DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2014–2019

“ MEWUJUDKAN DESA SUMBERPASIR YANG MANDIRI, AGAMISDAN SEJAHTERA “ DESA SUMBERPASIR KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan InayahNya sehingga Tim Review RPJM Desa Sumberpasir dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dengan lancar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

66

Tahun

2007

tentang

Perencanaan

Pembangunan Desa. Memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri, melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses

perencanaan

dan

penyelenggaraan

pembangunan

desa,

yang

dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut musyawarah perencanaan pembangunan

desa

(Musrenbang

Desa)

diharapkan

upaya

peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen rencana pembangunan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk enam tahun kedepan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat terwujud berkat kontribusi dari berbagai pihak yang memberi data-data Rencana pembangunan yang dibutuhkan ditiap Dusun di Desa Sumberpasiryang dituangkan

dalam

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Desa

(Musrenbangdes). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT se Desa Sumberpasir, Ketua RW se Desa Sumberpasir juga kepada Kepala Dusun di Desa Sumberpasir serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM Desa ini. Penyusun merasa masih banyak kekurangan didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini, oleh sebab itu penyusun

mengharap kritik dan saran yang membangun demi terciptanya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang lebih sempurna untuk kelancaran pembangunan Desa S u m b e r p a s i r . Penyusun

DAFTAR ISI A. B. C. D.

Kata Pengantar Daftar Isi Peraturan Desa (Perdes) tentang Review RPJMDesa Keputusan BPD tentang Persetujuan Perdes Review RPJMDesa Bab I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang I.2. Dasar Hukum I.3. Maksud dan Tujuan Bab II. PROFIL DESA 2.1. Sejarah Desa 2.1.1 Asal usul Desa 2.1.2 Sejarah Kepemimpinan Desa 2.2. Sejarah Pembangunan Desa 2.3. Keadaan Demografi/Kependudukan 2.4. Kondisi Sosial 2.4.1 Pendidikan 2.4.2 Kesehatan 2.4.3 Kesejahteraan Sosial 2.5. Lembaga Kemasyarakatn Desa dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa 2.5.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa 2.5.2 Struktur Pemerintahan Desa Bab III. PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA Bab IV. VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 4.1. Visi 4.2. Misi 4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa 4.4.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa 4.4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa 4.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa Bab V : INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Bab VI: PENUTUP Lampiran :  Berita Acara Musyawarah Review RJMDesa  Peta Desa  Tabel Data Potensi, Masalah dan Tindakan Pemecahan  Daftar Rencana Pembangunan Desa  SK Kepala Desa tentang Tim Review RPJMDesa  Daftar hadir pertemuan

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM-

DES) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa.

Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu

muncul maka akan melahirkan perasaan “ turut merasa memiliki “ (Rumongso Handarbeni) terhadap pembangunan didesanya. Selanjutnya masyarakat akan turut

bertanggungjawab

(Melu

Hangrungkepi)

terhadap

hasil-hasil

pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya. Dalam Undang-Undang No. 66 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 67 Tahun

2007

digambarkan

bahwa

partisipasi

masyarakat

desa

dalam

pelaksanaan pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan yang ditandai dengan tingginya rasa turut memiliki dan tanggungjawab masyarakat untuk memelihara dan melestarikannya. Melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) dapat digunakan sebagai gambaran kongkrit tentang program – program yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah ( 6 Tahun ). Sehingga pembangunan desa akan lebih terarah dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan, tepat sasaran dan berkesinambungan. Disamping sebagai arah pembangunan desa,

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) dapat juga digunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen RPJM-DES tersebut untuk

mengetahui program pembangunan desa dan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.Dengan demikian maka fungsi kontrol masyarakat dapat tumbuh dengan baik, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat desa sedini mungkin dapat terdeteksi dan terselesaikan. Masyarakat merupakan bagian terpenting dari pembangunan karena setiap proses pembangunan yang dicanangkan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah pasti melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan kemudian pemanfaat dari

hasil pembangunan

tersebut adalah masyarakat sendiri.Sehingga Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) adalah peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Karena yang lebih tahu kebutuhan akan pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Selanjutnya hasil-hasil dari pembangunan itu sendiri dapat terarah dan tepat sasaran pada masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak salah dalam perencanaan serta tidak berdampak buruk pada masyarakat maupun lingkungan dimana pembangunan itu dilaksanakan.

1.2.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang

Nomor

17 Tahun 2003

tentang Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang PengelolaanKeuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, tentang PedomanKewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, tentang PedomanTata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah

Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 14. Peraturan Bupati Malang, Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 seri D. 1.3.

Pengertian 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di sebut (APBDesa) adalah rencana keuangan pemerintah desa yang di bahas dan di setutjui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan di tetapkan dengan Peraturan Desa. 2. Desa, atau di sebut dengan nama lain yang selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk

mengatur

dan

mengurus

kepentingan

masyarakat

setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Keuangan

Desa

adalah

semua

hak

dan

kewajiban

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat

dalan

rangka

di nilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubaungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayan masyarakat 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di sebut dengan (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan. 6. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumberdaya yang di miliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan pengambilan keputusan , maupun indeks pembangunan manusia 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat , melalui urutan pilihan dengan meperhitungkan sumberdaya yang tersedia. 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unusur pemangku kepentingan di tingkat desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud perencanaan pembangunan desa adalah rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pembangunan desa. 10. Rencana Pembangunan jangka menengah desa selanjutnya di singkat (RPJM desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) , lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, di sertai dengan rencana kerja.

11. Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya di singkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa ,

dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan

yang

di

mutakhirkan, program prioritas pembangunan desa , rencana kerja dan pendanaan

serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah desa maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM Desa. 12. Peraturan desa yang selanjutnya di singkat perdes adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

2.1. Sejarah Desa Sumberpasir 2.1.1 Asal Usul Desa Tentang asal usul Desa Sumberpasir tidak kami temukan adanya sejarah permulaan kapan dan siapa yang menamakan Desa Sumberpasir beserta namanama dusunnya. Hanya saja berdasarkan cerita masyarakat pada masa dulu nama Desa Sumberpasir berasal dari kondisi lahan desa yang sepanjang sungainya banyak mengandung pasir, sehingga menjadi tempat sumber penghasilan masyarakat dengan cara menggali pasir disepanjang sungai. Desa Sumberpasir terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Krajan , Dusun Ngrangin, Dusun Gagakasinan dan Dusun Botoputih yang kesemuanya mayoritas penduduknya Suku Jawa dan hanya sebagian kecil suku Madura dan Arab. 2.1.2 Sejarah Kepemimpinan Desa Desa Sumberpasir dipimpin oleh seorang Petinggi/Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat, namun yang paling awal memimpin desa Sumberpasir tidak bisa diketahui kapan dan siapa. Dan berikut nama-nama Petinggi / Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Sumberpasir : 1. Bapak ATMO SUPARTO ( 1960 – 1970 ) / Dusun Ngrangin 2. Bapak JATMIKO ( 1970 – 1972 ) / Caretaker dari Kecamatan 3. Bapak H. MACHRUS ( 1972 – 1984 ) / Dusun Krajan 4. Bapak H. MACHFUD ( 1984 – 1998 ) / Dusun Krajan 5. Bapak MUHDLOR ( 1998 – 2013 ) Dusun Krajan 6. Ibu INDAH PRIBADI, S.Pi ( 2013 – sekarang ) / Dusun Krajan

2.2. Sejarah Pembangunan Desa Desa Sumberpasir mempunyai ketinggian tanah rata-rata 559 M di atas permukaan air laut berhawa sedang, suhu 20-35 C dan tanah rata tidak berbukit. Secara administratif, Desa Sumberpasir terletak di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukolilo Kecamatan Jabung. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pakis Kembar dan Pakis Jajar Kecamatan Pakis. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Pucangsongo Kecamatan Pakis,

sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis dan Desa Sidorejo Kecamatan Jabung. Jarak tempuh Desa Sumberpasir ke Ibu Kota Kecamatan adalah 3 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 35 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam. Luas Wilayah Desa Sumberpasir adalah 320,724 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, persawahan, perkebunan dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 61,25 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk persawahan adalah 232 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 12,165 Ha. . Sedangkan luas lahan untuk fasilitas/prasarana

umum

adalah

11,06

Ha

dan

tempat

pemakaman

umum/kuburan 4,249 Ha. Wilayah Desa Sumberpasir secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara umum kesuburan tanah Desa Sumberpasir cukup baik dan merata Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 7 ton/ ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini. Produk pertanian Desa Sumberpasir untuk lahan sawah monoton pada unggulan padi dan ketela rambat. Hal ini disebabkan masyarakat kurang berani (berspekulasi) dengan menanam sayur-sayuran atau jenis palawija lainnya, jika melihat kesuburan tanah yang ada di Desa Sumberpasir maka hal tersebut sangat disayangkan. Namun hal tersebut bukan tanpa alasan, karena memang untuk menanam sayur-sayuran tertentu membutuhkan modal yang cukup besar dan perawatan yang bagus. Persoalan mendasar lainnya adalah sistem pengairan yang kurang baik (maksimal) sehingga berdampak adanya kekurangan air pada saat musim kemarau dan terjadi banjir pada musim hujan.

Oleh karenanya harus ada

langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya-upaya : perbaikan sistem irigasi/pengairan; penggunaan teknologi tepat guna; perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait (Dinas Pengairan, Dinas Pertanian). Untuk lahan kering (tegal) kebanyakan ditanami jagung, tebu, cabe dan jenis palawija lainnya. Untuk tanaman tebu sudah mulai berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya seiring adanya larangan dari Pemerintah Desa Sumberpasir penanaman tebu khususnya untuk lahan basah (sawah).

