Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Review RPJM-Desa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019

Oktober 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 - 2019

Tim Penyusun: Pemerintah Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2014

[Type text]


Oktober 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdulilah kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya Kami dapat menyelesaikan Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019 di Desa Wlahar Wetan. Penyusun Review Naskah RPJMDesa ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka perencanaan mengenai pembangunan jangka menengah desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan atas dukungan semua pihak hingga tersusunnya Naskah Rancangan ini dan Tim Penulis menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dalam laporan ini. Karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat dihargai. Semoga Kegiatan yang dikerjakan ini memberikan manfaat yang nyata bagi Desa Wlahar Wetan di masa datang.

Wlahar Wetan, Oktober 2013

Tim Penyusun

[Type text]


Oktober 2014

SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN RPJM-Desa BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Dasar Hukum

1.3.

Pengertian

1.4.

Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA 2.1.

Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa 2.1.2. Demograf 2.1.3. Keadaan Sosial 2.1.4. Keadaan Ekonomi 2.1.5. Sarana dan Prasarana 2.2.

Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1.Pembagian Wilayah Desa 2.2.2.Struktur Organisasi Pemerintah Desa BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1.

Potensi

3.2.

Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1.

Visi dan Misi

4.1.1. Visi 4.1.2. Misi 4.2.

Kebijakan Pembangunan

4.2.1.Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.2.2.Potensi dan Masalah 4.2.3.Program Pembangunan Desa 4.2.4.Strategi Pencapaian BAB V

PENUTUP [Type text]


Oktober 2014

DAFTAR TABEL No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Klasifkasi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Luasan dan Penggunaan Lahan Desa Wlahar Wetan Jumlah Kepemilikan Ternak Desa Wlahar Wetan Jenis Kelembagaan Desa Wlahar Wetan

[Type text]


Oktober 2014

DAFTAR LAMPIRAN

No.

Lampiran

1.

Lampiran 1 Peta Sosial Desa

2.

Lampiran 2 Data Potensi, Masalah, dan Tindakan Pemecahan Masalah

3.

Lampiran 3 Rencana Pembangunan Desa

[Type text]


Oktober 2014

BAB I PENDAHULUAN

1. 1.

Latar Belakang Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya Otonomi Desa berdasarkan hak dan asal usul yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan dan meningkatkan daya guna potensi serta keanekaragaman sumber daya daerah. Di dalam penjabaran Undang-Undang secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri namun dalam penyusunan perencanaan desa tetap harus memperhatikan perencanaan prioritas pemerintah daerah

pemerintah

provinsi

dan

pusat

sehingga

pencapaian

tujuan

desa

mendukung pencapaian tujuan nasional. Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat sangat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa di dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan karena sebagian besar penduduk

berada

di

daerah

pedesaan.

Dengan

demikian,

keberhasilan

membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan

[Type text]


Oktober 2014

aparatur pemerintahan desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup, antara lain: 1. Mutu dan kesesuaian serta ketepatan perangkat lunak pembangunan desa

(peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain yang terkait), 2. Efektivitas sistem tata kelola dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 3. Kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan, 4. Kemampuan dan pemberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan

Desa. Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Desa, RPJM-Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka kualitas RPJM-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Penyusunan RPJM-Desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan

Permendagri

serta

mendorong

dan

memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM-Desa. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut perlu disediakan petunjuk teknis penyusunan RPJM-Desa yang merupakan turunan dari dan serta penjabaran secara rinci dari Permendagri Nomor 66 Tahun 2007. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perancanaan Pembangunan Desa bahwa Kepala Desa terpilih harus membuat RPJM-Desa 3 (Tiga) bulan setelah pelantikan yang

selanjutnya

digunakan

sebagai

pedoman

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Desa maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ke Bupati. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah, provinsi dan daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pedoman tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi [Type text]


Oktober 2014

lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah, provinsi dan daerah. Alokasi sumber daya desa harus mendukung penyelesaian masalah nasional dan masalah yang dihadapi daerah itu sendiri. RPJM-Desa Tahun 2013-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Secara tujuan dan sasaran pembangunan desa Wlahar Wetan adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (good government) kelembagaan dan organisasi perangkat desa, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dan peningkatan kualitas akses terhadap kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung perekonomian desa serta peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat

desa

berdasarkan

kebutuhan

masyarakat

desa.

Dalam

upaya

melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat beberapa peluang dan kendala strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan,

yaitu

munculnya

beberapa

issue

strategis

nasional

yang

diantaranya adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pemanasan Global (Global Warming), Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat, Belum optimalnya pemanfaatan kawasan atau tata ruang wilayah, Pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur serta lingkungan, Keuangan, Aset dan Badan Usaha Milik Desa Masih rendahnya kinerja lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Pemerintah Desa Wlahar Wetan berusaha mengembangkan potensi dan

meminimalisasi kekurangan yang dimiliki untuk merespon peluang dan kendala yang muncul atas issue-issue strategis tersebut guna melaksanakan dan mencapai [Type text]


Oktober 2014

kinerja pembangunan jangka menengah 2013-2019. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata serta pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran. Sesuai dengan flosofs pembangunan yang ada sekarang ini yaitu “Desa Membangun” melalui bentuk dan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menggali kebutuhan masyarakat bukan hanya sekedar keinginan dari masyarakat saja melainkan suksesnya pembangunan di desa perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. 1. 2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Undang-Undang Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844); [Type text]


Oktober 2014

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader

Pemberdayaan Masyarakat; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profl Desa/Kelurahan; 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 16) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; 17) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata

Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas; [Type text]


Oktober 2014

18) Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 636/140). 19) Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wlahar Wetan Tahun 2013-2018; 20) Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Berita Desa Pemerintah Desa Wlahar Wetan Tahun 2014 Nomor 2). 1.3. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. 1.4. Maksud dan Tujuan 1.4.1.

Maksud

Penyusunan Dokumen RPJM-Desa Wlahar Wetan Tahun 2013–2019 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk memberikan: 1. Arah kebijakan pembangunan Desa Wlahar Wetan, 2. Arah kebijakan keuangan Desa Wlahar Wetan, 3. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan

yang dituangkan dalam Program Pembangunan dan Rencana Kerja. 1.4.2.

Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Wlahar Wetan Tahun 2013–2019 ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut: 1. Untuk menjabarkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan-kebijakan dan

program-program pembangunan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wlahar Wetan. [Type text]


Oktober 2014

2. Sebagai pedoman dasar perencanaan, kegiatan, pelaksanaan pembangunan

desa secara lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam 6 (enam) tahun dan merangkum kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa yang dijabarkan dalam kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa Wlahar Wetan. 3. Menampung

berbagai

aspirasi

pemangku

masyarakat kepentingan

dan

membangun

(stakeholders)

konsensus

dengan

pembangunan

untuk

menentukan arah pembangunan Desa Wlahar Wetan di masa yang akan datang

yang

penyusunannya

mengacu

dan

menyelaraskan

kebijakan

pembangunan sesuai kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas.

[Type text]


Oktober 2014

BAB II PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa Desa Wlahar Wetan secara administrasi termasuk wilayah Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas ring selatan, terletak disebelah Timur Kecamatan Patikraja dan disebelah Utara Sungai Serayu. Dari Ibu Kota Kecamatan Kalibagor Desa Wlahar Wetan berjarak + 6 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dalam waktu 15 menit, sedangkan Desa Wlahar Wetan dari pusat Kabupaten Banyumas yang bertempat di Purwokerto berjarak + 15 km yang dapat ditempuh mengunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit, orbitasi/jarak ke pusat pemerintahan provinsi 212 km dapat ditempuh menggunakan mobil sekitar 4 jam dan ke pusat pemerintahan negara 447 km dapat ditempuh menggunakan mobil sekitar 8 jam. 2.2. Sejarah Pembangunan Desa Sejarah Desa Wlahar Wetan dimulai dengan cerita sesepuh-sesepuh desa yang tidak tercatat dalam dokumen resmi pemerintahan desa baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan cerita tersebut merupakan cerita turun temurun yang dilakukan antar generasi. Desa Wlahar Wetan dahulu pada masa sebelum kemerdekaan yakni Pada akhir tahun 1904 Kilurah Karawang telah memimpin Desa Wlahar Wetan yang selanjutnya digantikan oleh Kilurah Wangsa Reja pada tahun 1905 sampai tahun 1945 dengan kepemimpinannya yang cukup lama yakni selama 45 tahun sebelum merdeka. Berdasarkan sejarah yang informasinya diberikan secara turun temurun kepada generasi berikutnya bahwa perjalanan panjang sejarah desa Wlahar Wetan yang tercatat dan merupakan hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat yang pernah mengalami Lurah atau Kepala Desa di Desa Wlahar Wetan yang dialami oleh tokoh masyarakat yang dapat menceritakan sejarahnya dimulai kepemerintah desa dalam periode waktu

[Type text]


Oktober 2014

yang pernah menjadi lurah atau Kepala Desa sejak tahun 1904 sampai dengan tahun 2014 adalah: 1. Kilurah Karawang

Pada masa sebelum kemerdekaan jabatan lurah merupakan bagian dari ketua adat

yang

jabatannya

tidak

terbatas

dan

dapat

diturunkan

kepada

anak-anaknya. Menurut cerita orang tua yang pernah mengalami Kilurah Karawang memimpin Desa Wlahar Wetan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. 2. Kilurah Wangsareja

Merupakan pengganti dari lurah terdahulu dari tahun 1905 sampai tahun 1945 Kilurah Wangsareja memulai kepemimpinannya selama 45 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Sanwirejda (Daldiri)

Merupakan lurah yang memimpin Desa Wlahar Wetan menurut cerita menjabat menjadi lurah pada awal-awal kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1986 yang pada masa kepemimpinannya cukup jelas sehingga terbentuk pembangunan fsik antara lain: a)

Pembangunan sarana pendidikan sekolah dasar,

b)

Pembagian rukun kampung,

c)

Dibangunnya kantor desa,

d)

Dibangunnya sarana olah raga,

e)

Dibangunnya jalan besar desa.

Pada Tahun 1985 ditunjuk Bpk. Kastono sebagai Ymt. Kepala Desa Wlahar Wetan guna membuat dan melaksanakan proses pemilihan Kepala desa di akhir tahun 1985. 4. Warno

Kepemimpinan selanjutnya melalui sistem atau proses demokratis maka terpilihlah Bapak Warno sebagai Kepala Desa yang menjabat mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 1994. Dimasa kepemimpinannya juga nampak kemajuan dan penyempurnaan pembangunan yang telah direncanakan antara lain: a)

Penyempurnaan Kantor Desa, [Type text]


Oktober 2014

b)

Masuknya jaringan listrik PLN masuk desa,

c)

Diadakannya kegiatan pertanian supra insus,

d)

Dibidang keagamaan terbangunnya sarana-sarana ibadah yang lebih baik,

e)

Masuknya Program Pendidikan Kejar paket A.

Dengan adanya kekosongan waktu masa jabatan pada Tahun 1994 di perbantukan tugas-tugas kepala desa dengan ditunjuk Ymt. Kepala Desa yaitu Bpk. Suwarto. 5. B. Siran

Pemilihan Kepala Desa selanjutnya yang terpilih Bapak Basiran yang menjabat dari tahun 1995 sampai dengan 1999. Pada masa kepemimpinan beliau juga banyak dirasakan oleh warga masyarakat Desa Wlahar Wetan terutama dibidang olahraga yang beberapa kali Desa Wlahar Wetan mendapat juara kompetisi sepak bola dalam berbagai turnamen dan kejuaraan tingkat Kecamatan, dengan hasil pembangunan berupa: a) Pembangunan Jalan Desa, b) Pembangunan Pasar Desa, c) Pembentukan Koperasi MEKAR, d) Kepengurusan Karang Taruna Bina Pagar Muda XX e) Pelatihan HANSIP/HANRA. Dengan meninggalnya Kepala Desa Bpk. B. Siran sebelum purna tugas kepemimpinan,

maka

jabatan

Kepala

Desa

Wlahar

Wetan

mengalami

kekosongan, berdasarkan SK Bupati Banyumas No. 141/666/1999 tanggal 15 Juli 1999 ditunjuk Ymt. Kepala Desa Wlahar Wetan Periode 1999-2000 (Bpk. Arif Hidayat) sehingga terlaksanakan kurang lebih sebagai berikut: a) Pembentukan Dharma Tirta, b) Program bantuan dana cengkih kepada kelompok tani, c) Pembuatan Embung dan bantuan lumbung desa untuk simpan pinjam, d) Pembinaan UED-SP dan PDM-DKE, e) Pembenahan dan penantaan kantor desa. dan dilanjutkan dengan penunjukan kembali Ymt. Kepala Desa Suwarto di tahun 2000-2001 dengan kegiatan yang dihasilkan berupa Proyek P3DT Tahun 2000.

[Type text]


Oktober 2014

6. Darsono

Pada masa pemilihan selanjutnya terpilihlah Bpk. Darsono sebagai Kepala Desa masa periode tahun 2001 sampai dengan 2006. Pada masa kepemimpinan beliau juga banyak pembangunan yang dirasakan masyarakat Desa Wlahar Wetan baik dibidang sarana prasarana pertanian dan tempat-tempat ibadah yang lebih memadai serta sarana perhubungan jalan desa yang lebih bagus, dengan hasil pembangunan berupa: a) Adanya Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah

Daerah (P2MPD) untuk pengerasan jalan desa, b) Rehabilitasi Gedung Balai Desa, c) Pembangunan Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa, d) Perbaikan DAM saluran irigasi dan Pendataan PSE 05.

