RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANGGAI TAHUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2011-2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Desember 2011

H.M. SOFHIAN MILE, SH.,MH.

Ir. H. HERWIN YATIM, MM.

Bupati Banggai

Wakil Bupati Banggai

“ Membangun Banggai dari Desa “

BUPATI BANGGAI

SAMBUTAN

uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang Puji oleh karena karunia-Nya Nya lah sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011–2016 2011 2016 dapat terselesaikan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Undang Undang-undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang Undang-undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan an

Nasional,

telah

mengamanatkan

untuk

melaksanakan

perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan memiliki peran penting karena akan memberikan arah serta pedoman bagi kita dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang kita susun juga merupakan perwujudan asas desentralisasi terhadap berbagai kewenangan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom, dan dalam menetapkan kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Peraturan perundang perundang-undangan undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah telah mengatur tahapan perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, Renstra SKPD, RKPD se serta Renja-SKPD yang masing--masing masing dibedakan menurut dimensi hirarki dan jangka waktu. Namun, fokus perencanaan itu sendiri tidak saja bertujuan untuk melahirkan dokumen dokumendokumen perencanaan tersebut, tetapi terfokus pula pada bagaimana dokumen itu dihasilka dihasilkan, atau dengan kata lain bahwa bukan hanya menitikberatkan pada segi output-nya output saja tetapi juga pada prosesnya. Menyangkut prosesnya, secara ideal proses perencanaan sedapat mungkin merupakan gabungan dari pendekatan teknokratis, politis, top top-down/bottom-up, up, dan partisipatif, sehingga

RPJMD Kabupaten Banggai 2011 - 2016

i

dokumen perencanaan yang dihasilkan merupakan dokumen milik bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Proses ideal ini harusnya dapat kita penuhi dalam konteks perencanaan pembangunan di Kabupaten Banggai, namun tentu saja berbagai kendala dan hambatan yang cukup signifikan masih mempengaruhi kondisi perencanaan di Kabupaten Banggai, disamping menyadari sepenuhnya bahwa proses pendekatan perencanaan dimaksud cukup mahal baik dari segi biaya, waktu maupun sarana dan sumber daya manusia yang ada. Tetapi tentu saja hal tersebut tidak akan menyurutkan kita dalam upaya mewujudkan suatu kondisi ideal perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diharapkan. RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011–2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 ke depan dan 1 (satu) tahun trasnsisi, yang pelaksanaan lebih lanjut dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program bupati dan wakil bupati serta menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2011–2016. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011–2016, telah mengikuti dan berpedoman pada tahapan dan proses sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Visi Misi kami sebagai kepala daerah membawa agenda pembangunan yang tidak ringan untuk membawa masyarakat Kabupaten Banggai menuju kesejahteraan dan kemajuan. Secara garis besar, capaian-capaian yang ingin diwujudkan adalah : 1. Pengentasan kemiskinan, melalui peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi lokal; 2. Percepatan pembangunan wilayah tertinggal/perdesaan, dengan terinspirasi melalui motto : “Membangun Banggai dari Desa”; 3. Penuntasan wajib belajar; 4. Tercapainya masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal;


ii

5. Kemandirian pangan dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jamian pangan untuk tingkat rumah tangga; 6. Pembangunan dan pengingkatan infrastruktur

dasar dan kewilayahan untuk

mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan standar kehidupan yang layak.

Selanjutnya dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011–2016 ini, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam lingkup Kabupaten Banggai dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; 2. Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengerahkan semua potensi dan kemampuan daerah; 3. SKPD Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RenstraSKPD) yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-SKPD) serta menjamin konsistensinya; 4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda Kabupaten Banggai berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011–2016 ke dalam Renstra-SKPD Kabupaten Banggai.

Sebagaimana yang saya kemukakan sebelumnya bahwa proses perencanaan tidaklah mudah, demikian pula dalam proses penyusunan RPJMD ini yang tentu saja tidak dapat lepas dari berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang berujung pada aspek biaya, waktu, sarana serta kapasitas dan kompetensi aparatur perencana. Olehnya itu, dokumen ini tentu saja belum dapat dikatakan sempurna serta memenuhi keinginan semua pihak, namun perhatian dan kepedulian kita bersama tetap diharapkan untuk mewujudkan dokumen RPJMD ini menjadi lebih baik untuk kepentingan kita semua.


iii

Untuk itu melalui kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Banggai, yang di tengah berbagai kendala dan keterbatasannya telah berupaya keras untuk merampungkan penyusunan peny RPJMD ini, sesuai dengan tahapan dan tata cara yang berlaku. Apresiasi ini semoga tetap menambah motivasi dan semangat bagi kita untuk terus maju dan bekerja demi kemajuan daerah kita. Demikian sambutan kami semoga dokumen perencanaan pembangunan yang telah kita hasilkan ini mendapat ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Luwuk, 20 Desember 2011 BUPATI BANGGAI,

M. SOFHIAN MILE


iv

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Bupati Banggai .......................................................................................

i

Daftar Isi ...................................................................................................................

v

Daftar Tabel ..............................................................................................................

viii

Daftar Gambar .........................................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................................

1

1.1.

Latar Belakang .........................................................................

1

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen ...................................

4

1.3.

Hubungan Antar Dokumen .....................................................

8

1.4.

Sistematika Penulisan ............................................................

11

1.5.

Maksud dan Tujuan ................................................................

12

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...............................................

14

2.1.

Aspek Geografi dan Demografi ..............................................

14

2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat .........................................

34

2.3.

Aspek Pelayanan Umum .........................................................

52

2.4.

Aspek Daya Saing Daerah ......................................................

58

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN .....................................................................

65

3.1.

Kinerja Keuangan Masa Lalu .................................................

66

3.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....................

81

3.3.

Kerangka Pendanaan ............................................................

88

ANALISIS ISUISU-ISU STRATEGIS ............................................................

100

4.1.

100

BAB II

BAB III

BAB IV

Analisis Masalah Pembangunan ............................................


v

4.2.

Arahan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 ...........................

101

4.3.

Isu-isu Strategis Pembangunan Nasional ..............................

103

4.4.

Isu-isu Strategis Pembangunan ..............................................

105

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ......................................................

129

5.1.

Visi ............................................................................................

129

5.2.

Misi ...........................................................................................

131

5.3.

Tujuan ......................................................................................

131

5.4.

Sasaran ...................................................................................

134

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................................................

140

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ........

161

7.1.

Pengertian Arah Kebijakan Umum .........................................

161

7.2.

Kebijakan RPJM Nasional 2010-2014 ..................................

161

7.3.

Kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005– 2025 .........................................................................................

162

7.4.

Kebijakan Umum RTRW Provinsi Sulawesi Tengah ...............

167

7.5.

Kebijakan Umum RTRW Kabupaten Banggai ........................

170

7.6.

Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011–2016 ...................................................

175

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ...................................................................

229

8.1.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai ....................................................

229

8.2.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ...........................................................

236

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .......................................

319

BAB V

BAB VIII

BAB IX


vi

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ...........................

352

10.1

...............................................................

352

10.2. Kaidah Pelaksanaan ...............................................................

353

Pedoman Transisi


vii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Luas wilayah kecamatan Kabupaten Banggai (km2)

15

Tabel 2.2

Kondisi topografi kemiringan lereng Kabupaten Banggai

16

Tabel 2.3

Gunung di Kabupaten Banggai

17

Tabel 2.4

Jenis tanah di Kabupaten Banggai

18

Tabel 2.5

Panjang sungai serta luas wilayah yang dilalui

18

Tabel 2.6

Keadaan curah hujan dan hari hujan Tahun 2010

19

Tabel 2.7

Penggunaan lahan

20

Tabel 2.8

Kesesuaian lahan kawasan lindung di Kabupaten Banggai

20

Tabel 2.9

Kesesuaian lahan pertanian lahan basah dan lahan kering di Kabupaten Banggai

22

Tabel 2.10

Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi dan palawija di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2010

23

Tabel 2.11

Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2010

24

Tabel 2.12

Populasi ternak menurut jenisnya di Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010

25

Tabel 2.13

Produksi perikanan menurut jenis usaha di Kabupaten Banggai Tahun 2010

25

Tabel 2.14

Produksi kehutanan menurut jenis usaha di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2010

27

Tabel 2.15

Jumlah usaha industri kecil/kerajinan rumah tangga dan tenaga kerja menurut jenis industri di Kabupaten Banggai Tahun 2010

28

Tabel 2.16

Potensi obyek dan daya tarik wisata

29

Tabel 2.17

Perkembangan penduduk di Kabupaten Banggai

32

Tabel 2.18

Kepadatan penduduk per km2 di Kabupaten Banggai menurut Kecamatan Tahun 2006-2010

33

Tabel 2.19

PDRB ADHB-ADHK

35


viii

Tabel 2.20

PDRB ADHB-ADHK Berlaku Kabupaten Banggai Tahun 20062010

36

Tabel 2.21

PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010

38

Tabel 2.22

PDRB perkapita harga berlaku dan konstan Kabupaten Banggai Tahun 2009-2010

40

Tabel 2.23

Angka melek huruf di Kabupaten Banggai Tahun 2009-2010

44

Tabel 2.24

Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di Kabupaten Banggai Tahun 2009-2010

46

Tabel 2.25

Rata-rata frekuensi kunjungan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Banggai Tahun 2009-2010

47

Tabel 2.26

Persentase penduduk yang terganggu kesehatan dan berkunjung ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Banggai Tahun 2009-2010

48

Tabel 2.27

Seni dan Budaya di Kabupaten Banggai

51

Tabel 2.28

Kondisi sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Banggai

52

Tabel 2.29

Jumlah investor PMDN/PMA di Kabupaten Banggai

55

Tabel 2.30

Perkembangan jalan di Kabupaten Banggai menurut kondisi jalan Tahun 2006-2010

59

Tabel 2.31

Jaringan penyeberangan lintas propinsi dan Kabupaten

60

Tabel 2.32

Sarana bandar udara di Kabupaten Banggai

60

Tabel 2.33

Banyaknya penumpang berangkat, tiba dan transit di Bandara Bubung Luwuk Tahun 2010

61

Tabel 2.34

Angka kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Banggai

62

Tabel 3.1

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah

71

Tabel 3.2

Pencapaian kinerja pendapatan daerah

73

Tabel 3.3

Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah

76

Tabel 3.4

Rata-rata pertumbuhan neraca aset daerah Kabupaten Banggai

77

Tabel 3.5

Analisis rasio keuangan Kabupaten Banggai

80

Tabel 3.6

Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur

83


ix

Kabupaten Banggai Tabel 3.7

Defisit riil anggaran Kabupaten Banggai

85

Tabel 3.8

Komposisi pentutup defisit riil anggaran Kabupaten Banggai

86

Tabel 3.9

Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Banggai

87

Tabel 3.10

Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Banggai

89

Tabel 3.11

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Banggai

91

Tabel 3.12

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Banggai

93

Tabel 3.13

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Banggai

93

Tabel 3.14

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banggai

95

Tabel 3.15

Kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah

96

Tabel 6.1

Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Banggai

141

Tabel 7.1

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Banggai

176

Tabel 8.1

Bidang Urusan dan SKPD Kabupaten Banggai

229

Tabel 8.2.

Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

237

Tabel 9.1

Penetapan indikator kinerja daerah

321


x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai

4

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

9

Gambar 1.3

Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

10

Gambar 2.1

Peta wilayah administrasi Kabupaten Banggai

14

Gambar 2.2

PDRB ADHB dan ADHK 2000 Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010

35

Gambar 2.3

Struktur perekonomian (Distribusi persentase PDRB Kabupaten Banggai) ADHB Tahun 2000

37

Gambar 2.4

Struktur perekonomian (Distribusi persentase PDRB Kabupaten Banggai) ADHK Tahun 2010

37

Gambar 2.5

PDRB perkapita (ADHB dan ADHK Tahun 2006-2010)

39

Gambar 2.6

Laju inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010

39

Gambar 2.7

Perkembangan pertumbuhan PDRB Perkapita Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Banggai Tahun 2009-2010

40

Gambar 2.8

Perkembangan Penduduk miskin di Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010

42

Gambar 2.9

Perubahan Garis Kemiskinan di Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010

42

Gambar 2.10

Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Banggai

44

Gambar 2.11

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kasar di Kabupaten Banggai

45

Gambar 2.12

Perkembangan tempat berobat di Kabupaten Banggai Tahun 2009

49

Gambar 2.13

Perkembangan tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010

50


xi

Gambar 2.14

Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Banggai Tahun 2008-2010

53

Gambar 2.15

Perkembangan rasio terhadap guru sekolah pendidikan menengah pertama SMP/MTs

53

Gambar 2.16

Perkembangan rasio terhadap guru sekolah pendidikan menengah atas SMU/SMK

54

Gambar 2.17

Perkembangan TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kabupaten Banggai Tahun 2008-2010

56

Gambar 2.18

Perkembangan tingkat pengangguran dan tenaga kerja Tahun 2008-2010 di Kabupaten Banggai

57

Gambar 2.19

Perkembangan daya serap tenaga kerja menurut lapangan usaha Tahun 2008-2010 di Kabupaten Banggai

58

Gambar 2.20

Perkembangan NTP Kabupaten Banggai Tahun 2008-2010

59

Gambar 2.21

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai

63

Gambar 2.22

Perbandingan nilai IPM Kabupaten Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah

64

Gambar 3.1

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2006 s.d. 2010 Kabupaten Banggai

68

Gambar 3.2

Target dan realisasi pendapatan APBD Tahun 2006-2010 Kabupten Banggai

69

Gambar 3.3

Realisasi belanja daerah Tahun 2006 s.d. 2010 Kabupaten Banggai

70

Gambar 3.4

Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur

84

Gambar 3.5

Defisit riil anggaran Kabupaten Banggai

86

Gambar 3.6

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja tidak langsung dan belanja langsung dan proyeksi SILPA Tahun 2012-2016 Kabupaten Banggai

97


xii

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN PE NDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Tema reformasi yang sedang berlangsung dan masih terus diperjuangkan dalam setiap denyut pembangunan di republik ini telah membawa dampak besar perubahan yang mencakup penataan kembali semua institusi publik, baik pada tingkat

supra

struktur

kenegaraan

maupun

pada

tingkat

infra

struktur

kemasyarakatan; pembaruan dan pembentukan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan baru pada semua tingkatannya; dan kebutuhan untuk reorientasi sikap mental, cara berpikir, dan metode kerja dalam pengelolaan negara dan pemerintahan dalam rangka mendukung proses pelembagaan sistem dan mekanisme kehidupan kenegaraan yang diidealkan, sehingga berdampak langsung terhadap upaya perbaikan nasib dan kepentingan rakyat banyak. Salah satu tema penting reformasi adalah instrumental reform (instrumental reform) yang menyangkut upaya pembaruan mulai dari konstitusi sampai ke peraturan-peraturan pada tingkatan terendah seperti Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa. Tema instrumental reform inilah kemudian yang memperkuat posisi konstitusional pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana didalamnya mengatur

kewenangan

pemerintah

daerah

Kabupaten

untuk

melakukan

pembangunan dengan koordinasi perencanaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011–2016 merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif


1

BAB I

PENDAHULUAN

berdimensi waktu 5 (lima) tahunan, yang berada dalam fase ke dua pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005–2025. Selain itu RPJMD juga merupakan penjabaran RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Sulawesi Tengah. RPJMD disusun berdasarkan potensi permasalahan dan tantangan keterbatasan sumber daya yang dihadapi, strategi pokok pembangunan, dan kerangka ekonomi makro pembiayaan pembangunan Untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi, maka dalam merencanakan pembangunan, pemerintah juga telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik yang tanggap terhadap perkembangan zaman sesuai ketetapan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah, yang memuat gambaran umum kondisi daerah; pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendananaannya dalam kurun waktu lima tahun. RPJMD

merupakan

dokumen

perencanaan

kepala

daerah

beserta

perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta digunakan sebagai tolok ukur publik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai kinerja sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah terpilih. Dengan demikian, maka Bupati Banggai Terpilih periode 20112016 dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang dan memayungi aspirasi publik

agar

terserap dalam

gerak pembangunan

daerah

yang terencana,

berkelanjutan, sinergi, sinkron dan terintegrasi harus menyusun RPJMD Kabupaten


2

BAB I

PENDAHULUAN

Banggai sebagai acuan berbagai program pembangunan yang hendak dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun serta dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maka RPJMD

Kabupaten

Banggai

dalam

penyusunannya

melibatkan

serangkaian

pendekatan yakni teknokratik, partisipatif, politik, serta pendekatan bottom up – top down. Proses teknokratik dimaksudkan sebagai pendekatan yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian dalam mengkaji kondisi daerah, menganalisis isu-isu strategis daerah, dan dalam merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan partisipatif dimaksudkan sebagai pendekatan, dimana para pihak terkait mengkontribusikan pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi RPJM Daerah baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan. Pendekatan bottom-up/top-down dimaksudkan bahwa dalam penyusunan RPJM Daerah ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pihak terkait daerah, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan pendekatan politik adalah pendekatan dimana substansi dari RPJM Daerah yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan

kombinasi bottom-up/top-down,

mendapatkan kekuatan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai. Untuk lebih jelasnya alur penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Banggai dapat dilihat pada bagan di bawah ini :


3

BAB I

PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai

1.2 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011– –2016 sejumlah peraturan perundang-undangan undangan digunakan sebagai rujukan yakni berdasarkan : 1. Undang–Undang dang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah–daerah Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik R Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang–Undang ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 3. Undang–Undang ndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);


4

BAB I

PENDAHULUAN

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


5

BAB I

PENDAHULUAN

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);


6

BAB I

PENDAHULUAN

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 38); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 39); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 40); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai nomor 44); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 45); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 46); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);


7

BAB I

PENDAHULUAN

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 71); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 72); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 29).

1.3 1.3. Hubungan Antar Dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam membuat perencanaan pembangunan menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Keberadaan RPJMD Kabupaten Banggai 2011–2016 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyerluruh dan tanggap terhadap perubahan. Adapun hubungan RPJMD Kabupaten Banggai periode tahun 2011-2016 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : a. RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2011 merupakan implementasi RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kabupaten Banggai. b. RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2011–2016 merupakan penjabaran dan pelaksanaan (Draft) RPJPD Kabupaten Banggai.


8

BAB I

PENDAHULUAN

c. RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2011–2016 merupakan pedoman umum terhadap penyusunan Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. d. Penjabaran operasional tahunan RPJMD tahun 2011–2016 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai e. Penjabaran dari Renstra SKPD adalah Rencana Kerja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi setiap satuan perangkat daerah. Hubungan RPJMD Kabupaten Banggai dengan dokumen perencanaan lainnya, digambarkan dalam Gambar 1.2 :

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan


9

BAB I

PENDAHULUAN

RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN, RPJM Propinsi, dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kabupaten Banggai digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Banggai. Hubungan RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2011–2016 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai digambarkan pada gambar 1.3 di bawah ini :

Gambar 1.3 1.3 Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang


10

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Tahun 2009–2029 telah merumuskan arah pengembangan pembangunan dari tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang.

1.4. 1.4 Sistematika Penulisan Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011–2016, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis


11

BAB I

BAB V

PENDAHULUAN

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI

PENUTUP

1.5. 1.5. Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011–2016 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai landasan atau pedoman umum bagi pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan setiap tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan Kabupaten Banggai, dan merupakan dokumen yang menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih yang memuat arah dan strategi pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat indikatif yang akan dipergunakan oleh setiap SKPD dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menenegah SKPD yang disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Penyusunan dokumen RPJMD dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yakni Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang meliputi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).


12

BAB I

PENDAHULUAN

1.5.1. 1.5.1. Maksud a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan. b. Memberikan arah pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku, antar wilayah, antar sektor pembangunan di Kabupaten Banggai. c. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.5.2. 1.5.2. Tujuan a. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu pola sikap dan pola tindak. b. Memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan. c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai cita-cita pembangunan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur dalam rentang waktu lima tahunan.


13

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Banggai merupakan kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu kabupaten awal yang terbentuk di Sulawesi Tengah, yang kemudian sebagian wilayah kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan, yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Peta Wilayah Admisnistrasi Kabupaten Banggai


14

BAB II

-


Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tolo dan Kabupaten Banggai Kepulauan. - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali. Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah daratan 9.672,70 km2 atau sebesar 14,22% dari total luas Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas lautan 20.309,68 Km2. Secara administratif Kabupaten Banggai terbagi dalam 18 (delapan belas) Kecamatan dengan masing-masing luas wilayah adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai No.

Kecamatan

Luas (km²)

%

1.

Toili

761,31

7,87

2.

Toili Barat

993,67

10,27

3.

Moilong

221,64

2,29

4.

Batui

1.062,36

10,98

5.

Batui Selatan

327,97

3,39

6.

Bunta

579,00

5,99

7.

Nuhon

1.107,00

11,45

8.

Simpang Raya

243,69

2,52

9.

Kintom

518,72

5,36

10.

Luwuk

518,40

5,36

11.

Luwuk Timur

216,30

2,24

12.

Pagimana

957,34

9,90

13.

Bualemo

862,00

8,91

14.

Lobu

138,44

1,43

15.

Lamala

446,66

4,62

16.

Masama

231,64

2,39

17.

Balantak

340,06

3,52

18

Balantak Selatan

146,50

1,51

9.672,70

100

Kabupaten Banggai

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA) Tahun 2011


15

BAB II


2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak astronomisnya antara 0°30' dan 2°20' Lintang Selatan dan antara 122°23' dan 124°20' Bujur Timur. Posisi geografis Kabupaten Banggai berada di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah berada di jalur koridor perairan Teluk Tolo, Selat Peling dan Teluk Tomini. 3. Topografi

Dilihat dari kondisi topografi, Kabupaten Banggai didominasi oleh kawasan perbukitan dengan kategori kemiringan lereng curam–sangat curam (>40%) sebesar 442.664 Ha atau sekitar 47.82% dari jumlah keseluruhan. Keadaan topografi Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kemiringan Lereng Kabupaten Banggai No.

Kemiringan lereng

Luas (Ha)

Persentase

1.

Datar (0–2%)

142.253

15,36%

2.

Datar–Landai (2–15%)

52.814

5,70%

3.

Landai–Agak Curam–Curam (15–40%)

288.111

31,12%

4.

Curam–Sangat Curam (>40%)

442.664

47,81%

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka, diolah Berdasarkan kondisi topografi tersebut, dapat diketahui bahwa lahan datar di Kabupaten Banggai sangat terbatas sehingga lahan yang dapat dijadikan kawasan budidaya juga menjadi sangat terbatas. Desa-desa di Kabupaten Banggai pada umumnya terletak pada ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan tanah didominasi oleh daratan dan perbukitan. Pada desa tersebut terdapat juga pegunungan, namun dengan jumlah persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan daratan dan perbukitan. Desa yang terletak pada ketinggian 500–700 m di atas permukaan laut, pada umumnya didominasi oleh bentuk permukaan tanah yang terdiri dari perbukitan atau pegunungan. Sedangkan untuk desa yang terletak pada ketinggian lebih besar dari 700 m di atas permukaan laut, pada umumnya memiliki bentuk permukaan tanah yang didominasi oleh pegunungan.


16

BAB II


Sedangkan apabila dilihat dari kondisi morfologinya, Kabupaten Banggai memiliki keanekagaraman kondisi alam, di mana terdapat pegunungan, sungai-sungai yang masih jernih serta pulau-pulau kecil yang tersebar mengelilingi wilayah kabupaten. Secara rinci data mengenai jumlah dan luas pegunungan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Gunung di Kabupaten Banggai No

Nama Gunung

Tinggi (m)

Lokasi

1.164

Bunta

1

Tumpusung

2

Lontio

1.071

Bunta

3

Bungku Ulitan

1.221

Lamala

4

Balantak

1.512

Balantak

5

Tompotika

1.590

Balantak

6

Bulutumpu

2.401

Pagimana

7

Bohotan

1.680

Pagimana

8

Balean

1.468

Pagimana

Sumber : RTRW Kabupaten Banggai 2009–2029 4. Geologi Batuan di Kabupaten Banggai terdiri atas batuan-batuan berumur sangat tua yang terdiri dari kompleks ofiolit berumur Mesozoikum, batuan sedimen berumur Tersier, batuan terumbu koral yang terangkat, dan endapan aluvial yang paling muda. Jenis tanah pada umumnya dipengaruhi oleh batuan dasarnya, sehingga kondisi geologi kawasan setempat sangat berpengaruh terhadap terbentuknya tanah. Kondisi jenis tanah di Kabupaten Banggai didominasi oleh jenis litolit dan podsolic yang masing-masing 32,25 % dan 35,03 % dari jumlah keseluruhan Kabupaten Banggai. Keadaan jenis tanah beberapa tempat didominasi oleh tanah kapur. Pada daerah-daerah tertentu didominasi oleh tanah podsolik merah kuning. Satuan tanah yang mendominasi terdiri dari rendzina tua yang tertutup oleh lapisan podsolik merah kuning dan podsolik kuning. Di pantai-pantai yang landai terdapat endapan aluvial yang berasal dari laut yang terdiri dari pasir dan tanah pasir.


17

BAB II


Tabel 2.4 Jenis Tanah di Kabupaten Banggai No

Jenis Tanah

1

Litolit

2

Luas (Ha)

Persentase (%)

311.985,00

32,25

Litosol

5.244,50

0,54

3

Latosol

122.946,10

12,71

4

Podsolic

338.834,10

35,03

5

Grumusol

33.098,40

3,42

6

Aluvial

33.456,80

3,46

7

Mediteran

108.484,40

11,21

8

Tidak Ada Data

13.220,70

1,36

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 5. Hidrologi Kabupaten Banggai dialiri sungai-sungai besar 9 buah sungai. Sungai-sungai ini merupakan sumber air baku yang dimanfaatkan secara langsung di wilayah perdesaan dan sumber air PAM yang sudah diolah untuk Kota Luwuk. Untuk itu, keberadaan sungai-sungai ini nantinya dilindungi melalui penerapan kawasan perlindungan setempat sempadan sungai. Tabel 2.5 Panjang sungai dan serta luas wilayah yang dilalui No

Nama Sungai

1

Balingara

2

Bunta

3

Toima

4

Lobu

5

Mentawa

6

Minahaki

7

Sinorang

8

Kalumbangan

9

Kintom

Wilayah yang Dilalui Kec. Nuhon (Ds. Longe Atas, Ds. Balingara) Kec. Bunta (Ds. Doda, Ds. Gonohop, Ds. Koninis, Ds. Hion, Ds. Dalimu, Ds. Dewangan Jaya, Kel. Salabenda, Kel. Bunta I) Kec. Bunta (Ds. Toima, Ds. Huhak) Kec. Pagimana (Ds. Dolom, Ds. Bomban, Ds. UhaUhangon, Ds. Kadodi, Ds. Niu Bulan, Ds. Lobu) Kec. Toili Barat (Ds. Bumi Harapan, Ds. Mentawa, Ds. Mekar Jaya, Ds. Rata) Kec. Batui (Ds. SPC Kayoa, Ds. Sukamaju, Ds. Sukamaju I, Ds. Gori-gori, Ds. Bonebalantak, Ds. Sinorang, Ds. Paisubololi) Kec. Bunta (Ds. Dwipa Karya, Ds. Lokait, Ds. Simpang I, Ds. Mantan A, Ds. Laonggo, Ds. Bella) Kec. Kintom (Ds. Uling, Ds. Kintom)

Panjang (Km)

Luas Daerah Aliran (Ha)

142,50

52.500

121,50

24.800

107,25

10.400

160,50

21.850

142,50

26.350

382,50

67.875

142,00

28.000

55,25

167.175

21,50

5.600

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka


18

BAB II


6. Klimatologi Kondisi iklim di Kabupaten Banggai dipengaruhi oleh 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September, arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober sampai dengan Mei, arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim kemarau. Kabupaten Banggai mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dimana pada tahun 2010 rata-rata berkisar antara 72 sampai 81%. Curah hujan di Kabupaten Banggai antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut rata-rata bulan. Rata-rata curah hujan selama tahun 2010 berkisar antara 3,4 mm sampai 284,9 mm, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.6 Keadaan Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2010 Bulan

Jumlah Hari Hujan

Curah Hujan RataRata-rata (mm)

Januari

16

55,2

Pebruari

9

3,4

Maret

19

96,0

April

16

119,6

Mei

25

200,9

Juni

20

148,2

Juli

19

130,4

Agustus

21

181,8

September

16

87,7

Oktober

14

86,5

Nopember

6

65,3

Desember

20

284,9

16,8

121,6

Jumlah 2010



19

BAB II


5. Penggunaan Lahan Kesesuaian penggunaan lahan adalah penilaian lahan yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengelompokkan lahan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya. Selain itu juga dilakukan peninjauan terhadap faktorfaktor yang menghambat penggunaannya untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga daya dukungnya dapat terpelihara dalam jangka waktu tidak terbatas. Tabel 2.7 2.7 Penggunaan Lahan No

Fungsi Kawasan

Luas (Ha)

I. Kawasan Lindung Hutan Suaka Alam, Hutan Pelestarian

20.187,00

Hutan Lindung

169.669,00

II. Kawasan Budidaya Hutan Hutan Produksi Terbatas

309.278,00

Hutan Produksi Tetap

58.513,45

Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

52.585,14

III. Non Kawasan Hutan Areal Penggunaan Lahan

329.989,50

Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Banggai Tahun 2009 a. Kawasan Lindung Berikut ini terdapat beberapa ketentuan untuk menghasilkan kesesuaian lahan untuk mengetahui kawasan yang termasuk ke dalam kawasan lindung di Kabupaten Banggai sebagai berikut : Tabel 2.8 Kesesuaian lahan kawasan lindung di Kabupaten Banggai No. 1 2 3 4 5 6

Kecamatan Balantak Batui Bualemo Bunta Kintom Lamala

Luas (Ha) 18.531,16 19.511,53 32.064,73 15.556,78 26.995,73 1.923,18


20

BAB II


No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan Lobu Luwuk Luwuk Timur Masama Moilong Nuhon Pagimana Simpang Raya Toili Toili Barat Balantak Selatan Batui Selatan Total

Luas (Ha) 7.366,48 23.984,90 3.227,92 6.307,99 5.917,46 67.414,05 54.291,90 11.365,62 36.971,91 44.035,44 567,45 21.472,08 397.506,31

Sumber : Hasil Analisis RTRW Kabupaten Banggai b. Kawasan Budidaya Kawasan yang berfungsi sebagai Kawasan Budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan kota, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, serta kawasan pengembangan kawasan pariwisata. Pertanian Lahan Basah Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam RTRW Kabupaten Banggai dapat diketahui bahwa lahan yang sesuai untuk pertanian lahan basah sebesar 238.255,7. Wilayah paling sesuai untuk pertanian lahan basah adalah Kecamatan Bualemo (36.727,05 ha). Namun dari luas pertanian lahan basah tersebut, perlu juga dilihat beberapa kriteria faktor pembatas lainnya berupa kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, porositas tanah, drainase, dan banjir serta genangan musiman yang dapat dilihat pada tabel kesesuaian lahan untuk pertanian lahan basah. Pertanian Lahan Kering Kawasan lahan kering diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering seperti palawija, tanaman hortikultura dan lain sebagainya. Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang memiliki sistem atau potensi pengembangan pengairan.


21

BAB II


Di Kabupaten Banggai terdapat 383.191,9 Ha lahan yang sesuai untuk kawasan budidaya pertanian lahan kering. Di mana kecamatan yang memiliki luas lahan yang paling besar untuk pertanian lahan kering adalah Kecamatan Nuhon dengan luas lahan 65.252,5 Ha. Sedangkan kecamatan lainnya yang memiliki luas lahan yang cukup besar adalah Kecamatan Bualemo, Bunta, Pagimana. Kawasan Permukiman Berdasarkan data RTRW Kabupaten Banggai lahan untuk permukiman, seluas 209.871,9 Ha. lahan yang sesuai untuk kawasan permukiman. Di mana kecamatan yang memiliki luas lahan yang paling besar untuk permukiman adalah Kecamatan Batui dengan luas lahan 30.481,8 Ha. Sedangkan kecamatan lainnya yang memiliki luas lahan yang cukup besar adalah Kecamatan Bualemo, Bunta, Lamala. Tabel 2.9 Kesesuaian lahan pertanian lahan basah dan lahan kering di Kabupaten Banggai Luas (Ha) No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan

Balantak Batui Bualemo Bunta Kintom Lamala Lobu Luwuk Luwuk Timur Masama Moilong Nuhon Pagimana Balantak Selatan Simpang Raya Batui Selatan Toili Toili Barat Total

Pertanian Lahan Basah

9.863,4 12.354,6 36.727,1 23.335,5 13.461,4 91.142,3 399.990,9 3.764,7 9.019,1 8.638,2 62.415,2 7.538,8 425,9 7.339,3 6.836,9 4.772,9 14.800,8 238.255,7

Pertanian Lahan Kering

11.938,90 21.364,50 41.299,50 37.508,70 18.556,60 15.103,40 25.889,80 17.083,60 5.812,70 10.560,40 10.832,30 65.252,50 48.345,40 425,9 7.414,40 8.042,80 12.446,90 25.313,70 383.191,5

Sumber : Hasil Analisis RTRW Kabupaten Banggai


22

BAB II


2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 1. Pertanian Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat menentukan perekonomian Kabupaten Banggai, karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian dengan bercocok tanam, hal ini sesuai dengan data bahwa dari keseluruhan desa/kelurahan di Kabupaten Banggai sekitar 93,98%, merupakan wilyaha dengan potensi pertanian tanaman pangan, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.10 2.10 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2010 2007

2008

2009

No. Komoditi

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

1.

35.174

143.120

Hasil per Hektar (Kw/H a) 40.69

2.522

5.848

23.19

2.177

6.051

27.80

1.326

4.27

3.469 813

9.847 911

28.39 11.20

2.544 425

8.952 534

35.19 12.56

3.556 815

1.127

1.639

14.54

1.21

2.028

16.67

363

288

7.94

303

251

279

3.528

126.45

218

178

1.746

98.09

155

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Padi Sawah Padi Ladang Jagung Kacang Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

2010

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

165.131


33.726

175.972


Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Hasil per Hektar (Kw/Ha)

36.63

157.633

43.03

27.50

1.444

4.286

29.68

12.10 934

35.99 12.76

2.464 817

8.81 1.056

35.76 12,93

1.159

1.774

16.40

1.014

1.775

17.50

8.28

260

166

8.14

275

237

8.52

3.299

151.33

177

3.635

186.41

172

3.125

181.69

1.645

106.13

112

1.416

104.89

140

1.484

106,00

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

36.181

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Tahun 2011

2. Perkebunan Komoditas tanaman perkebunan di Kabupaten Banggai adalah tanaman perkebunan yang cukup strategis, karena bukan saja memberikan kontribusi terhadap daerah, namun dalam pelaksanaan kegaiatan produksinya dimana dalam hal pengusahaan dan pemasarannya bisa menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.


23

BAB II


Produksi perkebunan di Kabupaten Banggai yang sangat menonjol adalah tanaman kelapa sawit dengan produksi 70.719,55 ton dan hasil produksi yang masih perlu untuk lebih ditingkatkan baik dalam hal penanaman dan produksi adalah tanaman vanili dengan produksi 1,50 ton. Hal tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini : Tabel 2.11 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2010 No

Komoditi

1.

Kelapa

2.

Kelapa Sawit

3.

Kopi

4.

Cengkeh

5.

Kapuk

6.

Jambu Mente

7.

Kakao

8.

Panili

9.

Kemiri

10.

2010 Luas Panen (Ha) 62.620,39

Produksi (Ton) 28.344,77

7.514,14

70.719,55

507,60

115,76

1.621,62

518,66

59,45

26,92

4.124,03

1.585,99

44.803,85

13.731,94

357,85

1,50

1.325,30

4.603,77

Lada

22,60

6,23

11.

Pala

37,00

5,60

12.

Aren

140,00

7,85

13.

Jarak

195,50

125,60

14.

Wijen

61,00

9,00

15.

Sagu

352,25

66,83

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA) Tahun 2011 3. Peternakan Jenis Ternak di Kabupaten Banggai diklasifikasikan dalam 3 jenis yakni: 1. Ternak Besar meliputi : sapi dan kuda 2. Ternak Kecil meliputi : kambing, domba dan babi 3. Unggas yakni ayam ras, ayam buras dan itik Kabupaten Banggai merupakan daerah pemasok kebutuhan daging yang cukup besar di Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


24

BAB II


Tabel 2.12 2.12 Populasi Ternak Menurut Jenisnya Di Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010 (Ekor) No

Jenis Ternak

1.

2007

2008

2009

2010

39,421

40,595

41,256

42,819

43,755

168

150

243

249

272

35,424

27,732

40,488

42,154

24,301

-

-

-

-

-

34,176

88,595

40,897

43,172

44,045

4,315

4,475

132,141

34,431

344,989

318,456

354,290

365,826

389,222

217,923

92,334

47,063

93,274

105,252

163,528

Ternak Besar - Sapi - Kuda

2.

2006

Ternak Kecil

3.

-

Kambing

-

Domba

-

Babi

Unggas -

Ayam Ras

- Ayam Buras -

Itik

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Banggai (Bidang Peternakan) Tahun 2011 4. Perikanan Potensi perikanan di wilayah Kabupaten Banggai cukup besar terutama pada perikanan laut dan mengandung berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel hasil produksi perikanan menurut jenis ikan di bawah ini: Tabel 2.13 Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2010 Jenis Usaha Perikanan Perikanan Baronang

2007

2008

2009

2010

1.110

1.500

1.700

3.600

210

115

119

10.748

51.000.000

45.750.000

57.000.000

27.000.000

Bobara

3.630

4.250

5.100

6.050

Cumi-cumi

1.606

16.750

1.921

8.360

15.882

16.350

17.300

16.628

133.518

140.200

141.200

700.699

5.379

6.200

6.100

6.391

Belut Benur

Ekor Kuning Gurita Ikan Asin Campuran


25

BAB II


Jenis Usaha Perikanan Perikanan Ikan Asin Katambak

2007

2008

2009

2010

157

275

250

286

1.820

1.920

1.673

94.874

11.188

12.500

13.751

147.278

-

105

210

11.020

19.500

210.500

240

345

570

570

2.150

2.430

2.130

2.670

Japing-japing

560.960

520.500

470.000

470.000

Kadompe

211.000

650.000

720.000

720.000

22.000

25.000

27.000

115.000

Katambak

9.500

12.500

470

16.687

Kepala Ikan

5,450

16.750

1.200

18.015

Kepiting

3.708

5.260

4.929

16.221

Kerapu Segar

220

820

603

7.620

Kerapu Hidup

200

345

215

11.131

Kerapu Tikus

-

-

-

187

271.865

325.400

271.865

594.534

-

-

-

440

100

-

360

394

1.864.600

260.500

608.200

16.699

297

215

271

286

Lolosi

9.790

10.240

9.790

63.170

Nener

2.385.717

2.456.500

2.385.717

3.504.600

281

315

360

460

20.230

28.450

25.700

14.687

2.150

3.560

2.300

12.776

7.713.200

20.400

27.258.200

15.600.000

187.000

325.000

386.000

391.300

Suntung

5.859

5.250

4.700

7.700

Tenggiri

12.300

11.300

14.700

21.300

Teripang

1.468

1.750

2.541

4.772

Ikan Campuran Ikan Dasar Segar Ikan Hias Ikan Layang Beku Ikan Sardin Ikan Teri Kering

Kakap

Lajang Ikan Layang Kering Lele Lobster Lolak (bia-bia)

Rajungan Roa Roa kering Rumput Laut Solisi

230.640


26

BAB II


Jenis Usaha Perikanan Perikanan Tongkol/deho

2007

2008

2009

2010

357.677

325.000

382.900

369.200

10.945

12.470

2.000

33.750

Udang windu

210.136

403.000

604.720

184.00

Udang Vannamei

225.317

525.000

604.270

2.058.000

Tuna

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA) Tahun 2011 5. Kehutanan Produksi hutan di Kabupaten Banggai pada tahun 2010, dengan jumlah produksi kayu rimba mencapai 35.540,89 m3, kayu gergajian dengan produksi 13.344,28 m3, produksi rotan 1.950 m3 dan produksi damar 440 m3, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.14 2.14 Produksi Kehutanan Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2010 No. 1.

Jenis Hasil Hutan Kayu Rimba

2.

Kayu gergajian

3.

Rotan

4.

Kayu Damar

Satuan

2007

m3

52.444,83

31.721,16

39.746,02

35.540,89

37.154,22

23.230,96

191.432,95

13.344,26

590

1.776

1.260

1.950

356

215

715,50

440

m3 m3 m3

2008

2009

2010

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA) Tahun 2011 6. Industri Salah satu tujuan pembangunan di sektor industri ialah untuk memperluas lapangan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, peningkatan ekspor yang menunjang pembangunan daerah terutama dalam pemanfaatan SDA dan SDM yang ada. Sektor industri di Kabupaten Banggai bergerak dalam bidang industri besar, industri kecil dan industri rumah tangga. Adapun jenis-jenis industri dapat dilihat pada tabel berikut :


27

BAB II


Tabel 2.15 Jumlah Usaha Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri di Kabupaten Banggai Tahun 2010 Jenis Industri

Kode Industri

Unit Usaha

Tenaga Kerja

Industri Makanan

10

25

374

Industri Minuman

11

17

63

Industri Pakaian Jadi

14

20

35

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya

16

4

64

Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman

18

29

113

Industri barang galian bukan logam

23

53

407

Industri furniture

31

60

232

Industri pengolahan lainnya

32

4

6

Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

33

31

64

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA) Tahun 2011 7. Pariwisata Kabupaten Banggai sebagai salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah, terletak di ujung Timur Pulau Sulawesi dengan batas wilayah, sebelah Utara Teluk Tomini, sebelah Timur dengan Laut Maluku, sebelah Selatan dengan Selat Peling/Kabupaten Banggai Kepulauan dan Teluk Tolo dan sebelah Barat Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali. Ada banyak potensi yang dimiliki, antara lain potensi sumber daya alam dan budidaya yang sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai atraksi wisata. Potensi sumberdaya alam tersebut berupa kawasan lindung, yaitu suaka alam dan hutan lindung seluas 169.669 Ha. Dua kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata alam terbatas. Selain itu Kabupaten Banggai memiliki obyek wisata


28

BAB II


di Kecamatan Balantak dengan panaroma pantai serta laut yang indah sehingga cocok dikembangkan untuk aktivitas olahraga dan wisata bahari seperti : diving, surfing, memancing, berperahu. Apalagi pada saat ini muncul kecenderungan wisatawan mancanegara menyukai atraksi-atraksi menantang terutama surfing dan diving. Selain itu Kabupaten Banggai juga memiliki wisata alam air terjun hangahanga, wisata pantai kilo lima. Ada terdapat beberapa potensi komoditi unggulan pariwisata misalnya Wisata Pulau-pulau yaitu Wisata pulau basampellang yang terletak di Kecamatan Lamala, Wisata Pantai Boli’i yang terletak di Desa Bunga Kecamatan Luwuk, Wisata Alam Salodik yang terletak di Desa Salodik, Wisata Mata Air Duaka yang terletak di Desa Selese Kecamatan Bunta, Teluk Lalong yang terletak di Kota Luwuk. Tabel 2.16 2.16 Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata No 1.

Kecamatan Luwuk

Obyek Wisata

Potensi

Permandian Salodik (Wisata Alam)

Air terjun

Permandian Sandakan (Wisata Alam)

Keindahan alam

Air terjun hanga-hanga (Wisata Alam)

Air terjun

Air Terjun Nambo (Wisata Alam)

2.

Toili Barat

Pantai Kilo 5 (Wisata Pantai)

Pasir Putih

Pantai Boli’I (Wisata Pantai)

Pasir Putih

Danau Makapa (Wisata Alam) Pantai Pandan Wangi (Wisata Pantai)

3.

Balantak

Pasir Hitam

Permandian Dondo (Wisata Alam) Pulau Dua (Wisata Bahari)

Pasir Hitam dan terumbuh karang

4.

Batui

Bangkiriang (Wisata Alam)

5.

Pagimana

Air Panas Uwedaka (Wisata Alam)

6.

Nuhon

Pantai Hek Permai (Wisata Pantai)

Pasir Putih, dan terumbu karang

7.

Toili

Pantai Tou (Wisata Pantai)

Pasir Hitam, dan terumbuh karang

8.

Masama

Pantai Cemerlang (Wisata Pantai)

Pasir putih

Gua Wira (OW Minat Khusus)

Stalagit, Stalagmit

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banggai Tahun 2011


29

BAB II


Potensi lain yang dimiliki adalah mutiara, karena sejak masa kolonialisme Jepang, daerah ini sudah dikenal sebagai penghasil mutiara. Disamping mutiaramutiara indah terdapat sebaran terumbu karang yang nilai ekonomisnya tidak kalah dengan mutiara. Selain objek wisata bahari terdapat objek wisata budaya, seperti peninggalan sejarah dan budaya masyarakat yang masih hidup dan berkembang. Selain potensi-potensi yang ada, diperlukan pula antisipasi hal-hal yang dapat menunjang pariwisata khususnya penanganan arus wisatawan asing maupun domestik, dengan cara penyediaan akomodasi yang memadai. Adapun fasilitas hotel dan penginapan di Kabupaten Banggai sampai saat ini terdapat 40 buah dengan kapasitas kamar secara keseluruhan sebanyak 436 buah dengan 732 tempat tidur. 8. Pertambangan Di wilayah Kabupaten Banggai terdapat potensi bahan galian mineral yang cukup berlimpah diantaranya yakni potensi gas alam yang terdapat di Kecamatan Toili, Toili Barat, Batui dan Batui Selatan. Blok gas alam Donggi-Senoro dan Blok Matindok ini diperkirakan memiliki cadangan sebesar 20-28 TCF. Jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 TCF. Berdasarkan hasil penyelidikan umum telah dilaksanakan oleh Direktorat Geologi, Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan Tingkat I Sulawesi Tengah serta Dinas Pertambangan Kabupaten Banggai, potensi galian di Kabupaten Banggai yang telah berhasil diiventarisir adalah : • Bahan Galian Strategis Kabupaten Bangai kaya akan minyak dan gas bumi yang berada di Kecamatan Toili dan Kecamatan Batui yang saat ini sudam memasuki tahap ekpsloitasi oleh Pihak Pertamina dengan cadangan pada Blok Matindok sebesar 3,4 TCF (Triliun kaki kubik) dan yang dilaksanakan oleh JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi 2,6 TCF, dengan 8 sumur cadangan sebesar 2.161,4 kaki kubik


30

BAB II


• Bahan Galian Vital Nikel, sebagai bahan baku untuk industri pengolahan nikel atau sebagai s campuran mineral logam lainnya yang terdapat di Kecamatan Pagimana, Bunta dan Toili. Selain itu dari hasil penyelidikan umum dapat disimpulkan kandungan nikel di wilayah Siuna Kecamatan Pagimana seluas 3.400 Hektar, wilayah Pagimana Bunta sekitar 2.000 Hektar, wilayah Balingara sekitar 200 Hektar, dan wilayah Toili sekitar lebih kurang 2.800 Hektar. Biji Besi, Penyebaran jenis bahan galian ini terdapat di wilayah Kecamatan Kintom dan belum ada data yang riil mengenai penyebarannya. • Bahan Galian Non Vital Granit, Sebagai bahan eksklusif pelapis dinding, lantai atau plafon gedung, bahan galian ini terdapat dalam bentuk masa yang sangat beraturan. Di Kabupaten Banggai belum bisa dipastikan berapa besar cadangan yang ada, tetapi diperkirakan mencapai jutaan kubik. Untuk saat ini diketahui lokasi di Kecamatan Pagimana Pasir dan Batu, Terdapat hampir di seluruh sungai di kawasan Kabupaten Banggai di 18 Kecamatan yang ada. Bahan galian ini berjumlah sangat besar dan bersifat renewable deposit, sehingga cadangan dapat bertambah pada waktu hujan dan banjir dengan frekuensi 100-200%. Sampai saat ini telah ada investor yang menanamkan modalnya untuk mengolah potensi ini salah satunya adalah PT.Banggai Sirtu di Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon, yang hanya digunakan untuk

keperluan

lokal

dan

kabupaten

lainnya

sebagai

material

dalam

pembangunan gedung, jembatan, jalan dan infrastruktur lainnya. Hampir di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, potensi ini telah diolah secara konvensional seperti di Desa Biak Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Kintom serta Kecamatan Toili. Marmer, Berdasarkan hasil analisis fisik oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi menunjukkan marmer di Kabupaten Banggai layak digunakan sebagai bahan dasar untuk lantai utama, berdasarkan standar


31

BAB II


persyaratan mutu bahan pualam. Lokasi bahan galian di Desa Salodik, Lauwon, Bantayan, dan Desa Minangandala. Gabro, Sebagai bahan dasar ornament dinding, lantai dan bahan dasar cinderamata, bahan galian gabro di Kabupaten Banggai sebagaimana marmer juga layak untuk bahan dasar lantai. Terdapat di Desa Siuna Kecamatan Pagimana, Desa Bantayan Kecamatan Luwuk Timur dan Desa Nanga-nangaon Kecamatan Bunta. Emas, Emas, Kandungan emas di daerah Kabupaten Banggai terdapat di Kecamatan Toili, Toili Barat, Moilong dan Simpang Raya. Jenis emas ini merupakan emas sekunder yang terdapat pada endapan alluvial (pasir, lempung dan kerakal) di sekitar lembah dan sungai kecil dan belum ditemukan kandungan emas primer.

2.1.3 Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Banggai berdasarkan Sensus Penduduk pada Tahun 2010 sebesar 323.626 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yaitu dari 2,62% pertahun periode 1980-1990 menjadi 1,76% per tahun selama periode 2000-2010. Dari jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2010 terdapat 158.260 jiwa penduduk perempuan dan 165.366 jiwa penduduk laki-laki, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Tabel 2.17 2.17 Perkembangan Penduduk di Kabupaten Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2006–2010 No. No.

Kecamatan

2006

200 2007

2008

2009

2010

1.

Toili

27.598

29.188

30.048

30.179

30.716

2.

Toili Barat

19.840

20.177

20.705

20.923

20.708

3.

Moilong

17.533

16.862

16.909

17.025

18.097

4.

Batui

12.838

13.565

14.300

14.608

14.725

5.

Batui Selatan

12.274

12.096

11.941

12.196

12.847

6.

Bunta

17.507

17.853

18.387

18.707

18.277


32

BAB II

No. No.


Kecamatan

2006

200 2007

2008

2009

2010

7.

Nuhon

16.303

16.824

17.366

17.631

17.886

8.

Simpang Raya

13.271

13.534

13.394

13.657

13.589

9.

Kintom

12.625

12.977

13.421

13.627

13.023

10.

Luwuk

62.918

63.587

63.979

65.539

73.905

11.

Luwuk Timur

10.801

11.033

11.412

11.526

10.557

12.

Pagimana

20.710

21.097

21.334

21.609

22.223

13.

Bualemo

16.456

16.703

17.096

17.229

16.968

14.

Lobu

-

-

3.094

3.378

3.428

15.

Lamala

12.305

3.021

13.252

13.323

12.510

16.

Masama

10.505

12.788

11.153

11.238

10.517

17.

Balantak

9.115

10.782

9.187

9.244

9.300

18.

Balantak selatan

4.485

9.123

4.682

4.719

4.455

297.084

301.210

311.660

316.358

323.626

Jumlah / Total

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA 2006–2011) Kepadatan penduduk di Kabupaten Banggai tidak mengalami peningkatan yang siginifikan selama periode 2006–2010 yaitu dari 31 penduduk per Km2 menjadi 33 penduduk per km2 Tabel 2.18 2.18 Kepadatan Penduduk Per km2 di Kabupaten Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2006–2010 No

Kecamatan

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Toili

46

47

48

48

40

2.

Toili Barat

20

20

21

21

21

3.

Moilong

-

-

-

-

82

4.

Batui

18

18

19

19

14

5.

Batui Selatan

-

-

-

-

39

6.

Bunta

37

38

39

39

32

7.

Nuhon

15

15

16

16

16

8.

Simpang Raya

-

-

-

56

9.

Kintom

24

25

26

26

25

10.

Luwuk

121

123

123

126

143

11.

Luwuk Timur

50

50

53

53

49


33

BAB II

No


Kecamatan

2006

2007

2008

2009

2010

12.

Pagimana

22

22

23

23

23

13.

Bualemo

19

19

20

20

20

14.

Lobu

-

-

30

30

24

15.

Lamala

28

28

-

-

28

16.

Masama

45

47

48

49

45

17.

Balantak

28

29

29

29

27

18.

Balantak selatan

-

-

-

-

30

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Adapun angka sex ratio Kabupaten Banggai dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimana pada Tahun 2006 sex ratio 101,12; Tahun 2007 sex ratio 101,24; Tahun 2008 sex ratio 101,99; Tahun 2009 sex ratio 102,79, dan Tahun 2010 sex ratio di Kabupaten Banggai 104,49.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Pertumbuhan PDRB Kemajuan pembangunan perekonomian di Kabupaten Banggai dapat dilihat pada perkembangan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi perekonomian Kabupaten Banggai terus mengalami peningkatan dan kemajuan yang berarti pada Tahun 2009, hal ini ditunjukkan dari peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang mencapai 3.475.464 juta rupiah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2.806.850 juta rupiah. Untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 selama Tahun 2009 mencapai 1.803.673 juta rupiah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 1.658.816 juta rupiah. Untuk total PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 sebesar mengalami kenaikan 23.82% dari tahun sebelumnya. Adapun total PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Konstan 2000 selama Tahun 2009 telah mencapai 1.803.673 juta rupiah.


34

BAB II


Tabel 2.19 2.19 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB – ADHK Berlaku Kabupaten Banggai Tahun 2006 2006–2010 (Juta Rupiah)

Uraian

Tahun 2006

2007

2008

2009 2009

2010

Atas Dasar Harga Berlaku

2.088.540

2.368.305

2.806.850

3.475.464

4.326.757

Atas Dasar Harga Konstan

1.437.699

1.542.888

1.658.816

1.803.673

1.957.145

Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA) Tahun 2011

Berdasarkan tabel 2.13 di atas, dapat dijelaskan terjadi peningkatan atau perkembangan aktivitas ekonomi cukup signifikan dimana terjadi kenaikan dari tahun ke tahun di Kabupaten Banggai periode 2006–2010. 2006 2010. Secara grafik dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.2 PDRB ADHB dan ADHK 2000 Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010 (Jutaan)


35

BAB II


Struktur perekonomian regional Kabupaten Banggai beberapa tahun terakhir mengalami perubahan cukup cepat, dimana sektor pertanian semakin membesar peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Berhasilnya peningkatan produksi komoditi perkebunan seperti kelapa, kelapa sawit, kakao, cengkeh, disamping peningkatan produksi tanaman bahan makanan seperti padi-palawija sangat mempengaruhi perkembangan nilai PDRB sektor ini. Secara detail struktur ekonomi Kabupaten Banggai dapat diuraikan dengan tabel berikut ini : Tabel 2.20 PDRB ADHB Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah) Tahun (Jutaan Rp) Uraian 2006 Pertanian

2007

2008

2009

2010

1.118.482

856.022

1.521.520

1.800.686

2.277.014

21.459

17.206

49.643

155.760

204.171

Industri Pengolahan

260.059

113.884

203.461

233.956

270.706

Listrik dan Air Bersih

9.898

7.457

13.380

16.059

19.523

Bangunan

140.458

87.118

189.745

223.565

263.742

Perdagangan, Hotel dan Restoran

195.112

140.925

267.499

322.491

416.084

89.913

66.863

130.447

158.543

199.793

104.546

66.057

142.271

176.498

218.128

226.40

184.265

184.265

387.906

457.595

1.437.699

1.542.888

1.658.816

3.475.474

4.326.757

Penggalian

Angkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan Jasa-jasa Total

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA) Tahun 2011 Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa peranan sektor pertanian kembali mengalami peningkatan dari 51,81% pada Tahun 2009 menjadi 52,63% pada Tahun 2010, peranan sektor penggalian mencapai 4,72%, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 6,26%, sektor listrik dan air bersih hanya mempunyai peranan 0,45%. Untuk sektor bangunan peranannya sebesar 6,10%, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,62%, sektor angkutan dan komunikasi Tahun 2010 mempunyai andil 4,62%, kemudian untuk sektor keuangan,


36

BAB II


persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5,04%, untuk sektor jasa-jasa jasa jasa peranannya sebesar 10,58%.

Gambar 2.3 2.3 Struktur Perekonomian (Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ) ADHB Tahun 2010 (%)

Gambar 2.4 2.4 Struktur truktur Perekonomian (Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ) ADHK Tahun 2010 (%)


37

BAB II


Untuk PDRB Harga Konstan 2000 peranan terbesar dalam struktur perekonomian di Kabupaten Banggai adalah sektor pertanian sebesar 53,78%, Sektor Penggalian 2,84%, Sektor Industri Pengolahan 7,14%, Sektor Listrik dan Air Bersih mempunyai peranan 0,51%, Sektor Bangunan 5,62%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 9,34%, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mempunyai peranan 4,79%, dan Sektor jasa-jasa mempunyai peranan 11,35%. PDRB Perkapita Tahun 2010 Kabupaten Banggai berdasarkan harga berlaku mencapai

Rp.13.350.521,

meningkat

dibandingkan

tahun

sebelumnya

Rp.10.909.337. PDRB Perkapita harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari Rp.6.038.912 dari jumlah tahun sebelumnya sebesar Rp.5.51.654, sebagaimana dapat dicermati pada tabel berikut. Tabel 2.21 Perkembangan PDRB Perkapita ADHK 2000 Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010 (Rp) Tahun Uraian 2006

2007

2008

2009

2010

PDRB Perkapita Harga Berlaku

7.163.975

7.847.710

9.635.540

10.909.337

13.350.521

PDRB Perkapita Harga Konstan

4.927.306

5.112.574

5.612.545

5.551.654

6.038.912

Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA) Tahun 2011 Berdasarkan tabel di atas, PDRB perkapita menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, artinya total nilai barang dan jasa yang dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Banggai terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2006–2010 (berdasarkan data tersedia). Secara grafik disajikan sebagai berikut :


38

BAB II


Gambar 2.5 PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK 2006 2006–2010) 2. Laju Inflasi (BPS) Tingkat inflasi merupakan tolok ukur kestabilan perekonomian daerah, dimana perkembangan inflasi lasi Kabupaten banggai pada tahun 2010 mencapai 7,74 persen angka ini turun 0,71 persen dari tahun 2009 2009. Inflasii tertinggi di Kabupaten Bangga Banggai terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 10,85 persen. Perkembangan inflasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 12 10,85 10,11

10 8,69

8

7,74

7,12 6 4 2 0 2006

2007

2008

2009

2010

Sumber : BPS, (Statistik Daerah Kabupaten Banggai) Gambar 2.6 Laju Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2006–2010 2006


39

BAB II


3. Pendapatan Perkapita PDRB Perkapita Tahun ahun 2010 Kabupaten Banggai berdasarkan harga berlaku mencapai

Rp.13.350.521 13.350.521

meningkat

dibandingkan

tahun

sebelumnya

Rp.10.909.337. 10.909.337. PDRB Perkapita Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan dari Rp.5.551.654 meningkat eningkat menjadi Rp.6.038.912. Tabel 2.22 2.22 Perkembangan PDRB Perkapita Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Banggai Tahun 2009-2010 (Rupiah) Tahun Perincian 2006

2007

2008

2009

2010


7.154.581

8.654.557

9.496.877

10.909.337

13.350.521

PDRB Perkapita Harga Konstan

4.917.351

5.247.329

5.599.083

5.551.654

6.038.912

Pertumbuhan PDRB Perkapita HB

10.57

10.72

12.43

19,96

22,38

Pertumbuhan PDRB Perkapita HK

5.78

6.21

6.49

6,88

6,66

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka Tahun 2011 35 30

6,66 6,88

25 20

6,49 6,21

5,78

15

22,38 PDRB Perkapita Harga Konstan

19,96


12,43 10,72

10,57

10 5 0 2006

2007

2008

2009

2010

Gambar 2.7 Perkembangan Pertumbuhan PDRB Perkapita Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Banggai Tahun 2009-2010 (Rupiah)


40

BAB II


4. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten Banggai yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas di satu sisi merupakan modal alamiah karena dengan demikian tersedia sumber daya alam multidimensi, tetapi disisi lain menyimpan potensi masalah ketika terjadi disparitas kemajuan antar wilayah, khususnya antar wilayah perdesaan dan perkotaan yang berujung pada kesenjangan distrubusi pendapatan. Tantangan dalam pembangunan ke depan adalah bagaimana menciptakan keseimbangan perkembangan wilayah khususnya pada aspek kualitas manusia terkait akses pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan keterpenuhan sarana/ prasarana wilayah. Kekuatan yang dapat dimanfaatkan adalah potensi sumberdaya lokal pada masing-masing sub wilayah yang selama ini belum optimal tergarap seperti potensi pertanian, pertambangan, usaha perikanan dan kelautan, serta wisata alam dan budaya. Kelemahanya adalah keterbatasan kualitas SDM masyarakat pada masingmasing lokalitas serta kapasitas SDM pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan progam/kegiatan pembangunan yang berbasis sumberdaya lokal. 5. Perkembangan Penduduk Miskin Selama rentang Tahun 2006-2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai mengalami penurunan dimana pada Tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebanyak 53.900 jiwa, menurun menjadi 52.900 jiwa. Pada Tahun 2008 turun menjadi 51.530 jiwa dan menurun menjadi 45.330 jiwa pada Tahun 2009. Data Tahun 2010 berdasarkan SK Bupati Banggai Nomor: 440/0735/Dinkes tentang Penetapan Jumlah Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Bidang Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2011 berjumlah 20.501 jiwa. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai juga masih tergolong rendah jika dibandingkan tingkat kemiskinan provinsi. Meskipun persentase penduduk miskin yang mencapai 14,60% pada Tahun 2009, turun menjadi 12,07% pada 2010. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banggai dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :


41

BAB II


60 50 40 30 20 10 0 Series 1

2006

2007

2008

2009

2010

53,9

52,9

51,53

45,33

39,1

Sumber : BPS, (Statistik Daerah) Kabupaten Banggai Tahun 2010 2010–2011 Gambar 2.8 Perkembangan Penduduk Miskin Di Kabupaten Banggai Tahun 2006-2010 Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.

