Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2.1. Visi dan Misi Kabupaten Banggai Kepulauan A.

Visi Kabupaten Banggai kepulauan RPJM Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011 – 2016 merupakan landasan

formal, strategis, dan operasional bagi segenap lapisan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam upaya menetapkan prioritas program dan kegiatan – kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah. RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkan dengan masksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi segenap komponen yang ada di daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan di daerah bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi dalam satu pola sikap dan tindak. RPJM juga merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk kurun waktu lima tahun kedepan. Oleh karena itu rumusan visi untuk Kabupaten Banggai Kepulauan untuk lima tahun ke depan adalah : ”Membangun Pemerintah Yang Berkualitas, Adil, Demokratis dan Bersih Demi Terwujutnya Masyarakat Banggai Kepulauan Yang Sejahtera Dan Religius ” B.

Misi Kabupaten Banggai Kepulauan Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Banggai Kepulauan dalam lima tahun

kedepan maka Misi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah : Misi tersebut dijabarkan dalam 6 prioritas pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu : 1. Meingkatkan penegakan suplemasi hukum dan tata kelolah pemerintahan, dalam rangka mewujutkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 2. Meningkatkan Pendidikan yang berkualitas, relavan, efesien, dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. 3. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. 4. Membangun struktur ekonomi berbasis pedesaan yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014

II/1


5. Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan, peran perempuan, kesejahtraan anak, dan partisipasi pemuda dalam membangun.

C.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam

melaksanakan

prioritas

pembangunan

di

atas,

secara

umum

diimplementasikan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yaitu : Tujuan 1: Mewujutkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Sasaran :

1. Masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan secara aman, tertib dan lancar. 2. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terintegritas, tepat waktu, berdasarkan data yang akurat dan up to date. 3. Pengelolaan keuangan yang akuntabeldan berorentasi publik. 4. SKPD mencapai target kinerjanya dan memenuhi SOP dalam memberikan pelayanan secara prima. 5. Setiap aperatur memiliki kopetensi sesuai bidangnya serta memperoleh rewardd dan punishment yang sesuai kinerjanya.

Tujuan 2: Meningkatan kualitas pensisikan dan sumber daya manusia Sasaran :

1. Meningkatnya anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan minimal SLTA/sederajad dan menguasai ketrampilan teknologi informasi, bahasa ingris, agribisnis dan religious. 2. Pemuda/i meraih prestasi regional, nasional, internasional dibidang olaraga, seni budaya iptek dan imtaq. 3. Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang. 4. Peningkatan

relevansi

pendidikan

yang

berdaya

saing

dalam

pencaturan global. 5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan, Tujuan 3: Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat Sasaran :

1. Meningkatnya keluarga ikut KB dan cukup gizi, gemar baca. 2. Rumah sakit, puskesmas dan jarangan memenuhi standar mutu dan aktif menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya. 3. Meningkatnya desa menjadi desa siaga aktif. 4. Meningkantanya derajad kesehatan masyarakat. 5. Meningkatnya kinerja institusi kesehatan. 6. Meningkanya pelayanan kesehatan masyarakat. 7. Pemberdayaan pola hidup sehat,

Tujuan 4: Menumbuh kembangkan perekonomian berbasis potensi lokal .

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014

II/2


Sasaran :

1. Seluruh desa memiliki kelompok usaha dan pendamping yang aktif memajukan potensi desanya. 2. Setiap kecamatan memiliki Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan klinik bisnis yang mampu menjaminpengembangan komoditas unggukan wilayahnya. 3. Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang menerapakan agribisnis dan agroindustri yang unggul dengan pemasaran dan kontinuitas produksi yang terjamin. 4. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mempu menjamin ketersediaan bahan pokok dan input produksi dengan harga terjangkau serta menfasilitasi pemasaran komoditas wilayahnya. 5. Banggai kepulauan cukup pangan.

