BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. VISI DAN MISI Legalitas perencanaan jangka menengah Kabupaten Bangka pada tahun 2008

masih menggunakan Rencana Strategis Tahun 2004-2008.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru akan diterapkan mulai tahun 2009-2013. Dengan demikian pernyataan visi dan misi dalam LPPD ini masih menggunakan Visi dan misi seperti yang tercantum pada Renstra Kabupaten Bangka. Visi Kabupaten Bangka adalah “Terwujudnya Kabupaten Bangka sebagai andalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangan kelautan dan perikanan, pariwisata, agro industri dan industri maritim melalui pemberdayaan potensi daerah secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Untuk

mencapai

visi

tersebut

Pemerintah

Kabupaten

Bangka

akan

melaksanakan delapan misi penting, yaitu : a. Menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. c. Meningkatkan kemampuan infrastruktur dasar. d. Melaksanakan pembangunan yang berbasis kewilayahan dan berwawasan lingkungan. e. Meningkatkan kemampuan daerah yang berbasis sektor unggulan untuk meningkatkan PAD serta pendapatan daerah. f.

Mendorong peningkatan investasi pihak swasta.

g. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pelibatan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. h. Meningkatkan kinerja pemerintah dengan menerapkan prinsip Good Governance.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

II - 1

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Berdasarkan Renstrada Kabupaten Bangka, maka Arah Kebijakan Daerah terbagi dalam 4 (empat) Bidang sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh di Bidang Pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan menerapkan prinsip good governance, pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan koordinasi antar instansi pengelola PAD b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi c. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah d. Menempatkan personil sesuai dengan keahliannya e. Memberi penghargaan dan sanksi secara tepat f.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

g. Meningkatkan mutu pelayanan terutama sektor unggulan h. Penyederhanaan perizinan dalam kegiatan usaha terutama dalam kegiatan sektor unggulan

2. Bidang Ekonomi Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh di Bidang Ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Pemanfaatan sumber daya alam secara serasi, lestari dan berkelanjutan b. Pengembangan sektor unggulan : Industri perikanan terpadu, Agro Industri, Industri Maritim, Industri Pariwisata, Pertambangan, Agrobisnis c. Mengarahkan investasi swasta di sektor unggulan d. Memberikan kemudahan bagi tumbuh berkembangnya pelaku ekonomi dan keragaman usaha e. Meningkatkan perencanaan berbasis partisipatif masyarakat f.

Mewujudkan kesinambangan pertumbuhan antar kecamatan dan antar sektor

g. Mengembangkan usaha ekonomi produktif


II - 2

h. Memprioritaskan peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan menuju sentra-sentra produksi, pariwisata dan kawasan industri menuju sentra-sentra produksi serta daerah terisolir i.

Mengembangkan fasilitas perhubungan darat

j.

Mendorong peningkatan daya dan jaringan listrik

k. Memfasilitasi peningkatan jaringan telekomunikasi l.

Peningkatan pelayanan air bersih

m. Memfasilitasi penguasaan teknologi tepat guna

3. Bidang Sosial Budaya Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh di Bidang Sosial Budaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengentaskan kemiskinan, pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan formal dan non formal b. Meningkatkan kesejahteraan

kemampuan guru

dan

akademik, tenaga

profesionalisme

kependidikan

dalam

serta rangka

meningkatkan kualitas lulusan c. Mengembangkan manajemen berbasis sekolah yang transparan dan accountable d. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat e. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit f. Mendorong berkembangnya lembaga perguruan tinggi dan aparatur pemerintah untuk menekuni bidang penelitian g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tri kerukunan beragama dan pembangunan sarana dan prasarana ibadah h. Menjamin

kemerdekaan

dan

kerukunan

umat

beragama

dalam

melaksanakan ibadah i.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Mapur

j.

Pembinaan kesejahteraan sosial

k. Pengendalian pertumbuhan penduduk


II - 3

4. Bidang Hukum, Keamanan dan Ketertiban Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh di Bidang Hukum, Keamanan, dan Ketertiban dalam rangka menciptakan iklim kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan Sistem Hankamrata b. Mendorong terciptanya sistem pengamanan laut yang terpadu c. Merancang Perda guna mendukung pengembangan sektor unggulan d. Mendorong terciptanya penegakan hukum secara terpadu e. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial dan politik f.