Dengan adanya kekosongan waktu masa jabatan pada Tahun 2006-2007 di perbantukan tugas-tugas kepala desa dengan ditunjuk Ymt. Kepala Desa yaitu Bpk. Arif Hidayat. 7. Slamet

Menjabat menjadi Kepala desa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah: a) Pengaspalan jalan desa dan pembuatan jalan setapak (biaya swadaya, ADD b) c) d) e) f) g) h)

dan Alokasi dana Kabupaten), Normalisasi saluran irigasi dengan alat berat (excavator), Adanya Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Pembuatan tembok keliling kuburan desa, Adanya Program TMMD pengaspalan Jalan Desa ke Grumbul Taman Sari, Pengembangan pembangunan gedung balai desa tahap I dan II, Kegiatan PNPM Pedesaan berupa pembangunan Drainase dan Talud, Kegiatan pendidikan melalui bantuan keuangan langsung dari DEPSOS

untuk anak sekolah dasar, i) Kegiatan kesehatan melalui POSYANDU melalui 4 posyandu balita dan 1 pos lansia. Selanjutnya Bpk. Dodiet Prasetyo Adiyanto, ST terpilih sebagai Kepala Desa untuk masa periode jabatan tahun 2013 sampai dengan 2019.

[Type text]


Oktober 2014

Demikian sekelumit sejarah pembangunan Desa Wlahar Wetan sampai dengan saat ini dan dengan PDPP ini maka diharapkan dapat menghasilkan dokumen RPJM-Desa yang akan mendorong dan memacu pembangunan secara maksimal di berbagai bidang bagi Desa Wlahar Wetan.

2.3. Demograf 2.3.1.

Letak dan Luas Wilayah

Desa Wlahar Wetan terdiri atas 2 Dusun yaitu Dusun I dan Dusun II. Wilayah Dusun I berada di sebelah timur yang terdiri dari 1 RW dan 8 RT, dan Dusun II terletak di sebelah Barat yang terdiri dari 1 RW dan 10 RT, yang merupakan daerah dataran rendah dan mempunyai batas-batas sebagai berikut: • Sebelah Utara Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor, •

Sebelah Selatan Grumbul Congot Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor,

•

Sebelah Barat Desa Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja,

•

Sebelah Timur Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor.

Luas wilayah Desa Wlahar Wetan adalah = 384, 29 ha/m2, terbagi atas: •

Tanah sawah

: 195, 69 ha/m2

•

Tanah tegalan

: 75, 60 ha/m2

•

Tanah darat

: 28, 60 ha/m2

•

Tanah lain – lain

: 84,40 ha/m2

2.3.2.

Topograf dan Jenis Tanah

Desa Wlahar Wetan terletak di antara 109⁰27’30’’-109⁰28’13’’ garis Bujur Timur dan 7⁰50’-7⁰50’84’’ garis Lintang Selatan memiliki topograf dataran rendah dengan kemiringan rata-rata 4% dan berada pada ketinggian rata-rata 25-100 dpl dengan bentuk topograf agak bergelombang sampai berbukit. Desa Wlahar Wetan memiliki jenis konfgurasi jenis vertisol tanah liat tinggi yang mengembang pada

[Type text]


Oktober 2014

waktu basah dan pecah-pecah pada waktu kering, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: •

Tanpa horizon eluviasi dan iluviasi.

•

Koefsien mengembang dan mengerut tinggi jika dirubah kadar airnya.

•

Bahan induk basaltik atau berkapur.

•

Mikroreliefnya gilgei.

•

Konsistensi luar biasa plastis. Tanah ini tersebar di daerah dengan musim kering musiman. Di pulau jawa

banyak digunakan untuk lahan pertanian padi sawah. Di Indonesia jenis tanah ini terbentuk pada tempat-tempat yang tingginya tidak lebih dari 300 meter di atas muka laut. Melihat dari struktur yang mengembang

pada waktu basah dan

pecah-pecah pada waktu kering dan ciri-ciri maka suhu tanah ini tergantung musim di daerah tersebut. Ketika musim kering suhu di daerah tersebut akan panas begitu juga dengan tanah sehingga tanah akan pecah-pecah begitu pun sebaliknya.

2.3.3.

Iklim

Karena letak wilayahnya pada topograf dataran rendah maka Desa Wlahar Wetan termasuk beriklim tropik dengan suhu atau temperatur tahunan rata-rata antara 32-36⁰C dan kelembaban rata-rata 55%-70% serta termasuk daerah yang berkategori sifat hujannya dibawah normal dilihat distribusi bulanan curah hujan yang rendah antara 21-50 mm (Data BMKG) dan pergantian musim hujan dan kemarau nyata. 2.4. Keadaan Sosial Ekonomi 2.4.1.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Wlahar Wetan pada akhir bulan Desember tahun 2013 mencapai 3.372 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.726 jiwa

[Type text]


Oktober 2014

(51,19%) dan perempuan sebanyak 1.646 jiwa (48,81%), memiliki 931 KK sehingga dalam setiap keluarga rata-rata terdiri dari 4 (empat) orang. Tabel 2.1. Klasifkasi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kelompok Umur (Tahun)

Laki-laki (Jiwa)

0–5

151

148

299

6 – 10

115

122

237

11 – 15

105

96

201

16 – 20

120

102

222

21 – 25

155

144

299

26 – 30

143

124

267

31 – 35

102

112

214

36 – 40

126

109

237

41 – 45

120

110

230

46 – 50

129

120

249

51 – 55

117

103

220

56 – 60

103

105

208

61 – 65

101

96

197

66 – 70

87

85

172

> 71

52

70

118

Jumlah

1726

1646

3372

Perempuan (Jiwa)

Jumlah (Jiwa)

Sumber : Data sekunder Desa Wlahar Wetan, 2013

Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut klasifkasi umur. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja menyebabkan tingginya anggaran pembangunan karena harus menyediakan tenaga kerja dari luar daerah. Namun sebaliknya apabila disuatu daerah terjadi lonjakan jumlah tenaga kerja maka akan terjadi persaingan yang kurang sehat antar pekerja dan banyaknya angkatan kerja terpaksa keluar dari daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Maka pada umumnya masyarakat pedesaan lebih banyak angkatan kerja yang berusia lanjut sehingga proses pembangunan sedikit mengalami kendala karena yang memiliki potensi dan keahlian biasanya enggan untuk tinggal di pedesaan. Usia angkatan kerja dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu: [Type text]


Oktober 2014

1) Angkatan kerja muda usia 15-25 tahun; 2) Angkatan kerja sedang usia 25-55 tahun dan; 3) Angkatan kerja tua usia diatas 55 tahun.

Maka dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja Desa Wlahar Wetan dari jumlah penduduk untuk angkatan kerja muda mencapai 15,460 %, angkatan kerja sedang sebesar 42,047 % sedangkan untuk angkatan kerja tua sebesar 17,122 %. 2.4.2.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Wlahar Wetan termasuk masih sedang karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan masih belum maksimal yakni angka putus sekolah dasar masih ada pada tahun-tahun sebelumnya. Desa hanya memiliki satu SD Negeri, 1 buah Yayasan Taman Kanak-kanak. Baru pada tahun 2010 berdiri Kelompok Bermain PAUD, Sehingga diharapkan dapat meningkatkan jenjang kelulusan masyarakat yang tadinya hanya tamat SD namun kedepan minimal masyarakat lulus pada tingkat SMP dan program nasional pendidikan dasar 9 tahun di Desa Wlahar Wetan dapat tercapai 100% dan menekan angka putus sekolah pendidikan dasar. Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Jiwa)

1

Tidak tamat SD

50

2

Tamat SD

125

3

Tamat SMP

378

4

Tamat SMA

274

5

Tamatan D1

21

6

Tamatan D2

5

7

Tamatan D3

15

8

Tamatan S1

12 Jumlah

880


[Type text]


2.4.3.

Oktober 2014

Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh dimana mereka tinggal dan hidup karena Desa Wlahar Wetan termasuk dalam wilayah pertanian maka sebagian besar mengandalkan hidup pada hasil pertanian baik itu pertanian sawah maupun pertanian kebun. Ketersediaan tenaga kerja untuk Desa Wlahar Wetan masih didominasi oleh lulusan SD/SMP atau yang sederajat hal ini dapat mempengaruhi kualitas kerja dan pengalaman serta pendapatan yang rendah, oleh karena itu mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani, buruh tani, pekerja bangunan, serta menjadi buruh diluar desa dengan penghasilan yang rendah. Dengan penghasilan yang rendah berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian No.

Mata Pencaharian

Jumlah (Jiwa)

1.

Petani

427

2.

Buruh Tani

103

3.

PNS/TNI/POLRI

39

4.

Pegawai Swasta

52

5.

Pedagang

6.

Buruh Industri

65

7.

Buruh harian lepas

96

8.

Tukang

25

9.

Pengangkutan

16

Lain-lain

32

10.

121

Jumlah

976


2.6.4. Pola Penggunaan Lahan Penggunaan lahan masyarakat tidak lepas dari sejarah, dimana masa-masa penjajahan Belanda Desa Wlahar Wetan termasuk penghasil cengkeh karena pada masa itu cengkeh merupakan primadona untuk tanaman perkebunan. Akibat harga cengkeh yang rendah maka masyarakat banyak yang menebangnya kemudia [Type text]


Oktober 2014

diganti dengan tanaman albasia. Namun pada dasarnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat lebih menyukai dengan keanekaragaman hayati. Luas Desa Wlahar Wetan seluruhnya sekitar 384,29 Ha/m2, dimana penduduknya mempunyai pekerjaan sebagai petani, petani buruh dan buruh harian lepas. Maka pola pemilikan lahan sangat berkaitan erat dengan mata pencahariannya. Perincian masing-masing penggunaan lahan di Desa Wlahar Wetan adalah sebagai berikut: Tabel 2.4. Luasan dan Penggunaan Lahan Desa Wlahar Wetan No.

Penggunaan Lahan

Jumlah (Ha)

1.

Persawahan

195,690

2.

Pemukiman

38,600

3.

Pekarangan

28,510

4.

Perikanan

5.

Pangkuan hutan

6.

Pendidikan

0,420

7.

Perkantoran

0,115

8.

Lapangan

0,210

9.

Lain-lain

0,185 -

120,560 Jumlah

384,290


2.6.5. Kepemilikan Ternak Penduduk desa Wlahar Wetan sekitar 35% memelihara ternak kambing, baik kambing jawa randu maupun kambing kacang. Pemeliharaan ternak dipilih penduduk

desa

memanfaatkan

sebagai lahan

yang

tabungan

hidup

masih

tersedia

yang

juga

banyak

digunakan

padang

rumput

untuk dan

memanfaatkan dari hasil tanaman pertanian dan perkebunan sehingga pakan ternak bisa didapatkan. Jenis ternak yang dipelihara antara lain sapi, kambing, kelinci, ayam dan bebek. Pemeliharaan ternak dilakukan oleh penduduk desa wlahar wetan sebagai pekerjaan sambilan dan bukan sebagai pekerjaan pokok. Hewan ternak berupa sapi, kambing, ayam, sebagian besar dikandangkan oleh penduduk, hal ini [Type text]


Oktober 2014

dikarenakan kterbatasan atau kurangnya lahan yang dimiliki. Jumlah kepemilikan binatang ternak dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5. Jumlah Kepemilikan Ternak Desa Wlahar Wetan No.

Kepemilikan Ternak

Jumlah

1.

Jumlah Pemilik Ternak Sapi

105

2.

Jumlah Pemilik Ternak Kambing

165

3.

Jumlah Pemilik Ternak Kerbau

4

4.

Jumlah Pemilik Ternak Babi

2

5.

Jumlah Pemilik Domba

6.

Jumlah Pemilik Ternak Itik

7.

Jumlah Pemilik Ternak Ayam

8.

Jumlah Buruh Ternak

20 5 275 15 Jumlah

591


2.6.4.

Sistem Usaha Tani

Ditinjau dari komoditas yang diusahakan masyarakat adalah komoditas pertanian seperti padi, jagung, ketela, ubi jalar dan dari komoditas perkebunan seperti kopi, cengkeh, kelapa, jengkol, petai serta komoditas kehutanan seperti komoditas kayu albasia, sengon, bambu dan kayu tahun lainnya. Komoditas unggulan pada sekarang ini sudah tidak ada lagi, hal tersebut dikarenakan jenis tanaman yang diusahakan sangat bervariasi. Namun lebih didominasi oleh hasil kehutanan rakyat berupa albasia dan sengon. Pada tahun 2012 ini mulai dikembangan usaha tani jati unggul pola bagi hasil dengan memanfaatkan lahan pribadi untuk daerah-daerah yang tidak dapat digunakan untuk lahan produktif pertanian bekerjasama dengan unit UBH-KPWN Pusat Jakarta. 2.5.2.

Kelembagaan Desa

Dalam Hal ini kelembagaan desa diartikan organisasi yang

melaksanakan

berbagai fungsi mitra penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan [Type text]


Oktober 2014

desa, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa serta pelayanan sosial maupun kegiatan ekonomi. Kelembagaan desa yang ada sekarang ini sudah berjalan cukup baik hanya saja perlu peningkatan kapasitas pengurus agar lembaga yang ada bisa dan mampu mandiri dalam mengelola lembaga tersebut. Adapun lembaga yang ada yaitu : Tabel 2.6. Jenis Kelembagaan Desa Wlahar Wetan No.

Kelembagaan Desa

Jumlah

1.

Pemerintah Desa

8 Orang

2.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

7 Orang

3.

LKMD

12 Orang

4.

RT

85 Orang

5.

RW

6 Orang

6.

PKK

45 Orang

7.

Hansip/Linmas

23 Orang

8.

Kader Pembangunan Desa (KPD)

9.

Karang Taruna

25 Orang

10.

Kelompok Tani (4 Kelompok)

90 Orang

10.

