RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA JL. P. ANTASARI NO. 1 TELP.0511-4799041 MARABAHAN (70514)

2008 2009 2010 2011

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2007 – 2012

2012

MARABAHAN, OKTOBER 2008

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BARITO KUALA

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007 – 2012 NOMOR : 35 TANGGAL : 19 Nopember 2008

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA Jl, P.ANTASARI NO.1 TELP.0511-4799041 MARABAHAN (70514)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2007-2012

MARABAHAN, OKTOBER 2008

PENGANTAR Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 ini disusun sebagai pedoman utama pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan di Barito Kuala untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai 04 Nopember 2007 sampai dengan 03 November 2012. sebagai rencana kerja dan kinerja pemerintah daerah, dengan target yang telah ditetapkan secara terukur, rencana pembangunan yang menyusun rancangan dokumen perencanaan ini adalah penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Periode 2007-2012.. Disusun dan disampaikan Pemerintah Kabupaten Barito, guna memperoleh persetujuan, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana dimaksud oleh UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum isi Rancangan RPJM ini adalah uraian proses proyeksi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ke dalam program dan kegiatan terpilih, masing-masing dengan indikator kinerja terukur per tahun dalam kurun waktu lima tahun. Diharapkan melalui konsepsi rancangan strategik ini, setiap program dan kegiatan, sebagai langkah operasional teknis aplikatif, setiap tahun dapat diproyeksikan ke dalam APBD Kabupaten Barito Kuala, mulai Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012. Demikian rancangan RPJM ini disampaikan, atas tanggapan positif, persetujuan pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, diucapkan terima kasih. Semoga tahapan proses persetujuan Rancangan RPJM Tahun 2007-2012 berjalan lancar guna mewujudkan karya terbaik bagi masyarakat. Marabahan, 10 Oktober 2008 BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 35 TAHUN TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007 – 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA, Menimbang

:

a. bahwa untuk menjamin kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala agar berlangsung secara efektif, efisien dengan sasaran tertentu, diperlukan perencanaan pembangunan; b. Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun sesuai Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 dan anggaran dengan sumber lainnya maka perencanaan pembangunan disusun dan dituangkan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389; 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4405, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817; 18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2003 Nomor 9 Seri D Nomor Seri 2); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007-20012. BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan PERangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; 3. Pemeritahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala; 5. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia; 7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, askes terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia; 8. Perencanaan Pembangunan Daerah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu; 9. Sistem perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat.; 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh ) tahun; 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun; 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima ) tahun;

13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima ) tahun; 15. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pusrendbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah; 17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Kepala BAPPEDA; 18. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD); 19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta dengan melibatkan seluruh perilaku, pembangunan daerah di Kabupaten Barito Kuala. (2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. (3) RPJMD dibentuk untuk menentukan arah dan kebijakan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 20072012 yang dimulai pada tanggal 4 Nopember 2007 dan berakhir pada tanggal 4 Nopember 2012.

Pasal 4 (1) RPJMD memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional dan mempertahatikan Renstra SKPD serta RPJM Nasional. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 5 Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah disusun dengan sistematika sebagai berikut : I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum

II.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Kondisi Geografis 1. Letak Geografis 2. Iklim dan Topografi Wilayah B. Perekonomian Daerah C. Sosial Budaya Daerah 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Budaya D. Perasarana dan Sarana daerah 1. Lingkungan 2.Jaringan Irigasi 3. Jaringan Jalan 4. Jaringan Air Bersih

IIII.

VISI dan MISI A. Visi 1. Pertanian 2. Maju dan Berdaya Saing Tinggi 3. Kemandirian Daerah

B. Misi 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang Komprehensif dan Terpadu 2. Reformasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governence) 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dari Berbagai Sektor dan Layanan 4. Melaksanakan Pembangunan Daerah yang Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat Melalui Adaptasi Partisipasi Berbagai Pihak. 5. Membangun Akses dan Jaringan Kerja Sama di Berbagai Sektor Pembangunan. IV.

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH A. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Mampu Berpartisipasi dalam pembangunan yang Dilaksanakan Sebagai Wujud Dari Upaya Pembangunan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala Seutuhnya Berbasis pada Sosio Kultural yang Terintegrasi. B. Melakukan Mapping (Pemetaan) terhadap berbagai Permasalahan Pembangunan Mulai dari Geografis, Ekonomi, budaya dan Infrastruktur Dengan Mengacu Pada Pembangunan Peluang dan Kesempatan Bekerja dan Berusaha Bagi Masyarakat Kabupaten Barito Kuala. C. Menyusun Desain Tata Kelola Penmyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), menumbuhkan Rasa memiliki Terhadap Kesempatan, Peluang, Ancaman dan Tantangan Pembangunan menuju Peningkatan Kemampuan Pembangunan yang Bertumpu Pada Kesadaran akan Tanggungjawab dan Tugas Sebagai Khalifah di Muka Bumi. D. Agenda Pembangunan Daerah 1. Agenda 1 1.1. Sasaran 1 1.2. Sasaran 2 1.3. Sasaran 3 2. Agenda 2 2.1. Sasaran 4 2.2. Sasaran 5 2.3. Sasaran 6 2.4. Sasaran 7 2.5. Sasaran 8 2.6. Sasaran 9 3. Agenda 3 3.1. Sasaran 10 3.2. Sasaran 11

V.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH A. Arah Kebijakan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah (LLPYS)

B. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah C. Arah Kebijakan Umum Anggaran VI.

KEBIJAKAN UMUM A. Arahan Program Pembangunan 1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Pembangunan Pusat-Pusat Kawasan Terpilih 2. Pembangunan Pertanian 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 4. Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas 5. Pembangunan Kehidupan Umat Beragama 6. Pembangunan Koperasi dan Dunia Usaha 7. Pembangunan Sistem Pemerintah yang Baik menjunjung Tinggi Supremasi Hukum, Bersih dan Berwibawa. B. Kebijakan Umum 1. Agenda 1 1.1 Sasaran 1 1.2 Sasaran 2 1.3 Sasaran 3 2.

