RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GANDUREJO TAHUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GANDUREJO TAHUN 2014 – 2018 DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA GANDUREJO

NOMOR 2 TAHUN 2014

DESA GANDUREJO KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA GANDUREJO PERATURAN DESA GANDUREJO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GANDUREJO TAHUN 2014 - 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GANDUREJO, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; c.

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 20142018 ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gandurejo Tahun 2014-2018; Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 7); 15. Peraturan Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Gandurejo Tahun 2012 Nomor 1); 16. Peraturan Desa Gandurejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Gandurejo Tahun 2012 Nomor 3 ). Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA GANDUREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GANDUREJO TAHUN 2014 - 2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Bupati adalah Bupati Temanggung. 3. Kecamatan adalah Kecamatan Bulu. 4. Desa adalah Desa Gandurejo. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. 13. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. 14. Musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati rencana kerja pemerintah daerah. 15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat. 16. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 5 (lima) tahun. 19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun. 21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 24. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. 25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. 26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Desa.

27. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di tingkat Desa. 28. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 29. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. 30. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter Desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan Desa. 31. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat P3MD adalah suatu metode perencanaan partisipatif yang melibatkan semua unsur masyarakat Desa dengan pengkajian keadaan Desa. 32. Pengkajian Keadaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi dengan alat kaji sketsa Desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan, serta penentuan tindakan pemecahan masalah.

============== oIPo ==============

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Pasal 2 (1) RPJM-Desa merupakan perencanaan pembangunan Desa yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Desa. Pasal 3 (1) Sistematika RPJM-Desa meliputi: BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Maksud dan Tujuan BAB II : PROFIL DESA A. Kondisi Desa 1. Geografi 2. Demografi 3. Keadaan Sosial 4. Keadaan Ekonomi B. Kondisi Pemerintahan Desa 1. Pemerintahan Desa 2. Keuangan Desa 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA A. Prioritas Masalah B. Potensi BAB IV : VISI DAN MISI A. Visi B. Misi BAB V : STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM A. Strategi B. Kebijakan C. Program BAB VI : PENUTUP Lampiran: 1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa: a. Gambar/sketsa peta Desa dan daftar masalah penyebab dan potensi hasil sketsa Desa (tabel III.B.2). b. Bagan kelembagaan dan daftar masalah penyebab dan potensi hasil bagan kelembagaan (tabel III.B.4).

c. Kalender musim dan daftar masalah penyebab dan potensi hasil kalender musim(tabel III.B.6). d. Hasil pengelompokan masalah di Dusun dan hasil pengelompokan masalah di Desa (tabel III.C.1, III.C.2, III.C.3, dan III.C4)). e. Hasil penentuan peringkat tindakan (tabel III.D.1 dan III.D.2). f. Hasil pengkajian tindakan pemecahan masalah (tabel III.E.1 dan III.E.2). 2. Hasil penentuan peringkat tindakan (tabel III.F.1 dan III.F.2). 3. Indikasi Program Pembangunan Desa (tabel IV.A). 4. Rencana Kegiatan: a. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan swadaya masyarakat dan pihak ketiga (tabel IV.B). b. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa (tabel IV.C). c. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN (tabel IV.D). d. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN program. (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Gandurejo Kecamatan Bulu. Ditetapkan di Gandurejo pada tanggal 10 Agustus 2014 KEPALA DESA GANDUREJO,

QOMARODIN Diundangkan di Gandurejo pada tanggal 10 Agustus 2104 SEKRETARIS DESA GANDUREJO,

ISRO’I PRAYOGO BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DESA GANDUREJO TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA GANDUREJO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GANDUREJO TAHUN 2014-2018 I. UMUM RPJMDes Gandurejo Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMDes Gandurejo Tahun 2014-2018 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan desa , arah kebijakan pengelolaan keuangan desa , dan program prioritas pembangunan desa, dan indikator kinerja desa yang akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan desa pada periode RPJMDes tahun 2014-2018 tersebut diharapkan mampu membawa dan mewujudkan masyarakat desa Gandurejo yang mandiri, berdaya saing, berbudaya dan makin sejahtera. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa maka RPJMDes Gandurejo Tahun 2014-2018 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Desa Gandurejo pada tahun 2014-2018. Oleh karena itu guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan desa dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya maka RPJMDes Gandurejo Tahun 2014-2018 disusun secara menyeluruh dan terpadu, aspiratif, efisien, efektif, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangaan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gandurejo Tahun 2014-2018. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup

Jelas Jelas Jelas Jelas

LAMPIRAN 1 PERATURAN DESA GANDUREJO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GANDUREJO TAHUN 2014 – 2018

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa selama kurun waktu 5 (lima) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan Desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas Desa dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa. Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Gandurejo beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2009-2013 antara lain adalah ;  Pembangunan Fisik : - Pembangunan Gedung Keserasian Sosial di Dusun Jambon I - Pembangunan Jalan Usaha tani di Dusun Tumpak, Dusun Luwiyan

-

-

-

Pembangunan Rabat beton di Dusun Tumpak, di Dusun Limbangan, di Dusun Luwiyan, di Dusun Jambon I, di Dusun Sanggen dan Dusun Bebengan Pengerasan Jalan di Dusun Bebengan, Dusun Sanggen, Dusun Jambon II ke Desa Glapansari Pembangunan tempat ibadah di Dusun Tumpak, Dusun Luwiyan, Dusun Jambon II, Dusun Sanggen dan Dusun Bebengan Pembangunan Rumah tidak layak huni (RTLH) di Dusun Limbangan sejumlah 20 KK, Jambon I sejumlah sejumlah 4 KK, di Dusun Jambon II sejumlah 3 KK, di Dusun Tumpak 1 KK. Pembangunan Jembatan antara Dusun Bebengan dan Dusun Sanggen. Pembangunan Senderan jalan di Dusun Jambon I (jalan Jambon I menuju ke Sanggen). 