Kelompok Wani Tani (KWT)

55 Orang

11.

Lembaga BKD

12.

Kelompok Petani Pemakai Air (P3A)

13.

PAUD

7 Orang

14.

TPA/TPQ

6 Orang

15.

TK

4 Orang

5 Orang

3 Orang 95 Orang


2.5. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk sarana dan prasarana jalan di Desa Wlahar Wetan masih banyak [Type text]


Oktober 2014

membutuhkan perbaikan dan rehabilitasi sebagai prasarana utama perhubungan jalan desa, ditambah adanya jalan utama jalur provinsi sekarang ini sebagai sarana transportasi angkutan baik lokal, kabupaten maupun nasional. Untuk sarana dan prasarana bidang pendidikan di Desa Wlahar Wetan sudah memiliki 1 (satu) unit Sekolah Dasar hanya saja butuh pengembangan adanya prasarana penunjangnya, lalu sudah berdirinya Pendidikan Anak Usia (PADU) tahun 2010 yang berubah program menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan model Kelompok Bermain bernama POS PAUD Mulia Bangsa, dan pada tahun 2014 Pemerintah Desa merintik pendirian TK. Pertiwi dikarenakan belum tersedia melalui RKP Desa Tahun 2015 sedangkan SD sudah ada dengan adanya program SD Satu Atap namun untuk prasarana penunjang pada tahun mendatang masih kurang dari sarana prasarana belum lagi rehabilitasi ruang belajar dan ruang laboratorium yang lainnya. Sarana utama yang masih banyak kekurangan terutama masalah balai desa yang sudah rusak, rehabilitasi gedung pertemuan/serbaguna, lapangan sepak bola yang tidak memenuhi standar, sarana air bersih, jalan pertanian dan bendung/irigasi yang sampai saat ini masih bersifat irigasi setengah teknis tetapi tidak adanya aliran air dari induk kali banjaran III sehingga kondisi persawahan hanya mengandalkan tadah hujan/musim penghujan. 2.7. Kondisi Pemerintahan Desa Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan) dari desa dengan : • • • •

Ke Ke Ke Ke

Pusat Pusat Pusat Pusat

Pemerintahan Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Propinsi Ibukota Negara

: : : :

6 Km 15 Km 212 Km 447 km

Lama Lama Lama Lama

tempuh tempuh tempuh tempuh

: : : :

15 menit 35 menit 6 jam 10 Jam

2.8. Pembagian Wilayah Desa 2.8.1.

Batas Wilayah

• •

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaliori dukuh congot dan sungai

• •

serayu. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wlahar Kulon kecamatan Patikraja. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaliori. [Type text]


Oktober 2014

Luas wilayah Luas Wilayah Desa Wlahar Wetan adalah 384,389 Ha, Luas wilayah terdiri dari : Tanah Tanah Tanah Tanah

• • • •

2.8.2.

Sawah Tegalan Darat Lain-lain

: : : :

195,69 75,600 28,600 84,499

Ha/M2 Ha/M2 Ha/M2 Ha/M2

Wilayah bawahan

Wilayah yang dikoordinasikan melalui Kepala Dusun meliputi : a. b.

Kepala Dusun I membawahi Grumbul wetan, rawa-wiru dan pertinggi. Kepala Dusun II membawahi gerumbul kulon, Taman sari, tambangan dan pengarengan /lor sawah.

Jumlah Rukun Warga ada 2 buah terdiri dari: a. RW 1 terdiri dari 8 RT b. RW 2 terdiri dari 10 RT

2.8.3. 1. 2. 3. 4.

Tanah Banda Desa

Tanah Sawah Tanah Pekarangan Kolam Lain-lain

2.9. 2.9.1.

: : : :

18,45 1,58 0,00 0,21

Ha Ha Ha Ha

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perangkat Desa

Jumlah Perangkat Desa sebanyak 8 orang terdiri dari: Kepala Desa Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Umum Kepala Dusun I Kepala Dusun II Kasi. Pemerintahan Dan Pembangunan 7. Kasi. Kesra/kesdaya 8. Staff Kasi Kesra (Kayim) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

: : : : : :

Dodiet Prasetyo Andiyanto, ST Warliyah Musabiyanto Sobirin Iksan Daryo

: Agus Sulistiyono : Solekhan [Type text]


Oktober 2014

Sesuai dengan PERDA No. 12 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Pemerintah dan Perbup No. 21 Tahun 2008 serta Perdes No. 3 Tahun 2008 Pemerintah Desa Wlahar Wetan mengacu pola minimal dalam pelaksanaannya.

2.9.2.

Badan Perwakilan Desa

Badan Perwakilan Desa terdiri dari 7 orang: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketua Wakil Ketua Sekretaris Kabid. Pemerintahan Kabid. Pembangunan Kabid. Kemasyarakat Anggota

: : : : : : :

Imam Supriyatno H Warsito Musdiarto Wartono Sartun Abu tolib Yulianto

Keputusan Bupati Banyumas No. 1847 Tahun 2013 tentang Peresmian Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2013-2019

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wlahar

[Type text]

Oktober 2014


BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi Sebagaimana pada umumnya desa-desa sudah barang tentu sangat kaya dengan sumber daya alam baik berupa keindahan alam, kayu, sumber mata air. Desa Wlahar Wetan yang tidak begitu jauh dengan Sungai Serayu sudah barang tentu pada masa depan sangat memungkinan untuk dikembangkan sebagai penunjang ekonomi di bidang petanian, peternakan, perikanan, hortikultura dan agroindustri maupun agrobisnis. Disamping itu pada saat sekarang ini sudah dikembangkan

pertanian

usaha

tani

jati

unggul

pola

bagi

hasil

dengan

memanfaatkan lahan pribadi oleh masyarakat yang bekerjasama dengan unit UBH-KPWN Pusat Jakarta. Selain itu masih ada beberapa hal sumber daya alam yang masih bisa digali dan dikembangkan diantaranya : •

Lahan pertanian yang masih bisa ditingkatkan produktiftasnya dengan

•

penerapan berbagai teknik dan teknologi tepat guna, Sumber Daya Manusia yakni hampir 85% mata pencaharian masyarakat desa

•

adalah sebagai petani dan buruh tani, Lahan pekarangan yang belum secara

•

masyarakat, Wilayah dan sumber daya manusia yang produktif untuk meningkatkan

maksimal

termanfaatkan

oleh

pendapatan dan perekonomian. 3.2. Permasalahan Kondisi yang dihadapi desa Wlahar Wetan di era otonomi desa ke depan sangat komplek, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius dan bersungguh-sungguh. Sejalan dengan visi pembangunan yang akan dijalankan dan ingin

diwujudkan

serta

mendasari

pada

misi

yang

akan

ditempuh

guna

mewujudkan visi pembangunan dimaksud, maka dapat diidentifkasi adanya 5

[Type text]


Oktober 2014

(lima) isue–isue strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi desa saat ini: 1. Rendahnya pemberdayaan masyarakat dan kemampuan desa

Ditinjau

dari

aspek

ekonomi

berbagai

pembangunan

yang

dilaksanakan

permasalahan

selama

ini

antara

yang

dihadapi

lain

ditingkat

pemerintahan, kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif yang membuat pemerintah desa masih belum menemukan solusi karena lembaga yang ada tidak mendapatkan bimbingan teknis dan belum sepenuhnya dijalankan dengan program yang diterima, lemahnya kemampuan masyarakat untuk mengembangkan organisasi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Dari aspek sosial terdapat keterbatasan data dan informasi serta ego sektoral dimana saling tumpang tindihnya pada lembaga yang ada, karena setiap ada program harus membuat lembaga baru yang mengurusi, padahal di desa sudah ada lembaga yang secara tugas dan fungsinya sama dan yang menjadi kesulitan adalah usulan program kerja lembaga tersebut kadang tidak dijalankan

oleh

anggota-anggotanya.

Dengan

tingkat

kemampuan

dan

pendidikan yang belum memadai maka dilapangan masih menghadapi kendala seperti kurangnya biaya untuk sosialisasi, sarana dan prasarana penunjang, kualitas sumber daya yang terbatas serta kultur budaya yang kurang mendukung disamping masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. 2. Masih belum maksimalnya tingkat pendidikan masyarakat

Sebagai bagian dari rendahnya tingkat ekonomi maka berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat karena tidak mampu membiayai sekolah anaknya sampai dengan pendidikan menengah dan putus sekolah. Dengan rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan akan mengalami hambatan karena rendahnya penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesenjangan pendidikan terutama dialami oleh perbedaan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan, maka kedepan diharapkan masyarakat sudah siap menjalankan program nasional pendidikan. Dilaksanakannya otonomi pendidikan menuntut peran sekolah, orang tua dan masyarakat turut [Type text]


Oktober 2014

serta dalam perencanaan sampai dengan pengawasan bidang pendidikan karena permasalahan yang dihadapi sekarang ini antara lain, kurangnya pemerataan, rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, belum optimalnya manajemen sistem pendidikan dan kurangnya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan pendidikan. 3. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga merupakan efek dari rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, dimana biaya obat dan pelayanan kesehatan semakin meningkat sementara kemampuan masyarakat merosot. Dengan adanya Poliklinik/Pos Kesehatan Desa (PKD) maupun puskesmas pembantu tingkat desa diupayakan dapat memberikan pelayanan dasar kesehatan di masyarakat dan terjangkau juga dapat melayani masyarakat yang miskin. Disamping itu pelayanan posyandu juga perlu ditingkatkan baik sarana prasarana dan pemberdayaan kader posyandu itu sendiri. Karena posyandu merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan balita yang sebagai generasi penerus bangsa. Sehubungan dengan mahalnya harga obat-obat maka perlu adanya upaya kegiatan pelatihan dan sosialisasi manfaat dan penggunaan

obat-obat

tradisonal

serta

diharapkan

sampai

dengan

pengembangan produk obat-obat tradisional. 4. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat

Masalah pembangunan yang sangat mendesak pada saat ini adalah masalah kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat Desa Wlahar Wetan yang sebagian besar adalah penduduk miskin dengan tingkat ekonomi yang rendah disertai rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan banyaknya pengangguran. 5. Adanya kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air

Sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan harus ada keseimbangan, khususnya masalah mata air, mengingat Desa Wlahar Wetan merupakan desa yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah dengan bertani sehingga lebih banyak berinteraksi dengan lahan persawahan dan bukit. Ketika hutan rusak maka akan berdampak pada berkurangnya sumber daya air. Air di sungai yang belum terjangkau karena jarak yang lumayan jauh sehingga belum [Type text]


Oktober 2014

bisa termanfaatkan oleh para petani. Begitu pula dengan air ketika bicara air maka seluruh masyarakat akan dari hulu sampai hilir akan mempermasalahkan air. Bila air tidak lancar maka akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat, oleh karena itu pembenahan sumber daya air perlu dilestarikan dan hutan sebagai salah satu penahan siklus peredaran air dimuka bumi ini. Apabila hutan rusak maka berdampak pada sumber daya air. 3.2.1.

Potensi dan Masalah

a. Daftar masalah dan potensi dari bagan Sketsa Desa

No I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

II. 1. 2. 3.

Potensi Bidang Pemerintah & Pemberdayaan Masyarakat Honor RT Honor RW Honor BPD Honor LKD/LKMD Honor Linmas Keterbatasan fasilitas informasi publik Sarana dan Prasarana PEMDES belum maksimal Tata kelola administrasi dan SPJ lembaga-lembaga kemasyarakat yang belum baik Keterbatasan ruang kerja PKK, BPD, LKMD, Gapoktan yang tidak tersedia Belum terbentuknya BUMDesa Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pendataan belum maksimal Kegiatan dan Program pemberdayaan masyarakat belum maksimal Swadaya masyarakat belum maksimal Kurang maksimalnya peran P3A dalam peningkatan pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Pengelolaan Alsintan belum berjalan baik Belum adanya Sertifkasi untuk kepemilikan tanah desa Bidang Keagamaan Kegiatan operasional dan sarana prasarana TPA/TPQ, madrasah belum ada Kurangnya kesadaran menjalankan syariat agama

Potensi Kas RT Pertemuan/selapana n Struktur organisasi Warga

Masjid dan Mushola Tokoh agama Tenaga [Type text]


4. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Sarana dan prasarana mushola dan masjid Tidak ada kelembagaan kerukunan beragama Bidang Kesehatan Kegiatan Posyandu belum maksimal Pelayanan PKD belum maksimal Gedung PKD sudah tidak layak pakai Penyakit tahunan masih belum tertangani Lingkungan RT kurang sehat Kurangnya perhatian kesehatan Lansia Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum tertangani Penanganan Ibu Hamil dan Anak belum maksimal Pencemaran Limbah usaha kecil belum tertangani Bidang Pendidikan Kurangnya sarana dan prasarana PAUD, TK,TPA/TPQ dan SD Kurangnya informasi tentang pendidikan formal Biaya pendidikan yang semakin tinggi Kurangnya ketrampilan (pertanian dan peternakan) pada lulusan sekolah Masih ada anak yang putus sekolah Belum tersedianya sarana prasarana dan bahan perpustakaan desa Tidak ada Kejar Paket B Bidang Ekonomi Irigasi teknis yang belum maksimal Irigasi dan bendung sering Jebol Saluran pembuangan jaringan irigasi desa banyak yang hilang Pelebaran jalan desa Pembangunan drainase jalan desa Pembangunan talud jalan desa Perbaikan pengaspalan jalan desa Perbaikan dan pembangunan jalan pertanian desa Pemasangan lampu/listrik penerangan jalan desa Pemasangan/penambahan jaringan tiang listrik desa Pembangunan gubuk pertanian Rehabilitasi dan Perbaikan berkala sarana Drainase, Jalan Desa, Jalan RT dan Jalan Antar Desa

Oktober 2014

Gotong royong

Kader Bidan Tenaga Gotong royong

Guru Komite Wali murid

Swadaya Lahan pertanian /peternakan Tenaga Gotong royong Organisasi

[Type text]


16. 17. 18.

VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Oktober 2014

Banyaknya pengangguran Masih kurangnya usaha produktif dari masyarakat Pembinaan dan Permodalan usaha kecil belum ada Keterbatasan Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir di masyarakat Pembinaan Kelompok Masyarakat UMKM belum tertangani Sarana dan Prasarana Air bersih/Pamsimas belum ada Pembangunan Sarana Pusat Kegiatan Pembelajaran Terpusat Bidang Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Bidang Sosial Budaya Jalan makam rusak tidak ada drainase Tanah Makam sudah mulai sempit Pemeliharaan pagar makam desa Kegiatan kelompok seni budaya kurang lancar Kurangnya perhatian pada penyandang cacat Krisis gotong royong Urbanisasi di generasi muda untuk mencari pekerjaan/merantau Kurang berkembangnya organisasi pemuda/karang taruna Belum adanya gedung/ruang untuk kegiatan kelompok sanggar seni di desa Situs/Pemandian Taman Sari tidak terawat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kebutuhan air bersih di musim kemarau Pemilik tanah tidak mengijinkan untuk pengadaan jalan usaha tani desa Hilangnya sumber mata air Banjir di tanah lapangan Jalan gelap di 2 RW Tidak ada gorong-gorong atau drainase jalan di 2 RW Jalan desa sempit Tidak berfungsinya embung irigasi pertanian Kurangnya perhatian akan fungsi hutan lindung atau reboisasi untuk kelangsungan air dan mata air Rusaknya saluran irigasi pembuangan pada

Tenaga Gotong royong Sanggar, gamelan Dinas terkait Lembaga desa Lahan pertanian Pemuda

Tenaga Gotong royong Warga, pemanfaat Bukit Saluran pembuangan Listrik Air

[Type text]


Oktober 2014

saluran irigasi VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sarana dan Prasarana Balai desa rusak Gedung pertemuan/serbaguna rusak dan tidak mencukupi kapasitas Aset tanah desa untuk lumbung desa belum termanfaatkan Irigasi teknis belum sepenuhnya tertata dan terkelola Tidak adanya peruntukan ruang-ruang kerja untuk lembaga-lembaga desa yang lain dikarenakan kapasitas balai desa yang terbatas Pemeliharaan sarana olahraga berupa lapangan desa yang masih terkikis dan tergenang air Perlu adanya Penerangan Jalan Umum Desa (PJU) Pintu gerbang balai desa Belum adanya Sarana dan Prasarana untuk pengolahan hasil pertanian Rehabilitasi dan perbaikan lapangan desa Drainase Jalan Kab/Prov Banyak yang rusak Perlu adanya penambahan penerangan jalan provinsi

Swadaya Tenaga Gotong royong Aset desa Tanah Kas Desa

b. Masalah dan potensi dari bagan kalender musim

No I. 1. 2. 3. 4. 5.

Masalah PANCAROBA Angin ribut Banyak penyakit flu, batuk, demam Hama tanaman Hasil Nira menyusut Tanaman kayu rusak/berkurang

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KEMARAU Tanah sawah kering Debit air menurun Pakan ternak kurang Hasil panen padi menurun Harga jual ternak tidak menentu Kolam ikan kering Petani produksi gula berkurang

Potensi Pohon Obat

Menanam palawija Sayuran, Hortikultura Pupuk kandang

[Type text]


III. 1. 2. 3. 4. 5.

HUJAN Sumber air bersih keruh Tanah longsor Bangunan irigasi jebol Tanaman rusak Saluran buangan irigasi rusak

Oktober 2014

Musim tanan Air melimpah

c. Masalah dan potensi dari bagan Lembaga Desa

No

Lembaga

Masalah

Potensi

1.

PEMERINTAHA • Perangkat kurang lengkap N DESA karena kekosongan formasi jabatan sekdes dan staf/Pembantu Kasi dan Kaur • Kurang maksimal terjun ke masyarakat • Penyelenggaraan tugas dan wewenang aparat pemerintahan desa belum optimal sesuai ketentuan • Belum optimalnya pengelolaan PBB • Belum optimalnya administrasi barang/sarana inventarisasi desa • Belum adanya Sertifkasi Aset/Tanah Kepemilikan Desa

Sarana dan prasarana Struktur Pertemuan rutin SDM

3.

PKK

Sarana dan prasarana Struktur pengurus lengkap Pertemuan rutin Arisan SDM

• Pemahaman Kegiatan PKK

belum optimal • Masih rendahnya kepatuhan

penyelengaraan administrasi barang dan keuangan serta penyusunan SPJ • Kurang kompaknya antar anggota dalam komitmen berorganisasi 4.

BPD

• Masih tergantung kepada

Sarana dan [Type text]


5.

LKMD

Oktober 2014

PEMDES • Tidak ada pertemuan rutin anggota • Pemahaman tugas dan wewenang sebagai mitra PEMDES belum optimal • Tidak ada honor

prasarana Struktur pengurus lengkap SDM

• Formasi pengurus kurang

Pertemuan lembaga SDM

lengkap • Belum optimalnya

penyerapan perencanaan pembangunan desa • Tidak ada honor 6.

RT

• Administrasi belum optimal • Kegiatan belum optimal • Kesadaran berorganisasi

kurang • Keterpaksaan menjadi pengurus • Tidak ada honor 7.

RW

• Formasi pengurus kurang

lengkap

SDM Warga Struktur kepengurusan Iuran Siskamling

Pertemuan lembaga

• Tidak ada honor

8.

LINMAS

• Tidak ada kegiatan • Personil linmas/hansip sudah

Seragam lengkap

usia lanjut • Keterwakilan Hansip tiap RT

belum maksimal • Tidak ada honor

9.

PKD

• Gedung yang ada tidak

terpakai • Bidan praktek dirumah • Pendataan kelahiran kurang

Gedung PKD Bidan Sarana dan prasarana

optimal

[Type text]


10.

KARANG TARUNA

• Tidak ada kegiatan • Kepengurusan kurang aktif • Regenerasi kepengurusan

Oktober 2014

Pemuda-pemudi

tidak berjalan • Anggota kurang aktif • Kelompok remaja masjid yang aktif hanya ketua • Kegiatan rutin belum ada

11.

KPD • Kepengurus belum optimal (Kader dalam Pembangunan perencanaan/pelaksanaan Desa) pembangunan • Tidak ada pertemuan

SDM

12.

Lembaga BKD • Pengelolaan administrasi (Badan Kredit masih manual dan rawan Desa) kesalahan • Tidak ada informasi neraca tahunan kepada publik • Laba yang belum maksimal masuk ke alokasi pendapatan desa

Struktur pengurus lengkap

13.

KELOMPOK TANI

• Kegiatan yang dibuat tidak

Struktur pengurus lengkap Petani Pertemuan rutin

P3A

• Yang aktif hanya ketua • Keterlibatan pengurus lain

14.

sepenuhnya dilaksanakan anggotanya • kurang kompak/aktif anggotanya di dalam menjalankan program • Kurangnya sarana/prasarana pengendalian hama

Struktur pengurus lengkap

kurang • Tidak ada pertemuan

15.

Lembaga PAUD • Masih rendahnya kepatuhan dan TK penyelengaraan administrasi barang dan

Guru

[Type text]


Oktober 2014

keuangan serta penyusunan SPJ • Penunjang sarana dan prasarana belum optimal • Honor Pengajar/Guru masih belum optimal 16.

TPA/TPQ/Madra • Penunjang operasional belum sah/TK ada • Rehabilitasi sarana dan prasarana belum maksimal • Belum Tersedia Gedung kegiatan mengajar TK

Sarana dan prasarana

17.

KOMITE SEKOLAH

Struktur pengurus lengkap Guru Wali murid

• Yang aktif hanya ketua • Kurang respon kepada wali

murid

[Type text]


Oktober 2014

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Dari sejarah perkembangan Desa Wlahar Wetan serta kondisi masyarakat yang ada sekarang ini dengan didukung potensi dan masalah yang ada di Desa Wlahar Wetan maka harapan dan pengembangan desa kedepan perlu adanya visi dan misi untuk mengatasi masalah dan mengelola potensi yang ada dalam menuju kesejahteraan masyarakat. 4.1. Visi dan Misi 4.1.1.

Visi

Berdasarkan kondisi Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 6 (Enam) tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Desa Wlahar Wetan dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Visi dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah maka visi pembangunan Desa Wlahar Wetan tahun 2013–2019 adalah: “Menuju Pemerintah Desa Wlahar Wetan Yang Mampu Menyelenggarakan Pelayanan Cepat Dan Prima Dalam Mendukung Terwujudnya Wlahar Wetan Yang Sejahtera dan Berbudaya Menuju Kemandirian Kelembagaan Kemasyarakatan Desa Serta Tercapainya Pemerintahan Yang Baik (good Local Governance) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government)” 4.1.2.

Misi

Visi Pembangunan Desa Wlahar Wetan ke depan diharapkan mampu mewujudkan kebutuhan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada maksud otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu daerah yang mempunyai kemandirian, daya saing dan mampu memberikan pelayanan publik dalam rangka pencapaian tujuan [Type text]

Oktober 2014


nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Disamping itu Visi Desa Wlahar Wetan tidak lepas dari Visi dalam RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Kabupaten Banyumas disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan RPJM Kabupaten Banyumas. Visi Pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai. “Sejahtera” mengandung maksud

membangun

masyarakat

masyarakat

diharapkan

program-program

pada

sejahtera

tahun-tahun

pembangunan

ekonomi

untuk

tingkat

mendatang kerakyatan

bisa

perekonomian mendapatkan

berbasis

agrobisnis,

pertanian, perkebunan dan hortikultura dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal. “Berbudaya” mengandung maksud masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradab serta mandiri berdasarkan falsafah Pancasila. Hal tersebut yang ditandai dengan adanya jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya desa dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Desa Wlahar Wetan sebagai bagian dari daerah Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan desa pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan mengubah yang terbaik bagi daerahnya dalam kerangka negara Kesatuan RI. Oleh karena itu, pembangunan desa sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah baik konstelasinya,

perimbangannya

mempengaruhinya.

Desa

mandiri

maupun adalah

nilai-nilai desa

yang

yang

mendasari

mampu

dan

mewujudkan

kehidupan sejajar dan sederajat dengan desa lain yang telah maju dengan [Type text]


Oktober 2014

mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun

kemandirian,

mutlak

harus

dibangun

kemajuan

ekonomi

dan

kelembagaan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu desa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya serta kemandirian aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya, tidak menjadi ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan desa dan penguatan lembaga-lembaga desa yang diwarnai dengan partisipasi aktif dari masyarakatnya. Apabila sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi. “Kesejahteraan“ terdiri dari dan mengandung maksud bentuk dana tingkat kemajuan desa, rasa keadilan dan kemakmurannya. Tingkat kemajuan suatu Desa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian tangguh, ber-akhlak mulia dan pendidikan yang berkualitas. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya

tingkat

pendidikan

terendah

serta

meningkatnya

partisipasi

pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan

suatu

desa

juga

diukur

berdasarkan

indikator

kependudukan, luas wilayah, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu desa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan.

Desa yang

sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu desa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada

tingkat

pendapatan. Selain

itu,

dalam

proses

produksi

berkembang [Type text]


Oktober 2014

keterpaduan antarsektor, terutama sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan rakyat serta sektor-sektor jasa juga pemanfaatan sumber alam secara efsien dan berwawasan lingkungan. Desa yang maju umumnya adalah desa yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar desa dapat diredam oleh ketahanan ekonominya. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik. Dalam mewujudkan visi pembangunan desa tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi Desa Wlahar Wetan sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif

aparatur desa sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh aparatur desa yang profesional, serta responsif terhadap permasalahan–permasalahan yang timbul di masyarakat. 2. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang cepat dan prima dengan di dukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang terampil dan berteknologi, Mengembangkan sistem informasi desa dan tata kelola desa yang senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan desa dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih. 3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan desa serta daerah dengan melaksanakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya seperti bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan adat istiadat. [Type text]


4. Pengembangan

berkelanjutan.

sumber

daya

manusia

Mengedepankan

berbasis

pembangunan

Oktober 2014

kompetensi

sumber

daya

secara manusia

berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui pelatihan-pelatihan serta menambah ketrampilan di masyarakat dengan bekerjasama Perguruan Tinggi/institusi terkait serta satuan-satuan kerja pemerintah daerah guna memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan

desa

menuju

keunggulan

kompetitif

dengan

membangun

keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. SDM yang memiliki kompetensi tinggi tanpa diskriminasi karena hanya SDM yang berkompetenlah yang dapat berkontribusi secara optimal dalam proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya ini lebih diarahkan pada peningkatan kesehatan fsik dan mental masyarakat, peningkatan pendidikan dan ketrampilan masyarakat serta ketahanan keluarga. 5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, perkebunan

dan hortikultura dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal. Pembangunan ekonomi masyarakat berbasiskan ekonomi kerakyatan dan ditopang oleh sektor pertanian yang maju, sektor UMK yang tangguh dan industri rumah tangga yang kuat. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan prioritas utama serta memelihara dan merevitalisasi budaya yang berakar pada kearifan lokal. Menjadikan Desa Wlahar Wetan sebagai “Desa Mandiri”

sebagai

penunjang

kekuatan

pembangunan

daerah

dengan

keberadaan, kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan

untuk

permukiman,

kegiatan

sosial

ekonomi

dan

upaya

konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan desa. [Type text]


