BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi 1. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2010-2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu

“TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

SLEMAN

YANG

LEBIH

SEJAHTERA LAHIR BATIN, BERDAYA SAING, DAN BERKEADILAN GENDER PADA TAHUN 2015”. 2. Misi Misi pembangunan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat c. meningkatkan

kemandirian

ekonomi,

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. d. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup e. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang. B. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upayaupaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan. Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman tertuang dalam dokumen RKPD dan dijabarkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman nomor 58/PK.KDH/A/2010, 04/N.KES-DPRD/2010 tertanggal 3 Nopember 2010 tentang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 14


Kabupaten Sleman Tahun 2011 yang kemudian dirubah dengan nota kesepakatan

antara

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

dengan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman nomor 52/PK.KDH/A/2011,. 02/N.KES-DPRD/2011 tertanggal

29 JULI 2011 tentang Kebijakan Umum

Perubahan APBD Kabupaten Sleman tahun 2011, Kebijakan Umum APBD tahun 2011 sebagai berikut: 1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat,

kebijakan

umum

pendapatan

daerah

diarahkan

untuk

mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2011-2015, adalah sebagai berikut: a. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumbersumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan

kewenangan

dan

potensi

yang

dimiliki

dengan

memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat. c. Peningkatan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada: 1) Pemanfaatan pendapatan asli daerah secara proporsional pada program

prioritas

dan

kegiatan

yang

dapat

meningkatkan

pendapatan asli daerah. 2) Peningkatan

upaya

optimalisasi

penerimaan

daerah

melalui

pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan 15


kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah. 3) Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelolan pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan

pendekatan

kemitraan,

koordinasi,

pengawasan

dan

penegakan hukum. 4) Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial. Pendapatan daerah pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp212,927 M dari Rp1.026,876 M menjadi Rp1.239,804 milyar dengan perincian sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp4,670 milyar dari Rp198,719 M menjadi Rp203,390 milyar terdiri dari: 1) Pajak Daerah meningkat sebesar Rp9,200 milyar dari Rp113,500 milyar menjadi Rp122,700 milyar. Peningkatan pajak terbesar diperoleh dari pajak penerangan jalan sebesar Rp4,900 milyar, kemudian dari pajak pengambilan BGGC sebesar Rp2,350 milyar, pajak BPHTB sebesar Rp2,500 milyar dan pajak restoran sebesar Rp1,000 milyar. 2) Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp27,404 milyar dari Rp57,472 milyar menjadi Rp30,068 milyar. Penurunan retribusi tersebut dikarenakan retribusi rumah sakit yang semula masuk pos retribusi daerah menjadi pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkurang

sebesar Rp326, 809 juta dari

Rp11.353 milyar menjadi Rp11,027 milyar. Penurunan terutama berasal dari bagian laba lembaga keuangan bank sebesar Rp660,809 juta, sedang bagian laba perusahaan milik daerah bertambah sebesar Rp55 juta dan bagian laba lembaga keuangan non bank ( BUKP ) meningkat sebesar Rp279 juta.

16


4) Lain-lain pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp23,201 milyar dari Rp16,392 milyar menjadi Rp39,594 milyar. Peningkatan tersebut dikarenakan pemindahan pos retribusi rumah sakit ke pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp28,110 milyar, dan penurunan penerimaan bunga deposito sebesar Rp5 milyar. b. Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp260,050 juta dari Rp743,880 milyar menjadi Rp743,620 milyar terdiri dari: 1) Dana Alokasi Umum sebesar berkurang sebesar Rp259,850 juta dari Rp632,180 milyar menjadi Rp631,920 milyar; 2) Dana

Alokasi

Khusus

berkurang

sebesar

Rp200.000,00

dari

Rp42.650,500 juta menjadi Rp42.650,300 juta. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp208,517 milyar dari Rp84,276 milyar menjadi Rp292,794 milyar terdiri dari: 1) Hibah meningkat sebesar Rp468,654 juta berasal dari dana BEC TF. 2) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi meningkat sebesar Rp5,486 milyar dari Rp74,387 milyar menjadi Rp79,874 milyar berasal dari bagi hasil pajak PKB, BBNKB dan PBBKB dan pajak air bawah tanah. 3) Dana Tunjangan Pendidikan (Sertifikasi dan insentif) sebesar Rp148,082 milyar 4) Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS) sebesar Rp54,479 milyar 2. Kebijakan umum belanja daerah Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

17


Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut anggaran

bertujuan serta

untuk

meningkatkan

memperjelas

akuntabilitas

efektivitas

dan

efisiensi

perencanaan penggunaan

anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung

jawabnya.