Mendorong optimalisasi fungsi dan peran aparat keamanan di daerah.

Dengan berbasis Renstra , untuk pencapaian target-target sasaran Renstra tersebut, maka Kebijakan Umum Pembangunan Tahun Anggaran 2008 diarahkan untuk : a. Peningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dasar. c. Pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan sasaran utama penduduk miskin yang tergolong keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I karena alasan ekonomi. d. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan serta fasilitas penunjang transportasi, terutama dalam rangka memperlancar mobilitas arus barang, jasa dan penumpang. e. Rehabilitasi jaringan irigasi, terutama untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan. f.

Pengembangan, pembangunan pusat-pusat perdagangan dan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil dan menengah serta mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan ketahanan ekonomi daerah.


II - 4

g. Perbaikan pemukiman penduduk yang tidak layak huni dan pengadaan air bersih khususnya di pedesaan. h. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi lingkungan dan mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. i.

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan dalam upaya mendukung perbaikan gizi masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan.

j.

Meningkatkan efektifitas sistim penyuluhan di bidang pertanian dan perikanan.

k. Mendorong keterlibatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penyerapan tenaga kerja atau penciptaan lapangan kerja baru. l.

Meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan penerapan E-Government serta peningkatan kualitas Sumber daya aparatur.

m. Mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. n. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sosial budaya daerah dalam rangka menghadapi isu nasional.

Meskipun demikian, dalam aplikasinya, karena setiap Pemerintah daerah harus juga melaksanakan berbagai urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan pembangunan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan seluruh urusan wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan Pemkab Bangka. Secara lengkap, kebijakan pembangunan yang merupakan sintesa antara Renstra dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilihat pada Bab III


II - 5

C. PRIORITAS DAERAH Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, Renstra Kabupaten Bangkan mengamanatkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama untuk dilakasanakan dalam kurun 2008-2012. Selengkapnya sasaran, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan untuk mencapai berbagai misi yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: Misi

1 :

Menciptakan Iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran : 1.1.1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban 1.2.1. Tersedianya dasar hukum untuk setiap pengembangan sektor unggulan 1.2.2. Terwujudnya penegakan hukum 1.3.1. Terciptanya kondisi sosial politik yang harmonis di daerah Kebijakan : 1.1.1.1.

Mengembangkan Sistim Hankamrata.

1.1.1.2.

Mendorong terciptanya sistem pengamanan laut yang terpadu.

1.1.1.3.

Mendorong optimalisasi fungsi dan peran aparat keamanan di daerah.

1.2.1.1.

Merancang Perda guna mendukung pengembangan sektor unggulan.

1.2.2.1.

Mendorong terciptanya penegakan hukum secara terpadu.

1.3.1.1.

Mendorong tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial dan politik.

Program : 1.1.1.1.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam sistim keamanan lingkungan.. 1.1.1.1.2. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban. 1.1.1.1.3. Peningkatan koordinasi keamanan dan ketertiban. 1.2.1.1.1. Pembentukan Perangkat Hukum Daerah. 1.2.2.1.1. Peningkatan koordinasi dalam penegakan hukum di daerah. 1.2.2.1.2. Peningkatan kesadaran hukum. 1.3.1.1.1. Pembinaan sosial politik dan kemasyarakatan secara terpadu. 1.3.1.1.2. Peningkatan kesadaran sosial politik masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008

II - 6

Misi

2 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sasaran : 2.1.1. Meningkatnya daya tampung pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pendidikan non formal. 2.1.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas guru dan lulusan. 2.1.3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. 2.2.1. Menurunnya angka morbiditas, mortalitas dan meningkanya usia harapan hidup. 2.3.1. Meningkatnya kemampuan masyarakat menggunakan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber daya alam. 2.3.2. Meningkatnya jumlah peneliti dan hasil penelitian dalam rangka pemanfaatan

sumber

daya

alam

dan

pembangunan

karakter

masyarakat. 2.4.1. Meningkatnya pengamalan ajaran agama oleh para pemeluknya.

