BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi). RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang merupakan konsensus dan komitmen bersama pemangku kepentingan di daerah mengenai pencapaian visi dan misi. RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2006 – 2011 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006 ini merupakan keputusan politik tentang arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai lima tahun ke depan dan merupakan dokumen perencanaan taktis strategis mencakup seluruh wewenang, fungsi dan urusan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Untuk itu RPJMD Kabupaten Pekalongan juga merupakan Rencana Strategis Kepala Daerah, sebab harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD untuk pertanggungjawaban akhir masa jabatan. A. Visi dan Misi Visi dan misi kabupaten Pekalongan merupakan pedoman seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan. Visi dan misi menjadi kebutuhan penting dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tindakan-tindakan yang mudah dipahami dan diterjemahkan. Dalam penentuan Visi dan Misi dilakukan dengan mengedepankan prinsip rasional dan obyektif dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu dan saat ini, kepentingan kebijakan dan persepsi yang diharapkan oleh pihak pemangku kepentingan pembangunan. 1. Visi Suatu daerah tentu harus mempunyai satu rencana ke depan dan visi yang jelas, yang bisa memberi gambaran kemana seluruh kehidupan masyarakat kabupaten akan dibawa. Tentunya visi tersebut harus menggambarkan kondisi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat, bukan arah dan kondisi yang hanya dipahami dan diciptakan oleh pemerintah. Visi Kabupaten/Daerah harus menjadi milik bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berdasar hal tersebut visi Kabupaten Pekalongan tahun 2006 – 2011 dirumuskan sebagai berikut : ”Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Demokratis, Maju, Adil Dan Sejahtera”. Visi tersebut menggambarkan empat sifat yaitu : demokratis, maju, adil dan sejahtera yang keempatnya tidak dapat dipisahkan merupakan rangkaian proses yang tidak dapat dihindari. Secara komprehensif kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu : bermula dari penciptaan modal kondisi masyarakat yang demokratis, didalamnya ada usaha-usaha Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

10

memajukan pembangunan di segala bidang, dan pelaksanaan maupun distribusi hasil-hasil pembangunan itu diwujudkan secara berkeadilan, sehingga memberikan hasil berupa kesejahteraan masyarakat lahir maupun batin. Disamping itu visi tersebut juga merupakan harapan, cita-cita, tujuan dan pengertian bahwa pembangunan harus dijalankan dengan benar, baik prosedur maupun orientasinya, adanya keseimbangan pemenuhan nilai atau moralitas maupun manfaat material atau praktisnya, dengan tetap mengacu pada tujuan bernegara dan cita-cita bangsa dalam konteks jamannya. Dengan dukungan sumber daya yang tersedia sudah sewajarnya apabila masyarakat digerakkan dan dipacu semaksimal mungkin menuju arah tersebut. 2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi, maka dijabarkan dalam beberapa misi. Dimana dalam menentukan misi perlu digali semua potensi yang dimiliki. Untuk itu empat pilar pengembangan pembangunan, yaitu potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan dan sumber daya buatan harus diramu sedemikian rupa. Apa yang telah tertuang di dalam visi tersebut bukan sesuatu mimpi, melalui penjabaran secara sistematis dan komprehensif visi tersebut dapat dijabarkan dalam wujud delapan butir misi. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pekalongan lima tahun kedepan dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan demokratisasi, maka dijabarkan dalam delapan misi berikut : a. Meningkatkan perilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan. b. Meningkatkan pelaksanaan good governance, yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. c. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana publik. d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan) dan sarana pengembangan. e. Menegakkan perundangan dan peraturan daerah yang mencerminkan adanya supremasi hukum dan keadilan serta perlindungan tehadap HAM. f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha. g. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. h. Mengembangkan pariwisata dan budaya lokal.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