Peningkatan

alokasi

anggaran

belanja

yang

direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp1.344,579 milyar yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp898,671 milyar dan belanja langsung sebesar Rp445,908 milyar. a. Kebijakan belanja tidak langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

bagi hasil, bantuan keuangan, dan

belanja tak terduga 1) Belanja Pegawai -

Penganggaran belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

-

Perencanaan

belanja

pegawai

memperhitungkan

kenaikan

accres gaji paling tinggi 0,34% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan

pangkat,

tunjangan

keluarga

dan

penambahan

jumlahpegawai.

18


-

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

-

Belanja pegawai sebesar Rp1.278.166.681.380,30

2) Bunga Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 3) Hibah Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/ atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Belanja hibah sebesar Rp31,510 milyar terutama berasal dari hibah BOSNAS sebesar Rp15,043 milyar. 4) Bantuan Sosial Penganggaran pemberian bantuan sosial organisasi keagamaan, Pemberian

kemasyarakatan, bantuan bantuan

diperuntukkan kepada

organisasi

keuangan diberikan

kepada

secara

politik,

organisasi

kelompok

selektif,

binaan.

tidak

terus

menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya. Belanja bantuan sosial sebesar Rp365 juta, serta bantuan kepada pondok pesantren dan pemuka agama. 5) Bagi hasil Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa.

Bagi hasil

kepada desa sebesar Rp19,774 milyar. 6) Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus

dari pemerintah Kabupaten kepada

pemerintah desa. 19


Bantuan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp20,818 milyar. 7) Belanja tidak terduga Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang

sifatnya

tidak

biasa

atau

tidak

diharapkan

berulang

(penanggulangan bencana alam, bencana sosial). Belanja tidak terduga sebesar Rp504,281 juta. b. Kebijakan belanja Langsung Kebijakan belanja langsung

merupakan belanja yang dianggarkan

terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung

dianggarkan

untuk

belanja

pegawai

dalam

bentuk

honorarium/upah kerja,belanja barang dan jasa serta belanja modal. c. Kebijakan berdasarkan urusan wajib 1) Urusan Wajib Pendidikan

a) Kebijakan Umum (1) Mempertahankan Wajar 9 tahun dan merintis Wajar 12 tahun; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan; (3) Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu; (4) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; (5) Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif

berdasar

pada potensi akademis dan budi pekerti; (6) Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pendidikan; (7) Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD. b) Program Pembangunan: (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 20


(3) Program Pendidikan Menengah; (4) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal; (5) Program

Peningkatan

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan; (6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; (7) Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru. 2) Urusan Wajib Kesehatan

a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan

manajemen

mutu

pelayanan

kesehatan

secara merata dan terjangkau; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; (3) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat; (4) Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit; (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. b) Program Pembangunan (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; (3) Program Pengawasan Obat dan Makanan; (4) Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

masyarakat; (5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; (6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; (7) Program

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit

Menular; (8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; (9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

21


(10) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu

dan

jaringannya; (11) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; (12) Program

pemeliharaan

sakit/rumah

sarana

dan

prasarana

rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit

mata; (13) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; (14) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; (15) Program

pengawasan

dan

pengendalian

kesehatan

makanan. (16) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (17) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 3) Urusan Wajib Pekerjaan Umum

a) Kebijakan Umum (1) Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai

perkembangan wilayah dan tata ruang dengan

melibatkan peran serta masyarakat; (2) Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi air dengan melibatkan peran serta masyarakat; (3) Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan

bencana

alam

melalui

peran

serta

masyarakat untuk mengurangi resiko bencana; (4) Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. b) Program Pembangunan (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; (3) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 22


(4) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; (5) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; (6) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; (7) Program penyediaan dan pengolahan air baku; (8) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; (9) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; (10) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; (11) Program

Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Gedung

Pemerintah. (12) Program pembangunan talud/bronjong (13) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong (14) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat 4) Urusan Wajib Perumahan

a) Kebijakan Umum (1) Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat; (2) Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin; (3) Menyediakan

rumah

bagi

masyarakat

berpenghasilan

rendah. b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan Perumahan; (2) Program Lingkungan Sehat Perumahan; (3) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan; (4) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; (5) Program pengelolaan areal pemakaman. 23


