EXECUTIVE SUMMARY
DRAFT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) TAHUN 2006 – 2011
KABUPATEN BENGKULU UTARA
I.
Pengertian RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan
untuk periode 5 ( lima) tahun yang menjabarkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah Rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk jangka waktu lima tahun selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. pasal. 4 ayat ( 2 ) UU. Nomor 25 tahun 2004.
Maksud dan Tujuan dari dokumen RPJM : Menyediakan suatu acuan tertulis bagi seluruh jajaran pemerintahan dan DPRD ; Menyediakan suatu standar tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja ; Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah pada saat ini ; Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dalam mencapai tujuan ; serta memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan DPRD kabupaten Bengkulu Utara untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
II.
VISI dan MISI Kabupaten Bengkulu Utara Visi Kabupaten Bengkulu Utara adalah Terwujudnya masyarakat Bengkulu Utara yang
sejahtera, berkeadilan dan religius berlandaskan kebersamaan dan kesetaraan. Sedang Misi Kabupaten Bengkulu Utara adalah : 1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 2. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4. Meningkatkan Kebersamaan, Kesetaraan dan Keadilan Masyarakat 5. Mewujudkan Masyarakat yang Religius.
III. Strategi Pembangunan Efektifitas pelaksanaan agenda pembangunan dapat dicapai melalui beberapa strategi yang ditemukan dari kondisi yang objektif
dan Misi yang ingin dicapai, antara lain : Misi 1 yaitu
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dicapai melalui strategi : Peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat melalui penguasaan teknologi produksi berbasis sumberdaya lokal ; Peningkatan produksi yang memiliki daya saing melalui perluasan akses masyarakat terhadap faktorfaktor produksi ; Peningkatan investasi melalui penciptaan daya tarik investasi ; Peningkatan penguasaan pasar melalui ketersediaan informasi, infrastruktur dan jalinan kerja sama (kemitraan) ; dan peningkatan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja
Misi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dicapai dengan strategi : Peningkatan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di setiap jenjang pendidikan ; Peningkatan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian Balita, peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian
ibu melahirkan,
penurunan angka kematian kasar dan penurunan status gizi buruk Balita ; Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Misi 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dicapai dengan strategi : Peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah melalui penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial ; Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan melalui penataan kelembagaan perangkat daerah yang akuntabel dan responsif ; Peningkatan ketatalaksanaan (manajemen) pelayanan kepemerintahan melalui penerapan standarisasi pelayanan, pengawasan dan evaluasi yang mampu melayani masyarakat secara adil, mudah dan murah ; dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.
Misi 4 yaitu Meningkatkan Kebersamaan, Kesetaraan dan Keadilan Masyarakat dicapai dengan strategi : Peningkatan transparansi dalam seluruh sisi kehidupan masyarakat melalui perwujudan rasa percaya dan tidak saling mencurigai ; Peningkatan semangat demokratisasi dalam kehidupan politik : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab moral serta kemauan yang kuat untuk pembangunan ; Peningkatan kesetaraan gender melalui kesamaan hak, peluang dan kesempatan dalam pembangunan bagi kaum perempuan ; serta peningkatan rasa keadilan bagi masyarakat melalui penciptaan rasa aman dan penegakan supremasi hukum dan HAM
Misi 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Religius dicapai dengan strategi : Peningkatan kualitas kerukunan hidup dan toleransi umat beragama ; Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemahaman keagamaan dan kualitas rumah ibadah ; Peningkatan budi pekerti masyarakat terutama usia sekolah melalui proses Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah-sekolah ; Peningkatan pemahaman agama masyarakat melalui Koordinasi, Integrasi dan Edukasi/pendidikan (KIE) keagamaan ; serta peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan melalui berbagai perkuatan oleh pemerintah dan masyarakat.
IV. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Gambaran kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana perkembangan nilai APBD Kabupaten Bengkulu Utara selama lima tahun terakhir (tahun 2001-2005), menunjukkan kondisi yang fluktuatif, bila dilihat dari sisi penerimaan komposisi penerimaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2005 didominasi oleh Dana Perimbangan yang mencapai 92,80 %, PAD sebesar 2,89 % dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 4,30 % sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran daerah, selama lima tahun terakhir rata-rata realisasi pengeluaran daerah juga mengalami fluktuasi.
Dilihat dari sisi penerimaan daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah didapat dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha, dan lain- lain PAD. Data jumlah penerimaan daerah yang didapat malalui sumber Pendapatan Asli Daerah tiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut : pada Tahun 2001 jumlah penerimaan mencapai Rp. 6.400.000.000 ; tahun 2002 jumlah penerimaan mencapai Rp. 5.120.603.000 ; tahun 2003 jumlah penerimaan mencapai Rp. 5.250.819.000 ; tahun 2004 jumlah penerimaan mencapai Rp. 4.398.107.500 ; dan tahun 2005 jumlah penerimaan yang dicapai adalah Rp. 5.892.999.000.
Sumber penerimaan dari Dana Perimbangan didapat dari : Bagi hasil pajak & non pajak ; Dana Alokasi Umum ; DAK DR dan DAK Non DR ; serta Bagi Hasil Pajak Propinsi. Data jumlah penerimaan daerah yang didapat malalui Dana Perimbangan tiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut : pada Tahun 2001 jumlah penerimaan mencapai Rp. 158.415.157.404 ; tahun 2002 jumlah penerimaan mencapai Rp. 195.290.284.532 ; tahun 2003 jumlah penerimaan mencapai Rp. 223.363.079.000 ; tahun 2004 jumlah penerimaan mencapai Rp. 177.100.000.000 dan pada tahun 2005 jumlah penerimaan mencapai Rp. 188.965.000.000.-
Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang sah adalah dari Bantuan Dana Kontijensi dengan jumlah penerimaan daerah yang didapat antara lain pada tahun 2002 jumlah penerimaan mencapai Rp. 4.635.039.000 ; tahun 2003 jumlah penerimaan mencapai Rp. 15.480.000.000 ; tahun 2004 jumlah penerimaan mencapai Rp. 16.398.218.400 ; dan pada tahun 2005 jumlah penerimaan mencapai Rp. 8.762.000.000.-
Dari data-data diatas maka Total Pendapatan tiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir antara lain : pada tahun 2001 total pendapatan adalah Rp. 164.815.157.404 ; tahun 2002 total pendapatan adalah Rp. 205.045.926.532 ; tahun 2003 total pendapatan adalah Rp. 244.093.898.000 ; tahun 2004 total pendapatan adalah Rp. 197.896.325.900 ; dan pada tahun 2005 total pendapatan adalah Rp. 203.619.999.000.Jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap total penerimaan Kabupaten Bengkulu Utara dalam kurun 5 tahun terakhir, menunjukkan angka yang sangat kecil, yaitu antara 2,15 % hingga 3,88 %. PAD mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar rata-rata 55.04 % per tahun. Suatu peningkatan yang cukup tinggi, peningkatan ini terutama berasal dari sumber pajak daerah dengan sumbangan terhadap total PAD pada tahun 2004 mencapai 76,86% atau sebesar Rp. 80,647,318,170. Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sesuai UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 telah mengakibatkan terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
Dari sisi Pengeluaran ada 2 (dua) kegiatan yang dilakukan yaitu : Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan. Dari kedua kegiatan tersebut jumlah pengeluaran yang ada setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut : pada Tahun 2001 jumlah pengeluaran mencapai Rp. 164.815.157.404 ; tahun 2002 jumlah pengeluaran mencapai
Rp. 205.045.926.532 ; tahun 2003
jumlah pengeluaran mencapai Rp. 244.093.898.000 ; pada tahun 2004 jumlah pengeluaran mencapai Rp. 225.896.325.900 ; dan pada tahun 2005 jumlah pengeluaran mencapai Rp. 224.619.999.000.-
Berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang ada APBD Kabupaten Bengkulu Utara saat ini masih mengalami defisit, sebagai contoh pada tahun 2004 mengalami defisit sebesar Rp. 28.000.000.000 dan pada tahun 2005 mengalami defisit sebesar Rp. 21.000.000.000.
Langkah-langkah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung dan memperkuat sumber-sumber pendanaan APBD. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan antara lain : Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundangundangan ; Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD baik pajak daerah, retribusi maupun sumber pendapatan lainnya yang sah ; Kebijakan peningkatan penerimaan daerah diarahkan untuk mendorong terciptanya rasa keadilan masyarakat ; Dalam upaya memobilisasi sumber pendapatan daerah, memperhatikan aspek ekonomis dan efisiensi serta tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi ; Mengidentifikasi dan menggali sumbersumber keuangan daerah yang potensial untuk mendukung tugas desentralisasi ; dan Meningkatkan kemitraan pengelolaan Lembaga Usaha Milik Daerah dan asset daerah lainnya.
Arah Pengelolaan Belanja Daerah memuat kebijakan umum yang berkaitan dengan belanja dan pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada : Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah, melalui penajaman alokasi anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran ; Penggunaan anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, pelayanan publik, meningkatkan kebersamaan dan kesetaraan serta keadilan masyarakat, dan mendukung perwujudan masyarakat yang relegius ; Pengalokasian anggaran dalam APBD berazaskan pemerataan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan spesifik dari masing-masing wilayah ; dan Pengalokasian anggaran belanja diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan Umum Anggaran pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan pada : Peningkatan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat ; Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian ; Dalam upaya meningkatkan PAD, Peraturan Daerah yang ditetapkan hendaknya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi ; Anggaran menjadi pedoman bagi manajemen pemerintahan dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan ; Penggunaan anggaran harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip rasionalitas pengelolaan anggaran ; Peningkatan kapasitas sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta evaluasi APBD ; serta APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah
V.
KEBIJAKAN UMUM
Untuk menciptakan adanya sinergisitas yang erat antara Visi, Misi dan Strategi Pembangunan, berikut ini akan diuraikan arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2006 – 2011, antara lain:
A. Agenda Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat melalui penguasaan teknologi produksi berbasis sumberdaya lokal dengan cara : Peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat petani, peternak, nelayan industri dan profesi lainnya melalui penyediaan visualisasi, bahan pustaka, percontohan, kegiatan magang dan studi banding ; Pengkayaan Iptek melalui berbagai penelitian ; Pemberdayaan institusi penelitian dan pengembangan daerah ; Peningkatan penguasaan dan pemahaman Iptek masyarakat ; Peningkatan kapasitas Iptek pada sistem produksi ; serta Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan telekomunikasi.
Peningkatan produksi yang memiliki daya saing melalui perluasan akses masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dengan cara : Peningkatan iklim usaha bagi UMKM ; Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM ; Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitf UMKM ; Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM ; Pengembangan agribisnis pada wilayah potensial ; Peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak dan pelaku industri ; Pengembangan sumber daya pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan industri ; serta Pemberdayaan masyarakat perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan, peternakan dan industri.
Peningkatan investasi melalui penciptaan daya tarik investasi, Pengembnagan promosi investasi dengan cara : Peningkatan iklim investasi daerah ; Peningkatan kapasitas pembiayaan investasi ; Deregulasi dan debirokratisasi dunia investasi ; Jalinan kerja sama lintas pelaku investasi bagi pengembangan produk unggulan daerah.
Peningkatan penguasaan pasar melalui ketersediaan informasi, infrastruktur dan jalinan kerja sama (kemitraan) dengan cara : Penyediaan informasi pasar yang tepat dan akurat ; Penyediaan infrastruktur pasar yang dapat mendukung transaksi ekonomi ; Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan berbagai institusi pasar ; dan Pengembangan fasilitasi pemasaran produk daerah.
Peningkatan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja dengan cara : Penyediaan tenaga pendamping, penyuluh dan pengarah bagi kegiatan ekonomi produktif yang dikelola masyarakat ; Pemberian insentif bagi masyarakat dan dunia usaha bagi penciptaan peluang kerja ; Fasilitasi kemitraan dunia usaha dengan perbankan, lembaga konsultasi, PJTKI dan pengembangan usaha lainnya ; Peningkatan produktivitas tenaga kerja ; Penyediaan informasi pasar kerja daerah ; serta Pengembangan objek, promosi dan fasilitas pendukung pariwisata.
B. Agenda Meningkatkan Kualitas Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Peningkatan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di setiap jenjang pendidikan dengan cara : Pengembangan pendidikan anak usia dini ; Pengembangan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun ; Fasilitasi pendidikan menengah ; Fasilitasi pendidikan tinggi ; Pengembangan pendidikan luar sekolah dan penyetaraan ; Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan ; Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan ; Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan ; Pengembangan sarana kependidikan yang mendukung KBM ; Pengembangan evaluasi, akredetasi, sertifikasi dan pengujian mutu pendidikan ; Pemberdayaan masyarakat bagi peningkatan pembiayaan pendidikan ; Pengembangan nilai-nilai budaya untuk memperkukuh jati diri daerah dan bangsa ; Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan melalui pemberian bantuan di bidang kebudayaan ; Peningkatan pengelolaan pelestarian aset budaya, baik yang berupa nonbenda (intangible) maupun benda (tangible) ; Penggalian dan pelestarian adat istiadat asli daerah dan hukum adat ; Pemberdayaan lembaga adat dan budaya daerah ; Peningkatan kerja sama seni dan budaya lokal dan nasional ; serta Promosi dan penyelenggaraan even seni dan budaya daerah.
Peningkatan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara : Penyelenggaraan Diklat bagi aparatur ; Penyelenggaraan kursus bagi aparatur ; Penyelenggaraan pendidikan kedinasan bagi aparatur ; Penyelenggaraan Diklat dan kursus bagi legislatif ; Peningkatan sistem informasi kepegawaian daerah ; serta Penyelenggaraan evaluasi distribusi dan kebutuhan aparatur daerah.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian Balita, peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian kasar dan penurunan status gizi buruk Balita dengan cara : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat ; Peningkatan upaya kesehatan perorangan ; Pencegahan dan pemberantasan penyakit ; Peningkatan kesadaran dan perbaikan gizi masyarakat ; Peningkatan manajemen penanganan bencana dan wabah ; Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan ; Perwujudan Bengkulu Sehat 2010 ; Peningkatan sumber daya kesehatan ; Penyediaan obat dan peralatan kesehatan ; Pengawasan obat dan makanan ; Pengembangan potensi obat asli ; Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin ; Peningkatan promosi kesehatan ; Pengembangan jaringan kerja sama kesehatan ; Hospital marketing dalam rangka pelaksanaan unit usaha bidang kesehatan ; serta Peningkatan pembinaan keluarga berencana.
Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan cara : Peningkatan upaya penyehatan lingkungan ; Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ; Peningkatan akses informasi SDA dan lingkungan hidup ; Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan ; Peningkatan ketersediaan data lingkungan, potensi bencana, hutan dan SDA lainnya ; Konservasi dan rehabilitasi SDA ; Pemantapan dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan ; Pemasyarakatan aturan pengelolaan lingkungan, hutan dan SDA lainnya serta Peningkatan sistem pengelolaan lingkungan, hutan, DAS, pesisir dan pantai.
C. Agenda Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Perwujudan Kepemerintahan Yang Baik Peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah melalui penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan cara : Evaluasi dan revisi tata ruang daerah ; Pendataan, perencanaan dan pengawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana LLAJ ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan laut ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi dan drainase ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan kantor pemerintah ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana olah raga ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pendididikan ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana kesehatan ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pariwisata ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pertanian ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perkebunan ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana peternakan ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana kehutanan ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pertambangan ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana industri ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana seni dan budaya ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana arsip daerah ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana air bersih ; Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana telekomunikasi dan informasi ; Pengadaan dan pemeliharaan sarana kerja daerah ; Pengembangan perumahan rakyat ; Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ; Pengembangan kawasan terisolir/tertinggal ; dan Pengembangan kota-kota kecamatan.
Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan melalui penataan kelembagaan perangkat daerah yang akuntabel dan responsif dengan cara : Penataan kapasitas kelembagaan kepemerintahan ; Penataan peraturan dan perundangan antara pusat, propinsi dan daerah ; Peningkatan kerja sama antar instansi dan antar pemerintahan daerah ; Peningkatan profesionalisme aparatur ; Pemenuhan kebutuhan aparatur daerah ; Peningkatan kapasitas keuangan daerah ; dan Pemberdayaan badan usaha milik daerah.
Peningkatan ketatalaksanaan (manajemen) pelayanan kepemerintahan melalui penerapan standarisasi pelayanan, pengawasan dan evaluasi yang mampu melayani masyarakat secara adil, mudah dan murah dengan cara : Penerapan tata kepemerintahan yang baik ; Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur ; Pemantapan ketatalaksanaan kepemerintahan ; Pengelolaan sumber daya aparatur ; Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ; Peningkatan kesiapan dalam menghadapi bahaya dan bencana ; Peningkatan sistem informasi pelayanan publik ;serta Peningkatan pengelolaan dokumentasi dan arsip daerah.
Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dengan cara Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ; Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya ; Pengembangan sistem perlindungan sosial ; Penelitian
dan pengembangan kesejahteraan sosial ; Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial ; Penyuluhan bidang kesejahteraan sosial ; serta Pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial.
D. Agenda Meningkatkan Kebersamaan, Kesetaraan Dan Keadilan Masyarakat Peningkatan transparansi dalam seluruh sisi kehidupan masyarakat melalui perwujudan rasa percaya dan tidak saling mencurigai dengan cara : Peningkatan ketersediaan data dan informasi pembangunan serta Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi pembangunan.
Peningkatan semangat demokratisasi dalam politik dengan cara : Peningkatan sosialisasi dan pemahaman hak politik masyarakat ; Peningkatan jaminan dan perlindungan hak politik masyarakat ; serta Peningkatan partisipasi politik masyarakat.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab moral serta kemauan yang kuat untuk pembangunan dengan cara : Peningkatan sosialisasi peranserta masyarakat dalam proses pembangunan ; Peningkatan motivasi masyarakat dalam pembangunan ; Pemberian fasilitas kepada masyarakat dalam pembangunan
; Pengembangan dan peningkatan
partisipasi pemuda ; serta Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.
Peningkatan kesetaraan gender melalui kesamaan hak, peluang dan kesempatan dalam pembangunan bagi kaum perempuan dengan cara : Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan Poleksosbud dan Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan Poleksosbud. Peningkatan rasa keadilan bagi masyarakat melalui penciptaan rasa aman dan penegakan supremasi hukum dan HAM dengan cara : Perencanaan hukum ; Pembentukan peraturan hukum ; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ; Pengembangan strategi dan pemeliharaan Kamtibmas ; Penataan dokumentasi hukum ; Perlindungan anak dan perempuan ; serta Peningkatan perlindungan hak atas tanah.
E. Agenda Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Peningkatan kualitas kerukunan hidup dan toleransi umat beragama dengan cara : Peningkatan upaya menciptakan keserasian sosial di dalam kelompok keagamaan ; Pencegahan potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan ; serta Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan.
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemahaman keagamaan dan kualitas rumah ibadah dengan cara : Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan sarana rumah ibadah ; serta Pengembangan sarana rumah ibadah.
Peningkatan budi pekerti masyarakat terutama usia sekolah melalui proses Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah-sekolah dengan cara : Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan pada dunia
pendidikan ; Perwujudan peraturan tentang akhlak dan budi pekerti yang diterapkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan ; dan Peningkatan kualitas tenaga kependidikan keagamaan.
Peningkatan
pemahaman
agama
masyarakat
melalui
Koordinasi,
Integrasi
dan
Edukasi/pendidikan (KIE) keagamaan dengan cara : Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan
dan pengembangan nilai-nilai keagamaan ; Peningkatan kualitas tenaga penyuluh
keagamaan ; dan Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dalam keluarga.
Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan melalui berbagai perkuatan oleh pemerintah dan masyarakat dengan cara : Pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan ; serta Peningkatan penelitian dan pengembangan agama.
VI. PENUTUP RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD ; dan akan digunakan dalam penyusunan RKPD ; Penguatan peran para stakeholders/ pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah serta dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.
PERBEDAAN PENGERTIAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia STRATEGI adalah ilmu siasat perang ; akal atau tipu muslihat untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan.
Pengertian menurut UU Nomor 25 tahun 2004
STRATEGI
adalah
Langkah-langkah
berisikan
program-program
indikatif
untuk
mewujudkan Visi dan Misi. KEBIJAKAN adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
Pengertian secara Umum STRATEGI adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan tindakan yang berurutan dalam satu kesatuan sistem yang terpadu berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi satuan kelembagaan. KEBIJAKAN adalah Kumpulan keputusan-keputusan sebagai pedaoman untuk dapat melaksanakan tindakan tertentudan untuk mengatur suatu mekanisme tindak lanjut pelaksanaan tujuan dan sasaran serta mengarahkan pada kondisi tertentu.
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
M
asyarakat Indonesia pada dekade milenium ketiga ini telah banyak mengalami perubahan di berbagai bidang. Perubahan itu bukan saja mengenai perubahan struktural melainkan juga terjadi pada aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Perubahan di segala sendi kehidupan bangsa tersebut merupakan konsekuensi logis bergulirnya semangat reformasi yang selanjutnya muncul desakan penyesuaian terhadap bangunan sistem nasional dalam penyelenggaraan negara supaya lebih berpihak pada kepentingan rakyat, karena konstitusi telah mengamanatkan agar pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak nyata dengan adanya tuntutan reformasi oleh masyarakat ditunjukkan dengan dinamika yang berkembang pada tingkat nasional telah menimbulkan desakan pula dari daerah-daerah menuntut reformasi khususnya pada pelaksanaan pembangunan. Daerah-daerah menuntut agar adanya keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Akibat secara langsung dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah adalah setiap kebijakan yang dibuat ditingkat pusat akan diimplementasikan bahkan berkembang di daerah dan daerah pun secara bebas dapat membuat kebijakan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat. Berangkat dari semangat reformasi dalam menyikapi dinamika yang berkembang, maka dituntut secara konsisten mengelola potensi dan tantangan yang ada menjadi suatu kekuatan dan peluang dalam mencapai tujuan pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah diatur dengan UU Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak awal tahun 2001. Perubahan yang bersejarah sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini secara positif dipandang sebagai model yang paling ideal menuju kehidupan berbangsa yang lebih baik, walaupun kenyataannya hingga Undang Undang ini direvisi masih banyak kekurangan maupun kelemahan yang ditemui ataupun political will pemerintah pusat yang belum mampu mengakomodir pelaksanaan secara penuh dua Undang Undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan melaksanakan otonomi daerah secara luas dan nyata harus disertai dengan tanggungjawab yang secara nyata dibuktikan oleh masing-masing pelaku pembangunan sesuai dengan tugas maupun perannya masingmasing. Pemerintah pada berbagai level baik dari yang terendah di kelurahan/desa hingga ke pemerintah pusat selaku pelaksana pembangunan berdampingan dengan beberapa stakeholders untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan rambu-rambu yang telah 1
dibuat oleh legislatif yang diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh lembaga yudikatif. Hubungan yang harmonis dan setara ini jika dilaksanakan akan mempercepat proses pelaksanaan pembangunan. Tanggungjawab secara sadar dan teguh dilaksanakan pada setiap tugas sesuai dengan lingkup yang diemban yang terangkum sebagai suatu komitmen pelaksana pemerintahan berwujud Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJM disusun dengan maksud menyediakan suatu dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan. Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” dan UU Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, RPJM digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanan lima tahunan, RPJM merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu 20 tahun yang sebelumnya telah disusun. Penyusunan RPJM dilandasi dengan acuan utama dari visi, misi, arah kebijakan dan program indikatif Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dan sidang paripurna DPRD pada saat kampanye pemilihan langsung Calon Kepala Daerah akhir tahun 2005 lalu. RPJM daerah merujuk pada RPJM Nasional, RPJM Propinsi dan berbagai kebijakan serta prioritas program berbagai level pemerintahan. Melalui rujukan dari berbagai dokumen tersebut akan menjamin adanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal pada masing-masing level pemerintahan yang ada. Pada tanggal 12 Desember 2005 di Kabupaten Bengkulu Utara telah diselenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat diikuti dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 01 Februari 2006. Karena itu untuk memenuhi ketentuan UU Nomor 25 tahun 2004, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyusun RPJM daerah yang menjabarkan RPJP Daerah tahun 2005 – 2025 yang sebelumnya telah disusun. RPJM Kabupaten Bengkulu Utara 2006 – 2011 memuat rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk jangka waktu lima tahun selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RPJM Kabupaten Bengkulu Utara 2006 – 2011 adalah untuk menyediakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Renstra SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sekaligus merupakan acuan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) secara berjenjang. Isi dan substansi RPJM Daerah mencakup indikasi rencana program dan kegiatan serta sumber pembiayaan (baik APBN, APBD Propinsi Bengkulu dan APBD Kabupaten Bengkulu Utara).
2
Berdasarkan kondisi ini, RPJM Kabupaten Bengkulu Utara 2006 – 2011 disusun dengan tujuan: 1. Menyediakan suatu acuan tertulis bagi seluruh jajaran pemerintahan dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Bengkulu dan sumber pembiayaan APBN. 2. Menyediakan suatu standar tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah pada saat ini dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus mamahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
1.3. Landasan Hukum Penyusunan RPJM Kabupaten Bengkulu Utara 2006 – 2011 dilandasi dengan UU dan peraturan, antara lain: 1.
2. 3.
4. 5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2006. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor ...... tahun ........ tentang RPJM Propinsi Bengkulu 2005 – 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor ...... tahun ...... tentang RPJP Kabupaten Bengkulu Utara 2005 – 2025.
3
1.4. Hubungan dengan Dokumen Lain
Pedoman
RENJA K/L
PEMERINTAH PUSAT
RENSTRA
RINCIAN APBN
Pedoman
RKA-K/L
Pedoman
RAPBN
APBN
Pedoman
RAPBD
APBN
RKA SKPD
RINCIAN APBD
Diacu
RPJP NASIONAL
Pedoman
Acuan
RPJP DAERAH
RPJM NASIONAL
Dijabarkan
Diserasikan
Memperhatikan
Pedoman
RPJM DAERAH
RKP
Dijabarkan
RKP DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
Pedoman Diacu
RENSTRA
UU. No. 25/04 SPPN
RENJA SKPD
Pedoman
UU. No. 17/03 KN 4
RPJMD ini merupakan rencana yang berisi program-program pembangunan yang dijabarkan dari visi dan misi Bupati terpilih disesuaikan dengan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Bengkulu. Program-program pembangunan yang ada mencerminkan program yang menjadi prioritas pada semua bidang pembangunan. Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara juga menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD. Renja SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dalam tahapan program pembanguan tahunan merupakan bentuk dari RKPD Kabupaten Bengkulu Utara. 1.5. Sistematika Penulisan RPJM Kabupaten Bengkulu Utara 2006 – 2011 terdiri dari 8 (delapan) Bab, dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan dengan Dokumen Lain 1.5. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Geografis 2.2. Sosial Budaya Daerah 2.3. Perekonomian Daerah 2.4. Prasarana dan Sarana Daerah 2.5. Pemerintahan Umum BAB III. VISI DAN MISI 3.1. Visi 3.2. Misi BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Analisis Lingkungan 4.2. Strategi Pembangunan BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan daerah 5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah 5.3. Kebijakan Umum Anggaran BAB VI. KEBIJAKAN UMUM BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII. PENUTUP LAMPIRAN : MATRIKS RENCANA AKSI
5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1.1. Kondisi Geografis 2.1.1. Letak dan Luas Wilayah
B
erdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu, Kota Bengkulu ditetapkan sebagai 3 (tiga) Ibukota pemerintahan yaitu sebagai Ibukota Propinsi, Ibukota Kotamadya Bengkulu dan Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan semakin kompleknya permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan seiring dengan perkembangan pembangunan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1976 Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara di pindahkan ke Arga Makmur pada tanggal 8 Oktober 1976. Sejak bulan Januari 2003 sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko, pada saat itu telah resmi terpisah dalam pengelolaan wilayah serta pemerintahan. Hingga saat ini Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak antara 101 0 32’ – 102 0 8’ BT dan 2 0 15 – 4 0 LS memiliki Luas wilayah 5.548,54 Km² terdiri dari 18 kecamatan, 6 kelurahan, 309 desa definitif dan 2 desa persiapan, dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. c. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jambi, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Bengkulu Utara dengan Pusat Pemerintahan di Kota Arga Makmur, memiliki jarak dengan Kota Bengkulu dari berbagai alternatif jalan yang dapat dilewati sebagai berikut: a. Melalui Lubuk Durian dengan jarak 76 Km. b. Melalui Lais dengan jarak 72 Km. c. Melalui Tanjung Agung – Dusun Kali dengan jarak 60 Km. d. Melalui Tanjung Agung Palik – Dusun Curup – Kemumu dengan jarak 63 Km. e. Melalui Kota Agung – Dusun Curup – Dusun Kali berjarak 74 Km. Sedangkan jarak Ibukota beberapa kecamatan yang ada dengan Ibukota Kabupaten (Arga Makmur) adalah sebagai berikut: - Kota Bani – Arga Makmur berjarak 104 Km - Ketahun – Arga Makmur berjarak 64 Km - Lais – Arga Makmur berjarak 27 Km - Lubuk Durian – Arga Makmur berjarak 26 Km 6
- Pekik Nyaring – Arga Makmur - Kembang Seri – Arga Makmur - Tb. Penanjung – Arga Makmur
berjarak 56 Km berjarak 88 Km berjarak 103 Km
2.1.2. Topografi Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya merupakan tanah bergelombang yang ditandai dengan adanya bukit-bukit dengan ketinggian yang bervariasi. Daerah datar hanya di daerah perkotaan dan hiterland Kota Arga Makmur. Daerah dengan ketinggian 10 – 150 m dari permukaan laut terdapat di bagian Pantai Barat yang membentang dari Selatan ke Utara. Sedangkan di bagian Timur merupakan daerah yang berbukit dengan ketinggian rata-rata 541 meter dari permukaan laut. Kondisi topografi merupakan faktor utama yang paling besar pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan jika dibandingkan dengan faktorfaktor lain. Topografi yang dimaksud dalam hal ini adalah kelerengan lahan yang dinyatakan dalam persen kemiringan, makin besar kemiringannya makin besar pula resiko kerusakan lingkungan yang terjadi. Data mengenai kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Penilaian Kelas Lereng di Kabupaten Bengkulu Utara Kemiringan (0) % Bobot 0-3 16,59 0-8 11,32 8 - 15 18,36 15 - 25 16,32 25 - 40 11,30 > 40 25,80 Jumlah 100,00 Sumber: Monografi Kabupaten Bengkulu Utara, 2004
Pola penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Utara secara umum mengikuti potensi serta pembatas-pembatas yang ada. Lahan potensial yang ada sebagian besar dimanfaatkan oleh penduduk untuk mengembangkan usaha pertanian, seperti sawah, ladang dan perkebunan, yang keseluruhannya mencapai 107.016 Ha. 2.1.3. Tata guna tanah Berdasarkan klasifikasi FAO (1974), USDA (1975) dan PPT (1982), ternyata Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 7 (tujuh) jenis tanah, yaitu organosol, alluvial, regosol, andosol, latosol, podsolik dan litosol. Masing-masing jenis tanah tersebut tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan luas tiap-tiap klasifikasi jenis seperti pada Tabel 2 di bawah ini.
7
Tabel 2. Luas Masing-masing Klasifikasi Tanah di Kabupaten Bengkulu Utara Persentase No Jenis Tanah Luas (Ha) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Organosol Aluvial Regosol Podsolik Merah Kuning (PMK) Latosol Asosiasi Lotosol dan PMK Andosol Asosiasi Latosol dan Andosol Asosiasi Andosol dan Regosol Asosiasi PMK dan litosol Asos. Podsolik Coklat & PMK/ Litosol Jumlah
6.325,34 33.013,81 9.321,55 65.861,17 165.069,06 116.519,34 7.046,65 21.472,85 14.481,69 88.499,21 27.243,33 554.854,00
1,14 5,95 1,68 11,87 29,75 21,00 1,27 3,88 2,61 15,95 4,91 100,00
Sumber: Monografi Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2005
Penggunaan lahan yang terjadi akibat kegiatan masyarakat terhadap tanah akan dapat menunjukkan pola kecenderungan arah perkembangan daerah itu sendiri. Penggunaan lahan yang terencana akan melestarikan sumber daya hutan dan air yang sangat diperlukan untuk masa yang akan datang. Namun penggunaan lahan pada akhir-akhir ini cenderung tidak terencana akibat pembukaan lahan pertanian, perkebunan, permukiman dan sebagainya. Luas penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini. No 1 2 3 4 5 6
Tabel 3. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bengkulu Utara Jenis Penggunaan Luas (Ha) Bobot (%) Permukiman 7.158 1,29 Pertanian dan perkebunan 206.073 37,14 Persawahan 24.802 4,47 Tegalan 13.039 2,35 Hutan 253.457 45,68 Lain-lain 50.325 9,07 Jumlah 554.854 100,00
Sumber: Monografi Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2005
2.1.4. Iklim Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah yang mempunyai temperatur rata-rata tahunan antara 22˚C - 24˚C dengan curah hujan bulanan tahun 2003 berkisar 38 - 351 mm atau rata-rata 148,08 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 5,67 hari atau berkisar 1 – 11 hari. Sedangkan curah hujan tahunan berkisar 2.500 – 4.000 mm. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson, daerah ini tergolong tipe iklim C dengan tinggi kelembaban 60 – 70 %. Jumlah bulan basah 3,6 dan bulan kering 3,2 8
dengan rata-rata dimulai dari bulan Oktober dan berakhir pada bulan Juli. Keadaan demikian tentunya cukup mendukung bagi berkembangnya semua sektor kegiatan penduduk khususnya pertanian dan perkebunan. 2.1.5. Hidrologi Penelaahan aspek hidrologi mencakup sisi ketersediaan dan pemanfaatan sumber-sumber air di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Ketersediaan air dapat diidentifikasi terutama dari aliran masuk (run-in) atau aliran permukaan (surface run-off). Sedangkan sisi pemanfaatannya tergantung dari jenis pemakaian (irigasi, sumber energi, konsumsi penduduk, serta faktor kehilangan air/ discharges secara alami). Untuk aliran air permukaan, debit air yang mengalir pada sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terutama pada sungai-sungai besar seperti Air Lais, Air Sebelat, Air Ketahun, Air Bintunan, Serangai dan Air Lemau Bengkulu diperkirakan sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan air dalam berbagai jenis pemanfaatannya. Pemanfaatan ini terutama terlihat pada hampir semua kawasan yang relatif dekat dengan aliran sungai Lais, Sebelat, Ketahun, Bintunan – Serangai, Palik dan Sungai Lemau Bengkulu. 1.2.Sosial Budaya Daerah Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan hingga dewasa ini relatif cukup berhasil mengangkat harkat dan martabat sebagian penduduk miskin dan penduduk yang memiliki pendapatan rendah dan tidak tetap. Pengentasan fakir miskin yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial relatif telah mampu menumbuhkan keberfungsian sosialnya. Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial telah mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menanggulangi permasalahan sosial, namun masalah sosial sebagai dampak perkembangan global dan perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan terutama politik, ekonomi dan hukum yang terjadi hampir bertepatan dengan terjadinya krisis ekonomi, telah meningkatkan secara tajam permasalahan sosial baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Kondisi yang kurang menguntungkan ini juga menimbulkan masalah-masalah lain yang sifatnya lebih komplek seperti kerusuhan sosial, konflik sosial. Perlakuan salah dan tindakan kekerasan sosial, akumulasi berbagai masalah yang berdampak sosial yang menimbulkan menurunnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. 1.2.1. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2003 berdasarkan hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) sebanyak 334.381 jiwa yang terdiri dari 173.629 jiwa laki-laki dan 160.752 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata per km2 adalah sekitar 60,27 jiwa. Data terakhir yang dihimpun dalam berbagai sumber, pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 345.135 jiwa.
9
Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per sepuluh tahun pada masing-masing periode adalah: 1. Tahun 1971 – 1980 sebesar 6,23 % 2. Tahun 1980 – 1990 sebesar 6,75 % 3. Tahun 1990 – 2000 sebesar 3,24 % 4. Tahun 2000 – 2001 sebesar 1,08 % 5. Tahun 2001 – 2002 sebesar 0,32 % 6. Tahun 2002 – 2003 sebesar – 30,04 % (karena adanya pemekaran). 7. Tahun 2003 – 2004 sebesar 3,64 %. Jumlah rumah tangga yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2004 sebanyak 83.109 dengan rata-rata jiwa pada satu rumah tangga sekitar 4,2 jiwa. Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh kelompok umur 20 - 24 tahun, sebanyak 38.684 jiwa dan umur 15 - 19 tahun sebanyak 37.506 jiwa. Lebih jelas jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bengkulu Utara Jenis Kelamin (Jiwa) Laki-laki Perempuan 1 0–4 14.120 13.141 2 5–9 19.384 17.835 3 10 – 14 18.283 17.469 4 15 – 19 19.320 18.186 5 20 – 24 19.284 19.400 6 25 – 29 18.426 17.752 7 30 – 34 15.117 14.006 8 35 – 39 13.334 12.322 9 40 – 44 11.824 10.562 10 45 – 49 8.520 7.144 11 50 – 54 7.504 5.716 12 55 – 59 3.818 3.169 13 60 – 64 4.106 3.353 14 > 65 6.441 5.545 Jumlah 179.535 165.600 Sumber: Bengkulu Utara Dalam Angka 2004, Tahun 2005 No
Kelompok Umur
Jumlah (Jiwa) 27.261 37.273 35.752 37.506 38.684 36.178 29.123 25.656 22.386 15.664 13.220 6.987 7.459 11.986 345.135
Penduduk Kabupaten Bengkulu Utara selama ini hidup dan berdampingan secara damai walaupun terdiri dari berbagai suku dan agama. Kedamaian ini tercipta berkat rasa persatuan dan kesatuan yang selama ini telah dibina. Dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas yang sering didengar pada daerah-daerah lainnya tidak terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam keseharian dan hidup bermasyarakat, perbedaan agama dan suku kenyataannya tidak menghambat dan tidak menimbulkan perpecahan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan tidak memandang asal suku maupun agama. Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dari berbagai sekolah formal yang ada, masyarakat memiliki kesempatan untuk menimba pengetahuan yang dimanfaatkan untuk dunia kerja setelah menamatkannya. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah, 10
telah menciptakan SDM dengan berbagai kondisi dan tingkatan pendidikan yang ditamatkan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara beberapa tahun terakhir sangat memperhatikan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain membangun sarana dan prasarana pendidikan juga pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Sejak berdirinya universitas kebanggaan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara atau yang dikenal Universitas Ratu Samban (Unras), pada tahun 2003 hingga sekarang telah diberikan beasiswa bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan di universitas tersebut. Demikian pula aparatur pemerintah (PNS) juga diupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Sejak tahun 2003 juga telah dilakukan kerja sama dengan Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Bengkulu untuk mendidik para aparatur daerah, yang tentunya melalui proses seleksi yang cukup ketat. Sehingga diharapkan baik melalui program beasiswa di Unras maupun tugas belajar pada Program MM Universitas Bengkulu akan dapat tercipta SDM yang berkualitas pada masa yang akan datang. Pada tahun 2004, jika dilihat dari jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar adalah petani yakni sebanyak 38,44 % sedangkan yang terkecil adalah sebagai anggota TNI sebanyak 0,04 %. Lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan jenis pekerjaan seperti pada Tabel 5 berikut. Tabel 5. Persentase Penduduk Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Jenis Pekerjaan No 1
Jenis Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa
Persentase (%) 18.90
2
Mengurus Rumah Tangga
8.86
3
Pensiunan
0.18
4
Belum/ Tidak Bekerja
19.01
5
Petani/ Pekebun
38.44
6
Peternak
0.12
7
Nelayan
0.37
8
Industri
0.43
9
Konstruksi
0.14
10
Perdagangan
1.66
11
Transportasi
0.38
12
PNS
1.70
13
TNI
0.04
14
Polri
0.12
15
Jasa Lainnya
3.10
16
Lainnya
2.67
17
Tak Terjawab
3.88
Jumlah 100.00 Sumber: Monografi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004
11
Jika dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Bengkulu Utara pada saat ini rata-rata memiliki pendidikan SD sebanyak 29,83 % dan penduduk yang menamatkan pendidikan jenjang S3 sebayak 0,003 %. Lebih jelas informasi tentang jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. Tabel 6. Persentase Penduduk Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Persentase 1 Tidak/ Belum Sekolah 19.50 2 Tidak/ Belum Tamat SD 23.29 3 Tamat SD 29.82 4 SLTP/ Sederajat 13.28 5 SLTA/ Sederajat 8.66 6 D I/ D II 0.49 7 D III/ Akademi 0.27 8 D IV/ S1 0.80 9 S2 0.03 10 S3 0.003 11 Tak Terjawab 3.87 Jumlah 100.00 Sumber: Monografi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004
Beberapa permasalahan kependudukan yang dihadapi di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya sebagai berikut: 1. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk (Propinsi Bengkulu 2,07 %) 2. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk 3. Penyebaran penduduk yang tidak merata pada masing-masing wilayah 4. Kurang pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi 5. Masih rendahnya usia kawin pertama penduduk 6. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB 7. Masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan KB 8. Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB 9. Belum serasinya kebijakan pendudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan 10. Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan 11. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi belum memadai 12. Belum tersedianya bank data sebagai data basis kependudukan 13. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka 14. Berkurangnya lapangan kerja formal diperkotaan dan perdesaan 15. Banyaknya pekerja yang bekerja dilapangan kerja yang kurang produktif 12
1.2.2. Agama Hingga akhir tahun 2003 jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara menurut agama yang dianut mayoritas beragama Islam, disamping keberadaan pemeluk agama selain Islam terdapat pula Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan lainnya. Komposisi penduduk menurut agama dan kepercayaan yang dianut adalah sebagaimana Tabel 7 di bawah ini. Tabel 7. Persentase Penduduk Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Agama yang Dianut No 1 2 3 4 5
Agama Islam Khatolik Protestan Hindu Budha Jumlah
Persentase Penganut (%) 97,60 0,56 1,22 0,61 0,01 100,00
Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004
Banyaknya sarana peribadatan berupa Masjid, Mushalla, Gereja, Vihara maupun Pura yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara disajikan pada Tabel 8 berikut ini. Tabel 8. Jumlah sarana Peribadatan Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2004 Jenis Tempat Ibadah Masjid Mushalla Gereja Vihara 1 Enggano 6 3 4 0 2 Talang Empat 21 11 1 0 3 Taba Penanjung 23 14 0 0 4 Pondok Kelapa 48 35 4 0 5 Kerkap 40 31 0 0 6 Lais 36 16 0 0 7 Ketahun 61 44 4 0 8 Arga Makmur 46 43 6 1 9 Karang Tinggi 18 17 0 0 10 Pagar Jati 25 11 0 0 11 Pematang Tiga 25 16 0 0 12 Air Napal 19 10 10 0 13 Air Besi 21 8 1 0 14 Batik Nau 20 15 0 0 15 Padang Jaya 48 19 7 0 16 Giri Mulya 37 27 0 0 17 Putri Hijau 49 48 4 0 18 Napal Putih 23 22 0 0 Jumlah 566 390 31 1 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 No
Kecamatan
Pura 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13
Pendidikan agama merupakan wahana strategis bagi upaya membangun SDM berkualitas, yang dijiwai oleh moralitas agama sehingga dapat melahirkan insan-insan terpelajar, terampil, dan berakhlak mulia. Pendidikan agama dilaksanakan baik di sekolah umum pada berbagai jenjang pendidikan maupun di sekolah-sekolah yang berciri agama. Kondisi yang terjadi selama ini bahwa ada kesenjangan pendalaman ajaran agama yang tercermin dalam mata pelajaran dan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah umum dimana anak didik memperoleh pelajaran yang sangat minim setiap minggunya. Namun demikian, seperti di daerah-daerah lain, kondisi di Kabupaten Bengkulu Utara juga menunjukkan bahwa dari aspek kualitas pendidikan agama terutama yang terdapat di sekolah-sekolah bercirikan agama Islam relatif masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di madrasyah pada umumnya disebabkan kurangnya sarana dan prasarana, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya mutu guru serta tenaga pendidikan lainnya. Mengingat peran madrasyah yang demikian besar dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, maka perlu diberi dukungan penuh untuk meningkatkan mutu madrasyah sehingga lebih kompetitif. Tantangan paling nyata adalah memperbaiki kinerja dengan menyediakan sarana dan prasarana fisik seperti gedung dan ruang kelas yang lebih layak dan memadai. Gedung madrasyah tersebut dilengkapi pula dengan fasilitas pendukung seperti laboratorium berikut peralatan, ruang perpustakaan berikut buku-buku mata pelajaran dan buku bacaan lainnya. Adapun hal yang paling penting dilakukan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan, baik bergelar maupun non gelar, bagi guru-guru madrasyah sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Selain itu, pendalaman pendidikan agama juga dilakukan di pesantren dan pondok-pondok yang kondisinya masih cukup memprihatinkan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama telah memberikan kontribusi yang amat besar dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Apalagi biaya pendidikan akhir-akhir ini bertambah meningkat. Masyarakat di pedesaan yang tidak mampu secara ekonomi, justru dapat mengenyam pendidikan melalui pesantren. Dalam hal ini pesantren telah memberikan askes pendidikan bagi masyarakat miskin di pedesaan. Kontribusi pesantren terasa lebih berarti karena selain memberikan pendidikan agama, juga memberikan bekal keterampilan praktis kepada para santri/ siswa seperti pertanian, peternakan, perbengkelan, menjahit, bahkan operator komputer. Bekal keterampilan praktis ini sangat penting bagi mereka yang tak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat langsung terjun ke dunia kerja berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Mengingat demikian besarnya peranan pesantren dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, maka pesantren pun berhak mendapat alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan difasilitasi untuk mendapatkan akses pada berbagai sumber pembiayaan yang berasal dari dana publik. Kenyataan yang ada, bahwa pendidikan agama yang selama ini dilakukan di sekolah-sekolah umum ataupun sekolah bernuansa keagamaan serta pesantren dan pondok-pondok, pada kenyataannya masih sulit membendung degradasi akhlak, yakni terjadinya penurunan akhlak mulia dan melemahnya sendi-sendi moralitas agama. Berbagai gejala yang dapat diamati, misalnya, praktik perjudian, perilaku asusila, pengedaran dan pemakaian narkoba, dan perilaku permitif yang tidak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan. Gejala tersebut menunjukkan bahwa etika dan nilai-nilai 14
agama mulai rapuh, serta terjadi kesenjangan antara kesemarakan kehidupan keagamaan di satu pihak dan perilaku sosial yang bertentangan dengan norma-norma agama di pihak lain. Untuk itu, pembinaan kehidupan keagamaan perlu terus ditingkatkan melalui dakwah dan bimbingan agama khususnya kepada pejabat dan aparat pemerintah, agar mereka memperoleh pemahaman agama dengan baik sekaligus menjadi tauladan bagi masyarakat. Selain itu, penanaman dan sosialisasi nilai-nilai agama juga perlu dilakukan sejak dini di dalam keluarga dan makin diperkuat di lingkungan sekolah serta masyarakat, agar dapat diinternalisasi oleh setiap individu. Dengan demikian, tuntutan pelayanan kehidupan beragama akan terus mengalami peningkatan, untuk memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah dan mengamalkan ajaran agama. Demikian pula dengan toleransi antar umat beragama yang telah berjalan cukup baik selama ini. Guna makin memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, perlu dibentuk forum-forum dialog dan silaturahmi antar umat beragama, serta musyawarah di antara pemuka-pemuka agama yang berbeda. Ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar umat beragama, dan berupaya melakukan pencegahan dini atas bibit-bibit konflik antar agama. Beberapa permasalahan keagamaan yang dihadapi di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya sebagai berikut: 1. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat kurang memadai. 2. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial 3. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan 4. Pemahaman dan penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik belum memuaskan 5. Rendahnya kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana pendidikan agama 6. Pelayanan kehidupan beragama belum memadai 7. Sarana dan prasarana ibadah masih terbatas, belum optimal pemanfaatannya dan belum efektifnya pengelolaan dana sosial keagamaan 8. Kehidupan harmonis di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan
1.2.3. Pendidikan Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan memiliki arti yang sangat penting dalam menyiapkan anak didik sebagai generasi penerus yang memiliki potensi dan berkualitas. Untuk menyiapkan dan mengenalkan anak pra usia Sekolah Dasar di Kabupaten Bengkulu Utara akan diupayakan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan telah tersedia lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), sampai tahun 2004 terdapat 76 TK, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 238 orang untuk mengasuh murid sebanyak 1.908. Secara kuantitas jumlah murid maupun guru menunjukkan adanya peningkatan di bandingkan tahun 2003. Jumlah murid yang meningkat sebesar 4,72 % dibanding tahun 2003. Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bengkulu Utara sampai tahun 2004 berjumlah 292 Sekolah Dasar dan Madrasyah Ibtidaiyah, dengan jumlah murid sebanyak 44.375 orang 15
dan tenaga pengajar sebanyak 2.238 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 3 SD/ MI yang ada berstatus sekolah swasta dengan jumlah murid mencapai 210 orang dan didukung oleh 15 orang guru, dibandingkan dengan jumlah murid pada tahun 2003 lalu terlihat adanya peningkatan sebesar 3,18 %. Dalam rangka pelaksanaan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Bengkulu Utara berbagai upaya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terus dilaksanakan, sampai dengan tahun 2004 jumlah SLTP dan MTs berjumlah 44 sekolah, dengan rincian 39 buah SLTP/ MTs berstatus Negeri dan 5 berstatus swasta. Dengan jumlah siswa sebanyak 12.526 orang dan didukung oleh 572 orang guru, dibanding tahun 2003 yang lalu jumlah murid mengalami peningkatan sebesar 12,19 %. Untuk penunjang kegiatan belajar mengajar seperti perpustakaan SLTP sebanyak 35 buah dan MTs 5 buah, UKS SLTP 24 Unit dan MTs 2 Unit, Laboratorium SLTP 38 Unit dan MTs 3 Unit. Pada Tingkat Sekolah Menengah Umum jumlah sekolah menengah baik SMU, SMK, dan MA di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 21 sekolah dengan rincian 13 SMU berstatus negeri dengan jumlah murid sebanyak 4.621 orang dan didukung oleh 308 orang guru, disamping itu terdapat 8 sekolah swasta dengan 660 orang murid dan didukung oleh 108 Guru. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 3 buah SMK dengan 1.098 orang murid dan 111 orang guru, dengan rincian 2 SMK berstatus Negeri dengan jumlah murid mencapai 1.070 orang dan didukung oleh 102 orang tenaga guru, dan 1 SMK Swasta dengan jumlah murid 28 orang dengan didukung oleh 9 orang guru. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat dilihat dari indikator tingkat kelulusan siswa dalam mengikuti ujian nasional. Pada tahun pelajaran 2002/2003 dan 2003/2004 tingkat kelulusan siswa mengalami peningkatan baik pada tingkat SD, SLTP maupun SLTA. Namun pada tahun pelajaran 2004/2005 seiring dengan perubahan sistem ujian dan standar kelulusan ujian mengakibatkan tingkat kelulusan siswa dalam menempuh ujian nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan terutama pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Lebih jelas informasi tentang jumlah peserta ujian dan persentase kelulusan siswa pada ujian nasional pada berbagai tingkatan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 9 berikut. Tabel 9. Jumlah Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Siswa Pada Ujian Nasional Pada Berbagai Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Utara No
Tahun Pelajaran
1 2 3
2002/2003 2003/2004 2004/2005
SD Jml. % Peserta Kellsn 9.799 99,30 6.278 99,46 6.336 99,97
SLTP Jml. Peserta 5.403 4.023 2.210
% Kellsn 98,14 99,08 60,96
SLTA Jml. % Peserta Kellsn 1.787 98,89 1.970 99,04 2.097 34,00
Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
16
Sejak tahun 1986 di Kabupaten Bengkulu Utara telah beroperasi beberapa Perguruan Tinggi Swasta melalui program kelas asistensi Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu di Arga Makmur, Yang pada tahun selanjutnya diikuti oleh beberapa perguruan tinggi lainnya seperti STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi), UMB (Universitas Muhamadiyah Bengkulu), dan Program Akta IV Universitas Terbuka. Di samping itu sebagai wujud komitmen nyata Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bengkulu Utara telah didirikan Universitas Ratu Samban dengan izin penyelenggaraan dari Kopertis Wilayah II Nomor 172/G/0/2001 Tanggal 30 Agustus 2001 sebagai satu-satunya aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang juga merupakan produk unggulan dibidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Untuk kedepannya akan terus diupayakan peningkatan kapasitas Universitas Ratu Samban, baik dari segi fasilitas maupun kualitas tenaga pengajar sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menjadi mitra Pemerintah untuk memacu perkembangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Beberapa permasalahan bidang pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya sebagai berikut: 1. Tingkat pendidikan penduduk relatif rendah 2. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan 3. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat 4. Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata 5. Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik 6. Penyebaran sekolah dan guru yang tidak merata 7. Minimnya sarana dan parasarana pendidikan 8. Kualitas tenaga pendidik yang relatif rendah 9. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan 10. Belum terkoordinasinya pendidikan tinggi di kabupaten 11. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien 12. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai
1.2.4. Kesehatan Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya harus didukung oleh makin meningkatnya penyediaan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan. Hingga tahun 2004 di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 1 buah Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Rumah Sakit Swasta (RS. Charitas), 25 Puskesmas Induk, 4 Puskesmas Perawatan, 139 Puskesmas Pembantu, 31 Puskesmas Keliling, yang ditunjang dengan keberadaan 443 Posyandu dan 556 Pos Obat. Selain sarana kesehatan, juga didukung oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari 79 Dokter dengan perincian, 4 orang Dokter Spesialis, 12 Dokter Umum PNS, 51 Dokter PTT, 7 Dokter Gigi PNS, 5 Dokter Gigi PTT, Tenaga medis/ paramedis; 244 Perawat Umum, 17
15 perawat gigi, 96 Bidan PNS dan 343 Bidan PTT. Disamping tenaga medis/ paramedis di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat pula dukun bayi, yang jumlahnya mencapai 498 orang, 337 diantaranya berstatus dukun terlatih dan 161 yang belum dilatih.