Agenda 2 2.1. Sasaran 4 2.2. Sasaran 5 2.3. Sasaran 6 2.4. Sasaran 7 2.5. Sasaran 8 2.6. Sasaran 9

3.

Agenda 3 3.1. Sasaran 10 3.2. Sasaran 11 Pasal 6

Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASIO PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 7 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara sistematis dan terpadu berdasarkan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB VI DATA DAN INFORMASI Pasal 8 (1) Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat. (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) didasarkan pada kondisi riil daerah pada tahap awal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. (3) Data dan informasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) perlu disusun dalam mekanisme penyusunan data yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. BAB VII KELEMBAGAAN Pasal 9 (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan pembangunan jangka menengah daerah.

bertanggungjawab

atas

perencanaan

(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala BAPPEDA. (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA, HASANUDDIN MURAD

2008

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007-2012

A. Penjelasan Umum Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pernbangunan daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Rangkaian tahapan perencanaan pernbangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendadatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf e, penyusunan RPJMD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menjamin kepastian hukum, kepastian arah kebijakan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Penyusunan RPJMD vang dilaksanakan dalam berbagai tahapan yang terdiri dari penyusunan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan ranclngan akhir rencana pembangunan diselengarakan secara demokratis dengan melibatkan seliruh pelaku pembangunan daerah. Pada bagian akhir dari perencanaan pembangunan ini, perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana untuk mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. B. Penjelasan Pasal Per Pasal Pasal 1 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas

Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas

Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf n Cukup jelas Huruf o Cukup jelas Huruf p Cukup jelas Huruf q Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pelaku pembangunan adalah Pemerintah, dunia usaha dan msyarakat. Ayat (2) 1. Asas ”Kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Asas ”Keterbukaan” yaitu yang memberikan akses kepada masyarakat secara langsung untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 3. Asas ”Proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan pelaksanaan program pembangunan daerah. 4. Asas ”Profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku. 5. Asas ”Akuntabilitas” yaitu asas yang menjamin bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Yang dimaksud dengan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada akhir periode pelaksanaan RPJMD tahun 2007-2012 adalah indikator manfaat dan indikator hasil pembangunan bagi masyarakat secara umum. Selanjutnya pengertian dart masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut : - Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan padajangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. - Indikator manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersediannya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara periodik setiap t (satu) tahun. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan kondisi riil daerah adalah kondisi ekonomi. sosial, budaya, kelembagaan, pertahanan dan keamanan, potensi dasar daerah dan kewilayahan serta hal-hal pokok lainnya sebagai data dasar perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Selanjutnya, pada akhir pelaksanaan perencanaan jangka menengah dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan dan pengumpulan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan rencana kegiatan sebagai tolak ukur penentuan kemajuan daerah dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI 1. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1. MAKSUD 1.2.2. TUJUAN 1.3. LANDASAN HUKUM 1.4. ALUR PIKIR DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN 1.4.1. ALUR PIKIR 1.4.2. BAGAN ALUR PIKIR 1.4.3. SISTEMATIKA PENULISAN 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. KONDISI GEOGRAFIS 2.1.1. LETAK GEOGRAFIS 2.1.2. IKLIM DAN TOPOGRAFI WILAYAH 2.2. PEREKONOMIAN DAERAH 2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH 2.3.1. PENDIDIKAN 2.3.2. KESEHATAN 2.3.3. BUDAYA 2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH 2.4.1. LINGKUNGAN 2.4.2. JARINGAN IRIGASI 2.4.3. JARINGAN ]ALAN 2.4.4. JARINGAN AIR BERSIH 2.5. PEMERINTAHAN UMUM 3. VISI DAN MISI 3.1. VISI 3.1.1., PERTANIAN 3.1.2. MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.1.3. KEMANDIRIAN DAERAH 3.2. MISI 3.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 4. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. STRATEGI 1. 4.2. STRATEGI 2. 4.3. STRATEGI 3. 4.4. AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH 4.4.1. AGENDA PERTAMA

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .,.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

2. 3. 4. 4. 8. 8. 8. 8. 11. 11. 13. 13. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 22. 22. 23. 26. 26. 26. 29. 30. 32. 38. 40. 41. 42. 43. 46. 46. 2

4.4.2. AGENDA KEDUA

....

49.

4.4.3. AGENDA KETIGA

....

55.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 5.1. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.2. DANA PERIMBANGAN 5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.2. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 5.3. ARAH KEBI)AKAN UMUM ANGGARAN

.... ....

58. 58.

.... .... .... ....

60. 62. 63. 65.

....

67.

6.

KEBIJAKAN UMUM 6.1. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN 6.2. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN 6.2.1. SASARAN 1. 6.2.2. SASARAN 2. 6.2.3. SASARAN 3. 6.2.4. SASARAN 4. 6.2.5. SASARAN 5. 6.2.6. SASARAN 6. 6.2.7. SASARAN 7. 6.2.8. SASARAN 8. 6.2.9. SASARAN 9. 6.2.10. SASARAN 10. 6.2.11. SASARAN 11.

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

73. 74. 80. 81. 84. 85. 88. 92. 96. 100. 102. 104. 107. 110.

7.

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. PROGRAM PEMBANGUNAN 7.1.1. PROGRAM SKPD 7.1.2. PROGRAM LINTAS SKPD 7.1.3. PROGRAM KEWILAYAHAN 7.2. RENCANA KERJA 7.2.1. RENCANA KERJA KERANGKA REGULASI 7.2.2. RENCANA KERJA KERANGKA PENDANAAN

.... .... .... .... .... .... .... ....

113. 113. 113. 114. 116. 117. 117. 118.

8.

PENUTUP

....

122.

5.