Tujuan 5: Optimalisasi potensi sumber daya alam. Sasaran :

1. Potensi sumberdaya alam dipetakan, dikembangkan dan dipasarkan secara online dengan data yang up to date dan akuran. 2. Meningkatnya

pengelolaan

sumber

daya

alam

mensejahtrakan

masyarakat disekitarnya dan dijaga kelestariannya. 3. Lahan non produktif dikelola menjadi lahan produktif. 4. Optimalisasi pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomis. Tujuan 6

Membangun infrastruktur yang handal 1. Pembangunan dilaksanakan sesuai RTRW bangkep yang berbasis

Sasaran

minapolitan dan agropolitan dan yang ramah lingkungan. 2. Sentra produksi memiliki akses transportasi yang lancara, listrik, air bersih, irigasi, Sumber Daya Air, darainase dan sanitasi yang memadai. 3. Meningkanya kawasan pemukiman memiliki akses transportasi yang lancar, listrik, air bersih, irigasi, Sumber Daya Air, darainase dan sanitasi yang memadai.

Tujuan 7: Meningkanya kulitas kehidupan dan partisipasi masyarakat. Sasaran :

1. Seluruh

kecamatan

memiliki

pusat

pelatihan

produksi

dan

kewirausahaan yang menghasilakan tenaga kerja produktif dalam memajukan potensi wilayahnya. 2. Meningkanya peran serta gender, pemuda dan seluruh komponen masyarakat di dalam proses pembangunan.


II/3


2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2011-2016 Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut : Strategi 1.1.1

Menoptimalakan

Arah kebijakan

pencegahan

tindakan pelanggaran hukum

 Peningkatan pemahaman aperatur tentang hukum.  Peningkatan

pemahaman

masyarakat

tentang hukum.  Peningkatan kordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan penegakan hukum.

1.1.2

Melaksanaka pemberian sangsi

 Pembinaan dan pengembangan hukum

dan advokasi hukum secara

terhadap

konsisten,

masyarakat.

adil,

dan

aperatur

 Pengembangan

bertanggung jawab.

pemerintahan

sistem

dan

insentif

dan

aparat

dan

disentif hukum.

1.1.3

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas

aparat

masyarakat

dalam

ketertiban

dan

dan menjaga

keamanan

dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai keutamaan budaya daerah.

 Peningkatan

pemahaman

masyarakat tentang hak asasi manusia.  Peningkatan

pemahaman

aparat

dan

masyarakat tentang nilai-nilai keutamaan daerah (hukum adat).  Pengembangan

sistem

ketentraman,

ketertiban, dan keamanan yang maju.  Peningkatan dalam

peran

menciptakan

serta

masyarakat

lingkungan

yang

kondusif.

1.2.1

Mendorong reformasi birokrasi

 Peningkatan kapasitas aparat.  Penciptaan budaya kerja, disiplin, dan perubahan pola pikir positif administrasi yang terpadu.

1.2.2

Melaksanakan berbasis konsisten.

kinerja

anggaran secara

 Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.  Revalitas

tertib

pengelolaan

anggaran

SKPD.


II/4


 Penataan pengelolaan dan sertifikasin asset daerah.

1.2.3

Mengembangkan

sistem

administrasi daerah yang maju

 Penyempurnaan sistem dan mekanisme egovernment.  Pembenahan sistem pengawasan dan

berbasis teknologi informasi.

pelaporan

kinerja

SKPD

dalam

penyelenggaran tugas-tugas pemerintah, tugas

dekonsentrasi

dan

tugas

pembantuan.

1.3

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan

 Penataan struktur kelembagaan sumbersumber pendapatan daerah.  Pembenahan

anggaran.

sistem

pengelolaan

keungan

informasi pada

SKPD

pengelolaan keuangan.  Pembenahan pelaporan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. 1.4.1

Mengoptimalkan

kelembagaan

 Penataan struktur kelembagaan SKPD.  Peningkatan kordinasi dan sinergi antar

pemerintah.