2.3. Keadaan Demografi/Kependudukan Desa Sumberpasir adalah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh ada sekitar 30 %, baik itu buruh tani, buruh bangunan maupun buruh pabrik. Walaupun hampir 73 % dari total lahan di Desa Sumberpasir adalah lahan pertanian/persawahan dan 27 % sisanya untuk yang lain, namun hanya sekitar 6 % penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani pemilik lahan. Adapun sisanya 44 % mata pencaharian di bidang lain (PNS, TNI, Polri, Wirasasta dll). Mayoritas penduduk Desa Sumberpasir adalah suku jawa serta 99,99 % beragama islam. Jumlah Penduduk pada akhir tahun 2015 Laki-laki

: 3.526

Perempuan

: 3.412

Jumlah

: 6.938

Jumlah Kepala Keluarga

: 2.069

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia No

Usia

Jumlah

Prosentase

1

0-12 bulan

20 orang

0,29 %

2

1-4 tahun

290 orang

4,18 %

3

5-14 tahun

1.118 orang

16,11 %

4

15-39 tahun

2.780 orang

40,07 %

5

40-64 tahun

2.140 orang

30,85 %

6

> 65 tahun

590 orang

8,50 %

Jumlah Total

6.938 orang

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 18-56 tahun Desa Sumberpasir sekitar 3.201 atau hampir 46%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM). Tingkat kemiskinan di Desa Sumberpasir relatif rendah. Dari jumlah 2.069 KK di atas, sejumlah 395 KK tercatat sebagai RTS (Rumah Tangga Sasaran), itu artinya 19 % dari jumlah KK adalah Keluarga Miskin.

2.4. Keadaan Sosial 2.4.1 Pendidikan Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat ratarata pendidikan warga Desa Sumberpasir.

Tabel 2 Jumlah Tamatan Sekolah Masyarakat

No

Keterangan

Jumlah

Prosentase

1

Tidak/Belum Sekolah

565

8,14 %

2

Belum Tamat SD

709

10,21 %

3

Tamat SD/Sederajat

3.111

44,84 %

4

Tamat SMP/Sederajat

1.320

19.02 %

5

Tamat SMA/Sederajat

996

14,35 %

6

Tamat Akademi/D III/Sarjana Muda

59

0,85 %

7

Tamat Diploma IV/S I

169

2,43 %

8

Tamat S II

9

0,13 %

6.938

Rentetan data kualitatif di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Sumberpasir mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar dua belas tahun (SD, SMP dan SMA). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan. Kualitas pendidikan di Desa Sumberpasir yang sudah mencapai tataran pendidikan menengah atas, tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana

pendidikan yang ada, di samping tentu pandangan hidup masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai tumbuh dengan baik. Namun untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi atau Universitas masih banyak yang belum tercapai karena masalah ekonomi. Sarana pendidikan di Desa Sumberpasir sudah tersedia di level pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA), sementara akses ke pendidikan lebih tinggi (Universitas/Akademi) berada di kota . Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sumberpasir yang belum siap dengan ketrampilan atau skil tertentu yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Sumberpasir. Mungkin dorongan dari pemerintah kepada masyarakat lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintahan Desa Sumberpasir sekarang ini. 2.4.2 Kesehatan Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dam mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur

status

kesehatan

masyarakat

adalah

mencermati

banyaknya

masyarakat yang terserang penyakit. Laporan warga menunjukkan adanya gejala masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi, yang antara lain penyakit Demam Berdarah, penyakit Cikungunya,Diare dll. Data tersebut menunjukkan bahwa perlunya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Sumberpasir secara umum. Sedangkan data orang cacat mental dan fisik jumlahnya 15. Tercatat tuna wicara 3 orang, tuna rungu 3 orang, tuna netra 1 orang, dan lumpuh 2 orang, cacat mental 6 orang. Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait masalah Imunisasi bayi. Dari data tahun 2014 yang kami peroleh jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio I berjumlah 102 anak, Polio II berjumlah 102 anak, Polio III berjumlah 103 anak, Polio IV berjumlah 104 anak , BCG berjumlah 102 anak, Campak berjumlah 92 anak, HB Combo I berjumlah 102 anak, HB Combo II berjumlah 103 anak, HB Combo III berjumlah 104 anak, dan HB Combo IV berjumlah 104 anak. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan apabila ditunjang fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 290 balita di tahun 2014, balita bergizi buruk 0 balita, balita bergizi kurang 6 balita dan lainnya sedang dan baik. Dari jumlah tersebut terdapat 3 kasus kematian bayi. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Sumberpasir ke depan lebih baik.

2.4.3 Kesejahteraan Sosial Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sumberpasir dapat teridentifikasi ke dalam beberap sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 446 orang. Masyarakat yang bekerja disektor industri berjumlah 305 orang, yang bekerja di sektor perdagangan berjumlah 851 orang, yang bekerja di sektor lain-lain 1.025 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.676 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Tabel 3 Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya

No

Macam Pekerjaan

Jumlah

Prosentase

1

Petani

150 orang

5,60 %

2

Buruh Tani

296 orang

11,06 %

3

Buruh Pabrik

305 orang

11,40 %

4

PNS

49 orang

1,83 %

5

Wiraswasta/Perdagangan

851 orang

31,80 %

6

Sektor Lain-lain

1.025 orang

38,30 %

Jumlah

2.676 orang

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Sumberpasir masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 18-56 yang belum atau tidak bekerja berjumlah 525 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.201 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Sumberpasir. Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa , hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Khusus untuk pemilihan kepala desa Sumberpasir, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama.

Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut pulung –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut. Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun normanorma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syaratsyarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Seperti halnya yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Sumberpasir pada tahun 2013. Pada pilihan kepala desa tersebut partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 90%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Sehingga persaingan diantara kedua kandidat tersebut sangat seru. Pemilihan Kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Sumberpasir seperti acara perayaan desa, begitu meriah dan warga sangat antusias menggunakan hak pilihnya. Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong. Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Sumberpasir mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Sumberpasir mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Sumberpasir kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Desa Sumberpasir berada di daerah Malang Timur dan penduduknya mayoritas etnis Suku Jawa dan sebagian kecil etnis Suku Madura dan Arab, yang mana mereka kebanyakan adalah para pendatang, sehingga kehidupan sosial budaya banyak dipengaruhi etnis suku jawa yang sangat kental. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Sumberpasir. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Sumberpasir. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial. Pendukung dan penggerak

ekonomi Desa Sumberpasir yang utama

adalah dari sektor jasa/perdagangan, pertanian dan industri. Di kalangan rumah tangga juga banyak yang bergerak dalam usaha bordir maupun payet, baik skala kecil maupun lebih besar. Di desa Sumberpasir pada saat ini juga telah banyak berdiri perusahaan baik skala kecil maupun besar yang mana hal tersebut membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi warga masyarakat disekitarnya. Ada PT. Surya Beton Indonesia yang memproduksi cor/beton, PT. Shicca Jaya Sentosa yang memproduksi papan/asbes silica yang lebih kuat dari asbes biasa, PT. Karunia Catur Perkasa yang memproduksi kulit setengah jadi, PT. Sumber Naga Cemerlang yang memproduksi bahan pembuatan kertas, dan perusahaanperusahaan lain yang skalanya lebih kecil. Termasuk adanya SPBU dan minimarket Indomaret yang terletak di Dusun Krajan.

2.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 2.5.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Sumberpasir memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan

kepentingan

masyarakat

wilayah

tersebut,

terutama

terkait

hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk Wilayah Desa Sumberpasir terbagi di dalam 10 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 4 Dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Ngrangin, Dusun Gagakasinan dan Dusun Botoputih, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Sumberpasir tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya.

2.5.2 Struktur Pemerintahan Desa

Bagan/Struktur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberpasir

BPD

Kepala Desa

Sekretaris Desa Kaur Umum

Kaur Keuangan Keuangan

Kuwowo

Kebayan

Modin

Kepetengan

Kasun

Kasun

Kasun

Kasun

Krajan

Ngrangin

Gagakasinan

Botoputih

Tabel 4 Daftar Nama Perangkat Desa Sumberpasir

No

Nama

Jabatan

1

Indah Pribadi, S.Pi

Kepala Desa

2

-

Sekretaris Desa

3

Imam Rosidi

Kaur Umum

4

Khusnul Aminin, SE

Kaur Keuangan

5

Muchamad Junaidi

Kuwowo

6

Luqman Ghozali

Kebayan

7

Ali Ahmad

Modin

8

Aminul Muchtar

Kepetengan

9

H. M. Qomari

Kasun Krajan

10

Sholikhin

Kasun Ngrangin

11

Madhan

Kasun Gagakasinan

12

Agus Safa’at

Kasun Botoputih

Tabel 5 Daftar Nama Anggota BPD Sumberpasir

No

Nama

Jabatan

1

Khumaizi

Ketua

2

Mohamad Mujib, SE

3

Abdul Aziz, S.Hi

4

Agus Hariadi, S.Pd

Anggota

5

Ahmad Muthar

Anggota

6

Joko Santoso,S.Pd.SD

Anggota

7

Rasmudin

Anggota

Wakil Ketua Sekretaris

Tabel 6 Daftar Nama Anggota LPMD Sumberpasir

No

Nama

Jabatan

1

H. Mahsun Zen, S.PdI

Ketua

2

Tamamun, S.Pd

3

Drs. H. Agus Wachid I.