Pembangunan non Fisik - Pelatihan menjahit dan bordir melalui program PNPM - Pelatihan tata boga melalui program PNPM - Pelatihan usaha rumah tangga (pembuatan emping jagung, emping ketela, macam-macam kue) melalui program PNPM - Pelatihan kader pembangunan masyarakat Desa melalui program PNPM - Penyediaan fasilitas sarana dan peralatan kesehatan pendukung Posyandu - Terbentuknya kelompok tani di setiap Dusun dan tergabung dalam Gapoktan - Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan rumah sehat bagi yang belum punya jamban - Penghijauan/turus jalan Dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan Desa Gandurejo dalam menghadapi tantangan otonomi Desa sehingga Desa Gandurejo menjadi Desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan Desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara garis besar tantangan Desa menuju Desa yang maju dan mandiri adalah : - Mewujudkan BUMDesa antara lain : Air bersih, lembaga keuangan Masyarakat (EUD-SP, KWT, PUAP); - Tersedianya sarana prasarana usaha tani yang memadai diantaranya tersedianya jalan usaha tani, tersedianya saluran irigasi teknis yang baik, terbentuknya kelompok tani yang maju berwawasan kedepan - Terciptanya pemerintahan yang berkualitas dan bertanggungjawab demi pelayanan masyarakat yang baik dan benar - Terciptanya kader-kader masyarakat Desa yang mumpuni dan bermutu dalam rangka pembangunan masyarakat Desa seutuhnya - Tersedianya bangunan infrastruktur sesuai yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat, antara lain ; sarana transportasi jalan yang bagus, sarana gedung balai Desa/kantor Desa yang baik, gedung Kelompok Tani, sarana tempat ibadah yang baik.

-

Terciptanya usaha-usaha kecil rumah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

tangga

dalam

rangka

B. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2014-2018 ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. 15. Peraturan Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung; 16. Peraturan Desa Gandurejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa; C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah: a. menjamin terciptanya sinkronisasis dan sinergi pembangunan Desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah; b. agar pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa; dan e. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

============== ooOoo ==============

BAB II PROFIL DESA

A. KONDISI DESA 1.

Geografi Desa Gandurejo merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Bulu dengan batas wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Desa Sunggingsari b. Sebelah Timur : Desa Wanutengah c. Sebelah Selatan : Desa Tegalrejo d. Sebelah Barat : Desa Wonotirto Luas Wilayah Desa Gandurejo 381 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 PENGGUNAAN TANAH NO 1 2 3 4

PENGGUNAAN Tanah Kering/Tegalan Sawah Pemukiman Lain – lain

LUAS ( Ha ) 303,75 28 40,25 9

Desa Gandurejo berada pada ketinggian 900 meter dari permukaan laut. Secara administrasi Desa Gandurejo terbagi menjadi 8 (delapan) Dusun yang terbagi menjadi 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 33 (tiga puluh tiga) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.2 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF NO 1 2 3 4 5 6 7 8

Dusun Dusun Dusun Dusun Dusun Dusun Dusun Dusun

NAMA DUSUN Tumpak Limbangan Kusikan Luwiyan Jambon I Jambon II Sanggen Bebengan

NAMA RW RW 01 RW 02 RW 02 RW 03 RW 04 RW 05 RW 06 RW 07

JUMLAH RT 4 RT 5 RT 1 RT 4 RT 7 RT 4 RT 5 RT 3 RT

2.

Demografi Jumlah penduduk Desa Gandurejo pada akhir tahun 2013 sebanyak 5.446 jiwa , yang terdiri dari: a. Penduduk laki – laki sebanyak 2.810 jiwa b. Penduduk perempuan sebanyak 2.636 jiwa Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 1.527 KK. Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 3 berikut: Tabel 2.3 JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.

UMUR ( TAHUN ) 0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 30 – 35 36 – 40 41 – 45 46 – 50 51 – 55 56 – 60 60 – 65 66 – 70 71 – keatas JUMLAH

JUMLAH ( JIWA ) 452 409 479 425 446 433 454 512 413 375 280 241 167 191 169 5.446

Keadaan Sosial Budaya Kondisi sosial masyarakat Desa Gandurejo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa, karena Desa Gandurejo yang berada dilereng gunung dan terdiri 8 dusun yang berjauhan sehingga tentang kebudayaan dan adat istiadat dari masingmasing dusun berbeda beda dari 8 dusun Disamping itu masyarakat Desa Gandurejo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut

sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Gandurejo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4 JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN NO 1 2 3 4 5 6 7

TINGKAT PENDIDIKAN Tidak Tamat SD Belum Tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat D1 – D2 Tamat S1 JUMLAH

JUMLAH ( JIWA ) 990 2.612 1.341 312 148 39 4 5.446

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel 5 berikut: Tabel 2.5 JUMLAH SARANA PENDIDIKAN NO SARANA PENDIDIKAN JUMLAH ( BUAH ) 1 Taman Kanak – Kanak 2 2 SD 3 JUMLAH 5 Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sarana tempat ibadah, masyarakat Desa Gandurejo semua beragama Islam. Disamping itu Pemerintah Desa Gandurejo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 6 dan 7 berikut:

NO 1 2 3 4 5

Tabel 2.6 SARANA KESEHATAN SARANA KESEHATAN Puskesmas Pembantu Poli Klinik Desa ( PKD ) Bidan Desa Dukun Bayi terdidik Posyandu

JUMLAH ( BUAH ) 1 1 6 8

Tabel 2.7 JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN NO 1 2 3 4 5

TINGKAT SEJAHTERA Prasejahtera Sejahtera 1 Sejahtera 2 Sejahtera 3 Sejahtera 3 Plus

JUMLAH ( KK ) 598 161 79 689 1.517

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Gandurejo. Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.8 ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 4.

NAMA ORGANISASI Karang Taruna Remaja Masjid Bulu Tangkis Sepak Bola Kuda Lumping Topengan Lengger Ketoprak

JUMLAH ( Kel / Unit ) 5 8 1 8 6 1 1 4

Keadaan Ekonomi Perekonomian Desa Gandurejo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya memakai pola tanam tradisonal/lama atau turun temurun (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Gandurejo sebagian besar lahan kering. Tanaman unggulan petani adalah tanaman Tembakau, tanaman Jagung dan sayuran (Cabe,Tomat,Brokoli,dll) . Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor peternakan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini: Tabel 2.9 JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN NO 1 2 3 4

JENIS PEKERJAAN Belum/tidak bekerja Buruh tani Petani sendiri Pegawai Negeri Sipil

JUMLAH ( JIWA ) 1.097 180 2.463 80

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Buruh harian lepas TNI / Polri Pensiunan PNS/TNI/POLRI Guru Swasta Karyawan Swasta Pedagang dan wiraswasta Buruh harian lepas Pelajar dan Mahasiswa Kepala Desa Perangkat Desa Lain – lain

401 44 16 375 119 136 359 1 17 156

Lembaga Perekonomian yang terdapat di Desa Gandurejo dapat dilihat pada table 10 berikut: Tabel 2.10 LEMBAGA PEREKONOMIAN NO 1 2 3

JENIS Simpan Pinjam Kelompok Tani Gapoktan

JUMLAH ( Kel/Unit ) 1 16 1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Gandurejo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau dan sayuran. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri. B. Kondisi Pemerintahan Desa 1. Pemerintahan Desa a. Pemerintah Desa Organisasi Pemerintah Desa Gandurejo ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala urusan, 3 (tiga) orang Pembantu Kepala Seksi, dan 8 (delapan) orang Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Aparatur Pemerintah Desa dalam Susunan Organisasai dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tabel 11 berikut:

Tabel 2.11 APARATUR PEMERINTAH DESA GANDUREJO NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NAMA QOMARODIN ISRO’I PRAYOGO PONIJO NURYANTO REHNINGYO LESANTO HERIYANTO DJUKI SUNARYO SISWANTO CHOZUN TRIMO SARWANI PRAPTOYO MUH SAIFUDIN SUTARI URIP SUJOKO ISCHAMDI

JABATAN Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pembangunan Kasi Kesra Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun Tumpak Kepala Dusun Limbangan Kepala Dusun Kusikan Kepala Dusun Luwiyan Kepala Dusun Jambon I Kepala Dusun Jambon II Kepala Dusun Sanggen Kepala Dusun Bebengan Pemb. Kasi Pembangunan Pemb. Kasi Kesra Pemb. Kasi Kesra

USIA 36 51 55

PEND. SLTA D3 SLTP

57 27 27 28 43 52 29 42 36 59 36 49 47 50

SD SLTA SLTP SLTP SLTP SD SD SD SLTP SD SLTP SLTS SD SD

================ oo 0 oo ==================

KEPALA DESA QOMARODIN

Kasi Pemerintahan

Kasi Pembangunan

PONIJO

PRAPTOYO Pemb.Kasi Pemb

SUTARI

Sekretaris Desa ISRO’I PRAYOGO

Kasi Kesra

NURYANTO

Pemb. Kasi Kesra

URIP SUJOKO

Kaur Keuangan

LESANTO

Kaur Umum

REHNINGYO

Pemb. Kasi Kesra ISCHAMDI

Kadus Tumpak

Kadus Limbangan

HERIYANTO

DJUKI SUNARYO

Kadus Kusikan SISWANTO

Kadus Bebengan

Kadus Sanggen

Kadus Jambon II

MUH SAIFUDIN

.........................

SARWANI

Kadus Luwiyan

CHOZUN

Kadus Jambon I

TRIMO

GAMBAR 1 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA GANDUREJO

b. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gandurejo berjumlah 7 (tujuh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2013 dengan keanggotaan sebagai berikut: Tabel 2.12 DAFTAR ANGGOTA BPD DESA GANDUREJO PERIODE 2013 - 2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Waliyanto Tuwuh Mawardi Naruh Ngatmanto Ruwadi Sihman Supriyanto Jumarno Wagimin Budi Wahyono Buari

Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Distrik IV IV IV I I II III II V VI VII

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban: 1) Merumuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

Pendidikan SD SLTP SD SD SD SLTA SLTP SD SD SD SLTP Desa

Badan

2) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa. 2.

Keuangan Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak Desa. Keuangan Desa Gandurejo setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. a. Pendapatan Desa 1) Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh Perangkat Desa; 2) Pendapatan Desa bersumber dari bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. 3) Pendapatan dari Swadaya masyarakat. b. Belanja Desa Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk: 1) Belanja Tidak Langsung: a) Belanja Pegawai b) Belanja Hibah c) Belanja Bantuan Keuangan

2) Belanja Langsung: a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa c) Belanja Bahan/Material d) Belanja Jasa Kantor e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor f) Belanja Cetak dan Penggandaan g) Belanja Makanan dan Minuman h) Belanja Pakaian Dinas Harian i) Belanja Pemeliharaan j) Belanja Modal Kondisi APB-Desa 5 tahun terakhir Desa Gandurejo secara garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.13 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANDUREJO TAHUN 2012 – 2014 PENDAPATAN (Rp) Tahun

PADes

Dana Perimban gan

Bantuan Keuangan

Lain-lain Pendapat an yang sah

Jml Pendapa tan

Belanja (Rp)

Pembiay aan (Rp)

2009 2010 2011 2012 2013

3.

Dari tabel diatas terlihat bahwa kenaikan/penurunan rata-rata pendapatan Lembaga Kemasyarakatan Desa: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa Gandurejo yaitu LPMD, PKK, RT, RW, Karang Taruna, dan Satgas Linmas, dengan rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.14 DAFTAR PENGURUS LPMD PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2013 – 2018 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA MUKHIBIN PANUT IMAM SANTOSO SUTOPO HARI SETIAWAN AHMAT SAFUDIN SUYANTO AMAT SUWARDI SUYONO SURONTO

JABATAN Ketua Ketua II Ketua II Bendahara Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

PENDIDIKAN SLTA SD SD SLTP SD SLTP SD SD SD SD

KET. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gandurejo Nomor 0241/17 Tahun 2013

Tugas LPMD adalah: a. menyusun rencana pembangunan Desa/Kelurahan partisipatif; b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan c. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

secara

Tabel 2.15 DAFTAR PENGURUS PKK PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2018 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NAMA TUTIN FARIDAH IKA DAMAYANTI SITI ROHMI SUMIDAH FATINIYAH ROHANA SOFIYAH HARNI FARIDA MISTINAH TRI WAHYUNI KOMARIYAH MUJI RAHAYU ASFIYAH INDAH WURYANI KUKUH NURUL BAROROH SITI MAESAROH

JABATAN Ketua Wakil ketua Sekretaris Sekretaris II Bendahara Bendahara II Pokja I SEKRETARIS BENDAHARA Pokja II SEKRETARIS BENDAHARA Pokja III SEKRETARIS BENDAHARA Pokja IV SEKRETARIS BENDAHARA

PENDIDIKAN SLTA SLTA SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SLTP SARJANA SD

KET. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gandurejo Nomor 012 Tahun 2014

Tugas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi: a. membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera; b. melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK; c. membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma; d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa Tabel 2.16 DAFTAR KETUA RW,RT PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2014 -2018 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NAMA WARIS ALI MUDRIK SURIP MUJITO SUGITO SUMARLAN MISRI BASIR SARMAN KLUMPUK SUSANTO Drs. SUPRIYANTO SUYANTO MARGITO PARNO GINO ISTANTI SUWARNO DAKIR KIRMAN SUDARIYADI MARDI SUHADI MUHTURI PUJITO KUSRI SUWARNO DUL MELAN SUTARJO MUKHIBIN MUNHARI MARDIMAN

Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua

JABATAN RT 001 RW RT 002 RW RT 003 RW RT 004 RW RT 001 RW RT 002 RW RT 003 RW RT 004 RW RT 005 RW RT 006 RW RT 001 RW RT 002 RW RT 003 RW RT 004 RW RT 001 RW RT 002 RW RT 003 RW RT 004 RW RT 005 RW RT 006 RW RT 007 RW RT 001 RW RT 002 RW RT 003 RW RT 004 RW RT 001 RW RT 002 RW RT 003 RW RT 004 RW