Oktober 2014

6. Memperkuat tatanan serta struktur lembaga kemasyarakatan desa, lembaga

pertanian, peternakan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya agar maksimal membantu dan berperan aktif sejalan dengan apa yang di programkan oleh Pemerintah Desa, pembentukan dan sistem manajemen Badan Usaha Milik Desa yang nantinya bisa menambah pendapatan asli desa, melaksanakan pendekatan

pembangunan

meningkatkan

partisipatif

pembangunan

dalam

kawasan

upaya

perdesaan,

mempercepat

dan

pemanfaatan

dan

pendayagunaan aset desa sehingga memberikan nilai kesejahteraaan bagi masyarakat

dan

meningkatkan

pemberdayaan

pengembangan kerjasama antar desa. 7. Mewujudkan pemerataan pembangunan

desa

masyarakat dan

desa

berkeadilan

serta adalah

meningkatkan pembangunan desa melalui pembangunan dan pengembangan usaha-usaha pedesaan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan

kepada

masyarakat,

menanggulangi

kemiskinan

dan

pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai

pelayanan

umum,

pendampingan

ekonomi serta menghilangkan diskriminasi

teknis

kegiatan

pengelolaan

dalam berbagai aspek termasuk

gender. 8. Peningkatan perwujudan pembangunan fsik dan infrastruktur. Peningkatan perwujudan pembangunan fsik dan infrastruktur lebih diarahkan kepada sasaran-sasaran yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda kegiatan

ekonomi

dengan

memperhatikan

aspek

kelestarian

alam

dan

lingkungan hidup serta tata ruang dan tata wilayah daerah sesuai prinsip pembangunan kawasan perdesaan. 4.2. Kebijakan Pembangunan Adanya sinergisitas antara desa, kabupaten, provinsi dan negara haruslah dimulai sejak sekarang ini agar kegiatan pembangunan tidak saling tumpang tindih dan terencana dengan baik. Kebijakan pembangunan desa tidak lepas dari kebijakan

pembangunan

nasional

yaitu

pembangunan

yang

berkelanjutan

merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan [Type text]


Oktober 2014

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh diperlukan keterpaduan antara tiga pilar pembangunan yaitu kesinambungan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu 3 (tiga) aspek

tersebut

harus

diintegrasikan

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas juga dapat

menjaga

keadilan

sosial

dengan

tidak

mengorbankan

kebutuhan

pembangunan ekonomi. Prediksi perekonomian pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan lebih baik

dibandingkan tahun sebelumnya, dimana rencana program-program

diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh pada masyarakat yang bersifat produktif dan merupakan upaya konkrit dalam rangka mendorong perkembangan sektor riil. Pada akhirnya hal-hal tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja perekonomian masyarakat desa, Kabupaten Banyumas pada khususnya dan Jawa Tengah serta negara secara utuh. Faktor-faktor internal yang masih perlu diantisipasi, antara lain semakin terbatasnya sumber-sumber pendapatan desa karena banyaknya aturan yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Seperti penggunaan ADD yang masih lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan fsik dan terbatasnya untuk kegiatan pengembangan di sektor riil. Di sisi lain program penanggulangan bencana dan penanggulangan berbagai penyakit, masih sangat sedikit dana juga tuntutan adanya honor atau insentif bagi para lembaga masyarakat seperti pengurus BPD, LKD/LKMD, RT dan RW, Linmas, PAUD dan TK sehingga memberikan beban biaya APBDesa yang cukup berat, serta penurunan daya beli masyarakat pada saat banyaknya hajatan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja sektor riil disamping upah tenaga kerja yang terus mengalami kenaikan. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak terjadinya

[Type text]

Oktober 2014


perubahan ekonomi global khususnya pasar bebas, fluktuasi perekonomian negara-negara maju dan perubahan harga minyak dunia yang belum stabil. Tantangan

ke

depan

pembangunan

ekonomi

adalah

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan meningkatkan

per

kapita

dan

kesejahteraan

mengurangi masyarakat

pengangguran Desa

Wlahar

sehingga Wetan.

dapat

Kebijakan

pembangunan Desa Wlahar Wetan secara umum ditujukan dalam rangka percepatan dan prioritas sasaran, yaitu: 1. Memaksimalkan pengembangan potensi SDM aparatur yang telah dimiliki di

segala bidang, berkompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya

yang

diarahkan

kepada

pelayanan

serta

peningkatan

kemampuan masyarakat yang mandiri dan bermanfaat, meningkatkan fungsi koordinasi serta penegakan prinsip-prinsip good local governance; 2. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat; 3. Mewujudkan masyarakat yang berdaya berkemampuan (empowered) dan

berdaya-saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4. Memaksimalkan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga perencana

pembangunan, organisasi pertanian, kepemudaan, keagamaan dan sosial dalam mewujudkan peran aktif, pemberdayaan, akhlak dan moral umat (akhlaqul kharimah); 5. Mengembangkan kawasan

usaha ekonomi mandiri berbasis ketrampilan

masyarakat dan keluarga guna mendukung percepatan pembangunan kawasan perdesaan; 6. Mengembangkan kelompok usaha produktif, Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Keuangan Mikro melalui kemitraan bisnis (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh BUMN/BUMD dan Corporate Social Responsibility/CSR oleh Swasta); [Type text]

Oktober 2014


7. Pemanfaatan

potensi

sumber

daya

alam

secara

bijaksana

melalui

pendampingan, pengelolaan dan penerapan teknologi tepat guna; 8. Meningkatkan peran lembaga keuangan dalam mendukung permodalan dan penciptaan

iklim

dikonsentrasikan

kondusif pada

bagi

bidang

tumbuhnya pertanian

ekonomi dan

kerakyatan

UMK

serta

yang

memacu

berkembangnya potensi ekonomi rakyat; 9. Memanfaatkan secara optimal sumber daya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang melibatkan kalangan perguruan tinggi, untuk pengurangan resiko bencana dan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik; 10. Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal dalam memperkuat sistem

sosial masyarakat serta pengembangan dan promosi budaya; 11. Penyempurnaan produk-produk rencana tata ruang dan menjadikannya sebagai

acuan dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur) guna mendukung tumbuhnya perekonomian dan aset desa; 12. Penyusunan produk-poduk hukum desa disertai dengan upaya sosialisasi,

penerapan

dan penegakan secara konsisten dan konsekuen guna menjamin

adanya kepastian hukum serta terciptanya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat. 4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Arah kebijakan nasional ditekankan pada upaya memberikan perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin serta peningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar (SEB Menteri Negara, PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0081/M.PPN/04/2008 dan Nomor SE 57/MK/2008 tentang pagu Indikatif RKP Tahun 2009). Arah kebijakan Pembangunan Desa lebih menitikberatkan didalam upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan [Type text]


Oktober 2014

pemanfaatan sumber daya alam dan koservasi lingkungan secara berkelanjutan, pengembangan potensi ekonomi lokal serta penataan struktur kepemerintahan. Untuk pencapaian visi dan misi pemerintahan Desa Wlahar Wetan untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Desa Wlahar Wetan maka arah kebijakan pembangunan dijabarkan sebagai berikut: 4.3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi

Arah kebijakan dalam bidang ekonomi adalah: a. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan

antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi desa, daerah dan provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi. Sasarannya adalah: 1) Terbentuknya jejaring kerjasama antar desa dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 2) Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan

gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan; 3) Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih

bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna; kualitas manajemen

4) Meningkatnya

badan

usaha

milik

desa

yang

mendukung pengembangan usaha potensi ekonomi dan akses permodalan; 5) Berkembangnya potensi ekonomi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, hortikultura, industri dan pariwisata. b. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis dan masyarakat secara mandiri. Sasarannya adalah: 1) Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia; 2) Tersusunnya peraturan/regulasi dan SOP Unit-Unit Usaha Milik Desa yang

mendukung pemberdayaan masyarakat;

[Type text]


3) Pengembangan

UMKM

dengan

mempermudah

Oktober 2014

akses

permodalan,

mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, pendampingan teknis, akses ke pasar, serta sistem perlindungan yang memadai; 4) Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; 5) Berkembangnya pasar produk yang dikelola lembaga Unit-Unit Usaha Milik Desa serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada. 4.3.2.

Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah: a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di segala bidang dengan didasari

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah: 1) Meningkatnya kesadaran beragama dimulai sejak usia dini serta sarana peribadatan; 2) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan akses dalam menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia kelompok dan jenis kelamin; penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di

3) Meningkatnya

kalangan masyarakat, melalui pelatihan ketrampilan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi serta eksplorasi di bidang kesenian; Meningkatnya prestasi olah raga; Meningkatnya pembangunan gender; Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera. b. Terwujudnya masyarakat yang berkemampuan (empowered), berdaya saing 4) 5) 6) 7)

(competitive) yang mengarah kepada

kemandirian, melalui peran aktif

pemerintah, swasta dan masyarakat dengan sasarannya adalah: 1) Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan; 2) Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah masyarakat; 3) Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

partisipasi pengambilan

keputusan. c. Meningkatkan

kemampuan,

kompetensi

dan

profesionalisme

aparatur

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat serta peningkatan penyelenggaraan

[Type text]

Oktober 2014


pemerintahan,

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat,

dengan

sasarannya adalah: 1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa melalui pendidikan dan pelatihan; 2) Terwujudnya

sistem kerja perangkat desa yang mantap, teruji dan

meningkatnya kesejahteraan perangkat desa. kepercayaan kepada pemerintahan

d. Meningkatnya

desa

serta

dapat

membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa melalui: 1) Penyusunan produk-produk hukum desa; 2) Sosialisasi, penerapan dan penegakan produk hukum secara konsisten dan konsekuen. e. Memantapkan administrasi dan tata kelola desa dengan penerapan Information

Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Sasarannya adalah: 1) Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan; 2) Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat

oleh

pemerintah; 3) Berkembangnya penggunaan sistem ICT dalam tata laksana pemerintahan di desa; 4) Terwujudnya 5)

transparansi

pemerintahan; Aparatur pemerintah

dan

yang

akuntabilitas

membuka

dalam

peluang

penyelenggaraan

terhadap

partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4.3.3.

Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Secara Berkelanjutan Arah kebijakan pembangunan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah memanfaatkan secara optimal sumber daya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Desa Wlahar Wetan. Sasarannya adalah: 1. Terwujudnya

pemanfaatan

sumber

daya

alam

secara

mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri; ilmu pengetahuan dan teknologi yang

2. Berkembangnya

optimal

tanpa

memungkinkan

pemanfaatan sumber daya alam secara lestari; [Type text]


Oktober 2014

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam; 4. Berkurangnya resiko bencana.

4.3.4.

Arah Kebijakan Keuangan Desa

4.3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa Dasar penentuan arah kebijakan keuangan desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa. Dalam peraturan tersebut jenis-jenis pendapatan desa dirinci menurut jenis pendapatan desa selanjutnya untuk jenis pungutan desa telah diatur dalam peraturan desa. Diharapkan pada tahun-tahun kedepan Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa baik dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan bantuan-bantuan dalam bentuk hibah, bansos, dana bergulir akan senantiasa bertambah mengingat akan kebutuhan yang semakin meningkat. Komponen pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Perimbangan, dan bantuan baik dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun bantuan dari Pemerintah, bantuan dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan yang sah, yaitu: a) Pendapatan Asli Desa • Tanah Kas Desa, • Tanah Suksara Desa, • Pungutan Desa, • Kekayaan Desa lainnya. b) Dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas • Alokasi Dana Desa, • Bantuan Instruksi Bupati, • Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, • Program Pemerintah Daerah yang berbasis desa, • Bantuan lain-lain. c) Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah • Program Pemerintah Provinsi yang berbasis desa, • Bantuan kegiatan dana bergulir, • Bantuan lain-lain. d) Dana Bantuan dari Pemerintah • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, • Program Pemerintah Pusat yang berbasis desa, • Bantuan hibah dan sosial, • Bantuan lain-lain. [Type text]


Oktober 2014

e) Dana Bantuan dari Pihak Ketiga • Bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, • Bantuan lainnya yang tidak mengikat. f) Dana Tidak Terduga

4.3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Desa Belanja desa diproyeksikan untuk belanja aparatur dan belanja publik. Arah kebijakan belanja desa lebih diutamakan dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur yang meliputi: a) Belanja Tidak Langsung

Adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan desa yang dipengaruhi kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur. Adapun arah kebijakan belanja tidak langsung meliputi: Belanja penghasilan tetap perangkat desa; Belanja tunjangan perangkat desa; Belanja bantuan keuangan bagi lembaga-lembaga desa; Belanja tidak terduga yang meliputi biaya penanggulangan bencana. b) Belanja Langsung • • • •

Adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh program kegiatan desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. Adapun arah kebijakan untuk belanja langsung meliputi: • • •

Belanja kegiatan pembangunan infrastruktur; Belanja kegiatan pemberdayaan teknis; Belanja penambahan modal lembaga-lembaga desa.