Tabel 10. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Jenis Sarana dan Prasarana Kesehatan RSU Daerah RSU Swasta (RS. Charitas) Puskesmas Induk Puskesmas Perawatan Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Apotek Toko Obat Posyandu Puskesmas Perahu/ Speed Boat Polindes Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Umum Perawat Gigi Bidan Dukun Bayi Terlatih Dukun Bayi Belum Terlatih Sarjana Kesehatan Masyarakat Keperawatan D3 Apoteker/Sarjana Farmasi
Jumlah 1 1 25 4 139 30 3 15 442 127 4 63 12 244 15 439 337 161 15 72 1
Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2005
Jika dibandingkan secara nasional, Kabupaten Bengkulu Utara dapat dikategorikan Kabupaten yang sehat dilihat dari beberapa indikator kesehatan. Angka Kematian Bayi (IMR) sebesar 18,48/1.000 sedangkan secara nasional adalah 35/1.000, Angka Kematian Kasar (CDR) sebesar 0,20/1.000 secara nasional adalah 22/1.000. Beberapa indikator lainnya berada pada tingkat lebih rendah secara nasional walaupun dengan selisih yang tidak begitu besar, misalnya Usia Harapan Hidup 63 tahun dibandingkan secara nasional selama 64 – 65 tahun dan konsumsi kalori masyarakat sebesar 2.200 kal/jiwa dibandingkan secara nasional sebesar 2.500 kal/jiwa. Beberapa permasalahan utama bidang kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya: 1. Masih cukup tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kecamatan dan perdesaan 2. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi 18
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kondisi kesehatan lingkungan masih rendah Perilaku hidup sehat masyarakat yang masih rendah Keterbatasan pelayanan kesehatan Jumlah tenaga kesehatan masih kurang dan tidak merata Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada belum optimal Akses masyarakat untuk mencapai fasilitas kesehatan belum optimal Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Masih rendahnya kinerja SDM Kesehatan Peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal
1.2.5. Pemuda dan Olahraga Pembangunan pemuda dihadapkan pada beberapa persoalan antara lain kecenderungan terjadinya pergeseran nilai dan dekadensi moral dikalangan pemuda yang ditandai oleh perilaku permisif seperti kenakalan remaja dan pelajar, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, pornografi serta perilaku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung menyimpang dari norma aturan dan etika bermasyarakat. Selain itu, kondisi yang cukup mengkhawatirkan adalah masih banyaknya pengangguran di kalangan pemuda yang apabila tidak ditangani dengan baik diperkirakan menimbulkan keresahan sosial. Dalam bidang olahraga, Kabupaten Bengkulu Utara relatif tertinggal terutama dalam hal prestasi, sarana dan prasarana olahraga. Padahal dilain pihak, olahraga disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan, juga mampu maningkatkan sportifitas, disiplin, semangat juang dan produktivitas, yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Olahraga yang kegiatannya merupakan perwujudan dari persahabatan, persaudaraan dan kebersamaan juga diharapkan menjadi alat perekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan rasa kebanggaan daerah. Beberapa permasalahan yang ada di bidang olahraga antara lain: 1. Prestasi olahraga dalam berbagai cabang dan even olahraga baik pada tingkat propinsi maupun nasional dan internasional masih belum memuaskan. 2. Pembinaan dan pembibitan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga belum didukung Iptek olahraga 3. Jumlah dan mutu SDM pelaku olahraga belum mamadai 4. Belum terintegrasinya pembinaan dan pembibitan olahraga masyarakat apalagi untuk olahraga prestasi 5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat apalagi untuk olahraga prestasi. 6. Kurang terperhatikannya olahraga cacat dan olahraga kelompok khusus. 7. Pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga sebagai bagian dari upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, belum menumbuhkan kepedulian masyarakat. 8. Peningkatan kesegaran jasmani belum dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terpola, sehingga hasilnya kurang memuaskan baik bagi peningkatan kesehatan dan kebugaran 19
masyarakat sejak dini, maupun dalam kaitannya dengan upaya peningkatan produktivitas kerja masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. 9. Organisasi atau lembaga keolahragaan yang ada segi kualitas dan kinerjanya masih sangat memprihatinkan, karena pada umumnya belum dikelola secara profesional dan sungguh-sungguh. 10. Kesejahteraan dan jaminan penghargaan bagi atlet, pelatih dan pembina olahraga yang berprestasi, menjadi salah satu masalah yang dapat menyebabkan bidang olahraga kurang diminati untuk dijadikan sebagai profesi yang menjamin masa depan 11. Belum adanya sistem pendanaan yang sistematis dan berkesinambungan.
1.2.6. Budaya dan Pariwisata Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara secara historis merupakan komunitas beragam suku yang berasal dari berbagai pelosok nusantara. Secara umum ada beberapa suku diantaranya Pekal, Rejang, Enggano, Jawa, Sunda, Madura, Suku Minang (Pagaruyung), Batak, Bugis, Aceh, Melayu, China dan lain-lain yang jumlahnya relatif cukup banyak dan telah lama bermukim di Kabupaten Bengkulu Utara. Pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan selama ini pada dasarnya masih belum mampu menghilangkan faham kedaerahan yang sempit dan eklusif yang justru pada gilirannya menghambat pembangunan. Selain itu, tekanan-tekanan budaya luar telah menyebabkan melunturnya nilai-nilai luhur kebudayaan daerah yang diyakini cukup kaya dan dinamis. Dalam bidang kesenian daerah, masalah yang dihadapi adalah makin melunturnya eksistensi kesenian daerah. Dikhawatirkan pelunturan ini akan mempengaruhi keberlangsungan kesenian daerah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai media penunjang pembangunan daerah. Akhir-akhir ini juga terdapat kecenderungan di masyarakat yaitu kurangnya penghargaan terhadap karya seni yang dilahirkan oleh karena para seniman daerah, terutama di kalangan generasi muda. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang kebahasaan, yakni mulai terlupakannya eksistensi bahasa daerah terutama dikalangan generasi muda. Oleh karena itulah pemupukan bahasa daerah sangat perlu untuk diintensifkan. Pembinaan dan pengembangan sastra daerah oleh pemerintah masih dirasakan kurang intensif, terutama pada anak sekolah dihampir semua jenjang pendidikan. Kondisi ini ditambah dengan kurangnya buku-buku sastra daerah yang benar-benar mewariskan budaya luhur masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu upaya untuk mendorong sastrawan untuk lebih berkreasi juga masih terbatas, termasuk pemberian penghargaan terhadap karya sastra dan sastra daerah yang diharapkan dapat mendorong pengembangan kreatifitas masih sangat sedikit. Masalah yang dihadapi dalam rangka memasyarakatkan budaya membaca dan belajar terbatasnya jangkauan layanan perpustakaan. Sementara itu dalam rangka pemberdayaan semua jenis perpustakaan guna mendukung masyarakat madani yang belajar sepanjang hayat melalui pemasyarakatan buku perpustakaan masih dihadapkan pada 20
permasalahan keterbatasan koleksi bahan pustaka, tenaga dan sarana prasarana penunjang layanan perpustakaan kepada masyarakat hingga jangkauan sampai ke desa-desa. Masalah lain yang saat ini sedang dihadapi adalah masuknya budaya asing melalui film yang kurang sesuai dengan budaya kita. Pola-pola kehidupan asing seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang pada akhirnya sangat meresahkan masyarakat luas. Beberapa permasalahan bidang kebudayaan yang dihadapi di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya sebagai berikut: 1. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan 2. Belum adanya konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam memajukan kebudayaan daerah 3. Masih lemahnya ketahanan budaya daerah dalam mengahadapi budaya asing 4. Media massa belum dimanfaatkan dalam upaya pembentukan watak dan jati diri bangsa 5. Belum adanya pedoman perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kebudayaan 6. Masih lemahnya tenaga pengelola kebudayaan yang profesional 7. Hasil-hasil penelitian kebudayaan belum dimanfaatkan secara optimal 8. Data dan informasi kebudayaan belum dikelola secara profesional Selain budaya dan seni yang selama ini telah ada dan merupakan sesuatu yang khas, terdapat pula berbagai obyek wisata potensial, walaupun pada saat ini kondisinya belum dikelola secara baik sehingga dapat menarik para turis untuk berkunjung setiap saat di Kabupaten Bengkulu Utara. Obyek-obyek wisata secara umum hanya dikunjungi masyarakat lokal pada hari-hari libur dan hari besar lainnya. Ini menandakan bahwa pengelolaan obyek wisata belum tertangani secara baik sehingga mampu manarik para wisatawan lokal, domestik maupun internasional untuk menikmatinya. Beberapa obyek wisata alam, sejarah, seni, budaya dan agro yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara seperti pada Tabel 11 berikut.
21
Tabel 11. Potensi Beberapa Obyek Wisata di Kabupaten Bengkulu Utara Lokasi No Jenis Objek Wisata Nama Objek Wisata (Kecamatan) 1 Wisata Alam 1. Arga Tirta/ Palak Siring Arga Makmur 2. Air Terjun Datar Lebar Taba Penanjung 3. Kolam mata Air Kerkap 4. Gua Alam/ Terowongan Kerkap 5. Danau Gedang Kerkap 6. Taman Buru Gn. Nana Nua Padang Jaya 7. TN. Kerinci Sebelat Ketahun 8. TB. Semidang Bukit Kaba Putri Hijau 9. Taman Hutan Raya Taba Penanjung Air Terjun Batu Layang Pondok Kelapa 2 Wisata Pantai 1. Air Gegas Putri Hijau 2. Taman Laut Enggano Enggano 3. Pantai Sungai Suci Pondok Kelapa 3 4
Wisata Fauna Wisata Flora
Pusat Pelatihan Gajah Bunga Langka Raflesia Arnoldi
Putri Hijau Taba Penanjung Arga Makmur
Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004
Beberapa permasalahan bidang pariwisata yang dihadapi di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya sebagai berikut: 1. Belum terdatanya objek-objek pariwisata yang potensial secara rinci 2. Belum terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah serta industri pariwisata untuk menangani pariwisata daerah 3. Belum terolahnya objek-objek dan kawasan potensial pariwisata 4. Perencanaan pariwisata yang masih parsial 5. Belum adanya pengembangan sistem informasi kepariwisataan 6. Belum tercapainya keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan pariwisata 7. Belum tersolisasinya misi pengembangan pariwisata ke berbagai sektor, instansi dan lembaga terkait lainnya
1.2.7. Politik Situasi sosial politik di Kabupaten Bengkulu Utara sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2004 dapat dikatakan berada dalam kategori cukup dinamis dan terkendali. Terkendalinya situasi politik ditunjukkan oleh tidak terjadinya hal-hal yang menonjol pada tahun 2000 – 2004. Aspirasi politik masyarakat berjalan dengan wajar dan disalurkan melalui wakil-wakil yang ada di DPRD. Sedangkan kehidupan partai politik juga berjalan cukup baik dan pembinaan tetap dilakukan secara kontinyu. Selama periode 1996 s/d 2004 merupakan suatu periode pembangunan politik yang dinamis sejalan dengan bergulirnya reformasi pada akhir tahun 1997. Namun demikian, 22
lahirnya gerakan reformasi yang menuntut ditegakkannya kedaulatan rakyat sangat terasa pengaruhnya di daerah. Sejalan dengan itu, adanya pemekaran Kabupaten Mukomuko, hingga saat ini adanya tuntutan beberapa kecamatan yang ingin memekarkan diri menjadi kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Bengkulu Utara dan lahir pula gerakan rakyat yang sifatnya mendaerah yang di warnai dengan berbagai tuntutan rakyat mewarnai permasalahan politik terutama pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2004, komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Periode 2004 - 2009 terdiri dari 35 orang anggota yang diusung oleh 12 Partai Politik. Fenomena yang menarik dari komposisi keanggotaan DPRD Periode ini adalah keterwakilan perempuan masih sangat rendah, dari 35 orang anggota DPRD terdapat 1 (satu) orang anggota perempuan atau jika dipersentasekan hanya 2,86 %. Selain itu, melihat pengalaman secara umum di Propinsi Bengkulu dari beberapa kali pelaksanaan Pemilu dan Pilkada (Gubernur serta Bupati), tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS masih sangat rendah, rata- rata berkisar antara 45 % - 85 %.
1.3. Perekonomian Daerah 1.3.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Bengkulu Utara dalam beberapa tahun terakhir mangalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini antara lain terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara setelah pelaksanaan otonomi daerah yang terus tumbuh. Semakin membaiknya kondisi perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara memberikan kontribusi kepada pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2003 berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan kenaikan sebesar 4,82 % atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2002 yaitu sebesar 3,82 %. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2002 - 2004 tersaji dalam Tabel 12 di bawah ini. Tabel 12. Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2002 - 2004 (Atas Dasar Harga Konstan) PDRB Pertumbuhan Tahun (Rp.000.000,-) (%) 2002 778.121 2003 815.611 4,82 2004 860.110 5,46 Sumber : PDRB Kab. Bengkulu Utara 2002 – 2004, tahun 2005
Seiring membaiknya perkembangan ekonomi secara umum yang menunjukkan adanya pertumbuhan PDRB yang positif tidak terpisahkan dengan kontribusi masingmasing sektor dalam PDRB. Berdasarkan PDRB tahun 2004 atas dasar harga konstan sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Utara dengan kontribusinya sebesar 36,50 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara 23
keseluruhan. Sedangkan sektor kedua yang cukup besar sumbangannya adalah sektor jasajasa sebesar 16,58 %, diikuti pertambangan dan galian sebesar 14,31 %, seperti pada Tabel 13 berikut. Tabel 13. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2002 – 2004 Atas Dasar Harga Konstan (%) 2004** Sektor 2002 2003* 1. Pertanian 36,15 36,54 36,50 2. Pertambangan dan Penggalian 14,60 14,04 14,31 3. Industri pengolahan 5,10 5,28 5,45 4. Listrik, Gas dan air Bersih 0,23 0,20 0,19 5. Bangunan 3,59 3,57 3,54 6. Perdagangan, Hotel dan Restauran 12,58 12,61 12,60 7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,89 6,85 6,84 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 4,01 4,10 3,99 Perusahaan 9. Jasa-jasa 16,83 16,81 16,58 PDRB 100,00 100,00 100,00 *) Angka diperbaiki **) Angka sementara Sumber : PDRB Kab. Bengkulu Utara 2002 – 2004, Tahun 2005
Dilihat dari sumber data lain, dapat dibandingkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara atas dasar harga berlaku dan harga konstan seperti pada Tabel 14 berikut. Tabel 14. Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara 2003 – 2004 No 1
2
PDRB
TAHUN 2003
TAHUN 2004
Perkembangan (%)
Atas dasar harga berlaku a. PDRB pada harga pasar b. Penyusutan c. PDRN pada harga pasar d. Pajak tak langsung Neto e. PDRN atas biaya fak. produ f. PDRB perkapita (Rp.) g. Pendpt. Regional Perkapita
915,075,000,000 21,661,000,000 893,414,000,000 6,220,000,000 887,194,000,000 2,349,111 2,277,537
1,034,217,000,000 21,661,000,000 1,012,556,000,000 6,220,000,000 1,006,336,000,000 2,654,963 2,583,389
13.02 13.34 13.43 13.02 13.43
Atas dasar harga konstan a. PDRB pada harga pasar b. Penyusutan c. PDRN pada harga pasar d. Pajak tak langsung Neto e. PDRN atas biaya fak. produ f. PDRB perkapita (Rp.) g. Pendpt. Regional Perkapita
366,912,000,000 17,736,000,000 349,176,000,000 5,426,000,000 343,750,000,000 941,909 882,449
385,038,000,000 17,736,000,000 367,302,000,000 5,426,000,000 361,876,000,000 988,439 928,980
4.94 5.19 5.27 4.94 5.27
Sumber: Bengkulu Utara Dalam Angka 2004, Tahun 2005
Bila dilihat dari PDRB perkapita, berarti penduduk Bengkulu Utara bila dibandingkan dengan rencana pendapatan perkapita tingkat Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 6.390.000,- pada tahun 2010, maka pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Bengkulu Utara pada saat ini sebesar 41,55 % dari rencana Propinsi. Oleh karena itu 24
rencana-rencana pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Bila dikaitkan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Bengkulu Utara saat ini dengan tingkat Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar Rp. 519.000,- per bulan maka pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Bengkulu Utara jauh lebih rendah dari UMP sebesar Rp. 221.247,- per bulan. Artinya program-program pembangunan diarahkan untuk mengurangi kemiskinan. 1.3.2. Pertanian Sektor pertanian memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara. Hampir 38,44 % dari jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian. Bahkan kalau dilihat luas wilayah lebih dari 37,14 % wilayah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan wilayah pertanian (seperti pada Tabel 3). Sektor pertanian ini meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perternakan dan perikanan. Bidang pertanian merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Bengkulu Utara yang memberikan sumbangan yang terbesar kepada PDRB Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebesar 36,50 % di tahun 2004. Sebagai sektor yang memberikan sumbangan yang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara sektor pertanian memberikan arti strategis bagi Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Visi Pembangunan Pertanian. Sebagai sektor yang memberikan sumbangan yang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara, sektor pertanian memberikan arti strategis bagi Kabupaten Bengkulu Utara dan diharapkan dapat menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat. Sebagai sektor yang unggul karena dukungan sumber daya lahan dan kesuburan tanah. Pada masa yang akan datang sektor ini sebagai pilihan profesi masyarakat karena benarbenar dapat diandalkan dalam memperoleh penghasilan, bukan karena keterpaksaan untuk berprofesi sebagai petani. Artinya pengembangan sektor ini diarahkan kepada sistem pertanian yang tidak tradisonal seperti pada saat ini. Produk pertanian daerah yang selama ini diunggulkan adalah pertanian tanaman pangan yang masih didominasi oleh tanaman padi sawah maupun padi ladang, buah-buahan dan sayuran, sedangkan produksi perkebunan meliputi sawit, karet dan kakao. Hingga tahun 2004 sub sektor tanaman pangan memberikan kontribusi sebesar 17,47 % terhadap total PDRB Kabupaten Bengkulu Utara. Produksi pertanian tanaman pangan, meliputi tujuh jenis komoditi yang selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya trend peningkatan yang cukup berarti sebagaimana Tabel 15 berikut :
25
Tabel 15. Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Pangan Jenis Produksi (ton/tahun) Komoditi 1999 2000 2001 2002 Padi 147.903 113.722 104.648 129.118 Jagung 16.034 16.187 8.617 11.085 Ubu kayu 59.730 38.340 29.535 23.385 Ubi jalar 9.764 9.820 9.661 10.403 Kacang Tanah 2.821 2.680 3.190 2.913 K. kedelai 1.755 1.519 655 791 Kacang Hijau 902 1.104 1.364 1.007 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
2003 95.764 6.921 10.247 4.370 2.200 111 607
Tabel 16. Luas Panen dan Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Komoditi
Luas Panen (ha) 20.755
Produksi (ton) 79.458,40
Sentra Produksi (Kecamatan) Padi sawah Arga Makmur, Pagar Jati, Taba Penanjung, Kerkap, Air napal, Padang Padi ladang 9.339 16.305,60 Jaya, Putri Hijau Kacang Karang Tinggi, Taba Penanjung, Arga 2.041 2.200,50 tanah Makmur, Puteri Hijau Kacang Arga Makmur, Batik nau, Puteri Hijau, 406 111,80 kedelai Ketahun, Kerkap Karang Tinggi, Taba Penanjung, Jagung 2.059 6.921,75 Kerkap, Arga Makmur, Padang jaya, Puteri hijau Pondok Kelapa, Kerkap, Padang Jaya, Ubi kayu 906 10.247,60 Putri Hijau Taba Penanjung, Kerkap, Pondok Ubi jalar 433 4.370,20 Kelapa, Padang Jaya Kacang Taba Penanjung, Kerkap, Arga 670 607,02 Hijau Makmur, Putri Hijau, Pondok Kelapa SayuranTaba Penanjung, Pondok Kelapa, Arga 5.266 98.513,20 sayuran Makmur, Air Napal, Pdng. Jaya Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Untuk komoditi tanaman padi sawah dan padi ladang hampir diusahakan petani di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara ini, akan tetapi sentra produksi utama ada di 7 kecamatan sebagaimana Tabel 17 berikut ini.
26
Tabel 17. Sentra Produksi Tanaman Padi (Padi sawah dan Padi Ladang) di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Luas Panen No Kecamatan Produksi (ton) (ha) 1 Arga Makmur 4.706 19.988,30 2 Pagar Jati 3.087 4.611,60 3 Taba Penanjung 2.215 6.542,40 4 Kerkap 5.850 21.955,50 5 Air Napal 1.423 4.059,50 6 Padang Jaya 1.340 5.172,00 7 Putri Hijau 2.389 7.899,00 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Kabupaten Bengkulu Utara juga merupakan daerah produsen tanaman buah-buahan disamping produk tanaman pangan yang cukup menjanjikan. Pada Tabel 18 di bawah ini dapat dilihat komoditi utama tanaman buah-buahan serta sentra produksi utama di Kabupaten Bengkulu Utara. Tabel 18. Luas Tanah dan Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Komoditi
Produksi (kw)
Luas Panen (ha)
Sentra Produksi (Kecamatan)
Taba Penanjung, Talang Empat, Kerkap, Air Besi, Air Napal. Taba Penanjung, Karang Tinggi, Pondok Durian 8.165 1.305 Kelapa, Kerkap, Pagar Jati. Taba Penanjung, Air Besi, Karang Tinggi, Duku 1.312 171 Arga Makmur, Pematang Tiga. Jambu 1.210 324 Taba Penanjung, Kerkap, Karang Tinggi. Pondok Kelapa, Arga Makmur, Air Napal, Jeruk 259 51 Air Besi Taba Penanjung, Kerkap, Talang Empat, Air Mangga 1.603 153 Besi. Taba Penanjung, Pondok Kelapa, Arga Alpukat 2.365 68 makmur, Padang Jaya, Air besi, Karang Tinggi. Salak 1.289 259 Pondok Kelapa, Arga Makmur, Padang Jaya. Taba Penanjung, Pondok Kelapa, Talang Sawo 191 670 Empat, Kerkap, Lais. Pondok Kelapa, Taba Penanjung, Putri Pepaya 504 244 Hijau, Lais, Arga Makmur. Kerkap, Arga Makmur, Padang Jaya, Putri Pisang 380 380 Hijau, Air Besi. Pondok Kelapa, Lais, Putri Hijau, Padang Nenas 270 467 Jaya, Pematang Tiga. Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004 Rambutan
59.320
638
27
Permasalahan pokok bidang pertanian yang dihadapi di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya: 1. Produk pertanian tidak mampu bersaing dengan daerah lain 2. Kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi 3. Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran 4. Lahan pengusahaan petani relatif sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi 5. Terbatasnya akses petani ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha 6. Ketersediaan Saprodi tidak terjamin dan harga Saprodi cukup tinggi 7. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian sehingga produktifitas dan nilai tambah produk pertanian rendah 8. Tingginya ketergantungan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga 9. Terbatasnya modal petani untuk berusahatani 10. Lemahnya koordinasi antar stakeholder dan birokrasi 11. Masih rendahnya sumberdaya manusia pertanian 12. Harga jual hasil pertanian masih rendah, yang disebabkan : a. Kualitas hasil rendah, terutama karena kurangnya sarana pengolahan (industri pengolahan) dan rendahnya kemampuan petani melakukan pengolahan b. Akses pasar rendah, disebabkan oleh belum dimanfaatkannya informasi pasar secara optimal, masih tingginya peranan tengkulak dalam pemasaran, tidak adanya pasar lelang dan minimnya infrastruktur pendukung pemasaran 13. Tingginya Biaya Pemasaran a. Jarak antara lokasi kebun rakyat dengan pedagang pengumpul dan pabrik pengolahan cukup jauh b. Sistem pemasaran kurang efisien c. Infrastruktur kurang menunjang 14. Minimnya sarana dan upaya penelitian bidang pertanian a. Belum adanya lahan pembibitan yang permanen b. Belum tersedianya alat dan mesin pertanian (traktor, bulldozer, trailer, truk, dsb) c. Belum adanya institusi penelitian yang konsen mengembangkan berbagai teknologi pertanian spesifik lokasi. 1.3.3. Perkebunan Komoditi unggulan sub sektor perkebunan antara lain kelapa sawit, kopi, kakao, nilam, lada, cengkeh, kontribusi sub sektor perkebunan ditahun 2004 ini memberikan kontribusi sebesar 6,89 % terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara. Dari beberapa jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk dikembangkan adalah tanaman kopi, kelapa sawit dan karet. Disamping memiliki nilai ekonomis yang tinggi, lahan yang tersedia di Kabupaten Bengkulu Utara untuk pengembangan tanaman perkebunan masih tersedia relatif luas.
28
Total luas tanaman perkebunan rakyat tahun 2004 mencapai 84.657 ha dimana 29,182 % atau 24.705 ha merupakan tanaman muda (belum menghasilkan), 62,96 % atau 53.297 ha tanaman menghasilkan dan 7,9 % atau 6.655 ha tanaman tua/ rusak Tabel 19 di bawah ini dapat dilihat luas masing-masing komoditi perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara.
Tabel 19. Luas Areal Perkebunan Rakyat Berbagai Komoditi Tahun 2004 No 1 2 3
Komoditi Kelapa Sawit Kopi
TBM 9,937 3,439
Luas Areal (HA) TM TT/TR 9,376 59 14,932 4,106
Jumlah 19,372 22,477
Prod (Ton/Th)
Jml. Petani
168,768 8,959
8,601 23,820 1,947 34,368 Karet 142,920 4 Kelapa 302 3,166 239 3,707 1,912 5 Kakao 885 835 15 1,735 1,061 6 Kemiri 47 89 136 21 7 Kayu Manis 411 332 743 297 8 Kapuk 34 83 37 154 17 9 Cengkeh 68 96 74 238 38 10 Vanili 9 9 11 Pinang 390 163 53 606 122 12 Aren 40 34 66 140 102 13 Lada 284 183 54 521 186 14 Jahe 61 131 3 195 655 15 Nilam 197 57 2 256 5 Jumlah 24,705 53,297 6,655 84,657 325,063 Sumber: Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara Tahun 2005
11,770 16,798 24,255 17,992 1,909 216 1,159 380 622 16 1,446 217 1,022 233 918 78,953
Dari Tabel 19 terlihat bahwa komoditi kelapa sawit, kopi dan karet mendominasi produksi tanaman perkebunan. Tingginya minat masyarakat untuk usaha di sektor perkebunan terutama saat ini yang sedang marak adalah kelapa sawit, karena komoditi ini sangat menjanjikan, baik dari produksi maupun pemasaran. Di samping itu wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Perkembangan penduduk juga sangat mempengaruhi perkembangan produksi di sektor perkebunan kelapa sawit karena produk ini selain memproduksi minyak goreng juga dibuat berbagai jenis produk lain seperti produk kecantikan (kosmetik). Kelapa sawit merupakan tanaman primadona dan juga sangat penting bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara karena menyerap banyak tenaga kerja, baik pada PBSN maupun perkebunan rakyat. Selain perkebunan rakyat, di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat pula Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) yang tersebar di beberapa kecamatan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao dan Karet. Beberapa PBSN ini merupakan tempat belajar bagi rakyat dalam mengadopsi teknologi perkebunan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu pemerintah mengupayakan untuk mengadakan jalinan kemitraan dengan PBSN sehingga adanya bimbingan dalam teknologi perkebunan yang baik bagi masyarakat oleh manajemen PBSN. 29
Dari beberapa PBSN yang telah memperoleh izin konsesi berupa HGU terdapat pula usaha-usaha yang tidak aktif, artinya beberapa tahun setelah diperolehnya izin konsesi ternyata belum dilakukan pengolahan. Pada saat ini dari 24 perusahaan yang memiliki HGU dengan total lahan seluas 75.460 Ha, terdapat 16 perusahaan aktif yang mengolah 56.259 Ha lahan dan terdapat 8 perusahaan tidak aktif yang memiliki izin konsesi seluas 19.201 Ha. Lebih jelas informasi tentang PBSN dengan masing-masing luas konsesi lahan di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 20 berikut. Tabel 20. Luas Areal PBSN di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2005 No
Perusahaan
1 PT. Mitra Puding Mas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PT. Alno Agro Utama PT. Air Muring PT. Agricinal PTPN VII PT. Pamorganda PT. Merju Buana PT. Sandabi Indah Lestari PT. Bio Nusantara PT. Bumi Lenkarez PT. Asri Agung Jaya PT. Kembang Manis Hardi PT. Bumi Raflesia Indah PT. Agri Andalas PT. Purnawira Dharma U PT. Agro Perak Sejahtera PT. Bengkulu Sawit Jaya PT. Kultindo Rejeki PT. Perkebunan Mangkurajo PT. Bimas Raya Sawitindo PT. Ika Hasfarm PT. Tri Manunggal FA PT. Wai Sebayur PT. Mandiri Lestari Utama
Komoditi K. Sawit
Lokasi Putri Hijau Putri Hijau, Npl. Putih Putri Hijau Putri Hijau Batik Nau Ketahun Ketahun Padang Jaya Pondok Kelapa Batik Nau Padang Jaya Padang Jaya Talang Empat Talang Empat Lais Batik Nau Taba Penanjung Kerkap Kerkap Air Napal Pondok Kelapa Ketahun Ketahun Ketahun
Luas Konsesi (Ha) 4,323
K. Sawit 9,936 Karet 3,639 K. Sawit 8,902 Karet 2,492 Karet, Kakao 3,597 Karet, Kakao 2,178 K. Sawit 4,948 K. Sawit 6,000 K. Sawit 121 K. Sawit 414 K. Sawit 109 K. Sawit 1,000 K. Sawit 4,400 K. Sawit 4,000 K. Sawit 200 K. Sawit 3,700 Kakao 2,500 Kakao 187 K. Sawit 1,850 Kakao 1,400 Kakao 3,000 Karet, Kakao 6,328 Kakao 236 Jumlah 75,460 Sumber: Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara Tahun 2005
Aktifitas Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Tidak Aktif Tidak Aktif Tidak Aktif Tidak Aktif Tidak Aktif Tidak Aktif Tidak Aktif Tidak Aktif
Upaya pengembangan komoditi perkebunan dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan yang diarahkan pada wilayah-wilayah sentra produksi perkebunan. Di samping itu perlu juga dikembangkan pola pengembangan perkebunan terpadu dengan peternakan seperti integrasi kelapa sawit dengan sapi. Tumpang sari antara perkebunan dengan tanaman pangan juga perlu digalakkan untuk meningkatkan pendapatan petani.
30
Permasalahan pokok pada sub sektor perkebunan adalah masih rendahnya harga jual hasil produksi dibanding dengan biaya produksi. Harga hasil perkebunan sering tidak menentu bahkan kadang turun di bawah harga yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan pendapatan petani kurang menentu, kepastian harga pasar juga kurang dan petani selalu kalah dalam posisi tawar dengan pembeli. Petani selalu menjadi price taker (penerima harga) bukan sebagai pembuat harga (price maker). Ada beberapa faktor penyebabnya adalah petani butuh uang tunai yang setiap saat tidak mampu mereka sediakan. Perbaikan sistem pemasaran menjadi prioritas utama dalam pengembangan sub sektor perkebunan. Apabila sistem pemasaran ini baik maka akan menjadi modal utama yang penting baik bagi petani maupun konsumen akhir untuk kestabilan harga dan kestabilan mutu. Stabilitas harga akan mendorong petani untuk bekerja lebih serius. Selain permasalahan tersebut di atas, permasalahan lainnya yang dijumpai pada sektor ini diantaranya: 1. Kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi 2. Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran 3. Lahan pengusahaan petani relatif sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi 4. Terbatasnya akses petani ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha 5. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perkebunan sehingga produktifitas dan nilai tambah produk pertanian rendah 6. Lemahnya koordinasi antar stakeholder dan birokrasi 7. Masih rendahnya sumberdaya manusia perkebunan 8. Rendahnya Produktifitas Perkebunan Rakyat a. Petani masih sedikit menggunakan bibit unggul b. Kurangnya pemeliharaan kebun c. Kurangnya informasi dan kemampuan penciptaan peluang pasar d. Produktifitas kabun tanaman kelapa sawit, karet dan kakao masyarakat rendah e. Kelembagaan petani masih lemah, disebabkan oleh kurangnya pembinaan, belum efektifnya penerapan regulasi pemerintah daerah, dan lemahnya manajemen kelembagaan yang berkaitan dengan rendahnya SDM f. Banyak tanaman perkebunan yang tua dan rusak 9. Harga Jual Hasil Masih Rendah a. Kualitas hasil rendah, terutama karena kurangnya sarana pengolahan (industri pengolahan) dan rendahnya kemampuan petani melakukan pengolahan b. Akses pasar rendah, disebabkan oleh belum dimanfaatkannya informasi pasar secara optimal, masih tingginya peranan tengkulak dalam pemasaran, tidak adanya pasar lelang dan minimnya infrastruktur pendukung pemasaran 10. Tingginya Biaya Pemasaran a. Jarak antara lokasi kebun rakyat dengan pabrik pengolahan cukup jauh b. Sistem pemasaran kurang efisien c. Infrastruktur kurang menunjang 11. Minimnya Sarana Produksi Dinas Perkebunan a. Belum adanya lahan pembibitan yang permanen b. Belum tersedianya alat dan mesin pertanian (traktor, bulldozer, trailer, truk) 31
12. Masalah Perkebunan Besar (Swasta) a. Masalah status yang tidak jelas tentang kepemilikan b. Masalah petani plasma c. Masalah kredit d. Masalah KUD e. Masalah ganti rugi lahan f. Masalah keamanan g. Masalah HGU yang terlantar (tidak aktif)
1.3.4. Peternakan Sub sektor peternakan memberikan kontribusi sebesar 4,78 % terhadap total PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2004. Hasil produksi ternak di Kabupaten Bengkulu Utara meliputi ternak unggas yang seperti ayam buras, ayam petelur, ayam broiler dan itik serta ternak ruminansia yang meliputi sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Dibanding tahun 2002, maka produksi daging sub sektor peternakan mengalami kenaikan, pada akhir tahun 2004 mencapai 1.371.750 Kg. Usaha pemeliharaan ternak, baik ruminansia maupun kelompok unggas pada umumnya masih diusahakan oleh masyarakat/rumah tangga yang tersebar di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Populasi ternak kelompok ruminansia sebagaimana tersaji pada Tabel 21 di bawah ini : Tabel. 21. Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Jenis
Populasi (ekor)
Persentase (%)
Sapi
30.611
32,810
Kerbau Kambing Domba
13.294 46.560 1.925
14,249 49.905 2,063
908
0,973
Babi
Sentra Peternak (Kecamatan) Arga Makmur, Kerkap, Padang Jaya, Ketahun, Putri Hijau, Pondok Kelapa Pondok Kelapa Pondok Kelapa, Pematang Tiga, Lais Air Napal, Pondok Kelapa Putri Hijau, Padang jaya, Taba Penanjung, Pondok Kelapa, Arga Makmur.
Jumlah 93.298 100,000 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Konsumsi daging ternak di Kabupaten Bengkulu Utara akhir tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 1.292.852 kg dibandingkan akhir tahun 2003 sebesar 1.535.401 kg. Hal ini disebabkan karena adanya pemekaran dengan Kabupaten Mukomuko. Sedangkan konsumsi perkapita/tahun mengalami peningkatan dari 3,21 kg/kapita/tahun di tahun 2003 menjadi 3,86 kg/kapita/tahun di tahun 2004. Sub sektor peternakan di daerah Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai potensi yang cukup bagus karena hal ini didukung dengan daya tampung luas lahan yang masih
32
banyak tersedia. Potensi luas lahan ini umumnya terdiri dari semak belukar dan hutan sekunder yang masih banyak tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara. Pengembangan peternakan di Kabupaten Bengkulu Utara akan jauh lebih baik berpedoman pada komoditi unggulan seperti sapi, kerbau, kambing dan ayam buras. Peningkatan populasi ternak bisa cepat dilakukan dengan mendatangkan ternak dari luar daerah maupun intensifikasi pemeliharaan. Permasalahan yang ada pada sub sektor peternakan ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya manajemen usaha tani peternakan, terutama ternak besar. Pola usaha tani tradisional dengan melepas ternak ke alam terbuka tanpa pengawasan menimbulkan tingginya serangan penyakit dan gangguan keamanan ternak itu sendiri. Di samping itu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berkecimpung di sub sektor peternakan baik di bidang manajemen usaha peternakan maupun teknis peternakan. 1.3.5. Perikanan 1. Perikanan Tangkap Sub sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai andil yang sangat besar dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara. Pada tahun 2003 sub sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 3,69% terhadap total PDRB Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan tahun 2004 meningkat menjadi 5,88 % terhadap total PDRB. Sebagaimana diketahui bahwa dari 308 desa dan 6 kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini, 46 desa atau 14,94 % diantaranya merupakan desa yang terletak di wilayah pesisir dengan jumlah nelayan sebanyak 1.590 orang dan tersebar pada 8 kecamatan. Hal ini sebagai konsekuensi dari kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 255 km, sehingga kaya akan potensi hayati maupun non hayati. Sumber daya perikanan terutama jumlah nelayan, produksi dan nilai jual produk perikanan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 22 berikut. Tabel. 22. Banyaknya Rumah Tangga Nelayan, Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kecamatan Wilayah Pesisir di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Rmh. Tga. Produksi Nelayan (Ton) Enggano 125 875 Pondok Kelapa 92 644 Air Napal 69 483 Lais 3 15 Batik Nau 21 147,6 Ketahun 42 294 Air Besi 57 399 Putri Hijau 2 9 Jumlah 321 2.866,6 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004 Kecamatan
Nilai Produksi (Rp. 000) 1.312.500 9.660.000 7.245.000 225.000 2.214.000 4.410.000 5.985.000 135.000 31.186.500
33
Wilayah kecamatan pesisir pantai dan potensi perikanan tangkap masing-masing desa pesisir yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara tersaji dalam Tabel 23 berikut ini. Tabel 23. Desa-desa pada Wilayah Kecamatan Pesisir Pantai dan Potensi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bengkulu Utara No
Kecamatan
Desa Pesisir
Panjang Pantai (Km)
Banjar Sari Meok Apoho 1. Enggano 123.214 Malakoni Kaana Kahyapu Sungai Hitam Pasar Pedati 2. Pondok kelapa 16 Pekik Nyaring Pondok kelapa Tepi Laut Pasar Bembah Pasar Kerkap Pasar Tebat 3. Air napal 20,5 Pasar Palik Tebing kandang Lubuk Tanjung Air Padang Durian Daun Dusun Raja 4. Lais 14,6 Pasar lais Pal 30 Serangai Selolong 5. Batik Nau 12 Air lakok Bintunan Kota Agung 6. Air Besi 3,5 Urai 7. Ketahun Pasar Ketahun 26,5 D1 Pasar Sebelat Kota Bani 8. Putri Hijau 38,8 Karang Pulau Air Napal Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Potensi Perikanan Tangkap (Ton)/Thn
3.468,5
450,4
577.08
394,10
377,8 98,52 745,98
1.092,2
Untuk menunjang aktivitas para nelayan yang berada di kawasan pesisir, sebagian besar masih menggunakan armada perahu tanpa motor dengan daya arung yang relatif rendah, sehingga mempengaruhi hasil tangkapan mereka. Sampai dengan tahun 2004 jenis dan jumlah armada penangkapan ikan yang beroperasi di perairan Kabupaten Bengkulu Utara tersaji dalam Tabel 24 di bawah ini. 34
Tabel 24. Jenis dan Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Perahu Motor Perahu Motor Perahu Motor Dalam Tempel Enggano 85 Pondok Kelapa 32 30 Air Napal 60 Lais Batik Nau 19 Ketahun 29 Puteri Hijau 32 Jumlah 92 195 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004 Kecamatan
Perahu Tanpa Motor 34 30 9 3 2 13 25 116
Kapal Motor 6 6
Ditinjau dari jenis komoditi perikanan tangkap ada beberapa potensi perikanan tangkap yang cukup dominan yang dihasilkan dari perairan laut Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya adalah ikan tuna, cakalang, tongkol dan udang, namun demikian jika dibandingkan dengan potensi perikanan yang ada dengan produksi para nelayan, maka produktivitas nelayan baru mencapai 39,78%, angka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya secara riil masih banyak potensi perikanan yang belum termanfaatkan.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabel 25. Volume Produksi dan Potensi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2004 Produksi Potensi Termanfaat Jenis Ikan (Ton/Tahun) (Ton/Tahun) (%) Tuna 23,2 37,06 62,60 Cakalang 37,2 59,52 62,00 Tongkol 197,7 316,22 62,50 Tenggiri 124,1 186,15 66,00 Kerapu 130,6 195,9 66,60 Bawal 244,6 391,36 62,50 Kakap 139,5 195,3 71,40 Udang 298 387,4 76,92 Lainnya 1.671,7 5.435,37 30,70 Jumlah 2.866,6 7.204,58 39,78
Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Berbagai isu kompleks yang muncul mengakibatkan rendahnya produktivitas nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara ini, diantaranya adalah disebabkan oleh aspek teknologi, meliputi masih rendahnya teknologi penangkapan ikan hingga pasca produksi perikanan aspek SDM menyangkut masih kurangnya tenaga ahli di bidang perikanan, aspek jangkauan pemasaran serta berbagai infrastruktur di bidang perikanan laut (Hasil Riset LPPM – UNIB, 2003). Rendahnya produksi perikanan tangkap juga diakibatkan oleh masih sederhananya peralatan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan yang masih didominasi oleh 35
alat tangkap tradisional diantaranya jenis jaring insang dan pancing sebagaimana Tabel 26 di bawah ini. Tabel 26. Jenis dan Jumlah Alat Tangkap Ikan Milik Nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan
Payang
Enggano Pondok Kelapa Air Napal Lais Batik Nau Ketahun Puteri Hijau Jumlah
8 8
Pukat Pantai 72 72
Jenis Alat Tangkap Jaring Tramel Insang Net 309 100 614 162 1276 10 558 996 739 4.252
Pancing
90 20 65 160 597
Lainnya
340 1.100
157 40
300 40 200 45 104 2.129
60 16 26 16 26 232
Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Disisi lain rendahnya hasil produksi komoditi perikanan tangkap juga disebabkan oleh jumlah infrastruktur penunjang kegiatan perikanan tangkap yang ada saat ini ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan nelayan. Adapun lokasi dan jumlah sarana penunjang kegiatan perikanan tangkap tersaji dalam Tabel 27 berikut ini. Tabel 27. Lokasi dan Jumlah sarana Penunjang Kegiatan Perikanan Tangkap di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2004 Kecamatan
TPI
Pelabuhan
Enggano Pondok kelapa 1 Air Napal 1 Jumlah 2 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Pabrik Es 2 2
-
Usaha-usaha penangkapan ikan di Kabupaten Bengkulu Utara selama ini diusahakan secara perorangan dan sebagian kecil pemodal yang juga bergerak secara perorangan. Secara kelembagaan para nelayan tergabung dalam bentuk kelompok nelayan dan koperasi nelayan (Koperasi Mina) yang tersebar menurut Kecamatan. 2. Perikanan Budidaya
Konsekuensi sebagai wilayah yang dialiri sungai besar dan kecil yang cukup banyak, usaha perikanan budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara memberikan kontribusi yang cukup besar bagi sektor perikanan pada umumnya. Banyaknya rumah tangga perikanan budidaya per kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara disajikan dalam Tabel 28 berikut ini.