001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 006 006 006 006

PEND. M.A SLTA SD SD SD SD SD SD S.1 SD SD SD SD SD SD SD SLTA SD SLTA SD SD SD SD SD SD SLTA SD SD

KET. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gandurejo Nomor 08 Tahun 2018

29 30 31 32

KARDI SURONTO SUPRIYANTO M.YULIYANTO

Ketua Ketua Ketua Ketua

RT RT RT RT

005 001 002 003

RW RW RW RW

006 007 007 007

SD SD SD SD

Tugas RT dan RW adalah: a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya; c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan; d. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan; e. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum; f. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan; g. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan h. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Tabel 2.17 DAFTAR PENGURUS SATGAS LINMAS PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2013 – 2018 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NAMA

SUDIMROTO CHOMARI RAGIL IMRON SUKOCO FAHRODHIN SUPYANI MUNADI PUJO ROHMAD SUGENG SUYANTO SANWANI PAWIT AZUN RIPAN MIHARJO SAPAR MUYADI DAKIR

JABATAN Danton

PENDIDIKAN SD

Danton II

SD

Danru II

SD

Danru III

SD

Humas

SD

Danru I

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

KET. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gandurejo Nomor 013 Tahun 2014

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RAMADI IMIN WALSIDI SUYATMAN PANGGUNG WIDODO DARNO RUSMAN WALUYO PONIMIN SUKAR PARSIDI MUHYIDIN MARYADI TUKIMIN

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Anggota

SD

Satgaslinmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelengaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepada Desa.

===============oo 0 oo==============

BAB III PENGKAJIAN KEADAAN DESA A. MASALAH Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa Desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Desember tahun 2013 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah. Masalah hasil PKD tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu: 1. Bidang Kesehatan: a. Masalah kebersihan lingkungan di semua dusun wilayah Desa Gandurejo masih menjadi kendala terutama kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan tempat pembuangan sampah yang belum tertata baik; b. Masyarakat miskin di semua Dusun sejumlah 684 KK belum mempunyai jamban keluarga, MCK dan sanitasinya belum ada; c. Sarana air bersih di tiap dusun belum memadai terutama apabila musim kemarau, masyarakat masih kesulitan air bersih; d. Sarana fasilitas kesehatan bagi masyarakat belum memadai, PKD, Posyandu dan Poslansia belum mempunyai fasilitas peralatan kesehatan yang memadai, sehingga menyebabkan masyarakat enggan ketempat Balkes desa yang ada; e. Masih ada warga miskin 671 KK di Desa Gandurejo yang belum terjangkau Jamkesmas. f. Di Dusun Bebengan drainase yang belum terbangun dengan baik sehingga air yang seharusnya mengalir lewat got airnya berhamburan di jalan sehingga jalan menjadi becek. g. Sarana dan Prasarana Ambulan Desa belum ada. 2. Bidang Pekerjaan Umum: a. Betonisasi atau Rabat Beton Jalan di 8 Dusun yang saat ini sebagian besar keadaan jalan berupa tlasah dan masih jalan tanah; b. Penggantian paralon untuk sarana saluran Air bersih dari 8 dusun yang salurannya sudah terlalu lama; c. Senderan Jalan untuk menanggulangi erosi dan meningkatkan kebersihan, keindahan wajah desa; d. Di Dusun Bebengan drainase yang belum terbangun dengan baik sehingga air yang seharusnya mengalir lewat got airnya berhamburan di jalan sehingga jalan menjadi becek.

3. Bidang Perumahan: a. Warga masyarakat miskin di Gamdureko sejumlah 696 KK tidak layak huni; dan b. Penataan lingkungan di setiap Dusun masih perlu pembenahan agar kebersihan lingkungan tercipta. 4. Bidang Aparatur: a. Kinerja aparatur pemerintah Desa masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat; b. Optimalisasi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dikarenakan kesibukan masing-masing anggota; c. LPMD, RW, RT belum sepenuhnya melakukan kegiatan dengan baik dikarenakan masih kurangnya sarana fasilitas kegiatan penunjang dan SDM yang terbatas. d. Sarana gedung kantor Desa dan balai Desa belum memadai sehingga menghambat optimalisasi kinerja perangkat; e. Kantor Lembaga Desa penunjang proses optimalisasi kegiatan belum ada; 5. Bidang Pertanian: a. Saluran Irigasi di Dusun Sanggen dan Bebengan belum memadai masih berbentuk saluran tradisonal sehingga mengakibatkan persawahan disekitar dua Dusun belum terairi dengan baik sehingga belum mencukpi bila musim kemarau; b. Jalan usaha tani (JUT) dari 8 dusun belum memadai dan masih jauh dari kebutuhan petani sebagai sarana transportasi proses kegiatan pertanian; c. Akses jalan tani di blok sebangsan belum memadai/sempit sehingga traktor tidak bisa memasuki area persawahan; d. Kelompok tani yang ada di Desa Gandurejo belum optimal dalam melaksanakan kegiatannya dikarenkan terbatasnya sarana prasarana, permodalan dan pengetahuan tentang usaha tani baik itu pengurus dan anggotanya; e. Masih sulitnya menerapkan usaha tani yang berwawasan maju, petani cenderung masih menggunakan pola tani lama/tradisonal; f. Pemasaran hasil pertanian yang masih menggantungkan hasil/harga dari tengkulak sehingga posisi petani tidak menguntungkan; g. Hama baik itu Tikus, wereng, dan hama pengganggu tanaman lainnya masih sering muncul di musim penghujan sehingga hasil dari pertanian tidak optimal dan bahkan mengakibatkan kegagalan; dan h. Petani di Desa Gandurejo masih menggantungkan dari hasil tanam Tembakau dan cabai. 6. Bidang Ekonomi Masyarakat: a. Lembaga keuangan di Desa Gandurejo yaitu PUAP, KWT, EUD SP masih kekurangan modal untuk usaha; b. KUB yang ada yaitu PSM dan dan KUB ternak masih kekurangan modal;

7. Bidang Peternakan: a. Kelompok ternak di dusun Karang wetan masih membutuhkan sarana kandang ternak kambing yang luas; b. Peternak Kambing di Desa Gandurejo tidak mampu membeli bibit unggul; dan c. Kelompok ternak di Desa Gandurejo sangat membutuhkan bantuan bibit unggul; 8. Bidang Keagamaan: a. Rehap tempat ibadah mushola dan Masjid di 8 dusun kondisinya sudah tidak memadai untuk kegiatan keagamaan; b. Gedung TPQ dan tempat pengarahan keislaman belum ada sehingga peserta didik kesulitan dalam mendapat ilmu agama; c. Pendidik untuk TPQ masih terbatas dan kemampuan mendidik yang belum memadai; d. Sarana prasarana TPQ belum memadai cenderung seadanya. B.