Kebijakan : 2.1.1.1.

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan formal dan non formal.

2.1.2.1.

Meningkatkan

kemampuan

kesejahteraan

guru

dan

akademik, tenaga

profesionalisme

kependidikan

dalam

serta rangka

meningkatkan kualitas lulusan 2.1.3.1.

Mengembangkan manajemen berbasis sekolah yang transparan dan accountable.

2.2.1.1.

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

2.2.1.2.

Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit.

2.3.1.1.

Memfasilitasi penguasaan teknologi tepat guna.

2.3.2.1.

Mendorong berkembangnya lembaga perguruan tinggi dan aparatur pemerintah untuk menekuni bidang penelitian.

2.4.1.1.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tri kerukunan beragama dan pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

2.4.1.2.

Menjamin kemerdekaan dan kerukunan umat beragama dalam melakanakan ibadah.


II - 7

Program : 2.1.1.1.1. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi. 2.1.1.1.2. Pengembangan Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga. 2.1.2.1.1. Peningkatan kuantitas, kualitas, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 2.1.2.1.2. Peningkatan kegiatan belajar mengajar. 2.1.3.1.1. Peningkatan manajemen pendidikan. 2.2.1.1.1. Peningkatan sarana dan prasarna pelayanan kesehatan. 2.2.1.1.2. Pelayanan kesehatan dasar dan penunjang. 2.2.1.1.3. Sumber daya kesehatan. 2.2.1.1.4. Penanggulangan dan pencegahan narkotika dan zat aditif. 2.2.1.2.1. Pemberantasan penyakit menular. 2.2.1.2.2. Promosi kesehatan. 2.2.1.2.3. Perbaikan gizi masyarakat. 2.2.1.2.4. Penyehatan lingkungan pemukiman. 2.3.1.1.1. Penerapan tehnologi tepat guna pada industri kecil dan kerajinan rakyat. 2.3.2.1.1. Penelitian dan pengembangan potensi daerah 2.3.2.1.2. Tugas belajar bagi pegawai negeri sipil. 2.4.1.1.1. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama 2.4.1.2.1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama

Misi

3 :

Meningkatkan kemampuan infrastruktur dasar

Sasaran : 3.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan. 3.1.2. Meningkatnya jaringan jalan dan jembatan. 3.1.3. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat. 3.2.1. Meningkatnya mobilitas angkutan penumpang dan barang. 3.3.1. Mendorong peningkatan daya listrik. 3.4.1. Mendorong peningkatan jaringan telekomunikasi 3.5.1. Meningkatnya sarana/prasarana air bersih


II - 8


Memprioritaskan peningkatan kualitas jalan dan jembatan menuju sentra-sentra produksi, pariwisata dan kawasan industri menuju sentra-sentra produksi serta daerah terisolir.

3.1.2.1.

Memprioritaskan peningkatan kuantitas jalan dan jembatan menuju sentra-sentra produksi, pariwisata dan kawasan industri menuju sentra-sentra produksi serta daerah terisolir.

3.1.3.1.

Mengembangkan fasilitas perhubungan darat.

3.2.1.1.

Mengembangkan fasilitas pelabuhan.

3.3.1.1.

Mendorong peningkatan daya dan jaringan listrik.

3.4.1.1.

Memfasilitasi peningkatan jaringan telekomunikasi.

3.5.1.1.

Peningkatan pelayanan air bersih

Program : 3.1.1.1.1. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan. 3.1.1.1.2. Peningkatan jalan dan jembatan. 3.1.2.1.1. Pembangunan jalan/jembatan. 3.1.3.1.1. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas transportasi darat. 3.1.3.1.2. Pengembangan lalu lintas angkutan jalan. 3.1.3.1.3. Pengembangan transportasi sungai, danau dan penyeberangan. 3.2.1.1.1. Pengembangan pelayanan fasilitas pelabuhan. 3.2.1.1.2. Pengembangan pengoperasian pelabuhan Air Kantung. 3.3.1.1.1. Pengembangan tenaga kelistrikan. 3.3.1.1.2. Pengembangan listrik pedesaan. 3.4.1.1.1. Pengembangan jasa telekomunikasi. 3.5.1.1.1. Penyediaan dan pengelolaan air bersih.