36
Tabel 28. Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Budidaya per Kecamatan di Kabupaten bengkulu Utara tahun 2004 Banyaknya Rumah No Kecamatan Tangga 1 Talang Empat 28 2 Karang Tinggi 31 3 Taba Penanjung 201 4 Pagar Jati 75 5 Pondok Kelapa 61 6 Pematang Tiga 97 7 Kerkap 168 8 Air Napal 47 9 Air Besi 68 10 Arga Makmur 280 11 Lais 35 12 Batik Nau 41 13 Giri Mulya 15 14 Padang Jaya 391 15 Ketahun 56 16 Putri Hijau 47 17 Napal Putih 6 Jumlah 1.647 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Keragaman jenis dan lokasi usaha menyebabkan bervariasinya produksi perikanan budidaya. Secara umum produksi perikanan budidaya berasal dari kolam, tambak dan keramba serta sungai. Tabel 28 berikut menyajikan jenis, luas dan produksi usaha perikanan budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004. Tabel 29. Usaha Perikanan Budidaya Menurut Jenis, Luas dan Produksi di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2004 Jenis Usaha Luas (Ha) Produksi (ton/thn) Kolam air tenang 435 2.609 Kolam air deras 128 768 Tambak 191 1.530 Keramba 10 Unit 6 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004
Lahan perikanan budidaya terutama tambak sebenarnya mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, hal ini didukung oleh keberadaan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang berada di sepanjang garis pantai mulai dari Kecamatan Pondok Kelapa hingga Kecamatan Putri Hijau dan Kepulauan Enggano dengan luas diperkirakan mencapai 1.650 Ha. Dari potensi lahan tersebut yang baru dimanfaatkan seluas kurang lebih 200 Ha oleh PT. Cendana Prioritas Lestari dan PT. Hasfarm untuk tambak udang yang berlokasi di Kecamatan Pondok Kelapa. Beberapa wilayah kecamatan yang mempunyai potensi tambak yang cukup besar sebagaimana Tabel 30 di bawah ini.
37
Tabel 30. Potensi Lahan Tambak di Kabupaten Bengkulu Utara No 1 2 3 4 5 6
Kecamatan
Potensi Tambak (Ha)
Enggano Batik Nau Air Besi Lais Puteri Hijau Pondok Kelapa Jumlah
450 400 200 100 150 350 1.650
Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya: 1. Terbatasnya akses petani ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha 2. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan sehingga produktifitas dan nilai tambah produk pertanian rendah 3. Usaha budidaya belum dikelola secara optimal dan masih tradisional 4. Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem sungai menyebabkan rendahnya produktifitas penangkapan ikan sungai 5. Menurunnya mutu genetik induk ikan dan tingginya angka kematian akibat peracunan ikan di sungai 6. Kontinuitas penyediaan bibit yang tidak terjamin 7. Belum optimalnya pemanfaatan Balai Benih Ikan (BBI) 8. Masih kecilnya sumbangan PAD bidang perikanan 9. Keterbatasan dalam pemasaran
2.3.6. Industri Industri yang berkembang di Kabupaten Bengkulu Utara terutama adalah industri kecil baik formal maupun non formal. Dari data yang ada tampak unit usaha, produksi dan nilai tambah industri non formal lebih tinggi dari pada formal. Namun dari segi ketenagakerjaan, industri formal menyerap lebih banyak tenaga kerja. Adapun jenis usaha yang dikembangkan dikelompokkan menjadi empat yaitu industri logam, mesin elektronik industri kimia, aneka industri dan industri hasil pertanian. Perkembangan industri formal di Kabupaten Bengkulu Utara hingga tahun 2004 dapat dilihat dalam Tabel 32 berikut ini.
38
Tabel 31. Perkembangan Industri Formal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 No
Kelompok Industri
1 2
Alat Pertanian dan Logam Pemeliharaan dan perbaikan Perak Mula Industri Logam-logam lain Pemeliharaan dan perbaikan Elektronik, komunikasi, dll Karoseri kendaraan roda 4 Barang Perhiasan Pribadi Industri Batu Bara Industri Genteng Tanah Industri Barang Semen Industri Garmen dan Tekstil Industri Batik Industri cetak dan penerbit Industri yang belum tergolong Industri gilingan padi dan olah beras Industri Tepung Industri Roti Kue kering Industri gula dll Industri Pengelolaan kopi Industri Es Batu Industri Macam-macam Es Industri Tempe Industri Tahu Industri Kerupuk Industri Kue Basah Industri Perabot RT Industri Alat Dapur
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Jumlah
Nilai (Rp. 000) Bahan Produksi Baku
Unit Usaha
Tenaga Kerja
10 60
24 221
7.710 44.415
72.725 57.691 15.034 848.547 603.639 244.908
15 15
24 26
30.999 7.125
359.625 304.999 165.981 113.604
9 10 60 30 20 10 4 5 14
27 18 130 90 40 18 24 15 70
136.285 102.200 84.369 57.580 240.917 88.330 76.834 168.400 209.879
624.191 114.126 424.879 163.907 612.830 218.406 98.101 213.350 352.427
20
40
105.364
329.785 162.409 167.376
14 6 12 10 4 7 10 12 34 8 50 14
24 12 34 20 15 35 20 45 124 14 150 14
39.772 98.837 26.508 43.666 27.636 14.463 27.982 88.375 30.407 5.895 254.951 11.291
182.785 79.070 164.607 179.988 125.932 96.021 173.752 180.661 82.450 36.584 382.030 57.355
426
1.284
2.030.190
Investasi
Nilai Tambah
54.626 52.377
413.012 211.179 65.500 48.626 308.642 154.237 88.278 75.629 397.805 215.025 120.022 98.384 64.895 33.206 141.180 72.170 259.551 92.696
116.515 66.270 42.789 36.281 95.004 69.603 103.430 72.558 73.040 52.892 55.419 40.602 136.619 37.470 104.619 76.042 44.748 37.702 2.117 34.467 230.746 151.284 25.890 31.465
6.373.935 4.131.82 1.687.759 6
Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Dari Tabel 31 di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 426 unit usaha formal yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.284 orang dan nilai investasi sebesar Rp. 2.030.190.000,- menghasilkan nilai produksi Rp. 6.373.935.000,- bahan baku yang digunakan sebesar Rp. 4.131.826.000,- dan menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 1.687.759.000,-. Selain unit usaha formal terdapat juga unit usaha non formal yang tersaji dalam Tabel 32 berikut ini.
39
Tabel 32. Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja, Produksi, Investasi, Bahan Baku dan Nilai Tambah pada Industri Kecil Non Formal Menurut Kelompok Industri di Kabupaten Bengkulu Utara 2004 Nilai (Rp. 000) Unit Tenaga Bahan Nilai Usaha kerja Investasi Produksi Baku Tambah 1 Industri Giling Padi dan Olah 30 102 20.002 280.240 190.544 89.696 Beras 2 Industri Tepung 20 60 7.353 103.029 70.035 32.976 3 Industri Roti Kue Kering 10 34 2.344 32.841 22.329 10.512 4 Industri Gula, dll 42 84 4.773 45.471 6.687 38.784 5 Industri Pengolahan Kopi 11 36 12.606 176.609 120.082 56.527 6 Industri Es Batu 16 64 50.000 700.600 476.360 224.240 7 Industri Macam2 Es 9 20 8.425 118.225 80.385 37.840 8 Industri Tempe 20 40 6.598 92.440 83.963 8.477 9 Industri Tahu 12 46 37.500 525.450 357.270 168.180 10 Industri Kerupuk 20 121 9.375 131.363 89.318 42.045 11 Industri Kue Basah 17 51 2.125 29.776 20.245 9.531 12 Industri Perabot RT 16 64 15.525 78.866 35.601 43.265 13 Industri Alat Dapur 49 150 342.058 175.797 124.123 51.674 14 Alat Pertanian dan Logam 19 55 14.725 138.179 109.614 28.565 15 Pemeliharaan dan Perbaikan 39 107 28.870 551.556 392.366 159.190 16 peralatan Perak, Mulia 36 113 13.223 125.189 107.379 17.810 Industri Logam2 Lain 17 Pemeliharaan dan Perbaikan 36 75 10.575 99.739 88.460 11.279 elektronik Komunikasi, dll 18 Karoseri kendaraan Roda 20 70 20.562 193.937 146.979 46.958 Empat 19 Barang Perhiasan Pribadi 20 68 3.046 28.731 16.666 12.065 20 Industri Batu Bara 10 324 149.053 817.754 545.269 272.485 21 Industri Genteng Tanah 6 239 78.779 432.210 288.192 144.018 22 Industri Barang Semen 75 40 7.851 43.077 28.723 14.354 23 Industri Garmen dan Tekstil 10 80 27.204 138.192 97.461 40.731 24 Industri Batik 40 24 30.134 153.074 108.080 44.994 25 Industri Cetak dan Penerbitan 4 8 11.311 45.752 35.285 10.468 26 Industri yang belum 9 43 21.792 163.379 136.334 27.045 tergolong Jumlah 753 2.118 935.809 5.421.476 3.777.749 1.643.709 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
No
Kelompok Industri
Unit usaha sektor non formal sebanyak 753 unit usaha dan tenaga kerja terserap sebanyak 2.118 orang, nilai investasi sebesar Rp. 935.809.000,- , nilai produksi sebesar Rp. 5.421.476.000,- , bahan baku yang digunakan sebesar Rp. 3.777.749.000,- menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 1.643.709.000,-. Permasalahan yang dihadapi pada sektor industri (tergolong UMKM) di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya sebagai berikut: 1. Rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antara pelaku usaha kecil, menengah dan besar: 40
2. 3. 4. 5. 6.
7.
a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran b. Rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM Terbatasnya variasi usaha maupun produk yang dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan bersifat umum/ tidak unik. Industri belum tumbuh berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga sulit bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain. Terbatasnya akses UMKM pada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi UMKM Kurang kondusifnya iklim usaha, diantaranya adalah : (a). Ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, (b). Praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, (c). Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Belum optimalnya peran dunia Perbankan dalam pembinaan UMKM
2.3.7. Kehutanan Sub sektor kehutanan pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar 2,37 % terhadap total PDRB Kabupaten Bengkulu Utara. Populasi hutan di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan fungsinya disajikan dalam Tabel 33 berikut ini. Tabel 33. Populasi Hutan Berdasarkan Fungsinya di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Persentase Terhadap Luas Luas Hutan Kabupaten 1. Konservasi : 86,878.27 39.11 15.66 a. Hutan Buru 11,850.00 5.34 2.14 b. Taman Wisata Alam 1,122.00 0.51 0.20 c. Taman Nasional 72,171.00 32.49 13.01 d. Suaka Alam 1,735.27 0.78 0.31 2. Lindung : 60,301.30 27.15 10.87 Hutan Lindung 60,301.30 27.15 10.87 3. Produksi : 74,936.50 33.74 13.51 a. Hutan Produksi Tetap 26,927.00 *) 12.12 4.85 b. Produksi Terbatas 48,009.50 21.61 8.65 JUMLAH 222,116.07 100,00 40,03 *). Seluas 6.278 Ha. Hutan Produksi tetap dijadikan Pusat Pelatihan Gajah Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004 No
Fungsi
Luas
Perkiraan berdasarkan foto satelit tahun 1998 menyatakan bahwa areal berhutan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah sekitar 169,692.44 Ha (76.40 % terhadap luas hutan tetap) terdiri dari hutan perawan belukar. Sementara sisanya (52,423.63 Ha, sekitar 23.60% terhadap hutan tetap), dapat diklasifikasikan sebagai area degradasi yang ditanami kopi, karet, dan perkebunan kelapa sawit; sawah tadah hujan; belukar muda dan rerumputan; 41
lahan tidur dan perkampungan. Kondisi vegetasi dalam hutan tetap dapat dilihat dalam Tabel 34 berikut. Tabel 34. Kondisi Vegetasi Hutan Tetap di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 No 1.
Fungsi
Luas (Ha)
Konservasi : 86,878.27 a. Taman Buru 11,850.00 b. Taman Wisata Alam 1,122.00 c. Taman Nasional 72,171.00 d. Suaka Alam 1,735.27 2. Lindung 60,301.30 Hutan Lindung 60,301.30 3. Produksi : 74,936.50 a. Hutan Produksi Tetap 26,927.00 b. Produksi Terbatas 48,009.50 Jumlah 222,116.07 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004
Luas hutan (%) 39.11 5.34 0.51 32.49 0.78 27.15 27.15 33.74 12.12 21.61 100,00
Luas Degradasi (%) 15.66 2.14 0.20 13.01 0.31 10.87 10.87 13.51 4.85 8.65 40,03
Seperti telah disebutkan di atas, wilayah hutan dapat dibagi dalam tiga kelompok utama, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Hutan konservasi ialah wilayah hutan yang memiliki fungsi utama untuk perlindungan dan keanekaragaman hayati termasuk lingkungan. Hutan lindung ialah wilayah hutan yang diharapkan dapat bertindak sebagai sistem penyangga dalam menjaga ketersediaan air, perlindungan banjir, pengendalian erosi, perlindungan terhadap intrusi air laut, dan menjaga fertilitas tanah. Fungsi utama hutan produksi ialah menghasilkan produk hutan yang terdiri dari kayu dan non kayu. Seperti ditetapkan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua wilayah hutan kecuali dalam Hutan Suaka Alam dan Taman Nasional. Dengan melihat pada peraturan tersebut, kebijakan pemerintah dalam mengelola hutan diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan secara bersamaan menjaga keberlangsungan sumber daya hutan maka dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk tujuan ekonomis dan ekologis. Adapun beberapa permasalahan pokok yang terjadi di sektor kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Menurunnya kondisi hutan akibat perambah kawasan dan pencurian hasil hutan, baik penebangan liar (illegal loging), pembukaan kawasan untuk perkebunan serta eksploitasi hasil hutan lainnya. 2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dan pengolahan hutan masih rendah. 3. Tidak jelasnya batas kawasan hutan setelah adanya pemekaran wilayah. 4. Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan 5. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati 6. Belum optimalnya sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan 42
7. Lemahnya penegakan hukum bidang kehutanan 8. Rendahnya kapasitas pengelola kehutanan Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar yang menyebabkan kerusakan hutan 2. Rendahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap dampak kerusakan hutan dan sikap masyarakat yang masa bodoh terhadap kerusakan hutan 3. Lemahnya kondisi ekonomi masyarakat di sekitar hutan yang menyebabkan mereka berusaha mencari penghasilan dengan cara merambah hutan. Untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian hutan yang sangat bermanfaat dalam menjaga ekosistem bumi dari kerusakan dan bencana alam dan akibat ikutan lainnya, maka sangat perlu antisipasi terhadap penyebab timbulnya permasalahan ini. Oleh sebab itu pada beberapa tahun terakhir dilakukan pengetatan terhadap ekspolitasi hasil hutan alam, terutama jenis kayu. Hanya saja upaya ini di lapangan masih terkendala dengan kurangnya sarana dan prasarana instansi terkait. Sementara itu, pada tahun 2004 terdapat beberapa jenis produksi hasil hutan di Kabupaten Bengkulu Utara seperti pada Tabel 35 di bawah ini. Tabel 35. Produksi Beberapa Jenis Hasil Hutan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 No Jenis Produksi Hasil Hutan Jumlah Produksi 1 Kayu Bulat 25.183 M3 2 Kayu Gergajian 9.774 M3 3 Rotan Manau 13.000 Kg 4 Rotan Kesur 11.000 Kg Sumber: Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004 2.3.8. Pertambangan Bidang pertambangan di Kabupaten Bengkulu Utara di dominasi oleh pertambangan tanpa migas dan bahan galian. Pada tahun 2004 sub sektor pertambangan dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara memberikan kontribusi sebesar 6,47% terhadap total PDRB. Angka ini menurun dibanding tahun 2002, sebagai akibat dari belum dilakukannya usaha penambangan bahan tambang maupun bahan galian yang terkandung di Kabupaten Bengkulu Utara secara optimal. Ketidakoptimalan itu berkaitan erat dengan minimnya investor yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hingga tahun 2003 Batu Bara merupakan produk unggulan di Kabupaten Bengkulu Utara dengan volume ekspor mencapai 156.008,69 ton.
43
Tabel 36. Cadangan Batu Bara di Beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara 2004 Jumlah Cadangan Terkira (Ton) Puteri Hijau 45.000.000 Napal Putih 56.400.000 Batik Nau 2.500.000 Pagar Jati 6.249.000 Pematang Tiga 8.169.000 Taba Penanjung 35.550.000 Ketahun 60.000.000 Jumlah 213.868.000 Sumber : Data Pokok Kabupaten Bengkulu Utara 2004 Lokasi Kecamatan
Kalori (k kal/kg) 5.500 – 6.500 5.500 – 6.000 5.000 – 5.500 6.000 – 7.000 5.800 – 6.800 6000 – 7.000 5.500 – 6.000
Selain batu bara, terdapat pula beberapa bahan galian potensial di Kabupaten Bengkulu Utara seperti pada Tabel 37 berikut. Tabel 37. Potensi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004 Lokasi Desa/Tempat 1 Batu Apung - Kahyapu, Malakoni 2 Batu Gamping - Air palik, Batu Layang - Hulu Air Palik Enggano - Lb. Durian - Apoho, Kaana - Banjar Sari 3 Batu Apung Enggano - Malakoni, Kahyapo 4 Bentonit Taba - Bukit Kandis Penanjung - Kampung Padang - Tanjung Agung Air besi - Lembah Mindai Ketahun Bjk. Renah Lebar Talang Empat 5 Kaolin Pondok Kelapa - Pasar Pedati Air Napal - Lubuk Tanjung 6 Lempung Kerkap - Batu layang Ketahun - Sungai Gembung Talang Empat - Surabaya, Kb. Seri 7 Tufa Batu Ketahun - Bukit makmur Apung 8 Zeolit Pondok kelapa - Sekayun, Ds. Limau 9 Marmer Kerkap - Semping ketenong 10 Andesit Arga Makmur Taba Penanjung 11 Andesit dan Taba Penanjung Basalt No
Bahan Galian
Kecamatan Enggano Kerkap
Perkiraan Cadangan 5.000.000 ton 7.500.000 ton 2.730.000 ton 47.500 ton 165.590.625 ton
200.000 ton 8.750.000 ton 8.750.000 ton indikasi ton 100.000 ton 30.000 ton 9.100.000 ton sepanjang pantai 2.000.000 ton 1.000.000 ton 100.000.000 ton 3.000.000 ton 1.250.000 ton Indikasi 2.600 M 10.000.000 M 1.000.000 M
44
12
Sirtu
Arga Makmur - Air Lais - Air Nakai Lais - Air Lais Kerkap - Air Palik Air Napal - Air palik Taba Penanjung- Air Rindu hati Karang Tinggi - Air Rindu Hati Pagar Jati - Air Rindu Hati 13 Pasir Laut Air Napal - Selubuk 14 Pasir Sungai Lais - Lubuk Lesung - Jago Bayo Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi kab. Bengkulu Utara tahun 2004
Adapun beberapa permasalahan pokok yang terjadi di sektor pertambangan adalah sebagai berikut: 1. Minimnya ketersediaan data potensi pertambangan yang akurat 2. Lemahnya penegakan peraturan 3. Eksploitasi bahan galian yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan 4. Masih adanya pemilik kuasa pertambangan (KP) yang belum menempatkan dana reklamasi 5. Masih terjadinya manipulasi data oleh para investor pertambangan 1.4.Prasarana dan Sarana Daerah Prasarana dan sarana merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di semua bidang. Misalnya infrastruktur transportasi berfungsi sebagai pelayanan dalam penyediaan jasa transportasi yang berguna untuk mendorong pemerataan pembangunan, baik di perkotaan maupun pedesaan, serta untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa serta untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi nasional. Transportasi juga sangat diperlukan dalam menjembatani kesenjangan dan untuk mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Kebijakan pembangunan jalan di Kabupaten Bengkulu Utara disamping untuk memelihara jaringan tranportasi yang telah ada juga ditujukan untuk membuka daerah-daerah baru yang masih terisolir sekaligus untuk membuka akses bagi sentra-sentra ekonomi masyarakat termasuk jalan alternatif. Prasarana wilayah dalam hal ini berkaitan dengan prasarana jalan dan irigasi (pengairan) merupakan infrastruktur yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Hingga tahun 2004 kondisi jalan di Kabupaten Bengkulu Utara yang di aspal telah mencapai 532,97 km, dengan konsentrasi berada paling panjang di Kecamatan Arga Makmur sepanjang 78,72 km, Kecamatan Ketahun sepanjang 77,60 km, Kecamatan Lais sepanjang 59,96 km dan Kecamatan Pondok Kelapa mencapai panjang 55,40 km. Jalan koral sepanjang 334,32 km dengan konsentrasi terpanjang di Kecamatan Giri Mulya sepanjang 42,00 km, Kecamatan Ketahun sepanjang 38,20 km, Kecamatan Enggano sepanjang 32,60 km dan Kecamatan Pagar Jati sepanjang 31,60 km. Jalan tanah sepanjang 125,80 km dengan konsentrasi terpanjang berada di Kecamatan
45
Pondok Kelapa sepanjang 36,50 km, Kecamatan Pematang Tiga sepanjang 29,50 km serta di Kecamatan Putri Hijau sepanjang 18,90 km. Berdasarkan klasifikasi kelas jalan di Kabupaten Bengkulu Utara termasuk dalam kelas jalan III C sepanjang 886,59 km. Adapun kondisi jalan terdiri dari kondisi baik sepanjang 184,25 km, kondisi sedang sepanjang 415,27 km, kondisi Rusak 304,17 km dan kondisi rusak berat mencapai 208,10 km yang paling panjang berada di sepanjang ruas jalan Kecamatan Pondok Kelapa 47,60 km, Kecamatan Pematang Tiga sepanjang 36,20 km dan Kecamatan Pagar Jati sepanjang 26,60 km (Bengkulu Utara Dalam Angka tahun 2004). 1. Transportasi Darat Transportasi darat merupakan urat nadi utama perekonomian di Kabupaten Bengkulu Utara, baik untuk angkutan orang maupun barang. Transportasi darat dilayani oleh bus-bus umum yang beroperasi setiap hari dengan rute dalam kabupaten, antar kabupaten maupun antar propinsi. Jumlah dan jenis armada angkutan darat yang telah diuji di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari : I. Angkutan Orang a) Bus Penumpang Umum : 102 Unit b) Bus Umum : 478 Unit c) Bus Swasta : 19 Unit II. Angkutan Barang a) Kendaraan Umum : 43 Unit b) Kendaraan Swasta : 1.449 Unit 2. Transportasi Laut Transportasi laut di Kabupaten Bengkulu Utara hanyalah untuk menghubungkan jalur pelayaran dari dan ke pulau Enggano melalui pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu ke pelabuhan laut Malakoni maupun pelabuhan laut Kahyapu di Pulau Enggano. Untuk jalur pelayaran ini hanya dilayari oleh kapal perintis satu-dua kali dalam seminggu dan KMP Raja Enggano satu kali seminggu, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan kedua fasilitas pelabuhan tersebut belum dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi skala besar dan masih terbatas untuk kegiatan sosial. 3. Pos dan Telekomunikasi Hingga tahun 2004 jumlah kantor Pos yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 12 unit Kantor Pos yang berada di 12 kecamatan yaitu: Kecamatan Talang Empat, Taba Penanjung, Pondok Kelapa, Air Napal, Air Besi, Arga Makmur, Lais, Batik Nau, Giri Mulya, Padang Jaya, Ketahun dan Putri Hijau. (Bengkulu Utara Dalam Angka tahun 2004). Kabupaten Bengkulu Utara sejak tahun 1982 telah memiliki stasiun bumi kecil (SBK) yang berlokasi di Kecamatan Kota Arga Makmur. Sehingga tahun 2003 jumlah pesawat telepon yang telah terpasang sebanyak 2.143 unit yang menjangkau sebelas kecamatan yaitu Arga Makmur sebanyak 1.847 unit, Kecamatan Padang Jaya 160 unit, Kecamatan Kerkap 4 unit, Kecamatan Lais 4 unit, Kecamatan Putri Hijau 3 unit, Kecamatan Napal Putih 1 unit, Kecamatan Air Napal 1 unit, Kecamatan Air Besi 1 unit, 46
Kecamatan Batik Nau 1 unit dan Kecamatan Giri Mulya 1 unit. Untuk kecamatan lainnya dijangkau oleh sambungan induk dari Kota Bengkulu. Kecamatan Enggano belum terfasilitasi dengan sambungan telepon (Bengkulu Utara Dalam Angka tahun 2004). 4. Listrik dan Air Bersih Pembangunan bidang kelistrikan di Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan untuk mencukupi kebutuhan berbagai segmen pelanggan baik rumah tangga, usaha, industri maupun kebutuhan umum hingga menjangkau ke daerah pedesaan. Aliran listrik di Kabupaten Bengkulu Utara masih bersumber dari Propinsi Bengkulu (Kota Bengkulu). Selama tahun 2003 kapasitas listrik yang terjual mencapai 17.092.590 KWH atau senilai Rp. 7.821.306.000,- dengan Konsumsi terbesar pada pelanggan rumah tangga yaitu 14.368.241 KWH atau 84 %, usaha sebesar 1.343.085 KWH atau 7,86 %, umum sebesar 1.292.200 KWH atau 7,56 % dan industri sebesar 89.064 KWH atau 0,52 % dari total konsumsi listrik di Kabupaten Bengkulu Utara. Pengelolaan air bersih di Kabupaten Bengkulu Utara di laksanakan oleh PDAM Tirta Ratu Samban. Untuk tahun 2003 PDAM Tirta Ratu Samban telah melayani 9.548 pelanggan dengan produksi 3.110.679 M3 atau senilai Rp. 2.486.026.139,-. Selama lima tahun terakhir jumlah pelanggan dan jumlah air bersih yang diproduksi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. 5. Koperasi Pembangunan bidang koperasi di Kabupaten Bengkulu Utara secara kuantitatif dapat dikatakan relatif belum berkembang, dengan indikasi relatif masih kurangnya jumlah koperasi dan keanggotaannya, akan tetapi secara kualitatif selama kurun waktu lima tahun terakhir koperasi di Kabupaten Bengkulu Utara cukup menunjukkan adanya peningkatan. Beberapa permasalahan yang ditengarai menjadi pemicu lambatnya perkembangan koperasi di Kabupaten Bengkulu Utara adalah permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen, daya saing serta permodalan. Hingga tahun 2003 jumlah Koperasi yang berbadan hukum berjumlah 115 koperasi dengan perincian 167 KUD dan 91 koperasi non KUD dengan anggota mencapai 23.359 orang dengan volume usaha mencapai Rp. 14.942.236.000,-. 6. Jasa dan Perbankan Pembangunan sektor jasa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB kabupaten 2004 yaitu mencapai 16,43 %. Pembangunan Jasa perbankan di Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan untuk menunjang perkembangan di sektor perekonomian dan perdagangan. Yang meliputi jasa perbankan yang didukung oleh keberadaan BRI, Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur, BNI 46, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sementara jasa asuransi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara antara lain Asuransi Jiwasraya, Asuransi Bumi Putra, Asuransi Bumi Asih.
47
1.5.Pemerintahan 1.5.1. Kewenangan Daerah Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu: Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang antara lain mengatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undangundang ini. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah. Perangkat daerah secara umum terdiri dari; unsur staf yang diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas yang diwadahi dalam lembaga teknis daerah dan unsur pelaksana urusan yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Sedangkan hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Diantara kewenangan pemerintah daerah misalnya dalam penyusunan organisasi perangkat daerah, pendayagunaan keuangan daerah, peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, kepegawaian daerah dan sebagainya. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah (pusat) dengan daerah otonom. Beberapa urusan pemerintahan pada era otonomi tetap menjadi urusan pusat, misalnya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama. Disamping itu terdapat pula bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pusat, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Dalam perwujudan kewenangan yang concurrent secara proporsional antar pemerintahan maka disusun beberapa kriteria, yaitu eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan tetap mempertimbangkan keserasian hubungan antar tingkat pemerintahan. 48
Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari urusan tersebut. Jika dampak bersifat lokal maka menjadi kewenangan kabupaten/kota, jika berdampak regional maka menjadi kewenangan pemerintah propinsi dan jika nasional maka menjadi wewenang pusat. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan langsung atau tidak langsung/jauh dan dekatnya dampak. Artinya urusan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota jika secara langsung berdampak pada wilayah tersebut. Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya (personil, dana dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian hubungan yakni pengelolaan urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintah yang berbeda bersifat saling berhubungan (inter koneksi), saling tergantung (inter dependensi) dan saling mendung sebagai satu kesatuan sistem. Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya: 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum 5. Penanganan bidang kesehatan 6. Penyelenggaraan pendidikan 7. Penanggulangan masalah sosial 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 10. Pengendalian lingkungan hidup 11. Pelayanan pertanahan 12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 14. Pelayanan administrasi penanaman modal 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.
1.5.2. Organisasi Pemerintahan Seiring dengan upaya penataan organisasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2002 sebagai pengganti PP Nomor 84 tahun 2000, maka pada akhir tahun 2004 Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan reorganisasi perangkat daerah melalui 24 buah Perda. Berdasarkan Perda-perda tersebut Struktur Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sekretariat, 14 Dinas Teknis, 3 Badan dan 5 Kantor, dengan rincian sebagai berikut:
49
A. Sekretariat: 1. Sekretariat Kabupaten 2. Sekretariat DPRD 3. Kecamatan 4. Kelurahan B. Dinas 1. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 4. Dinas Pendidikan Nasional 5. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial 6. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni, Budaya, Informasi dan Telekomunikasi 7. Dinas Koperasi dan UKM 8. Dinas Pertambangan dan Energi 9. Dinas Pertanian dan Peternakan 10. Dinas Kelautan dan Perikanan 11. Dinas Kesehatan 12. Dinas Pendapatan Daerah 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah C. Badan 1. Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) 2. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) 3. Badan Pelayanan RSU Daerah D. Kantor 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2. Kantor Perpustakaan Daerah 3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 4. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan 5. Kantor Penghubung di Jakarta Secara administrasi Pemerintahan, Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 18 kecamatan 308 Desa dan 6 Kelurahan, seperti pada Tabel 37 di bawah ini.
50
Tabel 38 Jumlah Desa/Kelurahan, Luas, Jumlah penduduk dan Kepadatan Penduduk Masing-masing Kecamatan di Kabuipaten Bengkulu Utara Jumlah Kelurahan dan Desa Desa Desa Kel Jumlah Definitif Persiapn 1 Enggano 6 6 2 Talang Empat 13 13 3 Karang Tinggi 13 13 4 Taba Penanjung 1 22 23 5 Pagar Jati 21 21 6 Pondok Kelapa 22 22 7 Pematang Tiga 20 20 8 Kerkap 1 34 35 9 Air Napal 16 16 10 Air Besi 16 16 11 Arga Makmur 3 24 27 12 Lais 1 22 23 13 Batik Nau 15 15 14 Giri Mulya 4 4 15 Padang Jaya 8 8 16 Ketahun 16 3 19 17 Napal Putih 17 17 18 Putri Hijau 19 19 Jumlah 6 308 3 317 Sumber: Data diolah dari berbagai sumber No
Kecamatan
Luas Kec (KM2)
Jml. Penduduk
400,60 96,62 137,47 238,80 288,50 165,20 200,35 162,41 123,32 139,17 100,00 335,51 326,11 89,03 178,35 496,59 960,09 1.113,42 5.551,54
2.306 13.663 11.179 17.559 11.303 27.968 11.885 23.122 10.465 9.853 44.480 16.657 10.269 13.730 25.938 38.029 16.226 40.503 345.135
Kepadatan (Jiwa/KM2) 5,76 141,41 81,32 73,53 39,18 169,30 59,32 142,37 84,86 70,80 444,80 49,65 31,49 154,22 145,43 76,58 16,90 36,38 62,17
Dari Tabel 38 terlihat bahwa distribusi penduduk masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara sangat tidak merata. Wilayah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Enggano dengan penduduk 5,76 jiwa per kilo meter persegi, sedangkan yang terpadat adalah di Kecamatan Arga Makmur dengan kepadatan 444,80 jiwa per kilo meter persegi. Oleh sebab itu ke depan diupayakan pembangunan yang dapat mendorong distribusi jumlah penduduk melalui penyediaan sarana dan prasarana ekonomi pada wilayah yang kurang padat penduduknya sehingga mendorong perpindahan penduduk ke wilayah tersebut. Selain itu, dengan melihat jumlah kecamatan serta luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada saat ini dihubungkan dengan rentang pelayanan kepemerintahan kepada masyarakat, maka pada masa-masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pemekaran wilayah kecamatan dalam kabupaten ataupun pemekaran wilayah menjadi beberapa kabupaten baru. Oleh sebab itu perlu adanya antisipasi dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, tercepat, termurah dan termudah bagi masyarakat. 1.5.3. Kepegawaian Sumber daya aparatur merupakan aset utama Pemerintah terutama dalam upaya untuk menggali potensi-potensi komparatif, merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah terutama dalam bidang pemerintahan. Oleh karena berat dan strategisnya tugas dan fungsi seorang apartur, maka diharapkan daerah mampu 51
menyediakan aparatur yang berkualitas. Persoalan kualitas merupakan persoalan panjang bagi proses pembentukan seorang aparatur. Jawaban persoalan ini bermula dari proses rekruitmen CPNSD, dilanjutkan dengan penempatan yang sesuai dengan bidang dan keahlian, peningkatan keahlian dan keterampilan selama bertugas serta berbagai Diklat yang merupakan prasyarat penempatan suatu jabatan. Proses ini memerlukan komitmen yang jelas dan tegas bagi pimpinan kabupaten sehingga secara bertahap akan mampu disediakan aparatur yang ideal yang mampu bekerja, mampu mengambil keputusan, bertanggungjawab, loyal dan memiliki integritas tinggi. Hingga akhir tahun 2004 aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 6.642 orang dengan latar belakang berbagai jenjang pendidikan. Dari jumlah pegawai yang menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dan pegawai adalah 97 : 1, artinya 1 orang pegawi rata-rata melayani 97 orang penduduk. Dari jumlah PNS yang ada, sebanyak 142 orang atau 2,14 % tamatan SD, sebanyak 223 orang atau 3,36 % tamatan SLTP, sebanyak 2.265 orang atau 34,10 % tamatan SLTA, sebanyak 1.980 orang atau 29,81 % tamatan Sarjana Muda (Diploma), sebanyak 1.762 orang atau 26,53 % tamatan sarjana dan sebanyak 70 orang atau 1,05 % tamatan Pasca Sarjana (S2 dan S3). Jika dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar menduduki Golongan III yaitu sebanyak 3.535 orang atau 54,87 %, diikuti dengan golongan II sebanyak 2.155 orang atau 33,45 %, golongan IV sebanyak 441 orang atau 6,54 % dan yang terkecil jumlahnya adalah Golongan I sebanyak 311 orang atau 4,83 %. 1.5.4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, habis pakai maupun permanen, termanfaat jangka pendek maupun panjang. Sarana dan prasarana bergerak berupa kendaraan dan peralatan kerja lainnya sedangkan yang tidak bergerak berupa bangunan gedung maupun perkantoran. Secara umum sarana dan prasarana yang ada terpusat di Ibukota Kabupaten berupa gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya dan ada di masing-masing kecamatan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. 1.5.5. Pembiayaan Sumber pembiayaan rutin dan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara masih sangat tergantung kepada bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Indikator tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat yang dikenal dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Bengkulu Utara masih sangat tinggi, yaitu 74,02 % pada tahun 2005. Oleh sebab itu ke depan harus diupayakan peningkatan kemampuan penyediaan pembiayaan melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Total pendapatan tahun 2004 sebesar 225.896.325.900,- bersumber dari dana perimbangan 196.834.347.346, PAD sebesar Rp. 8.341.047.242 dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 12.831.495.500,-. Sedangkan pembiayaan dilakukan pada 2 alokasi 52
yaitu belanja rutin sebesar RP. 166.184.862.206 dan belanja pembangunan sebesar Rp. 59.711.463.700,-. Dari informasi ini terlihat bahwa pembiayaan untuk pembangunan hanya sebesar 26,43 % dari total dana yang ada dan sebesar 73,57 % terserap untuk belanja rutin seperti pembayaran gaji aparatur, artinya keberpihakan pembangunan yang benar-benar mampu menyentuh kepentingan masyarakt hingga ke lapisan paling bawah masih jauh dalam pencapaian dengan pengalokasian dana yang sedemikian terbatas.