4

H. Misbakhul Huda

5

Suryadi, S.Pd

Bendahara

6

Ustadz Syafi’i

Sie. Agama

7

Choirul Fuad Hasjim

Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris

Sie. Pembangunan dan Lingkungan Hidup

8

Eni Zuchriyah

9

Murtosiyah

10

Suyono

11

Dwina Wijaya, S.Pd

12

Mela Helawati

Sie. Ekonomi dan Koperasi Sie. Kesehatan dan KB Sie. Pemuda dan Olahraga Sie. Pendidikan dan Penerangan Sie. Pemberdayan Perempuan

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA 3.1.Potensi Potensi dan hambatan didapatkan dari pengolahan hasil Musrenbangdes, wawancara, dan observasi per-dusun. Berbagai data yang masuk kemudian didisplay dan dipilah untuk ditarik sebagai potensi dan hambatan pembangunan Desa Sumberpasir. Dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi bahwa Desa Sumberpasir memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya berbagai hambatan dan tantangan yang ada. I. Potensi Sumber Daya Alam a.

Lahan pertanian (sawah) yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal

b.

Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur, belum dikelola secara maksimal

c.

Wilayah

Desa

Sumberpasir

sangat

baik

untuk

mengembangkan

peternakan seperti sapi, kambing, bebek, dan ternak lain, mengingat banyaknya pakan untuk jenis ternak tersebut, sedangkan bidang usaha ini baru menjadi usaha sampingan. d.

Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik

e.

Adanya usaha perikanan air tawar

f.

Adanya usaha meubelir dan perbengkelan

II. Sumber Daya Manusia a.

Siklus dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.

b.

Hubungan yang baik dan kondusif antara Kepala Desa, Pamong Desa, dan masyarakat merupakan publik sphere yang idial untuk terjadinya pembangunan desa.

c.

Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.

d.

Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monev pembangunan desa.

e.

Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.

f.

Masih adanya swadaya masyarakat (urunan untuk pembangunan).

g.

Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.

h.

Adanya kader kesehatan yang cukup, dari Bidan sampai para kader di Posyandu yang ada di setiap dusun

i.

Adanya penduduk yang mampu membuat kerajinan permeubelan kayu.

j.

Adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok-kelompok, pertanian, usaha dan keagamaan desa, memudahkan dalam berkoordinasi setiap kegiatan pembangunan.

3.2. Masalah I. Hambatan dan Tantangan a. Rusaknya jalan poros desa yang menghubungkan Desa Sumberpasir dengan

daerah lain, sehingga perlu dilakukan penyemiran jalan. b. Keadaan sarana infrastruktur jalan yang masih berupa tanah dan makadam,

menyebabkan transportasi kurang lancar dan bermasalah terutama jalur perekonomian. c.

Sulitnya pengairan pertanian terutama untuk areal persawahan, karena saluran air dangkal dan perlu pengerukan.

d. Banyaknya saluran irigasi pertanian primer dan sekunder yang rusak karena

semakin dangkal dan semakin sempit karena didesak pemilik tanah di kanan kiri saluran air tersebut. e. Kurangnya penguasaan teknologi pertanian sehingga menyebabkan kurang

maksimalnya hasil pertanian f.

Kurang maksimalnya pengelolaan hasil pasca panen

g. Rendahnya

Sumberpasir,

kualitas

pendidikan

sehingga

kurang

Mayoritas mampu

warga

bersaing

masyarakat dalam

Desa

memperoleh

pekerjaan maupun membuka dan menciptakan lapangan kerja baru. h. Usaha meubelir dan perbengkelan belum mendapatkan perhatian yang cukup

terutama soal permodalan dan pemasaran. i.

Masih minimnya fasilitas umum, terutama fasilitas kesehatan (sarana dan tenaga medis) dan fasilitas pendidikan.

j.

Masih minimnya pelatihan, workshop, dan kursus untuk meningkatkan kemampuan usaha warga.

k.

Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat desa maupun di tingkat pedukuhan.

l.

Masih

minimnya

penghasilan

ekonomi

aparat

menyebabkan adanya tata kinerja yang tidak optimal.

Pemerintah

Desa

m. Dengan banyaknya organisasi sosial dan politik di Desa Sumberpasir sering

mengakibatkan adanya ketegangan dan konflik kepentingan antar warga masyarakat.

II. Peta Permasalahan Daftar peta permasalah ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Sumberpasir yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang tercecer. Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benarbenar masalah pokok dan penting. Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat di masing-masing dusun. Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati masalah sebagai berikut :

NO A

Bidang Kajian

Lokasi

Potensi

Pengembangan wilayah

1. Pekerjaan Umum @ Gapura belum selesai

RT 01

Swadaya masyarakat Gotong royong

@ Di pinggir jalan raya belum

RT 02

ada gorong-gorong @ Jalan masih tanah


RT 02


@ Belum ada gapura

RT 02


@ Tidak ada drainase

RT 03


@ Selokan yang ada sudah

RT 03

rusak @ Jalan masuk TK berupa tanah


RT 04


@ Belum ada selokan

RT 04


@ Jalan masih berupa tanah

RT 05


@ Jalan masih berupa tanah

RT 06


@ Belum ada gorong-gorong

RT 07



RT 08



RT 09


@ Kanan kiri jalan mudah

RT 09

tumbuh rumput @ Belum ada paving


RT 09


@ Saluran air depan rumah

RT 10

warga terlalu kecil @ Paving jalan menuju Plalar

Gotong royong RT 11

belum selesai @ Gorong-gorong kurang

RT 13

RT 14

RT 14


Ngrangin

tanah dan licin @ Jalan masih berupa tanah


tanah kalau hujan becek @ Jalan masuk makam berupa


lancar @ Jalan masuk kaplingan masih


memadai @ Aliran air selokan kurang

Swadaya masyarakat


RT 16


@ Jalan masuk kaplingan masih

RT 18

tanah kalau hujan becek @ Jalan tembus masih tanah

Gotong royong RT 19

dan licin @ Selokan kanan kiri jalan

Swadaya masyarakat


RT 19

kurang memadai


@ Jalan tembus aspalnya sudah Ngrangin Lor- Swadaya masyarakat rusak

Ngrangin kidul

Gotong royong

@ Aspal jalan kampung sudah

Ngrangin kidul

banyak yang rusak @ Belum ada damping jalan


Ngrangin kidul


@ Paving jalan kapling sudah

RT 22

mulai rusak @ Belum ada damping jalan


RT 22


@ Belum ada damping jalan

RT 23



RT 24


@ Jalan tembus ke Botoputih

RT 25

masih tanah dan licin @ Belum ada damping jalan


RT 25


@ Buk diatas sungai sudah

RT 25

rusak


@ Damping jalan depan rumah

RT 27

sudah rusak @ Jembatan sudah rusak


RT 27


@ Dari musholla ke timur belum RT 28

Swadaya masyarakat

ada gorong-gorong

Gotong royong

@ Jalan belum ada paving

RT 29


@ Belum ada gapura masuk tiap -tiap

1 desa

dusun

@ Gorong2 dari RT 30 – 32


Botoputih

Swadaya masyarakat

kurang memadai

Gotong royong

@ Aspal jalan sudah banyak Botoputih

Swadaya masyarakat

yang rusak

Gotong royong

@ Gorong2 sebelah musholla

RT 30

kurang layak @ Jalan masih berupa tanah


RT 31



RT 31


@ Gorong-gorong ditikungan

RT 32

masjid membahayakan


@ Jalan dekat masjid masih

RT 32

tanah


@ Jalan menuju Kedungpayung

RT 33

rusak



RT 33


@ Jalan ke sungai tanah dan

RT 33

licin


@ Selokan/gorong2 sudah rusak

RT 34


@ Jalan masuk makam berupa

Botoputih

Tanah


@ Belum adanya gapura masuk

1 desa

desa (tugu selamat datang)


2. Pemukiman/Lingkungan @ Kalau musim hujan air meluap Botoputih

Swadaya masyarakat

ke pemukiman/banjir

Gotong royong

@ Bau sanitasi ipal komunal

Botoputih

Swadaya masyarakat

sangat mengganggu

Gotong royong

@ Sekitar lapangan bola tidak 1 desa

Swadaya masyarakat

ada pepohonan

Gotong royong

@ Kurangnya sarana/alat

Botoputih

Gotong royong

RT 06

Swadaya masyarakat

pemotong rumput @ Tempat mandi umum kurang layak

Gotong royong

@ Belum ada babakan (tempat

RT 09

khusus) di sungai


@ Belum adanya Taman Desa

1 desa


B

Bidang Sosial Budaya

1. Pendidikan @ Bangunan PAUD / TK banyak

1 desa

yang kurang representatif @

Kegiatan

remaja


kurang 1 desa

Para remaja

terarah @ Guru ngaji tidak ada insentif/ uang kesejahteraannya

1 desa

Guru-guru ngaji

@ Honor guru PAUD/TK minim

1 desa

Guru-guru PAUD/TK

@ Banyak siswa miskin yang

1 desa

Siswa-siswa miskin

@ Tempat belajar anak2 mengaji 1 desa

Lembaga-lembaga

yang kurang representatif

TPQ

memerlukan bantuan

@ Tempat belajar anak-anak

1 desa

PAUD, TK

1 desa

Masjid, musholla

1 desa

Anak-anak yatim

1 desa

Para janda dan orang

PAUD/TK yang kurang representatif @ Sarana ibadah kurang layak 2. Sosial @ Banyak anak yatim yang kurang mampu @ Banyaknya janda miskin dan terlantar yang harus diperhatikan @ Banyak rumah yang

terlantar 1 desa

kondisinya kurang layak

Swadaya Masyarakat Gotong royong

ditempati @ Belum adanya rumah keranda

Gagakasinan


@ Perlengkapan kematian yang

Krajan

kurang layak


3. Kesehatan @ Belum adanya saluran sarana

Ngrangin kidul

air bersih @ Belum adanya saluran sarana

Gotong royong Botoputih

air bersih @ Belum adanya gedung


1 desa

Polindes @ Peralatan Posyandu kurang

Swadaya masyarakat


1 desa

Posyandu-posyandu

@ PMT Balita kurang memadai

1 desa

Anak-anak balita

@ Belum punya Ambulance

1 desa

Swadaya

1 desa

Klub sepak bola

1 desa

Swadaya masyarakat

memadai

desa @ Peralatan sepakbola belum mencukupi @ Belum adanya tempat sarana olah raga umum