Misi 4

:

Melaksanakan pembangunan yang berbasis kewilayahan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran : 4.1.1. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah berwawasan lingkungan. Kebijakan : 4.1.1.1.

Menjadikan Kota/kecamatan : 

Sungailiat sebagai kota pariwisata dan pendidikan.


II - 9



Belinyu sebagai wilayah industri, perikanan dan pariwisata.



Daerah pedesaan di kecamatan Puding Besar, Bakam, Riau Silip sebagai sentra pengembangan perkebunan sawit rakyat berbasis kewilayahan.



Mendo Barat sebagai daerah santri yang berbasis pada agribisnis



Merawang sebagai

hinterland

Kota Sungailiat dan

Kota

Pangkalpinang pada sektor pengembangan obyek pariwisata yang berbasis pada agro bisnis. 

Pemali

sebagai

hinterland

Kota

Sungailiat

pada

sektor

pengembangan pariwisata dan pendidikan. 4.1.1.2.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Mapur.

4.1.1.3.

Pemanfaatan

sumber

daya

alam

secara

serasi,

lestari

dan

berkelanjutan. Program : 4.1.1.1.1. Penataan ruang. 4.1.1.1.2. Pemasaran pariwisata 4.1.1.1.3. Pengembangan objek wisata 4.1.1.1.4. Kerjasama antar wilayah, regional, nasional serta internasional 4.1.1.1.5. Pengembangan permodalan dan keahlian 4.1.1.1.6. Pengembangan

sekolah

menengah

unggulan,

kejuruan

dan

perguruan tinggi. 4.1.1.1.7. Pengembangan lembaga pendidikan non formal. 4.1.1.1.8. Kemitraan usaha. 4.1.1.1.9. Pengembangan Penanaman Modal Asing/bantuan asing/swadaya masyarakat. 4.1.1.1.10. Mengembangkan industri dengan mengutamakan bahan baku setempat. 4.1.1.1.11. Mengembangkan industri dengan sistem klaster. 4.1.1.1.12. Standarisasi mutu 4.1.1.2.1. Penataan kawasan pemukiman masyarakat Mapur. 4.1.1.2.2. Perlindungan dan pelestarian budaya masyarakat Mapur. 4.1.1.3.1. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam. 4.1.1.3.2. Pengendalian pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam. 4.1.1.3.3. Pengendalian dampak pemanfaatan sumber daya alam


II - 10

Misi 5

:

Meningkatkan kemampuan daerah yang berbasis sektor unggulan untuk meningkatkan PAD serta pendapatan daerah

Sasaran : 5.1.1. Meningkatnya sumber pendapatan dari sektor unggulan


Meningkatkan mutu pelayanan terutama pada sektor unggulan.

5.1.1.2.

Meningkatkan koordinasi antar instansi pengelola PAD

5.1.1.3.

Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

5.1.1.4.

Pengembangan sektor unggulan : 

Industri perikanan terpadu



Agro industri



Industri maritim



Industri pariwisata



Pertambangan



Agribisnis

Program : 5.1.1.1.1. Transparasi administrasi pungutan. 5.1.1.1.2. Penyederhanaan sistim dan prosedur pelayanan. 5.1.1.2.1. Pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan. 5.1.1.3.1. Sosialisasi Undang-undang perpajakan. 5.1.1.3.2. Penegakan hukum perpajakan. 5.1.1.4.1. Peningkatan sarana dan prasarana proses produksi sektor unggulan. 5.1.1.4.2. Pengembangan

dan

pembinaan

industri

pengolahan

sektor

unggulan. 5.1.1.4.3. Pengembangan pusat kegiatan perdagangan antar pulau regional dan internasional.


II - 11

Misi 6

:

Mendorong peningkatan investasi pihak swasta

Sasaran : 6.1.1. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha


Penyederhanaan perizinan dalam kegiatan usaha terutama di sektor unggulan.

