Keuangan

BAB III-16

Tabel.

III.5

Anggaran dan Realisasi Belanja APBD

BAB III-21

Tabel.

III.6

Anggaran Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan

BAB III-23

Aparatur Tabel.

III.7

Surplus Riil Anggaran

BAB III-23

Tabel.

III.8

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

BAB III-24 ix

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel.

III.9

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tabel.

III.10 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta

BAB III-24 BAB III-25

Prioritas Utama Tabel.

III.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

BAB III-34

Tabel.

III.12 Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan

BAB III-35

Keuangan Daerah Tabel.

III.13 Pendanaan Prioritas

BAB III-36

Tabel.

IV.1

Agregat PDRB

BAB IV-7

Tabel.

IV.2

Distribusi Prosentase PDRB ADHB

BAB IV-8

Tabel.

V.1

Keterkaitan Visi, Mis, Tujuan dan Sasaran

BAB V-7

Tabel.

VI.1

Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI-13

Tabel.

VIII.1 Indikasi Rencana Program Layanan SKPD

BAB VIII-3

Tabel.

VIII.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan

BAB VIII-6

Daerah Tabel.

IX.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB IX-2

x


DAFTAR GRAFIK

Grafik.

II.1

Pertumbuhan Ekonomi

BAB II-16

Grafik.

II.2

Perkembangan Inflasi

BAB II-20

Grafik.

II.3

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

BAB II-22

Grafik.

II.4

Perkembangan IPM

BAB II-24

Grafik.

III.1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

BAB III-4

Grafik.

III.2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

BAB III-5

Grafik.

III.3

Realisasi Pajak Daerah

BAB III-7

Grafik.

III.4

Kontribusi Pajak Menurut Jenisnya

BAB III-7

Grafik.

III.5

Realisasi Retribusi Daerah

BAB III-9

Grafik.

III.6

Kontribusi Retribusi Daerah Menurut Jenisnya

BAB III-9

Grafik.

III.7

Realisasi Bagian Laba

BAB III-10

Grafik.

III.8

Kontribusi Bagian Laba

BAB III-11

Grafik.

III.9

Realisasi Dana Perimbangan

BAB III-11

Grafik.

III.10

Kontribusi Dana Perimbangan

BAB III-12

Grafik.

III.11

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB III-13

Grafik.

III.12

Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB III-13

Grafik.

III.13

Realisasi Belanja APBD

BAB III-18

Grafik.

III.14

Proporsi Realisasi Belanja APBD

BAB III-20

Grafik.

III.15

Proyeksi Pendapatan Daerah

BAB III-27

Grafik.

III.16

Proyeksi Kontribusi Sumber Pendanaan Daerah

BAB III-28

Grafik.

III.17

Proyeksi PAD

BAB III-29

Grafik.

III.18

Proyeksi Belanja Daerah

BAB III-30

Grafik.

III.19

Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung

BAB III-31

Grafik.

III.20

Proyeksi Surplus APBD

BAB III-33

xi

PEUERIilTAH I{ABT'PATEIT PAUENASAIT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR

2I

TAHUN 2013

TENTANG REITCAITA PEI}IBAITGUNAIT JAITGI(A MEISEITGATI DAENAII

TAHUI{ 2(}13

-

2()18

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAIT,

Menimbang : batrwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15O ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2O18; Mengingat

: 1. 2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 3.

Undang-Undang Nomor

;

28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran 4.

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286); 5.

6.

Nomor I

Tahun 2OO4

tentang Perbendah araan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Undang-Undang

7.

8.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaa:a Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor LA4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO7 tentang Rencana

pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2oo5-2a25 (t embaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47AOl; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Notnor a7251; 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OAT tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 84, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a73el; 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA9 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor ll2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 14.

Undang-Undang Nomor

12 Tahun 20ll

tentang Pembentukan Peraturetn Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a|;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 16. Peratrrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a090);

17. Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor474 1) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a8fil; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 21, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103]; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun ?ALO tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 23. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2AOT tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 24. Peratrrran Presiden Nomor 5 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OlO 2014;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ALL; 26. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Afi tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor L Tahun 2AA9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 27.

Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2OO5-2O25; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2

Tahun 2010; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2OOl tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO1 Nomor 17 Seri C); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2OA4 tentang l".arangan Terhadap Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 6 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20A6 Nomor 19 Seri E); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 9 Seri E); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 1O Seri E|; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2OOB tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2OA8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan L,embaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun

201,3

Nomor 5);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OOB Nomor 1 Seri E); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasa.n Nomor 24 Tahun 2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri Eh 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 7 Seri E); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2AL2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pameltasan 2OL2-2O32 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol2 Nomor 6 Seri E );

Dengan Persetujuan Bersama DETIAIY PERWAIfiLAIII

RAIffAT DAERAIIKABUPATEIV

PAITTEKASATV

dan BUPATI PA}IEKASAII MEMUTUSKAN:

MenetapKan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018

BAB I KETENTUAIT UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pamekasan. +. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonsmi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggar€m / pengguna barang. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu renca.na keuangan tahunan daerah Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perenc€Lnaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah. 9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode l(satu) tahun. 10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 {lima) tahun.

11. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencana€rn Saluan Kerja Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun. L2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewqiudkan visi.

L4. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasara! dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

L7. Indikator kinerja adalah alat ukuir untuk menilai keberhasilan pembanguna! secara kuantitatif dan kualitatif. 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka men5rusun rencclna pembangunan daerah.

BAB

II

RP.I}ID Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2AL3 - 2018 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu 5 (tima) tahun. Pasal 3 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dukungan pemerintah, pemerintah provinsi dan partisipasi masyarakat Pasal 4

(1) (21

RPJMD disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati terpilih dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, dan kondisi lingkungan strategis di Daerah. RPJMD menjadi pedoman bagi : a. Pemerintah Daerah dalam men5rusun RKPD; b. SKPD dalam menJrusun rencana strategis SKPD; dan c. Seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2AL3'2418.

(1)

RPJMD BAB I BAB II BAE}

III

Pasal 5 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV BAB V BAE' VI BAB VII BAB VIII

IX BAB X BAE}

Serta

Kerangka

Pendanaan; Analisis Isu-Isu Strategis; Visi, Misi, Tlrjuan Dan Sasaran; Strategi Dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; Penetapan Ind.ikator Kinerja Daerah; dan Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan.

{21 Uraian secara rinci dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB

III

PEITGEITDALIAIT DAIT ITIALUASI

Pasal 6 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan program RPJMD dalam bentuk RKPD dan kebijakan pengalokasian anggaran. (2) Kepala SKPD melaksanakan program RPJMD dalam bentukRenstra-SKPD. (3) Pemerintah Desa melaksanakan progretm RPJMD dalambentuk RPJM Desa. BAB IV KETEN?UAIY PERALIIIAIT Pasal 8

(1) {2)

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2OO8-2O13 dinyatakan masih berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2013 - 2018 menjadi pedoman penJrusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2AL8, dan diberlakukan sebagai RPJMD Transisi untuk pedoman pen5rusunan RKPD Tahun 2OLg sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah RPJMD Tahun 201.9-2023.

BAB V ITTTET{TUAIT PEITUTUP Pasal

I

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangmengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan tsupati. P.$.1 lO Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan padatanggal 31 Oktober 2013 BIIPATT

PAilEII SA![,

Diundangkan di Pamekasan padatanggal 9 iiesenber ?0?:i

ry"

SEKREIARIS DAERAII

Arurl

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASANTAHUN 2013 NOMOR

15

PENJEI,ASAIT ATAS PERATURAIT DAERAII I(ABUPATEIY PAftIEKASAIT

NOMOR

21 TAIIUil 2013 TENTANG

REITCAITA PEMBAITGUITAIS JAITGKA MENEIIGAIT DAERAII

TArruil 2013-2018

I. I'MUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan trrjuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OA8, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan yang penJrusunannya berpedom an pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2A13'2018, memuat Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-isu Strategis; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2O13-2O18 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pamekasan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlakuRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018, akan digunakan sebagai pedoman dalam penJrusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan pada setiap tahun a.nggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2013 tetap berlaku. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal

I Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 1O Cukup Jelas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 LAMPIRAN PERATURAN PAMEKASAN

DAERAH NOMOR

21

KABUPATEN TAHUN

2013

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 - 2018

BAB I PENDAHULUAN

R

encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dalam pembangunan daerah. Dokumen RPJMD ini disusun menurut

sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.1.

LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan secara berpasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pada saat mendaftarkan wajib menyerahkan naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis. Dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, harus dilakukan penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. BAB I - 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Sementara itu berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota serta

memperhatikan

RPJMN,

RPJMD

Propinsi,

RPJMD

dan

RTRW

Kabupaten/Kota lainnya. Pada pasal 76 disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan perencanaan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025. RPJMD ini selanjutnya menjadi

pedoman

bagi

pelaksanaan

pembangunan

daerah

Kabupaten

Pamekasan. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD) dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tiap tahun dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada setiap tahunnya. Dalam proses penyusunan RPJMD dilakukan beberapa tahapan mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan perda RPJMD.

1.2.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

BAB I - 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 14. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

tentang

Pemilihan,

Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

BAB I - 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 21. Peraturan Pemerintah

Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 22. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintah

3

Tahun

Daerah

2007

Kepada

tentang

Laporan

Pemerintah,

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi; 27. Peraturan

Presiden

Nomor

1

Tahun

2007

tentang

Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kependudukan Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 30. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 31. Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/m

BAB I - 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 ppn/04/2010; Nomor : pmk/95/pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 33. Peraturan

Menteri

Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 34. Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan nomor : 28 Tahun 2010; nomor : 0199/m ppn/04/2010; nomor : pmk 95/pmk 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur; 36. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 37. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

1.3.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

BAB I - 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Kabupaten Pamekasan

Tahun

2013-2018

sebagai

dokumen

perencanaan

pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RTRW Nasional, RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJP Provinsi Tahun 2005-2025, RTRW Provinsi, RPJMD Provinsi Jawa Timur. 2. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali; 3. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijkan, strategis serta indikasi rencana program 5 (lima) tahun secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten; 4. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif; 5. Renja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif; 6. RKPD berfungsi pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan hasil Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB I - 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Untuk mengetahui hubungan antar dokumen perencanaan, baik jangka panjang, menengah dan tahunan dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar. I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJP/RTRW NASIONAL Acuan

RENSTRA K/L

Pedoman

RPJM NASIONAL

Memperhatikan

RPJM DAERAH

VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

RENSTRA SKPD

RENJA K/L

Dijabarkan

RKP

Pedoman

RKA-K/L

RINCIAN APBN

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA SKPD

RINCIAN APBD

Pedoman

Diserasikan Melalui Musrenbang

Dijabarkan

Pedoman

RKP DAERAH

RENJA SKPD

Pedoman

Pedoman

PEMERINTAH DAERAH

RPJP/RTRW DAERAH

Pedoman

PEMERINTAH PUSAT

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRESIDEN

RPJMD Kabupaten Pamekasan diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2013-2018 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pamekasan dengan memperhatikan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Pamekasan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

BAB I - 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I

: Pendahuluan Berisi tentang: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan RPJMD, serta maksud dan tujuan.

BAB II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah Menguraikan tentang: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat ,aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III

: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Mencakup gambaran tentang: kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV

: Analisis Isu-Isu Strategis Menguraikan tentang permasalahan pembangunan, dan isu strategis.

BAB V

: Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran.

BAB I - 8

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 BAB VI

: Strategi Dan Arah Kebijakan Memuat

strategi

yang

dipilih

dalam

mencapai

sasaran

pembangunan serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII

: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Menguraikan tentang hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII

: Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan Menguraikan tentang hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD, selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian

indikator

kinerja

pada

awal

periode

perencanaan.

BAB IX

: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X

: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB I - 9


MAKSUD DAN TUJUAN 1.5.1. Maksud RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 ini disusun dengan maksud sebagai berikut: 1. Sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan tepat memperhatikan RPJPD Kabupaten Pamekasan, RPJMD Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional; 2. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pamekasan; 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Pamekasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; 4. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah,

antar

sektor

pembangunan

dan

antar

tingkat

pemerintahan; 5. Sebagai dasar komitmen bersama antar eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

BAB I - 10

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 1.5.2. Tujuan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 ini disusun dengan tujuan: 1. Mewujudkan dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 20132018 yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan pemerintah daerah; 2. Mendukung

koordinasi

antar

pelaku

pembangunan

melalui

penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif; 3. Menjamin kerterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; 6. Menjaga kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan secara tahunan.

BAB I - 11


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

B

agian ini menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang selaras dan mendukung

isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

2.1.

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar yang sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Bagian ini menjelaskan tentang kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi dengan potensi pengembangan kawasan budidaya seperti gambar berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah dikaitkan dengan Kondisi Geografi Lainnya, Penggunaan Lahan, Kondisi Hidrologi, Kondisi Geologi, Kondisi Klimatologi, Kondisi Topografi, Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kondisi Klimatologi

Kondisi Geologi

Kondisi Topografi

Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kondisi Hidrologi

Penggunaan Lahan

Potensi Pengembangan Wilayah

Kondisi Geografi Lainnya

BAB II - 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Berdasarkan

gambar di atas

pengembangan wilayah di Kabupaten

Pamekasan sangat didukung oleh berbagai aspek, utamanya aspek letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi geologi serta aspek penggunaan lahan. Di samping itu dijelaskan pula tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi.

2.1.1.

Kondisi Geografi Kabupaten Pamekasan Merupakan salah satu kota di kawasan Madura. Secara astronomis berada pada 6051’ – 7031’ Lintang Selatan dan 113019’ 113058’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pamekasan secara administrasi mempunyai batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara

: Laut Jawa

Sebelah Timur

: Kabupaten Sumenep

Sebelah Selatan

: Selat Madura

Sebelah Barat

: Kabupaten Sampang

Gambar II.2 Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan

BAB II - 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah seluas 79.230 ha yang dapat dirinci menurut kecamatan, yang paling luas adalah Kecamatan Batumarmar seluas 9.707 ha atau sekitar 12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pamekasan dengan luasan 2. 647 ha atau 3,3% dari luas wilayah secara keseluruhan. Tabel II.1 Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Pamekasan NO.

KECAMATAN

LUAS WILAYAH (ha)

PROSENTASE (%)

1

Tlanakan

4.810,0

6,1%

2

Pademawu

7.189,0

9,1%

3

Galis

3.186,0

4,0%

4

Larangan

4.086,0

5,2%

5

Pamekasan

2.647,0

3,3%

6

Proppo

7.149,0

9,0%

7

Palengaan

8.848,0

11,2%

8

Pegantenan

8.604,0

10,9%

9

Kadur

5.242,0

6,6%

10

Pakong

3.071,0

3,9%

11

Waru

7.003,0

8,8%

12

Batumarmar

9.707,0

12,3%

13

Pasean

7.688,0

9,7%

JUMLAH/TOTAL Sumber : BPS Kab. Pamekasan

79.230,0

100,0%

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan serta 178 desa dan 11 kelurahan, meliputi : 1.

Kecamatan Tlanakan

17 desa;

2.

Kecamatan Pademawu

20 desa,

3.

Kecamatan Galis

10 desa;

4.

Kecamatan Larangan

14 desa;

5.

Kecamatan Pamekasan

6.

Kecamatan Proppo

27 desa;

7.

Kecamatan Palengaan

12 desa;

8.

Kecamatan Pegantenan

13 desa;

9 desa,

2 kelurahan;

9 kelurahan;

BAB II - 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 9.

Kecamatan Pakong

12 desa;

10. Kecamatan Kadur

10 desa;

11. Kecamatan Waru

12 desa;

12. Kecamatan Pasean

9 desa;

13. Kecamatan Batumarmar

13 desa.

Kabupaten Pamekasan memiliki kondisi topografi wilayah yang cukup bervariasi. Topografi secara umum dapat digambarkan melalui kemiringan lahan dan ketinggian. Untuk lebih jelasnya terdapat pada uraian berikut :

A. Kemiringan Lahan Kemiringan Lahan yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan ini yaitu kemiringan 0-15˚ dengan luas areal sebesar 59.964 ha, sedangkan untuk kemiringan 15-25˚ dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40˚ dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40˚ dengan luas areal sebesar 2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha.

Tabel II.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Kabupaten Pamekasan NO

KECAMATAN

KEMIRINGAN LAHAN (ha) 0-15˚

15-25˚

25-40˚

>40˚

JUMLAH

1

Tlanakan

4.810

-

-

-

4.810

2

Pademawu

7.189

-

-

-

7.189

3

Galis

3.186

-

-

-

3.186

4

Larangan

3.841

245

-

-

4.086

5

Pamekasan

2.647

-

-

-

2.647

6

Proppo

6.882

267

-

-

7.149

7

Palengaan

6.830

1.880

138

-

8.848

8

Pegantenan

5.733

1.873

513

485

8.604

9

Kadur

3.376

272

638

956

5.242

10

Pakong

1.993

532

113

433

3.071

11

Waru

4.774

1.509

-

720

7.003

12

Batumarmar

3.308

5.808

463

128

9.707

13

Pasean JUMLAH/TOTAL

5.395 59.964

1.905 14.291

388 2.253

2.722

7.688 79.230

Sumber : BPS Kab. Pamekasan

BAB II - 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 B. Ketinggian Kabupaten Pamekasan terdiri atas wilayah daratan dengan ketinggian yang bervariasi. Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian berikut : -

Ketinggian 0-50 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 0-50 m yaitu 26.391,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 4.286,1 ha, Kecamatan Pademawu sebesar 7.182,9 ha, Kecamatan Galis seluas 3.181,6 ha, Kecamatan Larangan sebanyak 1.678,2 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 2.545,7 ha, Kecamatan Proppo sebanyak 4.676,5 ha, Kecamatan Palengaan seluas 220,4 ha, Kecamatan Kadur seluas 148,4 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 738,8 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.732,8 ha.

-

Ketinggian 50-100 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 50 -100 m yaitu 17.192,9 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan seluas 523,9 ha, Kecamatan Pademawu seluas 6,1 ha, Kecamatan Galis seluas 4,4 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.891,9 Ha, Kecamatan Pamekasan seluas 101,3 ha, Kecamatan Proppo seluas 2.060,1 ha, Kecamatan Palengaan seluas 4.248,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.334,7 ha, Kecamatan Kadur seluas 2.171,6 ha, Kecamatan Waru seluas 217,0

ha, Kecamatan

Batumarmar seluas 1.759,3 Ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.874,3 ha. -

Ketinggian 100 – 150 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 100 - 150 m yaitu seluas 18.807,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Larangan seluas 515,9 ha, Kecamatan Proppo seluas 412,4 ha, Kecamatan Palengaan seluas 3.105,0 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 3.144,3 ha, Kecamatan Kadur seluas 1.496,4 ha, Kecamatan Waru seluas 2.842,2 Ha, Kecamatan Batumarmar seluas 5.348,1 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.943,2 ha.

BAB II - 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 -

Ketinggian 150-200 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 150 - 200 m yaitu seluas 8.408,7 ha, yang tersebar di Kecamatan Palengaan seluas 274,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.134,0 ha, Kecamatan Kadur seluas 687,0 ha, Kecamatan Pakong seluas 202,2 ha, Kecamatan Waru seluas 2.978,3 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.659,5 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.473,5 ha.

-

Ketinggian 200-250 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 200 - 250 m yaitu seluas 3.815,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 748,6 ha, Kecamatan Kadur seluas 641,1 ha, Kecamatan Pakong seluas 968,5 ha, Kecamatan Waru seluas 601,1 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 201,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 654,9 ha.

-

Ketinggian 250-300 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 250-300 m yaitu seluas 2.342,0 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 523,2 ha, Kecamatan Kadur seluas 91,8 ha, Kecamatan Pakong seluas 1.550,4 ha, Kecamatan Waru seluas 167,4 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 9,3 ha.

-

Ketinggian 300 – 350 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 300 - 350 m yaitu seluas 2.151,6 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 1.645,9 ha, Kecamatan Kadur seluas 5,6 ha, Kecamatan Pakong seluas 329,6 ha, dan Kecamatan Waru seluas 170,5 ha.

-

Ketinggian 350 – 396 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 350 - 396 m yaitu seluas 120,3 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 73,4 ha, Kecamatan Pakong seluas 20,3 ha, dan Kecamatan Waru seluas 26,5 ha (Sumber: RTRW Kabupaten Pamekasan 2012).

BAB II - 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Keberadaan musim seperti daerah lain di Indonesia dalam satu tahun berlaku dua musim, yaitu musim penghujan pada bulan Oktober – April dan musim kemarau bulan April – Oktober. Curah hujan tahunan di Kabupaten Pamekasan paling tinggi jatuh pada bulan Pebruari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 223,92 mm, suhu udara berkisar antara 280 C sampai dengan 300 C.

Tabel II.3 Jumlah Curah Hujan Maksimal dan Hari Hujan Serta Rata-rata Curah Hujan Per Bulan Tahun 2012 Bulan 1

Curah Hujan Maksimal (mm) 2

3

Rata-rata Curah Hujan 4

Hari Hujan

1

Januari

196,15

13

14,73

2

Pebruari

267,53

13

20,42

3

Maret

209,08

14

11,70

4

April

72,54

4

12,49

5

Mei

72,54

4

12,49

6

Juni

12,85

0,77

6,91

7

Juli

-

-

-

8

Agustus

-

-

-

9

September

-

-

-

10

Oktober

-

-

-

11

Nopember

104,15

6

17,50

12

Desember

223,92

12,85

16,88

5,64

8,70

Jumlah 96,56 Sumber : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan

Tabel II.4 Intentitas Hujan KELAS INTENTITAS HUJAN I < 13,6 mm/hari II 13,6 – 20,7 mm/hari III 20,7 – 27,7 mm/hari IV 27,7 – 34,8 mm/hari V > 34,8 mm/hari Sumber data : Badan Meteorologi dan Geofisika Kab.Pamekasan

KLASIFIKASI Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

BAB II - 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Berdasarkan tabel di atas di Kabupaten Pamekasan curah hujan tergolong sangat rendah dengan intentitas hujan yakni di bawah 13,6 mm/hari. Berdasarkan karakteristik tanah dan penggunaan kawasan yang ada, Kabupaten Pamekasan terdiri dari: 1.

Kawasan Permukiman/Perkampungan seluas 11.524,10 hektar yang tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah pemukiman terluas adalah Kecamatan Larangan 584,6 hektar, dan terkecil adalah Kecamatan Galis 281,16 hektar (data tahun 2007).

2.

Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri dari sawah irigasi, sawah drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu sebesar 8.569,00 hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.213,03 hektar; dan sawah irigasi hanya 1.386,00 hektar. Hal ini mengingat keadaan tanah yang tidak kedap air tersebut. Sawah Irigasi hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan, Proppo, Pegantenan, Pakong, Batumarmar dan Pasean.

3.

Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas di antara kawasan lainnya yaitu seluas 32.966,34 hektar. Kawasan ini tersebar merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu seluas 4.882,10 hektar dan Kecamatan Pakong merupakan wilayah yang paling kecil kawasan tegalannya yaitu hanya seluas 215,29 hektar.

4.

Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas 1.218,8 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 257,3 hektar, Kecamatan Galis 285,5 hektar, Kecamatan Waru 235,7 hektar, dan Kecamatan Batumarmar 102,3 hektar.

5.

Kawasan tambak garam, udang, dan bandeng. Kabupaten Pamekasan memiliki kawasan seluas 2.229,1 hektar yang terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis.

BAB II - 8


Kawasan Jasa Perdagangan seluas 238,2 hektar tersebar di 13 Kecamatan, terluas di Kecamatan Pamekasan seluas 360 hektar dan terkecil di Kecamatan Pakong seluas 11,0 hektar.

7.

Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 hektar tersebar di 10 Kecamatan, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di Kecamatan Pademawu seluas 32,4 hektar.

8.

Kawasan tambang seluas 9.0 hektar berada di Kecamatan Kadur.

Berdasarkan keadaaan dan jenis tanah di Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa kelompok jenis tanah yaitu Kompleks Mediteran Merah, Kompleks Brown Forest, Kompleks Mediteran, Litosol, Aluvial Kelabu Kekuningan, Grumosol Kelabu, Kompleks Grumosol Kelabu, Asosiasi Hidromorf Kelabu, Asosiasi Litosol, dan Aluvial Hidromorf . Jenis tanah yang banyak terdapat di Kabupaten Pamekasan ini yaitu jenis tanah Kompleks Mediteran Merah. Di Kabupaten Pamekasan terdapat 69 sungai yang tersebar di 13 Kecamatan,

selain

itu

juga

terdapat

pula

sumber

mata

air

dan

dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB II - 9

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Table II.5 Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan NO.

KECAMATAN

JUMLAH SUNGAI

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2

3 6 13 4 20 2 5 4 2 1 1 2 8 1 69

Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean

TOTAL Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan

Tabel II.6 Jumlah Sumber/Mata Air Di Kabupaten Pamekasan NO. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KECAMATAN 2 Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean

Total Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan

SUMBER /MATA AIR JUMLAH AREAL (HA) 3 4 1 2 1 6 3 281 1 5 2 10 6 260 1 10 18 1.257 2 105 1 15 4 138 40 2.089

BAB II - 10

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.7 Nama-Nama Dam/Bendungan Di Kabupaten Pamekasan No. Dam /Bendungan

Areal (Ha)

DEBIET L/det. Lokasi Penghujan Kemarau (Max) (Min) 4 5 6 2.200 700 Ds. Kodik Kec. Proppo

1 1.

2 Dam Samiran

3 2.462

2.

Dam Klampar

189

147

3.

Dam Toronan

53

40

4.

Dam Blumbungan

121

137

37 Ds. Kowel – Pamekasan

5.

Dam Grujugan

98

58

22 Ds. Grujugan – Larangan

6.

Dam Bulay

238

185

23 Ds. Bulay – Galis

7.

Dam Polagan

321

220

30 Ds. Polagan – Galis

8.

Dam Duko I

98

60

5 Ds. Duko – Larangan

9.

Dam Duko II

33

24

5 Ds. Duko – Larangan

10.

Dam Lancar

138

69

3 Ds. Lancar – Larangan

11.

Dam Taman Pakong

30

52

6 Ds. Seddur – Pakong

12.

Dam Cenlecen

51

43

8 Ds. Cenlecen – Pakong

13.

Dam Batu Kerbuy

190

136

25 Ds. Bt. Kerbuy – Pasean

14.

Dam Angsoka

15.

Dam Batu Bintang

3

3

100

136

JUMLAH 4.125 3.510 Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan

2.1.2.

38 Ds. Klampar – Proppo 19 Ds. Toronan – Pamekasan

1 Ds. Bt. Kerbuy – Pasean 25 Ds. Bt. Bintang-Btmarmar 947

Kondisi Demografi Data kependudukan umumnya diperoleh melalui sensus penduduk, registrasi penduduk dan survey penduduk. Sensus Penduduk adalah pengumpulan data penduduk yang dilakukan menyeluruh setiap 10 tahun sekali dilakukan oleh BPS. Hasil sensus penduduk selain bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk pada waktu tertentu, juga berguna sebagai data utama proyeksi penduduk pada tahun sesudahnya. Registrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan rutin tentang kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk, biasanya dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun. Survey penduduk merupakan pengumpulan data penduduk dengan teknik sampel seperti : Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS. Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan hasil survey BPS, pada tahun 2008 sebanyak 774.969 jiwa yang terdiri dari laki-laki 377.513

BAB II - 11

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 jiwa dan perempuan 397.456 jiwa, pada tahun 2009 sebanyak 785.870 jiwa yang terdiri dari laki-laki 382.458 jiwa dan perempuan 403.412 jiwa, pada tahun 2010 sebanyak 795.918 jiwa yang terdiri dari laki-laki 386.951 jiwa dan perempuan 408.967 jiwa, dan pada tahun 2011 sebanyak 807.828 jiwa yang terdiri dari laki-laki 391.600 jiwa dan perempuan 416.228 jiwa (*angka diperbaiki), dan pada tahun 2012 sebanyak 818.662 jiwa yang terdiri dari laki-laki 397.004 jiwa dan perempuan 421.658 jiwa (** angka sangat sementara). Ini berarti rata-rata kenaikan jumlah penduduk dalam lima tahun terakhir sebesar 10.923 jiwa atau 1,34 prosen. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008 s.d 2012 2008

2009

2010

2011*

2012**

Usia (Tahun) L

P

Jumlah

L

P

Jumlah

L

P

Jumlah

L

P

Jumlah

L

P

Jumlah

0-4

33.083

31.678

64.761

33.517

32.153

65.670

31.609

30.433

62.042

34.318

33.174

67.492

34.639

33.507

68.146

5-9

31.666

30.419

62.085

32.081

30.875

62.956

35.296

33.857

69.153

32.848

31.856

64.704

33.151

32.159

65.310

10 - 14

38.320

36.421

74.741

38.822

36.967

75.789

40.850

38.946

79.796

39.750

38.141

77.891

38.480

36.964

75.444

15 - 19

39.162

36.499

75.661

39.675

37.046

76.721

40.266

37.431

77.697

40.623

38.223

78.846

40.976

38.479

79.455

20 - 24

32.419

33.838

66.257

32.844

34.345

67.189

32.038

33.956

65.994

33.629

35.436

69.065

34.185

35.776

69.961

25 - 29

30.560

34.365

64.925

30.960

34.879

65.839

32.454

36.905

69.359

31.700

35.988

67.688

32.107

35.915

68.022

30 - 34

31.319

34.400

65.719

31.730

34.916

66.646

31.638

34.845

66.483

32.488

36.025

68.513

32.841

36.403

69.244

35 - 39

29.493

30.965

60.458

29.879

31.429

61.308

30.628

31.837

62.465

30.594

32.427

63.021

30.707

32.882

63.589

40 - 44

26.262

29.088

55.350

26.606

29.524

56.130

26.594

29.519

56.113

27.242

30.462

57.704

27.972

31.216

59.188

45 - 49

24.234

26.407

50.641

24.551

26.803

51.354

24.181

26.536

50.717

25.138

27.654

52.792

25.851

28.465

54.316

50 - 54

19.125

20.371

39.496

19.376

20.675

40.051

19.364

20.513

39.877

19.839

21.333

41.172

20.545

22.489

43.034

55 - 59

15.256

16.071

31.327

15.456

16.312

31.768

15.115

15.312

30.427

15.825

16.830

32.655

16.697

17.754

34.451

60 - 64

10.658

11.529

22.187

10.798

11.702

22.500

10.017

11.657

21.674

11.056

12.074

23.130

11.661

12.606

24.267

65 - 69

6.977

9.275

16.252

7.067

9.414

16.481

7.164

9.616

16.780

7.237

9.713

16.950

7.522

9.941

17.463

70 - 74

4.348

6.712

11.060

4.404

6.813

11.217

4.381

7.312

11.693

4.509

7.029

11.538

4.737

7.217

11.954

75+

4.631

9.418

14.049

4.692

9.559

14.251

5.356

10.292

15.648

4.804

9.863

14.667

4.933

9.885

14.818

Jumlah

377.513

397.456

774.969

382.458

403.412

785.870

386.951

408.967

795.918

391.600

416.228

807.828

397.004

421.658

818.662

Sumber Keterangan

: BPS Kabupaten Pamekasan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara

Sedangkan

karakteristik

penduduk

berdasarkan

kelompok

umur

sebagaimana tabel di atas terkait dengan produktivitas usia penduduk.

BAB II - 12

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Dengan diketahuinya data jumlah penduduk berdasarkan umur ini akan mempermudah dalam pembuatan kebijakan pembangunan dalam hal ketenagakerjaan

serta

berbagai

alternatif

penanganan

masalah

kependudukan seperti lansia dan anak-anak. Penduduk di Indonesi digolongkan ke dalam penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif. Penduduk yang masuk ke dalam golongan usia produktif adalah penduduk yang berumur antara 15 tahun hingga 64 tahun. Dikatakan sebagai usia produktif karena pada usia ini seseorang masih bisa bekerja untuk memproduksi sesuatu sehingga bisa mendapat pengahasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Penduduk usia produktif mencapai angka 517.636 jiwa pada tahun 2012 (63.22 %). Ini berarti perlu peningkatan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat agar tingkat kesejahteraan meningkat. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah pendidikan yang berbasis keterampilan dan wira usaha agar angkatan kerja yang timbul adalah angkatan kerja yang telah siap untuk melakukan kegiatan produktif. Sedangkan yang tergolong ke dalam usia tidak produktif adalah 0-14 tahun dan 65+ tahun. Dikatakan sebagai usia tidak produktif karena pada usia ini seseorang masih atau sudah tidak bisa lagi berproduksi atau melakukan pekerjaan sehingga seringkali mereka dianggap menimbulkan masalah sosial tertentu.

Tabel II.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Rasio, dan Banyaknya Rumah Tangga Tahun 2008 s.d 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011* 2012** Sumber Keterangan

Laki-laki

Perempuan

377.513 397.456 382.458 403.412 386.951 408.967 391.600 416.228 397.004 421.658 : BPS Kabupaten Pamekasan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara

Jumlah 774.969 785.870 795.918 807.828 818.662

Rasio Jenis Kelamin 94,98 94,81 94.62 94,62 94,15

Rumah Tangga 201.297 204.122 206.506 209.791 213.585

BAB II - 13

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Adapun jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 sebanyak 818.662 jiwa, dengan komposisi 397.004 jiwa penduduk laki-laki dan 421.658 jiwa penduduk perempuan. Perbandingan ini disebut dengan sex ratio. Sex ratio penduduk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 adalah 94,15. Sedangkan dari keseluruhan jumlah yang ada ini membentuk suatu pranata-pranata keluarga dengan apa yang disebut sebagai rumah tangga. Di Kabupaten Pamekasan terdapat 213.585 rumah tangga pada tahun 2012.

2.2.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, dapat ditunjukkan dari indikator makro sosial ekonomi. Berbagai indikator makro ekonomi daerah, yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.10 Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 NO

URAIAN

1

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2 3

2008

TAHUN 2010

2009

2011*

2012**

5,53

5,18

5,75

6,21

6,32

PDRB ADHB (Juta Rp)

3.965.510,07

4.385.414,21

4.916.858,68

5.615.288,48

6.360.325,89

PDRB ADHK (Juta Rp)

1.953.007,33

2.054.203,80

2.172.391,96

2.307.330,72

2.453.183,98

4

Penduduk Miskin (%)

26,32

24,32

22,47

20,94

19,15***

5

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

3,42

2,18

3,53

2,89

2,30

6

Laju Inflasi (%)

8,15

5,14

6,02

7,53

6,53

774.969

785.870

795.918

807.828

818.662

5.116.991,87

5.580.330,35

6.177.594,53

7.015.637,85

7.769.172,00

7 8

Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa) Pendapatan Per Kapita ADHB (Rupiah)

9

Angka Harapan Hidup (Thn)

63,19

63,59

63,99

64,39

64,56

10

Angka Rata-rata Lama Sekolah (Thn)

5,72

5,73

6,11

6,32

6,52***

11

Angka Melek Huruf (%)

79,57

80,21

80,84

81,82

82,57***

620

624

626

629

632***

63,13

63,81

64,60

65,48

65,72

12 13

Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Rp. 000,-) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber Keterangan

: BPS Kabupaten Pamekasan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara *** Hasil Proyeksi

BAB II - 14

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 2.2.1.

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dijelaskan indikator tentang pertumbuhan ekonomi, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB per kapita, Laju inflasi, infrastruktur perdagangan daerah, penduduk miskin, tingkat pengangguran dan indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi riil atau biasa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2009 terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,18 prosen dan pada tahun 2008 sebesar 5,53 prosen. Tetapi pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 5,75 prosen, dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 6,21 prosen. Sementara untuk tahun 2012 diprediksikan mengalami peningkatan menjadi 6,32 prosen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian seiring dengan meningkatnya iklim investasi yang didukung dengan stabilitas ekonomi yang semakin baik. Adapun tren pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur tahun 2008 s.d 2012 adalah sebagai berikut:

BAB II - 15


Grafik II.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 s.d 2012 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

5.53

2008

5.01 5.18

2009

5.75

2010

Kab. Pamekasan Sumber Keterangan

7.27

7.22

6.68

5.94

6.21

6.32

2011*

2012**

Prop. Jatim

: BPS Kabupaten Pamekasan dan BPS Prop. Jatim : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara

2.2.1.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB ADHB merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu. Adapun pencapaian PDRB ADHB dengan masing-masing sektor Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

BAB II - 16

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.11 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 s.d 2012 (Rp. 000.000,00) NO

LAPANGAN USAHA

TAHUN 2008

2009

2010*

2011**

2012***

1

Pertanian

1.990.128,10

2.169.624,75

2.421.046,86

2.728.600,17

3.074.858,60

2

Pertambangan dan Penggalian

44.361,24

47.585,27

50.282,07

56.390,86

59.693,55

3

Industri Pengolahan

119.685,65

131.291,95

144.709,35

163.327,87

185.704,61

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

39.364,59

42.265,20

46.231,51

50.543,04

55.728,96

5

Bangunan

190.041,54

218.448,32

250.128,29

300.148,23

332.191,50

636.657,54

721.644,24

826.470,15

992.886,66

1.153.120,94

160.244,87

179.333,76

201.951,75

229.103,84

265.269,26

259.067,92

287.324,32

321.159,69

362.560.54

413.496,24

6 7 8 9

Perdagangan Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keu. Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa NILAI PDRB ADHB

Sumber Keterangan

525.958,62

587.896,40

654.879,01

731.727,27

820.262,22

3.965.510,07

4.385.414,21

4.916.858,68

5.615.288,48

6.360.325,89

: BPS Kabupaten Pamekasan : *) Angka Diperbaiki : **) Angka Sementara : ***) Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Pamekasan selam periode tahun 2008 s.d 2012 selalu mengalami kenaikan. Dan dapat dilihat lagi bahwa sektor yang menjadi andalan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Pamekasan adalah sektor pertanian, yang kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

2.2.1.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan PDRB ADHK adalah pertumbuhan riil yang tidak terpengaruh oleh unsur kenaikan harga atau inflasi. Adapun pencapaian PDRB ADHK 2000 dengan masing-masing sektor Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

BAB II - 17

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.12 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 s.d 2012 (Rp. 000.000,00) NO

TAHUN

LAPANGAN USAHA

2008

2009

2010*

2011**

2012***

1

Pertanian

946.126,26

986.284,32

1.032.433,95

1.077.740,48

1.129.269,21

2


24.636,92

25.659,35

26.059,64

27.740,49

28.181,56

3

Industri Pengolahan

58.111,24

59.622,83

61.889,89

65.734,62

70.194,65

4


19.388,10

20.309,11

21.347,74

22.440,91

24.138,29

5

Bangunan

88.255,95

93.242,41

99.415,06

108.064,17

115.109,95

6

Perdagangan Hotel dan Restoran

280.477,62

301.530,44

328.944,96

363.862,10

399.785,23

7

Angkutan dan Komunikasi

85.172,15

92.251,16

100.473,72

108.735,05

119.154,42

8

Keu. Persewaan dan Jasa Perusahaan

135.449,47

142.154,81

149.905,80

160.191,27

172.182,78

9

Jasa-jasa

315.389,63

333.149,36

351.921,20

372.821,65

395.167,89

1.953.007,33

2.054.203,80

2.172.391,96

2.307.330,72

2.453.183,98

NILAI PDRB ADHK

Sumber Keterangan


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka terbesar pendukung PDRB ADHK masih dipegang oleh sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa baru diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Angka terbesar pendukung PDRB atas dasar harga konstan adalah sektor pertanian, jasa-jasa, perdagangan hotel kemudian diikuti oleh sektor-sektor yang lain yaitu keuangan persewaan dan jasa perusahaan, angkutan dan komunikasi, bangunan dan lain-lain. Sektor penyumbang konstribusi terbesar PDRB adalah Pertanian sebesar Rp. 1.129.269,21 juta rupiah, oleh karena itu Kabupaten Pamekasan dalam sektor

pertanian

harus

bisa

mengembangkan

atau

paling

tidak

mempertahankan. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya nilai tambah dari berbagai aktivitas ekonomi

atau

masing-masing

sektor

berperan

dalam

pertumbuhan

perekonomian Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan tabel tersebut, tampak pada tahun 2008 jumlah PDRB ADHB mencapai Rp. 3.965.510,07 juta rupiah, tahun 2009 sebesar Rp. 4.385.414,21 juta rupiah, tahun 2010 sebesar Rp. 4.916.858,68 juta rupiah dan meningkat lagi menjadi

BAB II - 18

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Rp. 5.615.288,48 juta rupiah pada tahun 2011 atau meningkat rata-rata 14,20 prosen per tahun, sedangkan pada tahun 2012 dapat diprediksikan terjadi kenaikan menjadi sebesar Rp. 6.360.325,89 juta rupiah. Sedangkan PDRB ADHK tahun 2008 mencapai Rp. 1.953.007,33 juta rupiah dan meningkat menjadi Rp. 2.054.203,80 juta rupiah pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi Rp. 2.172.391,96 juta rupiah dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi Rp. 2.307.330,72 juta rupiah, sedangkan pada tahun

2012

dapat

diprediksikan

terjadi

kenaikan

menjadi

sebesar

Rp. 2.453.183,98 juta rupiah.

2.2.1.4. PDRB Per Kapita Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan, PDRB per kapita merupakan hasil perhitungan PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita ADHB kabupaten Pamekasan selalu mengalami peningkatan selama periode tahun 2008 s.d 2012. Sedangkan PDRB per kapita ADHK 2000 selama kurun waktu lima tahun juga mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.13 Pendapatan Perkapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 PENDAPATAN PERKAPITA

NO

TAHUN 2008

2009

2010

2011*

2012**

1.

Pendapatan Perkapita ADHB (rupiah)

5.116.991,87

5.580.330,35

6.177.594,53

7.015.637,85

7.769.172,00

2.

Pendapatan Perkapita ADHK (2000) (rupiah)

2.520.110,27

2.613.923,16

2.729.253,40

2.882.558,92

2.996.012,58

Sumber Keterangan

: BPS Kabupaten Pamekasan : *) Angka Diperbaiki : **) Angka Sangat Sementara

2.2.1.5. Laju Inflasi Laju inflasi adalah tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). Selama periode tahun 2008 s.d 2011 laju inflasi tertinggi

BAB II - 19

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 pada tahun 2008 yaitu sebesar 8,15 prosen, kemudian pada tahun 2009 laju inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 5,14 prosen, pada tahun 2010 terjadi kenaikan menjadi sebesar 6,02 prosen, dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 7,53 prosen, dan pada tahun 2012 diprediksikan laju inflasi terjadi penurunan menjadi sebesar 6,53 prosen. Pada tahun 2010 angka inflasi mencapai angka tertinggi selama kurun waktu 4 (empat) tahun,

hal

ini

disebabkan

oleh

krisis

keuangan

global

sehingga

mempengaruhi faktor-faktor ekonomi daerah. Berikut disajikan inflasi tahun 2008 s.d 2012 sebagai berikut: Grafik II.2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pamekasan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8.15

7.53 6.53

6.02 5.14

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan

Berangkat dari pendorong inflasi adalah fenomena ekonomi global, maka penguatan ekonomi berbasis lokal perlu terus ditumbuhkan mengingat sektor ini relatif kurang berdampak terhadap rumusan kesejahteraan sekalipun inflasi mengalami kenaikan.

2.2.1.6. Infrastruktur Perdagangan Daerah Dalam menunjang perekonomian daerah telah dibangun pasar-pasar daerah. Lebih jelasnya, jumlah pasar daerah sampai dengan tahun 2012 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

BAB II - 20

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.14 Data Pasar daerah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 TAHUN 2008 2009 2010 1 Tlanakan 0 0 0 2 Pademawu 0 0 0 3 Galis 2 2 2 4 Larangan 2 2 2 5 Pamekasan 4 4 4 6 Proppo 1 1 1 7 Palenga’an 1 1 1 8 Pegantenan 0 0 0 9 Kadur 0 0 0 10 Pakong 1 1 1 11 Waru 1 1 1 12 Batumarmar 1 1 1 13 Pasean 0 0 0 Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Pamekasan NO

KECAMATAN

2011 0 0 2 2 4 1 1 0 0 1 1 1 0

2012 0 0 2 2 4 1 1 0 0 1 1 1 0

Berdasarkan data pasar daerah Kabupaten Pamekasan selama dua tahun terakhir,

realisasi

penerimaan

pasar

pada

tahun

2011

sebesar

Rp. 1.457.162.100 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.513.433.900,00 atau memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 56.271.800,00 atau 3,86 prosen. Angka ini tentu masih dapat ditingkatkan dengan pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

2.2.1.7. Penduduk Miskin Masalah kemiskinan di Kabupaten Pamekasan sangat berkaitan dengan masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan terus mengalami penurunan, meskipun demikian angka kemiskinan Kabupaten Pamekasan masih berada di atas angka kemiskinan Propinsi Jawa Timur muaupun Nasional. Pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Pamekasan tercatat sebesar 22,47 prosen dan tahun 2011 terus berkurang seiring dengan intervensi program yang langsung menyentuh pada masyarakat miskin yaitu sebanyak 20,94 prosen dengan harapan tahun 2012 diproyeksikan turun menjadi 19 prosen.