53
BAB III VISI DAN MISI 3.1. Visi Keinginan luhur, cita-cita maupun sasaran umum pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara dalam kurun waktu 5 tahun ke depan diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wujud masyarakat yang sejahtera tersebut hendaknya dalam kondisi yang berkeadilan, religius di atas semangat kebersamaan dan kesetaraan. Atas dasar kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan maka Visi Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2006 – 2011 dirumuskan adalah sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Bengkulu Utara yang sejahtera, berkeadilan dan religius berlandaskan kebersamaan dan kesetaraan” Tujuan dilakukannya pembangunan yang merupakan muara dari pelaksanaan pembangunan yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang sejahtera. Sejahtera dalam arti sempit adalah suatu kondisi dimana telah terpenuhinya kebutuhankebutuhan dasar masyarakat untuk hidup layak. Perwujudan masyarakat sejahtera juga merupakan jalan panjang yang biasanya diawali dengan perwujudan masyarakat yang makmur, yaitu suatu kondisi masyarakat yang sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera, akan menciptakan kemandirian pada semua bidang, hal ini tidak terlepas dari semangat keadilan yang tumbuh di masyarakat dimana adanya rasa aman, tenteram, kesamaan dalam hukum, pemerataan pembangunan dan sebagainya. Rasa keadilan juga tercermin dalam pelaksanaan pembangunan dimana adanya pelaksanaan pembangunan yang menganut azas transparansi, tata pemerintahan yang baik dan bersih, bebas KKN dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya serta memperhatikan aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan keimanan individu sesuai dengan keyakinan yang dianut dicirikan dengan masyarakat yang religius merupakan modal pembangunan yang tidak ternilai harganya, yang memberikan kemampuan dan kesadaran kepada pelaku pembangunan serta masyarakat untuk selalu bertindak dan berbuat sesuai dengan aturan negara dan tuntunan agama. Semangat kebersamaan merupakan modal utama dalam pembangunan sehingga terciptanya rasa aman melalui persatuan dari seluruh elemen masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, semangat gotong royong, partisipasi dan tanggungjawab dalam menjaga serta memelihara hasil pembangunan. Semangat kebersamaan dan kesetaraan dalam proses pembangunan menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat tidak dibeda-bedakan dalam berpartisipasi baik merencanakan, melaksanakan, mengawasi, memanfaatkan dan menjaga hasil-hasil pembangunan. 54
Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara di atas merupakan keinginan masyarakat yang harus dijadikan inspirasi dan nilai-nilai pelaksanaan dari setiap kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, setiap program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah harus mengacu kepada visi pembangunan yang pada gilirannya akan diterjemahkan secara lebih operasional ke dalam misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara. 3.2. Misi Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara selama kurun waktu 2006 – 2011 dijabarkan secara lebih operasional ke dalam lima Misi Pembangunan yang merupakan agenda pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkulu Utara periode 2006 – 2011 sebagai berikut: 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Pewujudan kepemerintahan yang baik 4. Meningkatkan kebersamaan, kesetaraan dan keadilan masyarakat 5. Mewujudkan masyarakat yang religius
55
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 5.1. Analisis Lingkungan 5.1.1. Lingkungan Internal Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2003 sebesar 4,52 % meningkat menjadi 4,75 % pada tahun 2004 tetapi masih cukup rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Bengkulu sebesar 5,35 %. Tingkat inflasi di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2003 sebesar 4,86 % dan tahun 2004 menurun sebesar 4,82 % ternyata lebih besar dari laju inflasi Propinsi Bengkulu sebesar 4,14 %. Nilai PDRB perkapita tahun 2004 sebesar Rp. 2.654.963,- atau Rp. 221.247,- per bulan lebih rendah dari UMP tahun 2005 sebesar Rp. 519.000,-. maupun PDRB Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 5.070.101,-. Kontribusi PDRB masih didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 37,40 %. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi sumber-sumber pendapatan masyarakat selain sektor pertanian belum dapat dilakukan, misalnya melalui pengelolaan atau pengusahaan sumber daya alam maupun industri. Pengelolaan sumber daya alam belum dilakukan karena potensi-peotensi yang ada belum tergali secara optimal, beberapa kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya data-data yang akurat mengenai ketersediaan sumber daya alam pada suatu lokasi. Demikian pula jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Utara masih cukup besar dimana jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 14.753 KK dan Sejahtera Tahap I sebanyak 15.074 KK atau secara keseluruhan sebanyak 102.300 jiwa pada tahun 2004 (29.62 % dari jumlah penduduk) walaupun mengalami penurunan sebesar 13,56 % yang berjumlah 118.353 jiwa pada tahun 2003. Permasalahan kemiskinan dipengaruhi juga oleh ketersediaan lapangan kerja sebagai sumber penghasilan masyarakat. Kemampuan penyediaan lapangan kerja masih sangat terbatas, pada tahun 2004 dengan jumlah pencari kerja sebanyak 4.060 orang yang tercatat hanya mampu ditempatkan sebanyak 432 orang atau 10,64 %. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2003 sebanyak 6.780 meningkat menjadi 9.242 orang atau 36,31 % pada tahun 2004. Bila dilihat dengan jumlah pengangguran di Propinsi Bengkulu sebesar 59.000 orang, maka tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkulu Utara memberikan kontribusi sebesar 15,66 %. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2004 sebesar 3,21 % yang ternyata lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk Propinsi Bengkulu sebesar 2,99 %. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara dengan kepadatan rata-rata 62,17 jiwa per km2 ternyata memiliki distribusi yang sangat tidak merata, sebagai contoh pada Kecamatan Enggano kepadatannya 5,76 jiwa per km 2 sementara satu wilayah lainnya pada Kecamatan Arga Makmur sebanyak 444,80 jiwa per km 2. Dilihat dari kualitas pendidikan aparatur pemerintah yang berjumlah 6.642 orang, tamatan SD sebanyak 2,14 %, tamatan SLTP sebanyak 3,36 %, tamatan SLTA sebanyak 34,10 %, tamatan Sarjana Muda sebanyak 29,81 %, tamatan Sarjana sebanyak 26,53 % dan 56
tamatan Pasca Sarjana sebanyak 1,05 %. Ini menunjukkan bahwa pada saat ini aparatur pemerintah yang ada didominasi oleh tamatan pendidikan SLTA, diikuti tamatan Sarjana, SLTP, SD dan Pasca Sarjana. Melihat dari tuntutan pekerjaan dan perkembangan teknologi, maka secara umum dapat dikatakan kualitas SDM aparatur masih cukup rendah, pada masa yang akan datang diharapkan kualitas pendidikan aparatur selalu dapat ditingkatkan karena akan sangat berhubungan dengan kemampuan manajerial dalam bekerja. Produktivitas lahan beberapa komoditi pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah hasil panen dengan satuan luas lahan yang ditanami. Padi sawah memiliki produktivitas 3,96 ton/ha, padi ladang 1,94 ton/ha, Jagung 3,01 ton/ha, kedelai 0,97 ton/ha, kacang tanah 1,07 ton/ha, kacang hijau 0,97 ton/ha, ubi kayu 13,47 ton/ha dan ubi jalar 10,05 ton/ha. Selain beberapa komoditi pertanian yang diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 3 (tiga) komoditi perkebunan utama yang dikelola oleh masyarakat dan beberapa Perusahaan Perkebunan Swasta, yaitu kelapa sawit, karet dan kakao. Total luas kebun rakyat untuk 3 komoditi ini 55.475 Ha dan luas lahan 16 Perusahaan Perkebunan Swasta 56.259 Ha yang merupakan perusahaan yang aktif. Sedangkan terdapat pula 8 perusahaan yang telah memiliki izin konsesi (HGU) dengan luas lahan 19.201Ha tetapi tidak aktif/menelantarkan HGU yang telah dikuasai. Upaya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara melalui perluasan lahan pada masa-masa yang akan datang perlu disikapi dengan bijaksana, karena dari waktu ke waktu ketersediaa lahan akan semakin berkurang. Oleh sebab itu harus diupayakan pemanfaatan lahan secara optimal dengan mengusahakan lahan kritis maupun lahan tidur yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, lahan tidur yang tersebar di 18 Kecamatan seluas 71.124 Ha dan terdapat pula lahan kritis seluas 27.593 Ha. Beberapa rasio yang ada pada sektor pendidikan di Kabupaten Bengkulu Utara secara sederhana dapat dilihat bahwa rasio guru dan murid pada pendidikan TK sebesar 8,02 artinya 1 orang guru TK melayani 8,02 orang murid, pendidikan SD sebesar 19,83, SLTP sebesar 21,90, SMU sebesar 15,00 dan SMK sebesar 9,89. Angka-angka ini menunjukkan bahwa guru SLTP mengawasi lebih dari 20 orang murid. Demikian pula rasio jumlah sekolah dengan jumlah murid, jenjang pendidikan TK dengan rasio 25,11 artinya terdapat rata-rata 25,11 orang murid pada 1 sekolah TK. Untuk pendidikan SD sebesar 151,97, pendidikan SLTP sebesar 284,68, pendidikan SMU sebesar 220,05 dan SMK sebesar 366. Dari beberapa kondisi tersebut, menunjukkan kondisi cukup ideal, baik tentang jumlah guru maupun jumlah sekolah. Hanya saja dilihat dari penyebaran tenaga guru dan sekolah belum merata pada wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, artinya masih terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja. Kondisi yang cukup memprihatinkan terlihat pada sektor kesehatan, pada saat ini secara umum Kabupaten Bengkulu Utara masih sangat kekurangan tenaga kesehatan. Rasio penduduk dan ketersediaan Dokter Spesialis sebesar 86.283,75 artinya 1 orang Dokter Spesialis akan melayani penduduk sebanyak 86.283,75 orang. Demikian pula Dokter Umum sebesar 5.478,33, Dokter Gigi sebesar 28.761,25, Perawat Gigi sebesar
57
23.009, Perawat Umum sebesar 1.414,49, Bidan sebesar 786,18 dan Dukun Bayi Terlatih sebesar 1.024,14. Ketersediaan sarana dan prasarana daerah yang sangat terbatas, seperti kondisi jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten dalam keadaan rusak; belum terjangkau atau lancarnya akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, ketersediaan unit pengolah air bersih yang belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan atau desa; ketersediaan listrik yang tidak bisa mencukupi hingga ke seluruh pelosok wilayah dan sering terjadinya pemadaman bergiliran; pasar-pasar desa atau kalangan yang belum merata; sarana dan prasarana telekomunikasi yang hanya tersedia pada wilayah-wilayah tertentu, merupakan beberapa permasalahan infrastruktur daerah yang dijumpai pada saat ini. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) yang dijadikan indikator ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat ke Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 74,02 %, artinya daerah akan sangat kesulitan apabila ada kebijakan pemerintah pusat yang dapat menyebabkan pengurangan alokasi dana ke daerah. Dana yang tersedia pada setiap tahun kenyataannya lebih besar terserap untuk pengeluaran rutin dan sangat kecil untuk pembiayaan/ belanja pembangunan, pada tahun 2004 pembiayaan rutin sebesar 73,57 % dan hanya 26,43 untuk belanja pembangunan. Selain kondisi-kondisi tersebut di atas, Kabupaten Bengkulu Utara secara umum merupakan wilayah yang sangat subur, cocok ditanami beberapa komoditi partanian dan perkebunan yang dapat diusahakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pedapatannya. Kondisi alam yang kaya juga ditunjukkan dengan berbagai potensi SDA, bahan-bahan tambang dan obyek-obyek wisata. Sebagai wilayah yang terletak disepanjang pesisir Samudera Hindia tentunya juga kaya akan potensi hasil laut, ikan dan non ikan. Kekayaan alam dan sumber daya hutan juga tidak kalah pentingnya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 5.1.2. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap Kabupaten Bengkulu Utara secara lokal maupun regional adalah karena posisi Kabupaten Bengkulu Utara khusus pada bagian pesisir pantai merupakan jalur Lintas Barat Pulau Sumatera, artinya akan terlewati jika menuju ke Sumatera Barat maupun menuju ke Propinsi Lampung khususnya Liwa, walaupun secara langsung tidak berbatasan jalur akses dengan dua propinsi tetangga tersebut tetapi akan terasa pengaruhnya bagi wilayah yang berada di sepanjang jalan Lintas Barat ini. Pengaruh yang dirasakan adalah pengaruh ekonomi ditunjukkan dengan akan adanya permintaan barang maupun jasa artinya akan terjadi proses jual beli, pengaruh keamanan yaitu rentannya kecelakaan maupun tindak kejahatan, pengaruh budaya dan sebagainya. Secara nasional dan internasional posisi Kabupaten Bengkulu Utara dengan potensi wisata, perkebunan, berbatasan dengan Ibukota Propinsi, sumber daya alam dan kekayaan laut tentunya akan menarik para pendatang baik wisatawan maupun investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Percepatan pengenalan daerah oleh dunia luar tentunya tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam memberikan informasi, menyediakan infrastruktur pendukung, berbagai kemudahan dan insentif. 58
Peluang percepatan pembangunan kawasan Sumatera yang diwujudkan melalui kerja sama antar Propinsi wilayah Sumatera (Agenda Sumatera) harus dimanfaatkan baik dalam memperlancar transportasi udara dan darat, pembangunan kewilayahan dengan dukungan masing-masing keunggulan wilayah serta berbagai bentuk peluang pengembangan usaha. Beberapa peraturan di tingkat pusat yang dapat membatasi maupun meniadakan kewenangan daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan perlu disikapi dengan hati-hati, karena pada satu sisi akan mengurangi peluang pendapatan bagi daerah dan pada sisi lainnya akan menyebabkan keengganan pihak investor dalam menanamkan modalnya di daerah. Demikian pula berbagai perangkat hukum dan peraturan lainnya yang pada kenyataannya bertolak belakang dengan peraturan maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten.
5.2. Strategi Pembangunan Efektifitas pelaksanaan agenda pembangunan dapat dicapai melalui beberapa strategi, antara lain: Misi 1. “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” dapat dicapai melalui strategi pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat melalui penguasaan teknologi produksi berbasis sumberdaya lokal 2. Peningkatan produksi yang memiliki daya saing melalui perluasan akses masyarakat terhadap faktor-faktor produksi 3. Peningkatan investasi melalui penciptaan daya tarik investasi 4. Peningkatan penguasaan pasar melalui ketersediaan informasi, infrastruktur dan jalinan kerja sama (kemitraan) 5. Peningkatan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja Misi 2. “Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia ” dapat dicapai melalui strategi pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan di setiap jenjang dan jalur pendidikan 2. Peningkatan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian Balita, peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian kasar dan penurunan status gizi buruk Balita 4. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
59
Misi 3. “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Perwujudan Kepemerintahan yang Baik” dapat dicapai melalui strategi pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah melalui penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial 2. Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan melalui penataan kelembagaan perangkat daerah yang akuntabel dan responsif 3. Peningkatan ketatalaksanaan (manajemen) pelayanan kepemerintahan melalui penerapan standarisasi pelayanan, pengawasan dan evaluasi yang mampu melayani masyarakat secara adil, mudah dan murah 4. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Misi 4 . “Meningkatkan Kebersamaan, Kesetaraan dan Keadilan Masyarakat” dapat dicapai melalui strategi pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan transparansi dalam seluruh sisi kehidupan masyarakat melalui perwujudan rasa percaya dan tidak saling mencurigai 2. Peningkatan semangat demokratisasi dalam kehidupan politik 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab moral serta kemauan yang kuat untuk pembangunan 4. Peningkatan kesetaraan gender melalui kesamaan hak, peluang dan kesempatan dalam pembangunan bagi kaum perempuan 5. Peningkatan rasa keadilan bagi masyarakat melalui penciptaan rasa aman dan penegakan supremasi hukum dan HAM Misi 5. “Mewujudkan Masyarakat yang Religius” dapat dicapai melalui strategi pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas kerukunan hidup dan toleransi umat beragama 2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemahaman keagamaan dan kualitas rumah ibadah 3. Peningkatan budi pekerti masyarakat terutama usia sekolah melalui proses Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah-sekolah 4. Peningkatan pemahaman agama masyarakat melalui Koordinasi, Integrasi dan Edukasi/ Pendidikan (KIE) keagamaan 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan melalui berbagai perkuatan oleh pemerintah dan masyarakat
60
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Gambaran kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perkembangan nilai APBD Kabupaten Bengkulu Utara selama lima tahun terakhir (tahun 2001-2005), menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Hal ini lebih disebabkan karena adanya perubahan struktur pendapatan dan pembiayaan sehubungan dengan adanya pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Mukomuko. Oleh sebab itu dengan keluarnya kontribusi perhitungan wilayah Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2004 menyebabkan pertumbuhan pendapatan dan pembiayaan pada APBD Kabupaten Bengkulu Utara menjadi –18,93 % dibandingkan dengan tahun 2003. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya dan setelah tahun 2004 selalu mengalami peningkatan. Komposisi penerimaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2005 didominasi oleh Dana Perimbangan yang mencapai 92,80 %, PAD sebesar 2,89 % dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 4,30 %. Dilihat dari sisi penerimaan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama lima tahun terakhir rata-rata realisasi penerimaan daerah menunjukkan kondisi fluktuatif, artinya suatu waktu mengalami penurunan yang sangat signifikan dan tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 PAD Kabupaten Bengkulu Utara turun 19,99 % dari tahun 2001, kemudian naik kembali sebesar 2,54 % tahun 2003, turun kembali sebesar 16,24 pada tahun 2004 dan kembali meningkat pada tahun 2005 sebesar 33,99 %. Turunnya PAD pada tahun 2004 dapat terjadi karena berkurangnya potensi sektor-sektor penghasil PAD sebagai dampak dari berkurangnya luas wilayah pada saat pemekaran Kabupaten Muko Muko. Jika dilihat dari sisi pengeluaran daerah, selama lima tahun terakhir rata-rata realisasi pengeluaran daerah juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 meningkat sebesar 24,41 %, tahun 2003 meningkat sebesar 19,04 %, tahun 2004 menurun sebesar 7,46 % dan tahun 2005 kembali turun sebesar 0,57 %. Secara garis besar ditribusi pengeluaran daerah dipergunakan untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan. Secara umum komposisi pengeluaran daerah sebagian besar terserap untuk membiayai belanja rutin. Pada tahun 2001 belanja rutin sebesar 77,32 % dart total pengeluaran, tahun 2002 sebesar 77,70 %, tahun 2003 sebesar 82,15 %, tahun 2004 sebesar 73,57 % dan tahun 2005 sebesar 76,45 %. Sedangkan penyerapan pengeluaran untuk belanja pembangunan pada berturut-turut tahun 2001 sesar 22,68 %, 22,30 %, 17,85 %, 26,43 % dan tahun 2005 sebesar 23,55 %. Rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2001 - 2005 dapat dilihat pada Tabel 38 berikut. 61
Tabel 39. Rincian Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2001 – 2005 (Rp.) Uraian
Tahun 2001
2002
2003
2004
2005
PENDAPATAN 1. PAD a. Pajak Daerah
997.000.000
1.048.000.000
930.160.000
847.400.000
1.339.500.000
b. Retribusi Daerah
934.000.000
2.326.198.000
3.286.909.000
2.145.007.500
2.224.999.000
c. Bagian Laba Usaha
10.000.000
25.000.000
25.000.000
-
-
d. Lain-lain PAD
4.459.000.000
1.721.405.000
1.008.750.000
1.405.700.000
2.328.500.000
Jumlah
6.400.000.000
5.120.603.000
5.250.819.000
4.398.107.500
5.892.999.000
5.135.214.700
8.570.284.532
10.133.079.000
7.860.000.000
8.460.000.000
148.849.765.000
186.720.000.000
213.230.000.000
158.010.000.000
166.265.000.000
4.430.177.704
-
-
9.830.000.000
80.000.000
-
-
-
-
12.760.000.000
2. Dana Perimbangan a. Bagi hasil pjk & non pjak b. DAU c. - DAK DR - DAK Non DR d. Bagi Hasil Pajak Propinsi Jumlah 3. Lain-lain Pendpatan yg sah
-
-
-
1.400.000.000
1.400.000.000
158.415.157.404
195.290.284.532
223.363.079.000
177.100.000.000
188.965.000.000
-
4.635.039.000
15.480.000.000
16.398.218.400
8.762.000.000
164.815.157.404
205.045.926.532
244.093.898.000
197.896.325.900
203.619.999.000
127.440.310.404
159.310.573.532
200.512.222.000
166.184.862.200
171.714.747.911
37.374.847.000
45.735.353.000
43.581.676.000
59.711.463.700
52.905.251.089
164.815.157.404
205.045.926.532
244.093.898.000
225.896.325.900
224.619.999.000
(28.000.000.000)
(21.000.000.000)
a. Bantuan Dana Kontijensi Total Pendapatan PENGELUARAN 1. Belanja Rutin 2. Belanja Pembangunan
Surflus/Defisit
-
-
-
Sumber: Data diolah dari berbagai sumber
Jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap total penerimaan Kabupaten Bengkulu Utara dalam kurun 5 tahun terakhir, menunjukkan angka yang sangat kecil, yaitu antara 2,15 % hingga 3,88 %. Hal ini berarti bahwa kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pengusahaan sendiri oleh daerah dalam memperolehnya masih sangat minim. Sumber penerimaan daerah sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, hal ini dengan ditunjukkan oleh masih tingginya angka DOF sebesar 74,02 % pada tahun 2004. Secara keseluruhan selama lima tahun terakhir peningkatan PAD mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar rata-rata 55.04 % per tahun. Suatu peningkatan yang cukup tinggi, peningkatan ini terutama berasal dari sumber pajak daerah dengan sumbangan terhadap total PAD pada tahun 2004 mencapai 76,86% atau sebesar Rp. 80,647,318,170. Dari kondisi keuangan pemerintah kurun lima tahun terakhir, selain beberapa hal yang dapat digambarkan seperti tersebut di atas, terdapat pula beberapa hal yang menarik yaitu pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir perusahaan daerah tidak lagi memberikan kontribusi dalam menyumbang PAD, oleh sebab itu keberadaan perusahaan daerah harus 62
dilakukan evaluasi karena dikhawatirkan hanya akan membebani pengeluaran daerah belum dikelola dengan cara profesional. Kondisi yang menarik lainnya adalah pada 2 (dua) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan kebijkan anggaran defisit, artinya merencanakan pengeluaran lebih besar dari rencana penerimaan. Oleh karena kondisi PAD yang relatif kecil dalam kontribusi bagi penerimaan daerah, maka diperlukan berbagai upaya untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari sumber daerah sendiri, baik dari pajak daerah, retribusi daerah maupun dari penerimaan lainnya. Dengan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sesuai UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut harus didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai agar pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan pemerintah di daerah terjamin. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara eksesif dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif. Untuk membiayai kewenangan daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah, karena sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, sekaligus tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas. 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Langkah-langkah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung dan memperkuat sumber-sumber pendanaan APBD. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan : 1. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD baik pajak daerah, retribusi maupun sumber pendapatan lainnya yang sah. 3. Kebijakan peningkatan penerimaan daerah diarahkan untuk mendorong terciptanya rasa keadilan masyarakat. 4. Dalam upaya memobilisasi sumber pendapatan daerah, memperhatikan aspek ekonomis dan efisiensi serta tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 5. Mengidentifikasi dan menggali sumber-sumber keuangan daerah yang potensial untuk mendukung tugas desentralisasi. 6. Meningkatkan kemitraan pengelolaan Lembaga Usaha Milik Daerah dan aset daerah lainnya. 63
5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Pengelolaan belanja daerah memuat kebijakan umum yang berkaitan dengan belanja dan pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada: 1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah, melalui penajaman alokasi anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran. 2. Penggunaan anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, pelayanan publik, meningkatkan kebersamaan dan kesetaraan serta keadilan masyarakat, dan mendukung perwujudan masyarakat yang relegius. 3. Pengalokasian anggaran dalam APBD berazaskan pemerataan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan spesifik dari masing-masing wilayah. 4. Pengalokasian anggaran belanja diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5.3. Kebijakan Umum Anggaran Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Umum Anggaran pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan pada: 1. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat; memperkecil kesenjangan pelayanan publik antar daerah dan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali pendapatan asli daerah. 2. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. 3. Dalam upaya meningkatkan PAD, Peraturan Daerah yang ditetapkan hendaknya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengorbankan kepentingan jangka panjang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, serta kegiatan impor/ekspor. 4. Anggaran menjadi pedoman bagi manajemen pemerintahan dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Penggunaan anggaran harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip rasionalitas pengelolaan anggaran. 6. Peningkatan kapasitas sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta evaluasi APBD. 7. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunannya harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah, dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
64
BAB VI KEBIJAKAN UMUM Untuk menciptakan adanya sinergisitas yang erat antara Visi, Misi dan Strategi pembangunan, berikut ini akan diuraikan arah Kebijakan Umum pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2006 – 2011, antara lain: A. AGENDA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT A.1. Peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat melalui penguasaan teknologi produksi berbasis sumber daya lokal, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Mengembangkan keahlian dan keterampilan masyarakat petani, peternak, nelayan, industri dan profesi lainnya 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya dan jaringan iptek di daerah 3. Menciptakan iklim yang mendorong inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong perkuatan struktur industri A.2. Peningkatan produksi yang memiliki daya saing melalui perluasan akses masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Menjamin ketersediaan sarana produksi secara merata pada masing-masing wilayah sesuai dengan karakteristik wilayah 2. Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan usaha kecil dan menengah (UMKM dan Koperasi) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya. 4. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis A.3. Peningkatan investasi melalui penciptaan daya tarik investasi, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Menyediakan dan mengembangkan jaringan informasi investasi 2. Menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif 3. Meningkatkan akses pembiayaan untuk investasi 4. Deregulasi dan debirokratisasi melalui peninjauan dan pembuatan Perda dan aturan terkait untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam 65
berinvestasi dan memangkas ekonomi biaya tinggi untuk memberikan insentif bagi investor A.4. Peningkatan penguasaan pasar melalui ketersediaan informasi, infrastruktur dan jalinan kerja sama (kemitraan), diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Menyediakan informasi pasar yang tepat dan akurat yang berkesinambungan 2. Melakukan fasilitasi pemasaran. A.5. Peningkatan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut 1. Memperluas kesempatan kerja melalui program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan koperasi, UMKM serta program pengentasan kemiskinan 2. Menyempurnaan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja B. AGENDA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA
KUALITAS
DAN
PROFESIONALISME
B.1. Peningkatan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di setiap jenjang pendidikan, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan anak usia dini 2. Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu bagi seluruh masyarakat 3. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara 4. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta penataan dan peningkatan tenaga kependidikan 5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan 6. Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan B.2. Peningkatan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut; 1. Menyelenggarakan diklat, kursus dan pendidikan kedinasan 2. Menyempurnakan manajemen kepegawaian daerah B.3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian Balita, peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian kasar dan penurunan status gizi buruk Balita, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 66
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Menurunkan angka kematian bayi Menurunkan angka kematian Balita Meningkatkan angka harapan hidup Menurunkan angka kematian ibu melahirkan, Menurunkan angka kematian kasar Menurunkan status gizi buruk Balita Meningkatkan jumlah jaringan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan Mengembangkan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat Membangun keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan keluarga kecil yang berkualitas
B.4. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diseluruh bidang pembangunan 2. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan 3. Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana 4. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana 5. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, wilayah pesisir serta meningkatnya pengawasan dan penegakan hukumnya
C. AGENDA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERWUJUDAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK C.1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah melalui penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi di seluruh wilayah atau kawasan 2. Meningkatkan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana serta sarana lingkungan serta pembangunan perumahan bagi masyarakat 3. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah 4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah lainnya. 5. Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah melalui BUMD air minum dan air limbah 67
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana energi, keselamatan dan peringatan bencana. C.2. Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan melalui penataan kelembagaan perangkat daerah yang akuntabel dan responsif, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah dan pada semua kegiatan 2. Meningkatkan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat 3. Meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab 4. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme C.3. Peningkatan ketatalaksanaan (manajemen) pelayanan kepemerintahan melalui penerapan standarisasi pelayanan, pengawasan dan evaluasi yang mampu melayani masyarakat secara adil, mudah dan murah, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan 2. Menata dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat 3. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, mengelola dokumen/ arsip atau negara dalam mendukung tugas dan fungsi pemerintahan C.4. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2. Memberikan peluang kepada PMKS untuk berperan dalam pembangunan segala bidang 3. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya 4. Meningkatnya kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial 5. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial
68
D. AGENDA MENINGKATKAN KEADILAN MASYARAKAT
KEBERSAMAAN,
KESETARAAN
DAN
D.1. Peningkatan transparansi dalam seluruh sisi kehidupan masyarakat melalui perwujudan rasa percaya dan tidak saling mencurigai, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap seluruh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku D.2. Peningkatan semangat demokratisasi dalam politik, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Menjamin hak-hak politik masyarakat dalam demokrasi 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi D.3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab moral serta kemauan yang kuat untuk pembangunan, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Mendorong peranserta masyarakat melalui sosialisasi rencana pembangunan 2. Mendorong motivasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan 3. Memberdayakan pemuda dan dunia olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi D.4. Peningkatan kesetaraan gender melalui kesamaan hak, peluang dan kesempatan dalam pembangunan bagi kaum perempuan, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang Poleksosbud D.5. Peningkatan rasa keadilan bagi masyarakat melalui penciptaan rasa aman dan penegakan supremasi hukum dan HAM, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Sinkronisasi produk hukum daerah dari produk hukum yang lebih tinggi 2. Meningkatkan persatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi peraturan di bidang hukum E. AGENDA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS E.1. Peningkatan kualitas kerukunan hidup dan toleransi umat beragama, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat
69
E.2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemahaman keagamaan dan kualitas rumah ibadah, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan sarana rumah ibadah sesuai dengan kemampuan daerah E.3. Peningkatan budi pekerti masyarakat terutama usia sekolah melalui proses Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah-sekolah, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Menyusun pelajaran budi pekerti, akidah, akhlak dan ibadah sebagai muatan lokal disetiap jenjang pendidikan dalam rangka pembinaan akhlak mulia 2. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan pada semua jenjang pendidikan 3. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan keagamaan E.4. Peningkatan pemahaman agama masyarakat melalui Koordinasi, Integrasi dan Edukasi/ Pendidikan (KIE) keagamaan, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas tenaga penyuluh agama 2. Meningkatkan pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral etika E.5. Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan melalui berbagai perkuatan oleh pemerintah dan masyarakat, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan
70
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Utara 2006 – 2011 disusun berdasarkan agenda pembangunan atau misi pembangunan Kabupaten Bengkulu yang telah ditetapkan.
A. AGENDA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT A.1. Peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat melalui penguasaan teknologi produksi berbasis sumberdaya lokal, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat petani, peternak, nelayan industri dan profesi lainnya melalui penyediaan visualisasi, bahan pustaka, percontohan, kegiatan magang dan studi banding. 2. Pemberdayaan institusi penelitian dan pengembangan daerah 3. Peningkatan jumlah dan mutu Petugas Penyuluh Lapangan 4. Peningkatan penguasaan dan pemahaman Iptek masyarakat A.2. Peningkatan produksi yang memiliki daya saing melalui perluasan akses masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan iklim usaha bagi UMKM 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitf UMKM 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi dan UMKM 5. Pengembangan agribisnis pada wilayah potensial 6. Peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak dan pelaku industri 7. Pengembangan sumber daya pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan industri 8. Pemberdayaan masyarakat perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan, peternakan dan industri 9. Peningkatan fasilitasi permodalan dan bimbingan teknis
71
A.3.
Peningkatan investasi melalui penciptaan daya tarik investasi, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Pengembangan promosi investasi 2. Peningkatan iklim investasi daerah 3. Peningkatan kapasitas pembiayaan investasi 4. Deregulasi dan debirokratisasi dunia investasi 5. Jalinan kerja sama lintas pelaku investasi bagi pengembangan produk unggulan daerah
A.4. Peningkatan penguasaan pasar melalui ketersediaan informasi, infrastruktur dan jalinan kerja sama (kemitraan), diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Penyediaan informasi pasar yang tepat dan akurat 2. Pengembangan fasilitasi pemasaran produk daerah A.5. Peningkatan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut 1. Fasilitasi kemitraan dunia usaha dengan perbankan, lembaga konsultasi, PJTKI & pengembangan usaha lainnya 2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja 3. Penyediaan informasi pasar kerja daerah B. AGENDA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA
KUALITAS
DAN
PROFESIONALISME
B.1. Peningkatan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di setiap jenjang pendidikan, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Pengembangan pendidikan anak usia dini 2. Pengembangan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 3. Fasilitasi pendidikan menengah, khususnya kejuruan 4. Pengembangan pendidikan luar sekolah dan penyetaraan 5. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan 6. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 7. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan 8. Pengembangan sarana kependidikan yang mendukung KBM 9. Pengembangan evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan pengujian mutu pendidikan B.2. Peningkatan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut; 1. Penyelenggaraan Diklat bagi aparatur 2. Penyelenggaraan kursus bagi aparatur 3. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan bagi aparatur 4. Peningkatan sistem informasi kepegawaian daerah 5. Penyelenggaraan evaluasi distribusi dan kebutuhan aparatur daerah
72
B.3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian Balita, peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian kasar dan penurunan status gizi buruk Balita, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat 2. Peningkatan upaya kesehatan perorangan 3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit 4. Peningkatan kesadaran dan perbaikan gizi masyarakat 5. Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan 6. Perwujudan Bengkulu Sehat 2010 7. Peningkatan sumber daya kesehatan 8. Penyediaan obat dan peralatan kesehatan 9. Pengawasan obat dan makanan 10. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin 11. Peningkatan promosi kesehatan 12. Peningkatan pembinaan keluarga berencana B.4. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan upaya penyehatan lingkungan 2. Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup 3. Peningkatan akses informasi SDA dan lingkungan hidup 4. Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan 5. Peningkatan ketersediaan data lingkungan, potensi bencana, hutan dan SDA lainnya. 6. Konservasi dan rehabilitasi SDA 7. Pemasyarakatan aturan pengelolaan lingkungan, hutan dan SDA lainnya 8. Peningkatan sistem pengelolaan lingkungan, hutan, DAS, pesisir dan pantai. C. AGENDA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PEWUJUDAN KEPEMERINTHAN YANG BAIK C.1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah melalui penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Evaluasi dan revisi tata ruang daerah 2. Pendataan, perencanaan dan pengawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum 3. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan 4. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana LLAJ 5. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan laut 6. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi dan drainase 7. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan kantor pemerintah 8. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana olah raga 9. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana kesehatan 10. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pariwisata 73
11. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pertanian 12. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana peternakan 13. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan 14. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana kehutanan 15. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana arsip daerah 16. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana air bersih 17. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana telekomunikasi dan informasi 18. Pengadaan dan pemeliharaan sarana kerja daerah 19. Pengembangan perumahan rakyat 20. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 21. Pengembangan kawasan terisolir/ tertinggal dan transmigrasi 22. Pengembangan kota-kota kecamatan 23. Penjaminan ketersediaan energi, peringatan dini bencana dan penanggulangan bencana. C.2. Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan melalui penataan kelembagaan perangkat daerah yang akuntabel dan responsif, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Penataan kapasitas kelembagaan kepemerintahan 2. Penataan peraturan dan perundangan antara pusat, propinsi dan daerah 3. Peningkatan kerja sama antar instansi dan antar pemerintahan daerah 4. Peningkatan profesionalisme aparatur 5. Peningkatan kapasitas keuangan daerah C.3. Peningkatan ketatalaksanaan (manajemen) pelayanan kepemerintahan melalui penerapan standarisasi pelayanan, pengawasan dan evaluasi yang mampu melayani masyarakat secara adil, mudah dan murah, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Penerapan tata kepemerintahan yang baik 2. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur 3. Pemantapan ketatalaksanaan kepemerintahan 4. Pengelolaan sumber daya aparatur 5. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat 6. Peningkatan sistem informasi pelayanan publik C.4. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 2. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. 3. Pengembangan sistem perlindungan sosial 4. Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial 5. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 6. Penyuluhan bidang kesejahteraan sosial 7. Pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial 74
D. AGENDA MENINGKATKAN KEADILAN MASYARAKAT
KEBERSAMAAN,
KESETARAAN
DAN
D.1. Peningkatan transparansi dalam seluruh sisi kehidupan masyarakat melalui perwujudan rasa percaya dan tidak saling mencurigai, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi pembangunan 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi pembangunan D.2. Peningkatan semangat demokratisasi dalam politik, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan sosialisasi dan pemahaman hak politik masyarakat 2. Peningkatan jaminan dan perlindungan hak politik masyarakat 3. Peningkatan partisipasi politik masyarakat D.3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab moral serta kemauan yang kuat untuk pembangunan, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan sosialisasi peranserta masyarakat dalam proses pembangunan 2. Peningkatan motivasi masyarakat dalam pembangunan 3. Pengembangan dan peningkatan partisipasi pemuda 4. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga D.4. Peningkatan kesetaraan gender melalui kesamaan hak, peluang dan kesempatan dalam pembangunan bagi kaum perempuan, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan Poleksosbud 2. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan Poleksosbud D.5. Peningkatan rasa keadilan bagi masyarakat melalui penciptaan rasa aman dan penegakan supremasi hukum dan HAM, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Pembentukan peraturan hukum 2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 3. Penataan dokumentasi hukum 4. Perlindungan anak dan perempuan E. AGENDA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS E.1. Peningkatan kualitas kerukunan hidup dan toleransi umat beragama, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan upaya menciptakan keserasian sosial di dalam kelompok keagamaan
75
E.2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemahaman keagamaan dan kualitas rumah ibadah, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan sarana rumah ibadah E.3. Peningkatan budi pekerti masyarakat terutama usia sekolah melalui proses Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah-sekolah, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan pada dunia pendidikan 2. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan keagamaan E.4. Peningkatan pemahaman agama masyarakat melalui Koordinasi, Integrasi dan Edukasi/pendidikan (KIE) keagamaan, diimplementasikan melalui program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas tenaga penyuluh keagamaan 2. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dalam keluarga E.5. Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan melalui berbagai perkuatan oleh pemerintah dan masyarakat, diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan sebagai berikut: 1. Pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan
76
BAB VIII PENUTUP 8.1. Program Transisi Pada akhir masa pemerintahan yaitu setelah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara periode 2006 – 2011 sebelum dilantiknya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya, maka program utama yang akan dijalankan adalah melanjutkan program-program pembangunan yang belum terlaksana dan yang lebih utama adalah penyiapan pemilihan Kepala Daerah untuk periode berikutnya.
8.2.Kaidah Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.
RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD Penguatan peran para stakeholders/ pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan
77
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR : TANGGAL : Propinsi/Kabupaten RPJM Daerah Periode Visi Misi (Agenda) 1
: : : :
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD Bengkulu / Bengkulu Utara 2006 - 2011 Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Sejahtera, Berkeadilan dan Religius Berlandaskan Kebersamaan dan Kesetaraan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Indikasi Kegiatan
No
strategi
KEBIJAKAN
PROGRAM
Indikator Keluaran Kerangka Anggaran
1
2 1 Peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat melalui penguasaan teknologi produksi berbasis sumberdaya lokal
A
2006
3 4 1 Pogram pengembangan industri kecil dan Mengembangkan keahlian dan keterampilan masyarakat petani, menengah peternak, nelayan, industri dan profesi lainnya
5 Meningkatnya pengetahuan masyarakat
6 Peningkatan kualitas SDM pengrajin - industri kecil agro - industri non agro Fasilitasi peralatan - industri kecil agro - industri non agro
SKPD Kerangka Regulasi 7 Perda No. 28 Tahun 2004
8 Perindustrian dan Perdagangan
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi Sumber Rp. Pendanaan 9 10 895,758,000 APBD 944,803,000 APBD 2,300,668,000 APBD 2,243,189,000 APBD
2 Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
Pembuatan kajian pendirian pabrik
3 Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
Penyusunan program BIPP, BPP dan Posyanluhtan di Desa Kaji Trap Demplot, Riset Aksi Petani-Nelayan
BIPP
660,080,250 APBD
BIPP
694,774,500 APBD
Instruksi/pelatih BIPP dan Dinas terkait melatih penyuluh dan petani di BIPP
BIPP
185,025,000 APBD
Monitoring dan evaluasi serta supervisi penyuluh di lapangan Pemberian penghargaan kepada BPP, PP dan Kelompok Tani-Nelayan Riset Aksi Petani-Nelayan (Demplot petani)
BIPP
67,745,000 APBD
BIPP
98,336,500 APBD
BIPP
375,187,500 APBD
Pembentukan komisi penyuluh dan forum komunikasi penyuluh, Rembug KTNA serta Perlombaan Tk Kabupaten dan Kecamatan/BPP
BIPP
83,571,000 APBD
Pembuatan dan penyebaran informasi teknologi, pengadaan buku-buku pertanian BIPP dan BPP, pemasangan poster/spanduk serta ekspose usaha tani-nelayan yang berhasil pada kelompok taninelayan
BIPP
108,040,000 APBD
4 Pengembangan budidaya perikanan
Dempon keramba jaring apung (KJA) dan budidaya air payau (tambak) Longyam BBI Pagar Mas Pembinaan dan Pembentukan optikapi, optihan dan pokdakan Page 1
Perda No. 25 Tahun 2004 Perda No. 25 Tahun 2004 Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan
100,000,000 APBD I / II
475,000,000 APBD 400,000,000 APBN 275,000,000 APBD
Ket. 11
Pelatihan SDM Pengawas dan sosialisasi penataran hukum Kaji terap keramba Pelatihan pembudidayaan ikan dan UPR, serta study banding UPR dan pokdakan ke lokasi pengolahan ikan Pelatihan pembinaan masyarakat nelayan B
Meningkatkan kapasitas dan kapabelitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek di daerah
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas dan kwantitas hasil penelitian
Peningkatan SDM Peneliti Peningkatan SDM Survey potensi SDM
C Menciptakan iklim yang mendorong inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong perkuatan struktur industri
A
Menjamin ketersediaan sarana produksi secara merata pada masingmasing wilayah sesuai dengan karakteristik wilayah
160,000,000 APBD
Perda No. 25 Tahun 2004 Perda No 8 Tahun 2004 Perda No 8 Tahun 2004 Perda No 8 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan BAPEDA
125,000,000 APBD
BAPEDA
100,000,000 APBD
BAPEDA
400,000,000 APBD
BIPP BIPP
205,452,500 APBD 120,000,000 APBD
185,000,000 APBD 315,000,000 APBD
300,000,000 APBD
Pelatihan penyuluh di BPP dan BIPP Pengiriman penyuluh mengikuti program S2
1 Program pemberdayaan Ekonomi Pesisir
Study banding, demontrasi, kaji terap, lomba kelompok di wilayah pesisir
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
250,000,000 APBD
Pelatihan manajemen dan analisa usaha bagi nelayan dan pembudidaya ikan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
25,000,000 APBD
Magang budidaya rumput laut
Perda No. 25 Tahun 2004 Perda No. 25 Tahun 2004 Perda No. 28 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Perindustrian dan Perdagangan
75,000,000 APBD
Pengadaan pelayanan informasi bisnis
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
195,000,000 APBD
Pembangunan los pasar terbuka di Kecamatan
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
3,188,948,500 APBD
Peningkatan pasar purwodadi di Arga Makmur
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
4,980,000,000 APBD I/APBD II/APBN
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah Pameran promosi dagang bagi UKM Tingkat Regional Tahun 2006
Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
195,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
495,000,000 APBD
Identifikasi dan inrensisasi UKM per Kecamatan
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
117,000,000 APBD
Revitalisasi Kelembagaan
Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
178,031,500 APBD
Koperasi dan UKM
176,225,500 APBD
1 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2 Program pengembangan industri kecil dan menengah
B
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Magang budidaya bandeng 2 Peningkatan produksi yang memiliki daya saing melalui perluasan akses masyarakat terhadap faktor-faktor produksi
Perda No. 25 Tahun 2004 Perda No. 25 Tahun 2004 Perda No. 25 Tahun 2004
Mengembangkan kelembagaan dan 1 Program pengembangan industri kecil dan kemitraan usaha kecil dan menengah menengah (UMKM dan Koperasi) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan 2 Program peningkatan kelembagaan memberikan kontribusi dalam Koperasi peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Tercapainya fungsi kelembagaan yang baik
Pengadaan sarana penunjang operasi pasar
Study banding Koperasi dan LKM wanita
Page 2
75,000,000 APBD 437,047,100 APBD
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah
Tercapainya fungsi kelembagaan yang baik
Bintek manajemen dan praaudit Pelatihan penataan kelompok usaha wanita Latker kelompok usaha wanita Pendataan dan klasifikasi koperasi dan penilaian koperasi dan LKM yang berprestasi Pelatihan administrasi bagi pengurus dan pengelola KSP/USP Penghargaan jasa bhakti koperasi dan UKM Latker aplikasi dan sistem pengendalian interen koperasi bagi badan pengawas Latker perkoperasian dan kewirausahaan bagi anggota koperasi dan kelompok strategis Temu konsultasi koperasi usaha kelapa sawit Temu konsultasi koperasi usaha perikanan darat Temu konsultasi koperasi usaha peternakan sapi Latker koperasi penerima bibit sapi Bintek manajemen koperasi usaha Waserda dan Aneka Jasa Monev dan penilaian perkembangan usaha koperasi monev koperasi penerima bibit sapi Kredit modal kerja usaha pupuk Latker koperasi usaha kelapa sawit Latker koperasi usaha waserda dan bisnis eceran ke Jawa Barat Pembangunan pabrik mini minyak goreng koperasi usaha perkebunan sawit Kredit modal kerja koperasi usaha pangan Latker Koperasi dan UKM Penerima dana bergulir ke Prop. Jawa Timur Bimbingan teknis simpan pinjam koperasi dan LKM Monev sinpan pinjam koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Page 3
Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
345,692,000 APBD
Koperasi dan UKM
174,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
180,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
192,000,000 APBD
Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
110,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
60,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
40,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
95,000,000 APBD
Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
105,520,000 APBD
Koperasi dan UKM
65,520,000 APBD
Koperasi dan UKM
190,445,000 APBD
Koperasi dan UKM
123,490,000 APBD
Koperasi dan UKM
48,150,000 APBD
Koperasi dan UKM
508,857,000 APBD
Koperasi dan UKM
516,998,000 APBD
Koperasi dan UKM
473,347,000 APBD
Koperasi dan UKM
75,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
75,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
3,000,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
400,000,000 APBD
Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
75,949,000 APBD
Koperasi dan UKM
212,619,000 APBD
Koperasi dan UKM
298,425,000 APBD
Identifikasi koperasi dan UKM
Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
105,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
47,250,000 APBD
Koperasi dan UKM
193750000 APBD
Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan LKM
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
4,150,000,000 APBD
Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
193,500,000 APBD
Temu usaha dan konsultasi koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
61,500,000 APBD
Latker usaha simpan pinjam koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
85,000,000 APBD
Pelatihan adminisitrasi keuangan usaha simpan pinjam koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
125,000,000 APBD
Monitoring dan evaluasi koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
65,000,000 APBD
Pelatihan manajemen bagi UKM dalam Kab BU
Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004 Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
821,000,000 APBD
Koperasi dan UKM
146,125,000 APBD
Koperasi dan UKM
62,500,000 APBD
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan pembangunan masyarakat desa
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
2,515,536,340 APBN Perbantuan
Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan dan keamanan pangan Pengembangan lembaga usaha ekonomi pedesaan
Perda No. 24 Tahun 2004 Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan
736,768,600 APBN Perbantuan 3,857,805,000 APBN/APBD
Kaji terap teknologi pertanian penyediaan saprodi
Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan
3,350,000,000 APBD
peningkatan sarana, prasarana dan sistem informasi pertanian
Perda No. 24 Tahun 2004 Perda No. 24 Tahun 2004
Penguatan modal usaha dan fasilitasi gerobak bagi pedagang buah dan pedagang kaki lima
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
141,468,500 APBD
Bimbingan teknis bagi pedagang asongan
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
82,822,250 APBD
Penilaian simpan pinjam koperasi dan LKM Pelatihan usaha simpan pinjam koperasi dan LKM
Study banding Koperasi dan LKM Pelatihan teknis informasi nasional, pengadaan barang/jasa serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara Terlaksananya pendirian pabrik
3 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 4 Program peningkatan kesejahteraan petani
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Page 4
130,000,000,000 APBN/Swasta
3,900,000,000 APBN
C Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya.