6.1.1.2.

Mengarahkan investasi swasta di sektor unggulan.

Program : 6.1.1.1.1. Deregulasi produk hukum daerah. 6.1.1.2.1. Promosi potensi daerah 6.1.1.2.2. Penguatan kelembagaan keuangan daerah baik bank maupun non bank. 6.1.1.2.3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 6.1.1.2.4. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang investasi.

Misi 7

:

Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pelibatan masyarakat serta pengentasan kemiskinan

Sasaran : 7.1.1. Meningkatnya pelaku dan diversifikasi usaha ekonomi produktif. 7.1.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam usaha ekonomi produktif. 7.2.1. Terwujudnya kerja sama antar pelaku ekonomi. 7.2.2. Meningkatnya kepemilikan MODAL oleh masyarakat 7.3.1. Berkurangnya masalah sosial


Memberikan kemudahan bagi tumbuh berkembangnya

pelaku

ekonomi dan keragaman usaha. 7.1.2.1.

Meningkatkan perencanaan berbasis partisipatif masyarakat.

7.2.1.1.

Meningkatkan peran serta rakyat dalam pembangunan ekonomi.


II - 12

7.2.1.2.

Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antar kecamatan dan antar sektor.

7.2.1.3

Mengurangi

kesenjangan

dan

ketimpangan

yang

dapat

menimbulkan kecemburuan sosial. 7.2.2.1.

Mengembangkan usaha ekonomi produktif.

7.3.1.1.

Pembinaan kesejahteraan sosial.

7.3.1.2.

Pengendalian pertumbuhan penduduk.

Program : 7.1.1.1.1. Peningkatan keterampilan berusaha. 7.1.1.1.2. Peningkatan sarana dan informasi perkembangan pasar. 7.1.1.1.3. Perbantuan modal. 7.1.1.1.4. Penguatan kelembagaan keuangan dan koperasi. 7.1.2.1.1. Pengembangan pembangunan ekonomi masyarakat. 7.2.1.1.1. Pengembangan usaha sistem kemitraan. 7.2.1.1.2. Pemerataan kesempatan berusaha dan

akses

masyarakat

terhadap faktor-faktor produksi. 7.2.1.1.3. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. 7.2.1.2.1. Penerapan sistem perdagangan dan distribusi yang

efektif

dan

efisien. 7.2.1.2.2. Pengembangan

pasar

dalam negeri baik tradisional maupun

7.2.1.3.1. Penyiapan sarana dan

prasarana pembangunan perekonomian

modern.

didukung oleh sistem transportasi yang handal. 7.2.2.1.1. Pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi. 7.2.2.1.2. Pemantapan kelembagaan koperasi. 7.2.2.1.3. Menumbuhkan kesempatan berusaha. 7.2.2.1.4. Penggalangan modal usaha masyarakat. 7.3.1.1.1. Pemugaran rumah tidak layak huni. 7.3.1.1.2. Rehabilitasi penyandang masalah sosial. 7.3.1.1.3. Pembinaan komunitas adat terpencil. 7.3.1.1.4. Penanggulangan bencana alam. 7.3.1.2.1. Pembinaan keluarga berencana. 7.3.1.2.2. Penyempurnaan sistem administrasi kependudukan


II - 13

Misi 8

:

Meningkatkan kinerja pemerintah dengan menerapkan prinsip Good Governance

Sasaran : 8.1.1. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai baik segi kualitas dan kuantitas. 8.1.2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur


Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

8.1.2.1.

Menempatkan personil sesuai dengan keahliannya.

8.1.2.2.

Memberikan penghargaan dan sanksi secara tepat.

Program : 8.1.1.1.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan. 8.1.1.1.2. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 8.1.1.1.3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi prosedur pelayanan. 8.1.1.1.4. Penerapan prinsip good governance. 8.1.1.1.5. Penerapan E-Government. 8.1.1.1.6. Peningkatan pelayanan informasi pembangunan. 8.1.2.1.1. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah. 8.1.2.2.1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kinerja aparatur.


II - 14

BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Recommend Documents