BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI DAN MISI Berbicara konteks visi dan misi tidak lepas dari suatu kondisi dimana pemerintah daerah yang pemimpin terpilih memiliki kewajiban untuk menyusun dan merealisasikan program-program beserta kegiatan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut janji politik. Terpilihnya pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat harus mampu mencerminkan kemauan dan kehendak masyarakat bahkan kepentingan masyarakat lebih diutamakan, sehingga pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat dapat diwujudkan. Kepala Daerah di dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan, dituntut lebih terarah, teratur dan terencana, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Namun fakta yang ada untuk kondisi ketersediaan sumber daya amat terbatas untuk menunjang programprogram pembangunan sehingga dirasa perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2010-2015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011. Visi Kabupaten Trenggalek sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun

2010-2015

adalah

sebagai

berikut

:

“Perubahan

Menuju

Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa perubahan merupakan impian masyarakat Trenggalek. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut

bertujuan

untuk mewujudkan

sejahtera dan berakhlak. Dalam mewujudkan ditetapkan

misi

“Pembangunan

masyarakat

Trenggalek

visi sebagaimana dipaparkan di atas

pembangunan Pro-Rakyat”.

Trenggalek Adapun

yang

yang telah

2010-2015

berupa

dimaksud

dengan

Pembangunan Pro-Rakyat adalah pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan rakyat diarahkan pada : 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan;

Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahm (RPJMD)

Halaman

63


2. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan, serta berbasis pada ekonomi kerakyatan dan kelestarian lingkungan hidup; 3. Memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Lima strategi pokok pembangunan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek 2010-2015 yaitu: Pelayanan prima; Perluasan lapangan kerja; Peningkatan kemampuan usaha kecil dan menengah; Peningkatan dan pemerataan pembangunan; serta Pemberdayaan perempuan (peran gender). Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan sesuai yang ada didalam Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka dirumuskan strategi pembangunan daerah dengan arah kebijakan antara lain sebagai berikut : 1.

Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan memadai, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pemberdayaan unit pelayanan kesehatan

b. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat c.

Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan kesehatan minimal sesuai standar

d. Peningkatan kualitas penggunaan bantuan sehingga lebih tepat sasaran dan tindakan

2.

e.

Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan yang murah

f.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai

Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan murah dan bermutu, dengan arah kebijakan sebagai berikut:


Halaman

63


a. b. c. d. e.

Penyediakan infrastruktur pendidikan yang berkualitas; Peningkatan mutu pendidikan; Pemerataan kualitas pendidikan di wilayah terpencil; Pemerataan dan peningkatan kesejahteraan guru; Peningkatan kualitas pendidikan dengan melibatkan Perguruan

f.

Tinggi, LSM dan Masyarakat; Peningkatan pendidikan dengan

g. h.

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS); Pengembangan dan sosialisasi budaya baca; Perluasan dan pemberian kesempatan memperoleh pendidikan

pendekatan

Manajemen

yang murah.

3.

Memperluas angkatan kerja dan meningkatkan jumlah angkatan kerja, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Peningkatan peran lembaga penempatan kerja dan penciptaan kegiatan produktif;

b.

Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan syaratsyarat kerja;

c.

Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan sistem pelatihan tenaga kerja;

d.

Mensosialisasikan pentingnya penerapan Norma keselamatan dan kesehatan kerja;

e.

Peningkatan kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi dan pemberangkatan calon transmigran yang sudah dilatih.

4.

Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati perempuan secara optimal dalam pengambilan kebijakan terkait dengan peranan perempuan;

b.

Peningkatan Kualitas SDM perempuan sehingga menjadi insan yang mandiri;

c.

Perlindungan perempuan korban tindak kekerasan;

d.

Peningkatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

e.

Peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

keterlibatan

organisasi

perempuan dalam perlindungan perempuan;


Halaman

63


f.

Peningkatan

kuantitas dan kualitas keterlibatan organisasi

perempuan dalam perlindungan perempuan; g.

Peningkatan

kualitas

keluarga

melalui

peningkatan

akses

pelayanan KB kepada masyarakat. 5.

Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Pembinaan partisipasi sosial masyarakat;

b. Peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi berkualitas dan merata; c.

Penanggulangan korban bencana alam dan konflik sosial;

d. Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial melalui peningkatan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial); e.