SKPD.  Penguatan kecamatan dalam pelayanan publik.  Pemekaran kecamatan sesuai kebutuhan.

1.4.2

Menciptakan iklim usaha yang

 Pengembangan pelayan terpadu satu titik.

kondusif.

 Penyediaan

prasarana

dan

sarana

pendukung investasi.  Penghapusan hambatan investasi.

1.4.3

Mengoptimalkan kerjasama dan

 Pengembangan promosi investasi

kemitraan dengan swasta.

 Perluasan

kerjasama dan kemitraan

dengan swasta.

1.5.1

Mengembangkan

pembinaan

dan pendidikan, politik berbasis HAM,

nasionalisme,

arifan lokal.

dan

ke

 Peningkatan pemahaman nilai-nilai HAM dan kearifan lokal.  Peningkatan partisipasi masyarakat  Pengembangan

rasa

patriotisme


II/5


masyarakat.  Revitaliasi partai politik.

1.5.2

Mengembangkan

transparansi

dan akuntabilitas proses politik

 Pelaksanaan uji publik dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah.  Pelaksanaan uji publik dalam penyusunan

dan pemerintahan.

dan penetapan anggaran daerah.  Pelaksanaan uji publik dalam penyusunan dan penetapan pengelolaan aset daerah.  Pengkatan prasarana dan sarana politik.

2.1

Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.

 Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD)  Pengembangan pendidikan dasar dan menengah.  Pengembangan pendidikan luar biasa.  Pengambangan pendidikan kejuruan.

2.2

Mengembangkan

pendidikan

 Pengembangan pendidikan paket kejar.

no- formal. 2.3

Mengembangkan

sekolah

unggulan.

 Penyediaan

prasarana

dan

sarana

pendidikan.  Peningkatan pendidikan dan kopentensi tenaga pengajar.  Perbaikan manajemen pendidikan.  Peningkatan kesejahtraan tenaga pegajar.

2.4

Menyediakan

beasiswa

peguruan tinggi.

 Peningkatan

klerja

sama

dengan

perguruan tinggi.  Peningkatan kerja sama dengan swasta.

2.5.1

Mengembangkan

organisasi

dan lembaga kepemudaan.

 Pengembangan

kapasitas

pengurus

organisasi dan lembaga kepemudaan.  Pengembangan

forom

dialog

dan

kerjasama pemuda.  Pelaksanaan pertukaran pemuda  Pengembangan

dan

pembinaan

pemudaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014

II/6


 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan organisasi kepemudaan.

2.5.2

Mengembangkan

semangat

seni, budaya dan olah raga.

 Peningkatan prasarana dan sarana seni dan budaya.  Pengembangan festival seni dan budaya.  Peningkatan prasarana dan saran olah raga.  Pengembangan kopentensi olah raga.  Pengembnagan

partisipasi

masyarakat

dalam mengembangakan prestasi olaraga.

2.5.3

Mengembangkan

sikap

dan

prilaku wirausaha.

 Pengembangkan pendidikan keterampilan dan

pelatihan

kewirausahaan

bagi

pemuda.

2.5.4

Mengembangkan

organisasi

dan lembaga perempuan.

 Pengembangan

kapasitas

pengurus

organisasi dan lembaga perempuan.  Peningkatn

kegiatan

organisasi

perempuan.

2.5.5

Memperdayakan organisasi dan lembaga

seni

dan

budaya

 Penetaan organisasi dan lembaga seni dan budaya daerah.  Pengembangan

daerah.

kapasitas

pengurus

organisasi dan lembaga seni dan budaya daerah.  Penyediaan prasarana dan sarana seni dan budaya daerah.

2.5.6

Melestaraikan seni dan budaya daerah.

 Pendataan dan pelestarian peninggalan seni dan budaya daerah.  Pengembangan

pusat-pusat

seni

dan

budaya daerah. 2.5.7

Mengembangkan

kerja

kemitraan pengembangan

sama dalam

seni

dan

 Pengembangan

kerjasama

pemerintah

daerah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan seni dan budaya daerah.

budaya daerah. 3.1

Meningkatkan jumlah dan mutu

 Revalitalisasi pos pelayanan terpadu.