LAMPIRAN (BERUPA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, YANG MELIPUTI RENCANA VOLUME FISIK DAN RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SETIAP SKPD UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN)

1.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Disusun, ditetapkan dan dioperasionalkannya dokumen perencanaan

pembangunan

oleh

setiap

aras

pemerintahan,

baik

pemerintah nasional, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten - kota, merupakan pemenuhan dan konsekuensi atas diundangkan dan diterapkannya UU Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional. Secara hirarki dokumen perencanaan pembangunan untuk setiap aras pemerintahan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) berjangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berjangka waktu 5 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (Daerah) atau RKP(D) yang merupakan rencana kerja operasional berjangka waktu tahunan. Letak geografis dan potensi suatu wilayah merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi proses pembangunan dalam rangka lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat di lokasi tersebut. Untuk menggapai standar taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera, diperlukan usaha, upaya dan perlakuan sesuai eksistensi potensi internal wilayah dan pengaruh eksternal atas wilayah dimaksud. Melalui prinsip ini memberikan arti bahwa ketepatan perlakuan pembangunan wilayah merupakan permasalahan pokok dan penting, yang perumusannya ditentukan oleh dimensi waktu,

teknologi, sistem pemerintahan dan berbagai sistem kearifan yang

berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu menemukan kembali karateristik potensi wilayah dan seluruh dinamikanya yang senantiasa berkembang, menjadi langkah yang secara terus menerus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga dapat menjadi bagian dari evaluasi, yang selanjutnya menjadi bahan proyeksi perlakuan tepat, dalam kurun jangka waktu tertentu. Mensiasati prinsip proses pembangunan di atas, beberapa titik penting yang selanjutnya menjadi awal dari pokok bahasan adalah indikator dari tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat dan potensi wilayah beserta seluruh karateristiknya. Hal ini mencakup potensi yang telah berkembang menjadi produksi maupun yang masih menjadi potensi alami, yang dikaitkan dengan perkembangan wilayah sesuai stratanya (lokal, regional, nasional maupun global). Sedangkan

sistematika

perumusan

perlakuan

(strategis)

dilaksanakan melalui analisis (pragmatis) atas seluruh potensi wilayah, sistem yang berlaku di masyarakat, beserta pengaruh dinamika lingkungan strategis yang melingkupi wilayah kabupaten. Dengan prinsip dan tahapan proses tersebut, selanjutnya strategi (dalam arti luas) pembangunan disusun dan ditetapkan, sehingga menjadi acuan yang konsisten untuk menentukan "'perlakuan" pembangunan dalam kurun waktu tertentu. Kabupaten Barito Kuala, salah satu di antara 13 kabupaten kota di Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor : 001/KPTS/ M.PDT /II/2005, telah ditetapkan sebagai salah satu

kabupaten "daerah tertinggal" bersama-sama 199 kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. Wilayah kabupaten Barito Kuala, keberadaannya memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, yang dicerminkan oleh posisi dan potensi alaminya, baik yang menjadi keunggulan maupun yang selanjutnya menjadi kelemahan dalam pemamfaatannya, dalam rangka proses pembangunan. Posisi dan letak lokasi Kabupaten Barito Kuala yang perlu yang perlu digarisbawahi adalah penyangga langsung aktifitas Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan, dibelah dan menjadi muara Sungai Barito, yakni sungai terpanjang di Pulau Kalimantan yang mengalir melalui Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan posisi ini menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu pintu masuk dan menjadi lintasan menuju ke sebagian wilayah Propinsi Kalimantan Tengah melalui jalan darat (Cacatan : Jalan Negara Trans Kalimantan Bagian Selatan ) dan melalui sungai. Demikian pula posisi letak lokasi ini menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai pintu masuk ke Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan lainnya melalui akses prasarana jalan darat dan sekaligus akses sungai. Hal ini menunjukkan

bahwa

pada

dasarnya

sesuai

geografisnya,

Kabupaten Barito Kuala berada pada posisi yang sangat strategis, termasuk ada pada wilayah pelayanan Pelabuhan Laut Tri Sakti dan hanya berada pada jarak kurang lebih 40 km dari Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin. Strategisnya posisi geografis wilayah Kabupaten Barito Ku.ala, tidak selamanya memberikan konstribusi posisi positif bagi pengembangan wilayah, sepanjang tidak ada perlakuan tepat atas

"potensi internal" yang dimilikinya. Pernyataan ini dapat dijelaskan, melalui permasalahan, bahwa pada wilayah kabupaten yang menjadi penyangga Kota Banjarmasin ini, utamanya wilayah yang terkait langsung dengan aktifitas Pelabuhan Tri Sakti, merupakan bagian dari wilayah kawasan industri pengolahan kayu terbesar kedua di Indonesia. Pada wilayah yang masuk territorial Kabupaten Barito Kuala, sebelum tahun 2006, paling tidak terdapat 14 (empat belas) industri pangolahan kayu berskala sedang-besar, yang seluruh bahan bakunya dipasok dari luar wilayah kabupaten. Namun, mengingat minimalnya prasarana wilayah di Kabupaten Barito Kuala, menyebabkan industri pengolahan kayu dimaksud hanya

memanfaatkan

keberadaan

Sungai

Barito

pada

sisi

Kabupaten Barito Kuala (sisi barat). Sedangkan aktivitas dan orientasi manejemen serta karyawan perusahaan industri yang bersangkutan, tetap mengarah ke Kota Banjarmasin, yang ada pada sisi lain (timur) Sungai Barito. Keberadaan dan kondisional ini tidak

selalu

menguntungkan

bagi

pengembangan

wilayah

Kabupaten Barito Kuala dan yang terpenting membuktikan bahwa "kunci" pembangunan

dan pengembangan wilayah adalah

"'perlakuan" sebagai pemanfaatan potensi internal yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala itu sendiri. Dengan contoh pengalaman ini, berdasarkan

kecenderungan

perkembangan

regional

yang

didominasi oleh aktifitas pemanfaatan batubara, maka untuk 5 (lima) tahun ke depan, potensi intern wilayah yang terkait sangat erat dengan aktifitas tersebut, harus benar-benar dioptimalkan guna kepentingan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