POTENSI

Dari hasil proses Pengkajian Keadaan Desa ditemukan beberapa potensi di Desa Gandurejo yang dapat mendukung untuk penyelesaian prioritas masalah sebagaimana tertulis dalam sub bab diatas yaitu: 1. Bidang Kesehatan: a. Dalam menyelesaikan masalah kebersihan lingkungan disetiap Dusun utamanya masalah sampah potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah sumber daya manusia dalam hal ini swadaya warga masyarakat bersama pengurus penggerak PKK, RT, RW, lahan tempat pembuangan sampah sementara, dan gotong royong warga masyarakat; b. Dalam menyelesaikan masalah rumah tangga miskin sebanyak 671 KK yang tidak mempunyai jamban keluarga dan tempat MCK potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah swadaya masyarakat, PADes, Gotong royong; c. Dalam menyelesaikan masalah sarana air bersih di setiap Dusun potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah sumber air bersih, Swadaya masyarakat berupa materi, Bantuan keuangan dari Pemda, gotong royong; d. Dalam menyelesaikan masalah fasilitas kesehatan yang tidak memadai PKD, Posyandu, Poslansia potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah Bidan Desa, Pengurus Posyandu dan lansia, Gedung Polindes, lahan untung bangunan Gedung Posyandu dan lansia, Swadaya masyarakat berupa materi, Bantuan keuangan dari Pemda, gotong royong; e. Dalam menyelesaikan masalah Warga miskin yang belum terjangkau Jamkesmas potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah Kader SKD, kader FKD dan Bidan Desa, Instansi terkait; dan f. Dalam menyelesaikan masalah sitem drainase yang buruk di lingkungan perumahan potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah Swadaya masyarakat berupa materi, Bantuan keuangan dari Pemda, gotong royong.

2. Bidang Pekerjaan Umum: a. Dalam menyelesaikan masalah Jalan antar Dusun Karang wetan dan Dusun Gokerten belum memadai sehingga menghambat kegiatan masyarakat swadaya masyarakat berupa tukang, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali), gotong royong; b. Dalam menyelesaikan masalah jalan utama di Dusun 8 dusun masih telasah yang menyebabkan di musim hujan terjadi genangan air potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah swadaya masyarakat berupa materi, bantuan keuangan dari Pemda, Gotong royong; c. Dalam menyelesaikan masalah Drainase di Dusun 8 dusun belum tertata dengan baik sesuai kebutuhan kondisi lingkungan potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah swadaya masyarakat berupa tenaga tukang, gotong royong; d. Dalam menyelesaikan masalah senderan jalan di Dusun yang merupakan jalan utama penghubung antar dusun belum terbangun dan rawan longsor potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah swadaya masyarakat berupa tukang, gotong royong, bantuan keuangan dari Pemda; dan e. Dalam menyelesaikan masalah talud jalan di antar Dusun yang menghubungkan belum terbagun yang mengakibatkan jalan mudah rusak potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah swadaya masyarakat berupa tukang, gotong royong, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali). 3. Bidang Perumahan: a. Dalam menyelesaikan masalah warga masyarakat miskin di semua Dusun sejumlah 696 KK tidak layak huni potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah RTM, swadaya masyarakat berupa materi, gotong royong; dan b. Dalam menyelesaikan masalah penataan lingkungan di setiap Dusun masih perlu pembenahan agar kebersihan lingkungan tercipta potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah swadaya masyarakat berupa tukang, gotong royong, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali). 4. Bidang Aparatur a. Dalam menyelesaikan masalah kinerja aparatur pemerintah Desa masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat Dalam potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah Perangkat desa komplit, kemauan perangkat desa untuk memperbaiki kemampuan SDM, sarana penunjang berupa komputer dan lainnya; b. Dalam menyelesaikan masalah Optimalisasi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dikarenakan kesibukan masing-masing anggota potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah Anggota BPD sejumlah 11 orang, SDM yang baik; c. Dalam menyelesaikan masalah LPMD, RW, RT belum sepenuhnya melakukan kegiatan dengan baik dikarenakan masih kurangnya sarana fasilitas kegiatan penunjang dan SDM yang terbatas potensi dasar yang dimiliki Desa

Gandurejo adalah Anggota LPMD sejumlah 10 orang, RT sejumlah 32 orang, RW sejumlah 8 orang, SDM yang baik, gotong royong; d. Dalam menyelesaikan masalah Sarana gedung kantor Desa dan balai Desa belum memadai sehingga menghambat optimalisasi kinerja perangkat potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah Gedung desa yang letaknya strategis (ditengah Desa), PADes, ADD, swadaya tukang, gotong royong ; dan e. Dalam menyelesaikan masalah Kantor Lembaga Desa penunjang proses optimalisasi kegiatan belum ada potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah lahan tempat pembangunan, Pades, gotong royong. 5. Bidang Pertanian a. Dalam menyelesaikan masalah saluran Irigasi blok Sidali belum memadai masih berbentuk saluran tradisonal sehingga mengakibatkan persawahan seluas 28 Ha rawan air bila musim kemarau potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah saluran irigasi sepanjang 3.200 m, swadaya masyarakat berupa tukang, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali), gotong royong; b. Dalam menyelesaikan masalah saluran yang mengairi 28 ha persawahan belum baik masih saluran tradisional yang menyebabkan pengairan tidak lancar potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah swadaya masyarakat berupa tukang, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali), gotong royong; c. Dalam menyelesaikan masalah Jalan usaha tani (JUT) belum memadai dan masih jauh dari kebutuhan petani sebagai sarana transportasi proses kegiatan pertanian potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah lahan tempat JUT, swadaya masyarakat berupa tukang, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali), gotong royong; d. Dalam menyelesaikan masalah JUT belum terbagun sehingga proses usaha tani terhambat potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah lahan untuk JUT swadaya masyarakat berupa tukang, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali), gotong royong; e. Dalam menyelesaikan masalah akses jalan tani di, belum memadai/sempit sehingga traktor tidak bisa memasuki area persawahan potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah lahan jalan usaha tani, swadaya masyarakat berupa tukang, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali), gotong royong; f. Dalam menyelesaikan masalah sebagai kontrol pengairan di, rusak dan membuat pengairan di area persawahan terhambat potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo, swadaya masyarakat berupa tukang, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali), gotong royong; g. Dalam menyelesaikan masalah senderan jalan usaha tadi belum terbagun sehingga mengakibatkan rawan longsor potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah swadaya masyarakat berupa tukang, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali), gotong royong;