II/7


layanan dan jaringan keluarga berencana.

3.2

 Penguatan kelembagaan dan jaringan pelayanan KB dan keluarga sejahtera.

Meningktakan jangkauan dan mutu layanan kesehata dasar puskesmas dan rumah sakit umum daerah.

 Pengembangan

fasilitas

kesehatan

puskesmas dan RSUD.  Penyediaan perlangkapan puskesmas dan RSUD.  Perluasan layanan kesehatan didaerah pedesaan.  Pengembangan

jaminan

kesehatan

masyarakat.  Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas dan RSUD.  Pengembangan

kerjasama

dalam

manejemen kesehatan.

4.1

Mengembangkan

sistem

administrasi pemerintahan desa

 Penataan dan pengembangan data dan informasi pembangunan desa.  Pelatihan dan pendampingan aparatur pemerintah desa.

4.1.2

Mengembangkan perencanaan dan

penganggaran

desa

berbasis kinerja.

 Pelatihan dan pendampingan aparatur pemerintah

desa

dalam

perencanaan,

penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBDesa.

4.1.3

Mengembangkan

manejemen

sumberdaya dan asset desa.

 Penataan pencatatan sumberdaya dan aset desa.  Penataan

pelaporan

dan

pengelolaan

sumber daya dan aset desa.

4.2

Meningkatkan koperasi dan UMKM

manajemen

 Peningkatan

kapasitas

koperasi

dan

pelaku UMKM.  Penyediaan prasarana dan sarana.  Perluasan akses permodalan.  Peningkatan penjaminan kredit koperasi dan UMKM.  Penyediaan

subsidi

biaya

angkutan


II/8


daerah pedalaman dan perbatasan. 4.2.3

Mengembangkan skala usaha

 Penyediaan tempat usaha.

koperasi dan UMKM.

 Peningkatan kerjasama dan kemitraan koperasi dan UMKM.

4.2.4

4.2.5

Mengembangkan

Lembaga

 Peningkatan kapasitas pengurus LKM.

keuangan mikro (LKM)

 Pengembangan permodalan LKM.

Mengembangkan Klinik bisnis.

 Revitalisasi forum bisnis desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dari musrenbang kabupaten.  Pelatihan

dan

pendampingan

pengelola

LKM

dalam

bagi

perencanaan,

pengenggaran, serta pengendaian dan evaluasi.

4.3

Mempercepat

pengembangan

pusat kegiatan lokal (PKL) di setiap kecematan sebagai pusat produksi,

layanan

jasa

dan

 Pengembangan kecamatan sebagai pusat produksi.  Pengembangan kecamatan sebagai pusat layanan jasa.  Pengembangan kecamatan sebagai pusat

pariwisata.

pariwisata.

4.3.2

Mengoptimalkan dengan

kerjasama

 Pengembangan forum kerja sama antar

pemerintah

daerah dalam perdagangan dan investasi.

kabupaten/kota lainya. 4.3.3

Mengembangkan agropolitan,

dan

agribisnis, minapolitan

berbasis komoditi unggulan.

 Perbaikan dan peningkatan infrastruktur.  Pengembangan pusat pembibitan dan pembenihan.  Penyediaan peralatan

pertanian dan

saran produksi.  Penyediaan jaminan kredit bagi petani dan nelayan.

4.3.4

Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan.

 Peningkatan

keterampilan

petani

dan

petani

dan

nelayan.  Pengembangan

kelompok

nelayan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014

II/9


 Peningkatan penyuluhan pertanian.  Pengembangan pusat-pusat pendidikan dan latihan petani dan nelayan.

4.4.1

Mempercepat pasarana

pembangunan dan

sarana

perdagangan dan perbankan.

 Pembangunan

pasar

desa

dan

kecamatan.  Pengembangan kerjasama dengan bank umum.