250 200 150 100 50 0 Garis Kemiskinan (Rp)

2006

2007

2008

2009

2010

175,281

160,117

185,738

207,199

227,124

Kemiskinan (%)

18,52

17,28

16,7

14,6

12,07

Penduduk Miskin (000)

53,9

52,9

51,53

45,33

39,1

Sumber : BPS, (Statistik Daerah) Kabupaten Banggai Tahun 2010–2011 2010 2011 Gambar 2.9 Perubahan Garis Kemiskinan di Kabupaten Banggai Tahun 2006–2010


42

BAB II


Untuk Tahun 2006 data garis kemiskinan Kabupaten Banggai sebesar Rp.175.289, Tahun 2007 Rp.160.117, Tahun 2008 Rp.185.738, Tahun 2009 sebesar Rp.207.199, dan Tahun 2010 naik menjadi Rp.227.124. Dari data tersebut bahwa

kemiskinan

merupakan

masalah

yang

amat

komplek,

karena

permasalahannya berangkat bisa dari faktor internal yaitu dari faktor si miskin itu sendiri, bisa juga dari faktor eksternal yang berupa penyediaan kesempatan untuk peningkatan kultur sosial bagi si miskin. Dari faktor internal, perlu diadakan semacam penyadaran untuk membina kebersamaan antar masyarakat, mayarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan mitra kerja, dan mayarakat dengan instansi pemerintah yang berkecimpung dalam bidang sosial. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Angka Melek Huruf dan RataRata-rata Lama Sekolah Sekolah Banyaknya penduduk yang berstatus masih sekolah pada kelompok usia sekolah tertentu merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan penduduk atau kesempatan penduduk dalam memperoleh pendidikan. Besarnya daya serap penduduk usia sekolah dalam pendidikan adalah gambaran tingkat partisipasi penduduk usia sekolah. Keunggulan sumber daya manusia menjadi faktor mendasar kemajuan suatu bangsa dan tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumberdaya alamnya. Sumber daya manusia yang bermutu dalam pengertian teknis, kemampuan, keahlian, keterampilan, serta nilai-nilai modern lainnya tetap diperlukan dan akan menjadi prasyarat mutlak untuk dapat mencapai keunggulan bangsa di era persaingan global. Pergesaran struktur masyarakat juga memiliki dampak mendasar dan berimplikasi terhadap terjadinya transisi kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Indikator ini paling umum digunakan untuk menggambarkan kualitas sumberdaya manusia adalah angka melek huruf. Peningkatan wawasan pengetahuan masyarakat amat dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan menulis. Proporsi penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya selama kurun waktu 2009–2010, persentase angka melek huruf terjadi


43

BAB II


peningkatan dari 95,70% menjadi 95,87%. Bila dibandingkan dengan persentase angka melek huruf rata-rata rata penduduk Kabupaten Banggai dalam kurun waktu dua tahun terakhir, menunjukkan trend yang sama dengan kisaran angka Provinsi Sulawesi Tengah yaitu di atas 90%. Adapun presentase angka melek huruf di Kabupaten Banggai tahun 2009– 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 2.23 Angka Melek Huruf di Kabupaten Banggai Tahun 2009-2010 2009 2010 Kabupaten / Kota

2009 (%)

2010 (%)

Banggai

95,70

95,87

Sulawesi Tengah

95,78

95,94

Sumber : BPS, Indeks ndeks Pembangunan Manusia Kab. Banggai Tahun 2011 Jumlah penduduk yang bisa baca tu tulis lis cukup besar, dikarenakan : (1) angka melek huruf periode sebelumnya relatif tinggi, dan (2) berhasilnya program kejar paket sebagai upaya penuntasan buta huruf. 120 100

94,87

94,3

95,45

95,7

95,87

80 Rata-rata rata Lama Sekolah

60

Angka Melek Huruf 40 20 7,3

7,69

7,59

7,84

8,87

0 2006

2007

2008

2009

2010

Sumber : BPS, (Statistik Daerah) Tahun 2010–2011 Gambar Gambar 2.10 2.10 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Rata Lama Sekolah Kabupaten upaten Banggai


44

BAB II


Pencapaian dalam Bidang Pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD di Ka Kabupaten bupaten Banggai untuk Tahun Ajaran jaran 2010/2011 seorang guru rata rata-rata mengajar 20 murid, dan semakin tinggi pendidikan maka beban guru semakin sedkit, sehingga untuk jenjang SLTP rata rata-rata seorang guru mengajar 13 murid namun di jenjang SLTA beban guru mengajar menga 12 murid. Meningkatnya angka melek huruf juga memberi dampak pada turunnya angka buta huruf di Kabupaten upaten Banggai dari 4,55% pada Tahun 2008 turun menjadi 4,06% pada Tahun 2010. 2. Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) APK) Besarnya partisipasi sekolah penduduk usia 7 7-12 12 tahun dan 13-15 13 tahun, menunjukkan keadaan yang sangat menggembirakan dimana persentase partisipasi sekolah penduduk 7-12 12 tahun mencapai 98,17 98,17% pada Tahun ahun 2010. Untuk partisipasi sekolah penduduk usia 13 13-15 tahun ahun menunjukkan pola yang sama dengan usia 7 7-12 tahun dengan persentasinya mencapai 77,34% 77,34 pada Tahun 2010. Untuk periode Tahun ahun 2006–2010 2006 angka partisipasi usia 7-12 12 tahun mencapai 98,45%, usia 13-15 15 tahun mencapai 77, 62%, usia 16-18 18 mencapai 51,10% dan Tahun ahun 2010 mencapai 12,94%. 12,94 120 100 80 60

98,17

99,34

98,12

82,98

78,15

77,34

47,16

98,17 72,02 60,95

47,13

49,17

40 21,95 20

11,86

9,24

8,73

0 2007 17 - 12 Tahun

2008 13-15 Tahun

2009 16-18 Tahun

2010 19-24 24 Tahun

Gambar 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kasar (%) di Kabupaten Banggai


45

BAB II


3. Kesehatan Kesehatan merupakan indikator penting karena salah satu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Pentingnya kesehatan dan gizi tercermin

dari

Undang-undang

Kesehatan

No.

23/1992

(BPS,

Menneg,

Kependudukan/BKKBN, Depkes, DHS:1997) yang menyatakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyrakat dalam rangka tercapainya hidup yang sehat. Selanjutnya tujuan utama di bidang kesehatan antara lain ialah menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya status gizi penduduk. Peningkatan taraf kesehatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas penduduk yang bekerja. Status kesehatan menggambarkan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya pembangunan bidang kesehatan. Indikator yang dapat digunakan ialah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Hasil susenas Tahun 2010 menunjukkan sekitar 27,14% penduduk Kabupaten Banggai mempunyai keluhan kesehatan yang bila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 39,05%, tingkat keluhan kesehatan Kabupaten Banggai lebih rendah. Tabel 2.24 2.24 Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kabupaten Banggai Tahun 2009–2010 Kabupaten / Kota

2006 (%)

2010 (%)

Banggai

37,91

27,14

Sulawesi Tengah

39,64

39,05

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2011

Indikator lain yang dapat menunjukkan status kesehatan ialah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan merasa terganggu (sakit). Berbeda dengan indikator sebelumnya, indikator ini lebih spesefik karena keluhan penduduk yang diperhatikan kegiatan yang biasa dilakukan.


46

BAB II


Besarnya persentase penduduk Kabupaten Banggai yang mengalami keluhan kesehatan pada Tahun 2010 sekitar 27,41%. Persentase penduduk yang sakit lebih rendah dibanding persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Hal ini disebabkan karena tidak semua penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan merasa terganggu kegiatannya yang biasa dilakukan. Jika diasumsikan setiap penduduk melakukan kunjungan ke fasilits kesehatan karena sakit, berarti terdapat sekitar 27,14% penduduk yang mengeluh akan kesehatannya pergi ke fasilitas kesehatan untuk berobat. Salah satu faktor yang juga berpengaruh besar terhadap status kesehatan penduduk adalah akses pada fasilitas kesehatan, semakin sulit akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan, semakin jelek status kesehatan penduduk. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah perdesaan biasanya mempunyai akses yang lebih sulit dibanding penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, apalagi penduduk yang tinggal di daerah berbukit-bukit semakin sulit mencapai kesehatan karena terbatasnya fasilitas yang tersedia di desa. Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan ialah besarnya angka kunjungan selama sebulan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang diperoleh dari hasil Susenas. Tabel di bawah ini menunjukkan rata-rata frekuensi kunjungan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Tabel Tabel 2.25 2.25 Rata-rata Frekuensi Kunjungan Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten Banggai Tahun 2009-2010 Kabupaten

2009 (%)

2010 (%)

Banggai

1,54

1,72

Sulawesi Tengah

1,71

1,81

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2011 Angka ini memang kasar karena seseorang kemungkinan melakukan kunjungan lebih dari satu kali. Selain itu kunjungan yang dimaksud tidak hanya bersifat kuratif atau pengobatan atas penyakit diderita, akan tetapi termasuk juga bersifat preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan dengan tujuan agar tidak


47

BAB II


terkena penyakit tertentu, meskipun demikian paling tidak indikator ini dapat memberika gambaran banyaknya penduduk Kabupaten Banggai yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Indikator lainnya yang menunjukkan akses terhadap fasilitas kesehatan ialah kontak pada fasilitas pelayanan kesehatan, cara pengobatan yang ditempuh apakah konsultasi ke tenaga medis atau mengobati sendiri apabila terkena penyakit, tetapi pada umumnya masyarakat yang mampu membiayai pengobatan secara medis akan pergi ke tenaga medis apabila mengalami serangan penyakit, kecuali bila dianggap ringan, sebaliknya jika kemampuannya rendah belum tentu segera pergi ke tenaga medis, mereka akan pergi ke tenaga medis apabila penyakitnya cukup serius karena tidak ada pilihan. Tabel di bawah ini secara tidak langsung menunjukkan kondisi Tahun 2009 dimana persentase penduduk di Kabupaten Banggai yang mengobati penyakitnya sendiri yang tertinggi, yaitu mencapai sekitar 68,82%. Ini berarti sisanya sekitar 31,18% penduduk yang sakit mengobatinya dengan menggunankan jasa kesehatan tenaga medis. Kondisi tersebut membaik pada Tahun 2010 dimana penduduk yang sakit mengobati sendiri menurun (65,77%) dan meningkatnya penggunaan jasa kesehatan tenaga medis sebesar 34,32%. Tabel 2.26 2.26 Persentase Penduduk yang Terganggu Kesehatan dan Berkunjung Ke Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banggai Tahun 2009–2010 Kabupaten

2009 (%)

2010 (%)

Banggai

1,54

1,72

Sulawesi Tengah

1,71

1,81

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2011 Sebagai rujukan penduduk untuk berobat adalah petugas kesehatan yaitu mencapai 42,91%. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas tersebut paling banyak dipilih karena cukup mudah dijangkau oleh penduduk dan biaya berobat jalan yang


48

BAB II


ditangani tangani oleh puskesmas 32,58% dan yang berobat erobat mendatangi dokter praktek sebanyak 11,03%, perkemban perkembangan ini dapat dilihat pada grafik berikut :

50,00 42,91

45,00 40,00 32,58

35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00

11,03 7,77

5,71

5,00 Rumah Sakit

Praktek Dokter

Puskesmas

2009

Petugas Kesehatan

Column1

Lainnya

Column2

Sumber : BPS (Statistik Daerah Kabupaten Banggai) Tahun 2011 Gambar Gambar 2.12 Perkembangan Tempat Berobat di Kabupaten Banggai Tahun 2009

Dalam pencapaian agenda pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat salah satunya adalah mengupayakan agar ibu hamil dapat melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan yang telah didistribusikan ke berbagai wilayah ayah termasuk ke daerah daerah-daerah daerah terpencil yaitu daerah perdesaan. Sehingga persalinan balita yang ditolong oleh dukun tradisional diharapkan terus menurun pada tahun 2010 persalinan balita yang dibantu oleh dukun mengalami penurunan persentasenya masih cuku cukup tinggi (21,74%).


49

BAB II


600 480

456

500

409 397 400

327

Tenaga Kesehatan Lainnya

300

Dokter Umum

200 100 65

58

57

35

65

0 2006

2007

2008

2009

2010

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA) Tahun 2011 Gambar 2.13 2.13 Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banggai Tahun 2006 2006–2010 Dari data di atas dapat digambarkan bahwa tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai dari Tahun 2006 2006–2010 tidak mengalami peningkatan ningkatan yang maksimal dimana Tahun ahun 2006 ber jumlah dokter 35 orang dan meningkat menjadi 65 orang pada Tahun 2010, atau terjadi peningkatan selama empat tahun sebanyak 30 orang yang terdiri dari Dokter Gigi, Dokter Spesialis d dan Dokter Umum,, sedangkan untuk tenaga kesehatan lainnya pada Tahun ahun 2006 berjumlah 397 orang dan meningkat menjadi 409 atau dalam kurun empat tahun terakhir hanya bertambah 12 orang yang terdiri dari, Tenaga Apoteker, Bidan dan Perawat.

2.2.3. Fokus Seni Budaya Budaya dan Olahraga 1. Seni Budaya Seni dan budaya Kabupaten Banggai yang tersebar di wilayah-wilayah wilayah kecamatan merupakan aset penting untuk pengembangan bidang pariwisata daerah. Seni dan budaya yang ada di Kabupaten Banggai dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :


50

BAB II


Tabel 2.27 2.27 Seni Dan Budaya Di Kabupaten Banggai Tahun 2010

Jumlah Grup Kesenian

Jumlah Gedung Kesenian

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Nuhon

1

-

-

-

-

Bunta

1

-

-

-

1

Simpang Raya

1

-

-

-

-

Lobu

1

-

-

-

2

Pagimana

1

-

-

-

3

Bualemo

1

-

-

-

1

Balantak

1

-

-

-

1

Balantak Selatan

1

-

-

-

-

Lamala

1

-

-

-

2

Masama

1

-

-

-

2

Luwuk Timur

1

-

-

-

-

Luwuk

4

1

-

1

9

Kintom

1

-

-

-

4

Batui

1

-

-

-

3

Batui Selatan

1

-

-

-

-

Moilong

1

-

-

-

-

Toili

1

-

-

-

-

Toili Barat

1

-

-

-

-

Kecamatan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banggai Tahun 2011

2. Olahraga Untuk peningkatan prestasi pada cabang olahraga perlunya adanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Adapun kondisi sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Banggai masih sangat terbatas seperti ditunjukan dalam tabel berikut ini :


51

BAB II


Tabel 2.28 2.28 Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Banggai Tahun 2010 Cabang Olah Raga

Jumlah Lapangan/Gelanggang Olahraga

Atletik

1

Bola Basket

1

Bola Volly

2

Bulutangkis

2

Futsal

2

Karate

1

Pencak Silat

1

Tenis Lapangan

6

Tenis Meja

1

Sepak Bola

3

Sepak Takraw

2

Sumber : Dinas Dikpora Kab. Banggai Tahun 2011

2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan Dasar Perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Banggai mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2008 rasio ketersediaan mencapai 12,93 persen dan terjadi kenaikan Tahun 2009 14,22 persen dan Tahun 2010 mencapai 19,89.


52

BAB II


25 19,89 20 15

12,93

14,22

10 5 0 2008

2009

2010

Sumber : BPS,, Statistik Daerah Tahun 2010–2011,, Data diolah Gambar 2.1 2.14 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Banggai Tahun 200 2008-2010 2. Pendidikan Menengah Pertama Perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia jenjang pendidikan Menengah Pertama SMP/MTs di Kabupaten Banggai mengalami kenaikan dimana pada tahun 2008 rasio ketersediaan mencapai 10,43 persen dan terjadi kenaikan tahun 2009 11,28 persen dan tahun 2010 mencapai 12,60. 14 12

12,6 10,43

11,28

10 8 6 4 2 0 2008

2009

2010

Sumber : BPS,, Statistik Daerah Tahun 2010–2011,, Data diolah Gambar 2.1 2.15 Perkembangan Rasio Terhadap Guru Sekolah Pendidikan Menengah Pertama SMP/MTS


53

BAB II


3. Pendidikan Menengah Atas Perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia jenjang pendidikan Menengah Atas SMU/SMK di Kabupaten Banggai mengalami kenaikan dimana pada Tahun ahun 2008 rasio ra ketersediaan mencapai 12,25% dan terjadi kenai kenaikan Tahun 2009 13,80% dan Tahun 2010 mencapai 10,84%. 16 13,8

14

12,25 12

10,84

10 8 6 4 2 0 2008

2009

2010

Sumber : BPS BPS, Statistik Daerah Tahun 2010-2011,, Data diolah Gambar 2.16 Perkembangan Rasio Terhadap Guru Sekolah Pendidikan Menengah Atas SMU/SMK

2.3.2. 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Nilai investasi PMA (Penanaman Modal Asing) pada Tahun ahun 2007 sampai Tahun 2010 sebesar Rp.34,88 Triliun, dan untuk PMDN (Penanaman (Penanaman Modal Dalam Negeri) Data Perusahaan di Kabupaten Banggai yang mempengaruhi Penananman Modal M Asing (PMA) dan Penanaman naman Modal Dalam Negeri (PMDN) (PMDN Tahun ahun 2011 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :


54

BAB II


Tabel 2.29 2.29 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Banggai Nama Perusahaan (PMA/PMDN)

Lokasi

Jenis

PMDN PMDN PT. Banggai Sentral Shrimp

Kecamatan Batui Desa Sisipan

Budidaya Udang Vanammei

PT. Sentral Sari Windu

Kec. Nuhon Desa Balanga

Budidaya Udang Vanammei

PT. Yeros Ocean Shrimp

Kecamatan Bualemo Desa Toiba

PT. KLS

Jl. Samratulangi No.98 Luwuk

Kelapa Sawit

PT.Sawindo Cemerlang

Kecamatan Batui

Kelapa Sawit

PT. Wiramas Permai

Kecamatan Bualemo

Kelapa Sawit

PT. Dai Han Idah

Desa Kayutanyo Kec.Luwuk Timur

Kayu Gergajian Kayu Olahan

CV. Leran

Desa Mantawa Kec.Toili Barat


PK. Akar Indah

Desa Longkoga Timur Kec. Bualemo


PT. Anugerah Tompira Nikel

Kecamatan Masama

Nikel

PT.Anugerah Sumber Bumi

Kecamatan Bualemo

Nikel

PT.Billy Indonesia

Kecamatan Bualemo

Nikel

PT. Penta Dharma Karsa

Desa Siuna

Nikel

PT. Aneka Nusantara Internasional

Kecamatan Bunta

Nikel

PT. Bumi Gemilang Perdana

Kecamatan Toili Barat

Nikel

PT. Anugerah Sakti Utama

Kecamatan Pagimana

Nikel

PT. Banggai Gravelindo Nusantara

Sungai Batui Desa Honbola

Tambang Pasir, Batu

PT. Mario Teknikatama

Sungai Sinorang Desa Gori-gori

Tambang Pasir, Batu

PT. Antariksa Karya Utama

Sungai Toili Desa Samalore

Tambang Pasir, Batu

PT. Banggai Energi Utama

Luwuk

Tambang Batu

PT. Anugerah Jaya Konstruksi

Sungai Uso Desa Uso

Tambang Pasir, Batu

PT. Kurnia Luwuk Sejati

Toili

Minyak Kelapa Sawit (CPO)

PT. Multi Nabati (Bimoli)

Km5 Jl. Tadulako

Minyak Kelapa

-

PMA PT. LNG Energi

Luwuk

Gas


55

BAB II


Nama Perusahaan (PMA/PMDN)

Lokasi

Jenis

PT. Donggi Senoro LNG

Desa Uso Kec. Batui

Gas

PT. Dirmantara Dulan Indonesia

Luwuk

-

PT. GO Bimines Sulawesi

-

PT. Mining Service

Luwuk

-

Imc Mining

Luwuk

-

Sumber : SKPD Terkait dan Bappeda, Data diolah 2. Ketenagakerjaan Tenaga kerja adalah modal penting bagi pembangunan. Pada Tahun 2010 di Kabupaten Banggai terdapat 227.513 penduduk usia kerja. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) hampir tiga per empat penduduk Kabupaten Banggai termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan selama periode 2008 2008–2010 dari 69,15% menjadi 72,23%. 74 71,84

72

72,23

72,23

2009

2010

69,15

70 68 66 64 62

60,59

60 58 56 54 2006

2007

2008 TPAK

Sumber : BPS, Statistik Daerah Tahun 2010-2011 Gambar 2.17 Perkembangan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Kab.Banggai Tahun 2008–2010


56

BAB II


Pasar tenaga kerja Kabupaten Banggai juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja yang besarnya hampir mencapai 97% pada Tahun ahun 2010. Tingkat pengangguran terlhat sem semakin akin menurun selama kurun waktu 2008–2010. 2008 Pada Tahun ahun 2008 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,38%. Angka ini menurun menjadi 3,29% pada Tahun 2010. 120 100 80 60

85,86 97,53

94,62

96,03

2,47 2007

5,38

3,97

3,29

2008

2009

2010

96,71

40 20 14,14 0 2006

Tingkat Pengangguran (%)

Bekerja (%)

Sumber : BPS, BPS Statistik Daerah Tahun 2010–2011 Gambar 2.18 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan Tenaga kerja Tahun 2006 2006-2010 di Kabupaten Banggai Berdasarkan tiga se sektor utama yang mempengaruhi Daya Serap Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha, Usaha pilihan bekerja di sektor tor Pertanian masih mendominasi pasar kerja di Kabupaten Banggai dengan persentase sekitar 52% pada Tahun 2010, yang diikuti dengan sek sektor Manufaktur dengan persentase 36,57%, sementara pekerja di sektor Jasa-jasa jasa sebanyak 11.41%. Komposisi tersebut tampaknya tampak tidak mengalami perubahan n selama kurun waktu 2008 2008–2010. Upah Minimum inimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan. Selama periode 2008–2010 2008


57

BAB II


UPM Provinsi Sulawesi Tengah meningka meningkat dari Rp.670.000 menjadi Rp.777 Rp.777.500 per bulan. 140 36,57

120

Bekerja di Sektor Jasa

100

14,12 32,7

28,87

80

11,41 11,75

60

57

55,55

Bekerja di Sektor Manufaktur

52,03

40 Bekerja di Sektor Pertanian

20 0 2008

2009

2010

Sumber : BPS,, Statistik Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Gambar 2.19 Perkembangan Daya Serap Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 2008–2010 di Kabupaten Banggai

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Nilai Tukar Petani (NTP) Kesejahteraan petani yang diukur dengan Nilai Tukar Petani dari Tahun 2008– 2010 tidak menunjukkan peningkatan yang yang siginifikan, walaupun pada tahun 2009 meningkat namun nilai NTP yang masih berada dibawah posisi 100 yang berarti kesejahteraan petani masih belum memenuhi harapan.


58

BAB II


99,5 99 98,5 98

98,88 97,90

97,63

97,5 97 96,5

NTP 96,23

96 95,5 95 94,5

2007

2008

2009

2010

Sumber : BPS BPS, Statistik Daerah Kabupaten Banggai 2011 Gambar 2.20 Perkembangan NTP Kabupaten Banggai Tahun 2008–2010 2008 2010

2.4 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 1. Perkembangan Infrastruktur Jalan Untuk memperlancar arus perekonomian suatu daerah diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah prasarana jalan yang berfungsi sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lain. Perkembangan infrastruktur jalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2. 2.30 Perkembangan rkembangan Jalan di Kabupaten Banggai Menurut Kondisi Jalan 2006-2010 2006 No

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

dalam Km

1.

Kondisi Baik

286,40

50,53

246,90

271,50

271,60

2.

Kondisi Sedang

770,73

1.416,84

466,57

464,37

510,42

3.

Kondisi Rusak

378,20

443,64

1.253,77

1.246,52

1.193,52

4.

Kondisi Rusak Berat

574,55

352,83

296,60

283,45

295,95

5.

Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi dan kabupaten)

2.009,88

2.263,84

2.263,84

2.265,84

2.271,49

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai


59

BAB II


2. Perkembangan Perhubungan Laut Pelayanan transportasi laut di Kabupaten Banggai mencakup penyediaan fasilitas pelabuhan, keselamatan pelayaran dan pengembangan armada meliputi pelayaran nasional, pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, pelayaran perintis. Tabel 2. 2.31 Jaringan Penyeberangan Lintas Provinsi dan Kabupaten

No

1.

Nama Pelabuhan

Pagimana

Nama Kecamatan

Nama Lintas Penyeberangan

Pagimana

Pagimana – Gorontalo

2.

Luwuk

Luwuk

Luwuk – Gorontalo – Makassar

3.

Luwuk

Luwuk

Luwuk – Salakan

Kap.Dermaga

Dim Dermaga

1000 DWT

80 m2 /10 m

4.000 DWT

1.248 m2 /104 m

Sumber : Kantor Pelabuhan Luwuk 3. Perkembangan Perhubungan Udara Pada Tahun 2010 frekuensi penerbangan udara di Bandar Udara Bubung Luwuk meningkat jika dibandingkan dengan penerbangan tahun sebelumnya. Tahun 2009 pesawat tiba dan berangkat sejumlah 545 kali menjadi 679 kali pada Tahun 2010. Tabel 2.32 Sarana Bandar Udara Di Kabupaten Banggai No

1.

Nama Bandara

Bubung, Luwuk

Nama Kecamatan

Dim.Landasan Pacu

Maks. Pesawat

Luwuk

1.850 m x 30 m

B - 737

Sumber : Kantor Bandar Udara Bubung Luwuk


60

BAB II


Jumlah penumpang di Bandar Udara Bubung Luwuk khususnya yang tiba dan berangkat untuk Tahun 2010 tercatat 43.460 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2009 yang mencapai 30.157 orang, hal ini pula dipengaruhi dengan sarana bandar udara yang cukup memadai sehingga jumlah penumpang yang tiba dan berangkat semakin meningkat. Tabel 2.33 Banyaknya penumpang Berangkat, Tiba dan Transit Di Bandara Bubung Luwuk Tahun 2010 No

Bulan

Berangkat

Tiba

Transit

1.

Januari

2.617

3.009

2

2.

Februari

3.094

2.959

-

3.

Maret

2.613

2.709

-

4.

April

2.837

2.854

48

5.

Mei

4.204

3.865

131

6.

Juni

4.152

3.842

197

7.

Juli

4.406

4.356

4

8.

Agustus

3.988

3.416

110

9.

September

4.420

4.310

116

10.

Oktober

4.279

4.389

382

11.

Nopember

4.237

3.909

185

12.

Desember

4.113

3.842

-

44.960

43.460

1.175

Total


2.4. 2.4.3. 4.3. Fokus Iklim Beriventasi Angka Kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten saat ini mengalami perkembangan pesat

yang salah satunya merupakan

dampak

dari masuknya

beberapa perusahaan swasta, asing atau beberapa investor dengan kondisi daerah dalam keadaan stabil baik dari segi politik dan keamanan yang terjamin.


61

BAB II


Tabel 2.34 2.34 Angka Kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi Di Kabupaten Banggai SIFAT DATA URAIAN

SATUAN 2007

2008

2009

2010

1.625

1.438

1.437

1788

A. HUKUM 1. Jumlah Kasus pelanggaran hukum a. Jumlah Perkara dilaporkan 1. Pidana 2. Perdata

Perkara

-

-

-

-

Perkara

67

77

87

112

Perkara

1. Pidana

1.405

1.285

1.211

1.607

Perkara

2. Perdata

-

-

-

-

Perkara

3. Lalu Lintas b. Jumlah perkara terselesaikan

B. KEAMANAN & KETERTIBAN MASYARAKAT 1. Jumlah Kriminalitas

Kasus

a. Uang Palsu

-

-

-

-

Kasus

b. Pembunuhan

1

2

c. Perkosaan

8

3

4

2

Kasus

3

11

Kasus

d. Perjudian

15

23

4

8

Kasus

e. penganiayaan berat

-

-

1

-

Kasus

f. Ranmor

9

3

7

31

Kasus

g. Narkotika

2

4

2

4

Kasus

h. Unjuk Rasa

17

11

26

25

Kasus

1

-

-

-

Kasus

a. Bidang Politik

3

-

5

5

Kasus

b. Ekonomi

4

5

7

4

Kasus

2

1

-

-

Kasus

-

-

4

-

Kasus

-

-

4

-

Kasus

27

53

74

68

Kasus

3.186

2.905

2.876

3.665

2. Kasus pertikaian Antar Warga a. Antar Wilayah Desa 3. Unjuk Rasa

4. Kasus Pemerintahan Umum a.Jumlah kasus korupsi yang tertangani 5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Jumlah kasus kriminal b. Jumlah kasus kriminal yang tertangani 6. Perlindungan Sosial Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Sumber : Kepolisian Resort Banggai


62

BAB II


2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia Human Development Index (HDI) Sejak muncul issue persaingan global, seiring dengan era reformasi pembangunan, tampak bahwa konsep pemikiran tentang pembangunan (paradigma) di dunia ia telah bergeser. Pada awal de dekade 70-an an banyak pendapat mengemukakan bahwa pertumbuhan produksi merupakan syarat bagi kesejahetraan masyarakat, namun hasilnya belum memadai. Pada dekade itu juga ditekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan mbangunan (distribution-growth development).. Selanjutnya pada awal dekade 80-an an muncul paradigma paradigm pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic need development) development), dan akhir-akhir akhir ini sejak 90 90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek aspe manusia (human centered development). development) Angka IPM Kabupaten Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah ternyata belum termasuk dalam kategori tinggi menurut skala internasional (IPM lebih dari 80) 80). Tahun 2006 IPM Kabupaten Banggai sebesar 69,09; 69,09 Tahun 2007 sebesar ar 69,62; 69,62 Tahun 2008 70,21; untuk Tahun ahun 2009 mencapai 70,82 hingga mencapai 71,21 pada Tahun 2010. 71,5 71,21 71 70,82 70,5 70,21 70 Indeks Pembangunan Manusia

69,62

69,5 69,09

69 68,5 68 2006

2007

2008

2009

2010

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kab.Banggai 2006–2010 200 Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dii Kabupaten Banggai


63

BAB II


Memperhatikan nilai IPM dalam dua tahun terakhir dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan ke arah peningkatan IPM Kabupaten Banggai. Jika dibandingkan pembangunan manusia di Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan tingkat kece kecepatan patan pengurangan ketertinggalan provinsi 1,43 point sedangkan Kabupaten Banggai lebih rendah 1,34 point (reducation shortfull). 71,5

71,21 71,12 70,82 70,7

71 70,21 70,09

70,5 70

69,6269,59 IPM Kabupaten Banggai

69,5 69

69,09 68,85

IPM Sulawesi Tengah

68,5 68 67,5 2006

2007

2008

2009

2010

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kab.Banggai 2006–2010 200 Gambar 2.22 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai, sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka hidup, dan daya beli, pendidikan terjadi kenaika kenaikan. Peningkatan tertinggi dicapai pada indeks pendidikan, diikuti indeks kesehatan dan indeks daya beli. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar besar-besaran besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan Kabupaten Banggai, perbaikan ini dal dalam am jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan.


64

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Dalam mengimplementasikan peran pemerintah sebagai penyedia barang publik, pemerintah daerah memiliki instrumen yang dapat memberikan stimulus dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan APBD untuk menjadi alat stimulus tersebut sangat tergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi jenis-jenis penerimaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sangat tergantung dari kinerja pengelolaan pendapatan daerah tersebut. Kemudian dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan,

efektif,

efisien,

ekonomis,

transparan

dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam hubungannya dengan RPJMD, berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dianalisis dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kinerja keuangan masa lalu, terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terdiri dari proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; serta kerangka pendanaan


65

BAB III


terdiri dari analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan penghitungan kerangka pendanaan. 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Untuk meningkatkan kinerja keuangan periode Tahun Anggaran 2006 s.d. 2010 dari sisi pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah menempuh berbagai langkah dan upaya-upaya sebagai berikut : 1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkahlangkah intensifikasi. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk : - Meningkatan kepatuhan (compliance) membayar pajak dan retibusi; - Revisi peraturan daerah terutama dalam rangka penyesuaian besaran tarif pajak dan retribusi; - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat; - Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi; - Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja; - Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah; dan - Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi. 2. Optimalisasi penerimaan dari hasil bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk optimalisasi dan efisiensi belanja daerah, pemerintah daerah menempuh langkah-langkah : 1. Belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengelolaan daerah yang dialokasikan secara adil dan merata. Agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan umum.


66

BAB III


2. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 1. Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Tidak Langsung penganggarannya mengacu pada hal sebagai berikut : a. Belanja pegawai, - besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD didasarkan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai pada setiap tahun anggaran. - Penganggaran

belanja

pegawai

tetap

memperhitungkan

kebutuhan

pengangkatan calon PNSD pada periode tertentu. - Penganggaran belanja pegawai untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. b. Untuk belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahunnya. 2. Belanja Langsung a. Alokasi Belanja Langsung diarahkan untuk lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik dengan berpedoman pada standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai. b. Penganggaran belanja pegawai dalam Belanja Langsung dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja.


67

BAB III


c. Penganggaran belanja modal diarahkan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang mendesak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang ada. 3.1.1. Kinerja Kinerja Pelaksanaan APBD Berdasarkan langkah dan upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah yang dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh pencapaian kinerja pendapatan daerah sebagaimana dilihat pada Gambar 3.1. .1. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan dari lain lain-lain pendapatan yang sah. Gambar tersebut juga menjelaskan bahwa dari sisi pendapatan, pendapatan, pendapatan Kabupaten Banggai masih ih bergantung pada pendapatan Dana Perimbangan erimbangan Daerah dengan besaran rata-rata rata 95,11%, meskipun Pendapatan Asli Daerah aerah memiliki trend kenaikan yang baik, ini ni berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah aerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ah keduanya mempunyai besaran 4,89% dari total pendapatan daerah.

Rp630.106.818.2 Rp675.358.217.4 Rp605.139.121.9 Rp523.821.142.9 Rp427.281.059.9 55,10 76,21 10,86 06,93 44,52 647.819.181.684, 566.711.089.086, 600.889.566.191, 90 406.466.512.295, 00 00 34 500.131.982.679, 99 15.384.623.500,0 9.004.842.000,00 7.385.000.000,000 11.809.705.611,5 4.922.000.000,00 16.304.160.264,5 2.493.988.500,00 23.043.409.324,8 9 24.295.252.064,1 3 25.045.047.291,3 6 0 1 TA. 2006 TA. 2007 TA. 2008 TA. 2009 TA. 2010

PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN LAIN PENDAPATAN YG. SAH TOTAL PENDAPATAN

Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s.d. 2010 Kabupaten Banggai


68

BAB III


Gambar 3.1 .1 tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah dalam Tahun ahun Anggaran 2006 s.d. 2010 cukup baik yang besarannya diperkirakan mencapai rata rata-rata rata 12,36%, pertumbuhan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah pada periode tahun anggaran yang sama. Untuk lebih jelasnya tentang realisasi pendapatan daerah berdasarkan jenis-jenis jenis sumber pendapatan dapat disimak isimak pada Tabel 3.1. Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Banggai kurun waktu 2006 s.d. 2010 memperlihatkan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun, demikian juga antara target dan realisasi rata–rata rata menunjukkan melampaui target yang telah ditetapkan, kan, ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi atau sumber sumber-sumber pendapatan daerah yang perlu digali untuk untu meningkatkan total pendapatan daerah di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya proporsi target dan realisasi pendapatan dari Tahun 2006 s.d. 2010 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

800.000.000.000,00 600.000.000.000,00 400.000.000.000,00

605.139.121.910,86 579.758.245.290,00 427.281.059.906,93 523.821.142.944,52 413.405.854.381,00 504.503.889.000,00

675.358.217.476,21

630.106.818.255,10 661.542.005.232,00

611.057.390.465,00

200.000.000.000,00

2009

realisasi

target

target

target

realisasi

2008

realisasi

2007

realisasi

2006

target

realisasi

target

0,00

2010

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2006-2010, 2006 2010, Kabupaten Banggai Sedangkan dari sisi belanja, struktur belanja daerah masih dominan untuk Belanja Tidak Langsung angsung sebagaimana terlihat pada p Gambar 3.3, .3, pada gambar tersebut terlihat bahwa trend Belanja Tidak Langsung angsung terus naik hingga hampir mencapai proporsi 60% dari total belanja, ini menunjukkan bahwa Belanja elanja Langsung untuk membiayai program dan kegiatan mendapatkan proporsi yang lebih kecil dibandingkan Belanja Tidak idak Langsung. Besarnya proporsi Belanja Tidak T Langsung


69

BAB III


tersebut disebabkan besarnya beban Belanja elanja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini pemerintah daerah aerah cukup kesulitan menentukan kebijakan, di satu sisi proporsi Belanja Tidak Langsung angsung yang tinggi akan mengurangi proporsi Belanja elanja Langsung untuk mendanai program dan kegiatan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat, sementara di sisi lain pemerintah daerah aerah masih kekurangan personil pegawai baik secara kuantitatif maupun kualifikasi/ko kualifikasi/kompetensi petensi pegawai yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

514.361.721.801, 624.963.466.973, 652.865.927.415, 667.762.033.213, 00 00 00 00 301.842.460.185, 309.908.094.493,286.676.983.082, 00 00 00 240719355394,0 0 212.519.261.616, 315.055.372.480, 00 00 366.188.944.333, 427042677819,0 0 00 TA 2007

TA 2008

TA 2009

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA DAERAH

TA 2010

Gambar 3.3 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2006 s.d. 2010 Kabupaten Banggai

Berdasarkan optimalisasi dan efisiensi ef siensi belanja yang telah ditempuh, maka capaian kinerja belanja daerah selama tahun anggaran 2007 s.d. 2010 disajikan pada Tabel 3.3. .3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan rata rata-rata belanja daerah selama empa empat tahun dalam Tahun ahun Anggaran 2007 s.d. 2010 mencapai 9,42%, pertumbuhan tersebut terlihat lebih kecil 2,94% bila dibandingkan dengan rata-rata rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun (2006 s.d. 2010), ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah d cukup baik dalam am mengelola keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja secara kuantitatif, untuk lebih jelasnya pos-pos pos belanja daerah dan besarannya dapat dilihat pada Tabel 3.3.


70

BAB III


Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s.d. Tahun 2010 Kabupaten Banggai

Proporsi terhadap total pendapatan


11.809.705.611,59

2,76%

16.304.160.264,53

3,11%

23.043.409.324,86

3,81%

24.295.252.064,10

3,86%

25.045.047.291,31

3,71%

21,98%

Pajak Daerah

3.314.607.064,57

0,78%

3.397.031.540,21

0,65%

4.347.860.680,36

0,72%

5.426.045.892,72

0,86%

6.383.971.668,90

0,95%

18,23%

Retribusi Daerah

4.993.538.146,94

1,17%

6.099.048.627,20

1,16%

7.411.501.638,05

1,22%

9.744.345.542,32

1,55%

12.227.869.182,95

1,81%

25,16%

294.566.743,48

0,07%

486.642.008,07

0,09%

0,07%

752.216.445,26

0,12%

1.092.442.291,79

0,16%

42,97%

Lain-lain PAD yang sah

3.206.993.656,60

0,75%

6.321.438.089,05

1,21%

10.844.344.200,12

1,79%

8.372.644.183,80

1,33%

5.340.764.147,67

0,79%

27,41%

DANA PERIMBANGAN

398.831.413.138,00

93,34%

475.371.748.510,94

90,75%

529.177.916.940,00

87,45%

534.518.223.970,00

84,83%

561.520.981.992,00

83,14%

9,14%

23.434.981.138,00

5,48%

37.292.748.510,94

7,12%

29.247.887.140,00

4,83%

31.315.805.970,00

4,97%

38.541.999.392,00

5,71%

5,62%

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah

II


2008

Jenis Pendapatan 2006

I

Rerata Pertumbuhan


No

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak


REALISASI TAHUN ANGGARAN

2007

439.702.806,33

2009

2010


71

BAB III





2008

22.135.576.734,00

5,18%

29.189.062.747,94

5,57%

24.988.868.983,00

4,13%

27.373.842.942,00

4,34%

34.195.672.404,00

5,06%

16,93%

1.299.404.404,00

0,30%

8.103.685.763,00

1,55%

4.259.018.157,00

0,70%

3.941.963.028,00

0,63%

4.346.326.988,00

0,64%

-27,51%

Dana Alokasi Umum

339.893.000.000,00

79,55%

387.407.000.000,00

73,96%

436.511.029.800,00

72,13%

449.171.418.000,00

71,28%

474.875.782.600,00

70,31%

8,82%

Dana Alokasi Khusus

35.503.432.000,00

8,31%

50.672.000.000,00

9,67%

63.419.000.000,00

10,48%

54.031.000.000,00

8,57%

48.103.200.000,00

7,12%

10,53%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YG. SAH

16.639.941.157,34

3,89%

32.145.234.169,05

6,14%

52.917.795.646,00

8,74%

71.293.342.221,00

11,31%

88.792.188.192,90

13,15%

54,27%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

7.635.099.157,34

1,79%

6.760.234.169,05

1,29%

10.638.372.146,00

1,76%

15.106.077.821,00

2,40%

14.896.240.560,90

2,21%

2,21%

Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

9.004.842.000,00

2,11%

25.385.000.000,00

4,85%

42.279.423.500,00

6,99%

56.187.264.400,00

8,92%

73.895.947.632,00

10,94%

10,94%

427.281.059.906,93

100%

523.821.142.944,52

100%

605.139.121.910,86

100%

630.106.818.255,10

100%

675.358.217.476,21

100%

12,36%

2006

Bagi hasil pajak Bagi hasil pajak bukan pajak

III

Rerata Pertumbuhan


No

Jenis Pendapatan

TOTAL PENDAPATAN DAERAH


REALISASI TAHUN ANGGARAN

2007

2009

2010

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011


72

BAB III


Tabel 3.2 3.2 Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2006 s.d. Tahun 2010 Kabupaten Banggai Kinerja Pendapatan Tahun No

Jenis Pendapatan

2006 Target

I


Target

Realisasi

% Kinerja Pendapatan

11.809.705.611,59

100,70%

12.255.225.000,00

16.304.160.264,53

133,04%

Pajak Daerah

2.964.000.000,00

3.314.607.064,57

111,83%

2.974.000.000,00

3.397.031.540,21

114,22%

Retribusi Daerah

4.845.690.250,00

4.993.538.146,94

103,05%

5.089.725.000,00

6.099.048.627,20

119,83%

225.000.000,00

294.566.743,48

130,92%

225.000.000,00

486.642.008,07

216,29%

3.693.500.000,00

3.206.993.656,60

86,83%

3.966.500.000,00

6.321.438.089,05

159,37%

395.582.664.131,00

398.831.413.138,00

100,82%

461.768.664.000,00

475.371.748.510,94

102,95%

23.434.981.138,00

98,92%

Lain-lain PAD yang sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak

23.689.664.131,00

Bagi hasil pajak Bagi hasil pajak bukan pajak

III

2007

11.728.190.250,00

Hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah II

Realisasi


22.135.576.734,00

37.292.748.510,94

157,42%

29.189.062.747,94

168,47%

23.689.664.131,00

1.299.404.404,00

6.364.073.200,00

8.103.685.763,00

127,33%

Dana alokasi umum

339.893.000.000,00

339.893.000.000,00

100,00%

387.407.000.000,00

387.407.000.000,00

100,00%

Dana alokasi khusus

32.000.000.000,00

35.503.432.000,00

110,95%

50.672.000.000,00

50.672.000.000,00

100,00%


6.095.000.000,00

16.639.941.157,34

273,01%

30.480.000.000,00

32.145.234.169,05

105,46%

Bagi hasil pajak dari Provinsi

5.095.000.000,00

7.635.099.157,34

149,85%

5.095.000.000,00

6.760.234.169,05

132,68%

Dana Penyesuaian otonomi khusus

1.000.000.000,00

9.004.842.000,00

900,48%

25.385.000.000,00

25.385.000.000,00

100,00%

413.405.854.381,00

427.281.059.906,93

103,36%

504.503.889.000,00

523.821.142.944,52

103,83%

Total Pendapatan

5,49%

23.689.664.000,00 17.325.590.800,00


73

BAB III


Tabel 3.2 (Lanjutan) Kinerja Pendapatan Tahun No

Jenis Pendapatan

2008 2008 Target

I


Target

Realisasi


23.043.409.324,86

130,00%

22.610.993.465,00

24.295.252.064,10

107,45%

Pajak Daerah

3.536.450.000,00

4.347.860.680,36

122,94%

4.702.950.000,00

5.426.045.892,72

115,38%

Retribusi Daerah

6.362.627.500,00

7.411.501.638,05

116,48%

10.107.911.025,00

9.744.345.542,32

96,40%

393.750.000,00

439.702.806,33

111,67%

752.216.440,00

752.216.445,26

100,00%

7.432.544.290,00

10.844.344.200,12

145,90%

7.047.916.000,00

8.372.644.183,80

118,80%

524.302.450.000,00

529.177.916.940,00

100,93%

522.182.633.000,00

534.518.223.970,00

102,36%

Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak

29.763.870.000,00

29.247.887.140,00

98,27%

30.649.840.000,00

31.315.805.970,00

102,17%

Bagi hasil pajak

25.000.710.000,00

24.988.868.983,00

99,95%

25.000.710.000,00

27.373.842.942,00

109,49%

4.763.160.000,00

4.259.018.157,00

89,42%

5.649.130.000,00

3.941.963.028,00

69,78%

Dana alokasi umum

431.119.580.000,00

436.511.029.800,00

101,25%

437.501.793.000,00

449.171.418.000,00

102,67%

Dana alokasi khusus

63.419.000.000,00

63.419.000.000,00

100,00%

54.031.000.000,00

54.031.000.000,00

100,00%


37.730.423.500,00

52.917.795.646,00

140,25%

66.263.764.000,00

71.293.342.221,00

107,59%

7.500.000.000,00

10.638.372.146,00

141,84%

10.076.500.000,00

15.106.077.821,00

149,91%

30.230.423.500,00

42.279.423.500,00

139,86%

56.187.264.000,00

56.187.264.400,00

100,00%

579.758.245.290,00

605.139.121.910,86

104,38%

611.057.390.465,00

630.106.818.255,10

103,12%

Lain-lain PAD yang sah DANA PERIMBANGAN

Bagi hasil pajak bukan pajak

III

2009

17.725.371.790,00


II

Realisasi


Bagi hasil pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian otonomi khusus Total Pendapatan


74

BAB III


Tabel 3.2 (Lanjutan) Kinerja Pendapatan Tahun No.

Jenis Pendapatan

2010 Target

I


21.466.400.000,00

25.045.047.291,31

116,67%

5.288.650.000,00

6.383.971.668,90

120,71%

11.093.500.000,00

12.227.869.182,95

110,23%


1.092.000.000,00

1.092.442.291,79

100,04%

Lain-lain PAD yang sah

3.992.250.000,00

5.340.764.147,67

133,78%

553.578.982.600,00

561.520.981.992,00

101,43%

Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak

30.600.000.000,00

38.541.999.392,00

125,95%

Bagi hasil pajak

24.950.870.000,00

34.195.672.404,00

137,05%

5.649.130.000,00

4.346.326.988,00

76,94%

Dana alokasi umum

474.875.782.600,00

474.875.782.600,00

100,00%

Dana alokasi khusus

48.103.200.000,00

48.103.200.000,00

100,00%


86.496.622.632,00

88.792.188.192,90

102,65%

Bagi hasil pajak dari Provinsi

11.100.000.000,00

14.896.240.560,90

134,20%

Dana Penyesuaian otonomi khusus

75.396.622.632,00

73.895.947.632,00

98,01%

661.542.005.232,00

675.358.217.476,21

102,09%

Pajak Daerah Retribusi Daerah

II

DANA PERIMBANGAN

Bagi hasil pajak bukan pajak

III

Realisasi


Total Pendapatan

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011 RPJMD Kabupaten Banggai 2011 - 2016

75

BAB III


Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2007 s.d. Tahun 2010 Kabupaten Banggai

No

TAHUN ANGGARAN

JENIS BELANJA 2007

I

2008

2010

BELANJA TIDAK LANGSUNG

212.519.261.616.

315.055.372.480

366.188.944.333

427.042.677.819

27,03

Belanja Pegawai

185.365.917.566

298.962.803.730

331.966.050.614

391.762.350.254

30,11

772.855.000

810.000.000

1.049.500.000

694.090.000

0,17

5.084.500.000

1.574.780.000

11.029.381.800

11.444.981.500

178,37

10.640.720.550

10.614.374.000.00

7.638.089.779

4.769.555.351

(21,95)

14.505.922.140

11.425.676.664

(21,23)

Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

10.161.527.000

2.787.750.000

6.935.637.050

(86,28)

493.741.500

305.664.750

10.387.000

(67,35)

301.842.460.185

309.908.094.493

286.676.983.082

240.719.355.394

(6,95)

27.925.197.340

17.423.200.242

6.955.304.735

5.216.114.165

(40,90)

Belanja Barang dan Jasa

100.108.950.274

107.454.512.453

96.497.360.744

89.211.514.108

(3,47)

Belanja Modal

173.808.312.571

185.030.381.798

183.224.317.603

146.291.727.121

(4,89)

TOTAL BELANJA DAERAH

514.361.721.801

624.963.466.973

652.865.927.159.9

667.762.033.213

9,42

Belanja Tidak Terduga II

2009

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011 RPJMD Kabupaten Banggai 2011 - 2016

76

BAB III


3.1.2. Neraca Daerah Neraca daerah merupakan sumber informasi tentang likuiditas keuangan daerah, kewajiban (hutang) dan ekuitas dana dari pemerintah daerah kepada pihakpihak yang berkepentingan. Neraca daerah disajikan sebagai upaya penyajian salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Neraca daerah sangat berguna bagi pemangku kebijakan untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efektif dan efisien. Adapun perkembangan komponen neraca daerah Kabupaten Banggai berdasarkan data tahun 2006 s.d. 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut : Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Aset Daerah Kabupaten Banggai Jml Kenaikan / penurunan (Pertumbuhan/Penyusutan)

Uraian

ASET

37,49

ASET LANCAR

(5,25)

Kas

(7,50) Kas di Kas Daerah

(7,02)

Kas di Bendahara Pengeluaran

(15,27)

Kas di Bendahara Penerimaan

(20,91)

Piutang

43,35

Piutang Pajak

11,00

Piutang Retribusi

27,58

Piutang Dana Bagi Hasil Propinsi

20,25

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

868,72

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

(10,33)

Piutang PFK

(25,00)

Piutang Dana Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan

(12,62)


77

BAB III


Uraian

Jml Kenaikan / penurunan (Pertumbuhan/Penyusutan)

Piutang Bagian Laba Usaha Perusahaan Daerah

(25,00)

Piutang Lain - lain

3,31

Persediaan

(4,59)

INVESTASI JANGKA PANJANG

8,19

Investasi Nonpermanen

(9,23)

Investasi Dana Bergulir

(9,23)

Investasi Permanen

8,58

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ( BUMD ) ASET TETAP

8,58 47,06

Tanah

229,46

Peralatan dan Mesin

31,55

Gedung dan Bangunan

132,72

Jalan, Irigasi dan Jembatan

25,94

Aset Tetap Lainnya

33,17

Konstruksi Dalam Pengerjaan

75,57

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

DANA CADANGAN Dana Cadangan Dana Cadangan

ASET LAINNYA

-

-

-

Tagihan Penjualan Angsuran

-

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

-

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

-

Aset Tak Berwujud

-

Aset Lain-lain

-

KEWAJIBAN

968,61

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

968,61

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

418,16

Uang Muka dari Kas Daerah

-

Pendapatan Diterima Dimuka

-

Hutang Belanja

(49,61)


78

BAB III


Jml Kenaikan / penurunan (Pertumbuhan/Penyusutan)

Uraian Hutang Jangka Pendek Lainnya

(25,00) -

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

-

Utang Dalam Negeri

-

Utang Luar Negeri

-

EKUITAS DANA

37,56

EKUITAS DANA LANCAR

(5,47)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA )

(7,76)

Pendapatan Yang Ditangguhkan

(25,00)

Cadangan Piutang

43,34

Cadangan Persediaan

(4,59)

Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang

(49,61)

jangka pendek

-

EKUITAS DANA INVESTASI

45,75

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

8,19

Diinvestasikan Dalam Bentuk Aset Tetap

47,06

Diinvestasikan Dalam Bentuk Aset Lainnya

-

Dana yg harus disiapkan utk Pembayaran Utang Jangka Panjang

-

EKUITAS DANA CADANGAN

-

Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan

-

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

-

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

37,49

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011 Berdasarkan tabel di atas bahwa total kewajiban dan ekuitas (total aset) mengalami kenaikan rata-rata 37,49%. Ini menunjukan bahwa perkembangan aset daerah cukup tinggi seiring dengan kebijakan belanja modal dan perkembangan nilai aset tetap yang semakin tinggi pula.


79

BAB III


Selanjutnya berdasarkan data neraca daerah tahun 2007 s.d. 2010 dapat disusun rasio atau perbandingan antara komponen neraca (harta dan kewajiban) yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktifitas beserta analisis lainnya yang disajikan dalam Tabel 3.5 berikut : Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banggai

NO

Uraian

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

(%)

(%)

(%)

Keterangan

1.

Rasio lancar (current ratio)

1885,79

1877349,71

114142,50 Liquid

2.

Rasio quick (quick ratio)

1806,47

1793801,34

110012,40 Liquid

3.

Rasio total hutang terhadap total aset

3,56

0,03

0,46 Solvabel

4.

Rasio hutang terhadap modal

3,56

0,03

0,46 Solvabel

5.

Rata-rata umur piutang

3,80 hr

4,83 hr

Perubahan 4,55 hr Piutang menjadi Kas

309 hr

Umur dana dalam bentuk persediaan 351 hr digunakan untuk pelayanan publik

6.

Rata-rata umur persediaan

372 hr

Sumber : DPPKA Kab. Banggai Tahun 2011 (data diolah)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua rasio pada neraca daerah Kabupaten Banggai berada pada kondisi yang sehat/baik, misalnya tingginya nilai rasio lancar dan rasio quick disebabkan jumlah hutang (kewajiban) terhadap harta lancar termasuk persediaan nilainya mempunyai perbandingan signifikan (kewajiban nilainya jauh lebih kecil dari aset lancar).


80

BAB III


Pada umumnya nilai-nilai analisis di atas berada pada kondisi yang lebih baik dari kondisi neraca daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikan kondisi di atas belum menunjukkan bahwa kebutuhan akan aset (kekayaan) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai saat ini telah cukup. Ini dikarenakan perkembangan akan struktur organisasi dan pemekaran wilayah di masa yang akan datang, maupun beberapa SKPD (kelurahan dan kecamatan) saat ini belum memiliki gedung dan prasarana yang memadai.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2006 s.d. 2010 dapat digambarkan melalui kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan sebagai berikut : a. Kebijakan Pendapatan Daerah. Untuk efektifitas pengelolaan pendapatan daerah, maka kebijakan pendapatan daerah ditetapkan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah; dalam perencanaan target PAD supaya memperhatikan kondisi ekonomi daerah. 2. Upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat bahkan sebaliknya bilamana perlu dapat diberkan insentif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung stabil atau meningkat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, kecepatan dan ketepatan pelayanan.


81

BAB III


3. Pemerintah daerah agar secara konsisten untuk tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah. 4. Dalam menetapkan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan dari hasil kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal yang dimaksud. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan kekayaan dan aset-aset daerah yang idle dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. 5. Apabila terdapat sumber-sumber penerimaan PAD yang melampaui target seyogyanya segera dilakukan penyetoran dan pencatatan, perubahannya dilakukan melalui momen perubahan anggaran dan bila setelah momen perubahan baru terjadi pelampauan target, maka dalam perhitungan anggaran sudah harus dilaporkan oleh bendahara penerima. b. Kebijakan Belanja Daerah Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, maka kebijakan belanja daerah ditetapkan sebagai berikut : 1. Optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaannya diharapkan kepada seluruh SKPD agar memperioritaskan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat sesuai kewenangan satuan kerja masing-masing. 2. Upaya sinkronisasi program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maka satuan kerja berdasarkan kewenangannya perlu menyediakan dana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan Daerah Untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur (idle money), maka diupayakan untuk menghindari adanya sisa lebih pembiayaan tahun berjalan dalam APBD, dan apabila terdapat sisa lebih perhitungan tahun berjalan supaya dalam


82

BAB III


perubahan APBD dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain adalah : 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/perubahan APBD; 3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah. 3.2.1. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Pengalokasian belanja aparatur dan belanja publik dalam APBD Kabupaten Banggai belum seimbang. Hal ini ditunjukkan bahwa belanja aparatur lebih besar dibandingkan belanja publik, yaitu 50,62% untuk belanja aparatur di Tahun Anggaran 2008, meningkat menjadi 51,91% di Tahun 2009 kemudian terus mengalami kenaikan menjadi 59,45% di Tahun 2010. Untuk lebih jelasnya besaran belanja aparatur terhadap total pengeluaran daerah dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini : Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banggai

No

Uraian

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)

Persentase ersentase

(a)

(b)

(a)/(b) x 100%

1

T.A. 2008

316.386.003.972,00

624.963.466.973,00

50,62%

2

T.A. 2009

338.921.355.349,00

652.865.927.415,00

51,91%

3

T.A. 2010

396.978.464.419,00

667.762.033.213,00

59,45%

Sumber : DPPKA Kab. Banggai Tahun 2011


83

BAB III


Gambaran dari tabel di atas cukup mengkhawatirkan bilamana pertumbuhan belanja aparatur tidak terkendali, oleh karena itu pemerintah daerah senantiasa terus mengupayakan peningkatan sumber-sumber sumber sumber pendapatan atau penghematan belanja aparatur yang penetapannya melalui kebijakan pemerintah pemerintah daerah. Untuk lebih mudahnya melihat perbandingan belanja aparatur terhadap total belanja dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini.

Gambar 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banggai 3.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Banggai, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali

yang

dalam

penganggaran

APBD

Pemerintah

Kabupaten

Banggai

dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tabel 3.7 .7 di bawah ditunjukkan defisit riil anggaran selang tahun anggaran 2008 s.d. 2010, maka pembiayaan sangat berperan dimana sisa lebih perhitungan anggaran berperan menutupi defisit anggaran tersebut,, yaitu SILPA tahun anggaran 2007 s.d. 2009.


84

BAB III


Tabel 3. 7 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banggai

NO

Uraian

1.

Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

(Rp)

(Rp)

(Rp)

605.139.121.910,86

630.106.818.255,10

675.358.217.476,21

624.963.466.973,00

652.865.927.415,00

667.762.033.213,00

3.000.000.000,00

3.312.000.000,00

1.997.783.560,00

Dikurangi realisasi: 2.

Belanja Daerah

3.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Defisit riil

(22.824.345,062,86)

(26.071.109.159,90)

5.598.400.703,21

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011 Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dan 2009 terjadi defisit anggaran, adapun besarnya defisit riil masing-masing sebesar Rp.22.824.345.062,86 untuk Tahun 2008 dan Rp.26.071.109.159,90 untuk Tahun 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.5 dimana defisit anggaran ditunjukkan dengan nilai negatif yang mengarah ke kiri pada gambar, antara lain terjadi pada tahun 2008 dan 2009.


85

BAB III


Tahun 2010 (Rp)

-26071109160 5.598.400.703,21

Defisit riil

Tahun 2009 (Rp)

-22824345063 Tahun 2008 (Rp)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1.997.783.560,00 3.312.000.000,00 3.000.000.000,00

Belanja Daerah

667.762.033.213,00 652.865.927.415,00 624.963.466.973,00

Realisasi Pendapatan Daerah

675.358.217.476,21 630.106.818.255,10 605.139.121.910,86

-500.000.000.000,00 500.000.000.000,00

0,00

500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00

Gambar 3.5 Defisit Riil Anggaran, Kabupaten Banggai

Adapun kemampuan SILPA untuk menutupi defisit riil ditunjukkan pada Tabel 3.8 di bawah ini : Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banggai Proporsi dari total defisit riil No.

1.

Uraian

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

Thn 2008

Thn 2009

Thn 2010

(%)

(%)

(%)

404,64

271,94

2.

Pencairan Dana Cadangan

-

-

3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

1,93

2,89


86

BAB III


4.

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

5,98

11,12

6.

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011 (diolah)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan SILPA Tahun 2008 untuk menutup defisit anggaran sebesar 404,64%, demikian halnya untuk Tahun 2009 sebesar 271,94%, dengan kata lain SILPA Tahun 2007 mampu menutup defisit Tahun 2008 dengan besaran 4,05 kali demikian juga SILPA Tahun 2008 mampu menutup defisit Tahun 2009 dengan besaran 2,72 kali defisit. Adapun kontribusi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk menutup defisit masing-masing 1,93% untuk Tahun 2008 dan 2,89% untuk Tahun 2009; demikian juga kontribusi penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah untuk menutup defisit sebesar 5,98% untuk Tahun 2008 dan 11,12% untuk Tahun 2009. Sedangkan untuk Tahun 2010 SILPA tidak berfungsi untuk menutupi defisit, ini menunjukkan terjadinya surplus anggaran di Tahun 2010. Adapun komponen yang mempengaruhi SILPA pada tahun anggaran berkenaan antara lain ditunjukkan pada tabel di bawah ini : Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banggai Thn 2008 No.

Uraian

Thn 2009

Thn 2010

Rp (000)

% dari SiLPA

Rp (000)

% dari SiLPA

Rp (000)

% dari SiLPA

1.

Jumlah SiLPA

70.897.813

-

47.726.705

-

55.247.105

-

2.

Pelampauan penerimaan PAD

5.318.037

7,50

1.684.258

3,52

3.578.647

6,47

3.