BAB II - 21

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 2.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan telah menunjukkan adanya kenaikan, khususnya pada tahun 2011 berkorelasi positif dengan terciptanya lapangan kerja serta menurunnya jumlah pengangguran terbuka. Pada tahun 2008 pengangguran terbuka sebesar 3,42 prosen mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2009 yaitu 2,18 prosen dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 3,53 prosen. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka 2,89 prosen dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 2,30 prosen (angka sementara). Untuk lebih jelasnya, perkembangan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur tahun 2008 s.d 2012 terlihat sebagaimana grafik berikut: Grafik II.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

5

4.4

4

3.42

3

4.25

4.12

3.53

2.4

Kab. Pamekasan 2.89

2.18

2

4.16

2.3

1

Prop. Jatim

0 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber : BPS Kab. Pamekasan dan BPS Prop. Jatim Keterangan : *) Angka Sementara : **) Angka Sangat Sementara

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 sebesar 2,30 prosen, hal ini realtif lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat Propinsi Jawa Tmur sebesar 4,12 prosen dan Nasional sebesar 6,14 prosen.

BAB II - 22

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM Kabupaten Pamekasan terus mengalami kenaikan, hal tersebut sangat menggembirakan yang berarti dampak pembangunan di berbagai bidang memberikan kinerja yang baik dan memberi gambaran bahwa kualitas pembangunan manusia semakin tahun semakin baik. Ini dapat dilihat dari data tahun 2008 yaitu sebesar 63,13, tahun 2009 menjadi sebesar 63,81, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 64,60, tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 65,48 dan tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 65,72 (angka sementara). Berikut perkembangan IPM Kabupaten Pamekasan dan Propinsi Jawa Timur sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel II.15 Indeks Daya Beli, dan IPM Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 Tahun

Indeks Daya Beli

IPM

2008

59,97

63,13

2009

60,91

63,81

2010

61,35

64,60

2011*

62,21

65,48

2012**

62,48

65,72

Sumber Keterangan

: BPS Kabupaten Pamekasan : *) Angka Sementara : **) Angka Sangat Sementara

BAB II - 23

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Grafik II.4 Perkembangan IPM Kabupaten Pamekasan dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 s.d 2012

70.38

63.13

2008

63.81

2009

72.15

71.62

71.06

64.6

2010

Kab. Pamekasan

72.15

65.48

65.72

2011*

2012**

Prop. Jatim

Sumber : BPS Kab. Pamekasan dan BPS Prop. Jatim Keterangan : *) Angka Sementara : **) Angka Sangat Sementara

IPM Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 sebesar 65,72 prosen, hal ini relatif lebih rendah apabila dibandingkan tingkat Propinsi Jawa Timur sebesar 72,15 prosen dan nasional sebesar 72,77 prosen. Pamekasan masih harus mengejar ketertinggalan 6,43 Prosen rata-rata

Propinsi dengan

peningkatan kualitas di layanan pendidikan dan kesehatan.

2.2.1.10. Ketahanan Pangan Kondisi Ketahanan Pangan di samping dapat dilihat dari aspek ketersediaan bahan pangan melalui data neraca bahan makanan, juga dapat dilihat dari aspek kecukupan yang menunjukkan kondisi Pola Pangan Harapan di suatu daerah. Kondisi ketersediaan bahan pangan beserta konsumsinya pada tahun 2010-2011 dapat diketahui pada tabel Neraca Bahan Makanan (NBM) berikut:

BAB II - 24

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.16 Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2011 s.d 2012 NO

KOMODITAS

2011 Kons 82.218,3

Ket 92.512,8

2012 Kons 70.915,1

3.021,3

1

Beras

Ket 82.185,3

2

Jagung

4.836,6

4.775,5

+/+ +

2.961,5

+/+ +

3

Ubi Jalar

1.247,5

1.193,9

+

1.577,3

1.520,8

+

4

Ubi Kayu

30.226,9

10.904,1

+

31.587,2

11.685,8

+

5

Gula Merah

160,1

159,2

+

88,0

80,0

+

6

Kacang Tanah

4.236,0

557,1

+

4.146,0

320,0

+

9.974,6

9.924,9

+

7

Kedelai

9.622,8

9.551,0

+

8

Daging

15.079,8

4.695,9

+

15.571,6

4.802,4

+

5.967,3

5.762,9

+

20.309,2

13.366,6

+

9

Telur

5.769,7

5.571,4

+

10

Ikan

19.303,0

11.859,2

+

Sumber : Dinas Terkait diolah Kantor Ketahanan Pangan

Berdasarkan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Pamekasan tahun 2011-2012, diketahui bahwa ketersediaan produksi per tahun komoditas beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula merah, dan kacang tanah dibandingkan dengan angka konsumsi per tahun masih mengalami surplus. Sedangkan komoditas kedelai, daging, telur dan ikan jumlah ketersediaan produksi dibandingkan dengan angka konsumsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun belum memenuhi konsumsi penduduk terhadap komoditas tersebut. Ini berarti komoditas yang produksinya surplus harus diupayakan perluasan market untuk mendorong peningkatan produksi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

2.2.2.

Kesejahteraan Sosial Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, Ketenagakerjaan, pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak,

penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, serta seni budaya dan olah raga.

BAB II - 25

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 2.2.2.1. Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan dalam kelompok sesuai jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APK dan APM di Kabupaten Pamekasan pada masing-masing jenjang pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut: Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI pada tahun 2009 sebesar 111 prosen, tahun 2010 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan sebesar 103,56 prosen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi 113,30 prosen dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 106 prosen. Pada jenjang SMP/MTs tahun 2009 sebesar 86,63 prosen, pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 94 prosen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 96,41 prosen dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi sebesar 97 prosen. Pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar 66 prosen, pada tahun 2010 naik menjadi sebesar 80 prosen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 86 prosen dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 80,6 prosen. Selanjutnya dilihat dari hasil Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI pada tahun 2009 sebesar 97,50 prosen, pada tahun 2010 naik sebesar 98,23 prosen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 111 prosen, dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 97 prosen. Pada jenjang SMP/MTs tahun 2009 sebesar 73,63 prosen, tahun 2010 naik menjadi sebesar 84 prosen, dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 86,03 prosen, dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi sebesar 89 prosen. Pada jenjang SMA/SMK/MA tahun 2009 sebesar 61 prosen, tahun 2010 naik menjadi sebesar 75 prosen, pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 80,06 prosen, dan pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi sebesar 76,5 prosen.

BAB II - 26

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Sementara,

untuk

lebih

mengetahui

perkembangan

kinerja

bidang

pendidikan selama dua tahun terakhir tahun 2009 s.d 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.17 Perkembangan Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 s.d 2012 2009

TAHUN 2010 2011 4

2012 5

Orang Orang Orang Orang Lembaga Orang % % %

99.471 63.377 12.085 367 781 10.007 111 97,50 64

44.390 17.174 12.323 230 753 10.390 103,56 98,23 50

91.048 86.303 17.711 118 1.069 16.663 113,30 111 95

91.048 88.587 17.414 98 3.745 11.206 106 97 97

Orang Orang Orang Orang Lembaga Orang

39.066 16.824 2.877 33 270 5.145

44.390 17.174 2.877 11 275 5.145

50.335 42.690 14.786 61 486 10.342

50.335 37.589 8.097 120 1.285 6.744

% % %

86,63 73,63 43

94 84 50

96,41 86,03 85

97 89 89

Orang Orang Orang Orang Lembaga Orang % % %

37.427 31.968 1.781 12 135 3.513 66 61 85

42.672 28.709 1.989 15 133 3.370 80 75 67

46.960 30.891 15.100 36 260 6.120 86 80,06 66

46.960 37.852 11.428 87 1.269 2.642 80,6 76,5 76,5

NO.

URAIAN

SATUAN

1

2

3

1

PENDIDIKAN I. DATA SD/MI 1 Penduduk ( 7 - 12 ) Tahun 2 Jumlah Murid (7 - 12) Tahun 4 Angka Lulusan 5 Angka Putus Sekolah 6 Jumlah Gedung Sekolah 7 Guru 9 APK SD/MI 10 APM SD/MI 11 APS SD/MI II. 1 2 4 5 6 7 9 10 11

DATA SMP/MTs Penduduk ( 13 - 15 ) Tahun Jumlah Murid (13 - 15) Tahun Angka Lulusan Angka Putus Sekolah Jumlah Gedung Sekolah Guru APK SMP/MTs APM SMP/MTs APS SMP/MTs

III. 1 2 4 5 6 7 9 10 11

DATA SMA/MA/SMK Penduduk ( 16 - 18 ) Tahun Jumlah Murid (16 - 18) Tahun Angka Lulusan Angka Putus Sekolah Jumlah Gedung Sekolah Guru APK SMA/MA/SMK APM SMA/MA/SMK APS SMA/MA/SMK

BAB II - 27


NO.

URAIAN

1 IV. 1. 2. 3.

SATUAN

2009

3

2 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Garapan Kejar Paket A Garapan Kejar Paket B Garapan Kejar Paket C

Orang Orang Orang

TAHUN 2010 2011 4

100

250

500 450

675 700

300 825 865

2012 5

524 1.038 909

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan

2.2.2.2. Kesehatan Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesehatan di masyarakat. Faktor kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam

kehidupan

masyarakat.

Untuk

itulah

Kabupaten

Pamekasan

menetapkan peningkatan aksessibilitas dan kualitas serta pelayanan bidang kesehatan masyarakat pada urutan ketiga prioritas pembangunan daerah. Pembangunan kesehatan lebih diarahkan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat agar mampu secara mandiri memelihara kesehatan individu dan keluarganya serta meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lebih detil, indikator derajat kesehatan Kabupaten Pamekasan mulai tahun 2008 s.d 2012 dapat dilihat tabel berikut: Tabel II.18 Indikator Derajat Kesehatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 No

INDIKATOR

Satuan

1

Kunjungan Puskesmas visite rate

Orang

2

Ratio tambal cabut gigi

3

Orang

4

Cakupan Pemeriksaan Laboratorium terhadap penduduk Cakupan Penduduk Pemakai Air Bersih

5 6

%

2008

2009

2010

2011

2012

122.407

271.505

569.789

598.538

449.058

0,12

0,06

0,15

0,1

0,14

31.887

31.384

31.216

32.894

33.266

%

69

70

73

90

95

Cakupan Pemakaian Jamban Keluarga

%

33,45

43,108

53,79

72,08

75,25

%

19,15

23,136

27,63

38,2

46,75

7

Cakupan Rumah Penduduk Memiliki SPAL Pemeriksaan TP3 Pestisida

%

100

100

100

100

100

8

Jumlah Rumah Sakit Umum

Buah

1

1

1

1

1

9

Jumlah Rumah Sakit Swasta

Buah

1

1

1

1

1

10

Jumlah Puskesmas

Buah

20

20

20

20

20

BAB II - 28


No

INDIKATOR

Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

a. Puskesmas Perawatan

Buah

15

15

15

15

15

b. Puskesmas Non Perawatan

Buah

5

5

5

5

5

11

Puskesmas ISO 9001 : 2000

Buah

4

4

4

4

4

12

Buah

3

3

3

3

3

13

Puskesmas PLUS ( pelayanan dengan dr. Spesialis Anak dan dr. Spesialis Obsgyn ) Jumlah Pustu

Buah

48

48

48

48

44

14

Jumlah Posyandu

Buah

761

824

838

838

865

15

Jumlah Polindes

Buah

159

204

155

155

155

16

Jumlah Pusling

Buah

-

34

-

34

33

17

Jumlah Rumah Bersalin

Buah

2

2

2

2

2

18

Jumlah Balita Gizi Buruk

Orang

81

58

28

81

93

19

Angka Kematian Bayi

Orang

97

101

112

76

70

20

Angka Harapan Hidup

Tahun

63,19

63,59

63,99

64,39

64,56

21

Jumlah Imunisasi Bayi di Puskesmas

Orang

12.327

9.493

12.561

12.463

9.225

22

Jumlah Akseptor KB

Orang

101.787

94.719

90.904

99.039

89.945

23

Jumlah Tenaga Medis a. Dokter Umum

Orang

38

26

32

33

38

b. Dokter Gigi

Orang

13

14

14

14

13

c. Tenaga Keperawatan

Orang

123

122

152

134

215

d. Sanitasi

Orang

13

12

18

13

13

e. Tenaga Farmasi

Orang

1

2

7

9

7

f. Bidan ( Include Bidan PPT )

Orang

192

217

153

135

264

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan

2.2.2.3. Ketenagakerjaan Kemajuan di bidang pembangunan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Kabupaten

Pamekasan.

Beberapa

tahun

terakhir

pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin kecil menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efisiensi guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di masingmasing sektor. Relatif masih rendahnya tingkat pendidikan SDM pekerja, terlihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB II - 29

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.19 Pencari Kerja yang Terdaftar pada Kantor Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2008 s.d 2012 PENDIDIKAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

Sekolah Dasar

-

15

10

12

-

SMPT

-

49

21

5

1

SMTA

-

7300

547

232

44

Sarjana Muda/D3

-

4070

432

50

5

Sarjana JUMLAH

-

4019 15.453

885 1.895

228 527

22 72

Sumber

2012

: Dinsosnakertran Kab. Pamekasan

Tabel II.20 Jumlah Lulusan Latihan Kerja yang Diselenggarakan LLS Tahun 2008 s.d 2012 JENIS KEJURUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Mengetik

-

1

-

-

-

Menjahit

16

16

-

32

-

Bordir Bahasa Inggris Rias

-

-

-

16

-

24

9

309

429

75

-

-

-

-

-

Komputer

128

8

140

305

45

Bahasa Arab

27

2

110

54

100

Otomotif

-

-

-

-

16

Elektronika

-

-

-

16

-

195

36

559

852

16 252

Genteng JUMLAH

Sumber


2.2.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, diskriminasi

di

samping

terhadap

masih

perempuan.

adanya

berbagai

Permasalahan

bentuk

lainnya

praktik

mencakup

kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan

BAB II - 30

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi pembangunan,

dalam

pembangunan,

serta

turut

memanfaatkan

mempunyai

andil

hasil-hasil

dalam

proses

pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta hak-hak anak yang tidak terabaikan. Partisipasi perempuan dalam pencarian kerja menurut pendidikan, dapat disajikan pada tabel berikut : TABEL II. 21 Pencarian Kerja yang Terdaftar Pada Kantor Tenaga Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2012 PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

Sekolah Dasar

-

-

-

SMP

-

1

1

SMA

201

49

250

Sarjana Muda/D3

25

42

67

186 412

92

186 504

Sarjana JUMLAH

Sumber


2.2.2.5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Madura dengan jumlah penduduk sebanyak 818.662 jiwa serta merupakan Kabupaten di Karesidenan Madura yang sekabupaten dengan Kantor Bakorwil IV dan merupakan Kabupaten yang tidak mempunyai Kepulauan di antara Kabupaten lainnya yaitu Sampang dan Sumenep. Dari gambaran kondisi karakteristik tersebut bila dihadapkan pada era reformasi dan semangat Otonomi Daerah membawa kecenderungan adanya harapan dan tantangan di bidang stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Pamekasan. Situasi Kamtibmas di Wilayah Kab. Pamekasan dapat dikatakan dalam kondisi yang relatif aman dan kondusif. Hal tersebut merupakan harapan

BAB II - 31

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dan

tuntutan

masyarakat

di

wilayah

Polres

Pamekasan

untuk

menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dalam hal ini diperlukan suatu kondisi yang aman dan tertib. Guna menjawab harapan dan tuntutan masyarakat dimaksud diperlukan penggelaran kekuatan operasional yang didukung dengan kemampuan dan keterampilan personel Polri yang memadai.

Tabel II.22 Angka Kriminalitas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 NO.

URAIAN

SATUAN

2008

2009

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Narkoba Kasus 9 6 Pembunuhan Kasus 6 2 Kesejahteraan Seksual Kasus 7 7 Penganiayaan Kasus 5 2 Pencurian Kasus 170 195 Penipuan Kasus 55 46 Pemalsuan Uang Kasus 1 4 Jumlah Tidak Kriminalitas Kasus 253 262 Selama 1 Tahun 9. Angka Kriminalitas % 0,033 0,033 Sumber : Hasil Statistik Politik dan Keamanan Ket : *) Data Polres Pamekasan Kondisi s.d Bulan Nopember 2012 **) Jumlah Tindak Kriminal Yang Dilaporkan s.d Nopember 2012

2010

2011

2012*)

9 6 2 19 130 40 1 207

2 9 2 174 56 1 244

18 8 1 2 177 25 3 550**)

0,026

0,030

0,067

2.2.2.6. Seni Budaya dan Olah Raga Strategi pembangunan urusan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan diarahkan

untuk

peningkatan

peran

pemuda

dalam

pembangunan;

peningkatan sarana dan prasarana olahraga; peningkatan prestasi olahraga; pelestarian seni, budaya serta nilai-nilai budaya lokal serta peningkatan kelembagaan organisasi seni, olahraga dan budaya. Untuk mengetahui prestasi-prestasi bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan tersebut dapat dillihat pada tabel berikut :

BAB II - 32

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.23 Jenis Prestasi dan Infrastruktur di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 No 1

Indikator

Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

8

6

8

4

-

19

19

19

19

19

1

1

1

1

1

35

70

110

130

156

1

1

1

1

1

10

17

27

27

38

6

6

6

6

9

-

-

183

203

204

2

2

2

2

2

Jumlah Atlet yang berprestasi : Siswa

 Tingkat Propinsi

organisasi

2

Jumlah Organisasi Cabang Olahraga Prestasi

3

Jumlah kegiatan seni budaya

4

Jumlah Sanggar seni Budaya

5

Pagelaran dan Duta seni keluar daerah

6

Jumlah situs Purbakala dan situs sejarah yang Terindentifikasi

lokasi

7

Jumlah situs Purbakala dan situs sejarah yang Terpelihara

lokasa

8

Jumlah koleksi benda museum

9

Jumlah hak paten Bidang Seni Budaya yang ada

Kegiatan Sanggar Kali

buah buah

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan

2.3.

ASPEK PELAYANAN UMUM Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efesiensi dan akurasi pelayanan birokrasi yang cepat, murah, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat menjadi isu utama. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri baik urusan wajib maupun pilihan. Hal ini merupakan

ruang

bagi

Pemerintah

Daerah

untuk

merealisasikan

peningkatan kualitas pelayanan publik dimaksud. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan , kependudukan dan sebagainya. Penyelenggaraan urusan wajib harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan

yang

diprioritaskan

oleh

pemerintah

daerah

untuk

BAB II - 33

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 diselenggarakan terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhususan daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah. Adapun urusan beserta SKPD pelaksananya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.24 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pamekasan Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah KODE.

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1

2

1.00.00

URUSAN WAJIB

1.01.00

Pendidikan

1.01.01

Dinas Pendidikan

1.02.00

Kesehatan

1.02.01

Dinas Kesehatan

1.02.02

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo

1.03.00

Pekerjaan Umum

1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

1.04.00

Perumahan

1.06.00

Perencanaan Pembangunan

1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.07.00

Perhubungan

1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.08.00

Lingkungan Hidup

1.08.01

Badan Lingkungan Hidup

1.10.00

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.11.00

Pemberdayaan Perempuan

1.11.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1.12.00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BAB II - 34


KODE.


1

2

1.13.00

Sosial

1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.14.00

Tenaga Kerja

1.15.00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15.01

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.16.00

Penanaman Modal

1.16.01

Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

1.18.00

Kepemudaan dan Olahraga

1.18.01

Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan

1.19.00

Kesatuan Bangsa dan Politik

1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.19.03

Satuan Polisi Pamong Praja

1.19.04

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20.00

Pemerintahan Umum

1.20.01

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.02

Bupati & Wakil Bupati

1.20.03

Sekretariat Daerah

1.20.04

Sekretariat DPRD

1.20.06

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.20.07

Inspektorat

1.20.08

Badan Kepegawaian Daerah

1.20.11

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

1.20.12

Kecamatan Pamekasan

1.20.13

Kecamatan Pademawu

1.20.14

Kecamatan Larangan

1.20.15

Kecamatan Galis

1.20.16

Kecamatan Tlanakan

1.20.17

Kecamatan Proppo

1.20.18

Kecamatan Palengaan

1.20.19

Kecamatan Pagantenan

1.20.20

Kecamatan Pakong

1.20.21

Kecamatan Kadur

1.20.22

Kecamatan Waru

1.20.23

Kecamatan Batumarmar

1.20.24

Kecamatan Pasean

1.21.00

Ketahanan Pangan

1.21.01

Kantor Ketahanan Pangan

BAB II - 35


KODE.


1

2

1.22.00

Pemberdayaan Masyrakat dan Desa

1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1.24.00

Kearsipan

1.24.01

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip

1.25.00

Komunikasi dan Informatika

2.00.00

URUSAN PILIHAN

2.01.00

Pertanian

2.01.01

Dinas Pertanian

2.01.03

Dinas Peternakan

2.02.00

Kehutanan

2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.05.00

Kelautan dan Perikanan

2.05.01

Dinas Perikanan dan kelautan

2.06.00

Perdagangan

2.06.01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.07.00

Perindustrian

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Pamekasan

2.3.1.

Layanan Urusan Wajib Pelaksanaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kabupaten

Pamekasan

terhadap pelayanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan,

lingkungan

hidup,

kependudukan

dan

catatan

sipil,

pemberdayaan perempuan, sosial, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kearsipan. Berikut ini disajikan hasil analisis beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut :

BAB II - 36

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 2.3.1.1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat

dari

Angka

Partisipasi

Sekolah

(APS).

Angka

tersebut

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Kenaikan jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah, tetapi dapat dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan perubahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar kali seratus. Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu lima tahun terakhir kemampuan daya serap terhadap penduduk usia sekolah berdasarkan jenjang masing-masing lebih jelas dapat dillihat pada tabel berikut :

Tabel II.25 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 s.d 2012 No

Jenjang Pendidikan

SATUAN

2009

2010

2011

2012

1.

SD/MI

1.1

Jumlah Murid Usia 7-12 tahun

Orang

63.377

17.174

86.303

88.587

1.2

Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 tahun

Orang

99.471

44.390

91.048

91.048

1.3

APS SD/MI

%

64

50

95

97

2.

SMP/MTs

2.1


Orang

16.824

17.174

42.690

37.589

2.2


Orang

39.066

44.390

50.335

50.335

2.3

APS SMP/MTs

%

43

50

85

89

3.

SLTA/SMK/MA

3.1


Orang

31.968

28.709

30.891

37.852

3.2


Orang

37.427

42.672

46.960

46.960

3.3

APS SMP/MTs

%

85

67

66

76,5

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan

BAB II - 37

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa APS SD/MI tahun 2009 sebesar 64 prosen, sedangkan pada tahun 2012 nilai APS SD/MI naik menjadi sebesar 97 prosen. Sementara itu untuk APS SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 43 prosen, dan pada tahun 2012 naik menjadi sebesar 89 prosen. Sementara itu untuk APS SLTA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar 85 prosen, dan pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi

sebesar

76,5 prosen. 2.3.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah lokal (ruang kelas) adalah perhitungan antara jumlah ruang kelas dengan guru. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Secara lengkap tentang ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2009 – 2012 dapat dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel II.26 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 s.d 2012 No 1

Jenjang Pendidikan

1.1.

Jumlah Gedung Sekolah

1.2.

Jumlah Penduduk Kelompok usia 7-12 tahun

1.3.

Rasio

2

2010

2011

2012

788

753

770

782

99.471

91.968

91.048

91.048

0,79

0,82

0,85

0,86

SMP/MTs

2.1.


2.2.


2.3.

Rasio

3

2009

SD/MI

270

275

318

345

39.066

44.390

50.335

50.335

0,69

0,62

0,63

0,69

129

151

164

167

52.134

38.827

46.906

46.906

0,25

0,39

0,35

0,36

SMA/SMK/MA

3.1.


3.2.


3.3. Rasio Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan

BAB II - 38

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Dari tabel diatas dapat dijelaskan rasio ketersediaan sekolah SD/MI, yaitu pada tahun 2009 sebesar 0,79 prosen, dan pada tahun 2012 naik menjadi sebesar 0,86 prosen. Sementara itu untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 0,69 prosen, dan pada tahun 2012

tidak mengalami

perubahan. Sementara itu untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar 0,25 prosen, dan pada tahun 2012 naik menjadi sebesar 0,36 prosen. 2.3.1.3. Rasio Guru/Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada tingkat pendidikan tertentu dibagi jumlah murid pada tingkat pendidikan kali seratus. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio

guru/murid

di

Kabupaten

Pamekasan

dapat

menggambarkan secara jelas dalam tabel berikut : Tabel II.27 Jumlah Guru dan Murid Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 s.d 2012 No 1

SD/MI

1.1.

Jumlah Guru

10.007

10.390

16.663

11.206

1.2.

Jumlah Murid

104.127

100.404

131.355

96.953

1.3.

Rasio

9,61

10,35

12,69

11,56

2

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

SMP/MTs

2.1.

Jumlah Guru

5.145

5.145

10.342

6.744

2.2.

Jumlah Murid

43.557

44.594

77.213

49.057

2.3.

Rasio

11,81

11,54

13,39

13,75

3.513

3.370

3.576

3.704

31.968

28.709

30.891

36.943

10,99

11,74

11,58

10,03

3 3.1 3.2

SMA/SMK/MA Jumlah Guru

Jumlah Murid 3.3 Rasio Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan

BAB II - 39

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Dari tabel diatas rasio ketersediaan guru SD/MI yaitu, pada tahun 2009 sebesar 9,61 prosen, dan pada tahun 2012 menigkat menjadi sebesar 11,56 prosen. Sementara itu untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 11,81 prosen, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 13,75 prosen. Sementara itu untuk tingkat SLTA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar 10,99 prosen, dan pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi sebesar 10,03 prosen.

2.3.1.4. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Adapun perkembangan rasio jumlah posyandu terhadap balita di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.28 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Pamekasan No

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

761

824

838

838

865

1

Jumlah Posyandu

2

Jumlah Balita

59.152

60.601

62.042

62.042

68.146

3

Rasio

128,65

135,97

135,07

135,07

126,93


Sedangkan rasio jumlah Posyandu terhadap balita tahun 2012 per Kecamatan di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB II - 40

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.29 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Pamekasan No

Kabupaten/Kota

Jumlah Posyandu

Jumlah Balita

Rasio

(2)

(1) 1

Kecamatan Pamekasan

(3) 101

(4) 7.706

(5) 0,01

2

Kecamatan Pademawu

98

6.543

0,01

3

Kecamatan Larangan

68

4.751

0,01

4

Kecamatan Galis

32

2.597

0,01

5

Kecamatan Tlanakan

70

4.973

0,01

6

Kecamatan Proppo

82

6.599

0,01

7

Kecamatan Palenga’an

82

6.455

0,01

8


75

5.584

0,01

9

Kecamatan Pakong

41

3.089

0,01

10

Kecamatan Kadur

36

4.177

0,01

11

Kecamatan Waru

59

4.956

0,01

12


66

5.949

0,01

13

Kecamatan Pasean

55

4.776

0,01


2.3.1.5. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Peskesmas Pembantu (Pustu) Sarana

kesehatan

seperti

Puskesmas,

Poliklinik maupun

Puskesmas

Pembantu merupakan faktor penting dalam pembangunan kesehatan utamanya berfungsi sebagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tersebar di pelosok. Dengan tersebarnya sarana kesehatan sampai ke pelosok berarti memudahkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut ini disajikan tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Pamekasan:

BAB II - 41

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.30 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Pamekasan No

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Puskesmas

20

20

20

20

20

2

Jumlah Poliklinik

5

5

5

5

5

3

Jumlah Pustu

48

48

48

48

44

4

Jumlah Penduduk

774.969

785.870

795.918

807.828

818.662

5

Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk

2,51

2,67

2,51

2,65

2,44

6

Rasio Poliklinik Persatuan Penduduk

0,63

0,67

0,63

0,66

0,61

7

Rasio Pustu Persatuan Penduduk

6,03

6,40

6,03

6,35

5,37


Sedangkan rasio puskesmas, balai pengobatan, dan puskesmas pembantu per Kecamtan tahun 2012 disajikan sebagaimana tabel berikut: Tabel II.31 Jumlah Puskesmas, Balai Pengobatan dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Pamekasan Puskesmas

Balai Pengobatan

Pustu

No

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

(6)

(7=6/3)

(8)

(9=8/3)

1

Kecamatan Pamekasan

92.339

2

0,22

0

0,54

2

0,22

2

Kecamatan Pademawu

78.459

2

0,25

2

0,51

0

0,00

3

Kecamatan Larangan

31.298

2

0,64

0

0,64

0

0,00

4

Kecamatan Galis

57.224

1

0,17

0

0,35

0

0,00

5

Kecamatan Tlanakan

60.109

2

0,33

0

0,50

0

0,00

6

Kecamatan Proppo

79.264

1

0,13

0

0,63

0

0,00

7


67.045

1

0,15

0

0,75

0

0,00

8


77.450

2

0,26

0

0,52

0

0,00

9

Kecamatan Pakong

37.141

1

0,27

0

0,54

0

0,00

10

Kecamatan Kadur

50.103

1

0,20

0

0,80

0

0,00

11

Kecamatan Waru

59.711

2

0,33

0

0,33

0

0,00

12


71.241

1

0,14

0

0,42

0

0,00

13

Kecamatan Pasean

57.278

1

0,17

0

0,52

0

0,00


BAB II - 42

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 2.3.1.6. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang

terorganisasi

menyelenggarakan

serta pelayanan

sarana

kedokteran

kesehatan,

yang

asuhan

permanen

keperawatan

yang

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut: Tabel II.32 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Pamekasan No

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)

1

1

1

1

1

2

Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah

0

0

0

0

0

3

Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI

0

0

0

0

0

4

Jumlah Seluruh Rumah Sakit

2

2

3

3

3

5

Jumlah Penduduk

774.969

785.870

795.918

807.828

818.662

6

Rasio

0,25

0,27

0,38

0,40

0,37


Kabupaten Pamekasan Hanya Memiliki satu Rumah Sakit Umum milik pemerintah ditambah dengan satu rumah sakit khusus paru, dua rumah sakit swasta dan dua rumah sakit bersalin yang semuanya berada di Kecamatan Pamekasan.

2.3.1.7. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan julah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah Dokter dan Dokter spesialis di Kabupaten Pamekasan belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan. Selain itu distribusi

BAB II - 43

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Berikut ini disajikan tabel rasio dokter per satuan penduduk. Tabel II.33 Rasio Jumlah Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Pamekasan No

URAIAN

1

Jumlah Dokter

2

Jumlah Penduduk

3

Rasio

2008

2009

2010

2011

2012

56

66

44

61

51

774.969

785.870

795.918

807.828

818.662

7,04

8,80

5,53

8,08

6,23


Dari tabel di atas pada tahun 2011 Kabupaten Pamekasan masih membutuhkan dokter sekitar 259 orang. Ini berarti perlu dilakukan rekruitmen secara bertahap dan berkelanjutan hingga kebutuhan terpenuhi. Sedangkan rasio dokter tahun 2012 per Kecamatan disajikan sebagaimana tabel berikut: Tabel II.34 Rasio Jumlah Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Pamekasan No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kabupaten/Kota (2)

Jumlah Penduduk (3)

Kecamatan Pamekasan

92.339

Kecamatan Pademawu

78.459

Kecamatan Larangan

31.298

Kecamatan Galis

57.224

Kecamatan Tlanakan

60.109

Kecamatan Proppo

79.264


67.045


77.450

Kecamatan Pakong

37.141

Kecamatan Kadur

50.103

Kecamatan Waru

59.711


71.241

Kecamatan Pasean Jumlah

57.278

818.662

Jumlah Dokter (4) 4 3 4 1 4 3 3 3 2 1 3 3 2 36

Rasio (5) 4,33 3,82 12,78 1,75 6,65 3,78 4,47 3,87 5,38 2,00 5,02 4,21 3,49 4,40


BAB II - 44


Layanan Urusan Pilihan Dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan

Kabupaten

Pamekasan

untuk

pelayanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yaitu bidang

urusan

pertanian,

kehutanan,

kelautan

dan

perikanan

dan

perdagangan. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah antara lain:

2.3.2.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Dalam

menunjang

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

Kabupaten

Pamekasan sangat didukung adanya peran serta dari beberapa stakeholder yang ada di wilayah, terutama adanya investor yang menanamkan dan menjalankan modalnya di Kabupaten Pamekasan secara nyata sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peneriman PAD.

Tabel II.35 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Pamekasan Tahun

Uraian

PMDN

PMA

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

2008

Jumlah Investor

0

0

0

2009

Jumlah Investor

0

0

0

2010

Jumlah Investor

0

0

0

2011

Jumlah Investor

0

0

0

2012

Jumlah Investor

1.508

0

1.508

Sumber : Bappeda dan PM Kab. Pamekasan

2.3.2.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN beskala nasional dengan banyaknya investasi PMA besekala nasional yang ada di Kabupaten Pamekasan dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan. BAB II - 45

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.36 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Pamekasan Persetujuan

Realisasi

Tahun 2008

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

-

-

-

1.253.112.000.000,00 1.254.835.000.000,00

2009

-

-

-

2010

-

-

-

1.258.296.000.000,00

2011

-

-

-

3.297.296.000.000,00

1.508

3.429.260.000.000,00

2012 1.508 271.464.303.291 Sumber : Bappeda dan PM Kab. Pamekasan

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di Pamekasan. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

2.3.2.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA/PMDN Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada satu tahun. Tabel II.37 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Pamekasan No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN

0

0

0

0

4.160

2

Jumlah Seluruh PMA/PMDN

-

-

-

-

1.508

3


-

-

-

-

-

Sumber : Bappeda dan PM Kab. Pamekasan

BAB II - 46

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah.

2.3.2.4. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Struktur perekonomian Kabupaten Pamekasan pada dasarnya adalah berbasis agribisnis. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi Sektor Pertanian yang besar terhadap PDRB, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB. Pada urutan kedua sektor penyumbang PDRB terbesar adalah jasa-jasa, dilanjutkan dengan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Sektor Bangunan. Tabel II.38 Distribusi Sektoral PDRB Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 (Rp. 000.000,00) NO

LAPANGAN USAHA

1

Pertanian

2

TAHUN 2008

2009

2010*

2011**

2012***

1.990.128,10

2.169.624,75

2.421.046,86

2.728.600,17

3.074.858,60


44.361,24

47.585,27

50.282,07

56.390,86

59.693,55

3

Industri Pengolahan

119.685,65

131.291,95

144.709,35

163.327,87

185.704,61

4


39.364,59

42.265,20

46.231,51

50.543,04

55.728,96

5

Bangunan

190.041,54

218.448,32

250.128,29

300.148,23

332.191,50

636.657,54

721.644,24

826.470,15

992.886,66

1.153.120,94

160.244,87

179.333,76

201.951,75

229.103,84

265.269,26

259.067,92

287.324,32

321.159,69

362.560.54

413.496,24

525.958,62

587.896,40

654.879,01

731.727,27

820.262,22

3.965.510,07

4.385.414,21

4.916.858,68

5.615.288,48

6.360.325,89

6 7 8 9

Perdagangan Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keu. Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa NILAI PDRB ADHB

Sumber Keterangan


BAB II - 47


ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya

saing (competitiveness)

merupakan

salah satu

faktor

kunci

keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1.

Kemampuan Ekonomi Daerah Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dillihat pada tabel berikut :

Tabel II.39 Pertumbuhan PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 NO

URAIAN

2011**

2012***

1.

PDRB ADHB (Juta Rp)

3.965.510,07

4.385.414,21

4.916.858,68

5.615.288,48

6.360.325,89

2.

PDRB ADHK (Juta Rp)

1.953.007,33

2.054.203,80

2.172.391,96

2.307.330,72

2.453.183,98

5.116.991,87

5.580.330,35

6.177.594,53

7.015.637,85

7.769.172,00

2.520.110,27

2.613.923,16

2.729.253,40

2.882.558,92

2.996.012,58

3. 4.

Pendapatan Per Kapita ADHB (Rupiah) Pendapatan Per Kapita ADHK (Rupiah)

Sumber Keterangan

2008

2009

TAHUN 2010*


BAB II - 48

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.40 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 2008

2009

TAHUN 2010*

2011**

2012***

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,53

5,18

5,75

6,21

6,32

Laju Inflasi (%)

8,15

5,14

6,02

7,53

6,53

NO

URAIAN

1 2

Sumber Keterangan

2.4.2.


Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

BAB II - 49

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.41 Panjang Jalan Kabupaten per Jenis Permukaan, Kondisi Jalan Tahun 2012 Kabupaten Pamekasan Katagori

Ukuran

Jenis Permukaan Aspal Kerikil Tanah

499.159 Km 10.150 Km 3.050 Km 512.359 Km

JUMLAH TOTAL Kondisi Jalan Baik Sedang Rusak Rusak Berat

192.004 Km 278.482 Km 26.180 Km 15.693 Km 512.359 Km

JUMLAH TOTAL Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pamekasan

Tabel II.42 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2012 Kabupaten Pamekasan Uraian Jumlah Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Sedan / JIP Mini Bus / St. Wagon Pickup / Truck Bus Sumber : Dishub Kab. Pamekasan

Satuan Unit Unit Unit Unit Unit

Jumlah 123.243 1.052 304 6.182 286

BAB II - 50

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel II.43 Jumlah Fasilitas Kamar dan Tempat Tidur Hotel di Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nama Hotel Garuda Ramayana Purnama Trunojoyo Kemuning Madura Indah Madinah Malindo Putri New Ramayana Losmen Varia Home Stay Asri Edocalton JUMLAH Sumber : BPS Kab. Pamekasan

Kelas Melati Melati Melati Melati Melati Melati Melati Melati Melati Melati Melati Melati Melati

Jumlah Kamar 20 32 26 25 21 8 25 16 23 24 30 23 18 291

Jumlah Tempat Tidur 40 60 56 49 53 15 50 32 60 44 60 40 36 595

Tabel II.44 Banyakanya Pelanggan, Pemakaian dan Nilai Listrik Terjual per Jenis Pelanggan Tahun 2012 Jenis Pelanggan

Bnayaknya Pelanggan 3.857

Pemakaian KWH

Badan Sosial 7.907.931 118.678 Rumah Tangga 114.922.865 7.341 Usaha/Perhotelan 16.300.402 47 Industri 7.382.074 230 Gedung/Kantor Pemerintahan 2.164.544 395 Lain-lain 11.201.881 130.548 JUMLAH 159.879.697 Sumber : PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Pamekasan

2.4.3.

Nilai (000 Rp) 4.261.712.631 61.036.539.299 15.787.230.525 6.085.901.226 2.411.084.890 10.082.762.977 99.665.231.550

Iklim Berinvestasi Kabupaten yang terletak di tengah-tengah Pulau Madura ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi kawasan industry sebagai penyokong sentra bisnis dan perdagangan di wilayah Jawa Timur.

BAB II - 51

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Seiring dengan adanya jembatan Suramadu mempermudah transportasi darat sehingga otomatis dapat mempercepat laju perekonomian masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat Pamekasan pada khususnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan industry di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.45 Tabel Perkembangan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 NO I. 1.

II. 1.

URAIAN Perkembangan Unit Usaha : Industri Kecil dan Menengah - Industri Kecil - Industri Menengah Perkembangan Tenaga Kerja : Industri Kecil dan Menengah - Industri Kecil - Industri Menengah

III. 1. 2.

Perkembangan Nilai Produksi dan Investasi : Produksi Investasi:

IV. 1. 2. 3.

Perkembangan Industri Kecil dan Ketenagakerjaan: Jumlah Industri Kecil Jumlah Tenaga Kerja Terserap Kondisi Industri Kecil : - Baik - Cukup Baik/Sedang - Kurang Baik

V. 1. 2.

3. 4 5 6

Perkembangan Perdagangan : Penerbitan SIUP Jumlah Perdagangan a. Besar b. Sedang c. Kecil Jumlah Usaha Perdagangan Jumlah Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Perkembangan Pendaftaran Perusahaan ; PT, Koperasi, CV, Firma, dan B U L Jumlah BAP ( Biaya Administrasi Perusahaan )

SATUAN

JUMLAH

Unit Unit

11.262 23

Orang Orang

38.517 125

Juta (Rp) Juta (Rp)

17.871.066,05 3.297.296

Unit Orang

11.262 38.517

Unit Unit Unit

8.852 1.820 590

Buah

7.058

Buah

58 878 6.130 6.653 269 7.058

Buah Buah Orang Orang Buah (Rp)

93.560.000

BAB II - 52


NO VI. 1.

2.

3.

VII. 1.

URAIAN Perkembangan Sentra Industri Kecil : Jumlah Sentra Industri Kecil : - Pengolahan Pangan - Sandang dan Kulit - Kimia dan Bahan Bangunan - Kerajinan Umum - Logam Jumlah Unit Usaha : - Pengolahan Pangan - Sandang dan Kulit - Kimia dan Bahan Bangunan - Kerajinan Umum - Logam Jumlah Tenaga Kerja : - Pengolahan Pangan - Sandang dan Kulit - Kimia dan Bahan Bangunan - Kerajinan Umum - Logam - Tenaga Penyuluh Lapangan (IKM)

SATUAN

Perkembangan Ekspor Non Migas dan Impor : Ekspor Non Migas - Volume - Nilai Penunjang Ekspor

- Jumlah Komoditi - Jumlah Eksportir (penunjang) Sumber : Disperindag Kab. Pamekasan

JUMLAH

Buah Buah Buah Buah Buah

40 343 10 168 23

Buah Buah Buah Buah Buah

4.769 4.387 1.132 2.672 363

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

16.021 9.641 4.444 6.670 1.403 2

Ton Juta (Rp) Komoditi Eksportir

974 2.948.566 8 8

Tabel II.46 Perkembangan Nilai Produksi dan Investasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Uraian Produksi Investasi PMDN PMA Sumber : Disperindag Kab. Pamekasan

Satuan Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp)

2011 17.866.928.915 3.297.296,37 3.297.2969,37 -

BAB II - 53


Fokus Sumber Daya manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapt dilihat dari sektor kelulusan pendidikan masyarakat dan rasio ketergantungan. Untuk lebih jelasnya dapat disediakan pada tabel berikut:

Tabel II.47 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 NO

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Tidak/Belum Pernah Sekolah

116.569

116.371

104.507

146.239

147.171

2.

Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar/Sederajat

56.908

119.943

70.184

58.427

61.977

3.

Tamat SD/Sederajat

256.209

201.827

233.067

165.738

169.551

4.

Tamat SMP/Sederajat

94.845

87.532

94.942

101.763

102.985

5.

Tamat SMU/Sederajat

48.089

57.920

58.416

57.018

60.055

6.

Tamat SMK

11.717

15.369

11.647

20.564

21.385

7.

Diploma I/II

3.520

4.009

2.184

3.616

6.031

8.

Akademi/Diploma III

1.333

737

804

1.323

1.898

9.

Universitas

8.742

8.274

10.491

16.573

21.029

597.932

677.982

586.242

571.261

592.081

JUMLAH Sumber : BPS Kab. Pamekasan

Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel II.48 Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Pamekasan No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah penduduk usia < 15 tahun

201.587

204.415

210.991

210.087

208.900

2.

Jumlah penduduk usia > 60 tahun Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2) Jumlah penduduk Usia 15-59 tahun

63.548

64.449

65.795

66.285

68.502

265.135

268.864

276.786

276.372

277.402

509.834

517.006

519.132

531.456

541.260

52,00

52,00

53,32

52,00

51,25

3. 4.

5. Rasio ketergantungan (3) / (4) Sumber : BPS Kab. Pamekasan

BAB II - 54


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

P

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

dan pengawasan keuangan daerah. Pada 5 (lima) tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentag Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari Undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Dalam rangka menjamin konsistensi tersebut, maka penyusunan RPJMD 2013 – 2018 harus menerapkan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan terpadu (Unified

Budgeting). 3.1.

KINERJA KEUANGAN MASA LALU Untuk dapat memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja

keuangan

masa

lalu

maupun

kebijakan

yang

melandasi

pengelolaannya.