(6) Program pemberdayaan komunitas perumahan 5) Urusan Wajib Penataan Ruang

a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat; (2) Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan; b) Program Pembangunan (1) Program Perencanaan Tata Ruang; (2) Program Pemanfaatan Ruang; dan (3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 6) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat; (2) Meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; (3) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan. b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan data/informasi; (2) Program Kerjasama Pembangunan; (3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; (4) Program perencanaan pembangunan daerah; (5) Program perencanaan pembangunan ekonomi; (6) Program perencanaan sosial budaya (7) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. (8) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencannaan pembangunan daerah. 24


(9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. (10) Program

perencanaan

pembangunan

daerah

rawan

bencana. 7) Urusan Wajib Perhubungan

a) Kebijakan Umum (1) menjaga

dan

meningkatkan

sarana

dan

prasarana

perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat; (2) meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan. b) Program Pembangunan (1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; (2) Program peningkatan pelayanan angkutan; (3) Program

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Perhubungan; (4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; (5) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. (6) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 8) Urusan Wajib Lingkungan Hidup

a) Kebijakan Umum (1) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat; (2) Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat; (3) Meningkatkan

pemanfaatan

sumberdaya

alam

dan

lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

25


b) Program Pembangunan (1) Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan; (2) Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup; (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; dan (6) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). (7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 9) Urusan Wajib Pertanahan

a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; (2) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; (3) Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. b) Program Pembangunan (1) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (2) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; (3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. 10) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil


kualitas

pelayanan

administrasi

kependudukan; dan (2) Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi kependudukan. 26


b) Program Pembangunan Program Penataan Administrasi Kependudukan. 11) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. b) Program Pembangunan (1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; (2) Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak; (3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; (4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. 12) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a) Kebijakan Umum (1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas; (2) Meningkatkan

pemberdayaan

dan

ketahanan

keluarga

dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera; (3) Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana. b) Program Pembangunan (1) Program Keluarga Berencana; (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; (3) Program pelayanan kontrasepsi; (4) Program

pembinaan

peran

serta

masyarakat

dalam

pelayanan KB/KR yang mandiri; 27


(5) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; (6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; (7) Program

peningkatan

penanggulangan

narkoba,

PMS

termasuk HIV/ AIDS; (8) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; (9) Program pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU. 13) Urusan Wajib Sosial


kemandirian

keluarga

miskin

melalui

pemberdayaan; (2) Meningkatkan pembinaan kerukunan kehidupan beragama; (3) Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat; (4) Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napza melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat. b) Program Pembangunan (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; (2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; (3) Program pembinaan anak terlantar; (4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; (5) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo; (6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); (7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan (8) Program Penanggulangan Kemiskinan.

28


14) Urusan Wajib Tenaga Kerja

a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta; (2) Meningkatkan daya saing, perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial. b) Program Pembangunan (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; (3) Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan. 15) Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota; (2) Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM. b) Program Pembangunan (1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; (4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 16) Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah

a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan minat investasi melalui promosi; 29


(2) Optimalisasi

sistem dan

prosedur

pelayanan

perizinan

investasi; (3) Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. b) Program Pembangunan (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; (3) Program

Penyiapan

potensi

sumberdaya,

sarana

dan

prasarana daerah 17) Urusan Wajib Kebudayaan

a) Kebijakan Umum (1) Mengembangkan dan melestarikan nilai–nilai budaya dan nilai-nilai tradisional; (2) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; (3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional. b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan Nilai Budaya; (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 18) Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

a) Kebijakan Umum (1) Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan; (2) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi muda; (3) Meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana olah raga melalui peran serta masyarakat dan swasta. b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; (2) Program peningkatan peran serta kepemudaan; 30


(3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (4) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; (5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. (7) Program pengembangan kabijakan dan manajemen olah raga. 19) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

a) Kebijakan Umum (1) Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban; (2) Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila; (3) Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat; (4) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. b) Program Pembangunan (1) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; (2) Program pengembangan wawasan kebangsaan; (3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; (4) Program pendidikan politik masyarakat; (5) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. (6) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (7) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (8) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) (9) Program Pendidikan politik masyarakat 31


(10) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. 20) Urusan

Wajib

Administrasi

Otonomi

Daerah,

Keuangan

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan

kapasitas

dan

profesionalisme

efektivitas

pengelolaan

aparatur

pemerintah; (2) Meningkatkan

keuangan

sesuai

peraturan perundang-undangan; (3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan; (4) Meningkatkan partisipasi,

transparansi dan akuntabilitas

pemerintah daerah; (5) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; (6) Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan masyarakat; (7) Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

dan

aparatur

pemerintah desa. b) Program Pembangunan (1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah; (3) Program

peningkatan

dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah; (4) Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; (5) Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 32