Pelampauan penerimaan dana perimbangan

8.013.839

11,30

17.365.169

36,38

11.737.564

21,24


87

BAB III


Thn 2008 No.

4.

5.

6.

7.

Uraian

Thn 2009

Thn 2010

Rp (000)

% dari SiLPA

Rp (000)

% dari SiLPA

Rp (000)

% dari SiLPA

Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

12.049.000

16,99

-

-

(1.500.000)

‘-2,71

Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

45.651.936

64,39

28.539.276

59,79

42.508.893

76,94

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

-

-

-

-

-

-

(138.000)

-0,19

138.000

0,29

(1.078.000)

-1,95

Kegiatan lanjutan

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011 (diolah) Berdasarkan tabel di atas terlihat proporsi persentase komponen pembentuk SILPA pada Tahun 2008 yaitu : Pelampauan penerimaan PAD 7,50%, Pelampauan penerimaan

dana

perimbangan

11,30%,

Pelampauan

penerimaan

lain-lain

pendapatan daerah yang sah 16,99 %, penghematan belanja 64,39% dan kegiatan lanjutan berupa hutang dengan besaran -0,19%. Demikian juga halnya untuk Tahun 2009 dan Tahun 2010 namun berbeda nilai.

3.3. Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan dimaksudkan untuk alokasi pembagian dana untuk pospos balanja yang harus dibelanjai dari sumber-sumber pendapatan daerah. Analisis yang diperlukan antara lain : Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; Proyeksi Data Masa Lalu; dan Penghitungan Kerangka Pendanaan.


88

BAB III


3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pada belanja daerah pemerintah Kabupaten Banggai, belanja yang periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, sementara pada pos pembiayaan sampai saat ini

pemerintah

pengembangan

daerah

baru

meluncurkan

LUEP

yang

diperuntukkan

perekonomian

masyarakat,

dana

tersebut

nantinya

bagi akan

dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai, oleh karenanya masuk pada pos pembiayaan. Adapun dana yang bersifat prioritas yang nilainya lebih besar pada umumnya merupakan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : a) Belanja Gaji dan Tunjangan; 2) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH; 3) Belanja Bagi Hasil; dan Belanja Langsung terdiri dari: 1) Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis; 2) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; 3) Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya); 4) Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya); dan 5) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya). Sedangkan Pembiayaan/Pengeluaran diperuntukkan bagi pengembangan perekonomian masyarakat dalam bentuk pinjaman yaitu LUEP. Untuk lebih jelasnya pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut : Tabel 3.10 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Banggai

No

Uraian

Tahun 2009 (Rp)

Tahun 2010 (Rp)

Rata-rata Pertumbuhan (%)

A

Belanja Tidak Langsung

366.188.944.333

427.042.677.819

16,62%

1

Belanja Gaji dan Tunjangan

331.966.050.614

391.762.350.254

18,01%

2

Belanja bagi hasil

11.425.676.664


89

BAB III


3

Belanja Bantuan Sosial

4

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

5

Belanja Tidak Terduga

6

Belanja Subsidi

7

Belanja Hibah

7.638.089.779

4.769.555.351

-37,56%

14.505.922.140

6.935.637.050

-52,19%

10.387.000

-33,86%

1.049.500.000

694.090.000

11.029.381.800

11.444.981.500

3,77%

286.676.983.082

240.719.355.394

-16,03%

6.955.304.735

5.216.144.165

-25,00%

96.497.360.744

89.211.514.108

-7,55%

183.244.317.603

146.291.727.121

-20,17%

1.500.000.000

1.500.000.000

0,00%

654.365.927.415

669.262.033.213

2,28%

Dst.. B

Belanja Langsung

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

C

Pembiayaan/Pengeluaran

1

Luep TOTAL (A+B+C)

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011 (diolah) 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan konsekuensi logis bagi tiap-tiap daerah kabupaten/kota untuk segera menyusun perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 bersifat close list sehingga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang disebutkan dalam Undang-undang tidak boleh dipungut. Hal ini tentu akan mengakibatkan

struktur

pendapatan

mengalami

perubahan.

Implementasi

pelaksanaan Perda BPHTB dan Perda Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 akan dilaksanakan mulai tahun 2011, demikian pula dengan Perda Retribusi Daerah yang terbagi menjadi tiga yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Umum dan Retribusi Perijinan Tertentu. Dengan pelimpahan kewenangan pemungutan pajak yang semula merupakan pajak pusat (BPHTB dan PBB Pedesan Perkotaan) kepada pemerintah daerah maka PAD akan meningkat seiring dengan penambahan kedua jenis objek pajak ini. Dalam rangka persiapan pengalihan kedua jenis objek pajak ini pemerintah daerah perlu mempersiapkan antara lain peraturan/regulasi (peraturan daerah,


90

BAB III


peraturan bupati, SOP), sarana prasarana, kerjasama dengan instansi terkait, penyiapan sumber daya manusia yang menangani dan penganggaran pemungutan. Kebijakan keuangan daerah dapat dilihat dari komponen pendapatan daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum

daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah; 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD bruto yang bermakna

bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil; dan 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun Proyeksi pendapatan yang akan diharapkan tercapai untuk memenuhi seluruh belanja daerah prioritas selama kurun waktu Tahun 2012–2016 dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut : Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

No.

Tahun Anggaran

Proyeksi (Rp)

1.

Tahun 2012

813.316.600.000,00

2.

Tahun 2013

873.560.500.000,00

3.

Tahun 2014

933.804.400.000,00

4.

Tahun 2015

994.048.300.000,00

5.

Tahun 2016

1.054.292.200.000,00

Sumber : Proyeksi DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011


91

BAB III


Asumsi yang digunakan dalam proyeksi pendapatan di atas : a. Proyek Gas Senoro tidak/belum diperhitungkan, b. Kebijakan pendapatan pada periode sebelumnya yang masih relevan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah masih tetap dipertahankan, dan langkah optimalisasi pendapatan dilanjutkan antara lain : 1) Melakukan

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah; 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan

retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah; 3) Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk

terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; 4) Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi; 5) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya

dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi; 3.2.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Asumsi penghitungan kerangka pendanaan yang digunakan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah antara lain : 1) SILPA yang diperhitungkan tidak melebihi 3,5% dari belanja; 2) belanja wajib yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 untuk LUEP. Penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sangat penting untuk dibandingkan dengan perencanaan pendanaan (proyeksi pendanaan), sehingga kapasitas tersebut dihitung dengan menjumlahkan proyeksi pendapatan dengan proyeksi perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), kemudian dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Untuk lebih jelasnya tabel tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah sebagaimana Tabel 3.12 di bawah ini.


92

BAB III


Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai No.

Proyeksi (Rp 000.000)

Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

994,0483

1.054,2922

1.

Pendapatan

2.

Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

-

-

-

-

-

3.

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

30,1229

32,5326

34,9424

37,352176

39,7619

Total penerimaan

843,4395 906,0931 968,7468 1.031,4005 1.094,0541

813,3166 873,5605 933,8044

Dikurangi: 4.

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

841,9395 904,5931 967,2468 1.029,9004 1.092,5541

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011 (diolah) Sebagaimana dengan proyeksi pendapatan sebelumnya, belanja daerah juga diproyeksi,

agar

tidak

mempunyai

bias

yang

besar

dalam

merencanakan

pembelanjaan, maka proyeksi belanja didasarkan atas proyeksi pendapatan setelah memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran, adapun proyeksi tersebut sebagaimana pada Tabel 3.13 di bawah ini : Tabel 3.13 .13 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banggai No.

Tahun Anggaran

Proyeksi (Rp)

1.

Tahun 2012

841.938.000.000,00

2.

Tahun 2013

904.592.000.000,00

3.

Tahun 2014

967.245.000.000,00

4.

Tahun 2015

1.029.899.000.000,00

5.

Tahun 2016

1.092.553.000.000,00

Sumber : Proyeksi DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011


93

BAB III


Proyeksi di atas diasumsikan bahwa struktur belanja daerah masih tetap sama dengan periode sebelumya dimana belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung, namun trend belanja langsung diupayakan terus meningkat, sebagai komitmen pemerintah yang berpihak kepada kepada masyarakat dalam kebijakan belanja daerah. daerah. Adapun penggunaan Silpa untuk menutupi defisit anggaran, sedang bila terjadi surplus maka akan digunakan untuk pos pembiayaan dan belanja langsung pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya dari besaran belanja daerah yang telah diproyeksikan, akan digunakan untuk membelanjai belanja langsung dan belanja tidak langsung daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 3. 14. Untuk mengalokasikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dimiliki Pemerintah daerah berpedoman pada skala prioritas sebagai berikut : Prioritas I : Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program Prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Di samping itu, Prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas Prioritas II : Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masingmasing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III : Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan


94

BAB III


kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada Prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Tabel 3.14 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Proyeksi (Rp. 000.000.000) No

I

Uraian Kapasitas riil kemampuan keuangan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

841,94

904,59

967,25

1029,90

1092,55

342,41

369,69

399,70

427,90

457,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I II.a

Belanja Langsung

II.b

Pembentukan dana cadangan Dikurangi:

II.c

Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

II.d

Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama

II

Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)

340,91

368,19

398,20

426,40

455,50

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)

501,03

536,41

569,05

603,50

637,05

470,91

503,87

534,10

566,15

597,29

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II III.a III.a

Belanja Tidak Langsung Dikurangi:

III.b III.b

Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

99,59

94,83

83,31

69,18

49,30

III

Total rencana pengeluaran prioritas II (3.a-3.b)

401,44

441,58

485,74

534,32

587,75

Surplus anggaran riil atau Berimbang (I(I-IIII-3)*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai Tahun 2011 (diolah)


95

BAB III


Adapun proporsi alokasi kapasitas riil sesuai skala prioritas sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.15 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Alokasi (Rp. 000.000.000) No.

Jenis Dana

Tahun I %

Rp

Tahun II %

Rp

Tahun 3 %

Rp

Tahun IV %

Rp

Tahun V %

Rp

1.

Prioritas I

40,49%

340,91

40,70%

368,19

41,17%

398,20

41,40%

426,40

41,69%

455,48

2.

Prioritas II

47,68%

401,44

48,82%

441,58

50,22%

485,74

51,88%

534,32

53,80%

568,79

3.

Prioritas III

11,83%

99,59

10,48%

94,83

8,61%

83,31

6,72%

69,18

4,51%

49,27

Total

100,00%

841,94

100,00%

904,60

100,00%

967,25

100,00%

1029,90

100,00%

1.092,55

Sumber : DPPKA Kabupaten Banggai, (data diolah) Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam proyeksi belanja daerah, bahwa struktur belanja daerah masih lebih besar belanja tidak langsung, belanja ini didominasi belanja gaji Pegawai Negeri Sipil, namun demikian belanja daerah diupayakan untuk meningkatkan trend belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Bila digambarkan seluruh komponen yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah, antara lain terlihat pada Gambar 3.6 di bawah ini meliputi: 1) proyeksi Kapasitas riil keuangan daerah; 2) proyeksi pendapatan; 3) proyeksi belanja; 4) proyeksi belanja tidak langsung; 5) proyeksi belanja langsung; dan 6) proyeksi Silpa setelah dikurangi pos pembiayaan diperkirakan bernilai konstan (1,5 M).


96

BAB III


Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1200 1000 800 600 400 200 0

Gambar 3.6 Proyeksi Pendapatan dan belanja daerah; Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung; dan Proyeksi Silpa, Tahun 2012-2016 Kabupaten Banggai

Upaya memproyeksikan belanja langsung memiliki trend yang meningkat merupakan komitmen prioritas pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang jelas untuk setiap indikator kinerjanya diikuti

dengan

peningkatan

kinerja

pelayanan

dan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi yang akan ditempuh dalam pengelolaan belanja daerah yaitu : 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi misi,, tujuan dan sasaran

RPJMD Tahun 2011-201 2016; 2) Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja,

standar satuan harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal. Berdasarkan kondisi proyeksi beban fiskal tersebut, pengelolaan belanja daerah

perlu

program/kegiatan

diarahkan dalam

pada

memperbesar

rangka

pemenuhan

belanja

langsung

kebutuhan/pelayanan


berupa dasar

97

BAB III


masyarakat,

penanggulangan

kemiskinan,

pengurangan

pengangguran,

dan

penyediaan infrastruktur publik, serta kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud peningkatan kinerja birokrasi. Namun dengan adanya prediksi kenaikan gaji pegawai sebesar 10% setiap tahun maka hal ini akan mempengaruhi pula prediksi kenaikan belanja tidak langsung. Secara umum kebijakan belanja daerah harus diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) Efisiensi dan efektivitas anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Peningkatan

kualitas

pelayanan

masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran diharapkan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal. 2) Ketepatan alokasi belanja menurut skala prioritas Penggunaan anggaran tahun 2012-2016 diprioritaskan untuk mendanai kegiatankegiatan di bidang pelayanan publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan sektor-sektor yang memiliki daya dukung tinggi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Prioritas penggunaan dana perimbangan antara lain 1) Dana bagi hasil pajak: untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan; 2) Dana alokasi umum: untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum; dan 3) Dana alokasi khusus: untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara


98

BAB III


lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dll.) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Bila proyek Dongi Senoro telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah berupa dana bagi hasil, maka pendapatan tersebut diarahkan untuk memperbesar belanja daerah secara total, namun komposisi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.


99

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV IV ANALISIS ISUISU-ISU STRATEGIS

4.1. 4.1. Analisis Masalah Pem Pembangunan Permasalahan dan keterbatasan dana merupakan masalah utama yang senantiasa diperhadapkan

pada

pemerintah

dalam

usaha penyelenggaraan

pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang terfokus pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis yaitu membangun sebagian dari seluruh bidang yang ada, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2011–2016 merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar dalam pembangunan Kabupaten Banggai selama lima tahun mendatang. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional dan isu-isu strategis di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah karena pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banggai merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nasional maupun Provinsi dan juga merupakan implementasi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih dengan memperhatikan kondisi nyata masyarakat Kabupaten Banggai. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan hasil dari analisis lingkungan eksternal terhadap capaian kinerja pembangunan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya serta merupakan hasil kajian bersama yang diidentifikasi sebagai kondisi yang harus diperhatikan dalam penentuan perencanaan pembangunan daerah. Pemahaman mendalam terhadap isu-isu strategis pembangunan dapat memberikan arahan bahwa hal-hal yang menjadi isu-isu strategis itu adalah suatu keadaan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan berdampak negatif dan menghilangkan kesempatan untuk melakukan usaha


100

BAB IV


peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dikenal sebagai sasaran dan tujuan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

4.2. 4.2. Arahan RPJMRPJM-Nasional Tahun 2010 -2014 Pemantapan

penataan

kembali

Indonesia

di

segala

bidang

dengan

menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian adalah merupakan bagian dari arahan RPJMN Tahun 2010–2014. Selain itu secara umum arahan RPJMN tahun 2010–2014 adalah : 1. Meningkatkan kondisi aman dan damai di berbagai daerah di Indonesia dengan peningkatan kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara. 2. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, melalui konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak azasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. 3. Meningkatkan

kesejahteraan

rakyat

dengan

indikatornya

peningkatan

pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa, 4. Peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan industri manufaktur sejalan

dengan

penguatan

pembangunan

pertanian

dan

peningkatan


101

BAB IV


pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat

dalam

kegiatan

perekonomian.

Kondisi

itu

didukung

oleh

pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan, 5. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor, 6. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, 7. Untuk mencapai arah pembangunan nasional, ditetapkan sebelas Prioritas Nasional yaitu: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 2. Reformasi pendidikan; 3. Reformasi kesehatan;


102

BAB IV


4. Reformasi penanggulangan kemiskinan; 5. Reformasi ketahanan pangan; 6. Reformasi infrastruktur; 7. Reformasi iklim investasi dan usaha; 8. Reformasi penanganan energi; 9. Reformasi lingkungan hidup dan bencana; 10. Reformasi penanganan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; 11. Reformasi kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

4.3. 4.3. IsuIsu-isu Strategis Pembangunan Nasional Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan nasional, beberapa isu strategis yang menjadi agenda utama dalam pembangunan nasional meliputi : 4.3 4.3.1 Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Penyelenggaraan

program

peningkatan

kesejahteraan

rakyat

akan

dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan

penguasaan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi akan

mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga sekitar 5-6 persen pada akhir Tahun 2014, dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 juta–10,7 juta pekerja selama periode 2010-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.


103

BAB IV


4.3 4.3.2 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Krisis keuangan global, juga tidak terlepas dari masalah ini. Oleh karena itu, negaranegara yang tergabung dalam G-20 sepakat untuk menempatkan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan kementerian/lembaga dan penanggulangan korupsi. 4.3 4.3.3 Penegakan Pilar Demokrasi Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dulu semua masalah prosedural. Di dalam proses pemilihan umum, misalnya, tidak boleh terulang kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial. 4.3 4.3.4 Penegakan Hukum Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap kerap mengganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, permasalahan terkait dengan struktur hukum akan diatasi dengan

peningkatan

independensi

dan

akuntabilitas

kelembagaan

hukum,

peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong


104

BAB IV


berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa sampai kepada hakim dan pengacara benar-benar harus menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti agar hukum semakin tegak dan pasti. 4.3 4.3.5 Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Misalnya, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bagi masyarakat sangat miskin akan diberikan bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Di samping itu, pemerintah akan mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga.

4.4 4.4. IsuIsu-Isu Strategis Pembangunan Penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten Banggai merupakan proses yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk efektif dan efisiennya penyelenggaraan pembangunan maka perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang isu-isu strategis pembangunan sehingga diharapkan dapat membantu dalam penentuan skala prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan pemahaman atas isu-isu strategis pembangunan maka pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat menyadari bahwa pemerintah daerah senantiasa diperhadapkan pada permasalahan utama yaitu tentang keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang terfokus pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis yaitu membangun sebagian dari seluruh bidang yang ada dan diharapkan dapat


105

BAB IV


memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Banggai dalam penyusunan RPJMD Tahun 2011–2016 memahami adanya isu-isu strategis dan permasalahan mendasar dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Banggai selama lima tahun mendatang. Isu-isu strategis yang nampak dan berkembang di daerah harus disinergikan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan isu-isu strategis di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah karena penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai merupakan pembangunan yang terintegrasikan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya dengan tetap memperhatikan kondisi nyata masyarakat Kabupaten Banggai serta tetap berpedoman pada usaha dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati bersama Wakil Bupati Banggai terpilih dengan mottonya “Membangun Banggai Dari Desa”. Permasalahan-permasalahan yang krusial dan merupakan isu-isu strategis dan terkait dengan layanan dasar di setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang ternyata belum mencapai target yang direncanakan dan ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun terakhir maka permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi sebagai isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Banggai yang mendesak dalam penanganannya melalui penyesuaian dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai. Adapun isu-isu strategis pembangunan yang berkembang di Kabupaten Banggai adalah: 1. Perlu ada usaha meningkatkan kualitas SDM, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan peningkatan penguasaan dan penerapan IPTEK. 2. Perlu ada usaha meningkatkan pelayanan kesehatan melalui upaya pencegahan penyakit, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat tidak mampu, termasuk pelayanan kesehatan pada ibu dan anak.


106

BAB IV


3. Perlu ada usaha meningkatkan layanan-layanan publik yang dalam jangka waktu tertentu diharapkan memberikan dampak atas peningkatan pendapatan asli daerah. 4. Perlu ada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pembangunan yang dimulai dari desa, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta pengembangan kemitraan pemasaran produksi dengan konsisten dalam pemanfaatan potensi unggulan daerah, penyediaan infrastruktur daerah, peningkatan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka memenuhi standar kelayakan operasional. 5. Perlu ada usaha pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang proporsional

sesuai dengan

perkembangan sosial

ekonomi masyarakat;

konservasi dan perlidungan sumber daya alam; penataan batas wilayah, luas, dan fungsi kawasan. 6. Perlu ada usaha meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, melalui peningkatan koordinasi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dalam memberikan pelayanan umum, 7. Perlu ada usaha mengembangkan pertanian yang tangguh dalam arti luas menuju kemandirian dan ketahanan pangan, meningkatkan akses petani terhadap permodalan, pemasaran, dan penunjang lainnya, 8. Perlu ada usaha meningkatkan kualitas kehidupan dengan tetap berlandaskan budaya lokal dengan berorientasi pada tatanan kehidupan budaya dan lingkungan hidup serta, serta pengelolaan lingkungan hidup pesisir dan laut. 9. Perlu

ada

usaha

meningkatkan

intervensi

dalam

penanganan

dan

penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana dan penerima manfaat pelaksanaan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. 10. Perlu ada usaha meningkatkan peran pariwista dan kepariwisataan dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan pembangunan dan pengelolaan pariwisata dan kepariwisataan, serta meningkatkan usaha pemeliharaan dan


107

BAB IV


pengembangan

budaya

lokal

yang

telah

berakar

dalam

kehidupan

kemasyarakatan. 11. Perlu ada usaha meningkatkan dan mengembangkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pengembangan, pembinaan, pemberdayaan kelembagaan koperasi serta meningkatkan kualitas sumber daya pengelola koperasi dan lembaga-lembaga ekonomi kemasyarakatan lainnya. 12. Perlu ada usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang berimbang dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pemerataan pembangunan yang berkeadilan terhadap semua wilayah kecamatan, kelurahan, dan desa sesuai kebutuhannya dan kemampuan daerah dalam pembiayaannya. 13. Perlu

ada

usaha

pemanfaatan

sumber

daya

pembangunan

dengan

memperhatikan fungsi kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungannya. 14. Perlu ada usaha melaksanakan optimalisasi penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (clean and good governance). 15. Perlu ada usaha meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam

penanganan

kelistrikan

guna

menunjang

pertumbuhan

dan

pengembangan ekonomi kerakyatan. 4.4.1.

IsuIsu-isu Strategis Global dan Nasional Isu-isu aktual dan strategis yang berlaku dalam tataran nasional dan

international yang oleh sejumlah 189 negara telah menandatangani kesepahaman dalam usaha penanggulangan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan yang terjadi di era milenium ini yaitu : 1. Komitmen Terhadap Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Berdasarkan kesepakatan global oleh 189 negara yang di dalamnya termasuk Indonesia

mengeluarkan

pernyataan

bersama

untuk

berusaha

melakukan

penghapusan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan dalam era millennium sekarang selambat-lambatnya pada tahun 2015. Kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu dan dengan target indikator tertentu telah diformulasikan dan ditandatangani oleh 189 negara yang bertemu dalam pelaksanaan Konferensi


108

BAB IV


Tingkat Tinggi Milenium Persatuan Bangsa-bangsa (UN Millennium Summit) pada September Tahun 2000 di New York, Amerika Serikat. Penyelenggaraan

pembangunan

dilaksanakan

untuk

mencapai

Tujuan

Pembangunan Milenium (MDGs) yang diharapkan pencapaiannya pada Tahun 2015 yang idealnya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya. Kelompok ini secara bersama-sama akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Banggai pada khususnya. Pemerintah Indonesia tetap memegang komitmennya untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs. Isi kesepahaman global yang telah dijadikan Komitmen bersama oleh 189 negara menyatakan kesediaan menyelengarakan usaha pemenuhan hak-hak dasar manusia yang diformulasikan dengan 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), sebagaimana disebutkan di bawah ini: 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan (Eradicating extreme poverty and hunger), 2. Mencapai pendidikan untuk semua (Achieving universal primary education), 3. Mendorong kesetaraan gender pemberdayaan perempuan (Promoting gender equality and empower women), 4. Menurunkan angka kematian anak (Reducing child mortality), 5. Meningkatkan kesehatan ibu (Improving Maternal Health), 6. Mengendalkan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (Combatting HIV/AIDS, malaria, and other diseases), 7. Mejamin kelestarian lingkungan hidup (Ensuring Environmental Sustainability), 8. Mengembangkan

kemitraan

pada

tingkat

global

demi

pembangunan

(Developing global partnershipes for development). 2. Pemanasan Global (Global Warm Warming). Terjadinya pemanasan global yang sebagian disebabkan oleh pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan


109

BAB IV


bakar pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, pembangkit tenaga listrik, penebangan dan pembakaran hutan-hutan tropis, dan penyebab-penyebab lainnya dapat berdampak buruk bagi seluruh sendi kehidupan di permukaan bumi sehingga hal itu merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh mahluk di dalamnya. Masalah serius seperti itu memerlukan penanganan dengan kemampuan yang handal dalam rangka penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan secara terpadu terhadap perilaku dan tindakan manusia serta kejadian alam lainnya yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya pemanasan global (global warming) yang merupakan ancaman serius terhadap seluruh sendi kehidupan di permukaan bumi ini. 3. Otonomi Daerah Sebagai Sistem Pemerintahan Sentralistik Menjadi Desentralistik Otonomi Daerah adalah sistem pemerintahan yang dimaksudkan untuk mendekatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan seperti itu dilaksanakan dengan menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disertai dengan pemberian pembiayaannya dengan harapan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi nyata daerahnya dan lebih memahami hal-hal yang merupakan kebutuhan masyarakat yang mendesak dalam penanganannya. Perubahan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut daerah untuk lebih mandiri dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehinga diharapkan mampu dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan pemerintahan daerahnya masing-masing termasuk dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan menjamin terkelolanya sumberdaya alam secara maksimal dalam rangka pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai warga Negara Republik Indonesia. 4. Globalisasi Informasi Dalam era modern tentu banyak hal yang menjadi indikasi suatu masa sehingga masa itu dinyatakan sebagai masa moderen atau mutakhir. Teknologi


110

BAB IV


informasi adalah bagian penting dan sangat berpengaruh terhadap gaya hidup dan kehidupan tanpa memperdulikan tentang apakah itu pantas atau tidak pantas dengan kondisi dimana gaya hidup dan kehidupan itu berlangsung. Teknologi informasi yang mutakhir adalah sesuatu yang memudahkan untuk melakukan penyebaran informasi atau pengaksesan data dan informasi ke atau dari seluruh penjuru dunia tanpa rintangan baik yang layak ataupun yang kurang layak bagi si penerima data dan informasi itu sehingganya dikatakan bahwa teknologi informasi itu menuntut kemampuan lebih untuk dapat mengambil manfaat dari derasnya arus globalisasi informasi dan karena itulah maka diperlukan kualitas sumber daya manusia dalam hal kemampuan filterisasi dari setiap pengaruh budaya asing yang mungkin tidak sesuai atau kurang pantas dengan norma dan nilai-nilai budaya lokal sehingga diharapkan dapat mencegah pengaruh negatif dari globalisasi informasi itu sendiri.

4.4.2. Isu Regional Wilayah Sulawesi Pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, mengembangkan

bio-energi,

meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Hal itu sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Banggai dalam salah satu Harian Luwuk edisi Desember 2011 yang menyatakan bahwa Bupati Bangai berkehendak untuk

mengembalikan

predikat

“Kabupaten

Banggai

sebagai

Kabupaten

Swasembada Beras di Tingkat Wilayah Sulawesi dan bahkan pada tingkat nasional” sebagaimana predikat yang beberapa tahun lalu pernah disandang oleh Kabupaten Banggai. Isu-isu strategis pembangunan regional wilayah Sulawesi yang teridentifikasi adalah sebagaimana di bawah ini :


111

BAB IV


1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi Pembangunan perekonomian regional wilayah Sulawesi yang masih didominasi oleh sektor-sektor primer menunjukkan bahwa masih belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan. Sementara keragaman sektor dan komoditas unggulan antar daerah memungkinkan dikembangkannya gugus industri unggulan secara simultan. 2.

Kualitas sumber day daya man manusi usia dan dan tingkat ingkat kemi emiski skinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan hasil survey dan kajian yang

dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang. IPM Provinsi Sulawesi Tengah hingga Tahun 2011 masih berada pada peringkat ke duapuluhan dari seluruh provinsi di Indonesia. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Sumber Daya Manusia di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih relatif rendah. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di Sulawesi Tengah, sebagaimana juga ditemui di beberapa provinsi lainnya dalam wilayah Sulawesi seperti Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, merupakan penyebab utama yang mempengaruhi peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Interkonektivitas domestik intra wilayah Pembangunan jaringan transportasi diintegrasikan secara domestik dalam Kawasan Regional Sulawesi sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik baik dalam kawasan itu sendiri maupun untuk kawasan lain di sekitarnya. Selain pembangunan jaringan transportasi domestik regional Sulawesi yang terintegrasikan, posisi strategis wilayah Sulawesi berperan penting dalam memainkan peranan sebagai penyumbang penguatan integrasi perekonomian bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI) mapun bagi Kawasan Barat Indonesia (KBI). 4.

Pembangunan kawas awasan perbata perbatasan san dan dan pulau pulaulau-pula pulau terpen terpencil Penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan pengamanan kawasan

perbatasan dengan dengan negara-negara tetangga merupakan hal yang sangat penting untuk diberi perhatian karena pada daerah-daerah perbatasan sangat berpotensi terjadinya konflik kepentingan baik secara internal maupun ekstenal.


112

BAB IV


Rasa nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan bisa mengalami penurunan yang selanjutnya bisa mengancam kedaulatan wilayah nasional NKRI jika keterisolasian dan kesenjangan pada tingkat kesejahteraan tidak mendapat perhatian dari pihak yang

memiliki

kewenangan-kewenangan

untuk

melakukan

tindakan

terkait

masyarakat daerah perbatasan. 5.

Reformasi formasi birokr rokrasi asi dan dan tata ke kelol lola kepemerintahan Pemberian pelayanan publik yang prima hanya dapat dilakukan oleh aparat

pemerintah daerah yang profesional untuk itu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan penting untuk diberi perhatian secara terus menerus karena dengan kinerja aparat pemerintah yang professional berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor baik lokal, domestik, maupun asing. Investasi yang meningkat secara otomatis akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pada sisi yang lain jika aparat pemerintah daerah profesioal dalam memberikan pelayanan publik yang obyektif, bersih, efektif, dan efisien juga akan berdampak positif terhadap tingkat kehidupan masyarakat selaku tujuan sasaran penyelenggaraan pembangunan. 6.

Kapasi Kapasitas en energi ergi listrik Ketersediaan energi listrik saat ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan

permintaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan kapasitas energi listrik sangat strategis dalam menunjang arah pengembangan gugus industri unggulan di wilayah Sulawesi. 7. Kon Konservasi sumber daya al alam dan lin lingkun gkungan hidup serta mitigasi ben bencan cana Wilayah Sulawesi dikaruniai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna baik di Asia maupun Australia. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan bencana terkait aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng bumi. 8. Revitalisasi talisasi modal sos sosial Peningkatan rasa saling percaya masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Meningkatnya rasa saling percaya juga berperan memperlancar kerja


113

BAB IV


sama produktif, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi isu-isu sensitif.

4.4.3. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Masalah-masalah yang teridentifikasi sebagai isu-isu strategis pembangunan Sulawesi Tengah seperti yang dikemukakan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 adalah : 1. Pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum optimal Penyelenggaraan pembangunan sebagai upaya pengembangan ekonomi kerakyatan perlu terus dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk memeratakan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota secara berkeadilan. Pemerintah Sulawesi Tengah pada prinsipnya berkeinginan mendorong pelaksanaan pembangunan ke depan berangsurangsur dialihkan pada sektor sekunder industri, perdagangan, dan sektor jasa karena pembangunan yang bertumpu pada sektor primer pertanian belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung walaupun diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di atas rata-rata nasional. Rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat sebagai akibat dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah. Pada sektor industri ekonomi Sulawesi Tengah masih didominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Wilayah Kabupaten Banggai memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan memerlukan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk mengelolanya sehingga diharapkan mampu memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh. Potensi sumber daya alam dimaksud berupa minyak dan gas bumi, bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan serta potensi sumber daya alam lainnya.


114

BAB IV


2. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah di Indonesia Tahun 2009 sebesar 70,70 poin yang masih dibawah rata-rata nasional berada pada peringkat 22. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah hingga Tahun 2009 masih jauh tertinggal dibanding pembangunan manusia di sebagian besar kabupaten se-Indonesia. Pada tataran Regional Sulawesi, IPM Sulawesi Tengah menempati urutan ke 3 setelah Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Dalam konteks Sulawesi Tengah, angka IPM kabupaten dan kota ternyata tidak satupun yang masuk dalam kategori tinggi menurut skala internasional (IPM lebih dari 80). Untuk daerah kabupaten dan kota, Tahun 2009 pada umumnya termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas. Kota Palu tercatat sebagai penyumbang IPM tertinggi yang mencapai 76,07 pada tahun 2009. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai sebesar 70,82 dan berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Morowali (70,41), Kabupaten Poso (69,63), Kabupaten Buol (69,48), Kabupaten Donggala (69,37), Kabupaten Parigi Moutong (68,53) dan Kabupaten Tojo Una-una (68,45). Selanjutnya IPM terendah adalah Kabupaten Toli-toli (68,27), Kabupaten Banggai Kepulauan (67,33) dan Kabupaten Sigi (67,11). Berdasarkan data di atas maka sangat penting melaksanakan pembangunan yang lebih konsisten di bidang kesehatan, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat serta perbaikan bidang pendidikan agar kualitas sumberdaya manusia Sulawesi Tengah dapat sejajar dengan daerah lain. Kondisi lainnya adalah jumlah masyarakat miskin masih tinggi, masih berada di atas rata-rata nasional. Pada Tahun 2010 sebaran kemiskinan menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Parigi Moutong sebesar 83.400 jiwa atau sebesar 18,32 persen sedangkan jumlah penduduk miskin yang terendah berada di Kabupaten Buol sebanyak 24.800 jiwa atau sebesar 5,45 persen dari total penduduk miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk miskin terakhir pada kondisi Maret 2011 berjumlah 423.630 jiwa (15,83 persen) dari seluruh jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun yang sama sebesar 2.633.430 Jiwa.


115

BAB IV


3. Pembangunan Infrastruktur Belum Memadai. Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah perdesaan dan daerah terpencil menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah seperti transportasi, irigasi, perumahan, dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan. Secara fungsional kondisi jalan di Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2010 adalah Jalan Nasional sepanjang 2.181,95 km dengan kondisi mantap 1.723,64 km (78,99 persen) dan tidak mantap 458,34 km (21,01 persen), Jalan Kabupaten dengan panjang 1.648,75 km dengan kondisi mantap 800,45 km (59,34 persen) dan tidak mantap 548,50 km (40,66 persen). Dari data ini kondisi Jalan Kabupaten hampir setengahnya masih tidak mantap, hal ini sebagai akibat dari rendahnya keuangan daerah dalam mendanai pembangunan infrastruktur. Seiring dengan peningkatan arus pergerakan manusia, barang dan jasa dari dan ke Sulawesi Tengah melalui Bandar Udara Mutiara Palu yang saat ini memiliki landasan pacu 2.250 m sehingga bisa didarati oleh pesawat jenis Boeing 737–900, Situasi semacam itu semakin menuntut peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat maupun udara. Disamping itu bandar udara lainnya seperti Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Bandar Udara Kasiguncu Poso, Bandar Udara Tolitoli, dan Lapangan Terbang Buol, perlu peningkatan dalam memacu akselerasi pembangunan daerah Kabupaten di Sulawesi Tengah. Disamping itu permasalahan defisit energi listrik yang belum mampu mengimbangi

pertumbuhan

permintaan

masyarakat

dan

industri,

sehingga

menghambat pertumbuhan industri unggulan di Sulawesi Tengah. Rasio kelistrikan Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini mencapai 42,70% sedangkan rasio kelistrikan nasional mencapai 64%. Kondisi Daya Mampu saat ini sebesar 98.182 KW, maka untuk mencapai target rasio kelistrikan nasional sebesar 64%, Sulawesi Tengah membutuhkan daya tambahan sebesar 48.976 KW ditambah dengan daftar tunggu saat ini sebesar 22.234 KW sehingga total kebutuhan saat ini menjadi 172.000 KW.


116

BAB IV


4. Reformasi Birokrasi, Penegakan Supremasi Hukum Dan Ham Belum Optimal Upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Kelembagaan pemerintah daerah baik dari aspek struktur maupun fungsi kelembagaan belum efektif dan efisien sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal. Budaya hukum masyarakat masih rendah sebagai akibat dari pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum belum merata. Sementara itu masih dirasakan tidak optimalnya koordinasi dan kerjasama seluruh fungsi serta penyerasian tugas-tugas antara unsur aparatur pemerintah daerah di bidang pembinaan tertib hukum dalam rangka terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan Belum Optimal Pemanfaatan sumberdaya alam hingga saat ini yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan

ketersediaan sumberdaya

alam

semakin

menipis.

Penurunan

kualitas

sumberdaya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi lingkungan seperti pembalakan liar, penambangan tanpa ijin, pengrusakan biota laut serta meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumberdaya alam. 4.4.4. Isu Strategis Daerah Kabupaten Banggai 1. Kualitas Pelayanan Publik. Publik. Pelayanan publik merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk itu diperlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak termasuk


117

BAB IV


dalam hal ini adalah pemerintah dan pihak swasta. Adapun pelayanan publik seperti maksud diatas adalah sebagai berikut : a. Pelayanan Pendidikan Masalah pelayanan pendidikan di Kabupaten Banggai ditandai dengan belum optimalnya angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan, rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah, belum optimalnya usaha peningkatan kualitas guru dan pengelola sekolah, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dalam upaya menciptakan masyarakat Banggai yang cerdas maka sangat diperlukan

adanya

pemerataan

kesempatan

mendapatkan

pendidikan

yang

berkualitas bagi seluruh masyarakat Banggai. Pendidikan merupakan pilar utama bagi suatu usaha peningkatan kualitas manusia sehingga penyelenggaraan pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. b. Pelayanan Kesehatan Pembangunan pada sektor kesehatan yang selama ini telah dilaksanakan cukup memberikan hasil dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, angka orang sakit dan orang cacat. Sehingga umur harapan hidup penduduk semakin meningkat. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai ditandai oleh beberapa indikasi antara lain : 1) Kualitas pelayanan kesehatan yang belum menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2) Belum adanya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat; 3) Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta minimnya sarana dan prasarana kesehatan. c.

Penanganan Kemiskinan Kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat tidak terpenuhi hak-hak

dasamya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Untuk mengatasi lonjakan tingkat kemiskinan, pemerintah menerapkan berbagai


118

BAB IV


program yang ditujukan langsung untuk membantu keluarga miskin karena mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling parah terkena krisis ekonomi. Pelaksanaan program yang bersifat “targetted” tersebut dirasakan mampu membantu masyarakat miskin mengatasi dampak krisis, terutama dalam menanggulangi dampak kekurangan pangan, putus sekolah, dan pelayanan kesehatan. Program yang bersifat “targetted” inilah yang menjadi cikal bakal program perlindungan dan bantuan sosial seperti beras bersubsidi untuk rakyat miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), beasiswa untuk siswa miskin dan pendidikan gratis. Jumlah keluarga miskin yang masih cukup besar mengindikasikan masih adanya masalah kesejahteraan sosial yang cukup serius dan masih adanya kesenjangan sosial, anak terlantar, masalah kenakalan remaja dan masalah gender merupakan potensi menjadi masalah tersendiri dalam bidang kesejahteraan sosial ekonomi. Juga peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan dan perkotaan untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri dan dalam usaha pemberdayaan sosial ekonomi rakyat sehingga mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Beberapa masalah pokok yang perlu mendapat penanganan serius berkaitan dengan kemiskinan antara lain : 1) Kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah kurang gizi dan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat. 2) Terbatasnya akses atas kebutuhan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. 3) Belum maksimalnya implementasi pelaksanaan sistim perlindungan sosial. 4) Rendahnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Masalah kemiskinan di Kabupaten Banggai juga ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat. Berbagai indikator pembangunan manusia dan indikator kemiskinan manusia menunjukkan ketertinggalan Kabupaten Banggai dengan beberapa daerah lain. Untuk itu, perjuangan untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan masih akan terus dilakukan sejalan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, apalagi dengan adanya berbagai tantangan


119

BAB IV


baru dari dampak globalisasi dan berbagai bencana. Untuk mengatasi masalah kerentanan yang semakin meningkat, pemerintah Kabupaten Banggai akan ikut menjalankan program pusat dan provinsi dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial. Mengingat

kemiskinan

memiliki

dimensi

pendapatan

dan

dimensi

nonpendapatan yang lebih luas. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) cluster yaitu: (i) program bantuan dan jaminan sosial, yaitu program yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan keluarga miskin dalam menjangkau akses pelayanan dasar guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban hidup keluarga miskin; (ii) program pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan PNPM Mandiri akan terus didukung oleh pemerintah Kabupaten Banggai, yaitu program yang memberi pendampingan dan pembekalan untuk memampukan masyarakat miskin menentukan arah, langkah, dan upaya untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam rangka mengentaskan dirinya dari kemiskinan; Pemerintah Kabupaten Banggai akan mengawal pelaksanaan PNPM Mandiri dan akan mengalokasikan dana bagi percepatan penanggulangan kemiskinan di desa-desa; (iii) program yang membantu usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan dan memperluas usahanya agar masyarakat miskin semakin stabil dan meningkat pendapatannya. Ketiga kelompok program ini atau ketiga cluster inilah yang diarahkan sebagai program penanggulangan kemiskinan. Rincian dari program-program yang termasuk di dalam 3 (tiga) cluster ini selanjutnya dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai setiap tahunnya. d. Penanganan Infrastruktur. Masalah infrastruktur yang meliputi sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut, telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan, irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas infrastruktur penunjang pariwisata masih terbatas dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ketersediaan infrastruktur merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi, akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi kemasyarakatan dan sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah.


120

BAB IV


Berkurangnya kualitas dan pelayanan serta tertundanya pembangunan infrastruktur baru dapat menghambat laju pembangunan daerah. Rehabilitasi infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang besar sehingga menjadi beban pemerintah daerah Kesenjangan kelembagaan

investasi

antara

ekonomi,

pembangunan

desa-kecamatan-kota

kebanyakan

infrastruktur,

dan

disebabkan

oleh

pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. e. Pengembangan Perekonomian Daerah Isu-isu utama dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain : 1. Masih Rendahnya Pendapatan Daerah Kondisi

keuangan

pemerintah

daerah

termasuk

komposisi

anggaran

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai setiap tahun didominasi sumbersumber dana yang berasal dari pemerintah pusat. Sementara pendapatan asli daerah masih relatif rendah tanpa ada pertumbuhan yang berarti dari sisi jumlah penerimaan, sehingga kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah masih terbatas. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan upayaupaya strategis untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada agar Kabupaten Banggai bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada ujungnya bisa memperbaiki kemampuan keuangan pemerintah daerah. Selain itu diperlukan juga upaya-upaya maksimal dalam memperjuangkan pendanaan

pusat

maupun

alokasi

provinsi

untuk

menunjang

percepatan

pembangunan Kabupaten Banggai pada lima tahun yang akan datang, melalui perencanaan program dan kegiatan yang bersinergi dengan penganggaran pusat dan provinsi Sulawesi Tengah. 2. Melaksanakan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan


121

BAB IV


mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Guna mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Banggai berupa kesejahteraan, masyarakat, demokrasi, keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas kinerja bikrokrasi yang tinggi. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, keadilan dan kepentingan masyarakat luas dapat dijaga, martabat dan integritas bangsa di mata dunia ditingkatkan, dan akhirnya makin meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Masalah manajemen pemerintahan di Kabupaten Banggai ditandai dengan belum sepenuhnya diterapkannya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja, belum optimalnya profesionalisme aparatur serta masih perlunya penataan kelembagaan pemerintah daerah untuk menjadi satu sistem pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel. Produk-produk kebijakan daerah juga masih memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitasnya sehingga berbagai aspek kehidupan masyarakat, peran sektor swasta dalam pembangunan dapat berjalan dalam sebuah ritme yang sinergis dengan visi dan misi pembangunan daerah. Etika pemerintahan, etos kerja aparatur


122

BAB IV


serta semangat kerja sama dan koordinasi antar lembaga juga masih perlu ditingkatkan intensitasnya. 3. Pengembangan Agrobisnis Upaya pengembangan agrobisnis dapat membantu dan mempromosikan agroindustri di wilayah Kabupaten Banggai yang memiliki potensi SDA yang besar, namun belum terkelola dengan baik. Dalam

pengembangan

agroindustri

dimaksud

diperlukan

upaya-upaya

maksimal dan keberpihakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian untuk kemudian digerakkan melalui agrobisnis. Program kerjasama dengan pemilik lahan atau pihak pengembang untuk meminjamkan lahan yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Program kemitraan, permodalan, produksi dan pemasaran menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan barang yang sejenis. 4. Pengembangan Koperasi, UMKN dan Dunia Usaha Sebagian besar pengusaha berada pada kategori usaha kecil, sehingga sulit berkembang karena faktor keterbatasan di bidang permodalan, kemampuan manajerial usaha, kurangnya wawasan usaha dan terbatasnya akses terhadap sumberdaya produktif seperti teknologi, pasar dan informasi. Masalah lainnya adalah: 1) tenaga kerja dengan kualitas SDM yang rendah; 2) kebijakan termasuk regulasi, birokrasi dan retribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan beban biaya transaksi menjadi besar; 3) terbatasnya permodalan yang dimiliki industri kecil dan industri rumah tangga untuk mengembangkan usahanya, dan 4) sulitnya pemasaran hasil produk usaha. Kegiatan perdagangan antar desa, kecamatan dan kabupaten serta antara daerah masih belum berjalan secara efisien yang disebabkan oleh kurangnya sarana transportasi dan akses perdagangan. 5. Pengembangan Sektor Pariwisata Yang Belum Optimal Pariwisata

memberikan

dukungan

ekonomi

yang

besar

terhadap

perkembangan suatu wilayah. Pariwisata dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kabupaten Banggai, dengan potensi wisata bahari untuk menikmati


123

BAB IV


keindahan bawah laut dengan terumbu karang yang berwarna warni. Juga penataan kawasan wisata alam. Kabupaten Banggai sebagai daerah transit apabila ditata dengan baik dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kabupaten Banggai sebagai daerah pesisir merupakan tempat yang potensial dan penting untuk dikembangkan karena merupakan aset ekonomi untuk suatu wilayah. Wisata budaya merupakan segmen yang berkembang cepat dari industri pariwisata. Karakter dan pesona dari desa kecil adalah faktor utama dalam menarik wisatawan. Namun kegiatan pariwisata bersifat musiman, sehingga banyak pekerjaan bersifat musiman juga, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menyebabkan ekonomi lokal dapat rentan terhadap perputaran siklus ekonomi. Dengan potensi dan jenis wisata yang tersebar dan beraneka ragam, Kabupaten Banggai semestinya bisa mengandalkan dan bisa mengoptimalkannya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Namun, harapan untuk menikmati hasil yang lebih baik dari potensi sektor pariwisata belum bisa terwujud. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian daerah, sebab makin banyak wisatawan berkunjung makin banyak uang beredar, dan sektor-sektor ekonomi masyarakat baik pertanian, jasa dan perdagangan akan tumbuh dan lapangan kerja akan tercipta sehingga kemiskinan dapat teratasi. Sektor pariwisata sendiri juga masih mengalami kendala terutama dari segi infrastruktur pariwisata yang masih minim termasuk daya dukungnya seperti transportasi. 6. Kesenjangan Pembangunan Wilayah, Perbatasan Dan Daerah Tertinggal; Wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut yang mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seluruh khatulistiwa. Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi matra darat, matra laut termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan matra udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang


124

BAB IV


menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Minimnya infrastruktur ini juga menimbulkan adanya kesenjangan baik antara pulau besar dan pulau kecil maupun antara wilayah barat dan timur. Jika ini tidak segera ditanggungi, laut yang seharusnya menjadi perekat NKRI bisa menjadi penghalang atau pemisah. Kabupaten Banggai merupakan kabupaten yang wilayahnya memiliki garis pantai yang panjang. Pembangunan kelautan berdimensi daerah kepulauan adalah pembangunan yang berorientasi pada pengembangan potensi kepulauan secara ekonomi, ekologis dan sosial yang ditunjukkan guna meningkatkan pemanfaatan dari sumber daya yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Saat ini, pemanfaatan kekayaan negara kita sebagai negara kepulauan termasuk Kabupaten Banggai sebagai bagian dari wilayah kesatuan RI, masih belum optimal dibandingkan potensinya. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang dihadapi. Kendala ini selain jadi permasalahan juga sekaligus menjadi tantangan untuk kita menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan yang tangguh dan diperhitungkan di mata dunia. 7. Kualitas Sumber daya Manusia Pembangunan pendidikan yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Disamping itu, fasilitas belajar juga belum tersedia secara memadai serta masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran akibat kondisi ekonomi. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh daerah karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam


125

BAB IV


penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal. Rendahnya anggaran pendidikan juga menjadi salah satu penyebab menurunnya

kualitas

sumber

daya

manusia.

Amandemen

UUD

1945

mengamanatkan anggaran pendidikan untuk APBD minimal 20% dari total anggaran, namun hal tersebut belum dapat terpenuhi. Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat juga masih rendah, yang antara lain tercermin dari masih tingginya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan kurang gizi pada balita. Dalam hal tenaga kesehatan di kabupaten Banggai mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan, dan ketidakseimbangan antara penyerapan, distribusi serta pemerataannya. Masalah lainnya yang mengakibatkan menurunnya kualitas SDM adalah masih tingginya laju pertumbuhan jumlah penduduk; masih tingginya tingkat kelahiran; kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hakhak reproduksi; rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga; masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan program KB; belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung

pembangunan

berkelanjutan;

belum

tertatanya

administrasi

kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan; rendahnya kualitas pemuda; dan rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat dan prestasi olahraga di daerah Kabupaten Banggai. Kesejahteraan sosial masyarakat relatif masih rendah antara lain tercermin dari anak maupun lanjut usia yang terlantar, kecacatan, ketunasosialan, dan bencana alam serta bencana sosial. Sementara itu kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan korban bencana alam dan sosial masih rendah.


126

BAB IV


Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang

terjadi

selama

ini

adalah

rendahnya

partisipasi

perempuan

dalam

pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur

sosio-kultural

masyarakat.

Dalam

konteks

sosial,

kesenjangan

ini

mencerminkan pada terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih memprihatinkan. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian sering muncul ke permukaan. Di samping itu permasalahan dalam membangun agama adalah masih belum kondusifnya harmonisasi kehidupan sosial di dalam masyarakat. Ketegangan sosial yang memicu konflik intern dan antar umat beragama akan merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan. 8. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.


127

BAB IV


Kabupaten Banggai merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar baik yang dapat diperbaharui (renewable) maupun yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Potensi tersebut belum tergali dan termanfaatkan secara optimal untuk pembangunan daerah. Kondisi ini diperburuk oleh masih tingginya angka perusakan lingkungan yang belum disertai dengan penegakan hukum lingkungan secara tegas. Berbagai isu terkait dengan mitigasi perubahan iklim adalah sebagai berikut (1) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola. Penanganan yang bersifat parsial dan terkotak-kotak juga menjadi salah satu kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim ini. (2) Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi terkait dengan mitigasi yang menyebabkan belum optimalnya upaya mitigasi yang dilakukan. (3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim juga menjadi salah satu kendala yang berkontribusi terhadap kurang optimalnya upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi dan sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Sementara itu, kualitas lingkungan terus menurun yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintahan di daerah masih belum berjalan dengan baik. Degradasi fungsi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan ilegal meningkat dan luas lahan kritis terus meningkat yang dapat menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan semakin menurun yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir.


128

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Kabupaten Banggai sebagai bagian kesatuan wilayah dan pemerintahan yang ada di daerah bagian timur Sulawesi dengan mandat undang-undang untuk mensejahterakan masyarakat dan berkehendak memberi kontribusi pada upaya pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan patron dasar sebagai khitta masa depan yang merupakan gambaran kesuksesan Kabupaten Banggai yang hendak diwujudkan. Dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Banggai saat ini serta untuk memenuhi aspirasi masyarakat, maka gambaran kesuksesan Kabupaten Banggai yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dikemas dengan Motto “Membangun “Membangun Banggai dari Desa”, Desa”, dengan rumusan Visi:

“MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016” 2016”

Adapun makna yang dimaksud dalam visi Kabupaten Banggai tersebut adalah diuraikan sebagai berikut: Kabupaten Banggai, adalah tatanan kesatuan antara wilayah beserta seluruh elemen kehidupan yang berdiam di dalamnya yang berinteraksi secara serasi, seimbang dan berkelanjutan. Wilayah ialah sebagai perwujudan geografis, ekologi, sumber daya alam, dan lingkungan alamiah, yang kaya, lestari, dan terpelihara sebagai wadah berlangsungnya seluruh elemen kehidupan masyarakat, baik individu, kelompok,

maupun

privat;

beserta

elemen

pemerintahan;

dalam

suasana

perikehidupan yang aman, stabil, harmonis, adil dan demokratis.


129

BAB V


Sentra Ekonomi Produktif, adalah menjadikan Kabupaten Banggai sebagai kawasan terkemuka dengan tatanan perekonomian makmur dan berdaya saing; dinamis dan berkembang, baik dalam lingkup lokal maupun regional, yang menjaga kestabilan pertumbuhan dan mengupayakan peningkatan pertumbuhan yang signifikan, dengan memanfaatkan modal dasar berupa kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia dan peluang pasar; secara efisien, efektif dan berdaya inovasi tinggi. Berbasis Kerakyatan, adalah pendekatan penataan perekonomian Kabupaten Banggai melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasiskan ciri ekonomi domestik per kawasan, dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, adanya persaingan yang sehat, dan pemerataan yang berkeadilan, yang ditandai dengan berkembangnya Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tetapi tanpa mengesampingkan peran usaha besar, dalam lapangan usaha industri, jasa maupun perdagangan. Filosofi Motto “Membangun Banggai dari Desa” adalah landasan semangat memberdayakan masyarakat yang dimulai dari masyarakat pedesaan dengan orientasi kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Membangun dari desa dilatarbelakangi oleh adanya kondisi Kabupaten Banggai, yakni : 1. Masih kurang berkembang dan terbatasnya akses masyarakat pedesaan pada sumber daya produktif, lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta pelayanan kebutuhan dasar berupa kemudahan akses fasilitas sarana air bersih, sanitasi, pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan serta kemampuan daya beli; 2. Masih terbatasnya dukungan prasarana dan sarana pengembangan ekonomi pedesaan; 3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan sosial ekonomi di tingkat desa; 4. Masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan pedesaan yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah desa dan kota.


130

BAB V


5.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas Visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2011-2016 sebagai berikut : 1. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat 2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government 3. Mewujudkan

pemenuhan

infrastruktur

dasar

dan

kewilayahan

untuk

meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat yang layak dan sejahtera serta mendukung pembangunan ekonomi 4. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia 5. Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan

5.3. Tujuan Rumusan misi yang hendak diwujudkan dalam membangun Kabupaten Banggai akan dijabarkan dalam bentuk implementasi ke arah tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap sasaran

pembangunan

Kabupaten Banggai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banggai, dalam rangka merealisasikan misi pembangunan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut : 1. Misi : Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat Pembangunan

ekonomi

yang

dimaksud

adalah

pembangunan

yang

mengedepankan keunggulan atau potensi yang ada di daerah dalam hal ini Kabupaten Banggai, yaitu keberagaman potensi masing-masing kawasan dan atau


131

BAB V


perdesaan, serta keterkaitannya dengan daerah lain (interregional linkage), sehingga semakin meningkatnya aktivitas ekonomi yang tercermin dari meningkatnya kegiatan produksi oleh masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai adalah : 1. Meningkatkan

pengelolaan

potensi

ekonomi

lokal

yang

mendukung

perekonomian daerah 2. Meningkatkan kapasitas pasar, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 3. Kuatnya basis ekonomi penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi. 2. Misi : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsipprinsip-prinsip Good Governance and Clean Government Pemerintahan yang baik (Good governance) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Clean Goverment adalah pemerintahan yang aparatnya tidak melakukan praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur, yang bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak bersedia menerima sogokan, tidak melakukan, dan tidak memperlambat atau mempercepat suatu pekerjaan karena adanya keuntungan yang bisa diperoleh. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu penegakkan hukum (law enforcement) secara adil dan mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Menciptakan transparansi didalam pengelolaan kebutuhan informasi mutlak dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan ini pemerintah harus mampu membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga stake holder. Tujuan yang hendak dicapai adalah :


132

BAB V


1. Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional. 2. Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntable, visioner dan transparan. 3. Mengembangkan kerjasama. 3. Misi : Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat yang layak dan sejahtera serta mendukung pembangunan ekonomi Kinerja pemerintahan dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan dasar yang telah diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dapat dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai adalah : 1. Mengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahan 2. Mengelola pengendalian lingkungan hidup 3. Mengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruang 4. Misi : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia Kesejahteraan

masyarakat

ditopang

dengan

konsistensi

Pemerintah

Kabupaten Banggai dalam mengemban amanah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada urusan kesehatan dan pendidikan. Tujuan yang hendak dicapai adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 3. Mendorong kegiatan olahraga, peran pemuda dalam pembangunan


133

BAB V


5. Misi : Mengembangkan nilainilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan Tatanan sosial yang dinamis dapat terlaksana dengan meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran, berbudi pekerti luhur sebagai perwujudan dari nilai adiluhung agama dan jati diri budaya serta meningkatkan kualitas dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Tatanan sosial yang dinamis tergambarkan dari perilaku kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatif dan bertanggung jawab seiring dengan dinamika pembangunan. Tujuan yang hendak dicapai adalah : 1. Meningkatkan

kapasitas

organisasi

masyarakat

dalam

pengelolaan

pembangunan 2. Mengembangkan pengarustamaan gender 3. Mengembangkan potensi dan ketahanan budaya. 4. Mengembangkan nilai keagamaan, kepedulian dan kesalehan sosial.

5.4. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut : 1.1. Tujuan Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi lokal yang mendukung perekonomian daerah, daerah sasarannya sebagai berikut : a. Terciptanya pemerataan investasi secara bertahap sesuai dengan potensi wilayah dan potensi sumber daya alam b. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian c. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan d. Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan


134

BAB V


e. Meningkatnya kontribusi sektor industri f. Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan g. Meningkatnya kontribusi sektor jasa h. Meningkatnya kontribusi sektor keuangan 1.2. Tujuan Meningkatkan kapasitas pasar, koperasi, dan usaha mikro,kecil mikro,kecil dan menengah (UMKM), (UMKM) ditetapkan Sasaran : a. Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan b. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah c. Menguatnya kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan BUMD, pengusaha besar d. Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal 1.3. Tujuan Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi, ekonomi ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. Menurunnya jumlah pengangguran melalui upaya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah c. Menurunnya angka kemiskinan 2.1. Tujuan Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional, profesional maka sasaran yang ditetapkan adalah: a. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah b. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses oleh publik c. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan


135

BAB V


2.2. Tujuan Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntable, visioner dan transparan, transparan maka sasaran yang dicapai: a. Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan b. Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif c. Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik 2.3. Tujuan Mengembangkan kerjasama maka sasaran yang ditetapkan adalah : a. Meningkatnya kerja sama antar daerah dalam pembangunan daerah b. Meningkatnya kerja sama antar daerah, khususnya dalam rangka penguatan kebersamaan pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan c. Meningkatnya koordinasi antar pemerintah daerah untuk menciptakan sinergitas kebijakan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional 3.1. Tujuan Mengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahan maka sasaran yang ditetapkan : a. Meningkatnya fungsi dan layanan jalan dan jembatan b. Meningkatnya keandalan irigasi dan perlindungan sumber daya air c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas dasar perumahan dan permukiman

seperti,

pelayanan

drainase,

sanitasi

dan

air

bersih,

persampahan serta pengendalian banjir d. Meningkatnya fungsi dan layanan sarana dan prasarana perhubungan e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi dan informasi f. Meningkatnya kapasitas pelayanan sumber dan energi kelistrikan


136

BAB V


3.2. Tujuan Mengelola pengendalian lingkungan lingkungan hidup maka sasaran yang ditetapkan: a. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup b. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi dan rehabilitasi, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan c. Menguatnya sistem pengendalian dan pengawasan yang terpadu dan terintegrasi antar sektor dalam pelestarian lingkungan hidup 3.3. Tujuan Mengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruang maka sasaran yang ditetapkan: a. Meningkatnya kualitas proses penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang b. Peningkatan peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang c. Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah perdesaan, perkotaan, dan kawasan-kawasan strategis tertentu 4.1. Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas maka sasaran yang ditetapkan: a. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan b. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan d. Meningkatnya kualitas/kompetensi guru dan pemerataan penyebarannya di seluruh wilayah sesuai kelayakan rasio guru-murid e. Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah 4.2. Tujuan Meningkatkan kualitas kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau maka sasaran yang ditetapkan: a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan


137

BAB V


b. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan lingkungan sehat d. Meningkatnya kualitas penanganan kesehatan Ibu, Balita, Batita dan Bayi baru lahir. e. Meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit menular dan wabah 4.3. Tujuan Mendorong Mendorong kegiatan olahraga, dan peran pemuda dalam pembangunan maka sasaran yang ditetapkan: a. Meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan b. Meningkatnya kesadaran pentingnya berolahraga c. Terciptanya

iklim

yang

kondusif

bagi

generasi

muda

dalam

mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minat dalam bidang olahraga d. Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olah raga e. Meningkatnya prestasi olah raga pada kompetisi olah raga dalam tingkat regional dan nasional 5.1. Tujuan Meningkatkan kapasitas kapasitas organisasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan maka sasaran yang ditetapkan: a. Meningkatnya kesempatan dan kebebasan berorganisasi b. Meningkatnya peran aktif dan kerja sama antar organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat c. Meningkatnya dukungan dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan 5.2. Tujuan Mengembangkan pengarustamaan (mainstreaming (mainstreaming) mainstreaming) jender dan anak maka sasaran yang ditetapkan: a. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan


138

BAB V


b. Meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat 5.3. Tujuan Mengembangkan potensi dan ketahanan sosial dan budaya maka sasaran yang ditetapkan: a. Meningkatnya kualitas budaya lokal dengan memperhatikan berbagai bentuk kearifan lokal b. Meningkatnya kegiatan budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata c. Menurunnya tingkat kerawanan sosial dan meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial d. Meningkatnya kemampuan penanganan dan penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana 5.4. Tujuan Mengembangkan nilai keagamaan, kepedulian sosial maka sasaran yang ditetapkan: a. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama b. Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat c. Meningkatnya kebersamaan dan kesetiakawanan sosial


139

BAB VI


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalisasikan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya. Adapun rumusan strategi dan kebijakan dimasud dapat dilhat pada Tabel 6.1


140

BAB VI


TABEL 6.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BANGGAI 2011– 2011–2016 VISI

MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016 Kabupaten Banggai, adalah tatanan kesatuan antara wilayah beserta seluruh elemen kehidupan yang berdiam di dalamnya yang berinteraksi secara serasi, seimbang dan berkelanjutan. Wilayah ialah sebagai perwujudan geografis, ekologi, sumber daya alam, dan lingkungan alamiah, yang kaya, lestari, dan terpelihara sebagai wadah berlangsungnya seluruh elemen kehidupan masyarakat, baik individu, kelompok, maupun privat; beserta elemen pemerintahan; dalam suasana perikehidupan yang aman, stabil, harmonis, adil dan demokratis. Sentra Ekonomi Produktif, adalah menjadikan Kabupaten Banggai sebagai kawasan terkemuka dengan tatanan perekonomian makmur dan berdaya saing; dinamis dan berkembang, baik dalam lingkup lokal maupun regional, yang menjaga kestabilan pertumbuhan dan mengupayakan peningkatan pertumbuhan yang signifikan, dengan memanfaatkan modal dasar berupa kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia dan peluang pasar; secara efisien, efektif dan berdaya inovasi tinggi. Berbasis Kerakyatan, adalah pendekatan penataan perekonomian Kabupaten Banggai melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasiskan ciri ekonomi domestik per kawasan, dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, adanya persaingan yang sehat, dan pemerataan yang berkeadilan, yang ditandai dengan berkembangnya Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tetapi tanpa mengesampingkan peran usaha besar, dalam lapangan usaha industri, jasa maupun perdagangan


141

BAB VI


Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Misi 1 : Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat Tujuan 1: Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi lokal yang mendukung perekonomian daerah.