Gotong royong

@ Warga miskin keberatan biaya 1 desa

Swadaya

Ambulance

@ Biaya operasional mobil

TPST 3R

Mobil sampah

sampah minim 4. Kamtibmas @ Belum adanya Poskamling

@ Poskamling banyak yang

RT 06, 20, 21, Swadaya masyarakat 23

Gotong royong

1 desa

Swadaya masyarakat

kurang baik kondisinya

@ Penerangan jalan kurang baik

Gotong royong

Ngrangin



RT 22



RT 30, 32, 34


5. Kelembagaan @ Belum ada balai RW

Gagakasinan


@ Papan nama RT / RW kurang

1 desa

Para ketua RT/RW

1 desa

Tempat strategis

@ Pelayanan kurang maksimal

1 desa

Perangkat Desa

@ Kesulitan mencari arsip data

1 desa

Perangkat Desa

@ Buku administrasi RT / RW

1 desa

Para ketua RT/RW

memenuhi standar @ Belum ada papan pengumuman /informasi

kurang lengkap 6. Kesenian

C

@ Budaya dan Kesenian daerah 1 desa

Kuda lumping dan

kurang berkembang

bantengan, al banjari

Bidang Ekonomi

1. Pertanian @ Saluran irigasi sebagian

1 desa

Saluran irigasi

1 desa

Para petani

sudah kurang baik @ Kurangnya penyuluhan

@ Pupuk yang sulit ketika musim 1 desa

Gedung gapoktan

tanam 2. Pariwisata @ Potensi wisata belum ada perhatian

1 desa

Sumber air

3. Koperasi dan usaha masyarakat @ Belum adanya koperasi

1 desa

Para pemuda

1 desa

Pedagang kecil

1 desa

Pelaku usaha

khusus pemuda @ Usaha kecil membutuhkan suntikan modal @ Wirausahawan kurang berkembang

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

4.1. Visi Desa Sumberpasir Proses penyusunan RPJM Desa Sumberpasir sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Sumberpasir ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Sumberpasir maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa enam tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Sumberpasir. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Sumberpasir merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap enam tahun sekali. Citacita masa depan Desa Sumberpasir disebut juga sebagai Visi Desa Sumberpasir. Walaupun visi Desa Sumberpasir secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Sumberpasir melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Sumberpasir semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2014-2019. Dalam momentum inilah visi Desa Sumberpasir yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi,

permasalahan,

maupun

hambatan

yang

ada

di

Desa

dan

masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan. Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Sumberpasir, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Sumberpasir sebagai berikut: “ Terwujudnya Desa Sumberpasir Yang Mandiri, Agamis dan Sejahtera“

MANDIRI bidang

: Kemandirian dalam Mengelola Sumberdaya yang ada meliputi pemerintahan desa dan masyarakat. Oleh karena itu ketercapaian

kemandirian dapat dilihat dari peningkatan kemampuan pemerintah desa dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

AGAMIS : Penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat tercapai dengan semakin meningkatnya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional baik secara vertical maupun horizontal sehingga akan tercapai kerukunan hidup umat seagama maupun antar umat beragama.

SEJAHTERA: Ketercapaian kesejahteraan hidup dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas hidup yang ditandai dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak , sarana dan prasarana yang memadai, pendidikan serta kesehatan yang memadai. Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Sumberpasir. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sumberpasir yang maju dalam berbagai bidang sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera yang dilandasi oleh nilai-nilai agama yang kuat dan kwalitas pendidikan yang memadai. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan. 4.2. Misi Desa Sumberpasir Hakekat Misi Desa Sumberpasir merupakan turunan dari Visi Desa Sumberpasir. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sumberpasir merupakan penjabaran (break down) lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Sumberpasir. Untuk meraih Visi Desa Sumberpasir seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sumberpasir sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat Desa Sumberpasir yang mandiri Misi : a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.. 2. Mewujudkan masyarakat Desa Sumberpasir yang agamis Misi : a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama. b. Mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan secara berkala. 3. Mewujudkan masyarakat Desa Sumberpasir yang sejahtera Misi : a. Pembangunan 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. 2. Mengelola dan meningkatkan sumber daya alam yang ada di desa. 3. Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW dan tokoh masyarakat dalam pembangun desa.

4. Meningkatkan peran masyarakat dalam berswadaya membangun desa. b. Pemerintahan 1. Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa. c. Kemasyarakatan 1. Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. 2. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga. 3. Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pembangunan di Desa Sumberpasir untuk 6 (enam) tahun ke depan dititik beratkan pada prioritas kebutuhan masyarakat yang telah dilakukan mulai dari penggalian gagasan sampai dengan tersusunnya urutan prioritas usulan di dalam Musyawarah Desa Perencanaan berbarengan dengan Musrenbangdes. Selain itu mengacu pada dokumen RPJMDes. Tujuan

yang

paling

utama

dalam

pembangunan

Desa

adalah

untukberupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Sumberpasir selama periode 2014 – 2019. Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Sumberpasir mengacu pada Misi Desa Sumberpasir Yaitu : 1. Misi Pertama 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan misi ini Desa Sumberpasir mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui kaderkader yang telah terbangun. Akan senantiasa mensosialisasikan pentingnya Keluarga Berencana untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran. Berupaya untuk memberikan bantuan Beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

2. Misi Kedua 2.1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut: Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, musholla, dan TPQ. Peningkatan

fungsi

pondok

pesantren

yang

ada

untuk

lebih

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada TuhanYang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompokkelompok yasinan, tahlilan, dll dimasing-masing dusun. Mendorong dilaksanakanya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasasaling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat. 1.

Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

2.

Meningkatkan peran serta tokoh tokoh agama dalam pembangun desa utamanya pembinaan mental spiritual.

3. Misi Ketiga : 3.1. Pembangunan a) Meningkatkan infratrutur desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum. b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan; Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul. Pemberdayaan P3A, Mengajak Lembaga P3A untuk merumuskan masalah yang mengakibatkan hasil pertanian tidak maksimal, seperti pembangunan Talud Irigasi dan penyusunan jadwal gilir air dimusim kemarau.

Pemberdayaan Kelompok Tani, dalam hal ini pemerintah desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah kelompok tersebut agar terbangun komunikasi yang baik diantara semua petani. c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat desa diambil langkah dan kebijakan : Meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa ( BPD, LPMD,RT/RW, PKK) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa. Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi . d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa diambil langkah dan kebijakan ; Meningkatkan peran aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialogdialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW. Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2014 – 2019. 3.2. Pemerintahan a)

Menciptakan

pemerintahan

yang

baik,

demokratis,

bersih,dan

berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan : Pembangunan

Aparatur

Pemerintahan

Desa

diarahkan

untuk

mewujudkan kinerja perangkat desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menhindarkan diri dari budaya KOLUSI,KORUPSI,dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon Tuntutan, Kebutuhan, Kwantitas dan Kwalitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat,

Pemerintah desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa

dan

Lembaga

Swadaya

Masyarakat.

Sehingga

pelayanan

danfasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 3.3 Kemasyarakatan a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan: Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP. Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa Sumberpasir. . Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaanya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti Kemitraan Petani Jagung,Peternak lele, Usaha Rumahan. b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan : Persatuan dan Kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan,dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkunganya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika. Penggalakan kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini dalam pelaksanaannya mulai meredup. Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat. . Rehab Poskamling-poskamling yang kondisinya sudah rusak dan tidak layak untuk dipakai. Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan. c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dan Perawat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi Kader-kader Desa. Senantiasa mensosialisasikan pentingnya Keluarga Berencana untuk Pasangan Usia Subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran. Berupaya untuk memberikan bantuan Beasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

A. Potensi dan Masalah Potensi yang ada di Desa Sumberpasir dilihat dari sudut sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), antara lain : SDA (bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,dan SDM (pengangguran, siklus dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya, perangkat, besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi, cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan motifasi membangunan desa, tradisi gotong royong dan kerja baktii masyarakat dan sumber daya perempuan usia produktif,, swadaya, kebiasaan bertani, kader kesehatan dan penduduk yang bisa membuat mebel). Sedangkan masalah yang di Desa Sumberpasir adalah yang utama pengangguran, hasil pertanian, peternakan kurang maksimal. Dengan melihat potensi dan permasalahan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belum maksimalnya potensi di desa Sumberpasir sehingga masih banyak masyarakat yang secara ekonomi masih tergolong menengah kebawah. B. Program Pembangunan Desa Prioritas pertama di Desa Sumberpasir lebih difokuskan pada peningkatan ekonomi dengan memperbaiki pola tanam pertanian, mengatasi kelangkaan pupuk dengan menggunakan pupuk organik, penambahan modal usaha melalui koperasi atau UKM dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. Untuk memperlancar perekonomian dengan membangun sarana prasarana (perbaikan akses jalan menuju lahan pertanian dan penyuluhan) yang berorientasi peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu untuk peningkatan pelayanan kesehatan dengan cara : pembangunan polindes, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta lansia, untuk mencegah wabah

demam berdarah dengan fogging, perbaikan sarana MCK dan penyediaan air bersih, menumbuh

kembangkan

kegiatan-kegiatan

keagamaan

(

lembaga

keagamaan formal dan non formal serta kegiatan keagamaan dari semua lapisan masyarakat ) sehingga akan tercipta masyarakat yang agamis.