Berititik tolak dari cerminan kondisi

dan pengalaman

sebagaimana terurai, strategi ( dalam arti luas ) pembangunan Kabupaten

Barito

Kuala

harus

lebih

bertumpu

pada

pengembangan, potensi (produksi dan potensi) yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala, pada lingkup dimensi dari dinamika faktor dominan

yang

mewujudkan

mempengaruhinya. sistematika

uraian

Oleh

sebab

perencanaan

itu

guna

Rencana

Pembangunan ) angka Menengah (RPJM) Tahun 2007-2012, yang juga mencakup Strategi Daerah (STRADA) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), penyusunan dokumen perencanaan tersebut

dilakukan

melalui

analisis

strategis

pragmatis,

memanfaatkan hasil - hasil analisis lainnya atas seluruh potensi, produksi, faktor pengaruh lingkungan stratejik internal, faktor pengaruh lingkungan stratejik eksternal dan seluruh manfaat serta dampak

dari

komunikasi

global.

Sedangkan

mekanisme

penyusunannya dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem BLC (Building Learning Commitment) menuju BLO (Building Learing Organisation), melalui pembahasan dalam berbagai pertemuan rapat oleh Team Penyusun RPJM, serta dilegitimasikan dengan musyawarah

yang

melibatkan

para

pemangku

kepentingan

pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala. Demikian pula, dengan menerapkan Prinsip TAP (Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif) ini, RPJM Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Periode 2007-2012, diharapkan benar-benar menjadi hasil rumusan !angkah sistematik, yang bermuara pada penetapan berbagai program dan kegiatan stratejik, khas Kabupaten Barito Kuala, yang relevan diproyeksikan untuk jangka waktu sampai dengan Tahun 2012.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1. Maksud

penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 2012 adalah agar tersedia instrumen perencanaan resmi bersifat strategis, yang telah tersistematikakan sesuai eksistensi potensi sumber daya dan tuntutan perkembarl masyarakat Kabupaten Barito Kuala pada perioditas perencanaan tersebut. 1.2.2. Tujuan

penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 2012 ialah agar dapat diarahkannya seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang tingkat perkembangan dan keberhasilannya dapat diketahui secara terukur. 1.3. LANDASAN HUKUM 1.3.1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1820). 1.3.2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3569). 1.3.3. Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048). 1.3.4. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688). 1.3.5. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851). 1.3.6. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286). 1.3.7. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355). 1.3.8.

Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ).

1.3.9. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ). 1.3.10. Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 1.3.11. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

1.3.12. Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemeRintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417). 1.3.13. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (LembaranNegara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693). 1.3.14. Peraturan Pemerintah Nomor : 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021). 1.3.15. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022 ). 1.3.16. Peraturan Pemerintah Nomor : 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023 ). 1.3.17. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138 ). 1.3.18. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139). 1.3.19. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara - Lembaga. 1.3.20. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3.21. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun Perigelolaan Keuangan Daerah.

2005

tentang

1.3.22. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1.3.23. Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 1.3.24. Instruksi Presiden Nomor : 16 Tahun 1999 Tentang Persiapan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwin. 1.3.25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 jo Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3.26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 09 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala.

1.4. ALUR PIKIR DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN 1.4.1. ALUR PIKIR a. Titik awal alur pikir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2012 dimulai dimulai dari visi dan misi yang menjadi komitmen bersama

(

seia

sekata

-

selidah

)

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, yang menjembatani kondisi wilayah dan masyarakat saat ini dengan kondisi situasional yang diharapkan sampai pada kurun waktu selanjutnya, yang telah ditetapkan secara tegas dan berkesinambungan ( standartisasi ). Visi dan misi dimaksud

adalah VISI dan MISI Bupati Barito Kuala dan Wakil Bupati Barito Kuala TERPILIH untuk periode masa jabatan 5 (lima) tahun, mulai 04-November-2007 sampai dengan 03 November2012; yang kemudian menjadi VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012. b. Visi yang dijabarkan dengan rumusan misi adalah wujud langkah dan tujuan utama dalam optimasi pencapaian visi pemerintah kabupaten. Bertitik tolak dari makna visi dan misi yang diikuti serangkaian analisis atas seluruh faktor yang mempengaruhi keberadaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, diperoleh Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) yang menjadi acuan utama perumusan Tujuan Stratejik ( Goals ) pemerintah daerah, yang dengan strategi dasar tertentu dikelompokkan menjadi 3 (tiga) Agenda Pembangunan. c.

Berdasarkan

Tujuan

Stratejik

selanjutnya

ditetapkan

11

(sebelas) Sasaran Stratejik (Obyective) pembangunan yang pencapaiannya dirumuskan secara hirarkis sesuai tingkat kewenangan dalam setiap aras unit kerja, melalui strategi tertentu. Sebagaimana tujuan stratejik maka sasaran stratejik juga dikelompokkan pada 3 (tiga) Agenda Pembangunan dimaksud pada butir b. d. Pencapaian Sasaran Stratejik dapat dicermati melalui Indikator Sasaran

yang

nilainya

dapat

dikualitatifkan

dan

atau

dikuantitatifkan. e. Sedangkan strategi tertentu merupakan serangkaian tingkat perlakuan yang saling mendasari berupa kebijakan yang

selanjutnya diaktualisasikan pada program dan kegiatan pembangunan, yang masingmasing merupakan sinergitas upaya operasional dengan "indikator terukur dalam satuan kinerja", yang akan dihitung, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan tiap-tiap tahun, selama jangka waktu perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun. f. Dengan alur pikir di atas, disimpulkan bahwa: RPJM Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20072012 adalah Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Terukur Selama 5 (lima) Tahun.

1.4.2 BAGAN ALUR PIKIR SASARAN 1.

AGENDA PERTAMA STRATEGI 1,2,3

SASARAN 2.