1.

2.

Terciptanya pemerataan investasi secara bertahap sesuai dengan potensi wilayah dan potensi sumber daya alam.

Meningkatnya produktivitas sektor pertanian.

1.1.

2.1.

2.2.

Mendorong terciptanya peluang investasi sesuai dengan potensi wilayah dan potensi sumber daya alam.

Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pertanian.

1.1.

Penyediaan data dan informasi potensi wilayah dan potensi sumber daya alam yang akurat dan terkini.

1.2.

Peningkatan promosi potensi wilayah dan potensi sumber daya alam melalui media.

1.3.

Peningkatan pelayanan perizinan dan kebijakan yang dapat mempermudah penanaman investasi.

2.1.

Peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.

2.2.

Pengembangan benih/bibit unggul dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian.

2.3.

Peningkatan infrastruktur jalan ke kantongkantong produksi.

2.4.

Pengembangan sentra pemasaran hasilhasil pertanian.


142

BAB VI


Tujuan

Sasaran

3.

4.

5.

Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan.

Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Meningkatnya kontribusi sektor industri.

Strategi

Arah Kebijakan 2.5.

Penciptaan iklim usaha pertanian yang sinergis dan berkelanjutan, tercapainya swasembada pangan serta pengembangan agribisnis dan agroindustri

Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berdampak pada peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

3.1.

Peningkatan pengelolaan dan pengawasan industri dan pemanfaatan hasil sumber daya hutan.

3.2.

Penyelenggaraan bimbingan teknis pemanfaatan sumber daya hutan.

4.1.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir.

4.1.

4.2.

Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan.

4.2.

Pembinaan masyarakat nelayan dalam rangka peningkatan produksi, pengelolaan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Peningkatan dukungan peralatan tangkap dan pembudidayaan sumber daya kelautan dan perikanan.

5.1.

Memperkuat kelembagaan dan daya saing industri berbasis potensi ekonomi lokal. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknik produksi

5.1.

Penguatan kelembagaan dan daya saing industri berbasis potensi ekonomi lokal.

5.2.

Meningkatkan investasi di sektor industri.

5.3.

Peningkatan kualitas dan produktifitas industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk andalan daerah dan kerajinan daerah Fasilitasi penanaman investasi di sektor industri.

3.1.

5.2.

5.3.


143

BAB VI


Tujuan

Sasaran 6.

Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas pasar, koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM);

Strategi

Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan.

6.1.

7.

Meningkatnya kontribusi sektor keuangan.

7.1.

8.

Meningkatnya kontribusi sektor jasa.

8.1.

1.

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

1.1.

Arah Kebijakan

Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

6.1.

Penyusunan data potensi pertambangan.

6.2.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan.

Meningkatkan kegiatan sektor keuangan yang mendorong kegiatan ekonomi lokal. Meningkatkan kontribusi sektor jasa.

7.1.

Perluasan pelayanan keuangan yang menjangkau setiap daerah pengembangan.

8.1.

Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan sektor jasa.

8.2.

Peningkatan pelayanan publik dan regulasi yang mendukung berkembangnya sektor jasa. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan perdagangan, termasuk pembangunan pasar.

Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri.

1.1.

1.2. 1.3.

1.2.

Meningkatkan pelaksanaan perlindungan konsumen

Fasilitasi pengembangan usaha perdagangan. Pengembangan sistem perdagangan yang sehat dan kondusif

1.4.

Pengawasan perdagangan untuk barang masuk dan keluar

1.5.

Peningkatan pelaksanaan perlindungan konsumen


144

BAB VI


Tujuan

Sasaran 2.

3.

4.

Tujuan 3 : Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi.

1.

Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

Menguatnya kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan BUMN/D dan pengusaha besar. Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal

Menurunnya jumlah pengangguran melalui upaya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

Strategi 2.1.

3.1.

4.1.

1.1.

Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

Memperkuat kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan BUMN/D dan pengusaha besar. Meningkatkan fasiltas pendukung kegiatan sektor informal

Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor, terutama sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

Arah Kebijakan 2.1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing, efisiensi dan produktivitas yang tinggi.

2.2.

Pengembangan sistem pendukung usaha koperasi dan UMKM.

3.1.

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan usaha koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar dan BUMN/D Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan.

4.1.

4.2.

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

1.1.

Perluasan kesempatan kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja dan kewirausahaan

1.2.

Pengembangan sistem informasi pasar kerja dan pembinaan hubungan pekerja dan pengusaha.

1.3.

Fasilitasi pembukaan lapangan kerja baru, terutama pada sentra-sentra industri dan pertanian.


145

BAB VI


Tujuan

Sasaran 2.

3.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurunnya angka kemiskinan.

Strategi 2.1.

3.1.

Meningkatkan minat masyarakat untuk berkoperasi dan mengembangkan UMKM.

Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Arah Kebijakan 2.1.

Fasilitasi permodalan bagi koperasi dan UMKM dan pengembangan lembaga penjamin permodalan UMKM

2.2.

Pengembangan UMKM melalui pembinaan dan promosi hasil produksi UMKM.

2.3.

Berkembangnya semangat kewirakoperasian dan kewirausahaan

3.1.

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

3.2.

Penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

3.3.

Peningkatan kualitas dan kuantitas program pembangunan partisipatif yang dapat memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsipprinsip-prinsip Good Governance and Clean Government Tujuan 1 : Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional.

1.

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

1.1.

Meningkatkan sistem perencanaan yang bersifat transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional.

1.1.

Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan teknologi.

1.2.

Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta publik.


146

BAB VI


Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 1.3.

1.2.

1.3.

2.

3.

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses oleh publik.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

2.1.

3.1.

Mewujudkan budaya aparatur perencana yang profesional dan cerdas. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan.

Meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan daerah.

1.4.

1.5.

Penajaman indikator kinerja yang dapat memperkuat sistem evaluasi perencanaan pembangunan. Pendidikan dan pelatihan formal maupun informal bagi aparatur pemerintah daerah dalam bidang perencanaan daerah. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah

1.6.

Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.7.

Peningkatan pengelolaan aset daerah yang tertib

2.1.

Peningkatan pelayanan dan sistem pengelolaan data dan informasi yang dapat diakses oleh publik.

2.2.

Peningkatan kapasitas SDM dan sarana teknologi yang dapat mendukung ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date.

3.1.

Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta publik.

3.2.

Peningkatan akses publik terhadap data dan informasi pembangunan daerah.


147

BAB VI


Tujuan Tujuan 2 : Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan.

Sasaran 1.

Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

Strategi

Arah Kebijakan

1.1.

Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah daerah.

1.1.

Peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui peningkatan disiplin dan profesionalisme kerja.

1.2.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan.

1.2.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi pelaksanaan program pembangunan inter dan antar SKPD yang berkaitan.

1.3.

Pelaksanaan regulasi yang semakin menjamin terlaksananya pembangunan yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan.

1.4.

Pendidikan dan pelatihan formal maupun informal bagi aparatur pemerintah di bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan

2.

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif.

2.1.

Meningkatkan kualitas pelayanan adminitrasi publik.

2.1.

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik melalui pembinaan SDM dan peningkatan sarana administrasi.

3.

Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.

3.1.

Membentuk unit pengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.

3.1.

Pembentukan unit pengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.

3.2.

Penerapan sistem pelayanan minimal di seluruh SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.


148

BAB VI


Tujuan Tujuan 3 : Mengembangkan kerjasama.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1.

Meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah

1.1

Meningkatkan kerja sama dalam pembangunan daerah antar pemerintah, masyarakat dan swasta.

1.1.

Fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam mensukseskan program-program pembangunan.

2.

Meningkatnya kerjasama antar daerah, khususnya dalam rangka penguatan kebersamaan pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan.

2.1.

Meningkatkan kerja sama antar daerah, khususnya dengan daerah-daerah perbatasan.

2.1.

Fasilitasi kerja sama antar daerah, khususnya daerah-daerah perbatasan dalam bidang ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, penyediaan pelayanan publik, dan sektor-sektor strategis lainnya..

3.

Meningkatnya koordinasi antar pemerintah daerah untuk menciptakan sinergitas kebijakan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional.

3.1.

Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam rangka sinergitas kebijakan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional.

3.1.

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dalam rangka koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten lainnya, provinsi dan nasional.

Misi 3 : Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat yang layak dan sejahtera serta mendukung pembangunan ekonomi Tujuan 1 : Mengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahan

1.

Meningkatnya fungsi dan layanan jalan dan jembatan

1.1.

Meningkatkan pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk kelancaran mobillitas barang dan manusia serta aksesibilitas inter dan antar wilayah pengembangan.

1.1.

Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah pengembangan.

1.2.

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas pelayanan.

1.3.

Pengembalian fungsi dan layanan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam


149

BAB VI


Tujuan

Sasaran

2.

3.

Meningkatnya keandalan irigasi dan perlindungan sumber daya air.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas dasar perumahan dan permukiman seperti, pelayanan drainase, sanitasi dan air bersih, persampahan serta pengendalian banjir

Strategi

Arah Kebijakan

1.2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan prasarana jaringan jalan di perdesaan

1.4.

Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan terutama pada desa yang memiliki potensi cepat tumbuh dan desa tertinggal serta rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan yang telah dibangun

2.1.

Meningkatkan jaringan irigasi dan sumber air baku.

2.1.

Pengembangan jaringan irigasi dan sumber air baku.

2.2.

Peningkatan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

2.3.

Optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi yang telah dibangun

2.4.

Pengembalian fungsi dan layanan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana alam

3.1.

Peningkatan sanitasi dan air bersih.

3.2.

Peningkatan sarana dan prasarana air minum

3.3.

Peningkatan sarana dan prasarana perumahan rakyat

3.1.

Meningkatkan kualitas dan fasilitas dasar perumahan.


150

BAB VI


Tujuan

Sasaran

4.

Meningkatnya fungsi dan layanan sarana dan prasarana perhubungan

Strategi

Arah Kebijakan 3.4.

Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, pemakaman dan pengendalian kebakaran

3.5.

Peningkatan kondisi jaringan drainase untuk pengendalian banjir.

4.1

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai inter dan antar wilayah.

4.1.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan inter dan antar wilayah.

4.2.

Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang dapat mencakup seluruh wilayah.

4.2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi.

4.3.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk membuka daerah terpencil. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi dan informasi melalui media cetak dan elektronik di seluruh wilayah.

5.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

5.1.

Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di seluruh wilayah pengembangan.

5.1.

6.

Meningkatnya kapasitas pelayanan sumber dan energi kelistrikan

6.1.

Meningkatkan kapasitas pelayanan sumber dan energi kelistrikan.

6.1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sumber dan energi kelistrikan.

6.2.

Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk menciptakan sumber dan energi kelistrikan alternatif yang dapat melayani wilayah terpencil.


151

BAB VI


Tujuan

Sasaran 7.

Tujuan 2 : Mengelola pengendalian lingkungan hidup

1.

Meningkatnya pengaturan, pembinaan, pengawasan dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi serta kompetensi penyedia jasa konstruksi

Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Strategi 7.1.

1.1.

Memantapkan pengaturan pembinaan, pengawasan dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi; membangun kemitraan dengan penyedia jasa dan mendorong penyedia jasa untuk meningkatkan kapasitasnya

Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan 7.1.

Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa konstruksi; melaksanakan pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan jasa konstruksi dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi

7.2.

Membangun sistem informasi jasa konstruksi kabupaten

1.1.

Peningkatan kepedulian dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

1.2.

Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pendataan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kepentingan pembangunan daerah.

1.3.

2.

Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi dan rehabilitasi, serta dengan memperhatikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan.

2.1.

Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.1.

2.2.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi dan rehabilitasi.


152

BAB VI


Tujuan

Sasaran

3.

Tujuan 3 : Mengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruang

1.

Menguatnya sistem pengendalian dan pengawasan yang terpadu dan terintegrasi antar sektor dalam pelestarian lingkungan hidup.

Meningkatnya kualitas proses penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Strategi

Arah Kebijakan

2.2.

Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

2.3.

Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

3.1.

Memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan yang terpadu dan terintegrasi antar sektor dalam pelestarian lingkungan hidup.

3.1.

Peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup.

3.2.

Penerapan kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, serta memperkuat pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup.

3.3.

Peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

3.4.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

1.1.

Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam proses penyelenggaraan penataan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

1.2.

Peningkatan kualitas aparatur dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1.3.

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual penataan ruang.

1.1.

Meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan penataan ruang.


153

BAB VI


Tujuan

Sasaran 2.

3.

Strategi

Peningkatan peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang

2.1.

Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah perdesaan, perkotaan dan kawasan-kawasan strategis tertentu.

3.1.

Arah Kebijakan

Meningkatkan peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang.

2.1.

Peningkatan peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang.

2.2.

Meningkatkan kualitas penataan ruang wilayah perdesaan, perkotaan dan kawasan-kawasan strategis tertentu.

3.1.

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Peningkatan kualitas penataan ruang wilayah perdesaan, perkotaan dan kawasan-kawasan strategis tertentu.

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas

1.

Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan

1.1.

Meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah dan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.1.

Meningkatkan ketersediaan sekolah dan tenaga guru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam setiap wilayah.

1.2.

Penyelenggaraan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar.

1.3.

Fasilitasi pemberian beasiswa untuk pendidikan lanjutan bagi siswa berprestasi.

2.

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

2.1.

Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

2.1.

Penyelenggaraan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

3.

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan.

3.1.

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan.

3.1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan.

3.2.

Peningkatan minat dalam penelitian ilmiah dan minat baca anak sekolah.


154

BAB VI


Tujuan

Sasaran 4.

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

Meningkatnya kualitas/kompetensi guru dan pemerataan penyebarannya di seluruh wilayah sesuai kelayakan rasio guru-murid.

Strategi 4.1.

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kualitas anak didik dan tenaga kependidikan.

Arah Kebijakan 4.1.

Peningkatan prestasi belajar anak sekolah melalui sistem belajar yang aktif dan menyenangkan.

4.2.

Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kesempatan melakukan pendidikan tingkat lanjut dan pelatihan khusus.

4.2.

Meningkatkan muatan pendidikan yang sesuai dengan kompetensi lokal.

4.3.

Perumusan muatan pendidikan yang berkualitas dan mempertimbangkan potensi wilayah yang ada.

5.

Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah.

5.1.

Meningkatkan pelayanan pendidikan luar sekolah.

5.1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah.

1.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.

1.1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.

1.1.

Peningkatan upaya kesehatan masyarakat melalui tersedianya sarana layanan kesehatan yang bermutu.

1.2.

Peningkatan kemampuan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

2.1.

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di seluruh wilayah.

2.2.

Peningkatan pelayanan kesehatan berupa pelayanan gratis bagi orang yang tidak mampu. Penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan (asuransi kesehatan) yang menyentuh masyarakat ekonomi lemah.

2.

Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1

Meningkatkan aksesibiltas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.3.


155

BAB VI


Tujuan

Tujuan 3 : Mendorong kegiatan olahraga, dan peran pemuda dalam pembangunan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

3.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan lingkungan sehat.

3.1.

Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan pada masyarakat.

3.1.

Peningkatan pembinaan pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan untuk mengurangi resiko terkena penyakit.

4.

Meningkatnya kualitas penanganan kesehatan Ibu, Balita, Batita dan Bayi baru lahir.

4.1.

Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, balita, batita dan bayi baru lahir.

4.1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan ibu hamil, batita, balita dan bayi baru lahir.

5.

Meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit menular dan wabah.

5.1.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit menular dan wabah.

5.1.

Pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit menular dan wabah.

5.2.

Meningkatkan akses bagi pelayanan vaksinasi dan imunisasi.

5.2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan vaksinasi dan imunisasi terutama bagi balita dan anak sekolah.

1.1.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemuda dan kualitas SDM

1.1.

Pembinaan organisasi kepemudaan.

1.2.

Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda.

2.1.

Peningkatan penyelenggaraan kegiatan olah raga yang melibatkan masyarakat yang disertai sosialisasi mengenai pentingnya berolahraga.

1.

2.

Meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan.

Meningkatnya kesadaran pentingnya berolahraga.

2.1.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berolah raga.


156

BAB VI


Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

3.

Terciptanya iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi, bakat dan minat dalam bidang olahraga.

3.1.

Menciptakan iklim kondusif bagi pemuda untuk berprestasi dalam bidang olah raga.

3.1.

Penyelenggaraan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan prestasi olah raga pemuda.

4.

Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga.

4.1.

Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga.

4.1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana bagi kegiatan pemuda.

4.2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga bagi semua cabang olahraga yang sedang berkembang.

Meningkatnya prestasi olah raga pada kompetisi olah raga pada tingkat regional dan nasional.

5.1.

Mengembangkan prestasi olahraga, terutama di kalangan pemuda.

5.1.

Peningkatan dalam pembinaan dan pelatihan prestasi olahraga.

5.

Misi 5 : Mengembangkan nilainilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi harmonisasi pelaksanaan pembangunan Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

1.

Meningkatnya kesempatan dan kebebasan berorganisasi.

1.1.

2.

Meningkatnya peran aktif dan kerja sama antar organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2.1.

Meningkatkan kesempatan dan kebebasan berorganisasi yang seluas-luasnya bagi seluruh golongan masyarakat. Melibatkan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan programprogram pembangunan yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat.

1.1.

Sosialisasi tata cara penyelenggaraan organisasi masyarakat yang berdampak positif dalam pembangunan.

2.1.

Peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan programprogram pembangunan.


157

BAB VI


Tujuan

Sasaran

Strategi 2.2.

Tujuan 2: Mengembangkan pengarusutamaan (mainstreaming) jender dan anak.

3.

Meningkatnya dukungan dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan.

3.1.

1.

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.1.

2.

Meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan

2.1.

3.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

3.1.

Arah Kebijakan

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui organisasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Meningkatkan kapasitas organisasi sosial kemasyarakatan sehingga berdampak bagi pembangunan. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

2.3.

1.1.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan khususnya bagi kaum perempuan dalam rangka peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam masyarakat.

Meningkatkan perlindungan hak-hak anak dan perempuan

2.1.

Sosialisasi undang-undang perlindungan anak

2.2.

Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

2.3.

Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan.

3.1.

Bimbingan manajemen dan ketrampilan bagi perempuan untuk mengembangkan pengetahuan dan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga.

3.2.

Peningkatan kondisi sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan perempuan.

3.3.

Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

3.1.

Pembinaan organisasi masyarakat agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan organisasinya melalui pendekatan yang simpatik. Dukungan pembinaan manajerial dan peningkatan mutu SDM dalam meningkatkan kapasitas ormas.


158

BAB VI


Tujuan Tujuan 3: Mengembangkan potensi dan ketahanan sosial dan budaya.

Sasaran 1.

Meningkatnya kualitas budaya lokal dengan memperhatikan berbagai bentuk kearifan lokal.

Strategi 1.1.

Meningkatkan kualitas sumber daya budaya lokal.

Arah Kebijakan 1.1.

Peningkatan kualitas sumber daya budaya lokal.

1.2.

Pendataan potensi dan sejarah budaya lokal. Peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya lokal. Fasilitasi kegiatan festival budaya daerah

1.3.

2.

3.

4.

Meningkatnya kegiatan budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata

Menurunnya kerawanan sosial dan meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatnya kemampuan penanganan dan penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana.

2.1

Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan budaya lokal di daerah.

2.1.

2.2.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

2.2.

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata.

2.3.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan budaya.

2.3.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam kemitraan pariwisata.

3.1.

Menurunkan tingkat kerawanan sosial dan masalah kesejahteraan sosial.

3.1.

Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

4.1.

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana.

4.1.

Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan dan penanggulangan bencana alam serta mitigasi bencana.

4.2.

Sosialisasi mitigasi bencana keapda masyarakat luas.


159

BAB VI


Tujuan

Tujuan 4: Mengembangkan nilai keagamaan dan kepedulian sosial.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 4.3.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk penanganan dan penanggulangan bencana.

1.

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

1.1.

Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

1.1.

Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

2.

Meningkatnya kualitas ketakwaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

2.1.

Meningkatkan kualitas ketakwaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.

2.1.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang kerohanian.

2.2.

Fasilitasi bagi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan secara adil dan merata.

3.

Meningkatnya kebersamaan dan kesetiakawanan sosial.

3.1.

Mendukung kegiatan beragama dan pluralitas dalam masyarakat.

3.1.

Peningkatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung kegiatan beragama dan pluralitas.

3.2.

Mewujudkan sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3.2.

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh peran aktif masyarakat lintas golongan.

3.3.

Peningkatan kesadaran kebangsaan dalam upaya membina persatuan dan kesatuan, serta upaya memelihara sistem demokrasi dalam budaya politik yang santun


160

BAB VII


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Pengertian Arah Kebijakan Umum Secara umum penyusunan kebijakan umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sebagai perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sebagai akan terwujud pembangunan yang efesien, efektif dan berhasil guna. Kebijakan umum disusun sebagai bagian strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi atau misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyararakat, layanan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam pemerintah yang bersih dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kabupaten, selanjutnya ditetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah. Sebelum menentukan kebijakan umum pembangunan daeah Kabupaten Banggai 2011-2016, perlu memperhatikan amanat RPJM Nasional, RPJP Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005-2025.

7.2. Kebijakan RPJM Nasional Tahun 20102010-2014 RPJM Nasional telah dituangkan dalam Perpres No.5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional tahun 2010-2014. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPN Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui UU.NO.17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kementerian/lembaga dalam menyusun Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra-KL)


161

BAB VII


dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan menyusun/ menyesuaikan

rencana

pencapaian

sasaran

pembangunan

nasional.

Untuk

melaksanakan lebih lanjut RPJMN akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan APBN. Agar dapat memenuhi amanat ini, RPJMN Tahun 2010–2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat halhal sebagai berikut : 1. Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang YudhoyonoBoediono

dengan

visi:

“TERWUJUDNYA

INDONESIA INDONESIA

YANG

SEJAHTERA,

DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.” 2. Buku II memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dengan tema: “MEMPERKUAT SINERGI ANTAR BIDANG PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. 3. Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: “MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Dengan demikian, RPJMN Tahun 2010-2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat /Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

7.3. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005– 2005–2025 Dalam

Peraturan

Daerah

Nomor

6

Tahun

2009

Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut : “Sulawesi Tengah Yang MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”


162

BAB VII


Rangkaian kata–kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim “JURI JURI TERADIL”. Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi maslahat bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana, dengan demikian menunjukan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh kemampuan dan kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah. Visi pembangunan Sulawesi Tengah ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan cita-cita seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Dengan menghayati dan mengamalkan makna Juri Teradil diharapkan Sulawesi Tengah menjadi perintis dalam mewujudkan tuntutan reformasi yang sudah terangkum dalam visi Sulawesi Tengah ini. Gambaran yang akan dicapai dalam masa jangka panjang dalam Juri Teradil tersebut adalah : Maju; Maju adalah terbuka dengan hal yang baru dan nilai-nilai baru. Selalu menginginkan peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan, berorientasi ke masa depan, tidak mudah terpuaskan dengan kondisi yang ada, selalu terdorong mencari hal-hal yang baru dan berpandangan luas. Mandiri; Mandiri adalah tidak tergantung pada sesuatu, ketergantungan terhadap sesuatu tidak sampai menjadi kendala dan selalu berusaha mencari jalan keluar, mempunyai kemampuan, prakarsa dan motivasi, inovatif, mempunyai rasa percaya diri, mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sejahtera; Sejahtera adalah kondisi kehidupan yang memadai dari segi ekonomi, aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam hambatan, gangguan dan kesulitan hidup, masyarakat hidup rukun dan penuh kebersamaan dan kekeluargaan, saling mengamankan, mewujudkan kesenangan hidup bersama. Berkeadilan; Berkeadilan adalah sifat, perbuatan, perlakuan yang adil, pengakuan dan mempertahankan hak-hak masyarakat, memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan mampu menentukan mana yang benar dan mana yang salah, tidak sewenang-wenang, menghargai dan menghormati supremasi hukum


163

BAB VII


dan HAM di atas segala-galanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan serangkaian misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui penyediaan kebutuhan dan mutu pelayanan dasar sosial yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik teknologi maju maupun teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam wujud menciptakan dan memelihara suasana kehidupan yang rukun, aman dan tentram antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, manusia dan lingkungan hidupnya dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moralitas sesuai dengan nilai-nilai Keagamaan, Pancasila dan nilai-nilai budaya lokal dan bangsa guna meneguhkan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Melalui pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana sebagai potensi yang memberi kekuatan pada dinamika perekonomian daerah yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membelanjai kegiatan pembangunan daerah serta memberi maslahat yang merata dan adil bagi masyarakat, serta didukung oleh kondisi prasarana fisik wilayah yang memadai tanpa menafikan keselarasan pembangunan yang ramah terhadap kelestarian lingkungan, mengatasi dan terus mencegah kesenjangan tingkat kehidupan masyarakat yang dapat berakibat pada ketertinggalan, pengangguran dan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.


164

BAB VII


4. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Pemerintah, Kelembagaan Politik, Sosial Budaya, Keagamaan dan Kemasyarakatan lainnya. lainnya Meningkatkan kualitas nilai-nilai hakiki berdemokrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwujud suasana kehidupan politik yang beretika dan bermoral sesuai dengan nilai agama, nilai budaya bangsa dan hakekat demokrasi, menjunjung tinggi supremasi Hukum dan HAM, bebas dari praktek penyimpangan KKN dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pembinaan kehidupan beragama untuk meningkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan

individu

dan

masyarakat,

menjunjung

dan

memberi

apresiasi

pengembangan tata nilai budaya dan kearifan lokal serta budaya bangsa, serta terus menguatkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan memantapkan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan Menata kembali kondisi lingkungan hidup yang menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas, meliputi lahan kritis, kerusakan hutan lindung, menipisnya luas hutan mengrove, kerusakan kawasan pantai dan terumbu karang, meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, mencegah dampak negatif pengelolaan sumber daya alam berupa pencemaran dan degradasi lingkungan hidup, mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, menserasikan pemanfaatan fungsi tata ruang meliputi tanah, air, udara dan sumber daya alam dengan sektor-sektor perekonomian termasuk sistim pemukiman, prasarana dan sarana wilayah secara terpadu sehingga memenuhi asas konservasi, efisiensi dan harmoni yang menjadi asas dalam perencanaan tata ruang. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama, RPJMD Tahap Kedua (2011–2016) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan di segala bidang dengan menekankan upaya pemberdayaan


165

BAB VII


ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta penguatan daya saing perekonomian daerah. Meningkatnya rasa aman dan damai diikuti kemampuan daerah dalam mengelola keragaman (orientasi kelompok, etnik dan agama) yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, diikuti meningkatnya kesadaran dan penegakkan hukum serta penegakkan hak asasi manusia yang didukung oleh suasana berusaha yang kondusif. Di lima tahun kedua RPJPD ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 10 persen. Penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya secara terpadu terus dilakukan dengan penyediaan berbagai infrastruktur yang semakin mantap dan lengkap serta peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna sehingga produktifitas dapat ditingkatkan. Peningkatan kesehatan masyarakat terus diupayakan terutama status gizi masyarakat dengan mengupayakan peran gender dalam lingkungan keluarga di samping itu meningkatnya jumlah angka partisipasi sekolah menengah atas dengan lulusan siap terjun di dunia usaha. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang

melalui

penguatan

kelembagaan

dan

peningkatan

kesadaran

masyarakat yang ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Kondisi ini didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang. Sulawesi Tengah yang kaya akan budaya yang merupakan modal dasar bagi pengembangan pembangunan terus dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi aset bagi daerah.


166

BAB VII


7.4. Kebijakan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, berdasarkan Draft Draft Raperda RTRW Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010– 2010–2030 1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Tujuan penataan ruang Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, kelautan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. 2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Provinsi Kebijakan penataan ruang wilayah untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, terdiri atas : a. Peningkatan sumber daya lahan pertanian b. Peningkatan sumber daya perikanan dan kelautan c. Pengembangan potensi pariwisata d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, kelautan, dan pariwisata e. Peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian, kelautan f. Peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara 3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi a. Peningkatan Sumber Daya Lahan Pertanian, terdiri atas : − Mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah − Meningkatkan kualitas lahan pertanian − Mengembangkan jenis hasil pertanian − Mengembangkan areal lahan perkebunan komoditas tertentu secara selektif. b. Peningkatan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, terdiri atas : − Mengembangkan jenis usaha budidaya perikanan air tawar − Meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan tangkap


167

BAB VII


− Mengembangkan industri pariwisata kelautan − Mempertahankan dan meningkatkan kawasan mangrove − Mengembangkan

budidaya

perikanan

dan

kelautan

yang

dapat

mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil − Mempertahankan kawasan lindung di luar kawasan peruntukan pertambangan untuk mendukung pertanian, kelautan, dan pariwisata. c. Pengembangan Potensi Pariwisata, terdiri atas : − Mengembangkan promosi pariwisata − Mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada − Meningkatkan jalur perjalanan wisata − Mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan − Mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian, Kelautan, dan Pariwisata terdiri atas : − Mengembangkan lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata − Menjamin ketersediaan informasi pertanian, kelautan dan pariwisata; dan − Mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil pertanian, kelautan dan pariwisata. e. Peningkatan Aksesibilitas Pemasaran Produksi Pertanian, Kelautan terdiri atas : − Meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung industri pertanian − Mengembangkan kawasan industri pertanian − Mengembangkan pasar hasil industri pertanian − Meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar


168

BAB VII


− mempertahankan stabilitas pasar lokal terhadap komoditas pertanian. f. Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Wilayah terdiri atas : − Mengembangkan sistim jaringan penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKN, PKW, dan PKL − Mengembangkan dan memantapkan sistim jaringan penghubung antar pusatpusat produksi pertanian, kelautan dan pariwisata,dengan PKN, PKW, dan PKL − Mengembangkan prasarana pertanian, kelautan dan pariwisata − Mengembangkan sistem jaringan dan roda transportasi guna mendukung sektor pertanian − Meningkatkan

jaringan

energi

dengan

lebih

menumbuh-kembangkan

pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistim kemandirian energi listrik − Meningkatkan

kualitas

dan

jangkauan

pelayanan

jaringan

prasarana

transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi − Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah lainnya. g. Peningkatan Fungsi Kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara, terdiri atas: − Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan − Mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan − Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan − Melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan TNI


169

BAB VII


7.5. Kebijakan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2009– 2009– 2029 1. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Penataan ruang Kabupaten Banggai bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Banggai sebagai gerbang Timur Sulawesi Tengah yang berbasis pengembangan pertanian dan pengembangan kelautan yang berkelanjutan. 2. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Banggai, terdiri atas : a. Peningkatan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten Banggai dengan wilayah luar baik di dalam Provinsi Sulawesi Tengah maupun luar wilayah provinsi dengan pengembangan prasarana transportasi yang meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah luar b. Pengembangan Ibukota Kabupaten di Luwuk dan sebagai pintu masuk-keluar (multi-gate) Kabupaten Banggai dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya. c. Penguatan struktur kegiatan dan implikasi ruangnya bagi kota-kota sebagai pusat pertumbuhan pelayanan d. Pengembangan aksesibilitas internal antar wilayah dalam kabupaten e. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung di wilayah kabupaten untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat f. Penguatan potensi kawasan lindung yang mendukung kualitas lingkungan yang berkelanjutan g. Peningkatan kualitas sumber daya lahan pertanian guna pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan darat h. Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan i. Pengembangan sektor-sektor usaha yang mendukung pembangunan kabupaten di bidang

jasa,

pertanian,

perkebunan,

perikanan

darat,

kelautan

serta

pengembangan pertambangan


170

BAB VII


j. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang jasa, pertanian, kelautan dan sektor-sektor lainnya yang yang mendukung tujuan penataan ruang kabupaten k. Pengembangan potensi kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kabupaten. l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 3. Strategi Penataan Ruang Kabupaten 1. Strategi untuk kebijakan peningkatan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten Banggai dengan wilayah luar baik di dalam Provinsi Sulawesi Tengah maupun luar wilayah Provinsi dengan pengembangan prasarana transportasi yang meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah luar, terdiri atas : a. Mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari jaringan transportasi udara, laut serta jaringan transportasi darat yang terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota di kabupaten sekitar. b. Meningkatkan peran Ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan Kabupaten sekitarnya melalui pengembangan infrastruktur. 2. Strategi untuk kebijakan pengembangan Ibukota Kabupaten di Luwuk dan sebagai pintu

masuk-keluar

(multi-gate)

Kabupaten

Banggai

dalam

menciptakan

hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya, terdiri atas : a. Mengembangkan Ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk sebagai pusat pertumbuhan utama Kabupaten b. Mengembangkan prasarana dan sarana kota sesuai dengan fungsi dan peran kota-kota agar terjadi pemerataan pelayanan dan sebagai pendukung fungsi jasa Kota Luwuk. 3. Strategi untuk kebijakan penguatan struktur kegiatan dan implikasi ruangnya bagi kota-kota sebagai pusat pertumbuhan pelayanan, terdiri atas : a. Mengembangkan sistem pusat-pusat kota dan permukiman. b. Mengembangkan prasarana pusat-pusat kota kabupaten. c. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kota kecil dan pedesaan sebagai wilayah belakangnya.


171

BAB VII


4. Strategi untuk kebijakan pengembangan aksesibilitas internal antar wilayah dalam Kabupaten, terdiri atas: a. Mengembangkan keterkaitan fungsi antar pusat-pusat kegiatan kabupaten b. Meningkatkan sistem jaringan prasarana utama yang menghubungkan pusatpusat kegiatan kabupaten dengan wilayah sekitarnya melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan laut. 5. Strategi untuk kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung di wilayah Kabupaten untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, terdiri atas: a. Meningkatkan pelayanan dan distribusi sistem jaringan energi b. Meningkatkan

pelayanan

prasarana

telekomunikasi

untuk

menunjang

pengembangan potensi ekonomi lokal serta membuka kawasan-kawasan yang terisolir c. Mengembangkan

sistem

prasarana

sumberdaya

air

untuk

menunjang

pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan air bersih. d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana persampahan dan sistem jaringan prasarana air limbah Kabupaten. 6. Strategi untuk kebijakan penguatan potensi kawasan lindung yang mendukung kualitas lingkungan yang berkelanjutan, terdiri atas : a. Memantapkan kawasan lindung yang disesuaikan dengan karakteristik biogeofisik wilayah dan keunikan masing-masing. b. Mempertahankan kawasan lindung untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. c. Mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak terjadi konflik kepentingan antar sektor. d. Menjaga kualitas lingkungan di sekitar kawasan pertambangan. 7. Strategi untuk kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya lahan pertanian guna pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan darat, terdiri atas :


172

BAB VII


a. Meningkatkan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan darat berbasis masyarakat melalui program-program pembangunan guna meningkatkan ketahanan pangan. b. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna untuk pertanian, perkebunan dan perikanan darat. c. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan sentra-sentra pemasaran produk unggulan Pertanian dan Perkebunan. d. Meningkatkan infrastruktur, prasarana, dan sarana pertanian, perkebunan dan perikanan Darat. 8. Strategi untuk kebijakan peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan, terdiri atas : a. Mengembangkan

budidaya

perikanan

dan

kelautan

yang

dapat

mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil. b. Meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. c. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas kawasan mangrove sebagai pendukung lingkungan pesisir. 9. Strategi untuk kebijakan pengembangan sektor-sektor usaha yang mendukung pembangunan Kabupaten di bidang jasa, pertanian, perkebunan, perikanan darat, kelautan serta pengembangan pertambangan, terdiri atas : a. Mengembangkan industri penyediaan jasa, industri pertanian dan industri kelautan yang memiliki keunggulan komparatif dan berorientasi ekspor. b. Menguatkan

kemitraan

antara

usaha

ekonomi

besar

dengan

usaha

perekonomian rakyat. c. Mengelola

sumberdaya

pertambangan

yang

telah

teridentifikasi

guna

kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan pasokan bagi kebutuhan daerah. d. Mengembangkan sektor-sektor pertambangan potensial baru guna memacu perekonomian Kabupaten.


173

BAB VII


e. Mengembangkan sektor minawisata dan sektor agrowisata. 10. Strategi untuk kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang Jasa, Pertanian, Kelautan dan sektor-sektor lainnya yang mendukung tujuan penataan ruang Kabupaten, terdiri atas: a. Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

lokal

dengan

menyelenggarakan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan guna mendukung Pelayanan Jasa, Pertanian dan Kelautan termasuk pendidikan yang mendukung bidang pertambangan. b. Mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dapat menunjang kualitas hasil pertanian dan kelautan. c. Menjamin ketersediaan informasi pertanian dan kelautan. d. Menjamin tersedianya sarana kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat kabupaten. e. Mengembangkan dan menjaga potensi budaya daerah dalam pendidikan formal maupun non formal. 11. Strategi untuk kebijakan pengembangan potensi kawasan yang memiliki nilai strategis bagi Kabupaten, terdiri atas: a. Mendorong terbentuknya kawasan strategis serta meningkatkan kawasan tumbuh cepat yang mengacu pada sentra-sentra produksi dan kawasan unggulan. b. Memberikan dukungan penataan ruang pada kawasan-kawasan yang mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor strategis. c. Menjamin pengelolaan kawasan pertambangan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. d. Meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, budaya dan prasarana fisik pada kawasan

yang

relatif

tertinggal

agar

terpacu

pertumbuhan

dan

perkembangannya.


174

BAB VII


12. Strategi untuk kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, terdiri atas : a. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan. b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan. c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

7.6 7.6. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011– 2011–2016 Dengan mengacu kepada kebijakan nasional maupun kebijakan provinsi Sulawesi Tengah dan memperhatikan permasalahan serta tantangan yang dihadapi daerah baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 dirumuskan sebagaimana terdapat dalam Tabel 7.1.


175

BAB VII


TABEL 7.1 KEBIJA KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

VISI : MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016

Misi 1 : Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat TARGET

TUJUAN

Tujuan 1: Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi lokal yang mendukung perekonomian daerah.

SASARAN

1. Terciptanya pemerataan investasi secara bertahap sesuai dengan potensi wilayah dan potensi sumber daya alam.

STRATEGI

1.1 Mendorong terciptanya peluang investasi sesuai dengan potensi wilayah dan potensi sumber daya alam.

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

1.1 Penyediaan data dan - Jumlah investor informasi potensi berskala Nasional wilayah dan potensi (PMDN/PMA) sumber daya alam yang akurat dan terkini. 1.2 Peningkatan promosi - Kenaikan/penurunan potensi wilayah dan nilai realisasi PMDN potensi sumber (Milyar) daya alam melalui - Rasio daya serap media. tenaga kerja

KONDISI AWAL (Tahun Dasar)

TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

PMDN = 23

PMDN = 28

PMA = 6

PMA = 6

+45%

+45%

+45%

50%

50%

50%

PMDN = 23 PMA = 6

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 17 Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

BIDANG URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB

PENANAMAN MODAL

BAPPEDA


176

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1.3 Peningkatan pelayanan perizinan dan kebijakan yang dapat mempermudah penanaman investasi.


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

Tdk Ada

Tdk Ada

Ada

23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Tdk ada

Ada

Ada

26 Program penataan peraturan perundang-undangan

Hari

Hari

Hari

44 Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perijinan

- Kontribusi sektor pertanian/perkebuna n terhadap PDRB

34,89%

34,89%

35,20%

- Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB) - Cakupan bina kelompok petani

14,63%

14,65%

14,80%

7,79&

7,79%

9,58%

- Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB - Nilai tukar petani kebun - Cakupan bina kelompok peternak

20,26%

20,26%

20,76%

15 Program peningkatan kesejahteraan petani 16 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebun an) 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebuna n xx Program pengembangan Kawasan Agropolitan

7,79&

7,79%

9,58%

- Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

1,97%

1,97%

2,15%

INDIKATOR KINERJA

- Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintahan - SPM Pelayanan Perijinan - Lama proses perizinan

2. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian.

2.1 Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

2.1. Peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.


BIDANG URUSAN


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KETAHANAN PANGAN

BADAN KETAHANAN PANGAN; DINAS PERTANIAN; DINAS PERKEBUNAN& BADAN P4K

& PERTANIAN


177

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2.2. Pengembangan benih/bibit unggul dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian.

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar :

• Padi • Jagung • Kedelai • Kacang tanah • Kacang hijau • Ubi kayu • Ubi jalar - Jumlah populasi ternak : • Ternak besar (sapi, kerbau, kuda) • Ternak kecil (kambing, domba, babi) • Unggas

161.901 ton 1,91% 8.993 ton 1,75% 1.056 ton 4,17% 1.774 ton 1,78% 237 ton 10,78% 2.853 ton 5,18% 1.187 ton 4,67%

2,53%

2,96%

2,21%

2,76%

4,42%

4,98%

1,94%

3,16%

18,54%

40,20%

12,75%

30,24%

8,53%

24,95%

44.080 ekor

44.150 ekor

44.750 ekor

68.346 ekor

68.450 ekor

69.050 ekor

726.440 ekor

727.500 ekor

767.500 ekor


16 Program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) 19 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

BIDANG URUSAN


KETAHANAN PANGAN

BADAN KETAHANAN PANGAN; DINAS PERTANIAN; DINAS PERKEBUNAN& BADAN P4K

& PERTANIAN


178

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

2.2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pertanian

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016


BIDANG URUSAN


2.3 Peningkatan infrastruktur jalan ke kantong-kantong produksi 2.4 Pengembangan sentra pemasaran hasil-hasil pertanian

- Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

20,26%

20,26%

20,76%

16 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

PERTANIAN

DINAS PERKEBUNAN

- Kontribusi sektor pertanian/perkebuna n terhadap PDRB

34,89%

34,89%

35,20%

16 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

KETAHANAN PANGAN

2.5 Penciptaan iklim usaha pertanian yang sinergis dan berkelanjutan, tercapainya swasembada pangan serta pengembangan agribisnis dan agroindustri

- Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB)

14,63%

14,65%

14,80%

17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

DINAS PERTANIAN & DINAS PERKEBUNAN

- Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

20,26%

20,26%

20,76%

• Ternak besar (sapi)

534,82 ton

540,50 ton

553,50 ton

• Unggas

4.490 ton

4.510 ton

4.585 ton

1,97%

1,97%

2,15%

Tidak ada

Tidak ada

Ada

-

-

75%

& PERTANIAN

- Konsumsi daging ternak :

- Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB - Regulasi ketahanan pangan - Ketersediaan pangan utama


179

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

3. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan.

STRATEGI

3.1 Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berdampak pada peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

ARAH KEBIJAKAN

3.1 Peningkatan pengelolaan dan pengawasan industri dan pemanfaatan hasil sumber daya hutan. 3.2 Penyelenggaraan bimbingan teknis pemanfaatan sumber daya hutan

INDIKATOR KINERJA

- Ketersediaan energi dan protein per kapita - Penguatan cadangan pangan - Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah - Stabilitas harga dan pasokan pangan - Skor Pola Pangan Harapan (PHH) - Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan - Penanganan daerah rawan pangan - Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis - Kerusakan kawasan hutan


5,35%

0,36%

TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

65%

90%

40%

60%

65%

90%

70%

90%

70%

90%

70%

80%

50%

60%

5,35%

5,30%

75%

50%

0,34%

0,28%


15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 19 Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 21 Program pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 22 Program perencanaan dan pengembangan kehutanan

BIDANG URUSAN


KEHUTANAN

DINAS KEHUTANAN


180

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

4. Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan

5. Meningkatnya kontribusi sektor industri

STRATEGI

4.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir

ARAH KEBIJAKAN

4.1 Pembinaan masyarakat nelayan dalam rangka peningkatan produksi, pengelolaan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Produksi perikanan kelompok nelayan

6.372 ton

7.200 ton

10.000 ton

- Cakupan bina kelompok nelayan - Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

47,62%

52,50%

75,00%

10,42%

10,43%

10,50%

5.280 ton

5.500 ton

7.000 ton

35%

50%

6,26%

6,30%

6,50%

3 kelompok

3 kelompok

816 industri / 3,85%

4,00%

7 kelompo k 6,00%

INDIKATOR KINERJA

4.2 Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan

4.2 Peningkatan - Produksi perikanan dukungan peralatan tangkap tangkap dan - Konsumsi ikan pembudidayaan sumber daya kelautan dan perikanan

5.1 Memperkuat kelembagaan dan daya saing industri berbasis potensi ekonomi lokal 5.2 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknik produksi

5.1 Penguatan - Kontribusi sektor kelembagaan dan industri terhadap daya saing industri PDRB berbasis potensi ekonomi lokal 5.2 Peningkatan kualitas - Cakupan bina dan produktifitas kelompok pengrajin industri kecil dan menengah yang - Pertumbuhan industri menghasilkan produk andalan daerah dan kerajinan daerah


15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan xx Program perencanaan kawasan Minapolitan 20 Program pengembangan budidaya perikanan 21 Program pengembangan perikanan tangkap 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

BIDANG URUSAN


KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


181

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

5.3 Meningkatkan investasi di sektor industri

5.3 Fasilitasi penanaman investasi di sektor industri

6. Meningkatnya eksplorasi dan eskploitasi potensi pertambangan

6.1 Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

6.1 Penyusunan data potensi pertambangan 6.2 Peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan

- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB - Pertambangan tanpa izin

4,72%

4,72%

5,15%

1,00%

1,00%

1,00%

7. Meningkatnya kontribusi sektor keuangan

7.1 Meningkatkan kegiatan sektor keuangan yang mendorong kegiatan ekonomi lokal

7.1 Perluasan pelayanan keuangan yang menjangkau setiap daerah pengembangan

- Kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB

5,04%

5,04%

5,20%

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita - Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita - Produktivitas total daerah

-

-

50%

-

-

50%

-

-

75%


15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 19 Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa 26 Program penataan peraturan perundang-undangan 27 Program penataan daerah otonom 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah 26 Program penataan peraturan

BIDANG URUSAN


ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SEKRETARIAT DAERAH


& DPPKA

182

BAB VII


TARGET

TUJUAN

Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas pasar, koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM);

SASARAN

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

8. Meningkatnya kontribusi sektor jasa

8.1 Meningkatkan kontribusi sektor jasa

8.1 Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan sektor jasa 8.2 Peningkatan pelayanan publik dan regulasi yang mendukung berkembangnya sektor jasa.

- Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB

10,58%

10,59%

11,87%

perundang-undangan 27 Program penataan daerah otonom

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

1.1 Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri.

1.1. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan perdagangan, termasuk pembangunan pasar. 1.2 Fasilitasi pengembangan usaha perdagangan. 1.3 Pengembangan sistem perdagangan yang sehat dan kondusif 1.4 Pengawasan perdagangan untuk barang masuk dan keluar 1.5 Peningkatan pelaksanaan perlindungan konsumen

- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

9,17%

9,20%

9,38%

- Ekspor bersih perdagangan

-

-

50%

- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

-

-

60%

17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 18 Program efisiensi perdagangan dalam negeri 19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

-

-

60%

1.2 Meningkatkan pelaksanaan perlindungan konsumen

BIDANG URUSAN


PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


183

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

2. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

STRATEGI

2.1 Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

3. Menguatnya kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan BUMN/D dan pengusaha besar.

3.1 Memperkuat kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan BUMN/D dan pengusaha besar.

4. Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal

4.1 Meningkatkan fasiltas pendukung kegiatan sektor informal

INDIKATOR KINERJA

ARAH KEBIJAKAN

2.1 Peningkatan kualitas - Persentase koperasi dan kuantitas aktif kelembagaan koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing, efisiensi dan produktivitas yang tinggi. 2.2 Pengembangan sistem pendukung - Usaha Mikro dan usaha koperasi dan Kecil UMKM 3.1 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan usaha koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar dan BUMN/D 4.1 Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan. 4.2 Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

136 aktif dari 214 (63%)

64%

70%

25 UKM

50 UKM

250 UKM


15 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah 17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

BIDANG URUSAN


KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DINAS KOPERASI DAN UKM

-


184

BAB VII


TARGET

TUJUAN

Tujuan 3 : Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1. Menurunnya jumlah pengangguran melalui upaya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

1.1 Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor, terutama sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

1.1 Perluasan kesempatan kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja dan kewirausahaan 1.2 Pengembangan sistem informasi pasar kerja dan pembinaan hubungan pekerja dan pengusaha. 1.3 Fasilitasi pembukaan lapangan kerja baru, terutama pada sentra-sentra industri dan pertanian.


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Angka partisipasi angkatan kerja

75,84%

76,32%

80,20%

- Pencari kerja yang ditempatkan

2,54%

5,21%

24,86%

- Tingkat pengangguran terbuka - Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat - Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan - Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama - Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek - Pemeriksaan perusahaan - Pengujian peralatan di perusahaan

3,29%

3,13%

2,43%

35%

75%

35%

60%

35%

60%

30%

50%

40%

50%

35%

45%

35%

50%

INDIKATOR KINERJA


15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 16 Program peningkatan kesempatan kerja 17 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

BIDANG URUSAN


TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


185

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2.1 Meningkatkan minat masyarakat untuk berkoperasi dan mengembangkan UMKM.

3. Menurunnya angka kemiskinan

3.1 Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

136 aktif dari 214 (63%)

64%

70%

25 UKM

50 UKM

250 UKM

- Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat - Jumlah LPM berprestasi

-

30%

65%

-

30%

65%

- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

-

30%

65%

- Jumlah PKK aktif

-

30%

65%

2.1 Fasilitasi permodalan - Persentase koperasi bagi koperasi dan aktif UMKM dan pengembangan - Usaha Mikro dan lembaga penjamin Kecil permodalan UMKM 2.2 Pengembangan UMKM melalui pembinaan dan promosi hasil produksi UMKM. 2.3 Berkembangnya semangat kewirakoperasian dan kewirausahaan

3.1 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 3.2 Penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial 3.3 Peningkatan kualitas dan kuantitas program pembangunan partisipatif yang dapat memberda-


15 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah 17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 25 Program penanganan kemiskinan xx Program peningkatan kopentensi kelembagaan masyarakat di tingkat desa melalui lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dan lembaga adat desa

BIDANG URUSAN


KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DINAS KOPERASI DAN UKM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BPMPD


186

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

yakan masyarakat dalam pelaksanaannya.

INDIKATOR KINERJA

- Persentase penduduk di atas garis kemiskinan


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

89,90%

92,55%


BIDANG URUSAN



187

BAB VII


Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Tujuan 1: Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional

1. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

1.1 Meningkatkan sistem perencanaan yang bersifat transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional

1.1 Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan teknologi. 1.2 Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta publik. 1.3 Penajaman indikator kinerja yang dapat memperkuat sistem evaluasi perencanaan pembangunan.

INDIKATOR KINERJA

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada - Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada - Tersedianya dokumen perencanaan RenstraSKPD yang telah ditetapkan dengan Kepala SKPD - Tersedianya Sistem dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah

TARGET


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak ada

Ada

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 15 Program pengembangan data/informasi/statist ik daerah 16 Program kerjasama pembangunan 18 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh 19 Program perencanaan Pengembangan kotakota menengah dan besar 21 Program perencanaan pembangunan daerah 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 23 Program perencanaan sosial budaya 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA

BIDANG URUSAN


PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAPPEDA


188

BAB VII

TUJUAN


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

TARGET


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Tersedianya Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tidak ada

Tidak ada

Ada

- Tersedianya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan Perkada

Tidak ada

Tidak ada

Ada

- Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

90%

95%

100%

-

35%

WTP

WTP

INDIKATOR KINERJA

1.2 Mewujudkan budaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan cerdas.

1.4 Pendidikan dan pelatihan formal maupun informal bagi aparatur pemerintah daerah dalam bidang perencanaan daerah.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur perencana pembangunan daerah

1.3 Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.

1.5 Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah

- Predikat penilaian pengelolaan keuangan daerah


BIDANG URUSAN


60%

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

PERENCANAAN PEMBNGUNAN

BAPPEDA

WTP

17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 18 Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kabupaten /Kota


DPPKA


189

BAB VII

TUJUAN


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1.6 Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

TARGET


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

21,98%

21,98%

24,00%

19 Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa 34 Program pengelolaan barang daerah

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Ada

Ada

Ada

- Buku “PDRB Kabupaten”

Ada

Ada

Ada

15 Program pengembangan data/informasi/statist ik daerah

Tidak ada

Tidak ada

Ada

- Pengelolaan arsip secara baku

25%

85%

- Peningkatan SDM pengelola kearsipan

30%

75%

INDIKATOR KINERJA

- Rata-rata Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)


BIDANG URUSAN


STATISTIK

BAPPEDA

KEARSIPAN

KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI

1.7 Peningkatan pengelolaan aset daerah yang tertib 2. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses oleh publik.

2.1 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan.

2.1 Peningkatan pelayanan dan sistem pengelolaan data dan informasi yang dapat diakses oleh publik. 2.2 Peningkatan kapasitas SDM dan sarana teknologi yang dapat mendukung ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date.

- Tersedianya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan Perkada

15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


190

BAB VII

TUJUAN

Tujuan 2 : Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

3.1 Meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan daerah.

3.1 Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta publik.

1. Meingkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

1.1 Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah daerah.

INDIKATOR KINERJA

- Tersedianya Sistem dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah

TARGET


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

Tidak ada

Ada

Ada


21 Program perencanaan pembangunan daerah 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

BIDANG URUSAN


PERENCANAAN PEMBNGUNAN

BAPPEDA & SEKRETARIAT DPRD

3.2 Peningkatan akses publik terhadap data dan informasi pembangunan daerah.

1.1 Peningkatan kinerja - Kinerja pelayanan aparatur kedinasan kepala pemerintah melalui daerah dan wakil peningkatan disiplin kepala daerah dan profesionalisme kerja. - Kinerja dan kapasitas aparatur pemerintah daerah

-

75%

95%

-

75%

90%

03 Program peningkatan disiplin aparatur 17 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 40 Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 41 Program pembinaan dan pengembangan aparatur daerah 42 Program pengembangan dan pemanfaatan hasil LITBANG dan IPTEK 43 Program pendidikan kedinasan



SEKRETARIAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; SEKRETARIAT KORPRI; BADAN DIKLAT & LITBANG

191

BAB VII

TUJUAN


SASARAN

STRATEGI

1.2 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan.

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016


1.2 Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi pelaksanaan program pembangunan inter dan antar SKPD yang berkaitan.

- Pengawasan internal dan pengedalian pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah

-

75%

95%

20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah 27 Program penataan daerah otonom

1.3 Pelaksanaan regulasi yang semakin menjamin terlaksananya pembangunan yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan.

- Sistem/NSPM pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah

-

30%

85%

26 Program penataan peraturan perundangundangan

1.4 Pendidikan dan pelatihan formal maupun informal bagi aparatur pemerintah di bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan

- Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah

-

-

65%

20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah

BIDANG URUSAN



INSPEKTORAT

SEKRETARIAT DAERAH

INSPEKTORAT

192

BAB VII

TUJUAN


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2. Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif.

2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan adminitrasi publik.

2.1 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik melalui pembinaan SDM dan peningkatan sarana administrasi.

3. Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.

3.1 Membentuk unit pengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.

3.1 Pembentukan unit pengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.

TARGET


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

-

-

85%

- Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

31,17%

32,17%

85,75%

- Kepemilikan Akte Kelahiran - Kepemilikan Kartu Keluarga - Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

22,46%

29,84%

53,86%

22,27%

28,65%

53,42%

Tidak ada

Tidak ada

Ada

- Lama proses perijinan

Hari

Hari

Hari

44 Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perijinan

- Unit pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayan publik

Tidak ada

Tidak ada

Ada

20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah

INDIKATOR KINERJA

- Kualitas pelayanan administrasi kependudukan, perijinan, kesehatan, pendidikan, humas, data dan informasi, kepegawaian, pengadaan barang/jasa


BIDANG URUSAN


SEKRETARIAT DAERAH; BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU; DINAS KESEHATAN; DIKPORA; BKD 15 Program penataan administrasi kependudukan

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL

BPPT

SEKRETARIAT DAERAH

193

BAB VII

TUJUAN

Tujuan 3 : Mengembangkan kerjasama.


SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

3.2 Penerapan standar pelayanan minimal di seluruh SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

- Standar Pelayanan Minimal dari setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan

2.1 Fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam mensukseskan program-program pembangunan.

- Pemberdayaan, pelibatan dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah

1. Meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah

1.2 Meningkatkan kerja sama dalam pembangunan daerah antar pemerintah, masyarakat dan swasta.

2. Meningkatnya kerjasama antar daerah, khususnya dalam rangka penguatan kebersamaan pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan.

2.1 Meningkatkan 2.1 Fasilitasi kerja sama - Jumlah kerjasama kerja sama antar antar daerah, dengan daerah lain daerah, khususnya khususnya daerahdengan daerahdaerah perbatasan daerah dalam bidang ekonomi, penyediaan sarana dan perbatasan. prasarana perhubungan, penyediaan pelayanan publik, dan sektorsektor strategis lainnya.

TARGET


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

Tidak ada

10%

95%

-

50%

80%

-

-

40%


03 Program peningkatan disiplin aparatur 05 Program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

BIDANG URUSAN


LINTAS URUSAN

SEMUA SKPD

SEMUA SKPD

15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 17 Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi


SEMUA SKPD (BAPPEDA)

194

BAB VII

TUJUAN


SASARAN

3. Meningkatnya koordinasi antar pemerintah daerah untuk menciptakan sinergitas kebijakan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional.

STRATEGI

3.1 Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam rangka sinergitas kebijakan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional.

ARAH KEBIJAKAN

3.1. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dalam rangka koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten lainnya, provinsi dan nasional.

INDIKATOR KINERJA

- Kinerja pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

TARGET


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

-

75%

95%


17 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

BIDANG URUSAN




SEKRETARIAT DAERAH

195

BAB VII


Misi 3 : Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat yang layak dan sejahtera serta mendukung pembangunan ekonomi

TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Tujuan 1: Mengembangkan Infrastruktur dasar dan kewilayahan

1. Meningkatkan fungsi dan layanan jalan dan jembatan

1.1 Meningkatkan pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas inter dan antar wilayah pengembangan

1.1 Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah pengembangan 1.2 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas pelayanan. 1.3 Pengembalian fungsi dan layanan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam 1.4 Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan terutama pada desa yang memiliki potensi cepat tumbuh dan desa tertinggal serta

1.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan prasarana jaringan jalan di perdesaan

INDIKATOR KINERJA

- Panjang jalan dan jembatan baru - Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

382 km

412 km

546 km

- Rasio Panjang jalan dilalui roda 4

0,007

0,007

0,03

- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

813,60% 32,06%

833,60 km 32,84%

927,60 km 36,55%

1,696

1,699

1,795

50%

100%

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan - Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten


15 Program pembangunan jalan dan jembatan 16 Program pembangunan saluran/drainase 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 18 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

BIDANG URUSAN


PEKERJAAN UMUM

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN


& DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

196

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

rehabilitasi/pemelih araan jalan dan jembatan perdesaan yang telah dibangun

2. Meningkatnya keandalan irigasi dan perlindungan sumber daya air.

2.1 Meningkatkan jaringan irigasi dan sumber air baku.

2.1 Pengembangan jaringan irigasi dan sumber air baku.

INDIKATOR KINERJA

- Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan - Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. - Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman - Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten - Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.