h. Dalam menyelesaikan masalah senderan dan talud jalan pertanian di blok sidawung belum terbangun dan kondisinya rawan longsor potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah swadaya masyarakat berupa tukang, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali), gotong royong; i. Dalam menyelesaikan masalah saluran irigasi blok siduren rusak dan belum memenuhi kebutuhan air di area persawahan sekitar potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah saluran irigasi sepanang 1.100 m, swadaya masyarakat berupa tukang, swadaya masyarakat berupa material bangunan (pasir, batu kali), gotong royong; j. Dalam menyelesaikan masalah Kelompok tani yang ada di Desa Gandurejo belum optimal dalam melaksanakan kegiatannya dikarenkan terbatasnya sarana prasarana, permodalan dan pengetahuan tentang usaha tani baik itu pengurus dan anggotanya potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah kelompok tani sejumlah 16 kelompok, anggota kelompok tani, pengurus kelompok; k. Dalam menyelesaikan masalah masih sulitnya menerapkan usaha tani yang berwawasan maju, petani cenderung masih menggunakan pola tani lama/tradisonal potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah; l. Dalam menyelesaikan masalah Pemasaran hasil pertanian yang masih menggantungkan hasil/harga dari tengkulak sehingga posisi petani tidak menguntungkan potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah instansi terkain Bapeluh Kab. Temanggung, Kelompok tani, Petani; m. Dalam menyelesaikan masalah Hama baik itu Tikus, wereng, dan hama pengganggu tanaman lainnya masih sering muncul di musim penghujan sehingga hasil dari pertanian tidak optimal dan bahkan mengakibatkan kegagalan potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah Kelompok tani, swadaya masyarakat; dan n. Dalam menyelesaikan masalah Dalam menyelesaikan masalah Petani di Desa Gandurejo masih menggantungkan dari hasil tanam Tembakau dan Padi potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah lahan persawahan yang luas dan subur, kelompok tani dan petani. 6. Bidang Ekonomi Masyarakat: a. Dalam menyelesaikan masalah Lembaga keuangan di Desa Gandurejo yaitu PUAP, KWT, EUD SP masih kekurangan modal untuk usaha potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah pengurus LKM, anggota LKM; b. Dalam menyelesaikan masalah KUB yang ada yaitu PSM dan dan KUB ternak masih kekurangan modal potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah keompok KUB, pengurus, tempat usaha; dan c. Dalam menyelesaikan masalah Lumbung dusun disetiap dusun diwilayah Desa Gandurejo masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat utamanya bila musim paceklik yang disebabkan kepengurusan yang belum profesional dan terbatasnya permodalan potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah lumbung dusun di setiap Dusun, pengurus, anggota.

7. Bidang Peternakan: a. Dalam menyelesaikan masalah kelompok ternak di dusun masih membutuhkan sarana kandang ternak kambing yang luas potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo lahan untuk kandang ada, kambing ternak, pengurus, anggota kelompok; b. Dalam menyelesaikan masalah peternak Kambing di Desa Gandurejo tidak mampu membeli bibit unggul potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo kelompok ternak, lahan kandang, anggota kelompok ternak; dan c. Dalam menyelesaikan masalah kelompok ternak di Desa Gandurejo sangat membutuhkan bantuan bibit unggul potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo kelompok ternak, lahan kandang, anggota kelompok ternak; 8. Bidang Keagamaan: a. Dalam menyelesaikan masalah tempat Ibadah khususnya Masjid di Gandurejo yang sebagian besar kondisinya sudah tidak memadai untuk kegiatan keagamaan potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo ataupun dusun dimana Masjid berada, mengoptimalkan pengurus / takmir Masjid, swadaya gotong royong, swadaya masyarakat berupa material bangunan; b. Dalam menyelesaikan masalah Gedung TPQ bagi Dusun yang belum ada sehingga peserta KBM tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan pendidik kesulitan dalam memberikan ilmu agama, potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo lahan membuat gedung, pengurus TPQ, swadaya gotong royong, swadaya masyarakat berupa material bangunan; c. Dalam menyelesaikan masalah tenaga pendidik untuk TPQ masih terbatas dan kemampuan mendidik yang belum memadai potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo adalah tenaga pendidik, bantuan pihak ketiga, peserta didik; d. Dalam menyelesaikan masalah Sarana prasarana TPQ belum memadai cenderung seadanya potensi dasar yang dimiliki Desa Gandurejo tenaga pendidik, pengurus takmir, peserta didik.

===============oo 0 oo==============

BAB IV VISI DAN MISI

A. VISI Dalam menghadapi tantangan otonomi Desa menuju Desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Gandurejo melalui para pemangku kepentingan pembangunan Desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Gandurejo tahun 2014-2018 yaitu “DESA GANDUREJO YANG LEBIH MAJU, AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”. 1.

2.

3.

4.

5.

Visi ini mengandung makan bahwa: Desa yang “AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN“ adalah suatu Desa yang secara ekonomi masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian Desa dan tumpuan kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. “AGAMIS“ adalah suatu kondisi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma agama. “BERBUDAYA“ adalah suatu kondisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan perumahan dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat. “SEJAHTERA“ adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat Desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan. “PEMERINTAHAN YANG BERSIH“ adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. MISI Dalam mewujudkan visi “Desa Gandurejo yang Lebih Maju Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan yang Bersih” maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan perekonomian Desa dengan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan Desa yang berwawasan lingkungan;

2. Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan peningkatan fasilitas kehidupan beragama; 3. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan Desa; 4. Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal; 5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik.

============= oo 0 oo ==============

BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM A. STRATEGI Berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa yang merupakan proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi maka diperoleh beberapa kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Desa. Kegiatan tersebut merupakan kebutuhan Desa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan keuangan Desa, dan kewenangan Desa. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan yang direncanakan untuk didanai dari swadaya atau sumbangan pihak ketiga, APB-Desa, dan Kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta APBN dalam program-program khusus (Lampiran IV.B, IV.C, IV.D, dan IV.E). Kegiatan hasil Pengkajian Keadaan Desa merupakan kegiatan yang dirumuskan untuk mewujudkan visi melalui beberapa misi sebagaimana tertuang dalam BAB IV. Dalam mewujudkan visi diperlukan langkah-langkah strategis/terobosan dengan menggunakan strategi yang mempertimbangkan potensi pendukung baik internal yang ada di Desa maupuan potensi eksternal. Strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dalam upaya mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dengan pembangunan kualitas SDM dan infrasturuktur sarana prasarana penunjang. 2. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa dan kualitas kehidupan beragam dengan membangun fasilitas tempat beribadat dan tempat pendidikan keagamaan. 3. Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat dan semangat gotong royong. 4. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat dengan tersedianya fasilitas kesehatan Desa yang baik demi mencakup pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat dan sebagai rujukan bagi penduduk miskin dan terciptanya lingkungan yang bersih, rapi dan indah. 5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik (good govermance) berdasarkan demokrasi, transparasi, penegakan hukum, berkeadilan, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. B. KEBIJAKAN Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka untuk mewujudkan visi “Desa Gandurejo yang Lebih Maju, Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan yang Bersih” melalui 5 misi yang telah ditetapkan, kebijakan pemerintah Desa Gandurejo adalah sebagai berikut: 1. Melalui strategi meningkatkan pembangunan ekonomi dalam upaya mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian,