4.3.5. Program Pembangunan Desa Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah, sasaran prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfkir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan. Untuk mencapai visi dan misi maka strategi pembangunan digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan

Program

Pembangunan

Desa

Wlahar

Wetan

Kecamatan

Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2019 berdasarkan PP No. 38 Tahun [Type text]


Oktober 2014

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; Permendagri No 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program-program pembangunan dalam RPJM-Desa ini juga mengacu program nasional yang terdapat dalam RPJP Nasional (UU No. 17 Tahun 2007) dan RPJM Nasional (Perpres No. 7 Tahun 2004) dan tahapan pembangunan lima tahunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (Perda No. 3 Tahun 2008) dan RPJMD Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta RPJP 2005-2025. Selain peraturan perundangan di atas, program pembangunan dalam RPJM Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2019 mendasarkan pada Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB) Provinsi Jawa Tengah. Program pembangunan dalam RPJM Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2019 meliputi Program Kewenangan Urusan Wajib, Program Kewenangan

Urusan

Pilihan,

Pelaksanaan

Tugas

Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan serta Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan. a) Kewenangan Urusan Wajib Kelompok program kewenangan urusan wajib,

meliputi 23 kewenangan urusan, rincian program masing-masing kewenangan urusan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Pemerintah Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan melalui: 1) Peningkatan pemerataan dan layanan akses pendidikan; 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan

publik

penyelenggaraan pendidikan; 4) Peningkatan dan rehabilitasi Ruang Kelas Pos PAUD/ TK dan SD; 5) Peningkatkan Penyelenggaraan kesetaraan (Paket A, B dan C); [Type text]


Oktober 2014

6) Peningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas Komite Sekolah

dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan; 7) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Kelompok Bermain/PAUD dan TK; 8) Peningkatan sarana dan prasarana Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain/PAUD dan TK; 9) Pembangunan sarana penunjang gedung Pendidikan Anak Usia Dini

dan TK; Penyelenggaraan perpustakaan online sekolah; Peningkatan pengadaan buku dan sarana pendidikan SD; Pembinaan dan peningkatan kemampuan pemuda

10) 11) 12)

dalam

berolahraga; 13) Peningkatan kelembagaan Karang Taruna dan peran serta dalam pembangunan. 2. Pembangunan Bidang Agama

Untuk pencapaian sasaran pembangunan, program yang akan ditempuh adalah: 1) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola; 2) Meningkatnya pendidikan keagamaan sejak usia dini; 3) Rehabilitasi sarana Madrasah Diniyah; 4) Rehabilitasi Masjid dan Mushola; 5) Kegiatan TPQ/TPA; 6) Kegiatan pengajian dan peringatan hari besar keagamaan; 7) Penyediaan sarana peribadatan; 8) Pembinaan tenaga keagamaan dan peningkatan kualitas tenaga keagamaan. 3. Pemerintahan Umum

Rencana kerja dalam bidang ini meliputi: 1) Penyusunan produk hukum desa

yang

mendorong

pencapaian

akuntabilitas dan kondusiftas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, penyusunan peraturan desa, pengawasan produk hukum, sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan pelayanan

[Type text]


Oktober 2014

penyelesaian sengketa hukum, penghormatan HAM serta koordinasi antar lembaga dalam bidang bantuan hukum; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; 3) Peningkatan efsiensi dan efektivitas penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan desa yang mendukung penyelenggaraan otonomi desa dan daerah serta meningkatnya sinergitas antara pusat, desa dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah; 4) Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan bidang administrasi keuangan, meningkatnya

tertib

administrasi

keuangan

desa

dalam

mengefektifkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, memantapkan tertib administrasi kepemerintahan dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah desa yang efektif, efsien, responsif, transparan dan akuntabel; 5) Optimalisasi manajemen pengelolaan aset desa yang diprioritaskan pada pengamanan aset-aset desa dan tersedianya data aset yang ditatausahakan secara tertib serta aset desa yang berupa kekayaan milik desa yang berupa aset tanah yang disertifkasikan atas nama Pemerintah Desa; 6) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT Desa); 7) Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD); 8) Peningkatan peran dan fungsi Badan Permusyawarahan Desa; 9) Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP); 10) Peningkatan kualitas pengawasan fungsional, pengawasan

melekat dan pengawasan masyarakat sebagai bagian integral proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Rencana kerja pembangunan urusan kesehatan meliputi: 1) Peningkatan peran dan fungsi PKD; 2) Peningkatan sarana dan prasarana PKD; 3) Peningkatan pemberdayaan dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat; 4) Peningkatan lingkungan hidup yang sehat;

[Type text]


Oktober 2014

5) Pencegahan dan Penanggulangan penyakit fokus kegiatan surveilans,

pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/bencana dan penyakit tidak menular; 6) Meningkatnya

pengetahuan

pemahaman

masyarakat

tentang

perumahan dan lingkungan yang sehat, nyaman serta aman; 7) Peningkatan pelayanan posyandu balita dan posyandu lansia; 8) Meningkatkan peserta program KB. 5. Pembangunan sumber daya alam

Rencana kerja pembangunan urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi: 1) Meningkatkan pelestarian hutan dan sumber daya air; 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumber daya alam air; 3) Meningkatkan kawasan konservasi serta daerah aliran sungai; 4) Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan air

tanah bersama masyarakat. 6. Ekonomi

Rencana kerja pembangunan urusan ekonomi meliputi: 1) Meningkatkan kemampuan lembaga ekonomi desa; 2) Penyelenggaraan pembinaan kelompok masyarakat melalui berbagai unit-unit usaha masyarakat; 3) Meningkatkan pelayanan dan kemudahan-kemudahan masyarakat

dalam memperoleh kredit permodalan dari unit-unit lembaga/badan usaha milik desa; 4) Pendampingan teknis dan akses pasar mendorong perkembangan

BUMDesa; 5) Memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. 7. Sarana dan Prasarana

Urusan Wajib kegiatan sarana dan prasarana meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu: 1) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan; 2) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; 3) Bidang Prasarana Perdesaan Bangunan. [Type text]


Oktober 2014

Urusan Wajib Rencana kerja pembangunan meliputi: a. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan adalah: 1) Pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa; 2) Peningkatan akses jalan pembangunan dan perbaikan jalan desa

Wlahar Wetan sebagai alternatif untuk menuju kecamatan dan kabupaten; 3) Pembangunan drainase dan talud jalan desa; 4) Pemeliharaan Jembatan penghubung jalan desa; 5) Rehabilitasi jalan setapak di wilayah RT dan RW. b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah: 1) Pembangunan bendung dan irigasi, meliputi: • Pemeliharaan jembatan, jalan usaha tani dan irigasi desa. • Pemeliharaan saluran pembuangan air sawah. 2) Pembangunan talud; 3) Pembangunan pengadaan air bersih. c. Bidang Prasarana Perdesaan Bangunan, meliputi: 1) Pembangunan balai desa; 2) Pembangunan gedung serbaguna/terpadu; 3) Rehabilitasi lapangan desa; 4) Rehabilitasi lumbung desa, PKD dan sarana olahraga lainnya; 5) Pembangunan pusat kegiatan kelompok seni, budaya

dan

pertanian/peternakan; 6) Pembangunan sarana instalasi air bersih. 8. Penataan Ruang

Rencana kerja pembangunan Penataan Ruang, meliputi: 1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa; 2) Penyediaan rencana rinci pengembangan kawasan ekonomi, pertanian,

hortikultura dan agrobisnis; 3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengendalian

serta

pemanfaatan

ruang

sesuai

dengan

peruntukannya

bagi

masyarakat terhadap pemanfaatan akses jalan desa, jalan usaha tani dan jalan setapak tiap-tiap RT; 4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan lahan

pertanian pangan berkelanjutan. 9. Perencanaan Pembangunan

Rencana kerja urusan perencanaan pembangunan adalah: [Type text]

Oktober 2014


1) Peningkatan

kerjasama

antara

pembangunan; 2) Mendorong kelembagaan

BKAD

desa

dan

untuk

dalam

lebih

perencanaan

berperan

perencanaan pembangunan tingkat desa; kapasitas kelembagaan perencanaan,

3) Peningkatan

dalam

penelitian

dan

pengembangan pembangunan desa; 4) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa; 5) Penerapan

pembangunan

kawasan

perdesaan

dalam

upaya

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. 10. Lingkungan Hidup

Sasaran rencana kerja pembangunan urusan lingkungan hidup adalah: 1) Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha peternakan

serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun (produk yang mengandung B-3 maupun limbah B-3); 2) Peningkatan kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; 3) Peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat dan sumber daya

aparatur dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup; 4) Peningkatan penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan dan tanaman penutup tanah; 5) Peningkatan pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani dan kualitas hasil; 6) Peningkatan dan pemulihan daya dukung lingkungan pada kawasan lindung, cadangan sumber daya alam serta lahan di ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS/sub DAS); 7) Peningkatan kapasitas aparat,

masyarakat

dan

warga

dalam

pencegahan pencemaran, perusakan, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan;

[Type text]


8) Perlindungan

Oktober 2014

dan Konservasi Sumber Daya Alam

fokus kegiatan

identifkasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan lindung serta

keanekaragaman

hayati,

pemberian

penghargaan

kepada

masyarakat yang berjasa dan penanganan masyarakat yang bermasalah dibidang lingkungan. 11. Pertanahan

Sasaran rencana kerja pembangunan urusan pertanahan adalah: 1) Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan

yang mendasar pada RTRW dalam rangka meningkatkan efsiensi dan efektiftas pemanfaatan lahan; 2) Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian; 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi SDA yang mempunyai potensi fungsi sebagai

kawasan

berkelanjutan

lindung

serta

dan

meningkatkan

tanah

lahan

partisipasi

pertanian dalam

pangan

pemanfaatan

pertanahan; 4) Peningkatan penyusunan database pertanahan. 12. Kependudukan dan Catatan Sipil

Sasaran rencana Urusan Kependudukan dan catatan Sipil adalah: 1) Peningkatan pelayanan dalam pembuatan administrasi kependudukan; 2) Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat; 3) Meningkatkan

kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil; 4) Terwujudnya

penyelenggaraan

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan (SIAK). 13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: [Type text]


Oktober 2014

1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan,

ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, SDM, aparatur dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) Peningkatan

pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan

keadilan gender pada seluruh pembangunan dalam rangka mewujudkan penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan

gender

serta

mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak; 3) Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak

melalui upaya-upaya membuka dan memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, membuka akses dan kontrol perempuan pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan perlindungan dari rasa aman, mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor–faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas hidup perempuan dan anak, mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan

terhadap

perempuan

dan

anak,

serta

peningkatan

cakupan kepemilikan akte kelahiran; 4) Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan

dan anak, peningkatan kualitas perlindungan reproduksi sehat bagi perempuan, remaja dan anak, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi, penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan

orang (trafficking), peningkatan kualitas hidup

perempuan dan anak di segala bidang pembangunan, advokasi dan fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan

keputusan

serta

perlindungan

perempuan

kelompok

rentan. 14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera [Type text]


Oktober 2014

Sasaran rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: 1) Pelayanan

Keluarga

Berencana

fokus

kegiatan

perluasan

cakupan,

jangkauan

serta

kualitas

peningkatan sarana

dan

prasarana

pelayanan KB, peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui KB, fasilitasi advokasi dan supervise peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggerakkan program keluarga berencana; 2) Peningkatan

kualitas

penduduk

melalui

pengendalian

kelahiran,

memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, menurunkan angka kelahiran melalui turunnya angka Total Fertility Rate (TFR) dan Unmetneed; 3)

Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Fokus kegiatan peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) untuk meningkatkan kualitas remaja

dalam

memahami

kesehatan

reproduksi,

peningkatan

pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat. 4) Peningkatan kualitas BKB, Posyandu dan Pos PAUD, lembaga masyarakat

dalam ber KB dan KS; 5) Peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga

Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia; 6) Peningkatan kualitas PPKBD. 7) Peningkatan dan pembinaan kader-kader KB dan kelompok masyarakat

peduli KB. 15. Sosial

Sasaran yang akan dicapai dalam urusan sosial masyarakat, meliputi: 1) Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial; [Type text]


Oktober 2014

4) Peningkatan pelayanan dan penyantunan masalah keluarga rawan sosial

ekonomi dan wanita rawan sosial ekonomi; 5) Peningkatan

pendapatan masyarakat miskin dan bantuan pangan

(Raskin); 6) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat RTM akan rumah yang layak huni; 7) Penyediaan program untuk peningkatan ketrampilan bagi penyandang

masalah sosial. 8) Penyediaan lapangan pekerjaan dan menyiapkan tenaga kerja melalui

pengikutan ke program-program pelatihan di BLK. 9) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha (Corporate Social

Responsibility). 16. Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan BUMDesa

Sasaran rencana kerja pembangunan urusan Koperasi, UKM dan BUMDesa adalah: 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan yang berkualitas sesuai dengan

jatidiri koperasi; 2) Pengembangan diversifkasi usaha dan peningkatan daya saing serta

perluasan pangsa pasar produk dari BUMDesa; 3) Meningkatnya akses permodalan bagi BUMDesa; 4) Meningkatkan produktivitas BUMDesa melalui pemanfaatan teknologi

dan pemenuhan sarana dan prasarana; 5) Penyediaan tenaga terampil yang memiliki kompetensi di bidang teknis

dan managerial serta tumbuhnya wirausaha baru melalui perkuatan lembaga pendidikan pelatihan BUMDesa. 17. Kebudayaan

Menurut petunjuk Presiden diharapkan agar Bangsa Indonesia dapat mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur dan masa lalu yang baik serta meninggalkan budaya yang lemah dan negatif. Akan tetapi kondisi saat ini masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan [Type text]


Oktober 2014

semakin lunturnya nilai-nilai etika, moral, tradisi, budaya dan keagamaan pada masyarakat. Sasaran yang dicapai untuk memecahkan permasalahan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan kesadaran, pemahaman dan perilaku masyarakat dalam

beretika dengan mengedepankan moral serta nilai–nilai keagamaan dan kekayaan

budaya

lokal

guna

memperkuat

identitas

masyarakat

Banyumas dan Jawa Tengah; 2) Menyelamatkan,

mendayagunakan

melestarikan warisan

dan

budaya

mengembangkan

bangsa

melalui

serta

pengelolaan

kekayaan budaya/purbakala; 3) Pembinaan

tradisi

dan

pengembangan

nilai

kekayaan

dan

keberagaman budaya fokus kegiatan pembinaan tradisi, pengembangan dan promosi nilai, kekayaan dan keragaman seni budaya daerah; 4) Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 18. Kepemudaan dan Olah Raga