0,0006

TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

50%

100%

45%

60%

45%

60%

45%

60%

0,0006

0,0010

50%

70%


24 Program penanggulangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

BIDANG URUSAN


PEKERJAAN UMUM



197

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas dasar perumahan dan permukiman seperti, pelayanan drainase, sanitasi dan air bersih, persampahan serta pengendalian banjir

STRATEGI

3.1 Meningkatkan kualitas dan fasilitas dasar perumahan.

ARAH KEBIJAKAN

2.2 Peningkatan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 2.3 Optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi yang telah dibangun 2.4 Pengembalian fungsi dan layanan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana alam 3.1 Peningkatan sanitasi dan air bersih. 3.2 Peningkatan sarana dan prasarana air minum 3.3 Peningkatan sarana dan prasarana perumahan rakyat 3.4 Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, pemakaman dan pengendalian kebakaran


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Rasio jaringan irigasi

4,30

4,30

4,30

- Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

0,39

0,39

0,56

65%

100%

58,93%

59,68%

67,69%

57,66%

58,00%

70,00%

INDIKATOR KINERJA

- Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari - Rumah tangga pengguna air bersih - Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih


BIDANG URUSAN


PEKERJAAN UMUM

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

28 Program pengendalian banjir 36 Program tanggap darurat jaringan irigasi, sungai dan pantai 37 Program inspeksi jaringan irigasi, sungai dan pantai

31 Program pembangunan infrastruktur perkotaan 32 Program perencanaan infrastruktur perdesaan dan perkotaan 15 Program pengembangan perumahan 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

& PERUMAHAN


198

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3.5 Peningkatan kondisi jaringan drainase untuk pengendalian banjir.

INDIKATOR KINERJA

- Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari - Sangat buruk - Buruk - Sedang - Baik - Sangat baik - Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai - Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota - Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun - Persentase rumah tinggal bersanitasi


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016


BIDANG URUSAN


20 Program pengelolaan areal pemakaman

77,71%

30% 40% 65% 75% 95% 45%

40% 50% 75% 80% 100% 60%

5%

10%

38%

50%

79,85%

83,56%


199

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

- Rumah tangga bersanitasi - Drainase dalam kondisi baik/ pembuanangan aliran air tidak tersumbat - Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. - Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. - Cakupan pelayanan bencana kebakaran - Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) - Rumah tangga pengguna listrik - Rasio rumah layak huni - Rasio permukiman layak huni - Cakupan ketersediaan rumah layak huni - Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau - Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

81,87%

81,95%

87,55%

80,77%

81,56%

88,41%

14%

20%

58%

70%

20%

25%

58%

75%

43,99%

49,82%

43,92% 0,16

0,19

0,85

0,26

0,29

0,87

45%

100%

55%

70%

45%

100%


BIDANG URUSAN



200

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

4. Meningkatnya fungsi dan layanan sarana dan prasarana perhubungan

STRATEGI

4.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai inter dan antar wilayah. 4.2 Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang dapat mencakup seluruh wilayah.

ARAH KEBIJAKAN

4.1 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan inter dan antar wilayah. 4.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi. 4.3 Pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk membuka daerah terpencil.


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Lingkungan permukiman kumuh - Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan - Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB - Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten - Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

0,011%

0,011%

0,08%

1%

10%

95%

100%

100%

100%

2,73

2,83

4,56

- Jumlah arus penumpang angkutan umum - Rasio ijin trayek

1.318.942 org

1.450.00 0 Org

1.850.00 0 org

0,0013

0,0022

0,0085

3.721

3.800

4.220

5

5

5

• Bandar Udara

1

1

1

• Terminal

12

12

12

- Angkutan darat

0,025%

0,028%

0,040%

- Kepemilikan KIR angkutan umum

0,8828

0,8830

0,9692

INDIKATOR KINERJA

- Jumlah uji KIR angkutan umum - Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis : • Pelabuhan Laut


15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 16 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 17 Program peningkatan pelayanan angkutan 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas perhubungan

BIDANG URUSAN


PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


201

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

- Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) - Biaya pengujian kelayakan angkutan umum - Pemasangan ramburambu 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

5.1 Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di seluruh wilayah pengembangan.

5.1 Peningkatan kualitas - Jumlah surat kabar nasional/lokal dan kuantitas pelayanan - Jumlah penyiaran komunikasi dan radio/TV lokal informasi melalui - Laman milik media cetak dan pemerintah daerah elektronik di seluruh Pelaksanaan wilayah. diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : - Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; - Media baru seperti website (media online); - Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; - Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya;


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016


BIDANG URUSAN


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

0,022

0,025

0,040

-

50%

85%

-

505

85%

Tidak ada

Tidak ada

Ada

6 kali/thn

12 kali/thn

Setiap bulan

Setiap hari

6 kali/thn

12 kali/thn

6 kali/thn/ kec

12 kali/thn/ Kec

15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 18 Program kerjasama informasi dan media massa 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


& SEKRETARIAT DAERAH

202

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

- Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho. 6. Meningkatnya kapasitas pelayanan sumber dan energi kelistrikan

7. Meningkatnya pengaturan, pembinaan, pengawasan dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi serta kompetensi penyedia jasa konstruksi

6.1 Meningkatkan kapasitas pelayanan sumber dan energi kelistrikan.


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

6 kali/thn

12 kali/thn

6.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sumber dan energi kelistrikan. 6.2 Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk menciptakan sumber dan energi kelistrikan alternatif yang dapat melayani wilayah terpencil.

7.1 Memantapkan 7.1 Mengadakan sosialisasi - Terlaksananya pengaturan peraturan perundang- pengaturan jasa pembinaan, undangan yang konstruksi pengawasan dan berkaitan dengan jasa - Tersedianya Sistem kualitas hasil konstruksi; Informasi Jasa pekerjaan melaksanakan Konstruksi setiap konstruksi; pengaturan, tahun membangun penyelenggaraan, kemitraan dengan konstruksi pembinaan - Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) penyedia jasa dan jasa konstruksi dan hari kerja setelah mendorong melakukan persyaratan lengkap. penyedia jasa untuk pengawasan dan meningkatkan pemeriksaan hasil kapasitasnya pekerjaan


17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 18 Program pengembangan dan pembinaan dan pengawasan / pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM

90%

100%

100%

100%

100%

100%

30 Program pengaturan jasa konstruksi

BIDANG URUSAN



DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

PEKERJAAN UMUM




203

BAB VII


TARGET

TUJUAN

Tujuan 2 : Mengelola pengendalian lingkungan hidup

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

STRATEGI

1.1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

7.2 Membangun sistem informasi jasa konstruksi kabupaten

- Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

1.1. Peningkatan kepedulian dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 1.2 Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.3 Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Persentase penanganan sampah - Persentase luas permukiman yang tertata - Cakupan pengsawasan Amdal - Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis penegakan pencemaran air - Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaan udara


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

100%

100%

93,3% (Kec.Luwuk) 25,50%

93,40%

96,55%

25,75%

30,24%

24

24

20%

100%

20%

100%


15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 24 Program pengelolaan ruang terbuka (RTH)

BIDANG URUSAN


LINGKUNGAN HIDUP

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;



204

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

- Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan - Penegakan hukum lingkungan - Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 2. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi dan rehabilitasi, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.1 Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2.2 Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

2.1 Pendataan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kepentingan pembangunan daerah. 2.2 Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi dan rehabilitasi. 2.3 Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam


24

TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

20%

100%


BIDANG URUSAN


LINGKUNGAN HIDUP

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;

24 50%

90%

17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 18 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam 19 Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup


& SEKRETARIAT DAERAH

205

BAB VII


TARGET

TUJUAN

Tujuan 3 : Mengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruang

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

STRATEGI

3. Menguatnya sistem pengendalian dan pengawasan yang terpadu dan terintegrasi antar sektor dalam pelestarian lingkungan hidup.

3.1 Memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan yang terpadu dan terintegrasi antar sektor dalam pelestarian lingkungan hidup.

3.1 Peningkatan sistem - Penegakan hukum pengendalian dan lingkungan pengawasan - Jumlah pengaduan lingkungan hidup. masyarakat akibat 3.2 Penerapan kebijakan adanya dugaan yang mengatur pencemaran pemanfaatan dan/atau perusakan sumber daya alam, lingkungan hidup serta memperkuat yang ditindaklanjuti pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. 3.3. Peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 3.4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

1. Meningkatnya kualitas proses penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

1.1 Meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan penataan ruang.

1.1 Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam proses penyelenggaraan penataan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.


TAHUN AWAL 2011

24

24

TAHUN AKHIR 2016

50%

90%

- Rasio Ruang Terbuka Hijai (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

10%

20%

- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

15%

25%


15 Program Perencanaan tata ruang 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

BIDANG URUSAN


PENATAAN RUANG

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;

& PERTANAHAN


BAPPEDA; & SEKRETARIAT DAERAH

206

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

2. Peningkatan peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang

3. Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah perdesaan, perkotaan dan kawasan-kawasan strategis tertentu.

STRATEGI

2.1 Meningkatkan peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang.

3.1 Meningkatkan kualitas penataan ruang wilayah perdesaan, perkotaan dan kawasan-kawasan strategis tertentu.

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

1.2 Peningkatan kualitas - Rasio bangunan beraparatur perencana IMB per satuan dalam bangunan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

20%

45%

1.3 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual penataan ruang. 2.1 Peningkatan peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang.

- Ruang publik yang berubah peruntukkannya

50%

20%

- Ketaatan terhadap RTRW

70%

90%

2.2 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

90%

100%

3.1 Peningkatan kualitas penataan ruang wilayah perdesaan, perkotaan dan kawasan-kawasan strategis tertentu.

- Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan

75%

100%

ARAH KEBIJAKAN


BIDANG URUSAN



207

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten beserta rencana rincinya

90%

100%

- Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja - Luas wilayah produktif

90%

100%

75%

85%

- Luas wilayah industri

10%

18%

- Luas wilayah kebanjiran

15%

9%

- Luas wilayah kekeringan

20%

10%


BIDANG URUSAN


program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang


208

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Luas wilayah perkotaan

4%

- Persentase luas lahan bersertifikat

50%

75%

- Persentase kasus tanah negara

90%

90%


BIDANG URUSAN


10%


209

BAB VII


Misi 4 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berkhlak mulia

TARGET

TUJUAN

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas

SASARAN

1. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan 2. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1.1 Meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah dan bagi seluruh lapisan masyarakat. 2.1 Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

1.1 Meningkatkan ketersediaan sekolah dan tenaga guru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam setiap wilayah. 1.2 Penyelenggaraan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar. 1.3. Fasilitasi pemberian beasiswa untuk pendidikan lanjutan bagi siswa berprestasi. 2.1 Penyelenggaraan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel.


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Angka melek huruf

95,87

96,42

98,25

- Angka rata-rata lama sekolah

7,94

7,98

8,18

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

109,12

110,05

112,31

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS

77,54

77,95

80,31

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

56,72

57,02

60,02

- Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) : - APT SD/MI

35,69%

35,98%

37,66%

- APT SMP/MTS

17,78%

18,21%

20,14%

- APT SMA/MA/SMK

13,55%

13,85%

15,57%

INDIKATOR KINERJA

- Angka partisipasi kasar (APK) :


15 Program pendidikan anak usia dini 16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 17 Program pendidikan menengah

BIDANG URUSAN

SKPD PENANNGUNG JAWAB

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA


210

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

99,85%

99,85%

99,95%

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B

91,88%

92,75%

96,55%

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

35,07%

36,58%

40,35%

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI

98,8

98,8

99,85

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS

76,83

76,83

78,86

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK

47,01

47,52

49,67

- Angka Putus Sekolah SD/MI

13,78%

11,46%

7,35%

- Angka Putus Sekolah SMP/MTs

15,65%

13,12%

9,23%

INDIKATOR KINERJA


BIDANG URUSAN


- Angka Partisipasi Murni (APM) :

- Angka Partisipasi Sekolah :

- Angka Putus Sekolah :


211

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

20,43%

18,65%

14,96%

- Angka Kelulusan SD/MI

92,37

92,85

95,82

- Angka Kelulusan SMP/MTs

90,71

91,24

94,58

- SD/MI

44,32

45,48

54,37

- SMP/MTs

55,05

56,74

60,28

- SMA/MA/SMK

81,65

81,98

83,45

INDIKATOR KINERJA

- Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK


BIDANG URUSAN


PENDIDIKAN


- Angka Kelulusan (AL) :

- Angka Kelulusan SMA/MA/SMK - Rasio guru terhadap murid :

3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan.

3.1 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan.

3.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. 3.2 Peningkatan minat dalam penelitian ilmiah dan minat baca anak sekolah.

- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah : - SD/MI

44,32

45,48

54,37

- SMP/MTs

55,05

56,74

60,28

- SMA/MA/SMK

47,01

47,52

49,67


212

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- SD/MI

79%

82%

90%

- SMP/MTs

72%

75%

85%

- SMA/MA/SMK

74%

75%

85%

61

61

68

7.880 org

7.900 org

11.500 org

- Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

635

650

2.000

- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

50,03%

52,38%

55,75%

INDIKATOR KINERJA


BIDANG URUSAN


- Sekolah kondisi bangunan baik :

- Jumlah perpustakaan - Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

4. Meningkatnya kualitas/ kompetensi guru dan pemerataan penyebarannya di seluruh wilayah sesuai kelayakan rasio guru-murid.

4.1 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kualitas anak didik dan tenaga kependidikan.

4.1 Peningkatan prestasi belajar anak sekolah melalui sistem belajar yang aktif dan menyenangkan. 4.2 Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kesempatan melakukan pendidikan tingkat lanjut dan pelatihan khusus.

21 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 22 Program manajemen pelayanan pendidikan

PERPUSTAKAAN

PENDIDIKAN


KANTOR PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI


213

BAB VII


TARGET

TUJUAN

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

4.2 Meningkatkan muatan pendidikan yang sesuai dengan kompetensi lokal.

4.3 Perumusan muatan pendidikan yang berkualitas dan mempertimbangkan potensi wilayah yang ada. 5.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah.

5. Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah.

5.1 Meningkatkan pelayanan pendidikan luar sekolah.

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.

1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.

2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1 Meningkatkan aksesibiltas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.1 Peningkatan upaya kesehatan masyarakat melalui tersedianya sarana layanan kesehatan yang bermutu. 1.2 Peningkatan kemampuan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016


BIDANG URUSAN


KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

18 Program pendidikan non formal

- Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) - Angka Usia Harapan Hidup - Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup - Persentase Balita gizi buruk - Rasio posyandu per satuan Balita

2.1 Peningkatan sarana - Rasio Puskesmas [er dan prasarana 1000 penduduk kesehatan yang memadai di seluruh - Rasio Pustu per 1000 wilayah. penduduk 2.2 Peningkatan pelayanan kesehatan berupa pelayanan gratis bagi orang yang tidak mampu.

0,99

0,99

0,99

72,48

72,88

76,85

200

102

3,16

2,85

1,35

18,66

18,99

19,5

0,07

0,07

0,09

0,32

0,32

0,003

15 Program obat dan perbekalan kesehatan 16 Program upaya kesehatan masyarakat 17 Program pengawasan obat dan makanan 19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 20 Program perbaikan gizi masyarakat 21 Program pengembangan lingkungan sehat 22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan wabah 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan


& BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

214

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2.2 Peningkatan pelayanan kesehatan berupa pelayanan gratis bagi orang yang tidak mampu. 2.3 Penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan (asuransi kesehatan) yang menyentuh masyarakat ekonomi lemah.

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan lingkungan sehat.

3.1 Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan pada masyarakat.

3.1 Peningkatan pembinaan pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan untuk mengurangi resiko terkena penyakit.


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk - Rasio Dokter Spesialis per 1000 penduduk - Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk - Rasio Tenaga Medis (Perawat) per 1000 penduduk) - Rasio Tenaga Medis (Bidan) per 1000 penduduk - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

0,003

0,003

0,003

0,04

0,05

0,09

0,16

0,17

0,35

0,22

0,25

0,75

0,8

0,84

1,05

100%

100%

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

95%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA

- Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam


BIDANG URUSAN


25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan


215

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

4. Meningkatnya kualitas penanganan kesehatan Ibu, Batita, Balita dan Bayi baru lahir.

STRATEGI

4.1 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, balita, batita dan bayi baru lahir.

ARAH KEBIJAKAN

4.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan ibu hamil, batita, balita dan bayi baru lahir.

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Cakupan desa siaga aktif

70%

80%

- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Cakupan pelayanan Ibu nifas - Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan pelayanan anak balita - Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin - Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan - Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

87%

95%

85%

87%

95%

86%

88%

95%

70%

90%

74%

85%

89%

95%

70%

90%

80%

100%

99%

100%

80%

100%

87%

98%


BIDANG URUSAN



216

BAB VII


TARGET

TUJUAN

Tujuan 3 : Mendorong kegiatan olahraga, dan peran pemuda dalam pembangunan

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

STRATEGI

5. Meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit menular dan wabah.

5.1 Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit menular dan wabah. 5.2 Meningkatkan akses bagi pelayanan vaksinasi dan imunisasi.

5.1 Pencegahan, - Cakupan penemuan pemberantasan dan dan penanganan penderita TBC BTA penanganan penyakit menular - Cakupan penemuan dan wabah. dan penanganan 5.2 Peningkatan kualitas penderita penyakit, dan kuantitas malaria dan DBD pelayanan vaksinasi - Cakupan penemuan dan imunisasi dan penanganan terutama bagi balita penderita penyakit dan anak sekolah. HIV/AIDS

1. Meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan.

1.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemuda dan kualitas SDM

1.1 Pembinaan organisasi kepemudaan.

- Jumlah organisasi pemuda - Jumlah organisasi olahraga

2. Meningkatnya kesadaran pentingnya berolahraga.

2.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berolah raga.

1.2 Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda. 2.1 Peningkatan penyelenggaraan kegiatan olah raga yang melibatkan masyarakat yang disertai sosialisasi mengenai pentingnya berolahraga.

- Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

65%

70%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

95%


16 Progam peningkatan peran serta kepemudaan 35

35

40

BIDANG URUSAN


KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

- Jumlah kegiatan kepemudaan


217

BAB VII


TARGET

TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

54

58

64

SASARAN

STRATEGI

3. Terciptanya iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasika n potensi, bakat dan minat dalam bidang olahraga.

3.1 Menciptakan iklim kondusif bagi pemuda untuk berprestasi dalam bidang olah raga.

3.1 Penyelenggaraan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan prestasi olah raga pemuda.

- Jumlah kegiatan olahraga

4. Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga.

4.1 Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga.

4.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana bagi kegiatan pemuda.

- Jumlah klub olahraga

36 klub

36 klub

40 klub

4.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga bagi semua cabang olahraga yang sedang berkembang.

- Jumlah gedung olahraga

7 buah

7 buah

9 buah

5.1 Peningkatan dalam pembinaan dan pelatihan prestasi olahraga.

- Lapangan Olahraga

51

51

56

5. Meningkatnya prestasi olah raga pada kompetisi olah raga pada tingkat regional dan nasional.

5.1 Mengembangkan prestasi olahraga, terutama di kalangan pemuda.

ARAH KEBIJAKAN



BIDANG URUSAN



218

BAB VII


Misi 5 : Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan

TARGET

TUJUAN

Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

SASARAN

1. Meningkatnya kesempatan dan kebebasan berorganisasi

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1.1 Meningkatkan kesempatan dan kebebasan berorganisasi yang seluas-luasnya bagi seluruh golongan masyarakat

1.1 Sosialisasi tata cara penyelenggaraan organisasi masyarakat yang berdampak positif dalam pembangunan

INDIKATOR KINERJA

- Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP - Kegiatan pembinaan politik daerah - Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk - Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

25%

50%

25%

50%

45%

70%


15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencehagan tindak kriminal 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 21 Program pendidikan politik masyarakat

BIDANG URUSAN


KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

BADAN KESBANG & LINMAS;


& KANTOR SATUAN POL-PP

219

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

2. Meningkatnya peran aktif dan kerja sama antar organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2.1 Melibatkan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. 2.2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui organisasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

3. Meningkatnya dukungan dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan.

3.1 Meningkatkan kapasitas organisasi sosial kemasyarakatan sehingga berdampak bagi pembangunan.

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

2.1 Peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

- Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

30%

65%

2.2 Pembinaan organisasi masyarakat agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan organisasinya melalui pendekatan yang simpatik. 3.1 Dukungan pembinaan manajerial dan peningkatan mutu SDM dalam meningkatkan kapasitas ormas.

- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

30%

65%

- Jumlah LSM


15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20 Program penguatan kelembagaan PUG dan anak 25 Program penanganan kemiskinan XX Program peningkatan kopentensi kelembagaan masyarakat di tingkat desa melalui lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dan lembaga adat desa

BIDANG URUSAN


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

- LSM berprestasi - PKK aktif - Posyandu aktif


220

BAB VII


TARGET

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

49,03%

49,03%

49,34%

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Tujuan 2 : Mengembangkan pengarusutamaan (mainstreaming) jender dan anak

1. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.1 Meningkatkan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

1.1 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan khususnya bagi kaum perempuan dalam rangka peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam masyarakat.

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

- Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

0%

0%

2.1 Sosialisasi undangundang perlindungan anak 2.2 Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. 2.3 Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan.

- Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS

80%

100%

80%

100%

80%

100%

2. Meningkatnya perlindungan hakhak anak dan perempuan

2.1 Meningkatkan perlindungan hakhak anak dan perempuan

- Rasio KDRT

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 17 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 18 Program peningkatan peran serta & kesetaraan gender dalam pembangunan

BIDANG URUSAN


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA


221

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

STRATEGI

3.1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN

3.1 Bimbingan manajemen dan ketrampilan bagi perempuan untuk mengembangkan pengetahuan dan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga.

INDIKATOR KINERJA

- Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu - Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum - Rata-rata jumlah anak per keluarga


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

65%

75%

65%

80%

45%

50%


15 Program keluarga berencana 16 Program kesehatan reproduksi remaja 17 Prorgam pelayanan kontrasepsi 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS yang mandiri 19 Program keluarga sejahtera

BIDANG URUSAN


KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA


222

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3.2 Peningkatan kondisi sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan perempuan. 3.3 Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

- Jumlah akseptor KB baru

10.462

10,65%

25,45%

- Cakupan peserta KB aktif

50.268

73,24%

77,78%

2,85%

3,50%

4,25%

5,00%

58,75%

70,00%

68,65%

87,00%

1 petugas setiap 20 desa/kel.



1 petugas setiap desa/kel.

INDIKATOR KINERJA

- Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun - Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) - Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB - Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB - Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) - Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu )


BIDANG URUSAN



223

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

- Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat - Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan - Keluarga Pra Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera I Tujuan 3 : Mengembangkan potensi dan ketahanan sosial dan budaya

1. Meningkatnya kualitas budaya lokal dengan memperhatikan berbagai bentuk kearifan lokal

2. Meningkatnya kegiatan budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata

1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya budaya lokal

2.1 Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan budaya lokal di daerah.

1.1 Peningkatan kualitas sumber daya budaya lokal

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya

1.2 Pendataan potensi dan sejarah budaya lokal.

- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1.3 Peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya lokal. 2.1 Fasilitasi kegiatan festival budaya daerah

- Benda, situs dan kawasan cagaar budaya yang dilestarikan

- Jumlah grup kesenian


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

10% per tahun

30% per tahun

25%

100%

50.369 KK

0,46%

0,82%

1 kali

1 kali

3 kali

1 buah

1 buah

1 buah

29 situs/BCB

29 situs/BCB

29 situs/BCB

26 grup

26 grup

34 grup


15 Program pengembangan nilai budaya 16 Program pengelolaan kekayaan budaya 17 Program pengelolaan keragaman budaya 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 17 Program pengembangan kemitraan

BIDANG URUSAN


KEBUDAYAAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PARIWISATA



224

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

3. Menurunnya kerawanan sosial dan meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2.2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata. 2.3 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan budaya.

2.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata. 2.3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam kemitraan pariwisata.

3.1 Menurunkan tingkat kerawanan sosial dan masalah kesejahteraan sosial.

3.1 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

1

1

2

- Cakupan kajian seni

20%

50%

- Cakupan fasilitasi seni

15%

30%

- Misi Kesenian dan Budaya

85%

100%

- Cakupan sumber daya manusia kesenian

10%

25%

- Cakupan organisasi (lembaga/dewan kesenian, UPT kesenian)

15%

34%

21

23

10 KK

30 KK

563 Org

187 Org

INDIKATOR KINERJA

- Jumlah gedung kesenian

- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

20 panti

- PMKS yang memperoleh bantuan: - Program Keluarga Harapan (PKH) - Anak terlantar

1.875 Org

- Penyandang Cacat

711 Org

208 Org

71 Org

- Bantuan langsung pemberdayaan sosial (BPLS)

200 KK

2.665 KK

2.665 KK


15 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 16 Program pelayanan dan rehablitasi kesejahteraan sosial 17 Program pembinaan anak terlantar 18 Program pembinaan penyandang cacat dan trauma

BIDANG URUSAN


SOSIAL

DINAS SOSIAL & SEKRETARIAT DAERAH


225

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

- Lanjut usia


3.545 Org

- Keluarga rentan sosial - Komunitas Adat Terpencil (KAT)

168 KK

- Yang mendapatkan jaminan hidup - Tuna Susila

261 Org

- Korban bencana alam

4. Meningkatnya kemampuan penanganan dan penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana.

4.1 Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana.

4.1 Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan dan penanggulangan bencana alam serta mitigasi bencana.

- Asuransi Kesejahteraan Soaial (Akesos) - Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial - Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial - Presentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

30 KK

TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

1.064 Org

354 Org

10 KK

25 KK

50 KK

17 KK

10 KK

25 KK

79 Org

26 Org

20 KK

25 KK

32 KK

40 KK

30%

40%

70%

80%


BIDANG URUSAN


SOSIAL

BADAN PELAKSANA PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

19 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 22 Program pelestarian kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial 23 Program peningkatan bantuan sosial dan jaminan sosial bagi PMKS

XX Program pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaa XX Program rehabilitasi dan rekonstruksi


226

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

4.2 Sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat luas.

INDIKATOR KINERJA

- Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016

70%

80%


BIDANG URUSAN


4.3 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk penanganan dan penanggulangan bencana. Tujuan 4 : Mengembangkan nilai keagamaan dan kepedulian sosial

1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

1.1 Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

1.1 Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

2. Meningkatnya kualitas ketakwaan dan pengamalan nilainilai keagamaan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

2.1 Meningkatkan kualitas ketakwaan dan pengamalan nilainilai keagamaan.

2.1 Penguatan kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang kerohanian.

SEKRETARIAT DAERAH; BADAN KESBANG & LINMAS; DINAS SOSIAL & KANTOR SATUAN POL-PP

2.2 Fasilitasi bagi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan secara adil dan merata.


227

BAB VII


TARGET

TUJUAN

SASARAN

3. Meningkatnya kebersamaan dan kesetiakawanan sosial.

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3.1 Mendukung kegiatan beragama dan pluralitas dalam masyarakat.

3.1 Peningkatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung kegiatan beragama dan pluralitas.

3.2 Mewujudkan sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3.2 Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh peran aktif masyarakat lintas golongan.

INDIKATOR KINERJA


TAHUN AWAL 2011

TAHUN AKHIR 2016


BIDANG URUSAN


3.3 Peningkatan kesadaran kebangsaan dalam upaya membina persatuan dan kesatuan, serta upaya memelihara sistem demokrasi dalam budaya politik yang santun


228

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. 8.1. Bidang Urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kebijakan belanja daerah sebagai mana terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) Kabupaten Banggai dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang berdasarkan bidang urusan wajib dan urusan pilihan serta bidang pemerintahan yang disajikan dalam tabel 8.1 berikut :

Tabel 8.1 Bidang Urusan Pemerintahan dan SKPD Kabupaten Banggai NO. REKENING

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


URUSAN WAJIB

1

01

PENDIDIKAN

1

01

01


1

26

01


1

02

1

02

01

DINAS KESEHATAN

1

02

02

BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1

03

1

03

01


1

04

01


KESEHATAN

PEKERJAAN UMUM


229

BAB VIII



NO. REKENING


1

04

PERUMAHAN

1

04

1

05

1

04

1

06

1

06

1

07

1

07

1

08

1

04

01


1

08

01

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1

09

1

20

1

10

1

10

1

11

1

11

1

12

1

11

1

13

1

13

01

DINAS SOSIAL

1

13

02

BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

01

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PENATAAN RUANG

01

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERHUBUNGAN

01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

PERTANAHAN 03

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SOSIAL


230

BAB VIII


NO. REKENING



1

20

03

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

1

14

1

14

1

15

1

15

1

16

1

06

1

17

1

17

1

18

1

01

1

19

1

19

01

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

1

19

02

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1

20

03


1

20

1

20

01

DPRD KABUPATEN

1

20

02

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1

20

03


1

20

04

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

1

20

05

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

1

20

06

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

KETENAGAKERJAAN 01

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

01

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PENANAMAN MODAL

01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEBUDAYAAN

01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

01

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


231

BAB VIII


NO. REKENING


SKPD PENANGGUNG JAWAB TERPADU

1

20

07

INSPEKTORAT

1

20

08

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1

20

09

BADAN PENDIDIKAN LATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1

20

10

SEKRETARIAT DAERAH KORPRI

1

20

11

KECAMATAN NUHON

1

20

12

KECAMATAN BUNTA

1

20

13

KECAMATAN PAGIMANA

1

20

14

KECAMATAN BUALEMO

1

20

15

KECAMATAN BALANTAK

1

20

16

KECAMATAN LAMALA

1

20

17

KECAMATAN MASAMA

1

20

18

KECAMATAN LUWUK TIMUR

1

20

19

KECAMATAN LUWUK

1

20

20

KECAMATAN KINTOM

1

20

21

KECAMATAN BATUI

1

20

22

KECAMATAN TOILI

1

20

23

KECAMATAN TOILI BARAT

1

20

24

KECAMATAN SIMPANG RAYA

1

20

25

KECAMATAN LOBU

1

20

26

KECAMATAN MOILONG

1

20

27

KECAMATAN BATUI SELATAN

1

20

28

KECAMATAN BALANTAK SELATAN

1

20

29

KECAMATAN NAMBO

1

20

30

KECAMATAN LUWUK SELATAN

1

20

31

KECAMATAN LUWUK UTARA

1

20

32

KECAMATAN BALANTAK UTARA

1

20

33

KECAMATAN MANTOK

1

20

40

KELURAHAN LUWUK

1

20

41

KELURAHAN SOHO

1

20

42

KELURAHAN BUNGIN

1

20

43

KELURAHAN BARU

1

20

44

KELURAHAN SIMPONG

1

20

45

KELURAHAN MAAHAS


232

BAB VIII


NO. REKENING



1

20

46

KELURAHAN KILONGAN

1

20

47

KELURAHAN NAMBO PADANG

1

20

48

KELURAHAN NAMBO LEMPEK

1

20

49

KELURAHAN HANGA-HANGA

1

20

50

KELURAHAN LONTIO

1

20

51

KELURAHAN MENDONO

1

20

52

KELURAHAN BATUI

1

20

53

KELURAHAN BUGIS

1

20

54

KELURAHAN BALANTANG

1

20

55

KELURAHAN TOLANDO

1

20

56

KELURAHAN SISIPAN

1

20

57

KELURAHAN BALANTAK

1

20

58

KELURAHAN PAGIMANA

1

20

59

KELURAHAN BASABUNGAN

1

20

60

KELURAHAN PAKOWA

1

20

61

KELURAHAN BUNTA I

1

20

62

KELURAHAN BUNTA II

1

20

63

KELURAHAN KARATON

1

20

64

KELURAHAN KILONGAN PERMAI

1

20

65

KELURAHAN TANJUNG TUWIS

1

20

66

KELURAHAN KINTOM

1

20

67

KELURAHAN LAMO

1

20

68

KELURAHAN BAKUNG

1

20

69

KELURAHAN CENDANA

1

20

70

KELURAHAN DALLE-DALLE

1

20

71

KELURAHAN SALABENDA

1

20

72

KELURAHAN KELEKE

1

20

73

KELURAHAN BUNGIN TIMUR

1

20

74

KELURAHAN MANGKIO BARU

1

20

75

KELURAHAN BUKIT MAMBUAL

1

20

76

KELURAHAN TOMBANG PERMAI

1

20

77

KELURAHAN KOMPO

1

20

78

KELURAHAN JOLE

1

20

79

KELURAHAN HANGA-HANGA PERMAI


233

BAB VIII


NO. REKENING



1

20

80

KELURAHAN NAMBO BOSAA

1

20

81

KELURAHAN NAMBO LEMPEK BARU

1

20

82

KELURAHAN MONDONUN

1

20

83

KELURAHAN LONTIO BARU

1

20

84

KELURAHAN KALAKA

1

20

85

KELURAHAN TALANG BATU

1

22

01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1

21

1

21

1

22

1

22

1

23

1

6

1

24

1

20

05

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

1

26

01


1

25

1

07

01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1

20

03


1

26

1

26

2

KETAHANAN PANGAN 01

BADAN KETAHANAN PANGAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA STATISTIK

01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEARSIPAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERPUSTAKAAN 01

KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI URUSAN PILIHAN


234

BAB VIII


NO. REKENING



2

01

PERTANIAN

2

21

01

BADAN KETAHANAN PANGAN

2

01

01

DINAS PERTANIAN

2

01

02

DINAS PERKEBUNAN

2

01

03

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2

02

2

02

2

03

2

03

2

04

1

17

2

05

2

05

2

06

2

06

2

07

2

06

2

08

1

14

KEHUTANAN 01

DINAS KEHUTANAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

01

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PARIWISATA

01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

01

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERDAGANGAN

01

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN

01

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TRANSMIGRASI

01

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


235

BAB VIII


8.2. 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan melalui upaya sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang urusan setiap SKPD dan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat sesuai kewenangan satuan kerja masing-masing serta penanganan tangap darurat (force major) bagi korban bencana alam yang disajikan dalam tabel 8.2. berikut :


236

BAB VIII


TABEL 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode

Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n

A

1

1

URUSAN WAJIB

0 1 0 1

Indikator Kinerja Program (outcomes)

Kondis i Kinerj a Awal RPJM D Tahun Ke-0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Targe t

Targe t

Targe t

Targe t

Targe t

Targe t

Targe t

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD Penanggu ng Jawab

Rp

######## #######

813.316. 600.000

873.560. 500.000

933.804. 400.000

994.048. 300.000

287.726.5 70.709

328.447. 165.473

361.291. 882.021

397.421. 070.223

437.163. 177.245

480.775.6 83.105

1.055.091. 285.491

252.099.6 89.175

283.040. 612.446

311.344. 673.690

342.479. 141.059

376.727. 055.165

414.295. 948.818

850.963.0 64.195

160.867.5 77.924

176.788. 282.716

194.467. 110.988

213.913. 822.087

235.305. 204.296

258.835. 724.725

652.255.8 40.058

160.713.0 77.924

176.788. 282.716

194.467. 110.988

213.913. 822.087

235.305. 204.296

258.835.7 24.725

652.255.8 40.058

PENDIDIKAN

0 1

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA


DINAS PENDIDIK AN, PEMUDA DAN OLAH

71

BAB VIII

0 1

Program pelayanan administrasi perkantoran

0 2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0 3


Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi Tersedianya sistem laporan Capaian Kinerja SKPD

100%

0 8

Program perencanaan umum

Terlaksananya perencanaan umum yang memadai

100%

1 5

Program pendidikan anak usia dini

APK Paud

15,24 %

0 6

100%

100% 578.191.3 00

100%

100%

100% 207.936.5 50

100%

100%

100%

123.730.0 00

100%

15,78 %

140.000. 000

100%

16,45 %

154.000. 000

17,34 %

169.400. 000

100%

100%

186.340. 000

32.210.20 0

220.884.6 68

951.665. 000

18,67 %

100%

100%

100%

334.883.8 93

32.210.20 0

200.804. 243

865.150. 000

100%

100%

100%

220.884.6 68

100% 1.046.831 .500

19,65 %

RAGA 931.182.8 71

334.883.8 93

29.282.0 00

182.549. 312

786.500. 000

100%

100%

100%

100% 931.182.8 71

304.439. 903

26.620.0 00

165.953. 920

715.000. 000

100%

100%

100%

100% 846.529. 882

276.763. 548

24.200.0 00

150.867. 200

650.000.0 00

100%

100%

100%

100% 769.572. 620

251.603. 226

22.000.0 00

137.152.0 00

15,24 %

100%

100%

100%

100% 699.611. 473

228.730. 205

20.000.00 0 100%

100% 636.010. 430

204.974.0 00

1.046.831. 500

19,65 %

204.974.0 00


72

BAB VIII

1 6


Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

77.064.13 4.950

Angka Partisipasi Murni, - SD, MI, Paket A - SMP, MTs, Paket B Angka Kelulusan, - SD, MI, Paket A - SMP, MTs, Paket B Angka partisipasi kasar, - SD, MI, Paket A - SMP, MTs, Paket B Angka partisipasi sekolah, - SD, MI, Paket A - SMP, MTs, Paket B Angka partisipasi kasar, - SD, MI, Paket A - SMP, MTs, Paket B

84.770.5 48.445

93.247.6 03.290

102.572. 363.618

112.829. 599.980

124.112.5 59.978

124.112.5 59.978

99,85 % 91,88 %

99,85 % 91,88 %

99,85 % 92,75 %

99,90 % 93,46 %

99,90 % 94,25 %

99,95 % 99,25 %

99,95 % 96,55 %

99,95 % 96,55 %

92,37 % 90,71 %

92,37 % 90,71 %

92,85 % 91,24 %

93,26 % 92,87 %

93,47 % 93,42 %

94,64 % 94,32 %

95,82 % 94,58 %

95,82 % 94,58 %

109,12 % 77,54 %

109,1 2% 77,54 %

110,0 5% 78%

110,5 8% 78,14 %

111,3 2% 78,85 %

111,8 6% 79,68 %

112,3 1% 80,31 %

112,3 1% 80,31 %

98,8%

98,8%

98,8%

98,9%

98,9%

76,83 %

76,83 %

76,9%

76,9%

77,14 %

99,16 % 77,89 %

99,85 % 78,54 %

99,85 % 78,86 %

109,12 % 77,54 %

109,1 2% 77,54 %

111%

110,5 8% 78,14 %

111,3 2% 78,85 %

111,8 6% 79,68 %

112,3 1% 80,31 %

112,3 1% 80,31 %

77,95 %


73

BAB VIII


Bangunan sekolah/Baik, - SD, MI,

79%

79%

82%

85%

87%

89%

90%

90%

- SMP, MTs,

72%

72%

75%

78%

80%

82%

85%

85%

25,54 % 21,01 %

25,54 % 21,01 %

25,58 % 24,65 %

30,38 % 28,35 %

32,75 % 34,14 %

36,65 % 38,86 %

40,28 % 43,62 %

40,28 % 43,62 %

13,78 % 15,65 %

13,78 % 15,65 %

11,46 % 13,12 %

10,28 % 12,80 %

9,42%

8,98%

7,35%

7,35%

11,93 %

10,45 %

9,23%

9,23%

35,69 % 17,78 % 7,94%

35,69 % 17,78 % 7,94%

35,98 % 18,21 % 7,98%

36,03 % 18,69 % 8,04%

36,46 % 19,21 % 8,09%

36,87 % 19,78 % 8,12%

37,66 % 20,14 % 8,18%

37,66 % 20,14 % 8,18%

APM SD 99,85 SMP 91,88/ AL SD 92,37 SMP 90,71/ APK SD

APM SD 99,85 SMP 91,88 /AL SD 92,37 SMP 90,71 / APK

Rasio Ketersedian sekolah, - SD, MI, - SMP, MTs, Angka putus sekolah, - SD, MI, Paket A - SMP, MTs, Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan - SD, MI, Paket A - SMP, MTs, Paket B Angka ratarata lama sekolah (Thn),

77.064.13 4.950


84.770.5 48.445


93.247.6 03.290


102.572. 363.618


112.829. 599.980


124.112.5 59.978


517.532.6 75.312


74

BAB VIII


109,12 SMP 77,54/ APS SD 98,8 SMP 76,83/ % Pendid ik SD 44,32 SMP 55,05/ APS SD 13,78 SMP 15,65/ Rata-2 Lama Sekola h 7,94/ APT SD 35,69 SMP 17,78

1 7

SD 109,1 2 SMP 77,54 /APS SD 98,8 SMP 76,83 /% Pendi dik SD 44,32 SMP 55,05 /APS SD 13,78 SMP 15,65 /Rata2 Lama Sekola h 7,94/ APT SD 35,69 SMP 17,78

Program pendidikan menengah

SD 110,0 5 SMP 77,95 /APS SD 98,8 SMP 76,83 /% Pendi dik SD 45,48 SMP 56,74 /APS SD 11,46 SMP 13,12 /Rata2 Lama Sekol ah 7,98/ APT SD 35,98 SMP 18,21 4.095.747 .474

Angka Partisipasi Murni, SMA, MA, SMK, Paket C Angka

35,07 %

35,07 %

SD 110,0 5 SMP 77,95 /APS SD 98,8 SMP 76,83 /% Pendi dik SD 45,48 SMP 56,74 /APS SD 11,46 SMP 13,12 /Rata2 Lama Sekol ah 7,98/ APT SD 35,98 SMP 18,21 4.505.32 2.221

36,58 %

SD 109,1 2 SMP 77,54 /APS SD 98,8 SMP 76,83 /APS SD 13,78 SMP 15,65 /Rata2 Lama Sekol ah 7,94/ APT SD 35,69 SMP 17,78

4.955.85 4.444

37,63 %


5.451.43 9.888

38,55 %


5.996.58 3.877

39,38 %


6.596.242 .264

40,35 %

6.596.242. 264

40,35 %


75

BAB VIII


Kelulusan, SMA, MA, SMK, Paket C Angka partisipasi kasar, SMA, MA, SMK, Paket C Angka partisipasi sekolah, SMA, MA, SMK, Paket C Angka partisipasi kasar, SMA, MA, SMK, Paket C Bangunan sekolah/Baik, SMA, MA, SMK, Rasio Ketersedian sekolah, SMA, MA, SMK, Angka putus sekolah, SMA, MA, SMK, Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SMA, MA, SMK, Paket C Angka ratarata lama sekolah (Thn),

13,55 %

13,55 %

13,80 %

14,05 %

14,32 %

14,95 %

15,57 %

15,57 %

56,72 %

56,72 %

57,02 %

57,75 %

58,43 %

59,86 %

60,02 %

60,02 %

47,01 %

47,01 %

47,52 %

48,02 %

48,95 %

49,21 %

49,67 %

49,67 %

56,72 %

56,72 %

57,02 %

57,75 %

58,43 %

59,86 %

60,02 %

60,02 %

74%

74%

75%

77%

79%

82%

85%

85%

20,00 %

20,00 %

20,76 %

21,23 %

22,46 %

23,76 %

25,52 %

25,52 %

20,43 %

20,43 %

18,65 %

17,54 %

16,32 %

15,32 %

14,96 %

14,96 %

13,55 % 7,94%

13,55 % 7,94%

13,85 % 7,98%

14,05 % 8,04%

14,32 % 8,09%

14,95 % 8,12%

15,57 % 8,18%

15,57 % 8,18%


76

BAB VIII

1 8

Program pendidikan non formal

2 0

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan


Persentase buta aksara usia ≥ 15 tahun yang melek huruf (Tidak Buta Aksara) Persentase peserta pendidik,

95,87 %

95,87 %

- SD, MI, Paket A

44,32 %

44,32 %

45,48 %

48,75 %

50,24 %

52,68 %

64,37 %

64,37 %

- SMP, MTs, Paket B

55,05 %

55,05 %

56,74 %

57,52 %

58,54 %

69,56 %

60,28 %

60,28 %

SMA, MA, SMK, Paket C

81,65 %

81,65 %

81,98 %

82,12 %

82,75 %

83,45 %

83,45 %

83,45 %

50,03 %

50,03 %

345.240.8 00

96,42 %

159.897.7 00

379.764. 880

96,98 %

175.887. 470

417.741. 368

97,21 %

193.476. 217

459.515. 505

97,87 %

212.823. 839

505.467. 055

98,25 %

234.106. 223

556.013.7 61

98,25 %

257.516.8 45

556.013.7 61

257.516.8 45

Bersertifikat pendidik, - SD, MI, Paket A - SMP, MTs, Paket B SMA, MA, SMK, Paket C 2 2

Program manajemen pelayanan pendidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D.IV

266.912.2 00

52,38 %

293.603. 420

52,87 %

322.963. 762

53,45 %

355.260. 138

54,53 %

390.786. 152

55,75 %

429.864.7 67

55,75 %

429.864.7 67


77

BAB VIII

1

2 6

0 1

0 1

1

0 2

KANTOR PERPUSTAKA AN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTA SI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


154.500.0 00


100%

100%

169.950. 000

100% 110.000.0 00

0 2


0 5

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

100%

0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya sistem laporan Capaian Kinerja SKPD

100%

100%

100%

100% 121.000. 000

100% 25.000.00 0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

738.717.1 00

40.262.75 0

5.124.35 0

KANTOR PERPUSTA KAAN, KEARSIPA N DAN DOKUMEN TASI

100%

100%

100%

1.037.561. 745

177.156.1 00

36.602.5 00

4.658.50 0

100%

248.823.7 95

161.051. 000

33.275.0 00

4.235.00 0

100%

226.203. 450

146.410. 000

30.250.0 00

3.850.00 0

100%

205.639. 500

133.100. 000

27.500.0 00

3.500.000

100%

186.945. 000

167.890.2 50

100% 5.636.785

100%

23.504.63 5

100%

16.000.00 0

17.600.0 00

19.360.0 00

21.296.0 00

23.425.6 00

25.768.16 0

107.449.7 60

19.234.51 3.618

21.157.9 64.980

23.273.7 61.478

25.601.1 37.626

28.161.2 51.388

30.977.3 76.527

30.977.37 6.527

KESEHATAN

0

DINAS

DINAS


78

BAB VIII

1


KESEHATAN

7.800.819 .503

0 1


0 5


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan


1 5

Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Cakupan Pelayanan kesehatan miskin

Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan

Terlaksananya pengawasan obat dan makanan Rasio dokter umum per 1000 penduduk

1 6

1 7

1 9

Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

100%

100%

8.580.90 1.453 100%

1.218.280 .000

100%

100%

95%

0,16%

100%

100%

100% 1.474.11 8.800

100% 705.788. 050

100%

10.382.8 90.758 100% 1.621.53 0.680

100% 776.366. 855

100%

11.421.1 79.834 100% 1.783.68 3.748

100% 854.003. 541

100%

12.563.29 7.818

100%

1.962.052. 123

100% 1.033.344 .284

100%

1.033.344. 284

100%

81.035.1 30

89.138.6 43

98.052.5 07

107.857. 758

118.643.5 34

118.643.5 34

1.660.760 .000

1.826.83 6.000

2.009.51 9.600

2.210.47 1.560

2.431.51 8.716

2.674.670 .588

2.674.670. 588

100%

100%

100%

100%

100%

100%

946.405.0 00

1.041.04 5.500

1.145.15 0.050

1.259.66 5.055

1.385.63 1.561

1.524.194 .717

1.524.194. 717

73.070.00 0

80.377.0 00

88.414.7 00

97.256.1 70

106.981. 787

117.679.9 66

117.679.9 66

245.270.7 00

269.797. 770

296.777. 547

326.455. 302

359.100. 832

395.010.9 15

395.010.9 15

0,17%

0,19%

0,25%

0,35%

0,45%

KESEHATA N

100% 1.962.052 .123

939.403. 895

100%

12.563.29 7.818

73.668.30 0

95%

0,16%

100% 1.340.10 8.000

641.625.5 00

100%

9.438.99 1.599

0,35%


79

BAB VIII

pemberdayaa n masyarakat

2 0

2 1

2 2

Program perbaikan gizi masyarakat

Program pengembang an lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulan gan penyakit menular dan wabah


Rasio dokter spesialis per 1000 pendududk Rasio tenaga medis (perawat)per 1000 penduduk Rasio tenaga medis (bidan)per 1000 penduduk Cakupan kompilasi bidan yang ditangani Persent balita gizi buruk

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) Cakupan desa kelurahan UCI

Cakupan balita buruk

0,04%

0,04%

0,05%

0,06%

0,07%

0,08%

0,09%

0,09%

0,22%

0,22%

0,25%

0,35%

0,55%

0,65%

0,75%

0,75%

0,08%

0,08%

0,84%

0,89%

0,95%

0,99%

1,05%

1,05%

85%

85%

87%

88%

89%

90%

95%

95%

3,16%

3,16%

2,85% 235.128.0 00

0,99%

0,99%

95%

95%

98%

98%

2,45% 258.640. 800

0,99%

2,15% 284.504. 880

0,99%

100%

1,95% 312.955. 368

0,99%

100%

1,35% 344.250. 905

0,99%

100%

378.675.9 95 0,99%

100%

19,05 %

378.675.9 95

0,99%

100%

100%

281.846.8 40

310.031. 524

341.034. 676

375.138. 144

412.651. 958

453.917.1 54

453.917.1 54

913.485.1 63

1.004.83 3.679

1.105.31 7.047

1.215.84 8.752

1.337.43 3.627

1.471.176 .990

1.471.176. 990

100%

100%

100%

100%

100%

100%


80

BAB VIII

2 3

Program standarisasi pelayanan kesehatan

2 5

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/p uskesmas pembantu dan jaringannya


Cakupan penemuan dan penanganan TBC Cakupan penemuan dan penanganan DBD Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memeiliki kompetensi kebidanan

65%

65%

70%

75%

75%

80%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

86%

86%

88%

89%

90%

92%

95%

95%

1.511.280 .000

Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas per 1000 penduduk Rasio pustu per 1000 penduduk

1.662.40 8.000

1.828.64 8.800

2.011.51 3.680

2.212.66 5.048

2.433.931 .553

2.433.931. 553

18,66 %

18,66 %

18,99 %

19,01 %

19,02 %

19,02 %

19,35 %

19,35 %

0,07%

0,07%

0,07%

0,08%

0,08%

0,09%

0,09%

0,09%

0,32%

0,32%

0,32%

0,33%

0,33%

0,34%

0,35%

0,35%


81

BAB VIII

1

0 2

0 2

0 1

BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Program pelayanan administrasi perkantoran

0 2


0 4

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

0 5


11.433.69 4.115 Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Data PNS Pindah/Purna tugas Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

100%

100%

12.577.0 63.527 100%

1.557.159 .950

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

590.632.8 62

100% 5.636.785

100% 395.307. 000

BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2.507.821. 671

590.632.8 62

5.124.35 0 100%

359.370. 000

100%

100%

100%

18.414.07 8.709

2.507.821 .671

536.938. 965

4.658.50 0 100%

326.700. 000

100%

100%

100%

18.414.07 8.709

2.279.83 7.883

488.126. 332

4.235.00 0 100%

297.000. 000

100%

100%

100%

16.740.0 71.554

2.072.57 9.893

443.751. 211

3.850.00 0 100%

270.000.0 00

100%

100%

100%

15.218.2 46.867

1.884.16 3.540

403.410. 192

3.500.000

100%

100% 1.712.87 5.945

366.736.5 38

100%

13.834.7 69.879

5.636.785

100% 434.837.7 00

434.837.7 00


82

BAB VIII

0 6


1 6

Program upaya kesehatan masyarakat



100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

35.256.65 0

38.782.3 15

42.660.5 47

46.926.6 01

51.619.2 61

56.781.18 7

56.781.18 7

2.449.623 .927

2.694.58 6.320

2.964.04 4.952

3.260.44 9.447

3.586.49 4.392

3.945.143 .831

3.945.143. 831

Cakupan pertolongan persalinan

86%

86%

88%

89%

90%

92%

95%

95%

Cakupan balita buruk

98%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

87%

Cakupan desa kelurahan UCI 2 3

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Cakupan kunjungan bayi

87%

2 6

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Rasio rumah sakit per 1000 penduduk

0,003 %

89% 136.927.3 50

0,003 %

5.812.989 .700

90% 150.620. 085

0,003 %

6.394.28 8.670

90% 165.682. 094

0,003 %

7.033.71 7.537

90% 182.250. 303

0,003 %

7.737.08 9.291

95% 200.475. 333

0,003 %

8.510.79 8.220

95% 220.522.8 66

0,003 %

9.361.878 .042

220.522.8 66

0,003 %

9.361.878. 042


83

BAB VIII

2 7

2 8

1

1

0 3 0 3

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan


Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Cakupan Pelayanan kesehatan miskin

0%

0% 761.500.0 00

95%

95%

PEKERJAAN UMUM 0 1

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 0 1


Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD

100%

0,003 %

837.650. 000

100%

0,003 %

921.415. 000

100%

0,003 %

1.013.55 6.500

100%

0,003 %

1.114.91 2.150

100%

0,003 %

1.226.403 .365

100%

1.226.403. 365

100%

40.000.00 0

44.000.0 00

48.400.0 00

53.240.0 00

58.564.0 00

64.420.40 0

64.420.40 0

45.125.96 1.568

54.700.5 57.725

60.170.6 13.497

66.187.6 74.847

72.806.4 42.332

80.087.0 86.565

80.087.08 6.565

39.693.95 2.540

48.704.3 47.794

53.574.7 82.573

58.932.2 60.831

64.825.4 86.914

71.308.03 5.605

71.308.03 5.605

100%

100% 717.546.0 00

100% 789.300. 600

100% 868.230. 660

100% 955.053. 726

100% 1.050.55 9.099

100% 1.155.615 .008

1.155.615. 008


DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRA N

84

BAB VIII


0 2


Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

0 3

Program peningkatan disiplin aparatur Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi Tersedianya Data PNS Pindah/Purna tugas Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

100%

0 6



100%

1 5

Program pembanguna n jalan dan jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

382.K m

0 4

0 5

100%

100% 234.082.5 00

100%

100% 257.490. 750

100%

100% 41.000.0 00

100%

100%

100% 3.000.000

100%

100%

100%

100%

382.K m

11.923.51 0.000

100%

412 Km

13.115.8 61.000

100%

444 Km

14.427.4 47.100

477 Km

15.870.1 91.810

100%

100%

17.457.2 10.991

4.831.530

48.315.30 0

94.124.6 42

511 Km

100%

100%

100%

60.028.10 0

4.831.530

43.923.0 00

85.567.8 56

100%

100%

100%

376.992.2 07

60.028.10 0

4.392.30 0

39.930.0 00

77.788.9 60

100%

100%

100%

100% 376.992.2 07

54.571.0 00

3.993.00 0

36.300.0 00

70.717.2 37

100%

100%

100%

100% 342.720. 188

49.610.0 00

3.630.00 0

33.000.0 00

64.288.39 7

100%

100%

100%

100% 311.563. 808

45.100.0 00

3.300.00 0

30.000.00 0

100% 283.239. 825

48.315.30 0

100% 103.537.1 06

546 Km

19.202.93 2.090

103.537.1 06

546 Km

19.202.93 2.090


85

BAB VIII


1 7

Program pembanguna n turap/talud/b ronjong

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten

0,0006

1 8

Program rehabilitasi/p emeliharaan jalan dan jembatan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

813.60 Km

813.6 0 Km

2 0

Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan

Panjang jalan di lalui roda 4

0,007

0,007

Terlaksananya tanggap darurat jalan dan jembatan

0,01

2 3

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamarga an

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaa n

0,01

2 4

Program penanggulan gan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Rasio jaringan irigasi

4,30

2 1

0,000 6

1.784.683 .000

16.690.13 8.889

0,000 6

833.6 0 Km

1.963.15 1.300

18.359.1 52.778

0,007 100.000.0 00

1,29%

1,16%

0,12%

824.581.1 20

1,28% 912.841.9 00

4,30 6.659.75 1.324

26.879.63 5.582

161.051.0 00

824.581.1 20

829.856. 272

4,30

927.6 0 Km

2.874.249. 818

0,03

1,16%

0,12%

6.054.31 9.386

26.879.63 5.582

0,001 0

161.051.0 00

749.619. 200

754.414. 793

4,30

927.6 0 Km

2.874.249 .818

0,03

1,16%

0,12%

5.503.92 6.714

24.436.0 32.347

0,001 0

146.410. 000

681.472. 000

685.831. 630

4,30

902.6 0 Km

2.612.95 4.380

0,01

1,16%

0,12%

5.003.56 9.740

22.214.5 74.861

0,000 9

133.100. 000

619.520. 000

623.483. 300

4,30

878.6 0 Km

2.375.41 3.073

0,009

1,16%

0,12%

4.548.699 .764

20.195.0 68.056

0,000 8

121.000. 000

563.200. 000

566.803.0 00

2.159.46 6.430

0,008

1,29%

4,30

855.6 0 Km

110.000. 000

512.000.0 00

1,43%

0,000 7

912.841.9 00

4,30 7.325.726 .457

7.325.726. 457


86

BAB VIII

2 8 3 0

3 3

3 6

3 7

1

0 3

0 4


Program pengendalian banjir Program pembanguna n infrastruktur perdesaan

Terlaksananya pengendalian banjir Terlaksananya pembangunan infrastruktur perdesaan

Program pengaturan jasa konstruksi Program tanggap darurat jaringan irigasi, sungai dan pantai Program inspeksi jaringan irigasi, sungai dan pantai

Terlaksananya pengaturan jasa konstruksi Terlaksananya tanggap darurat jaringan irigasi, sungai dan pantai Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

3,85%

0,01

1,04%

1,26%


0 2


Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

100%

5.500.00 0.000

10,27 %

6.050.00 0.000

0,94%

1,13%

0,39

3,46% 2.036.52 9.825

501.092. 448

550.000. 000

6.655.00 0.000

0,94%

1,13%

0,42

10,27 %

551.201. 693

605.000. 000

3,46% 2.240.18 2.808

7.320.500 .000

0,94%

1,13%

0,44

10,27 %

606.321. 862

665.500. 000

3,46% 2.464.201 .088 10,27 %

7.320.500. 000

0,94% 666.954.0 48

1,13% 732.050. 000

0,49

2.464.201. 088

666.954.0 48 1,13%

805.255.0 00

0,56

805.255.0 00

0,56

75.000.00 0

82.500.0 00

90.750.0 00

99.825.0 00

109.807. 500

120.788.2 50

120.788.2 50

5.432.009 .028

5.996.20 9.931

6.595.83 0.924

7.255.41 4.016

7.980.95 5.418

8.779.050 .960

8.779.050. 960

100%

100% 741.440.8 03

100%

10,27 %

0,94%

1,13%

0,39

3,46% 1.851.39 0.750

455.538. 589

500.000.0 00

0,39

5.000.00 0.000

0,94% 414.125.9 90

0,01

3,46% 1.683.08 2.500

10,27 %

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 0 1

3,46% 1.530.075 .000

100%

100% 815.584. 883

100% 1.980.759 .500

100% 897.143. 372

100% 2.178.83 5.450

100% 986.857. 709

100% 2.396.71 8.995

100% 1.085.54 3.480

100% 2.636.39 0.895

100% 1.194.097 .828

100% 2.900.02 9.984

1.194.097. 828

100% 3.190.032 .982

3.190.032. 982


87

BAB VIII


Aparatur

0 3

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan Program pengembang an sistem informasi/dat a Program perencanaan umum Program pengendalian pelaksanaan program

Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

100%


100%

Terlaksananya pengembanga n sistem informasi/dat a Terlaksananya perencanaan umum yang memadai Terlaksananya pengendalian pelaksanaan program

100%

100%

100% 70.000.00 0

100%

100%

100% 10.000.00 0

100%

100%

100%

100%

100%

100% 55.000.00 0

100%

100% 60.500.0 00

100% 66.550.0 00

100%

100%

8.848.947

100% 104.683.1 50

100% 80.525.5 00

109.351.8 57

8.848.947

95.166.5 00 100%

73.205.0 00

100%

100%

100%

16.105.10 0

109.351.8 57

8.044.49 7

86.515.0 00

100%

100%

100%

143.481.8 00

16.105.10 0

99.410.7 79

7.313.18 0

78.650.0 00

100%

100%

100%

100% 143.481.8 00

14.641.0 00

90.373.4 36

6.648.34 5

71.500.0 00

100%

100%

100%

100% 130.438. 000

13.310.0 00

82.157.6 69

6.043.95 0

65.000.00 0

100%

100%

100%

100% 118.580. 000

12.100.0 00

74.688.7 90

5.494.500

100%

100%

100%

100%

100% 107.800. 000

11.000.0 00

67.898.90 0

100%

100% 98.000.0 00

104.683.1 50 100%

88.578.05 0

88.578.05 0


88

BAB VIII

1

1

0 4 0 4


1 6

Program pembanguna n saluran drainase/ goronggorong

Drainase dalam kondisi baik/pembua ngan aliran air tdk tersumbat

27%

3 0

Program pembanguna n infrastruktur perdesaan

Rasio rumah layak huni

0,16%

3 1

Program pembanguna n infrastruktur perkotaan

Rasio permukiman layak huni

0,26%

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi

2,73%

2,73%

77,71 %

77,71 %

3 2

Program perencanaan infrastruktur perdesaan dan perkotaan

3 3

Program pengaturan jasa kontruksi

Terlaksananya pengaturan jasa kontruksi

26,58 %

26,5% 1.444.036 .000

0,16%

26,5% 1.588.43 9.600

0,19% 438.367.9 00

0,26%

0,25% 482.204. 690

0,29% 142.693.9 25

79,85 %

0,46%

0,37%

80,34 %

0,69%

0,47%

80,86 %

0,85%

0,68%

81,42 %

0,85%

0,87%

705.995.8 87

0,87% 229.809.9 93

4,56%

483.153. 000

2.325.634. 418

705.995.8 87

208.918. 176

4,32%

439.230. 000

26,5% 2.325.634 .418

641.814. 442

189.925. 614

3,78%

399.300. 000

26,5% 2.114.21 3.108

583.467. 675

172.659. 649

3,21%

363.000. 000

26,5% 1.922.01 1.916

530.425. 159

156.963. 318

2,83%

330.000.0 00

26,5% 1.747.28 3.560

83,56 %

229.809.9 93

4,56%

531.468.3 00

83,56 %

531.468.3 00

81.317.50 0

89.449.2 50

98.394.1 75

108.233. 593

119.056. 952

130.962.6 47

130.962.6 47

1.343.722 .710

1.478.09 4.981

1.625.90 4.479

1.788.49 4.927

1.967.34 4.420

2.164.07 8.862

2.164.078 .862

1.343.722 .710

1.478.09 4.981

1.625.90 4.479

1.788.49 4.927

1.967.34 4.420

2.164.078 .862

2.164.078. 862

PERUMAHAN

0 1



DINAS CIPTA KARYA

89

BAB VIII

1 5

1 9

2 0

0 1

0 5

1

0 4

Program pengembang an perumahan

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman


Rumah tangga pengguna air bersih

58,93 %

58,93 %

Rumah tangga pengguna listrik

43,92 %

43,92 %

43,99 %

44,20 %

44,85 %

46,82 %

49,82 %

49,82 %

Rumah tangga bersanitasi

81,87 %

81,87 %

81,95 %

82,35 %

62,86 %

84,62 %

87,55 %

87,55 %

Lingkungan pemukiman kumuh

0,011 %

0,011 %

Tersedianya pengelolaan areal pemakaman

7,70%

7,70%

PENATAAN RUANG 0 1


Program Perencanaan tata ruang

1 7

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Rasio RTH per satuan wilayah ber HPL/HGB Rasio anggunan ber IMB per satuan bangunan