4.4.2

Mengembangakan

jaringan

 Peningkatan standar mutu layanan  Perluasan promosi dan pemasaran.

pemasaran.

 Perluasan pemasaran

jaringan hasil

distribusi tanaman

dan

pangan,

perkebunan, peternakan, dan perikanan.

4.4.3

Mengembangkan

kapastian

berusaha.

 Pengembangan pelayanan terpadu satu titik.  Penghapusan

berbagai

hambatan

investasi.  Penyediaan

prasarana

dan

sarana

pendukung investasi.

4.5.1

Meningkatkan pertanian

produktivitas

tanaman

pangan,

perkebunan,peternakan

dan

perikanan.

 Perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi.  Pengembangan pusat pembibitan dan perbenihan.  Penyediaan

peralatan

pertanian

dan

sarana produksi.  Pengembangan teknologi produksi dan teknologi pengelolaan pascapanen.

4.5.2

Melaksanakan

rencana

tata

ruang wilayah secara konsisten.

 Pengembangan sistem informasi berbasis spasial.  Penguatan kelembagaan.  Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.  Pencegahan penyalahgunaan tata ruang.  Penegakan hukum terhadap pelanggar RTRW


II/10


4.5.3

Meningkatkan masyarakat sumber

partisipasi dalam

dya

pengelola

alam

dan

lingkungan hidup.

 Pelaksanaan

kampanye

pelestarian

lingkungan hidup.  Pengembangan pilot kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.  Pemberian

penghargaan

kepada

masyarakat pelestarian lingkungan.

4.5.4

Membangun kesepahaman dan

rencana

kerjasama

dan

kesepakatan antara pemerintah

kemitraan pengelolaan sumberdaya alam

daerah,

dan lingkungan hidup.

pelaku

usaha

masyarakat

dan dalam

 Pengendalian

dan

pengawasan

pemeliharaan dan pelestarian

pelaksanaan kerjasama dan kemitraan

sumber

pengelolaan

daya

alam

dan

lingkungan hidup.

4.5.5

 Penyiapan

daya

daya

alam

dan

lingkungan hidup.

Membangun sistem pengelolaan sumber

sumber

alam

secara

berkelanjutan.

 Pengembangan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu.  Penguatan kelembagaan.

4.5.6

4.5.7

Mempertahankan daya dukung

 Penangan lahan kritis.

lingkungan hidup.

 Mitigasi bencana alam.

Menegakan

hukum

secara

 Pencegahan

konsisten terhadap perusakan

penambangan

sumberdaya

lingkungan hidup.

alam

dan

pembalakan liar

dan

liar, perusakan

 Pemberian sangsi hukum bagi pelaku

liangkungan hidup.

pembalakan liar, penebangan liar, dan perusak lingkungan hidup.

4.5.8

Melaksanakan

penataan

administrasi pertanahan.

 Pengembangan

sistem

informasi

pertanahan.  Pencegahan konversi lahan produktif.  Penegakan hukum terhadap pelanggar pertanahan.

4.5.9

Meningkatkan

manajemen

 Pengembangan sistem dan manajemen


II/11


pengelolaan limbah.

pengelolaan limbah.  Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat

dalam

peraturan

pengelolaan

limbah secara terpadu.

4.6.0

Membangun kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah daerah,

pelaku

usaha

dan

masyarakat

dalam

pemeliharaan dan pelestarian sumber

daya

alam

 Penyiapan

rencana

kerjasama

dan

kemitraan pengelolaan limbah.  Pengendalian

dan

pengawasan

pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan limbah.

dan

lingkungan hidup. 5.1.

Mengoptimalkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan

 Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.  Penegakan hukum terhadap pelanggaran

rencana tata ruang wilayah.

pemanfaatan fungsi kawasan.

5.2.1

Meningktkan

jaringan

transportasi darat, sungai dan udara

secra

terpadu

menghubungkan banggai

yang

kabupaten

kepulauan

dengan

kabupaten/kota lain.