BAB III - 1


KINERJA PENDAPATAN DAERAH Struktur pendapatan daerah terdiri dari : (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. (b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Perimbangan

ini

sebenarnya

diluar

kendali

Pemda

Dana

Kabupaten

Pamekasan, karena pengalokasiannya tergantung pada Pemerintah Pusat. (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini juga di luar kendali Pemerintah Kabupaten Pamekasan, karena pengalokasiannya tergantung pada Pemerintah Pusat Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah

untuk mendanai

belanja daerah dalam rangka

penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Di

samping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas, pembangunan di daerah didukung dengan dana yang bersumber dari

pemerintah pusat

berupa dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kinerja pelaksanaan APBD mengalami peningkatan yang signifikan, terutama ditopang dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 546.224.654.855,00 meningkat menjadi Rp. 792.704.719.617,00 pada tahun 2012. Berikut disajikan tabel rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2008 s.d 2012:

BAB III - 2


Tabel III. 1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 s.d 2012 RATARATA PERTUM BUHAN (%) 8

TAHUN URAIAN

NO 1

2

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

Retribusi Daerah

1.1.3 1.1.4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2008

2009

2010

2011

2012

3

4

5

6

7

36.957.799.237,87

40.220.358.249,32

49.313.077.417,73

70.704.959.013,38

84.377.021.981,24

25,66

5.929.501.643,00

6.892.279.331,00

7.224.651.386,00

9.563.301.396,10

11.630.845.325,42

19,23

19.828.940.667,25

22.868.513.902,07

32.051.520.343,07

9.282.566.261,24

16.467.708.278,01

(3,39)

683.485.274,81

902.037.953,99

1.145.277.055,45

2.229.327.005,00

2.190.408.788,29

44,10

10.515.871.652,81

9.557.527.062,26

8.891.628.633,21

49.629.764.351,04

54.088.059.589,52

82,87

571.827.137.373,00

621.082.847.039,00

679.134.374.721,00

847.789.459.085,29

916.330.767.848,00

12,05

38.523.390.030,00

40.674.921.976,00

51.399.705.739,00

52.090.160.677,29

55.361.861.037,00

8,74

1.2

PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1

Dana bagi Hasil Pajak

1.2.2

Dana bagi Hasil Pajak Bukan Pajak

4.193.372.825,00

20.875.447.864,00

27.290.294.744,00

36.701.028.061,00

50.376.338.580,00

220,27

1.2.3

Dana Alokasi Umum

447.934.892.000,00

458.239.639.000,00

475.711.035.000,00

513.246.316.000,00

625.872.640.000,00

7,94

1.2.4

Dana Alokasi Khusus

55.573.000.000,00

60.478.000.000,00

53.507.900.000,00

63.850.100.000,00

61.093.880.000,00

1,99

1.2.5

Dana Penyesuaian

5.521.639.600,00

13.849.800.000,00

37.400.136.400,00

145.505.685.560,00

86.043.555.000,00

291,66

1.2.6

Bagi Hasil Pajak Propinsi

20.080.842.918,00

26.965.038.199,00

33.825.302.838,00

36.396.168.787,00

37.582.493.231,00

17,43

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

8.372.163.999,00

22.954.810.000,00

63.675.220.000,00

72.781.515.000,00

55.097.620.000,00

111,62

1.3.1

Pendapatan Hibah

-

-

-

-

248.030.000,00

-

1.3.2

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

4.018.500.000,00

22.954.810.000,00

63.675.220.000,00

72.781.515.000,00

54.849.590.000,00

252,99

1.3.3

Bagi Hasil Cukai

4.353.663.999,00

-

-

-

-

-

617.157.100.609,87

684.258.015.288,32

792.122.672.138,73

991.275.933.098,67

1.055.805.409.829,24

14,22

JUMLAH PENDAPATAN

Sumber : APBD Kab. Pamekasan

BAB III - 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Untuk tahun 2008 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan sebesar 617,16 milyar rupiah, pada tahun 2009 naik sebesar 684,26 milyar rupiah, tahun 2010 naik sebesar 792,12 milyar rupiah, tahun 2011 naik menjadi 991,28 milyar rupiah dan pada tahun 2012 realisasi pendapatan naik menjadi 1.055,81 milyar rupiah atau 104,11% dari target yang telah ditetapkan, meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya sebesar 617,15 milyar rupiah. Adapun komponen Pendapatan Daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Grafik III. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 s.d 2012 1,200,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 800,000,000,000.00 Target 600,000,000,000.00

Realisasi Selisis (+/-)

400,000,000,000.00

% 200,000,000,000.00 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Diolah dari Data DPPKA Kab Pamekasan 2008 – 2012

TARGET

REALISASI

SELISIH ( +/-)

%

2008

596.353.328.504,01

617.157.100.609,87

20.803.772.105,86

103,49

2009

670.979.177.258,77

684.258.015.288,32

13.278.838.029,55

101,98

2010

758.653.621.529,23

792.122.672.138,73

33.469.050.609,50

104,41

2011

959.554.559.053,78

991.275.933.098,67

31.721.374.044,89

103,31

2012

1.014.121.663.261,64

1.055.805.409.829,24

41.683.746.567,60

104,11

BAB III - 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2012 sebesar 84,38 milyar rupiah atau 127,92% dari target yang telah ditetapkan, meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya sebesar 36,96 milyar rupiah. Adapun komponen PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan,

dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Grafik III. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 s.d 2012 90,000,000,000.00 80,000,000,000.00 70,000,000,000.00 60,000,000,000.00 50,000,000,000.00

Target

40,000,000,000.00

Realisasi

30,000,000,000.00

Selisis (+/-)

20,000,000,000.00

%

10,000,000,000.00 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Diolah dari Data DPPKA Kab Pamekasan 2008 – 2012

TARGET

REALISASI

SELISIH ( +/-)

%

2008

34.207.495.254,98

36.957.799.237,87

2.750.303.982,89

108,04

2009

39.454.414.587,99

40.220.358.249,32

765.943.661,33

101,94

2010

43.586.039.854,45

49.313.077.417,73

5.727.037.563,28

113,14

2011

55.760.074.535,00

70.704.959.013,38

14.944.884.478,38

126,80

2012

65.958.919.674,54

84.377.021.981,24

18.418.102.306,70

127,92

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun (20082012) memiliki pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 23,53% dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata pertahun baru sebesar 6,63%. BAB III - 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Kontribusi dana transfer terhadap APBD dalam setiap tahunnya rata-rata sebesar 88,29% dari total pendapatan Kabupaten Pamekasan, dan Lain-lain pendapatan yang sah rata-rata hanya sebesar 5,06% total pendapatan Kabupaten Pamekasan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 4 tahun terakhir berkisar 14,22% per tahun. Pertumbuhan rata-rata terbesar dari dana lain-lain pendapatan yang sah, yaitu sebesar 111,62% per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 25,66% per tahun, sedangkan pendapatan dari dana transfer mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,05% per tahun.

Tabel III. 2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Pamekasan PERTUMBUHAN

APBD

PROPORSI (%)

-

617.157.100.609,87

5,99

8,83 22,61 43,38 19,34 23,54

684.258.015.288,32

5,88

792.122.672.138,73

6,23

991.275.933.098,67

7,13

1.055.805.409.829,24

7,99

828.123.826.192,97

6,33

NO.

TAHUN

PAD

Rp

%

1.

2008

36.957.799.237,87

-

2.

2009

40.220.358.249,32

3.

2010

49.313.077.417,73

4.

2011

70.704.959.013,38

5.

2012

84.377.021.981,24

3.262.559.011,45 9.092.719.168,41 21.391.881.595,65 13.672.062.967,86 11.854.805.685,84

Rata-rata Pertahun

3.1.1.1. Kinerja Pajak Daerah Pencapaian Pajak Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp. 11.630.845.325,42, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah pada tahun 2008 sebesar Rp. 5.929.501.643,00. Dengan demikian trend peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2012 mencapai 96,15%, hal ini terjadi karena adanya peningkatan yang cukup signifikan atas pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta adanya kebijakan pemerintah pusat menyerahkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada pemerintah daerah. Dari sisi kontribusi, pajak penerangan jalan umum (PJU) memberikan kontribusi terbesar hingga 91,00% pada tahun 2008, namun trend-nya menurun hingga sekitar 71,81% pada 2012. Realisasi dan konstribusi Pajak Daerah Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada gambar berikut ini. BAB III - 6


Ribuan Rupiah

Grafik III.3 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 9,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 Pajak Hotel

Pajak Restoran Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak PJU

Pajak Mineral BL & Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

BPHTB

2008

51,166,400.

39,765,500.

44,940,960.

355,347,397

5,395,655,5

42,625,871.

2009

90,335,000.

41,280,000.

39,199,000.

311,001,922

6,305,781,9

104,681,424

2010

107,130,300

46,037,000.

34,855,000.

338,182,057

6,639,494,1

58,952,860.

2011

79,655,500.

739,043,938

36,992,960.

416,946,232

7,407,065,6

50,967,590.

17,375,000.

32,386,460.

782,868,050

2012

118,377,100

980,555,246

32,664,750.

521,743,932

8,352,588,3

391,270,942

26,130,000.

32,680,220.

1,174,834,7

Sumber: Diolah dari Data DPPKA Kabupaten Pamekasan 2008 – 2012

Grafik III. 4 Kontribusi Pajak Menurut Jenisnya BPHTB Pajak Air Tanah Pajak Parkir Pajak Mineral BL & Batuan

10% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1%

2012

72%

Pajak PJU

91%

4% 6% 0% 1% 8% 1% 1% 1%

Pajak Reklame Pajak Hiburan Pajak Restoran Pajak Hotel

0%

10%

2011 2010 2009 2008

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%


BAB III - 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 3.1.1.2. Kinerja Retribusi Daerah Penerimaan retribusi

daerah

dalam kurun waktu lima tahun telah

menunjukkan hasil yang terus meningkat. Pada tahun 2008 retribusi daerah hanya sebesar 9,28 milyar rupiah dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 16,47 milyar rupiah. Dengan demikian, peningkatan retribusi daerah dari tahun 2008-2012 mencapai 77,47% (Gambar III.5). Perkembangan nilai retribusi daerah dari jenisnya menunjukkan bahwa hampir semua jenis retribusi memiliki trend pertumbuhan yang positif kecuali retribusi jasa umum yang mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2011 meskipun pada tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan. Dari sisi kontribusi terhadap total nilai retribusi, retribusi jasa umum yang pada 2008 mendominasi hampir 93% dari penerimaan retribusi, mengalami kenaikan hingga mencapai 96,13% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 kontribusi dari jasa umum mengalami penurunan hingga sebesar 85,83%, dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi sebesar 89,05%. (Gambar II.6). Kinerja retribusi Kabupaten Pamekasan tersebut dapat dilihat secara positif sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim usaha di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan menurunnya kontribusi nilai retribusi jasa usaha menunjukkan menurunnya kinerja sektor jasa usaha sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat basis usaha ekonomi masyarakat dengan perangkat aturan, akses permodalan dan pemasaran.

BAB III - 8


Jutaan Rupiah

Grafik III.5 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012

35,000.00 30,000.00

Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan tertentu

25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 2008

2009

2010

2011

2012


Grafik III. 6 Kontribusi Retribusi Daerah Menurut Jenisnya

2012

2.93% 8.03%

2011

2.74% 11.43%

2010

1.09% 2.78%

2009

1.26% 3.71%

96.13% 100%

2008

3.5% 3.9%

95.04% 100%

0.00%

100% 89.05% 100% 85.83% 100%

92.57% 20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Total Retribusi

Retribusi Perizinan tertentu

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Umum

Sumber: Diolah dari Data DPPKA Kabupaten Pamekasan 2008 - 2012

BAB III - 9

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 3.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pencapaian

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkan

menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2008, realisasi bagian laba atas penyertaan modal yang dipisahkan sebesar Rp 683.485.274,81 dan meningkat menjadi Rp 2.190.408.788,29

pada tahun 2012.

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan ini terdiri dari dari komponen Penyertaan Modal pada BUMD PT. Bank Jatim dan BPR Jatim

Grafik III. 7 Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Yang Dipisahkan Tahun 2008 s.d 2012 (Jutaan Rupiah)

3,000.00 2,154.29

2,000.00 1,000.00

662.23

880.78

2,126.80

21.26

21.26

46.34

BPR Jatim

75.04 63.61

2008

2009

Bank Jatim

1,098.93

2010

2011

2012


BAB III - 10

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Grafik III. 8 Kontribusi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Yang Dipisahkan Menurut Jenisnya

3%

2012

97%

3%

2011

97%

4%

2010

98%

3%

2008

Bank Jatim

96%

2%

2009

BPR Jatim

97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


3.1.1.4. Dana Perimbangan Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan Dana Perimbangan yang diterima

oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan

menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi dana perimbangan tahun 2008 sebesar Rp 546.224.654.855,00 dan meningkat menjadi Rp 792.704.719.617,00 pada tahun 2012. Capaian dari komponen dana perimbangan tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Jutaan Rupiah

Grafik III. 9 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2008 s.d 2012

700,000.00 600,000.00 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)

500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00

Dana Alokasi Khusus (DAK)

2008

2009

2010

2011

2012


BAB III - 11

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Grafik III.10 Kontribusi Dana Perimbangan Menurut Jenisnya 8% 2012

79%

13% 10%

2011

77%

13% 9%

2010

10%

79%

11% 10%

2008

Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

82%

8% 0%

Dana Alokasi Umum (DAU)

78%

13%

2009

Dana Alokasi Khusus (DAK)

20%

40%

60%

80%

100%


3.1.1.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Realisasi pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya realisasi pada tahun 2012 sebesar Rp 178.723.668.231,00 jika dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya

sebesar

Rp

33.974.646.517,00.

Termasuk

dalam

kelompok

pendapatan ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah dan Bantuan Keuangan dari Propinsi. Capaian dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB III - 12

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Grafik III. 11 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2008 s.d 2012 (Jutaan Rupiah)

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2008

2009

2010

Hibah 2011 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya Bagi Hasil Cukai

2012


Grafik III. 12 Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

0%

31%

2012

48%

21%

0% 0%

29%

2011

57%

14%

0% 0%

47%

28% 25%

2010

0% 0%

36%

22%

2009

42%

0% 13% 12%

2008

16%

59%

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bagi Hasil Cukai Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya Hibah


BAB III - 13


NERACA DAERAH Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Neraca Daerah terus mengalami pertumbuhan yang cukup positif, rata-rata pertumbuhan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel III.3 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pamekasan

NO

URAIAN

2009

2010

2011

RATARATA PERTUMB UHAN (%)

1.446.894.152.952,34

1.602.112.767.050,32

1.810.710.142.713,57

11.87

108.600.815.020,78

158.827.650.339,39

198.514.766.786,74

35.62

92.218.098.668,03

120.201.687.008,64

162.349.802.177,09

32.70

0,00

0,00

0,00

80.117.879,00

55.315.473,80

28.740.475,00

1

ASSET

1.1

ASSET LANCAR

1.1.1.1

Kas Daerah

1.1.1.2

Kas di Bendahara Penerimaan

1.1.1.3

Kas di Bendahara Pengeluaran

1.1.1.4

Kas Lainnya

0,00

10.745.752.642,00

9.621.794.394,22

44.77

1.1.2.1

Piutang Pajak

0,00

677.224.764,00

757.205.072,00

55.91

1.1.2.2

Piutang Retribusi

0,00

11.085.876.731,00

9.921.143.353,00

44.75

1.1.2.3

Piutang Bagi Hasil

0,00

4.226.141.399,00

5.281.168.894,00

62.48

1.1.2.4

Piutang Lancar Tuntutan Ganti Rugi

1.1.2.5

Piutang Laiannya

1.1.3

Persediaan

5.880.741.278,30

9.838.637.511,00

9.430.868.701,58

31.58

1.1.4

INVESTASI

19.523.782.971,67

15.912.290.808,51

10.869.154.843,41

(25.10)

1.1.4.1

Investasi Non Permanen

8.785.572.000,00

6.577.687.904,92

723.228.454,92

(57.07)

1.1.4.2

Investasi Permanen

(2.19)

1.2

ASET TETAP

1.2.1 1.2.2

0,00

4.791.656,00

2.291.638,00

10.421.857.195,45

1.992.223.073,95

1.039.970.088,95

0.00 (39.50)

23.91 (64.34)

10.738.210.971,67

9.334.602.903,59

10.145.926.388,49

1.399.543.370.250,79

1.399.543.370.250,79

1.549.922.373.557,48

Tanah

365.458.150.404,19

365.458.150.404,19

362.844.250.404,19

(0.36)

Peralatan dan Mesin

119.141.535.874,93

132.880.935.696,26

159.735.717.157,26

15.87

1.2.3

Gedung dan Bangunan

421.716.041.987,19

432.381.410.387,19

455.733.621.160,19

3.96

1.2.4

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

369.191.786.024,12

440.706.083.503,12

537.784.196.706,72

20.70

1.2.5

Aset Tetap Lainnya

20.915.624.900,00

21.138.361.160,03

28.904.155.129,12

19.90

1.2.6

Kontruksi dan Pengerjaan

2.550.624.900,00

6.978.429.100,00

4.920.433.000,00

72.05

1.3

DANA CADANGAN

12.816.171.009,43

21.759.616.551,63

36.054.176.176,94

67.74

1.3.1

Dana Cadangan

12.816.171.009,43

21.759.616.551,63

36.054.176.176,94

1.4

ASET LAINNYA

9.720.620.100,00

6.069.839.100,00

1.810.710.142.713,57

1.4.1

Tagihan Penjualan Angsuran

0,00

0,00

0,00

0.00

1.4.2

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

0,00

0,00

0,00

0.00

1.4.3

Kemitraan Dengan Pihak Kedua

0,00

0,00

0,00

0.00

1.4.4

Aset Tak Berwujud

1.331.092.000,00

1.351.092.000,00

2.140.104.000,00

29.95

1.4.5

Aset Lain-lain

8.389.528.100,00

4.718.747.100,00

13.201.567.349,00

68.01

1.446.894.152.952,34

1.602.112.767.050,32

1.810.710.142.713,57

264.338.196,94

16.816.911.370,84

15.253.690.391,44

3,126.30 785,772.32

JUMLAH ASET DAERAH 2

KEWAJIBAN

2.1

Kewajiban Jangka Pendek

94.342.446,94

14.828.213.920,84

15.219.691.241,44

2.2

Kewajiban Jangka Panjang

169.995.750,00

1.988.697.450,00

33.999.150,00

5.37

67.74 14,846.86

11.87

485.78

BAB III - 14


NO

URAIAN

2009

2010

2011

RATARATA PERTUMB UHAN (%)

3

EKUITAS DANA

108.506.472.573,84

143.999.436.418,55

1.795.456.452.322,13

589.78

3.1

Ekuitas Dana Lancar

108.506.472.573,84

143.999.436.418,55

183.295.075.545,30

30.00

3.1.1

SILPA

92.298.216.547,03

120.246.070.689,64

172.000.337.046,31

36.66

3.1.2

Pendapatan Yang Ditangguhkan

0,00

782.908,80

3.062.316,90

195.57

3.1.3

Cadangan Piutang

10.421.857.195,45

17.986.257.623,95

17.001.779.045,95

33.55

3.1.4

Cadangan Persediaan

5.880.741.278,30

9.838.637.511,00

9.430.868.701,58

31.58

3.1.5

Dana Yang Harus Dikeluarkan untuk Hutang Jangka Pendek

3.2

EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1

Diinvestasikan Jangka Panjang

3.2.2

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

3.2.3

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

3.2.4

Dana Yang Harus Dikeluarkan untuk Hutang Jangka Panjang

3.3 3.3.1

EKUITAS DANA CADANGAN

(94.342.446,94)

(4.072.312.314,84)

(15.140.971.565,44)

1.325.307.171.172,13

1.419.536.802.709,30

1.576.107.200.599,89

2.244.16 9.07

19.523.782.971,67

15.912.290.808,51

10.869.154.843,41

1.296.232.763.850,46

1.399.543.370.250,79

1.549.922.373.557,48

9.720.620.100,00

6.069.839.100,00

15.349.671.349,00

57.66

(169.995.750,00)

(1.988.697.450,00)

(33.999.150,00)

485.78

1.325.307.171.172,13

1.419.536.802.709,30

36.054.176.176,94

(45.18)

12.816.171.009,43

21.759.616.551,63

1.810.710.142.713,57

Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan

(25.10) 9.36

4.145.60

Sumber : DPPKA Kab. Pamekasan(45.18)

Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi

dan

sosial

bagi

pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2008-2012, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencapai 11,87 % yang menandakan bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Pamekasan meningkat sebesar 11,87 % setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 35,62 %, komponen terbesar adalah persediaan mencapai 31,58 %, persediaan yang merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pamekasan,

sementara

kas

tumbuh

sebesar

32,70%.

Tingginya

pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Pamekasan berada pada kondisi sehat. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim BAB III - 15

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 2008-2012 dengan rata-rata sebesar 3.126 %, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa beban Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu tersebut dalam melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio)

yang

menggambarkan

kemampuan

pemda

dalam

membayar

kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih, Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio) menggambarkan kemampuan pemda

dalam memenuhi atau membayar

kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan, Tabel III. 4 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Pamekasan NO

URAIAN

TAHUN 2009

1

Rasio Lancar (current ratio)

1.151,13

2010 10,71

2011 13,04

2

Rasio quick (quick ratio)

1.088,80

10,58

12,42

3

Rasio total hutang terhadap total aset

0,00

0,01

0,01

Sumber : DPPKA Kab. Pamekasan

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu tahun 2008-2012 sangat baik, yang berarti bahwa pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

Rasio lancar pada tahun 2011

mencapai 13,04 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Pemerintah BAB III - 16

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Kabupaten Pamekasan

adalah 13,04 kali lipat bila dibandingkan dengan

kewajiban yang jatuh tempo (Tabel III.4). Rasio quick (quick ratio) Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2011 mencapai 12,42.

Hal ini mengindikasikan apakah pemerintah

Kabupaten Pamekasan sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dalam waktu dekat. Rasio

solvabilitas,

menggambarkan

kemampuan

aset

pemda

dalam

menutupi seluruh utang pemda baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu perbandingan total utang dengan total aset,

dalam Tabel

III.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rasio total kewajiban terhadap total aset sebesar 0,01% artinya aset pemda sangat jauh lebih dari cukup untuk menutup seluruh utang pemerintah Kabupaten Pamekasan.

3.2.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Sesuai undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja (Performance Based

Budgeting). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur dipergunakan untuk belaja gaji pegawai, sedangkan belanja publik ditekankan pada: 1.

Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan Visi dan Misi daerah;

2.

Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi

kesejahteraan

masyarakat,

dengan

memberikan

fokus

pembiayaan secara proporsional; 3.

Menjamin ketersediaan pendanaan

khususnya

untuk membiayai

program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan; 4.

Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah terjamin;

BAB III - 17


Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

3.2.1.

PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN Dengan semakin bertambahnya jumlah pegawai di Kabupaten Pamekasan, maka proporsi belanja aparatur atau belanja pegawai meningkat, sehingga berakibat pada proporsi belanja tidak langsung yang semakin besar apabila dibandingkan dengan belanja publik atau belanja langsung. Hal ini dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Grafik III. 13 Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 1,200,000.00

Jutaan Rupiah

1,000,000.00

800,000.00

600,000.00

400,000.00

200,000.00

2008 2009 2010 2011 2012 Belanja Tidak Langsung 368,573,227,67 416,346,869,51 528,507,060,62 577,141,071,82 634,989,536,38 Belanja Langsung

282,184,312,81 266,667,484,63 227,839,617,48 348,776,927,43 465,329,844,71

Total

650,757,540,48 683,014,354,15 756,346,678,10 925,917,999,26 1,100,319,381,


BAB III - 18

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja non kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi basil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Dari Gambar III.13 tersebut, terlihat bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2012 mencapai 95,93%, Persentase ini sedikit meningkat jika dibandingkan tahun 2008 yang terealisasi 94,47%. Realisasi Belanja Hibah diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial disalurkan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan, pendidikan, Industri Kecil dan Menengah (IKM), swadaya masyarakat, pertanian, keagamaan, kepemudaan, olahraga, kewanitaan, organisasi lainnya dan partai politik.

Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja suatu kegiatan yang terdiri dari tiga jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal. Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2012 mencapai 84,43%, persentase ini sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2008 yang terealisasi 84,72%. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja, anggaran tidak terserap karena keterbatasan waktu dan adanya kegiatan yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya sehingga menyebabkan penyerapan anggaran di bawah target yang telah ditetapkan.

BAB III - 19

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Grafik III. 14 Proporsi Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 Prosentase Capaian Keuangan 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Belanja Tidak Langsung

2008 94.47%

2009 89.43%

2010 96.17%

2011 96.63%

2012 95.93%

Belanja Langsung

84.72%

91.28%

78.04%

70.68%

84.43%

Total

89.98%

90.15%

89.88%

84.89%

90.70%


Gambaran lebih rinci tentang Anggaran dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel III.5

BAB III - 20


Tabel III. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012 NO.

URAIAN

2.1

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung

TAHUN 2008

2.1.1

2.1.2

2.1.3 2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan

2009

2010

2011

2012

Rencana

390.147.481.366,07

465.530.226.782,83

549.560.093.267,76

597.284.885.039,42

661.944.972.900,95

Realisasi

368.573.227.673,00

416.346.869.518,40

528.507.060.623,00

577.141.071.828,00

634.989.536.380,54

%

94,47

89,43

96,17

96,63

95,93

Rencana

318.961.457.121,50

386.799.556.675,22

437.324.249.592,36

488.281.465.464,00

560.950.811.275,55

Realisasi

304.251.429.840,00

345.603.645.133,40

422.485.121.163,00

473.688.586.729,00

540.540.187.084,10

%

95,39

89,35

96,61

97,01

96,36

Rencana

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

Realisasi

42.656.700,00

34.444.950,00

26.344.146,00

18.243.400,00

10.164.801,44

%

71,09

57,41

43,91

30,41

16,94

-

-

-

-

-

-

Rencana

17.067.211.688,00

20.206.785.000,00

34.219.144.600,00

35.023.930.500,00

46.171.921.550,00

Realisasi

15.863.579.588,00

19.202.827.000,00

33.425.304.435,00

32.878.458.171,00

43.014.657.550,00

%

92,95

95,03

97,68

93,87

93,16

Rencana

12.315.994.005,00

17.034.739.732,20

37.288.590.000,00

33.120.130.000,00

12.099.108.000,00

Realisasi

10.957.413.000,00

13.339.105.700,00

34.915.738.260,00

31.994.877.594,00

11.200.953.415,00

%

88,97

78,31

93,64

96,60

92,58

Rencana

17.987.818.551,50

2.288.343.098,40

2.288.343.098,40

2.288.343.098,40

2.288.343.098,40

Realisasi

17.816.447.100,00

1.780.000.000,00

1.780.000.000,00

1.780.000.000,00

1.780.000.000,00

%

99,05

77,79

77,79

77,79

77,79

Rencana

20.755.000.000,00

36.640.802.277,00

36.129.765.977,00

37.011.015.977,00

39.374.788.977,00

Realisasi

18.951.470.445,00

35.230.472.235,00

33.904.768.119,00

35.370.558.834,00

37.533.704.620,00

%

91,31

96,15

93,84

95,57

95,32

BAB III - 21


Desa NO. 2.1.8

2.2

TAHUN

URAIAN Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

Rencana

2008 3.000.000.000,00

2009 2.500.000.000,00

2010 2.250.000.000,00

2011 1.500.000.000,00

2012 1.000.000.000,00

Realisasi

690.231.000,00

1.156.384.500,00

1.969.784.500,00

1.410.347.100,00

909.868.910,00

%

23,01

46,26

87,55

94,02

90,99

Rencana

333.078.875.594,63

292.146.797.854,50

291.954.032.508,50

493.473.744.704,00

551.138.505.052,00

Realisasi

282.184.312.813,00

266.667.484.635,00

227.839.617.481,00

348.776.927.438,69

465.329.844.712,78

%

84,72

91,28

78,04

70,68

84,43

Rencana

723.226.356.960,70

757.677.024.637,33

841.514.125.776,26

1.090.758.629.743,42

1.213.083.477.952,95

Realisasi

650.757.540.486,00

683.014.354.153,40

756.346.678.104,00

925.917.999.266,69

1.100.319.381.093,32

%

89,98

90,15

89,88

84,89

90,70

Rencana

(126.873.028.456,69)

(86.697.847.378,56)

(82.860.504.247,03)

(131.204.070.689,64)

(198.961.814.691,31)

Realisasi

(33.600.439.876,13)

1.243.691.134,92

35.775.994.034,73

65.357.933.831,98

(44.513.971.264,09)

%

26,48

(1,43)

(43,18)

(49,81)

22,37


BAB III - 22

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel III. 6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012

1

Tahun Anggaran 2010

Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 528.507.060.623,00

2

Tahun Anggaran 2011

577.141.071.828,00

3

Tahun Anggaran 2012

634.989.536.380,54

NO

URAIAN

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)

886,792,442,780.84 1,113,930,894,238.31 1,267,620,125,082.96

% 50,09 51,81 59,60

Sumber : APBD Kab. Pamekasan

3.2.2.

ANALISIS PEMBIAYAAN Selama 3

(tiga) tahun berturut-turut, APBD Kabupaten Pamekasan

mengalami defisit walaupun masih dibawah ketentuan yang berlaku. Kedepan, hal tersebut menjadi tantangan untuk mencari sumber pndapatan daerah secara optimal baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi guna pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Berikut disajikan kemampuan keuangan Kabupaten Pamekasan tahun 2010 s.d 2012: Tabel III. 7 Surplus/(Defisiit) Riil Anggaran Kabupaten Pamekasan NO

URAIAN

TAHUN 2010

2011

2012

1

Realisasi Pendapatan Daerah

792.122.672.138,73

991.275.933.098,67

1.055.805.409.829,24

2

Dikurangi Realisasi Belanja Daerah

756.346.678.104,00

925.917.999.266,69

1.100.319.381.093,32

3

Surplus/(Defisit) Anggaran Dikurangi Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Surplus/(Defisit) Riil

35.775.994.034,73

65.357.933.831,98

(44.513.971.264,08)

10.199.693.987,20

16.012.557.925,31

11.017.497.609,29

25.576.300.047,53

9.345.375.906,67

(55.531.468.873,37)

4 5

Sumber: Diolah dari Data DPPK Kabupaten Pamekasan 2010 – 2012

Dalam rangka menutup defisit tersebut, pemerintah Kabupaten Pamekasan mengupayakan melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya dan Penerimaan Piutang Daerah. Berikut dapat dilihat komposisi penutup defisit riil anggaran pada 3 (tiga) tahun terakhir:

BAB III - 23

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel III. 8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pamekasan (Rp. 000) TAHUN

NO

URAIAN

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

2

2010

2011

2012

94.298.216.547,00

120.24 6.070.689,64

172.000.337.046,31

Pencarian Dana Cadangan

0,00

0,00

40.220.742.645,00

3

Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang di Pisahkan

0,00

2.300.000.000,00

135.274.000,00

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

0,00

0,00

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

2.211.804.095,00

0,00

0,00

6

Penerimaan Piutang Daerah

159.750.000,00

0,00

0,00

Sumber : APBD Kabupaten Pamekasan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) selama 3 (tiga) tahun bersumber dari:

Pelampauan

penerimaan

PAD,

Pelampauan

penerimaan

dana

perimbangan serta pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lebih jelasnya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pamekasan 2010 s.d 2012 NO

URAIAN

1

Jumlah SILPA

2

Pelampauan Penerimaan PAD

3 4 5 6 7

Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Sebelumnya Terealisasikan Kegiatan Lanjutan

TAHUN 2010

2011

2012

120.246.070.689,64

172.000.337.046,31

156.283.246.380,34

5.727.037.563,28

14.944.884.478,38

17.413.573.845,70

24.755.147.447,22

13.433.611.070,51

27.438.546.783,90

2.986.865.599,00

3.342.878.496,00

(4.172.902.523,00)

85.167.447.672,26

164.840.630.476,73

112.764.096.859,63

10.223.156,00

28.789.326,00

-

30.311.937.724,00

0.00 46.470.091.899,00

Sumber : APBD Kabupaten Pamekasan

BAB III - 24


KERANGKA PENDANAAN

3.3.1.

ANALISIS PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan dibutuhkan pendanaan

untuk

memenuhi

belanja

daerah.

Guna

mengetahui

perkembangan penggunaan belanja selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.10 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pamekasan NO A 1

URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan

(Rp. 000) RATA-RATA PERTUMBUHAN

2010

2011

2012

(Rp)

(Rp)

(Rp)

528.507.060.623,00

577.141.071.828,00

634.989.536.380,54

14.62

422.485.121.163,00

473.688.586.729,00

540.540.187.084,00

14.11

(%)

2

Belanja Bunga

26.344.146,00

18.243.400,00

10.164.801,44

(59.66)

3

Belanja Hibah

33.425.304.435,00

32.878.458.171,00

43.014.657.550,00

30.01

4

Belanja Bantuan Sosial

34.915.738.260,00

31.994.877.594,00

11.200.953.415,00

(69.17)

5

Belanja Bagi Hasil

1.780.000.000,00

1.780.000.000,00

1.780.000.000,00

0

33.904.768.119,00

35.370.558.834,00

37.533.704.620,00

8.28

1.969.784.500,00

1.410.347.100,00

909.868.910,00

(49.69)

227.839.617.481,00

348.776.927.438,69

465.329.844.712,78

59.95

6 7 B

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung

1

Belanja Pegawai

18.667.693.970,00

30.005.217.660,00

43.343.962.620,00

74.82

2

Belanja Barang dan Jasa

107.728.134.967,00

157.631.052.383,00

222.525.291.768,00

64.33

3

Belanja Modal

101.443.788.544,00

161.158.657.395,69

199.460.590.324,78

53.20

10.199.693.987,20

6.012.557.925,00

11.017.497.609,00

(2.70)

9.271.945.687,20

14.294.559.625,31

4.516.284.386,54

(41.32)

700.000.000,00

1.650.000.000,00

6.349.425.922,75

352.67

67.998.300,00

67.998.300,00

151.787.300,00

123.22

159.750.000,00

0,00

0,00

(100)

766.546.372.091,20

931.930.557.195,69

1.111.336.878702,32

29.42

C 1 2 3 4

Pembiaayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Dana Titipan

TOTAL (A+B+C)

Sumber Data : APBD Kabupaten Pamekasan

BAB III - 25


PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN Perhitungan kerangka pendanaan pada analisis penerimaan APBD tahuntahun sebelumnya perlu dilakukan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar

acuan

untuk

proyeksi

penerimaan

masing-masing

sumber

pendapatan. Dari analisis yang telah dilakukan, untuk PAD selama 5 (lima) tahun terakhir naik rata-rata 23.18 prosen per tahun, dana transfer diproyeksikan naik rata-rata 12.72 prosen per tahun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik rata-rata 10% per tahun. Dalam membiayai pembangunan yang akan datang, perlu diproyeksikan kerangka pendanaan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta rencana penggunaannya. Berikut disajikan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah: Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan proyeksi keuangan daerah yang akan dikelola Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama lima tahun ke depan tahun anggaran 2013 s.d 2018 yang meliputi: proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja yang harus dilakukan pemerintah daerah, yang meliputi belanja tidak langsung

maupun pembelanjaan langsung, serta

proyeksi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup surplus maupun defisit anggaran yang direncanakan. Penyusunan proyeksi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama lima tahun ke depan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang diperoleh berdasarkan analisis data historis keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya berupa trend pertumbuhan pendapatan, belanja serta pembiayaan, prediksi kondisi makro ekonomi ke depan, prediksi belanjabelanja wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama lima tahun ke depan.

BAB III - 26

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Proyeksi sumber pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan dari tahun anggaran 2013 hingga tahun 2018 seperti terlihat pada Gambar III.15. berikut ini.

Grafik III.15 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Sumbernya (Jutaan Rupiah)

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

0.00 Pendapatan Asli Daerah

2013 102,698,2

2014 126,503,6

2015 155,827,2

2016 191,947,9

2017 236,441,5

2018 291,248,6

Pendapatan Transfer

1,032,888

1,164,271

1,312,366

1,479,299

1,667,466

1,879,568

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 60,607,38

66,668,12

73,334,93

80,668,42

88,735,26

97,608,79

Total Pendapatan

1,357,443

1,541,528

1,751,916

1,992,643

2,268,425

Grafik

III.15.

1,196,193

di

atas

menunjukkan

bahwa

hingga

tahun

2018,

ketergantungan keuangan Kabupaten Pamekasan pada dana perimbangan masih cukup tinggi yaitu sekitar 86,35% pada tahun 2013 dan diharapkan perannya akan makin berkurang mencapai 82,86% pada tahun 2018, sementara PAD yang ditargetkan mampu meningkat rata-rata 10,61% per tahun, yang pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 8,59%, pada akhir 2018 diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar 12,84% (lihat Grafik III.16).

BAB III - 27

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Grafik III.16 Proyeksi Kontribusi Sumber Pendanaan Daerah (%) Tahun 2013-2018

4.30% 12.84% 4.45% 11.87% 4.60% 10.96% 4.76% 10.11% 4.91% 9.32% 5.07% 8.59%

2018 2017 2016 2015 2014 2013 0.00%

20.00%

82.86% 83.68% 84.44% 85.13% 85.77% 86.35% 40.00%

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Asli Daerah

60.00%

80.00%

100.00%

Pendapatan Transfer

Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan proporsi PAD secara signifikan, sebaliknya terjadi penurunan proyeksi pendapatan dari dana perimbangan, hal tersebut disebabkan adanya perubahan peraturan perundangan, yaitu dalam Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memberikan pengelolaan pendapatan BPHTB dan PBB kepada daerah, sehingga masuk dalam kelompok PAD yang semula merupakan kelompok pendapatan dari dana perimbangan pajak. Selanjutnya pada tahun 2013 sampai dengan 2018 peningkatan PAD diproyeksikan akan tumbuh sebesar 10,61% per tahun, dana perimbangan

sebesar 12,72%

dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10 %, proyeksi pertumbuhan pendapatan tersebut diperhitungkan berdasarkan rata-rata pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi makro Kabupaten Pamekasan. Dengan mendasarkan pada asumsi rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Pamekasan empat periode sebelumnya 23,18% (kondisi tidak normal atas lonjakan penerimaan PAD karena masuknya dana BLUD dan BPHTP), maka proyeksi pertumbuhan PAD pada pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

BAB III - 28

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Grafik III. 17 Proyeksi PAD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (dalam Jutaan rupiah)

180,000.00 160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengololaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Total PAD

Untuk meningkatkan PAD seperti yang diproyeksikan di atas, masih banyak yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Yaitu dengan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, identifikasi objek dan wajib pajak, identifikasi objek retribusi, dan pengelolaan sumber daya daerah lain yang produktif, dapat menjadi upaya konkrit bagi peningkatan peran PAD dalam membentuk pendapatan dana pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan. Salah satunya adalah memanfaatkan peluang pengalihan pajak PBB dan PBHTB yang menurut Undang Undang Pajak yang baru akan dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah.

BAB III - 29

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 3.3.2.2. Proyeksi Belanja Daerah Penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung beberapa tahun sebelumnya, serta rencanarencana strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan lima tahun kedepan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu juga mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah diatas, serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi beberapa

SILPA

yang dalam

tahun terakhir memiliki jumlah yang sangat signifikan. Hingga

tahun 2012, komposisi belanja daerah Kabupaten Pamekasan terdiri dari pos belanja langsung (45,43%) dan pos belanja tidak langsung (54,57%). Untuk lima tahun ke depan, belanja daerah

Pemerintah Kabupaten

Pamekasan diproyeksikan, sebagai berikut :

Grafik III.18 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (dalam jutaan rupiah) 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Belanja Tidak Langsung 756,073, 862,906, 984,835, 1,123,99 1,282,81 1,464,07 Belanja Langsung

470,921, 523,473, 582,601, 649,230, 729,011, 804,402,

Total

1,226,99 1,386,38 1,567,43 1,773,22 2,011,82 2,268,47

BAB III - 30

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Proyeksi belanja daerah Kabupaten Pamekasan 5 tahun ke depan akan lebih banyak dikeluarkan untuk keperluan belanja tidak langsung berisi belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial rata-rata adalah sebesar 66,02 % dari total Belanja Daerah, sedangkan belanja langsung yang merupakan belanja

untuk

melaksanakan

kegiatan-kegiatan

pelayanan

dan

pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan, proyeksi komposisi belanja langsung rata-rata adalah sebesar 33,98% dari total Belanja Daerah. Setiap tahun rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah sebesar 13,08% yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan belanja langsung direncanakan sebesar 11,30%, sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung adalah sebesar 14,13%. Belanja Tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai yang rata-rata mencapai 83,38% dari belanja tidak langsung atau 52,04% dari total belanja daerah. Belanja pegawai ini merupakan belanja untuk pembayaran gaji/uang representasi dan tunjangan seluruh pegawai dan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dan diproyeksikan akan tumbuh sekitar 15% setiap tahunnya.

Grafik III.19 Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (dalam %) 90

87.55

83.38

83.38

83.38

83.38

83.38

Belanja Pegawai

80 Belanja Bunga 70 60

Belanja Hibah

50 Belanja Bantuan Sosial

40 30 20 10

5.4 4.26

6.24 4.06

6.24 4.06

6.24 4.06

6.24 4.06

6.24 4.06

0

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BAB III - 31


BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO

1 2 3 4

5 6

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

TAHUN 2013

2014

2015

2016

2017

2018

87,55 0,01 2,02 4,26

83,38 0,00 4,96 4,06

83,38 0,00 4,96 4,06

83,38 0,00 4,96 4,06

83,38 0,00 4,96 4,06

83,38 0,00 4,96 4,06

0,30

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

5,40

6,24

6,24

6,24

6,24

6,24

0,45 100,00

0,28 100,00

0,28 100,00

0,28 100,00

0,28 100,00

0,28 100,00

Belanja hibah akan meningkat pada tahun 2017 sejalan dengan rencana adanya Pemilukada pada tahun yang bersangkutan. Belanja bantuan sosial yang

merupakan

bantuan

Pemerintah

Kabupaten

Pamekasan

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan belanja tidak terduga direncanakan disediakan secara konstan untuk mengantisipasi pembiayaan bila terjadi keadaan darurat yang memerlukan biaya besar.

3.3.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kabupaten Pamekasan, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja yang direncanakan atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus didanai dengan pembiayaan daerah yang cukup besar terutama yang bersumber dari SILPA.

BAB III - 32


Grafik III.20 Proyeksi Surplus/(Defisit) APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (dalam jutaan rupiah) 2,268,477.02

2,500,000.00 2,011,824.65 1,773,223.37

2,000,000.00 1,500,000.00

1,226,994.95

1,386,380.09

1,567,436.58

1,000,000.00 500,000.00 (30,801.29)

(28,936.88)

(25,907.69)

(21,307.17)

(19,181.13)

(51.07)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(500,000.00) PENDAPATAN DAERAH

BELANJA DAERAH

SURPLUS/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

(Rp. 000.000) NO. 1

URAIAN PENDAPATAN DAERAH

2

BELANJA DAERAH

3

URPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

4 5 6

TAHUN 2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.177.133,00

1.357.443,00

1.541.528,00

1.751.916,00

1.992.643,00

2.268.425,00

1.269.985,00

1.386.380,00

1.567.436,00

1.773.223,00

2.011.824,00

2.268.477,00

(92.852,00)

(28.936,00)

(25.907,00)

(21.307,00)

(19.181,00)

(51,00)

92.852,00

28.936,00

25.907,00

21.307,00

19.181,00

51,00

106.674,00

42.087,00

39.058,00

34.458,00

32.332,00

13.202,00

13.822,00

13.151,00

13.151,00

13.151,00

13.151,00

13.151,00

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan lima tahun ke depan dalam pendanaan belanja daerah akan berupaya untuk semakin meningkatkan peran pendapatan daerah untuk mendanai belanja daerah, yaitu dengan berupaya untuk menurunkan jumlah SILPA secara bertahap melalui manajemen pengelolaan kegiatan yang lebih baik. Oleh karenanya proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah 13,08% lebih kecil dari rata-

BAB III - 33

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 rata pertumbuhan pendapatan daerah yang mencapai 13,65%. Sehingga defisit anggaran secara bertahap diproyeksikan akan semakin berkurang.

Tabel III.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (Rp. 000.000) NO

URAIAN

1

Pendapatan

2

Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan Dikurangi:

3

4

5

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

PROYEKSI 2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.177.133,00

1.357.443,00

1.541.528,00

1.751.916,00

1.992.643,00

2.268.425,00

0

0

0

0

40.000,00

0

106.674,00

42.087,00

39.058,00

34.458,00

32.332,00

13.202,00

1.283.807,00

1.399.530,00

1.580.586,00

1.786.374,00

2.064.975,00

2.281.627,00

572.181,00

629.399,00

692.339,00

761.572,00

837.730,00

921.503,00

781.299,00

853.578,00

944.835,00

1.059.130,00

1.201.440,00

1.373.316,00

Sumber : DPPKA Kab. Pamekasan Data Diolah

Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif mungkin. Berikut disajikan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan:

BAB III - 34


Tabel III. 12 Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (Rp. 000)

NO

URAIAN

I

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

PROYEKSI TAHUN 2015 2016

2013

2014

2017

2018

781.299,00

853.578,00

944.835,00

1.059.130,00

1.201.440,00

1.373.316,00

469.298,00

523.473,00

585.601,00

649.230,00

729.011,00

804.402,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0

50.718,19

56.378,04

62.746,13

69.922,07

78.514,48

86.634,00

13.151,00

13.151,00

13.151,00

13.151,00

13.151,00

13.151,00

409.428,81

457.943,96

510.703,87

870.156,93

641.345,52

704.616,90

371.870,19

395.634,04

434.131,13

488.973,07

560.094,48

668.699,10

800.686,00

862.906,00

984.935,00

1.123.000,99

1.282.000,81

1.464.000,07

385.825,81

467.271,96

550.703,87

634.027,92

721.906,33

795.300,97

414.860,19

370.395,04

434.131,13

488.973,07

560.094,48

668.699,10

0

0

0

0

0

0

Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I

II.a

Belanja Langsung

II.b

Pembentukan Dana Cadangan Dikurangi:

II.c

Belanja Langung yang Wajib dan Mengikat Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Total Rencana Pengeluaran (II.a+II.bII.c-II.d) Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran (I-II)

II.d

II

Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II

III.a

Belanja Tidak Langsung Dikurangi

III.b

III

Belanja Tidak Langsung yang Wajib dan Mengikat Total Rencana Pengeluaran (III.aIII.b) Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (I-IIIII)

Sumber : Bappeda Kab. Pamekasan Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berkisar Rp. 470.921 juta sampai dengan Rp. 804.402,00 juta yang dalam penggunaannya melalui pendekatan 3 (tiga) prioritas yaitu:

BAB III - 35


Prioritas Pertama, dialokasikan untuk pembangunan yang langsung mencapai visi misi kepala daerah;

2.

Prioritas Kedua, dialokasikan untuk pembangunan yang terkait dengan urusan

wajib

dan

pilihan

pemerintah

daerah

lainnya

sebagai

pendukung visi misi kepala daerah; 3.