525.985.7 90

714.314.9 20

59,68 %

0,011 %

578.584. 369

785.746. 412

7,70%

61,54 %

0,011 %

636.442. 806

864.321. 053

7,70%

61,88 %

0,011 %

700.087. 086

950.753. 159

7,70%

63,45 %

0,090 %

770.095. 795

1.045.82 8.474

7,70%

67,69 %

0,080 %

847.105.3 75

1.150.411 .322

7,70%

67,69 %

0,080 %

847.105.3 75

1.150.411. 322

7,70%

103.422.0 00

113.764. 200

125.140. 620

137.654. 682

151.420. 150

166.562.1 65

166.562.1 65

539.453.2 00

685.898. 520

754.488. 372

829.937. 209

912.930. 930

1.004.22 4.023

1.004.224 .023

539.453.2 00

685.898. 520

754.488. 372

829.937. 209

912.930. 930

1.004.224 .023

1.004.224. 023

100%

10% 539.453.2 00

14% 593.398. 520

20% -

18% 652.738. 372

25% 92.500.0 00

20% 718.012. 209

30% 101.750. 000

20% 789.813. 430

35% 111.925. 000

20% 868.794.7 73

45% 123.117. 500

DAN TATA RUANG

868.794.7 73


45% 135.429.2 50

135.429.2 50


90

BAB VIII


Ruang publik yang berubah peruntukanny a

1

1

0 6

0 6

50%

PERENCANA AN PEMBANGUN AN BADAN PERENCANAA N PEMBANGUN AN DAERAH

0 1

0 1


0 2


0 3

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

0 5

Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

100%

20%

20%

6.163.92 8.581

6.780.32 1.439

7.458.35 3.583

8.204.18 8.942

8.204.188 .942

4.871.651 .125

5.603.57 1.438

6.163.92 8.581

6.780.32 1.439

7.458.35 3.583

8.204.188 .942

8.204.188. 942

100%

100%

100%

100% 976.733. 148

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

44.450.07 6

100% 46.704.79 0

100% 43.923.0 00

BADAN PERENCAN AAN PEMBANG UNAN DAERAH

1.430.035. 001

44.450.07 6

42.458.9 00 100%

39.930.0 00

100% 1.430.035 .001

40.409.1 60

38.599.0 00 100%

36.300.0 00

100% 1.300.03 1.819

36.735.6 00

35.090.0 00 100%

33.000.0 00

100% 1.181.84 7.108

33.396.0 00

31.900.0 00 100%

30.000.00 0

100% 1.074.40 6.462

30.360.0 00

29.000.00 0 100%

30%

5.603.57 1.438

27.600.00 0

100%

35%

4.871.651 .125

887.939.2 25

100%

45%

46.704.79 0 100%

48.315.30 0

48.315.30 0


91

BAB VIII

0 6

1 5

1 6

1 8

1 9

2 1

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan Program pengembang an data/informa si Program kerjasama pembanguna n Program perencanaan pengembang an wilayah strategis cepat tumbuh Program perencanaan Pengembang an kota-kota menengah dan besar

Program perencanaan pembanguna n daerah



100%

100%

Tersedianya pengembanga n data/informas i Terlaksananya kerjasama pembangunan

100%

0,103 %

0,103 %

Terlaksananya perencanaan pengembanga n wilayah strategis cepat tumbuh

19,751 %

##### ##

Terlaksananya perencanaan Pengembanga n kota-kota menengah dan besar

4,201 %

4,201 %

Tersedianya Dok. Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKA DA :

25,574 %

##### ##

100% 46.143.90 0

100%

100% 50.758.2 90

100% 117.000.0 00

5.000.000

962.203.0 00

204.664.0 00

1.245.868 .000

100% 128.700. 000

0,357 %

18,88 8%

4,018 %

26,76 9%

100% 55.834.1 19

20.000.0 00

1.058.42 3.300

225.130. 400

1.500.00 0.000

100% 141.570. 000

0,357 %

18,88 8%

4,018 %

26,76 9%

100% 61.417.5 31

22.000.0 00

1.164.26 5.630

247.643. 440

1.650.00 0.000

100% 155.727. 000

0,357 %

18,88 8%

4,018 %

26,76 9%

100% 67.559.2 84

24.200.0 00

1.280.69 2.193

272.407. 784

1.815.00 0.000

100% 171.299. 700

0,357 %

18,88 8%

4,018 %

26,76 9%

100% 74.315.21 2

26.620.0 00

1.408.76 1.412

299.648. 562

1.996.50 0.000

74.315.21 2

100% 188.429.6 70

0,357 %

18,88 8%

4,018 %

26,76 9%

29.282.00 0

1.549.637 .554

329.613.4 19

2.196.150 .000

188.429.6 70

0,357 %

18,88 8%

4,018 %

26,76 9%

29.282.00 0

1.549.637. 554

329.613.4 19

2.196.150. 000


92

BAB VIII

1

1

0 7 0 7

- RPJPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- RPJMD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- RKPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

- Penjabaran prog. RPJMD ke RKPD

-

-

90%

90%

95%

95%

100%

100%

2 2

Program perencanaan pembanguna n ekonomi

Penjabaran prog.RKPD keProg. Perencanaan pemb. Bid. Ekonomi

13,527 %

##### ##

2 3

Program perencanaan sosial budaya

Penjabaran prog.RKPD ke Prog. Perencanaan sosial budaya

6,053 %

6,053 %

2 4

Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA

Penjabaran prog.RKPD ke Prog. Perencanaan kewilayahan dan SAD

7,438 %

7,438 %

PERHUBUNG AN 0 1


DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN

659.000.0 00

294.900.0 00

362.333.0 00

14,27 7%

6,246 %

7,113 %

800.000. 000

350.000. 000

398.566. 300

14,27 7%

6,246 %

7,113 %

880.000. 000

385.000. 000

438.422. 930

14,27 7%

6,246 %

7,113 %

968.000. 000

423.500. 000

482.265. 223

14,27 7%

6,246 %

7,113 %

1.064.80 0.000

465.850. 000

530.491. 745

14,27 7%

6,246 %

7,113 %

1.171.280 .000

512.435.0 00

583.540.9 20

14,27 7%

6,246 %

7,113 %

1.171.280. 000

512.435.0 00

583.540.9 20

3.936.651 .500

4.722.31 6.650

5.194.54 8.315

5.714.00 3.147

6.285.40 3.461

6.913.94 3.807

6.913.943 .807

3.936.651 .500

4.722.31 6.650

5.194.54 8.315

5.714.00 3.147

6.285.40 3.461

6.913.943 .807

6.913.943. 807


DINAS PERHUBU NGAN, KOMUNIK ASI DAN

93

BAB VIII


INFORMATIK A

0 1


0 2


0 3

0 5

0 6

INFORMA TIKA


100%



100%



100%

100%

100% 532.986.5 00

100%

100%

100% 1.263.235 .000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

127.376.7 00 100%

336.743.0 00

100% 41.580.4 40

2.034.452. 600

127.376.7 00

306.130. 000

100% 37.800.4 00

100%

100%

100%

858.380.0 88

2.034.452 .600

115.797. 000

278.300. 000

100% 34.364.0 00

100%

100%

100%

100% 858.380.0 88

1.849.50 2.364

105.270. 000

253.000. 000

100% 31.240.0 00

100%

100%

100%

100% 780.345. 535

1.681.36 5.785

95.700.0 00

230.000. 000

100% 28.400.00 0

100%

100%

100%

100% 709.405. 032

1.528.51 4.350

87.000.0 00

-

100% 644.913. 665

1.389.55 8.500

-

100%

100% 586.285. 150

336.743.0 00

100% 45.738.48 4

45.738.48 4


94

BAB VIII


1 5

Program pembanguna n prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah arus penumpang angkutan umum

1.318. 942 Org

1.318. 942 Org

1 6

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan

Angkutan darat

0,025 %

0,025 %

Rasio izin trayek

0,0013 %

0,001 3%

3.721

3.721

1 7

1 8

1 9

Program pembanguna n sarana dan prasarana perhubungan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas perhubungan

Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah pelabuhan laut/udara/ter minal bis:

12.150.00 0

250.000.0 00

-

1.450. 000 Org

0,028 %

0,002 2%

13.365.0 00

275.000. 000

75.000.0 00

3.800

1.688.660 .000

1.550. 000 Org

0,031 %

0,003 4%

14.701.5 00

302.500. 000

82.500.0 00

3.900

1.857.52 6.000

1.650. 000 Org

0,034 %

0,004 8%

16.171.6 50

332.750. 000

90.750.0 00

4.050

2.043.27 8.600

1.750. 000 Org

0,037 %

0,005 7%

17.788.8 15

366.025. 000

99.825.0 00

4.110

2.247.60 6.460

1.850. 000 Org

0,040 %

0,008 5%

19.567.69 7

402.627.5 00

109.807.5 00

4.220

2.472.36 7.106

1.850. 000 Org

0,040 %

0,008 5%

2.719.603 .817

5

5

5

5

5

5

5

- Bandar Udara

1

1

1

1

1

1

1

1

- Terminal bis

12

12

12

12

13

14

14

14

Pemasangan rambu-rambu

0,022 %

0,022 %

43.450.0 00

0,028 %

47.795.0 00

0,032 %

52.574.5 00

0,035 %

57.831.9 50

0,040 %

109.807.5 00

2.719.603. 817

5

0,025 %

402.627.5 00

4.220

- Pelabuhan laut

39.500.00 0

19.567.69 7

63.615.14 5

0,040 %

63.615.14 5


95

BAB VIII

2 0

Program peningkatan kelaikan pengoperasia n kendaraan bermotor


Kepemilikan KIR angkutan umum

0,8828 %

0,882 8%

121.720.0 00

0,883 0%

133.892. 000

0,912 0%

147.281. 200

0,934 0%

162.009. 320

0,939 5%

178.210. 252

0,969 2%

196.031.2 77

0,969 2%

196.031.2 77

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 1

1

0 8 0 4

LINGKUNGA N HIDUP 0 1


Program pengembang an kinerja pengelolaan persampahan

Persentase penanganan sampah

93,33 %(Kec Luwuk )

93,33 %(Kec Luwuk )

2 4

Program pengelolaan ruang terbuka (RTH)

Persentase penduduk berakses air minum

59,09 %

59,09 %

5.224.942 .850

5.747.43 7.135

6.322.18 0.849

6.954.39 8.933

7.649.83 8.827

8.414.82 2.709

8.414.822 .709

784.047.0 00

862.451. 700

948.696. 870

1.043.56 6.557

1.147.92 3.213

1.262.715 .534

1.262.715. 534

215.176.5 00

568.870.5 00

93,40 %

60,00 %

236.694. 150

625.757. 550

93,50 %

63,56 %

260.363. 565

688.333. 305

94,50 %

65,57 %

286.399. 922

757.166. 636

95,55 %

68,02 %

315.039. 914

832.883. 299

96,65 %

70,00 %

346.543.9 05

916.171.6 29

96,65 %

70,00 %


346.543.9 05

916.171.6 29


96

BAB VIII


Persentase luas permukiman yang tertata

1

0 8

0 1

25,50 %

25,50 %

BADAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP 0 1


0 2


0 3


0 5

25,75 %

4.686.98 5.435

4.260.895 .850


100%


100%

100%

100% 325.306.5 50

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 26.620.0 00

65.187.80 8

100% 18.359.81 4

100% 29.282.0 00

523.909.4 52

65.187.80 8

16.690.7 40

BADAN PENGELOL AAN LINGKUNG AN HIDUP

100%

100%

100%

6.862.215. 375

523.909.4 52

59.261.6 44

15.173.4 00 100%

24.200.0 00

100%

100%

100%

30,24 %

6.862.215 .375

476.281. 320

53.874.2 22

13.794.0 00 100%

22.000.0 00

100%

100%

100%

30,24 %

6.238.37 7.614

432.983. 018

48.976.5 65

12.540.0 00 100%

20.000.00 0

100%

100%

100%

27,88 %

5.671.25 2.376

393.620. 926

44.524.1 50

11.400.00 0

26,45 %

5.155.68 3.979

357.837. 205

40.476.50 0

100%

26,00 %

18.359.81 4 100%

32.210.20 0

32.210.20 0


97

BAB VIII

0 6

1 5

1 6

1 7

1 8


Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan Program Pengembang an kinerja pengelolaan persampahan


100%

100%

Tempat pembuangan sampah( TPS ) per satuan penduduk

45,91 %

45,91 %

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

24

24

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam

0,64%

100% 43.498.00 0

1.956.150 .000

45,91 %

2.151.76 5.000

100% 52.632.5 80

45,91 %

2.366.94 1.500

100% 57.895.8 38

45,91 %

2.603.63 5.650

100% 63.685.4 22

45,91 %

2.863.99 9.215

100% 70.053.96 4

45,91 %

3.150.399 .137

70.053.96 4

45,91 %

3.150.399. 137

24 1.031.745 .800

0,64%

1.134.92 0.380

0,64% 27.375.00 0

0,64%

100% 47.847.8 00

0,64%

0,64% 30.112.5 00

0,64% 27.435.00 0

1.248.41 2.418

0,64% 33.123.7 50

0,64% 30.178.5 00

1.373.25 3.660

0,64% 36.436.1 25

0,64% 33.196.3 50

1.510.57 9.026

0,64% 40.079.7 38

0,64% 36.515.9 85

1.661.636 .928

0,64% 44.087.71 1

0,64% 40.167.5 84

1.661.636. 928

44.087.71 1

0,64% 44.184.34 2

44.184.34 2


98

BAB VIII

1 9

2 4

1

2 0

0 3

1 8

1

0 9 2 0

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam PERTANAHA N

0 3

Tersedianya kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup

5,29%

Penegakan hukum lingkungan

24

5,29%


Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam

5,29% 225.354.0 00

50%

5,29%

5,29%

5,29%

5,29%

272.678. 340

299.946. 174

329.940. 791

362.934.8 71

362.934.8 71

552.155.0 00

607.370. 500

668.107. 550

734.918. 305

808.410. 136

889.251.1 49

889.251.1 49

180.000.0 00

198.000. 000

217.800. 000

239.580. 000

263.538. 000

289.891.8 00

289.891.8 00

24

50%

50% 90.000.00 0

50%

5,29% 247.889. 400

24

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 1 7

1

Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup Program pengelolaan ruang terbuka (RTH)


50%

50% 99.000.0 00

50%

50% 108.900. 000

50%

50% 119.790. 000

50%

50% 131.769. 000

50%

50% 144.945.9 00

50%

SEKRETARI AT DAERAH KABUPATE N

144.945.9 00

50%

90.000.00 0

99.000.0 00

108.900. 000

119.790. 000

131.769. 000

144.945.9 00

144.945.9 00

110.000.0 00

121.000. 000

133.100. 000

146.410. 000

161.051. 000

177.156. 100

177.156.1 00

110.000.0 00

121.000. 000

133.100. 000

146.410. 000

161.051. 000

177.156.1 00

177.156.1 00


SEKRETARI AT DAERAH

99

BAB VIII

1 6

1

1

1 0

1 0

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah


Persentase luas lahan bersertifikat

100%

100%

DINAS KEPENDUDUK AN DAN CATATAN SIPIL 0 1


0 2


0 3

Program peningkatan disiplin aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

121.000. 000

133.100. 000

146.410. 000

161.051. 000

177.156.1 00

177.156.1 00

803.646.3 75

979.011. 013

1.076.91 2.114

1.184.60 3.325

1.303.06 3.658

1.433.37 0.023

1.812.307 .673

803.646.3 75

979.011. 013

1.076.91 2.114

1.184.60 3.325

1.303.06 3.658

1.433.370 .023

1.812.307. 673

KABUPATE N

Penyelesaian kasus tanah Negara

KEPENDUDU KAN DAN CATATAN SIPIL 0 1

100% 110.000.0 00


100%

Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi

100%

100%

100% 358.180.3 75

100%

100%

100% 63.050.00 0

100%

100% 393.998. 413

100% 433.398. 254

100% 69.355.0 00

100%

100% 76.290.5 00

100% 80.000.0 00

100% 476.738. 079

100% 83.919.5 50

100% 88.000.0 00

100% 524.411. 887

100% 92.311.5 05

100% 96.800.0 00

100% 576.853.0 76

576.853.0 76

100% 101.542.6 56

100% 106.480. 000

DINAS KEPENDU DUKAN DAN CATATAN SIPIL

101.542.6 56

100% 117.128.0 00

488.408.0 00


100

BAB VIII

0 4



Tersedianya Data PNS Pindah/Purna tugas Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

0 6



100%

1 5

Program penataan administrasi kependuduka n

Kepemilikan kartu tanda penduduk, Kepemilikan Akte Kelahiran, Kepemilikan Kartu Keluarga, Ketersediaan Data Base kependuduka n skala Kabupaten

31,17. %

31,17. %

22,62 %

22,62 %

29,84 %

36,41 %

41,23 %

48,65 %

53,86 %

53,86 %

22,27 %

22,27 %

28,65 %

35,21 %

40,76 %

47,87 %

53,42 %

53,42 %

Ada

Ada

0 5

100%

100%

100% 1.500.000

100%

100%

100% -

100%

100%

100%

303.516.0 00

100%

100%

333.867. 600

100%

100%

367.254. 360

100%

100%

403.979. 796

100%

100%

444.377. 776

10.073.41 5

21.961.50 0

113.321. 340

74,28 %

100% 2.415.765

19.965.0 00

103.019. 400

67,63 %

100% 2.196.15 0

18.150.0 00

93.654.0 00

45,65 %

100% 1.996.50 0

16.500.0 00

85.140.0 00

32,17 %

100% 1.815.00 0

15.000.0 00

77.400.00 0

Tdk Ada

100% 1.650.00 0

21.961.50 0

100% 124.653.4 74

85,75 %

488.815.5 53

124.653.4 74

85,75 %

488.815.5 53


101

BAB VIII

1

1

1 1

1 1


PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK

0 1

BADAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN KB 0 1


0 2


0 4


0 5

Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Data PNS Pindah/Purna tugas Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

100%

368.679.0 00

405.546. 900

446.101. 590

490.711. 749

539.782. 924

593.761. 216

593.761.2 16

368.679.0 00

405.546. 900

446.101. 590

490.711. 749

539.782. 924

593.761.2 16

593.761.2 16

100%

100% 260.129.0 00

100%

100%

100% 7.350.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11.837.24 9

100% 1.610.510

100% 36.602.5 00

418.940.3 56

11.837.24 9

1.464.10 0 100%

33.275.0 00

100% 418.940.3 56

10.761.1 35

1.331.00 0 100%

30.250.0 00

100% 380.854. 869

9.782.85 0

1.210.00 0 100%

27.500.0 00

100% 346.231. 699

8.893.50 0

1.100.00 0 100%

25.000.00 0

100% 314.756. 090

8.085.00 0

1.000.000

100%

100% 286.141. 900

BADAN PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN KB

1.610.510

100% 40.262.75 0

40.262.75 0


102

BAB VIII


0 6



100%

1 5

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Rasio KDRT,

4,07%

1 7

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

100%

100% 60.200.00 0

4,07%

100% 66.220.0 00

4,07% 15.000.00 0

100% 72.842.0 00

4,07% 16.500.0 00

100% 80.126.2 00

4,07% 18.150.0 00

100% 88.138.8 20

4,07% 19.965.0 00

100% 96.952.70 2

4,07% 21.961.5 00

96.952.70 2

0,04 24.157.65 0

24.157.65 0

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

-

-

25.000.00 0

27.500.0 00

30.250.0 00

33.275.0 00

36.602.5 00

40.262.75 0

40.262.75 0


103

BAB VIII

1 8

1

1

1 2

1 1

Program peningkatan peran serta & kesetaraan gender dalam pembanguna n


Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah,

4.497 Org

4.497 Org

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

0 1

BADAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN KB 1 5 1 6

1 7

1 8

Program keluarga berencana Program kesehatan reproduksi remaja Prorgam pelayanan kontrasepsi

Rata-rata jumlah anak Per-keluarga Jumlah Akseptor KB baru

95,41 %

95,41 %

10,462

10,46 2

Cakupan peserta KB aktif

50,268

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS yang mandiri

Keluarga Prasejahtera dan keluarga sejahtera

50.369 KK

50,26 8

50.36 9 KK

163.268.0 00

49,03 %

179.594. 800

49,09 %

197.554. 280

49,13 %

217.309. 708

49,22 %

239.040. 679

49,34 %

262.944.7 47

49,34 %

262.944.7 47

1.471.384 .450

1.618.52 2.895

1.780.37 5.185

1.958.41 2.703

2.154.25 3.973

2.369.67 9.371

2.369.679 .371

1.471.384 .450

1.618.52 2.895

1.780.37 5.185

1.958.41 2.703

2.154.25 3.973

2.369.679 .371

2.369.679. 371

1.403.884 .450 15.000.00 0

2.500.000

95,41 % 10,65 %

73,24 %

1.544.27 2.895 16.500.0 00

2.750.00 0

0,46% 50.000.00 0

95,41 % 15,74 %

74,65 %

1.698.70 0.185 18.150.0 00

3.025.00 0

0,57% 55.000.0 00

95,41 % 19,96 %

75,35 %

1.868.57 0.203 19.965.0 00

3.327.50 0

0,64% 60.500.0 00

95,41 % 22,31 %

76,78 %

2.055.42 7.223 21.961.5 00

3.660.25 0

0,75% 66.550.0 00

95,41 % 25,45 %

77,78 %

2.260.969 .946 24.157.65 0

4.026.275

0,82% 73.205.0 00

95,41 % 25,45 %

77,78 %

BADAN PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN KB

2.260.969. 946 24.157.65 0

4.026.275

0,82% 80.525.50 0

80.525.50 0


104

BAB VIII

1 9

1

1

1 3 1 3

Program keluarga sejahtera


Tersosialisasin ya keluarga sejahtera

6,80%

6,80%

6,80%

6,80%

6,80%

6,80%

6,80%

6,80%

100.000.0 00

110.000. 000

121.000. 000

133.100. 000

146.410. 000

161.051.0 00

161.051.0 00

1.719.945 .925

1.658.68 6.618

1.824.55 5.279

2.007.01 0.807

2.207.71 1.888

2.428.48 3.077

4.215.268 .077

952.915.9 25

1.048.20 7.518

1.153.02 8.269

1.268.33 1.096

1.395.16 4.206

1.534.680 .626

1.534.680. 626

SOSIAL

0 1

DINAS SOSIAL

0 1


0 2


0 3

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0 6


100%


100%

100%

100% 250.416.4 25

100%

100%

100% 67.675.00 0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

108.991.2 64

100% 16.064.83 7

100% 79.061.4 00

403.298.1 57

108.991.2 64

14.604.3 98 100%

71.874.0 00

100% 403.298.1 57

99.082.9 68

13.276.7 25 100%

65.340.0 00

100% 366.634. 688

90.075.4 25

12.069.7 50 100%

59.400.0 00

100% 333.304. 262

81.886.7 50

10.972.5 00 100%

54.000.00 0

100% 303.003. 874

74.442.5 00

9.975.000

100%

100% 275.458. 068

DINAS SOSIAL

16.064.83 7 100%

86.967.54 0

86.967.54 0


105

BAB VIII

1 5

Program pemberdayaa n fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraa n sosial (PMKS)


Tersedianya biaya PMKS yang memperoleh bantuan sosial:

158.528.0 00

174.380. 800

191.818. 880

211.000. 768

232.100. 845

255.310.9 29

255.310.9 29

- Program keluarga Harapan (PKH) - Lanjut usia

-

-

10 KK

15 KK

20 KK

25 KK

30 KK

30 KK

3.545 Org

3.545 Org

1.064 Org

886 Org

709 Org

532 Org

354 Org

354 Org

- Keluarga rentan sosial

-

-

10 KK

13 KK

15 KK

20 KK

25 KK

25 KK

- Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) - yang mendapatkan jaminan hidup (rmh)

168 KK

168 KK

50 KK

42 KK

34 KK

25 KK

17 KK

17 KK

-

-

10 KK

13 KK

15 KK

20 KK

25 KK

25 KK

- Tuna susila(rmh) - Korban bencana alam (rmh) - Pekerja migran (rmh)

261 Org -

261 Org -

79 Org 20 KK

65 Org 22 KK

52 Org 23 KK

39 Org 24 KK

26 Org 25 KK

26 Org 25 KK

-

-

-

-

-

-

-

-


106

BAB VIII

1 6

Program pelayanan dan rehablitasi kesejahteraa n sosial

1 7

Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan penyandang cacat dan trauma

1 8


- Asuransi kesejahteraan sosial ( Akesos ) rumah

-

-

Tersedianya dana pelayanan dan rehablitasi kesejahteraan sosial Terlaksananya pembinaan anak terlantar

9,60%

9,60%

1.875 Org

1.875 Org

Terlaksananya pembinaan penyandang cacat dan trauma

711 Org

711 Org

-

9,60% 91.450.00 0

1 9

Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

Tersedianya sarana panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi

20 Panti

20 Panti

2 1

Program pemberdayaa n kelembagaan kesejahteraa n sosial

Terlaksananya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

30 KK

30 KK

-

7.470.000

95.000.00 0

71.999.20 0

9,60% 100.595. 000

563 Org

208 Org

21 Panti

8.217.00 0

104.500. 000

79.199.1 20

32 KK 42.000.00 0

-

9,60% 110.654. 500

469 Org

174 Org

21 Panti

9.038.70 0

114.950. 000

87.119.0 32

32 KK 46.200.0 00

-

9,60% 121.719. 950

375 Org

139 Org

22 Panti

9.942.57 0

126.445. 000

95.830.9 35

35 KK 50.820.0 00

-

9,60% 133.891. 945

281 Org

104 Org

22 Panti

10.936.8 27

139.089. 500

105.414. 029

38 KK 55.902.0 00

-

9,60% 147.281.1 40

187 Org

71 Org

23 Panti

12.030.51 0

152.998.4 50

115.955.4 32

40 KK 61.492.2 00

147.281.1 40

187 Org

71 Org

23 Panti

12.030.51 0

152.998.4 50

115.955.4 32

40 KK 67.641.42 0

67.641.42 0


107

BAB VIII

2 2

2 3

1

1 3

0 2

0 1

0 2

Program pelestarian kepahlawana n, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawan an sosial Program peningkatan bantuan sosial dan jaminan sosial bagi PMKS

BADAN PELAKSANA PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH Program pelayanan administrasi perkantoran



Terlaksananya pelestarian kepahlawana n, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawan an sosial - Bantuan langsung pemberdayaa n sosial (BLPS)

8,40%

8,40%

8,40% 80.000.00 0

200 KK

200 KK

24.402.30 0

2.665 KK

417.030.0 00


100%

100%

26.842.5 30

100%

100%

2.665 KK

29.526.7 83

100%

2.665 KK

32.479.4 61

100%

2.665 KK

35.727.4 07

100%

2.665 KK

39.300.14 8

100%

2.665 KK

39.300.14 8

330.123.9 50

100% 247.654.5 65

100% 74.972.1 69

128.840.8 00

330.123.9 50

225.140. 513

100% 68.156.5 17

8,40% 128.840.8 00

300.112. 682

204.673. 194

100% 61.960.4 70

8,40% 117.128. 000

272.829. 711

186.066. 540

100% 56.327.7 00

8,40% 106.480. 000

248.027. 010

169.151. 400

100% 51.207.00 0

8,40% 96.800.0 00

225.479. 100

153.774.0 00

100%

8,40% 88.000.0 00

BADAN PELAKSAN A PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH

247.654.5 65

100% 82.469.38 6

82.469.38 6


108

BAB VIII

0 3

0 6

1

2 0

0 3


Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan


100%

100%

Terlaksananya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

35,97 %

35,97 %

Program rehabilitasi dan rekonstruksi

Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana

11,99 %

11,99 %

100%

100%

Program pemberdayaa n fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraa n sosial (PMKS)

100%

150.000.0 00

50.000.00 0

35,97 %

11,99 %

100%

100%

100%

165.000. 000

55.000.0 00

35,97 %

11,99 %

100%

181.500. 000

60.500.0 00

35,97 %

11,99 %

100%

199.650. 000

66.550.0 00

35,97 %

11,99 %

100%

219.615. 000

73.205.0 00

100%

35,97 %

11,99 %

241.576.5 00

80.525.50 0

8.131.465

35,97 %

11,99 %

563.678.5 00 100%

117.128. 000

11.273.57 0

8.131.465

512.435. 000 100%

106.480. 000

100% 11.273.57 0

7.392.24 1

465.850. 000 100%

96.800.0 00

100% 10.248.7 00

6.720.21 9

423.500. 000 100%

88.000.0 00

100% 9.317.00 0

6.109.29 0

385.000. 000 100%

80.000.00 0

100% 8.470.00 0

5.553.90 0

350.000.0 00 Tersedianya data raskin

100% 7.700.00 0

5.049.000


100% 7.000.000

241.576.5 00

80.525.50 0

2.350.463. 500 100%

128.840.8 00


537.248.8 00


109

BAB VIII

2 1

1

1

1 4

1 4

Program pemberdayaa n kelembagaan kesejahteraa n sosial


Terlaksananya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

30 KK

30 KK

TENAGA KERJA

0 1

0 1

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRA SI Program pelayanan administrasi perkantoran

0 2


0 3

Program peningkatan disiplin aparatur Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

0 4

Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi Tersedianya Data PNS Pindah/Purna tugas

100%

32 KK

40 KK

40 KK

359.370. 000

395.307. 000

434.837.7 00

1.813.214. 700

693.773.9 00

763.151. 290

839.466. 419

923.413. 061

1.015.75 4.367

1.013.51 7.940

4.555.303 .076

693.773.9 00

763.151. 290

839.466. 419

923.413. 061

1.015.75 4.367

1.013.517 .940

4.555.303. 076

100%

100%

100%

100% 277.744. 280

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

583.364.8 94

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIG RASI

100% 21.669.41 2

100% 1.464.10 0

1.695.656. 604

139.900.1 72

19.699.4 66 100%

1.331.00 0

100% 406.645.4 00

127.181. 975

17.908.6 05 100%

1.210.00 0

100% 369.677. 637

115.619. 977

16.280.5 50 100%

1.100.00 0

100% 336.070. 579

105.109. 070

14.800.5 00 100%

1.000.000

100% 305.518. 708

95.553.7 00

13.455.00 0 100%

38 KK

326.700. 000

86.867.00 0

100%

35 KK

297.000. 000

252.494.8 00

100%

32 KK

270.000.0 00

90.358.53 3 100%

1.610.510

6.715.610


110

BAB VIII

0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengendalian pelaksanaan program


100%

Terlaksananya pengendalian pelaksanaan program

100%

1 5

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Angka partisipasi angkatan kerja %

75,845

1 6

Program peningkatan kesempatan kerja Program perlindungan pengembang an lembaga ketenagakerj aan

Pencari kerja yang ditempatkan

2,54%

Tingkat pengangguran terbuka

3,29%

0 9

1 7

1

1

1 5

1 5

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENEGAH 0 1


DINAS KOPERASI & UKM

100%

100% 6.000.000

100%

100% 6.600.00 0

100% 97.000.00 0

75,85 64.459.00 0

2,54%

100% 106.700. 000

76,32 %

70.904.9 00

5,21% 120.023.1 00

3,29%

100% 7.260.00 0

100% 117.370. 000

77,41 %

77.995.3 90

7,75% 132.025. 410

3,13%

100% 7.986.00 0

145.227. 951 2,98%

100% 129.107. 000

78,23 %

10,44 %

100% 8.784.60 0

85.794.9 29

159.750. 746

2,85%

100% 142.017. 700

79,57 %

18,42 %

100% 9.663.060

94.374.4 22

175.725. 821

2,62%

40.293.66 0

100% 156.219.4 70

80,20 %

24,86 %

80,20%

193.298.4 03

2,43%

651.414.1 70

80,20 %

24,86 %

329.069.6 41

806.028.3 31

2,43%

52.475.00 0

57.722.5 00

63.494.7 50

69.844.2 25

76.828.6 48

84.511.51 2

352.401.6 35

671.548.5 00

1.109.01 3.850

1.219.91 5.235

1.341.90 6.759

1.476.09 7.434

1.623.70 7.178

6.770.640 .456

671.548.5 00

1.109.01 3.850

1.219.91 5.235

1.341.90 6.759

1.476.09 7.434

1.623.707 .178

6.770.640. 456


DINAS KOPERASI & UKM

111

BAB VIII

0 1


0 2


0 3

Program peningkatan disiplin aparatur Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

0 4

0 6

1 5


Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi Tersedianya Data PNS Pindah/Purna tugas Tersedianya sistem laporan Capaian Kinerja SKPD

Persentase koperasi aktif

100%

100%

100% 280.486.2 00

100%

100%

100% 74.500.00 0

100%

100%

100%

100%

63%

100%

64%

63% -

100%

65% 300.000. 000

66% 330.000. 000

100%

100%

10.073.41 5 100%

67.641.42 0

70% 399.300. 000

518.933.5 00

2.415.765

61.492.2 00

68% 363.000. 000

100%

100%

100%

500.312.9 45

124.448.5 00

2.196.15 0

55.902.0 00

100%

100%

100%

1.883.635. 930

119.982.9 95

113.135. 000

1.996.50 0

50.820.0 00

100%

100%

100%

100% 451.725.8 30

109.075. 450

102.850. 000

1.815.00 0

46.200.0 00

100%

100%

100%

100% 410.659. 845

99.159.5 00

93.500.0 00

1.650.00 0

42.000.00 0

100%

100%

100%

100% 373.327. 132

90.145.0 00

85.000.0 00

1.500.000

100%

100%

100%

100%

100% 339.388. 302

81.950.0 00

-

100%

100% 308.534. 820

282.055.6 20

70% 439.230.0 00

1.831.530. 000


112

BAB VIII

1 6

1 7

1 8

1

1

1 6

1 6

Program pengembang an kewirausahaa n dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah Program pengembang an sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi


Jumlah BPR / LKM

14,89 %

14,89 %

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

6,98%

6,98%

Usaha mikro dan kecil

25 UKM

25 UKM

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

100.000. 000

6,98%

126.167.3 00

14,89 %

6,98% 46.895.0 00

50 UKM

110.000. 000

138.784. 030

14,89 %

6,98% 51.584.5 00

100 UKM

121.000. 000

152.662. 433

14,89 %

6,98% 56.742.9 50

150 UKM

133.100. 000

167.928. 676

14,89 %

6,98% 62.417.2 45

200 UKM

146.410.0 00

184.721. 544

14,89 %

6,98% 68.658.97 0

250 UKM

610.510.0 00

203.193.6 98

286.298.6 65

250 UKM

847.290.3 82

63

BADAN PERENCANAA N PEMBANGUN AN DAERAH 1 5

14,89 %

46.895.00 0

PENANAMAN MODAL

0 1

100.000.0 00

Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

85,26 %

85,26 %

424.929.5 95

562.311. 245

618.542. 370

680.396. 606

748.436. 267

823.279. 894

3.432.966 .382

424.929.5 95

562.311. 245

618.542. 370

680.396. 606

748.436. 267

823.279.8 94

3.432.966. 382

362.311.2 45

64,43 %

362.311. 245

64,43 %

398.542. 370

64,43 %

438.396. 606

64,43 %

482.236. 267

64,43 %

530.459.8 94

64,43 %


2.211.946. 382


113

BAB VIII

1 6

1 7

1

1 7

1

1 7

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana


Kenaikan/pen urunan nilai realisasi PMDN (Milyar)

14,74 %

14,74 %

Rasio daya serap tenaga kerja

0,00%

0,00%

62.618.35 0

17,78 %

17,78 %

100.000. 000

100.000. 000

17,78 %

17,78 %

110.000. 000

110.000. 000

17,78 %

17,78 %

121.000. 000

121.000. 000

17,78 %

17,78 %

133.100. 000

133.100. 000

17,78 %

17,78 %

146.410.0 00

146.410.0 00

17,78 %

17,78 %

610.510.0 00

610.510.0 00

KEBUDAYAA N 0 1

0 1

DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA Program pelayanan administrasi perkantoran

0 2


0 3

Program peningkatan disiplin aparatur

1.488.067 .875 Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi

100%

100%

1.636.87 4.663 100%

474.064.9 25

100%

100%

100% 521.471. 418

100% 130.555.0 00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISA TA

3.183.635. 151

100% 210.260.1 33

100% 26.353.8 00

9.993.283 .502

763.486.3 02

191.145. 576

100% 23.958.0 00

2.396.54 8.193

694.078. 457

173.768. 705

100% 21.780.0 00

2.178.68 0.176

630.980. 415

157.971. 550

100% 19.800.0 00

1.980.61 8.342

573.618. 559

143.610. 500

100% 18.000.00 0

1.800.56 2.129

876.756.4 64

100% 28.989.18 0

120.880.9 80


114

BAB VIII

0 6

1 5

1

1 8

1

1 8

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembang an nilai budaya

1 6

Program pengelolaan kekayaan budaya

1 7

Program pengelolaan keragaman budaya



100%

100%

100%

Penyelengara an festival seni dan budaya Jumlah grup kesenian

1 Kali

26 grup

26 grup

26 grup

28 grup

30 grup

32 grup

34 grup

34 grup

Jumlah gedung kesenian Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

1

1

1

1

1

2

2

2

29 situs/B CB

29 situs/ BCB

Sarana penyelengara an seni dan budaya

1 buah

1 buah

58.947.95 0

1 Kali

100% 64.842.7 45

1 Kali 363.500.0 00

109.000.0 00

334.000.0 00

1 Kali 399.850. 000

29 situs/ BCB

1 buah

100% 71.327.0 20

119.900. 000

367.400. 000

1 Kali 439.835. 000

29 situs/ BCB

1 buah

100% 78.459.7 21

131.890. 000

404.140. 000

1 Kali 483.818. 500

29 situs/ BCB

1 buah

100% 86.305.6 94

145.079. 000

444.554. 000

1 Kali 532.200. 350

29 situs/ BCB

1 buah

100% 94.936.26 3

159.586. 900

489.009. 400

395.871.4 42

1 Kali 585.420.3 85

29 situs/ BCB

1 buah

175.545.5 90

537.910.3 40

2.441.124. 235

29 situs/ BCB

1 buah

732.001.4 90

2.243.013. 740

PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 1


286.597.2 00

315.256. 920

346.782. 612

381.460. 873

419.606. 961

461.567.6 57

1.924.675. 022


DINAS PENDIDIK AN, PEMUDA DAN

115

BAB VIII

1 6

2 0

1

1 9

1

1 9

Progam peningkatan peran serta kepemudaan

Program pembinaan dan pemasyaraka tan olahraga


Jumlah organisasi pemuda

23.138.50 0

35 buah

25.452.3 50

35 buah

27.997.5 85

54

54

58

60

60

62

62

64

51

51

51

54

54

56

56

56

350.663. 530

40 buah

155.389.1 42

Jumlah kegiatan olah raga Lapangan olah raga

318.785. 027

40 buah

37.264.78 6

35 buah

289.804. 570

38 buah

33.877.0 78

Jumlah organisasi olah raga Jumlah kegiatan pemuda

263.458.7 00

38 buah

30.797.3 44

385.729. 883

OLAHRAG A

40 buah

424.302.8 71

1.769.285. 880

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 0 1

0 1

BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS Program pelayanan administrasi perkantoran

998.733.9 00 Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD

100%

100%

2.526.56 1.690 100%

321.961.8 60

2.779.21 7.859 100%

354.158. 046

3.057.13 9.645 100%

389.573. 851

3.362.85 3.609 100%

428.531. 236

3.699.13 8.970 100%

471.384. 359

15.424.91 1.774 100%

518.522.7 95

BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS

2.162.170. 287


116

BAB VIII


0 2



100%

0 4


Tersedianya Data PNS Pindah/Purna tugas Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

100%

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


100%

Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan Parpol

19,82 %

19,82 %

Pembinaan politik daerah

2,35%

2,35%

0 5

0 6

1 5

1 7

Program pengembang an wawasan kebangsaan

100%

100% 33.134.00 0

100%

100% -

100%

100% 72.272.4 00

100%

100% 1.750.00 0

100% -

100%

197.925.0 00

23.478.50 0

30,93 %

585.882. 500

781.465. 150

30,93 %

644.470. 750

859.611. 665

30,93 %

708.917. 825

945.572. 832

30,93 %

100%

100%

779.809. 608

1.040.13 0.115

10.683.92 5

25.621.75 0

14.318.3 12

23,19 %

100%

100%

100%

441.230.2 29

2.562.175

23.292.5 00

13.016.6 48

23,19 %

100%

100%

100%

100% 105.814.0 21

2.329.25 0

21.175.0 00

11.833.3 16

23,19 %

100%

100%

100%

100% 96.194.5 64

2.117.50 0

19.250.0 00

10.757.5 60

23,19 %

100%

100%

100%

100% 87.449.6 04

1.925.00 0

17.500.0 00

9.779.600

100% 79.499.6 40

106.839.2 50

100% 15.750.14 4

23,19 %

30,93 %

857.790.5 68

1.144.143 .126

65.675.98 0

23,19 %

30,93 %

3.576.871. 251

4.770.922. 887


117

BAB VIII

1 9

2 1

2 2

1

1 9

0 2

0 1

0 2

Program pemberdayaa n masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pendidikan politik masyarakat Program pencegahan dini dan penanggulan gan korban bencana (Satlak PB) KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program pelayanan administrasi perkantoran




40,21 %

40,21 %

Pembinaan politik daerah

1,09%

1,09%

Korban bencana alam

3,09%


401.597.5 40

22,53 %

5,29% 10.857.40 0

100%

3,09%

22,53 %

626.073. 023

5,29% 133.618. 740

1,35%

22,53 %

688.680. 326

5,29% 146.980. 614

1,35%

22,53 %

757.548. 358

5,29% 161.678. 675

1,35%

22,53 %

833.303.1 94

5,29% 177.846. 543

1,35%

22,53 %

3.474.762. 196

5,29% 195.631.1 97

1,35%

815.755.7 70 1,35%

30.904.50 0

33.994.9 50

37.394.4 45

41.133.8 90

45.247.2 78

49.772.00 6

207.542.5 69

937.708.8 00

1.031.47 9.680

1.134.62 7.648

1.248.09 0.413

1.372.89 9.454

1.510.189 .399

6.297.286. 594

100%

100% 154.275.0 00

100%

569.157. 294

100%

100% 169.702. 500

100% 371.250.0 00

100% 186.672. 750

100% 408.375. 000

100% 205.340. 025

100% 449.212. 500

100% 225.874. 028

100% 494.133. 750

100% 248.461.4 30

100% 543.547. 125

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.036.050. 733

100% 597.901.8 38

2.493.170. 213


118

BAB VIII

0 3

0 6

1 5

1 6

1 9

1

2 0

0 3


Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


100%

100%


10,11 %

10,11 %

Program pemeliharaan kantrantibma s dan pencehagan tindak kriminal Program pemberdayaa n masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Rasio jumlah POL-PP per 10.000 penduduk

11,68 %

11,68 %


13,74 %

13,74 %

100% 56.120.00 0

100%

100%

100% 61.732.0 00

100% 22.946.90 0

94.764.00 0

109.550.0 50

128.802.8 50

100% 25.241.5 90

10,11 %

11,68 %

13,74 %

100% 67.905.2 00

104.240. 400

120.505. 055

141.683. 135

100% 27.765.7 49

10,11 %

11,68 %

13,74 %

100% 74.695.7 20

114.664. 440

132.555. 561

155.851. 449

100% 30.542.3 24

10,11 %

11,68 %

13,74 %

100% 82.165.2 92

126.130. 884

145.811. 117

171.436. 593

100% 33.596.5 56

10,11 %

11,68 %

13,74 %

100% 90.381.82 1

138.743. 972

160.392. 228

188.580. 253

376.880.0 33 100%

36.956.21 2

10,11 %

11,68 %

13,74 %

152.618.3 70

176.431.4 51

207.438.2 78

154.102.4 31

10,11 %

11,68 %

13,74 %

636.398.0 66

735.695.4 11

864.989.7 07


SEKRETARI AT DAERAH KABUPATE N 30.904.50

33.994.9

37.394.4

41.133.8

45.247.2

49.772.00

207.542.5


119

BAB VIII


0 2 0

1

2 0

1

2 0

Program peningkatan pemberantas an penyakit masyarakat (pekat)

100%

100%

50 100%

45 100%

90 100%

78 100%

6 100%

69 100%

30.904.50 0

33.994.9 50

37.394.4 45

41.133.8 90

45.247.2 78

49.772.00 6

207.542.5 69

9.537.340 .050

10.582.0 74.055

11.640.2 81.461

12.804.3 09.607

14.084.7 40.567

15.493.21 4.624

64.604.62 0.313

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH AN UMUM, ADMINISTRA SI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIA N DAN PERSANDIAN 0 3



0 2


Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan

100%

100%

100% 4.905.500 .000

100%

100%

100% 5.396.05 0.000

100% 1.487.000 .000

100% 5.935.65 5.000

100% 1.635.70 0.000

100% 6.529.22 0.500

100% 1.799.27 0.000

100% 7.182.14 2.550

100% 1.979.19 7.000

100% 7.900.356 .805

100% 2.177.11 6.700


32.943.42 4.855

100% 2.394.828 .370

9.986.112. 070


120

BAB VIII


Prasarana Aparatur

0 3

0 4

0 5

0 6

1 6

Program peningkatan disiplin aparatur Program faslitas pindah/purna tugas PNS

Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi Tersedianya Data PNS Pindah/Purna tugas

100%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


100%


100%

Terlaksananya peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5,04%

100%

100% 75.000.00 0

100%

100%

100% 82.500.0 00

100% 5.000.000

100%

100% 5.500.00 0

100% 125.750.0 00

100%

5,04%

100%

100%

844.487.9 58

100% 169.103.5 50

5,00% 704.232. 100

33.578.05 0

202.521.6 33

153.730. 500

5,00% 640.211. 000

100%

100%

100%

503.670.7 50

8.052.550

184.110. 575

139.755. 000

5,00% 582.010. 000

100%

100%

100%

100% 120.788.2 50

7.320.50 0

167.373. 250

127.050. 000

5,00% 529.100. 000

100%

100%

100%

100% 109.807. 500

6.655.00 0

152.157. 500

115.500. 000

5,00% 481.000.0 00

100%

100%

100%

100% 99.825.0 00

6.050.00 0

138.325. 000

105.000.0 00

100% 90.750.0 00

705.139.0 50

5,00% 774.655.3 10

3.230.208. 410


121

BAB VIII

1 7

Program peningkatan dan pengembang an pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah

Terlaksananya peningkatan dan pengembanga n pengelolaan keuangan daerah

0,58%

Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah

16,34 %

16,34 %

2 6

Program penataan peraturan perundangundangan

Terlaksananya penataan peraturan perundangundangan

60,80 %

60,80 %

2 7

Program penataan daerah otonom

Terlaksananya penataan daerah otonom

13,58 %

13,58 %

2 0

1

2 0


0 4

0,58%

SEKRETARIAT DPRD 0 1



0,94% 55.000.00 0

100%

1.558.540 .050

0,94% 100.000. 000

16,20 %

1.714.39 4.055

6,28% 604.550.0 00

0,94% 110.000. 000

16,20 %

1.885.83 3.461

6,28% 665.005. 000

1,89%

0,94% 121.000. 000

16,20 %

2.074.41 6.807

6,28% 731.505. 500

1,89%

0,94% 133.100. 000

16,20 %

2.281.85 8.487

6,28% 804.656. 050

1,89%

0,94% 146.410.0 00

16,20 %

2.510.044 .336

6,28% 885.121. 655

1,89%

610.510.0 00

16,20 %

10.466.54 7.145

6,28% 973.633.8 21

1,89%

4.059.922. 026

1,89%

135.000.0 00

200.000. 000

220.000. 000

242.000. 000

266.200. 000

292.820.0 00

1.221.020. 000

9.159.265 .830

10.075.1 92.413

11.082.7 11.654

12.190.9 82.820

13.410.0 81.102

14.751.08 9.212

61.510.05 7.201

100%

100% 1.348.519 .300

100% 1.483.37 1.230

100% 1.631.70 8.353

100% 1.794.87 9.188

100% 1.974.36 7.107

SEKRETARI AT DPRD

100% 2.171.803 .818

9.056.129. 696


122

BAB VIII


0 2



100%

0 3

Program peningkatan disiplin aparatur Program faslitas pindah/purna tugas PNS Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


100%

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


100%

Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

68,59 %

0 4

0 5

0 6

1 5

100%

100% 935.541.6 24

100%

100% 84.000.00 0

100%

100%

100%

100%

6.281.904 .906

100%

68,59 %

6.910.09 5.397

100%

68,59 %

7.601.10 4.936

68,59 %

8.361.21 5.430

100%

100%

9.197.33 6.973

7.387.171

653.706.0 09

149.777. 430

68,59 %

100%

100%

100%

564.111.2 40

1.771.561

594.278. 190

136.161. 300

100%

100%

100%

6.282.732. 686

135.282.8 40

1.610.51 0

540.252. 900

123.783. 000

100%

100%

100%

100% 1.506.699 .141

122.984. 400

1.464.10 0

491.139. 000

112.530. 000

100%

100%

100%

100% 1.369.72 6.492

111.804. 000

1.331.00 0

446.490. 000

102.300.0 00

100%

100%

100%

100% 1.245.20 5.902

101.640. 000

1.210.00 0

405.900.0 00

68,59 %

100%

100%

100%

100% 1.132.00 5.365

92.400.0 00

1.100.000

100%

100% 1.029.09 5.786

2.725.866. 099

100% 164.755.1 73

68,59 %

10.117.07 0.670

687.006.9 03

68,59 %

42.186.82 3.406


123

BAB VIII

1

2 0

0 5

0 1

DINAS PENDAPATAN , PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET Program pelayanan administrasi perkantoran

0 2

Program peningkatan sarana dan prasarna aparatur

0 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

0 4

0 5


16.062.42 0.231


100%


100%

100%

14.794.2 66.741

100% 2.006.858 .740

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

400.000.0 00

440.000. 000

100%

100%

100%

100% 484.000. 000

100%

100%

100% 532.400. 000

1.150.303. 511 100%

5.234.158

100% 585.640. 000

7.821.545. 116

315.457.4 71

4.758.32 5

DINAS PENDAPAT AN, PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET

100%

100%

100%

11.354.34 6.988

960.540.3 74

286.779. 519

4.325.75 0

100%

100%

100%

70.785.14 0.166

2.680.859 .776

873.218. 522

260.708. 654

3.932.50 0

100%

100%

100%

16.057.71 4.399

2.437.14 5.251

793.835. 020

237.007. 867 100%

3.575.00 0

100%

100%

100%

14.597.9 22.181

2.215.58 6.592

721.668. 200

50.350.0 00

3.250.000

13.270.8 38.347

2.014.16 9.629

4.472.28 3.000

76.300.00 0 100%

100% 2.006.58 5.740

6.109.379 .000

100%

12.064.3 98.497

21.825.73 3 100%

644.204.0 00

2.686.244. 000


124

BAB VIII

0 6

1 7

1 8

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembang an pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kabupaten /Kota



100%

100%

Terlaksananya peningkatan dan pengembanga n pengelolaan keuangan daerah

21,75 %

21,75 %

Terlaksananya pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kabupaten /Kota

23,25 %

23,25 %

0,47%

100% 239.163.6 30

1 9

Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa

Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan desa

0,47%

3 4

Program pengelolaan barang daerah

Terlaksananya pengelolaan arsip secara baku Tersedianya SDM pengelolah kearsipan

4,59%

3.493.309 .436

3.734.159 .425

100% 263.079. 993

23,06 %

28,03 %

3.411.07 9.580

4.147.31 3.428

0,56% 75.000.00 0

4,59%

31,10 %

37,81 %

3.752.18 7.538

4.562.04 4.771

0,75% 82.500.0 00

5,48% 736.617.3 64

100% 289.387. 992

31,10 %

37,81 %

4.127.40 6.292

5.018.24 9.248

0,75% 90.750.0 00

7,39% 810.279. 100

100% 318.326. 792

31,10 %

37,81 %

4.540.14 6.921

5.520.07 4.173

0,75% 99.825.0 00

7,39% 891.307. 010

100% 350.159. 471

31,10 %

37,81 %

4.994.161 .613

6.072.081 .590

0,75% 109.807. 500

7,39% 980.437. 711

100% 385.175.4 18

31,10 %

37,81 %

20.824.98 1.944

25.319.76 3.209

0,75% 120.788.2 50

7,39% 1.078.48 1.483

1.606.129. 665

503.670.7 50

7,39% 1.186.329 .631

4.946.834. 936


125

BAB VIII

1

2 0

0 6

0 1

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 2


0 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

0 6

2 3


686.221.0 45 Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%


100%

Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintahan

Tdk Ada

100%

783.062. 424 100%

467.432.6 85

100%

100%

100%

100%

100%

Tdk Ada

100%

Ada 15.620.00 0

100%

Ada 17.182.0 00

Ada 18.900.2 00

100%

100%

201.468.3 00 100%

45.094.28 0

Ada 22.869.2 42

723.592.8 75

48.315.30 0

40.994.8 00

Ada 20.790.2 20

100%

100%

100%

BADAN PELAYANA N PERIJINAN TERPADU

3.139.095. 614

173.529.0 70

43.923.0 00

37.268.0 00

100%

100%

100%

4.780.674. 402

752.805.0 14

157.753. 700

39.930.0 00

33.880.0 00

100%

100%

100%

1.146.481 .694

684.368. 194

143.412. 455

36.300.0 00

30.800.0 00

100%

100%

100%

1.042.25 6.086

622.152. 904

130.374. 959

33.000.0 00

28.000.00 0

100%

100%

100%

947.505. 532

565.593. 549

118.522. 690

30.000.00 0 100%

100% 514.175. 954

107.747.9 00

100%

861.368. 666

188.037.0 80

Ada 25.156.16 6

104.897.8 28


126

BAB VIII

1

2 0


2 6

Program penataan peraturan Perundangundangan

Tersusunnya SPM perizinan

Tdk Ada

Tdk Ada

4 4

Program peningkatan dan pengembang an pelayanan perizinan

Lama proses perijinan

2,89%

2,89%

0 7

Ada 17.619.80 0

Ada 19.381.7 80

6,39%

Ada 21.319.9 58

6,39%

Ada 23.451.9 54

6,39%

Ada 25.797.1 49

6,39%

Ada 28.376.86 4

6,39%

118.327.7 05

6,39%

19.800.66 0

50.000.0 00

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.00 0

305.255.0 00

1.529.271 .450

2.863.79 3.255

3.150.17 2.581

3.465.18 9.839

3.811.70 8.822

4.192.879 .705

17.483.74 4.201

INSPEKTORAT

0 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 2


0 5



100%


100%

100%

100% 444.776.6 50

100%

100%

100% 489.254. 315

100% 62.800.40 0

100%

100% 69.080.4 40

100% 5.000.000

100% 538.179. 747

100% 75.988.4 84

100% 36.300.0 00

100% 591.997. 721

100% 83.587.3 32

100% 39.930.0 00

100% 651.197. 493

100%

100% 43.923.0 00

100% 716.317.2 43

91.946.0 66

2.986.946. 519

100% 101.140.6 72

100% 48.315.3 00

INSPEKTO RAT

421.742.9 94

100% 53.146.83 0

221.615.1 30


127

BAB VIII

0 6

2 0

1

2 0

0 8

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sisitem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah



100%

Tersedianya sisitem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

65,17 %

100%

65,17 %

BADAN KEPEGAWAIA N DAERAH 0 1


0 2


100% 20.000.00 0

996.694.4 00

77,33 %


100%

100%

2.214.70 8.500

100%

100%

77,33 %

2.436.17 9.350

100%

77,33 %

2.679.79 7.285

100%

77,33 %

2.947.77 7.014

100%

77,33 %

3.242.554 .715

100%

77,33 %

13.521.01 6.863

4.229.765. 846

BADAN KEPEGAW AIAN DAERAH

100% 417.081.9 40

100% 16.910.3 55

332.422.6 95

1.014.365 .068

379.165. 400

100% 15.373.0 50

100% 79.720.24 5

922.150. 062

344.695. 818

100% 13.975.5 00

100% 72.472.9 50

838.318. 238

313.359. 835

100% 12.705.0 00

100% 65.884.5 00

762.107. 489

284.872. 577

100% 11.550.00 0

100% 59.895.0 00

692.824. 990

258.975.0 70

100%

100% 54.450.0 00

1.739.175. 570

100% 18.601.39 1

77.565.29 6


128

BAB VIII

0 3

0 5

0 6

3 1

4 1

1

2 0

0 9


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembinaan dan pengembang an aparatur


100%

Terlaksananya pembinaan dan pengembanga n aparatur

11,91 %

11,91 %

Program pembinaan dan pengembang an aparatur daerah

Terlaksananya pembinaan dan pengembanga n aparatur daerah

31,75 %

31,75 %

BADAN PENDIDIKAN LATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN

100%

100%

100% 18.000.00 0

100%

100%

100% 19.800.0 00

100% 33.000.00 0

100%

100% 36.300.0 00

100% 33.315.83 0

75.000.00 0

200.000.0 00

1.901.219 .000

31,75 %

100%

100%

82.500.0 00

220.000. 000

2.091.34 0.900

31,75 %

100%

100%

90.750.0 00

242.000. 000

2.300.47 4.990

31,75 %

100%

100%

99.825.0 00

266.200. 000

2.530.52 2.489

31,75 %

100%

100%

109.807. 500

292.820. 000

2.783.57 4.738

120.880.9 80

53.146.83 0

48.777.7 07

11,91 %

100% 28.989.18 0

48.315.3 00

44.343.3 70

11,91 %

100% 26.353.8 00

43.923.0 00

40.312.1 54

11,91 %

100% 23.958.0 00

39.930.0 00

36.647.4 13

11,91 %

100% 21.780.0 00

221.615.1 30

100% 53.655.47 7

11,91 %

31,75 %

120.788.2 50

322.102.0 00

3.061.932 .212

223.736.1 21

11,91 %

31,75 %

503.670.7 50

1.343.122. 000

12.767.84 5.329


BADAN PENDIDIK AN LATIHAN, PENELITIA N DAN PENGEMB

129

BAB VIII

0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 0

4 1

4 2

Program pembinaan dan pengembang an aparatur daerah Program pengembang an dan pemanfaatan hasil LITBANG dan IPTEK


Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sistem laporan Capaian Kinerja SKPD

100%

100%

Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

44,03 %

44,03 %

Terlaksananya pembinaan dan pengembanga n aparatur daerah Tersusunnya produk hukum tentang LITBANG

2,10%

2,10%

100% 317.278.0 00

100%

100%

100% 17.000.00 0

100%

100%

100%

100%

837.054.0 00

2,10% 40.000.00 0

2,10%

44,03 %

2,10%

44,03 %

2,10%

44,03 %

2,10%

100%

44,03 %

1.348.083 .838

2,10%

298.844.6 45

44,03 %

5.621.328. 213

2,10% 64.420.40 0

2,10% 58.564.0 00

114.165.3 70

71.667.69 5

58.564.0 00

2,10% 53.240.0 00

100%

100%

1.225.53 0.761

ANGAN 2.130.715. 310

27.378.67 0

65.152.4 50

53.240.0 00

2,10% 48.400.0 00

100%

100%

1.114.11 8.874

100% 510.979.3 92

24.889.7 00

59.229.5 00

48.400.0 00

2,10% 44.000.0 00

100%

100%

1.012.83 5.340

100% 464.526. 720

22.627.0 00

53.845.0 00

44.000.0 00

2,10% 40.000.00 0

100%

100%

920.759. 400

100% 422.297. 018

20.570.0 00

48.950.0 00

44,03 %

100% 383.906. 380

18.700.0 00

44.500.00 0

2,10%

100% 349.005. 800

268.624.4 00

2,10% 64.420.40 0

268.624.4 00


130

BAB VIII

4 3

1

1

2 0

2 0

1 0


Program pendidikan kedinasan

31,84 %

31,84 %

SEKRETARIAT DAERAH KORPRI 0 1


0 2


4 1

Program pembanaan dan pengembang an aparatur

1 1


31,84 %

313.756.0 00 Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pembinaan dan pengembanga n aparatur daerah

100%

100%

100%


100%

100%

33,13 %

100%

100%

100%

2.630.038. 923

100%

292.820.0 00

315.640.3 86

46,43 %

1.221.020. 000

2.089.794 .000

2.298.77 3.400

2.528.65 0.740

2.781.51 5.814

3.059.66 7.395

3.365.634 .135

14.034.24 1.484

108.344.0 00

119.178. 400

131.096. 240

144.205. 864

158.626. 450

174.489.0 95

727.596.0 50

100%

100% 83.902.60 0

100% 92.292.8 60

100% 101.522. 146

100% 111.674. 361

100% 122.841. 797

SEKRETARI AT DAERAH KORPRI

1.093.378. 538

75.695.58 1

46,43 %

4.065.542. 991

100%

100%

266.200. 000

31,84 %

262.209.5 49

68.814.1 64

46,43 %

974.981.8 17

630.725.1 29

238.372. 317

100%

242.000. 000

31,84 %

573.386. 481

62.558.3 31

46,43 %

886.347. 107

100%

100%

220.000. 000

31,84 %

216.702. 107

56.871.2 10

46,43 %

805.770. 097

521.260. 438

197.001. 915

100%

200.000. 000

31,84 %

473.873. 125

51.701.1 00

46,43 %

732.518. 270

100%

100%

103.943.5 00

31,84 %

179.092. 650

47.001.00 0

33,13 %

665.925. 700

430.793. 750

162.811.5 00

KECAMATAN NUHON 0 1

605.387.0 00

KECAMAT AN NUHON

100% 135.125.9 76

563.457.1 40


131

BAB VIII

1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

1 2

100%

100%

KECAMATAN BUNTA 0 1


0 2



100% 22.057.00 0

100%

100%

100% 26.688.9 70

100%

100% 29.357.8 67

100%

100% 32.293.6 54

100%

100% 35.523.01 9

100%

148.126.2 10

100%

2.384.400

2.622.84 0

2.885.12 4

3.173.63 6

3.491.00 0

3.840.100

16.012.70 0

102.348.0 00

112.582. 800

123.841. 080

136.225. 188

149.847. 707

164.832.4 77

687.329.2 52

100%

100% 75.285.12 5

100%

100% 24.262.7 00

100%

100% 82.813.6 38

100% 23.662.50 0

100% 91.095.0 01

100% 26.028.7 50

100% 100.204. 501

100% 28.631.6 25

100% 110.224. 952

100% 31.494.7 88

100% 121.247.4 47

100% 34.644.2 66

KECAMAT AN BUNTA

505.585.5 38

100% 38.108.69 3

158.908.1 22


132

BAB VIII

0 6

1

1

2 0

2 0

1 3

1 4




100%

100%

KECAMATAN PAGIMANA 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN BUALEMO