11

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Penetapan strategi dan prioritas yang dirumuskan secara efektif akan mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi daerah. Dukungan data dan informasi menjadi mutlak diperlukan untuk merumuskan strategi dan prioritas yang efektif. Dalam penetapan strategi-strategi tersebut biasa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal. Mengingat dan menyadari bahwa implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah memerlukan persiapan dan kesiapan semua pihak yang terkait, maka penetapan strategi dan prioritas dilakukan dengan mengkombinasikan polapola perencanaan yang selama ini telah ada. Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh adanya dukungan dan komitmen dari semua pihak untuk konsekuen menjalankannya. 1. Strategi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang dinaungi segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan segala ragam karakteristik dan heterogenitasnya. Oleh karena itu untuk dapat dibangun dan dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberi rasa nyaman pada masyarakatnya diperlukan upaya pengelolaan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang terencana dengan baik, sehingga dapat membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang demokratis, maju, adil dan sejahtera. Melihat tantangan dan peluang Kabupaten Pekalongan yang merupakan salah satu wilayah strategis di pantura Jawa Tengah, maka roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan semakin komplek. Cara untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud, diperlukan rumusan dalam bentuk strategi. Untuk mendukung tercapainya misi, dilakukan melalui beberapa strategi. Strategi-strategi tersebut adalah : a. Strategi Optimalisasi Manajemen Pemerintahan Strategi pembangunan ini mencakup upaya pembentukan kelembagaan Pemerintah Kabupaten yang dinamis dan demokratis disertai dengan pengembangan aparatur Pemerintah Kabupaten berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong perilaku masyarakat yang demokratis dan religius . b. Strategi Pemerataan Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan , baik ditinjau dari sarana prasarana kewilayahan, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat. c. Strategi Percepatan Strategi ini memfokuskan pada percepatan penyelenggaraan pembangunan terutama pada sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi pertumbuhan sektor-sektor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

12

lainnya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Strategi ini mencakup upaya pendayagunaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dengan disertai alokasi pembiayaan pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. d. Strategi Pemberdayaan Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya didalam kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah. Strategi ini merupakan upaya penciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan serta untuk medorong masyarakat yang kurang beruntung agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. e. Strategi Kesinambungan Strategi ini bertujuan mewujudkan serangkaian kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, strategi ini mencakup upaya penciptaan keterkaitan yang tepat antara pembangunan berdimensi fisik alam dengan pembangunan sosial kemasyarakat yang berlandasan pada system dengan mempertahankan daya dukung lingkungan. f. Strategi Pengembangan Strategi ini bertujuan mengembangkan kegiatan pembangunan secara menyeluruh, dengan harapan akan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja. menjunjung nilai-nilai luhur sejarah budaya daerah dan menciptakan kehidupan yang lebih demokratis. 2. Arah Kebijakan Daerah Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan diperlukan rumusan kebijakan umum daerah. Adapun kebijakan umum pembangunan Kabupaten Pekalongan pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah, sehingga masyarakat dan daerah akan lebih demokratis, maju, adil dan sejahtera. Kebijakan umum pembangunan daerah kabupaten Pekalongan juga mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi kabupaten Pekalongan untuk jangka waktu tahun 2006 - 2011. Dalam rangka pencapaian visi daerah ”Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Demokratis, Maju, Adil Dan Sejahtera”, dan dengan mempertimbangkan permasalahan yang sedang berkembang saat ini, serta mengakomodasi strategi, sasaran dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum tersebut digunakan sebagai acuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