Prioritas Ketiga, digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung seperti Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Tidak Langsung Lainnya yang dianggarkan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Lebih jelasnya alokasi penggunaan dana untuk masing-masing prioritas per tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.13 Pendanaan Prioritas Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (Rp. 000)

URAIAN Belanja Wajib dan Mengikat Prioritas Pertama (Visi Misi) Prioritas Kedua (Urusan Lainnya) Prioritas Ketiga (Belanja Tidak Langsung Selain Gaji) Jumlah

TAHUN 2014

2013

2015

2016

2017

2018

572.181,00

629.399,00

692.339,00

761.572,00

837.730,00

921.503,00

409.428,81

457.943,96

510.703,87

870.156,93

641.345,52

704.616,90

371.870,19

395.634,04

434.131,13

488.973,07

560.094,48

668.699,10

0

0

0

0

0

0

1.353.480,00

1.482.977,00

1.637.174,00

1.820,702,00

2.039.170,00

2.294.819,00

Sumber : DPPKA Kab. Pamekasan Data Diolah

BAB III - 36


BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

1.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan yang ada pada saat ini dan permasalahan yang diperkirakan terjadi lima tahun ke depan setelah memperhatikan permasalahan yang dihadapi 5 (lima) tahun sebelumnya yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan

jangka

menengah

lima

tahun.

Dengan

mengetahui

permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Potensi ekonomi Kabupaten Pamekasan terutama bertumpu pada tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa.Potensi yang sangat besar tersebut memerlukan upaya-upaya sedemikian rupa sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dan pertumbuhan ekonomi rakyat.Upaya yang dilakukan sangat dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal terdiri dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah Pulau dan Kepulauan Madura, serta perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Timur umumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga sangat dipengaruhi kondisi non ekonomi berupa situasi sosial politik yang kondusif dan stabil. Sedangkan faktor internal terdiri dari serangkaian upaya yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten

Pamekasan

dalam mendukung

dan mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiscal atau APBD, penguatan kemandirian perekonomian melalui Menengah

(UMKM),

koperasi,

pembinaan Usaha Mikro industri

pengolahan,

Kecil dan

pariwisata

dan

perdagangan, serta penyediaan infrastruktur, perbaikan dan pemeliharaan pasar-pasar. BAB IV - 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan Kabupaten Pamekasan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi kepala daerah yang telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Pamekasan. Permasalah

pembangunan

diperlukan

dalam

perumusan

tujuan

pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Indentifikaasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informais pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan. Adapun permasalahan pembangunan secara umum yang terjadi di Pamekasan dan kedepannya menjadi perhatian yang serius dari Pemkab Pamekasan untuk ditindak lanjuti lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1)

Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan dan Kurangnya Sarana Prasarana Pelayanan Medis a) Pendidikan masih belum secara konsisten berfungsi sebagai eskalator yang menjamin mobilitas vertikal warga masyarakat. Secara umum, kondisi

dan

membutuhkan

kualitas banyak

pendidikan

masyarakat

pembenahan,

bukan

umumnya saja

dari

masih segi

ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang belum merata, tetapi juga akses dan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan yang masih harus terus ditingkatkan. Kelangsungan pendidikan anak seringkali masih terkendala kewajiban anak untuk mencari nafkah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan orang tuannya. Angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Pamekasan cenderung menurun. Angka rata-rata lama sekolah terus membaik dari 4,73 (2006) menjadi 5,25 (2008), namun masih sangat rendah karena hanya setingkat SD bukan setingkat pendidikan dasar. BAB IV - 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 APK SD/MI dan SMA/SMK/MA masih fluktuatif. APK SD di tahun 2009 sebesar 111 prosen, tetapi tahun 2010 turun menjadi 103,56 prosen. APK SMA di tahun 2009 sebesar 66 prosen, tahun 2010 naik menjadi 80 prosen, dan tahun 2011 naik kembali menjadi 86. Rasio ketersediaan untuk jenjang SD sudah cukup memadai, tetapi untuk jenjang SMP dan SMA masih kurang. Rasio guru, murid untuk jenjang SD/MI/SMP/MTs sudah cukup memadai, namun untuk jenjang SMP dan SMA/MA masih kurang. b) Akses masyarakat (miskin) terhadap layanan kesehatan umumnya masih kurang, meski sebagian besar telah ditangani melalui program Jamkesmas/Jamkesda. Kebijakan subsidi kesehatan dalam banyak hal hanya membantu mengganti biaya berobat, tetapi tidak mengganti upah/penghasilan si miskin yang hilang selama mereka sakit. Fasilitas layanan kesehatan yang ada, dalam banyak juga masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

2)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Relatif Lambat Dari tahun ke tahun sektor pertanian masih mendominasi PDRB Kabupaten Pamekasan. Struktur ekonomi agraris yang menjadi sektor ekonomi Pamekasan belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan sehingga masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menjadi yang utama/yang terbesar Di sisi lain sektor Perdagangan, restoran dan Hotel secara pelan dan pasti meningkat walaupun belum cukup signifikan. Dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan

meningkatnya

aktivitas

perekonomian

rakyat

di

Kabupaten

Pamekasan, umumnya belum diimbangi dengan peningkatan taraf kesajahteraan dan peningkatan IPM secara signifikan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pamekasan umumnya masih berpendidikan rendah, belum memiliki kemampuan atau daya beli yang layak, dan tidak BAB IV - 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 pula didukung oleh kondisi kesehatan keluarga yang benar-benar memadai, sehingga secara umum kondisi IPM masyarakat Kabupaten Pamekasan masih membutuhkan berbagai pembenahan.

3)

Tingginya Angka Kemiskinan Dan Masih Terbatasnya Perluasan Dan Penyediaan Lapangan Kerja Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2011, jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan sebanyak 179.200 jiwa. Jumlah ini setara dengan 20,94 prosen penduduk Pamekasan berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan yang cukup tinggi ini disebabkan beberapa hal antara lain: a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum optimal b. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan keluarga miskin c.

Aksesibilitas keluarga miskin dalam rangka usahan skala mikro masih rendah

d. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin.

Beberapa sektor yang perlu diperhatikan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Pamekasan adalah : a. Pengembangan Sektor Koperasi dan UKM, melalui perkuatan modal koperasi, volume usaha koperasi, peningkatan jumlah koperasi utamanya sebagai koperasi sehat dan peningkatan jumlah anggota koperasi. b. Menumbuh kembangkan koperasi utamanya pada wilayah wilayah pedesaan merupakan bentuk

pemberdayan dan pengembangan

ekonomi kerakyatan berbasis

kemampuan lokal, berkembangnya

koperasi pada banyak wilayah akan mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta akan meningkatkan jumlah uanmg yang

beredar

dan

berputar

yang

akan

mendorong

tingkat

pertumbuhan ekonomi.

BAB IV - 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 c.

Pengembangan Industri dan Perdagangan,melalui pengembangan cluster/wilayah Madura

industri

yang

Islami,

kecil/kerajinan/industri melalui

kreatif

pengembangan

bercirikan

industri

dan

perdagangan dengan model ini, akan mempermudah pembinaan, pengawasan,

sehingga

kualitas

tetap

dapat

terjaga

serta

menghindarkan adanya persaingan yang tidak sehat antar pengusaha kecil/mikro dan menengah pada cluster/wilayah yang dikembangkan. d. Belum

Memadainya

Infrastruktur

Daerah

(Jalan/Jembatan,

Infrastruktur Irigasi, Perumahan Dan Permukiman Termasuk Jalan Desa/Lingkungan)

4)

Pengaruh Berkembangnya Teknologi yang Semakin Maju Pasca pembangunan Jembatan Suramadu dan penetrasi teknologi informasi, termasuk televisi dan internet, dalam beberapa kasus tentu akan melahirkan pergeseran gaya hidup dan aspirasi sosial-ekonomi masyarakat yang cenderung lebih konsumtif, yang ujung-ujungnya akan dapat

menyebabkan

terjadinya

pengurasan

sumber-sumber

dana

masyarakat ke luar daerah. Generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan di masa depan, bukan tidak mungkin justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rawan menghadapi godaan perubahan gaya hidup masyarakat urban yang makin konsumtif dan permisif.

5)

Masih

Lemahnya

Perencanaan

Pembangunan

dan

Belum

Mandirinya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Daerah Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengawasan program pembangunan secara umum masih belum berkembang optimal. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program yang bottom-up planing, seringkalil masih belum berkembang akibat keterbatasan pendidikan dan kurangnya akses masyarakat terhadap saluran untuk menyalurkan aspirasi sosial-politiknya.

BAB IV - 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Demikian pula Kemandirian bagi tataran pemerintahan tercermin dalam kemampuan pembiayaan dengan kempuan dan kekuatan sendiri, tanpa harus bergantung dengan pihak luar.Kemandirian ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu rasio PAD terhadap APBD, rasio keuangan daerah, optimalisasi PDRB, perimbangan perbandingan pendapatan perkapita dengan kebutuhan hidup masyarakat. Adapun rasio PAD terhadap APBD yang ada di Kabupaten Pamekasan rata-rata sekitar 6,54 %.di masa yang akan datang PAD kabupaten Pamekasan dapat mencapai 5,00% terhadap APBD.

6)

Kurang

Optimalnya

Pelayanan

Reformasi

Birokrasi

Dan

Pelayanan Publik Permasalahan yang terjadi dalam urusan pemerintahan umum antara lain: a. Belum dilaksanakannya secara merata Standar Pelayanan Minimum (SPM); b. Belum tersusunnya SOP; c.

Belum konsistennya penerapan Pola Pengembangan Karir sehingga kelayakan pegawai di setiap SKPD dan rasio pelayanan tidak seimbang, penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan, mutasi pegawai terlalu cepat, aturan yang berubah-rubah

sehingga

sulit

mencapat

tingkat

profesionalitas

seperti yang diharapkan.

4.1.

Faktor Penghambat Dan Pendorong Permasalahan Pembangunan Dan Pengembangan Dengan

kondisi internal

dan

eksternal

yang dimiliki Kabupaten

Pamekasan sebagaimana telah diuraikan di atas, serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 yang diperkirakan tumbuh sebesar 6,32 prosen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun 2010 sebesar 5,75 prosen, maka pertumbuhan ekonomi tahun-tahun yang akan datang diharapkan dapat

tumbuh lebih pesat lagi. Pertumbuhan BAB IV - 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 ekonomi sampai dengan tahun 2012 tersebut terutama didukung oleh kinerja sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel IV.1 Agregat Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 s.d 2011 NO

LAPANGAN USAHA

2008

2009

2010*

2011**

2012***

1

Atas Dasar Harga Berlaku

1.

PDRB (Juta Rupiah)

3.965.510,07

4.385.414,21

4.916.858,68

5.615.288,48

6.360.325,89

2.

PDRB Per Kapita (Rupiah)

5.116.991,87

5.580.330,35

6.177.594,53

7.015.637,85

7.769.172,00

3.

Pendapatan Regional (Juta Rupiah)

3.606.940,10

3.988.874,10

4.471.965,97

5.107.212,80

5.607.303,70

4.

Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)

4.654.302,43

5.075.742,93

5.618.626,50

6.380.857,48

6.956.375,83

II

Atas Dasar Harga Konstan (2000)

1.

PDRB (Juta Rupiah)

1.953.007,33

2.054.203,80

2.172.391,96

2.307.330,72

2.453.183,98

2.

PDRB Per Kapita (Rupiah)

2.520.110,27

2.613.923,16

2.729.253,40

2.882.558,92

2.996.012,58

3.

Pendapatan Regional (Juta Rupiah)

1.776.411,53

1.868.457,55

1.975.840,56

2.098.566,86

2.205.951,97

4.

Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)

2.292.235,60

2.377.565,69

2.482.467,49

2.621.910,73

2.731.802,44

5.

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

774.969

785.870

795.918

807.828

818.662

Sumber Keterangan

: BPS Kabupaten Pamekasan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara

Kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu Tahun 2008 -2012 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

BAB IV - 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel IV.2 Distribusi Prosentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 s.d 2012 (%) No 1.

Lapangan Usaha Pertanian

2008 50,19

2009 49,47

2010* 49,24

2011** 48,59

2012*** 48,34

2.

Pertambangan & Penggalian

1,12

1,09

1,02

1,00

0,94

3.

Industri Pengolahan

3,02

2,99

2,94

2,91

2,92

4.

Listrik, Gas & Air Bersih

0,99

0,96

0,94

0,90

0,88

5.

Konstruksi

4,79

4,98

5,09

5,35

5,22

6.

Perdagangan, Hotel Dan Restoran

16,05

16,46

16,81

17,68

18,13

7.

Pengangkutan & Komunikasi

4,04

4,09

4,11

4,08

4,17

8.

Keuangan, Persewaan Perusahaan Jasa - Jasa

6,53

6,55

6,53

6,46

6,50

13,26

13,41

13,32

13,03

12,90

9.

Sumber Keterangan

Dan

Jasa

: BPS Kabupaten Pamekasan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara

Dalam tabel di atas jelas menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi dalam perekonomian Kabupaten Pamekasan masih didominasi oleh tiga sektor andalan yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sumbangan sektor pertanian terhadap peningkatan PDRB terutama terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan yaitu sebesar 50,19 prosen pada tahun 2008, sebesar 49,47 prosen pada tahun 2009, sebesar 49,24 prosen pada tahun 2010, sebesar 48,59 prosen pada tahun 2011, dan sebesar 48,34 prosen pada tahun 2012. Sumbangan

sektor

perdagangan,

hotel

dan

restoran

terhadap

peningkatan PDRB terutama terjadi pada sub sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 16,05 prosen pada tahun 2008, sebesar 16,46 prosen pada tahun 2009, sebesar 16,81 prosen pada tahun 2010, sebesar 17,68 prosen pada tahun 2011, dan sebesar 18,13 prosen pada tahun 2012. Sedangkan sumbangan sektor jasa-jasa terhadap peningkatan PDRB terutama terjadi pada sub sektor pemerintahan umum yaitu sebesar 13,26 prosen pada tahun 2008, sebesar 13,41 prosen pada tahun 2009, sebesar 13,32 prosen pada tahun 2010, sebesar 13,03 prosen pada tahun 2011, dan sebesar 12,90 prosen pada tahun 2012. BAB IV - 8

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 6,52 prosen, dan proyeksi tahun 2018 sebesar 7,51 prosen, strategi yang diterapkan diantaranya sebagai berikut: 1.

Melakukan peningkatan aksesibilitas, kualitas dan kuantitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga masyarakat Pamekasan menjadi lebih cerdas dan sehat;

2.

Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, komoditas hasil laut, serta usaha perikanan;

3.

Membangun

dan

mengembangkan

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah(UMKM) agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas serta daya saing dan kemandirian UMKM di pasar dalam dan luar negeri; 4.

Meningkatkan kualitas hasil industri kecil dan menengah terutama produkproduk unggulan daerah seperti batik Madura;

5.

Mengembangkan dan memberikan perhatian secara khusus terhadap komoditas unggulan melalui pemberdayaan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan agribisnis;

6.

Meningkatkan pengembangan informasi peluang pasar dan jaringan pemasaran;

7.

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan

promosi

pariwisata

secara

konsisten

dan

berkesinambungan terutama wisata religi; 8.

Meningkatkan dan pemeliharaan,

dan

percepatan perbaikan

pembangunan infrastruktur

dan

pengembangan,

yang

menunjang

pembangunan sektor pertanian dan wilayah perdesaan.

BAB IV - 9


Isu Strategis Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan dan pengembangan yang akan dihadapi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013-2018, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul selama lima tahun mendatang. Isu-isu strategis yang mengemuka menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan utama pembangunan lima tahun ke depan yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Beberapa informasi dari masing-masing isu strategis ini, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan dengan pokok –pokok informasi sebagai berikut : a. Indek

Pembangunan

Manusia

(IPM)

Kabupaten

Pamekasan,

meningkat dari tahun ke tahun yaitu, sebesar 63,13 prosen pada 2008, sebesar 63,81 prosen untuk tahun 2009, pada tahun 2010 menjadi sebesar 64,60 prosen, sebesar 65,48 prosen pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 65,72 prosen. b. Peningkatan dari tahun ke tahun ini, merupakan hal positif, namun demikian dikaitkan dengan level IPM yang harus ditempuh, masih berada pada level “menengah bawah” oleh sebab itu, perlu dilakukan

upaya Lanjutan dalam rangka menuju level “menengah atas” c.

Peningkatan asesbilitas dan peningkatan kualitas pendidikan serta optimalisasi layanan kesehatan dengan biaya yang murah terjangkau.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan IPM dilakukan melalui optimalisasi menuju meningkatnya rata-rata pendidikan bagi masyarakat Kabupaten

Pamekasan,

meningkatnya

usia

harapan

hidup

serta

meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.

BAB IV - 10


Perlunya perluasan penyediaan lapangan kerja dalam upaya menekan angka kemiskinan, dengan pokok – pokok informasi sebagai berikut : a. Tingkat kesempatan kerja Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sebesar 96,58 prosen, dan terjadi peningkatan menjadi sebesar 97,82 prosen pada tahun 2009. Adapun pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi sebesar 96,47 prosen, pada tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi sebesar 97,11 prosen, dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi 97,70 prosen. b. Kondisi data ini menggambarkan informasi positif, namun demikian, masih diperlukan upaya lanjutan melalui penyediaan lapangan kerja dalam rangka menekan angka pengangguran menjadi

sekecil

mungkin. c.

Berdasarkan

pendataan

terakhir, angka

kemiskinan Kabupaten

Pamekasan 20,94 prosen. Ini berarti masih memerlukan upaya untuk menekan lebih rendah pada tahun – tahun mendatang. d. Berbagai bantuan telah diberikan kepada masyarakat miskin melalui pelayanan

kesehatan dan pelayanan pendidikan secara gratis

(terjangkau), pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, bantuan bahan pangan pokok, serta berbagai program/kegiatan

lainnya.

Namun karena kondisi keterbatasan APBD program yang dibebankan belum mampu menangani secara menyeluruh e. Untuk itu, dalam rangka menekan angka kemiskinan, masih diperlukan keterlibatan para pelaku ekonomi dan atau masyarakat peduli kemiskinan maupun upaya penguatan usaha mandiri melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV - 11


Laju pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal perlu didorong supaya lebih cepat, dengan pokok – pokok informasi sebagai berikut : a. Dominasi sektoral PDRB Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun berada pada sektor pertanian, baru perdagangan dan jasa. b. Struktur

ekonomi

Kabupaten

Pamekasan

meerupakan

struktur

ekonomi agraris, sehingga dalam menunjang pertumbuhan ekonomi relatif lambat, upaya intensifikasi pertanian maupun jaring distribusi dan pemasaran hasil produk pertanian perlu dikembangkan sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi juga dapat didorong dari sektor lain. c.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sebesar 5,53 prosen, yang kemudian menjadi sebesar 5,18 prosen, pada tahun 2009, dan selanjutnya berturut-turut meningkat sebesar 5,75 prosen pada tahun 2010, sebesar 6,21 prosen pada tahun 2011 dan diproyeksi sebesar 6,32 prosen pada tahun 2012.

d. Dikaitkan dengan laju pertumbuhan masing-masing sektor masih perlu dipacu lebih cepat. Untuk itu, diperlukan upaya lanjutan untuk menggeser dominasi struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan dapat melaju relatif lebih cepat dan kontribusi sektor lain utamanya perdagangan dan jasa untuk tahun ke depan harus mampu dikembangkan, karena pada sektor tesebut Kabupaten Pamekasan masih memiliki peluang untuk tetap di atas Kabupaten Sampang dan Sumenep. e. Kurangnya penanaman investasi bentuk industri relatif sedikit, berakibat cakupan penyerapan tenaga kerja relatif kecil, untuk itu, diperlukan upaya lanjutan guna menarik investasi di Kabupaten Pamekasan.

BAB IV - 12


Perkembangan Teknologi informasi menimbulkan kekhawatiran terhadap pengikisan budaya agamis, dengan pokok – pokok informasi sebagai berikut : a. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta telah beroperasinya Jembatan Suramadu dan akan tumbuhnya kawasan industri/perdagangan, dikhawatirkan

akan berpengaruh terhadap

perubahan pola kehidupan masyarakat Pamekasan, baik sosial budaya maupun sosial ekonomi b. Pada sisi lain masyarakat Pamekasan memiliki budaya agamis yang perlu dipertahankan. Untuk itu, dalam merespons kondisi di atas, diperlukan upaya lanjutan untuk tetap melestarikan budaya agamis di lingkungan masyarakat Pamekasan. 5.

Perlunya Pengelolaan Lingkungan Secara Arif Untuk Menghadapi Globalisasi dan Perubahan Iklim, dengan pokok-pokok informasi sebagai berikut: a. Terjadinya globalisasi di berbagai sektor selain berdampak positif namun

juga

mempunyai

dampak

negatif.

Berkembangnya

perekonomian masyarakat dan berkembangnya investasi sering berdampak terhadap banyaknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak

memperhatikan

kaidah-kaidah

lingkungan.

Perubahan

peruntukan suatu kawasan sering berdampak terjadinya pencemaran dan

polusi

sehingga

menyebabkan

terjadinya

konflik-konflik

lingkungan. b. Perubahan musim yang tidak menentu di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia menjadi indikasi bahwa perubahan iklim secara global telah terjadi. La Nina dan El Nino sering terjadi sehingga kekeringan dan banjir menjadi sesuatu yang tidak asing kita alami. Perubahan iklim sering tidak diantisipasi secara berkelanjutan dan masih banyak masyarakat dan instansi belum memahami pengelolaan lingkungan yang arif dalam mengahadapi perubahan iklim.

BAB IV - 13


BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1.

Visi Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Pamekasan 5 (lima) tahun yang akan datang maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk memenuhi tuntutan dimaksud. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pamekasan

perlu menetapkan visi yang dapat

memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya

untuk

kepemerintahan

berperan

pelaksanaan

aktif

dalam

pembangunan

penyelenggaraan dan

pelayanan

tugas kepada

masyarakat. Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Pamekasan, sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kabupaten PamekasanTahun 2005 – 2025, yaitu :

“Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT”

Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber

daya

yang

ada

dalam menciptakan Kabupaten

Pamekasan

sebagaimana yang dicita-citakan. Mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan tersebut, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018 adalah :

“Terwujudnya Pamekasan yang Bersih , Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa Didukung Aparat yang Profesional”

BAB V - 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Penjelasan Visi: -

Bersih, artinya kondisi lingkungan masyarakat yang indah dan asri serta bebas polusi.

-

sehat, artinya mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Pamekasan.

-

cerdas, artinya mampu mengambil keputusan, menetapkan tujuan, tidak tergantung dan tidak menjadi pihak yang tersub ordinasi pihak lain serta

meningkatnya

berkurangnya

angka

tingkat buta

rata-rata

huruf

yang

pendidikan pada

masyarakat,

muaranya

dapat

meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan. -

Sejahtera, artinya mencapai taraf kehidupan yang tentram, nyaman, secara sosial-ekonomi dan psikologis tidak kekurangan dan mampu memenuhi paling-tidak kebutuhan dasar seluruh anggota keluarganya.

-

Iman dan taqwa, artinya berpegang pada ajaran agama dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari tuhan Yang Maha Kuasa.

-

Profesional, artinya terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara adil.

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Pamekasan dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Visi RPJMN adalah : “Indonesia yang mandiri,

maju, adil dan makmur” dan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah :“Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Rimur dan RPJMD Kabupaten Pamekasan, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945.

BAB V - 2


Misi Berdasarkan visi tersebut di atas ditetapkan sebagai berikut : 1. Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan; 2. Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur publik; 4. Meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian

dan

optimalisasi

komoditas

unggulan

daerah

yang

berwawasan lingkungan; 5. Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel); 6. Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah.

Atas 6 (enam) Misi Kabupaten Pamekasan tersebut secara substansi maknanya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Memperluas

Pendidikan

Berbasis

Potensi

Daerah

dan

Pemerataan Kualitas Pendidikan, dimaksudkan memperluas dan mempermudah aksesibilitas pendidikan, pemerataan pendidikan melalui upaya peningkatan APM – APK untuk jenjang Pendidikan SD/MI sampai dengan SMA/MA, utamanya pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun, selain itu upaya peningkatan kualitas hasil pendidikan juga perlu dioptimalkan, sehingga angka putus sekolah dapat ditekan, angka melanjutkan meningkat, nilai rata UAN/UNAS meningkat dan rata – rata sekolah bagi masyarakat Pamekasan juga meningkat, yang didukung sarana prasarana kependidikan yang cukup memadai dan kualitas tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi pendidik secara cukup. Pendidikan yang berbasis potensi lokal pada masyarakat Pamekasan tentunya tidak akan meninggalkan basis Madura yang islami dan nilai nilai keagamaan lain yang baik serta budi pekerti yang luhur.

BAB V - 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 2. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Hidup Bersih dan Sehat Melalui Peningkatan Fasilitas Layanan Kesehatan, dimaksudkan bahwa layanan kesehatan bagi semua kalangan masyarakat utamanya masyarakat miskin di Puskesmas/Pustu akan diupayakan terjangkau/ murah bahkan gratis, Kualitas dan kuantitas Puskesmas/Pustu secara bertahap dan berkesinambungan akan ditingkatkan terus, kecukupan tenaga medis dan para medis diupayakan lebih optimal pada tahun tahun mendatang. Pola layanan RSUD yang sudah berjalan melalui mekanisme BLUD akan terus dikembangkan menuju Rumah Sakit yang mandiri, maju/modern dan profesional, biaya layanan pasien miskin RSUD dan rawat inap kelas 3 diupayakan semurah mungkin bahkan gratis.

Kecukupan dokter

spesialis dari tahun ke tahun akan diupayakan bertambah disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur publik, dimaksudkan

Pembangunan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Jalan/Jembatan dan

Jaringan Irigasi serta infrastruktur industri dan perdagangan akan diupayakan

lebih

optimal,

sehingga

dukungan

infrastrukur

pengembangan perekonomian, peningkatan alur/arus distribusi barang dan jasa dapat lebih lancar, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian

dan

pembenahan

perikanan

kali/sungai

kelautan dan

dapat

jaringan

ditingkatkan,

irigasi

sekaligus

diharapkan

dapat

meningkatkan luas areal panen dan merupakan alat pengendalian banjir di wilayah pertanian maupun permukiman.

4. Meningkatkan

Pembangunan

di

Bidang

Ekonomi

Dengan

Prioritas Sektor Pertanian dan Optimalisasi Komoditas Unggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan, dimaksudkan bahwa sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar perlu menjadi perhatian yang serius dari semua pihak, peningkatan produksi dan produktivitas

BAB V - 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dilakukan

melalui

perbaikan

pola

tanam,

pemberantasan

hama,

pemupukan secara baik dan irigasi yang cukup. Pengembangan (tanaman

pertanian

tahunan)

tanaman

maupun

pangan,

tanaman

tanaman

keras

dan

perkebunan

peternakan

di

Kabupaten Pamekasan tentunya disesuaikan dengan potensi masing – masing

wilayah

(berbasis

komoditas

unggulan

daerah/wilayah).

Pengembangan perekonomian daerah juga akan didukung melalui pengembangan Koperasi/Usaha Mikro dan UKM serta pengembangan industri kecil/kreatif/pengrajin melalui pola pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai basis ekonomi kerakyatan.

5. Melakukan Percepatan Reformasi Birokrasi di Segala Bidang, dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Transparan dan Akuntabel), dimaksudkan bahwa penataan kelembagaan dalam hal ini organisasi SKPD secara periodik perlu dilakukan kajian/Analisis jabatan dan atau review disesuaikan dengan perkembangnnya, penempatan pegawai harus sesuai dengan kompetensinya, kecukupan pegawai perlu dipertimbangkan

sesuai

dengan

kebutuhan

SKPD,

demikian

pula

pelatihan pegawai dalam bentuk pelatihan/pendidikan secara struktural maupun fungsional

perlu dilakukan terus , peningkatan etos kerja,

disiplin kerja dan budaya kerja juga perlu ditingkatkan, melalui penerapan etika dan perilaku pegawai secara baik.

6. Meningkatkan

Kemudahan

Pelayanan

Publik

yang

Cepat,

Sederhana Serta Murah, dimaksudkan bahwa layanan publik yang baik, cepat, murah

merupakan hak masyarakat untuk mendapat

pemenuhan dari lembaga publik dalam hal ini adalah Kabupaten Pamekasan, karena layanan publik yang baik adalah salah satu ciri berjalannya tugas kepemerintahan secara baik, oleh karena itu semua SKPD yang mempunyai tugas terkait dengan layanan publik harus menyusun standart pelayanan publik (SPP) dan disosialisasikan kepada masyarakat/stakeholder dan pemangku kepentingan.

BAB V - 5


Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat

prioritas

tertinggi

dalam

perencanaan

pembangunan

jangka

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak seluruhnya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi tetap menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM nasional dan propinsi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Pamekasan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target). Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel berikut:

BAB V - 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel V.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan VISI : Terwujudnya Pamekasan yang Bersih , Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa Didukung Aparat yang Profesional” NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

1

Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan

Mewujudkan masyarakat pamekasan yang cerdas, terampil dan terdidik berlandaskan iman dan taqwa

 Meningkatnya akses dan pemerataan, peningkatan kualitas hasil pelayanan pendidikan  Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan

2

Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan

Mewujudkan masyarakat pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai.

 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat  Meningkatnya Layanan RSUD  Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan  Semakin mantapnya KB dan KS

3

Mempercepat pembangunan infrastruktur publik

Meningkatkan infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat

 Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, transportasi yang layak dan memadai  Meningkatnya kualitas permukiman  Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

4

Meningkatkan Pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan

Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan

 Meningkatnya Pembangunan pertanian/peternakan  Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatnya Kapasitas dan Peran serta Masyarakat  Meningkatnya Pembangunan kehutanan dan perkebunan  Meningkatnya Pembangunan Perikanan

BAB V - 7


NO

MISI

TUJUAN Mendorong pertumbuhan sektor periwisata

 Meningkatnya Kunjungan Wisata

Menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial

 Berkurangnya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Sosial dan Kesenjangan Antar Wilayah  Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Serta Penyediaan Lapangan Kerja  Meningkatnya Koperasi, UMKM dan Etos Kewirausahaan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat  Meningkatnya investasi/ penanaman modal daerah

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui perluasan lapangan kerja Memperkuat iklim usaha UMKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan Meningkatkan investasi dan penanaman modal dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, sehat, kondusif dalam rangka kelangsungan pembanguna 5

Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel)

SASARAN

 Meningkatnya daya dukung lingkungan terhadap perlaksanaan pembangunan

Meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

 Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif dan memperhatikan keinginan masyarakat yang memadai didukung kajian secara memadai  Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan Peraturan Perundangan lainnya  Terwujudnya sistem inovasi daerah (SIDa) bagi terciptanya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik

 Terwujudnya reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN  Meningkatnya peran serta lembaga legeslatif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat

BAB V - 8


NO

MISI

TUJUAN

Mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel Mewujudkan masyarakat madani, kondusif dan berbasis religius toleran dan bertanggung jawab Meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana Mengembangkan potensi dan bakat pemuda di bidang Olah raga seni dan budaya Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah Meningkatkan sistem pengelolaan arsip agar dapat termanfaatkan secara maksimal 6

Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah

Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik melalui media informasi dan komunikasi yang baik menuju masyarakat yang bertanggungjawab berbasis iman dan taqwa.

SASARAN  Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daera  Meningakatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Penegakan Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Transparan, dan Profesional.  Meningkatnya upaya penanngulangan bencana secara efektif dan efisien  Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah  Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah  Meningkatnya utilitas kearsipan bagi masyarakat luas  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Benarbenar Prima, serta Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada Seluruh Lembaga Layanan Publik  Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya kualitas layanan kependudukan  Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat serta keleluasaan untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban syariat agama sesuai dengan keyakinannya.  Meningkatnya Penyelesaian Ijin Lokasi tepat waktu  Meningkatnya sistem komunikasi informasi dan media massa

BAB V - 9


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

S

trategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi

juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, informasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1.

Strategi Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused

management). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah

menciptakan

nilai

tambah

(value

added)

bagi

stakeholder

pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategy

objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang baik, partisipatif, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja; strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

BAB VI - 1


Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengerahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah

kebijakan

Kabupaten

Pamekasan

merupakan

fokus/tema

pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Penahapan dan fokus/tema

ini

mencerminkan

urgensi

permasalahan

yang

hendak

diselesaikan, berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan–permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

6.2.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1 Misi pertama yaitu Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan

kualitas

pendidikan

yang

bertujuan

untuk

Mewujudkan

masyarakat Pamekasan yang cerdas, terampil dan terdidik berlandaskan iman dan taqwa. Terhadap pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1.

Meningkatnya akses dan pemerataan, peningkatan kualitas hasil pelayanan pendidikan dengan strategi pencapaian yaitu Pemerataan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, tidak diskriminatif dengan biaya murah (gratis), yang didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan yang memadai, dengan arah kebijakan antara lain : -

Menyelenggarakan

sistem

pendidikan

murah

dalam

rangka

mewujudkan pemerataan dan mencerdaskan masyarakat; BAB VI - 2


Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang akan dicapai melalui strategi Peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung dengan kompetensi tenaga pendidik yang memadai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

6.2.2.

-

Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan;

-

Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan;

-

Meningkatkan layanan perpustakaan.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 Misi Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan memiliki tujuan pencapaian berupa Terwujudnya masyarakat Pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1.

Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

dengan

strategi

meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat serta arah kebijakan sebagai berikut : -

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai;

-

Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;

-

Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif);

2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Meningkatnya

perilaku hidup bersih dan sehat dengan strategi

optimalisasi sumber daya dalam rangka mewujudkan pola hidup bersih dan sehat yang diikuti dengan arah kebijakan berupa Meningkatkan peran serta aktif masyarakat bidang kesehatan. 3.

Meningkatnya Layanan RSUD yang akan dicapai melalui strategi Pengembangan RSUD, melalui dukungan kecukupan tenaga medis dan paramedis serta sarana dan prasarana rumah sakit secara memadai

BAB VI - 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 yang diarahkan melalui kebijakan berupa Pengembangan RSUD melalui pola BLUD. 4.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi peningkatan iklim kondusif bagi pengembangan keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha dan ketahanan keluarga dengan arah kebijakan sebagai berikut :

5.

-

Penguatan kelembagaan organisasi wanita; dan

-

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.

Pemantapan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dicapai melalui strategi Pemantapan kapasitas pelayanan KB di klinik KB Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB dengan arah kebijakan sebagai berikut :

6.2.3.

-

Pemantapan Program KB; dan

-

Meningkatkan Keluarga Sejahtera.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3 Misi

ketiga

yaitu

Mempercepat

pembangunan

infrastruktur

publik

mempunyai tujuan Meningkatnya infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui penetapan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1.

Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, transportasi yang layak dan memadai. Pencapaiannya dilakukan dengan strategi : a) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan arah kebijakan : -

Penyediaan sistem informasi/database infrastruktur;

-

Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.

b) Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur

irigasi

dan

penanggulangan banjir dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air.

BAB VI - 4


Meningkatnya

kualitas

permukiman

dilakukan

dengan

strategi

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman dan arah kebijakan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman perkotaan dan pedesaan. 3.

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dengan strategi Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan dan angkutan umum dan arah kebijakan sebagai berikut :

6.2.4.

-

Pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan;

-

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4 Misi Meningkatkan Pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1.

Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, tujuan ini mempunyai sasaran sebagai berikut : a) Meningkatnya Pembangunan pertanian/peternakan yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : -

Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan arah kebijakan Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pertanian;

-

Optimalisasi Pembinaan Kelompok Tani dengan arah kebijakan Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber

Daya

Manusia Pertanian; -

Optimalisasi promosi produk unggulan daerah baik di tingkat propinsi maupun nasional dengan arah kebijakan Mewujudkan dan mengembangkan agrobisnis yang berdaya saing.

b) Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatnya Kapasitas dan Peran serta Masyarakat dicapai melalui strategi optimalisasi Sumber Daya ketahanan pangan daerah dan arah kebijakan sebagai berikut : BAB VI - 5


Penyediaan lumbung pangan menuju desa mandiri;

-

Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan dan peran serta masyarakat.

c) Meningkatnya Pembangunan kehutanan dan perkebunan melalui strategi Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan serta arah kebijakan Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan menjaga kelestarian hutan rakyat. d) Meningkatnya Pembangunan perikanan dicapai dengan strategi Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Perikanan serta arah kebijakan sebagai berikut : -

Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan;

-

Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan dan pengusaha kecil dan mikro.

2.

Mendorong

pertumbuhan

sektor

pariwisata

dengan

sasaran

Meningkatnya Kunjungan Wisata yang dapat dicapai melalui strategi Promosi dan Eksplorasi sektor pariwisata serta arah kebijakan berupa Pengembangan potensi pariwisata. 3.

Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan sasaran Berkurangnya

Angka

Kemiskinan

dan

kesenjangan

Sosial

dan

Kesenjangan Antar Wilayah yang didukung oleh strategi berupa sinergitas antar wilayah untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang diarahkan melalui kebijakan Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kegiatan ekonomi dan meningkatkan keberpihakan. 4.

Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja melalui perluasan lapangan kerja yang memiliki sasaran berupa Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Serta Penyediaan Lapangan Kerja yang dapat dicapai kapasitas

melalui

tenaga

strategi

kerja

Pemberdayaan dan peningkatan

dengan

arah

kebijakan

Mendorong

profesionalitas kerja dan menciptakan hubungan industrial kerja yang harmonis.

BAB VI - 6


Memperkuat

iklim

usaha

UMKM

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan memiliki sasaran

berupa

Meningkatnya

Koperasi,

UMKM

dan

Etos

Kewirausahaan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : a) Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan koperasi sejalan dengan pengembangan dunia usaha dengan arah kebijakan Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM. b) Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan potensi baru dengan arah kebijakan yaitu : -

Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;

-

Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil produksi industri kecil, menengah dan kreatif.

c) Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar daerah dengan arah kebijakan yaitu : -

Pengembangan

dan

penataan

sarana

dan

prasarana

perdagangan;

6.

-

Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;

-

Peningkatan perlindungan konsumen.

Meningkatnya

investasi

menumbuhkan Meningkatnya

dan

perekonomian investasi/

penanaman daerah

penanaman

modal

yang modal

dalam

mempunyai daerah.

rangka sasaran

Pencapaian

sasaran ini dilakukan dengan strategi Mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pelaku usaha ekonomi baru serta arah kebijakannya yaitu Menciptakan iklim investasi yang kondusif. 7.

Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, sehat, kondusif dalam rangka kelangsungan pembangunan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya daya dukung lingkungan terhadap perlaksanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan dengan strategi Pelestarian

Lingkungan

Hidup

secara

Berkelanjutan

dengan BAB VI - 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 memperhatikan kaidah-kaidah berkelanjutan dan arah kebijakan sebagai berikut : -

Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

-

Pemanfaatan

sumber

daya

alam

dengan

memperhatikan

kelestariannya;

6.2.5.

-

Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan ruang terbuka hijau;

-

Peningkatan kebersihan lingkungan;

-

Pengurangan beban pencemaran lingkungan.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5 Misi kelima yaitu

Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala

bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) yang mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1.

Meningkatnya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuan ini mempunyai sasaran sebagai berikut : a) Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, partisipatif, inovatif dan memperhatikan keinginan masyarakat yang memadai didukung kajian secara memadai yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : -

Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu dengan arah kebijakan Meningkatkan koordinasi,

integrasi

dan

Sinkronisasi

perencanaan

pembangunan lintas sektor serta Mengakomodasi aspirasi masyarakat khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah. b) Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan Peraturan Perundangan lainnya yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : -

Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan arah kebijakan Penyusunan perencanaan tata BAB VI - 8

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 ruang dan Meningkatkan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. c) Terwujudnya sistem inovasi daerah (SIDa) bagi terciptanya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : -

Melaksanakan litbang, pengkajian, pengoperasian, penerapan, dan perekayasaan dalam menumbuhkembangkan inovasi bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, dengan arah kebijakan merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design, dan action plan) berskala Kabupaten dan melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan perekayasaan, dan pengoperasian dalam rangka penguatan SIDa.

2.

Meningkatnya layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik, tujuan ini dengan sasaran sebagai berikut : a) Terwujudnya reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN yang dicapai melalui strategi memperluas kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten. b) Meningkatnya menyelenggarakan layanan

kepada

peran tugas

serta

lembaga

legislatif

kepemerintahan

masyarakat

yang

dan

dicapai

dalam

peningkatan

melalui

strategi

meningkatkan fungsi lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dengan arah kebijakan meningkatkan fungsi lembaga legislatif. c) Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien yang dicapai melalui strategi Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dengan arah kebijakan sebagai berikut : -

Meningkatkan kualitas dan manjemen layanan administratif kepada Sekda dan SKPD terkait; BAB VI - 9

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam merumuskan

-

penanganan masalah lintas sektor; Menegakkan supremasi hukum.

3.

Terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dapat dicapai melalui strategi : a)

Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan sebagai berikut :

b)

-

Meningkatkan transparansi pelaksanaan penganggaran;

-

Meningkatkan kompetensi pengawasan.

Optimalisasi Penerimaan Daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut : -

4.

Mengitensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;

Terwujudnya masyarakat madani, kondusif dan berbasis religius toleran dan

bertanggung jawab dengan sasaran Meningkatnya

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Penegakan Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Transparan, dan Profesional melalui strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan suasana kondusif serta arah kebijakan sebagai berikut : -

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum;

-

Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;

-

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun komunikasi politik yang terbuka dan saling menghormati;

-

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

terhadap

keamanan

lingkungan. 5.

Meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana dengan sasaran Meningkatnya upaya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien melalui strategi peningkatan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana serta arah kebijakannya sebagai berikut :

BAB VI - 10


meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana;

6.

Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana.

Mengembangkan potensi dan bakat pemuda di bidang Olah raga seni dan budaya dengan sasaran Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : -

Peningkatan peran serta generasi muda dengan arah kebijakan Meningkatkan peran generasi muda;

-

peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan dengan arah kebijakan Meningkatkan prestasi olahraga dan meningkatkan fasilitas olah raga;

-

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap seni, budaya dan nilai-nilai tradisi dengan arah kebijakan Mengembangkan seni dan budaya nilai tradisi.

7.

Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah memiliki

sasaran

berupa Meningkatnya keberdayaan

masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah yang dapat dicapai melalui strategi Peningkatan akses dan kapasitas masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah yang diarahkan melalui kebijakan

Memberikan

ruang

yang

seluas-luasnya

bagi

partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan. 8.

Meningkatnya sistem pengelolaan arsip agar dapat termanfaatkan secara maksimal dengan sasaran Meningkatnya utilitas kearsipan bagi masyarakat luas yang dicapai melalui strategi Memperluas akses masyarakat dalam memanfaatkan arsip daerah serta arah kebijakannya Memberikan layanan prima terhadap pengguna arsip.

BAB VI - 11


Strategi dan Arah Kebijakan Misi 6 Misi Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah yang bertujuan untuk Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik menuju masyarakat yang bertanggung jawab berbasis iman dan taqwa. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang benar-benar Prima, serta Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada Seluruh Lembaga Layanan Publik dengan strategi Optimalisasi sarana prasarana layanan publik

dengan

arah

kebijakan

Peningkatan

penyelenggaraan

pemerintahan yg efektif dan efisien. 2.

Meningkatnya tertib

administrasi kependudukan dan meningkatnya

kualitas layanan kependudukan dengan strategi memberdayakan fasilitas pendukung administrasi kependudukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diarahkan melalui kebijakan Peningkatan layanan prima terkait dengan adminstrasi kependudukan. 3.

Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat serta keleluasaan untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban syariat agama

sesuai

dengan

keyakinannya

dengan

strategi

mengkoordinasikan dan memobilisasi stake holder bidang keimanan dan ketaqwaan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dengan arah kebijakan Meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan hidup umat beragama. 4.

Meningkatnya Penyelesaian Ijin Lokasi tepat waktu dengan strategi meningkatkan kapasitas sumber daya menuju stardart pelayanan ijin lokasi dengan arah kebijakan Peningkatan layanan prima penerbitan ijin lokasi.

5.

Meningkatnya sistem komunikasi dan media massa dengan strategi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis pada pengembangan TI. BAB VI - 12

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tabel VI.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pamekasan Misi 1 :

Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan Tujuan : Terwujudnya masyarakat pamekasan yang cerdas, terampil dan terdidik berlandaskan iman dan taqwa SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya akses dan 1 Pemerataan pendidikan 1 Menyelengarakan system pemerataan, peningkatan sesuai kebutuhan pendidikan murah dalam kualitas hasil pelayanan masyarakat, tidak rangka mewujudkan pendidikan diskriminatif dengan biaya pemerataan dan murah (gratis), yang mencerdaskan masyarakat. didukung dengan sarana dan 2 Meningkatkan sarana dan prsarana pendidikan dan prasarana pendidikan. perpustakaan yang memadai Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan

2

Peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung dengan kompetensi tenaga pendidikan yang memadai

1

2 3

Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan. Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan. Meningkatkan layanan perpustakaan

Misi 2 : Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan. Tujuan : Terwujudnya masyarakat pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya derajat 1 Peningkatan upaya pelayanan 1 Meningkatkan ketersediaan kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat dan sarana dan prasarana peran serta masyarakat pelayanan kesehatan yang memadai 2 Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. 3 Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

BAB VI - 13

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 SASARAN Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat

1

Meningkatnya Layanan RSUD

1

Pengembangan RSUD, melalui dukungan kecukupan tenaga medis dan peramedis serta sarana dan prasarana rumah sakit secara memadai

1

Mengembangkan RSUD melalui pola BLUD

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1

Peningkatan iklim kondusif bagi pengembangan keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha dan ketahanan keluarga

1

Menguatkan kelembagaan organisasi wanita Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Pemantapan kapasitas pelayanan KB di klinik KB Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB

1 2

Mantapnya penyelenggaraan KB dan KS

1

STRATEGI optimalisasi sumber daya dalam rangka mewujudkan pola hidup bersih dan sehat

1

2

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan peran serta aktif masyarakat bidang kesehatan

Memantapkan Progam KB Meningkatkan Keluarga Sejahtera

Misi 3 : Mempercepat pembangunan infrastruktur publik Tujuan : Meningkatnya infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat SASARAN Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, transportasi yang layak dan memadai.