perdagangan, industri rumah tangga dengan pembangunan kualitas SDM dan infrasturuktur sarana prasarana penunjang maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. meningkatkan kualitas saluran irigasi di area persawahan; b. meningkatkan sarana jalan usaha tani yang memadai; c. meningkatkan kualitas jalan desa sebagai sarana transportasi masyarakat; d. meningkatkan sarana prasarana ekonomi pertanian dalam arti luas; e. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana pasar desa yang memadai; f. menguatkan kemandirian kelompok tani, lembaga keuangan mikro dan kualitas pengurus dan anggota; g. meningkatkan kemampuan pegolahan lahan pertanian, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan; h. meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan; i. mengupayakan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian. 2. Melalui strategi meningkatkan kualitas iman dan taqwa dan kualitas kehidupan beragam dengan membangun fasilitas tempat beribadat dan tempat pendidikan keagamaan maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. meningkatkan kerukunan masyarakat dengan diadakannya kelompok yasinan dan selapanan rutin di setiap Dusun; b. meningkatkan sarana prasarana rumah beribadat (masjid) dan gedung TPA disertai penyediaan fasilitas pendukung; d. meningkatkan kualitas pendidik dan pengajar ilmu agama. 3. Melalui strategi meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam rangka menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat dan semangat gotong royong maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. meningkatkan kualitas SDM anggota lembaga kemasyarakatan yang ada; b. meningkatkan semangat gotong royong dan kerukunan masyarakat; 4. Melalui strategi meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat dengan tersedianya fasilitas kesehatan Desa yang baik demi mencakup pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan sebagai rujukan bagi penduduk dan juga terciptanya lingkungan yang bersih, rapi, indah maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. meningkatkan kualitas kader kesehatan Desa dan perbaikan sarana prasarana kesehatan masyarakat antara lain PKD, Posyandu dan Polilansia; b. meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman yang sehat, rapi dan indah terbebas dari rumah tidak layaj huni; c. pengelolaan sampah yang baik dan benar dengan menyediakan fasilitas pembanguan sampah yang memadai. 5. Melalui strategi meningkatkan kualitas SDM aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik (good govermance) berdasarkan demokrasi, transparasi, penegakan hukum, berkeadilan, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya swadaya masyarakat maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. meningkatkan kualitis pelayanan pemerintahan desa yang demokratis;

b. meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan Desa sesuai kompentensi yang dibutuhkan; c. meningkatkan transparasi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintahan Desa; d. meningkatkan fasilitas sarana prasarana kantor desa. C. PROGRAM Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah Desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Gandurejo maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan outcome sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Desa yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga dalam RPJM-Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut: 1. Urusan Pemerintahan: Dalam melaksanakan kebijakan meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maka program yang ditetapkan adalah: - pembinaan dan pengembangan kualitas SDM Aparatur dengan mengadakan pelatihan dan kursus penguasaan pengoperasian komputer; - peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Desa; - pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; dan - peningkatan sarana dan prasarana perkantoran. 2. Urusan Pembangunan; a. Dalam melaksanakan kebijakan meningkatkan kualitas saluran irigasi di area persawahan maka program yang ditetapkan adalah: - Pembangunan saluran irigasi Persawahan; - Pembangunan saluran irigasi di dusun Sanggen ; - Pembangunan saluran irigasi di dusun Bebengan; - Pembangunan saluran irigasi aliran persawahan. b. Dalam melaksanakan kebijakan meningkatkan kualitas jalan usaha tani maka program yang ditetapkan adalah : - Pembangunan jalan usaha tani di 8 dusun; - pembangunan senderan jalan di 8 dusun; c. Dalam melaksanakan kebijakan meningkatkan kualitas jalan desa sebagai sarana transportasi masyarakat maka program yang ditetapkan adalah: - Pembangunan senderan jalan utama desa menuju Desa Wanutengah; - Pembangunan bahu jalan utama Desa sebagai wajah Desa; - Pembangunan jalan dan senderan jalan antar Dusun di Dusun Luwiyan ke arah Jambon II; - Pembangunan jalan dan senderan jalan antar Dusun di Dusun Bebengan Kecamatan Bulu ke arah Wanutengah Kecamatan Parakan; - Pembangunan jalan dan senderan jalan antar Dusun di Dusun Sanggen ke arah dusun Bebengan;

- Pembangunan jalan dan senderan jalan antar Dusun di Dusun Jambon II ke arah dusun Bebengan; - Pembangunan jalan dan senderan jalan antar Dusun di Dusun Kusikan ke arah dusun Luwiyan; - Pembangunan betonisasi jalan utama Dusung Gandurejo dan Gokerten; - Pembangunan betonisasi / Rabat beron jalan di 8 Dusun; - Pembangunan drainase jalan dusun d. Dalam rangka kebijakan meningkatkan menguatkan kemandirian kelompok tani, lembaga keuangan mikro dan kualitas pengurus maka program yang ditetapkan adalah: - Mengembangkan sumber daya kepengurusan kelompok LKM, POKTAN melalui pelatihan – pelatihan kader dan studi banding; - Penguatan Modal usaha bagi LKM yang ada yaitu EUD-SP, PUAP, KWT, dan Lumbung Dusun; - Pembangunan gedung lumbung Dusun di setiap Dusun; - Pengembangan optimalisasi fasilitas sarana prasarana lembaga keuangan masyarakat. e. Dalam rangka kebijakan meningkatkan kemampuan pegolahan lahan pertanian, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan maka program yang ditetapkan adalah; - Pengembangan sumber daya petani melalui pembelajaran pertanian yang berorientasi pada agrobisnis; - Penyediaan fasilitas peralatan pertanian yang memadai dan sesuai kebutuhan; - Menjalin kemitraan dengan pasar atau investor dalam rangka kerjasama pemasaran hasil panen; - Penyediaan modal usaha pertanian dan pupuk bersubsidi bagi petani kurang mampu. 3. Urusan Kemasyarakatan a. Dalam melaksanakan kebijakan meningkatkan sumber daya lembaga kemasyarakatan dan peran masyarakat dalam pembangunan yang ada maka program yang ditetapkan adalah: - Pengembangan mutu pengurus lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan- pelatihan kader desa dalam rangka optimalisasi lembaga; - Mengadakan dan menggiatkan perkumpulan yasinan dan selapanan baik di tingkat RT, RW dan Desa; - Mengadakan kegiatan adat istiadat rutin guna pelestarian nilai-nilai luhur di masyarakat; - Melibatkan masyarakat di dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; - Pembangunan balai RW di setiap Dusun sabagai tempat pertemuan warga; - Pembangunan pos ronda di 8 Dusun sebagai bentuk peningkatan keamanan.