 Pengembangan sistem transportasi antar kecamatan dan antar kabupaten.  Perencanaan dan pembangunan bandar udara.  Mengembangkan kemitraan

kerjasama

dengan

dan

pemerintah

kabupaten/kota lainya.  Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan swasta. 5.2.2

Mempercepat

pengembangan

pusat kegiatan lokal (PKL) di setiap kecamatan sebagai pusat produksi,

layanan

jasa

dan

 Pengembangan kecamatan sebagai pusat produksi.  Pengembangan kecamatan sebagai pusat layanan jasa.  Pengembangan kecamatan sebagai pusat

pariwisata.

pariwisata.

5.2.3

Mengoptimalkan dengan

kerjasama

 Pengembangan forum kerjasama antar

pemerintah

daerah dalam perdagangan dan investasi.

kabupaten/kota lainya. 5.3.1

Mengembangkan pengelolaan

prasarana

sistem dan

 Penetapan standar minimum prasarana dan sarana permukiman.


II/12


sarana sesuai standar minimum.

 Pembangunan

dan

pemeliharaan

prasarana dan sarana.

5.3.2

Mengembangkan

sistem

pemukiman yang bersih dan

 Penataan pemukiman.  Penyediaan

sehat.

6.1

dan

pemeliharaan

ruang

terbuka hijau.

Mengembangkan

pendidikan

dan latihan keterampilan dan

 Revitalisasi balai latihan kerja.  Penyediaan

keahlian.

prasarana

dan

sarana

pendidikan dan latihan.  Peningkatan kerjasama dengan swasta.

6.2

Meningkatkan kesetaraan dan

 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan

keadilan gender.

gender.

A. URUSAN WAJIB 1. Pendidikan Arah kebijakan bidang pendidikan, yaitu : a. Peningkatan, pemerlataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jejang pendidikan. b. Penuntasan buta huruf dan wajib belajar melalui program paket A, paket B, dan paket C. c.

Pengembangan sekolah kejuruan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja.

d. Peningkatan kemampuan Akademis dan Profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraantenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorentasi pada kondisi dan potensi daerah. e. Pembangunan dan rahabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai;

penyempurnaan

perpustakaan

di

masing-masing

sekolah

dan

sarana/prasarana pendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, bukubuku, ruang UKS, ruang Osis dan lain-lain. f.

Pemenuhan sekolah unggulan, dengan tetap memperioritaskan pendidikan bagi masyarakat terpencil dan miskin, serta

g. Peningkatan manejemen sekolah melalui optimalisasi penetapan manejemen berbasis sekolah, pemberdayaan komita sekolah, dewan pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan.


II/13


2. Kesehatan Arah kebijakan urusan kesehatan yaitu : a. Peningkatan pelayanan kesehatan. b. Peningkatan kualitas dan kualitas tenaga kesehatan. c.

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terpencil dan miskin.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas saran prasarana kesehatan. e. Peningkatan perilaku dan kemansirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif. 3.

Pekerjaan Umum Arah dan kebijakan prasarana jalan dan jembatan yaitu : a. Pembentukan struktur jaringan jalan, jembatan dan irigasi sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan. b. Meningkatan kapasitas introkoneksi antar wilayah. c. Pengendalian dan penanggulangan rob dan abrasi pantai secara terpadu dan sistemik. d. Pembangunan sistem drainase yang memadai. e. Pemenuhan kebutuhan air bersih/air baku masyarakat yang berkualitas khususnya wilayah pulau-pulau terpencil secara pesisir.