C. Strategi Pencapaian Dalam merencanakan suatu pembangunan baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa membutuhkan suatu perencanaan yang matang dengan menggunakan strategi yang bisa dikembangkan ke arah pembangunan yang lebih baik terutama mengenai pembangunan mental masyarakat yang masih berpandangan kerdil akan pembangunan di desa. Strategi yang dilakukan membutuhkan indikator guna mencapai sasaran program secara maksimal, kebijakan yang diambil harus berwawasan untuk kebutuhan orang banyak dan perlu direncanakan secara matang dan berkesinambungan. Tentunya kerjasama dari semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan dari mulai sebelum pelaksanaan, proses pelaksanaan dan selesai pelaksanaan setiap pembangunan yang ada agar dapat menghasilkan suatu bentuk bangunan yang baik dan tahan lama tentunya.

4.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa Berdasar permendagri nomor 37 tahun 2007, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desayang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan,

penganggaran,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah

mempertimbangkan

berbagai

kemungkinan

dari

sisi

kemampuan

penganggarannya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentukpagu atau

plafon

indikatifanggaran

desa,

yang

akan

berlaku

selama

lima

tahunkedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan

desa

dalam

rangka

mencapai

visi,

misi,

dan

programpembangunan desa. Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dankerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampakpada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desayang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya. Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia,sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utamadari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdayasaing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa. Pendapatan Desa Sumberpasir meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

Desa

yang

merupakan

hak

Desa

Sumberpasir

dalam

satu

tahunanggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pengelolaan pendapatan desa sampai dengan tahun anggaran 2007 mendasarkan pada 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Malang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sumber-sumber penerimaan desa menurut Peraturan Daerah Nomor 3tahun 2001 adalah (1) pendapatan asli desa; (2) Bantuan dari pemerintah kabupaten; (3) Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; (4)Sumbangan dari pihak ketiga (5) Pinjaman desa. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 sumber penerimaan desa terdiri dari(1) Sisa lebih/ kurang perhitungan tahun yang lalu, (2) Pendapatan asli desa (3)Bantuan dari pemerintah (4) Bantuan dari pemerintah provinsi (5) Bantuan daripemerintah kabupaten, (6) Bantuan dari pihak ketiga, (7) Lain-lain

pendapatan yang sah. Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan

pembiayaan

dan

pengeluaran

pembiayaan.

Penerimaan

pembiayaan Desa Sumberpasir mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa

dan

penerimaan

pinjaman.

Pengeluaran

pembiayaan

mencakup

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang. Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa adalah kepaladesa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu

oleh

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk. Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Sumberpasir sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan

pembangunan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat

Desa

Sumberpasir. Jumlah pendapatan Desa Sumberpasir tahun 2014 sebesar Rp 13.726.000, Anggaran belanja desa Rp 222.150.000, Bansos dari kabupaten Magelang Rp33.000.000. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain seperti PNPM Mandiri Perkotaan.

4.4.1. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA A. Kondisi Pendapatan Desa Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secararasional yang dapat dicapai untuk setiap

sumber

pendapatan.

Sumber-sumber

pendapatan

desa

meliputi

pendapatan asli desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan desa dan pinjaman desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Sumberpasir mengalami fluktuatif, dimana pendapatan desa naik turun setiap tahunnya pada

tahun 2012 sebesar Rp 328.797.450,00 Tahun 2013 sebesar Rp. 331.927.000,00 Tahun 2014 sebesar Rp. 1.568.205.000,00 dan Tahun 2015 Rp. 803.575.853,00 dengan sisa lebih perhitungan anggaran(SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 2.796.548,00 Defisit APBDesa sebagaimana yang dialami oleh banyak desa terjadi juga di Desa Sumberpasir. Untuk itu perlu dirumuskan beberapakebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagiPemerintah Desa Sumberpasir. Kebijakan umum pembiayaan PemerintahDesa Sumberpasir secara ringkas adalah

sebagai

berikut:Anggaran

keseimbanganfinansial, terdapatkeseimbangan demikiandalam

yaitu (tidak

beberapa

diupayakan

antara

dapat

pendapatan

terjadi

defisit

maupun

kondisi

yang

cukup

memenuhi

prinsip

dengan

belanja

surplus),

namun

beralasan

dan

dapatdipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus haltersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besardaripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDesa), maka kebijakanyang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahunberjalan. Apabila APBDesa mengalami defisit (pendapatan lebih kecildaripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDesa), maka kebijakanyang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut: Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungananggaran pada tahun lalu. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteriaurutan prioritas urgensi dan pembiayaannya. Mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untukkepentingan pendanaan pembangunan desa. Namun demikiansebelum melakukan pinjaman desa perlu dianalisis secara matangdengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatifrendah, ada

masa

tenggang/grace

period,

jangka

waktupengembalian

pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaanpengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjamanjelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaanprogram/ kegiatan yang memiliki multiplier effect tinggi serta costrecovery; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah danmemadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskanmelakukan pinjaman desa.

Kondisi selengkapnya pendapatan Desa tahun 2012 s/dth 2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel V.1. Realisasi Pendapatan Desa Sumberpasir tahun 2012 s/d 2015.

Jumlah Per Tahun Uraian

1. Sisa Lebih Anggaran

2012

2013

2014

2015

Rp

Rp

Rp

Rp

581.450

1.861.098

354.000

0

70.000.000

73.000.000

140.500.000

0

6.950.000

5.800.000

7.285.000

0

110.676.000

110.676.000

124.476.000

0

0

0

800.000.000

0

0

0

360.000.000

0

7. Alokasi Dana Desa

140.590.000

140.590.000

140.590.000

475.101.000

8. Dana Desa(APBN)

-

-

-

290.398.000

-

-

-

38.076.853

328.797.450

331.927.000

1.568.205.000

803.575.853

Th Sebelumnya 2. Pendapatan Asli Desa 3. Pungutan Desa 4. Bantuan dari Pusat Untuk Tunjangan Kades dan Perangkat 5. Bantuan dari Pemerintah Provinsi 6. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten

9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

JUMLAH

Sumber: APBDes Sumberpasir, th. 2012 s/d 2015 Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2015 pendapatan Desa Sumberpasir didominasi oleh alokasi dana desa , dana desa disusul bagi hasil pajak dan retribusi . B. Kebijakan Pendapatan Desa Era

otonomi

daerah

dan

desentralisasi

fiskal

berimplikasi

pada

bertambahnya kewenangan desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanyaberarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dankewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.

Pendapatan asli Desa Sumberpasir sebagian besar diperoleh darihasil tanah kas desa yang pada umumnya berupa lahan pertanianberujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangatberfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Berdasarkan pada realisasi pendapatan desa selama 4 tahunterakhir maka pendapatan Desa Sumberpasir tahun 2016-2019 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut. Tabel V.2. Proyeksi Pendapatan Desa Sumberpasir 2016–2019 Jumlah Per Tahun Uraian

1. Pendapatan

2016

2017

2018

2019

Rp

Rp

Rp

Rp

36.600.000

70.000.000

90.000.000

120.000.000

652.200.000

800.000.000

1.100.000.000

1.300.000.000

32.500.000

33.500.000

35.000.000

40.000.000

5.600.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

486.000.000

490.000.000

500.000.000

520.000.000

-

20.000.000

20.000.000

20.000.000

50.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

-

20.000.000

25.000.000

30.000.000

-

-

-

-

1.262.900.000

1.509.500.000

Asli Desa 2. Dana Desa (APBN) 3. Bagi Hasil Pajak Daerah 4. Bagi Hasil Retribusi Daerah 5. Aloksi Dana Desa (ADD) 6. Bantuan dari Provinsi 7. Bantuan dari Kabupaten 8. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten 9. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

Jumlah Perkiraan Pendapatan

1.857.000.000

2.128.000.000

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaranpendapatan desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD danpenerimaan desa lainnya. Pendapatan asli Desa Sumberpasir tahun 2016-2019 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 50 % pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2012 s/d 2014 ada kecenderunganstatis, namun meningkat signifikan mulai tahun 2015. Proyeksi pendapatan desa ini termasuk Pendapatan Asli Desabersifat

indikatif

untukmengalami

atau sementara sehingga

perubahan

disesuaikan

masih sangat

dengan

mungkin

perkembangan

kondisi

dankebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akandilaksanakan selama 4 (empat) tahun kedepan (2016-2019) diarahkanpada: a. ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsipnondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, danmenengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemenberbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem danprosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial,penerapan sistem incentive and disincentive sesuai prinsip tatapemerintahan yang baik. c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif denganPemerintah Kabupaten

Malang

dan

Provinsi

dalampeningkatan,

pengelolaan,

dan

pemanfaatan ADD, Bansos,pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Propinsi.