1

STRATEGI Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

1

2

2

Peningkatan pembangunan infrastruktur irigasi dan penanggulangan banjir

1

Meningkatnya kualitas permukiman

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman

1

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

1

Peningkatan ketersediaan kelengkapan jalan dan angkutan umum

1 2

ARAH KEBIJAKAN Menyediakan system informasi/database infrastruktur. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman perkotaan dan pedesaan Memenuhi fasilitas kelengkapan jalan Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum

BAB VI - 14

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Misi 4 :

Meningkatkan pertanian dan lingkungan Tujuan 1 : Meningkatnya perikanan SASARAN Meningkatnya Pembangunan pertanian/peternakan (Urusan Pertanian)

Pembangunan dibidang ekonomi dengan prioritas sektor optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan produksi dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan

1

2

3

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatnya Kapasitas dan Peran serta Masyarakat (Ur Ketahanan Pangan)

1

STRATEGI Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian Optimalisasi Pembinaan Kelompok Tani Optimalisasi promosi produk unggulan daerah baik di tingkat propinsi maupun nasional optimalisasi Sumber Daya ketahanan pangan daerah

1

2

3

1 2

Meningkatnya Pembangunan kehutanan dan perkebunan (Ur Kehutanan)

1

Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan

Meningkatnya Pembangunan perikanan (Ur Kelautan Perikanan)

1

Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Perikanan

1

1 2

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pertanian Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian Mewujudkan dan mengembangkan agribisnis yang berdaya saing Menyediakan lumbung pangan menuju desa mandiri memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan dan peran serta masyarakat Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan menjaga kelestarian hutan rakyat. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan. Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan dan pengusaha kecil dan mikro.

Tujuan 2 : Mendorong pertumbuhan sektor periwisata SASARAN Meningkatnya Kunjungan Wisata (Ur Pariwisata)

1

STRATEGI Promosi dan Eksplorasi sektor pariwisata

1

ARAH KEBIJAKAN Mengembangkan potensi pariwisata.

Tujuan 3 : Menurunya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial SASARAN Berkurangnya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Sosial dan Kesenjangan Antar Wilayah . (Ur Sosial)

1

STRATEGI Sinergitas antar wilayah untuk mendukung pengentasan kemiskinan

1

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kegiatan ekonomi dan meningkatkan keberpihakan

BAB VI - 15

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tujuan 4 : Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja melalui perluasan lapangan kerja SASARAN Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Serta Penyediaan Lapangan Kerja (Ur Tenaga Kerja)

1

STRATEGI Permberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja

1

ARAH KEBIJAKAN Mendorong profesionalitas kerja dan menciptakan hubungan industrial kerja yang harmonis.

Tujuan 5 : Memperkuat iklim usaha UMKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya Koperasi, 1 Peningkatan akses dan iklim 1 Menguatkan ekonomi UMKM dan Etos usaha UMKM dan koperasi kerakyatan melalui Kewirausahaan Dalam sejalan dengan peningkatan kompetensi dan Rangka Peningkatan pengembangan dunia usaha daya saing usaha koperasi Ekonomi Masyarakat (Ur dan UMKM Koperasi, Perdagangan dan 2 Pengopptimalan kapasitas 1 Mengembangkan sektor Industri) industri yang ada dan industri kecil, menengah dan mengembangkan potensi kreatif baru 2 Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil produksi industri kecil, menengah dan kreatif 3 Peningkatan sarana dan 1 Mengembangkan dan prasarana perdagangan, penataan sarana dan sistem dan jaringan distribusi prasarana perdagangan. barang serta pengembangan 2 Mengadakan Pengawasan pasar dalam dan luar daerah distribusi dan ketersediaan barang. 3 Meningkatkan perlindungan konsumen Tujuan 6 : Meningkatnya investasi dan penanaman modal dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya investasi/ 1 Pengembangan iklim yang 1 Menciptakan iklim investasi penanaman modal daerah kondusif bagi investasi dan yang kondusif (Urusan Penanaman Modal) pelaku usaha ekonomi baru

BAB VI - 16

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tujuan 7 : Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, sehat, kondusif dalam rangka kelangsungan pembangunan. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya daya dukung 1 Pelestarian Lingkungan Hidup 1 Meningkatkan pengelolaan lingkungan terhadap sarana secara berkelanjutan dengan dan perlindungan perlaksanaan pembangunan memperhatikan kaidahlingkungan hidup kaidah lingkungan 2 Memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya 3 Meningkatkan ketersedian ruang terbuka hijau 4 5

Meningkatkan kebersihan lingkungan Mengurangi beban pencemaran lingkungan

Misi 5 : Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) Tujuan 1 : Meningkatnya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Terwujudnya manajemen 1 Penguatan pelaksanaan 1 Meningkatkan koordinasi, perencanaan yang efektif, perencanaan pembangunan integrasi dan Sinkronisasi partisipatif, inovatif dan secara sistematis dan perencanaan memperhatikan keinginan terpadu pembangunan lintas masyarakat yang memadai sektor didukung kajian secara 2 Mengakomodasi aspirasi memadai masyarakat khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya penataan 1 Optimalisasi perencanaan, 1 Penyusunan perencanaan kawasan daerah sesuai RTRW pemanfaatan dan tata ruang dan Peraturan Perundangan pengendalian tata ruang 2 Meningkatkan koordinasi lainnya (Urusan Penataan pemanfaatan ruang dan Ruang) pengendalian pemanfaatan ruang Terwujudnya sistem inovasi 1 Penguatan litbang, 1 Merumuskan kebijakan daerah (SIDa) bagi terciptanya pengakjian, pengoperasian, inovasi (road map, grand daya saing daerah dan penerapan, dan perekayasaan design, dan action plan) kesejahteraaan masyarakat dalam menumbuhberskala Kabupaten kembangkan inovasi bagi 2 Melaksanakan litbang, percepatan dan perluasan pengkajian, penerapan, pembangunan ekonomi perekayasaan, dan pengoperasiandalam rangka penguatan SIDa

BAB VI - 17

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tujuan 2 : Meningkatnya layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Terwujudnya Reformasi 1 Perluasan kesempatan 1 Meningkatkan kapasitas Birokrasi yang Profesional, aparatur dalam SDM aparatur yang bebas KKN meningkatkan kualitas dan professional dan kapasitasnya kompeten. Meningkatnya peran serta lemabaga legeslatif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat (Urusan Otonomi Daerah)

1

Peningkatan fungsi lembaga Legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggaran tugas kepemerintahan

1

Meningkatkan fungsi lembaga Legislatif

Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

1

Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas

1

Meningkatkan kualitas dan manjemen layanan administratif kepada Sekda dan SKPD terkait

2

Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam merumuskan penanganan masalah lintas sektor Menegakkan supremasi hukum.

3

Tujuan 3 : Terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya kualitas 1 Peningkatan pengelolaan 1 Meningkatkan pengelolaan keuangan dan keuangan dan aset daerah transparansi pelaksanaan aset daerah (Urusan Otonomi dengan mengedepankan penganggaran Daerah) kebutuhan masyarakat. 2 Meningkatkan kompetensi Pengawasan 2

Optimalisasi Penerimaan daerah

1

Mengitensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

BAB VI - 18

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tujuan 4 : Terwujudnya masyarakat madani, kondusif dan berbasis religius toleran dan bertanggung jawab SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Terciptanyan Ketentraman dan 1 Peningkatan peran serta 1 Meningkatkan kesadaran Ketertiban Masyarakat, serta masyarakat dalam masyarakat terhadap Penegakan Supremasi Hukum mewujudkan suasana politik dan hukum yang Berkeadilan, Transparan, kondusif 2 Meningkatkan toleransi dan Profesional. dan kerukunan antar umat beragama 3 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun komunikasi politik yang terbuka dan saling menghormati. 4 Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan Tujuan 5 : Meningkatnya kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya upaya 1 peningkatan sarana 1 meningkatkan penanngulangan bencana prasarana dan kapasitas pengetahuan masyarakat secara efektif dan efisien masyarakat dalam tentang penangulangan penanggulangan bencana bencana 2 Meningkatkan sarana prasarna penanggulangan bencana Tujuan 6 : Mengembangkan potensi dan bakat pemuda di bidang Olah raga sebi dan budaya SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya potensi 1 Peningkatan peran serta 1 Meningkatkan peran pemuda, olahraga dan seni generasi muda generasi muda budaya daerah (Urusan 2 peningkatan sarana dan 2 Meningkatkan prestasi Kebudayaan & Urusan prasarana keolahragaan olahraga dan Kepemudaan & Olahraga) 3 Meningkatkan fasilitas olah raga 3 Peningkatan kepedulian 4 Mengembangkan seni dan masyrakat terhadap seni, budaya nilai tradisi budaya dan nilai-nilai tradisi

BAB VI - 19

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Tujuan

7 : Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya keberdayaan 1 Peningkatan akses dan 1 Memberikan ruang yang masyarakat dan desa untuk kapasitas masyarakat dan seluas-luasnya bagi mendukung pertumbuhan desa dalam pembangunan partisipasi masyarakat daerah (Urusan daerah dan desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pembangunan dan Desa) Tujuan 8 : Meningkatnya sistem pengelolaan arsip agar dapat termanfaatkan secara maksimal SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya utilitas 1 Perluasan akses masyarakat 1 Memberikan layanan kearsipan bagi masyarakat dalam memanfaatkan arsip perima terhadap luas daerah pengguna arsip

Misi 6 : Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah Tujuan : Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik melaui media informasi dan komunikasi yang baik menuju masyarakat yang bertanggungjawab berbasis iman dan taqwa SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya Kualitas 1 optimalisasi sarana prasarana 1 Meningkatkan Pelayanan Publik yang layanan publik penyelenggaraan Benar-benar Prima, serta pemerintahan yg efektif Penerapan SPM (Standar dan efisien Pelayanan Minimal) pada Seluruh Lembaga Layanan Publik (Urusan Otada) Meningkatnya tertib 1 Pemberdayaan fasilitas 1 Meningkatkan layanan administrasi kependudukan penduduk administrasi primaa dminstrasi dan meningkatnya kualitas kependudukan sebagai upaya kependudukan layanan kependudukan untuk meningkatkan kualitas (Urusan Dukcapil) layanan Meningkatnya kualitas 1 Pengkoordinasian dan 1 Meningkatkan ketaqwaan keimanan dan ketaqwaan memobilitasi stake holder dan kerukunan hidup masyarakat serta bidang keimanan dan antar umt beragama keleluasaan untuk ketakwaan dalam rangka menjalankan dan memenuhi mewujudkan masyarakat kewajiban syariat agama madani sesuai dengan keyakinannya Meningkatnya Penyelesaian 1 Peningkatan kapasitas sumber 1 Meningkatkan layanan Ijin Lokasi tepat waktu daya menuju standart prima apenerbitan ijin pelayanan ijin lokasi lokasi. Meningkatnya sistem 1 Pengembangan sistem informasi 1 Mengembangkan sistem komunikasi informasi dan dan komunikasi secara terpadu informasi da komunikasi media massa untuk mendukung informasi berbasis pada layanan publik pengembangan TI

BAB VI - 20

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

U

ntuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk

mendapatkan

gambaran

tentang

program

prioritas.

Guna

mendapatkan program prioritas yang inheren di setiap strategi dibutuhkan kebijkaan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi merupakan program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan pada strategi terpilih sebagaimana bab terdahulu, maka pada bab ini disajikan uraian kebijakan umum beserta program pembangunan daerah tahun 20142018 Kabupaten Pamekasan. Perumusan kebijakan umum ditujukan untuk memperoleh gambaran keterkaitan antara bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Lebih lanjut diharapkan sasaran yang sesuai dengan sasaran Millenium Development Goals (MDGs), sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014, RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018, dan arah kebijakan masing-masing Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati dapat tercapai. Kebijakan umum yang akan ditempuh melalui beberapa strategi sebagai berikut : 1.

Strategi Pemerataan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, tidak diskriminatif dengan biaya murah (gratis), yang didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan yang memadai. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Menyelenggarakan sistem pendidikan murah dalam rangka mewujudkan pemerataan dan mencerdaskan masyarakat.

Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Ratio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA/PAUD; b. Angka Partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs; c.

Angka Partisipasi kasar jenjang pendidikan SMA/SMK/MA;

d. Angka Partisipasi murni ntuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs; e. Angka Partisipasi murni ntuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA; f.

Angka rata-rata lama sekolah.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Pendidikan anak usia dini; b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; c.

Program pendidikan menengah.

2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan Dengan indikator keberhasilan sebagi berikut: a. Kondisi ruang kelas SD/MI baik; b. Kondisi ruang kelas SMP/MTs baik; c.

Kondisi ruang kelas SMP/SMK/MA baik;

d. Ratio Kecukupan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI; e. Ratio Kecukupan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs; f.

Ratio Kecukupan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun; b. Program pendidikan menengah.

2.

Strategi Peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung dengan kompetensi tenaga pendidikan yang memadai. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan. Dengan indikator keberhasilan sebaga berikut: a. Angka putus sekolah;

b. Angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI; c.

Angka kelulusan jenjang pendidikan SMP/MTs;

d. Angka kelulusan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA; e. Nilai Rata - rata kelulusan; f.

Angka rata-rata lama sekolah.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. 2) Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SD/MI; b. Rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs; c.

Rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA;

d. Prosentase guru kualifikasi standart pendidikan; e. Prosentase guru yang bersertifikasi. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 3) Meningkatkan layanan perpustakaan Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Meningkatnya pengunjung Perpusakaan; b. Meningkatnya jumlah/judul buku yang dipinjam; c.

Meningkatnya jumlah/judul buku yang dikoleksi;

d. Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan budaya baca dan pengembangan layanan perpustakaan.

3.

Strategi meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

a. rasio puskesmas, pustu, polindes terhadap penduduk; b. Rasio sarana pelayanan kesehatan sesuai standart terhadap penduduk; c.

Kecukupan alkes yang memadai;

d. Kecukupan sarana transportasi kesehatan yang memadai roda 2 roda 4. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya. 2) Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Ketersediaan Obat dan bahan; b. jumlah keg.pengawasan obat dan makanan; c.

jumlah kelompok produsen obat tradisional yang dibina.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan; b. Pengembangan dan pengawasan obat dan makanan. 3) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif). Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Cakupan kunjungan ibu hamil k-4; b. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani; c.

cakupan pertolongan persalinan oleh nakes;

d. Cakupan pelayanan nifas; e. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani; f.

Cakupan kunjungan bayi;

g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); h. Cakupan pelayanan anak balita; i.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan;

j.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;

k.

Angka kematian bayi;

l.

Jumlah kematian ibu (ibu hamil, melahirkan, nifas);

m. Kecamatan bebas rawan gizi; n. Cakupan pelayanan lansia. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Pengadaan

peningkatan

dan

perbaikan

sarana

dan

prasarana

puskesmas,puskesmas pembantu dan jaringannya; b. Peningkatan layanan kesehatan; c.

peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Kecukupan tenaga dokter terhadap pendiuduk; b. Rasio tenaga paramedic keperawatan dan non keperawatan terhadap penduduk; c.

Rasio kecukupan nakes pada masing -masing sarana pelayanan kesehatan;

d. Jumlah Kesesuaian kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program upaya kesehatan masyarakat.

4.

Strategi optimalisasi sumber daya dalam rangka mewujudkan pola hidup bersih dan sehat Dalam

mewujudkan

meningkatkan

peran

strategi serta

tersebut, aktif

diambil masyarakat

arah

kebijakan

bidang

yakni

kesehatan.

Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Cakupan desa siaga aktif; b. Rasio posyandu dan Polindes terhadap (penduduk); c.

Cakupan PHBS di semua tatanan;

d. Prosentase penduduk yang menggunakan jamban; e. Prosentase rumah bersanitasi; f.

Prosentase rumah tangga pengguna air bersih.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

5.

Strategi Pengembangan RSUD, melalui dukungan kecukupan tenaga medis dan peramedis serta sarana dan prasarana rumah sakit secara memadai Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

pengembangan RSUD melalui pola BLUD. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD; b. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan; c.

Jumlah kunjungan Rawat Inap;

d. BOR (Bed Occupancy Rate); e. TOI (Turn Over Interval); f.

ALOS (Average Length of Stay);

g. NDR (Net Death Rate); h. GDR (Gross Death Rate); i.

CRR (Cost Recovery Rate);

j.

Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pengadaan,peningkatan, sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata/rumah sakit paru-paru.

6.

Strategi Peningkatan iklim kondusif bagi pengembangan keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha dan ketahanan keluarga. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Penguatan kelembagaan organisasi wanita Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. GEM (Gender Empowerment Measurement) : 

Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan);



Keterwakilan kaum perempuan di DPRD (laki-laki dan perempuan);



Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi di lingkungan pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan).

b. GDI (Gender Development Indeks) : 

Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan);



Usia harapan hidup (laki-laki dan perempuan);



Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan);



Rata-rata lama sekolah (laki-laki dan perempuan).

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak Dengan indikator keberhasilan sebagi berikut: a. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga; b. Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan advokasi (Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak). Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

7.

Strategi Pemantapan kapasitas pelayanan KB di klinik KB Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Pemantapan Progam KB; Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Tingkat Prevalensi peserta KB Aktif ; 

Jumlah peserta KB aktif



Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur)

b. Prosentase Perkawinan di bawah umur; c.

Rata-rata usia kawin pertama bagi perempuan;

d. Total Fertility Rate; e. Persentase Pencapaian peserta KB Baru; f.

Persentase peserta KB Pria; 

Jumlah akseptor KB aktif



jumlah akseptor KB aktif laki-laki

g. Persentase PUS Unmet-need. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program Keluarga Berencana 2) Meningkatkan Keluarga Sejahtera. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Peningkatan Keluarga Pra sejahtera menjadi sejahtera; b. tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga melalui rekrutmen tenaga kelompok bina keluarga; c.

meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan ibu,bayi dan anak.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; b. Program Promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat.

8.

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Penyediaan system informasi/database infrastruktur Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Tersedianya informasi dan data base infrastruktur. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pembangunan Jalan dan Jembatan. 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, sedang dan rusak; b. Proporsi jembatan dalam kondisi baik, sedang dan rusak Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi dan penanggulangan banjir Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Rasio jaringan irigasi; b. Meningkatnya luas DI yang dapat diairi dengan jaringan irigasi teknis; c.

Luas Genangan pada wilayah pertanian;

d. Luas Genangan pada wilayah permukiman. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

10. Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana

pemukiman Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman perkotaan dan pedesaan. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Prosentase rumah layak huni bagi masyarakat miskin; b. Jumlah rumah tangga pengguna listrik; c.

Panjang jalan lingkungan/desa yang dibangun.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program lingkungan sehat perumahan.

11. Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan dan angkutan umum Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan Dengan indikator keberhasilan yaitu, tersedianya rambu-rambu jalan. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum Dengan indikator keberhasilan sebagai beriktu: a. Jumlah ijin trayek; b. Pemenuhan Uji Kir; c.

Menurunnya angka kasus kecelakaan lalu lintas;

d. Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit). Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; b. Program peningkatan pelayanan angkutan.

12. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pertanian. Dengan indikator keberhasilan yaitu, produksi tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan produksi pertanian /perkebunan

13. Optimalisasi Pembinaan Kelompok Tani Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia pertanian. Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah kelompok tani yang berprestasi (Tingkat

Kabupaten,

Provinsi,

Nasional).

Sedangkan

untuk

mencapai

keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni pemberdayaan penyuluhan.

14. Optimalisasi promosi produk unggulan daerah baik di tingkat propinsi maupun nasional Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni mewujudkan dan mengembangkan agribisnis yang berdaya saing. Dengan indikator keberhasilan yaitu, Promosi produk pertanian ungglan daerah. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan pemasaran hasil produksi.

15. Optimalisasi Sumber Daya ketahanan pangan daerah Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Penyediaan lumbung pangan menuju desa mandiri Dengan indikator keberhasilan yaitu, lumbung pangan desa. Sedangkan untuk

mencapai

keberhasilan

tersebut,

ditetapkan

program

yakni

peningkatan ketahanan pangan. 2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan dan peran serta masyarakat Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah Pertemuan Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan ketahan pangan masyarakat; b. Meningkatnya partisipasi masyarakat/kelompok tani pada programprogram Ketahanan Pangan; c.

Jumlah Masyarakat Yang Memahami Teknologi Olahan Bahan Pangan Lokal.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.

16. Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan menjaga kelestarian hutan rakyat. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

a. Produktivitas Perkebunan dan Kehutanan; b. Luas hutan rakyat yang direhabilitasi ; c.

Jumlah petani tembakau yang mendapatkan bantuan;

d. Produktivitas tembakau. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Pemanfaatan Potensi sumber daya hutan; b. Rehabilitasi hutan dan lahan; c.

Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan dan kesejahteraan petani.

17. Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Perikanan Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Produktivitas hasil tangkapan laut; b. Produktivitas budidaya ikan laut; c.

Produktivitas budidaya ikan air tawar;

d. Tingkat konsumsi ikan/perkapita/tahun. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Pengembangan Budidaya Perikanan; c.

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

2) Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan dan pengusaha kecil dan mikro. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Luasan kawasan konservasi kawasan pesisir; b. Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain:

a. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perakiraan iklim laut; b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

18. Promosi dan Eksplorasi sektor pariwisata Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

pengembangan potensi pariwisata. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah Kunjungan Wisata; b. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana wisata. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Pengembangan Pemasaran Priwisata; b. Pengembangan Destinasi Pariwisata; c.

Pengembangan kemitraan.

19. Sinergitas antar wilayah untuk mendukung pengentasan kemiskinan Dalam

mewujudkan

meningkatkan

akses

strategi

tersebut,

masyarakat

diambil

miskin

pada

arah

kebijakan

kegiatan

ekonomi

yakni dan

meningkatkan keberpihakan. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah Rumah tangga miskin; b. Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); c.

Jumlah PMKS yang dibantu/ditangani;

d. Jumlah Bansos yang disalurkan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Pengembangan industri kecil dan menengah; b. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; c.

Peningkatan kesejahteraan petani;

d. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKAS lainnya. Layanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,pembinaan anak terlantar, pembinaan lingkungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga.

20. Permberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni mendorong profesionalitas kerja dan menciptakan hubungan industrial kerja yang harmonis. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Angka pengangguran terbuka; 

Angkatan kerja;



Yang tidak bekerja.

b. Jumlah lapangan pekerjaan; c.

Jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih;

d. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan; e. Jumlah perusahaan yang membuat/membentuk sarana hubungan industrial (HI); f.

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jamsostek;

g. Jumlah tenaga kerja yang ikut Jamsostek; h. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3); i.

Angka kecelakaan kerja.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga kerja. b. Peningkatan

kesempatan

kerja,

perlindungan

dan

pengembangan

ketenagakerjaan.

21. Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan

koperasi sejalan

dengan pengembangan dunia usaha Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Koperasi; b. Prosentase koperasi sehat; c.

Prosentase koperasi aktif;

d. Meningkatnya Sisa Hasil Usaha Koperasi; e. Jumlah KSP/USP; f.

Jumlah Usaha Menengah;

g. Jumlah Usaha Kecil; h. Jumlah Usaha Mikro; i.

Jumlah Volume (omzet usaha menengah);

j.

Jumlah Volume (omzet usaha kecil);

k.

Jumlah Volume (omzet usaha mikro);

l.

Jumlah pameran produk unggulan.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pengembangan kewirausahaan kompetitif usaha kecil dan menengah.

22. Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan potensi baru Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah Industri (Jumlah Usaha Mikro dan

Menengah).

Sedangkan

untuk

mencapai

keberhasilan

tersebut,

ditetapkan program yakni program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. 2) Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil produksi industri kecil, menengah dan kreatif. Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

23. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar daerah Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Mengembangkan dan menata sarana dan prasarana perdagangan. Dengan

indikator

keberhasilan

yaitu,

jumlah

volume

perdagangan.

Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan. 2) Mengawasi distribusi dan ketersediaan barang. Dengan indikator keberhasilan terhadap

PDRB.

ditetapkan

Sedangkan

program

yakni

yaitu, kontribusi

untuk

mencapai

perlindungan

sektor

perdagangan

keberhasilan

konsumen

dan

tersebut, pengaman

perdagangan. 3) Meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah pengaduan konsumen yang terlayani. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program

yakni

program

perlindungan

konsumen

dan

pengaman

perdagangan.

24. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pelaku usaha ekonomi baru Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah investasi PMA di daerah; b. Jumlah realisasi PMDN; c.

Jumlah realisasi investasi local;

d. Prosentase penerbitan ijin tepat waktu; e. Prosentase perusahaan yang memiliki ijin.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi; b. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

25. Strategi Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kaidah-kaidah Lingkungan Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Dengan indikator keberhasilan yaitu, pemenuhan baku mutu air. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 2) Memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya Dengan indikator keberhasilan yaitu, pemenuhan baku mutu udara. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan pengendalian polusi. 3) Meningkatkan pengelolaan dan ketersedian ruang terbuka hijau Dengan indikator keberhasilan yaitu pengelolaan dan pemenuhan ruang terbuka hijau. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program pengelolaan ruang terbuka hijau. 4) Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Dengan indikator keberhasilan yaitu peningkatan pelayanan kebersihan lingkungan dengan pengelolaan sampah secara tepat dan cepat. Sedangkat untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 5) Mengurangi Beban Pencemaran Llingkungan Dengan indikato kberhasilan yaitu: a. Jumlah usaha berpotensi menjadi sumber pencemaran; b. Persentase perusahaan yang memiliki dokumen HO, UKL-UPL, AMDAL dan izin lingkungan.

Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

26. Mewujudkan

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

secara

sistematis dan terpadu Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Meningkatkan

koordinasi,

integrasi

dan

Sinkronisasi

perencanaan

pembangunan lintas sektor Dengan

indikator

perencanaan/penelitian

keberhasilan yang

yaitu,

dihasilkan.

jumlah

Sedangkan

dokumen

untuk

keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program

mencapai

perencanaan

pembangunan daerah. 2) Mengakomodasi

aspirasi

masyarakat

khususnya

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Pemanfaatan dokumen perencanaan / penelitian yang dimanfaatkan; b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan jangka menengah, tahunan (RKPD), dan Penyusunan KUA - PPAS tepat waktu. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program perencanaan pembangunan daerah.

27. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Menyusun perencanaan tata ruang Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Tersusunnya dokumen RBTL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) / Urban Design; b. Tersusunnya dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program Perencanaan Tata Ruang.

2) Meningkatkan

koordinasi

pemanfaatan

ruang

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB; b. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pengendalian pemanfaatan ruang.

28. Memperluas kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kapasitasnya Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang professional dan kompeten. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. (dengan target 5 tahun sebanyak 1000 PNS ditingkatkan kualitas/kompetensinya); b. Prosentase PNS yang mengikuti diklat kedinasan (Diklat Pimpinan); c.

Prosentase PNS yang mengikuti diklat fungsional;

d. Prosentase aparatur /pegawai yang telah mengikuti DiklatPim IV,III,II sesuai dengan jenjang kepangkatan; e. Prosentase Jabatan Struktural yang telah terisi ; f.

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Program Pendidikan Kedinasan; b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

29. Meningkatkan fungsi lembaga Legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggaran tugas kepemerintahan Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

meningkatkan fungsi lembaga Legislatif. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah perda yang ditindaklanjuti dalam APBD;

arah

kebijakan

yakni

b. Jumlah Perda yang ditetapkan ; c.

Jumlah Jaring asmara.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

30. Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Meningkatkan kualitas dan manjemen layanan administratif kepada Sekda dan SKPD terkait. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Prosentase penerapan e-gov; b. Meningkatnya peringkat atas hasil evaluasi SAKIP; c.

Ketepatan waktu Penyusunan LKPJ, Lakip dan LPPD;

d. Persentase SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menerapkan sesuai SK Bupati; e. Prosentase SKPD yang sudah menyusun TAPKIN dengan tepat waktu baik dan benar ; f.

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);

g. Jumlah media komunikasi; h. Jumlah media informasi; i.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

j.

Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin;

k.

Jumlah rumah ibadah yang dibantu.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; b. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

c.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam merumuskan penanganan masalah lintas sektor. Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah perjanjian kerjasama dengan pemda lainnya, instansi vertikal dan lembaga perguruan tinggi. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. 3) Menegakkan supremasi hukum. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah produk hukum yang ditetapkan; 

Perda



Peraturan Bupati



Keputusan Bupati

b. Jumlah permasalahan yang diselesaikan;

c.



Jumlah Kasus



Jumlah Kasus yang dapat diselesaikan

Prosentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; b. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

31. Peningkatan

pengelolaan

keuangan

dan

aset

daerah

dengan

mengedepankan kebutuhan masyarakat. Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Meningkatkan transparansi pelaksanaan penganggaran Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Opini audit BPK; b. Jumlah ADD (Alokasi Dana Desa) yang disalurkan; c.

Jumlah Bantuan Keuangan untuk kelurahan/desa yang disalurkan;

d. Jumlah Kekayaan Badan Kredit Desa (BKD). Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. 2) Meningkatkan kompetensi Pengawasan Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah Temuan APIP yang ditindak lanjuti; b. Jumlah Temuan BPK yang ditindak lanjuti. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

32. Optimalisasi Penerimaan Daerah Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan Mengintensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut : a. Peningkatan PAD; b. Rasio Kemandirian PEMDA; c.

Rasio PAD terhadap total pendapatan;

d. Rasio PAD terhadap APBD (total belanja); e. Rasio belanja modal terhadap total APBD. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

32. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan suasana kondusif Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah penyuluhan pencegahaan penyakit masyarakat; b. Jumlah Angka Kriminal;

c.

Persentase

penegakan

peraturan

daerah

(Jumlah

pelanggaran

masyarakat terhadap perda); d. Jumlah satpol PP. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat); b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

2) Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah kegiatan forum komunikasi antar ummat beragama. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun komunikasi politik yang terbuka dan saling menghormati. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan; b. Jumlah kegiatan silaturrahim, musyawarah, sarasehan ulama umara; c.

Jumlah kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan melaui apresiasi lagu-lagu nasional/negara dan lambang Negara;

d. seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pendidikan politik masyarakat. 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan Dengan

indikator

masyarakat,

keberhasilan

yaitu,

LSM, ORMAS. Sedangkan

jumlah

pembinaan

terhadap

untuk mencapai keberhasilan

tersebut, ditetapkan program yakni program pendidikan politik masyarakat.

33. Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penangulangan bencana Dengan indikator keberhasilan yaitu, masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. 2) Meningkatkan sarana prasarna penanggulangan bencana Dengan

indikator

keberhasilan

yaitu,

regulasi

penanggulangan

dan

penanganan bencana. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

34. Peningkatan peran serta generasi muda Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

meningkatkan peran generasi muda. Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan peran serta kepemudaan.

35. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

meningkatkan prestasi olahraga. Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah cabang olah raga yang berprestasi. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

36. Peningkatan kepeduian masyrakat terhadap seni, budaya dan nilainilai tradisi Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara lain : 1) Meningkatkan fasilitas olah raga Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah sarana dan prasarana yang meningkat kualitasnya. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. 2) Mengembangkan seni dan budaya nilai tradisi Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Peningkatan dan pemasyarakatan Olah Raga (Jumlah grup olah raga); b. Jumlah kegiaytan fasilitasi dan pengembangan kelompok seni termasuk kelompok seni wanita; c.

Jumlah warisan tradisi yang terawatt.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pengelolaan kekayaan budaya.

37. Peningkatan akses dan

kapasitas masyarakat dan desa dalam

pembangunan daerah Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Tingkat usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang ; 

UPPKS



UED-SP



P3EL



BUMDES

b. Rumah tidak layak huni yang dibangun secara swadaya dan swakarsa; c.

Jumlah dana Swadaya masyarakat dalam pembangunan;

d. Cakupan jaringan listrik pedesaan.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa .

38. Memperluas akses masyarakat dalam memanfaatkan arsip daerah Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni memberikan layanan perima terhadap pengguna arsip. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Terpeliharanya arsip/dokumen daerah (jumlah arsip in aktif yang dikelola); b. Monitoring kearsipan

(Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem

kearsipan yang baku). Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan.

39. Optimalisasi Sarana Prasarana Layanan Publik Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Prosentase SPM yang diterapkan; b. Prosentase SKPD yang mencapai target SPM; c.

Prosentase SKPD yang melaksanakan SOP;

d. Jumlah

mobil

keliling

layanan

masyarakat

bidang

administrasi

kependudukan, kesehatan, hukum, perpustakaan dan iberasi; e. 52 SKPD dapat melaksanakan kegiatan rutin semaksimal mungkin. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarpras, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengembangan sistem pencapaian dan pengembangan kinerja dan keuangan.

40. Memberdayakan Fasilitas Pendukung Administrasi Kependudukan Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

Meningkatkan layanan prima terkait dengan administrasi kependudukan. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Prosentase jumlah penduduk yang ber KTP; b. Prosentase jumlah keluarga ber KK; c.

Prosentase jumlah penduduk yang ber akte kelahiran;

d. Jumlah pelayanan akte pencatatan sipil. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program penataan administrasi kependudukan.

41. Mengkoordinasikan dan Memobilitasi Stake Holder Bidang Keimanan dan Ketakwaan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

yakni

Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan dalam mewujudkan kualitas IMTAQ. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Jumlah sarana peribadatan dan keagamaan yang mendapat pembinaan; b. Jumlah lembaga keagamaan yang dibantu. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara lain: a. Program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat; b. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social.

42. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Menuju Standar Pelayanan Ijin Lokasi Dalam

mewujudkan

strategi

tersebut,

diambil

arah

kebijakan

Meningkatkan layanan prima terkait dengan ijin lokasi. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. Penyelesaian ijin lokasi (kawasan luasan tanah pada suatu lokasi);

yakni

b. Prosentase penerbitan ijin tepat waktu uasaha dan ijin usaha lainnya secara tepat waktu. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur.

Misi 1 NO

: Memperluas Pendidikan Berbasis Potensi Daerah dan Pemerataan Kualitas Pendidikan TUJUAN

2 1 1 Terwujudnya masyarakat pamekasan yang cerdas, terampil dan terdidik berlandaskan iman dan taqwa

SASARAN

STRATEGI

3

4

1 Meningkatnya akses dan pemerataan, peningkatan kualitas hasil pelayanan pendidikan (Urusan Pendidikan)

1 Pemerataan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, tidak diskriminatif dengan biaya murah (gratis), yang didukung dengan sarana dan prsarana pendidikan dan perpustakaan yang memadai

2 Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan (Urusan Pendidikan)

1 Peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung dengan kompetensi tenaga pendidikan yang memadai

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM SKPD

INDIKATOR KINERJA

5 1 Menyelengarakan system pendidikan murah dalam rangka mewujudkan pemerataan dan mencerdaskan masyarakat

6 1 Ratio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA/PAUD 2 Angka Partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. 3 Angka Partisipasi kasar jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. 4 Angka Partisipasi murni ntuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. 5 Angka Partisipasi murni ntuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. 6 Angka rata-rata lama sekolah.

2 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

1 Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan.

7 1 2 3 4 5

Pendidikan anak usia dini Wajar dikdas 9 tahun Pendidikan menengah Wajar dikdas 9 tahun Pendidikan menengah

1 Kondisi ruang kelas SD/MI baik. 2 Kondisi ruang kelas SMP/MTs baik. 3 Kondisi ruang kelas SMP/SMK/MA baik. 4 Ratio Kecukupan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI 5 Ratio Kecukupan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. 6 Ratio Kecukupan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.

1 2 3 4 5 6

Wajar dikdas 9 tahun Wajar dikdas 9 tahun Pendidikan menengah Wajar dikdas 9 tahun Wajar dikdas 9 tahun Pendidikan menengah

1 Angka putus sekolah. 2 Angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI. 3 Angka kelulusan jenjang pendidikan SMP/MTs. 4 Angka kelulusan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. 5 Nilai Rata - rata kelulusan 6 Angka rata-rata lama sekolah.

1 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

2 Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan.

1 Rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SD/MI. 2 Rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. 3 Rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. 4 Prosentase guru kualifikasi standart pendidikan 5 Prosentase guru yang bersertifikasi.

1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3 Meningkatkan layanan perpustakaan

1 2 3 4

1 Peningkatan Budaya Baca dan Pengembangan Layanan Perpustakaan

Jumlah pengunjung Perpustakaan Jumlah/judul buku yang dipinjam Jumlah/judul buku yang dikoleksi Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling

Misi 2 NO

: Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan. TUJUAN

2 1 1 Terwujudnya masyarakat pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai.

SASARAN 3 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

4

5

6

7

1 Peningkatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat

1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai

1 rasio puskesmas, pustu, polindes terhadap penduduk. 2 Rasio sarana pelayanan kesehatan sesuai standart terhadap penduduk 3 Kecukupan alkes yang memadai 4 Kecukupan sarana transportasi kesehatan yang memadai roda 2 roda 4

1 pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas,puskesmas pembantu dan jaringannya

2 Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.

1 Ketersediaan Obat dan bahan 2 jumlah keg.pengawasan obat dan makanan 3 jumlah kelompok produsen obat tradisional yang dibina

1 Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan 2 Pengembangan dan pengawasan obat dan makanan

3 Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif)

1 Cakupan kunjungan ibu hamil k-4. 2 Cakupan komplikasi kebidanan ditangani 3 cakupan pertolongan persalinan oleh nakes 4 Cakupan pelayanan nifas 5 Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani 6 Cakupan kunjungan bayi 7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 8 Cakupan pelayanan anak balita. 9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan 10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

1 Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas,puskesmas pembantu dan jaringannya 2 Peningkatan layanan kesehatan 3 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

11 Angka kematian bayi. 12 Jumlah kematian ibu (ibu hamil, melahirkan, nifas) 13 Jumlah kecamatan bebas rawan gizi 14 Cakupan pelayanan lansia 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

1 kecukupan tenaga dokter terhadap pendiuduk 2 Rasio tenaga paramedic keperawatan dan non keperawatan terhadap penduduk. 3 Rasio kecukupan nakes pada masing masing sarana pelayanan kesehatan 4 jumlah Kesesuaian kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan

1 Upaya kesehatan masyarakat

2 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat

1 Optimalisasi sumber daya dalam rangka mewujudkan pola hidup bersih dan sehat

1 Meningkatkan peran serta aktif masyarakat bidang kesehatan

1 Cakupan desa siaga aktif. 2 Rasio posyandu dan Polindes terhadap (penduduk) 3 Cakupan PHBS di semua tatanan 4 Prosentase penduduk yang menggunakan jamban. 5 Prosentase rumah bersanitasi. 6 Prosentase rumah tangga pengguna air bersih.

1 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

3 Meningkatnya Layanan RSUD

1 Pengembangan

1 Mengembangkan

1 Prosentase penduduk yang

1 pengadaan,peningkatan,

RSUD, melalui

RSUD melalui pola

dukungan kecukupan

BLUD

memanfaatkan RSUD

sarana rmh sakit/rmh

2 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

sakit jiwa/rmh sakit

tenaga medis dan

3 Jumlah kunjungan Rawat Inap

mata/rmh sakit paru-

peramedis serta

4 BOR (Bed Occupancy Rate)

paru

sarana dan

5 TOI (Turn Over Interval)

prasarana rumah

6 ALOS (Average Length of Stay)

sakit secara memadai

7 NDR (Net Death Rate)

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

8 GDR (Gross Death Rate) 9 CRR (Cost Recovery Rate) 10 Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD 4 Meningkatnya pemberdayaan

1 Peningkatan iklim

1 Menguatkan

perempuan dan perlindungan

kondusif bagi

kelembagaan

anak (Urusan Pemberdayan

pengembangan

organisasi wanita

perempuan dan perlindungan

keberdayaan

Anak)

perempuan dan anak

GEM (Gender Empowerment Measurement) : 1 Proporsi penduduk (laki-laki dan

1 peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

perempuan) 2 Keterwakilan kaum perempuan di

melalui kemandirian

DPRD (laki-laki dan perempuan)

berusaha dan

3 Proporsi manager, staf administrasi,

ketahanan keluarga

pekerja profesional dan teknisi di lingkungan pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan) GDI (Gender Development Indeks) : 1 Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan) 2 Usia harapan hidup (laki-laki dan perempuan) 3 Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan) 4 Rata-rata lama sekolah (laki-laki dan perempuan) 2 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

1 Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. 2 Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan advokasi (Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak)

1 program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

5 Permantapan KB dan KS (Ur KB dan KS)

1 Pemantapan kapasitas pelayanan

1 Memantapkan Progam Tingkat Prevalensi peserta KB Aktif : KB

1 Jumlah peserta KB aktif

KB di klinik KB

2 jumlah PUS (Pasangan Usia Subur)

Pemerintah dan

3 Prosentase Perkawinan dibawah

swasta melalui

1 Program Keluarga Berencana

umur

penyediaan sarana

4 Rata-rata usia kawin pertama bagi

dan prasarana

perempuan

pelayanan KB

5 Total Fertility Rate 6 Persentase Pencapaian peserta KB Baru Persentase peserta KB Pria : 1 Jumlah akseptor KB aktif 2 Jumlah akseptor KB aktif laki-laki 3 Persentase PUS Unmet-need 2 Meningkatkan Keluarga Sejahtera

1 Jumlah Keluarga Pra sejahtera menjadi sejahtera 2 Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga melalui

1 Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 2 Program Promosi

rekrutmen tenaga kelompok bina

kesehatan ibu bayi dan

keluarga

anak melalui kelompok

3 Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan ibu,bayi dan anak

kegiatan dimasyarakat

MISI 3 NO

: Mempercepat pembangunan infrastruktur publik TUJUAN

2 1 1 Meningkatnya infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA 6

PROGRAM SKPD

3

4

5

1 Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, transportasi yang layak dan memadai. (Urusan Pekerjaan Umum)

1 Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

1 Menyediakan system informasi/ database infrastruktur. 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

1 Tersedianya informasi dan data base infrastruktur 2 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, sedang dan rusak. 3 Proporsi jembatan dalam kondisi baik, sedang dan rusak

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

7

2 Peningkatan pembangunan infrastruktur irigasi dan penanggulangan banjir

1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air.

1 Rasio jaringan irigasi. 2 Meningkatnya luas DI yang dapat diairi dengan jaringan irigasi teknis 3 Luas Genangan pada wilayah pertanian 4 Luas Genangan pada wilayah permukiman

1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

2 Meningkatnya kualitas permukiman (Urusan Perumahan)

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman

1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman perkotaan dan pedesaan

1 Prosentase rumah layak huni bagi masyarakat miskin. 2 Jumlah rumah tangga pengguna listrik. 3 Panjang jalan lingkungan/desa yang dibangun

1 Program Lingkungan Sehat Perumahan

3 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi (Urusan Perhubungan)

1 Peningkatan ketersediaan kelengkapan jalan dan angkutan umum

1 Memenuhi fasilitas kelengkapan jalan 2 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum

1 Tersedianta fasilitas perlengkapan jalan (rambu, Marka, dan Guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota 2 Jumlah ijin trayek. 3 Pemenuhan Uji Kir 4 Menurunnya angka kasus kecelakaan lalu lintas 5 Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit) 6 Tersedianya terminal barang

1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2 Program peningkatan pelayanan angkutan 3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

7 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota 8 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota 9 Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 10 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/ kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 11 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 12 Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan pada kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

5 Program peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 6 Program Penataan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 7 Program Pengadaan Fasilitas Operasional Kendaraan Bermotor 8 Program Pembangunan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

MISI 4

: Meningkatkan Pembangunan dibidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan

NO

TUJUAN

1

2

1 Meningkatnya produksi dan produktifitas sector pertanian, perkebunan dan perikanan

SASARAN 3 1 Meningkatnya Pembangunan pertanian/peternakan (Urusan Pertanian)

STRATEGI 4

5

INDIKATOR KINERJA 6

PROGRAM SKPD 7

1 Optimalisasi ketersediaan

1 Meningkatkan Produksi,

1 Produksi tanaman pangan

1 peningkatan produksi

sarana dan prasarana produksi pertanian 2 Optimalisasi Pembinaan

Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pertanian 2 Meningkatkan Kesejahteraan

dan hortikultura 2 Jumlah kelompok tani yang berprestasi (Tingkat

pertanian /perkebunan 2 pemberdayaan penyuluhan 3 peningkatan pemasaran

Kelompok Tani 3 Optimalisasi promosi produk unggulan daerah baik di

dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian 3 Mewujudkan dan

Kabupaten, Provinsi, Nasional) 3 Promosi produk pertanian

tingkat propinsi maupun nasional 2 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatnya Kapasitas dan

ARAH KEBIJAKAN

1 optimalisasi Sumber Daya ketahanan pangan daerah

Peran serta Masyarakat (Ur Ketahanan Pangan)

mengembangkan agribisnis yang berdaya saing 1 Menyediakan lumbung pangan menuju desa mandiri 2 memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan dan peran serta masyarakat

hasil produksi

ungglan daerah

1 Lumbung pangan desa 2 Jumlah Pertemuan Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan ketahan pangan masyarakat

1 peningkatan ketahanan pangan 2 Pemberdayaan Penyuluh 3 Pertanian/Perkebunan Lapangan

3 Meningkatnya partisipasi masyarakat/kelompok tani pada program-program Ketahanan Pangan 4 Jumlah Masyarakat Yang Memahami Teknologi Olahan Bahan Pangan Lokal.

3 Meningkatnya Pembangunan kehutanan dan perkebunan (Ur Kehutanan)

1 Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan

1 Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan menjaga kelestarian hutan rakyat.