100%

100%

100%

100%

100%

4.114.45 4

4.525.89 9

4.978.48 9

5.476.338

22.835.59 2

101.810.0 00

111.991. 000

123.190. 100

135.509. 110

149.060. 021

163.966.0 23

683.716.2 54

100%

100%

100%

100% 89.001.0 00

100% 14.400.00 0

100%

100%

3.740.41 3

80.910.00 0

100%

100%

3.400.375

100%

100% 97.901.1 00

100% 15.840.0 00

100%

100% 107.691. 210

100% 17.424.0 00

100%

100% 118.460. 331

100% 19.166.4 00

100%

100% 130.306.3 64

100% 21.083.0 40

100%

KECAMAT AN PAGIMAN A

543.360.0 05

100% 23.191.34 4

100%

96.704.78 4

100%

6.500.000

7.150.00 0

7.865.00 0

8.651.50 0

9.516.65 0

10.468.31 5

43.651.46 5

115.310.0 00

126.841. 000

139.525. 100

153.477. 610

168.825. 371

185.707.9 08

774.376.9 89


KECAMAT AN BUALEMO

133

BAB VIII

1

2 0

0 1


0 2


0 6


1 5



100%


100%

100%

100%

100%



100%

100% 79.553.9 25

100% 38.074.25 0

100%

KECAMATAN BALANTAK

0 1

100% 72.321.75 0

100% 87.509.3 18

100% 41.881.6 75

100%

100% 96.260.2 49

100% 46.069.8 43

100%

100% 105.886. 274

100% 50.676.8 27

100%

100% 116.474.9 02

100% 55.744.5 09

100%

485.684.6 68

100% 61.318.96 0

100%

255.691.8 14

100%

4.914.000

5.405.40 0

5.945.94 0

6.540.53 4

7.194.58 7

7.914.046

33.000.50 8

102.670.0 00

112.937. 000

124.230. 700

136.653. 770

150.319. 147

165.351.0 62

689.491.6 79

100%

100% 92.670.00 0

100% 101.937. 000

100% 112.130. 700

100% 123.343. 770

100% 135.678. 147

KECAMAT AN BALANTAK

100% 149.245.9 62

622.335.5 79


134

BAB VIII

0 2

1

1

2 0

2 0

1 6

1 7




100%

100%

KECAMATAN LAMALA 0 1


0 2


0 5


KECAMATAN MASAMA


100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

11.000.0 00

12.100.0 00

13.310.0 00

14.641.0 00

16.105.10 0

67.156.10 0

174.270.0 00

191.697. 000

210.866. 700

231.953. 370

255.148. 707

280.663.5 78

1.170.329. 355

100%

100% 73.810.00 0

100%

100%

10.000.00 0

100%

100% 81.191.0 00

100% 97.710.00 0

100%

100% 89.310.1 00

100% 107.481. 000

100%

100% 98.241.1 10

100% 118.229. 100

100%

100% 108.065. 221

100% 130.052. 010

100%

100% 118.871.7 43

100% 143.057. 211

100%

KECAMAT AN LAMALA

495.679.1 74

100% 157.362.9 32

100%

656.182.2 53

100%

2.750.000

3.025.00 0

3.327.50 0

3.660.25 0

4.026.27 5

4.428.903

18.467.92 8

100.555.0 00

110.610. 500

121.671. 550

133.838. 705

147.222. 576

161.944.8 33

675.288.1 64


KECAMAT AN MASAMA

135

BAB VIII

0 1


0 2


0 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0 6

1

2 0

1 8 0 1

KECAMATAN LUWUK TIMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%


100%


100%

100% 73.686.50 0

100%

100%

100% 19.855.15 0

100%

100%

100%

100%

100%

100% 89.160.6 65

21.840.6 65

5.200.000

100%

100% 81.055.1 50

100% 24.024.7 32

100% 5.720.00 0

100%

100% 98.076.7 32

100% 26.427.2 05

100% 6.292.00 0

100%

100% 107.884. 405

100% 29.069.9 25

100% 6.921.20 0

100%

100% 118.672.8 45

100% 31.976.91 8

100% 7.613.32 0

100%

494.849.7 96

133.339.4 44

100% 8.374.652

100%

34.921.17 2 100%

1.813.350

1.994.68 5

2.194.15 4

2.413.56 9

2.654.92 6

2.920.418

12.177.75 1

100.492.0 00

110.541. 200

121.595. 320

133.754. 852

147.130. 337

161.843.3 71

674.865.0 80

100%

100% 77.332.20 0

100% 85.065.4 20

100% 93.571.9 62

100% 102.929. 158

100% 113.222. 074

100% 124.544.2 81

KECAMAT AN LUWUK TIMUR

519.332.8 96


136

BAB VIII

1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

1 9

100%

100%

KECAMATAN LUWUK 0 1


0 2



100% 18.915.00 0

100%

100%

100% 22.887.1 50

100%

100% 25.175.8 65

100%

100% 27.693.4 52

100%

100% 30.462.79 7

100%

127.025.7 63

100%

4.244.800

4.669.28 0

5.136.20 8

5.649.82 9

6.214.81 2

6.836.293

28.506.42 1

100.360.0 00

110.396. 000

121.435. 600

133.579. 160

146.937. 076

161.630.7 84

673.978.6 20

100%

100% 61.827.01 0

100%

100% 20.806.5 00

100%

100% 68.009.7 11

100% 34.585.00 0

100% 74.810.6 82

100% 38.043.5 00

100% 82.291.7 50

100% 41.847.8 50

100% 90.520.9 25

100% 46.032.6 35

100% 99.573.01 8

100% 50.635.8 99

KECAMAT AN LUWUK

415.206.0 87

100% 55.699.48 8

232.259.3 72


137

BAB VIII

0 6

1

2 0

2 0




100%

100%

KECAMATAN KINTOM 0 1


0 2


0 3


0 5

Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

100%

100%

100%

100%

5.254.77 5

5.780.25 2

6.358.277

26.513.16 1

100.276.0 00

110.303. 600

121.333. 960

133.467. 356

146.814. 092

161.495.5 01

673.414.5 08

100%

100%

100%

100% 81.383.0 60

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 5.324.00 0

120.364.5 50

100% 5.024.791

100% 5.856.40 0

496.851.7 20

28.865.33 2

4.567.99 2

KECAMAT AN KINTOM

100% 119.152.9 38

26.241.2 11

4.152.72 0 100%

4.840.00 0

100% 108.320. 853

23.855.6 46

3.775.20 0 100%

4.400.00 0

100% 98.473.5 03

21.686.9 51

3.432.00 0 100%

4.000.000

100% 89.521.3 66

19.715.4 10

3.120.000

100%

100%

4.777.06 8

17.923.10 0

100%

100%

4.342.78 9

73.984.60 0

100%

100%

3.947.990

20.952.70 3 100%

6.442.040

26.862.44 0


138

BAB VIII

0 6

1

1

2 0

2 0

2 1

2 2




100%

100%

KECAMATAN BATUI 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN TOILI


100%

100%

100%

100%

100%

1.510.44 3

1.661.48 7

1.827.63 6

2.010.400

8.383.096

100.513.0 00

110.564. 300

121.620. 730

133.782. 803

147.161. 083

161.877.1 92

675.006.1 08

100%

100%

100%

100% 83.064.3 00

100% 20.000.00 0

100%

100%

1.373.13 0

75.513.00 0

100%

100%

1.248.300

100%

100% 91.370.7 30

100% 22.000.0 00

100%

100% 100.507. 803

100% 24.200.0 00

100%

100% 110.558. 583

100% 26.620.0 00

100%

100% 121.614.4 42

100% 29.282.0 00

100%

KECAMAT AN BATUI

507.115.8 58

100% 32.210.20 0

100%

134.312.2 00

100%

5.000.000

5.500.00 0

6.050.00 0

6.655.00 0

7.320.50 0

8.052.550

33.578.05 0

105.302.0 00

115.832. 200

127.415. 420

140.156. 962

154.172. 658

169.589.9 24

707.167.1 64


KECAMAT AN TOILI

139

BAB VIII

1

2 0

0 1


0 2


0 6


2 3



100%


100%

100%

100%

100%



100%

100% 76.209.7 60

100% 31.695.20 0

100%

KECAMATAN TOILI BARAT 0 1

100% 69.281.60 0

100% 83.830.7 36

100% 34.864.7 20

100%

100% 92.213.8 10

100% 38.351.1 92

100%

100% 101.435. 191

100% 42.186.3 11

100%

100% 111.578.7 10

100% 46.404.9 42

100%

465.268.2 06

100% 51.045.43 7

100%

212.852.6 02

100%

4.325.200

4.757.72 0

5.233.49 2

5.756.84 1

6.332.52 5

6.965.778

29.046.35 6

102.523.0 00

112.775. 300

124.052. 830

136.458. 113

150.103. 924

165.114.3 17

688.504.4 84

100%

100% 76.531.20 0

100% 84.184.3 20

100% 92.602.7 52

100% 101.863. 027

100% 112.049. 330

KECAMAT AN TOILI BARAT

100% 123.254.2 63

513.953.6 92


140

BAB VIII

1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

2 4 0 1

0 2

KECAMATAN SIMPANG RAYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%

100% 20.725.00 0

100%

100%

100%

100% 25.077.2 50

100%

100% 27.584.9 75

100%

100% 30.343.4 73

100%

100% 33.377.82 0

100%

139.181.0 17

100%

5.266.800

5.793.48 0

6.372.82 8

7.010.11 1

7.711.12 2

8.482.234

35.369.77 5

102.385.0 00

112.623. 500

123.885. 850

136.274. 435

149.901. 879

164.892.0 66

687.577.7 30

100%

100% 67.349.85 0

100%

100% 22.797.5 00

100%

100% 74.084.8 35

100% 31.757.15 0

100% 81.493.3 19

100% 34.932.8 65

100% 89.642.6 50

100% 38.426.1 52

100% 98.606.9 15

100% 42.268.7 67

100% 108.467.6 07

100% 46.495.6 43

KECAMAT AN SIMPANG RAYA

452.295.3 26

100% 51.145.20 8

213.268.6 34


141

BAB VIII

0 6

1

1

2 0

2 0

2 5

2 6




100%

100%

KECAMATAN LOBU 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN MOILONG


100%

100%

100%

100%

100%

3.966.38 0

4.363.01 8

4.799.32 0

5.279.252

22.013.77 0

166.756.0 00

183.431. 600

201.774. 760

221.952. 236

244.147. 460

268.562.2 06

1.119.868. 261

100%

100%

100%

100% 72.485.6 00

100% 98.018.80 0

100%

100%

3.605.80 0

65.896.00 0

100%

100%

3.278.000

100%

100% 79.734.1 60

100% 107.820. 680

100%

100% 87.707.5 76

100% 118.602. 748

100%

100% 96.478.3 34

100% 130.463. 023

100%

100% 106.126.1 67

100% 143.509. 325

100%

KECAMAT AN LOBU

442.531.8 37

100% 157.860.2 58

100%

658.256.0 33

100%

2.841.200

3.125.32 0

3.437.85 2

3.781.63 7

4.159.80 1

4.575.781

19.080.39 1

102.360.0 00

112.596. 000

123.855. 600

136.241. 160

149.865. 276

164.851.8 04

687.409.8 40


KECAMAT AN MOILONG

142

BAB VIII

1

2 0

0 1


0 2


0 6


2 7 0 1

KECAMATAN BATUI SELATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%


100%


100%

100% 56.253.32 0

100%

100%

100% 41.697.00 0

100%

100% 61.878.6 52

100%

100% 68.066.5 17

100% 45.866.7 00

100%

100% 74.873.1 69

100% 50.453.3 70

100%

100% 82.360.4 86

100% 55.498.7 07

100%

100% 90.596.53 4

100% 61.048.5 78

100%

377.775.3 58

100% 67.153.43 5

100%

280.020.7 90

100%

4.409.680

4.850.64 8

5.335.71 3

5.869.28 4

6.456.21 2

7.101.834

29.613.69 1

101.360.0 00

111.496. 000

122.645. 600

134.910. 160

148.401. 176

163.241.2 94

680.694.2 30

100%

100% 51.155.75 0

100% 56.271.3 25

100% 61.898.4 58

100% 68.088.3 03

100% 74.897.1 34

KECAMAT AN BATUI SELATAN

100% 82.386.84 7

343.542.0 66


143

BAB VIII

0 2



100%

0 3



100%

0 6

1

2 0


2 8 0 1

0 2

KECAMATAN BALANTAK SELATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%

100% 44.750.00 0

100%

100% 3.400.000

100%

100%

100%

100% 54.147.5 00

100% 3.740.00 0

100%

100% 59.562.2 50

100% 4.114.00 0

100%

100% 65.518.4 75

100% 4.525.40 0

100%

100% 72.070.32 3

100% 4.977.94 0

100%

300.523.5 48

100% 5.475.734

100%

22.833.07 4 100%

2.054.250

2.259.67 5

2.485.64 3

2.734.20 7

3.007.62 7

3.308.390

13.795.54 2

102.160.0 00

112.376. 000

123.613. 600

135.974. 960

149.572. 456

164.529.7 02

686.066.7 18

100%

100% 61.454.60 0

100%

100% 49.225.0 00

100%

100% 67.600.0 60

100% 38.735.00 0

100% 74.360.0 66

100% 42.608.5 00

100% 81.796.0 73

100% 46.869.3 50

100% 89.975.6 80

100% 51.556.2 85

100% 98.973.24 8

100% 56.711.9 14

KECAMAT AN BALANTAK SELATAN

412.705.1 26

100% 62.383.10 5

260.129.1 53


144

BAB VIII

0 6

1

2 0

2 9




100%

100%

KECAMATAN NAMBO 0 1


0 2


0 3


0 6

Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi Tersedianya sistem laporan Capaian Kinerja SKPD

100%

100%

100%

100%

2.622.60 2

2.884.86 3

3.173.349

13.232.43 8

20.000.00 0

22.000.0 00

24.200.0 00

26.620.0 00

29.282.0 00

32.210.20 0

134.312.2 00

100%

100%

100%

100% 10.829.2 25

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 3.993.00 0

39.993.13 6

100% 1.932.612

100% 4.392.30 0

66.113.50 2

9.590.990

1.756.92 0

KECAMAT AN NAMBO

100% 15.855.06 8

8.719.08 2

1.597.20 0 100%

3.630.00 0

100% 14.413.6 98

7.926.43 8

1.452.00 0 100%

3.300.00 0

100% 13.103.3 62

7.205.85 3

1.320.00 0 100%

3.000.000

100% 11.912.1 48

6.550.77 5

1.200.000

100%

100%

2.384.18 4

5.955.250

100%

100%

2.167.44 0

9.844.750

100%

100%

1.970.400

8.058.732

100% 4.831.530

20.146.83 0


145

BAB VIII

1

2 0

3 0 0 1

0 2


0 3


0 6

1

2 0

KECAMATAN LUWUK SELATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 1



100%


100%

100%



100% 9.844.750

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

39.993.13 6

100% 1.932.612

100%

8.058.732

100%

3.000.000

3.300.00 0

3.630.00 0

3.993.00 0

4.392.30 0

4.831.530

20.146.83 0

20.000.00 0

22.000.0 00

24.200.0 00

26.620.0 00

29.282.0 00

32.210.20 0

134.312.2 00

100%

100% 9.844.750

100% 10.829.2 25

100% 11.912.1 48

100% 13.103.3 62

100% 14.413.6 98

KECAMAT AN LUWUK SELATAN

66.113.50 2

9.590.990

1.756.92 0 100%

134.312.2 00

15.855.06 8

8.719.08 2

1.597.20 0 100%

32.210.20 0

14.413.6 98

7.926.43 8

1.452.00 0 100%

29.282.0 00

13.103.3 62

7.205.85 3

1.320.00 0 100%

26.620.0 00

11.912.1 48

6.550.77 5

1.200.000

100%

100%

100%

100%

24.200.0 00

10.829.2 25

5.955.250

KECAMATAN LUWUK UTARA 0 1

22.000.0 00

100% 15.855.06 8

KECAMAT AN LUWUK UTARA

66.113.50 2


146

BAB VIII

0 2



100%

0 3



100%

0 6

1

2 0


3 2 0 1

0 2

KECAMATAN BALANTAK UTARA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%

100% 5.955.250

100%

100% 1.200.000

100%

100%

100%

100% 7.205.85 3

100% 1.320.00 0

100%

100% 7.926.43 8

100% 1.452.00 0

100%

100% 8.719.08 2

100% 1.597.20 0

100%

100% 9.590.990

100% 1.756.92 0

100%

39.993.13 6

100% 1.932.612

100%

8.058.732

100%

3.000.000

3.300.00 0

3.630.00 0

3.993.00 0

4.392.30 0

4.831.530

20.146.83 0

20.000.00 0

22.000.0 00

24.200.0 00

26.620.0 00

29.282.0 00

32.210.20 0

134.312.2 00

100%

100% 9.844.750

100%

100% 6.550.77 5

100%

100% 10.829.2 25

100% 5.955.250

100% 11.912.1 48

100% 6.550.77 5

100% 13.103.3 62

100% 7.205.85 3

100% 14.413.6 98

100% 7.926.43 8

100% 15.855.06 8

100% 8.719.08 2

KECAMAT AN BALANTAK UTARA

66.113.50 2

100% 9.590.990

39.993.13 6


147

BAB VIII

0 3

0 6

1

2 0

3 3




100%

100%

100%

100%

KECAMATAN MANTOK 0 1


0 2


0 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 1.200.000


100%


100%

100%

100% 1.452.00 0

100%

100% 1.597.20 0

100%

100% 1.756.92 0

100%

100% 1.932.612

100%

8.058.732

100%

3.000.000

3.300.00 0

3.630.00 0

3.993.00 0

4.392.30 0

4.831.530

20.146.83 0

20.000.00 0

22.000.0 00

24.200.0 00

26.620.0 00

29.282.0 00

32.210.20 0

134.312.2 00

100%

100% 9.844.750

100%

100% 1.320.00 0

100%

100% 10.829.2 25

100% 5.955.250

100%

100% 6.550.77 5

100% 1.200.000

100% 11.912.1 48

100% 7.205.85 3

100% 1.320.00 0

100% 13.103.3 62

100% 7.926.43 8

100% 1.452.00 0

100% 14.413.6 98

100%

100% 1.597.20 0

100% 15.855.06 8

8.719.08 2

66.113.50 2

100% 9.590.990

100% 1.756.92 0

KECAMAT AN MANTOK

39.993.13 6

100% 1.932.612

8.058.732


148

BAB VIII

0 6

0 1

0 1

2 0

2 0

4 0

4 1




100%

100%

KELURAHAN LUWUK 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN SOHO


100%

100%

100%

100%

100%

3.630.00 0

3.993.00 0

4.392.30 0

4.831.530

20.146.83 0

2.353.907 .300

2.589.29 8.030

2.848.22 7.833

3.133.05 0.616

3.446.35 5.678

3.790.991 .246

15.807.92 3.403

54.360.00 0

59.796.0 00

65.775.6 00

72.353.1 60

79.588.4 76

87.547.32 4

365.060.5 60

100%

100%

100%

100% 47.751.0 00

100% 8.950.000

100%

100%

3.300.00 0

43.410.00 0

100%

100%

3.000.000

100%

100% 52.526.1 00

100% 9.845.00 0

100%

100% 57.778.7 10

100% 10.829.5 00

100%

100% 63.556.5 81

100% 11.912.4 50

100%

100% 69.912.23 9

100% 13.103.6 95

100%

291.524.6 30

100% 14.414.06 5

100%

60.104.71 0

100%

2.000.000

2.200.00 0

2.420.00 0

2.662.00 0

2.928.20 0

3.221.020

13.431.22 0

51.221.00 0

56.343.1 00

61.977.4 10

68.175.1 51

74.992.6 66

82.491.93 3

343.980.2 60


KELURAHA N SOHO

149

BAB VIII

0 1

2 0

0 1


0 2


0 6


4 2



100%


100%

100%

100%

100%



100%

100% 48.774.6 60

100% 3.900.000

100%

KELURAHAN BUNGIN 0 1

100% 44.340.60 0

100% 53.652.1 26

100% 4.290.00 0

100%

100% 59.017.3 39

100% 4.719.00 0

100%

100% 64.919.0 72

100% 5.190.90 0

100%

100% 71.410.98 0

100% 5.709.99 0

100%

297.774.1 77

100% 6.280.989

100%

26.190.87 9

100%

2.980.400

3.278.44 0

3.606.28 4

3.966.91 2

4.363.60 4

4.799.964

20.015.20 4

43.484.30 0

47.832.7 30

52.616.0 03

57.877.6 03

63.665.3 64

70.031.90 0

292.023.6 00

100%

100% 33.526.00 0

100% 36.878.6 00

100% 40.566.4 60

100% 44.623.1 06

100% 49.085.4 17

KELURAHA N BUNGIN

100% 53.993.95 8

225.147.5 41


150

BAB VIII

0 1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

4 3

100%

100%

KELURAHAN BARU 0 1


0 2



100% 5.373.000

100%

100%

100% 6.501.33 0

100%

100% 7.151.46 3

100%

100% 7.866.60 9

100%

100% 8.653.270

100%

36.082.97 3

100%

4.585.300

5.043.83 0

5.548.21 3

6.103.03 4

6.713.33 8

7.384.672

30.793.08 7

59.955.00 0

65.950.5 00

72.545.5 50

79.800.1 05

87.780.1 16

96.558.12 7

402.634.3 98

100%

100% 50.812.00 0

100%

100% 5.910.30 0

100%

100% 55.893.2 00

100% 2.900.000

100% 61.482.5 20

100% 3.190.00 0

100% 67.630.7 72

100% 3.509.00 0

100% 74.393.8 49

100% 3.859.90 0

100% 81.833.23 4

100% 4.245.89 0

KELURAHA N BARU

341.233.5 75

100% 4.670.479

19.475.26 9


151

BAB VIII

0 6

0 1

0 1

2 0

2 0

4 4

4 5




100%

100%

KELURAHAN SIMPONG 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN MAAHAS


100%

100%

100%

100%

100%

7.554.03 0

8.309.43 3

9.140.37 6

10.054.41 4

41.925.55 3

50.837.00 0

55.920.7 00

61.512.7 70

67.664.0 47

74.430.4 52

81.873.49 7

341.401.4 66

100%

100%

100%

100% 39.695.7 00

100% 12.500.00 0

100%

100%

6.867.30 0

36.087.00 0

100%

100%

6.243.000

100%

100% 43.665.2 70

100% 13.750.0 00

100%

100% 48.031.7 97

100% 15.125.0 00

100%

100% 52.834.9 77

100% 16.637.5 00

100%

100% 58.118.47 4

100% 18.301.2 50

100%

KELURAHA N SIMPONG

242.346.2 18

100% 20.131.37 5

100%

83.945.12 5

100%

2.250.000

2.475.00 0

2.722.50 0

2.994.75 0

3.294.22 5

3.623.648

15.110.12 3

51.221.00 0

56.343.1 00

61.977.4 10

68.175.1 51

74.992.6 66

82.491.93 3

343.980.2 60


KELURAHA N MAAHAS

152

BAB VIII

0 1

2 0

0 1


0 2


0 6



100%

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN KILONGAN


100%

0 1


0 2



4 6

100%

100% 44.340.60 0

100%

100%

100% 3.900.000

100%

100%

100% 53.652.1 26

100% 4.290.00 0

100%

100% 59.017.3 39

100% 4.719.00 0

100%

100% 64.919.0 72

100% 5.190.90 0

100%

100% 71.410.98 0

100% 5.709.99 0

100%

297.774.1 77

100% 6.280.989

100%

26.190.87 9

100%

2.980.400

3.278.44 0

3.606.28 4

3.966.91 2

4.363.60 4

4.799.964

20.015.20 4

55.005.00 0

60.505.5 00

66.556.0 50

73.211.6 55

80.532.8 21

88.586.10 3

369.392.1 28

100%

100% 43.019.60 0

100%

100% 48.774.6 60

100%

100% 47.321.5 60

100% 6.388.500

100% 52.053.7 16

100% 7.027.35 0

100% 57.259.0 88

100% 7.730.08 5

100% 62.984.9 96

100% 8.503.09 4

100% 69.283.49 6

100% 9.353.40 3

KELURAHA N KILONGAN

288.902.8 56

100% 10.288.74 3

42.902.67 4


153

BAB VIII

0 6

0 1

2 0

4 7 0 1

0 1

2 0

4 8

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN NAMBO PADANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN NAMBO LEMPEK




100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.772.24 9

7.449.47 4

8.194.42 1

9.013.863

37.586.59 8

50.755.00 0

55.830.5 00

61.413.5 50

67.554.9 05

74.310.3 96

81.741.43 5

340.850.7 86

100%

100%

100%

100% 45.911.2 50

100% 6.000.000

100%

100%

6.156.59 0

41.737.50 0

100%

100%

5.596.900

100%

100% 50.502.3 75

100% 6.600.00 0

100%

100% 55.552.6 13

100% 7.260.00 0

100%

100% 61.107.8 74

100% 7.986.00 0

100%

100% 67.218.66 1

100% 8.784.60 0

100%

KELURAHA N NAMBO PADANG

280.292.7 72

100% 9.663.060

100%

40.293.66 0

100%

3.017.500

3.319.25 0

3.651.17 5

4.016.29 3

4.417.92 2

4.859.714

20.264.35 3

58.905.00 0

64.795.5 00

71.275.0 50

78.402.5 55

86.242.8 11

94.867.09 2

395.583.0 07


KELURAHA N NAMBO LEMPEK

154

BAB VIII

0 1

2 0

0 1


0 2


0 6


4 9 0 1

KELURAHAN HANGAHANGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%


100%


100%

100% 45.849.30 0

100%

100%

100% 10.166.00 0

100%

100% 50.434.2 30

100%

100% 55.477.6 53

100% 11.182.6 00

100%

100% 61.025.4 18

100% 12.300.8 60

100%

100% 67.127.9 60

100% 13.530.9 46

100%

100% 73.840.75 6

100% 14.884.0 41

100%

307.906.0 18

100% 16.372.44 5

100%

68.270.89 1

100%

2.889.700

3.178.67 0

3.496.53 7

3.846.19 1

4.230.81 0

4.653.891

19.406.09 8

50.483.00 0

55.531.3 00

61.084.4 30

67.192.8 73

73.912.1 60

81.303.37 6

339.024.1 40

100%

100% 37.397.65 0

100% 41.137.4 15

100% 45.251.1 57

100% 49.776.2 72

100% 54.753.8 99

KELURAHA N HANGAHANGA

100% 60.229.28 9

251.148.0 32


155

BAB VIII

0 1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

5 0

100%

100%

KELURAHAN LONTIO 0 1


0 2



100% 7.245.000

100%

100%

100% 8.766.45 0

100%

100% 9.643.09 5

100%

100% 10.607.4 05

100%

100% 11.668.14 5

100%

48.654.59 4

100%

5.840.350

6.424.38 5

7.066.82 4

7.773.50 6

8.550.85 6

9.405.942

39.221.51 3

53.201.00 0

58.521.1 00

64.373.2 10

70.810.5 31

77.891.5 84

85.680.74 3

357.277.1 68

100%

100% 44.303.63 5

100%

100% 7.969.50 0

100%

100% 48.733.9 99

100% 4.931.865

100% 53.607.3 98

100% 5.425.05 2

100% 58.968.1 38

100% 5.967.55 7

100% 64.864.9 52

100% 6.564.31 2

100% 71.351.44 7

100% 7.220.74 4

KELURAHA N LONTIO

297.525.9 34

100% 7.942.818

33.120.48 2


156

BAB VIII

0 6

0 1

0 1

2 0

2 0

5 1

5 2




100%

100%

KELURAHAN MENDONO 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN BATUI


100%

100%

100%

100%

100%

4.798.25 5

5.278.08 1

5.805.88 9

6.386.477

26.630.75 1

50.459.00 0

55.504.9 00

61.055.3 90

67.160.9 29

73.877.0 22

81.264.72 4

338.862.9 65

100%

100%

100%

100% 41.985.3 50

100% 9.451.000

100%

100%

4.362.05 0

38.168.50 0

100%

100%

3.965.500

100%

100% 46.183.8 85

100% 10.396.1 00

100%

100% 50.802.2 74

100% 11.435.7 10

100%

100% 55.882.5 01

100% 12.579.2 81

100%

100% 61.470.75 1

100% 13.837.2 09

100%

KELURAHA N MENDON O

256.324.7 60

100% 15.220.93 0

100%

63.469.23 0

100%

2.839.500

3.123.45 0

3.435.79 5

3.779.37 5

4.157.31 2

4.573.043

19.068.97 5

79.781.00 0

87.759.1 00

96.535.0 10

106.188. 511

116.807. 362

128.488.0 98

535.778.0 81


KELURAHA N BATUI

157

BAB VIII

0 1


0 2


0 3


0 6

0 1

2 0

5 3



100%


100%

100%

100%

100%



100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 69.906.5 40

17.219.4 00

3.900.000

100%

100% 63.551.4 00

15.654.00 0

KELURAHAN BUGIS 0 1

100% 57.774.00 0

100% 18.941.3 40

100% 4.290.00 0

100%

100% 76.897.1 94

100% 20.835.4 74

100% 4.719.00 0

100%

100% 84.586.9 13

100% 22.919.0 21

100% 5.190.90 0

100%

100% 93.045.60 5

100% 25.210.92 4

100% 5.709.99 0

100%

387.987.6 52

105.126.1 59

100% 6.280.989

100%

26.190.87 9 100%

2.453.000

2.698.30 0

2.968.13 0

3.264.94 3

3.591.43 7

3.950.581

16.473.39 1

50.605.00 0

55.665.5 00

61.232.0 50

67.355.2 55

74.090.7 81

81.499.85 9

339.843.4 44

100%

100% 34.336.40 0

100% 37.770.0 40

100% 41.547.0 44

100% 45.701.7 48

100% 50.271.9 23

KELURAHA N BUGIS

100% 55.299.11 6

230.589.8 71


158

BAB VIII

0 1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

5 4

100%

100%

KELURAHAN BALANTANG 0 1


0 2



100% 13.361.60 0

100%

100%

100% 16.167.5 36

100%

100% 17.784.2 90

100%

100% 19.562.7 19

100%

100% 21.518.99 0

100%

89.731.29 5

100%

2.907.000

3.197.70 0

3.517.47 0

3.869.21 7

4.256.13 9

4.681.753

19.522.27 8

50.405.00 0

55.445.5 00

60.990.0 50

67.089.0 55

73.797.9 61

81.177.75 7

338.500.3 22

100%

100% 41.865.00 0

100%

100% 14.697.7 60

100%

100% 46.051.5 00

100% 5.000.000

100% 50.656.6 50

100% 5.500.00 0

100% 55.722.3 15

100% 6.050.00 0

100% 61.294.5 47

100% 6.655.00 0

100% 67.424.00 1

100% 7.320.50 0

KELURAHA N BALANTA NG

281.149.0 13

100% 8.052.550

33.578.05 0


159

BAB VIII

0 6

0 1

0 1

2 0

2 0

5 5

5 6




100%

100%

KELURAHAN TOLANDO 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN SISIPAN


100%

100%

100%

100%

100%

4.283.40 0

4.711.74 0

5.182.91 4

5.701.205

23.773.25 9

50.199.00 0

55.218.9 00

60.740.7 90

66.814.8 69

73.496.3 56

80.845.99 1

337.116.9 06

100%

100%

100%

100% 38.496.7 00

100% 13.056.00 0

100%

100%

3.894.00 0

34.997.00 0

100%

100%

3.540.000

100%

100% 42.346.3 70

100% 14.361.6 00

100%

100% 46.581.0 07

100% 15.797.7 60

100%

100% 51.239.1 08

100% 17.377.5 36

100%

100% 56.363.01 8

100% 19.115.2 90

100%

KELURAHA N TOLANDO

235.026.2 03

100% 21.026.81 9

100%

87.679.00 4

100%

2.146.000

2.360.60 0

2.596.66 0

2.856.32 6

3.141.95 9

3.456.154

14.411.69 9

50.517.00 0

55.568.7 00

61.125.5 70

67.238.1 27

73.961.9 40

81.358.13 4

339.252.4 70


KELURAHA N SISIPAN

160

BAB VIII

0 1


0 2


0 3


0 6

0 1

2 0

5 7



100%


100%

100%

100%

100%



100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 44.526.3 06

8.469.89 0

2.450.000

100%

100% 40.478.4 60

7.699.900

KELURAHAN BALANTAK 0 1

100% 36.798.60 0

100% 9.316.87 9

100% 2.695.00 0

100%

100% 48.978.9 37

100% 10.248.5 67

100% 2.964.50 0

100%

100% 53.876.8 30

100% 11.273.4 24

100% 3.260.95 0

100%

100% 59.264.51 3

100% 12.400.76 6

100% 3.587.04 5

100%

247.125.0 46

51.709.52 5

100% 3.945.750

100%

16.453.24 5 100%

3.568.500

3.925.35 0

4.317.88 5

4.749.67 4

5.224.64 1

5.747.105

23.964.65 4

50.205.00 0

55.225.5 00

60.748.0 50

66.822.8 55

73.505.1 41

80.855.65 5

337.157.2 00

100%

100% 41.425.50 0

100% 45.568.0 50

100% 50.124.8 55

100% 55.137.3 41

100% 60.651.0 75

KELURAHA N BALANTAK

100% 66.716.18 2

278.197.5 02


161

BAB VIII

0 1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

5 8

100%

100%

KELURAHAN PAGIMANA 0 1


0 2


0 3


Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi

100% 4.300.000

100%

100%

100%

100% 5.723.30 0

100%

100% 6.295.63 0

100%

100% 6.925.193

100%

28.877.12 3

100%

4.927.45 0

5.420.19 5

5.962.21 5

6.558.43 6

7.214.280

30.082.57 5

50.330.00 0

55.363.0 00

60.899.3 00

66.989.2 30

73.688.1 53

81.056.96 8

337.996.6 51

100%

100%

100%

100% 33.121.0 00

100% 15.000.00 0

100%

100% 5.203.00 0

4.479.500

30.110.00 0

100%

100% 4.730.00 0

100%

100% 16.500.0 00

100% 3.895.000

100% 36.433.1 00

100% 18.150.0 00

100% 4.284.50 0

100% 40.076.4 10

100% 19.965.0 00

100% 4.712.95 0

100% 44.084.0 51

100% 21.961.5 00

100% 5.184.24 5

100% 48.492.45 6

202.207.0 17

100% 24.157.65 0

100% 5.702.67 0

KELURAHA N PAGIMAN A

100.734.1 50

100% 6.272.936

26.157.30 1


162

BAB VIII

0 6

0 1

2 0

5 9 0 1

0 1

2 0

6 0

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN BASABUNGA N Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN PAKOWA




100%

100%

1.325.000

1.457.50 0

1.603.25 0

1.763.57 5

1.939.93 3

2.133.926

8.898.183

50.095.00 0

55.104.5 00

60.614.9 50

66.676.4 45

73.344.0 90

80.678.49 8

336.418.4 83

100%

100% 38.464.58 0

100%

100%

100% 8.200.000

100%

100% 42.311.0 38

100%

100% 46.542.1 42

100% 9.020.00 0

100%

100% 51.196.3 56

100% 9.922.00 0

100%

100% 56.315.9 92

100% 10.914.2 00

100%

100% 61.947.59 1

100% 12.005.6 20

100%

KELURAHA N BASABUN GAN

258.313.1 18

100% 13.206.18 2

100%

55.068.00 2

100%

3.430.420

3.773.46 2

4.150.80 8

4.565.88 9

5.022.47 8

5.524.726

23.037.36 3

50.380.00 0

55.418.0 00

60.959.8 00

67.055.7 80

73.761.3 58

81.137.49 4

338.332.4 32


KELURAHA N PAKOWA

163

BAB VIII

0 1

2 0

0 1


0 2


0 6


6 1



100%


100%

100%

100%

100%



100%

100% 51.007.0 00

100% 990.000

100%

KELURAHAN BUNTA I 0 1

100% 46.370.00 0

100% 56.107.7 00

100% 1.089.00 0

100%

100% 61.718.4 70

100% 1.197.90 0

100%

100% 67.890.3 17

100% 1.317.69 0

100%

100% 74.679.34 9

100% 1.449.45 9

100%

311.402.8 36

100% 1.594.405

100%

6.648.454

100%

3.020.000

3.322.00 0

3.654.20 0

4.019.62 0

4.421.58 2

4.863.740

20.281.14 2

50.392.00 0

55.431.2 00

60.974.3 20

67.071.7 52

73.778.9 27

81.156.82 0

338.413.0 19

100%

100% 37.866.30 0

100% 41.652.9 30

100% 45.818.2 23

100% 50.400.0 45

100% 55.440.0 50

KELURAHA N BUNTA I

100% 60.984.05 5

254.295.3 03


164

BAB VIII

0 1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

6 2

100%

100%

KELURAHAN BUNTA II 0 1


0 2



100% 10.611.70 0

100%

100%

100% 12.840.1 57

100%

100% 14.124.1 73

100%

100% 15.536.5 90

100%

100% 17.090.24 9

100%

71.264.03 9

100%

1.914.000

2.105.40 0

2.315.94 0

2.547.53 4

2.802.28 7

3.082.516

12.853.67 8

50.680.00 0

55.748.0 00

61.322.8 00

67.455.0 80

74.200.5 88

81.620.64 7

340.347.1 15

100%

100% 31.062.21 5

100%

100% 11.672.8 70

100%

100% 34.168.4 37

100% 16.867.78 5

100% 37.585.2 80

100% 18.554.5 64

100% 41.343.8 08

100% 20.410.0 20

100% 45.478.1 89

100% 22.451.0 22

100% 50.026.00 8

100% 24.696.1 24

KELURAHA N BUNTA II

208.601.7 22

100% 27.165.73 6

113.277.4 66


165

BAB VIII

0 6

0 1

0 1

2 0

2 0

6 3

6 4




100%

100%

KELURAHAN KARATON 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN KILONGAN PERMAI


100%

100%

100%

100%

100%

3.327.50 0

3.660.25 0

4.026.27 5

4.428.903

18.467.92 8

50.486.00 0

55.534.6 00

61.088.0 60

67.196.8 66

73.916.5 53

81.308.20 8

339.044.2 86

100%

100%

100%

100% 31.138.8 81

100% 19.375.92 6

100%

100%

3.025.00 0

28.308.07 4

100%

100%

2.750.000

100%

100% 34.252.7 70

100% 21.313.5 19

100%

100% 37.678.0 46

100% 23.444.8 70

100%

100% 41.445.8 51

100% 25.789.3 58

100%

100% 45.590.43 6

100% 28.368.2 93

100%

KELURAHA N KARATON

190.105.9 85

100% 31.205.12 3

100%

130.121.1 62

100%

2.802.000

3.082.20 0

3.390.42 0

3.729.46 2

4.102.40 8

4.512.649

18.817.13 9

50.823.00 0

55.905.3 00

61.495.8 30

67.645.4 13

74.409.9 54

81.850.95 0

341.307.4 47


KELURAHA N KILONGAN

166

BAB VIII

0 1

2 0

0 1


0 2


0 6


6 5 0 1

KELURAHAN TANJUNG TUWIS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%


100%


100%

100% 30.586.20 0

100%

100%

100% 17.824.00 0

100%

100% 33.644.8 20

100%

100% 37.009.3 02

100% 19.606.4 00

100%

100% 40.710.2 32

100% 21.567.0 40

100%

100% 44.781.2 55

100% 23.723.7 44

100%

100% 49.259.38 1

100% 26.096.1 18

100%

PERMAI 205.404.9 91

100% 28.705.73 0

100%

119.699.0 33

100%

2.412.800

2.654.08 0

2.919.48 8

3.211.43 7

3.532.58 0

3.885.839

16.203.42 4

50.969.00 0

56.065.9 00

61.672.4 90

67.839.7 39

74.623.7 13

82.086.08 4

342.287.9 26

100%

100% 38.248.00 0

100% 42.072.8 00

100% 46.280.0 80

100% 50.908.0 88

100% 55.998.8 97

100% 61.598.78 6

KELURAHA N TANJUNG TUWIS

256.858.6 51


167

BAB VIII

0 1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

6 6

100%

100%

KELURAHAN KINTOM 0 1


0 2



100% 5.500.000

100%

100%

100% 6.655.00 0

100%

100% 7.320.50 0

100%

100% 8.052.55 0

100%

100% 8.857.805

100%

36.935.85 5

100%

7.221.000

7.943.10 0

8.737.41 0

9.611.15 1

10.572.2 66

11.629.49 3

48.493.42 0

50.496.00 0

55.545.6 00

61.100.1 60

67.210.1 76

73.931.1 94

81.324.31 3

339.111.4 43

100%

100% 37.207.50 0

100%

100% 6.050.00 0

100%

100% 40.928.2 50

100% 10.238.50 0

100% 45.021.0 75

100% 11.262.3 50

100% 49.523.1 83

100% 12.388.5 85

100% 54.475.5 01

100% 13.627.4 44

100% 59.923.05 1

100% 14.990.1 88

KELURAHA N KINTOM

249.871.0 59

100% 16.489.20 7

68.757.77 3


168

BAB VIII

0 6

0 1

0 1

2 0

2 0

6 7

6 8




100%

100%

KELURAHAN LAMO 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN BAKUNG


100%

100%

100%

100%

100%

3.690.50 0

4.059.55 0

4.465.50 5

4.912.056

20.482.61 1

50.214.00 0

55.235.4 00

60.758.9 40

66.834.8 34

73.518.3 17

80.870.14 9

337.217.6 41

100%

100%

100%

100% 45.951.4 00

100% 4.940.000

100%

100%

3.355.00 0

41.774.00 0

100%

100%

3.050.000

100%

100% 50.546.5 40

100% 5.434.00 0

100%

100% 55.601.1 94

100% 5.977.40 0

100%

100% 61.161.3 13

100% 6.575.14 0

100%

100% 67.277.44 5

100% 7.232.65 4

100%

KELURAHA N LAMO

280.537.8 92

100% 7.955.919

100%

33.175.11 3

100%

3.500.000

3.850.00 0

4.235.00 0

4.658.50 0

5.124.35 0

5.636.785

23.504.63 5

50.830.00 0

55.913.0 00

61.504.3 00

67.654.7 30

74.420.2 03

81.862.22 3

341.354.4 56


KELURAHA N BAKUNG

169

BAB VIII

0 1

2 0

0 1


0 2


0 6


6 9



100%


100%

100%

100%

100%



100%

100% 38.384.7 53

100% 9.633.370

100%

KELURAHAN CENDANA 0 1

100% 34.895.23 0

100% 42.223.2 28

100% 10.596.7 07

100%

100% 46.445.5 51

100% 11.656.3 78

100%

100% 51.090.1 06

100% 12.822.0 15

100%

100% 56.199.11 7

100% 14.104.2 17

100%

234.342.7 56

100% 15.514.63 9

100%

64.693.95 6

100%

6.301.400

6.931.54 0

7.624.69 4

8.387.16 3

9.225.88 0

10.148.46 8

42.317.74 5

50.505.00 0

55.555.5 00

61.111.0 50

67.222.1 55

73.944.3 71

81.338.80 8

339.171.8 83

100%

100% 31.214.12 0

100% 34.335.5 32

100% 37.769.0 85

100% 41.545.9 94

100% 45.700.5 93

KELURAHA N CENDANA

100% 50.270.65 2

209.621.8 56


170

BAB VIII

0 1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

7 0

100%

100%

KELURAHAN DALE-DALE 0 1


0 2



100% 16.432.00 0

100%

100%

100% 19.882.7 20

100%

100% 21.870.9 92

100%

100% 24.058.0 91

100%

100% 26.463.90 0

100%

110.350.9 04

100%

2.858.880

3.144.76 8

3.459.24 5

3.805.16 9

4.185.68 6

4.604.255

19.199.12 3

50.185.00 0

55.203.5 00

60.723.8 50

66.796.2 35

73.475.8 59

80.823.44 4

337.022.8 88

100%

100% 29.922.25 0

100%

100% 18.075.2 00

100%

100% 32.914.4 75

100% 18.660.00 0

100% 36.205.9 23

100% 20.526.0 00

100% 39.826.5 15

100% 22.578.6 00

100% 43.809.1 66

100% 24.836.4 60

100% 48.190.08 3

100% 27.320.1 06

KELURAHA N DALEDALE

200.946.1 61

100% 30.052.11 7

125.313.2 83


171

BAB VIII

0 6

0 1

0 1

2 0

2 0

7 1

7 2




100%

100%

KELURAHAN SALABENDA 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN KELEKE


100%

100%

100%

100%

100%

1.939.32 8

2.133.26 0

2.346.58 6

2.581.245

10.763.44 4

50.605.00 0

55.665.5 00

61.232.0 50

67.355.2 55

74.090.7 81

81.499.85 9

339.843.4 44

100%

100%

100%

100% 33.284.9 00

100% 19.340.00 0

100%

100%

1.763.02 5

30.259.00 0

100%

100%

1.602.750

100%

100% 36.613.3 90

100% 21.274.0 00

100%

100% 40.274.7 29

100% 23.401.4 00

100%

100% 44.302.2 02

100% 25.741.5 40

100%

100% 48.732.42 2

100% 28.315.6 94

100%

KELURAHA N SALABEND A

203.207.6 43

100% 31.147.26 3

100%

129.879.8 97

100%

1.006.000

1.106.60 0

1.217.26 0

1.338.98 6

1.472.88 5

1.620.173

6.755.904

41.160.00 0

45.276.0 00

49.803.6 00

54.783.9 60

60.262.3 56

66.288.59 2

276.414.5 08


KELURAHA N KELEKE

172

BAB VIII

0 1

2 0

0 1


0 2


0 6


7 3 0 1

KELURAHAN BUNGIN TIMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%


100%


100%

100% 21.745.00 0

100%

100%

100% 17.090.00 0

100%

100% 23.919.5 00

100%

100% 26.311.4 50

100% 18.799.0 00

100%

100% 28.942.5 95

100% 20.678.9 00

100%

100% 31.836.8 55

100% 22.746.7 90

100%

100% 35.020.54 0

100% 25.021.4 69

100%

146.030.9 39

100% 27.523.61 6

100%

114.769.7 75

100%

2.325.000

2.557.50 0

2.813.25 0

3.094.57 5

3.404.03 3

3.744.436

15.613.79 3

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00

100%

100% 25.339.62 0

100% 27.873.5 82

100% 30.660.9 40

100% 33.727.0 34

100% 37.099.7 38

KELURAHA N BUNGIN TIMUR

100% 40.809.71 1

170.171.0 05


173

BAB VIII

0 2



100%

0 3



100%

0 6

0 1

2 0


7 4 0 1

0 2

KELURAHAN MANGKIO BARU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%

100% 20.095.00 0

100%

100% 3.000.000

100%

100%

100%

100% 24.314.9 50

100% 3.300.00 0

100%

100% 26.746.4 45

100% 3.630.00 0

100%

100% 29.421.0 90

100% 3.993.00 0

100%

100% 32.363.19 8

100% 4.392.30 0

100%

134.950.1 83

100% 4.831.530

100%

20.146.83 0 100%

1.565.380

1.721.91 8

1.894.11 0

2.083.52 1

2.291.87 3

2.521.060

10.512.48 2

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00

100%

100% 27.500.00 0

100%

100% 22.104.5 00

100%

100% 30.250.0 00

100% 19.500.00 0

100% 33.275.0 00

100% 21.450.0 00

100% 36.602.5 00

100% 23.595.0 00

100% 40.262.7 50

100% 25.954.5 00

100% 44.289.02 5

100% 28.549.9 50

KELURAHA N MANGKIO BARU

184.679.2 75

100% 31.404.94 5

130.954.3 95


174

BAB VIII

0 6

0 1

2 0

7 5 0 1

0 1

2 0

7 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN BUKIT MAMBUAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN TOMBANG PERMAI




100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.630.00 0

3.993.00 0

4.392.30 0

4.831.530

20.146.83 0

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00

100%

100%

100%

100% 35.691.7 00

100% 15.003.00 0

100%

100%

3.300.00 0

32.447.00 0

100%

100%

3.000.000

100%

100% 39.260.8 70

100% 16.503.3 00

100%

100% 43.186.9 57

100% 18.153.6 30

100%

100% 47.505.6 53

100% 19.968.9 93

100%

100% 52.256.21 8

100% 21.965.8 92

100%

KELURAHA N BUKIT MAMBUA L

217.901.3 98

100% 24.162.48 2

100%

100.754.2 97

100%

2.550.000

2.805.00 0

3.085.50 0

3.394.05 0

3.733.45 5

4.106.801

17.124.80 6

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00


KELURAHA N TOMBANG

175

BAB VIII

0 1

2 0

0 1


0 2


0 6


7 6



100%


100%

100%

100%



100%

100% 30.098.7 50

100%

3.440.000

3.784.00 0

4.162.40 0

4.578.64 0

5.036.50 4

5.540.154

23.101.69 8

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00

100%

100%

100%

100%

100% 25.795.10 0

100%

100% 28.374.6 10

100% 28.862.7 35

100% 31.749.0 09

100%

100% 31.212.0 71

100% 145.628.0 03

100%

100% 37.766.6 06

167.050.7 99

34.923.90 9

100%

100% 34.333.2 78

40.061.43 6

PERMAI

23.853.5 00

26.238.8 50

36.419.4 88

100%

21.685.00 0

100%

33.108.6 25

100%

27.362.5 00

100%

KELURAHAN KOMPO 0 1

100% 24.875.00 0

KELURAHA N KOMPO

100% 41.543.26 7

173.229.8 32


176

BAB VIII

0 1

2 0


0 2



100%

0 6



100%

7 8

100%

100%

KELURAHAN JOLE 0 1


0 2



100% 21.500.00 0

100%

100%

100% 26.015.0 00

100%

100% 28.616.5 00

100%

100% 31.478.1 50

100%

100% 34.625.96 5

100%

144.385.6 15

100%

2.704.900

2.975.39 0

3.272.92 9

3.600.22 2

3.960.24 4

4.356.268

18.165.05 3

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00

100%

100% 39.870.00 0

100%

100% 23.650.0 00

100%

100% 43.857.0 00

100% 6.207.400

100% 48.242.7 00

100% 6.828.14 0

100% 53.066.9 70

100% 7.510.95 4

100% 58.373.6 67

100% 8.262.04 9

100% 64.211.03 4

100% 9.088.25 4

KELURAHA N JOLE

267.751.3 71

100% 9.997.080

41.686.47 8


177

BAB VIII

0 6

0 1

2 0

7 9

0 1

0 1

2 0

8 0

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN HANGAHANGA PERMAI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN NAMBO BOSA'A




100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.746.34 6

5.220.98 1

5.743.07 9

6.317.387

26.342.65 2

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00

100%

100%

100%

100% 27.442.3 05

100% 23.500.00 0

100%

100%

4.314.86 0

24.947.55 0

100%

100%

3.922.600

100%

100% 30.186.5 36

100% 25.850.0 00

100%

100% 33.205.1 89

100% 28.435.0 00

100%

100% 36.525.7 08

100% 31.278.5 00

100%

100% 40.178.27 9

100% 34.406.3 50

100%

KELURAHA N HANGAHANGA PERMAI

167.538.0 16

100% 37.846.98 5

100%

157.816.8 35

100%

1.552.450

1.707.69 5

1.878.46 5

2.066.31 1

2.272.94 2

2.500.236

10.425.64 9

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00


KELURAHA N NAMBO BOSA'A

178

BAB VIII

0 1

2 0

0 1


0 2


0 6


8 1

0 1

KELURAHAN NAMBO LEMPEK BARU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%


100%


100% 31.378.80 0

100%

100% 14.485.00 0

100%

100% 34.516.6 80

100% 37.968.3 48

100% 15.933.5 00

100%

100% 41.765.1 83

100% 17.526.8 50

100%

100% 45.941.7 01

100% 19.279.5 35

100%

100% 50.535.87 1

100% 21.207.4 89

100%

210.727.7 83

100% 23.328.23 7

100%

97.275.61 1

100%

4.136.200

4.549.82 0

5.004.80 2

5.505.28 2

6.055.81 0

6.661.391

27.777.10 6

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00

100%

100% 27.460.95 0

100% 30.207.0 45

100% 33.227.7 50

100% 36.550.5 24

100% 40.205.5 77

KELURAHA N NAMBO LEMPEK BARU

100% 44.226.13 5

184.417.0 30


179

BAB VIII

0 2



100%

0 3



100%

0 6

0 1

2 0


8 2

100%

100%


0 2



100% 18.248.2 30

100%

100% 20.073.0 53

100%

100% 22.080.3 58

100%

100% 24.288.3 94

100%

100% 26.717.23 4

100%

111.407.2 69

100%

2.949.750

3.244.72 5

3.569.19 8

3.926.11 7

4.318.72 9

4.750.602

19.809.37 1

3.000.000

3.300.00 0

3.630.00 0

3.993.00 0

4.392.30 0

4.831.530

20.146.83 0

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00

100%

KELURAHAN MONDONUN 0 1

100% 16.589.30 0

100%

100%

100% 25.538.30 0

100%

100%

100% 28.092.1 30

100% 16.470.00 0

100% 30.901.3 43

100% 18.117.0 00

100% 33.991.4 77

100% 19.928.7 00

100% 37.390.6 25

100% 21.921.5 70

100% 41.129.68 8

100% 24.113.7 27

KELURAHA N MONDON UN

171.505.2 63

100% 26.525.10 0

110.606.0 97


180

BAB VIII

0 3

0 6

0 1

2 0

8 3




100%

100%

100%

100%

KELURAHAN LONTIO BARU 0 1


0 2


0 3



100% 3.821.500

100%

100%

100%

100% 5.086.41 7

100%

100% 5.595.05 8

100%

100% 6.154.564

100%

25.663.70 4 100%

4.587.22 0

5.045.94 2

5.550.53 6

6.105.59 0

6.716.149

28.005.43 7

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00

100%

100%

100%

100% 35.553.1 00

100% 15.200.00 0

100%

100% 4.624.01 5

4.170.200

32.321.00 0

100%

100% 4.203.65 0

100%

100% 16.720.0 00

100% -

100% 39.108.4 10

100% 18.392.0 00

100% -

100% 43.019.2 51

100% 20.231.2 00

100% -

100% 47.321.1 76

100%

100% -

100% 52.053.29 4

22.254.3 20

217.055.2 31

100% 24.479.75 2

100% -

KELURAHA N LONTIO BARU

102.077.2 72

100% -

-


181

BAB VIII

0 6

1

1

2 0

2 0

8 4

8 5




100%

100%

KELURAHAN KALAKA 0 1


0 2


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KELURAHAN TALANG BATU


100%

100%

100%

100%

100%

2.999.59 0

3.299.54 9

3.629.50 4

3.992.454

16.647.99 7

44.159.00 0

48.574.9 00

53.432.3 90

58.775.6 29

64.653.1 92

71.118.51 1

296.554.6 22

100%

100%

100%

100% 40.599.9 00

100% 3.750.000

100%

100%

2.726.90 0

36.909.00 0

100%

100%

2.479.000

100%

100% 44.659.8 90

100% 4.125.00 0

100%

100% 49.125.8 79

100% 4.537.50 0

100%

100% 54.038.4 67

100% 4.991.25 0

100%

100% 59.442.31 4

100% 5.490.37 5

100%

KELURAHA N KALAKA

247.866.4 49

100% 6.039.413

100%

25.183.53 8

100%

3.500.000

3.850.00 0

4.235.00 0

4.658.50 0

5.124.35 0

5.636.785

23.504.63 5

50.000.00 0

55.000.0 00

60.500.0 00

66.550.0 00

73.205.0 00

80.525.50 0

335.780.5 00


KELURAHA N TALANG BATU

182

BAB VIII

0 1


0 2


0 3


0 6

1

2 0

0 3

BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH AN DESA



100%


100%

100%

100% 34.593.62 0

100%

100%

100% 8.250.000

100%

100%

100%

100%

100% 41.858.2 80

9.075.00 0

5.841.000

100%

100% 38.052.9 82

100% 9.982.50 0

100% 6.425.10 0

100%

100% 46.044.1 08

100% 10.980.7 50

100% 7.067.61 0

100%

100% 50.648.5 19

100% 12.078.8 25

100% 7.774.37 1

100%

100% 55.713.37 1

100% 13.286.70 8

100% 8.551.80 8

100%

232.317.2 60

55.403.78 3

100% 9.406.989

100%

39.225.87 8 100%

1.315.380

1.446.91 8

1.591.61 0

1.750.77 1

1.925.84 8

2.118.433

8.833.579

420.000.0 00

462.000. 000

508.200. 000

559.020. 000

614.922. 000

676.414.2 00

2.820.556. 200


BADAN PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN PEMERINT AHAN

183

BAB VIII

1 9

1

1

2 1 2 1

Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa


Terlaksananya pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa

DESA

KETAHANAN PANGAN 0 1 0 1

BADAN KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 2


0 3


Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi

0 4

Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS

Tersedianya Data PNS Pindah/Purna tugas

100%

100%

420.000.0 00

462.000. 000

508.200. 000

559.020. 000

614.922. 000

676.414.2 00

2.820.556. 200

420.943.2 00

463.037. 520

509.341. 272

560.275. 399

616.302. 939

677.933. 233

2.826.890 .363

420.943.2 00

463.037. 520

509.341. 272

560.275. 399

616.302. 939

677.933.2 33

2.826.890. 363

100%

100% 239.161.8 00

100%

100%

100% 70.000.00 0

100%

100% 263.077. 980

100%

100% 77.000.0 00

100% 20.000.00 0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

470.092.7 00

100% 32.210.20 0

100% 11.712.8 00

1.606.117. 376

112.735.7 00

29.282.0 00

100% 10.648.0 00

100% 385.172.4 71

102.487. 000

26.620.0 00

100% 9.680.00 0

100% 350.156. 791

93.170.0 00

24.200.0 00

100% 8.800.00 0

100% 318.324. 356

84.700.0 00

22.000.0 00

100% 8.000.000

100% 289.385. 778

BADAN KETAHAN AN PANGAN

134.312.2 00

100% 12.884.08 0

53.724.88 0


184

BAB VIII

0 5



100%

0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Programpeng embangan data/informa si


100%


100%

0 7

1

1

2 2

2 2


100%

100%

0 1

BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH AN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

100% 28.600.0 00

100% 40.781.40 0

100%

PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA 0 1

100% 26.000.00 0

100% 31.460.0 00

100% 44.859.5 40

100%

100% 34.606.0 00

100% 49.345.4 94

100%

100% 38.066.6 00

100% 54.280.0 43

100%

100% 41.873.26 0

100% 59.708.0 48

100%

174.605.8 60

100% 65.678.85 3

100%

273.871.9 78

100%

17.000.00 0

18.700.0 00

20.570.0 00

22.627.0 00

24.889.7 00

27.378.67 0

114.165.3 70

4.114.109 .520

3.929.82 7.335

4.322.81 0.068

4.755.09 1.075

5.230.60 0.183

5.753.66 0.201

23.991.98 8.862

3.694.109 .520

3.467.82 7.335

3.814.61 0.068

4.196.07 1.075

4.615.67 8.183

5.077.246 .001

21.171.43 2.662

100%

100% 448.146.2 73

100% 492.960. 900

100% 542.256. 990

100% 596.482. 689

100% 656.130. 958

100% 721.744.0 54

BADAN PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN PEMERINT AHAN DESA

3.009.575. 592


185

BAB VIII


0 2



100%

0 3



100%

0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan


100%

Terlaksananya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

6,06%

1 6

Program pengembang an lembaga ekonomi pedesaan

LPM berprestasi

10,37 %

10,37 %

1 8

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Masyarakat

16,89 %

16,89 %

1 5

100%

100% 67.433.12 5

100%

100% 74.176.4 38

100% 17.000.00 0

100%

100% 18.700.0 00

100% 114.965.4 10

6,06%

1,47%

1,47%

2,16% 624.061.3 72

1,47%

2,16% 75.000.0 00

2,16% 82.500.0 00

7,10%

1,47%

1.503.367. 871

1,47% 74.816.24 2

2,16% 99.825.0 00

772.062.8 57

360.531.5 06

68.014.7 66

2,16% 90.750.0 00

100%

7,10%

1,47%

114.165.3 70

185.152.9 42

327.755. 915

61.831.6 05

100%

100%

7,10%

452.854.5 69

27.378.67 0

168.320. 857

297.959. 923

56.210.5 50

100%

100%

7,10%

100% 108.601.7 22

24.889.7 00

153.018. 961

270.872. 657

51.100.5 00

100%

100%

7,10%

100% 98.728.8 38

22.627.0 00

139.108. 146

246.247. 870

46.455.00 0

100%

100%

7,10%

100% 89.753.4 89

20.570.0 00

126.461. 951

223.861.7 00

100% 81.594.0 81

311.973.6 63

2,16% 109.807.5 00

457.882.5 00


186

BAB VIII


2 0

Program penguatan kelembagaan PUG dan anak

Posyandu aktif

1,31%

2 5

Program penanganan kemiskinan

53,40 %

53,40 %

2 6

Program pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pengelolaan sarana air bersih Program peningkatan TTG di bidang mutu produktifitas menuju keunggulan kompetitif dan persaingan lokal, regional dan global

Pemeliharaan pasca program pemeberdaya an masyarakat Terlaksananya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pengelolaan sarana air bersih Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

0,82%

0,82%

2 7

1,31%

1,53% 48.389.10 0

1.972.600 .000

62,57 %

2.169.86 0.000

0,96% 30.356.06 0

1,46%

1,53% 53.228.0 10

1,46%

62,57 %

2.386.84 6.000

0,96% 33.391.6 66

2,16% 53.841.48 0

1,53% 58.550.8 11

62,57 %

2.625.53 0.600

0,96% 36.730.8 33

2,16% 75.000.0 00

1,53% 64.405.8 92

62,57 %

2.888.08 3.660

0,96% 40.403.9 16

2,16% 82.500.0 00

1,53% 70.846.4 81

62,57 %

3.176.892 .026

0,96% 44.444.3 07

2,16% 90.750.0 00

1,53% 77.931.12 9

62,57 %

13.247.21 2.286

0,96% 48.888.73 8

2,16% 99.825.0 00

324.962.3 24

203.859.4 60

2,16% 109.807.5 00

457.882.5 00

PKK aktif


187

BAB VIII

X X

1

1

2 3 2 3

2 4

Rata-rata jumlah kelompok binaan pemberdayaa n masyarakat (LPM)

1,27%

1,27%

1,49%

1,49%

1,49%

1,49%

1,49%

1,49%

47.000.00 0

51.700.0 00

56.870.0 00

62.557.0 00

68.812.7 00

75.693.97 0

315.633.6 70

230.000.0 00

253.000. 000

278.300. 000

306.130. 000

336.743. 000

370.417. 300

1.544.590 .300

230.000.0 00

253.000. 000

278.300. 000

306.130. 000

336.743. 000

370.417.3 00

1.544.590. 300

STATISTIK

0 1

1 5

1

Program peningkatan kopentensi kelembagaan masyarakat di tingkat desa melalui lembaga pemberdayaa n masyarakat desa (LPMD) dan lembaga adat desa


BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH Program pengembang an data/informa si/statistik daerah

Tersedianya buku kabupaten dalam angka (KDA)

Ada

Tersedianya buku PDRB Kabupaten

Ada

Ada

Ada 230.000.0 00

Ada

Ada 253.000. 000

Ada

Ada 278.300. 000

Ada

Ada 306.130. 000

Ada

Ada 336.743. 000

Ada

Ada 370.417.3 00

Ada


1.544.590. 300

Ada

KEARSIPAN 9.900.000

201.390. 000

221.529. 000

243.681. 900

268.050. 090

294.855. 099

1.229.506 .089


188

BAB VIII

1

2 0

0 5

DINAS PENADAPATA N, PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET 1 6

1

2 6

0 1

1 5

1 6

1

2 5


Program penyelamata n dan pelestarian dokumen/arsi p daerah

KANTOR PERPUSTAKA AN KEARSIPAN DAN DOKUMENTA SI Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamata n dan pelestarian dokumen/arsi p daerah

KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A

-

Tersedianya dokumen/arsi p daerah

0,00%

0,00%

190.500. 000

100%

9.900.000

Pengelolaan arsip secara baku

55,56 %

55,56 %

5.500.000

55,56 %

Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan

44,44 %

44,44 %

4.400.000

44,44 %

1.087.300 .000

209.550. 000

100%

230.505. 000

100%

253.555. 500

100%

278.911.0 50

100%

1.163.021. 550

100%

190.500. 000

209.550. 000

230.505. 000

253.555. 500

278.911.0 50

1.163.021. 550

10.890.0 00

11.979.0 00

13.176.9 00

14.494.5 90

15.944.04 9

66.484.53 9

6.050.00 0

4.840.00 0

1.380.03 0.000

55,56 %

44,44 %

6.655.00 0

5.324.00 0

1.518.03 3.000

55,56 %

44,44 %

7.320.50 0

5.856.40 0

1.669.83 6.300

55,56 %

44,44 %

8.052.55 0

6.442.04 0

1.836.81 9.930

55,56 %

8.857.805

55,56 %

44,44 %

7.086.244

44,44 %

2.020.50 1.923

DINAS PENADAP ATAN, PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET

KANTOR PERPUSTA KAAN KEARSIPA N DAN DOKUMEN TASI

36.935.85 5

29.548.68 4

8.425.221 .153


189

BAB VIII

1

0 7

0 1

1 5

1 8

1

2 0

0 3

DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI Program pengembang an komunikasi, informasi dan media massa Program kerjasama informasi dan media massa


27.300.00 0

Terlaksananya pengembanga n komunikasi, informasi dan media massa

0%

Terlaksananya kerjasama informasi dan media massa

100%

0% -

100% 27.300.00 0


1 8

Program pengembang an komunikasi, informasi dan media massa

Program kerjasama informasi dan media massa

210.030. 000

85,70 %

14,30 %

760.000.0 00 Tersedianya data jumlah penyiaran radio / TV lokal

7,89%

7,89%

Tersedianya data Web Side milik pemerintah daerah Tersedianya data jumlah surat kabar nasional/lokal

tidak ada

tidak ada

26,32 %

26,32 %

180.000. 000

30.030.0 00

85,70 %

14,30 %

840.000. 000 8,33%

60.000.00 0

26,19 %

198.000. 000

33.033.0 00

8,33%

85,70 %

14,30 %

26,19 %

217.800. 000

36.336.3 00

8,33%

85,70 %

14,30 %

26,19 %

239.580. 000

39.969.9 30

8,33%

85,70 %

14,30 %

26,19 %

263.538.0 00

43.966.92 3

8,33%

85,70 %

14,30 %

26,19 %

DINAS PERHUBU NGAN, KOMUNIK ASI DAN INFORMAS I

1.098.918. 000

183.336.1 53

5.128.284. 000 8,33%

102.487.0 00

Ada

292.820. 000

1.282.254. 153

1.229.844 .000

93.170.0 00

Ada

266.200. 000

307.504.9 23

1.118.04 0.000

84.700.0 00

Ada

242.000. 000

279.549. 930

1.016.40 0.000

77.000.0 00

Ada

220.000. 000

254.136. 300

924.000. 000

70.000.0 00

Ada

200.000.0 00

231.033. 000


427.357.0 00

Ada

322.102.0 00

26,19 %

1.343.122. 000


190

BAB VIII

2 3

1

2 0

0 3

1

2 6

2 6

Tersusunnya sistem pemanfaatan teknologi informasi

65,79 %

65,79 %

DINAS PENADAPATA N, PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET 2 3

1

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2 1

KANTOR PERPUSTAKA AN KEARSIPAN DAN DOKUMENTA SI Program pengembang an budaya baca dan pembinaan perpustakaan

65,48 %

550.000. 000

65,48 %

605.000. 000

65,48 %

665.500. 000

65,48 %

732.050. 000

65,48 %

805.255.0 00

65,48 %

3.357.805. 000

DPPKAD

Tersusunnya sistem pemanfaatan teknologi informasi

PERPUSTAKA AN

0 1

500.000.0 00

Jumlah perpustakaan

61

300.000.0 00

330.000. 000

363.000. 000

399.300. 000

439.230. 000

483.153.0 00

2.014.683. 000

300.000.0 00

330.000. 000

363.000. 000

399.300. 000

439.230. 000

483.153.0 00

2.014.683. 000

172.776.9 25

190.054. 618

209.060. 079

229.966. 087

252.962. 696

278.258. 965

1.160.302 .445

172.776.9 25

190.054. 618

209.060. 079

229.966. 087

252.962. 696

278.258.9 65

1.160.302. 445

61

61 172.776.9 25

64 190.054. 618

64 209.060. 079

KANTOR PERPUSTA KAAN KEARSIPA N DAN DOKUMEN TASI

66 229.966. 087

252.962. 696

68

278.258.9 65

68

1.160.302. 445


191

BAB VIII


Jml. Pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah B .