4. Perumahan Arah kebijakan permukiman yaitu : a. Perbaikan kualitas kawasan permukiman. b. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran konsep rumah sehat. c. Mendorong iklim investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana. 5. Penataan Ruang Arah kebijakan Penataan Ruang yaitu : a. Mewujudkan tata ruang wilayah yang sinergis, serasi dan berkelanjutan. b. Perencanaan tata ruang yang realistik dan implementatif. c. Konsistensi terhadap rencana tata ruang wilayah. 6. Perencanaan Pembangunan Arah kebijakan perencanaan daerah yaitu : a. Peningkatan

efektif

dan

keterpaduan

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan daerah. b. Peningkatan kerjasama pembangunan daerah. c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. 7. Perhubungan Arah kebijakan perhubungan yaitu a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi. b. Peningkatan manajemen transportasi dan pengembangan transportasi untuk wilayah terpencil dan terisolasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014

II/14


8. Lingkungan Hidup Arah kebijakan Lingkungan Hidup yaitu : a. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas. b. Peningkatan peran stakeholders kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup. c. Peningkatan kesadaraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. d. Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim 9. Ketahanan Pangan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan yaitu : a. Mewujudkan Banggai Kepulauan cukup pangan yang berkualitas. b. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui intensifikasi dan diverifikasi bahan pangan dan pengembangan agribisnis. c. Meningkatkan penyediaan dan akses terhadap teknologi pascapanen dan pemasaran hasil. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil Arah Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu : a. Membentuk dan menata sistem koneksi NIK berbasis SIAK dengan pusat dan lembaga terkait. b. Memperkuat sistem informasi data kependudukan. c. Meningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Arah Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yaitu a. Penyajian data dan informasi pengarusutamaan gender. b. Meningkatan pemberdayaan perempuan dan anak. c. Perwujutan kesetaraan dan keadilan Gender. d. Kesadaran Masyarakat dalam Ber-KB. e. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen KB, data dan kelembagaan. f. Meningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan. g. Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan bagi keluarga. 12. Pemberdayaan Masyarakat Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yaitu : a. Penguatan kelembagan masyarakat. b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah. c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana wilayah. 13. Sosial Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial yaitu : a. Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014

II/15


b. Pemberdayaan warga miskin dan pra sejarah. c. Peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana. d. Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat untuk pembangunan kesejahtraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. 14. Industri, Koperasi dan UKM Arah kebijakan pembinaan perkoperasian yaitu : a. Pemberdayaan Industri kecil/Home Industri, UKM dan Koperasi. b. Fasilitasi akses permodalan Industri kecil/Home Industri, UKM dan Koperasi. c. Peningkatan manajemen Industri kecil/Home Industri, UKM dan Koperasi. d. Peningkatan fasilitas dan promosi produk-produk Industri kecil/Home Industri, UKM dan Koperasi. e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Industri kecil/Home Industri, UKM dan Koperasi. f. Perluasan basis usaha dengan pengembangan sentra-sentra Industri kecil/Home Industri, UKM dan Koperasi. g. Peningkatan kemitraan usaha Industri kecil/Home Industri, UKM dan Koperasi. h. Pengembangan sarana dan prasarana distribusi barang dan produk. i. Pengembangan potensi produk unggulan daerah. j. Kerjasama peningkatan ekspor daerah. 15. Penanaman Modal Arah dan Kebijakan Penanaman Modal yaitu : a. Peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif. b. Peningkatan pelayanan dan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). c. Peningkatan kemintraan antar pemda, swasta dan masyarakat dalam bidang investasi d. Peningkatan sistem informasi yang menyajikan potensi investasi secara on line secara up to date. e. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah. 16. Bencana Arah dan kebijakan Bencana yaitu : a. Tersosialisanya dan mitigasi bencana. b. Terusnya data dan informasi daerah rawan bencana. c. Meningkatnya kapasitas satgas penanggulangan bencana dan berdayanya masyarakat dalam menghadapi bencana. d. Tersedianya peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. e. Terkelolanya logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.