1 Produktifitas Perkebunan dan

1 Pemanfaatan Potensi

Kehutanan. 2 Luas hutan rakyat yang direhabilitasi

sumber daya hutan 2 rehabilitasi hutan dan lahan 3 Peningkatan pemasaran hasil

3 Jumlah petani tembakau yang mendapatkan bantuan bagi petani tembakau. 4 Produktifitas tembakau.

produksi perkebunan dan kesejahteraan petani

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

4 Meningkatnya Pembangunan perikanan (Ur Kelautan Perikanan)

1 Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Perikanan

1 Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan.

1 Produktifitas hasil tangkapan laut. 2 Produktifitas budidaya ikan laut. 3 Produktifitas budidaya ikan air tawar. 4 Tingkat konsumsi ikan/perkapita/tahun

1 Pemberdayaan Ekonomi

2 Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan dan pengusaha kecil dan mikro.

1 Luasan kawasan konservasi kawasan pesisir 2 Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan bagi nelayan.

1 Peningkatan metigasi bencana alam laut dan perakiraan iklim laut 2 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Masyarakat Pesisir 2 Pengembangan Budidaya Perikanan 3 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

2 Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata

1 Meningkatnya Kunjungan Wisata (Ur Pariwisata)

1 Promosi dan Eksplorasi sektor pariwisata

1 Mengembangkan potensi pariwisata.

1 Jumlah Kunjungan Wisata 2 Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana wisata

1 Pengembangan Pemasaran Priwisata 2 Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Pengembangan kemitraan

3 Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial

1 Berkurangnya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Sosial dan Kesenjangan Antar Wilayah . (Ur Sosial)

1 Sinergitas antar wilayah untuk mendukung pengentasan kemiskinan

1 Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kegiatan ekonomi dan meningkatkan keberpihakan

1 Jumlah Rumah tangga miskin. 2 Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 3 Jumlah PMKS yang dibantu/ ditangani 4 Jumlah Bansos yang disalurkan

1 Pengembangan industri kecil dan menengah 2 Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 3 Peningkatan kesejahteraan petani 4 Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKAS lainnya. Layanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,pembinaan anak terlantar, pembinaan lingkungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga.

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

4 Meningkatnya kesejahte-

1 Meningkatnya Kualitas dan

raan tenaga kerja melalui

Kompetensi Tenaga Kerja

perluasan lapangan kerja

1 Permberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja

1 Mendorong profesionalitas

1 Angka pengangguran terbuka

kerja dan menciptakan

Angkatan kerja

Serta Penyediaan Lapangan

hubungan industrial kerja

Yang tidak bekerja

Kerja (Ur Tenaga Kerja)

yang harmonis.

1 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. 2 Peningkatan kesempatan

2 Jumlah lapangan pekerjaan.

kerja dan perlindungan dan

3 Jumlah tenaga kerja terdidik

pengembangan

dan terlatih.

ketenagakerjaan

4 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 5 Jumlah perusahaan yg membuat/membentuk sarana hubungan industrial (HI) 6 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jamsostek 7 Jumlah tenaga kerja yang ikut Jamsostek 8 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan kerja 9 Angka kecelakaan kerja 5 Memperkuat iklim usaha

1 Meningkatnya Koperasi,

1 Peningkatan akses dan

1 Menguatkan ekonomi kerak-

1 Jumlah Koperasi dan Jumlah

UMKM dan Etos

iklim usaha UMKM dan

yatan melalui peningkatan

meningkatkan kesejahte-

Kewirausahaan Dalam

koperasi sejalan dengan

kompetensi dan daya saing

2 Prosentase koperasi sehat.

raan rakyat dan penurunan

Rangka Peningkatan Ekonomi

pengembangan dunia usaha

usaha koperasi dan UMKM

3 Prosentase koperasi aktif.

sahaan kompetitif usaha

angka kemiskinan

Masyarakat (Ur Koperasi,

4 Meningkatnya Sisa Hasil

kecil dan menengah.

Perdagangan dan Industri)

Anggota Koperasi

1 Peningkatan kualitas

UMKM dalam rangka

Usaha Koperasi 5 Jumlah KSP/USP 6 Jumlah Usaha Menengah 7 Jumlah Usaha Kecil 8 Jumlah Usaha Mikro 9 Jumlah Volume (omzet usaha menengah)

kelembagaan koperasi 2 Pengembangan kewirau-

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

10 Jumlah Volume (omzet usaha kecil) 11 Jumlah Volume (omzet usaha mikro) 12 Jumlah pameran produk unggulan. 1 Optimalisasi kapasitas industri yang ada dan mengembangkan potensi baru

1 Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif

1 Jumlah Industri (Jumlah Usaha Mikro dan Menengah) 2 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada Sektor Industri

1 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

2 Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil produksi industri kecil, menengah dan kreatif 1 Peningkatan sarana dan

1 Mengembangkan dan pena-

1 Jumlah Volume Perdagangan

prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi

taan sarana dan prasarana perdagangan.

2 Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB

barang serta pengembangan pasar dalam dan luar daerah

2 Mengawasi distribusi dan ketersediaan barang. 3 Meningkatkan perlindungan

3 Jumlah Pengaduan Konsumen yang terlayani

1 Perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan

konsumen 6 Meningkatnya investasi dan penanaman modal dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah

1 Meningkatnya investasi/ penanaman modal daerah (Urusan Penanaman Modal)

1 Pengembangan iklim yang kondusif bagi investasi dan pelaku usaha ekonomi baru

1 Menciptakan iklim investasi yang kondusif

1 Jumlah investasi PMA di daerah 2 Jumlah realisasi PMDN 3 Jumlah realisasi investasi lokal 4 Prosentase penerbitan ijin tepat waktu 5 Prosentase perusahaan yang memiliki ijin

1 Peningkatan promosi dan kerja sama investasi. 2 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

7 Menjaga dan melestarikan

1 Meningkatnya daya dukung

1 Pelestarian Lingkungan Hidup

1 Meningkatkan pengelolaan

1 Pemenuhan baku mutu air

1 Program Perlindungan dan

lingkungan agar tetap asri,

lingkungan terhadap

secara Berkelanjutan

dan perlindungan lingkungan

2 Pemenuhan baku mutu udara

Konservasi Sumber Daya

sehat, kondusif dalam

perlaksanaan pembangunan

dengan memperhatikan

hidup

3 Pengelolaan dan Pemenuhan

Alam

rangka kelangsungan pembangunan.

kaidah-kaidah lingkungan

2 Memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya 3 Meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan ruang terbuka hijau 4 Meningkatkan kebersihan lingkungan 5 Mengurangi beban pencemaran lingkkungan

Ruang Terbuka Hijau 4 Peningkatan Pelaayanan Kebersihan Lingkungan Dengan Pengelolaan Sampah Secara Tepat dan Cepat 5 Jumlah Usaha Berpotensi

2 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5 Pengendalian Pencemaran

Menjadi Sumber Pencema-

dan perusakan lingkungan

ran

hidup

6 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen HO, UKLUPL, AMDAL dan Ijin Lingkungan

MISI 5

NO

: Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) TUJUAN

2 1 1 Meningkatnya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

SASARAN 3

STRATEGI 4

ARAH KEBIJAKAN 5

INDIKATOR KINERJA 6

PROGRAM SKPD 7

1 Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, Partisipatif, Inovatif dan memperhatikan keinginan masyarakat yang memadai didukung kajian secara memadai (Urusan Perencanaan Pemb)

1 Penguatan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu

1 Meningkatkan koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor 2 Mengakomodasi aspirasi masyarakat khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1 Jumlah dokumen perencanaan / penelitian yang dihasilkan 2 Pemanfaatan dokumen perencanaan / penelitian yang dimanfaatkan 3 Penyusunan Perencanaan Pembangunan jangka menengah, tahunan (RKPD), dan Penyusunan KUA - PPAS tepat waktu

1 Program perencanaan pembangunan daerah

2 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan Peraturan Perundangan lainnya (Urusan Penataan Ruang)

1 Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

1 Menyusun perencanaan tata ruang

1 Tersusunnya dokumen RBTL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)/Urban Design 2 Tersusunnya dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi

1 Program Perencanaan Tata Ruang

2 Meningkatkan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design, dan action plan) berskala Kabupaten. 2 Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dalam rangka penguatan SIDa

1 Jumlah inovasi (produk, proses organisasi, perilaku, pasar) yang dihasilkan 2 Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kebijakan 3 Jumlah kajian terapan (action research) yang dilaksanakan

1 Program pengembangan data/informasi 2 Program perencanaan pembangunan ekonomi

3 Terwujudnya sistem inovasi daerah (SIDa) bagi tercptanya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat

1 Penguatan litbang, pengkajian, pengoperasian, penerapan, dan perekayasaan dalam menumbuhkankembangkan inovasi bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

2 Meningkatnya layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik

1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Profesional, bebas KKN (Ur Kepegawaian)

1 Perluasan kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kapasitasnya

1 Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang professional dan kompeten.

1 Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. (dengan target 5 tahun sebanyak 1000 PNS ditingkatkan kualitas/kompetensinya) 2 Prosentase PNS yang mengikuti diklat kedinasan (Diklat Pimpinan). 3 Prosentase PNS yang mengikuti diklat fungsional 4 Prosentase aparatur /pegawai yang telah mengikuti DiklatPim IV,III,II sesuai dengan jenjang kepangkatan. 5 Prosentase Jabatan Struktural yang telah terisi 6 Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS.

1 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2 Program Pendidikan Kedinasan 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2 Meningkatnya peran serta lembaga legeslatif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat (Urusan Otonomi Daerah)

1 Peningkatan fungsi lembaga Legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggaran tugas kepemerintahan

1 Meningkatkan fungsi lembaga Legislatif

1 Jumlah perda yang ditindaklanjuti dalam APBD 2 Jumlah Perda yang ditetapkan 3 Jumlah Jaring asmara

1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

3 Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien (Urusan Otonomi Daerah)

1 Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas

1 Meningkatkan kualitas dan manjemen layanan administratif kepada Sekda dan SKPD terkait

1 Prosentase penerapan e-gov. 2 Meningkatnya peringkat atas hasil evaluasi SAKIP. 3 Ketepatan waktu Penyusunan LKPJ, Lakip dan LPPD 4 Persentase SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menerapkan sesuai SK Bupati

1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2 Program Peningkatan Profesionalism tenaga an pemeriksa dan aparatur pengawas

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

5 Prosentase SKPD yang sudah

3 Program peningkatan

menyusun TAPKIN dengan

pengembangan sistem

tepat waktu baik dan benar

pelaporan capaian kinerja

6 Jumlah Standar Pelayanan

dan keuangan

Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) 7 Jumlah media komunikasi 8 Jumlah media informasi 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 10 Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin 11 Jumlah rumah ibadah yang dibantu 2 Meningkatkan kerjasama

1 Jumlah Perjanjian Kerjasama

1 Program Peningkatan

antar daerah dalam

dgn Pemda lainnya, Instansi

Kerjasama Antar Pemerintah

merumuskan penanganan

Vertikal dan Lembaga

Daerah

masalah lintas sektor

Perguruan Tinggi

3 Menegakkan supremasi hukum.

1 Jumlah produk hukum yang ditetapkan: a. Perda

1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 2 Program Mengintensifkan

b. Peraturan Bupati

penanganan pengaduan

c. Keputusan Bupati

masyarakat

2 Jumlah permasalahan yang diselesaikan : a. Jmlh Kasus b. Jmlh Kasus yang dapat diselesaikan. 3 Prosentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti.

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

3 Terwujudnya pengelolaan

1 Meningkatnya kualitas

1 Peningkatan pengelolaan

keuangan secara transpa-

pengelolaan keuangan dan

keuangan dan aset daerah

ran dan akuntabel

aset daerah (Urusan OTODA)

dengan mengedepankan

1 Meningkatkan transparansi pelaksanaan penganggaran

1 Opini audit BPK 2 Jumlah ADD (Alokasi Dana Desa) yang disalurkan

kebutuhan masyarakat.

1 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3 Jumlah Bantuan Keuangan untuk kelurahan/desa yang disalurkan 4 Jumlah Kekayaan Badan Kredit Desa (BKD) 2 Meningkatkan kompetensi Pengawasan

1 Jumlah Temuan APIP yang ditindak lanjuti 2 Jumlah Temuan BPK yang ditindak lanjuti

2 Optimalisasi Penerimaan Daerah

1 Mengintensifikasi dan

1 Peningkatan PAD

1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 Program peningkatan dan

Efektifikasi Pendapatan Asli

2 Rasio kemandirian PEMDA

pengembangan pengelolaan

Daerah

3 Ratio PAD terhadap Total

keuangan daerah

Pendapatan 4 Ratio PAD terhadap APBD (Total belanja) 5 Ratio Belanja Modal terhadap Total APBD 4 Terwujudnya masyarakat

1 Meningkatnya Ketentraman

1 Peningkatan peran serta

1 Meningkatkan kesadaran

1 Jumlah penyuluhan

madani, kondusif dan

dan Ketertiban Masyarakat,

masyarakat dalam

masyarakat terhadap politik

pencegahaan penyakit

berbasis religius toleran

serta Penegakan Supremasi

mewujudkan suasana

dan hukum

masyarakat

dan bertanggung jawab

Hukum yang Berkeadilan,

kondusif

Transparan, dan Profesional.

1 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

2 Jumlah Angka Kriminal

2 Program pemeliharaan

3 Persentase penegakan

kantrantibmas dan

(urusan kesatuan bangsa dan

peraturan daerah (Jumlah

politik dalam negeri)

pelanggaran masyarakat terhadap perda) 4 Jumlah satpol PP

pencegahan tindak kriminal

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

2 Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat

1 Jumlah kegiatan forum komukasi antar ummat beragama

beragama 3 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun komunikasi politik yang terbuka dan saling menghormati.

1 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1 Jumlah sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan

1 Program pendidikan politik masyarakat

2 Jumlah kegiatan silaturrahim, musyawarah, sarasehan ulama umara 3 Jumlah kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan melaui apresiasi lagu-lagu nasional/ negara dan lambang negara 4 seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

4 Meningkatkan partisipasi

1 Jumlah Pembinaan terhadap

masyarakat terhadap

Masyarakat, LSM, ORMAS

keamanan lingkungan 5 Meningkatnya kewaspa-

1 Meningkatnya upaya

1 peningkatan sarana

1 meningkatkan pengetahuan

daan dan upaya penanggu-

penanggulangan bencana

prasarana dan kapasitas

masyarakat tentang

langan bencana

secara efektif dan efisien

masyarakat dalam

penangulangan bencana

penanggulangan bencana

2 Meningkatkan sarana

1 Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana 2 Regulasi penanggulangan

1 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

dan penanganan bencana

prasarna penanggulangan bencana 6 Mengembangkan potensi

1 Meningkatnya potensi

1 Peningkatan peran serta

dan bakat pemuda di

pemuda, olahraga dan seni

bidang Olah raga seni dan

budaya daerah (Urusan

2 peningkatan sarana dan

budaya

Kebudayaan & Urusan

prasarana keolahragaan

Kepemudaan & Olahraga)

generasi muda

1 Meningkatkan peran generasi muda 2 Meningkatkan prestasi olahraga 3 Meningkatkan fasilitas olah raga

1 Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional 2 Jumlah cabang olah raga yang berprestasi 3 Jumlah sarana dan prasarana yang meningkat kualitasnya

1 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

1

2

3

4

5

6

7

3 Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap seni,

4 Mengembangkan seni dan budaya nilai tradisi

budaya dan nilai-nilai tradis

4 Peningkatan dan pemasyarakatan Olah Raga

4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

(Jumlah grup olah raga) 5 Jumlah kegiaytan fasilitasi dan pengembangan kelompok seni termasuk kelompok seni wanita 6 Jumlah warisan tradisi yang terawat

7 Memberdayakan

1 Meningkatnya keberdayaan

1 Peningkatan akses dan

1 Memberikan ruang yang

1 Jumlah usaha ekonomi

masyarakat dan desa

masyarakat dan desa untuk

kapasitas masyarakat dan

seluas-luasnya bagi

masyarakat pedesaan yang

untuk mendukung

mendukung pertumbuhan

desa dalam

partisipasi masyarakat dan

berkembang

pertumbuhan daerah

daerah (Urusan

pembangunandaerah

desa dalam pembangunan

a. UPPKS

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2 Program peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat

b. UED-SP

partisipasi masyarakat dalam

dan Desa)

c.P3EL

membangun desa

d.BUMDES 2 Rumah tidak layak huni yang dibangun secara swadaya dan swakarsa 3 Jumlah dana Swadaya masyarakat dalam pembangunan 4 Cakupan jaringan listrik pedesaan 8 Meningkatnya sistem

1 Meningkatnya utilitas

1 Perluasan akses

pengelolaan arsip agar

kearsipan bagi masyarakat

masyarakat dalam

dapat termanfaatkan

luas (Ur Kearsipan)

memanfaatkan arsip daerah

secara maksimal

1 Memberikan layanan perima terhadap pengguna arsip

1 Jumlah arsip/dokumen

1 Program pemeliharaan

daerah (jumlah arsip in aktif

rutin/berkala sarana dan

yang dikelola)

prasarana kerasipan

2 Monitoring kearsipan (Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku)

MISI VI NO

: Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah TUJUAN

2 1 1 Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

3

4

5

6

7

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Benar-

layanan Publik melalui media informasi dan komunikasi yang baik

benar Prima, serta Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada Seluruh

menuju masyarakat yang bertanggungjawab berbasis iman dan taqwa

Lembaga Layanan Publik (Urusan Otada)

1 optimalisasi sarana prasarana layanan publik

1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yg efektif dan efisien

1 Prosentase SPM yang diterapkan.

1 Program pelayanan adm.Perkantoran,Peningkata

2 Prosentase SKPD yang mencapai target SPM. 3 Prosentase SKPD yang

Sarpras, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas Sumberdaya

melaksanakan SOP 4 Jumlah mobil keliling layanan masyarakat: bidang admi-

aparatur, pengembangan sistem pencapaian dan pengembangan kinerja

nistrasi kependudukan, kesehatan, hukum, perpustakaan dan literasi.

dan keuangan

5 51 SKPD dapat melaksanakan kegiatan rutin semaximal mungkin 2 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya kualitas layanan kependudukan (Urusan Dukcapil)

1 Pemberdayaan fasilitas penduduk administrasi kependudukan sebagai upaya

1 Meningkatkan layanan prima terkait dengan adminstrasi kependudukan

untuk meningkatkan kualitas layanan

1 Prosentase jumlah penduduk yang ber-KTP 2 Prosentase jumlah keluarga

1 Penataan administrasi kependudukan

yang ber-KK 3 Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran 4 Jumlah Pelayanan Akte Pencatatan Sipil

3 Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan

1 Penguatan koordinasi dan memobilitasi stake holder

masyarakat serta keleluasaan untuk menjalankan dan

bidang keimanan dan ketakwaan dalam rangka

memenuhi kewajiban syariat agama sesuai dengan keyakinannya.

mewujudkan masyarakat madani

1 Meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan hidup antar umat beragama

1 Jumlah sarana peribadatan dan keagamaan yang

1 Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat

mendapat pembinaan. 2 Jumlah lembaga keagamaan

2 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

yang dibantu

NO

TUJUAN

1

2

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

4

5

4 Meningkatnya Penyelesaian Ijin Lokasi tepat waktu (Urusan OTDA, Pemerintahan umum, Adm. Keuangan daerah, perangkat daerah)

1 Peningkatan kapasitas sumber daya menuju standart pelayanan ijin lokasi

1 Meningkatkan layanan prima penerbitan ijin lokasi

5 Meningkatnya sistem komunikasi informasi dan media massa. (urusan komunikasi dan informatika)

1 Pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik

INDIKATOR KINERJA 6 1 Jumlah ijin lokasi (kawasan luasan tanah pada suatu lokasi)

PROGRAM SKPD 7 1 Penataan dan pemyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

2 Prosentase penerbitan ijin tepat waktu uasaha dan ijin usaha lainnya secara tepat waktu

1 Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis pada pengmbangan TI.

1 Tersedianya peningkatan pelaksanan dibidang TI 2 Tersediannya pengembagan komunikasi, informasi dan media massa 3 Tersedianya informasi dan media massa 4 Tersedianya pengembangan pos, telekomunikasi dan informatika 5 Tersedianya sistem komunikasi dan informasi 6 Jumlah daerah/desa yang terlayani jaringan telepon 7 Jumlah tower komunikasi 8 Jumlah perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana komunikasi 9 pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio dan televisi 10 Media baru seperti website (media online)

1 Program kerjasama informasi dan media massa 2 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 3 Program optimnalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi 4 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 5 Program kerjasama informadan media massa 6 Program pengembangan pos, telekomunikasi dan informatika 7 Program penyusunan sistem 8 Program pembangunan jaringan komunikasi dan prasarana komunikasi dan informatika 9 Program pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

5

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SKPD

6

7

11 Media luar ruang seperti 10 Program rehabilitasi/pemelimedia buletin, leaflet, booklet, haraan sarana dan prasarabrosur, spanduk dan baliho na dan informatika 12 Cakupan pengembangan dan 11 Program penyebarluasan pemberdayaan kelompok informasi penyelenggaraan informasi masyarakat pemerintah daerah dan ditingkat kecamatan pembangunan daerah 13 Terlaksananya PPID

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

R

encana program prioritas Kabupaten Pamekasan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan

pemerintah daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-progaram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

8.1.

Program Layanan Umum Pemerintahan Daerah (Rutin) Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan-perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagaimana diuraikan di atas program-program prioritas terdiri dari program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan program untuk pemenuhan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terkait dengan penyelenggaraan layanan Pemerintah Daerah (Rutin) yang terdiri atas Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

program

peningkatan

disiplin

aparatur,

program

fasilitas

pindah/purna tugas PNS, program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan. Pada bagian ini disajikan program-program urusan Pemerintah untuk mendukung mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 dimana terdiri dari 6 (enam) misi sebagaimana diuraikan pada BAB V. untuk jelasnya program-program Rutin dimaksud dipaparkan sebagaimana tabel VIII.1.

8.2.

Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi dan Misi Pada bagian ini disajikan semua program-program prioritas untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018. Program prioritas pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing SKPD. Masing-masing program dilengkapi dengan target indicator kinerja untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana pembangunan akan dicapai. Secara lengkap program-program tersebut disajikan pada tabel VIII.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

untuk

mencapai

Visi,

Misi

dan

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

layanan

SKPD

untuk

Tabel VIII.1 Indikasi Rencana Program Layanan SKPD untuk Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah (Rutin) Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Visi dan Misi

KODE.


Kondisi Kinerja Awal RPJMD

1

2

3

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2013

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

1.00.00 URUSAN WAJIB

1.01.00 Pendidikan 1.01.01 Dinas Pendidikan

2.038.823.200,00

2.140.764.360,00

2.247.802.578,00

2.360.192.706,90

2.478.202.342,25

2.602.112.459,36

1.02.00 Kesehatan 1.02.01 Dinas Kesehatan

13.389.364.740,00 14.058.832.977,00 14.761.774.625,85 15.499.863.357,14

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah

23.084.522.394,00 24.238.748.513,70 25.450.685.939,39 26.723.220.236,35 28.059.381.248,17 29.462.350.310,58

16.274.856.525 17.088.599.351,25

dr. H. Slamet Martodirdjo

1.03.00 Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

3.901.375.900,00

4.096.444.695,00

4.301.266.929,75

4.516.330.276,24

4.742.146.790,05

4.979.254.129,55

985.042.600,00

1.034.294.730,00

1.086.009.466,50

1.140.309.939,83

1.197.325.436,82

1.257.191.708,66

1.463.047.000,00

1.536.199.350,00

1.613.009.317,50

1.693.659.783,38

1.778.342.772,54

1.867.259.911,17

1.479.668.300,00

1.553.651.715,00

1.631.334.300,75

1.712.901.015,79

1.798.546.066,58

1.888.473.369,91

350.122.260,00

367.628.373,00

386.009.791,65

405.310.281,23

425.575.795,29

446.854.585,06

1.664.643.571,50

1.747.875.750,08

1.835.269.537,58

1.927.033.014,46

2.023.384.665,18

1.04.00 Perumahan 1.06.00 Perencanaan Pembangunan 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.07.00 Perhubungan 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.08.00 Lingkungan Hidup 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup

1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.11.00 Pemberdayaan Perempuan 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1,585,374,830.00

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KODE.



2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.12.00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.13.00 Sosial 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

530,122,300.00

556.628.415,00

584.459.835,75

613.682.827,54

644.366.968,91

676.585.317,36

1,011,469,800.00

1.062.043.290,00

1.115.145.454,50

1.170.902.727,23

1.229.447.863,59

1.290.920.256,77

443.586.150,00

465.765.457,50

489.053.730,38

513.506.416,89

539.181.737,74

Transmigrasi

1.14.00 Tenaga Kerja 1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.16.00 Penanaman Modal 1.16.01 Kantor Pelayanan Terpadu dan

422,463,000.00

Penanaman Modal

1.18.00 Kepemudaan dan Olahraga 1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan

17,471,725,640.00

18.345.311.922,00 19.262.577.518,10 20.225.706.394,01 21.236.991.713,71 22.298.841.299,39

Kebudayaan

1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 1.19.04 Badan Penanggulangan Bencana

581,150,000,00

610.207.500,00

640.717.875,00

672.753.768,75

706.391.457,19

741.711.030,05

1,140,125,550,.00

1.197.131.827,50

1.256.988.418,88

1.319.837.839,82

1.385.829.731,81

1.455.121.218,40

708,300,000.00

743.715.000,00

780.900.750,00

819.945.787,50

860.943.076,88

903.990.230,72

7.052.090.325,00

7.404.694.841,23

7.774.929.583,32

8.163.676.062,49

8.571.859.865,58

5,302,280,400.00

5.567.394.420,00

5.845.764.141,00

6.138.052.348,05

6.444.954.965,45

6.767.202.713,73

224,431,300.00

235.652.865,00

247.435.508,25

259.807.283,66

272.797.647,85

286.437.530,24

Daerah

1.20.00 Pemerintahan Umum 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.20.02 Bupati & Wakil Bupati 1.20.03 Sekretariat Daerah 1.20.04 Sekretariat DPRD 1.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

6.716.276.500,00


KODE.



2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.20.07 Inspektorat

472,837,500.00

496.479.375,00

521.303.343,75

547.368.510,94

574.736.936,48

603.473.783,31

1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah

586,800,000.00

616.140.000,00

646.947.000,00

679.294.350,00

713.259.067,50

748.922.020,88

1.20.11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan

13,127,816,000.00 13.784.206.800,00 14.473.417.140,00 15.197.087.997,00 15.956.942.396,85 16.754.789.516,69

Keuangan dan Asset Daerah 1.20.12 Kecamatan Pamekasan

548,099,000.00

575.303.950,00

604.279.147,50

634.493.104,88

666.217.760,12

699.528.648,12

1.20.13 Kecamatan Pademawu

209,502,400.00

219.977.520,00

230.976.396,00

242.525.215,80

254.651.476,59

267.384.050,42

1.20.14 Kecamatan Larangan

584,906,500.00

614.151.825,00

644.859.416,25

677.102.387,06

710.957.506,42

746.505.381,74

1.20.15 Kecamatan Galis

114,232,500.00

119.944.125,00

125.941.331,25

132.238.397,81

138.850.317,70

145.792.833,59

1.20.16 Kecamatan Tlanakan

151,777,500.00

159.366.375,00

167.334.693,75

175.701.428,44

184.486.499,86

193.710.824,85

1.20.17 Kecamatan Proppo

117,164,000.00

123.022.200,00

129.173.310,00

135.631.975,50

142.413.574,28

149.534.252,99

93,707,500.00

98.392.875,00

103.312.518,75

108.478.144,69

113.902.051,92

119.597.154,52

1.20.18 Kecamatan Palengaan 1.20.19 Kecamatan Pagantenan

97,248,000.00

102.110.400,00

107.215.920,00

112.576.716,00

118.205.551,80

124.115.829,39

1.20.20 Kecamatan Pakong

145,607,500.00

152.887.875,00

160.532.268,75

168.558.882,19

176.986.826,30

185.836.167,61

1.20.21 Kecamatan Kadur

113,403,000.00

119.073.150,00

125.026.807,50

131.278.147,88

137.842.055,27

144.734.158,03

1.20.22 Kecamatan Waru

89,533,000.00

94.009.650,00

98.710.132,50

103.645.639,13

108.827.921,08

114.269.317,14

1.20.23 Kecamatan Batumarmar

105,145,500.00

110.402.775,00

115.922.913,75

121.719.059,44

127.805.012,41

134.195.263,03

1.20.24 Kecamatan Pasean

117,062,500.00

122.915.625,00

129.061.406,25

135.514.476,56

142.290.200,39

149.404.710,41

221,388,942.00

232.458.389,10

244.081.308,56

256.285.373,98

269.099.642,68

282.554.624,82

1,477,809,000.00

1.551.699.450,00

1.629.284.422,50

1.710.748.643,63

1.796.286.075,81

1.886.100.379,60

186.405,400.00

195.725.670,00

205.511.953,50

215.787.551,18

226.576.928,73

237.905.775,17

1.21.00 Ketahanan Pangan 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan

1.22.00 Pemberdayaan Masyrakat dan Desa 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1.24.00 Kearsipan 1.24.01 Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip

1.25.00 Komunikasi dan Informatika


KODE.



2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.00.00 URUSAN PILIHAN

2.01.00 Pertanian 2.01.01 Dinas Pertanian

438.052.815,00

459.955.455,75

482.953.228,54

507.100.889,96

532.455.934,46

559.078.731,19

2.01.03 Dinas Peternakan

363.750.000,00

381.937.500,00

401.034.375,00

421.086.093,75

442.140.398,44

464.247.418,36

1.186.336.500,00

1.245.653.325,00

1.307.935.991,25

1.373.332.790,81

1.441.999.430,35

1.514.099.401,87

1.033.705.700,00

1.085.390.985,00

1.139.660.534,25

1.196.643.560,96

1.256.475.739,01

1.319.299.525,96

510.775.440,00

536.314.212,00

563.129.922,60

591.286.418,73

620.850.739,67

2.02.00 Kehutanan 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.05.00 Kelautan dan Perikanan 2.05.01 Dinas Perikanan dan kelautan

2.06.00 Perdagangan 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.07.00 Perindustrian

486,452,800.00

Tabel VIII.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Mencapai Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Periode 2013 - 2018

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

1

1 1 1

1

2 Urusan Wajib Pendidikan 01 01 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini

01 02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1

01 03 Program Pendidikan Menengah

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun dasar)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

61

61

260.000.000

63

77

77

13.000.000

78

1 Meningkatkan APM SD/MI/SDLB pada kisaran 112,00, APK SD :116, 2 Meningkatkan APK SMP/MTS/ SMPLB 104, APM SMP/MTS/ SMPLB 89, menjadi 95 3 Meningkatnya Prasarana Ruang Kelas 60 ruang SD dan SMP, 150 ruang kelas SD dan SMP

98/107

98/107

97/89

97/89

98/90

98/90

99/92

102/93

104/95

104/95

65

70

75

80

85

90

100

100

1 Meningkatnya APK SMA/SMK/ SMALB menjadi 115,00 APM SMA/SMK/SMALB 100,00 2 Meningkatnya Prasarana 15 gedung SMA/SMK, 150 ruang kelas SMA/SMK

75

77

80

82

1 penguatan kelembagaan pendidikan non formal 5 paket

100

100

90.770.000 4.538.500

100

95.308.500 4.765.425

100

100.073.925 5.003.696

100

105.077.621 5.253.881

100

110.331.502 5.516.575

100

115.848.077 5.792.404

100

Dinas Pendi - dikan

80

80

271.400.000 13.570.000,00

85

284.970.000 14.248.500,00

85

299.218.500 14.960.925,00

90

314.179.425 15.708.971,25

90

329.888.396 16.494.419,81

95

346.382.816 17.319.140,80

100

Dinas Pendi - dikan

1:40

1:40

1:38

1:36

1:34

1:32

1:32

1:32

1:40

1:40

1:38

1:36

1:34

1:32

1:32

1:32

63%

63%

65

68

69

70

70

70

45

45

55

66

77

88

100

100

10

10

10

10

15

20

25

30

35

35

10

10

15

20

25

30

35

35

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Meningkatnya APK PAUD menjadi 71%, APM PAUD menjadi 50,42%, 2 Meningkatnya APK TK (%)

1

01 04 Program Pendidikan Non Formal

1

01 05 Program 1 Rasio guru/murid untuk jenPeningkatan Mutu jang pendidikan SD/MI/SDLB Pendidik dan 2 Rasio guru/murid untuk jen Tenaga jang pendidikan SMP/MTs Kependidikan /SMPLB 3 Rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/ MA/SMALB 4 Prosentase guru kualifikasi standart pendidikan 5 Prosentase guru yang bersertifikasi.

1

01 06 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Program (outcome)

1 Meningkatnya pengunjung Perpusakaan 2 Meningkatnya jumlah/judul buku yang dipinjam 3 Meningkatnya jumlah/judul buku yang dikoleksi. 4 Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling

2013

2014

63.644.521.800 99/108 3.182.226.090

9.467.858.960

2015

273.000.000

13.650.000

80

66.826.747.890 100/110 3.341.337.395

80

473.392.948

9.941.251.908

15

286.650.000

14.332.500

82

70.168.085.285 104/112

83

10.438.314.503

20

2017

300.982.500

15.049.125

83

73.676.489.549 108/114

86

10.960.230.229

25

2018

316.031.625

15.801.581

85

77.360.314.026 112/116

90

11.508.241.740

30

331.833.206

16.591.660

94

12.083.653.827

96

604.182.691

35

SKPD Penanggung Jawab 19

Dinas Pendidikan

85

81.228.329.727 112/116

95

150.865.431,99 15.086.543,20

71

4.061.416.486

575.412.087 92

137.150.392,72 13.715.039,27

71

3.868.015.701

548.011.511 90

124.682.175,20 12.468.217,52

69

3.683.824.477

521.915.725 87

113.347.432,00 11.334.743,20

67

3.508.404.264

497.062.595 84

103.043.120,00 10.304.312,00

65

2016

Dinas Pendidikan -

Dinas Pendidikan -

98

165.951.975,19 16.595.197,52

35

Kantor per - pustakaan umum dan arsip

Kode


1

1 1

1

1

1

2 Urusan Wajib Kesehatan 02 02 01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 02 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

02 03 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

02 04 Program peningkatan layanan Kesehatan

1

02 05 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1

02 06 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD


Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun dasar)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 Ketersediaan obat dan bahan (%)

70

70

85

Dinas kesehatan RSUD

1 Kecukupan tenaga dokter terhadap penduduk 2 Rasio tenaga paramedik keperawatan dan non keperawatan dan non keperawatan terhadap penduduk 3 Rasio kecukupan nakes pada masing -masing sarana pelayanan kesehatan 4 Jumlah Kesesuaian kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan

2013

2014

12.133.244.000 606.662.200,00

73

0,35 0,35 1.212.043.200 0,25 60.602.160,00 1,13 1,13 0,94

2015

12.739.906.200 636.995.310,00

75

1.272.645.360 0,061 63.632.268,00 0,57

2016

13.376.901.510 668.845.075,50

78

1.336.277.628 0,060 66.813.881,40 0,56

2017

14.045.746.586 702.287.329,28

80

1.403.091.509 0,059 70.154.575,47 0,56

2018

14.748.033.915 737.401.695,74

85

1.473.246.085 0,059 73.662.304,24 0,55

15.485.435.611 774.271.780,53

1.546.908.389 0,059 77.345.419,46 0,55

40

40

45

48

50

55

60

60

70

70

75

80

85

90

100

100

1 Cakupan desa siaga aktif 2 Rasio posyandu dan Polindes terhadap (penduduk) 3 Cakupan PHBS di semua tatanan 4 Prosentase penduduk yang menggunakan jamban. 5 Prosentase rumah bersanitasi 6 Prosentase rumah tangga pengguna air bersih.

95 868

95 868

60

60

65

70

75

80

85

85

60

60

55

50

45

40

30

30

20 70

20 70

25 75

28 81

32 85

35 90

40 90

40 90

1 Angka kematian bayi. 2 Jumlah kematian ibu (ibu hamil, melahirkan, nifas) 3 Kecamatan bebas rawan gizi

76,4 29,2

76,4 29,2

2,31

2,31

2,74

10

10

12

0,025

0,025

50

50

42

42

45

50

55

60

70

70

30

30

35

40

45

50

60

60

91

91

93

95

95

95

95

95

71

71

74

80

80

80

80

80

1 Cakupan pelayanan lansia

1 Rasio puskesmas, pustu, polindes terhadap penduduk. 2 Rasio sarana pelayanan sarana dan prasakesehatan sesuai standart rana puskesmas/ terhadap penduduk puskesmas pem3 Kecukupan alkes yang bantu dan memadai jaringannya 4 Kecukupan sarana transportasi kesehatan yang memadai oda 2 dan roda 4 5 Cakupan kunjungan ibu hamil k-4. 6 Cakupan komplikasi kebidanan ditangani

108.925.000,00 5.446.250,00

413.092.500,00 20.654.625,00

90 872

82,8 47,4

5.553.802.061 0,023 277.690.103,05 55

114.371.250,00 5.718.562,50

433.747.125,00 21.687.356,25

80 878

102 102

120.089.812,50 6.004.490,63

455.434.481,25 22.771.724,06

3,6 50.000.000

15

5.831.492.164 0,023 291.574.608,20 60

84 878

102 102

126.094.303,13 6.304.715,16

478.206.205,31 23.910.310,27

3,6 60.000.000

20

6.123.066.772 0,023 306.153.338,61 65

88 878

102 102

132.399.018,28 6.619.950,91

502.116.515,58 25.105.825,78

3,6 70.000.000

23

6.429.220.111 0,023 321.461.005,54 70

92 878

102 102

139.018.969,20 6.950.948,46

527.222.341,36 26.361.117,07

3,6 80.000.000

25

6.750.681.116 0,023 337.534.055,82 80

92 878

102 102

SKPD Penanggung Jawab


RSUD

Dinas kesehatan

3,6 90.000.000

25

7.088.215.172 0,023 354.410.758,61 80

Dinas kesehatan

Dinas kesehatan

Kode

1

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Urusan Wajib




Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes 8 Cakupan pelayanan nifas 9 Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani 10 Cakupan kunjungan bayi 11 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 12 Cakupan pelayanan anak balita. 13 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan 14 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 15 Angka kematian bayi. 16 Jumlah kematian ibu (ibu hamil, melahirkan, nifas) 17 Kecamatan bebas rawan gizi

94

94

95

95

95

95

95

95

93 73

93 73

93 80

95 95

95 95

95 95

95 95

95 95

94 71

94 71

93 81

90 100

90 100

90 100

90 100

90 100

86,45

86,45

86,45

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70 11

70 11

70 11

102 102

102 102

102 102

102 102

102 102

20

20

15

10

5

5

0

0

5

5

5

75

75

100

2013

2014

2015

1 Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD 2 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 3 Jumlah kunjungan Rawat Inap 4 BOR (Bed Occupancy Rate) 5 TOI (Turn Over Interval) 6 ALOS (Average Length of Stay) 7 NDR (Net Death Rate) 8 GDR (Gross Death Rate) 9 CRR (Cost Recovery Rate) 10 Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD

40

40

1

02 09 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 dokumen capaian kinerja ( Lakip, evaluasi program, profil RS 5 kali, lap keuangan dan asset 5 kali, renja SKPD, surveylans 5 kali, lap rekam medik tahunan)

100%

100%

341.000.000,00 100% 17.050.000,00

358.050.000 100% 17.902.500,00

375.952.500 100% 18.797.625,00

394.750.125 100% 19.737.506,25

414.487.631 100% 20.724.381,56

435.212.013 100% 21.760.600,64

RSUD

1

02 10 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah Sakit

1 menurunnya komplain masyarakat terhadap kualitas layanan rumah sakit

100%

100%

1.396.510.206,00 69.825.510,30

1.466.335.716,30 73.316.785,82

1.539.652.502,12 76.982.625,11

1.616.635.127,22 80.831.756,36

1.697.466.883,58 84.873.344,18

1.782.340.227,76 89.117.011,39

RSUD

20.112.021.773 1.005.601.088,63

60

80%

70.000.000

160

21.117.622.861 1.055.881.143,06

70

70%

15

80.000.000

175

22.173.504.004 1.108.675.200,21

80

60%

15

90.000.000

175

23.282.179.204 1.164.108.960,22

90

50%

15

19

02 08 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

150

10


1

90%

60.000.000

2018

1 Jumlah keg.pengawasan obat dan makanan 2 Jumlah kelompok produsen obat tradisional yang dibina

50

10

2017

02 07 Program Pengawasan Obat dan Makanan

19.154.306.450 957.715.322,50

50.000.000

2016

Dinas kesehatan

175

24.446.288.165 1.222.314.408,23

90

50%


Kode


1

1

2 Urusan Wajib 02 11 Program standarisasi pelayanan kesehatan




Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

100%

100%

70

70

1 terakreditasinya rumah sakit

1 1

Pekerjaan Umum 03 03 01 Program rehabi1 Terciptanya kondisi jalan dan litasi/ pemelihajembatan yang fungsional dan raan Jalan dan mempertahankan kondisi Jembatan jalan dan jembatan.

1

03 02 Program pengem- 1 Rasio Jaringan Irigasi bangan dan 2 Meningkatnya luas DI yang pengelolaan dapat dialiri dengan jaringan jaringan irigasi, irigasi teknis rawa dan jaringan 3 Luas genangan pada wilayah pengairan lainnya pertanian 4 Luas genangan pada wilayah pertanian

2013

2014

2015

2016

2017

2018


98.130.000,00 100% 4.906.500,00

103.036.500,00 100% 5.151.825,00

108.188.325,00 100% 5.409.416,25

113.597.741,25 100% 5.679.887,06

119.277.628,31 100% 5.963.881,42

125.241.509,73 100% 6.262.075,49

RSUD

2.600.000.000 130.000.000

2.730.000.000 136.500.000

2.866.500.000 143.325.000

3.009.825.000 150.491.250

3.160.316.250 158.015.813

3.318.332.063 165.916.603

Dinas PU

73

10.334.327.000 516.716.350

75

10.851.043.350 542.552.168

77

11.393.595.518 569.679.776

80

11.963.275.293 598.163.765

85

12.561.439.058 628.071.953

85

13.189.511.011 659.475.551

Dinas PU Dinas Pertanian

70

70

60

60

45

45

45

45

5 Terlaksananya Rehab Jaringan Irigasi Tersier (Unit)

39

39

55

70

80

90

100

100

1

03 03 Program Pemba1 Tersedianya informasi dan ngunan Jalan dan data base infrastruktur Jembatan

50

50

52.241.688.200 2.612.084.410

60

54.853.772.610 2.742.688.631

70

57.596.461.241 2.879.823.062

75

60.476.284.303 3.023.814.215

80

63.500.098.518 3.175.004.926

90

66.675.103.444 3.333.755.172

90

Dinas PU

1 1

Perumahan 04 04 01 Program lingkungan sehat perumahan

60

60

20.664.145.000 1.033.207.250,00

50

21.697.352.250 1.084.867.612,50

45

22.782.219.863 1.139.110.993,13

40

23.921.330.856 1.196.066.542,78

35

25.117.397.398 1.255.869.869,92

30

26.373.267.268 1.318.663.363,42

30

Dinas PU

80

80

85

88

92

97

100

100

200

200

250

300

350

400

450

450

1 Tersusunnya dokumen RBTL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) / Urban Design 2 Tersusunnya dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi

26

26

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

10

1 1

Penataan ruang 05 05 01 Program Perencanaan Tata Ruang

1

05 01 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 1

1 Prosentase rumah layak huni bagi masyarakat miskin. 2 Jumlah rumah tangga pengguna listrik. 3 Panjang jalan lingkungan /desa yang dibangun

Perencanaan Pembangunan 06 06 01 Program Pengem- 1 Jumlah dokumen perencanaan bangan data/ /penelitian yang dihasilkan informasi 2 Pemanfaatan dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan

300.000.000,00

30

350.000.000

35

400.000.000

10

15

50.000.000

20

60.000.000

70

70

75

3

3

3

3

135.000.000

3 3

80

150.000.000

3 3

40

450.000.000

40

500.000.000

40

550.000.000

Dinas PU Bappeda

70.000.000

30

80.000.000

30

90.000.000

Dinas PU Bappeda

85

180.000.000

3 3

90

225.000.000

3 3

95

225.000.000

4 4

275.000.000

5 pkt 5

Bappeda

Kode


1

1

2 Urusan Wajib 06 02 Program perencanaan pembangunan daerah

1

06 03 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa, dan jaringan pengairan lainnya

1 1

Perhubungan 07 07 01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

07 02 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas




Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Penyusunan Perencanaan Pembangunan jangka menengah, tahunan (RKPD), dan Penyusunan KUA - PPAS tepat waktu

5

5

2.624.727.800 131.236.390

5

2.755.964.190 137.798.210

6

2.893.762.400 144.688.120

6

3.038.450.519 151.922.526

6

3.190.373.045 159.518.652

6

3.349.891.698 167.494.585

6

Bappeda

1 Meningkatnya kapasitas dan akses sumberdaya air dan jaringan

2pkt

2pkt

344.100.000 17.205.000,00

3pkt

361.305.000 18.065.250,00

3pkt

379.370.250 18.968.512,50

4pkt

398.338.763 19.916.938,13

4 pkt

418.255.701 20.912.785,03

4 pkt

439.168.486 21.958.424,28

4 pkt

Bappeda

1 Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan fasiltas Perhubungan

1,6

1,6

3.307.473.710 165.373.686

3,6

3.472.847.396 173.642.370

4,8

3.646.489.765 182.324.488

6,3

3.828.814.254 191.440.713

6,5

4.020.254.966 201.012.748

7,2

4.221.267.715 211.063.386

50

2 Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Peruhubungan

1,2

1,2

2013

2014

2015

3,5

3,6

1 Tersedianya fasilitas 40 2,3 679.652.000 3 713.634.600 3,2 keselamatan jalan 33.982.600 35.681.730 2 Tersedianya rambu rambu 87 87 87 76 jalan 3 Jumlah ijin trayek. 4 Pemenuhan Uji Kir 1.223 1.223 1.223 11.030 5 Menurunnya angka kasus kecelakaan lalu lintas 6 Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit)

1 1

Lingkungan Hidup 08 08 01 Program dan per- 1 Pemenuhan baku mutu air lindungan konservasi dan sumber daya alalm

1

08 02 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

1

08 03 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

2016

2017

3,7

749.316.330 37.465.817

3,5

2018

3,9

786.782.147 39.339.107

3,9

4,1

826.121.254 41.306.063

4,1

76

76

76

11.030

11.030

11.030

70


Dinas perhu - bungan, komunikasi, dan informaka

867.427.317 43.371.366

60

Dinas perhubungan, komunikasi, dan informaka

10

10

223.120.000 11.156.000

10

234.276.000 11.713.800

10

245.989.800 12.299.490

10

258.289.290 12.914.465

10

271.203.755 13.560.188

10

284.763.942 14.238.197

10

badan Lingkungan Hidup

1 Terlaksananya penanganan sampah tepat waktu (Jumlah sampah yang terangkut ke TPA)

35%

35%

3.068.765.750 153.438.288

50%

3.222.204.038 161.110.202

60%

3.383.314.239 169.165.712

75%

3.552.479.951 177.623.998

85%

3.730.103.949 186.505.197

95%

3.916.609.146 195.830.457

95%


1 Terkendalinya polusi melalui tersedianya data polusi udara daerah industri 4 paket, data kadar polusi limbah padat dan limbah cair 4

0%

0%

156.937.000 78.468.500

5%

235.405.500 117.702.750

10%

353.108.250 176.554.125

15%

529.662.375 264.831.188

20%

794.493.563 397.246.781

25%

1.191.740.344 595.870.172

25%


Kode


1

1

2 Urusan Wajib 08 04 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Meningkatnya kapasits pengelolaan RTH melalui penyediaan 1 paket dokumen kebijakan pengelolaan RTH, 1 paket data pengawasan dan pengendalian RTH.