(6) Program Penataan dan Penyempurnaan

kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan; (7) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; (9) Program Pendidikan Kedinasan; (10) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; (11) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; (12) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; (13) ProgramPengembangan Kualitas Kebijakan Publik; (14) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (15) Program Peningkatan Administrasi pemerintahan; (16) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek; (17) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; (18) Program Penegakan Hukum; (19) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. (20) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. (21) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. (22) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 21) Urusan Wajib Ketahanan Pangan

a) Kebijakan Umum Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan. b) Program Pembangunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. 22) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa; (2) Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; 33


(3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. b) Program Pembangunan (1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; (2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; (3) Program

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun desa; (4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 23) Urusan Wajib Statistik

a) Kebijakan Umum Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pembangunan. b) Program Pembangunan Program pengembangan data/informasi/statistik daerah. 24) Urusan Wajib Kearsipan

a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip; (2) Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip. b) Program Pembangunan (1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; (2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; (3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan; (4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 25) Urusan Wajib Komunikasi & Informatika

a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan aksessibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat; (2) Mengembangkan

e-Gov

untuk

meningkatkan

pelayanan

pemerintahan dan pembangunan.

34


b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; (2) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi; (3) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; (4) Program kerjasama informsi dan media massa. 26) Urusan Wajib Perpustakaan

a) Kebijakan Umum Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan minat baca masyarakat. b) Program Pembangunan Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan. c. Kebijakan berdasarkan urusan pilihan 1)

Urusan Pilihan Pertanian a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan; (2) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan; (3) Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian. b) Program Pembangunan (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; (3) Program

peningkatan

penerapan

teknologi

pertanian/perkebunan; (4) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 35


(5) Program

pemberdayaan

penyuluh

pertanian/perkebunan

lapangan; (6) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; (7) Program peningkatan penerapan teknologi petemakan. (8) Program peningkatan produksi hasil peternakan (9) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. 2) Urusan Pilihan Kehutanan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan; (2) Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air (catchment area). b) Program Pembangunan (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; (2) Program rehabilitasi hutan dan lahan; (3) Program perencanaan dan pengembangan hutan. (4) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. 3) Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat; (2) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan; (3) Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan; (4) Meningkatkan cakupan pelayanan energi. b) Program Pembangunan (1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; (2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan; (3) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; 36


(4) Program Pengembangan Energi Terbarukan. 4) Urusan Pilihan Pariwisata a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata; (2) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. b) Program Pembangunan (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; (3) Program Pengembangan Kemitraan. 5) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan; (2) Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan. b) Program Pembangunan (1) Program pengembangan budidaya perikanan; (2) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan; (3) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; (4) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 6)

Urusan Pilihan Perdagangan a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional; (2) Meningkatkan perlindungan konsumen; (3) Meningkatkan perlindungan terhadap pedagang tradisional; (4) Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi. b) Program Pembangunan (1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan; 37


(2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; (3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negrri; (4) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; (5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi; (6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar. 7) Urusan Pilihan Perindustrian a) Kebijakan Umum (1) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri; (2) Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran. b) Program Pembangunan (1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; (3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. (4) Program pengembangann sentra-sentra industri potensial. 8) Urusan Pilihan Transmigrasi a) Kebijakan Umum Meningkatkan

ketrampilan,

kerjasama

dan

fasilitasi calon

transmigran. b) Program Pembangunan Program Transmigrasi Regional. 2. Kebijakan umum pembiayaan daerah Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan 38


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan

Pembiayaan

merupakan

transaksi

keuangan

yang

dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Setelah

pengeluaran

wajib

terpenuhi,

maka

pengeluaran

pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang beriorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. C. Prioritas Daerah Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 20011–2015, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2010, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2011, maka berbagai kebijakan tersebut difokuskan pada berbagai prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan tersebut disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) 2011 yang

dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 59/PK.KDH/A/2010,

NOMOR;

05/N.KES-DPRD/2010

,

Tanggal

3

NOPEMBER 2010 tentang Prioritas dan Plafon Aggaran Sementara Tahun 2011 yang kemudian dirubah dengan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman nonor 52/PK.KDH/A/2011, nomor :02/N.KES-DPRD/2011 tertanggal 39


29 Juli 2011 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2011. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1) Penanggulangan

kemiskinan

dan

pengangguran

dengan

sasaran

berkurangnya angka kemiskinan sebesar 1%, proporsi KK miskin 21%, meningkatnya penempatan tenaga kerja terdaftar 10% . Program-program untuk mencapai meliputi: Program Penanggulangan Kemiskinan, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program