Peningkatan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

6.

Mengembangkan

revitalisasi

pertanian,

peternakan,

kehutanan,

perikanan dan kelautan, serta agroindustri/ abgrobisnis berbasis cluster, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Peningkatan

produksi

dan

ketersediaan

pangan

secara

berkelanjutan serta meningkatkan produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein; b. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan pendekatan konsep pengembangan agribisnis; c.

Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah melalui bantuan saprodi kepada petani, penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

d. Tempat pemasaran hasil pertanian secara terpadu berupa sentra pengembangan agribisnis, kawasan terpadu agropolitan dan agrowisata; e.

Peningkatan wilayah pengembangan sentra-sentra produksi dan populasi peternakan serta didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan;


Halaman

63


f.

Peningkatan ektensifikasi

produksi perairan

perikanan budidaya

melalui dan

intensifikasi

perairan

umum,

dan serta

penyediaan sarana dan prasarana produksi; g.

Pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perokanan;

h. Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan hutan tanaman secara berkelanjutan. 7.

Meningkatkan

pemberdayaan

koperasi,

usaha

mikro,

kecil

dan

menengah, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Pengembangan UMKM yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja;

b.

Membangun koperasi dengan membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi;

c.

Pengembangan industri kecil dan menengah dengan pembentukan klaster-klaster industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;

d.

Pengembangan

jaringan informasi produksi dan pasar serta

perluasan pasar lokal dan regional. 8.

Meningkatkan kapasitas sumberdaya perangkat desa dan keberdayaan masyarakat menuju desa yang mandiri dan sejahtera dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Peningkatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang didukung dengan teknologi tepat guna (TTG);

b. 9.

Pengoptimalan fungsi aparatur pemerintahan desa.

Meningkatkan investasi dan kemudahan perizinan khususnya di bidang pertambangan dan pariwisata, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Peningkatan investasi di daerah melalui promosi dan kemudahan perizinan serta perbaikan infrastuktur ekonomi;

b.

Peningkatan layanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;

c.

Peningkatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan ketenagalistrikan;

d.

Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata khususnya wisata alam dan agrowisata dengan meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata.


Halaman

63


10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Infrastruktur jalan dan Jembatan khususnya jalan perdesaan, sentra-sentra produksi pertanian dan wilayah tujuan wisata sesuai dengan tata ruang, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Peningkatan dan pengefektifan pengendalian tata ruang daerah melalui

evaluasi

dokumen

tata

ruang

dan

penegakan

penerapannya; b.

Peningkatan dan pengefektifan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

c.

Peningkatan pembangunan jalan perdesaan, sentra-sentra produksi pertanian dan wilayah tujuan wisata;

d.

Peningkatan

operasional

dan

pemeliharaan

jaringan

irigasi,

pengendalian banjir dan pengembangan konservasi air tanah; e.

Peningkatan sarana dan parasarana dasar pemukiman melalui penyediaan akses air bersih, drainase dan jalan lingkungan dengan mendorong swadaya masyarakat;

f.

Peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan untuk kelancaran pelayanan angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan.

11. Meningkatkan kualitas SDA dan lingkungan hidup dengan peningkatan pengelolaan

Ruang

Terbuka

Hijau

(RTH)

dan

pengelolaan

persampahan, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Peningkatan dan optimalisasi manfaat lahan sesuai dengan kaidah tata ruang wilayah beserta konservasinya;

b.

Pelaksanaan reboisasi, penghijauan, dan pengelolaan hutan bersama masyarakat;

c.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;

d.

Penguatan institusi penegakan hukum lingkungan;

e.

Peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;

f.

Peningkatan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.

g.

Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

h.

Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;

i.

Penguatan menajemen dan sistem pengelolaan persampahan.


Halaman

63


12. Meningkatkan

percepatan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

dan

peningkatan pelayanan publik, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Peningkatan penelitian atas isu-isu strategis, mengembangkan perencanaan pembangunan yang partisipatif serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah;

b.

Peningkatan

fungsi

legislatif

melalui

pemberdayaan

dan

penampungan aspirasi masyarakat; c.

Peningkatan

pengelolaan

keuangan

daerah

melalui

penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan; d.

Peningkatan pengelolaan inventaris daerah melalui pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah;

e.

Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan sumberdaya penerimaan daerah;

f.

Peningkatan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan dan monitoring tindak lanjut;

g.

Peningkatan

profesionalisme

aparat

melalui

kediklatan

dan

memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan; h.

Peningkatan efektifitas kelembagaan melalui pengembangan sistem manajemen yang profesional;

i.

Mendorong percepatan pencapaian good governance melalui pengembangan produk hukum;

j.

Peningkatab pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan untuk mandiri;

k.

Pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat berdasarkan penelitian dan diklat yang profesional;

l.

Peningkatan pemberdayaan instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan data statistik;

m. Pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah; n.

Peningkatan pemberdayaan insan kominfo dan masyarakat melalui kecukupan

sarana

dan

prasarana

komunikasi,

pelatihan,

pembinaan dan dialog interaktif; o.

Peningkatan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI);


Halaman

63


p.

Peningkatan pelayanan dokumen kependudukan secara massal meliputi KTP, KK dan akte catatan sipil;

q.

Mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat.

13. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Pelestarian dan pengembangan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal;

b.

Peningkatan pembinaan masyarakat mengenai nilai-nilai dan moralitas agama;

c.

Menjadikan perpustakaan sebagai sarana penambah pengetahuan;

d.

Peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan mellalui induk organisasi dan komite olah raga.

e.

Menumbuhkan jiwa pemuda yang bermoral, produktif, inovatif dan mandiri;

f.

Pengembangan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai jenis olahraga unggulan daerah

14. Meningkatkan peran pemuda dan agenda- agenda pembangunan serta pengembangan olah raga dan sarana prasarananya,

dengan arah

kebijakan sebagai berikut: a.

Penumbuhan jiwa-jiwa pemuda yang bermoral, produktif, prestatif, inovatif dan mandiri;

b.

Peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan induk organisasi dan komite olahraga;

c.

Pengembangan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai jenis olahraga unggulan daerah.

15. Meningkatkan

suasana

aman

dan

tertib

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kewaspadaan terhadap bencana, dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Pengembangan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan;

b.

Peningkatan

rasa

aman

dan

nyaman

dalam

kehidupan

bermasyarakat dan dari ancaman bencana alam;


Halaman

63


c.

Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama melalui fasilitasi kegiatan keagamaan;

d.

Peningkatan kerjasama penegakan supremasi hukum dengan instansi vertikal yang membidangi penegakan hukum dan HAM;

e.

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kewaspadaan terhadap bencana;

f.

Upaya

pengendalian

dampak

lingkungan

akibat

kegiatan

pembangunan.

C. PRIORITAS DAERAH Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Trenggalek dengan mempertimbangkan permasalahan yang sedang berkembang, sebagaimana tema pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Trengggalek Tahun 2015 yang merupakan implementasi tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Trenggalek

Tahun

2010-2015

adalah

“PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS AGRIBISNIS/ AGROINDUSTRI

MENUJU

KEMANDIRIAN

EKONOMI

DENGAN

DIDORONG INFRASTRUKTUR DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”, yang dijabarkan ke dalam unsur pokok tema sebagai berikut : 1. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis/Agroindustri Menuju Kemandirian Ekonomi, meliputi : a. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan; b. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobis/Agroindustri; c. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat; e. Perluasan Lapangan Kerja. 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, meliputi : a. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur; b. Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 3. Peningkatan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, meliputi : a. Percepatan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dan Peningkatan

Pelayanan Publik; b. Penguatan Pemerintahan Desa; c. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender; d. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;


Halaman

63


e. f. g. h.

Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Kesehatan Murah dan Memadai; Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Pendidikan Murah dan Bermutu; Peningkatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Pariwisata; Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan Hak

Azasi Manusia; i. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga. Berdasarkan tema pembangunan Tahun 2015 tersebut di atas maka ditentukan

5

prioritas

pembangunan

daerah

dan

arah

kebijakan

pembangunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Kabupaten

Trenggalek

Tahun

2015.