PROGRAM TERPILIH

KEGIATAN TERPILIH

SASARAN 3. ARAHAN PROGRAM SASARAN 4. SASARAN 5.

VISI

MISI

AGENDA KEDUA

SASARAN 6. SASARAN 7.

PROGRAM TERPILIH

KEGIATAN TERPILIH

SASARAN 8. SASARAN 9. ARAHAN PROGRAM

STRATEGI 1,2,3

AGENDA KETIGA

SASARAN 10

PROGRAM TERPILIH

KEGIATAN TERPILIH

SASARAN 11

CATATAN : PROGRAM TERPILIH dan KEGIATAN TERPILIH adalah Program dan Kegiatan Pembangunan yang dipilih dari Daftar Program dan Kegiatan yang menjadi Lampiran Peraturan menteri Dalam negeri Nomor : 13 Tahun 2006 jo Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1.4.2.

SISTEMATIKA PENULISAN HALAMAN JUDUL PENGANTAR DAFTAR ISI 1. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1. MAKSUD 1.2.2. TUJUAN 1.3. LANDASAN HUKUM 1.4. ALUR PIKIR DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN 1.4.1. ALUR PIKIR

1.4.2. BAGAN ALUR PIKIR 1.4.3. SISTEMATIKA PENULISAN 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. KONDISI GEOGRAFIS 2.1.1. LETAK GEOGRAFIS 2.1.2. IKLIM DAN TOPOGRAFI WILAYAH 2.2. PEREKONOMIAN DAERAH 2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH 2.3.1. PENDIDIKAN 2.3.2. KESEHATAN 2.3.3. BUDAYA 2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH 2.4.1. LINGKUNGAN 2.4.2. JARINGAN IRIGASI 2.4.3. JARINGAN JALAN 2.4.4. JARINGAN AIR BERSIH 2.5. PEMERINTAHAN UMUM 3. VISI DAN MISI 3.1. VISI 3.1.1. PERTANIAN 3.1.2. MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.1.3. KEMANDIRIAN DAERAH 3.2. MISI 3.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 4. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. STRATEG 1. 4.2. STRATEGI 2. 4.3. STRATEGI 3. 4. 4. AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH 4.4.1. AGENDA PERTAMA 4.4.2. AGENDA KEDUA 4.4.3. AGENDA KETIGA 5. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 5.1. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.1.2. DANA PERIMBANGAN 5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.2. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 5.3. ARAH KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 6. KEBIJAKAN UMUM 6.1. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN 6.2. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN 6.2.1. SASARAN 1. 6.2.2. SASARAN 2. 6.2.3. SASARAN 3. 6.2.4. SASARAN 4. 6.2.5. SASARAN 5. 6.2.6. SASARAN 6. 6.2.7. SASARAN 7. 6.2.8. SASARAN 8. 6.2.9. SASARAN 9. 9.2.10. SASARAN 10. 6.2.11. SASARAN 11. 7. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1

7.2. 7.2.1. 7.2.2.

PROGRAM PEMBANGUNAN 7.1.1. PROGRAM SKPD 7.1.2. PROGRAM LINTAS SKPD 7.1.3. PROGRAM KEWILAYAHAN RENCANA KER)A RENCANA KERJA KERANGKA REGULASI RENCANA KERJA KERANGK PENDANAAN

8. PENUTUP LAMPIRAN

(BERUPA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, YANG MELIPUTI RENCANA VOLUME FISIK DAN RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SETIAP SKPD UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN)

2.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI GEQGRAFIS 2.1.1 LETAK GEOGRAFIS Kabupaten Barito Kuala yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, mempunyai luas wilayah 2.996,96 Km2 atau merupakan kurang lebih 7,98% bagian dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis wilayah kabupaten terletak pada koordinat antara 2° 29'50" sampai 3° 30'18 Lintang Selatan dan 114° 20'S0" sampai 114° 50'18" Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara

.

Sebelah Timur . Sebelah Selatan . Sebelah Barat .

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Tapin Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Laut Jawa Kabupaten Kapuas ( Propinsi Kalimantan Tengah )

Sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala berada pada lokasi yang cukup strategis ditinjau dari letak geografisnya. Pertama, Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin, Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan. Kedua, berada pada jalur lalu lintas Sungai Barito mulai dari muara sungai di Laut Jawa menuju ke arah pedalaman, sehingga Kabupaten Barito Kuala merupakan pintu masuk jalur sungai menuju Propinsi

Kalimantan Tengah dan wilayah Hulu Sungai ( Banua Enam ) di Propinsi Kalimantan Selatan. Dari kedua posisi ini menempatkan Kabupaten Barito Kuala berada pada posisi yang mempunyai akses langsung dengan seluruh fasilitas Pelabuhan Laut Trisakti. Ketiga, wilayah Kabupaten Barito Kuala dilalui dan berada pada jalur lalu lintas darat antar propinsi, yang menghubungan langsung Banjarmasin (Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan) dan Palangkaraya ( Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah). Dengan letak lokasi tersebut berarti wilayah Kabupaten Barito Kuala berada pada jalur utama ekonomi yang berpotensi menu mbuhkembangkan titik-titik pertumbuhan. Posisi wilayah kabupaten sebagaimana tersebut di atas merupakan potensi penting untuk peningkatan pertumbuhan dan kemampuan daerah. 2.1.2. IKLIM DAN TOPOGRAFI WILAYAH Menurut klassifikasi yang ditetapkan "Schmit and Ferguson" Wilayah Kabupaten Barito Kuala termasuk daerah hujan TIPE B., yaitu daerah yang hanya memiliki 1 - 2 bulan kering dalam setahun, dengan jumlah hari hujan 107 hari dan total curah hujan 2.665 mm per tahun. Memiliki temperatur harian rata-rata yang berfluktuasi dari 26° Celsius - 27° Celsius. Setiap tahun suhu minimal terjadi pada bulan Juli (26,50° Celsius dan suhu maksimal berlangsung pada bulan Oktober (27,50° Celsius). Kabupaten Barito Kuala berada pada hamparan wilayah yang berkelerengan datar sampai landai (0 % - 2 %) dengan ketinggian lahan berkisar antara 1 3 meter di atas permukaan laut. Dibelah oleh aliran Sungai Barito yang membentang dari ujung utara sampai di di sebelah selatan, tepatnya di Laut )awa. Lahan utama penyusun