13

pengembangan kemandirian, daya saing dan eksistensi kabupaten Pekalongan sebagai bagian pilar pembangunan nasional. Dengan demikian akan terwujud sinergi keberhasilan pembangunan nasional, regional Jawa Tengah dan kabupaten Pekalongan. Kebijakan umum tersebut dikelompokkan menurut fungsi-fungsi pemerintahan yang dirinci menjadi kebijakan umum fungsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan misi kabupaten Pekalongan. Arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten Pekalongan tahun 2006 – 2011 adalah sebagai berikut : a. Misi Pertama : Meningkatkan perilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan. Misi ini masuk dalam fungsi pelayanan umum. Kebijakannya diarahkan pada peningkatan institusi pemerintahan baik unsur eksekutif maupun legislatif agar mampu mengakomodir tuntutan masyarakat dan dinamika yang berkembang, serta lebih mengembangkan pola kerjasama yang berkelanjutan, dengan semakin memperluas cakupan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. b. Misi Kedua : Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Pada misi kedua ini juga pada fungsi pelayanan umum. Kebijakan pada fungsi ini ditujukan pada perwujudan terjalinnya komunikasi yang harmonis antar komponen pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Pekalongan, serta memantapkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik melalui penataan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat. Serta mendorong penerapan teknologi informasi pemerintahan, sehingga hasil yang diharapkan adalah adanya kepuasan masyarakat. c. Misi Ketiga : Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana publik. Misi ketiga terkait dengan fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum. Kebijakan diarahkan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan ruang kabupaten, serta pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang mampu membuka isolasi daerah, membuka kawasan-kawasan baru, serta dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi. Sedangkan kebijakan pada fungsi ini juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan fasilitas pendukungnya, agar nyaman, tertib, dan teratur dengan penyediaan ruang publik yang cukup dan memadai.


14

d. Misi Keempat : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan) dan sarana pengembangan. Misi keempat ini terkait dengan tiga fungsi berikut : 1) Fungsi kesehatan. Kebijakan pada fungsi ini diarahkan pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan menitikberatkan pada pemerataan pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dengan penekanan pada Revitalisasi Posyandu dan penanganan gizi buruk maupun peningkatan derajat kesehatan. 2) Fungsi pendidikan. Kebijakan diarahkan pada upaya-upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan peran pemuda dalam proses pembangunan dan peningkatan budaya olah raga dengan menitikberatkan pada pengembangan pendidikan dasar dan menengah serta pemberian kesempatan bagi golongan kurang beruntung, peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan pemberdayaan organisasi pemuda serta pembinaan keolahragaan. 3) Fungsi perlindungan sosial. Kebijakan pada perlindungan sosial diarahkan pada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah sosial, dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan sosial, serta penanggulangan bencana serta pengentasan kemiskinan. Sehingga memastikan setiap masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bermutu dan sejahtera melalui peningkatan kualitas hidupnya. e. Misi Kelima : Menegakkan perundangan dan peraturan daerah yang mencerminkan adanya supremasi hukum dan keadilan serta perlindungan tehadap HAM. Misi kelima ini masuk dalam fungsi ketertiban dan ketentraman.

f.

Kebijakanya diarahkan pada upaya-upaya peningkatan supermasi hukum daerah dan perlindungan HAM dengan menitikberatkan pada penyempurnaan produk-produk hukum daerah, peningkatan kualitas aparat hukum daerah, serta penegakan peraturan daerah .untuk mewujudkan tatanan sosial, budaya yang religius dan politik. Misi Keenam : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha. Misi keenam ini merupakan fungsi ekonomi. Kebijakan dalam fungsi ekonomi ini diarahkan pada pemberdayaan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya. Serta meningkatkan kerjasama antar pemerintahan. masyarakat dan swasta dengan seluruh kekuatan ekonominya baik itu pengusaha kecil, menengah, besar dan koperasi sebagai wujud pengembangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