4.4.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DESA A. Kondisi Belanja Desa Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kasumum desa yangmengurangi ekuitas dana, merupakan kewajibandesa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menuruturusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok,jenis,

obyek

dipergunakandalam

dan

rangka

rincian

mendanai

obyek

belanja.

pelaksanaan

urusan

Belanja

desa

pemerintahan

yangmenjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yangrasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihatadanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumberpendapatan desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balikantara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Halini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaananggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi

anggarandesa.

Belanja

desa

diarahkan

kepada

upaya

untuk

meningkatkanproporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping

itu

belanja

desa

harus

memperhatikan

antara

urgensikebutuhan dan kemampuan keuangan desa.Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja desa Sumberpasir cenderung meningkat, dimana belanja desa pada tahun 2012 sebesarRp. 326.936.352, mengalami kenaikan sedikit pada Tahun 2013sebesar Rp.331.573.000 dan meningkat drastis pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp1.568.205.000 karena adanya bantuan TPST 3R dari Provinsi serta USRI dari Pemerintah Kabupaten, dan menurun pada tahun 2015 sebesar 802.812.262 B.Kebijakan Belanja Desa Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semuapengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desadalam 1 ( satu ) Tahun anggaran yang tidak akan diperolehpembayaranya kembali oleh desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan BelanjaTidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : BelanjaPegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. SedangkanBelanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilantetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, BelanjaBantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 4 (empat) tahunkedepan (tahun 2016 s.d 2019) estimasi pengelolaan belanja desasebesar sebagai berikut : Tabel V.3. Proyeksi Belanja Desa Sumberpasir 2016-2019 Jumlah Per Tahun Uraian

Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal BelanjaTidak Langsung

2016

2017

2018

2019

Rp

Rp

Rp

Rp

1. Belanja Pegawai 2. Belanja Subsidi 3. Belanja Hibah 4. Belanja Bantuan Sosial 5. Belanja Bantuan Keuanga n 6. Belanja Tak Terduga Jumlah Estimasi Belanja

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi danefektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan DesaSumberpasir, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desadicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampumenjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja desa yang akandilaksanakan selama 4 (empat) tahun kedepan (2016-2019) diarahkanpada: a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untukpeningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yangberdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritaspembangunan desa, melalui peningkatan efektivitaspelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalammelaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani. c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan targetcapaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desasesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja. d.

Peningkatan

akses

informasi

tentang

belanja

desa

olehmasyarakat;

peningkatan akuntabilitas belanja dari aspekadministrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses,keluaran, dan hasil.

e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaranbelanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangandesa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

4.4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA A. Kondisi Pembiayaan Desa Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untukmenutup defisit

atau

untuk

memanfaatkan

surplus,

yang

dirincimenurut

urusan

pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis,obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Pembiayaan

desa

terdiri

daripenerimaan

pembiayaan

dan

pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhanpercepatan pembangunan

dengan

mempertimbangkan

kekuatanAPBDesa.

Struktur

pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaanpembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untukterjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performancebudgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harusdikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untukmenutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, makaharus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihanuntuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. B. Arah Pengelolaan Pembiayaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semuapenerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yangakan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desameliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit

atau

untukmemanfaatkan

pemerintahandesa,

organisasi,

surplus, kelompok,

yang jenis,

dirinci

menurut

obyek

dan

urusan rincian

obyekpembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaandan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhanpercepatan pembangunan

dengan

mempertimbangkan

kekuatanAPBDesa.

Struktur

pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaanpembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untukterjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performancebudgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harusdikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untukmenutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, makaharus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihanuntuk prioritas distribusi dan alokasi surplus

anggaran.Adapun

untuk

tahun

2016

Pembiayaansebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

s.d

2019

estimasi

Tabel V.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Sumberpasir 2016-2019 Jumlah Per Tahun Uraian

2016

2017

2018

2019

Rp

Rp

Rp

Rp

Penerimaan Pembiayaan 1. SiLPA tahun

763.591

950.000

500.000

250.000

-

5.000.000

0

25.000.000

-

-

-

-

5.000.000 15.000.000

25.000.000

sebelumnya 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yan Dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan 1. Pembentukan Dana

-

Cadangan 2. Penyertaan Modal

- 10.000.000 50.000.000 100.000.000

Desa

C. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Sumberpasir)

adalah

rencana

keuangan

tahunan

pemerintah

Desa

Sumberpasiryang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPDSumberpasir, yang ditetapkan dengan peraturan desa. APBDesa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhanmasyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dankeanekaragaman desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaranyang sesuai harapan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDesa disusun berdasarkan skalaprioritas dengan memperhatikan kondisai sumberdaya yang tersediaterutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan desaSumberpasir.Kebijakan Umum Anggaran Desa Sumberpasir dijadikan pedoman dalammenyusun APBDesa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isuactual, dalam

penyusunan APBDesa juga memperhatikan beberapa hallain, seperti : Tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinandan ketimpangan. Adapun permasalahan desa Sumberpasir antara lain : 1. Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung lambat 2. Rumah Tangga Miskin dan Pengangguran semakin bertambah. 3. Akses dan Kwalitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin. 4.Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsilingkungan hidup semakin berkurang. 5. Pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperanmaksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis. 7. Ketentraman dan Ketertiban, belum sepenuhnya terwujud. 8. Pelayanan Publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapatdilaksanakan

sesuai

secarakeseluruhan,

maka

dengan perlu

arah

kebijakan

diperhatikan

bahwa

anggaran

desa

APBDesa

pada

hakekatnyamerupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah desa

untukdikelola

dalam

rangka

mencapai

tujuan,

maka

APBDesa

Sumberpasirdilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut: Transparansi danakuntabilitas

dan

Akuntabilitas

anggaran,

pengorganisasian,pelaksanaan, akuntansinya,secara

baik pengendalian,

keseluruhan

merupakan

Anggaran. dalam dan

Transparansi perencanaan,

pengawasan,

wujud

maupun

pertanggungjawaban

pemerintahdesa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakanuntuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupunlembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yangakomodatif,

terutama

terkait

dengan

aspek

pengendalian

dan

pengawasanterhadap obyektifitas anggaran. Disiplin Anggaran. Anggaran desa disusun berdasarkan kebutuhanriil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan desa.Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaranpembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif sertasenantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telahditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakanbatas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkanmelaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampumenggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait denganpenentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat didesa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupuntidak langsung oleh kelompokkelompok masyarakat melalui mekanismepajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaranyang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampumerangsang pertumbuhan ekonomi desa sesuai mekanisme pasar. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikandalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangandan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapatmenghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikantingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya denganpencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan danpeningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan

dalam

prosespenganggarannya

berpedoman

pada

peraturan

perundang-undangan yangberlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaankeuangan desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakandari pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa dapat menimbulkankesulitan dalam pelaksanaannya, mengantisipasinya.

sehingga

dituntut

keseriusan

pemerintahdesa

dalam

BAB V INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Program pembangunan Desa Sumberpasir dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahunyang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2019, yaitu sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat Desa Sumberpasir yang mandiri Misi :“Meningkatkan kualitas kualitas sumber daya manusia “ 1.1 Pendidikan Program pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program : Pendidikan Anak Usia Dini. b. Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. d. Program : Pendidikan Luar Sekolah 1.2 Sosial Program pembangunan sosial yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Sumberpasir yang religius Misi :“Meningkatkan kualitas, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap agama “ Program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program : Peningkatan Mutu Pendikan Keagamaan b. Program : Program peningkatan kegiatan-kegiatan rutin warga c. Program : Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan 3. Mewujudkan masyarakat Desa Sumberpasir yang sejahtera. Misi

:

a)

Pembangunan“Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur

desa,sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMD,RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan desa” 1). Perencanaan Pembangunan Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah:

a. Program : Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.

2). Pekerjaan Umum Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan tahun 20162019 adalah: a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. c. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong. d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. e. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa. f. Program Pembangunan Saluran Irigasi di Daerah Irigasi. g. Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi. h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan i. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku j. Program 3). Penataan Ruang Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan tahun 20162019 adalah: a. Program :Lingkungan Sehat Perumahan. 4). Perumahan Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Masyarakat. 5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. 6). Kepemudaan dan Olahraga Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. b. Program pengembangan Karang Taruna c. Program Peningkatan keolahragaan. 7). Perikanan Program pembangunan perikanan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar. 8). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan tahun 20162019 adalah: a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

b. Program Pengembangan Kawasan Wisata.

9). Pertanian Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. b. Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan. c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

10). Lingkungan Hidup Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan tahun 20162019 adalah: a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi. b. Program penanaman pohon. 11). Pertanahan Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah. Misi : b) Pemerintahan“Menciptakan Pemerintahan yang baik.” 1. Kependudukan dan Catatan Sipil Program pembangunan kependudukan dan catatan sipilyang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 2. Kearsipan Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. 3. Komunikasi dan Informatika Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. Misi : c) Kemasyarakatan“Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah,

menjaga

dan

memelihara

ketentraman,

ketertiban,

dan

kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melaui peran aktif ibuibu PKK, Posyandu, danOrganisasi lainnya” 1. Kesehatan Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. b.Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Poskesdes dan jaringannya. c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Balita. 2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri. 3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019adalah: a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 4. Koperasi dan UKM Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan tahun 20162019 adalah: a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 5. Ketenagakerjaan Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan tahun 20162019 adalah: a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja. 6. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 7. Kesenian dan Kebudayaan Program pembangunan kesenian dan kebudayaan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2019 adalah: a. Program Pengelolaan Kekayaan Seni dan Budaya.

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai. Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa(RKPDesa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riilmasyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Sumberpasir dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis tahun 2016-2019 yangselanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa).