Adapun

5

prioritas

pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agribisnis/ Agroindustri, dengan arah kebijakan : (a) meningkatkan ketersediaan

pangan

dalam

rangka

mencapai

(b)

ketahanan pangan; meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah

(c)

produk pertanian, peternakan dan perikanan; mengembangkan agribisnis berbasis komoditas unggulan untuk

(d) (e)

memberdayakan perekonomian rakyat; mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan; meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha pertanian,

(f)

peternakan, dan perikanan; meningkatkan sarana prasarana

(g) (h)

perikanan; meningkatkan upaya konservasi hutan mangrove dan penyu; meningkatkan inovasi dan teknologi dalam agribisnis mulai dari

(i) (j)

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran; meningkatkan jejaring pasar produk-produk pertanian; meningkatkan pemberdayaan petani, nelayan dan lembaga-lembaga

(k)

pendukungnya; memberdayakan penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan

(l)

kehutanan; dan melaksanakan

program

pertanian,

Trengginas

peternakan

Galang

dan

Ekonomi

(“TRENGGALEK”) bidang pertanian, peternakan dan perikanan. 2. Peningkatan Investasi Daerah dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan arah kebijakan : (a) meningkatkan promosi dan kerjasama investasi; (b) meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal; (c) meningkatkan promosi dan produktivitas sektor pariwisata; (d) meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata; (e) mengembangkan kemitraan dengan pelaku usaha wisata;


Halaman

63


(f)

meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah

(g)

produk UMKM; memperkuat kelembagaan Koperasi, UMKM, Badan Usaha Milik

(h) (i)

Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); meningkatkan peran CSR dalam pemberdayaan UMKM; meningkatkan peran serta perempuan dalam pengembangan

(j) (k)

koperasi dan UMKM (kesetaraan gender); menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif; memperluas dan mempermudah akses permodalan

dengan

lembaga keuangan; (l) memperluas jejaring pasar bagi koperasi dan UMKM; dan (m) melaksanakan program Trengginas Galang Ekonomi (“TRENGGALEK”) bidang UMKM.; 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

yang

Berwawasan

lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan : (a) meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur kabupaten, poros kecamatan dan wilayah (b)

perbatasan; meningkatkan infrastruktur di wilayah potensi ekonomi strategis

(c) (d)

dalam rangka menunjang aksesibilitas; memfasilitasi percepatan realisasi pembangunan Bendungan Tugu; memfasilitasi percepatan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan

(e)

(JLS); memfasilitasi kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

(f)

(BKPRD); meningkatkan sanitasi permukiman, drainase, air bersih, MCK dan

(g)

persampahan; meningkatkan

(h)

peningkatan produksi pertanian; mengembangkan sarana prasarana bangunan air dan Pelestarian

(i) (j)

Sumber Air (PSA); Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); meningkatkan infrastruktur perdesaan untuk mengurangi disparitas

(k)

wilayah; meningkatkan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan

(l)

permukiman (Kampung Sehat); mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mendukung

infrastruktur

irigasi

pengairan

dalam

rangka

program “Green City” di kawasan perkotaan; (m) meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup; (n) mengurangi dampak pencemaran lingkungan; (o) meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan


Halaman

63


(p)

memanfaatkan

fungsi

kawasan

lindung

dengan

berbasis

pembangunan berkelanjutan. 4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Rakyat, dengan arah kebijakan : (a) meningkatkan kualitas SDM masyarakat miskin; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin; (c) meningkatkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (d)

(TKPK); merintis pelaksanaan P3BM (Pro Poor Planning, Budgeting dan

(e)

Monitoring); mensinkronkan program penanggulangan kemiskinan tingkat pusat

(f)

dan provinsi; memfasilitasi

(g)

Masyarakat (PNPM) Mandiri; melanjutkan dan memfasilitasi Program Anti Kemiskinan (Anti

(h)

Poverty Program/APP); meningkatkan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan

(i) (j) (k) (l)

Sosial (PMKS); meningkatkan pemberdayaan eks-PMKS; meningkatkan penanganan korban bencana alam dan konflik sosial; meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); memfasilitasi dan mengembangkan Program Kabupaten Layak

(m) (n) (o) (p) (q) (r)

Anak (KLA); meningkatkan peran CSR dalam kegiatan sosial; meningkatkan peran lembaga penempatan kerja; menciptakan kegiatan padat karya produktif; meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; meningkatkan kualitas tenaga kerja; mensosialisasikan peraturan perundangundangan

(s) (t)

ketenagakerjaan; memberdayakan TKI Purna; meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan

(u)

prasarana Balai Latihan Kerja (BLK); mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh

pelaksanaan

Program

Nasional

Pemberdayaan

tentang

terhadap peraturan; (v) meningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); (w) memelihara kantrantibmas dengan pencegahan tindak kriminal (x)

serta penegakan peraturan daerah; meningkatkan kerjasama penegakan supremasi hukum dengan

(y)

instansi vertikal yang membidangi penegakan hukum dan HAM; meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kewaspadaan terhadap

bencana; (z) meningkatkan stabilitas politik; (aa) mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Kab. Trenggalek Tahun 2015;


Halaman

63


(bb) meningkatkan peran FKUB dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama; (cc) meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilainilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat seharihari; (dd) menyelesaikan dan mencegah konflik baik intra maupun antar-umat beragama; dan (ee) meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat. 5. Percepatan Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan Publik dan Penguatan Pemerintahan Desa,

Peningkatan dengan arah

kebijakan : (a) mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari (b)

korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatkan efektivitas dan

efisiensi

ketatalaksanaan

dan

prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan dengan menata (c)

struktur organisasi pemerintahan secara bertahap dan berlanjut; meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan

(d)

struktural; meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar

(e)

Pelayanan Mininal (SPM); mendorong partisipasi masyarakat

(f)

program dan kebijakan layanan publik; mengoptimalkan peran forum Murenbang untuk penyusunan

(g)

dokumen perencanaan dan penganggaran; mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis

(h)

sistem informasi; meningkatkan keterbukaan informasi publik, menerapkan Sistem

(i)

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); melaksanakan pengurusan dan penetapan status asset tanah milik

(j)

pemda; menuntaskan program wajib belajar 9 Tahun menuju wajib belajar

untuk

turut

merumuskan

pendidikan dasar 12 Tahun, mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menuntaskan program penyetaraan pendidikan madrasah

diniyah

mengembangkan mengupayakan

salafiyah

dengan

Sekolah

Menengah

keberlanjutan

program

pendidikan

umum,

Kejuruan

(SMK),

pemberian

Bantuan


Halaman

63


Operasional

Sekolah

penyelenggaraan

(BOS),

pendidikan

meningkatkan

kualitas

meningkatkan

kualitas

non-formal

sarana dan

meningkatan

dan

dan

prasarana

pemerataan

kualitas

guru,

informal, pendidikan,

meningkatkan

penerapan SPM bidang pendidikan, mengembangan sekolah inklusi di kecamatan,

mengurangi angka buta aksara, meningkatkan

Angka Transisi dari SLTP ke SLTA, dan menyelenggaraan Akademi (k)

Komunitas; meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin, meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya,

mengusahakan

ketersediaan

dokter

spesialis,

meningkatkan kualitas tenaga kesehatan serta penyebarannya, perbaikan sistem keuangan dan kapasitas Puskesmas berdasarkan kinerja, revitalisasi Posyandu, meningkatkan upaya kesehatan ibu (l)

dan anak, meningkatkan cakupan KB Aktif pada PUS; memberdayakan kelembagaan masyarakat untuk peningkatan partisipasi dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat,

terutama di daerah terpencil; (m) meningkatkan upaya penanggulangan masalah penyakit menular dan wabah, mewujudkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), (n)

mengembangkan program kabupaten sehat; meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan keuangan desa, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan pengelolaan lembaga

ekonomi

desa,

memperbaiki

sistem

perencanaan

pembangunan dan pengelolaan keuangan di desa, meningkatkan pembinaan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan dan (o) (p)

pengelolaan keuangan desa; meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan; mendorong pengembangan kearifan lokal dan pemanfaatannya bagi

pemberdayaan

masyarakat

yang

tidak

bias

gender,

menguatkan kelembagaan gender, meningkatkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas hidup dan (q)

perlindungan perempuan; menerapkan Perencanaan dan Penganggaran berbasis Responsif

(r)

Gender (PPRG); meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan;


Halaman

63


(s)

meningkatkan upaya pembibitan altet, mengembangkan prestasi olahraga

(t)

secara

sistematik,

berjenjang,

dan

berkelanjutan,

meningkatkan sarana dan prasarana olahraga; dan meningkatkan pembinaan pemuda/atlet berprestasi.


Halaman

63

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Recommend Documents