Sasaran rencana kerja pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga adalah: 1) Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa; 2) Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan dengan fokus kegiatan

pengembangan

kapasitas

dan

kualitas

kelembagaan/organisasi

kepemudaan serta mendorong keikutsertaan generasi muda bergabung dalam pengelolaan kelembagaan dan berparitisipasi aktif di dalamnya; 3) Pengembangan dan peningkatan rasa kebangsaan generasi muda dan

kepedulian pemuda terhadap masalah pembangunan; 4) Peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif; 5) Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara

kontinyu; 6) Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah

raga dan kesegaran jasmani; [Type text]


Oktober 2014

7) Pengembangan cabang olah raga unggulan di Desa; 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga. 19. Kesatuan Bangsa, Keamanan dan Ketertiban

Sasaran rencana kerja pembangunan Kesatuan Bangsa dan Keamanan dan Ketertiban adalah: 1) Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan; 2) Terpeliharanya kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 3) Peningkatan wawasan kebangsaan dalam masyarakat; 4) Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa; 5) Peningkatan kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk

pengembangan wawasan kebangsaan; 6) Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat, penyalahgunaan

Napza, Miras dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya; 7) Peningkatan pendidikan politik masyarakat; 8) Peningkatan

kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan

Rakyat Terlatih (RATIH); 9) Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan fokus

kegiatan penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat, fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. 20. Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran

yang

akan

dicapai

dalam

pembangunan

pemberdayaan

masyarakat meliputi: 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas kader pemberdayaan masyarakat; 2) Peningkatan

kemampuan masyarakat dalam berorganisasi melalui

pelatihan dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan; 3) Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan; 4) Peningkatan

kemampuan

masyarakat

desa

dalam

perencanaan

partisipatif; [Type text]


Oktober 2014

5) Peningkatan penyusunan data profl Desa/Kelurahan; 6) Peningkatan peran aktif masyarakat melalui gerakan bulan bakti gotong

royong masyarakat; 7) Peningkatan pengembangan nilai-nilai budaya damai masyarakat; 8) Menumbuhkan

swadaya

masyarakat

dalam

pelaksanaan

kegiatan/program pemberdayaan di masyarakat; 9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesehatan

lingkungan dan keluarga; 10) Peningkatan pelestarian dan pengembangan adat istiadat; 11) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PMT-AS; 12) Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengawasan

program-program penanggulangan kemiskinan; 13) Peningkatan kualitas PNPM mandiri perdesaan. 21. Kearsipan

Sasaran rencana kerja pembangunan urusan kearsipan adalah: 1) Peningkatan kualitas sistem kearsipan yang memadai; 2) Peningkatan pengelolaan dokumen dan arsip desa; 3) Peningkatan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip; 4) Peningkatan pelayanan informasi kearsipan desa. 22. Komunikasi dan Informatika

Sebagai tindak lanjut UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: 1) Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan

komunikasi dan informasi desa (IT); 2) Meningkatnya kerjasama informasi dengan mass media; 3) Terlaksananya

pengkajian

dan

penelitian

bidang

informasi

dan

komunikasi yang baik dan akurat. [Type text]


Oktober 2014

23. Perpustakaan

Sasaran rencana kerja pembangunan urusan perpustakaan adalah: 1) Peningkatan minat dan budaya membaca masyarakat; 2) Peningkatan

kualitas perpustakaan sekolah dan masyarakat yang

berkembang dan dikelola dengan baik; 3) Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana perpustakaan; 4) Penyelamatan

dan

Pelestarian

Koleksi

Perpustakaan,

koleksi

perpustakaan yang bernilai tinggi dan mengandung unsur sejarah, dengan

fokus

kegiatan

inventarisasi

naskah-naskah

kuno

milik

masyarakat. b) Kewenangan Urusan Pilihan 1. Pertanian

Sasaran rencana kerja pembangunan urusan pertanian, meliputi: 1) Meningkatnya sumber daya petani dan kelompok tani; 2) Pengembangan sistem agribisnis di perdesaan; 3) Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan; 4) Pengembangan tanaman komoditas perkebunan; 5) Peningkatan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi; 6) Terkendalinya

serangan

Organisme

Pengganggu

Tanaman

(OPT)

pertanian dalam arti luas; 7) Peningkatan SDM petani di pedesaan; 8) Pengembangan pemanfaatan halaman pekarangan; 9) Pelatihan ketrampilan pengolahan hasil pertanian pada kelompok wanita

tani; 10) Pembangunan sentra agrobisnis dan pengembangan usaha pertanian

organik dengan pendekatan kawasan serta agroekosistem; 11) Tercapainya peningkatan produksi dan konsumsi hortikultura unggulan

daerah. 2. Peternakan dan Perikanan [Type text]


Oktober 2014

Kebijakan strategis yang akan ditempuh pada program ini adalah: 1) Meningkatkan dan pengembangan sarana prasarana peternakan serta perikanan; 2) Peningkatan sumber daya petani ternak; 3) Peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan serta

perikanan rakyat. 3. Sumberdaya Air dan Irigasi

Kebijakan strategis yang akan ditempuh pada program ini adalah: 1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kelestarian sumber daya air; 2) Peningkatan fungsi jaringan bendungan dan irigasi; 3) Peningkatan kinerja pengurus P3A. 4. Kehutanan dan Perkebunan

Rencana kerja pembangunan urusan kehutanan dan Perkebunan adalah: 1) Optimalisasi pemanfaatan lahan kritis dan reboisasi tanah kosong di dalam dan di luar kawasan hutan; 2) Terwujudnya tertib industri hasil hutan dalam pemanfaatan bahan baku,

pengelolaan lingkungan dan ijin industri; 3) Tersedianya data dan sistem informasi bagi perencanaan pengelolaan dan pembangunan kehutanan kemasyarakatan; 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di sekitar kawasan hutan. 5. Pariwisata

Rencana pembangunan yang akan dicapai dalam urusan pariwisata adalah: 1) Tercapainya menuju kemandirian dengan pola organik; 2) Tercapainya peningkatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pariwisata dan masyarakat guna mengoptimalkan pengembangan potensi produk-produk desa; 3) Meningkatkan pengembangan dan pemasaran dan promosi produk. 6. Perdagangan

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan urusan perdagangan adalah: [Type text]


1) Kelancaran

akses

informasi

barang

dan

jasa

Oktober 2014

untuk

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat; 2) Peningkatan kerjasama perdagangan hortikultura

menjamin

organik

kegiatan yaitu peningkatan akses pasar produk unggulan; iklim usaha kondusif yang mampu

3) Terciptanya

dengan

mendorong

berkembangnya kesempatan dan kepastian berusaha; 4) Terwujudnya kelembagaan usaha perdagangan yang produktif dan

mampu beradaptasi terhadap perubahan global. 7. Industri

Rencana pembangunan di urusan perindustrian adalah dengan menciptakan industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi yaitu: 1) Pengembangan industri rumah tangga dengan kinerja yang efsien dan kompetitif

dengan

menggunakan

bahan

baku

lokal

serta

tidak

ketergantungan kepada bahan baku impor; 2) Terwujudnya efsiensi industri-industri unggulan melalui klaster seperti pengelolaan

kayu,

industri

herbal,

industri

makanan

kecil,

hasil

olahan/hasil budidaya, dsb; 3) Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir dengan berbasis pada pendekatan klaster sehingga berdaya saing tinggi dan terbentuknya keterkaitan antara industri hulu dan hilir. c) Program Diluar Kewenangan Urusan Wajib dan Kewenangan Urusan Pilihan

(Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006) menjadi Belanja Langsung yang ada pada setiap SKPD sesuai kebutuhan. Sasaran rencana kerja program dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari diluar 23 Kewenangan Urusan Wajib dan 6 Kewenangan Urusan Pilihan adalah: 1) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

seperti

jasa

surat

menyurat, jasa komunikasi dan informasi teknologi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa tunjangan perangkat desa, jasa pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi perkantoran, jasa perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor, barang cetakan

dan

penggandaan,

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan administrasi dan pelayanan [Type text]

kantor,


Oktober 2014

peralatan

dan

peraturan

dan

minuman,

rumah

perundang-undangan,

tangga,

bahan

logistik

bahan

bacaan

kantor,

makan

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar desa serta kegiatan-kegiatan perkantoran lainnya; sarana dan prasarana aparatur yang memadai dengan

2) Peningkatan

kegiatan

penambahan

perlengkapan

dan

peralatan

gedung

kantor,

peralatan penunjang kegiatan baik sarana tulis, meja kursi, perlengkapan presentasi, alat/mesin kerja, perlengkapan penunjang komunikasi dan informasi teknologi, dsb; 3) Peningkatan disiplin perangkat dalam pelaksanaan tugas; 4) Peningkatan profesionalisme perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan formal dan non formal. 4.3.6. Strategi Pencapaian Strategi pencapaian pembangunan desa adalah: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dengan didukung perangkat desa yang bersih dan berwibawa serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 2. Meningkatkan dan pemerataan ekonomi dengan membangun kegiatan usaha-usaha masyarakat serta meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; 3. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, mandiri dan berbudaya.

[Type text]


Oktober 2014

BAB V PENUTUP

Desa Wlahar Wetan sebagaimana umumnya desa-desa lainnya memiliki tingkat ekonomi dan sumber daya manusia yang belum memadai, ditambah dengan pendapatan asli desa (PADes) yang sangat minim namun tetap berupaya penuh semangat otonomi daerah membangun desa dengan segala keterbatasan yang ada. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa

Wlahar Wetan

Kecamatan Kalibagor memuat arah kebijakan pembangunan yang bersifat partisipasif, rencana kerja dan indikator keberhasilan yang dibutuhkan selama 6 (enam) tahun kedepan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wlahar Wetan yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), selain itu RPJM-Desa merupakan dasar evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama masa perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun. RPJM-Desa menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemu kenali kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa dan mendorong terwujudnya RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

[Type text]


Oktober 2014

LAMPIRAN 3 RENCANA PEMBANGUNAN DESA

No

Jenis Kegiatan

1.

Pembangunan Gedung Balai Desa Rehabilitasi Gedung Pertemuan Desa Pembuatan Saluran Drainase Jalan Desa

2. 3.

4.

Rehabilitasi/Pem eliharaan Drainase Jalan Desa

5.

Pembangunan Talud Jalan Desa

Lokasi/ Tingkat

Volume

Perkiraan Biaya

Sumber Biaya

Indikator

Desa

P = 18 m L = 20 m

409.000.000,-

ADD, PAD

Lanjutan

Desa

1 Paket

84.000.000,-

ADD, PAD

Baru

Rt.001/Rw.01 Rt.002/Rw.01 Rt.005/Rw.01

16 Paket

PNPM Swadaya

Baru

7 Paket

ADD, PAD

Baru

16 Paket

PNPM Swadaya

Baru

Rt.006/Rw.01 Rt.007/Rw.01 Rt.008/Rw.01 Rt.001/Rw.02 Rt.002/Rw.02 Rt.003/Rw.02 Rt.004/Rw.02 Rt.005/Rw.02 Rt.006/Rw.02 Rt.007/Rw.02 Rt.008/Rw.02 Rt.009/Rw.02 Rt.010/Rw.02 Rt.004/Rw.01 Rt.005/Rw.01 Rt.006/Rw.01 Rt.007/Rw.01 Rt.003/Rw.02 Rt.004/Rw.02 Rt.009/Rw.02 Rt.001/Rw.01 Rt.002/Rw.01 Rt.005/Rw.01 Rt.006/Rw.01 Rt.007/Rw.01 Rt.008/Rw.01 Rt.001/Rw.02

[Type text]


6.

Rehabilitasi Betonisasi Jalan RT

7.

Pembangunan Jalan Desa

8.

Peningkatan/Perb aikan Pengaspalan Jalan Desa Pengadaan ICT untuk Peningkatan Pelayanan dan Informasi Publik Pengadaan

9.

10.

Rt.002/Rw.02 Rt.003/Rw.02 Rt.004/Rw.02 Rt.005/Rw.02 Rt.006/Rw.02 Rt.007/Rw.02 Rt.008/Rw.02 Rt.009/Rw.02 Rt.010/Rw.02 Rt.001/Rw.01 Rt.002/Rw.01 Rt.003/Rw.01 Rt.004/Rw.01 Rt.005/Rw.01 Rt.006/Rw.01 Rt.007/Rw.01 Rt.008/Rw.01 Rt.001/Rw.02 Rt.002/Rw.02 Rt.003/Rw.02 Rt.004/Rw.02 Rt.005/Rw.02 Rt.006/Rw.02 Rt.007/Rw.02 Rt.008/Rw.02 Rt.009/Rw.02 Rt.010/Rw.02 Dari Rt.002/Rw.02 sampai Rt Rt.005/Rw.02 Rw.001 dan Rw.002

Oktober 2014

18 Paket

3.500.000/pa ket

ADD, PAD

Baru

500x3m

148.500.000,-

INBUB

Baru

INBUB

Baru

ADD, PAD

Baru

ADD,

Baru

2.500x3m

Balai Desa

4 Paket

Balai Desa

Paket

24.500.000,-

[Type text]


11.

12. 13. 14. 15.

16. 17. 18.

19.

20. 21. 22. 23.