Kepala Desa Sumberpasir

INDAH PRIBADI, S.Pi

TABEL DATA POTENSI, MASALAH DAN TINDAKAN PEMECAHANNYA NO A

Masalah

Lokasi

Penyebab

Potensi

Tindakan yang layak

Pengembangan wilayah

1. Pekerjaan Umum @ Gapura belum selesai

@ Jalan raya tergenang air

@ Jalan becek

RT 01

RT 02

RT 02

Terbatasnya dana

Swadaya masyarakat

Penyelesaian pembangunan

Gotong royong

Gapura

Di pinggir jalan raya belum ada

Swadaya masyarakat

Pembangunan gorong-

gorong-gorong

Gotong royong

gorong

Jalan berupa tanah

Swadaya masyarakat

Pavingisasi

Gotong royong @ Gapura masuk belum ada

RT 02

Belum ada gapura

Swadaya masyarakat

Pembangunan gapura

Gotong royong @ Aliran air meluber ke jalan

RT 03

Tidak ada drainase

Swadaya masyarakat

Pembangunan drainase

Gotong royong @ Aliran air kurang lancar

RT 03

Selokan yang ada sudah rusak

Swadaya masyarakat

Perbaikan selokan

Gotong royong @ Jalan becek dan licin

RT 04

Jalan masuk TK berupa tanah

Swadaya masyarakat

Pavingisasi

Gotong royong @ Air tumpah ke jalan

RT 04

Belum ada selokan

Swadaya masyarakat

Pembangunan selokan

Gotong royong @ Jalan becek

RT 05

Jalan masih berupa tanah


Pavingisasi

@ Jalan becek dan licin

RT 06


Swadaya masyarakat

Pavingisasi

Gotong royong @ Aspal jalan cepat rusak

@ Aspal jalan cepat rusak

@ Aspal jalan cepat rusak

RT 07

RT 08

RT 09

Belum ada gorong-gorong



Swadaya masyarakat

Pembangunan gorong

Gotong royong

gorong

Swadaya masyarakat

Pembangunan gorong

Gotong royong

gorong

Swadaya masyarakat

Pembangunan gorong

Gotong royong

gorong Betonisasi kanan kiri jalan

@ Pemandangan di pinggir jalan RT 09

Kanan kiri jalan mudah tumbuh

Swadaya masyarakat

kotor

rumput

Gotong royong

Belum ada paving

Swadaya masyarakat

@ Jalan agak licin dan becek

RT 09

Pavingisasi

Gotong royong @ Air meluber ke jalan

@ Jalan menuju Plalar sebagian

RT 10

RT 11

berupa tanah @ Gorong-gorong tidak mampu

RT 13

menahan debit air @ Aliran air selokan kurang

RT 14

Saluran air depan rumah warga

Swadaya masyarakat

terlalu kecil

Gotong royong

Paving jalan menuju Plalar

Swadaya masyarakat

belum selesai

Gotong royong

Gorong-gorong kurang

Swadaya masyarakat

memadai

Gotong royong

Aliran air selokan kurang lancar

Swadaya masyarakat

lancar @ Jalan masuk kaplingan masih tanah kalau hujan becek

Pelebaran saluran air

Pavingisasi

Perbaikan gorong-gorong

Pengecoran dasar selokan

Gotong royong RT 14

Jalan masuk kaplingan masih

Swadaya masyarakat

tanah kalau hujan becek

Gotong royong

Betonisasi jalan masuk

@ Jalan masuk makam berupa

Ngrangin

tanah dan licin @ Jalan masih berupa tanah

RT 16

Jalan masuk makam berupa

Swadaya masyarakat

tanah dan licin

Gotong royong


Swadaya masyarakat

Rabat/Betonisasi

Pavingisasi

Gotong royong @ Jalan masuk kaplingan masih

RT 18

Jalan masuk kaplingan masih

Swadaya masyarakat

tanah kalau hujan becek

Gotong royong

Jalan tembus masih tanah dan

Swadaya masyarakat

licin

Gotong royong

Selokan kanan kiri jalan kurang

Swadaya masyarakat

kurang memadai

memadai

Gotong royong

@ Jalan tembus aspalnya sudah Ngrangin Lor-

Jalan tembus aspalnya sudah

Swadaya masyarakat

rusak

Ngrangin kidul

rusak

Gotong royong

@ Aspal jalan kampung sudah

Ngrangin kidul

Aspal jalan kampung sudah

Swadaya masyarakat

banyakyang rusak

Gotong royong

Belum ada damping jalan

Swadaya masyarakat

tanah kalau hujan becek @ Jalan tembus masih tanah

RT 19

dan licin @ Selokan kanan kiri jalan

RT 19

banyak yang rusak @ Belum ada damping jalan

Ngrangin kidul

Betonisasi jalan kapling

Pavingisasi

Perbaikan selokan

Penyemiran jalan

Penyemiran jalan

Pembangunan damping

Gotong royong @ Paving jalan kapling sudah

RT 22

mulai rusak @ Belum ada damping jalan

RT 22

Paving jalan kapling sudah

Swadaya masyarakat

mulai rusak

Gotong royong


Swadaya masyarakat

Perbaikan paving

Pembangunan damping

Gotong royong @ Belum ada damping jalan

RT 23



Pembangunan damping


RT 24


Swadaya masyarakat

Pembangunan damping

Gotong royong @ Jalan tembus ke Botoputih

RT 25

masih tanah dan licin @ Belum ada damping jalan

RT 25

Jalan tembus ke Botoputih masih

Swadaya masyarakat

tanah dan licin

Gotong royong


Swadaya masyarakat

Pavingisasi/betonisasi

Pembangunan damping

Gotong royong @ Buk diatas sungai sudah

RT 25

Buk diatas sungai sudah rusak

rusak @ damping jalan depan rumah

Perbaikan buk

Gotong royong RT 27

sudah rusak @ Jembatan sudah rusak

Swadaya masyarakat

RT 27

Damping jalan depan rumah

Swadaya masyarakat

sudah rusak

Gotong royong

Jembatan sudah rusak

Swadaya masyarakat

Perbaikan damping jalan

Perbaikan jembatan

Gotong royong @ Dari musholla ke timur belum

RT 28

ada gorong-gorong @ Jalan belum ada paving

RT 29

Dari musholla ke timur belum ada

Swadaya masyarakat

Pembangunan gorong

gorong-gorong

Gotong royong

gorong

Jalan belum ada paving

Swadaya masyarakat

Pavingisasi

Gotong royong @ Belum ada gapura masuk

1 desa

dusun @ Gorong2 dari RT 30 – 32

Botoputih

kurang memadai @ Pengguna jalan kurang nyaman

Botoputih

Belum ada gapura masuk

Swadaya masyarakat

Pembangunan gapura masuk

dusun

Gotong royong

dusun

Gorong2 dari RT 30 – 32

Swadaya masyarakat


kurang memadai

Gotong royong

Aspal jalan sudah banyak yang

Swadaya masyarakat

rusak

Gotong royong

Penyemiran jalan

@ Aliran air kurang lancar

@ Kondisi jalan

RT 30

RT 31

Gorong-gorong sebelah

Swadaya masyarakat

musholla kurang layak

Gotong royong


Swadaya masyarakat


Pavingisasi

Gotong royong @ Belum ada gorong-gorong

@ Gorong-gorong ditikungan

RT 31

RT 32


Gorong-gorong tidak di tutup

masjid membahayakan @ Jalan dekat masjid masih

RT 32

Jalan dekat masjid masih tanah

tanah @ Jalan menuju Kedungpayung

Pembangunan gorong

Gotong royong

gorong

Swadaya masyarakat

Penutupan gorong2 dengan

Gotong royong

cor

Swadaya masyarakat

Pavingisasi

Gotong royong RT 33

rusak @ Belum ada damping jalan

Swadaya masyarakat

RT 33

Jalan menuju Kedungpayung

Swadaya masyarakat

rusak

Gotong royong


Swadaya masyarakat

Pavingisasi/betonisasi

Pambangunan damping jalan

Gotong royong @ Jalan ke sungai tanah dan

RT 33

Jalan ke sungai tanah dan licin

licin

Swadaya masyarakat

Betonisasi

Gotong royong

@ Selokan/gorong2 sudah rusak RT 34

Selokan/gorong2 sudah rusak

Swadaya masyarakat

Perbaikan selokan

Gotong royong @ Jalan masuk makam berupa

Botoputih

Tanah @ Identitas/nama desa kurang mudah dikenali

1 desa

Jalan masuk makam berupa

Swadaya masyarakat

Pavingisasi

tanah

Gotong royong

Belum adanya gapura masuk desa

Swadaya masyarakat

Pembangunan gapura masuk

Gotong royong

desa

2.

Pemukiman/Lingkungan @ Banjir di pemukiman

Botoputih

Damping sungai kurang tinggi

penduduk kalau musim hujan @ Bau sanitasi / ipal komunal

@ Rumput di pinggir jalan

Botoputih

1 desa

Botoputih

sangat lebat @ Tempat mandi umum kurang

Sistem pembuangan kurang baik

Swadaya masyarakat

Perbaikan sistem / teknis

Gotong royong

pembuangan

Sekitar lapangan bola tidak ada

Swadaya masyarakat

Penanaman pohon

pepohonan

Gotong royong

Memerlukan mesin potong

Gotong royong

rumput RT 06

Tidak ada penutup atas

layak @ Tempat mandi/cuci di sungai

RT 09

Belum ada babakan di sungai

1 desa

Belum ada MCK Umum

1 desa

Bidang Sosial Budaya

1.