15

ekonomi kabupaten yang mandiri. Serta mendorong penyebaran investasi pada seluruh bagian wilayah kabupaten. g. Misi Ketujuh : Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan rakyat. Misi ketujuh berkenaan dengan fungsi lingkungan hidup. Kebijakan pada fungsi lingkungan hidup diarahkan pada menselaraskan pemanfaatan ruang untuk mengembangkan fungsi setiap kawasan sesuai dengan peruntukannya dan meningkatkan aksebilitas dan mobilitas antar wilayah kabupaten sehingga tercapai pertumbuhan yang seimbang dan harmonis antar wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam di tiap wilayah. Serta diarahkan pada upaya-upaya peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan menitikberatkan pada pengembagan potensi secara terpadu. h. Misi Kedelapan : Mengembangkan pariwisata dan budaya lokal. Dalam misi kedelapan ini masuk kedalam Fungsi pariwisata dan budaya. Kebijakan fungsi ini diarahkan pada upaya-upaya pengembangan pariwisata dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepariwisataan dan peningkatan pemasaran kepariwisataan, serta dukungan penyediaan sarana dan prasarana wisata dengan melibatkan para pelaku bisnis dan masyarakat secara intensif. Kebijakan dalam fungsi ini tekanannya pada memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat Kabupaten Pekalongan yang demokratis, dinamis dan agamis. Dimana pada fungsi ini, pemanfaatan peran dan kedudukan agama dijadikan sebagai landasan moral spiritual, peningkatan kualitas dan kemantapan kerukunan beragama, serta untuk meningkatkan fungsi lembaga keagamaan dalam rangka memperkuat jati diri guna mengatasi dampak perubahan. C. Prioritas Daerah Berdasar visi dan misi serta memperhatikan arah kebijakan umum daerah yang merupakan arah kebijakan pembangunan kabupaten Pekalongan, maka pembangunan daerah kabupaten Pekalongan diprioritaskan pada beberapa program yang mempunyai dampak paling besar dan menentukan serta menunjang pencapaian tujuan rencana strategik pembangunan kabupaten Pekalongan lima tahun kedepan. Adapun prioritas pembangunan daerah kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan mutu pelayanan publik. 2. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan. 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 4. Peningkatan dan pemerataan pembanguan Infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain.


16

5. Peningkatan penanganan potensi ekonomi pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha. 6. Peningkatan penanggulangan Kemiskinan,

lokal

dan

mendorong

ketenagakerjaan

dan

penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial. 7. Penegakan Hukum dan peningkatan ketertiban masyarakat. 8. Peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan yang sehat. Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut diatas, suatu prioritas dapat bersifat serial tahapan atau simultan dan dilaksanakan secara komprehensip. D. Proses Perencanaan Pembangunan Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Proses perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: 1. Politik Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masingmasing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. 2. Teknokratik Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Partisipatif Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. Atas-bawah ( top-down) dan 5. Bawah-atas ( bottom-up). Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Proses Perencanaan pembangunan di kabupaten Pekalongan terdiri dari empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, yakni:


17

1. Penyusunan Rencana Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah : Langkah pertama : penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua : masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah Ketiga : melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang terdiri dari : a. Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan 1) Pengertian -

-

-

-

Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakehoders desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari : a) Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh

Desa/Kelurahan yang bersangkutan b) Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya c) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi 2) Tujuan - Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat -

-

dibawahnya Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan


18

3) Masukan Hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah : -

-

Daftar prioritas masalah dibawah desa/kelurahan dan kelompokkelompok masyarakat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan Hasil Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan tahun sebelumnya Formulir yang memudahkan desa/kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa Informasi dari Pemda Kabupaten/ Kota tentang indikasi jumlah

-

Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran berikutnya Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang

-

-

yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada 4) Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa / Kelurahan terdiri dari tahapan : - Tahap Persiapan : a) Masyarakat di tingkat Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan musyawarah b) Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang oleh Kepala Desa/Kelurahan secara terbuka c) Pengumuman jadwal dan agenda Musrenbang

-

Desa/Kelurahan secara terbuka d) Menyiapkan peralatan, bahan/materi serta notulen Tahap Pelaksanaan : a) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan oleh Camat b) Pemaparan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis tahun sebelumnya oleh Camat c) Pemaparan prioritas program/kegiatan tahun berikutnya yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan d) Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa


19

e) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa/kelurahan oleh perwakilan masyarakat ; f) Pemisahan kegiatan berdasarkan : 

Kegiatan yang desa/kelurahan

akan

diselesaikan

sendiri

ditingkat



Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan g) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan 5) Keluaran Keluaran yang dihasilkan adalah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi : - Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya - Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah - Delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan - Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan 6) Peserta Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah komponen masyarakat yang berada di desa/kelurahan, seperti RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, organisasi masyarakat, kelompok perempuan, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, Badan Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat. 7) Narasumber Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan aparat keamanan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan. 8) Tugas Tim Penyelenggara - Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan - Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW dan kelompok masyarakat lainnya - Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan - Mendaftar calon peserta Musrenbang - Membantu delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan - Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan - Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