1 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Meningkatnya PAD Kabupaten Bengkulu Utara
Pengembangan agribisnis tanaman pangan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
4,310,000,000 APBD
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk holtikultura
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
3,340,000,000 APBN/APBD
Rehabilitasi pengembangan pohon induk holtikultura
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
2,175,000,000 APBD
Pengembangan peternakan rakyat
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
4,422,000,000 APBD
Pengembangan agribisnis peternakan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
3,380,000,000 APBN
Pengembangan benih padi dan palawija
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
2,440,000,000 APBN/APBD
Perlindungan tanaman pangan dan penanganan pasca panen
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
1,693,225,000 APBD
Operasi brigade proteksi tanaman pangan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
537,900,000 APBD
Pengelolaan lahan dan air
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
18,947,500,000 APBN+APBD
Pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
3,700,000,000 APBN+APBD
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
2,513,750,000 APBN/APBD
Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan perbenihan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
5,443,250,000 APBN/APBD
Peningkatan sarana dan prasarana penangkar benih
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
3,005,000,000 APBN/APBD
Pemberdayaan lumbung pangan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
1,465,965,900 APBD
Pengembangan sistim informasi statitistik pertanian
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatran UPTD pembibitan ternak
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
Page 5
810,139,050 APBD I
1,240,000,000 APBD
D Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis
1 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan UPTD pembibitan ternak
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
2,292,555,000 APBN Perbantuan (DAK) 1,850,000,000 APBN
Pelayanan kesehatan hewan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatan sarana dan prasarana RPH
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
770,000,000 APBD
Peningkatan sarana dan prasarana poskeswan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
1,300,000,000 APBD
Pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
1,000,000,000 APBD
Pembinaan pembibitan peternakan rakyat pedesaan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
625,000,000 APBD
Pembinaan teknologi perikanan dan kelautan kepada petugas perikanan di kecamatan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
1,250,000,000 APBD
Temu usaha kelompok pembudidaya ikan dengan pengusaha bidang perikanan serta pengembangan teknologi dan pemasaran
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
43,980,000 APBD
Pertemuan KTNA dan kelompok pelaku agribisnis
BIPP
132,460,000 APBD
Pelatihan keterampilan, temu lapangan dan study banding kontak tani-nelayan tingkat kecamatan
BIPP
135,523,800 APBD
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
500,000,000
Pelatihan peningkatan mutu panen dan pasca panen tanaman perkebunan
Perda No.15 Tahun 2004
Kehutanan dan Perkebunan
126,000,000 DAU
Pelatihan peningkatan keterampilan teknik okulasi bibit karet Pengembangan areal komoditi unggulan perkebunan (bibit kelapa sawit dan karet bersubsidi)
Perda No.15 Tahun 2004 Perda No.15 Tahun 2004
Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan dan Perkebunan
138,165,000 DAU
Penyediaan sarana panen dan pasca panen untuk peningkatan mutu dengan sistem bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM)
Perda No.15 Tahun 2004
Kehutanan dan Perkebunan
846,000,000 APBD
Penyediaan sarana produksi sistem bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM)
Perda No.15 Tahun 2004
Kehutanan dan Perkebunan
610,635,000 APBD
Membuka lapangan kerja baru bagi Fasilitasi peralatan masyarakat
Page 6
5,940,000,000 DAU
2 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
3 Peningkatan investasi melalui penciptaan daya tarik investasi
A
Menyediakan dan mengembangkan jaringan informasi investasi
1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Bimbingan teknis usaha ekonomi produktif
Penguatan modal bergulir ekonomi produktif skala kecil pola P4K Meningkatnya minat investor di Kab Pembukaan outlet promosi produk BU Bengkulu Utara
2 Program peningkatan efisiensi perdagangan Terciptanya iklim investasi yang dalam negeri kondusif di Kab Bengkulu Utara
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan BIPP
500,000,000 APBN/APBD
3,100,000,000 APBD
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
66,000,000 APBD
Pembuatan showroom promosi produk komoditi BU
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
130,000,000 APBD
Pengadaan sarana promosi dan Baliho produk komoditi Bengkulu Utara
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
52,000,000 APBD
Pemutahiran data potensi investasi Kab BU
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Penanaman Modal Setdakab BU
450,000,000 APBD
Pengembangan promosi daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Penanaman Modal Setdakab BU
1,000,000,000 APBD
Pembinaan tertib niaga dan perlindungan konsumen
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
196,963,000 APBD
Pengadaan pos ukur ulang
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
90,000,000 APBD
Pengadaan alat UTTP standar
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
45,000,000 APBD
Pengawasan dan pembinaan WDP
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
57,000,000 APBD
Temu usaha antar lembaga
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
58,000,000 APBD
Pembinaan dan pengawasan SIUP
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
43,710,000 APBD
Pengawasan barang beredar dan jasa
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
70,000,000 APBD
Pelayanan dan penerbitan SITU dan HO
Perda No 31 Tahun 2004 Perda No 31 Tahun 2004
Bag Ekonomi Setdakab BU Bag Ekonomi Setdakab BU
145,748,300 APBD
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Umum Setdakab BU
125,000,000 APBD
Inventarisasi data wajib objek retribusi SITU dan HO Inventarisasi dan penertiban fasilitas bantuan/pinjaman barang/modal kerja bagi kelompok masyarakat dan perorangan
Page 7
110,000,000 APBD
Peningkatan iklim investasi
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
2,000,000,000 APBD
Peningkatan kapasitas pembiayaan penanaman modal
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
750,000,000 APBD
Perencanaan investasi
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
450,000,000 APBD
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
300,000,000 APBD
Deregulasi dan debirokrasi kegiatan penanaman modal
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
2,000,000,000 APBD
Pilot project pengembangan usaha industri CPO dan minyak kelapa sawit Informasi pasar
Perda No 31
Bag P.Modal
3,000,000,000 APBD
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
200,000,000 APBD
Pembentukan UKM untuk akses permodalan
Perda No. 25 Tahun 2004 Perda No. 25 Tahun 2004 Perda No 31 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Bag Penanaman Modal
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
508,156,100 APBD
Pemantauan dan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi Perda No. 28 untuk sektor pertanian Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
726,000,000 APBD
Pasar murah kebutuhan pokok lebaran
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
645,909,875 APBD
Pengawasan/pengendalian harga dan operasi pasar murah
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
350,000,000 APBD
Mengundang minat investor datang Pemeran Tingkat Nasional ke Kab Bengkulu Utara
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
500,025,000 APBD
Pemeran Tingkat Propinsi
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
149,500,000 APBD
Pekan Raya Arga Makmur
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
161,500,000 APBD
Pameran Expo
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
122,000,000 APBD
10,000,000,000 APBD I 15,000,000,000 APBN
B
Menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif
1 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Terciptanya peluang investasi di Kab Bengkulu Utara
C Deregulasi dan debirokratisasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam berinvestasi dan memangkas ekonomi biaya tinggi untuk memberikan insentif bagi investor
1 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Adanya aturan yang jelas dalam Pelayanan perizinan penanaman modal berinvestasi di Kab Bengkulu Utara
D Peningkatan akses pembiayaan untuk investasi
1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Terciptanya produk Kab Bengkulu Utara yang mampu bersaing dengan daerah lain
Bantuan dana bergulir bagi kelompok pengolahan dan pemasaran Kerjasama pengembangan produk unggulan daerah Pengadaan informasi harga pasar bahan pokok dan komoditi lainnya 4 Peningkatan penguasaan pasar A melalui ketersediaan informasi, infrastruktur dan jalinan kerja sama (kemitraan)
B
Menyediakan informasi pasar yang tepat dan akurat yang berkesinambungan
Melakukan fasilitasi pemasaran
1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Menjamin stabilitas harga komoditi di Kab Bengkulu Utara
Page 8
80,000,000 APBD 80,000,000 APBD 5,000,000,000 APBD 10,000,000,000 APBN
5 Peningkatan kesempatan kerja A melalui penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja
Memperluas kesempatan kerja melalui 1 Program perlindungan dan pengembangan program pekerjaan umum, kredit lembaga ketenagakerjaan mikro, pengembangan koperasi, UMKM serta program pengentasan kemiskinan
Meningkatnya jaminan keselamatan Pembinaan pelayanan administrasi tenaga kerja Pendataan dan pembinaan LKS Bipartit
Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
50,000,000 APBD
Dinas TTS
56,500,000 APBD
Dinas TTS
67,500,000 APBD
Penyuluhan tentang upah, jamsostek dan koperasi karyawan Penyuluhan tentang perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama Pendataan dan pembinaan serikat pekerja
Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
75,000,000 APBD
Dinas TTS
110,500,000 APBD
Dinas TTS
48,500,000 APBD
Penyuluhan pembentukan dan peningkatan fungsi P2K3 Penyuluhan dan informasi K3
Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
75,000,000 APBD
Dinas TTS
62,500,000 APBD
Dinas TTS
135,000,000 APBD
Dinas TTS
285,000,000 APBD
Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
565,000,000 APBD
Dinas TTS
310,000,000 APBD
Dinas TTS
5,050,000,000 APBN
Pemagangan tenaga kerja
Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
2,550,000,000 APBN
Bimbingan latihan produktifitas tenaga kerja
Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
1,200,000,000 APBN
Sertifikasi kompetensi tenaga kerja melalui uji keterampilan Bimbingan lembaga latihan swasta
Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
400,000,000 APBD
Dinas TTS
450,000,000 APBD
Dinas TTS
5,400,000,000 APBN 585,000,000 APBD
Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004 Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
2,390,000,000 APBD
Dinas TTS
66,000,000 APBD
Dinas TTS
625,000,000 APBN 332,400,000 APBD
Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
209,405,000 APBD
Pendataan dan penyelesaian perselisihan kasus PHK
Perencanaan pengawasan norma kerja dan keselamatan kerja Pelaksanaan pengawasan norma kerja Perlindungan tenaga kerja Pelaksanaan pengawasan norma Jamsostek B
Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja
1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenagakerja
Meningkatnya kualitas tenaga kerja Bimbingan latihan kerja (Bimlaker)
Pembangunan gedung balai latihan kerja (BLK) 2 Program peningkatan kesempatan kerja
Mengurangi angka pengangguran di Kab Bengkulu Utara
Promosi perluasan kesempatan kerja Pengembangan pasar kerja Penempatan tenaga kerja Sosialisasi dan penyuluhan
Page 9
745,000,000 APBD 670,760,000 APBD 662,663,000 APBD
Promosi dan penempatan tenaga kerja luar negeri
Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
125,000,000 APBD
Pelayanan administrasi dan teknis tenaga kerja luar negeri
Perda No.19 Tahun 2004
Dinas TTS
750,000,000 APBN 264,000,000 APBD 339,773,209,565
TOTAL DANA AGENDA I
Page 10
Misi (Agenda) 2
:
Agenda Meningkatkan Kualitas Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
8 Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi Sumber Rp. Pendanaan 9 10 220,232,000 APBD
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
2,302,700,000 APBD
Lomba olimpiade bidang study MIPA Tingkat SD
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
189,638,300 APBD
Bea siswa dan sekolah berprestasi SD/MI
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
659,024,300 APBD
Operasional penyelenggaraan pendidikan menengah
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
17,312,660,000 APBD
Bea siswa SLTP, SLTA dan SMK
Perda No 18 tahun 2004 Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
360,893,000 APBD
Dinas Pendidikan
1,392,968,000 APBD
Penyelenggaraan Paket A, B dan C Percontohan SKB BU
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
448,011,000 APBD
Penyelenggaraan pelatihan pembinaan pramuka di SKB BU
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
45,413,000 APBD
Penyelenggaraan kelompok berlatih olah raga (KBO) Percontohan SKB BU
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
848,864,000 APBD
Penyelenggaraan kelompok belajar usaha (KBU) Percontohan SKB BU
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
332,884,500 APBD
Penyelenggaraan keterampilan fungsional SKB BU
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
68,806,000 APBD
Penyelenggaraan keaksaraan fungsional (KF) Binaan SKB BU Penyelenggaraan BAPOPSI Tk SD, SLTP dan SLTA Negeri/Swasta
Perda No 18 Tahun 2004 Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
610,255,000 APBD
Dinas Pendidikan
478,518,000 APBD
Penyelenggaraan pelatihan wasit
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
65,275,000 APBD
Penyuluhan sosialisasi
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
331,475,000 APBD
Pendataan kelompok sasaran
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
620,413,000 APBD
Indikasi Kegiatan No 1
strategi
2 1 Peningkatan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di setiap jenjang pendidikan
KEBIJAKAN
A
B
3 Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini
Program 4 1 Program pendidikan anak usia dini
Menyelenggarakan wajib belajar 1 Program wajib belajar pendidikan dasar pendidikan dasar sembilan tahun yang sembilan tahun bermutu bagi seluruh masyarakat
C Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara
1 Program pendidikan menengah
Indikator Keluaran
Kerangka Anggaran
5 Terlaksananya PAUD Percontohan di Kab Bengkulu Utara
6 Penyelenggaraan PAUD Percontohan SKB
Meningkatnya kualitas pendidikan dasar di Kab Bengkulu Utara
Operasional penyelenggaraan pendidikan dasar TK, SD/MI
Meningkatnya kualitas pendidikan menengah di Kab Bengkulu Utara
Pembinaan paskibraka D Menyediakan sarana dan prasaran Pendidikan serta penataan tenaga kependidikan
1 Program pendidikan non formal
Mengurangi angka buta huruf di Kab Bengkulu Utara
Page 11
SKPD Kerangka Regulasi 7 Perda No 18 Tahun 2004
Ket. 11
Penyelenggaraan pelatihan tutor 2 Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
309,296,000 APBD
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
16,806,500 APBD
Perda No 18 Tahun 2004 Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
316,377,000 APBD
Dinas Pendidikan
266,033,900 APBD
Lomba motivasi belajar mandiri (Lamojari)
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
142,867,000 APBD
Debat bahasa inggris SLTA
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
75,353,500 APBD
Musyawarah guru mata pelajaran SMK (MGMP)
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
59,154,000 APBD
Pembinaan administrasi kurikulum guru SD
Perda No 18 Tahun 2004 Perda No 18 Tahun 2004 Perda No 18 Tahun 2004 Perda No 11 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
719,175,000 APBD
Dinas Pendidikan
949,250,000 APBD
Dinas Pendidikan
127,465,000 APBD
Kantor Perpusda
143,500,000 APBD
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
59,000,000 APBD
Peningkatan sarana meubelir
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
365,906,000 APBD
Pengadaan, perawatan dan pemeliharaan buku kantong dan pembatas buku serta pembuatan brosur, booklet
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
129,690,000 APBD
Lomba (minat baca, bercerita, anotasi buku, dll)
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
296,935,000 APBD
Pengadaan bahan pustaka buku dan non buku
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
1,847,376,000 APBD
Tersusunnya renstra dan program
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
59,000,000 APBD
Peningkatan sarana elektronik
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
340,000,000 APBD
Percetakan karya deposit dan promosi perpustakaan
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
122,000,000 APBD
Penataan taman bermain
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
90,000,000 APBD
Meningkatnya mutu pendidikan dan Seleksi calon kepala sekolah tenaga pendidik di Kab Bengkulu Utara Lomba olimpiade Bidang Studi MIPA SLTP/SLTA Siswa dan guru berprestasi tingkat SLTP dan SLTA
Peningkatan kualifikasi pendidikan guru TK/SD Lomba Bahasa Inggris SD E
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan
1 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Meningkatnya minat masyarakat Diklat Pengelola perpustakaan umum dan sekolah untuk berkunjung dan membaca di perpustakaan daerah Diklat otomasi, manajemen, perencanaan dan pengembangan dan teknis etika layanan perpustakaan
Page 12
2 Program manajemen pelayanan pendidikan
Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Pendidikan
Penyusunan program pendidikan dan Lakip Dinas Pendidikan Nasional Evaluasi dan pelaporan
Perda No 18 Tahun 2004 Perda No 18 Tahun 2004 Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
211,404,000 APBD
Dinas Pendidikan
340,334,000 APBD
Dinas Pendidikan
1,731,134,000 APBD
Pengadaan peralatan kantor dan komputer
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
244,200,000 APBD
Operasional pelaksanaan UAN dan UAS
Perda No 18 Tahun 2004 Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
5,410,000,000 APBD
Dinas Pendidikan
193,400,000 APBD
Pengadaan meubelir SD
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
1,557,763,000 APBD
Biaya tambahan ruang kelas (TRK)
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
22,366,200,000 APBD
Pendamping dan penunjang DAK Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan
18,094,705,000 APBD
Rehabilitasi total gedung kantor dinas pendidikan nasional
Perda No 18 Tahun 2004 Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
1,000,000,000 APBD
Pendamping dan penunjang Pembangunan SD model.
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
8,199,799,000 APBD
Akreditasi sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta KKG dan KKS
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
403,900,300 APBD
Penyelenggaraan administrasi kenaikan pangkat PNS serta penyesuaian masa kerja dan pensiunan PNS Penyelenggaraan diklat prajabatan golongan I dan II
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
325,000,000 APBD
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
160,000,000 APBD
2 Program pendidikan kedinasan
Diklat teknis lainnya
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
951,094,000 APBD
1 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Diklatpim Tk IV
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
315,000,000 APBD
Diklatpim Tk III
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
412,200,000 APBD
Diklatpim Tk II
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
200,000,000 APBD
Jaringan inovasi pendidikan
Penetapan penilaian angka kridit guru pengawas, penilik dan pamong belajar SKB F
Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan
1 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
2 Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan 2 Peningkatan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
A
B
Menyelenggarakan Diklat, kursus dan pendidikan kedinasan
Menyempurnakan Manajemen kepegawaian daerah
Meningkatnya sarana pendukung pendidikan
Meningkatnya mutu pendidikan di Kab Bengkulu Utara
1 Program peningkatan kapasitas sumberdaya Meningkatnya kualitas PNS di Kab aparatur Bengkulu Utara
2 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Terpantaunya jumlah PNS di Kab Bengkulu Utara
Pemutahiran, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemantapan simpeg dan perangkat server simpeg
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
228,587,700 APBD
3 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Terpenuhinya jumlah pegawai di Kab Bengkulu Utara
Pengadaan pegawai negeri sipil
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
1,008,855,000 APBD
Page 13
3 Peningkatan derajat kesehatan A masyarakat melalui penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian Balita, peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian kasar dan penurunan status gizi buruk Balita
Menurunkan angka kematian bayi
1 Program upaya kesehatan masyarakat
Meningkatnya kesehatan masyarakat Kab Bengkulu Utara
Evaluasi pelayanan RSUD
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
31,364,430 APBD/DAU
Bedah kasus medis dan perawatan RSUD
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
31,364,430 APBD/DAU
Sosialisasi pelayanan RSUD
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
50,567,860 APBD/DAU
Pertemuan ilmiah kedokteran
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
129,453,720 APBD/DAU
Pertemuan PERSI/ARSADA
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
68,772,289 APBD/DAU
Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas perawatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
82,951,290 APBD/DAU
Pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
120,000,000 APBD/DAU
Penyehatan lingkungan pemukiman dan kualitas air
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
169,396,218 APBD
Penyehatan lingkungan pemukiman
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
135,507,427 APBD
Operasional puskesmas
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
5,939,725,000 APBD
Imunisasi dan surveilens epimiologi
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
510,682,500 APBD
Evaluasi penampilan PKM bersih berprestasi
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
91,082,777 APBD
Pemberdayaan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
366,306,000 APBD
Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
296,744,730 APBD
Evaluasi kinerja tenaga kesehatan Tk Kabupaten
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
106,221,630 APBD
Pembinaan dan monitoring program puskesmas
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
274,729,500 APBD
Page 14
B
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
392,176,490 APBD
Sertifikasi lahan pustu di Kabupaten Bengkulu Utara
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
1,766,205,430 APBD
Penanggulanggan AKI melalui strategi MPS
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
775,347,700 APBD
Pemberdayaan masyrakat
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
34,510,000
1 Program upaya kesehatan masyarakat
Meningkatnya kesehatan keluarga
Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
1,953,632,800 APBD
C Meningkatkan angka harapan hidup
1 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Menurunnya jumlah penderita penyakit menular
Pemberantasan penyakit menular
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
718,100,500 APBD
D Menurunkan angka kematian ibu melahirkan
1 Program perbaikan gizi masyarakat
Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan gizi
Perbaikan gizi masyarakat
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
1,817,219,046 APBD
Sistem kewaspadaan pangan dan gizi
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
84,261,200 APBD
Evaluasi perencanaan program terpadu
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
640,919,500 APBD
Aplikasi sistem kesehatan daerah
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
169,147,000 APBD
Monitoring evaluasi kinerja bidan desa
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
61,051,000 APBD
Sosialisasi angka kredit jabatan fungsional
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
70,841,495 APBD
Perencanaan program, LAKIP, profil kesehatan
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
378,315,500 APBD
Pengendalian pelaksanaan program kesehatan
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
366,306,000 APBD
Pendamping penunjang dan DAK Non DR Bidang Kesehatan
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
64,513,550,000 APBD
Bimbingan teknis dalam rangka pemanfaatan alkes
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
15,672,750,000 APBD
E
F
Menurunkan angka kematian Balita
Pendidikan kesehatan berbasis masyarakat dan infokes
Menurunkan status gizi buruk Balita
Meningkatkan jumlah jaringan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
1 Program standarisasi pelayanan kesehatan
1 Program standarisasi pelayanan kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga
Page 15
2 Program upaya kesehatan masyarakat
Terwujudnya Kabupaten Bengkulu Utara yang sehat tahun 2010
Pendamping CWSHP
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
215,967,913 APBD
Pendamping dana IDB
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
311,555,000 APBD
Akselerasi Indikator Bengkulu Utara Sehat 2010
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
483,601,000 APBD
Dokumentasi dalam rangka inventarisasi prasarana dan sarana kesehatan
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
229,759,333 APBD
Peningkatan laboratorium kesehatan daerah
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
378,516,200 APBD
Pengadaan juklak juknis jabatan fungsional
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
305,255,000 APBD
Survey prilaku hidup bersih dan sehat
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
305,255,000 APBD
Penilaian logistik keperawatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
- APBD/DAU
Pelatihan dokter umum dan paramedis
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/DAU
Pelatihan dokter umum dan paramedis ok
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
110,000,000 APBD/DAU
Pelatihan dokter umum dan bidan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
105,000,000 APBD/DAU
Pelatihan dokter gigi dan perawat gigi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
90,000,000 APBD/DAU
Pelatihan bagi petugas rekam medis
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
90,000,000 APBD/DAU
Workshop pengadaan barang dan jasa
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
120,000,000 APBD/DAU
Evaluasi penilaian dan penetapan angka kredit pegawai fungsional
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
125,000,000 APBD/DAU
Pelatihan penanggulangan kecelakaan kerja
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
75,000,000 APBD/DAU
Page 16
Pelatihan pengelolaan barang inventaris kantor
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
62,500,000 APBD/DAU
Pelatihan petugas pengelola limbah RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
60,000,000 APBD/DAU
Pelatihan petugas arsiparis, agendaris, kehumasan dan public relation, pengelolaan akuntansi dan manajemen RS serta pengelolaan data kepegawaian
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
142,500,000 APBD/DAU
Workshop bagi dokter spesialis, dokter umum, paramedis dan tenaga teknis lainnya
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
90,000,000 APBD/DAU
Pelatihan dokter dan tenaga farmasi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
120,000,001 APBD/DAU
Penyusunan dan pembuatan formularium
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
50,000,000 APBD/DAU
Penyusunan program BPRSUD
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
85,000,000 APBD/DAU
SP2RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
50,000,000 APBD/DAU
Penyamaan persepsi ICD X
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
60,000,000 APBD/DAU
Study banding bagi manajemen keperawatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
200,000,000 APBD/DAU
Pelatihan penggunaan alat canggih
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
250,000,000 APBD/DAU
Pelatihan tenaga ICU
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
200,000,000 APBD/DAU
Pelatihan manajemen keperawatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
120,000,000 APBD/DAU
3 Program obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya obat dan alat kesehatan di Kab Bengkulu Utara
Pengadaan obat dan alat kesehatan
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
7,311,475,808 APBD
4 Program Pengawasan obat dan makanan
Terawasinya kualitas peredaran obat dan makanan
Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap Perda No 26 peredaran obat, makanan, minuman dan industri Tahun 2004 rumah tangga terhadap obat
Dinas Kesehatan
510,611,354 APBD
Page 17
Terawasinya kualitas peredaran obat dan makanan
G Mengembangkan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin
1 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
H Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
1 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
I
Membangun keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan keluarga kecil yang berkualiatas
1 Program keluarga berencana
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
Meningkatnya peran serta masyarakat tentang pentingnya KB
Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan terhadap pemilik toko obat, toko minuman
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
123,628,275 APBD
Pengadaan bahan pendamping pelayanan keperawatan keluarga miskin
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
450,000,000 APBD/DAU
Pengembangan kawasan sehat
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
270,046,350 APBD
Unit kesehatan sekolah
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
135,331,799 APBD
Pelatihan forum komunikasi UKBM Lintas Sektor
Perda No 26 Tahun 2004
Kesehatan
Pelayanan dan pengayoman KB
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
1,373,312,500 APBD
Penguatan kelembagaan keluarga kecil
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
966,208,000 APBN
Proyek monitoring matrik (PMM)
Perda No 16 Tahun 2004 Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
323,318,000 ADB-DHS
DPMKB
120,200,000 APBD
Penataan taman kota
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
1,169,482,200 APBD
Penataan kebersihan kota
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
1,681,483,200 APBD
Operasional kendaraan angkutan sampah dan mesin rumput
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
1,932,080,700 APBD
Penunjang program adipura
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
1,253,857,350 APBD
Pembangunan instalasi lumpur tinja (IPLT)
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
450,000,000 APBD
Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
515,776,200 APBD
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
88,679,226 APBD
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
297,000,000 APBD
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 4 Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
A
B
Menerapkan prinsip-prinsip 1 Program perlindungan dan konservasi pembangunan berkelanjutan diseluruh sumber daya alam bidang pembangunan
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
1 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Terpeliharanya kebersihan dan kesehatan kota
Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Terkelolanya SDA dengan baik dan Penyusunan rencana program, pembuatan statistik benar Kelautan dan Perikanan Bimbingan pengusahaan pertambangan umum
Page 18
70,636,007 APBD
60,000,000 APBD/DAU
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
C Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam manangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana
1 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
1 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
2 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkelolanya SDA dengan baik dan benar
Pelayanan perizinan pertambangan
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
35,000,000 APBD/DAU
Pengembangan nilai tambah usaha pertambangan
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
45,000,000 APBD/DAU
Pembuatan peraturan bidang pertambangan
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
35,000,000 APBD/DAU
Penyusunan dan evaluasi program dinas
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
40,000,000 APBD/DAU
Penatausahaan arsip-arsip dinas
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
40,000,000 APBD/DAU
Inventarisasi dan pemetaan bahan galian
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
120,000,000 APBD/DAU
Penyebaran informasi pertambangan dan energi
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
40,000,000 APBD/DAU
Survey identifikasi potensi listrik
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
40,000,000 APBD/DAU
Survey dan identifikasi lokasi pelabuhan tambang
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
70,000,000 APBD/DAU
Pengendalian dampak lingkungan
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
155,730,000 APBD
Pemantauan dan analisa pengelolaan lingkungan hidup
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
280,431,000 APBD
Terdatanya luas kawasan DAS, pantai dan lahan kritis
Pendataan kawasan daerah aliran sungai (DAS), kawasan pantai dan lahan kritis
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
2,208,000,000 APBD
Terlaksananya konservasi dan rehabilitasi SDA
Pendamping MCRM
Perda No 8 tahun 2004
Bapeda
Penyuluhan penggunaan alat tangkap dan bahan terlarang
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
1,710,750,000 APBD
Penyuluhan pelarangan penangkapan dan pengumpulan penyu dan telur penyu
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
150,000,000 APBD
Pengawasan terumbu karang, mangrove, dan pantai, pengembangan dan pengendalian pencemaran
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
150,000,000 APBD
Terdatanya potensi SDA di Kab Bengkulu Utara
Terkendalinya pencemaran lingkungan
D Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah rentan dan rawan bencana
1 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 2 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
E
1 Program pemberdayaan masyarakat dalam Terlaksananya sosialisasi pengawasan dan pengendalian sumber daya pengelolaan lingkungan hutan kelautan
Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, wilayah pesisir serta meningkatnya pengawasan dan penegakan hukumnya
Page 19
900,000,000 APBD
langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, wilayah pesisir serta meningkatnya pengawasan dan penegakan hukumnya
2 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Terkelolanya hutan, DAS, pesisir dan pantai
Sosialisasi, fasilitasi dan pengembangan jaringan kelompok masyarakat pengawas
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
160,000,000 APBD
Pengadaan peralatan pengawas, alat komunikasi, seragam pengawas dan prasarana kerja
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
1,200,000,000 APBD
Koordinasi lintas sektor, antar nelayan, polisi air, Kabupaten dan Propinsi di bidang pengawasan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
20,000,000 APBD
Pembentukan dan pembinaan kelompok pelestari terumbu karang dan penyu
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
225,000,000 APBD
Pengembangan fasilitas dan informasi siswasmas
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
300,000,000 APBD
Penyelidikan dan pemberkasan perkara, pemantauan Perda No. 25 dan tindak lanut serta koordinasi penangganan Tahun 2004 pelanggaran dan tindak pidana
Kelautan dan Perikanan
240,000,000 APBD
Sosialisasi retribusi perizinan hasil perikanan dan retribusi izin usaha TPI, SIKP, SKAI, kepada masyarakat, nelayan dan pesiar serta monitoring realisasi retribusi dilapangan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
125,000,000 APBD
Sosialisasi peraturan bidang pertambangan
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
Sosialisasi peraturan perundangan lingkungan hidup
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
Inspeksi usaha pertambangan umum
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
65,000,000 APBD/DAU
Penertiban pengusahaan galian C
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
50,000,000 APBD/DAU
Penertiban izin pemakaian air
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
50,000,000 APBD/DAU
Kursus penilai analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal "C")
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
25,000,000 APBD/DAU
162,000,000 APBD
399,084,000 APBD 228,158,452,876
TOTAL DANA AGENDA II
Page 20
Misi (Agenda) 3
:
Agenda Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Indikasi Kegiatan No
strategi
KEBIJAKAN
PROGRAM
2 1 Peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah melalui penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial
A
B
3 4 Meningkatkan prasarana dan sarana 1 Program perencanaan tata ruang transportasi dan komunikasi di seluruh wilayah atau kawasan
Meningkatkan fasilitas dan 1 Program perencanaan sosial dan budaya pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana lingkungan serta pembangunan perumahan bagi masyarakat
2 Program pembangunan jalan dan jembatan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi
Indikator Keluaran
Ket. Kerangka Anggaran
1
SKPD
5 Tertatanya tata ruang Kab Bengkulu Utara yang baik
Terencananya fasilitas sosial dan fasilitas umum
Terbangun dan terpeliharanya prasarana jalan dan jembatan
Kerangka Regulasi
Rp.
6 Penyusunan RUTR Kbaupaten dan Kecamatan
7 Perda No 8 Tahun 2004
Penanganan dan pengembangan tribun
Perda No.29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
400,000,000 APBD
Pembangunan gedung pramuka
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
122,000,000 APBD
Perencanaan teknis infrastruktur
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
198,000,000 APBD
Pengendalian tata ruang dan perizinan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
216,000,000 APBD
Penetapan dan Pemetaan tapal batas Kec. Napal Putih dan Kec. Ketahun
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
180,040,000 APBD
Pendamping BRDP
Perda No 8 tahun 2004
Bapeda
2,140,000,000 APBD
TMMD
Perda No 8 tahun 2004
Bapeda
400,000,000 APBD
Penguatan manajemen pasca Program BEP
Perda No 8 tahun 2004
Bapeda
42,105,000 APBD
Forum Komunikasi Agribisnis
Perda No 8 tahun 2004
Bapeda
600,000,000 APBD
Pengendalian DAK Non DR Kab BU
Perda No 8 tahun 2004
Bapeda
700,000,000 APBD
Peningkatan jalan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
Pemeliharaan periodik jalan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
40,593,928,000 APBD
Pemeliharaan jembatan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
15,502,000,000 APBD
Peningkatan jembatan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
52,880,000,000 APBD
Page 21
8
Sumber Pendanaan
BAPEDA
9 10 950,000,000 APBD
160,763,500,000 APBD 33,000,000,000 APBD I
21,000,000,000 APBD I
11
3 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Terbangun dan terpeliharanya prasarana LLAJ
Peningkatan jalan lingkungan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
16,354,500,000 APBD
Pembangunan jalan dan jembatan rel kereta api Lebong Tandai 38 Km
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
2,246,500,000 APBN
Pembangunan unit pelaksana penimbangan bermotor (UPPKB) statis
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
6,165,000,000 APBN
Timbangan portable
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
409,000,000 APBD
Peningkatan lapangan parkir terminal nakau
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
1,200,000,000 APBD
Pengadaan angkutan pelajar bus kota 4 unit
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
1,000,000,000 APBD
Pembangunan 2 unit terminal
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
2,205,000,000 APBD
Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
1,800,000,000 APBD
Pengadaan dan pemasangan traffict light
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
900,000,000 APBD
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
360,000,000 APBD
Operasional dewan lalulintas Kab Bu
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
300,000,000 APBD
Peningkatan terminal kota Arga Makmur dan pengadaan tanah utk terminal
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
2,000,000,000 APBD
Optimalisasi dan penataan kawasan terminal dan keliling pasar purwodadi
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
1,000,000,000 APBD
4 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Terbangun dan terpeliharanya prasarana pelabuhan laut
Survey pelabuhan Selolong
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
1,500,000,000 APBN
5 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Terbangun dan terpeliharanya prasarana irigasi dan drainase
Perbaikan dan penyempurnaan irigasi
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
44,053,348,000 APBD
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
DAK Operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa
Page 22
12,300,000,000 APBD I 7,560,000,000 APBN
5 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
C Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung milik pemerintah dan masyarakat
1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terbangun dan terpeliharanya prasarana irigasi dan drainase
Terbangun dan terpeliharanya prasarana gedung dan kantor pemerintah
Pengaturan tata guna air
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
1,914,000,000 APBD
Perbaikan dan peningkatan irigasi desa
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
7,593,000,000 APBD
Penyusunan rencana tahunan bidang pengelolaan sumberdaya air
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
732,000,000 APBD
Penanganan banjir
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
4,147,886,200 APBD
Pembangunan gedung tempat kerja
Perda No. 30 Tahun 2004
Sekretariat DPRD
10,000,000,000 APBD
Pengadaan fasilitas gedung kantor
Perda No. 30 Tahun 2004
Sekretariat DPRD
3,000,000,000 APBD
Pembangunan pagar gedung kantor
Perda No. 30 Tahun 2004
Sekretariat DPRD
500,000,000 APBD
Pengaspalan pelataran gedung kantor
Perda No. 30 Tahun 2004
Sekretariat DPRD
500,000,000 APBD
Pengadaan peralatan kantor
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
160,020,000 APBD
Perawatan gedung kantor dan rumah dinas
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
102,076,500 APBD
Pengadaan kendaraan dinas roda dua
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
185,000,000 APBD
Rehab gedung kantor dan rumah dinas
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
150,000,000 APBD
Pengadaan gedung arsip
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
100,000,000 APBD
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga
Perda No 9 tahun 2004
Bawasda
Rehab gedung kantor
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
829,800,000 APBD
Inventarisasi aset daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
418,302,000 APBD
Peningkatan sarana dan prasarana kantor camat
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
1,755,000,000 APBD
Page 23
75,000,000 APBD
Rehab rumah dinas camat
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
1,470,000,000 APBD
Rehabilitasi pagar dinas pertanian dan peternakan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pembangunan
58,070,000 APBD
Rehabilitasi gedung sekretariat
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pembangunan
167,225,000 APBD
Rehabilitasi Tk Dharmawanita
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pembangunan
167,225,000 APBD
Penanganan dan pengembangan gedung perpustakaan daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pembangunan
668,337,500 APBD
Pembangunan dan rehabilitasi gedung Pemerintah
Perda No 31 Tahun 2004 Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pembangunan
5,000,000,000 APBD
Bag. Pemerintahan Desa
10,620,000,000 APBD
Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
800,000,000 APBD
Peningkatan prasarana fisik gedung kantor
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
800,000,000 APBD
Pembuatan lapangan sepak bola
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Kesra
Pengadaan Ambulance
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
500,000,000 APBD/APBN
Pembangunan selasar penghubung
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
85,000,000 APBD/APBN
Rehabilitasi selasar penghubung
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
95,000,000 APBD/APBN
Rehab total tower air bersih
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/APBN
Pembangunan jaringan air bersih
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
125,000,000 APBD/APBN
Pembuatan jalan lingkar akses gedung VIP 120 M X 6M
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
120,000,000 APBD/APBN
Pengembangan aula dan gedung perempuan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
- APBD/APBN
Pembangunan kantor Desa
D Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah lainnya.
1 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 2 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Terbangun dan terpeliharanya prasarana kesehatan
Page 24
75,000,000 APBD
Rehab total pagar keliling perumahan dinas dokter sepanjang 200 m
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/APBN
Rehab total pagar keliling bangunan rumah sakit bagian belakang sepanjang 220 m
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/APBN
Pembangunan instalasi pengelolaan limbah RS (PAL)
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
1,200,000,000 APBD/APBN
Pembangunan siring/drainase saluran limbah air hujan lingkungan RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
85,000,000 APBD/APBN
Renovasi kantor manajemen menjadi bertingkat
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
1,369,000,000 APBD/APBN
Pembangunan ambulance stadion
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
250,000,000 APBD/APBN
Pengadaan alat promosi kesehatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
200,000,000 APBD/APBN
Pengadaan kendaraan operasional R-4
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
500,000,000 APBD/APBN
Pengadaan kendaraan operasional R-2
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
120,000,000 APBD/APBN
Pembangunan sarana parkir kendaraan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/APBN
Pengadaan alat sarana medis dan non medis
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
2,000,000,000 APBD/APBN
Pengadaan genset 120 KVA silent
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
1,200,000,000 APBD/APBN
Pengadaan UPS 60 KVA tiga phase dan stabiliser central
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
450,000,000 APBD/APBN
Komputerisasi sistem informasi (LAN) manajemen dan rekam medis RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
500,000,000 APBD/APBN
Pembangunan gedung dan sarana bank darah
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
1,000,000,000 APBD/APBN
Page 25
Pembangunan gedung instalasi gizi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
200,000,000 APBD/APBN
Pembangunan gedung dan sarana loundry
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
350,000,000 APBD/APBN
Rehab total mushola RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
50,000,000 APBD/APBN
Rehab total kamar jenazah
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
175,000,000 APBD/APBN
Pengadaan lemari pendingin (freezer) penyimpanan jenazah
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/APBN
Renovasi rumah dinas kepala BPRSUD
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/APBN
Renovasi rumah dinas dokter spesialis RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
500,000,000 APBD/APBN
Renovasi rumah dinas dokter umum RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/APBN
Pembangunan kantin RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
50,000,000 APBD/APBN
Pembangunan taman RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/APBN
Pemeliharaan gedung tempat kerja
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/DAU
Pemeliharaan rumah dinas dokter
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
- APBD/DAU
Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
200,000,000 APBD/DAU
Pemeliharaan mesin genset dan alat kebersihan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
32,711,906 APBD/DAU
Pemeliharaan meubeleir kantor dan rumah tangga
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
50,000,000 APBD/DAU
Page 26
Pemeliharaan jaringan air minum
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
45,502,073 APBD/DAU
Pemeliharaan jaringan listrik
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
131,476,435 APBD/DAU
Penyusunan renstra lakip
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
75,000,000 APBD/DAU
Pembuatan profil RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
40,000,000 APBD/DAU
Pemeliharaan AC, kulkas dan mesin cuci
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
47,396,669 APBD/DAU
Pemeliharaan alat komunikasi dan informasi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
23,598,335 APBD/DAU
Pemeliharaan komputer
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
94,393,338 APBD/DAU
Pemeliharaan kebersihan gedung dan lingkungan RS Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000 APBD/DAU
Pemeliharaan kebersihan ruang dan selasar RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
200,000,000 APBD/DAU
Peningkatan pengamanan RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
161,817,150 APBD/DAU
Peningkatan kesejahteraan pegawai dan manajemen kepegawaian
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
337,119,063 APBD/DAU
Pengadaan pakaian dinas karyawan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
- APBD/DAU
Pemusaraan dan penguburan pasien tidak mampu
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
40,454,288 APBD/DAU
Biaya visum et repertum
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
26,969,525 APBD/DAU
Pengadaan alat promosi kesehatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
- APBD/DAU
Page 27
3 Program pengembangan destinasi pariwisata
Terbangun dan terpeliharanya prasarana pariwisata
Pengadaan sarana meubeleir ruang pendaftaran dan ruang tunggu klinik
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
138,254,781 APBD/DAU
Pengadaan logistik keperawatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
200,000,000 APBD/DAU
Pengadaan bahan pembersih di IRNA, IRJA, IBS, IGD, ICU dan instalasi lainnya
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
104,674,333 APBD/DAU
Pengadaan alat tenun di IRNA, IRJA, IBS, IGD, ICU dan instalasi lainnya
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
1,000,000,000 APBD/DAU
Pengadaan sarana medis dan penunjang medis
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
1,000,000,000 APBD/DAU
Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai pelayanan kesehatan dasar
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
505,678,494 APBD/DAU
Pengadaan bahan makanan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
485,451,450 APBD/DAU
Pengadaan bahan dan sarana pakaian laboratoruim pelayanan radiologi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
33,761,807 APBD/DAU
Pemeliharaan peralatan medis dan non medis
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
200,000,000 APBD/DAU
Pemeliharaan alat laboratorium
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
84,876,075 APBD/DAU
Pemeliharaan alat radiologi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
97,168,219 APBD/DAU
Pembuatan kawasan objek wisaata Kemumu
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
150,000,000 APBD
Pembuatan profil wisata dan RIPDA Kab BU
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
304,000,000 APBD
Pembangunan destinasi pariwisata Pulau Enggano
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
5,000,000,000 APBN
Page 28
Pengembangan kawasan objek wisata kemumu
4 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
5 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terbangun dan terpeliharanya prasarana pertanian
Terbangun dan terpeliharanya prasarana perikanan
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
1,800,000,000 APBD
Renovasi 10 unit gedung BPP/Kecamatan
BIPP
750,000,000 APBN/APBD/LO AN
Pembangunan 7 unit BPP Kecamatan se Kab BU
BIPP
1,050,000,000 APBN/APBD/LO AN
Pengadaan 1 unit mobil film untuk penyuluh
BIPP
500,000,000 APBN/APBD/LO AN
Pengadaan kendaraan roda 2
BIPP
900,000,000 APBN/APBD/LO AN
Pengadaan meubelir (kursi, meja, lemari)
BIPP
152,375,000 APBN/APBD/LO AN
Pengadaan alat elektronik ( Komputer, handicam, tustel, werless, pesawat walky talkey)
BIPP
260,000,000 APBN/APBD/LO AN
Pengadaan peralatan studio rekaman dan radio penyiaran
BIPP
150,000,000 APBN/APBD/LO AN
Pengadaan sarana kerja penyuluh (sepatu, jas hujan, dll)
BIPP
127,500,000 APBN/APBD/LO AN
Pengadaan media penyuluh (tank spayer, mesin tetas, dll)
BIPP
150,000,000 APBN/APBD/LO AN
Pengadaan peralatan utk pemantauan, pengawasan dan penangkapan ikan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
95,000,000 APBD
Pembuatan detail desain pembangunan gedung kantor, pagar dan halaman kantor
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
78,000,000 APBD
Pembangunan gedung DKP BU
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
1,326,000,000 APBD
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
750,000,000 APBD
Pagar keliling kantor dan halaman parkir
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
622,000,000 APBD
Pengadaan sarana operasional aparatur
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
750,000,000 APBD
Peningkatan sarana dan prasarana BBI Lubuk Durian Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
393,654,000 APBD
Page 29
Pengadaan induk ikan air tawar dan pakan ikan di BBI Pagar Mas
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
61,961,000 APBD
Pengadaan pakan ikan sistem yarmen
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
45,975,000 APBD
Penguatan modal pembuatan pakan ikan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
72,280,000 APBD
Penanggulangan penyakit ikan air tawar
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
70,000,000 APBD
Pembangunan laboratorium kering dan basah - Dana pendamping - Dana penunjang Rehab ringan KAD
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Restoking ikan air tawar
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000 APBD
Penguatan/pengembangan modal usaha budidaya perikanan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
1,725,000,000 APBD
Monitoring dan evaluasi pengembangan perikanan budidaya
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000 APBD
Pembangunan hearchri BBI Lubuk Durian
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
375,000,000 APBD
Pembangunan heatchri BBI Pagar Mas
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
375,000,000 APBD
Rancang bangun PPI Muara Sungai Ketahun
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
400,000,000 APBD
Pembangunan PPI Muara Sungai Ketahun - Dana pendamping - Dana penunjang Pembangunan TPI Air Napal
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pembangunan/pengembangan TPI
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
730,000,000 APBD
Bantuan armada penangkapan dan alat tangkap ikan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
625,000,000 APBD
Page 30
1,500,000,000 150,000,000 75,000,000 75,000,000
12,230,000,000 500,000,000 250,000,000 800,000,000
DAK APBD APBD APBD
DAK/APBD APBD APBD APBD
6 Program rehabilitasi hutan dan lahan
Terbangun dan terpeliharanya prasarana kehutanan
Bantuan armada semut
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
205,000,000 APBD
Perbengkelan mesin perikanan tangkap
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
425,000,000 APBD
Bantuan operasional pabrik es
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000 APBD
Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
750,000,000 APBN
Peningkatan sarana penangkapan (diversifikasi alat tangkap)
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
1,550,000,000 APBN
Operasional peningkatan fasilitas TPI
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
500,000,000 APBN
Pembangunan sarana tambat kapal/perahu
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
2,125,000,000 APBN
Pengadaan sarana air bersih
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
2,000,000,000 APBN
Pengadaan SPDN (home sistem)
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
500,000,000 APBN
Pengembangan fasilitas sektor jasa
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
2,000,000,000 APBN
Penyusunan perencanaan program kehutanan dan perkebunan
Perda No 15 tahun 2004
Dinas Hutbun
613,800,000 APBD
Pembinaan dan pengawasan pengusahaan hutan
Perda No 15 tahun 2004 Perda No 15 tahun 2004 Perda No 15 tahun 2004 Perda No 15 tahun 2004 Perda No 15 tahun 2004 Perda No 15 tahun 2004 Perda No 15 tahun 2004 Perda No 31 Tahun 2004 Perda No 31 Tahun 2004
Dinas Hutbun
780,000,000 APBD
Dinas Hutbun
480,000,000 APBD
Dinas Hutbun
300,000,000 APBD
Dinas Hutbun
1,116,000,000 APBD
Dinas Hutbun
356,760,000 APBD
Dinas Hutbun
1,501,200,000 APBD
Dinas Hutbun
1,080,000,000 DAU
Penghijauan Pemeliharaan dan orientasi batas hutan Pemberantasan illegal logging Monitoring dan evaluasi kehutanan dan perkebunan Pembuatan kebun entrys karet sebagai sumber PAD Pembuatan hutan rakyat model Agroforesty 7 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Terbangun dan terpeliharanya prasarana kearsipan Kab Bengkulu Utara
Penyelenggaraan apresiasi kearsipan Kab BU Pengadaan peralatan penunjang depo arsip Page 31
UPT Arsip Setdakab BU UPT Arsip Setdakab BU
58,880,000 APBD 55,755,000 APBD
Terbangun dan terpeliharanya prasarana kearsipan Kab Bengkulu Utara Pelaksanaan dan pengelolaan akuisisi arsip lingkup UPT Arsip Bintek kearsipan dan pengelolaan arsip bagi arsiparis dan petugas TU dalam Kab BU
E
F
Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah lainnya.
Perda No 31 Tahun 2004 Perda No 31 Tahun 2004
UPT Arsip Setdakab BU UPT Arsip Setdakab BU
76,150,000 APBD
UPT Arsip Setdakab BU Dinas Kimpraswil
218,061,695 APBD
1 Program pengembangan kinerja pengelolaan Terbangun dan terpeliharanya air minum dan air limbah prasarana air bersih
Pengadaan modernisasi sistem kearsipan lingkungan Perda No 31 setdakab BU Tahun 2004 Penanganan prasarana air bersih Perda No 29 tahun 2004
2 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Pengawasan dan pengendalian sarana pos dan telekomunikasi
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
318,000,000 APBD
Sosialisasi UU lalu lintas, pariwisata dan Infokom
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
310,200,000 APBD
Optimalisasi dokumentasi dan publikasi daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Humas & Protokol
546,171,540 APBD
Penunjang operasional protokol daerah tahun 2006
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Humas & Protokol
240,000,000 APBD
Pengadaan sarana dan prasarana pemerintah kecamatan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
Pengadaan mobil patroli Satpol PP
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
200,000,000 APBD
Pengadaan mobil PBK
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
1,002,000,000 APBD
Pengadaan pakaian dinas
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
400,000,000 APBD
Pengadaan senjata api
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
120,000,000 APBD
Pengadaan kendaraan roda dua
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
140,000,000 APBD
Pengadaan rak-rak/arsip dari besi, komputer, mesin tik dan AC
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
30,000,000 APBD
Pengadaan kendaraan roda 4
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
60,000,000 APBD
Pengadaan 1 unit mobil truk
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
200,000,000 APBD
Pembangunan garasi mobil PBK
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
100,000,000 APBD
1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terbangun dan terpeliharanya prasarana telekomunikasi dan informasi Kab Bengkulu Utara
Terbangun dan terpeliharanya prasarana kerja daerah
Page 32
45,100,000 APBD
37,513,184,200 APBD
4,800,000,000 APBD
Pengadaan perangkat komputer
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
200,000,000 APBD
Pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
600,000,000 APBD
Rehab kantor
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
75,000,000 APBD
Pengadaan meubeleir kantor
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
60,000,000 APBD
Pembelian laptop
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
60,000,000 APBD
Penambahan ruang pertemuan (aula)
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
750,000,000 APBD
Pembuatan gedung kantor
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
500,000,000 APBD
Pengadaan kendaraan dinas (roda 4 & roda 2)
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
2,113,981,000 APBD
Pengadaan meubeleir kantor kecamatan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
700,000,000 APBD
Pengadaan meubeleir wisma atlet
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
200,000,000 APBD
Pengadaan alat elektronik kantor
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
1,603,266,000 APBD
Pengadaan fasilitas ruang pola
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
609,810,000 APBD
Rehab rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan 2 unit disamping kantor Bawasda
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
1,293,185,185 APBD
Peningkatan sarana transportasi
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
1,500,000,000 APBD
Rehab gedung-gedung pemerintah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
700,000,000 APBD
Pengadaan komputer
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
300,000,000 APBD
Pengadaan meubeleir kantor kelurahan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
250,000,000 APBD
Pengadaan tanah untuk lapangan sepak bola
Perda No 31 Tahun 2004 Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan Bag. Umum dan Perlengkapan
150,000,000 APBD
Pengadaan tanah untuk sirkuit motor cross
Page 33
200,000,000 APBD
Pengadaan pakaian dinas
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
Pengadaan meubeleir kantor penghubung
Perda No 13 Tahun 2004 Perda No 13 Tahun 2004
Kantor Penghubung
1,500,000,000 APBD
Kantor Penghubung
1,000,000,000 APBD
Peningkatan informasi dan publikasi potensi daerah 2 Program pengembangan perumahan 3 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
4 Program pengembangan wilayah transmigrasi
Meningkatkan pemerataan pembangunan
Berkurangnya daerah terisoilir di Kab Bengkulu Utara
700,000,000 APBD
Pemukiman dan tata ruang
Perda 29 Tahun Kimpraswil 2004
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP)
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
4,315,000,000 APBN
- Dana pendamping
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
190,000,000 APBD
- Dana penunjang
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
80,000,000 APBD
Pembangunan sarana komunikasi, solar cell, dan bantuan sarana penangkapan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
3,000,000,000 APBN
Pelatihan tangkap darurat, pembuatan buletin pembangunan daerah rawan bencana
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
5,000,000,000 APBN
Pembuatan karang buatan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
5,000,000,000 APBN
Rehabilitasi ekosistem mangrove
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
375,000,000 APBN
penanaman vegetasi pantai
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
5,000,000,000 APBN
Pelatihan nelayan SKK
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
35,000,000 APBD
Renovasi lingkungan dan pemukiman masyarakat pesisir
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
21,000,000,000 APBN
Pengembangan bisnis dan investasi
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
12,250,000,000 APBN
Penyusunan perencanaan teknis pemukiman transmigrasi di wilayah tertinggal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
275,000,000 APBN
Page 34
21,469,480,000 APBD
4,750,000,000 APBN/APBD
750,000,000 APBD
820,000,000 APBD
Program pengembangan wilayah transmigrasi
5 Pengembangan kota-kota kecamatan
G Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana energi, keselamatan dan peringatan bencana.