Pendidikan @ Dana operasional PAUD/TK

Pembuatan penutup atas

Swadaya masyarakat

Pembuatan babakan

Swadaya masyarakat

Pembangunan MCK Umum

Belum adanya Taman Desa

Swadaya masyarakat

Pambangunan Taman Desa

Gotong royong 1 desa

maksimal B

Swadaya masyarakat

Gotong royong

tampak @ Hasil pertanian kurang

rumput

Gotong royong

terbuka @ Keindahan desa kurang

Pengadaan mesin potong

Gotong royong

terbuka @ Tempat mandi/cuci di sungai

Meninggikan damping sungai

Gotong royong

sangat mengganggu @ Lapangan bola sangat panas

Swadaya masyarakat

Saluran irigasi sebagian sudah

Saluran irigasi

Perbaikan saluran irigasi

Siswa-siswa PAUD/TK

Pemberian bantuan dana

kurang baik

1 desa

Terbatasnya dana PAUD/TK

sangat minim @ Banyak remaja suka

operasional PAUD/TK 1 desa

begadang sampai larut malam @ Kesejahteraan guru ngaji

Para remaja

Pembinaan remaja

Guru-guru ngaji

Pemberian insentif guru ngaji

Guru PAUD/TK

Pemberian Insentif guru

terarah 1 desa

tidak ada @ Kesejahteraan guru

Kegiatan remaja kurang

Kesadaran para wali murid kurang

1 desa

Minimnya honor guru PAUD/TK

PAUD/TK rendah @ Banyak siswa miskin yang

PAUD/TK 1 desa

memerlukan bantuan @ Bangunan TPQ kurang

Terbatasnya perekonomian keluarga

1 desa

Terbatasnya dana

representatif @ Bangunan PAUD/TK kurang

Siswa-siswa miskin

Pemberian bantuan siswa miskin

Lembaga-lembaga

BantuanRehab/Pembangunan

TPQ

TPQ

1 desa

Terbatasnya dana

Lembaga PAUD/TK

Bantuan Rehab PAUD/TK

1 desa

Tempat ibadah banyak yang rusak

Swadaya masyarakat

Rehab tempat ibadah

representatif @ Kegiatan ibadah kurang nyaman 2.

Gotong royong

Sosial @ Banyak anak yatim yang

1 desa

kurang mampu @ Banyaknya janda miskin dan

layak ditempati

Anak-anak yatim

ekonomi keluarga 1 desa

terlantar yang harus dperhatikan @ Banyak rumah yang kurang

Terbatasnya kemampuan

1 desa

yatim


Para janda dan orang

ekonomi keluarga

terlantar


Gotong royong

ekonomi keluarga

Pemberian bantuan anak

Pemberian bantuan

Bantuan bedah rumah

@ Tempat menaruh keranda

Gagakasinan

Belum adanya rumah keranda

Swadaya masyarakat

Pembangunan rumah

Gotong royong

keranda

Perlengkapan kematian yang

Swadaya masyarakat

Pengadaan kelengkapan alat

kurang layak

Gotong royong

kematian

Belum adanya sarana air bersih

Swadaya masyarakat

Pembangunan sarana air

Gotong royong

bersih

Swadaya masyarakat

Pembangunan sarana air

Gotong royong

bersih

Swadaya masyarakat

Pembangunan gedung

Gotong royong

Polindes

Posyandu-posyandu

Pengadaan peralatan yang

mayat kurang tepat @ Perlengkapan kematian yang

Krajan

kurang layak

3.

Kesehatan @ Kebutuhan terhadap air

Ngrangin kidul

bersih kurang @ Kebutuhan terhadap air

Botoputih

Belum adanya sarana air bersih

bersih kurang @ Pelayanan berobat kurang

1 desa

Belum adanya gedung Polindes

maksimal @ Pelayanan di Posyandu

1 desa

kurang maksimal

Peralatan Posyandu kurang memadai

memadai

@ Pemenuhan gizi balita kurang

1 desa

PMT Balita kurang memadai

Anak-anak balita

Penambahan PMT Balita

@ Warga yang akan dibawa ke

1 desa

Belum punya Ambulance desa

Swadaya

Pengadaan Mobil Ambulance

rumah sakit kurang cepat

desa

tertangani @ Kegiatan sepak bola kurang

1 desa

maksimal @ Kegiatan olah raga warga

Peralatan sepakbola belum

Klub sepak bola

mencukupi 1 desa

Belum adanya tempat sarana olah

Pengadaan peralatan sepak bola yang lengkap

Swadaya masyarakat

Pembangunan sarana olah

kurang maksimal @ Biaya operasional mobil

TPST 3R

raga

Gotong royong

raga umum

Biaya yang dibutuhkan besar

Petugas pengambil

Pemberian subsidi BBM mobil

sampah

sampah

sampah masih minim @ Warga miskin keberatan

1 desa

Biaya Ambulance mahal

Pemberian subsidi BBM mobil

biaya Ambulance 4.

Ambulance desa

Kamtibmas @ Kegiatan jaga malam warga

RT 06, 20, 21, 23

Belum adanya Poskamling

kurang teratur @ Poskamling kurang layak

@ Keamanan kurang baik

Swadaya masyarakat

Pembangunan Poskamling


Ngrangin

Banyak Poskamling yang sudah

Swadaya masyarakat

rusak

Gotong royong

Penerangan jalan kurang baik

Swadaya masyarakat

Renovasi Poskamling

Pengadaan penerangan jalan

Gotong royong @ Keamanan kurang baik

RT 22,30,32,34

Penerangan jalan kurang baik

Swadaya masyarakat

Pengadaan penerangan jalan

Gotong royong @ Ketrampilan Linmas masih

1 desa

Kurang adanya pelatihan

Anggota Linmas

Pelatihan Linmas

1 desa

Belum ada balai dusun

Swadaya masyarakat

Pembangunan balai dusun

rendah 5.

Pemerintahan @ Kegiatan rapat dusun kurang maksimal @ Papan nama RT / RW kurang


memenuhi standar @ Informasi ke masyarakat

Papan nama RT / RW banyak

Para ketua RT/RW

yang rusak 1 desa

Belum ada papan pengumuman

Perbaikan papan nama RT/RW

Tempat strategis

Pengadaan papan

kurang maksimal @ Pelayanan kurang maksimal

/informasi Kantor desa

Mebeler kurang mendukung

pengumuman Perangkat Desa

Pengadaan mebeler kantor desa

@ Kesulitan mencari arsip data

Kantor desa

Pengarsipan kurang tertib

Perangkat Desa

Pengadaan kebutuhan pengarsipan data

@ Administrasi RT/RW kurang

1 desa

baik 6.

Buku administrasi RT / RW

Para ketua RT/RW

kurang lengkap

Pelengkapan buku administrasi bagi RT/RW

Kesenian @ Budaya dan Kesenian daerah

1 desa

Kesenian kurang mendapat

Kuda lumping dan

Bantuan pengembangan

perhatian

bantengan, al banjari

Budaya dan kesenian

1 desa

Kurangnya penyuluhan

Para petani

Penyuluhan2

1 desa

Pupuk yang sulit ketika musim

Gedung gapoktan

Penyediaaan pupuk yang

kurang berkembang C

Bidang Ekonomi

1.

Pertanian @ Kurang adanya pola tanam yang baik @ Ketersediaan pupuk kurang mamadai

2.

mudah

Pariwisata @ Potensi wisata belum ada perhatian

3.

tanam

Koperasi dan usaha masyarakat

1 desa

Belum adanya pengembangan wisata

Sumber air

Pengembangan potensi wisata

@ Kesulitan pengembangan

1 desa

usaha pemuda @ Usaha kecil sulit berkembang

Belum adanya koperasi khusus

Para pemuda

Pengadaan koperasi pemuda

Pedagang kecil

Bantuan modal usaha kecil

Para pelaku usaha

Pelatihan Kewirausahaan

pemuda 1 desa

Usaha kecil membutuhkan suntikan modal

@ Wirausahawan kurang berkembang

1 desa

Kurang adanya pelatihan kewirausahaan

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERPASIR NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERPASIR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Permendagri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang membutuhkan review; b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Review RPJMDesa tersebut perlu dibentuk Tim Perumus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

8. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 5/E); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 5/E); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 9/E); 12. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 8).

MEMUTUSKAN: Menetapkan : Pertama

: Membentuk Tim Perumus Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019 dengan susunan sebagaimana terlampir; Kedua : Tim sebagaiamana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas : a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat desa untuk menentukan skala prioritas; d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim Perumus bertanggungjawab kepada Kepala Desa; Keempat : Masa jabatan Tim Perumus adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016; Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberpasir Pada tanggal April 2016 KEPALA DESA SUMBERPASIR

INDAH PRIBADI

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Sumberpasir Nomor TAHUN 2016 Tanggal April 2016

SUSUNAN TIM PERUMUS REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA SUMBERPASIR TAHUN 2014 S/D 2019 NO

NAMA

JABATAN

JABATANDALAMTIM

1

Indah Pribadi, S.Pi

Kepala Desa

Penanggungjawab

2

Aminul Muchtar

Pj. Sekretaris Desa

Ketua Tim

3

H. Mahsun Zen, S.PI

Ketua LPMD

Sekretaris

4

H. Misbahul Huda

Sekretaris LPMD

Anggota

5

Choirul Fuad Hasjim

Anggota LPMD

Anggota

6

Khusnul Aminin, SE

Kaur Umum

Anggota

7

M. Junaidi

Kaur Pembangunan

Anggota

8

Hj. Lilik Farida

Kader

Anggota

KEPALA DESA SUMBERPASIR

INDAH PRIBADI

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Recommend Documents