2

2

7,880

635

7,880

635

URUSAN PILIHAN

0 1 0 1

7,900

8,500

650

9,850

850

10,10 0

1,250

11,50 0

11,50 0

2,000

2,000

1.750

35.626.88 1.534

45.406.5 53.027

49.947.2 08.330

54.941.9 29.163

60.436.1 22.079

66.479.7 34.287

204.128.2 21.296

17.970.32 2.850

21.964.1 69.835

24.160.5 86.819

26.576.6 45.500

29.234.3 10.050

32.157.7 41.055

61.010.12 7.668

2.262.366 .100

2.488.60 2.710

2.737.46 2.981

3.011.20 9.279

3.312.33 0.207

3.643.563 .228

15.193.16 8.405

PERTANIAN

0 1

BADAN KETAHANAN PANGAN 1 6

Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/pe rkebunan)

Tersedianya data regulasi ketahanan pangan

12,59 %

12,59 %

2.262.366 .100

11,33 %

2.488.60 2.710

11,33 %

2.737.46 2.981

11,33 %

3.011.20 9.279

11,33 %

3.312.33 0.207

11,33 %

3.643.563 .228

11,33 %

BADAN KETAHAN AN PANGAN

15.193.16 8.405

Tersedianya data pangan utama 2

0 1

0 1

DINAS PERTANIAN 0 1


8.952.604 .200 Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional

100%

100%

11.970.8 64.620 100%

1.227.800 .000

13.167.9 51.082 100%

1.350.58 0.000

14.484.7 46.190 100%

1.485.63 8.000

15.933.2 20.809 100%

1.634.20 1.800

100% 1.797.62 1.980

DINAS PERTANIA N

17.526.54 2.890 100% 1.977.384 .178

8.245.425. 958


192

BAB VIII


SKPD

0 2



100%

0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perencanaan umum


100%

0 8

1 6

Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/pe rkebunan

100% 62.500.00 0

100%

100% 68.750.0 00

100% 117.500.0 00

100% Terlaksananya perencanaan umum Tersedianya produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar:

100%

100%

100% 129.250. 000

100% 50.000.00 0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

419.725.6 25

100% 189.234.9 25

100% 73.205.0 00

789.084.1 75

100% 80.525.50 0

67,02 %

- Padi

1,91%

1,91%

2,53%

2,78%

2,82%

2,84%

2,96%

2,96%

- Jagung

1,75%

1,75%

2,21%

2,30%

2,42%

2,51%

2,76%

2,76%

- Kedelai

4,17%

4,17%

4,42%

4,56%

4,78%

4,83%

4,98%

4,98%

- Kacang Tanah

1,78%

1,78%

1,94%

2,43%

2,72%

2,96%

4,20%

4,20%

6.600.00 0.000

7.260.00 0.000

7.986.00 0.000

8.784.60 0.000

55,13 %

335.780.5 00

67,02 %

6.000.000 .000

55,13 %

100% 100.656.8 75

172.031. 750

66.550.0 00 55,13 %

100% 91.506.2 50

156.392. 500

60.500.0 00 55,13 %

100% 83.187.5 00

142.175. 000

55.000.0 00 55,13 %

100% 75.625.0 00

9.663.060 .000

55,13 %

40.293.66 0.000


193

BAB VIII


- Kacang Hijau - Ubi Kayu

10,78 % 5,18%

10,78 % 5,18%

- Ubi Jalar (Dlm ribuan ton)

4,67%

4,67%

0,28%

1 7

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

Kontribusi sektor pertanian ( tanaman bahan makan ) terhadap PDRB

0,28%

1 9

Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB

10,95 %

2 1

Program pencegahan dan penanggulan gan penyakit ternak

Tersedianya data jumlah populasi ternak:

- Ternak Besar (sapi,Kerbau, Kuda) - Ternak Kecil ( Kambing, domba, Babi ) - Unggas

18,54 % 12,75 % 8,53%

0,23% 25.000.00 0

10,95 %

26,30 % 18,94 % 14,72 %

30,65 % 22,31 % 19,12 %

0,23% 27.500.0 00

9,01%

36,75 % 26,56 % 20,75 %

0,23% 30.250.0 00

9,01%

30,24 % 24,95 % 35,20 %

0,23% 33.275.0 00

9,01%

30,24 % 24,95 % 35,20 %

0,23% 36.602.5 00

9,01%

0,23% 40.262.75 0

9,01%

167.890.2 50

9,01%

980.000.0 00

1.078.00 0.000

1.185.80 0.000

1.304.38 0.000

1.434.81 8.000

1.578.299 .800

6.581.297. 800

405.000.0 00

445.500. 000

490.050. 000

539.055. 000

592.960. 500

652.256.5 50

2.719.822. 050

44.040 Ekor

44.04 0 Ekor

44.15 0 Ekor

44.30 0 Ekor

44.45 0 Ekor

44.60 0 Ekor

68.345 Ekor

68.34 5 Ekor

68.45 0 Ekor

68.60 0 Ekor

68.75 0 Ekor

68.90 0 Ekor

726.44 0 Ekor

726.4 40 Ekor

727.5 00 Ekor

737.5 00 Ekor

747.5 00 Ekor

757.5 00 Ekor

44.75 0 Ekor

44.75 0 Ekor

69.05 0 Ekor

69.05 0 Ekor

767.5 00 Ekor

767.5 00 Ekor


194

BAB VIII

2 2

2 4

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan


Tersedianya cakupan bina kelompok peternak

0,78%

0,78%

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Tersedianya konsumsi daging ternak:

1,97%

- Ternak besar (sapi)

535,50 Ton

535,5 0 Ton

540.5 0 Ton

543.5 0 Ton

547.5 0 Ton

550.5 0 Ton

553.5 0 Ton

553.5 0 Ton

- Unggas

4.490 Ton

4.490 Ton

4.510 Ton

4.535 Ton

4.555 Ton

4.565 Ton

4.575 Ton

4.585 Ton

70.000.00 0

1,97%

0 1

0 2

14.804.20 0

DINAS PERKEBUNAN

0 1



100%

2.000.00 0.000

1,98%

Program perencanaan kawasan Agropolitan

2

16,71 %

16,71 %

2.200.00 0.000

2,00%

16.284.6 20

16,71 %

2.420.00 0.000

2,05%

17.913.0 82

16,71 %

2.662.00 0.000

2,10%

19.704.3 90

16,71 %

0,167 2.928.200 .000

2,15%

21.674.8 29

12.210.20 0.000

2,15%

23.842.31 2

99.419.23 4

200.000. 000

220.000. 000

242.000. 000

266.200. 000

292.820.0 00

1.221.020. 000

5.760.965 .550

6.337.06 2.105

6.970.76 8.316

7.667.84 5.147

8.434.62 9.662

9.278.092 .628

38.688.39 7.857

418.036.8 00

459.840. 480

100%

100%

100% 505.824. 528

100% 556.406. 981

100% 612.047. 679

DINAS PERKEBUN AN

100% 673.252.4 47

2.807.372. 114


195

BAB VIII

0 2


0 3


0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kesejahteraa n petani

1 5

1 6



Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi

100%


100%

Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani yang memadai

1,05%

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

20,26 %

100%

100% 190.975.3 50

100%

100%

210.072. 885

100%

100%

37.000.00 0

40.700.0 00

50.775.00 0

55.852.5 00

100%

1,05% 60.753.55 0

100%

4.832.731 .300

20,36 %

5.316.00 4.430

5.847.60 4.873

6.432.36 5.360

100%

1,05%

7.075.60 1.896

248.477.5 70

81.773.64 5

88.949.2 73

20,66 %

100%

100%

1,05%

1.282.515. 970

59.588.87 0

74.339.6 78

80.862.9 75

20,56 %

100%

100%

1,05%

100% 307.567.7 11

54.171.7 00

67.581.5 25

73.511.7 96

20,46 %

100%

100%

1,05%

100% 279.607. 010

49.247.0 00

61.437.7 50

66.828.9 05

100% 254.188. 191

44.770.0 00

100%

1,05%

20,26 %

100% 231.080. 174

340.985.0 98

1,05% 97.844.20 0

20,76 %

7.783.162 .086

407.997.1 48

20,90 %

32.454.73 8.646

Nilai tukar petani kebun


196

BAB VIII

2

0 1


1 7

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

Terbukanya akses pemasaran hasil produksi perkebunan

0,58%

1 9

Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB

2,38%

0 3

0 1

0 2

BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


0,58%

0,58% 33.693.55 0

2,38% 137.000.0 00

32,77 %

994.387.0 00


100%

100%

150.700. 000

100%

100%

32,77 %

165.770. 000

100%

32,77 %

182.347. 000

100%

32,77 %

200.581. 700

100%

32,77 %

220.639.8 70

100%

32,77 %

920.038.5 70

7.128.561. 406

100% 302.754.9 43

100% 28.497.2 42

226.272.7 41

1.709.542 .310

275.231. 767

100% 25.906.5 84

0,58% 54.263.79 9

1.554.12 9.372

250.210. 697

100% 23.551.4 40

0,58% 49.330.7 27

1.412.84 4.884

227.464. 270

100% 21.410.4 00

0,58% 44.846.1 15

1.284.40 4.440

206.785. 700

100% 19.464.00 0

0,58% 40.769.1 96

1.167.64 0.400

187.987.0 00

100%

0,58% 37.062.9 05

1.262.447. 377

BADAN PELAKSAN A PENYULUH PERTANIA N PERIKANA N DAN KEHUTAN AN

100% 31.346.96 7

130.712.6 33


197

BAB VIII

0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kesejahteraa n petani


100%

Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani yang memadai

15,52 %

15,52 %

1 6


Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

43,81 %

43,81 %

2 0

Program pemberdayaa n penyuluh pertanian/pe rkebunan

Terlaksananya pemberdayaa n penyuluh pertanian/per kebunan

19,55 %

19,55 %

1 5

2

2

0 2

0 2


100%

100% 2.549.000

154.320.0 00

435.667.0 00

194.400.0 00

100% 2.803.90 0

17,13 %

44,77 %

18,31 %

200.000. 000

522.800. 400

213.840. 000

100% 3.084.29 0

17,13 %

44,77 %

18,31 %

220.000. 000

575.080. 440

235.224. 000

100% 3.392.71 9

17,13 %

44,77 %

18,31 %

242.000. 000

632.588. 484

258.746. 400

100% 3.731.99 1

17,13 %

44,77 %

18,31 %

266.200. 000

695.847. 332

284.621. 040

100% 4.105.190

17,13 %

44,77 %

18,31 %

292.820.0 00

765.432.0 66

313.083.1 44

17.118.09 0

17,13 %

44,77 %

18,31 %

1.221.020. 000

3.191.748. 722

1.305.514. 584

KEHUTANAN

0 1

DINAS KEHUTANAN 0 1


Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Dasar Operasional

100%

5.726.553 .900

6.299.20 9.290

6.929.13 0.219

7.622.04 3.241

8.384.24 7.565

9.222.67 2.321

38.457.30 2.636

5.726.553 .900

6.299.20 9.290

6.929.13 0.219

7.622.04 3.241

8.384.24 7.565

9.222.672 .321

38.457.30 2.636

100%

100% 745.186.0 00

100% 819.704. 600

100% 901.675. 060

100% 991.842. 566

100% 1.091.02 6.823

DINAS KEHUTAN AN

100% 1.200.129 .505

5.004.378. 553


198

BAB VIII


SKPD

0 2


0 3


0 5

0 6

1 5

1 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan

Terpenuhinya Tingkat Pemenuhan/P emeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur yang tinggi Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur

100%


100%

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

5,35%

100% 236.990.0 00

100%

100%

100%

100% 260.689. 000

100% 11.000.00 0

100%

100%

100%

100%

5,35%

5,34%

-

5,33%

2.346.784 .950

5,32%

2.581.46 3.445

2.839.60 9.790

100%

5,30%

469.629.6 59

5,29% 1.156.346 .180

3.435.92 7.845

1.343.122. 000

112.624.6 55

1.051.22 3.800

3.123.57 0.768

100%

100%

5,31%

73.871.71 0

322.102.0 00

102.386. 050

955.658. 000

100%

100%

100%

1.591.532. 414

17.715.61 0

292.820. 000

93.078.2 28

868.780. 000

100%

100%

100%

100% 381.674.7 65

16.105.1 00

266.200. 000

84.616.5 71

789.800. 000

100%

100%

100%

100% 346.977. 059

14.641.0 00

242.000. 000

76.924.1 55

718.000.0 00

100%

100%

100%

100% 315.433. 690

13.310.0 00

220.000. 000

69.931.05 0

100% 286.757. 900

12.100.0 00

200.000.0 00

Terlaksananya Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

100%

4.821.807. 980

3.779.520 .630

15.760.09 2.478


199

BAB VIII

2

2

0 3

0 3

0 1

1 7

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

1 9

Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

2 1

Program pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan

2 2

Program perencanaan dan pengembang an kehutanan


Tercegahnya Kerusakan kawasan hutan

0,36%

0,36%

0,34%

0,33%

0,30%

0,30%

0,30%

0,28%

543.000.0 00

597.300. 000

657.030. 000

722.733. 000

795.006. 300

874.506.9 30

3.646.576. 230

97.000.00 0

106.700. 000

117.370. 000

129.107. 000

142.017. 700

156.219.4 70

651.414.1 70

557.000.0 00

612.700. 000

673.970. 000

741.367. 000

815.503. 700

897.054.0 70

3.740.594. 770

201.661.9 00

221.828. 090

244.010. 899

268.411. 989

295.253. 188

324.778.5 07

1.354.282. 672


2.674.158 .500

3.123.65 5.020

3.436.02 0.522

3.779.62 2.574

4.157.58 4.832

4.573.34 3.315

19.070.22 6.263

DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI

2.674.158 .500

3.123.65 5.020

3.436.02 0.522

3.779.62 2.574

4.157.58 4.832

4.573.343 .315

19.070.22 6.263

Terlaksananya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Tersedianya data Pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan Tersusunya data perencanaan dan pengembanga n kehutanan


DINAS PERTAMB ANGAN DAN ENERGI

200

BAB VIII

0 1


0 2


0 3

0 5

0 6

1 5



100%



100%

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambanga n


100%

Kontribusi sektor pertambanga n tehadap PDRB

0,98%

100%

100% 284.643.6 00

100%

100%

100% 80.805.00 0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,98%

100%

0,98% 99.766.00 0

100%

1,00% 109.742. 600

1,02% 120.716. 860

100%

100%

29.548.68 4

100% 97.039.02 5

1,05% 146.067. 401

134.312.2 00

7.086.244

88.217.2 96

1,04% 132.788. 546

100%

100%

100%

542.654.8 66

32.210.20 0

6.442.04 0

80.197.5 42

100%

100%

100%

1.911.555. 407

130.137.2 61

29.282.0 00

5.856.40 0

72.906.8 56

100%

100%

100%

100% 458.421.3 64

118.306. 601

26.620.0 00

5.324.00 0

66.278.9 60

100%

100%

100%

100% 416.746. 695

107.551. 455

24.200.0 00

4.840.00 0

60.253.60 0

100%

100%

100%

100% 378.860. 632

97.774.0 50

22.000.0 00

4.400.000

100% 344.418. 756

88.885.5 00

20.000.00 0 100%

100% 313.107. 960

404.639.6 79

1,07% 160.674.1 41

669.989.5 47


201

BAB VIII

1 6

Program pengawsan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan

Tersedianya data pertambanga n tanpa izin

1%

1 7

Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistri kan Program pengembang an dan pembinaan dan pengawasan / pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM)

Tersedianya data potensi ketenagalistri kan

62,61 %

62,61 %

4,04%

4,04%

1 8

2

1

0 4 1 7


Terkendalinya pendistribusia n bahan bakar minyak (BBM)

1%

1% 342.054.5 00

1.674.235 .800

1% 400.000. 000

64,03 %

2.000.00 0.000

3,80%

1% 440.000. 000

64,03 %

2.200.00 0.000

3,80%

1% 484.000. 000

64,03 %

2.420.00 0.000

3,80%

1% 532.400. 000

64,03 %

2.662.00 0.000

3,80%

1% 585.640.0 00

64,03 %

2.928.200 .000

3,80%

2.442.040. 000

64,03 %

12210200 000

3,80%

108.000.0 00

118.800. 000

130.680. 000

143.748. 000

158.122. 800

173.935.0 80

725.285.8 80

598.500.0 00

658.350. 000

724.185. 000

796.603. 500

876.263. 850

963.890. 235

4.019.292 .585

598.500.0 00

658.350. 000

724.185. 000

796.603. 500

876.263. 850

963.890.2 35

4.019.292. 585

PARIWISATA

0 1



DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISA TA

202

BAB VIII

2

2

1 5

Program pengembang an pemasaran pariwisata

1 6

Program pengembang an destinasi pariwisata

1 7

Program pengembang an kemitraan

0 5 0 5


Kunjungan wisata asing

47 orang

47 orang

0,45%

0,45%

KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

0 1

0 1



50 orang

340.000.0 00

Terlaksananya pengembanga n destinasi pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

213.500.0 00

100%

234.850. 000

55 orang

374.000. 000

0,48%

258.335. 000

60 orang

411.400. 000

0,50%

284.168. 500

65 orang

452.540. 000

0,50%

312.585. 350

70 orang

497.794. 000

0,50%

343.843.8 85

75 orang

547.573.4 00

0,50%

1.433.782. 735

2.283.307. 400

0,52%

45.000.00 0

49.500.0 00

54.450.0 00

59.895.0 00

65.884.5 00

72.472.95 0

302.202.4 50

6.344.134 .905

7.178.54 8.396

7.896.40 3.235

8.686.04 3.559

9.554.64 7.914

10.510.1 12.706

43.825.75 5.809

6.344.134 .905

7.178.54 8.396

7.896.40 3.235

8.686.04 3.559

9.554.64 7.914

10.510.11 2.706

43.825.75 5.809

100%

100% 613.449.1 00

100% 674.794. 010

100% 742.273. 411

100% 816.500. 752

100% 898.150. 827

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N

100% 987.965.9 10

4.119.684. 910


203

BAB VIII


0 2



100%

0 6

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perencanaan umum


100%

Terlaksananya perencanaan umum

100%

0 8

1 5

Program pemberdayaa n ekonomi masyarakat pesisir

Terlaksananya pembinaan, pengembanga n dan pembagunan ekonomi masyarakat pesisir

100%

100% 25.850.00 0

100%

100% 73.937.80 5

100%

10,77 %

100%

100%

683.100.0 00

100%

100%

751.410. 000

100%

100%

826.551. 000

100%

100%

909.206. 100

100%

100%

1.000.12 6.710

173.598.5 19

119.077.5 74

187.624. 415 10,47 %

100% 41.631.68 4

108.252. 340

170.567. 650 10,47 %

100% 37.846.9 85

98.411.2 18

155.061. 500 10,47 %

100% 34.406.3 50

89.464.7 44

140.965. 000 10,47 %

100% 31.278.5 00

81.331.5 86

128.150.0 00 10,77 %

100% 28.435.0 00

496.537.4 63

100% 206.386.8 57

10,47 %

1.100.139 .381

860.605.4 22 10,47 %

4.587.433. 191

Terlaksananya cakupan bina kelompok nelayan


204

BAB VIII


1 6

Program pemberdayaa n masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

6,45%

2 0

Program pengembang an budidaya perikanan

Terpenuhinya Produksi perikanan kelompok nelayan (ribuan ton)

5,280 Ton

5,280 Ton

2 1

Program pengembang an perikanan tangkap

Terpenuhinya produksi perikanan tangkap (ribuan ton)

6,372 Ton

6,372 Ton

2 3

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Terpenuhinya Konsumsi ikan

10,42 %

10,42 %

6,45%

6,27% 409.250.0 00

1.528.000 .000

1.740.838 .000

1.141.560 .000

Program perencanaan kawasan Minapolitan

2

0 6

PERDAGANG AN

2.067.962 .379

6,27% 450.175. 000

5,500 Ton

7,200 Ton

10,43 %

1.680.80 0.000

1.914.92 1.800

1.255.71 6.000

6,27% 495.192. 500

5,900 Ton

7,900 Ton

10,45 %

1.848.88 0.000

2.106.41 3.980

1.381.28 7.600

6,27% 544.711. 750

6,200 Ton

8, 600 Ton

10,50 %

2.033.76 8.000

2.317.05 5.378

1.519.41 6.360

6,27% 599.182. 925

6,300 Ton

9,400 Ton

10,50 %

2.237.14 4.800

2.548.76 0.916

1.671.35 7.996

6,27% 659.101.2 18

7,000 Ton

10, 000 Ton

10,50 %

2.460.859 .280

2.803.637 .007

1.838.493 .796

2.748.363. 393

7,000 Ton

10, 000 Ton

10,50 %

10.261.45 2.080

11.690.78 9.081

7.666.271. 752

200.000. 000

220.000. 000

242.000. 000

266.200. 000

292.820.0 00

1.221.020. 000

5.912.84 6.587

6.504.13 1.246

7.154.54 4.370

7.869.99 8.807

8.656.99 8.688

36.098.51 9.698


205

BAB VIII

2

0 6

0 1


DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN

0 1


0 2


0 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

0 6

1 5

2.067.962 .379


100%


100%

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

9,17%

100%

5.912.84 6.587

100% 503.514.0 00

100%

100%

100%

100%

100%

9,17%

100%

9,20% 124.300.0 00

100%

9,25% 150.000. 000

9,28% 165.000. 000

100%

100%

282.559.2 91 100%

91.302.53 5

9,34% 199.650. 000

364.888.5 59

67.762.20 8

83.002.3 05

9,31% 181.500. 000

100%

100%

100% 75.456.6 41

3.381.403. 654

87.506.07 5

61.602.0 08

DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

100%

100%

100%

36.098.51 9.698

810.914.3 32

79.550.9 77

56.001.8 25

68.596.9 46

100%

100%

100%

8.656.998 .688

737.194. 847

72.319.0 70

50.910.7 50

62.360.8 60

100%

100%

100%

7.869.99 8.807

670.177. 134

65.744.6 09

46.282.5 00

56.691.69 1

100%

100%

100%

7.154.54 4.370

609.251. 940

59.767.8 27

42.075.00 0 100%

100% 553.865. 400

54.334.38 8

100%

6.504.13 1.246

380.719.2 87

9,38% 219.615.0 00

915.765.0 00


206

BAB VIII

2

2

1 7

Program peningkatan dan pengembang an ekspor

Expor bersih perdagangan

0,90%

1 8

Program efisiensi perdagangan dalam negeri

Terlaksananya efisiensi perdagangan dalam negeri yang memadai

60,48 %

60,48 %

1 9

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Cakupan bina kelompok pedagang/usa ha informal

0,85%

0,85%

0 7 0 6


0,90%

PERINDUSTRI AN 0 1

1 6

DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN Program pengembang an industri kecil dan menengah

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

6,26%

Pertumbuhan Industri

816 Indust ri 3 Klp.

Cakupan bina kelompok pengrajin

0,35% 18.700.00 0

1.250.747 .300

0,35% 20.570.0 00

84,56 %

5.000.00 0.000

0,34%

0,35% 22.627.0 00

84,56 %

5.500.00 0.000

0,34%

0,35% 24.889.7 00

84,56 %

6.050.00 0.000

0,34%

0,35% 27.378.6 70

84,56 %

6.655.00 0.000

0,34%

0,35% 30.116.53 7

84,56 %

7.320.500 .000

0,34%

125.581.9 07

84,56 %

30.525.50 0.000

0,34%

17.600.00 0

20.000.0 00

22.000.0 00

24.200.0 00

26.620.0 00

29.282.00 0

122.102.0 00

198.249.0 00

218.073. 900

239.881. 290

263.869. 419

290.256. 361

319.281. 997

1.331.362 .967

198.249.0 00

218.073. 900

239.881. 290

263.869. 419

290.256. 361

319.281.9 97

1.331.362. 967

6,26%

6,30% 198.249.0 00

6,35% 218.073. 900

6,38% 239.881. 290

6,42% 263.869. 419

6,45% 290.256. 361

6,50% 319.281.9 97

DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

1.331.362. 967

3,85%

4,00%

4,45%

4,85%

5,35%

5,85%

6,00%

3 Klp.

3 Klp.

4 Klp

5 Klp

6 Klp

7 Klp

7 Klp


207

BAB VIII

2

1

0 8 1 4


TRANSMIGR ASI 0 1

1 5

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA SI Program pengembang an wilayah transmigrasi

1 6

Program transmigrasi lokal

1 7

Program transmigrasi regional

Terlaksananya Transmigrasi Swakarsa Mandiri Terlaksananya penyuluhan transmigrasi lokal Terlaksananya penyuluhan transmigrasi regional

48,51 %

48,51 %

17,23 %

17,23 %

34,26 %

34,26 %

47.000.00 0

51.700.0 00

56.870.0 00

62.557.0 00

68.812.7 00

75.693.9 70

315.633.6 70

47.000.00 0

51.700.0 00

56.870.0 00

62.557.0 00

68.812.7 00

75.693.97 0

315.633.6 70

22.800.00 0

8.100.000

16.100.00 0

48,51 %

17,23 %

34,26 %

25.080.0 00

8.910.00 0

17.710.0 00

48,51 %

17,23 %

34,26 %

27.588.0 00

9.801.00 0

19.481.0 00

48,51 %

17,23 %

34,26 %

30.346.8 00

10.781.1 00

21.429.1 00

48,51 %

17,23 %

34,26 %

33.381.4 80

11.859.2 10

23.572.0 10

48,51 %

17,23 %

34,26 %

36.719.62 8

13.045.13 1

25.929.21 1

48,51 %

17,23 %

34,26 %

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI

153.115.9 08

54.396.44 1

108.121.3 21


208

BAB IX


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, menyebutkan bahwa penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Pengukuran kinerja daerah akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan daerah baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan gambaran yang menunjukkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gabungan sosok tampilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan organisasi pemerintah daerah di masa yang akan datang. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian indikator daerah untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut digunakan untuk mengevaluasi apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur

keampuan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah


dapat

319

BAB IX


dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek tersebut meliputi: (1) aspek kesejahteraan masyarakat, dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, fokus seni budaya, (2) aspek pelayanan umum, dengan fokus pelayanan urusan wajib, dan pelayanan urusan pilihan, serta (3) aspek daya saing daerah, dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia. Indikator kinerja daerah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan kondisi riil organisasi pemerintah daerah. Penetapan target kinerja masing-masing indikator kinerja daerah, selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan SDM, dan tingkat kinerja efektif, juga memasukkan semangat dan nilai-nilai gotong-royong dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang mendukung berbagai program guna tercapainya target kinerja sasaran. Dengan demikian, nilainilai gotong-royong menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja sasaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa tidaklah cukup upaya pencapaian target kinerja sasaran hanya disandarkan pada ketersediaan anggaran yang nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang perlu didanai dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai kegotongroyongan dalam pencapaian target kinerja selama lima tahun mendatang. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaen Banggai Tahun 2011-2016 dapat diuraikan dalam Tabel 9.1.


320

BAB IX


TABEL 9.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.

ASPEK / FOKUS/ BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1. Pertumbuhan PDRB (%) 1.2. Laju inflasi Kabupaten (%) 1.3. PDRB per kapita (juta Rp) 1.4. Indeks Ketimpangan 1.5. Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan (%) 1.6. Angka Kriminalitas yang tertangani Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. Pendidikan 1.1. Angka melek huruf 1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah 1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) :

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2011

2012

2013

2014

2015

2016

24,50%

24,75%

24,95%

25,25%

25,65%

26,55%

27,50%

7,74

7,75

7,85

7,95

8,25

8,55

8,55

13,35

17

19

21

23

25

25

0,392

0,390

0,385

0,380

0,375

0,365

0,365

87,93%

88,90%

89,95%

91,35%

92,25%

92,55%

92,55%

3.665 kasus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95,87

96,42

96,98

97,21

97,87

98,25

98,25

7,94

7,98

8,04

8,09

8,12

8,18

8,18


321

BAB IX

No.

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.



Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) : APT SD/MI APT SMP/MTS APT SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Usia Harapan Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Persentase Balita Gizi Buruk




2011 109,12

2012 110,05

2013 110,58

2014 111,32

2015 111,86

2016 112,31

77,54

77,95

78,14

78,85

79,68

80,31

80,31

56,72

57,02

57,75

58,43

59,86

60,02

60,02

35,69%

35,98%

36,03%

36,46%

36,87%

37,66%

37,66%

17,78%

18,21%

18,69%

19,21%

19,78%

20,14%

20,14%

13,55%

13,85%

14,05%

14,32%

14,95%

15,57%

15,57%

99,85%

99,85%

99,90%

99,90%

99,95%

99,95%

99,95%

91,88%

92,75%

93,46%

94,25%

95,25%

96,55%

96,55%

35,07%

36,58%

37,63%

38,55%

39,38%

40,35%

40,35%

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

72,48

72,88

73,45

74,55

75,32

76,85

76,85

200

180

165

135

110

102

102

3,16

2,85

2,45

2,15

1,95

1,35

1,35


112,31

322

BAB IX

No.

3. 3.1.



Ketenagakerjaan Rasio Penduduk yang bekerja

Fokus Seni dan Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan 1.1. Jumlah Grup Kesenian 1.2. Jumlah Gedung Kesenian 2. Pemuda dan Olahraga 2.1. Jumlah klub Olah Raga 2.2. Jumlah Gedung Olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1.1. Pendidikan Dasar : 1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah : - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS 1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah - SD/MI




2011

2012

2013

2014

2015

2016

96,71%

96,85%

96,99%

97,15%

97,18%

97,76%

97,76%

26 grup

26 grup

28 grup

30 grup

32 grup

34 grup

34 grup

1

1

1

1

2

2

2

36 klub

36 klub

38 klub

38 klub

40 klub

40 klub

40 klub

7 buah

7 buah

7 buah

8 buah

8 buah

9 buah

9 buah

98,8

98,8

98,9

98,9

99,16

99,85

99,85

76,83

76,83

76,9

77,14

77,89

78,54

78,86

25,54

28,58

30,38

32,75

36,65

40,28

40,28


323

BAB IX

No.

1.1.3.

1.2. 1.2.1.

1.2.2.

1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2.

1.4. 1.4.1.



- SMP/MTS Rasio Guru terhadap murid - SD/MI - SMP/MTS Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah : - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah - SMA/MA/SMK Rasio Guru terhadap murid - SMA/MA/SMK Fasilitas Pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah Pendidikan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Kondisi bangunan baik - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)




2011 21,1

2012 24,65

2013 28,35

2014 34,14

2015 38,86

2016 43,62

44,32

45,48

48,75

50,24

52,68

54,37

54,37

55,05

56,74

57,52

58,54

59,56

60,28

60,28

47,01

47,52

48,02

48,95

49,21

49,67

49,67

20,00

20,76

21,23

22,46

23,76

25,52

25,52

81,65

81,98

82,12

82,75

83,45

83,45

83,45

79%

82%

85%

87%

89%

90%

90%

72%

75%

78%

80%

82%

85%

85%

74%

75%

77%

79%

82%

85%

85%

15,24%

15,78%

16,45%

17,34%

18,67%

19,65%

19,65%


43,62

324

BAB IX

No.

1.5.

1.6.

1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



Angka Putus Sekolah - Angka Putus Sekolah SD/MI - Angka Putus Sekolah SMP/MTs - Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Angka Kelulusasn : - Angka Kelulusan (AL) SD/MI - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs - Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kesehatan Rasio Posyandu per satuan Balita Rasio Puskesmas per 1000 Penduduk Rasio Pustu per 1000 Penduduk Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk Rasio Dokter Spesialis per 1000 Penduduk Rasio Dokter Umum per 1000 Penduduk Rasio Tenaga Medis (Perawat) per




2011

2012

2013

2014

2015

2016

(512) 13,78%

11,46%

10,28%

9,42%

8,98%

7,35%

7,35%

(983) 15,65%

13,12%

12,87%

11,93%

10,45%

9,23%

9,23%

(222) 20,43%

18,65%

17,54%

16,32%

15,32%

14,96%

14,96%

92,37

92,85

93,26

93,47

94,64

95,82

95,82

90,71

91,24

92,87

93,42

94,32

94,58

94,58

50,03%

52,38%

52,87%

53,45%

54,53%

55,75%

55,75%

18,66

18,99

19,1

19,2

19,2

19,35

19,35

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

0,32

0,32

0,33

0,33

0,34

0,35

0,35

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,09

0,16

0,17

0,19

0,25

0,35

0,45

0,45

0,22

0,25

0,35

0,55

0,65

0,75

0,75


325

BAB IX

No.






2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,8

0,84

0,89

0,95

0,99

1,05

1,05

87%

88%

89%

90%

95%

95%

85%

87%

88%

89%

90%

90%

90%

86%

87%

88%

89%

90%

90%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

74%

77%

80%

83%

85%

85%

87%

89%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

1000 Penduduk 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17.

2.18. 2.19.

Rasio Tenaga Medis (Bidan) per 1000 Penduduk Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan Ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

98%


326

BAB IX

No.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.



Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

2.24.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin

2.25.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif Pekerjaan Umum Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik

2.26.

2.27. 3. 3.1.

3.2.

Panjang jalan dilalui Roda 4




2011

2012

2013

2014

2015

2016

65%

70%

75%

75%

80%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

75%

80%

80%

382,00 km

412,00 km

444,00 km

477,00 km

511,00 km

546,00 km

546,00 km

11,43%

12,32%

13,28%

14,27%

15,28%

16,33%

16,33%

0,007

0,007

0,008

0,009

0,01

0,03

0,03

95%


327

BAB IX

No.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.



Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari




2011

2012

2013

2014

2015

2016

813,60 km

833,60 km

855,60 km

878,60 km

902,60 km

927,60 km

927,60 km

32,06%

32,84%

33,71%

34,62%

35,56%

36,55%

36,55%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

45%

50%

55%

55%

60%

60%

45%

50%

55%

55%

60%

60%

45%

50%

55%

55%

60%

60%

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

0,0010

0,0010

65%

75%

85%

95%

100%

100%

0,0006


328

BAB IX

No.




2011

3.11.

3.12.

3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17.

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari - Sangat buruk - Buruk - Sedang - Baik - Sangat baik Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Rasio Jaringan Irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali



2012

2013

2014

2015

2016

30%

35%

35%

40%

40%

40%

40%

45%

45%

50%

50%

50%

65%

65%

65%

70%

70%

70%

75%

80%

80%

80%

80%

80%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

60%

65%

65%

70%

70%

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

0,39

0,39

0,42

0,44

0,49

0,56

0,56

45%

50%

55%

58%

60%

60%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

38%

40%

45%

50%

50%

50%


329

BAB IX

No.






2011

2012

2013

2014

2015

2016

80,77%

81,56%

82,47%

85,82%

87,75%

88,41%

88,41%

77,71%

79,85%

80,34%

80,86%

81,42%

83,56%

83,56%

14%

15%

16%

18%

20%

20%

58%

60%

65%

65%

70%

70%

20%

20%

20%

20%

25%

25%

58%

60%

64%

68%

75%

75%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,83

3,21

3,78

4,32

4,56

4,56

setahun 3.18.

3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.33.

3.34. 3.35. 3.36.

3.37.

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase rumah tinggal bersanitasi Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Terlaksananya pengaturan jasa konstruksi Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

2,73


330

BAB IX

No.

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12.

5. 5.1. 5.2.



Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih Rumah Tangga Pengguna Listrik Rumah tangga bersanitasi Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU Lingkungan permukiman kumuh Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tersedianya luasan RTH publik




2011

2012

2013

2014

2015

2016

58,93%

59,68%

61,54%

61,88%

63,45%

67,69%

67,69%

43,92%

43,99%

44,20%

44,85%

46,82%

49,82%

49,82%

81,87%

81,95%

82,35%

82,86%

84,62%

87,55%

87,55%

0,16

0,19

0,25

0,46

0,69

0,85

0,85

0,26

0,29

0,37

0,47

0,68

0,87

0,87

45%

65%

85%

95%

100%

100%

55%

60%

65%

65%

70%

70%

45%

65%

85%

95%

100%

100%

0,011%

0,011%

0,011%

0,090%

0,080%

0,080%

1%

3%

5%

8%

10%

10%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

14%

18%

20%

20%

20%

15%

15%

18%

20%

25%

25%

0,011%


331

BAB IX

No.




2011

5.3. 5.4. 5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Ruang publik yang berubah peruntukannya Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten beserta rencana rincinya Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang



2012

2013

2014

2015

2016

20%

25%

30%

35%

45%

45%

50%

45%

35%

30%

20%

20%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

75%

80%

85%

95%

100%

100%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

90%

95%

100%

100%

100%

100%


332

BAB IX

No.

6. 6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5. 6.6.

6.7.

6.8.



penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen Perencanaan: RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan Renstra-SKPD yang telah ditetapkan dengan Kepala SKPD Tersedianya Sistem dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD




2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada

Ada

Ada

Ada

90%

90%

98%

100%

100%

100%

100%


333

BAB IX

No.

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 8. 8.1. 8.2. 8.3.



Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio Izin Trayek Jumlah uji KIR Angkutan Umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis - Pelabuhan Laut - Bandar Udara - Terminal Bis Angkutan Darat Kepemilikan KIR Angkutan Umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Persentase penduduk berakses air minum Persentase luas permukiman yang tertata




2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.318.942 Org

1.450.000

1.550.000

1.650.000

1.750.000

1.850.000

1.850.000

0,0013

0,0022

0,0034

0,0048

0,0057

0,0085

0,0085

3.721

3.800

3.900

4.050

4.110

4.220

4.220

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

13

14

14

14

0,025%

0,028%

0,031%

0,034%

0,037%

0,040%

0,040%

0,8828

0,8830

0,9120

0,9340

0,9395

0,9692

0,9692

0,022

0,025

0,028

0,032

0,035

0,040

0,040

93,33% (Kec. Luwuk)

93,40%

93,50%

94,50%

95,55%

96,65%

96,65%

59,09%

60,00%

63,56%

65,57%

68,02%

70,00%

70,00%

25,50%

25,75%

26,00%

26,45%

27,88%

30,24%

30,24%


334

BAB IX

No.

8.4. 8.5. 8.6. 8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9. 9.1. 9.2.



Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingungan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis penegakan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaan udara Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara



2011

2012

24

24

24

24


2013

2014

2015

2016

20%

40%

60%

80%

100%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

50%

50%

55%

60%

70%

75%

90%

90%

90%

90%

90%

90%


335

BAB IX


No.


10. 10.1.

Kependudukan dan Catatan Sipil Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

10.2.




2011

2012

2013

2014

2015

2016

77.510 org/31,17%

42,17%

55,65%

77,63%

84,28%

95,75%

95,75%

Kepemilikan Akte Kelahiran

80.446 Org/22,46%

49,84%

66,41%

71,23%

88,65%

93,86%

93,86%

10.3.

Kepemilikan Kartu Keluarga

23.225 KK / 22,27%

28,65%

35,21%

40,76%

47,87%

53,42%

53,42%

10.4.

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan

Ada

Ada

49,34%

49,34%

0%

0%

11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

11.5.

11.6.

Tidak ada

4.497 Org

49,03%

49,09%

49,13%

49,22%

80%

80%

95%

95%

100%

100%

80%

80%

95%

95%

100%

100%

80%

80%

95%

95%

100%

100%


336

BAB IX

No.




2011

11.7.

11.8.

11.9.

12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5.

oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah Akseptor KB Baru Cakupan peserta KB aktif Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun Cakupan Pasangan Usia Subur yang



2012

2013

2014

2015

2016

65%

68%

72%

75%

75%

75%

65%

68%

72%

75%

80%

80%

45%

45%

48%

50%

50%

50%

10.462

10,65%

15,74%

19,96%

22,31%

25,45%

25,45%

50.268

57,75%

58,22%

60,25%

62,35%

65,00%

65,00%

2,85%

3,05%

3,15%

3,30%

3,50%

3,50%

4,25%

4,52%

4,74%

4,85%

5,00%

5,00%


337

BAB IX

No.




2011

12.6. 12.7.

12.8.

12.9. 12.10.

12.11.

12.12.

ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

50.369 KK



2012

2013

2014

2015

2016

58,75%

61,42%

63,68%

68,54%

70,00%

70,00%

68,65%

75,67%

79,65%

84,21%

87,00%

87,00%













10% per tahun

15% per tahun

20% per tahun

25% per tahun

30% per tahun

30% per tahun

25%

35%

50%

75%

100%

100%

0,46%

0,57%

0,64%

0,75%

0,82%

0,82%


338

BAB IX

No.



13. 13.1.

Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

13.2.

PMKS yang memperoleh bantuan sosial : - Program Keluarga Harapan (PKH) - Anak terlantar - Penyandang cacat - Bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) - Lanjut usia - Keluarga Rentan Sosial - Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang mendapatkan rumah : - Yang mendapatkan jaminan hidup - Tuna Susila - Korban bencana alam - Pekerja Migran - Asuransi Kesejahteraan Sosial (Akesos) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Presentase korban bencana skala

13.3.

13.4. 13.5.




2011

2012

2013

2014

2015

2016

20 Panti

21

21

22

22

23

23

-

10 KK

15 KK

20 KK

25 KK

30 KK

30 KK

1.875 Orang

563 Orang

469 Orang

375 Orang

281 Orang

187 Orang

187 Orang

711 Orang

208 Orang

174 Orang

139 Orang

104 Orang

71 Orang

71 Orang

200 KK

2.665 KK

2.665 KK

2.665 KK

2.665 KK

2.665 KK

2.665 KK

3.545 Orang

1.064 Org

886 Org

709 Org

532 Org

354 Org

354 Org

10 KK

13 KK

15 KK

20 KK

25 KK

25 KK

50 KK

42 KK

34 KK

25 KK

17 KK

17 KK

10 KK

13 KK

15 KK

20 KK

25 KK

25 KK

79 Org

65 Org

52 Org

39 Org

26 Org

26 Org

20 KK

22 KK

23 KK

24 KK

25 KK

25 KK

32 KK

32 KK

35 KK

38 KK

40 KK

40 KK

70%

75%

75%

75%

80%

80%

168 KK

261 Orang

30 KK


339

BAB IX

No.




2011

13.6.

13.7.

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7. 14.8. 14.9.

kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja (%) Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Tingkat pengangguran terbuka Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Pemeriksaan perusahaan



2012

2013

2014

2015

2016

70%

75%

75%

75%

80%

80%

30%

35%

35%

40%

40%

40%

75,845

76,32%

77,41%

78,23%

79,57%

80,20%

80,20%

2,54%

8%

15%

30%

50%

70%

70%

35%

45%

55%

65%

75%

75%

35%

45%

50%

55%

60%

60%

35%

45%

50%

55%

60%

60%

3,13%

2,98%

2,85%

2,62%

2,43%

2,43%

30%

35%

40%

45%

50%

50%

40%

40%

40%

45%

50%

50%

35%

35%

40%

40%

45%

45%

3,29%


340

BAB IX

No.




2011

14.10. 15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 16.1. 16.2. 16.3. 17. 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6. 17.7.

Pengujian peralatan di perusahaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil Penanaman Modal Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Cakupan kajian seni Cakupan fasilitasi seni Misi Kesenian dan Budaya Cakupan sumber daya manusia kesenian Cakupan organisasi



2012 35%

2013 40%

2014 40%

2015 45%

2016 50%

(136/214)63%

64%

65%

66%

68%

70%

70%

25 UKM

50 UKM

100 UKM

150 UKM

200 UKM

250 UKM

250 UKM

PMDN 23 / PMA 6

23 / 6

24 / 6

26 / 6

26 / 6

28 / 6

28 / 6

50%

50%

60%

64%

68%

70%

70%

+45%

+45%

+45%

+45%

+45%

+45%

1 kali

1 kali

2 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

2 buah

2 buah

20%

25%

35%

35%

50%

50%

15%

20%

20%

25%

30%

30%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

10%

15%

15%

20%

25%

25%

15%

20%

20%

30%

34%

34%


50%

341

BAB IX

No.

17.8. 18. 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5. 19. 19.1. 19.2. 20.

20.1. 20.2. 20.3.



(lembaga/dewan kesenian, UPT kesenian) Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Kegiatan Olahraga Lapangan olah raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan tehadap LSM, Ormas, dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 pernduduk Jumlah Limnas per jumlah 10.000 penduduk Tingkat penyelesaian pelanggaran




2011

2012

2013

2014

2015

2016

29 situs/BCB

29 situs/BCB

29 situs/BCB

29 situs/BCB

29 situs/BCB

29 situs/BCB

29 situs/BCB

35 buah

35 buah

38 buah

38 buah

40 buah

40 buah

40 buah

54

58

60

60

62

62

64

51

51

54

54

56

56

56

25%

32%

45%

50%

50%

50%

25%

32%

45%

50%

50%

50%

45%

60%

65%

65%

70%

70%


342

BAB IX

No.

20.4.

21. 21.1. 21.2. 21.3. 21.4. 21.5. 21.6. 21.7. 21.8. 21.9. 22. 22.1.

22.2.



K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah Ketahanan Pangan Regulasi Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan energi dan protein per kapita Penguatan cadangan pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah. Stabilitas harga dan pasokan pangan Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan daerah rawan pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ((LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan




2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tidak ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

65%

65%

68%

72%

85%

90%

90%

65%

68%

72%

85%

90%

90%

40%

45%

45%

50%

60%

60%

65%

68%

72%

85%

90%

90%

70%

75%

78%

85%

90%

90%

70%

75%

78%

85%

90%

90%

70%

70%

75%

75%

80%

80%

50%

50%

55%

55%

60%

60%

30%

35%

40%

50%

65%

65%

30%

35%

40%

50%

65%

65%


343

BAB IX

No.




2011



2012

2013

2014

2015

2016

30%

35%

40%

50%

65%

65%

30%

35%

40%

50%

65%

65%

30%

35%

40%

50%

65%

65%

30%

35%

40%

50%

65%

65%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

PKK 22.3. 22.4. 22.5. 22.6. 22.7. 22.8. 23. 23.1. 23.2. 24. 24.1. 24.2. 25. 25.1. 25.2. 25.3. 25.4.

Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan Masyarakat Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Statistik Buku "Kabupaten Dalam Angka" Buku "PDRB Kabupaten" Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Komunikasi dan Informatika Jumlah surat kabar nasional / lokal Jumlah penyiaran radio / TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :


344

BAB IX

No.




2011

26. 26.1. 26.2. 26.3.

- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; - Media baru seperti website (media online); - Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; - Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; - Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho. Perpustakaan Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar : - Padi



2012

2013

2014

2015

2016

6 kali/tahun

6 kali/tahun

8 kali/tahun

10 kali/tahun

12 kali/tahun

12 kali/tahun

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap minggui

Setiap minggu

Setiap hari

Setiap hari

6 kali/tahun

6 kali/tahun

8 kali/tahun

10 kali/tahun

12 kali/tahun

12 kali/tahun

6 kali/tahun/ kec

6 kali/tahun/ kec

8 kali/tahun/ kec

10 kali/tahun/ kec

12 kali/tahun/ kec

12 kali/tahun/ kec

6 kali/tahun

6 kali/tahun

8 kali/tahun

10 kali/tahun

12 kali/tahun

12 kali/tahun

61

61

64

64

66

68

68

7.880

7.900

8.500

9.850

10.100

11.500

11.500

635

650

850

1250

1750

2000

2000

161.901ton/1,91%

2,53%

2,78%

2,82%

2,84%

2,96%

2,96%


345

BAB IX

No.

1.2.

1.3.

1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1.



- Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar (dalam ribuan ton) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Perkebunan Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Nilai Tukar Petani Kebun Peternakan Jumlah Populasi Ternak



2011 8.933ton/1,75%

2012 2,21%

2013 2,30%

2014 2,42%

2015 2,51%

2016 2,76%

1.056ton/4,17%

4,42%

4,56%

4,78%

4,83%

4,98%


2,76% 4,98%

1.774ton/1,78%

1,94%

2,43%

2,72%

2,96%

3,16%

3,16%

237ton/10,78%

18,54%

26,30%

30,65%

36,75%

40,20%

40,20%

2.853ton/5,18%

12,75%

18,94%

22,31%

26,56%

30,24%

30,24%

1.187ton/4,67%

8,53%

14,72%

19,12%

20,75%

24,95%

24,95%

34,89%

34,95%

35,05%

35,15%

35,20%

35,20%

35,20%

14,63%

14,65%

14,68%

14,70%

14,75%

14,80%

14,80%

(7,29%)7,79%

8,25%

8,45%

8,87%

9,24%

9,58%

9,58%

0,36%

0,34%

0,33%

0,30%

0,30%

0,30%

0,28%

5,35%

5,34%

5,33%

5,32%

5,31%

5,30%

5,29%

20,26%

20,36%

20,46%

20,56%

20,66%

20,76%

20,90%


346

BAB IX

No.

4.2.



- Ternak besar (sapi, kerbau, kuda) - Ternak kecil (kambing, domba, babi) - Unggas Konsumsi daging ternak - Ternak besar (sapi) - Unggas

4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2.

7. 7.1. 7.2.

Cakupan Bina Kelompok Peternak Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Energi dan Sumber Daya Mineral Pertambangan tanpa izin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Pariwisata Kunjungan Wisata (asing) Kontribusi sektor pariwisata (hotel dan Restoran; Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan tangkap (ribuan ton) Produksi perikanan Kelompok




2011 44.080 ekor

2012 44.150

2013 44.300

2014 44.450

2015 44.600

2016 44.750

68.346 ekor

68.450

68.600

68.750

68.900

69.050

69.050

726.440 ekor

727.500

737.500

747.500

757.500

767.500

767.500

540,50 ton

543,50 ton

547,50 ton

550,50 ton

553,50 ton

553,50 ton

4.510 ton

4.535 ton

4.550 ton

4.565 ton

4.575 ton

4.585 ton

1,97%

1,98%

2,00%

2,05%

2,10%

2,15%

2,15%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

4,72%

4,72%

4,85%

4,95%

5,10%

5,15%

5,15%

47 Org

50 Org

55 Org

60 Org

65 Org

70 Org

75 Org

0,45%

0,48%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,52%

6.372 ton

7.200 ton

7.900 ton

8.600 ton

9.400 ton

10.000 ton

10.000 ton

5.280 ton

5.500 ton

5.900 ton

6.200 ton

6.700 ton

7.000 ton

7.000 ton

534,82 ton/535,50 ton 4.474,46ton/4.490 ton


44.750

347

BAB IX

No.






2011

2012

2013

2014

2015

2016

47,62%

52,50%

55,65%

61,62%

65,50%

75,00%

75,00%

10,42%

10,43%

10,45%

10,50%

10,50%

10,50%

10,50%

9,17%

9,20%

9,25%

9,28%

9,31%

9,34%

9,38%

6,26%

6,30%

6,35%

6,38%

6,42%

6,45%

6,50%

Nelayan (ribuan ton) 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10. 10.1.

Konsumsi Ikan Cakupan bina Kelompok Nelayan Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan Cakupan Bina Kelompok pedagang/usaha informal Perindustrian Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Ketransmigrasian Transmigrasi Swakarsa Mandiri

816 industri/3,85%

4,00%

4,45%

4,85%

5,35%

5,85%

6,00%

3 kelompok

3 kelompok

4 kelompok

5 kelompok

6 kelompok

7 kelompok

7 kelompok

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


348

BAB IX

No.



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita 1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 1.3. Produktivitas total daerah 1.4. Kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB 1.5. Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB 2. Pertanian 2.1. Nilai tukar Pertanian Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 1. Perhubungan 1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 1.2. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun 2. Penataan Ruang 2.1. Ketaatan terhadap RTRW 2.2. Luas Wilayah Produktif




2011

2012

2013

2014

2015

2016

5,04%

5,04%

5,08%

5,10%

5,15%

5,20%

5,20%

10,58%

10,59%

10,62%

11,15%

11,56%

11,87%

11,87%

1,696

1,699

1,720

1,745

1,775

1,795

1,795

841.573

950.000

1.150.000

1.350.000

1.550.000

1.750.000

1.750.000

70%

75%

80%

85%

90%

90%

75%

78%

80%

83%

85%

85%

1.


349

BAB IX

No.




2011

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

3.1. 3.2. 4. 4.1. 5. 5.1.

Luas Wilayah Industri Luas Wilayah Kebanjiran Luas Wilayah Kekeringan Luas Wilayah Perkotaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegwaian dan Persandian Jenis dan jumlah Bank dan Cabang Jumlah Penginapan/hotel Lingkungan Hidup Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Komunikasi dan Informatika Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Fokus Iklim Berinvestasi 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1. Angka kriminalitas 1.2. Lama proses perijnan 1.3. Jumlah dan macam pajak daerah



2012 10%

2013 12%

2014 15%

2015 17%

2016 18%

15%

13%

12%

10%

9%

9%

20%

18%

15%

12%

10%

10%

4%

6%

6%

8%

10%

10%

10

10

10

10

12

13

13

40

42

45

50

53

55

55

57,66%

58,00%

59,95%

65,57%

68,02%

70,00%

70,00%

43,92%

44,00%

44,75%

45,87%

47,62%

48,48%

48,48%

8

9

10

11

11

11

18%

3.665 kasus

8


350

BAB IX

No.




2011

Target Capaian Setiap Tahun 2012

2013

2014

2015

2016


Fokus Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan 1. 1.1. Rasio Ketergantungan


351

BAB X


BAB X PEDOMAN PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

A. Pedoman Transisi Dalam Rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017, dan atau serta mengingat waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilukada 2016 dalam menyusun RPJMD Tahun 2016-2021, maka RPJMD 2011-2016 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk periode berikutnya. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

B. Kaidah Pelaksanaan Dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun ke depan, diperlukan sinkronisasi dan kesinambungan program pembangunan baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (overlapping) pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pemerintahan yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai.


352

BAB X


RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Agenda Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Banggai dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dalam RPJMD Tahun 2011-2016 dengan sebaik-baiknya; 2. Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah; 3. SKPD Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 yang nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-SKPD) serta menjamin konsistensinya; 4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016, Bappeda Kabupaten Banggai berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 ke dalam Renstra-SKPD Kabupaten Banggai.


353

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANGGAI TAHUN

Recommend Documents