20

-

Menyebarluaskan Dokumen Desa/Kelurahan b. Musrenbang Tingkat Kecamatan

Rencana

Kerja

Pembangunan

1) Pengertian - Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya - Stakeholder kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja

-

-

Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan hasil Musrenbang Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk mengambil

keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama - Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD 2) Tujuan - Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang

-

-

Desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan ditingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan Melakukan klarifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

3) Masukan Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain : - Dokumen Rencana Kerja Pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan


21

-

Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang akan datang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan yang bersangkutan

-

Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda berikut fungsi dan program terkaitnya 4) Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan : - Tahapan Persiapan : a) Mengkompilasi proiritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD b) Menyusun dan mengumumkan secara terbuka jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan

-

c) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan Tahap Pelaksanaan a) Pemaparan pioritas masalah kecamatan oleh Camat b) Pemaparan rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan berserta strategi, besaran plafon dana oleh Kepala-kepala Cabang SKPD atau Pejabat SKPD dari Kabupaten c) Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masingmasing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD d) Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh desa/kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD e) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum f) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan) g) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masung fungsi/SKPD atau gabungan SKPD h) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD i) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD di hadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.


22

5) Keluaran - Program Kegiatan yang dibiayai oleh Kecamatan - Program Kegiatan yang diusulkan ke Kabupaten -

Program Kegiatan yang diusulkan untuk biayai oleh APBD Provinsi - Program Kegiatan yang disusulkan untuk dibiayai APBN - Program Kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat 6) Peserta Peserta Musrenbang Kecamatan adalah wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan antara lain seperti organisasi petani, organisasi pengerajin, Forum Musyawarah Antar Desa dan anggota legislatif dari wilayah yang bersangkutan. 7) Narasumber -

-

Dari Kabupaten : Bappeda, perwakilan SKPD Kabupaten, Kepala-kepala Cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, Kepala-kepala Unit Pelayanan di kecamatan yang bersangkutan, angota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan Dari Kecamatan : Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan dan para ahli/professional yang

dibutuhkan. 8) Tugas Tim Penyelenggara - Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan - Menyusun dan mengumumkan jadwal dan agenda Musrenbang secara terbuka - Mendaftar peserta Musrenbang - Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten -

-

-

Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurangkurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih Menyampaikan Bertia Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang

bersangkutan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD c. Forum SKPD 1) Pengertian - Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan sektor dan lintas) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

23

pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait -

-

-

Pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan serta rancangan awal RKPD. Apabila salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD dapat tetap dilaksanakan Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara pelaksanaanya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Disarankan agar langkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga bulan Februari/Maret sudah jelas di ketahui jumlah dan nama Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang dibentuk Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada : a) Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintah seperti pendidikan dasar, kesehatan, prasarana dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat b) SKPD mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas

-

-

-

-

program-program pembangunan Kabupaten tersebut. Sebagai contoh Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum/Musrenbang Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama Hasil Forum SKPD antara lain adalah Renstra (Rencana Strategi) SKPD yang memuat kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN Kerangka regulasi adalah kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan Kebupaten

-

Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten 2) Tujuan - Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

24

-

Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja SKPD Menyesuailan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana

SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) - Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD 3) Masukan Yang perlu disiapkan dalam forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD adalah: - Dari Provinsi dan Kementrian Negara : informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi ; - Dari Kabupaten a) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra SKPD/Unit Kerja Daerah ; b) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD (jika sudah ada) ; c) Rancangan Renja SKPD ; d) Daftra individu/organisasi masyarakat skala kabupaten seperti Asosiasi Profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan mereka yang memiliki keahlian serta perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan; e) Berbagai dokumen perencfanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 4) Mekanisme - Tahap Persiapan a) Penetapan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD (jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum SKPD) b) Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda c) Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal : 

Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan



Mengkompilasi daftar perincian kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan



Mengidentifikasi dan perkiraan biaya prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan ;



Menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD


25



Mengumumkan

secara

terbuka

jadwal,

agenda

pembahasan dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan

-



Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala Kabupaten



Mempersiapkan bahan dan peralatan serta notulen untuk

forum SKPD Tahap Pelaksanaan a) Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim Penyelenggara forum SKPD b) Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunann menurut rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD c) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD d) Verifikasi prioritas kegiatan berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan e) Pemaparan prioritas kegiatan dari plafon/pagu dana indikatif SKPD yang tersumber dari prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD Kabupaten f) Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik dari kecamatan maupun dari rancangan Renja SKPD g) Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan h) Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara: 