1 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Berkurangnya daerah terisoilir di Kab Bengkulu Utara
Meningkatkan pemerataan pembangunan antara Kabupaten dan Kecamatan
Peningkatan rasa aman kepada masyarakat
Penyediaan tanah trans di wilayah tertinggal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
14,967,890,000 APBN
Pembangunan pemukiman transmigrasi di wilayah tertinggal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
7,257,945,000 APBN
Perpindahan dan penempatan transmigrasi diwilayah tertinggal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
366,000,000 APBN
Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
190,000,000 APBN
Pengembangan kemampuan transmigran dan penduduk sekitar
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
1,879,550,000 APBN
Fasilitasi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
1,455,950,000 APBN
Fasilitasi pengembangan dan penguatan kelembagaan
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
592,340,000 APBN
Pengembangan bisnis dan investasi
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
11,500,000,000 APBN
Pengembangan infrastruktur kawasan trans
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
Pengendalian program PDT
Perda No 8 tahun 2004
Bapeda
528,509,000 APBD
Workshop penyusunan perencanaan tahun desa
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
225,000,000 APBD
Penyusunan profil desa dan kelurahan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa
101,500,000 APBD
Pemetaan batas desa
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa
163,050,000 APBD
Sosialisasi aturan-aturan Pemerintah Desa
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa
91,342,000 APBD
Pembinaan kecamatan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
75,000,000 APBD
Pembinaan kewilayahan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
95,000,000 APBD
Penilaian kecamatan terbaik dan camat teladan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
550,000,000 APBD
Study banding camat
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
345,000,000 APBD
Survey dan sosialisasi daerah rawan bencana
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
Page 35
750,000,000 APBD 9,019,890,000 APBN
210,000,000 APBD
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana energi, keselamatan dan peringatan bencana.
2 Pengembangan kapasitas A kelembagaan pemerintahan melalui penataan kelembagaan perangkat daerah yang akuntabel dan responsif
Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah dan pada semua kegiatan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pembinaan kesiapan anggota Satlinmas tingkat Desa
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
6,689,365,000 APBD
Pembinaan dan pelatihan Satlak penanngulangan bencana dan penangganan pengungsi
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
390,755,000 APBD
Peningkatan sarana anggota Satlak PBP
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
190,585,000 APBD
Pembinaan dan pelatihan Satlinmas tingkat Kecamatan
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
70,000,000 APBD
Pembinaan dan pelatihan Satlinmas tingkat Kabupaten
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
300,000,000 APBD
Penyusunan Renstra, SKPD dan LAKIP Setdakab BU
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi
112,087,500 APBD
Penyusunan pedoman tata naskah dinas
Perda No 31 Tahun 2004 Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi
197,790,000 APBD
Bag. Organisasi
577,200,000 APBD
Pembentukan standar pelayanan minimum
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi
48,000,000 APBD
Evaluasi dan penataan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi
450,000,000 APBD
Pembinaan terhadap pelaksanaan pelimpahan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi
75,000,000 APBD
Pembinaan hubungan kelembagaan dan perangkat daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi
80,000,000 APBD
Pembuatan LKPJ dan Lakip
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
450,000,000 APBD
Terlaksananya penertiban Perda
Penertiban dan sosialisasi perda
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
570,000,000 APBD
Terlaksananya perencanaan yang efektif disegala bidang
Perencanaan Bidang I
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
765,000,000 APBD
Perencanaan Bidang II
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
800,000,000 APBD
Perencanaan Bidang III
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
1,015,000,000 APBD
Penunjang CWSHP
Perda No 8 tahun 2007
Bapeda
365,507,000 APBD
Pilot project pembangunan partisipatif
Perda No 8 tahun 2009
Bapeda
350,000,000 APBD
Peningkatan sarana dan prasarana
Perda No 8 tahun 2009
Bapeda
150,000,000 APBD
1 Program peningkatan pengembangan sistem Meningkatnya kapasitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan kelembagaan daerah
Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS
2 Program penataan peraturan perundangundangan B
Peningkatan rasa aman kepada masyarakat
Meningkatkan efektifitas pengawasan 1 Program perencanaan pembangunan aparatur negara melalui koordinasi dan ekonomi sinergi pengawasan internal, eksternal 2 Program perencanaan sosial dan budaya dan pengawasan masyarakat
3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Page 36
C Meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab
D Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme
1 Program peningkatan kapasitas sumberdaya Meningkatnya profesionalisme aparatur aparatur pemerintah
1 Peningkatan kapasitas keuangan daerah
Meningkatnya sistem keuangan daerah
Study banding ke Daerah lain
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
75,000,000 APBD
Mengirim personel untuk Diklat perpajakan
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
100,000,000 APBD
Diklat pelatihan anggota satpol PP dan PBK
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
200,000,000 APBD
Optimalisasi penerimaan pajak dan distribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
587,840,000 APBD
Peremajaan data pajak dan retribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
375,000,000 APBD
Penertiban terhadap pajak
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
375,000,000 APBD
Penetapan tahapan-tahapan pencapaian target PAD
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
100,000,000 APBD
Pengelolaan buku informasi pendapatan daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
489,214,000 APBD
Pemutahiran data PBB
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
734,075,000 APBD
Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
500,000,000 APBD
Monitoring dan evaluasi pajak dan distribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
290,000,000 APBD
Pengembangan pendapatan terhadap galian C
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
3,850,000,000 APBD
Penyusunan perencanaan dinas
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
20,556,000 APBD
Perencanaan penyusunan perda
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
160,000,000 APBD
Penelitian potensi pajak dan retribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
160,000,000 APBD
Penata usahaan pembukuan pendapatan daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
400,000,000 APBD
Page 37
3 Peningkatan ketatalaksanaan A (manajemen) pelayanan kepemerintahan melalui penerapan standarisasi pelayanan, pengawasan dan evaluasi yang mampu melayani masyarakat secara adil, mudah dan murah
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan
1 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan aparatur pengawasan
2 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan aparatur pengawasan
B
Menata dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
1 Pemantapan ketatalaksanaan kepemerintahan
Meningkatnya pengawasan terhadap aparatur
Melaksanakan rapat konsultasi ke Propinsi lain atau ke tingkat pusat
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
310,000,000 APBD
Optimalisasi PAD Retribusi SIOPB dan IUJK
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan
500,000,000 APBD
Penatausahaan pembukuan keuangan daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Keuangan
853,750,000 APBD
Penyusunan APBD
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Keuangan
1,421,000,000 APBD
Pemegang kas daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Keuangan
424,100,000 APBD
Pembinaan administrasi keuangan daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Keuangan
997,175,000 APBD
Pengembangan keuangan daeah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Keuangan
1,185,000,000 APBD
Pengendalian pemanfaatan dana bantuan desa
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa
427,467,000 APBD
Dana bantuan Kabupaten kepada Desa
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa
15,300,000,000 APBD
Peningkatan fungsi-fungsi koordinasi
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
125,000,000 APBD
Evaluasi kegiatan pembangunan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan
445,350,000 APBD
Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan
370,000,000 APBD
Penatausahaan administrasi dan validasi data pembangunan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan
900,000,000 APBD
Pemeriksaan Khusus
Perda No 9 tahun 2004
Bawasda
523,666,200 APBD
Pemeriksaan Desa
Perda No 9 tahun 2004
Bawasda
347,982,000 APBD
Pembinaan dan Pengawasan
Perda No 9 tahun 2004
Bawasda
1,662,822,000 APBD
Pengendalian administrasi pembangunan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan
870,000,000 APBD
Pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
140,000,000 APBD
Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah Kab BU
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
85,000,000 APBD
Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan
750,000,000 APBD
Page 38
B
Menata dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat 2 Pengelolaan sumber daya aparatur 3 Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Sertifikasi pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan
600,000,000 APBD
Pemberdayaan program, evaluasi dan pelaporan
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
914,397,253 APBD
Pengelolaan dan penditribusian SKP/SKR
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
440,344,000 APBD
Penyampaian SPT PBB
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
894,000,000 APBD
Sosialisasi/monitoring dan penyuluhan pendataan pajak dan distribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
460,000,000 APBD
Pembuatan tempat pemasangan reklame terhadap wajib pajak
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
250,000,000 APBD
Proses pengelolaan data keberatan terhadap wajib pajak dan retribusi
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
140,000,000 APBD
Pemberian hadiah/reword kepada wajib pajak yang taat
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
300,000,000 APBD
Pemutahiran data kependudukan
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
500,000,000 APBD
Pelayanan administrasi kependudukan
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
633,844,000 APBD
Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
3,940,000,000 APBD
Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan penyusunan Lakip dan Renstra
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
460,000,000 APBD
Pendataan pemilih pemilu tahun 2009
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
655,000,000 APBD
Page 39
C Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, mengelola dokumen/ arsip atau negara dalam mendukung tugas dan fungsi pemerintahan
4 Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat
A
B
Meningkatkan pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Memberikan peluang kepada PMKS untuk berperan dalam pembangunan segala bidang
1 Peningkatan sistem informasi pelayanan publik
1 Program pembinaan dan eks penyandang
Meningkatkan kualitas sistem informasi pelayanan publik
Terlaksananya rehabilitasi dan kesejahteraan sosial
Penyuluh administrasi kependudukan
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
120,000,000 APBD
Pemutahiran data Pilkada 2010
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
200,000,000 APBD
Pelayanan akte catatan sipil
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
488,900,000 APBD
Optimalisasi peralatan internet
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
Penyusunan program LAKIP dan Dokumen Renstra
Perda No 9 tahun 2004
Bawasda
pelaksanaan pengelolaan dan akuisisi arsip lingkup UPT arsip
Perda No 31 tahun 2004
UPT Arsip Setdakab
60,500,000 APBD
Sosialisasi dan bimbingan teknis kearsipan dan pengelolaan arsip bagi arsiparis dan petugas TU dalam Kab B.U
Perda No 31 tahun 2004
UPT Arsip Setdakab
77,380,000 APBD
Pengadaan peralatan penunjang depo arsip
Perda No 31 tahun 2004
UPT Arsip Setdakab
31,525,000 APBD
Pengadaan modernisasi sistem kearsipan lingkungan Perda No 31 setdakab BU tahun 2004
UPT Arsip Setdakab
218,061,695 APBD
Rehabilitasi dan perlindungan korban napza
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
150,000,000 APBD
Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
645,000,000 APBN
Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
645,000,000 APBN
Pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
645,000,000 APBN
750,000,000 APBD 60,000,000 APBD
2 Program pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
Terlaksananya pemberdayaan fakir Pemberdayaan keluarga miskin miskin, KAT dan masalah sosial
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
645,000,000 APBN 291,123,000 APBD
1 Program pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
Terlaksananya perlindungan sosial
Pembinaan dan pemberian bantuan sosial
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
645,000,000 APBN
Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan komunitas adat terpencil
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
645,000,000 APBN
Page 40
C Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya
D Meningkatnya kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial
2 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kelembagaan sosial
Pemberdayaan karang taruna
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
285,087,000 APBD
Pemberdayaan organisasi sosial/LSM Organisasi profesi
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
255,000,000 APBD
Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
255,000,000 APBD
Pemberdayaan WKSBM
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
- APBD
Pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
255,000,000 APBD
Penyuluhan dan bimbingan sosial
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
255,000,000 APBD
Pelatihan tenaga bidang UKS
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
255,000,000 APBD
Peningkatan kualitas penyuluh
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
255,000,000 APBD
Sosialisasi penangganan kesejahteraan sosial
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
255,000,000 APBD
Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
255,000,000 APBD
Terlaksananya bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
Penanggulangan korban bencana
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
342,680,000 APBD
Terlaksananya penyuluhan kesejahteraan sosial
E
Mengembangkan dan menyerasikan 1 Program pelayanan dan rehabilitasi kebijakan untuk penanganan masalahkesejahteraan sosial masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial
Terlaksananya penanggulangan korban tindak kekerasan
Penanggulangan korban tindak kekerasan
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
175,000,000 APBD
F
Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial
Terlaksananya pemberdayaan korban bencana
Pemberdayaan korban bencana
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
370,000,000 APBD
1 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
817,976,991,409
TOTAL DANA AGENDA III
Page 41
Misi (Agenda) 4
:
Agenda Meningkatkan Kebersamaan, Kesetaraan Dan Keadilan Masyarakat
Indikasi Kegiatan No
strategi
KEBIJAKAN
PROGRAM
Indikator Keluaran
SKPD Kerangka Anggaran
1
2 1 Peningkatan transparansi dalam seluruh sisi kehidupan masyarakat melalui perwujudan rasa percaya dan tidak saling mencurigai
A
3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap seluruh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Sumber Pendanaan 9 10 35,000,000 APBD
6 Penyusunan Renstra dan Lakip
2 Program pengembangan data/ informasi
Perencanaan Umum Kabupaten
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
1,650,000,000 APBD
Bimtek penyusunan program RKA-SKPD
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
160,000,000 APBD
Informasi dan Publikasi Pembangunan
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
985,000,000 APBD
Pemetaan Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
32,959,000 APBD
Penyusunan Renstra dan Lakip
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
30,000,000 APBD
Optimalisasi data dan informasi
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
600,000,000 APBD
Pemetaan wilayah Kabupaten
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
350,000,000 APBD
Penyusunan ICOR dan HDI
Perda No 8 Tahun 2004 Perda No 16 Tahun 2004
BAPEDA
399,920,000 APBD
DPMKB
750,174,000 APBD
Bank data kependudukan
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
1,101,520,000 APBD
Penyusunan Renstra dan Lakip
Perda No 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
Tersedianya data dan informasi pembangunan bagi masyarakat
8 Kesbang Linmas
35,000,000 APBD
A
Menjamin hak-hak politik masyarakat dalam demokrasi
1 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya rasa cinta tanah air
Peningkatan wawasan kebangsaan
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
237,487,200 APBD
B
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi
1 Program pendidikan politik masyarakat
Terlaksananya bantuan dan pendataan parpol, LSM dan ormas
Penyaluran bantuan keuangan kepada Parpol
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
4,650,000,000 APBD
Pendataan dan pembinaan Ormas, LSM dan Organisasi Profesi
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
398,340,000 APBD
Kominda
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
330,000,000 APBD
Page 42
Ket.
Rp.
5 4 1 Program peningkatan pengembangan sistem Meningkatnya data dan informasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan pembangunan
Perencanaan monev program
2 Peningkatan semangat demokratisasi dalam politik
Kerangka Regulasi 7 Perda No. 10 Tahun 2004
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi
11
3 Peningkatan partisipasi masyarakat A dalam rangka meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab moral serta kemauan yang kuat untuk pembangunan
Mendorong peranserta masyarakat melalui sosialisasi rencana pembangunan
1 Program peningkatan partisipasi masyarakat Meningkatnya peran serta dalam membangun desa masyarakat dalam proses pembangunan
Bulan Bhakti gotong royong masyarakat
Perda No 16 Tahun 2004 Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
218,335,000 APBD
DPMKB
305,331,000 APBD
Monitoring dan evaluasi dana bantuan UPMP-PKS BBM
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
196,509,000 APBD
Sosialisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
26,000,000 APBD
Pelatihan keterampilan masyarakat melalui sentuhan TTG Evaluasi dan penilaian UED-SP
Perda No 16 Tahun 2004 Perda No 16 Tahun 2004 Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
151,537,000 APBD
DPMKB
224,045,000 APBD
DPMKB
2,592,015,000 APBD
Hadiah pemenang lomba Desa/Kel berupa prasarana Perda No 16 fisik di Desa Tahun 2004
DPMKB
1,300,000,000 APBD
Pemberdayaan perempuan
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
313,425,000 APBD
Pembekalan mandor jalan
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
200,000,000 APBD
Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (KPM)
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
160,992,000 APBD
Pembinaan masyarakat desa di kawasan tambang dan perkebunan
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
205,015,000 APBD
Pelatihan P3MD
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
273,000,000 APBD
Pelatihan anggota kelompok UED-SP
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
93,757,000 APBD
Bantuan dana bergulir kelompok UED-SP
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
86,812,000 APBD
Menggali sumber penerimaan asli Desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
232,100,000 APBD
Pembentukan badan usaha milik desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
42,500,000 APBD
Pelatihan pengelola BUM Desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
315,800,000 APBD
Penguatan kelembagaan adat
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
62,500,000 APBD
Bantuan modal kerja BUM Desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
3,080,000,000 APBD
Pembinaan lembaga adat
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
112,840,000 APBD
Penyusunan Perda pemberdayaan masyarakat
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
260,000,000 APBD
Monev BUM Desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
42,500,000 APBD
Pembinaan dan perlombaan desa dan kelurahan
Monitoring dan pengawasan mandor jalan
Page 43
B
Mendorong motivasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan
1 Peningkatan motivasi masyarakat dalam pembangunan
2 Program peningkatan peran serta kepemudaan
4 Peningkatan kesetaraan gender melalui kesamaan hak, peluang dan kesempatan dalam pembangunan bagi kaum perempuan
C Memberdayakan pemuda dan dunia olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi
1 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
A
1 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang Poleksosbud
2 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
5 Peningkatan rasa keadilan bagi masyarakat melalui penciptaan rasa aman dan penegakan supremasi hukum dan HAM
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
Program bangun praja
Perda No 31 tahun 2004
Bag. Ekonomi
76,577,800 APBD
Pengendalian dan monitoring pendistribusian Raskin
Perda No 31 tahun 2004
Bag. Ekonomi
155,480,000 APBD
Pekan Daerah XII Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA)
Perda No 31 tahun 2004
Bag. Ekonomi
290,460,000 APBD
Pembuatan master plan pembangunan pasar kecamatan
Perda No 31 tahun 2004
Bag. Ekonomi
179,892,600 APBD
Monitoring dan pendistribusian pupuk dan BBM
Perda No 31 tahun 2004
Bag. Ekonomi
117,741,600 APBD
Pendataan pemuda
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra
65,500,000 APBD
Bintek partisipasi pemuda (Karang Taruna)
Perda No 31 tahun 2004 Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra
150,000,000 APBD
Bag Kesra
35,000,000 APBD
Olahragawan berprestasi
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra
150,000,000 APBD
Pemeliharaan fasilitas olahraga dan kepemudaan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra
180,000,000 APBD
Penilaian perusahaan pembina terbaik karyawan perempuan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra
30,000,000 APBD
Workshop pendidikan politik perempuan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra
85,000,000 APBD
Pembinaan P2WKSS
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra
210,000,000 APBD
Terciptanya masyarakat yang sehat Pelatihan bagi instruktur senam dan mandiri
Meningkatnya pemahaman perempuan tentang politik
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan Poleksosbud
A
Sinkronisasi produk hukum daerah dari 1 Program penataan peraturan perundangproduk hukum yang lebih tinggi undangan
Tersusunnya produk hukum daerah Penyusunan produk hukum daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Hukum Setdakab
385,910,000 APBD
B
Meningkatkan persatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
1 Program pendidikan politik masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum
Penyuluhan hukum terpadu dan sosialisasi produk hukum daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag hukum Setdakab
150,000,000 APBD
1 Program penataan peraturan perundangundangan
Terhimpunnya produk hukum daerah
Penghimpunan produk hukum daerah
Perda No 31 tahun 2004
Bag Hukum Setdakab
210,000,000 APBD
Evaluasi Perda
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Hukum Setdakab
60,000,000 APBD
Penghimpunan Perda
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Hukum Setdakab
210,000,000 APBD
Advokasi bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan Pelatihan relawan program kekerasan terhadap anak dan perempuan
Perda No 31 tahun 2004 Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU Bag Kesra Setdakab BU
180,000,000 APBD
Bantuan gerakan sayang ibu (GSI)
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
180,000,000 APBD
C Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi peraturan di bidang hukum
2 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Terlaksananya perlindungan anak dan perempuan
Page 44
360,000,000 APBD
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
180,000,000 APBD
Sosialisasi UU perlindungan anak
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
62,300,000 APBD
Pembangunan dan oprasional shelter/rumah aman
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
385,000,000 APBD
Pembentukan dan operasional unit pelayanan terpadu (UPT)
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
224,310,000 APBD
TOTAL DANA AGENDA IV
26,553,585,200
Page 45
Misi (Agenda) 5 No
: strategi
Agenda Mewujudkan Masyarakat Yang Religius KEBIJAKAN
PROGRAM
Indikator Keluaran
Indikasi Kegiatan Kerangka Anggaran
1
2 1 Peningkatan kualitas kerukunan A hidup dan toleransi umat beragama
2 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemahaman keagamaan dan kualitas rumah ibadah
3 Peningkatan budi pekerti masyarakat terutama usia sekolah melalui proses Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah-sekolah
4 Peningkatan pemahaman agama masyarakat melalui Koordinasi, Integrasi dan Edukasi/pendidikan (KIE) keagamaan
A
4 1 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan sarana rumah ibadah sesuai dengan kemampuan daerah
1 Progrm pengembangan wawasan kebangsaan
5 Meningkatnya kesadaran antar umat beragama
Terdatanya sarana peribadatan di Kab Bengkulu Utara
6 Bimbingan mental umat beragama
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Rp.Tahun Transisi Sumber
8 Kesbang Linmas
9 10 520,251,200 APBD
Pembinaan kerukunan umat beragama
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
45,000,000 APBD
Inventarisasi sarana peribadatan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
60,000,000 APBD
Peringatan hari-hari besar agama islam
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
114,000,000 APBD
Bantuan peningkatan sarana ibadah
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
99,000,000 APBD
Menyusun pelajaran budi pekerti, akidah, akhlak dan ibadah sebagai muatan lokal disetiap jenjang pendidikan dalam rangka pembinaan akhlak mulia
1 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Tersampaikannya pesan agama
Pesantren kilat
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
150,000,000 APBD
B
Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan pada semua jenjang pendidikan
2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan keagamaan
Bintek guru agama islam SD
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
160,000,000 APBD
A
Meningkatkan kualitas tenaga penyuluh agama
1 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya kualitas tenaga penyuluh keagamaan
Bintek bagi Kepala KUA
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
45,000,000 APBD
Pembinaan imam khatib
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
90,000,000 APBD
Pembinaan guru TPQ
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
105,000,000 APBD
Meningkatnya pelayanan kehidupan Penilaian keluarga sakinah beragama dalam keluarga Sosialisasi UU perkawinan bagi anggota BKMT
Perda No 31 tahun 2004 Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU Bag Kesra Setdakab BU
180,000,000 APBD
Berkembangnya lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan
Pembinaan islamic center
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
180,000,000 APBD
Bantuan bagi TPA/TPQ berprestasi
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
180,000,000 APBD
MTQ (2 tahun sekali)
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
900,000,000 APBD
A
Meningkatkan pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral etika
2 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan
1 Progrm pengembangan wawasan kebangsaan
Page 46
Ket.
Pendanaan
A
B
5 Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan melalui berbagai perkuatan oleh pemerintah dan masyarakat
3 Meningkatkan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat
SKPD Kerangka Regulasi 7 Perda No. 10 Tahun 2004
120,000,000 APBD
11
Berkembangnya lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan No
strategi
KEBIJAKAN
PROGRAM
Indikator Keluaran
Indikasi Kegiatan Kerangka Anggaran
1
2 Peningkatan kualitas kerukunan A hidup dan toleransi umat beragama
3 Meningkatkan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat
4 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
5 Meningkatnya kesadaran antar umat beragama
6 Urusan jemaah haji
SKPD Kerangka Regulasi 7 Perda No 31 tahun 2004
8 Bag Kesra Setdakab BU
9 10 900,000,000 APBD
3,848,251,200 1,416,310,490,250
( I + II + III + IV + V )
Ditetapkan di : Pada Tanggal : BUPATI BENGKULU UTARA
Ir. H. IMRON ROSYADI, MM.
Page 47
Ket.
Pendanaan
TOTAL DANA AGENDA V TOTAL DANA AGENDA SELURUHNYA
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Rp.Tahun Transisi Sumber
Arga Makmur 2006
11
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR
:
TANGGAL
:
2006
MATRIK PROGRAM TAHUNAN RPJMD Propinsi/Kabupaten
BENGKULU / BENGKULU UTARA
RPJM Daerah Periode
2006-2011
Visi
TERWUJUDNYA MASYARAKAT BENGKULU UTARA YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN RELIGIUS BERLANDASKAN KESETARAAN DAN KEBERSAMAAN
Misi (Agenda) 1
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT Indikasi Kegiatan
No
PROGRAM 2
1 1
1 Pogram pengembangan industri kecil dan menengah
Kerangka Anggaran 3 Peningkatan kualitas SDM pengrajin
Pagu Indikatif Tahunan SKPD
Kerangka Regulasi 4 Perda No. 28 Tahun 2004
5 Perindustrian dan Perdagangan
thn 1
thn 2
thn 3
thn 4
thn 5
thn 6
TOTAL
Sumber Pendanaan
Ket.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
- industri kecil agro
149,293,000
149,293,000
149,293,000
149,293,000
149,293,000
149,293,000
895,758,000
APBD
- industri non agro
157,467,167
157,467,167
157,467,167
157,467,167
157,467,167
157,467,167
944,803,000
APBD
Fasilitasi peralatan - industri kecil agro
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
- industri non agro 2 Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
Pembuatan kajian pendirian pabrik
Perda No. 28 Tahun 2004
3 Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
Penyusunan program BIPP, BPP dan Posyanluhtan di Desa
BIPP
Kaji Trap Demplot, Riset Aksi PetaniNelayan
BIPP
Instruktur/pelatih BIPP dan Dinas terkait melatih penyuluh dan petani di BPP
BIPP
Monitoring dan evaluasi serta supervisi penyuluh di lapangan
BIPP
Pemberian penghargaan kepada BPP, PP dan Kelompok Tani-Nelayan
BIPP
-
-
225,668,000
325,000,000
350,000,000
400,000,000
500,000,000
500,000,000
2,300,668,000
APBD
168,189,000
325,000,000
350,000,000
400,000,000
500,000,000
500,000,000
2,243,189,000
APBD
Perindustrian dan Perdagangan
100,000,000
50,344,500
APBD I / II
660,080,250
APBD
694,774,500
APBD
121,947,150
121,947,150
121,947,150
121,947,150
186,825,000
186,825,000
186,825,000
134,299,500
30,837,500
30,837,500
30,837,500
30,837,500
30,837,500
30,837,500
185,025,000
APBD
11,545,000
11,240,000
11,240,000
11,240,000
11,240,000
11,240,000
67,745,000
APBD
24,584,125
24,584,125
24,584,125
24,584,125
98,336,500
APBD
Page 1
121,947,150
100,000,000
4 Pengembangan budidaya perikanan
Riset Aksi Petani-Nelayan (Demplot petani)
BIPP
62,531,250
62,531,250
62,531,250
62,531,250
62,531,250
62,531,250
375,187,500
APBD
Perlombaan Tk Kecamatan/BPP
BIPP
Rembug KTNA Tk Kabupaten dan Kecamatan/BPP
BIPP
16,740,500
16,740,000
33,480,500
APBD
7,383,000
7,383,000
25,340,500
APBD
Pembentukan komisi penyuluh dan forum komunikasi penyuluh Tk Kabupaten dan Kecamatan
BIPP
24,750,000
APBD
Pengadaan buku-buku pertanian untuk pustaka BIPP dan BPP
BIPP
2,250,000
12,500,000
19,000,000
6,750,000
40,500,000
APBD
Pembuatan dan penyebaran informasi teknologi pada kelompok tani-nelayan
BIPP
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
16,000,000
APBD
Pemasangan poster/spanduk/ajakan/himbauan penyuluh
BIPP
9,385,000
9,385,000
9,385,000
9,385,000
37,540,000
APBD
Ekspose usaha tani-nelayan yang berhasil
BIPP
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
14,000,000
APBD
-
75,000,000
APBD
10,574,500 24,750,000
Dempon keramba jaring apung (KJA)
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
-
75,000,000
Dempon budidaya air payau (tambak)
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
-
400,000,000
-
400,000,000
APBN
Longyam BBI Pagar Mas
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
-
400,000,000
-
400,000,000
APBN
Pembinaan dan Pembentukan optikapi, optihankam dan pokdakan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
-
150,000,000
25,000,000
-
275,000,000
APBD
Pelatihan SDM Pengawas dan sosialisasi penataran hukum
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
80,000,000
80,000,000
-
160,000,000
APBD
Kaji terap keramba
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
185,000,000
-
185,000,000
APBD
Pelatihan pembudidayaan ikan dan UPR
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
60,000,000
-
60,000,000
APBD
Study banding UPR dan pokdakan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
70,000,000
-
70,000,000
APBD
Study banding ke lokasi pengolahan ikan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
185,000,000
-
185,000,000
APBD
Page 2
-
-
-
100,000,000
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7 Program pemberdayaan Ekonomi Pesisir
8 Program pengembangan industri kecil dan menengah
9 Program pengembangan industri kecil dan menengah
10 Program pengembangan industri kecil dan menengah
Pelatihan pembinaan masyarakat nelayan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Peningkatan SDM Peneliti
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
Peningkatan SDM
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
Survey potensi SDM
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
Pelatihan penyuluh di BPP dan BIPP
BIPP
Pengiriman penyuluh mengikuti program S2
BIPP
90,000,000
100,000,000
125,000,000
-
125,000,000
APBD
110,000,000
-
300,000,000
APBD
-
100,000,000
APBD
-
400,000,000
APBD
205,452,500
APBD
120,000,000
APBD
100,000,000 400,000,000 34,242,083
34,242,083
34,242,083
34,242,083
60,000,000
60,000,000
34,242,083
34,242,083
Study banding, demontrasi, kaji terap, lomba kelompok di wilayah pesisir
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
250,000,000
-
250,000,000
APBD
Pelatihan manajemen dan analisa usaha bagi nelayan dan pembudidaya ikan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
25,000,000
-
25,000,000
APBD
Magang budidaya rumput laut
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000
-
75,000,000
APBD
Magang budidaya bandeng
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000
-
75,000,000
APBD
Pengadaan sarana penunjang operasi pasar
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pengadaan pelayanan informasi bisnis
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pembangunan los pasar terbuka di Kecamatan
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan pasar purwodadi di Arga Makmur
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
195,000,000
Pameran promosi dagang bagi UKM Tingkat Regional Tahun 2006
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
50,000,000
Identifikasi dan inrensisasi UKM per Kecamatan
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
52,047,100
536,448,500
75,000,000
1,012,500,000
75,000,000
75,000,000
85,000,000
75,000,000
437,047,100
APBD
60,000,000
65,000,000
70,000,000
195,000,000
APBD
560,000,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
3,188,948,500
APBD
980,000,000
1,000,000,000
3,000,000,000
4,980,000,000
APBD I/APBD II/APBN
195,000,000
APBD
80,000,000
80,000,000
90,000,000
82,500,000
112,500,000
495,000,000
APBD
20,000,000
25,000,000
25,000,000
30,000,000
17,000,000
117,000,000
APBD
Page 3
11 Program peningkatan kelembagaan Koperasi
Revitalisasi Kelembagaan
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
63,101,500
63,850,000
25,540,000
25,540,000
178,031,500
APBD
Study banding Koperasi dan LKM wanita
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
41,225,500
16,000,000
28,000,000
30,000,000
40,000,000
21,000,000
176,225,500
APBD
Bintek manajemen dan praaudit
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
57,673,000
57,673,000
57,673,000
57,673,000
60,000,000
55,000,000
345,692,000
APBD
Pelatihan penataan kelompok usaha wanita
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
58,000,000
58,000,000
58,000,000
174,000,000
APBD
Latker kelompok usaha wanita
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
55,000,000
75,000,000
50,000,000
180,000,000
APBD
Klasifikasi koperasi dan penilaian koperasi dan LKM yang berprestasi
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
35,000,000
37,000,000
35,000,000
40,000,000
147,000,000
APBD
Pelatihan administrasi bagi pengurus dan pengelola
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
40,000,000
35,000,000
75,000,000
APBD
Penghargaan jasa bhakti koperasi dan UKM
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
20,000,000
60,000,000
APBD
Latker aplikasi dan sistem pengendalian interen koperasi bagi badan pengawas
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
40,000,000
APBD
Latker perkoperasian bagi kelompok strategis
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
35,000,000
35,000,000
APBD
Latker perkoperasian dan kewirausahaan bagi anggota koperasi
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
35,000,000
60,000,000
APBD
Pelatihan pengurus/pengelola KSP/USP
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
35,000,000
APBD
Pendataan dan klasifikasi koperasi
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
45,000,000
APBD
Temu konsultasi koperasi usaha kelapa sawit
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
17,586,667
17,586,667
17,586,667
105,520,000
APBD
Temu konsultasi koperasi usaha perikanan darat
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
21,840,000
21,840,000
21,840,000
65,520,000
APBD
Temu konsultasi koperasi usaha peternakan sapi
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
36,815,000
36,815,000
31,740,833
190,445,000
APBD
Latker koperasi penerima bibit sapi
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
61,675,000
61,815,000
123,490,000
APBD
20,000,000
20,000,000 40,000,000
25,000,000
35,000,000 45,000,000
Page 4
17,586,667
40,000,000
17,586,667
45,074,167
17,586,667
Bintek manajemen koperasi usaha Waserda dan Aneka Jasa
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
48,150,000
Monev dan penilaian perkembangan usaha koperasi
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
84,619,000
84,619,000
Monev koperasi penerima bibit sapi
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
258,499,000
258,499,000
Kredit modal kerja usaha pupuk
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
78,891,167
78,891,167
Latker koperasi usaha kelapa sawit
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Latker koperasi usaha waserda dan bisnis eceran ke Jawa Barat
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Pembangunan pabrik mini minyak goreng koperasi usaha perkebunan sawit
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Kredit modal kerja koperasi usaha pangan
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Latker Koperasi dan UKM Penerima dana bergulir ke Prop. Jawa Timur
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Bimbingan teknis simpan pinjam koperasi dan LKM
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Monev sinpan pinjam koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Identifikasi koperasi dan UKM
Perda No. 22 Tahun 2004
Penilaian simpan pinjam koperasi dan LKM
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Pelatihan usaha simpan pinjam koperasi dan LKM
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
32,291,667
Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan LKM
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Temu konsultasi koperasi dan LKM
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
84,619,000
78,891,167
85,000,000
78,891,167
85,000,000
78,891,167
85,000,000
78,891,167
75,000,000 75,000,000 1,000,000,000
48,150,000
APBD
508,857,000
APBD
516,998,000
APBD
473,347,000
APBD
75,000,000
APBD
75,000,000
APBD
1,000,000,000
1,000,000,000
3,000,000,000
APBD
200,000,000
200,000,000
400,000,000
APBD
75,949,000
APBD
75,949,000
106,619,000
106,000,000
212,619,000
APBD
65,000,000
49,737,500
298,425,000
APBD
105,000,000
APBD
60,687,500
58,000,000
65,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
15,750,000
15,750,000
7,875,000
7,875,000
47,250,000
APBD
32,291,667
32,291,667
32,291,667
32,291,667
32,291,667
193,750,000
APBD
691,666,667
691,666,667
691,666,667
691,666,667
691,666,667
691,666,667
4,150,000,000
APBD
32,250,000
32,250,000
32,250,000
32,250,000
32,250,000
32,250,000
193,500,000
APBD
11,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
49,000,000
APBD
Page 5
Temu usaha koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
12,500,000
12,500,000
APBD
Latker usaha simpan pinjam koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
85,000,000
85,000,000
APBD
Pelatihan adminsitrasi keuangan usaha simpan pinjam koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
125,000,000
125,000,000
APBD
Monitoring dan evaluasi koperasi dan LKM penerima dana bergulir
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
65,000,000
65,000,000
APBD
Pelatihan manajemen bagi UKM dalam Kab BU
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Study banding Koperasi dan LKM
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Workshop teknis logi informasi nasional
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
Pelatihan pengadaan barang/jasa
Perda No. 22 Tahun 2004
Pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
12 Program pengembangan sentrasentra industri potensial
13 Program peningkatan kesejahteraan petani
136,833,333
136,833,333
136,833,333
136,833,333
136,833,333
821,000,000
APBD
49,125,000
60,000,000
37,000,000
146,125,000
APBD
10,000,000
10,000,000
APBD
Koperasi dan UKM
2,500,000
2,500,000
APBD
Perda No. 22 Tahun 2004
Koperasi dan UKM
50,000,000
50,000,000
APBD
Terlaksananya pendirian pabrik
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan pembangunan masyarakat desa
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
2,515,536,340
2,515,536,340
APBN Perbantuan
Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan dan keamanan pangan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
736,768,600
736,768,600
APBN Perbantuan
Pengembangan lembaga usaha ekonomi pedesaan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
500,000,000
550,000,000
605,000,000
665,500,000
732,050,000
805,255,000
3,857,805,000
APBN/APBD
Kaji terap teknologi pertanian penyediaan saprodi
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
350,000,000
500,000,000
550,000,000
650,000,000
650,000,000
650,000,000
3,350,000,000
APBD
Peningkatan sarana, prasarana dan sistem informasi pertanian
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
650,000,000
650,000,000
650,000,000
650,000,000
650,000,000
650,000,000
3,900,000,000
APBN
20,000,000,000
Page 6
136,833,333
20,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
130,000,000,000
APBN/Swast a
14 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Penguatan modal usaha pedagang kaki lima
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
fasilitasi gerobak bagi pedagang buah
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Bimbingan teknis bagi pedagang asongan
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan agribisnis tanaman pangan
Perda No. 24 Tahun 2004
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk holtikultura
110,000,000 31,468,500
110,000,000
APBD
31,468,500
APBD
13,803,708
13,803,708
13,803,708
13,803,708
13,803,708
13,803,708
82,822,250
APBD
Dinas Pertanian dan Peternakan
630,000,000
630,000,000
800,000,000
750,000,000
800,000,000
700,000,000
4,310,000,000
APBD
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
661,250,000
1,437,500,000
464,583,333
100,000,000
556,666,667
120,000,000
3,340,000,000
APBN/APBD
Rehabilitasi pengembangan pohon induk holtikultura
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
362,500,000
362,500,000
362,500,000
362,500,000
362,500,000
362,500,000
2,175,000,000
APBD
Pengembangan peternakan rakyat
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
622,000,000
650,000,000
700,000,000
750,000,000
800,000,000
900,000,000
4,422,000,000
APBD
Pengembangan agribisnis peternakan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
280,000,000
450,000,000
450,000,000
600,000,000
750,000,000
850,000,000
3,380,000,000
APBN
Pengembangan benih padi dan palawija
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
500,000,000
600,000,000
720,000,000
620,000,000
2,440,000,000
APBN/APBD
Perlindungan tanaman pangan dan penanganan pasca panen
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
250,000,000
285,000,000
350,000,000
450,000,000
1,693,225,000
APBD
Operasi brigade proteksi tanaman pangan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
287,900,000
250,000,000
537,900,000
APBD
Pengelolaan lahan dan air