wilayah adalah hamparan rawa gambut (peat) yang terakumulasi dengan endapan alluvial, yang selanjutnya membentuk delta besar dan dikenal sebagai Pulau Petak. Dengan demikian lahan yang menyusun wilayah adalah lahanlahan marginal yang umumnya merupakan tanah sulfat masam, dengan pH di bawah angka 4. Pada wilayah-wilayah yang masih memperoleh limpahan pasang surut air laut, tingkat keasaman lahan dapat dinetaralisasikan sehingga tingkat kesuburan meningkat dan memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap budi daya cocok tanam padi serat tanaman pangan lainnya. 2.2. PEREKONOMIAN DAERAH Potensi dominan wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah bidang pertanian secara luas, sehingga seluruh perlakuan pembangunan lebih

difokuskan

untuk

mendukung

optimasi

produksi

bidang

pembangunan tersebut. Seiring dengan tuntutan kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat, baik yang dipengaruhi faktor internal wilayah maupun yang dipengaruhi faktor eksternal wilayah seperti komunikasi, dan interaksi masyarakat menuju globalisasi, proses dan hasil-hasil pembangunan telah bergeser seiring dengan dinamika kehidupan tersebut. Bidang pertanian meskipun tetap mendominasi struktur ekonomi

wilayah

Kabupaten

Barito

Kuala,

akan

tetapi

perkembangannya tidak terlalu signifikan dan justru bidang-bidang lainnya, walaupun kecil menunjukkan perubahan positif.

2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH 2.3.1. PENDIDIKAN Pendidikan dan proses belajar mengajar yang berlangsung di Kabupaten Barito Kuala pada umumnya dilakukan oleh pemerintah, baik melalui jalur institusi yang terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala maupun intitusi yang terkait dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala. Pengelola pendidikan dan pengajaran oleh lembaga masyarakat terkonsentrasi pada pendidikan dan pengajaran agama Islam, melalui madrasyah dan pesantren. Pendidikan luar sekolah walaupun intensitasnya kecil namun saat ini telah mulai berkembang. Pendidikan dan pengajaran di Wilayah Kabupaten Barito Kuala, sebagai potensi sosial budaya, dapat ditinjau dari sisi penyediaan sarana dasar bagi pendidikan tersebut. Bangunan sekolah untuk berbagai tingkatan, pada umumnya dibangun dari bahan kayu sehingga usia manfaatnya sangat terbatas. Saat ini banyak gedung dan lokal sekolah dasar dan madrasyah yang rusak, sehingga memerlukan kebijakan prioritas. Demikian pula dari sisi proses belajar mengajar, jumlah guru yang tersedia belum seluruhnya memadai sesuai proyeksi kebutuhannya. Hal ini menyangkut jumlah dan kualifikasi tenaga edukatif guru. Demikian pula tenaga guru yang ada, distribusi penempatan tugasnya belum seluruhnya merata secara optimal untuk seluruh wilayah kabupaten. Seiring dengan meningkatnya tuntutan pasar dan jumlah lulusan dan tamat sekolah, memerlukan perluasan dan penambahan jumlah serta jenis sekolah pada setiap tingkatan. Demikian pula jenis dan jumlah pendidikan luar sekolah maupun jenis dan jumlah wahana belajar mengajar pada masyarakat,

kondisinya menuntut proyeksi sistematik dan stratejik pada setiap periode pembangunan.

2.3.2. KESEHATAN Sebagai sarana kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan merupakan titik perhatian yang senantiasa dikedepankan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Unit sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang telah dibangun di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 299 unit. Kondisi dan kualitas sarana pelayanan kesehatan di atas, sangat bervariasi, namun pada umumnya memerlukan perlakuan intensif untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaatnya. Rasio sarana pelayanan kesehatan dan paramedisnya dengan jumlah penduduk, perlu ditingkatkan. Hal ini meyangkut sistem pelayanan kesehatan, baik intensitas, kecepatan, jangkauan maupun mutu layanan, yang secara totalitas harus diproyeksikan pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan ""Barito Kuala Sehat 2010". 2.3.3. BUDAYA Kabupaten Barito Kuala mempunyai banyak keragaman budaya yang menjadi kekuatan khas dan menjadi daya tahan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah penerima transmigrasi sejak dasawarsa tahun lima puluhan sampai dengan saat ini, memungkinkan struktur masyarakatnya memiliki keragaman budaya dan kaya dengan berbagai tradisi dan kesenian

daerah. Kesenian daerah sebagai salah satu bagian dari budaya daerah, telah menjadi unsur pemersatu kehidupan masyarakat, di samping fungsi-fungsi hiburannya. Budaya daerah yang menjadi kekayaan ragam budaya masyarakat Kabupaten Barito Kuala berasal dari budaya masyarakat daerah lain yang menjadi wilayah NKRI. 2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH 2.4.1. LINGKUNGAN Seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian paling hilir Daerah Aliran Sungai ( DAS) Barito. Posisi ini menjadikan wilayah kabupaten memungkinkan menerima manfaat dan sekaligus juga menerima akibat (dampak) atas pengelolaan wilayah hulu DAS Barito (up stream ). Sebagai penyangga kehidupan seluruh masyarakat Kabupaten Barito Kuala, komponen alami yang menyusun lingkungan di DAS Barito, utamanya yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Barito Kuala, diharapkan dapat berfungsi dan dapat dipertahankan fungsinya secara lestari. Tegakan hutan galam pada lahan gambut yang berfungsi sebagai pengatur tata air alami (reservoir sistem alam) wajib dijaga eksistensinya, sehingga tetap berfungsi sebagai pengatur tata air irigasi pasang surut. Masalah penting yang harus dibenahi dalam hal ini ialah "penetapan kawasan konservasi setempat", "pengendalian konversi lahan" dan "persepsi masyarakat" terhadap sumber daya hutan secara tepat sehingga

masyarakat

memiliki

tanggung

jawab

dan

kesadaran

akan

arti

penting

hutan,

yang

sekaligus

memahami arti penting kehidupannya sendiri. Di samping hutan sebagai penyangga tata air dan lingkungan, di Wilayah Kabupaten