Mengidentifikasi keefektifan dengan fungsi SKPD

regulasi

yang

berkaitan



Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, pengabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan i. Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD) dengan memperhatikan adanya perwakilan perempuan 5) Keluaran - Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dari kerangka anggaran SKPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

26

-

Prioritas kegiatan yang sudah dipilah, disusun menurut Kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya prioritas kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing

Kecamatan oleh para delegasi kecamatan - Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten - Berita Acara Forum SKPD Kabupaten 6) Peserta Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari para delegasi Kecamatan dan delegasi dari kelompok masyarakat ditingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan 7) Narasumber Kepala SKPD Kabupaten, Kepala dan para Pejabat Bappeda, anggota DPRD dan Komisi Pasangan Kerja masing-masing SKPD kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/professional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademi. 8) Tugas Tim Penyelenggara - Merekapitilasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan - Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan -

-

Forum SKPD Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD Mendaftar peserta Forum SKPD Menyusun hasil pemutahiran rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD dan melaporkan kepada Bappeda Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk

penyelenggaraan forum SKPD - Merangkum Berita Acara Penyelenggaraan Forum SKPD - Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat d. Musrenbang Tingkat Kabupaten 1) Pengertian - Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten

-

berdasarkan Renja SKPD dari Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutahiran Rancangan SKPD Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra


27

-

Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta Narasumber dalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui

peserta Musrenbang - Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama - Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutahiran Rancangan RKPD Kabupaten menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan - RKPD adalah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggara Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2) Tujuan -

-

Mandapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan Alokasi Dana Desa. Termasuk pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya Mendapatkan rincian rancangan awal Renja SKPD, khususnya

yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD) - Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD) 3) Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah : -

Dari Kabupaten : a) Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah ; b) Rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. c) Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdiri atas ; 

Plafon untuk setiap SKPD ; dan

 Plafon untuk Alokasi Dana Desa. d) Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten ;


28

-

e) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. Dari Kecamatan :

a) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan ; b) Daftar nama delegasi Kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten ; c) Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. 4) Mekanisme Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut : - Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut : a) Kepala Bappeda melakukan hal-hal sebagai berikut : 

Menetapkan jadwal penyelenggaraan Musrenbang ;



Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten ;



Menyerahkan jadwal penyelenggaraan Musrenbang kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi. b) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut : 

Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan ;



Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang ;



Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kabupaten minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang ;



Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari Kecamatan maupun dari Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD ;



-

Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut : a) Pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati cq. Kepala Bappeda ; b) Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara; c) Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan dan delegasi forum SKPD ; d) Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten), yang meliputi :


29

e) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten dan Renstra SKPD/Unit Kerja ; f) Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang dimuat dalam Renja SKPD ; g) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBN dan sumber dana lainnya ; h) Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya ; i) Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD ; j) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya. 5) Keluaran Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana baik berdasarkan fungsi/SKPD - Program kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten ; - Program kegiatan yang diusulkan dibiayai APBD Provinsi ; - Program kegiatan yang diusulkan dibiayai APBN ; -

Program kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. 6) Peserta Peserta Musrenbang Kabupaten adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Delegasi dari forum SKPD, DPRD, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi profesi/keagamaan. 7) Narasumber Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala Kabupaten, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyususn Renja SKPD, Panitia/Tim Anggran Eksekutif maupun DPRD. 8) Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten Setelah hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten menyampaikan hasilnya kepada : - DPRD ; -

Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ; Tim Penyusun Program Tahunan Daerah Kabupaten; Kecamatan ; Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD ; Bappeda Provinsi ; serta SKPD Provinsi.


30

Kemudian langkah keempat : penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan yaitu RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang nantinya akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan RAPBD. 2. Penetapan rencana Tahap berikutnya adalah penetapan rencana (RKPD) menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.


31

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Recommend Documents