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
Pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
418,958,333
Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan perbenihan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatan sarana dan prasarana penangkar benih
Perda No. 24 Tahun 2004
Pemberdayaan lumbung pangan
Pengembangan sistim informasi statitistik pertanian
163,225,000
1,897,500,000
195,000,000
2,200,000,000
2,650,000,000
3,200,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
18,947,500,000
APBN+APBD
700,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
3,700,000,000
APBN+APBD
418,958,333
418,958,333
418,958,333
418,958,333
418,958,333
2,513,750,000
APBN/APBD
1,903,250,000
2,420,000,000
850,000,000
90,000,000
85,000,000
95,000,000
5,443,250,000
APBN/APBD
Dinas Pertanian dan Peternakan
460,000,000
690,000,000
500,000,000
455,000,000
500,000,000
400,000,000
3,005,000,000
APBN/APBD
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
190,000,000
209,000,000
229,900,000
252,890,000
278,179,000
305,996,900
1,465,965,900
APBD
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
105,000,000
115,500,000
127,050,000
139,755,000
153,730,000
169,104,050
810,139,050
Page 7
APBD I
Peningkatran UPTD pembibitan ternak
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
65,000,000
250,000,000
150,000,000
200,000,000
Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan UPTD pembibitan ternak
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
1,717,555,000
150,000,000
200,000,000
225,000,000
Pelayanan kesehatan hewan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
100,000,000
250,000,000
350,000,000
350,000,000
400,000,000
Peningkatan sarana dan prasarana RPH
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
25,000,000
150,000,000
200,000,000
120,000,000
Peningkatan sarana dan prasarana poskeswan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
600,000,000
150,000,000
Pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
200,000,000
200,000,000
Pembinaan pembibitan peternakan rakyat pedesaan
Perda No. 24 Tahun 2004
Dinas Pertanian dan Peternakan
Pembinaan teknologi perikanan dan kelautan kepada petugas perikanan di kecamatan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pengembangan teknologi dan pemasaran
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pertemuan KTNA dan kelompok pelaku agribisnis
BIPP
Pelatihan keterampilan kontak taninelayan
BIPP
studi banding petani nelayan
BIPP
Temu lapang tingkat kecamatan 15 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
600,000,000
275,000,000
300,000,000
1,240,000,000
APBD
2,292,555,000
APBN Perbantuan (DAK)
400,000,000
1,850,000,000
APBN
125,000,000
150,000,000
770,000,000
APBD
150,000,000
175,000,000
225,000,000
1,300,000,000
APBD
200,000,000
200,000,000
200,000,000
1,000,000,000
APBD
625,000,000
APBD
1,250,000,000
APBD
25,000,000
APBD
132,460,000
APBD
96,910,500
APBD
25,633,300
APBD
12,980,000
APBD
25,000,000 250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
25,000,000
22,076,667
22,076,667
22,076,667
22,076,667
22,076,667
22,076,667
96,910,500 25,633,300
BIPP
6,490,000
Fasilitasi peralatan
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pelatihan peningkatan mutu panen dan pasca panen tanaman perkebunan
Perda No. 15 Tahun 2004
Kehutanan dan Perkebunan
Pelatihan peningkatan keterampilan teknik okulasi bibit karet
Perda No. 15 Tahun 2004
Kehutanan dan Perkebunan
23,027,500
Pengembangan areal komoditi unggulan perkebunan (bibit kelapa sawit dan karet bersubsidi)
Perda No. 15 Tahun 2004
Kehutanan dan Perkebunan
990,000,000
100,000,000
200,000,000
60,000,000
66,000,000
1,000,000,000
Page 8
150,000,000
45,000,000
55,137,500
1,250,000,000
700,000,000
6,490,000
50,000,000
1,000,000,000
500,000,000 126,000,000
DAU
15,000,000
138,165,000
DAU
1,000,000,000
5,940,000,000
DAU
16 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Penyediaan sarana panen dan pasca panen untuk peningkatan mutu dengan sistem bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM)
Perda No. 15 Tahun 2004
Kehutanan dan Perkebunan
141,000,000
205,000,000
250,000,000
Penyediaan sarana produksi sistem bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM)
Perda No. 15 Tahun 2004
Kehutanan dan Perkebunan
110,635,000
250,000,000
250,000,000
Bimbingan teknis usaha ekonomi produktif
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
100,000,000
200,000,000
150,000,000
500,000,000
700,000,000
Penguatan modal bergulir ekonomi produktif skala kecil pola P4K 17 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
BIPP
600,000,000
250,000,000
846,000,000
APBD
610,635,000
APBD
50,000,000
500,000,000
APBN/APBD
600,000,000
700,000,000
3,100,000,000
APBD
Pembukaan outlet promosi produk BU
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
15,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
15,000,000
66,000,000
APBD
Pembuatan showroom promosi produk komoditi BU
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
50,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
130,000,000
APBD
Pengadaan sarana promosi
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
10,000,000
15,000,000
20,000,000
2,000,000
47,000,000
APBD
Pembuatan Baliho promosi produk komoditi BU
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
5,000,000
5,000,000
APBD
Pemutahiran data potensi investasi Kab BU
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
75,000,000
450,000,000
APBD
Pengembangan promosi daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
1,000,000,000
APBD
Pembinaan tertib niaga dan perlindungan konsumen
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
196,963,000
APBD
Pengadaan pos ukur ulang
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pengadaan alat UTTP standar
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pengawasan dan pembinaan WDP
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Temu usaha antar lembaga
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan dan pengawasan SIUP
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
75,000,000
24,963,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
30,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
20,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
90,000,000
APBD
20,000,000
45,000,000
APBD
15,000,000
16,000,000
57,000,000
APBD
14,000,000
16,000,000
18,000,000
58,000,000
APBD
19,750,000
43,710,000
APBD
25,000,000 12,000,000
14,000,000
10,000,000 3,960,000
Page 9
20,000,000
37,000,000
Pengawasan barang beredar dan jasa
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pelayanan dan penerbitan SITU dan HO
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Ekonomi Setdakab BU
Inventarisasi data wajib objek retribusi SITU dan HO
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Ekonomi Setdakab BU
Inventarisasi dan penertiban fasilitas bantuan/pinjaman barang/modal kerja bagi kelompok masyarakat dan perorangan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Umum Setdakab BU
Peningkatan iklim investasi
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
24,291,383
35,000,000
35,000,000
70,000,000
APBD
24,291,383
24,291,383
24,291,383
24,291,383
24,291,383
145,748,300
APBD
20,000,000
20,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
110,000,000
APBD
125,000,000
APBD
125,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
2,000,000,000
APBD
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
10,000,000,000
APBD I
2,500,000,000
2,500,000,000
5,000,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
15,000,000,000
APBN
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
750,000,000
APBD
Peningkatan kapasitas pembiayaan penanaman modal
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
19 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Perencanaan investasi
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
450,000,000
APBD
20 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Pelayanan perizinan penanaman modal
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
300,000,000
APBD
Deregulasi dan debirokrasi kegiatan penanaman modal
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P. Modal
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
2,000,000,000
APBD
Pilot project pengembangan usaha industri CPO dan minyak kelapa sawit
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P.Modal
1,500,000,000
3,000,000,000
APBD
Temu usaha kelompok pembudidaya ikan dengan pengusaha bidang perikanan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
18,980,000
18,980,000
APBD
Informasi pasar
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
200,000,000
APBD
Pembentukan UKM untuk akses permodalan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
80,000,000
APBD
Bantuan dana bergulir bagi kelompok pengolahan dan pemasaran
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
80,000,000
APBD
Kerjasama pengembangan produk unggulan daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag P.Modal
21 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
1,500,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
5,000,000,000
APBD
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
10,000,000,000
APBN
Page 10
22 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
23 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
24 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Pengadaan informasi harga pasar bahan pokok dan komoditi lainnya
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pemantauan dan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pasar murah kebutuhan pokok lebaran
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pengawasan/pengendalian harga dan operasi pasar murah
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pemeran Tingkat Nasional
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
Pemeran Tingkat Propinsi
Perda No. 28 Tahun 2004
Pekan Raya Arga Makmur
58,156,100
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
110,000,000
508,156,100
APBD
134,000,000
135,000,000
145,000,000
156,000,000
156,000,000
726,000,000
APBD
100,000,000
110,000,000
120,000,000
130,000,000
140,000,000
645,909,875
APBD
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
350,000,000
APBD
70,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
100,000,000
500,025,000
APBD
Perindustrian dan Perdagangan
23,500,000
24,500,000
24,500,000
27,000,000
50,000,000
149,500,000
APBD
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
30,000,000
35,000,000
31,500,000
30,000,000
35,000,000
161,500,000
APBD
Pameran Expo
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
122,000,000
APBD
Pembinaan pelayanan administrasi
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
5,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
15,000,000
50,000,000
APBD
Pendataan dan pembinaan LKS Bipartit
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
5,000,000
7,500,000
12,000,000
15,000,000
17,000,000
56,500,000
APBD
Pendataan dan penyelesaian perselisihan kasus PHK
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
7,500,000
11,000,000
15,000,000
16,000,000
18,000,000
67,500,000
APBD
Penyuluhan tentang upah, jamsostek dan koperasi karyawan
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
15,000,000
17,000,000
20,000,000
23,000,000
75,000,000
APBD
Penyuluhan tentang perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
18,000,000
20,000,000
22,500,000
25,000,000
25,000,000
110,500,000
APBD
Pendataan dan pembinaan serikat pekerja
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
6,000,000
7,500,000
9,000,000
12,000,000
14,000,000
48,500,000
APBD
Penyuluhan pembentukan dan peningkatan fungsi P2K3
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
10,000,000
12,000,000
15,000,000
18,000,000
20,000,000
75,000,000
APBD
Penyuluhan dan informasi K3
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
8,000,000
10,000,000
12,000,000
15,000,000
17,500,000
62,500,000
APBD
Perencanaan pengawasan norma kerja dan keselamatan kerja
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
15,000,000
20,000,000
25,000,000
35,000,000
40,000,000
135,000,000
APBD
Pelaksanaan pengawasan norma kerja
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
35,000,000
50,000,000
60,000,000
65,000,000
75,000,000
285,000,000
APBD
45,909,875
90,025,000
50,000,000
Page 11
72,000,000
25 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenagakerja
Perlindungan tenaga kerja
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
90,000,000
105,000,000
115,000,000
125,000,000
130,000,000
565,000,000
APBD
Pelaksanaan pengawasan norma Jamsostek
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
90,000,000
310,000,000
APBD
Bimbingan latihan kerja (Bimlaker)
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
800,000,000
950,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000
1,200,000,000
5,050,000,000
APBN
105,000,000
120,000,000
145,000,000
175,000,000
200,000,000
745,000,000
APBD
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
80,000,000
100,000,000
125,000,000
145,000,000
170,000,000
670,760,000
APBD
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
750,000,000
2,550,000,000
APBN
Bimbingan latihan produktifitas tenaga kerja
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
70,000,000
90,000,000
120,000,000
150,000,000
175,000,000
662,663,000
APBD
100,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
1,200,000,000
APBN
Sertifikasi kompetensi tenaga kerja melalui uji keterampilan
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
400,000,000
APBD
Bimbingan lembaga latihan swasta
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
65,000,000
90,000,000
120,000,000
135,000,000
450,000,000
APBD
Pembangunan gedung balai latihan kerja (BLK)
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
3,500,000,000
1,500,000,000
100,000,000
150,000,000
150,000,000
5,400,000,000
APBN
350,000,000
150,000,000
25,000,000
30,000,000
30,000,000
585,000,000
APBD
Promosi perluasan kesempatan kerja
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
260,000,000
330,000,000
450,000,000
650,000,000
700,000,000
2,390,000,000
APBD
Pengembangan pasar kerja
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
5,000,000
1,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
66,000,000
APBD
Penempatan tenaga kerja
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
38,000,000
48,600,000
64,800,000
81,000,000
100,000,000
332,400,000
APBD
75,000,000
100,000,000
125,000,000
150,000,000
175,000,000
625,000,000
APBN
Sosialisasi dan penyuluhan
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
22,500,000
30,000,000
37,500,000
42,000,000
50,000,000
209,405,000
APBD
Promosi dan penempatan tenaga kerja luar negeri
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
125,000,000
APBD
Pelayanan administrasi dan teknis tenaga kerja luar negeri
Perda No. 19 Tahun 2004
Dinas TTS
35,000,000
42,000,000
49,000,000
63,000,000
75,000,000
264,000,000
APBD
100,000,000
125,000,000
150,000,000
175,000,000
200,000,000
750,000,000
APBN
Pemagangan tenaga kerja
26 Program peningkatan kesempatan kerja
50,760,000 57,663,000
27,405,000
TOTAL DANA AGENDA I
339,773,209,565
Page 12
Misi (Agenda) 2
MENINGKATKAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA Indikasi Kegiatan
No
PROGRAM
2
1 1
1 Program pendidikan anak usia dini
Kerangka Anggaran 3 Penyelenggaraan PAUD Percontohan SKB
4 Program pendidikan non formal
Kerangka Regulasi 4
SKPD
5
thn 1 6
thn 2 7
thn 3 8
thn 4 9
thn 5 10
thn 6 11
TOTAL 12
Sumber Pendanaan
Ket
13
14
Perda No 18 Tahun 2004
Dinas Pendidikan
25,150,000
27,665,000
31,815,000
36,587,000
48,300,000
50,715,000
220,232,000
APBD
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
1,646,735,000
75,000,000
125,000,000
143,750,000
152,300,000
159,915,000
2,302,700,000
APBD
Lomba olimpiade bidang study MIPA Tingkat SD
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
25,518,300
25,000,000
30,000,000
34,500,000
36,400,000
38,220,000
189,638,300
APBD
Bea siswa dan sekolah berprestasi SD/MI
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
81,863,300
98,236,000
105,000,000
120,750,000
123,500,000
129,675,000
659,024,300
APBD
Operasional penyelenggaraan pendidikan menengah
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
2,235,300,000
2,682,360,000
3,000,000,000
3,450,000,000
2,900,000,000
3,045,000,000
17,312,660,000
APBD
Bea siswa SLTP, SLTA dan SMK
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
38,315,000
45,978,000
60,000,000
69,000,000
72,000,000
75,600,000
360,893,000
APBD
Pembinaan paskibraka
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
161,218,000
215,000,000
225,000,000
258,750,000
260,000,000
273,000,000
1,392,968,000
APBD
Penyelenggaraan Paket A, B dan C Percontohan SKB BU
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
61,844,000
68,028,000
78,204,000
89,935,000
75,000,000
75,000,000
448,011,000
APBD
Penyelenggaraan pelatihan pembinaan pramuka di SKB BU
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
45,413,000
45,413,000
APBD
Penyelenggaraan kelompok berlatih olah raga (KBO) Percontohan SKB Bengkulu Utara
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
97,051,000
125,000,000
143,750,000
165,313,000
155,000,000
162,750,000
848,864,000
APBD
Penyelenggaraan kelompok belajar usaha (KBU) Percontohan SKB BU
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
45,640,500
50,250,000
57,788,000
66,456,000
55,000,000
57,750,000
332,884,500
APBD
Penyelenggaraan keterampilan fungsional SKB BU
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
8,640,000
9,504,000
10,930,000
12,569,000
13,250,000
13,913,000
68,806,000
APBD
Penyelenggaraan keaksaraan fungsional (KF) Binaan SKB Bengkulu Utara
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
108,800,000
80,000,000
92,000,000
105,800,000
109,100,000
114,555,000
610,255,000
APBD
Penyelenggaraan BAPOPSI Tk SD, SLTP dan SLTA Negeri/Swasta
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
40,653,000
70,000,000
85,000,000
97,750,000
90,300,000
94,815,000
478,518,000
APBD
2 Program wajib belajar Operasional penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun pendidikan dasar TK, SD/MI
3 Program pendidikan menengah
Pagu Indikatif Tahunan
Page 13
5 Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
Penyelenggaraan pelatihan wasit
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
65,275,000
APBD
Penyululuhan/sosialisasi penyelenggaraan pendidikan nonformal
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
50,000,000
57,500,000
66,125,000
77,000,000
80,850,000
331,475,000
APBD
Pendataan kelompok sasaran pendidikan non-Formal (PNF)
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
100,000,000
115,000,000
132,250,000
133,250,000
139,913,000
620,413,000
APBD
Penyelenggaraan pelatihan tutor Paket A,B dan C
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
49,900,000
57,385,000
65,993,000
66,350,000
69,668,000
309,296,000
APBD
Seleksi calon kepala sekolah
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
16,806,500
16,806,500
APBD
Bimbingan teknis KBK guru bidang studi SMP, SMA dan Workshop Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SLTP dan SLTA
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
45,410,000
54,492,000
60,000,000
69,000,000
73,000,000
76,650,000
378,552,000
APBD
Bimbingan teknis KBK guru SD/MI
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
138,448,500
155,000,000
160,000,000
184,000,000
200,000,000
210,000,000
1,047,448,500
APBD
Bimbingan teknis peningkatan kerja penilik PLS
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
19,171,500
23,005,000
25,000,000
28,750,000
30,000,000
31,500,000
157,426,500
APBD
Lomba olimpiade Bidang Studi MIPA SLTP/SLTA
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
36,801,000
44,161,000
52,000,000
59,800,000
60,300,000
63,315,000
316,377,000
APBD
Siswa dan guru berprestasi tingkat SLTP dan SLTA
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
27,542,900
33,050,000
45,000,000
51,750,000
53,020,000
55,671,000
266,033,900
APBD
Lomba motivasi belajar mandiri (Lamojari)
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
16,185,000
19,422,000
23,000,000
26,450,000
28,200,000
29,610,000
142,867,000
APBD
Debat bahasa inggris SLTA
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
7,963,500
9,556,000
12,500,000
14,375,000
15,102,000
15,857,000
75,353,500
APBD
Musyawarah guru mata pelajaran SMK (MGMP)
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
59,154,000
59,154,000
APBD
Pembinaan administrasi kurikulum guru SD
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
125,000,000
130,000,000
149,500,000
153,500,000
161,175,000
719,175,000
APBD
Peningkatan kualifikasi pendidikan guru Tk,SD
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
275,000,000
280,000,000
322,000,000
35,250,000
37,000,000
949,250,000
APBD
Lomba Bahasa Inggris SD
Perda No 18 tahun 2004
Dinas Pendidikan
20,000,000
23,000,000
26,450,000
28,300,000
29,715,000
127,465,000
APBD
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
18,500,000
22,500,000
22,500,000
30,000,000
35,000,000
143,500,000
APBD
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
12,000,000
APBD
6 Program pengembangan budaya Diklat Pengelola perpustakaan umum baca dan pembinaan dan sekolah perpustakaan Diklat otomasi perpustakaan
65,275,000
15,000,000
12,000,000
Page 14
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
7 Program manajemen pelayanan pendidikan
Diklat teknis etika layanan perpustakaan
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
12,000,000
12,000,000
APBD
Diklat manajemen perpustakaan
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
15,000,000
APBD
Diklat perencanaan dan pengembangan perpustakaan
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
20,000,000
20,000,000
APBD
Peningkatan sarana meubelir
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
128,706,000
60,000,000
365,906,000
APBD
Pembuatan brosur, booklet
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
5,790,000
5,790,000
APBD
Lomba (minat baca, bercerita, anotasi buku, dll)
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
12,435,000
17,500,000
58,500,000
58,500,000
70,000,000
80,000,000
296,935,000
APBD
Pengadaan bahan pustaka buku dan non buku
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
307,896,000
307,896,000
307,896,000
307,896,000
307,896,000
307,896,000
1,847,376,000
APBD
Perawatan dan pemeliharaan buku
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
18,150,000
18,150,000
18,150,000
18,150,000
18,150,000
18,150,000
108,900,000
APBD
Tersusunnya renstra dan program
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
9,833,333
9,833,333
9,833,333
9,833,333
9,833,333
9,833,333
59,000,000
APBD
Peningkatan sarana elektronik
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
56,666,667
56,666,667
56,666,667
56,666,667
56,666,667
56,666,667
340,000,000
APBD
Percetakan karya deposit dan promosi perpustakaan
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
20,333,333
20,333,333
20,333,333
20,333,333
20,333,333
20,333,333
122,000,000
APBD
Pengadaan kantong dan pembatas buku
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
15,000,000
APBD
Penataan taman bermain
Perda No 11 Tahun 2004
Kantor Perpusda
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
90,000,000
APBD
Penyusunan program pendidikan dan Lakip Dinas Pendidikan Nasional
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
32,851,000
32,851,000
32,851,000
32,851,000
40,000,000
40,000,000
211,404,000
APBD
Evaluasi dan pelaporan
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
28,038,000
33,646,000
60,000,000
69,000,000
73,000,000
76,650,000
340,334,000
APBD
Jaringan inovasi pendidikan
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
25,329,000
30,395,000
350,000,000
402,500,000
450,200,000
472,710,000
1,731,134,000
APBD
Pengadaan peralatan kantor
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
40,750,000
40,750,000
APBD
Pengadaan komputer
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
203,450,000
203,450,000
APBD
15,000,000
38,800,000
43,800,000
43,800,000
50,800,000
15,000,000
Page 15
Operasional pelaksanaan UAN dan UAS
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
800,000,000
1,000,000,000
1,150,000,000
1,200,000,000
1,260,000,000
5,410,000,000
APBD
Penetapan penilaian angka kredit guru pengawas, penilik dan pamong belajar SKB
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
30,000,000
35,000,000
40,250,000
43,000,000
45,150,000
193,400,000
APBD
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
107,550,000
265,000,000
304,750,000
350,463,000
265,000,000
265,000,000
1,557,763,000
APBD
Biaya tambahan ruang kelas (TRK)
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
1,366,200,000
3,000,000,000
4,500,000,000
6,000,000,000
4,500,000,000
3,000,000,000
22,366,200,000
APBD
Pendamping dan penunjang DAK Bidang Pendidikan
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
8,578,345,000
2,182,400,000
1,698,400,000
1,953,160,000
2,182,400,000
1,500,000,000
18,094,705,000
APBD
Rehabilitasi total gedung kantor dinas pendidikan nasional
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
1,000,000,000
APBD
Pendamping dan penunjang Pembangunan SD model.
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
Akreditasi sekolah TK, SD, KKG dan KKS
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
63,898,300
Akreditasi sekolah Tingkat SMP, SMA dan SMK
Perda No 18 Tahun 2004
Diknas Pendidikan Nasional
8,102,000
Penyelenggaraan administrasi kenaikan pangkat PNS
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
Penyelenggaraan adminsitrasi penyesuaian masa kerja dan pensiunan PNS
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
11 Program pendidikan kedinasan
Diklat teknis lainnya
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
12 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Penyelenggaraan diklat prajabatan golongan I dan II
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
Diklatpim Tk IV
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
Diklatpim Tk III
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
412,200,000
Diklatpim Tk II
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
100,000,000
8 Program wajib belajar Pengadaan meubelir SD pendidikan dasar sembilan tahun
9 Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
10 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1,000,000,000
-
3,333,333
300,000,000
2,360,057,000
2,714,066,000
3,121,176,000
4,500,000
-
8,199,799,000
APBD
63,000,000
65,000,000
74,750,000
63,000,000
66,150,000
395,798,300
APBD
8,102,000
APBD
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
65,000,000
305,000,000
APBD
3,333,333
3,333,333
3,333,333
3,333,333
3,333,333
20,000,000
APBD
50,000,000
50,000,000
60,000,000
160,000,000
APBD
300,000,000
351,094,000
951,094,000
APBD
315,000,000
315,000,000
APBD
412,200,000
APBD
200,000,000
APBD
Page 16
100,000,000
13 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Pengelolaan adminsitrasi kepegawaian dan pemantapan simpeg
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
21,431,283
Pemutahiran simpeg dan perangkat server simpeg
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
14 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Pengadaan pegawai negeri sipil
Perda No 31 Tahun 2004
Bagian Kepegawaian
15 Program upaya kesehatan masyarakat
Evaluasi pelayanan RSUD
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
Bedah kasus medis dan perawatan RSUD
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
4,800,000
5,520,000
6,348,000
Sosialisasi pelayanan RSUD
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
7,500,000
8,625,000
Pertemuan ilmiah kedokteran
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
19,200,000
Pertemuan PERSI/ARSADA
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas perawatan
Perda No. 17 Tahun 2004
Pelatihan penanggulangan gawat darutan
300,000,000
21,431,283
21,431,283
21,431,283
21,431,283
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
300,000,000
408,855,000
15,000,000
21,431,283
128,587,700
APBD
100,000,000
APBD
1,008,855,000
APBD
16,364,430
31,364,430
APBD/DAU
7,300,000
7,396,430
31,364,430
APBD/DAU
13,117,547
9,918,750
11,406,563
50,567,860
APBD/DAU
22,080,000
25,392,000
29,200,800
33,580,920
129,453,720
APBD/DAU
10,200,000
11,730,000
18,489,500
15,512,925
12,839,864
68,772,289
APBD/DAU
BP RSUD
12,300,000
14,145,000
13,825,215
16,266,750
11,804,155
14,610,170
82,951,290
APBD/DAU
Perda No. 17 Tahun 2004
BP RSUD
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
120,000,000
APBD/DAU
Penyehatan lingkungan pemukiman dan kualitas air
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
36,782,510
19,319,000
26,565,550
29,222,105
29,222,105
28,284,948
169,396,218
APBD
Penyehatan lingkungan pemukiman
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
22,584,571
22,584,571
22,584,571
22,584,571
22,584,571
22,584,571
135,507,427
APBD
Operasional puskesmas
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
850,000,000
925,000,000
1,028,500,000
1,028,500,000
1,131,350,000
1,244,485,000
5,939,725,000
APBD
Imunisasi dan surveilens epimiologi
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
53,000,000
75,000,000
82,500,000
90,550,000
99,825,000
109,807,500
510,682,500
APBD
Evaluasi penampilan PKM bersih berprestasi
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
16,471,608
12,150,500
14,284,050
15,712,455
17,283,701
15,180,463
91,082,777
APBD
Pemberdayaan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
61,051,000
61,051,000
61,051,000
61,051,000
61,051,000
61,051,000
366,306,000
APBD
Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
38,499,000
42,300,000
46,530,000
51,183,000
56,301,300
61,931,430
296,744,730
APBD
Evaluasi kinerja tenaga kesehatan Tk Kabupaten
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
12,813,600
15,300,000
16,830,000
18,513,000
20,364,300
22,400,730
106,221,630
APBD
Pembinaan dan monitoring program puskesmas
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
45,788,250
45,788,250
45,788,250
45,788,250
45,788,250
45,788,250
274,729,500
APBD
Page 17
17.839.864
Pendidikan kesehatan berbasis masyarakat dan infokes
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
65,362,748
65,362,748
65,362,748
65,362,748
65,362,748
65,362,748
392,176,490
APBD
Sertifikasi lahan pustu di Kabupaten Bengkulu Utara
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
73,511,130
289,300,000
318,230,000
350,053,000
350,053,000
385,058,300
1,766,205,430
APBD
Penanggulanggan AKI melalui strategi MPS
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
127,000,000
139,700,000
153,670,000
169,037,000
185,940,700
775,347,700
APBD
Pemberdayaan masyrakat
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
34,510,000
APBD
16 Program upaya kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
325,605,467
325,605,467
325,605,467
325,605,467
325,605,467
325,605,467
1,953,632,800
APBD
17 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pemberantasan penyakit menular
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
77,565,000
105,000,000
115,000,000
127,050,000
139,755,000
153,730,500
718,100,500
APBD
18 Program perbaikan gizi masyarakat
Perbaikan gizi masyarakat
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
235,525,000
259,077,500
284,985,250
313,483,775
344,832,153
379,315,368
1,817,219,046
APBD
Ssitem kewaspadaan pangan dan gizi
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
11,000,000
12,000,000
13,200,000
14,520,000
15,972,000
17,569,200
84,261,200
APBD
Evaluasi perencanaan program terpadu
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
93,204,583
95,000,000
104,500,000
114,950,000
106,819,917
126,445,000
640,919,500
APBD
Aplikasi sistem kesehatan daerah
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
24,930,833
25,000,000
27,500,000
30,250,000
28,191,167
33,275,000
169,147,000
APBD
Monitoring evaluasi kinerja bidan desa
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
4,465,833
10,000,000
11,000,000
12,100,000
10,175,167
13,310,000
61,051,000
APBD
Sosialisasi angka kredit jabatan fungsional
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
11,719,584
10,195,000
11,214,500
12,335,950
11,806,916
13,569,545
70,841,495
APBD
Perencanaan program, LAKIP, profil kesehatan
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
42,535,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
73,205,000
80,525,500
378,315,500
APBD
Pengendalian pelaksanaan program kesehatan
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
60,000,000
66,000,000
72,600,000
79,860,000
87,846,000
366,306,000
APBD
Akselerasi Indikator Bengkulu Utara Sehat 2010
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
135,526,000
75,000,000
82,500,000
90,750,000
99,825,000
483,601,000
APBD
Pendamping penunjang dan DAK Non DR Bidang Kesehatan
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
8,604,500,000
10,500,000,000
9,501,375,000
10,656,375,000
11,926,875,000
13,324,425,000
64,513,550,000
APBD
Pendamping CWSHP
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
410,000,000
2,500,000,000
2,750,000,000
3,025,000,000
3,327,500,000
3,660,250,000
15,672,750,000
APBD
Bimbingan teknis dalam rangka pemnafaatan alkes
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
35,375,000
38,912,500
42,803,750
47,084,125
51,792,538
215,967,913
APBD
Pendamping dana IDB
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
51,925,833
51,925,833
51,925,833
51,925,833
51,925,833
311,555,000
APBD
19 Program standarisasi pelayanan kesehatan
20 Program standarisasi pelayanan kesehatan
34,510,000
51,925,833
Page 18
21 Program upaya kesehatan masyarakat
Dokumentasi dalam rangka inventarisasi prasarana dan sarana kesehatan
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
37,634,000
41,397,400
45,537,140
50,090,854
55,099,939
229,759,333
APBD
Peningkatan laboratorium kesehatan daerah
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
62,000,000
68,200,000
75,020,000
82,522,000
90,774,200
378,516,200
APBD
Pengadaan juklak juknis jabatan fungsional
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
50,000,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
73,205,000
305,255,000
APBD
Survey prilaku hidup bersih dan sehat
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
50,000,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
73,205,000
305,255,000
APBD
Penilaian logistik keperawatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pelatihan dokter umum dan paramedis
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
20,000,000
23,000,000
26,500,000
Pelatihan dokter umum dan paramedis ok
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
22,205,000
25,300,000
Pelatihan dokter umum dan bidan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
21,177,500
Pelatihan dokter gigi dan perawat gigi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pelatihan bagi petugas rekam medis
Perda No. 17 Tahun 2004
Workshop pengadaan barang dan jasa
-
APBD/DAU
30,500,000
100,000,000
APBD/DAU
29,095,000
33,400,000
110,000,000
APBD/DAU
24,150,000
27,772,500
31,900,000
105,000,000
APBD/DAU
18,000,000
20,700,000
24,000,000
27,300,000
90,000,000
APBD/DAU
BPRSUD
18,000,000
20,700,000
23,805,000
27,495,000
90,000,000
APBD/DAU
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
24,000,000
27,600,000
31,740,000
18,330,000
18,330,000
120,000,000
APBD/DAU
Evaluasi penilaian dan penetapan angka kridit pegawai fungsional
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
25,000,000
28,750,000
33,062,500
19,093,750
19,093,750
125,000,000
APBD/DAU
Pelatihan penanggulangan kecelakaan kerja
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
16,000,000
17,250,000
19,837,500
21,912,500
75,000,000
APBD/DAU
Pelatihan keterampilan pengelolaan barang inventaris kantor
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
12,500,000
14,375,000
62,500,000
APBD/DAU
Pelatrihan petugas pengelola limbah RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
18,000,000
20,700,000
21,300,000
60,000,000
APBD/DAU
Pelatihan petugas arsiparis
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
3,000,000
3,500,000
3,500,000
20,500,000
APBD/DAU
Pelatihan petugas agendaris
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
3,000,000
Pelatihan pengelolaan akuntansi dan manajemen RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pelatihan kehumasan dan public relation
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
17,812,500
3,500,000
3,500,000
3,450,000
4,275,000
4,275,000
15,000,000
APBD/DAU
3,000,000
3,450,000
4,275,000
4,275,000
15,000,000
APBD/DAU
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
32,000,000
APBD/DAU
Page 19
3,500,000
17,812,500
60,000,000
APBD/DAU
90,000,000
APBD/DAU
120,000,001
APBD/DAU
15,275,000
50,000,000
APBD/DAU
22,650,000
25,800,000
85,000,000
APBD/DAU
11,500,000
13,225,000
5,200,000
50,000,000
APBD/DAU
12,130,000
13,800,000
15,870,000
18,200,000
60,000,000
APBD/DAU
BPRSUD
40,000,000
46,000,000
200,000,000
APBD/DAU
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
50,000,000
57,500,000
250,000,000
APBD/DAU
Pelatihan tenaga ICU
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
40,300,000
200,000,000
APBD/DAU
Pelatihan manajemen keperawatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
15,825,000
120,000,000
APBD/DAU
22 Program obat dan perbekalan kesehatan
Pengadaan obat dan alat kesehatan
Perda No 26 Tahun 2004
23 Program Pengawasan obat dan makanan
Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat, makanan, minuman dan industri rumah tangga terhadap obat
24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Pelatihan pengelolaan data kepegawaian
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
15,000,000
17,250,000
13,875,000
Workshop bagi dokter spesilais, dokter umum, paramedis dan tenaga teknis lainnya
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
24,000,000
27,600,000
Pelatihan dokter dan tenaga farmasi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
17,000,000
19,550,000
22,482,000
20,322,667
Penyusunan dan pembuatan formularium
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
10,000,000
11,500,000
13,225,000
Penyusunan program BPRSUD
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
17,000,000
19,550,000
SP2RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
10,000,000
Penyamaan presepsi ICD X
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Study banding bagi manjemen keperawatan
Perda No. 17 Tahun 2004
Pelatihan penggunaan alat canggih
13,875,000
38,400,000
20,322,667
5,037,500
20,322,667
5,037,500
38,000,000
38,000,000
47,500,000
47,500,000
47,500,000
46,000,000
52,900,000
60,800,000
30,000,000
34,500,000
39,675,000
Dinas Kesehatan
1,041,178,000
1,145,295,800
1,218,579,301
1,218,579,301
1,218,579,301
1,469,264,104
7,311,475,808
APBD
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
66,179,000
72,796,900
80,076,590
88,084,249
96,892,674
106,581,941
510,611,354
APBD
Sosialisasi peraturan perundangundangan dibidang kesehatan terhadap pemilik toko obat, toko minuman
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
20,604,713
22,275,000
24,502,500
26,952,750
29,293,312
123,628,275
APBD
Pengadaan bahan pendamping pelayanan keperawatan keluarga miskin
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
75,000,000
86,250,000
99,187,500
100,000,000
44,781,250
44,781,250
450,000,000
APBD/DAU
Pengembangan kawasan sehat
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
35,000,000
38,500,000
42,350,000
46,585,000
51,243,500
56,367,850
270,046,350
APBD
Page 20
38,000,000
25 Program keluarga berencana
26 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
27 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Unit kesehatan sekolah
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
Pelatihan forum komunikasi UKBM Lintas Sektor
Perda No 26 Tahun 2004
Dinas Kesehatan
Pelayanan dan pengayoman KB
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
Penguatan kelembagaan keluarga kecil
Perda No 16 Tahun 2004
Proyek monitoring matrik (PMM)
17,540,000
19,294,000
21,223,400
23,345,740
25,680,314
28,248,345
135,331,799
APBD
11,570,000
12,727,000
13,999,700
15,399,670
16,939,637
70,636,007
APBD
164,412,500
178,450,000
178,450,000
218,500,000
218,500,000
415,000,000
1,373,312,500
APBD
DPMKB
115,758,000
120,450,000
182,500,000
182,500,000
182,500,000
182,500,000
966,208,000
APBN
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
97,368,000
110,500,000
115,450,000
323,318,000
ADB-DHS
Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
Penataan taman kota
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
200,000,000
200,000,000
Penataan kebersihan kota
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
200,000,000
Operasional kendaraan angkutan sampah dan mesin rumput
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
Penunjang program adipura
Perda No 14 tahun 2004
Pembangunan instalasi lumpur tinja (IPLT)
32,500,000
42,500,000
45,200,000
120,200,000
APBD
250,000,000
150,000,000
150,000,000
219,482,200
1,169,482,200
APBD
200,000,000
250,000,000
250,000,000
390,741,600
390,741,600
1,681,483,200
APBD
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
350,000,000
382,080,700
1,932,080,700
APBD
Dinas L. Hidup
250,000,000
250,000,000
200,000,000
200,000,000
176,928,675
176,928,675
1,253,857,350
APBD
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
450,000,000
APBD
Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
90,000,000
90,000,000
85,000,000
85,000,000
82,888,100
82,888,100
515,776,200
APBD
Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
20,000,000
15,000,000
15,000,000
14,339,613
14,339,613
10,000,000
88,679,226
APBD
Penyusunan rencana program, pembuatan statistik Kelautan dan Perikanan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
32,000,000
35,000,000
50,000,000
55,000,000
55,000,000
70,000,000
297,000,000
APBD
Bimbingan pengusahaan pertambangan umum
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
60,000,000
60,000,000
APBD/DAU
Pelayanan perizinan pertambangan
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
35,000,000
35,000,000
APBD/DAU
Pengembangan nilai tambah usaha pertambangan
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
45,000,000
45,000,000
APBD/DAU
Pembuatan peraturan bidang pertambangan
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
35,000,000
APBD/DAU
35,000,000
Page 21
40,000,000
APBD/DAU
40,000,000
APBD/DAU
120,000,000
120,000,000
APBD/DAU
Pertambangan dan Energi
40,000,000
40,000,000
APBD/DAU
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
40,000,000
40,000,000
APBD/DAU
Survey dan identifikasi lokasi pelabuhan tambang
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
70,000,000
70,000,000
APBD/DAU
29 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Pengendalian dampak lingkungan
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
25,955,000
25,955,000
25,955,000
25,955,000
25,955,000
25,955,000
155,730,000
APBD
Pemantauan dan analisa pengelolaan lingkungan hidup
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
46,738,500
46,738,500
46,738,500
46,738,500
46,738,500
46,738,500
280,431,000
APBD
30 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Pendataan kawasan daerah aliran sungai (DAS), kawasan pantai dan lahan kritis
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
368,000,000
368,000,000
368,000,000
368,000,000
368,000,000
368,000,000
2,208,000,000
APBD
31 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Pendamping MCRM
Perda No 8 tahun 2005
Bapeda
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
900,000,000
APBD
32 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
Penyuluhan penggunaan alat tangkap dan bahan terlarang
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
285,150,000
285,000,000
285,150,000
285,150,000
285,150,000
285,150,000
1,710,750,000
APBD
Penyuluhan pelarangan penangkapan dan pengumpulan penyu dan telur penyu
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000
75,000,000
150,000,000
APBD
Pengawasan terumbu karang, mangrove, dan pantai, pengembangan dan pengendalian pencemaran
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000
75,000,000
150,000,000
APBD
Sosialisasi, fasilitasi dan pengembangan jaringan kelompok masyarakat pengawas
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
100,000,000
60,000,000
160,000,000
APBD
Pengadaan peralatan pengawas, alat komunikasi, seragam pengawas dan prasarana kerja
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
300,000,000
300,000,000
1,200,000,000
APBD
28 Program peningkatan
kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Penyusunan dan evaluasi program dinas
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
Penatausahaan arsip-arsip dinas
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
Inventarisasi dan pemetaan bahan galian
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
Penyebaran informasi pertambangan dan energi
Perda No. 23 Tahun 2004
Survey identifikasi potensi listrik
40,000,000 40,000,000
Page 22
300,000,000
300,000,000
33 Program pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan
Koordinasi lintas sektor, antar nelayan, polisi air, Kabupaten dan Propinsi di bidang pengawasan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
20,000,000
20,000,000
APBD
Pembentukan dan pembinaan kelompok pelestari terumbu karang dan penyu
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000
75,000,000
75,000,000
225,000,000
APBD
Pengembangan fasilitas dan informasi siswasmas
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
APBD
Pemnyelidikan dan pemberkasan perkara, pemantauan dan tindak lanut serta koordinasi penangganan pelanggaran dan tindak pidana
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
80,000,000
80,000,000
80,000,000
240,000,000
APBD
Sosialisasi retribusi perizinan TPI, SIKP, SKAI,kepada masyarakat, nelayan dan pesiar
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
40,000,000
APBD
Sosialisasi hasil perikanan dan retribusi izin usaha.