II/16


17. Pemuda dan Olah Raga Arah kebijakan bidang Pemuda dan Olah Raga yaitu : a. Penguatan Organisasi Kepemudaan. b. Peningktan Budaya dan Prestasi Olahraga. c. Peningktan sarana prasarana Olahraga berskala Nasional dan Internasional. d. Peningkatan penguatan masyarakat dalam partisipasi pendidikan. e. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda. f. Meningkatkan kewirausahaan, kepoloporan dan kepemimpinan bagi pemuda. 18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Arah kebijakan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, yaitu : a. Peningkatan iklim politik yang kondusif. b. Penguatan lembaga sosial politik dan peran serta masyarakat c. Penegakan produk-produk hukum daerah. d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aperatur. 19. Pemerintahan Umum Arah kebijakan tata pemerintahan dan hukum yaitu : a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk-produk Hukum daerah. b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan Aparat Pemerintahan daerah. c. Peningkatan pengelolaan pemerintah dan keuangan daerah yang efektif, efisen, trasparan dan akuntabel. d. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. e. Peningkatan peran serta masarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 20. Urusan Kepegawaian. Arah kebijakan Kepegawaian yaitu : a. Terlaksananya diklat teknis dan fungsional b. Terlaksananya bimbingan teknis (Bimtek) dan Ujian Kedinasan PNS. c. Proses penangan kasus dan penegakan disiplin. d. Pengembangan sistem informasi kepegawaian SKPD Banggai Kepulauan. e. Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dan pengerusan berkas PNS secara Baik. f. Penataan sistem kenaikan pangkat dan pemberian penghargaan satya lencana. 21. Urusan Perencanaan Pembangunan. Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan yaitu : a. Peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. b. Peningkatan kerjasama pembangunan daerah. c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014

II/17


22. Komunikasi dan Informatika Arah kebijakan Komunikasi yaitu : a. Peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang komunikasi dan informasi. c. Peningkatan jalinan kemitraan dengan media masa

B. URUSAN PILIHAN 1.

Pertanian dan Peternakan Arah Kebijakan urusan pertanian dan peternakan, yaitu : a. Peningkatan produktifitas, produksi dan daya saing produksi hasil pertanian dan peternakan. b. Peningkatan kemampuan petani dan peternak serta penguatan lembaga pendukungnya. c. Peningkatan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas produksi dan harga pangan. d. Perluasan akses petani dan peternak untuk mengembangkan usaha melalui teknologi, informasi serta penyediaan sarana prasarananya. e. Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan yang berbasis sumber daya lokal.

2.

Perkebunan dan Kehutanan Arah Kebijakan urusan pekebunan dan kehutanan yaitu : a. Peningkatan produksi hasil perkebunan dan kehutanan terutama yang non kayu. b. Perluasan akses utuk pengembangan usaha melalui teknologi, informasi serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan dan kehutanan,. c. Peningkatan promosi dan prasarana hasil produksi perkebunan dan kehutanan yang berbasis sumber daya lokal.

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral Arah Kebijakan Pertambangan dan Energi yaitu : a. Pengelolaan energi dan sumber daya mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. b. Pemanfaatan dan pengendalian lahan bekas galian C, penataan lahan kritis serta penggunaan air bawah tanah (ABT). c. Peningkatan kapasitas dan keberagaman jenis ketenagalistrikan khususnya untuk wilyah pesisir dan terpencil.

4.

Pariwisata Arah kebijakan urusan Kepariwisataan yaitu : a. Pengembangan nilai-nilai budaya, peninggalan sejarah dan pemanfaatan potensipotensi wisata unggulan daerah.


II/18


b. Peningkatan manejemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan. c. Peningkatan promosi dan pemasaran lokasi pariwisata. d. Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam peningkatan kepariwisataan daerah. e. Penyelenggaran event wisata daerah. 5.

Perikanan dan Kelautan. Arah kebijakan urusan Kepariwisataan yaitu a. Mengelola dan peningkatan produktifitas sumber daya kelautan. b. Mengembangkan kawasan budidaya laut. c. Mempercepat pengembangan usaha perikanan yang maju dan kompetetif. d. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai. e. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan terumbu karang dan mangrove. f. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan peraturan perundangan.


II/19

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Recommend Documents