5%

10%

Melalui peran serta perempuan dalam gerakan tanam pekarangan oleh perempuan

200 orang

1 paket

1 paket

2 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

1

08 05 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1 1

Pertanahan 09 09 01 Prog.penataan penguasaan pemilikan penggu an dan pemanfa atan tanah Kependudukan dan catatan sipil 10 10 01 Program Penata1 Prosentase jumlah penduduk an Administrasi yang ber-KTP Kependudukan 2 Prosentase jumlah keluarga yang ber-KK 3 Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran 4 Jumlah Pelayanan Akte Pencatatan Sipil

1 1

1 1



2013

2014

310.000.000 15.500.000

10%

2015

325.500.000 16.275.000

200 orang

25%

2016

341.775.000 17.088.750

200 orang

35%

2017

358.863.750 17.943.188

200 orang

45%

2018

376.806.938 18.840.347

200 orang

55%

395.647.284 19.782.364

200 orang

65%

SKPD Penanggung Jawab 19 badan Lingkungan Hidup

1200 orang

1 Jumlah usaha berpotensi menjadi sumber pencemaran 2 Persentase perusahaan yang memilliki Dokumen HO, UKLIPL, AMDAL dan Ijin Lingkungan

Pemberdayaan Perempuan 11 11 01 Program pember- 1 GEM (Gender Empowerment dayaan peremMeasurement) puan dan perlin2 Proporsi penduduk (laki-laki dungan anak dan perempuan) 3 Keterwakilan kaum perempuan di DPRD (laki-laki dan perempuan) 4 Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi di lingkungan pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan) 5 GDI (Gender Development Indeks)

1.322.449.500 1 paket 1.388.571.975 1 paket 1.458.000.574 1 paket 1.530.900.602 1 paket 1.607.445.633 1 paket 1.687.817.914 1 paket 66.122.475,00 69.428.598,75 72.900.028,69 76.545.030,12 80.372.281,63 84.390.895,71 253.769 254.180 255.959 257.511 260.086 262.686 265.313 266.597 241.578 242.691 244.756 245.848

245.361

248.030

250.510

253.015

255.545

256.136

246939

248030

249121

250.212

251.304

251.304

411.723.650,00 20.586.182,50

432.309.832,50 21.615.491,63

453.925.324,13 22.696.266,21

476.621.590,33 23.831.079,52

500.452.669,85 25.022.633,49

525.475.303,34 26.273.765,17

5

5

10

15

-

-

20

20

10:01

10:01

8:01

8:01

7:01

6:01

5:01

5:01

Dinas Kepependudu kan dan pencatatan sipil

Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode

1

1 1

1


12 02 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB-KR

1

Sosial 13 13 01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 13 02 Program pembinaan lingkungan sosial



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6 Usia harapan hidup (laki-laki dan perempuan) 7 Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan) 8 Rata-rata lama sekolah (lakilaki dan perempuan) 9 Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. 10 Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan advokasi (Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak)

55

55

52

58

60

62

63

63

70

70

75

79

82

85

90

90

12

12

13

14

15

16

17

17

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12 12 01 Program 1 Tingkat prevalensi peserta KB Keluarga aktif : Berencana a. jumlah peserta KB aktif b. jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) 2 Prosentase Perkawinan dibawah umur 3 Rata-rata usia kawin pertama bagi perempuan 4 Total Fertility Rate 5 Persentase Pencapaian peserta KB Baru 6 Persentase peserta KB Pria : a. jumlah akseptor KB aktif b. jumlah akseptor KB aktif laki-laki 7 Persentase PUS Unmet-need 8 Peningkatan Keluarga Pra sejahtera menjadi sejahtera

yang mandiri 1 1

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Indikator Kinerja Program (outcome)

2013

2014

2015

2016

2017

2018


0,0002 60,00

226.800.000,00 11.340.000,00

238.140.000,00 11.907.000,00

250.047.000,00 12.502.350,00 125,60 126,61

262.549.350,00 13.127.467,50

275.676.817,50 13.783.840,88

289.460.658,38 14.473.032,92

126,6 130,6

129 134

130 140

130 140


17

17

18

19

20

21

25

25

80

80

82

83

84

85

87

87

35,60 2,2

35,60 2,2

36,65 2,25

36,75 2,25

36,8 2,27

37 2,3

37,2 2,35

37,2 2,35

78 154

78 154

80 155

81,1 155,20

156

158

159

159

1 Tersedianya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga melalui Rekrutmen tenaga Kelompok Bina Keluarga

100

100

121.956.000,00 6.097.800,00

120

128.053.800,00 6.402.690,00

130

134.456.490,00 6.722.824,50

140

141.179.314,50 7.058.965,73

150

148.238.280,23 7.411.914,01

160

155.650.194,24 7.782.509,71

160


1 Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 2 Jumlah Rumah tangga miskin

10%

10%

245.936.000,00 12.296.800,00

8

258.232.800,00 12.911.640,00

6

271.144.440,00 13.557.222,00

5

284.701.662,00 14.235.083,10

4

298.936.745,10 14.946.837,26

2

313.883.582,36 15.694.179,12

2

Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 Jumlah PMKS yang dibantu/ ditangani

220.000 220.000 60

60

200.000 - 180.000 - 160.000 - 150.000 - 140.000 - 140.000 3.529.750.000,00 176.487.500,00

70

3.706.237.500,00 185.311.875,00

80

3.891.549.375,00 194.577.468,75

90

4.086.126.843,75 204.306.342,19

95

4.290.433.185,94 214.521.659,30

97

4.504.954.845,23 225.247.742,26

97


Kode

1 1 1

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Urusan Wajib Ketenagakerjaan

14 14 01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

14 02 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan



3

4

1 Jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih. 2 Angka pengangguran terbuka 2,89 3 Angkatan kerja 399.523 4 Yang tidak bekerja 11.559 5 Jumlah tenaga kerja yang 60,2 ditempatkan 1 Jumlah perusahaan yang membuat/membentuk sarana hubungan industrial (HI) 2 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jamsostek 3 Jumlah tenaga kerja yang ikut Jamsostek 4 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) 5 Angka kecelakaan kerja

2013

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

430.780.000 21.539.000,00 2,89 399.523 11.559 60,2

452.319.000 22.615.950,00 2,7 399.550 10.778 72,5

474.934.950 23.746.747,50 2.50 399.490 10.882 72,05

250.000.000,00 12.500.000,00

75

498.681.698 24.934.084,88 2,4 399.400 10.990 75,5

262.500.000,00 13.125.000,00

80

523.615.782 26.180.789,12 2,3 399.470 10.880 79,5

275.625.000,00 13.781.250,00

85

549.796.571 27.489.828,57 2,2 399.550 9.800 80,2

289.406.250,00 14.470.312,50

88

2,2 399.550 9.800 80,2

303.876.562,50 15.193.828,13

88

SKPD Penanggung Jawab 19 Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi

10%

10%

- 70

40%

40%

45

50

55

60

65

65

25%

25%

30

35

40

50

55

55

70%

70%

80

85

90

95

98

98

10%

10%

8

7

5

3

1

1

100%

100%

323.800.000 100% 16.190.000

339.990.000 100% 16.999.500

356.989.500 100% 17.849.475

374.838.975 100% 18.741.949

393.580.924 100% 19.679.046

413.259.970 100% 20.662.998

Dinas Koperasi dan PKM


1 1

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 15 15 01 Program 1 Jumlah koperasi aktif, 288 Peningkatan unit, Jumlah koperasi kualitas pedesaan 121 koperasi Kelembagaan Koperasi

1

15 02 Program Pengem- 1 Jumlah Industri (Jumlah bangan Sistem Usaha Mikro dan Menengah) Pendukung Usaha 2 Jumlah Tenaga Kerja yang bagi UMKM terserap pada Sektor Industri

100%

100%

357.400.000 100% 17.870.000

375.270.000 100% 18.763.500

394.033.500 100% 19.701.675

413.735.175 100% 20.686.759

434.421.934 100% 21.721.097

456.143.030 100% 22.807.152


1

15 03 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

100%

100%

273.800.000 100% 13.690.000,00

287.490.000 100% 14.374.500,00

301.864.500 100% 15.093.225,00

316.957.725 100% 15.847.886,25

332.805.611 100% 16.640.280,56

349.445.892 100% 17.472.294,59


1.130

1.135

1.140

1.149

38,05

38,40

38.80

3900

3930

6

8

10

12

14

1 Prosentase koperasi sehat. 2 Prosentase koperasi aktif 3 meningkatnya Sisa Hasil Usaha Koperasi 4 Jumlah KSP/USP 5 Jumlah Usaha Menengah 6 Jumlah Usaha Kecil 7 Jumlah Usaha Mikro 8 Jumlah Volume (omzet usaha menengah) 9 Jumlah Volume (omzet usaha kecil) 10 Jumlah Volume (omzet usaha mikro) 11 Jumlah pameran produk unggulan

4

Kode

1 1 1




Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Terlaksananya sosialisasi perizinan melalui media massa 5 paket 2 Penyusunan database investasi 5 paket, fasilitasi pelayanan perizinan 5 paket dan pendataan perizinan 5 paket 3 Pembuatan sistem informasi manajemen perizinan 3 paket serta pengadaan sarana & prasarana 4 Pengembangan media center pelayanan terpadu KPPT pelayanan perizinan 3 paket

100%

100%

174.400.000 100% 8.720.000

183.120.000 100% 9.156.000

192.276.000 100% 9.613.800

201.889.800 100% 10.094.490

211.984.290 100% 10.599.215

222.583.505 100% 11.129.175

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Urusan Wajib Penanaman Modal

16 16 01 Program peningkatan pelayanan perizinan

1

16 02 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

16 03 Program 1 Jumlah realisasi investasi local Peningkatan Iklim 2 Prosentase penerbitan ijin Investasi dan tepat waktu Realisasi Investasi 3 Prosentase perusahaan yang memiliki ijin

1 1

1 1

1

1

Kebudayaan 17 17 01 Program Pengelolaan keragaman budaya

2013

1 Jumlah investasi PMA di daerah 2 Jumlah realisasi PMDN 3 Jumlah realisasi investasi lokal

100%

1 Jumlah kegiatan fasilitasi dan 10 keg pengembangan kelompok seni termasuk kelompok seni wanita 2 Jumlah warisan tradisi yang terawat

Kepemudaan dan Olah Raga 18 18 01 Program 1 Jumlah pemuda berprestasi peningkatan pada berbagai bidang di peran serta tingkat nasional kepemudaan 18 02 Program 1 Meningkatnya Jumlah peningkatan wirausahawan muda 3 paket upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 18 03 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga



1 Jumlah cabang olah raga yang berprestasi

100%

20%

2014

2016

2017

2018

SKPD Penanggung Jawab 19 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

-

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

- 100% 100%

50.000.000 100% 100%

60.000.000 100% 100%

70.000.000 100% 100%

80.000.000 100% 100%

90.000.000 100% 100%

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

285.048.750,00 14.252.437,50

299.301.187,50 14.965.059,38

314.266.246,88 15.713.312,34

329.979.559,22 16.498.977,96

346.478.537,18 17.323.926,86

271.475.000,00 13.573.750,00

75

20%

75

20.000.000,00 2.000.000,00

3 paket

2015

50.000.000,00 2.500.000,00

15.000.000

20%

80

22.000.000,00 2.200.000,00

1

52.500.000,00 2.625.000,00

25.000.000

20%

85

24.200.000,00 2.420.000,00

-

55.125.000,00 2.756.250,00

35.000.000

20%

85

26.620.000,00 2.662.000,00

1

57.881.250,00 2.894.062,50

45.000.000

20%

90

29.282.000,00 2.928.200,00

-

60.775.312,50 3.038.765,63

55.000.000

20%

90

32.210.200,00 3.221.020,00

1

Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan

63.814.078,13 3.190.703,91

65.000.000

Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan 1



Kode

1




3

4

1

18 04 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 jumlah sarana dan prasarana yang meningkat kualitasnya 2 Peningkatan dan pemasyarakatan Olah Raga (Jumlah grup olah raga)

1

18 05 Program peningkatan Pembinaan olah raga serta Prestasi

1 Binaan dan prestasi

1 1

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19 19 01 Program 1 Jumlah Pembinaan terhadap Pendidikan Politik Masyarakat, LSM, ORMAS masyarakat 2 Jumlah kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan melalui apresiasi lagu-lagu nasional/ negara dan lambang Negara 3 Seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1

19 02 Program pencegahan dini terhadap permasalahan masyarakat

1 Jumlah permasalahan yg dpt di cegah

1

19 03 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1 Jumlah kegiatan forum komunikasi antar ummat beragama 2 Jumlah sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan

1

19 04 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Angka kriminalitas 2 Persentase penegakan peraturan daerah (Jumlah pelanggaran masyarakat terhadap perda) 3 Jumlah satpol PP 4 Jumlah penyuluhan pencegahaan penyakit masyarakat

2013

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

30%

9.350.000.000,00 467.500.000,00

40

706.452.500,00 35.322.625,00

9.817.500.000,00 490.875.000,00

50

741.775.125,00 37.088.756,25

10.308.375.000 515.418.750,00

60

778.863.881,25 38.943.194,06

10.823.793.750 541.189.687,50

70

817.807.075,31 40.890.353,77

11.364.983.438 568.249.171,88

80

858.697.429,08 42.934.871,45

11.933.232.609 596.661.630,47

80

901.632.300,53 45.081.615,03

20%

265.000.000 13.250.000

20%

278.250.000 13.912.500

20%

292.162.500 14.608.125

20%

306.770.625 15.338.531

20%

322.109.156 16.105.458

20%

338.214.614 16.910.731

20%

0%

20%

355.700.000 17.785.000,00

20%

373.485.000,00 18.674.250,00

20%

392.159.250,00 19.607.962,50

20%

411.767.212,50 20.588.360,63

20%

432.355.573,13 21.617.778,66

20%

453.973.351,78 22.698.667,59

20%

7 25 orang per 10.000

1 paket

7

936.347.000,00 46.817.350,00

50.000.000 2500000

7

983.164.350 49.158.217,50

52.500.000 2625000

6

1.032.322.568 51.616.128,38

55.125.000 2756250

5

1.083.938.696 54.196.934,79

57.881.250 2894062,5

5

1.138.135.631 56.906.781,53

1.195.042.412 59.752.120,61




60.775.313 3038765,625

4

19


0%

-



5

26

27

28

29

30

28

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket


Kode


1

1

1

1

1

1

1 1

2 Urusan Wajib 19 05 Program Pengawasan dan Pengendalian terhadap penegakan peraturan daerah


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

18

1 Jumlah pelanggaran Perda

2013

19 06 Program Partisipasi kegiatan kepamongprajaan

1 Jumlah partisipasi yang diikuti

19 09 Program Pencegahan dan kesiap siagaan

1 tersedianya sarana pencegahan bencana 2 terbangunnya infrastruktur pencegahan bencana 3 tersedia peta daerah rawan bencana 4 terbentuk desa/ kelurahan tangguh bencana 5 tersusun prosedur tetap penanganan bencana 6 tersedia data informasi bencana

2

1 terbentuk posko bencana 2 tersedia logistik, peralatan dan obat-obatan 3 terbentuk tim tanggap darurat

1 1 Paket

19 10 Program kedaruratan dan logistik

19 11 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana



0%

2014

434.976.000,00 21.748.800,00

456.724.800 22.836.240,00

20 02 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1 Prosentase penerapan e-gov

1

20 03 Program 1 Meningkatnya peringkat atas Peningkatan hasil evaluasi SAKIP Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

16

503.539.092 25.176.954,60

15

2018

528.716.047 26.435.802,33

14

555.151.849 27.757.592,45

179.791.607 100% 8.989.580,35

188.781.187 100% 9.439.059,37

327.384.000,00 16.369.200,00

343.753.200,00 17.187.660,00

360.940.860,00 18.047.043,00

378.987.903,00 18.949.395,15

397.937.298,15 19.896.864,91

417.834.163,06 20.891.708,15

3

4

5

1

1

1

10

20

1

1

1

1

500.000.000,00 1 25.000.000,00 1 Paket

525.000.000,00 1 26.250.000,00 1 Paket

1 unit 500.000.000,00 25.000.000,00

90%

90%

6

90%

90%

1

551.250.000,00 1 27.562.500,00 1 Paket

4

1

1

578.812.500,00 1 28.940.625,00 1 Paket

1 unit 551.250.000,00 27.562.500,00

90%

20

5

10%


Badan Penanggulaan gan Bencana Daerah

10

1 unit 525.000.000,00 26.250.000,00

3

19 Satuan Polisi Pamong Praja

171.230.102 100% 8.561.505,09

3


17

163.076.288 100% 8.153.814,38

4

90%

479.561.040 23.978.052,00

2017

155.310.750 100% 7.765.537,50

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20 20 01 Program pening1 Jumlah perda yang 30 30 5.569.640.000 15 5.848.122.000 katan kapasitas ditindaklanjuti dalam APBD 278.482.000 292.406.100 lembaga perwaki- 2 Jumlah Perda yang ditetapkan 17 17 7 lan rakyat daerah 3 Jumlah Jaring asmara 3 3 3

1

17

2016

147.915.000,00 100% 7.395.750,00

1 unit

1 persentase rehabilitasi kondisi sosial pasca bencana 2 persentase rehabilitasi kondisi lingkungan berbasis pokmas

18

2015

90%

1 unit 578.812.500,00 28.940.625,00

90%

6.140.528.100 307.026.405

12 3

25

607.753.125,00 1 30.387.656,25 1 Paket

90%

1 unit 607.753.125,00 30.387.656,25

90%

6.447.554.505 322.377.725

20 3

30

638.140.781,25 1 31.907.039,06 1 Paket

90%

1 unit 638.140.781,25 31.907.039,06

90%

6.769.932.230 338.496.612

25 3

35

90% 90%

7.108.428.842 355.421.442

30 3

35

Badan Penanggulaan gan Bencana Daerah Badan Penanggulaan gan Bencana Daerah

sekretariat DPRD

30 3

100

100

230.329.200 11.516.460

100

241.845.660 12.092.283

100

253.937.943 12.696.897

100

266.634.840 13.331.742

100

279.966.582 13.998.329

100

293.964.911 14.698.246

Sekretariat Daerah

70

70

161.973.000 8.098.650

73

170.071.650 8.503.583

75

178.575.233 8.928.762

80

187.503.994 9.375.200

85

196.879.194 9.843.960

90

206.723.154 10.336.158

Inspektorat Daerah

Kode


1

1

2 Urusan Wajib 20 04 Program penataan daerah 0tonomi baru


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Ketepatan waktu Penyusunan LKPJ, Lakip dan LPPD 2 Persentase SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menerapkan sesuai SK Bupati 3 Prosentase SKPD yang sudah menyusun TAPKIN dengan tepat waktu baik dan benar 4 Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6 Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin 7 Jumlah rumah ibadah yang dibantu

100

100

80

80

85

90

95

100

100

75

75

80

85

90

95

100

50

50

55

60

65

70

80

10 paket

10

1

20 05 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1 Jumlah Perjanjian Kerjasama dgn Pemda lainnya, Instansi Vertikal dan Lembaga Perguruan Tinggi

1

20 06 Program Penataan Peraturan Perundangundangan

1 Jumlah produk hukum yang ditetapkan: a. Perda b. Peraturan Bupati c. Keputusan Bupati

20 07 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendaalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 Jumlah permasalahan yang diselesaikan : a. Jmlh Kasus b. Jmlh Kasus yang dapat diselesaikan. 2 Prosentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti.

20 08 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Peningkatan PAD 2 Rasio kemandirian PEMDA 3 Ratio PAD terhadap Total Pendapatan 4 Ratio PAD terhadap APBD (Total belanja) 5 Ratio Belanja Modal terhadap Total APBD 6 Opini audit BPK 7 Jumlah Temuan APIP yang ditindak lanjuti 8 Jumlah Temuan BPK yang ditindak lanjuti

1

1



2013

2014

854.000.000 42.700.000

50.000.000

100

10

395.000.000 19.750.000 18 40 550

2015

896.700.000 44.835.000

60.000.000

10

414.750.000 20.737.500 15 50 550

496.542.600 24.827.130 2 2

100

941.535.000 47.076.750

70.000.000

2 2

100

10

435.487.500 21.774.375 15 50 550

521.369.730 26.068.487

5.953.428.500 297.671.425

2016

988.611.750 49.430.588

80.000.000

2 2

100

10

457.261.875 22.863.094 15 50 550

547.438.217 27.371.911

6.251.099.925 312.554.996

2017

1.038.042.338 51.902.117

90.000.000

2 2

100

SKPD Penanggung Jawab 19 Sekretariat Daerah Bappeda

Sekretariat Daerah

504.131.217 25.206.561

Sekretariat Daerah

633.728.165 31.686.408

Inspektorat Daerah

15 50 550

603.550.634 30.177.532 2 2

6.891.837.667 344.591.883

1.089.944.454 54.497.223

10

480.124.969 24.006.248 15 50 550

574.810.127 28.740.506

6.563.654.921 328.182.746

2018

2 2

7.236.429.551 361.821.478

7.598.251.028 379.912.551

6,50%

6,60%

6,74%

6,85%

6,96%

7,25%

6,51%

6,60%

6,73%

6,84%

6,95%

7,23%

20,06%

23%

27%

29%

32%

35%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah

100%

Kode



1

1

2 Urusan Wajib 20 09 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa



3

4

1 Jumlah ADD (Alokasi Dana Desa) yang disalurkan (juta) 2 Jumlah Bantuan Keuangan untuk kelurahan/desa yang disalurkan (Juta) 3 Jumlah Kekayaan Badan Kredit Desa (BKD)

2013

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

16


132.079.150 16,95 6.603.958 1,18

138.683.108 17,79 6.934.155 1,24

145.617.263 18,68 7.280.863 1,30

152.898.126 19,62 7.644.906 1,37

160.543.032 20,60 8.027.152 1,43

168.570.184 8.428.509

1140

10.107.687.000 505.384.350

1150

10.613.071.350 530.653.568

1200

11.143.724.918 557.186.246

1200

11.700.911.163 585.045.558

1200

12.285.956.722 614.297.836

1250

12.900.254.558 645.012.728

Sekretariat Daerah

1.079.748.904 53.987.445

8

1.133.736.349 56.686.817

8

1.190.423.166 59.521.158

Sekretariat Daerah

445.007.474 22.250.374

Sekretariat Daerah

1,12

1

20 10 Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat

1 Jumlah sarana peribadatan dan keagamaan yang mendapat pembinaan.

1

20 11 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1 Jumlah lembaga keagamaan yang dibantu

6

932.727.700 46.636.385

6

979.364.085 48.968.204

7

1.028.332.289 51.416.614

8

1

20 12 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 Penyelesaian ijin lokasi (kawasan luasan tanah pada suatu lokasi) 2 Prosentase penerbitan ijin tepat waktu uasaha dan ijin usaha lainnya secara tepat waktu

80%

348.675.000 17.433.750

85%

366.108.750 18.305.438

90%

384.414.188 19.220.709

95%

403.634.897 100% 20.181.745

423.816.642 100% 21.190.832

80%

85%

90%

95%

100%

100%

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah

1

20 13 Prog.Peningkatan 1 Jumlah aparatur yang memiliki kapasitas Sumber kompetensi sesuai bidang Daya Aparatur tugasnya.

100%

3.177.147.000 100% 158.857.350

3.336.004.350 100% 166.800.218

3.502.804.568 100% 175.140.228

3.677.944.796 100% 183.897.240

3.861.842.036 100% 193.092.102

4.054.934.137 100% 202.746.707

semua SKPD

1

20 15 Prog. Pendidikan Kedinasan

1 Prosentase PNS yang mengikuti diklat fungsional 2 Prosentase aparatur/pegawai yang telah mengikuti DiklatPim IV,III,II sesuai dengan jenjang kepangkatan. 3 Prosentase Jabatan Struktural yang telah terisi

50%

1.210.000.000 60.500.000,00

1.270.500.000 63.525.000,00

1.334.025.000 66.701.250,00

1.400.726.250 70.036.312,50

1.470.762.563 73.538.128,13

1.544.300.691 77.215.034,53


1 Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS. 2 Pengelolaan administrasi, penataan dan pemberhentian pegawai 3 Pengelolaan administrasi, kepangkatan dan gaji berkala 4 Pemulangan pegawai (Tali Asih)

25%

1

1 1

20 16 Prog. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Ketahanan Pangan 21 21 01 Program Pening1 katan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 2

Tersedianya kebutuhan Pangan pokok masyarakat yang belum terpenuhi. tersedianya data PPH dan NBM

60%

55% 65%

931.500.000,00 46.575.000,00

20%

60% 70%

978.075.000,00 48.903.750,00

15%

65% 75%

1.026.978.750,00 51.348.937,50

10%

70% 80%

1.078.327.687,50 53.916.384,38

5%

75% 85%

1.132.244.071,88 56.612.203,59

5%

75% 85%

1.188.856.275,47 59.442.813,77

5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15%

20%

67%

67%

1.655.500.000 82.775.000

25%

69%

1.738.275.000 86.913.750

30%

71%

1.825.188.750 91.259.438

55%

73%

1.916.448.188 95.822.409

60%

75%

2.012.270.597 100.613.530

65%

78%

2.112.884.127 105.644.206

70%

80%



Kode

1

1


21 02 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan




Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3 meningkatnya kelancaran transportasi dalam mengupayakan ketersediaan 9 bahan pangan pokok yang terjangkau daya beli masyarakat 4 meningkatnya produksi Pertanian,Peternakan dan Perkebunan masyarakat) 5 meningkatkan pemanfaatan pekarangan sebagai lumbung pangan keluarga 6 meningkatnya pemahaman Kelompok/KWT usaha Mikro tentang B2SA) 7 meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tehnologi olahan bahan pangan lokal 8 terwujudnya diversivikasi ketahanan pangan masyarakat 9 berkurangnya penduduk rawan pangan 10 Tersedianya kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat

10%

15%

25%

30%

50%

60%

70%

75%

15%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

75%

10%

20%

30%

45%

50%

65%

70%

75%

10%

20%

25%

30%

45%

60%

70%

75%

20%

30%

40%

50%

60%

65%

70%

75%

10%

20%

30%

40%

55%

65%

70%

75%

10%

20%

25%

30%

40%

50%

55%

60%

20%

20%

25%

30%

35%

45%

55%

60%

1 Terkoordinasinya analisa dan perumusan kebijakan Ketahanan Pangan masyarakat 2 Meningkatnya dan partisipasi masyarakat/kelompok tani pada program-program Ketahanan Pangan

20%

20%

10%

15%

1 1

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22 22 01 Program 1 Tingkat usaha ekonomi Peningkatan masyarakat pedesaan yang Keberdayaan berkembang : Masyarakat a. UPPKS Pedesaan b. UED-SP c. P3EL d. BUMDES

1

22 02 Program 1 Penguatan Kapasitas Lembaga pengembangan Keuangan Mikro 36 org, Akses lembaga ekonomi Modal Usaha bagi pedesaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat 30 org

2013

2014

155.000.000 7.750.000

30%

162.750.000 8.137.500

20%

550.600.000,00 27.530.000,00

5 pkt

2015

40.000.000,00

50%

170.887.500 8.544.375

30%

578.130.000,00 28.906.500,00

1

2016

50.000.000

60%

179.431.875 8.971.594

40%

607.036.500,00 30.351.825,00

1

2017

60.000.000

70%

188.403.469 9.420.173

55%

637.388.325,00 31.869.416,25

1

2018

70.000.000

80%

70%

669.257.741,25 33.462.887,06

1

197.823.642 9.891.182

80.000.000

702.720.628,31 35.136.031,42

1

90.000.000


80%


75%

Dinas pertanian dinas kehutanan & perkebunan Badan Pemberdayaa n Masyarakan dan Pemerintahan desa

Kode


1

1

1 1

2 Urusan Wajib 22 03 Program pemberdayaan masyarakat

Kearsipan 24 24 01 Program penyelamatan pelestarian dokumen/arsip daerah



3

4

1 Rumah tidak layak huni yang dibangun secara swadaya dan swakarsa 2 Jumlah dana Swadaya masyarakat dalam pembangunan 3 Cakupan jaringan listrik pedesaan

1 Terpeliharanya arsip/dokumen daerah (jumlah arsip in aktif yang dikelola) 2 Monitoring kearsipan (Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku)

1

24 01 Penyebar Luasan 1 Pelayanan Mobil Pusling di ” Informasi penyeCar Freeday”, Lembaga lenggaraan pemePendidikan, Pemdes/Kel. rintah daerah & pembangunan Daerah

1 1

Komunikasi dan Informatika 25 25 02 Program 1 Tersedianya Informasi dan kerjasama media massa informasi dan media massa

1

25 03 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 1

Perpustakaan 26 26 01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 Tersedianya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

1 Jumlah anggota 5000 orang/pengunjung 250/hari Jumlah perpustakaan 1.247 unit 2 Jumlah buku 7.175 judul 13.760 esemplar 3 Peminjaman 650/hari 4 Buku Perpustakaan Keliling 5 Buku Perpustakaan Umum 6 Pelayanan Perpustakaan Umum

2013

2014

2016

2017


2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2%

1.066.567.950,00 53.328.397,50

70%

45.50%

45.50%

50%

50%

48 di “Car Freeday”

2015

48

0

7,58

40

1

5%

1.119.896.347,50 55.994.817,38

80

115.000.000 55.00% 5.750.000

48

1.175.891.164,88 58.794.558,24

90

120.750.000 60.00% 6.037.500

55%

103.045.120 5.152.256

7%

48

1.234.685.723,12 61.734.286,16

100

126.787.500 65.50% 6.339.375

60%

108.197.376 5.409.869

10%

48

1.296.420.009,27 64.821.000,46

100

133.126.875 70.00% 6.656.344

65%

113.607.245 5.680.362

12%

48

139.783.219 75.00% 6.989.161

146.772.380 7.338.619

75%

75%

80%

48

131.514.587 6.575.729

48

Kantor Perpustakaan Umum dan arsip Daerah

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

42.000.000 16,91 2.100.000

44.100.000 60,06 2.205.000

46.305.000 78,72 2.315.250

48.620.250 2.431.013

100

51.051.263 2.552.563

100

75.000.000 3.750.000,00

78.750.000 3.937.500,00

82.687.500 4.134.375,00

86.821.875 4.341.093,75

91.162.969 4.558.148,44

13

95.721.117 4.786.055,86

80

150.000.000

4,5

5600 300/hr

175.000.000

6,5

5900 340/hr

200.000.000

13

6000 360/hr


125.251.987 6.262.599

40.000.000 17,20 2.000.000

2

19

1.361.241.009,74 68.062.050,49

100

70%

119.287.607 5.964.380

15%


5000 Org 250/hr pngnjng

5.200 270/hr

5350 290/hr

225.000.000

6150 380/hr

250.000.000

5000 400/hr

7.175 judul Buku 13.760 Exlempar

8.000 14.000

8200 14500

8350 14750

8500 14950

8750 15100

8900 15500

8900 15500

3.000 Bk Pusling 7.000 Bk Perpus Umum 48 di Lembg Pendidik Pemdes /Kelurahan 1 Paket Pely Perpustakaan Umum

3500 7500

4000 - 8000

- 4500 - 8500

- 5000 - 9000

- 5500 - 9500

- 6000 - 10000

6500 10500

48

48

48

48

48

48

48

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket


Kode


1

2 2 2

2 Urusan Wajib PILIHAN Pertanian 01 01 01 peningkatan produksi pertanian /perkebunan



3

4

1 Produksi tanaman pangan dan hortikultura 2 Tercapainya Produksi Tanaman Pangan (Ton) Padi Jagung Ubi Kayu Kedelai Kacang Tanah

01 02 Program Pening1 Promosi produk pertanian katan Pemasaran unggulan daerah Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

2

01 03 program Peningkatan kesejahteraan petani

1 jumlah kelompok tani berprestasi tingkat kabupaten, propinsi dan nasional

2

01 04 Program peningkatan produksi peternakan

1 Tercapainya peningkatan prosentase pertumbuhan populasi ternak

2

01 05 Program pemberdayaan penyuluhan peternakan

1 Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok tani berbasis ternak 2 Jumlah Pertemuan Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan ketahan pangan masyarakat

2

01 06 Program Peningkatan penerapan tehnologi pertanian / perkebunan

1 Tersedianya sarana dan prasarana tehnologi pertanian/ perkebunan tepat guna

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13

3 Tercapainya Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) Bawang Merah Cabe Rawit Cabe Besar Jeruk Durian Rambutan 4 Jumlah petani tembakau yang mendapatkan bantuan 5 Produktifitas tembakau 2

2013

9.072.547.000 453.627.350

20

9.526.174.350 476.308.718

20

10.002.483.068 500.124.153

20

10.502.607.221 525.130.361

20

11.027.737.582 551.386.879

20

11.579.124.461 578.956.223

100

158.195 162.999 34.994 2.028 4.226

162.941 167.889 36.004 2.089 4.352

167.829 172.926 37.125 2.151 4.483

172.864 178.114 38.239 2.216 4.618

178.050 183.457 39.366 2.282 4.756

183.391 188.961 40.568 2.351 4.899

188.893 194.630 41.785 2.421 5.045

188.893 194.630 41.785 2.421

15.532 26.060 2.950 257 294 8.314

16.329 26.842 3.038 265 2.200 8.564 140

16.819 27.647 3.129 273 2.266 8.821 145

17.323 28.476 3.223 281 2.334 9.085 150

17.843 29.331 3.320 289 2.404 9358 160

18.378 30.211 3.420 298 2.476 9.839 170

18.930 31.117 3.522 307 2.550 9.926 180

18.930 31.117 3.522 307 2.550

19236ton

19295ton

19325ton

19375ton

19410ton

19450ton

3

3

150.000.000 7.500.000

4

157.500.000 7.875.000

4

165.375.000 8.268.750

5

173.643.750 8.682.188

5

182.325.938 9.116.297

6

191.442.234 9.572.112

24 Kali

3 kelompok

3 Unit

3

611.767.000 30.588.350

4

642.355.350 32.117.768

4

4%

3%

683.927.500 3,50% 34.196.375

718.123.875 35.906.194

13 kel.tani

115.000.000 13 5.750.000,00 kel.tani

3 Unit

225.000.000,00 7 unit 11.250.000,00

674.473.118 33.723.656

4

708.196.773 35.409.839

4

743.606.612 37.180.331

4

780.786.943 39.039.347

4

6%


Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan,

Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peter-

754.030.069 4,50% 37.701.503

791.731.572 5,00% 39.586.579

831.318.151 5,50% 41.565.908

872.884.058 43.644.203

Dinas Peternakan

120.750.000 15 6.037.500,00 kel.tani

126.787.500 16 6.339.375,00 kel.tani

133.126.875 17 6.656.343,75 kel.tani

139.783.219 18 6.989.160,94 kel.tani

146.772.380 18 7.338.618,98 kel.tani

Dinas Peternakan

236.250.000 8 unit 11.812.500,00

248.062.500 10 unit 12.403.125,00

260.465.625 10 unit 13.023.281,25

273.488.906 10 unit 13.674.445,31

287.163.352 45 unit 14.358.167,58

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Urusan Wajib Kehutanan


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Produktifitas Perkebunan dan Kehutanan.

Hanya terdapat 1 sentra pengembangan lebah madu

1 sentra

55.000.000 1 sentra

60.000.000 1 sentra

65.000.000 1 sentra

70.000.000 1 sentra

75.000.000 1 sentra

80.000.000 5 sentra

Masih tingginya luas lahan kritis di Kabupaten Pamekasan sebanyak 30.000 Ha

1000 Ha

1.560.183.000 1000 Ha 78.009.150

1.638.192.150 1000 Ha 81.909.608

1.720.101.758 1000 Ha 86.005.088

1.806.106.845 1000 Ha 90.305.342

1.896.412.188 1000 Ha 94.820.609

1.991.232.797 5000 Ha 99.561.640

Belum adanya perda tentang penambangan bahan galian C Semua pihak terkait masih belum sepenuhnya ikut berpartisipasi dlm hal pengawasan & pengendalian penambangan Penambang liar masih banyak

1 paket

68.000.000 1 paket

75.000.000 1 paket

100.000.000 1 paket

125.000.000 1 paket

750.000.000 1 paket

750.000.000 6 paket

Sekretariat Daerah

1.215.506.250 6 paket 60.775.313

Sekretariat Daerah

2 2

02 02 01 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2

02 02 Program 1 Luas hutan rakyat yang Rehabilitasi Hutan direhabilitasi dan Lahan

2 2

Energi dan Sumber Daya Mineral 03 03 01 Program 1 Penyusunan regulasi mengepengawasan dan nai kegiatan penambangan penertiban kegiabahan galian C tan rakyat yang berpotensi 2 Monitoring dan pengendalian merusak lingkukegiatan penambangan bahan ngan galian C

3 Inventarisasi, sosialisasi dan pembinaan bagi kegiatan penambangan bahan galian C yang belum berijin 4 Pengadaan alat pemetaan GPS

5 Pemanfaatan air tanah yang berijin

2

03 02 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan



1 Meningkatnya ketersediaan tenaga listrik untuk masyarakat di daerah terpencil baik melalui PLN atau menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)

2013

2014

5 paket

1

2015

1

2016

1

2017

1

2018

SKPD Penanggung Jawab 19 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1

Kerusakan lingkungan akibat penambangan masih tinggi Belum optimalnya pemanfaatan air tanah yang berijin Masih banyaknya masyarakat di daerah terpencil yang belum teraliri listrik

2 Terjaganya dan tersedianya Masih tingginya pasokan energi listrik melalui penggunaan listrik program gerakan hemat listrik yang berebihan dan air

1 paket

74.000.000 1 paket

1.000.000.000 1 paket 50.000.000

1.050.000.000 1 paket 52.500.000

1.102.500.000 1 paket 55.125.000

1.157.625.000 1 paket 57.881.250

Kode

1 2


03 03 Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi



3

4

1 Tersedianya data Potensi bahan galian

Belum tersedianya data dan infor-

2013

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0%

- 100%

300.000.000 100% 15.000.000

315.000.000 100% 15.750.000

330.750.000 100% 16.537.500

347.287.500 100% 17.364.375

364.651.875 100% 18.232.594

1.207.500.000 62.444 1.267.875.000 65.000 60.375.000,00 63.393.750,00

1.331.268.750 66.000 66.563.437,50

1.397.832.188 67.000 69.891.609,38

1.467.723.797 68.000 73.386.189,84

SKPD Penanggung Jawab 19 Sekretariat Daerah

masi potensi SDA di Kab. Pamekasan

Sumberdaya alam 2 Tersedianya Sistem Informasi Geografis potensi sumber daya alam di Kabupaten Pamekasan 2 2

Pariwisata 04 04 01 Program promosi Pariwisata

1 Jumlah Kunjungan Wisata

2

04 02 program peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata

1 Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana wisata

2

04 03 Program pengem- 1 Peningkatan koordinasi dan bangan kemitraan kerjasama

2 2

Kelautan dan Perikanan 05 05 01 program pengem- 1 Produktifitas hasil tangkapan bangan perikanan laut. tangkap 2 Produktifitas budidaya ikan laut.

2

05 02 Pengembangan Budidaya Perikanan

1 Produktifitas budidaya ikan air tawar.

2

05 03 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1 Tingkat konsumsi ikan/perkapita/tahun

2

05 04 Pemberdayaan masyarakat dan pengawasan sumber daya kelautan

1 Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan 2 Luasan kawasan konservasi kawasan pesisir

1.150.000.000,00 57.500.000,00

Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana wisata

784.599.000,00 39.229.950,00

60%

823.828.950 41.191.447,50

Kurang optimalnya jaringan kerjasama antra pemerintah dan pelaku usaha

625.420.000,00

100

750.000.000,00

20.603,3 ton 370,1 ton 132,4ton

500,3 ha

865.020.398 43.251.019,88

80

908.271.417 45.413.570,87

90

953.684.988 47.684.249,41

100

1.001.369.238 50.068.461,88

100

765.000.000,00

100

870.000.000,00

100

875.000.000,00

100

935.000.000,00

100

935.000.000,00

20.603,3 1.936.000.000 20.815,5 2.032.800.000 21.045,4 2.134.440.000 21.223,9 2.241.162.000 21.436,8 2.353.220.100 21.601,8 2.470.881.105 21.601,8 ton 96.800.000 ton 101.640.000 ton 106.722.000 ton 112.058.100 ton 117.661.005 ton 123.544.055 ton 370,1 490,2 610,5 730,4 850, 4 969,1 969,1 ton ton ton ton ton ton ton

Dinas perikanan dan kelautan

132,4ton 2.105.977.150 223,4 ton 2.211.276.008 314,5 ton 2.321.839.808 105.298.858 110.563.800 116.091.990


24,00 24,00 225.000.000 Kg/th Kg/th 11.250.000

64 klp

70


404, 3 2.437.931.798 496,1 ton 2.559.828.388 589,4 ton 2.687.819.808 589,4 ton ton 121.896.590 127.991.419 134.390.990

24,25 236.250.000,00 Kg/th 11.812.500

24,98 248.062.500,00 Kg/th 12.403.125

25,67 260.465.625,00 Kg/th 13.023.281

25,89 273.488.906,25 Kg/th 13.674.445

26,02 287.163.351,56 Kg/th 14.358.168

26,02 Kg/th

64 klp 587.500.000 85 klp 616.875.000 29.375.000 30.843.750 500,3 ha 510,1 ha

106 klp 647.718.750 32.385.938 521 ha

126 klp 680.104.688 34.005.234 540 ha

149 klp 714.109.922 172 klp 749.815.418 172 klp 35.705.496 37.490.771 562 ha 579,9 ha 579,9 ha



Kode

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Urusan Wajib Perdagangan




Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

100 lokasi

meningkat 10%

193.889.000 9.694.450,00

10%

203.583.450 10.179.172,50

10%

213.762.623 10.688.131,13

10%

224.450.754 11.222.537,68

10%

235.673.291 11.783.664,57

10%

247.456.956 12.372.847,79

60%


50%

4.284.082.000 214.204.100 10 paket

60%

4.498.286.100 224.914.305

65%

4.723.200.405 236.160.020

70%

4.959.360.425 247.968.021

80%

5.207.328.447 260.366.422

90%

5.467.694.869 273.384.743

90%


2 2

06 06 01 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

2

06 02 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1 Terjalin kontak dagang produk lokal 2 Promosi produk unggulan daerah

2

06 03 Program peningkatan budi daya tembakau dan cengkeh

1 Terjalinnya koordinasi dengan sejumlah Pabrikan Rokok

2

06 04 Program 1 Kontribusi industri rumah Banyak Pembinaan tangga terhadap PDRB sektor perusahaan rokok Industri perdaIndustri yg luas gudang gangan tembakau produksi kurang dan rokok 200m2 2 Pertumbuhan Industri Harga pita cukai meningkat setiap tahun 3 Cakupan bina kelompok pengrajin

2 2

Perindustrian 07 07 01 Pengembangan industri kecil dan menengah.