Sarana dan Prasarana Pelayanan/admin istrasi, Kearsipan dan Tata Kelola Rehabilitasi Saluran Buang Irigasi dan Saluran Sekunder Pembangunan Gubug Desa Pengadaan Jalan Pertanian Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Pertanian Perbaikan Jaringan Listrik/Penambah an Tiang Listrik Baru Pengadaan PJU Jalan Kab/Prov Pembangunan Jembatan Irigasi Pertanian Perbaikan dan Rehabilitasi Jembatan Irigasi Pertanian Perbaikan dan Rehabilitasi Jembatan Jalan Desa Rehabilitasi Lapangan Desa Pembangunan RTLH Pembangunan Pagar Keliling Gedung PAUD Pembangunan Gedung Baru TK

Oktober 2014

PAD

Rw.001 dan Rw.002

Paket

ADD, PAD

Baru

Desa

1 Paket

ADD, PAD INBUB

Baru

Rw.001 dan Rw.002 Rw.001 dan Rw.002

Paket 3 Paket

ADD, PAD

Baru

Rw.001 dan Rw.002

15 Titik

Baru

Desa

12 Titik

Desa

3 Paket

INBUB/DI NAS PERTAMB ANGAN DAN ENERGI INBUB/IN GUB INBUB/IN GUB

Rw.002

3 Paket

ADD, PAD

Baru

Rw.001 dan Rw.002

2 Paket

ADD, PAD

Baru

Rt. 005/Rw.02 Rw.001 dan Rw.002 Rt. 007/Rw.01

4.487m3

Baru

1 Paket

15.400.000.-

ADD, PAD INBUB/IN GUB ADD, PAD

Rt. 007/Rw.01

1 Paket

87.000.000,-

ADD, PAD

Baru

65.700.000,-

72 Paket

Baru

Baru Baru

Lanjutan Baru

[Type text]


24.

25. 26.

27.

28. 29. 30. 31.

32.

33.

34. 35. 36. 37.

Pertiwi Pembangunan Gedung Serbaguna/ Terpadu Pembangunan Gedung BUMDES Pembangunan Pusat Kegiatan Usaha Kelompok Tani Pembangunan Sarana dan prasarana Air bersih perdesaan Rehabilitasi Mushola-Mushola dan Masjid Pengadaan PJU Tenaga Surya untuk Jalan Desa Bantuan Dana / Santunan Fakir Miskin Bantuan Peningkatan Pendidikan Anak Tidak Mampu Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru TK/RA Bantuan Peningkatan Kegiatan Posyandu Balita dan Lansia Bantuan PMTAS dan Gizi Balita Bantuan Dana Pembinaan RT dan RW Bantuan Jamban Keluarga Bantuan

Oktober 2014

Balai desa

1 Paket

164.000.000,-

ADD, PAD

Baru

Desa

1 Paket

95.500.000,-

Baru

Desa

2 Paket

64.000.000,-

ADD, PAD ADD, PAD

Rw.001 dan Rw.002

1 Paket

INBUP

Baru

Rw.001 dan Rw.002

Paket

Swadaya

Baru

Rw.001 dan Rw.002

70 Titik

PAD

Baru

Desa

Paket/KK

PAD

Baru

Desa

Paket/Siswa

PAD

Baru

Desa

3 Orang

PAD

Baru

Desa

4 Pokja Balita dan 2 Pokja Lansia

PAD

Baru

Desa

4 Pokja Balita 20 Paket

PAD

Baru

PAD

Baru

90 Paket

INBUB/PA D/ADD PAD

Baru

Desa Rw.001 dan Rw.002 Desa

18 Paket

Baru

Baru [Type text]


38.

39.

40.

41.

42. 43. 44. 45. 46.

47. 48.

Pembinaan Kegiatan Poskamling Bantuan Peningkatan Kegiatan Musholla/Masjid dan TPQ/TPA Bantuan Pembuatan Sumur Bor untuk MCK RT Peningkatan Kompetensi/SDM Guru PAUD dan TK (Peningkatan Mutu dan Tenaga Pendidik) Pembuatan Penampungan Sumber Air Bersih (Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku) Pembuatan Pagar Balai desa Pemberdayaan Usaha Kecil-sasaran RTM Pengembangan BUMDES-sasaran RTM Pengembangan PNPM-Kegiatan Kelompok Batik Perbaikan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah SD Rehabilitasi Pos Ronda tiap RT Perbaikan dan Rehabilitasi Alat Kesenian

Oktober 2014

Rw.001 dan Rw.002

12 Mushola, 2 Masjid dan 2 TPQ

ADD, PAD

Baru

Rw.001 dan Rw.002

8 Paket

ADD

Baru

Desa

2 Kegiatan (5 Guru PAUD dan 3 Guru TK)

ADD

Baru

Desa

Paket

ADD

Baru

Desa

1 Paket

ADD

Baru

Desa

2 Kelompok RTM

ADD

Baru

Desa

2 Kelompok RTM

ADD

Baru

Desa

2 Kelompok

ADD

Lanjutan

Rw.001

2 Paket

INBUB

Baru

Rw.001 dan Rw.002 Rw.001 dan Rw.002

18 Paket

Swadaya

Baru

2 Paket

INBUB

Baru

72.600.000,-

[Type text]


49.

50. 51. 52. 53.

54.

55. 56. 57. 58. 59. 60.

61.

62.

Gamelan Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa Pengadaan Alat kesenian Modern (Band) Bantuan Siswa Miskin untuk (SD,SMP,SMA) Budidaya Kambing Modern Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Peternakan sapi potong Pelatihan Pembibitan Tanaman Hortikultura Pelatihan Peternakan dan Perikanan Pelatihan Kelompok KWT Pelatihan Kelompok Tani Pelatihan Karang Taruna Pagar Muda XX Peningkatan APK PAUD Peningkatan APK TK Peningkatan APK TPQ Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Penyediaan prasarana dan

Oktober 2014

Desa

2 Paket

INBUB

Baru

Karangtarun a

1 Paket

ADD, PAD

Baru

RTM

Paket

INBUB

Baru

4 kelompok Tani 4 kelompok Tani

4 Kegiatan

INBUB

Baru

4 Paket

INBUB

Baru

2 kelompok Tani

2 Kegiatan

PNPM Swadaya

Baru

4 kelompok Tani

4 Kegiatan

PNPM Swadaya

Baru

1 kelompok Tani 4 kelompok Tani Desa

5 Kegiatan

PNPM Swadaya PNPM Swadaya PNPM Swadaya

Baru

Desa

2 Paket

Baru

Desa

4 Paket

2 TPQ

2 Paket

ADD, PAD ADD, PAD ADD

2 Pokja

2 Paket

ADD, PAD

Baru

Rw.001 dan Rw.002

12 Paket

Swadaya

Baru

4 Kegiatan 3 Kegiatan

Baru Baru

Baru Baru

[Type text]


63.

64.

65.

66.

67.

68. 69. 70.

sarana pengelolaan sampah Pengadaan sarana pengendalian hama terpadu Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan/p erbaikan perumahan masyarakat kurang mampu atas bantuan Kementrian Negara Perumahan Rakyat Pengembangan dan pemberdayaan Industri Kecil dan menengah (IKM) Bantuan Program pengembangan usaha Kecil Pengelolaan dan peningkatan Usaha budidaya Jamur Tiram Pengembangan Lumbung pangan desa Pelatihan Las Listrik Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola

Oktober 2014

Desa

4 Paket

INBUB

Baru

Rw.002

2 Paket

ADD, PAD

Baru

Rw.001 dan Rw.002

Paket

INPRES

Baru

Desa

10 Kegiatan

INBUB/IN GUB

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB

Baru

Desa

1 Paket

INBUB

Baru

Desa

1 Kegiatan

Baru

Desa

4 Kegiatan

PNPM Swadaya PNPM Swadaya

Baru

[Type text]


71.

72.

73. 74.

75. 76. 77.

78.

79. 80. 81.

usaha Pembuatan Jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/JIDES Bantuan Alat pemecah kedelai/perlatan penunjang pembuatan tempe lainnya Bantuan Alsintan Pasca Panen Peningkatan hasil industri kecil dan bantuan alat press dan plastik Bantuan alat pemotong keripik singkong Bantuan pengembangan ternak ikan nila Pelatihan Wirausaha baru dari Dinsos, Tenaga Kerja dan transmigrasi Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dinas kesehatan Pengembangan Tanaman Kelapa dan Kedelai Bansos Untuk Penyadang Masalah Sosisal Penyuluhan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Kesehatan

Oktober 2014

Desa

6 Paket

INBUB

Baru

Desa

3 Paket

INBUB

Baru

Desa

4 Paket

INBUB

Baru

Desa

5 Paket

INBUB

Baru

Desa

3 Paket

INBUB

Baru

2 Kelompok

2 Paket

INBUB

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB

Baru

4 Pokja

2 Kegiatan

INBUB

Baru

Desa

1 Paket

INBUB

Baru

Desa

Paket

INBUB

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB

Baru

[Type text]


82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

(PHBS) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM perangkat Desa Fasilitasi dan Pendampingan Manajemen dan managerial tata kelola BUMDES Fasilitasi Pelatihan SDM pengurus Gapoktan dan Kelompok Tani Fasilitasi Pelatihan Studi Pengembangan Potensi PAD Desa Bantuan permodalan untuk menampung hasil panen para petani Pengadaan program rehabilitasi lahan kritis Revitalisasi operasional Posyandu dan Pengembangan TOGA/UPGK Fasilitasi Pelatihan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Fasilitasi Pelatihan Penataan lingkungan permukiman

Oktober 2014

Desa

1 Kegiatan

INBUB

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB

Baru

Desa

1 Paket

INBUB

Baru

Desa

1 Paket

INBUB

Baru

Desa

1 Paket

INBUB

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB/PU

Baru

[Type text]


91.

92.

93.

94. 95.

96.

97.

98.

Fasilitasi Pelatihan dan Bimbingan teknis manajemen UEP karang taruna dan pemantapan kelembagaan KT Fasilitasi Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemberdayaan tenaga Kerja Kader Penggerak Pembangunan Desa Fasilitas Pengembangan Jaringan Produksi dan Distribusi Usaha UMKM Pelatihan Kemasan Produk untuk IKM Fasilitasi Pelatihan dan Bimbingan teknis Peningkatan Kinerja Pelayanan Peizinan Fasilitasi Pelatihan dan Pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat Pembinaan Keamanan dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat Fasilitasi Pelatihan dan Bimbingan teknis Penyusunan

Oktober 2014

Desa

1 Kegiatan

INBUB/DI NSOS

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB/DI SNAKER

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB/DI SPERIND AKOP

Baru

Desa

1 Kegiatan

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB/DI SPERIND AKOP INBUB/BP IP2T

Desa

1 Kegiatan

INBUB/KE SBANGP OL

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB/SA TPOL PP

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB/SE KDA

Baru

Baru

[Type text]


99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

indeks kepuasan masyarakat Pembinaan dan Penyempurnaan sistem kelembagaan Desa yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip good governance Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Desa melalui Inventarisasi asset dan kekayaan desa Program Pembinaan Penatausahaan dan Fasilitasi Penyusunan pedoman pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan olahraga dan seni di Kecamatan Pembinaan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan Pemberdayaan dan pembinaan organisasi wanita pedesaan Pembinaan dan Peningkatan Pengetahuan keagamaan di

Oktober 2014

Desa

1 Kegiatan

INBUB/SE KDA

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB/SE KDA

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB/D PPKAD

Baru

Lokasi Kecamatan-K egiatan Tingat Desa Lokasi Kecamatan-K egiatan Tingat Desa Lokasi Kecamatan-K egiatan Tingat Desa Lokasi Kecamatan-K egiatan Tingat Desa

2 Kegiatan

KECAMAT AN

Baru

2 Kegiatan

KECAMAT AN

Baru

2 Kegiatan

KECAMAT AN

Baru

4 Kegiatan

KECAMAT AN

Baru

[Type text]


106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

Kecamatan Fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa Pembinaan peningkatan kegiatan PKK di kecamatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Program Peningkatan Kesejahteraan Petani) Penyuluhan teknologi dan informasi pertanian Peningkatan mutu dan keamanan pangan-Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan) Pembinaan kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG)Program Pengembangan Potensi Wilayah Miskin Perdesaan Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Penyediaan

Oktober 2014

Lokasi Kecamatan-K egiatan Tingat Desa

6 Kegiatan

KECAMAT AN

Baru

Lokasi Kecamatan-K egiatan Tingat Desa Lokasi Kecamatan-K egiatan Tingat Desa

5 Kegiatan

KECAMAT AN

Baru

2 Kegiatan

INBUB/B APELUHKP

Baru

Lokasi Kecamatan-K egiatan Tingat Desa Lokasi Kecamatan-K egiatan Tingat Desa

2 Kegiatan

INBUB/B APELUHKP

Baru

1 Kegiatan

INBUB/B APELUHKP

Baru

Desa

1 Kegiatan

INBUB/B APERMAS PKB

Baru

Desa

2 Kegiatan

INBUB/B APERMAS PKB

Baru

Desa

1 Paket

INBUB/PE

Baru [Type text]


bahan pustaka perpustakaan umum desa 114.

115.

116.

117.

Fasilitasi Pelatihan dan Bimbingan teknis Pengembangan sistem agribisnis melalui Cooperatif Farming Penyediaan bibit pisang Unggul serta faktor-faktor penunjangnya (pemeliharaan dan pengembangan) Pengembangan usaha budidaya perikanan (budidaya air tawar)- Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Oktober 2014

RPUSTAK AAN DAN ARSIP DAERAH INBUB/DI SPERTAN HUT

Desa/Gapokt an/Poktan

2 Kegiatan

Baru

Desa

1 Paket

INBUB/DI SPERTAN HUT

Baru

Desa

2 Kegiatan

INBUB/DI NAS PERIKAN AN

Baru

PROGRAM TAMBAHAN HASIL Review RKP 2015 dan MUSRENBANGDES 2015

[Type text]

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Recommend Documents