Barito

Kuala

telah

ditetapkan

"kawasan

konservasi" yaitu Pertama, Kawasan Hutan Suaka Alam Pulau Kaget, sebagai suaka margasatwa bekantan (Navalis larvatus). Fauna dan kawasan konservasi ini telah diakui dunia

internasional,

strategisnya

Wilayah

sehingga Kabupaten

menjadikan Barito

semakin

Kuala.

Kedua,

Kawasan lindung sebagai Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Tabunganen, yaitu seluruh kawasan hutan bakau yang membentang di Pantai Laut Jawa Kecamatan Tabunganen,

yang

dipertahankan

sebagai

penyangga

kehidupan ekosistem pantai yang sangat penting bagi kelangsungan usaha perikanan.

2.4.2. JARINGAN IRIGASI Pembangunan prasarana wilayah di Kabupaten Barito Kuala sesuai perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan dan potensi wilayah. Seiring dengan kebijakan pembangunan sektor pertanian, pembangunan prasarana wilayah di Kabupaten Barito Kuala selama ini lebih menonjol di sub sektor irigasi, utamanya sistem irigasi pasang surut. Perkembangan pembangunan prasarana wilayah dimaksud adalah Jaringan irigasi. Pembangunan sarana irigasi meliputi 16 (enam belas) daerah pengairan ( DP ) dan 2 (dua) daerah pengembangannya. Meliputi luas lahan irigasi potensial mencapai = 78.266 ha. Dari luas

lahan Rawa Pasang Surut (RPS) di Kabupaten Barito Kuala sampai tahun 2002 tercatat 78.808 ha, sudah berfungsi seluas 65.291 ha sedangkan yang belum berfungsi seluas 13.517 ha yang digarap oleh 23.088 Kepala Keluarga. 2.4.3. JARINGAN JALAN Dengan luas wilayah kabupaten 2.996,96 km2, total panjang jalan yang terbangun sampai dengan Tahun 2002 hanya mencapai 589,60 km atau °0,2 km pada setiap wilayah 1 km2". Seiring dengan aktifitas lalu lintas jalan dan intensitas pemerilahaan jalan serta pengaruh alam lainnya yang tidak dapat dikendalikan, mempengaruhi perubahan kondisi jalan.

2.4.4. JARINGAN AIR BERSIH Sebagaimana dijelaskan, bahwa masyarakat Kabupaten Barito Kuala hampir seluruhnya hidup pada lahan rawa gambut yang berhubungan langsung dengan Sungai Barito. Berarti bahwa masyarakat hidup dalam lingkungan yang melimpah akan air. Akan tetapi ironisnya justru masyarakat sangat kekurangan air bersih. Terlebih bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala di bagian selatan, lingkungannya pada musim hujan tetap dipengaruhi

air

masam,

sedang

pada

musim

kemarau

lingkungannya semakin dikelilingi air asin ( air laut ). Dengan jumlah penduduk yang mencapai 260.297 jiwa, layanan air bersih

yang

tersedia

hanya

menjangkau

30,65

persen

masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Layanan tersebut hanya

terkonsentrasi di Marabahan, sehingga pada dasarnya pelayanan air bersih sangat kurang menjangkau masyarakat secara merata. Penyediaan air bersih masih menjadi tantangan, utamanya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan kapasitas yang lebih memadai. Dari sisi sumber bahan baku air bersih, di Wilayah Kabupaten Barito Kuala bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan Laut Jawa, merupakan permasalahan yang sangat dilematis untuk ditetapkan. Dengan kata lain masih diperlukan banyak dana untuk dapat memberikan pelayanan air bersih secara optimal kepada masyarakat. 2.5. PEMERINTAHAN UMUM Unsur pemerintahan pada Wilayah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten BaritoKula, yang struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya dapat diuraikan per bidang urusan sebagai berikut :

1. 1. 2.

URUSAN WAJIB 01 Pendidikan 02

3. 4. 03 5. 06 6. 07 7. 08 8.

01 Dinas Pendidikan 02 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kesehatan 01 Dinas Kesehatan 02 RSUD H.Abdul Azis Pekerjaan Umum 01 Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan 01 BAPPEDA Perhubungan 01 Dinas Perhubungan dan Komunikasi Lingkungan Hidup 01 Badan Lingkungan Hidup

10 9. 11 10. 13 11. 14 12. 15 13. 17 14. 19 15. 16. 20 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 21 42. 23

Kependudukan dan Catatan Sipil 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan 01 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sosial 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kebudayaan 01 Dinas Tata Kota, Pariwisata dan Budaya Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 02 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Umum 01 DPRD 02 Bupati - Wakil Bupati 03 Sekretariat Daerah 04 Sekretariat DPRD 05 Binas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) 07 Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala 08 Kantor Perijinan Terpadu (KPT) 09 Kecamatan Tabunganen 10 Kecamatan Tamban 11 Kecamatan Mekarsari 12 Kecamatan Anjir Pasar 13 Kecamatan Anjir Muara 14 Kecamatan Alalak 15 Kecamatan Mandastana 16 Kecamatan Belawang 17 Kecamatan Wanaraya 18 Kecamatan Barambai 19 Kecamatan Rantau Badauh 20 Kecamatan Cerbon 21 Kecamatan Bakumpai 22 Kecamatan Marabahan 23 Kecamatan Tabukan 24 Kecamatan Kuripan 25 Kecamatan Jejangkit Kepegawaian 01 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemberdayaan Masyarakat

43. 24 44.