1 Produk makanan dan minuman aman di konsumsi 2 Produk halal yang berlabel

1 Jumlah Industri (Jumlah Usaha Mikro dan Menengah) 2 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada Sektor Industri

100%

2013

2014

2015

2

2016

2

2017

2

2018

2

2


100%

150.000.000 100% 7.500.000

157.500.000 100% 7.875.000

165.375.000 100% 8.268.750

173.643.750 100% 8.682.188

182.325.938 100% 9.116.297

191.442.234 100% 9.572.112


50%

432.714.000 21.635.700

454.349.700 22.717.485

477.067.185 23.853.359

500.920.544 25.046.027

525.966.571 26.298.329

552.264.900 27.613.245


1.585.479.000,00 79.273.950,00

60%

70%

1.664.752.950,00 14.228 1.747.990.597,50 83.237.647,50 87.399.529,88

75%

1.835.390.127,38 91.769.506,37

80%

1.927.159.633,74 96.357.981,69

80%

2.023.517.615,43 101.175.880,77

80%


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah. ini ditujukan dari akumulasi pencapain indikator outcome program pembangunan daerah setiap 5 (lima) tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJPD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IX.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BERDASARKAN ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NO.

FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

1 2 ASPEK KESAJAHTERAAN RAKYAT I. KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Pertumbuhan PDRB ADHB (juta rupiah) 1.2 Pertumbuhan PDRB ADHK (juta rupiah) 1.3 Pertumbuhan ekonomi (%) 1.4 Laju inflasi (%) 1.5 PDRB per kapita (Juta Rp.) 1.6 Angka Kemiskinan (%) 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 1.8 Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) II. 1. 1.1 1.2 1.3

1.4

1.5

KESEJAHTERAAN SOSIAL Pendidikan Angka melek huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Angka partisipasi kasar (APK) Ø APK SD/MI/Paket A (%) Ø APK SMP/MTs/Paket B (%) Ø APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) Angka partisipasi Murni (APM) Ø APM SD/MI/Paket A (%) Ø APM SMP/MTs/Paket B (%) Ø APM SMA/SMK/MA/Paket C (%) Rata-rata Lama Sekolah

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

8

9

6.360.325,89 2.453.183,98 6,32 6,53 7.769.172,00 19,15 3,08 65,72

6.555.370,33 2.503.573,78 6,50 6,23 8.039.861,83 19,32 2,86 66,23

6.750.414,76 2.553.963,57 6,67 5,83 8.310.551,66 19,50 2,64 66,74

7.140.503,63 2.654.743,16 7,02 5,52 8.851.931,32 19,84 2,42 67,75

7.585.363,70 2.751.213,40 7,27 5,42 9.386.798,68 18,52 2,10 68,43

8.030.223,76 2.847.683,64 7,53 5,32 9.921.666,04 17,86 1,94 69,10

8.475.083,83 2.944.153,88 7,78 5,22 10.456.533,39 17,20 1,78 69,78

83 7

84 8

86 9

90 12

91 12

92 12

93 12

106 97 81

107 97 84

108 98 88

110 98 95

112 99 96

114 102 97

116 104 98

97 89 77 12

98 89 80 13

99 90 83 14

100 90 90 15

104 92 91 16

108 93 92 17

112 95 93 18

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Kesehatan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran (0/00) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran (0/00) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran (0/00) Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Penduduk Yang Menggunakan Jamban (%) Rumah Tangga yang Berperilaku Bersih dan Sehat (%) Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (%)

3. 3.1

Ketenagakerjaan Rasio Penduduk yang Bekerja (%)

III. 1. 1.1

SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA Kebudayaan Jumlah grup kesenian/sanggar seni (buah)

2. 2.1 2.1

Pemuda dan Olahraga Jumlah Klub olahraga (buah) Jumlah gedung olahraga (unit)

70 108,96 32 64,62 2,27 72,25 8,5 38

58,25 107,22 32 64,94 2,17 71,69 10,38 61,00

46,50 105,48 32 65,26 2,07 71,13 12,25 84,00

23 102 32 65,58 1,97 70 16 130

23 102 32 65,90 1,87 71 18,80 136

23 102 32 66,22 1,77 72 21,60 142

23 102 32 66,54 1,67 73 24,40 148

76,72

77,72

78,72

79,72

80,72

81,72

82,72

156

160

163

170

175

180

185

17 2

17 2

17 2

17 2

17 2

17 2

17 2

ASPEK PELAYANAN UMUM I.

PELAYANAN URUSAN WAJIB

1.

Pendidikan

1.1. Pendidikan dasar SD/MI : 1.1.1 Angka partisipasi sekolah (%) 1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (%) 1.1.3 Rasio guru terhadap murid (%) 1.1.4 Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)

97

100

100

100

100

100

100

0,86

0,87

0,87

0,88

0,95

0,98

1,00

11,56

11,76

11,96

12,35

12,55

12,75

12,94

61

64

67

70

73

76

79

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.5 Angka partisipasi murni dan paket A (%)

97

98

99

100

101

102

103

1.1.6 Angka partisipasi kasar (%)

103

104

1.1.7 Rasio Kelompok pemukiman permanen yang dilayani

0,8

0,8

104

105

106

106

107

0,8

0,85

0,9

0,9

0,9

1:29

1:29

1:30

1:30

1:30

1:31

1:31

1.1.9 Rasio SD/MI memiliki 6 guru (%)

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

1,4

1,3

1.1.10 Rasio SD/MI memiliki 2 guru dengankualifikasi akademik

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

1.1.11 Rasio SD/MI memiliki 2 guru yang telah lulus sertifikasi (%)

1,0

0,9

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

1.1.12 Rasio kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1/D-IV dan

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

1,1

1,1

1,0

1

1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,80

0,8

0,8

0,7

SD/MI dalam jarak kurang dari 3 KM (%) 1.1.8 Rasio SD/MI memiliki 1 guru untuk setiap 32 peserta didik (%)

S1 dan D-IV (%)

telah memiliki memiliki sertifikasi pendidik (%) 1.1.13 Rasio Pengawas SD/MI berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki memiliki sertifikasi pendidik (%) 1.1.14 Rasio SD/MI yang mendapat kunjungan pengawas satu kali sebulan dan tiap kunjungan dilakukan lebih dari 3 jam untuk supervise dan pembinaan (%) 1.1.15 Rasio siswa dijenjang SD/MI/paket A terhadap penduduk usia 7-12 Tahun SMP/MTs (%) 1.1.16 Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (%)

89

100

100

100

100

100

0,69

0,70

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

13,75

14,40

15,04

16,98

17,63

79,8

82,4

15,69 85

16,34

77,2

88

90

93

1.1.20 Angka partisipasi kasar dan paket B (%)

93,6

94,4

95,2

96,8

97,6

98,4

1.1.21 Angka partisipasi murni (%)

83,6

84,4

85,2

96 86

86,8

87,6

88,4

100

100

100

100

100

100

100

1.1.17 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

100

SMP/MTs (%) 1.1.18 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs (%) 1.1.19 Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)

1.1.22 Rasio Kelompok pemukiman permanen yang dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 KM (%)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.23 Rasio SMP/MTs memiliki 1 guru untuk setiap mata pelajaran (%) 1.1.24 Rasio SMP/MTs memiliki guru berkualifikasi akademik S1 dan D-IV lebih dari 70 (%) 1.1.25 Rasio SMP/MTs dengan guru berkualifikasi akademik S1 dan D-IV dan memiliki sertifikat lebih dari 35 (%) 1.1.26 Rasio SMP/MTs dengan guru berkualifikasi akademik S1 dan D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran BI, MTK, IPA dan bahasa Inggris (%) 1.1.27 Rasio kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki memiliki sertifikasi pendidik (%) 1.1.28 Rasio SMP/MTs yang mendapat kunjungan pengawas satu kali sebulan dan tiap kunjungan dilakukan lebih dari 3 jam untuk supervise dan pembinaan (%) 1.1.29 Rasio siswa dijenjang SMP/MTs/paket B terhadap penduduk usia 13-15 Tahun (%) 1.1.30 Rasio siswa tingkat I dijenjang SMP/MTs (%) 1.2. Pendidikan menengah 1.2.1. Angka partisipasi sekolah (%) 1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA (%) 1.2.3 Rasio guru terhadap murid (%) 1.2.4 Prosentase guru SMA/SMAL B/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) 1.2.5 Prosentase sekolah SMA/SMALB/SMK melaksanakan e-pembelajaran (e- learning) (%) 1.2.6 Prosentase APK PLB setara SMALB (%) 1.2.7 Angka partisipasi kasar (%) 1.2.8 Angka partisipasi murni (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

84

86

88

90

92

94

96

70

70

80

80

80

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

90

90

80

80

80

80

80

80

90

94

96

98

100

100

100

100

76,5 0,36

81,5 0,40

86,5 0,43

91,5 0,47

96,5

100

100

0,51

0,54

0,58

10,03 74

11,39 76

12,06 78

12,74 80

12,94 82

13,14 84

13,34 86

74

76

78

80

82

84

86

77 82 77

78 83 78

79 84 79

80 85 80

81 86 81

82 87 82

83 88 83

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10 1.3.11 1.3.12 1.3.13 1.3.14

Fasilitas pendidikan Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik (%) Ruang Kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik (%) Ruang Kelas SMK/SMK/MA Dalam Kondisi Baik (%) Prosentase SD/SMP yang memiliki Komputer dan Bisa di gunakan siswa untuk akses internet (%) Rasio SD/MI yang rombongan belajarnya tidak melebihi 32 siswa Rasio SMP/MTs yang rombongan belajarnya tidak melebihi 36 siswa (%) Rasio SMP/MTs yang memenuhi meja, kursi serta papan tulis untuk setiap rombongan belajarnya (%) Rasio SMP/MTs yang memiliki ruang lap. IPA dengan meja kursi untuk 36 siswa (%) Rasio SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan IPA (%) Rasio SD/MI memiliki ruang guru, meja dan kursi untuk guru, kepala sekolah dan staff (%) Rasio SMP/MTs memiliki ruang kepala sekolah terpisah dengan ruang guru (%) Rasio SD/MI yang memiliki set alat peraga dan bahan IPA secara lengkap (%) Rasio SD/MI yang memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi (%)

1.4 Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) 1.4.1 APK PAUD (%) 1.4.2 APK TK (%) 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) SMP/MTs (%) SMA/SMK/MA (%)

72 65 64 37

73 67 67 39

74 68 69 40

75 70 71 42

76 72 73 44

77 73 75 45

78 75 78 47

1:29

1:29

1:30

1:30

1:30

1:31

1:31

1,7

1,6

1,6

1,5

1,44

1,38

1,32

64

66

68

70

72

74

76

62

68

74

80

90

90

100

74 82

76 88

78 99

80 100

65

70

75

80

85

90

95

68

72

76

80

84

88

92

71

74

77

80

83

86

89

59 75

61 77

63 78

65 80

67 82

69 83

71 85

0,6 0,01 0,02

0,5 0,01 0,01

0,5 0,01 0,01

0,4 0,01 0,01

0,3 0,01 0,01

0,3 0,01 0,01

0,2 0,01 0

84

100

88

100

92

100

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.6

Angka kelulusan

1.6.1 SD/MI (%)

95

95

96

96

96

97

97

1.6.2 SMP/MTs (%)

98

99

99

99

99

99

100

100

100

100

100

100

100

100

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

1.7.2 SMP/MTs (%)

9,26

9,28

9,30

9,32

9,34

9,36

9,38

1.7.3 SMA/SMK/MA (%)

9,09

9,14

9,18

9,23

9,28

9,32

9,37

1.8.1 SD/MI (%)

61

64

67

70

73

76

79

1.8.2 SMP/MTs (%)

77

80

82

85

88

90

93


74

76

78

80

82

84

86

1.9.1 SD/MI (%)

85

86

86

87

88

88

89

1.9.2 SMP/MTs (%)

72

73

74

75

76

77

78


75

77

78

79

80

81

83

74

76

78

80

82

84

86

62

65

67

70

73

75

78

1.6.3 SMA/SMK/MA (%) 1.7

Nilai Rata-rata Ujian Nasional

1.7.1 SD/MI (%)

1.8

1.9

Guru Bersertifikasi

Sekolah yang Memiliki Akreditasi Minimal B

1.10 Angka Melek huruf usia 15-24 tahun (%) 1.11 Rasio APM perempuan terhadap Laki-laki pada semua jenjang pendidikan (%) 1.12 Rasio melek huruf perempuan terhadap Laki-laki pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi (%)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28

Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita (%) Rasio puskesmas per satuan penduduk (%) Rasio pustu per satuan penduduk (%) Rasio rumah sakit per satuan penduduk (%) Rasio dokter per satuan penduduk (%) Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (%) Prosentase Gizi kurang pada balita (%) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (%) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (%) Prosentase Gizi Buruk pada Balita (%) Cakupan penemuan dan Perawatan TBC (%) Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin (%) Penderita DBD yang ditangani (%) Kunjungan Puskesmas (%) Cakupan kunjungan Ibu Hamil ke Puskesmas (%) Cakupan Pelayanan anak Balita (%) Cakupan Desa Siaga aktif (%) Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup (%) Anak usia 0-1 tahun yang di Imunisasi Campak (%) Prosentase kelahiraan yang ditolong tenaga Medis (%) Prevalensi TBC per 100.000 penduduk (0/0000) Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani (kasus) Jumlah Linakes (unit) Jumlah Pelayanan nifas (orang) Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani (kasus) Jumlah kunjungan bayi (kali) Jumlah desa UCI (desa) Jumlah pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%) 2.29 Cakupan penderita gizi buruk yang mendapat perawatan (%) 2.30 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)

865 0,026 0,19 0,9 0,44 1,31 15 70 11 1,88 114 100 100 20 90,26 86,45 99 37 100 94 124 67 94 92 65 96 61 100

868 0,025 0,16 0,68 0,35 1,13 15 76,40 29,20 2,31 109 100 96 20 91 86,45 95 36 100 94 124 71 94 93 73 94 71 100

872 0,025 0,12 0,45 0,25 0,94 15 82,80 47,40 2,74 105 100 93 25 93 86,45 90 35 100 95 125 74 95 93 80 93 81 100

878 0,023 0,055 0,0035 0,061 0,57 15 102 102 3,6 95 100 85 25 95 80 32 100 95 125 80 95 95 95 90 100 100

878 0,023 0,056 0,0035 0,060 0,56 15 102 102 3,6 95 100 87 25 95 84 32 100 95 128 80 95 95 95 90 100 100

878 0,023 0,056 0,0034 0,059 0,56 15 102 102 3,6 95 100 89 25 95 88 32 100 95 131 80 95 95 95 90 100 100

878 0,022 0,057 0,0034 0,059 0,55 15 102 102 3,6 95 100 91 25 95 92 32 100 95 134 80 95 95 95 90 100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36

Penemuan Penderita AFP (kasus) Penemuan dan penangan penderita pneumonia balita (%) Penemuan dan penangan pasien baru TB BTA positif (%) Penemuan dan Penangan DBD (%) Penemuan penderita diare (%) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin (%) 2.37 Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan (%) 2.38 Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam (%) 2.39 Cakupan pelayanan kesehatan remaja (%) 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Pekerjaan Umum Panjang jalan dalam kondisi baik (Km) Panjang Jaringan Irigasi (Ha) Proporsi Jembatan Dalam Keadaan Baik (%) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (Km) 3.6 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m) 3.7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha) 3.8 Panjang jalan Kabupaten yang bias dilalui Kendaraan roda 4 (Km) 3.9 Rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari (%) 3.10 Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian Rakyat Pada system irigasi yang ada (%) 3.11 Rasio ketersediaan Jalan yang menghubungkan Pusatpusat kegiatan (%)

≥2 90 80 100 100 100

≥2 90 80 100 100 100

≥2 100 85 100 100 100

≥2 100 90 100 100 100

≥2 100 90 100 100 100

≥2 100 90 100 100 100

≥2 100 91 100 100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

84

84

87

90

90

90

90

660.885 3.278 77 467.081 19

674.700 3.478 78 473.008 20

682.515 3.678 79 478.936 21

690.330 3.878 80 484.863 22,25

698.145 4.078 81 490.790 23

705.960 4.278 82 496.718 24

713.775 4.478 83 502.645 25

38.500

40.500

42.500

44.500

46.500

48.500

50.500

2.734,08 502.159

2.856,72 505.559

2.979,36 508.959

3.102 512.359

3.224,64 515.759

3.347,28 519.159

3.469,92 522.559

54

56

58

60

62

64

66

37

38

39

40

41

42

43

74

76

78

80

82

84

86

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. 4.1

Perumahan Proporsi Rumah Tangga Yang mendapat sumber air bersih per jumlah Rumah Tangga (%) 4.2 Rumah tangga pengguna listrik (Unit) 4.3 Proporsi Rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi yang layak (%) 4.4 Proporsi Rumah sehat (%) 4.5 cakupan lingkungan Permukiman sehat dan aman yang di dukung dengan PSU (%) 4.6 Lingkungan Pemukiman (Ha) 4.7 Proporsi Cakupan Pelayanan PDAM per jumlah Rumah tangga (%) 4.8 Tersedianya drainase skala kawasan daan skala kota (%) 4.9 Tersedianya pedoman Harga standard bangunan gedung Negara (%) 4.10 Penerbitan IUJK 10 hari setelah persyaratan lengkap (lembar) 4.11 Tersedianya system Informasi jasa konstruksi (%) 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

5.7 5.8

Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan ber- 1MB (unit) Ruang publik yang berubah peruntukannya (unit) Dokumen Tata Ruang Wilayah Dokumen Tata Ruang Wilayah Kecamatan Terlaksananya jaring aspirasi masyarakat Melalui konsultasi public dalam proses penyusunan RTR dan Program pemanfaatab Ruang Terlaksananya transparansi dalam proses pengurusan ijin pemanfaatan ruang Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan terkait pelanggaran bidang penataan ruang

22

23

24

25

26

27

28

126.600 27

130.561 28

134.522 29

138.483 30

142.444 31

146.405 32

150.366 33

7 12

8 13

9 14

10 15

11 16

12 17

13 18

28.000 44

28.142 46

28.282 48

28.423 50

28.564 52

28.705 54

28.845 56

77 100

78 100

79 100

80 100

81 100

82 100

83 100

338 -

366 -

394 8

422 10

450 12

478 14

506 16

30

30

30

30

30

30

30

377 15 ada ada ada

409 15 ada ada ada

441 15 ada ada ada

473 15 ada ada ada

520 15 ada ada ada

567 15 ada ada ada

615 15 ada ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

Perencanaan Pembangunan

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

43

43

45

45

45

45

45

23.985

57.958

91.932

159.878

167.293

174.708

182.123

1.223

3.675

6.127

11.030

11.280

11.530

11.780

231

231

231

231

231

231

231

ditetapkan dengan PERDA 6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA

6.3

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA

6.4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

6.5

Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra SKPD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (dokumen)

7.

Perhubungan

7.1

Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP)

7.2

Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)

7.3

Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit)

7.4

Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Buah)

3

3

3

4

5

5

6

7.5

Jumlah Dermaga (Buah)

2

2

2

3

3

3

4

7.6

Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)

4

4

3

2

2

2

3

7.7

Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit)

-

10.610

10.610

10.610

20.988

31.366

41.744

7.8

Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (hari)

7.9

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)

7.10 Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)

1

1

1

1

1

1

1

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

87

84

82

76

79

82

85

8.

Lingkungan Hidup

8.1

Perbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1

2

2

2

2

2

3

8.2

Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah

8

9

9

10

11

11

12

3

3

3

3

3

3

3

kecamatan) 8.3

Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.4

Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan

4

4

4

4

4

4

4

72

72

73

73

73

74

74

0,00012

0,00047

0,00081

0,00116

0,00151

0,00185

0,00220

0,00271

0,01023

0,01774

0,02526

0,03278

0,04029

0,04781

10

10

10

10

10

10

10

1

1

2

2

2

3

3

33.480

34.920

36.360

37.800

39.240

40.680

42.120

100

100

100

100

100

100

100

ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi) 8.5

Penanganan sampah (%)

8.6

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

8.7

Rasio Kawasan Tertutup Pepohonan yang dilakukan dengan reboisasi dan Hutan Rakyat (%)

8.8

Jumlah Pelayanan status mutu air (kali)

8.9

Jumlah Pelayanan status mutu udara ambien (kali)

9.

Pertanahan

9.1

Luas Lahan Bersertifikat (Ha)

9.2

Penyelesaian izin lokasi (%)

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1 Penduduk berKTP per satuan penduduk (orang)

643.741

636.626

633.068

629.510

635.176

640.841

646.507

10.2 Bayi berakte kelahiran (orang)

47.450

49.006

50.561

52.117

53.673

55.228

56.784

10.3 Pasangan berakte nikah (orang)

84.246

94.871

105.497

116.123

126.749

137.375

148.000

10.4 Kepemilikan KTP (orang)

612.513

618.179

623.844

629.510

635.176

640.841

646.507

10.5 Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran (orang)

244.756

245.848

246.939

248.030

249.121

250.212

251.304

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

10.7 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP nasional (orang)

612.513

618.179

623.844

629.510

635.176

640.841

646.507

10.8 Keluarga Yang Memiliki Kartu KK (orang)

255.194

255.966

256.739

257.511

258.283

259.056

259.828

37,5

37,8

38,0

38,2

38,4

38,6

38,9

27,3

28,0

28,8

29,6

30,4

31,2

31,9

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

10.6 Ketersediaan database kependudukan

11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 11.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 11.3 Rasio KDRT (%)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11.4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan

52,20

54,80

57,40

60,00

62,60

65,20

67,80

5,34

5,78

6,23

6,67

7,11

7,56

8,00

52

55

57

60

63

65

68

321

321

321

321

321

321

321

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

12.2 jumlah akseptor KB baru (orang)

39.308

39.388

39.468

39.548

39.668

39.808

39.948

12.3 Jumlah peserta KB aktif (Orang)

118,31

120,74

123,17

125,60

128,03

130,46

132,89

12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (orang)

152,01

153,08

154,14

155,20

156,26

157,32

158,39

36,80

37,90

39,00

40,10

41,20

42,30

43,40

630,00

660,00

690,00

720,00

750,00

780,00

810,00

72,35

73,40

74,45

75,50

76,55

77,60

78,65

72,35

73,40

74,45

75,50

76,55

77,60

78,65

12.9 Penggunaan Kondom Pada Pemakai kontrasepsi (%)

0,90

1,35

1,80

2,25

2,70

3,15

3,60

12.10 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya berusia di

7,70

8,05

8,40

8,75

9,10

9,45

9,80

124,34

125,09

125,85

126,61

127,37

128,13

128,88

14,84

14,31

13,78

13,25

12,72

12,19

11,66

60,60

61,24

61,89

62,53

63,17

63,82

64,46

anak dari tindakan kekerasan (%) 11.5 Partisipasi Perempuan di Legislatif DPRD (%) 11.6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas (%) 11.7 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (kasus) 12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)

12.5 Pemasangan Kontrasepsi KB (orang) 12.6 Jumlah kader Bina Ketahanan Keluarga (orang) 12.7 Prosentase penggunaan alat Kontrasepsi Pada Pasangan Nikah (%) 12.8 Prosentase wanita 15-49 tahun yang berstatus Kawin dan menggunakan alat KB (%)

bawah 20 Tahun (orang) 12.11 Cakupan pasangan Usia subur yang menjadi peserta KB aktif (orang) 12.12 Cakupan pasangan Usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 12.13 Cakupan anggota Bina keluarga Balita (BKB) berKB (%)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12.14 Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan

78,58

79,42

80,26

81,10

81,94

82,78

83,62

2,52

2,52

2,52

2,52

2,52

2,52

2,52

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

230

231

232

233

234

235

236

13.2 PMKS yg memperoleh bantuan social (Orang)

15

15

15

15

27

39

51

13.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

15

15

15

15

27

39

51

13.4 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%)

100

100

100

100

100

100

100

13.5 Prosentase panti sosial yang melaksanakan standard

100

100

100

100

100

100

100

60

60

60

60

60

60

60

14.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)

50

50

50

50

50

50

50

14.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

77

78

79

79,72

81

82

83

3

3

3

3,03

3

3

3

21

20

19

18,14

17

16

15

72

73

74

75

76

77

78

Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang ber KB (%) 12.15 Rasio petugas Lapang KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap desa/kelurahan (%) 12.16 Rasio pembantu Pembina Keluarga berencana (PPKBD) satu petugas di setiap desa/kelurahan (%) 12.17 Cakupan penyedia informasi Data Mikro tiap desa/kelurahan (%) 13.

Sosial

13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)

(Kasus)

operasional pelayanan kesejahteraan sosial (%) 13.6 Prosentase panti sosial yang yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial (%) 14

Ketenagakerjaan

14.3 Tingkat pengangguran terbuka (%) 14.4 Persentase Penduduk dengan Tingkat konsumsi dibawah Garis Kemiskinan Nasional (%) 14.5 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (orang)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14.6 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan

51

54

57

60

63

66

69

40

40

41

41

41

42

42

50

50

50

50

50

50

50

300

300

300

300

300

300

300

5

5

5

5

5

5

5

69 1.136 49 100

70 1.140 51 100

71 1.145 53 100

72 1.149 55 100

73 1.153 57 100

74 1.158 59 100

75 1.162 61 100

1.448 196.109.000

1.512 224.893.000

1.576 253.677.000

1.640 282.461.000

1.704 311.245.000

1.768 340.029.000

1.832 368.813.000

488 165.887.000

612 184.305.000

736 202.723.000

860 221.141.000

984 239.559.000

1.108 257.977.000

1.232 276.395.000

6 1 34

6 1 37

7 1 41

8 1 45

9 1 49

10 1 53

10 1 56

5 1 80 67

5 1 80 70

5 1 80 74

5 1 80 77

5 1 80 77

5 1 80 77

5 1 80 77

kewirausahaan (orang) 14.7 Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (kasus) 14.8 Jumlah buruh yang menjadi peserta Jamsostek (orang) 14.9 Jumlah pemeriksaan perusahaan (orang) 14.10 Jumlah Pengujian peralatan perusahaan (kali) 15. 15.1 15.2 15.3 15.4

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif (%) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) Jumlah BPR/LKM (Unit) Persentase Koperasi Desa aktif (%)

16. Penanaman Modal 16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit) 16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam Milyar Rupiah ) 16.3 Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang) 16.4 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 17. 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7

Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah) Cakupan kajian seni (%) Cakupan Misi Kesenian (kali) Cakupan SDM Kesenian (%) Jumlah organisasi Kesenian (lembaga)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

530 17 217.939 3 3

530 17 217.940 4 3

530 17 217.942 4 3

530 17 217.944 4 3

530 17 217.946 4 3

530 17 217.948 4 3

530 17 217.949 5 3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

3

1 31 63 13 100

2 32 64 13 100

2 32 66 13 100

2 33 67 13 100

2 34 68 13 100

2 34 70 13 100

3 35 71 13 100

13 4

13 4

13 4

13 10

13 10

13 10

13 10

87 10 13 1 10

89 12 14 1 10

90 13 16 1 10

92 14 17 10 5 50

94 15 18 10 5 50

95 16 20 10 5 50

96 15 22 10 5 50

18. 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5

Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda (lembaga) Jumlah organisasi olahraga (lembaga) Jumlah kegiatan kepemudaan (kali) Jumlah kegiatan olahraga (kali) Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah) Keterangan: Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka, Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda, Gedung KNPI, Bumi Perkemahan (unit) 18.6 Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah) 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM) 19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah (Parpol) 19.3 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (0/00) 19.4 Penegakan PERDA (kali) 19.5 Cakupan patroli petugas Satpol PP (kecamatan) 19.6 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%) 19.7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (Kec.) 19.8 Terlaksananya sosialisasi, pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana (kali) 19.9 Tersedianya sarana pencegahan bencana (unit) 19.10 Terbangunnya infrastruktur pencegahan bencana (paket) 19.11 Terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana (desa) 19.12 Pembentukan penanggulangan bencana (pena) sekolah 19.13 Rehabilitasi kondisi sosial masyarakat pascabencana (kali) 19.14 Pemulihan kondisi lingkungan berbasis pokmas pascabencana (desa/kel)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20.

Pemerintahan Umum

20.1 Pertumbuhan ekonomi (%)

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

20,50

20,28

20,06

19,84

19,62

19,40

19,18

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

4

4

5

5

5

6

5

11,38

11,52

11,66

11,80

11,94

12,08

12,22

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

60

65

70

75

80

85

90

9

9

9

9,5

9,5

9,6

9,6

Ø PNS Kenaikan Pangkat

27

28

29

30

31

32

33

Ø PNS Kenaikan Gaji Berkala

20.2 Kemiskinan (%) 20.3 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 20.4 Sistim Informasi Manajemen Pemda (unit) 20.5 Rasio jumlah pegawai terhadap penduduk per 1000 penduduk (0/00) 20.6 Opini Audit BPK 20.7 Rasio penggunaan e-Proc. (%) 20.8 Aparatur yang memperoleh pembinaan dan Pengembangan karir tepat Waktu (%) Ø Pejabat Eselon

46

46

47

48

49

50

50

20.9 PNS yang mengikuti Diklat yang seharusnya diikuti (%)

11

11

11

10,8

11

11

11

20.10 SPM yang diterapkan (%)

68

62

56

50

44

38

32

20.11 SKPD yang Mencapai target SPM (lembaga)

32

38

44

50

54

58

62

20.12 SKPD yang menerapkan Standard SOP (lembaga)

43

43

45

45

45

45

45

20.13 Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)

38

42

46

50

54

58

62

7

7

8

8

8

9

9

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

108.530

109.810

111.091

112.371

113.651

114.932

116.212

21.3 Ketersediaan lumbung pangan desa (unit)

58

62

66

70

74

78

82

21.4 Ketersediaan Informasi, Pasokan, Parga dan Akses

38

42

46

50

54

58

62

20.14 Jumlah Pelayanan berstandard Internasional (ISO) (lembaga) 21.

Ketahanan Pangan

21.1 Regulasi ketahanan pangan (Perkada) 21.2 Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)

Pangan di Daerah (unit)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21.5 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) 21.6 Penanganan Daerah Rawan pangan (%)

59

61

63

65

67

69

71

35

40

45

50

55

60

65

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

21.8 Pencapaian Skor pola pangan harapan (SPPH) (%)

72

73

74

75

76

77

78

21.9 Stabilitas harga dan Pasokan Pangan (%)

38

42

46

50

54

58

62

21.7 Ketersediaan energy dan protein perkapita

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (lembaga) 22.3 LPM Berprestasi (%) 22.4 PKK aktif (Unit) 22.5 Posyandu aktif (Unit) 22.6 Desa yang telah menyusun RPJM Des (unit) 22.7 Desa yang telah menyusun RKP Des (unit)

67

69

71

73

75

77

79

47 176 189 767 178 178

49 178 189 769 178 178

51 180 189 771 178 178

53 182 189 773 178 178

55 184 189 775 178 178

57 186 189 777 178 178

59 188 189 779 178 178

23. 23.1 23.2 23.2

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

9.450 58

9.450 58

9.450 59

9.450 60

9.450 61

9.450 62

9.450 62

74 86 5 1

74 83 6 1

73 79 6 1

72 72 7 1

74 74 8 1

75 75 8 1

77 77 9 2

Statistik Buku " Pamekasan Dalam Angka" Buku "PDRB kabupaten Pamekasan" Buku "IHK Kabupaten Pamekasan"

24. Kearsipan 24.1 Pengelolaan arsip secara baku (Box) 24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang) Tenaga Arsiparis 25. 25.1 25.2 25.3 25.4

Komunikasi dan Informatika Prosentase Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) (%) Warung masyarakat Informasi (%) Pusat Komunitas Kreatif (buah) M-CAP (Mobile Capacity Acces Point) (unit)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 25.10 25.11 25.12 25.13 25.14 25.15 25.16 25.17

25.18

25.19

26. 26.1 26.2 26.3

M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit) Data Center (buah) Media Center (buah) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (%) Jumlah surat kabar nasional/lokal (unit) Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit) Web site milik pemerintah daerah (buah) Proporsi Rumah tangga yang memiliki computer (%) Pemanfaatan system Informasi manajemen dalam Pengelolaan pemerintah (Unit ) Disseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui Media massa (majalah, Radio dan TV ) (%) Disseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui Media Baru seperti (Web site/ interknit ) (%) Disseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui Media tradisional seperti Pertunjukan Rakyat (%) Disseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui Media interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah atau diskusi (%) Disseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui Media luar ruang seperti bulletin, leaflet, booklet, brosur dan baliho (%) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%) Perpustakaan Jumlah perpustakaan (Unit) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul)

3 1 1 15 11 35 75 6

4 1 1 15 10 36 64 7

5 1 1 0,04 15 9 38 53 8

6 1 1 0,04 15 6 40 30 10

7 1 1 0,04 16 6 40 34 11

7 1 1 0,05 17 7 40 38 12

8 1 2 0,05 18 7 40 42 13

100

100

100

100

100

100

100

90

89

88

85

86

87

88

-

38

39

40

41

42

43

39

39

40

40

41

42

43

83

83

83

83

83

83

83

8,62

9,08

9,54

10

10

10

11

2 25.200 36.300

3 26.280 38.350

4 27.360 40.400

5 28.440 42.450

6 29.520 44.500

7 30.600 46.550

8 31.680 48.600

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II.

PELAYANAN URUSAN PILIHAN

1.

Pertanian dan Peternakan

1.1. Luas tanam tanaman pangan 1.1.1. Padi sawah (Ha)

12.933

13.039

13.146

13.252

13.358

13.465

13.571

1.1.2. Padi ladang (Ha)

11.664

11.759

11.855

11.951

12.047

12.143

12.238

1.1.3. Jagung (Ha)

45.598

45.973

46.347

46.722

47.097

47.471

47.846

1.2.1. Padi sawah (Ha)

12.364

12.466

12.567

12.669

12.771

12.872

12.974

1.2.2. Padi ladang (Ha)

11.664

11.759

11.855

11.951

12.047

12.143

12.238

1.2.3. Jagung (Ha)

45.598

45.973

46.347

46.722

47.097

47.471

47.846

1.3.1. Padi sawah (Kwintal/Ha)

65

67

69

71

72

74

76

1.3.2. Padi ladang (Kwintal/Ha)

64

66

68

70

71

73

75

1.3.3. Jagung (Kwintal/Ha)

35

36

37

38

39

40

41

81.956

84.498

87.041

89.583

92.125

94.668

97.210

1.2. Luas Panen tanaman pangan

1.3. Produktivitas tanaman pangan

1.4. Produksi tanaman pangan 1.4.1. Padi sawah (Ton) 1.4.2. Padi ladang (Ton) 1.4.3. Jagung (Ton)

76.191

78.554

80.918

83.281

85.644

88.008

90.371

162.950

168.004

173.059

178.114

183.169

188.224

193.278

12.016

12.197

12.377

12.557

12.737

12.917

13.098

1.633

1.657

1.682

1.706

1.730

1.755

1.779

26.627

27.027

27.426

27.826

28.226

28.625

29.025

1.5. Luas Panen Tanaman Hortikultura 1.5.1. Buah-Buahan (Ha) Ø Jeruk Ø Durian Ø Rambutan

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.5.2. Sayuran (Ha) Ø Bawang Merah

609

843

1.076

1.309

1.542

1.775

2.009

Ø Cabe Rawit

4.820

4.892

4.965

5.037

5.109

5.182

5.254

Ø Cabe Besar

437

444

450

457

464

470

477

485.139

492.421

499.704

506.986

514.268

521.551

528.833

498.488

505.970

513.453

520.936

528.419

535.902

543.384

257

265

273

281

289

297

305

Ø Durian

2.143

2.209

2.274

2.339

2.404

2.469

2.535

Ø Rambutan

8.313

8.571

8.828

9.086

9.344

9.601

9.859

17.064

17.150

17.237

17.323

17.409

17.496

17.582

Ø Cabe Rawit

26.051

26.860

27.668

28.476

29.284

30.092

30.901

Ø Cabe Besar

2.948

3.040

3.131

3.223

3.315

3.406

3.498

903

931

959

987

1.015

1.043

1.071

527

543

560

576

592

609

625

1.5.3. Tanaman Obat (M2) Ø Jahe Ø Kunyit 1.6. Produksi Tanaman Hortikultura 1.6.1. Buah-Buahan (Ton) Ø Jeruk

1.6.2. Sayuran (Ton) Ø Bawang Merah

1.6.3. Tanaman Obat (Ton) Ø Jahe Ø Kunyit 1.7. Populasi Ternak 1.7.1. Sapi Potong (Ekor)

142.445

155.441

169.431

184.679

201.301

219.418

239.165

1.7.2. Kambing (Ekor)

62.450

62.503

62.556

62.609

62.662

62.715

62.768

1.7.3. Domba (Ekor)

21.480

21.490

21.500

21.495

21.505

21.515

21.508

1.7.4. Ayam Buras (Ekor)

771.520

771.560

771.600

771.640

771.680

771.720

771.760

1.7.5. Ayam Ras (Ekor)

910.121

909.921

909.721

909.421

909.221

909.021

908.821

48.484

49.404

51.233

56.704

59.444

62.184

64.924

1.7.6. Itik (Ekor)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.8. Produksi Ternak 1.8.1. Sapi Potong (ton) 1.8.2. Kambing (ton) 1.8.3. Domba (ton) 1.8.4. Ayam Buras (ton) 1.8.5. Ayam Ras (ton) 1.8.6. Itik (ton) 1.8.7. Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)

3.278,473

3.560,078

3.610,547

2.804,401

2.914,994

3.025,587

3.136,180

268,485

322,182

214,788

293,477

153,805

202,805

202,805

67,5

81,000

108,000

67,573

67,592

67,611

67,630

511,492

501,055

508,013

511,783

511,81

511,837

511,864

1.868,685

1.758,206

1.829,727

1.685,846

1.686,291

1.686,736

1.687,181

280,024

107,959

159,880

294,113

304,019

313,9025

12,887

12,18

12,274

12,372

12,497

12,617

12,747

12,887

7.280

7.520

7.760

8.000

8.240

8.480

8.720

12

13

13

12,78

13

13

13

239.070

253.133

267.196

281.259

295.322

309.385

323.448

7

8

9

10

11

12

13

1

1

3

5

7

9

11

52

52

54

56

58

60

61

3

3

4

5

6

7

8

10.133

10.133

10.457

10.780

11.103

11.427

11.750

850.168

850.168

956.439

1.062.710

1.168.981

1.275.252

1.381.523

1.803

1.803

1.882

1.960

2.038

2.117

2.195

1.15 Perkebunan 1.15.1 Produksi tanaman tembakau ( ton ) 1.15.2 Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%) 1.15.3 Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (orang) 1.15.4 Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (unit) 1.15.5 Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun) 3.

Kehutanan

3.1.

Pendataan sumberdaya hutan (jumlah dokumen)

3.2.

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan)

3.3.

Pembedayaan masyarakat local di sekitar kawasan hutan (orang)

3.4.

Penghijauan dan reboisasi ( jumlah batang pohon bibit)

3.5.

Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Kelautan dan Perikanan Peningkatan Produksi perikanan budidaya (Ton) Peningkatan hasil Tangkapan laut (Ton) Tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg) Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan (Ton) Cakupan Bina kelompok Nelayan

1.172 19.178 23 9.123 53

1.232 20.158 24 10.087 65

1.244 20.363 25 10.341 68

1.257,06 20.569,08 24,98 10.595,09 71,00

1.270 20.775 25 10.849 74

1.282 20.980 26 11.104 77

1.295 21.186 26 11.358 80

5. 5.1

Pariwisata Kunjungan wisata

30.474

37.955

50.200

62.444

74.688

86.933

99.177

6. 6.1 6.2

Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) Jumlah Pasar Daerah dan Tradisional

16,01 34

16,11 41

16,21 43

16,31 45

16,41 47

16,51 49

16,61 50

7. 7.1 7.2 7.3

Perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) Pertumbuhan Industri, (unit) Cakupan bina kelompok pengrajin (lembaga)

3 9.576 16

3 12.656 17

4 13.442 19

3,75 14.228 21

4 15.014 23

4 15.800 25

4 16.587 26

8. 8.1 8.2 8.3

Ketransmigrasian Pelaksanaan Sosialisasi Program Transmigrasi (kali) Jumlah Peserta Sosialisasi Program Transmigrasi (KK) Jumlah Masyarakat yang Mnedaftar Sebagai Calon Transmigrasi (KK) pelaksanaan Bimbingan Bagi Calon Transmigrasi (kali) Jumlah Transmigrasi yang diberangkatkan ke Lokasi Penempatan (KK) Prosentase Pemberangkatan Transmigrasi (%) Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dengan Daerah Lokasi Penempatan Transmigrasi (lokasi)

15 240 150

15 260 150

15 280 150

15 300 150

15 320 150

15 340 150

15 360 150

5 50

5 50

5 50

5 50

5 50

5 50

5 50

100 5

100 5

100 5

100 5

100 5

100 5

100 5

8.4 8.5 8.6 8.7

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.8

pelaksanaan Survey/Penjajakan ke Lokasi Daerah

5

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

100

100

7

8

9

10

11

12

13

100

100

100

100

100

100

100

Penempatan Transmigrasi (kali) 8.9

Prosentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (%)

8.10 Jumlah Lembaga Swadaya Masyrakat yang Mendukung Program Ketransmigrasi (lembaga) 8.11 Tingkat Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (%) ASPEK DAYA SAING DAERAH I.

Kemampuan Ekonomi

1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

Pendapatan Regional ADHB (Juta Rupiah)

5.281.116

5.685.691

6.090.266

6.494.841,44

6.899.417

7.303.992

7.708.567

1.2.

Pendapatan Regional Perkapita ADHB (Rupiah)

6.591.483

7.077.912

7.564.340

8.050.768,58

8.537.197

9.023.625

9.510.054

1.3.

Pendapatan Regional ADHK (Juta Rupiah)

2.151.288

2.239.011

2.326.735

2.414.458,07

2.502.182

2.589.905

2.677.629

1.4.

Pendapatan Regional Perkapita ADHK (Rupiah)

2.675.429

2.771.910

2.868.390

2.964.871,16

3.061.352

3.157.833

3.254.313

II.

Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

1.

Perhubungan

1.1.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)

1.2.

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

71

72

72

73

73

74

74

137.633

145.048

152.463

159.878

167.293

174.708

182.123

80

80

80

80

80

80

80

51.203

51.203

51.203

51.203

51.203

51.203

51.203

(Orang/Barang) 2.

Penataan Ruang

2.1.

Ketaatan terhadap RTRW (%)

2.2.

Luas wilayah produktif (Juta Ha)

2.3

Luas wilayah industri (Ha)

2.4

Luas wilayah perkotaan (Ha)

1.271

1.271

1.271

1.271

1.271

1.271

1.271

25.035

25.035

25.035

25.035

25.035

25.035

25.035

NO.


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.1

Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)

3.2

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)

3.4

Jumlah Penginapan/hotel (buah)

4.

Komunikasi dan Informatika

4.1 4.2 4.3

Rasio desa berlistrik (%)

4.4

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon(%)

III.

IKLIM BERINVESTASI

1

11

11

12

12

12

13

13

3

3

4

4

4

5

5

14

15

15

16

17

17

18

Rasio ketersediaan daya listrik (%)

77

78

79

80

81

82

83

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)

82

83

83

84

85

85

86

100

100

100

100

100

100

100

77

78

79

80

81

82

83

0,023

0,022

0,021

0,020

0,019

0,018

0,017

12

12

13

13

13

13

13

5

5

6

6

6

6

7

53,12

53,02

52,92

52,82

52,72

52,62

52,52

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

Angka kriminalitas (%)

1.4

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (jenis)

1.5

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda)

IV.

SUMBER DAYA MANUSIA

1 1.2

Ketenagakerjaan Rasio ketergantungan (%)


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang (2013-2018), bagaimana mencapainya dan apa yang hendak dicapai sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 ini mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi (RPJPProp) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawatimur Tahun 20092014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur, guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan di waktu yang akan datang. Untuk mencapai keterpaduan dan sikronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Pamekasan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain : efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan. RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 ini menjadi landasan dan rujukan penyusunan Rrencana Stategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk waktu 1 (satu) tahun.

BAB X - 1


Pedoman Transisi Pedoman transisi merupakan wujud dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2018, sehingga kegiatan Pemilihan Kepala Daerah tidak boleh memutus proses pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan semula. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pamekasan tetap menyusun RKPD Kabuapten Pamekasan Tahun 2018 diperlukan

sebagai

pedoman

bagi

penyusunan

Rencana

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah langsung tahun 2017 untuk menyusun RPJMD Tahun 2018-2023.

10.2. Kaidah Pelaksanaan 1. RPJMD Kabupaten Pamekasan merupakan pedoman bagi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) Dalam pelaksanan urusan pembangunan, SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD; 2. RPJMD Kabupaten Pamekasan digunakan dalam penyusunan RKPD RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Pamekasan setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan, dan RKPD merupakan implementasi RPJMD yang program

dan

pemerintahan

kegiatan yang

SKPD-nya

menjadi

batas

harus

sesuai

dengan

urusan

kewenangan

daerah

dengan

mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;

BAB X - 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 3. Penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan RPJMD Rancangan awal draf RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dalam penyusunannya telah melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam upaya menghasillkan RPJMD Kabupaten Pamekasan yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan; 4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun dan tahunan RPJMD KAbupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan dasar untuk mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan, yang di dalamnya terdapat visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018; 5. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 adalah sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, SKPD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, di samping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing; 6. SKPD merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini berdasarkan kebutuhan masing-masing SKPD serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;

BAB X - 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 7. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh SKPD setiap tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya.

Pamekasan, 31 - Oktober - 2013 BUPATI PAMEKASAN

ACHMAD SYAFII

BAB X - 4

RPJMD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN

Recommend Documents