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
60,000,000
APBD
Monitoring realisasi retribusi dilapanagan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
25,000,000
APBD
Sosialisasi peraturan bidang pertambangan
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
25,000,000
APBD/DAU
Sosialisasi peraturan perundangan lingkungan hidup
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
Inspeksi usaha pertambangan umum
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
Penertiban pengusahaan galian C
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
Peneretiban izin pemakaian air
Perda No. 23 Tahun 2004
Pertambangan dan Energi
Kursus penilai analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal "C")
Perda No 14 tahun 2004
Dinas L. Hidup
40,000,000
60,000,000 25,000,000 25,000,000 30,000,000
30,000,000
30,000,000
25,000,000
25,000,000
22,000,000
65,000,000 50,000,000 50,000,000 75,000,000
75,000,000
80,000,000
80,000,000
89,084,000
162,000,000 65,000,000
APBD/DAU
50,000,000
APBD/DAU
50,000,000
APBD/DAU
399,084,000
228,158,452,876
Page 23
APBD
APBD
Misi (Agenda) 3
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PEWUJUDAN TATA KEPEMERNTAHAN YANG BAIK Indikasi Kegiatan
No
PROGRAM
1
2 1
1 Program perencanaan tata ruang
2 Program perencanaan sosial
Kerangka Anggaran 3
Pagu Indikatif Tahunan SKPD
Kerangka Regulasi 4
5
thn 1 6
7
8
9
10 158,333,333
thn 6
TOTAL
Sumber Pendanaan
Ket
11
12
13
14
Penanganan dan pengembangan tribun
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
400,000,000
400,000,000 APBD
Pembangunan gedung pramuka
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
122,000,000
122,000,000 APBD
Perencanaan teknis infrastruktur
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
198,000,000 APBD
Pengendalian tata ruang dan perizinan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
216,000,000 APBD
Penetapan dan Pemetaan tapal batas Kec. Napal Putih dan Kec. Ketahun
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
30,006,667
30,006,667
30,006,667
30,006,667
30,006,667
30,006,667
180,040,000 APBD
Pendamping BRDP
Perda No 8 tahun 2004
Bapeda
356,666,667
356,666,667
356,666,667
356,666,667
356,666,667
356,666,667
2,140,000,000 APBD
TMMD
Perda No 8 tahun 2006
Bapeda
66,666,667
66,666,667
66,666,667
66,666,667
66,666,667
66,666,667
400,000,000 APBD
Penguatan manajemen pasca Program BEP
Perda No 8 tahun 2008
Bapeda
7,017,500
7,017,500
7,017,500
7,017,500
7,017,500
7,017,500
42,105,000 APBD
Forum Komunikasi Agribisnis
Perda No 8 tahun 2010
Bapeda
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
600,000,000 APBD
Pengendalian DAK Non DR Kab BU
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
116,666,667
116,666,667
116,666,667
116,666,667
116,666,667
116,666,667
700,000,000 APBD
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
21,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
25,763,500,000
25,000,000,000
34,000,000,000
160,763,500,000 APBD
5,000,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
33,000,000,000 APBD I
Pemeliharaan periodik jalan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
6,765,654,667
6,765,654,667
6,765,654,667
6,765,654,667
6,765,654,667
6,765,654,667
40,593,928,000 APBD
Pemeliharaan jembatan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
2,583,666,667
2,583,666,667
2,583,666,667
2,583,666,667
2,583,666,667
2,583,666,667
15,502,000,000 APBD
Peningkatan jembatan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
8,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,880,000,000
52,880,000,000 APBD
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
21,000,000,000 APBD I
Page 24
158,333,333
thn 5
BAPEDA
dan jembatan
158,333,333
thn 4
Perda No 8 Tahun 2004
3 Program pembangunan jalan Peningkatan jalan
158,333,333
thn 3
Penyusunan RUTR Kabupaten dan Kecamatan
dan budaya
158,333,333
thn 2
158,333,333
950,000,000 APBD
4 Program rehabilitasi dan
Peningkatan jalan lingkungan
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
Pembangunan jalan dan jembatan rel kereta api Lebong Tandai 38 Km
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
2,246,500,000
Pembangunan unit pelaksana penimbangan bermotor (UPPKB) statis
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
3,082,500,000
Timbangan portable
Perda No 20 tahun 2004
Peningkatan lapangan parkir terminal nakau
saluran drainase/ goronggorong
2,725,750,000
2,725,750,000
2,725,750,000
2,725,750,000
16,354,500,000 2,246,500,000 APBN 6,165,000,000 APBN
Dinas Perhubpar
409,000,000
409,000,000 APBD
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
600,000,000
600,000,000
Pengadaan angkutan pelajar bus kota 4 unit
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
250,000,000
250,000,000
Pembangunan 2 unit terminal
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
2,205,000,000
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
1,800,000,000 APBD
perhubungan darat Pengadaan dan pemasanagan traffict light
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
900,000,000 APBD
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
360,000,000 APBD
Operasional dewan lalulintas Kab Bu
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
300,000,000 APBD
Peningkatan terminal kota Arga Makmur dan pengadaan tanah utk terminal
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
1,000,000,000
1,000,000,000
Optimalisasi dan pentaan kawasan terminal dan keliling pasar purwodadi
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
200,000,000
200,000,000
Survey pelabuhan Selolong
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
750,000,000
750,000,000
Perbaikan dan penyempurnaan irigasi
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
7,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,053,348,000
44,053,348,000 APBD
1,300,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
12,300,000,000 APBN
DAK Operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
1,260,000,000
1,260,000,000
1,260,000,000
1,260,000,000
1,260,000,000
1,260,000,000
7,560,000,000 APBN
Pengaturan tata guna air
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
319,000,000
319,000,000
319,000,000
319,000,000
319,000,000
319,000,000
1,914,000,000 APBD
prasarana dan fasilitas perhubungan 6 Program pembangunan
2,725,750,000
3,082,500,000
pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Pemeliharaan sarana dan prasarana
5 Program pembangunan
2,725,750,000
250,000,000
1,200,000,000 APBD 250,000,000
1,000,000,000 APBD 2,205,000,000 APBD
Page 25
2,000,000,000 APBD
200,000,000
200,000,000
200,000,000
1,000,000,000 APBD
1,500,000,000 APBN
6 Program pembangunan
saluran drainase/ goronggorong
Perbaikan dan peningkatan irigasi desa
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
1,265,500,000
1,265,500,000
1,265,500,000
1,265,500,000
1,265,500,000
1,265,500,000
7,593,000,000 APBD
Penyusunan rencana tahunan bidang pengelolaan sumberdaya air
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
122,000,000
122,000,000
122,000,000
122,000,000
122,000,000
122,000,000
732,000,000 APBD
Penanganan banjir
Perda No 29 Tahun 2004
Dinas Kimpraswil
691,314,367
691,314,367
691,314,367
691,314,367
691,314,367
691,314,367
4,147,886,200 APBD
Perda No. 30 Tahun 2004
Sekretariat DPRD
5,000,000,000
5,000,000,000
Pengadaan fasilitas gedung kantor
Perda No. 30 Tahun 2004
Sekretariat DPRD
600,000,000
600,000,000
Pembangunan pagar gedung kantor
Perda No. 30 Tahun 2004
Sekretariat DPRD
500,000,000
500,000,000 APBD
Pengaspalan pelataran gedung kantor
Perda No. 30 Tahun 2004
Sekretariat DPRD
500,000,000
500,000,000 APBD
Pengadaan peralatan kantor
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
26,670,000
26,670,000
26,670,000
26,670,000
26,670,000
26,670,000
160,020,000 APBD
perawatan gedung kantor
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
15,696,083
15,696,083
15,696,083
15,696,083
15,696,083
15,696,083
94,176,500 APBD
Perawatan rumah dinas
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
1,316,667
1,316,667
1,316,667
1,316,667
1,316,667
1,316,667
7,900,000 APBD
Pengadaan kendaraan dinas roda dua
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
37,000,000
37,000,000
37,000,000
37,000,000
37,000,000
185,000,000 APBD
Rehab gedung kantor
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
50,000,000
50,000,000
100,000,000 APBD
Rehab rumah dinas
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
50,000,000
50,000,000 APBD
Pengadaan gedung arsip
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
50,000,000
50,000,000
100,000,000 APBD
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga
Perda No. 9 Tahun 2004
Bawasda
25,000,000
25,000,000
25,000,000
75,000,000 APBD
Rehab gedung kantor
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
414,900,000
414,900,000
829,800,000 APBD
Inventarisasi aset daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
Peningkatan sarana dan prasarana kantor camat
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
292,500,000
292,500,000
292,500,000
292,500,000
292,500,000
292,500,000
1,755,000,000 APBD
Rehab rumah dinas camat
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
245,000,000
245,000,000
245,000,000
245,000,000
245,000,000
245,000,000
1,470,000,000 APBD
7 Program peningkatan sarana Pembangunan gedung tempat kerja
dan prasarana aparatur
10,000,000,000 APBD 600,000,000
600,000,000
600,000,000
418,302,000
Page 26
3,000,000,000 APBD
418,302,000 APBD
Rehabilitasi pagar dinas pertanian dan peternakan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pembangunan
58,070,000
58,070,000 APBD
Rehabilitasi gedung sekretariat
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pembangunan
167,225,000
167,225,000 APBD
Rehabilitasi Tk Dharmawanita
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pembangunan
167,225,000
167,225,000 APBD
Penangganan dan pengembangan gedung perpustakaan daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pembangunan
111,389,583
111,389,583
111,389,583
111,389,583
111,389,583
111,389,583
668,337,500 APBD
Pembangunan dan rehabilitasi gedung Pemerintah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pembangunan
833,333,333
833,333,333
833,333,333
833,333,333
833,333,333
833,333,333
5,000,000,000 APBD
Pembangunan kantor Desa
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa Setdakab BU
2,124,000,000
2,124,000,000
2,124,000,000
2,124,000,000
2,124,000,000
10,620,000,000 APBD
Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
133,333,333
133,333,333
133,333,333
133,333,333
133,333,333
133,333,333
800,000,000 APBD
Peningkatan prasarana fisik gedung kantor
Perda No 20 tahun 2004
Dinas Perhubpar
133,333,333
133,333,333
133,333,333
133,333,333
133,333,333
133,333,333
800,000,000 APBD
8 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
pembangunan lapangan sepakbola
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Kesra Sekdakab
9 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Pengadaan Ambulance
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pembangunan selasar penghubung
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Rehabilitasi selasar penghubung
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Rehab total tower air bersih
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pembangunan jaringan air bersih
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pembuatan jalan lingkar akses gedung VIP 120 M X 6 M
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pengembangan aula dan gedung perempuan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Rehab total pagar keliling perumahan dinas dokter sepanjang 200 m
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Rehab total pagar keliling bangunan rumah sakit bagian belakang sepanjang 220 m
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
75,000,000
75,000,000 APBD
250,000,000 42,500,000
250,000,000
500,000,000 APBD/APBN
42,500,000
85,000,000 APBD/APBN 47,500,000
47,500,000
100,000,000
100,000,000 APBD/APBN 125,000,000
125,000,000 APBD/APBN
120,000,000 -
-
120,000,000 APBD/APBN -
-
-
-
100,000,000
0 APBD/APBN 100,000,000 APBD/APBN
100,000,000
Page 27
95,000,000 APBD/APBN
100,000,000 APBD/APBN
Pembangunan instalasi pengelolaan limbah RS (PAL)
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
600,000,000
600,000,000
1,200,000,000 APBD/APBN
Pembangunan siring/drainase saluran limbah air hujan lingkungan RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Renovasi kantor manajemen menjadi bertingkat
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pembangunan ambulance stadion
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
83,333,333
83,333,333
Pengadaan alat promosi kesehatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000
100,000,000
Pengadaan kendaraan operasional R-4
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pengadaan kendaraan operasional R-2
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pembangunan sarana parkir kendaraan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pengadaan alat sarana medis dan non medis
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pengadaan genset 120 KVA silent
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pengadaan UPS 60 KVA tiga phase dan stabiliser central
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Komputerisasi sistem informasi (LAN) manajemen dan rekam medis RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
500,000,000
500,000,000 APBD/APBN
Pembangunan gedung dan sarana bank darah
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
1,000,000,000
1,000,000,000 APBD/APBN
Pembangunan gedung instalasi gizi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pembangunan gedung dan sarana loundry
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
350,000,000
350,000,000 APBD/APBN
Rehab total mushola RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
50,000,000
50,000,000 APBD/APBN
Rehab total kamar jenazah
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pengadaan lemari pendingin freezer penyimpanan jenazah
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
684,500,000
85,000,000
85,000,000 APBD/APBN
684,500,000
1,369,000,000 APBD/APBN
83,333,334
250,000,000 APBD/APBN 200,000,000 APBD/APBN 500,000,000
500,000,000 APBD/APBN 120,000,000
100,000,000 333,333,333
333,333,333
333,333,333
100,000,000 APBD/APBN 333,333,333
333,333,333
333,333,333
1,200,000,000
2,000,000,000 APBD/APBN 1,200,000,000 APBD/APBN
450,000,000
450,000,000 APBD/APBN
200,000,000
175,000,000
200,000,000 APBD/APBN
175,000,000 APBD/APBN 100,000,000
Page 28
120,000,000 APBD/APBN
100,000,000 APBD/APBN
Renovasi rumah dinas kepala BPRSUD
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000
Renovasi rumah dinas dokter spesialis RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
500,000,000
500,000,000 APBD/APBN
Renovasi rumah dinas dokter umum RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000
100,000,000 APBD/APBN
Pembangunan kantin RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
50,000,000
50,000,000 APBD/APBN
Pembangunan taman RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
100,000,000
100,000,000 APBD/APBN
Pemeliharaan gedung tempat kerja
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pemeliharaan rumah dinas dokter
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
33,333,333
33,333,333
33,333,333
33,333,333
Pemeliharaan mesin genset dan alat kebersihan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
5,451,984
5,451,984
5,451,984
Pemeliharaan meubeleir kantor dan rumah tangga
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
8,333,333
8,333,333
Pemeliharaan jaringan air minum
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
7,583,679
Pemeliharaan jaringan listrik
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Penyusunan renstra lakip
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pembuatan profil RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
Pemeliharaan AC, kulkas dan mesin cuci
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
7,899,445
7,899,445
7,899,445
7,899,445
7,899,445
7,899,445
47,396,669 APBD/DAU
Pemeliharaan alat komunikasi dan informasi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
3,933,056
3,933,056
3,933,056
3,933,056
3,933,056
3,933,056
23,598,335 APBD/DAU
Pemeliharaan komputer
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
15,732,223
15,732,223
15,732,223
15,732,223
15,732,223
15,732,223
94,393,338 APBD/DAU
Pemeliharaan kebersihan gedung dan lingkungan RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
16,666,667
16,666,667
16,666,667
16,666,667
16,666,667
16,666,667
100,000,000 APBD/DAU
Pemeliharaan kebersihan ruang dan selasar RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
33,333,333
33,333,333
33,333,333
33,333,333
33,333,333
33,333,333
200,000,000 APBD/DAU
16,666,667
16,666,667
100,000,000 APBD/DAU
-
0 APBD/DAU
33,333,333
33,333,333
200,000,000 APBD/DAU
5,451,984
5,451,984
5,451,984
32,711,906 APBD/DAU
8,333,333
8,333,333
8,333,333
8,333,333
50,000,000 APBD/DAU
7,583,679
7,583,679
7,583,679
7,583,679
7,583,679
45,502,073 APBD/DAU
21,912,739
21,912,739
21,912,739
21,912,739
21,912,739
21,912,739
131,476,435 APBD/DAU
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
75,000,000 APBD/DAU
-
16,666,667 -
16,666,667 -
16,666,667 -
16,666,667
100,000,000 APBD/APBN
-
40,000,000
Page 29
40,000,000 APBD/DAU
Peningkatan pengamanan RS
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
26,969,525
26,969,525
26,969,525
26,969,525
26,969,525
26,969,525
161,817,150 APBD/DAU
Peningkatan kesejahteraan pegawai dan manajemen kepegawaian
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
56,186,511
56,186,511
56,186,511
56,186,511
56,186,511
56,186,511
337,119,063 APBD/DAU
Pengadaan pakaian dinas karyawan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
-
0 APBD/DAU
Pemusaraan dan penguburan pasien tidak mampu
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
6,742,381
6,742,381
6,742,381
6,742,381
6,742,381
Biaya Visum Et-Revertum
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
6,969,525
Pengadaan sarana meubeleir ruang pendaftaran dan ruang tunggu klinik
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
69,127,391
69,127,391
Pengadaan logistik keperawatan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
33,333,333
33,333,333
33,333,333
33,333,333
33,333,333
33,333,333
200,000,000 APBD/DAU
Pengadaan bahan pembersih di IRNA, IRJA, IBS, IGD, ICU dan instalasi lainnya
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
17,445,722
17,445,722
17,445,722
17,445,722
17,445,722
17,445,722
104,674,333 APBD/DAU
Pengadaan alat tenun di IRNA, IRJA, IBS, IGD, ICU dan instalasi lainnya
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
166,666,667
166,666,667
166,666,667
166,666,667
166,666,667
166,666,667
1,000,000,000 APBD/DAU
Pengadaan sarana medis dan penunjang medis
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
166,666,667
166,666,667
166,666,667
166,666,667
166,666,667
166,666,667
1,000,000,000 APBD/DAU
Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai pelayanan kesehatan dasar
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
84,279,749
84,279,749
84,279,749
84,279,749
84,279,749
84,279,749
505,678,494 APBD/DAU
Pengadaan bahan makanan
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
80,908,575
80,908,575
80,908,575
80,908,575
80,908,575
80,908,575
485,451,450 APBD/DAU
Pengadaan bahan dan sarana pelayanan radiologi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
3,379,507
3,379,507
3,379,507
3,379,507
3,379,507
3,379,507
20,277,044 APBD/DAU
Pengadaan bahan penunjang/bahan habis pakai laboratorium
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
2,247,461
2,247,461
2,247,461
2,247,461
2,247,461
2,247,461
13,484,763 APBD/DAU
Pemeliharaan peralatan medis dan non medis
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
33,333,333
33,333,333
33,333,333
33,333,333
33,333,333
33,333,333
200,000,000 APBD/DAU
Pemeliharaan alat laboratorium
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
14,146,013
14,146,013
14,146,013
14,146,013
14,146,013
14,146,013
84,876,075 APBD/DAU
Pemeliharaan alat radiologi
Perda No. 17 Tahun 2004
BPRSUD
16,194,703
16,194,703
16,194,703
16,194,703
16,194,703
16,194,703
97,168,219 APBD/DAU
-
-
Page 30
-
-
-
6,742,381
40,454,288 APBD/DAU 26,969,525 APBD/DAU 138,254,782 APBD/DAU
10 Program pengembangan
destinasi pariwisata
11 Program peningkatan
penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
Pembuatan kawasan objek wisaata Kemumu
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
150,000,000
150,000,000 APBD
Pembuatan profil wisata dan Ripda Kab BU
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
304,000,000
304,000,000 APBD
Pembangunan destinasi pariwisata Pulau Enggano
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
Pengembangan kawasan objek wisata kemumu
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
600,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
5,000,000,000 APBN
600,000,000
600,000,000
1,800,000,000 APBD
Renovasi 10 unit gedung BPP/Kecamatan
BIPP
Pembangunan 7 unit BPP Kecamatan se Kab BU
BIPP
Pengadaan 1 unit mobil film untuk penyuluh
BIPP
Pengadaan kendaraan roda 2
BIPP
Pengadaan meubelir (kursi, meja, lemari)
BIPP
Pengadaan alat elektronik ( Komputer, handicam, tustel, werless, pesawat walky talkey)
BIPP
Pengadaan peralatan studio rekaman dan radio penyiaran
BIPP
Pengadaan sarana kerja penyuluh (sepatu, jas hujan, dll)
BIPP
127,500,000
127,500,000 APBN/APBD/ LOAN
Pengadaan media penyuluh (tank spayer, mesin tetas, dll)
BIPP
150,000,000
150,000,000 APBN/APBD/ LOAN
12 Program peningkatan sarana Pengadaan peralatan utk pemantauan, pengawasan dan penangkapan ikan dan prasarana aparatur
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pembuatan detail desain pembangunan gedung kantor, pagar dan halaman kantor
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pembangunan gedung DKP BU
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
750,000,000
750,000,000 APBN/APBD/ LOAN 600,000,000
450,000,000
1,050,000,000 APBN/APBD/ LOAN
500,000,000
500,000,000 APBN/APBD/ LOAN 225,000,000
80,125,000
300,000,000
300,000,000
75,000,000
72,250,000
900,000,000 APBN/APBD/ LOAN 152,375,000 APBN/APBD/ LOAN
90,000,000
95,000,000
170,000,000
260,000,000 APBN/APBD/ LOAN
150,000,000
150,000,000 APBN/APBD/ LOAN
95,000,000 APBD
78,000,000
78,000,000 APBD
1,326,000,000
1,326,000,000 APBD 750,000,000
Page 31
750,000,000 APBD
Pagar keliling kantor dan halaman parkir
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pengadaan sarana operasional aparatur
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Peningkatan sarana dan prasarana BBI Lubuk Durian
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
393,654,000
393,654,000 APBD
Pengadaan induk ikan air tawar dan pakan ikan di BBI Pagar Mas
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
61,961,000
61,961,000 APBD
Pengadaan pakan ikan sitem yarmen
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
45,975,000
45,975,000 APBD
Penguatan modal pembuatan pakan ikan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
72,280,000
72,280,000 APBD
Penanggulangan penyakit ikan air tawar
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
70,000,000
70,000,000 APBD
Pembangunan laboratorium kering dan basah
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
1,500,000,000
- Dana pendamping
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
150,000,000
150,000,000 APBD
- Dana penunjang
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000
75,000,000 APBD
Rehab ringan KAD
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000
75,000,000 APBD
Restoking ikan air tawar
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000
75,000,000 APBD
Penguatan/pengembangan modal usaha budidaya perikanan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Monitoring dan evaluasi pengembangan perikanan budidaya
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pembangunan hearchri BBI Lubuk Durian
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
375,000,000
375,000,000 APBD
Pembangunan heatchri BBI Pagar Mas
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
375,000,000
375,000,000 APBD
Rancang bangun PPI Muara Sungai Ketahun
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pembangunan PPI Muara Sungai Ketahun
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
- Dana pendamping - Dana penunjang
622,000,000
622,000,000 APBD 750,000,000
750,000,000 APBD
1,500,000,000 DAK
725,000,000
725,000,000 APBD
1,000,000,000
1,000,000,000 APBN 75,000,000
400,000,000
75,000,000 APBD
400,000,000 APBD
3,830,000,000
5,000,000,000
3,000,000,000
400,000,000
166,666,667
166,666,667
83,333,333
83,333,333
500,000,001 APBD
83,333,334
83,333,334
41,666,667
41,666,667
250,000,001 APBD
Page 32
12,230,000,000 DAK/APBD
13 Program rehabilitasi hutan dan lahan
Pembangunan TPI Air Napal
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
250,000,000
400,000,000
150,000,000
Pembangunan/pengembangan TPI
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
175,000,000
200,000,000
200,000,000
Bantuan armada penangkapan dan alat tangkap ikan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
625,000,000
625,000,000 APBD
Bantuan armada semut
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
205,000,000
205,000,000 APBD
Perbengkelan mesin perikanan tangkap
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
425,000,000
425,000,000 APBD
Bantuan operasional pabrik es
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
75,000,000
75,000,000 APBD
Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
750,000,000
750,000,000 APBN
Peningkatan sarana penangkapan (diversifikasi alat tangkap)
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
1,550,000,000
1,550,000,000 APBN
Operasional peningkatan fasilitas TPI
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
500,000,000
500,000,000 APBN
Pembangunan sarana tambat kapal/perahu
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
2,125,000,000
2,125,000,000 APBN
Pengadaan sarana air bersih
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
2,000,000,000
2,000,000,000 APBN
Pengadaan SPDN (home sistem)
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
500,000,000
500,000,000 APBN
Pengembangan fasilitas sektor jasa
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
2,000,000,000
2,000,000,000 APBN
Penyusunan perencanaan program kehutanan dan perkebunan
Perda No 15 tahun 2004
Dinas Hutbun
102,300,000
102,300,000
102,300,000
102,300,000
102,300,000
102,300,000
613,800,000 APBD
Pembinaan dan pengawasan pengusahaan hutan
Perda No 15 tahun 2004
Dinas Hutbun
130,000,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000
780,000,000 APBD
Penghijauan
Perda No 15 tahun 2004
Dinas Hutbun
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
480,000,000 APBD
Pemeliharaan dan orientasi batas hutan
Perda No 15 tahun 2004
Dinas Hutbun
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
300,000,000 APBD
Pemberantsanan illegal logging
Perda No 15 tahun 2004
Dinas Hutbun
186,000,000
186,000,000
186,000,000
186,000,000
186,000,000
186,000,000
1,116,000,000 APBD
Monitoirng dan evaluasi kehutanan dan perkebunan
Perda No 15 tahun 2004
Dinas Hutbun
59,460,000
59,460,000
59,460,000
59,460,000
59,460,000
59,460,000
356,760,000 APBD
Page 33
800,000,000 APBD 155,000,000
730,000,000 APBD
14 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
15 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Pembuatan kebun entrys karet sebagai sumber PAD
Perda No 15 tahun 2004
Dinas Hutbun
250,200,000
250,200,000
250,200,000
250,200,000
250,200,000
250,200,000
1,501,200,000 APBD
Pembuatan hutan rakyat model Agroforesty
Perda No 15 tahun 2004
Dinas Hutbun
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
1,080,000,000 DAU
Penyelenggaraan apresiasi kearsipan Kab BU
Perda No 31 Tahun 2004
UPT Arsip Setdakab BU
25,600,000
33,280,000
58,880,000 APBD
Pengadaan peralatan penunjang depo arsip
Perda No 31 Tahun 2004
UPT Arsip Setdakab BU
24,250,000
31,505,000
55,755,000 APBD
Pelaksanaan dan pengelolaan akuisisi arsip lingkup UPT Arsip
Perda No 31 Tahun 2004
UPT Arsip Setdakab BU
15,650,000
60,500,000
76,150,000 APBD
Bintek kearsipan dan pengelolaan arsip bagi arsiparis dan petugas TU dalam Kab BU
Perda No 31 Tahun 2004
UPT Arsip Setdakab BU
45,100,000
45,100,000 APBD
Pengadaan modernisasi sistem kearsipan lingkungan setdakab BU
Perda No 31 Tahun 2004
UPT Arsip Setdakab BU
218,061,695
218,061,695 APBD
Penanganan prasarana air bersih
Perda No 29 tahun 2004
Dinas Kimpraswil
6,252,197,367
6,252,197,367
6,252,197,367
6,252,197,367
6,252,197,367
6,252,197,367
37,513,184,200 APBD
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
318,000,000 APBD
Perda No 20 Tahun 2004
Dinas Perhubpar
51,700,000
51,700,000
51,700,000
51,700,000
51,700,000
51,700,000
310,200,000 APBD
Optimalisasi dokumentasi dan publikasi daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Humas & Protokol
91,028,590
91,028,590
91,028,590
91,028,590
91,028,590
91,028,590
546,171,540 APBD
Penunjang kegiatan protokol daerah tahun 2006
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Humas & Protokol
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
150,000,000 APBD
Penunjang operasional protokol daerah tahun 2006
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Humas & Protokol
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
240,000,000 APBD
Pengadaan sarana dan prasarana pemerintah kecamatan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum Setdakab BU
800,000,000
800,000,000
800,000,000
800,000,000
800,000,000
800,000,000
4,800,000,000 APBD
Pengadaan mobil patroli Satpol PP
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
Pengadaan mobil PBK
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
1,002,000,000
1,002,000,000 APBD
Pengadaan pakaian dinas
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
400,000,000
400,000,000 APBD
Pengadaan senjata api
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
16 Program pengembangan Pengawasan dan pengendalian sarana komunikasi, informasi dan media pos dan telekomunikasi massa Sosialisasi UU lalu lintas, pariwisata dan Infokom
17 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
200,000,000
120,000,000
Page 34
200,000,000 APBD
120,000,000 APBD
Pengadaan kendaraan roda dua
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
140,000,000
140,000,000 APBD
Pengadaan rak-rak/arsip dari besi
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
4,000,000
4,000,000 APBD
Pemeliharaan kendaraan roda 4
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
Pengadaan 1 unit mobil truk
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
Pembangunan garasi mobil PBK
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
Pengadaan komputer
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
15,000,000
15,000,000 APBD
Pengadaan mesin tik
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
3,000,000
3,000,000 APBD
Pengadaan AC
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
8,000,000
8,000,000 APBD
Pengadaan perangkat komputer
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
100,000,000
100,000,000
200,000,000 APBD
Pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
300,000,000
300,000,000
600,000,000 APBD
Rehab kantor
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
Pengadaan meubeleir kantor
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
60,000,000
60,000,000 APBD
Pembelian laptop
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
60,000,000
60,000,000 APBD
Penambahan ruang pertemuan (aula)
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
Pembuatan gedung kantor
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
Pengadaan kendaraan dinas (roda 4 & roda 2)
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
2,113,981,000
Pengadaan meubeleir kantor kecamatan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
350,000,000
Pengadaan meubeleir wisma atlet
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
200,000,000
Pengadaan alat elektronik kantor
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
200,000,000
200,000,000 APBD
100,000,000
100,000,000 APBD
75,000,000
75,000,000 APBD
750,000,000
750,000,000 APBD
500,000,000
267,211,000
60,000,000 APBD
267,211,000
Page 35
500,000,000 APBD 2,113,981,000 APBD
350,000,000
700,000,000 APBD 200,000,000 APBD
267,211,000
267,211,000
267,211,000
267,211,000
1,603,266,000 APBD
Pengadaan fasilitas ruang pola
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
609,810,000
609,810,000 APBD
Rehab rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan 2 unit disamping kantor Bawasda
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
646,592,593
646,592,592
1,293,185,185 APBD
Optimalisasi peralatan internet
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
600,000,000 APBD
Peningkatan sarana transportasi
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
1,500,000,000 APBD
Rehab gedung-gedung pemerintah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
116,666,667
116,666,667
116,666,667
116,666,667
116,666,667
116,666,667
700,000,000 APBD
Pengadaan komputer
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
300,000,000 APBD
Pengadaan meubeleir kantor kelurahan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
250,000,000
250,000,000 APBD
Pengadaan tanah untuk lapangan sepak bola
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
150,000,000
150,000,000 APBD
Pengadaan tanah untuk sirkuit motor cross
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
200,000,000
200,000,000 APBD
Pengadaan pakaian dinas
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
700,000,000
700,000,000 APBD
Pengadaan meubeleir kantor penghubung
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
Peningkatan publikasi dan informasi potensi daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Umum dan Perlengkapan
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
18 Program pengembangan perumahan
Pemukiman dan tata ruang
Perda 29 Tahun Kimpraswil 2004
3,578,246,667
3,578,246,667
3,578,246,667
3,578,246,667
3,578,246,667
19 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP)
Perda No. 25 Tahun 2004
900,000,000
1,815,000,000
800,000,000
800,000,000
Kelautan dan Perikanan
- Dana pendamping
190,000,000
- Dana penunjang Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pelatihan tanggap darurat, pembuatan buletin pembangunan daerah rawan bencana
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pembuatan karang buatan
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
1,500,000,000 APBD 1,000,000,000 APBD
3,578,246,667
21,469,480,000 APBD 4,315,000,000 APBN 190,000,000 APBD
80,000,000
Pembangunan sarana komunikasi, solar cell, dan bantuan sarana penangkapan
250,000,000
80,000,000 APBD
3,000,000,000
3,000,000,000 APBN
5,000,000,000
5,000,000,000 APBN
5,000,000,000
Page 36
5,000,000,000 APBN
20 Program pengembangan wilayah transmigrasi
Rehabilitasi ekosistem mangrove
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
penanaman vegetasi pantai
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pelatihan nelayan SKK
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Renovasi lingkungan dan pemukiman masyarakat pesisir
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan pesisir pantai dan pulaupulau kecil
Perda No. 25 Tahun 2004
Kelautan dan Perikanan
Pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
4,200,000,000
4,200,000,000
4,200,000,000
4,200,000,000
4,200,000,000
21,000,000,000 APBN
Pengembangan bisnis dan investasi
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
2,450,000,000
2,450,000,000
2,450,000,000
2,450,000,000
2,450,000,000
12,250,000,000 APBN
Penyusunan perencanaan teknis pemukiman transmigrasi di wilayah tertinggal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
70,000,000
25,000,000
25,000,000
125,000,000
30,000,000
275,000,000 APBN
Penyediaan tanah trans di wilayah tertinggal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
14,717,890,000
Pembangunan pemukiman transmigrasi di wilayah tertinggal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
7,257,945,000
Perpindahan dan penempatan transmigrasi diwilayah tertinggal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
341,000,000
Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
38,000,000
76,000,000
Pengembangan kemampuan transmigran dan penduduk sekitar
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
345,750,000
257,800,000
1,256,000,000
Fasilitasi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
205,950,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
Fasilitasi pengembangan dan penguatan kelembagaan
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
55,340,000
77,000,000
115,000,000
Pengembangan bisnis dan investasi
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
2,300,000,000 150,000,000
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
2,321,170,000
Pengembangan infrastruktur kawasan trans
375,000,000
375,000,000 APBN 5,000,000,000
5,000,000,000 APBN
35,000,000
35,000,000 APBD 4,750,000,000
4,750,000,000 APBN/APBD 750,000,000
375,000,000
548,720,000
Page 37
25,000,000
25,000,000
750,000,000 APBD
445,000,000
820,000,000 APBD
200,000,000
14,967,890,000 APBN 7,257,945,000 APBN
25,000,000
366,000,000 APBN 76,000,000
190,000,000 APBN
20,000,000
1,879,550,000 APBN
250,000,000
250,000,000
1,455,950,000 APBN
115,000,000
115,000,000
115,000,000
592,340,000 APBN
2,300,000,000
2,300,000,000
2,300,000,000
2,300,000,000
11,500,000,000 APBN
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
750,000,000 APBD
1,000,000,000
3,150,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
9,019,890,000 APBN
21 Pengembangan kota-kota kecamatan
22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pengendalian program PDT
Perda No 8 tahun 2004
Bapeda
53,509,000
150,000,000
160,000,000
165,000,000
528,509,000 APBD
Workshop penyusunan perencanaan tahun desa
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
Penyusunan profil desa dan kelurahan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa Setdakab BU
61,000,000
Pemetaan batas desa
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa Setdakab BU
163,050,000
Pengendalian pemanfaatan dana bantuan desa
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa Setdakab BU
71,244,500
71,244,500
71,244,500
71,244,500
71,244,500
71,244,500
427,467,000 APBD
Dana bantuan Kabupaten kepada Desa
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa Setdakab BU
2,550,000,000
2,550,000,000
2,550,000,000
2,550,000,000
2,550,000,000
2,550,000,000
15,300,000,000 APBD
Sosialisasi aturan-aturan Pemerintah Desa
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Desa Setdakab BU
15,223,667
15,223,667
15,223,667
15,223,667
15,223,667
15,223,667
91,342,000 APBD
Peningkatan fungsi-fungsi koordinasi
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
20,833,333
20,833,333
20,833,333
20,833,333
20,833,333
20,833,333
125,000,000 APBD
Pembinaan kecamatan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
75,000,000 APBD
Pembinaan kewilayahan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
19,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
95,000,000 APBD
Penilaian kecamatan terbaik dan camat teladan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
110,000,000
110,000,000
110,000,000
110,000,000
110,000,000
550,000,000 APBD
Study banding camat
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
172,500,000
172,500,000
345,000,000 APBD
Survey dan sosialisasi daerah rawan bencana
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
210,000,000
210,000,000 APBD
Pembinaan kesiapan anggota Satlinmas tingkat Desa
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
Pembinaan dan pelatihan Satlak penanngulangan bencana dan penangganan pengungsi
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
Peningkatan sarana anggota Satlak PBP
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
Pembinaan dan pelatihan Satlinmas tingkat Kecamatan
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
Pembinaan dan pelatihan Satlinmas tingkat Kabupaten
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
225,000,000
53,755,000
31,764,167
225,000,000 APBD 40,500,000
101,500,000 APBD 163,050,000 APBD
951,000,000
1,140,000,000
1,244,610,000
1,550,000,000
1,750,000,000
6,689,365,000 APBD
78,000,000
78,000,000
78,000,000
78,000,000
78,755,000
390,755,000 APBD
31,764,167
31,764,167
31,764,167
31,764,167
31,764,167
190,585,000 APBD
15,000,000
25,000,000
30,000,000
70,000,000 APBD
75,000,000
75,000,000
80,000,000
300,000,000 APBD
70,000,000
Page 38
23 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Renstra, SKPD dan LAKIP Setdakab BU
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi Setdakab BU
30,000,000
Penyusunan pedoman tata naskah dinas
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi Setdakab BU
197,790,000
197,790,000 APBD
Penyusunan stnadar kompetensi jabatan struktural PNS
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi Setdakab BU
577,200,000
577,200,000 APBD
Pembentukan standar pelayanan minimum
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi Setdakab BU
Evaluasi dan penataan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi Setdakab BU
Pembinaan terhadap pelaksanaan pelimpahan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi Setdakab BU
75,000,000
75,000,000 APBD
Pembinaan hubungan kelembagaan dan perangkat daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Organisasi Setdakab BU
80,000,000
80,000,000 APBD
Pembuatan LKPJ dan Lakip
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
75,000,000
24 Program penataan peraturan perundang-undangan
Penertiban dan sosialisasi perda
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
35,000,000
25 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Perencanaan Bidang I
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
90,000,000
Perencanaan Bidang II
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
Perencanaan Bidang III
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
Penunjang CWSHP
Perda No 8 tahun 2007
Bapeda
Pilot project pembvangunan partisipatif
Perda No 8 tahun 2009
Bapeda
350,000,000
350,000,000 APBD
Peningkatan sarana dan prasarana
Perda No 8 tahun 2009
Bapeda
150,000,000
150,000,000 APBD
Study banding ke Daerah lain
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
75,000,000
75,000,000 APBD
Mengirim personel untuk Diklat perpajakan
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
100,000,000
100,000,000 APBD
Diklat pelatihan anggota satpol PP dan PBK
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
Program perencanaan sosial dan budaya
26 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
16,417,500
16,417,500
16,417,500
16,417,500
16,417,500
48,000,000 75,000,000
75,000,000
75,000,000
112,087,500 APBD
48,000,000 APBD 75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
450,000,000 APBD
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
450,000,000 APBD
140,000,000
45,000,000
200,000,000
150,000,000
570,000,000 APBD
120,000,000
135,000,000
140,000,000
140,000,000
140,000,000
765,000,000 APBD
90,000,000
125,000,000
135,000,000
140,000,000
150,000,000
160,000,000
800,000,000 APBD
90,000,000
260,000,000
225,000,000
140,000,000
140,000,000
160,000,000
1,015,000,000 APBD
115,507,000
100,000,000
75,000,000
75,000,000
200,000,000
Page 39
365,507,000 APBD
200,000,000 APBD
27 Peningkatan kapasitas keuangan daerah
Optimalisasi penerimaan pajak dan distribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
Peremajaan data pajak dan retribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Penertiban terhadap pajak
97,973,333
97,973,333
97,973,333
97,973,333
97,973,333
97,973,333
Dispenda
75,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
375,000,000 APBD
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
75,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
375,000,000 APBD
Penetapan tahapan-tahapan pencapaian target PAD
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
50,000,000
50,000,000
100,000,000 APBD
Pengelolaan buku informasi pendapatan daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
89,214,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
489,214,000 APBD
Pemutahiran data PBB
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
134,075,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
734,075,000 APBD
Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
500,000,000 APBD
Monitoring dan evaluasi pajak dan distribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
40,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
290,000,000 APBD
Pengembangan pendapatan terhadap galian C
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
2,000,000,000
750,000,000
600,000,000
500,000,000
3,850,000,000 APBD
Penyusunan perencanaan dinas
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
Perencanaan penyusunan perda
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
20,000,000
40,000,000
50,000,000
50,000,000
160,000,000 APBD
Penelitian potensi pajak dan retribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
160,000,000 APBD
Penata usahaan pembukuan pendapatan daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
400,000,000 APBD
Melaksanakan rapat konsultasi ke Propinsi lain atau ke tingkat pusat
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
60,000,000
75,000,000
175,000,000
310,000,000 APBD
Optimalisasi PAD Retribusi SIOPB dan IUJK
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan Setdakab BU
Penatausahaan pembukuan keuangan daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Penyusunan APBD
20,556,000
587,840,000 APBD
20,556,000 APBD
83,333,333
83,333,333
83,333,333
83,333,333
83,333,333
83,333,333
500,000,000 APBD
Bag Keuangan Setdakab BU
142,291,667
142,291,667
142,291,667
142,291,667
142,291,667
142,291,667
853,750,000 APBD
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Keuangan Setdakab BU
236,833,333
236,833,333
236,833,333
236,833,333
236,833,333
236,833,333
1,421,000,000 APBD
Pemegang kas daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Keuangan Setdakab BU
70,683,333
70,683,333
70,683,333
70,683,333
70,683,333
70,683,333
424,100,000 APBD
Pembinaan administrasi keuangan daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Keuangan Setdakab BU
166,195,833
166,195,833
166,195,833
166,195,833
166,195,833
166,195,833
997,175,000 APBD
Page 40
197,500,000
197,500,000
197,500,000
197,500,000
197,500,000
197,500,000
1,185,000,000 APBD
Bag Pembangunan Setdakab BU
74,225,000
74,225,000
74,225,000
74,225,000
74,225,000
74,225,000
445,350,000 APBD
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan Setdakab BU
61,666,667
61,666,667
61,666,667
61,666,667
61,666,667
61,666,667
370,000,000 APBD
Penatausahaan administrasi dan validasi data pembangunan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan Setdakab BU
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
900,000,000 APBD
Pemeriksaan Khusus
Perda No 9 tahun 2004
Bawasda
87,277,700
87,277,700
87,277,700
87,277,700
87,277,700
87,277,700
523,666,200 APBD
Pemeriksaan Desa
Perda No 9 tahun 2004
Bawasda
57,997,000
57,997,000
57,997,000
57,997,000
57,997,000
57,997,000
347,982,000 APBD
Pembinaan dan Pengawasan
Perda No 9 tahun 2004
Bawasda
277,137,000
277,137,000
277,137,000
277,137,000
277,137,000
277,137,000
1,662,822,000 APBD
Pengendalian administrasi pembangunan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan Setdakab BU
145,000,000
145,000,000
145,000,000
145,000,000
145,000,000
145,000,000
870,000,000 APBD
Pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
28,000,000
28,000,000
28,000,000
28,000,000
28,000,000
140,000,000 APBD
Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah Kab BU
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
17,000,000
17,000,000
17,000,000
17,000,000
17,000,000
85,000,000 APBD
Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Perda No 31 Tahun 2004
Bag. Pemerintahan Setdakab BU
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
750,000,000 APBD
31 Pengelolaan sumber daya aparatur
Sertifikasi pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Pembangunan Setdakab BU
200,000,000
200,000,000
200,000,000
32 Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
Pemberdayaan program, evaluasi dan pelaporan
Perda No. 28 Tahun 2004
Perindustrian dan Perdagangan
152,399,542
152,399,542
152,399,542
152,399,542
152,399,542
Pengelolaan dan penditribusian SKP/SKR
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
65,344,000
75,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
440,344,000 APBD
Penyampaian SPT PBB
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
344,000,000
100,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
894,000,000 APBD
Sosialisasi/monitoring dan penyuluhan pendataan pajak dan distribusi daerah
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
75,000,000
85,000,000
100,000,000
100,000,000
Pembuatan tempat pemasangan reklame terhadap wajib pajak
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
150,000,000
100,000,000
Proses pengelolaan data keberatan terhadap wajib pajak dan retribusi
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
20,000,000
20,000,000
28 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan aparatur pengawasan
29 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan aparatur pengawasan
30 Pemantapan ketatalaksanaan kepemerintahan
Pengembangan keuangan daeah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Keuangan Setdakab BU
Evaluasi kegiatan pembangunan
Perda No 31 Tahun 2004
Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan
Page 41
600,000,000 APBD 152,399,540
100,000,000
914,397,250 APBD
460,000,000 APBD
250,000,000 APBD 50,000,000
50,000,000
140,000,000 APBD
Pemberian hadiah/reword kepada wajib pajak yang taat
Perda No. 27 Tahun 2004
Dispenda
Penyusunan Lakip dan Renstra
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
10,000,000
Pemutahiran data kependudukan
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
75,000,000
95,000,000
75,000,000
75,000,000
100,000,000
80,000,000
500,000,000 APBD
Pelayanan administrasi kependudukan
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
83,844,000
90,000,000
100,000,000
110,000,000
120,000,000
130,000,000
633,844,000 APBD
Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
3,500,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
140,000,000
3,940,000,000 APBD
Peningkatan sarana dan prasarana kantor
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
85,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
95,000,000
450,000,000 APBD
Pendataan pemilih pemilu tahun 2009
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
655,000,000
655,000,000 APBD
Penyuluh administrasi kependudukan
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
120,000,000
120,000,000 APBD
Pemutahiran data Pilkada 2010
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
200,000,000
200,000,000 APBD
Pelayanan akte catatan sipil
Perda No. 21 Tahun 2004
Kependudukan dan Catatan Sipil
58,900,000
75,000,000
80,000,000
85,000,000
90,000,000
100,000,000
488,900,000 APBD
33 Peningkatan sistem informasi pelayanan publik
Penyusunan program LAKIP dan Dokumen Renstra
Perda No. 9 Tahun 2004
Bawasda
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
60,000,000 APBD
34 Peningkatan sistem informasi pelayanan publik
sosialisasi apresiasi kearsipan
Perda No 31 tahun 2004
UPT Arsip Setdakab
5,380,000
5,380,000
5,380,000
5,380,000
5,380,000
5,380,000
32,280,000 APBD
pelaksanaan pengelolaan dan akuisisi arsip lingkup UPT arsip
Perda No 31 tahun 2004
UPT Arsip Setdakab
10,083,333
10,083,333
10,083,333
10,083,333
10,083,333
10,083,333
60,500,000 APBD
bimbingan teknis kearsipan dan pengelolaan arsip bagi arsiparis dan petugas TU dalam Kab B.U
Perda No 31 tahun 2004
UPT Arsip Setdakab
7,516,667
7,516,667
7,516,667
7,516,667
7,516,667
7,516,667
45,100,000 APBD
Pengadaan peralatan penunjang depo arsip
Perda No 31 tahun 2004
UPT Arsip Setdakab
5,254,167
5,254,167
5,254,167
5,254,167
5,254,167
5,254,167
31,525,000 APBD
Pengadaan modernisasi sistem kearsipan lingkungan setdakab BU
Perda No 31 tahun 2004
UPT Arsip Setdakab
36,343,616
36,343,616
36,343,616
36,343,616
36,343,616
36,343,616
218,061,695 APBD
Rehabilitasi dan perlindungan korban napza
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
60,000,000
150,000,000 APBD
Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
100,000,000
125,000,000
130,000,000
140,000,000
150,000,000
645,000,000 APBN
Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
100,000,000
125,000,000
130,000,000
140,000,000
150,000,000
645,000,000 APBN
35 Program pembinaan dan eks penyandang
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000 APBD 10,000,000 APBD
Page 42
35 Program pembinaan dan eks penyandang
100,000,000
125,000,000
130,000,000
140,000,000
150,000,000
110,000,000
125,000,000
130,000,000
140,000,000
140,000,000
645,000,000 APBD
Dinas TTS
100,000,000
125,000,000
130,000,000
140,000,000
150,000,000
645,000,000 APBN
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
100,000,000
125,000,000
130,000,000
140,000,000
150,000,000
645,000,000 APBN
Pemberdayaan karang taruna
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
285,087,000 APBD
Pemberdayaan organisasi sosial/LSM Organisasi profesi
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
255,000,000 APBD
Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
255,000,000 APBD
Pemberdayaan WKSBM
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
Pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
255,000,000 APBD
Penyuluhan dan bimbingan sosial
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
255,000,000 APBD
Pelatihan tenaga bidang UKS
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
255,000,000 APBD
Peningkatan kualitas penyuluh
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
255,000,000 APBD
Sosialisasi penangganan kesejahteraan sosial
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
255,000,000 APBD
Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
40,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
255,000,000 APBD
Penanggulangan korban bencana
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
50,000,000
60,000,000
70,000,000
75,000,000
80,000,000
342,680,000 APBD
39 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Penanggulangan korban tindak kekerasan
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
175,000,000 APBD
40 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pemberdayaan korban bencana
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
50,000,000
65,000,000
75,000,000
85,000,000
95,000,000
370,000,000 APBD
36 Program pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
37 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
38 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
Pemberdayaan keluarga miskin
Perda No 19 tahun 2004
Dinas TTS
Pembinaan dan pemberian bantuan sosial
Perda No 19 tahun 2004
Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan komunitas adat terpencil
291,123,000
30,087,000
645,000,000 APBN 291,123,000 APBN
0 APBD
7,680,000
TOTAL DANA AGENDA III
817,976,991,409 Page 43
Page 44
Misi (Agenda) 4
MENINGKATKAN KEBERSAMAAN, KESETARAAN DAN KEADILAN MASYARAKAT Indikasi Kegiatan
No
PROGRAM 2
1 1
Kerangka Anggaran 3
Pagu Indikatif Tahunan Kerangka Regulasi
SKPD
4
5
thn 1
thn 2
thn 3
thn 4
thn 5
thn 6
TOTAL
Sumber Pendanaan
Ket.
12
13
14
6
7
8
9
10
11
10,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
35,000,000 APBD
BAPEDA
225,000,000
250,000,000
275,000,000
290,000,000
300,000,000
310,000,000
1,650,000,000 APBD
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
60,000,000
100,000,000
Informasi dan Publikasi Pembangunan
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
135,000,000
150,000,000
Pemetaan Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
32,959,000
32,959,000 APBD
Penyusunan Renstra dan Lakip
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
30,000,000
30,000,000 APBD
Optimalisasi data dan informasi
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
80,000,000
Pemetaan wilayah Kabupaten
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
350,000,000
Penyusunan ICOR dan HDI
Perda No 8 Tahun 2004
BAPEDA
399,920,000
Perencanaan monev program
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
111,820,000
Bank data kependudukan
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
Penyusunan Renstra dan Lakip
Perda No. 12 Tahun 2004
Satpol PP dan PBK
3 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan wawasan kebangsaan
Perda No. 10 Tahun 2004
4 Program pendidikan politik masyarakat
Penyaluran bantuan keuangan kepada Parpol Pendataan dan pembinaan Ormas, LSM dan Organisasi Profesi
1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Renstra dan Lakip
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
2 Program pengembangan data/ informasi
Perencanaan Umum Kabupaten
Perda No 8 Tahun 2004
Bimtek penyusunan program RKASKPD
160,000,000 APBD 160,000,000
100,000,000
170,000,000
120,000,000
180,000,000
150,000,000
190,000,000
150,000,000
985,000,000 APBD
600,000,000 APBD 350,000,000 APBD 399,920,000 APBD
120,500,000
125,500,000
131,254,000
125,500,000
270,540,000
272,480,000
278,500,000
280,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
35,000,000 APBD
Kesbang Linmas
34,487,200
35,000,000
37,000,000
41,000,000
45,000,000
45,000,000
237,487,200 APBD
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
775,000,000
775,000,000
775,000,000
775,000,000
775,000,000
775,000,000
4,650,000,000 APBD
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
96,340,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
67,000,000
70,000,000
398,340,000 APBD
Page 45
135,600,000
750,174,000 APBD 1,101,520,000 APBD
5 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Kominda
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
75,000,000
80,000,000
85,000,000
90,000,000
330,000,000 APBD
Bulan Bhakti gotong royong masyarakat
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
27,450,000
31,117,000
31,117,000
41,151,000
42,500,000
45,000,000
218,335,000 APBD
Pembinaan dan perlombaan desa dan kelurahan
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
36,220,000
41,653,000
41,653,000
59,135,000
62,420,000
64,250,000
305,331,000 APBD
Monitoring dan evaluasi dana bantuan UPMP-PKS BBM
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
23,220,000
26,703,000
30,708,000
36,314,000
35,314,000
44,250,000
196,509,000 APBD
Sosialisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
26,000,000
Pelatihan keterampilan masyarakat melalui sentuhan TTG
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
30,000,000
35,000,000
40,250,000
46,287,000
Evaluasi dan penilaian UED-SP
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
21,410,000
24,621,000
28,314,000
78,500,000
35,600,000
35,600,000
224,045,000 APBD
Monitoring dan pengawasan mandor jalan
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
300,000,000
345,000,000
396,750,000
458,265,000
546,000,000
546,000,000
2,592,015,000 APBD
Hadiah pemenang lomba Desa/Kel berupa prasarana fisik di Desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
260,000,000
260,000,000
260,000,000
260,000,000
260,000,000
1,300,000,000 APBD
Pemberdayaan perempuan
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
46,500,000
40,250,000
66,450,000
68,975,000
70,500,000
313,425,000 APBD
Pembekalan mandor jalan
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
200,000,000
Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (KPM)
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
74,880,000
Pembinaan masyarakat desa di kawasan tambang dan perkebunan
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
205,015,000
Pelatihan P3MD
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
136,000,000
137,000,000
Pelatihan anggota kelompok UED-SP
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
27,000,000
31,050,000
35,707,000
93,757,000 APBD
Bantuan dana bergulir kelompok UEDSP
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
25,000,000
28,750,000
33,062,000
86,812,000 APBD
Menggali sumber penerimaan asli Desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
36,500,000
65,200,000
Pembentukan badan usaha milik desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
20,750,000
26,000,000 APBD
200,000,000 APBD 86,112,000
160,992,000 APBD
205,015,000 APBD 273,000,000 APBD
42,500,000
Page 46
151,537,000 APBD
65,200,000
65,200,000
232,100,000 APBD
42,500,000 APBD
6 Peningkatan motivasi masyarakat dalam pembangunan
7 Program peningkatan peran serta kepemudaan
8 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
9 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Pelatihan pengelola BUM Desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
65,800,000
125,000,000
125,000,000
315,800,000 APBD
Penguatan kelembagaan adat
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
62,500,000
Bantuan modal kerja BUM Desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
3,080,000,000
Pembinaan lembaga adat
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
56,420,000
56,420,000
112,840,000 APBD
Penyusunan Perda pemberdayaan masyarakat
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
135,000,000
125,000,000
260,000,000 APBD
Monev BUM Desa
Perda No 16 Tahun 2004
DPMKB
42,500,000
42,500,000 APBD
Program bangun praja
Perda No 31 tahun 2004
Bag. Ekonomi Setdakab BU
76,577,800
Pengendalian dan monitoring pendistribusian Raskin
Perda No 31 tahun 2004
Bag. Ekonomi Setdakab BU
50,480,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
155,480,000 APBD
Pekan Daerah XII Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA)
Perda No 31 tahun 2004
Bag. Ekonomi Setdakab BU
50,460,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
290,460,000 APBD
Pembuatan master plan pembangunan pasar kecamatan
Perda No 31 tahun 2004
Bag. Ekonomi Setdakab BU
69,892,600
22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
179,892,600 APBD
Monitoring dan pendistribusian pupuk dan BBM
Perda No 31 tahun 2004
Bag. Ekonomi Setdakab BU
27,741,600
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
117,741,600 APBD
Pendataan pemuda
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
Bimtek partisipasi pemuda (Karang Taruna)
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
Pelatihan bagi instruktur senam
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
35,000,000
Olahragawan berprestasi
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
50,000,000
Pemeliharaan fasilitas olahraga dan kepemudaan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
60,000,000
Penilaian perusahaan pembina terbaik karyawan perempuan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
30,000,000
Workshop pendidikan politik perempuan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
45,000,000
62,500,000 APBD 3,080,000,000 APBD
76,577,800 APBD
65,500,000
65,500,000 APBD 50,000,000
Page 47
50,000,000
50,000,000
150,000,000 APBD 35,000,000 APBD
50,000,000
50,000,000
150,000,000 APBD
60,000,000
60,000,000
180,000,000 APBD 30,000,000 APBD
40,000,000
85,000,000 APBD
10 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Pembinaan P2WKSS
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
11 Program penataan peraturan perundang-undangan
Penyusunan produk hukum daerah
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Hukum Setdakab
12 Program pendidikan politik masyarakat
Penyuluhan hukum terpadu dan sosialisasi produk hukum daerah
Perda No 31 Tahun 2004
13 Program penataan peraturan perundang-undangan
Penghimpunan produk hukum daerah
14
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
50,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
210,000,000 APBD
72,955,000
72,955,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
385,910,000 APBD
Bag hukum Setdakab
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
150,000,000 APBD
Perda No 31 tahun 2004
Bag Hukum Setdakab
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
210,000,000 APBD
Evaluasi Perda
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Hukum Setdakab
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
60,000,000 APBD
Penghimpunan Perda
Perda No 31 Tahun 2004
Bag Hukum Setdakab
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
210,000,000 APBD
Advokasi bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
180,000,000
APBD
Pelatihan relawan program kekerasan terhadap anak dan perempuan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
360,000,000
APBD
Bantuan gerakan sayang ibu (GSI)
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
180,000,000
APBD
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
180,000,000
APBD
Sosialisasi UU perlindungan anak
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
32,300,000
62,300,000
APBD
Pembangunan dan oprasional shelter/rumah aman
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
260,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
35,000,000
385,000,000
APBD
Pembentukan dan operasional unit pelayanan terpadu (UPT)
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
24,310,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
224,310,000
APBD
30,000,000
26,553,585,200
TOTAL DANA AGENDA IV
Page 48
Misi (Agenda) 5
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS Indikasi Kegiatan
No PROGRAM
Pagu Indikatif Tahunan
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
SKPD
1
2
3
4
5
1
1
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Bimbingan mental umat beragama
Perda No. 10 Tahun 2004
Kesbang Linmas
Pembinaan kerukunan umat beragam
Perda No 31 tahun 2004
Progrm pengembangan wawasan kebangsaan
Inventarisasi sarana peribadatan
2
thn 1
thn 2
6
7
thn 3
thn 4
8
thn 5
9
thn 6
10
11 120,251,200
TOTAL
Sumber Pendanaan
Ket.
12
13
14
520,251,200
APBD
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
Bag Kesra Setdakab BU
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
60,000,000
APBD
Peringatan hari besar islam
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
22,800,000
22,800,000
22,800,000
22,800,000
22,800,000
114,000,000
APBD
Bantuan peningkatan sarana ibadah
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
20,000,000
20,000,000
19,000,000
20,000,000
20,000,000
99,000,000
APBD
9,000,000 45,000,000
APBD
3
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Pesantren kilat
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
150,000,000
APBD
4
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Bintek guru agama islam SD
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
40,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
160,000,000
APBD
5
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Bintek bagi Kepala KUA
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
20,000,000
45,000,000
APBD
Pembinaan imam khatib
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
90,000,000
APBD
Pembinaan guru TPQ
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
105,000,000
APBD
Penilaian keluarga sakinah
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
180,000,000
APBD
Sosialisasi UU perkawinan bagi anggota Perda No 31 BKMT tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
120,000,000
APBD
Pembinaan islamic center
Bag Kesra Setdakab BU
36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
180,000,000
APBD
6
7
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Progrm pengembangan wawasan kebangsaan
Perda No 31 tahun 2004
Page 49
25,000,000
7
Progrm pengembangan wawasan kebangsaan Bantuan bagi TPA/TPQ berprestasi
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
36,000,000
MTQ (2 tahun sekali)
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
300,000,000
Urusan jemaah haji
Perda No 31 tahun 2004
Bag Kesra Setdakab BU
180,000,000
TOTAL DANA AGENDA V
36,000,000
36,000,000
36,000,000
300,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
36,000,000
180,000,000
APBD
300,000,000
900,000,000
APBD
180,000,000
900,000,000
APBD
3,848,251,200
TOTAL DANA AGENDA ( I + II + III + IV + V )
1,416,310,490,250
BUPATI BENGKULU UTARA
Ir. H. IMRON ROSYADI, MM.
Page 50