b. Dalam melaksanakan kebijakan meningkatkan kualitas kader kesehatan

Desa dan perbaikan sarana prasarana kesehatan masyarakat antara lain PKD, Posyandu dan Polilansia maka program yang ditetapkan: - Penyediaan air bersih yang memadai bagi kebutuhan air di setiap Dusun; - Peningkatan mutu pelayanan polindes beserta penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai; - Pelatihan kader kesehatan dan Posyandu desa dalam bidang kesehatan; - Pembangunan Posyandu beserta sarana prasarananya di setiap Dusun. c. Dalam melaksanakan kebijakan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman yang sehat, rapi dan indah terbebas dari rumah tidak layak huni maka program yang ditetapkan: - Pembangunan rumah tidak layak huni di setiap dusun; - Pembuatan jamban keluarga bagi RTM yang belum mempunyai; - Penghijauan/penanaman turus jalan di lingkungan setiap dusun; - Sanitasi dan saluran pembuangan air limbah (SPAL) di 8 Dusun. d. Dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah yang baik dan benar dengan menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang memadai maka program yang ditetapkan maka program yang ditetapkan: - Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara di setiap Dusun; - Membentuk kelompok masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah; - Bekerjasama dengan instansi/dinas terkait (DPU) dalam pembuangan sampah akhir. - Pengadaan tong sampah di setiap RT di wilayah dusun. Penjabaran program-program dalam beberapa kegiatan tertuang pada lampiran IV.B, IV.C, IV.D, dan IV.E.

============== oo 0 oo ==============

BAB VI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gandurejo Tahun 2014-2018 yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Desa Gandurejo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang merupakan pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang disepakati oleh semua para pemangku kepentingan pembangunan Desa secara partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan selektif melalui skala prioritas. RPJM-Desa ini disusun secara transparan melalui penggalian masalah dan potensi di tingkat Dusun serta penentuan tindakan pemecahan masalah dalam forum musyawarah yaitu pra musrenbangdes dan musrenbangdes. Sehingga diharapkan program dan kegiatan dalam RPJM-Desa pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2018 dapat terlaksana dan harapan serta cita-cita masyarakat Desa menjadi Desa Gandurejo Lebih Maju yang Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan yang Bersih dapat terwujud. Penjabaran kegiatan dalam RPJM-Desa pada setiap tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang dimusyawarahkan oleh pemerintah Desa bersama seluruh komponen masyarakat dalam forum musrenbangdes tahunan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa tersebut diimplementasikan dalam APB-Desa pada setiap tahun berikutnya. Sehingga untuk mewujudkan harapan dan cita-cita Desa Gandurejo maka kegiatan yang tertuang dalam RKP-Desa dan APB-Desa pada setiap tahun tidak boleh menyimpang dari rumusan program yang ada di dalam RPJM-Desa. Pengendalian pelaksanaan RPJM-Desa dilakukan bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD bersama dengan masyarakat. Sedangkan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa dilaksanakan pada setiap forum musrenbangdes tahunan dan musrenbangdes RPJMDesa periode berikutnya, serta dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa.

KEPALA DESA GANDUREJO,

QOMARODIN

LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Hasil Pengkajian Keadaan Desa 1. Potret / Sketsa Desa (Lamp. III B. 1) 2. Daftar Masalah, Penyebab dan Potensi hasil Sketsa Desa (Lamp.III B.2) 3. Bagan Kelembagaan Desa ( Lamp. III B.3 ) 4. Daftar Masalah, Penyebab dan Potensi hasil Bagan Kelembagaan Desa (Lamp. III B.4) 5. Kalender Musim (Lamp. III B.5) 6. Daftar Masalah, Penyebab dan Potensi dari Kalender Musim (Lamp.III B.6) B. Hasil Pengelompokan Masalah, Peringkat, Kajian dan Tindakan 1. Pengelompokan Masalah SARPRAS/ FISIK di Dusun ( Lamp.III C.1 ) 2. Pengelompokan Masalah NON FISIK di Dusun ( Lamp.III C. 2 ) 3. Pengelompokan Masalah SARPRAS/FISIK di Desa ( Lamp. III C. 3 ) 4. Pengelompokan Masalah NON FISIK di Desa ( Lamp.III C. 4 ) 5. Penentuan Peringkat Masalah FISIK/SARPRAS ( Lamp. III D 1 ) 6. Penentuan Peringkat Masalah NON FISIK ( Lamp. III D 2 ) 7. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah FISIK/SARPRAS ( Lamp. III E.1 ) 8. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah NON FISIK ( Lamp. III E.2 ) 9. Penentuan Peringkat Tindakan Kegiatan SARPRAS/FISIK ( Lamp. III F. 1 ) 10. Penentuan peringkat Tindakan Kegiatan NON FISIK ( Lamp. III F. 2 ) C. Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Desa Indikasi program perencanaan pembangunan Desa,Rencana Kegiatan RPJM-Desa dan Rencana Kegiatan RKP-Desa : 1. Indikasi Program Perencanaan Pembangunan Desa ( Form. IV.A. ) 2. Rencana Kegiatan RPJM-Desa yang akan didanai dari Swadaya Masyarakat & Pihak Ketiga ( Form. IV.B. ) 3. Rencana Kegiatan RPJM-Desa yang akan didanai dari APB-Desa ( Form.IV.C. ) 4. Rencana Kegiatan dalam RPJM-Desa yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan Sumber Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN 5. Rencana Kegiatan dalam RPJM-Desa yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan Sumber Dana APBN Program Khusus. 6. Rencana Kegiatan RKP-Desa yang akan didanai dari Swadaya Masyarakat & Pihak Ketiga. 7. Rencana Kegiatan RKP-Desa yang akan didanai dari APB-Desa. 8. Rencana Kegiatan dalam RKP-Desa yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN. 9. Rencana Kegiatan dalam RKP-Desa yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten di Kecamatan dengan Sumber Dana APBN Program Khu