Pembinaan

Anak

Terlantar,

Program

Pembinaan

para

Penyandang Cacat Dan Trauma, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan Program Transmigrasi Regional. 2) Revitalisasi

pertanian

dan

ketahanan

pangan,

dengan

sasaran

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian 3,54%. Program-program

untuk

mencapai

meliputi:

Program

Peningkatan

Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan,

Program Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program

Peningkatan

Penerapan

Pencegahan

dan

Peningkatan

Ketahanan

Teknologi

Penanggulangan Pangan

Peternakan,

Penyakit

Program

Ternak,

Program

Pertanian/Perkebunan,

Program

Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Sistem Penyuluhan

Perikanan,

Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

40


Pemasaran

Produksi

Perikanan,

Program

Pemanfaatan

Potensi

Sumberdaya Hutan, serta Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3) Menjaga kualitas kesehatan dengan sasaran: persentase balita gizi buruk menjadi sebesar 0,50%, angka kematian bayi menjadi sebesar 5,80 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu menjadi sebesar ≤ 70 per 100.000 kelahiran hidup, meningkatnya jumlah peserta KB mandiri sebesar 2%, angka harapan hidup waktu lahir sebesar 74,6. Program-program untuk mencapai meliputi: Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Program Obat dan Perbekalan Masyarakat, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit

Menular, Program Kesehatan Reproduksi

Remaja, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Program KB. 4) Peningkatan kualitas pendidikan dengan sasaran: Kualifikasi tenaga pendidik mencapai 68%; Tingkat kelulusan SD, SMP, SMA/SMK mencapai 96,33%; Angka melek huruf mencapai 93%, APK SD 115%, APK SMP 115%, APK SMA/SMK 75%. Program-program untuk mencapai meliputi: Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan, Progam Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 5) Peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dengan sasaran: Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri pengolahan 3,15%, Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran 3,15%; Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor jasa-jasa 6,07%; Meningkatnya investasi Non PMA/PMDN sebesar 5%. 41


Program-program untuk mencapai meliputi: Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya dan Prasarana Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan

Kapasitas

Iptek Sistem Produksi,

Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan, Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi. 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

dengan sasaran: Hasil evaluasi sistem

pengendalian intern pemerintah kategori baik, Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi sebesar 85%, Catatan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 1 catatan, Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat sebesar 85%. Program-program

untuk

mencapai

meliputi:

Program

Penataan

Penguasaan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, Program Penyelesaian Sistem

Konflik-Konflik

Informasi

Pertanahan,

Pertanahan,

Program

Program

Pengembangan

Pengembangan

Kualitas

Kebijakan Publik, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan, Program Kerjasama Pembangunan, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program

Peningkatan

Pelayanan

dan

Bantuan

Hukum,

Program

Penegakan Hukum, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip, Program Penataan

Administrasi

Kependudukan,

Program

Pengembangan 42


Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah,

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Dan Kekayaan Daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. 7) Menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran: Cakupan wilayah yang mempunyai rencana detail dan rencana rinci menjadi sebesar 79,6%; Sampah tertangani sebesar 85%; Pencemaran lingkungan hidup di bawah ambang batas; Tertib administrasi pertanahan baik sebesar 65%; Kondisi jalan dan jembatan baik sebesar 48%; Infrastuktur perdesaan kondisi baik sebesar 55%; Kondisi irigasi baik sebesar 67%; Kondisi gedung dinas/kantor baik sebesar 75%; Fasilitas lalu lintas tejaga baik sebesar 80%; Pelayanan angkutan berjalan baik sebesar 80%; Penambangan yang sesuai dengan kaidah teknis sebesar 70%. Program-program untuk mencapai meliputi: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, Pogram Peningkatan Kualitas dan Akses Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pengendalian Polusi, Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan&Jembatan,

Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Perdesaan,

Program

Program

Pembangunan

Pengembangan

Perumahan,

Infrastruktur Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah, Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program Pembangunan

43


Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Pelayanan Angkutan, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. 8) Peningkatan keamanan ketertiban, dan pengelolaan bencana alam, dengan sasaran: Kamtibmas terpelihara sebesar 85%;Menurunnya konflik di

masyarakat

sebesar

40%;

Kesiapsiagaan

masyarakat

dalam

penanggulangan korban bencana sebesar 30%. Program-program untuk mencapai meliputi: Program Pemeliharaan Kemananan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat,

Program

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana,

Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran, serta Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

44

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Recommend Documents