01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa Ketahanan Pangan 01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 22

2.

URUSAN PILIHAN 01

45. 46. 02 47. 05 48. 06 49.

.

2.

URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN 01

4s. 46. 02 47. 05 48. 06 49.

Pertanian 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 02 Dinas Peternakan Kehutanan 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kelautan dan Perikanan 01 Dinas Perikanan dan Kelautan Perdagangan 02 Dinas Pasar dan Kebersihan

Pertanian 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 02 Dinas Peternakan Kehutanan 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kelautan dan Perikanan 01 Dinas Perikanan dan Kelautan Perdagangan 02 ©irias Pasar dan Kebersihan

3.

VISI DAN MISI

3.1. VISI Visi

sebagai

cara

pandang

dan

komitmen

bersama,

merupakan pernyataan arah bagi penentuan setiap perlakuan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, agar pemerintah senantiasa tetap mampu beraktifitas dan berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dalam

memberikan

perlindungan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 2012 adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SEBAGAI SENTRA PRODUKSI PERTANIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI MENUJU TERCIPTANYA KEMANDIRIAN DAERAH Tiga kata kunci dalam visi yang dirumuskan ialah : (1). Pertanian, (2). Maju dan Berdaya Saing Tinggi serta (3). Kemandirian Daerah. Untuk lebih memahami hakiki dan ruang lingkup visi dimaksud, berikut diuraikan makna kata-kata kunci, yaitu :

3.1.1. Pertanian Sesuai kondisi alami wilayah, secara sosiologis dan historis Kabupaten

Barito

Kuala

merupakan

daerah

pertanian

(agraris) sehingga ""pertanian menjadi potensi utama", sebagai modal pembangunan. Dominasi pertanian sebagai

potensi utama dapat dilihat dari sebagian besar masyarakatnya hidup dan bekerja di bidang pertanian (dalam arti luas), yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Proses pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Barito Kuala telah dimulai beberapa dekade yang lalu, ditandai dengan dibangunnya jaringan irigasi pasang surut, yang saat ini mencapai 16 (enam belas) daerah pengairan (DP) dan mendominasi sebagian besar wilayah kabupaten. Jaringan irigasi yang juga berfungsi prasarana transportasi air, terbukti telah menciptakan titik-titik pertumbuhan (ekonomi dan wilayah) dan menjadi salah satu faktor penting menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai lumbung pangan di Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui deversifikasi komoditas, baik deversifikasi horizontal maupun deversifikasi vertikal, telah menjadikan Kabupaten Barito Kuala dikenal sebagai penghasil kelapa, nanas, rambutan dan tanaman hortikultura lainnya, utamanya yang paling mendominasi adalah jeruk. Pemanfaatan potensi alami dan sekaligus kompetensi masyarakat, melalui perikanan (memanfaatkan potensi Sungai Barito, anak-anak sungai dan jaringan irigasi) dan peternakan, memberikan bukti bahwa kedua bidang pembangunan ini, telah menjadi unsur penting dalam peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Yakni melalui perputaran modal (cash flow) yang lebih cepat (4 bulan sampai dengan 8 bulan) dengan margin yang memungkinkan mencapai 30 %.

Dalam perkembangan lebih lanjut, bersamaan dengan upaya efektifitas pengembangan wilayah, usaha budi daya bidang pertanian dipacu melalui sentra-sentra pengembangan komoditas. Sentra produksi yang dikenal saat ini antara lain Kawasan

Agropolitan

Terantang

(padi

berbasis

jeruk),

Kawasan Agropolitan Wanaraya (palawija berbasis ternak), Kawasan Penghasil Padi di Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Rantau Badauh, Kawasan Ternak Puyuh di Kecamatan Jejangkit, Kawasan Perikanan Laut Kuala Lupak (sebagai calon aquapolitan) dan sentra-sentra produksi lainnya yang potensial dikembangkan antara lain kawasan budi daya perikanan di sepanjang aliran Sungai Barito dan sentra olah saji komoditas hasil pertanian. Perpaduan sinergi potensi alam dan kompetensi masyarakat dalam mensiasati pasar (antara

lain

kecenderungan

pemanfaatan

komoditas

pertanian sebagai bahan energi) merupakan langkah penting mensikapi pembangunan bidang pertanian, utamanya untuk lima tahun ke depan sesuai jangka waktu perencanaan pembangunan ini. Langkah ini mencakup kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat petani dan memberikan perlakuan kompetitif melalui deversifikasi horizontal dan vertikal, agar pendapatan per kapita petani, menjadi optimal. Kebijakan dan perlakuan sebagaimana dijelaskan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sehingga menjadi peluang terciptanya daya saing. Dengan pertimbangan ini, kata kunci "pertanian" menjadi penting dan merupakan prioritas

dalam mewujudkan Kabupaten Barito Kuala sebagai sentra produksi pertanian yang maju, memiliki komeditas berdaya saing; sehingga mampu mendorong masyarakat semakin bergairah

mengembangkan

pertanian

menjadi

bidang

unggulan, baik pada tataran lokal, regional maupun nasional.

3.1.2. Maju dan Berdaya Saing Tinggi Terkait dengan potensi utama Kabupaten Barito Kuala maka makna kata "maju" dapat diartikan bahwa pertanian serta kondisi kehidupan masyarakat petani dan masyarakat umum lainnya, pada titik tataran tertentu menjadi lebih baik dari pada kondisi sebelumnya atau menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat petani di wilayah lainnya. Meskipun bersifat "relatif" banyak indikator yang menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat adalah semakin maju. Makna kata "maju" terpenting adalah terwujudnya semangat, gairah dan dinamika masyarakat sebagai "budaya" dalam menggapai hidup dan kehidupan yang lebih baik. Pertanian yang maju dimaknai sebagai faktor yang mampu mendorong masyarakat semakin bergairah mengembangkan pertanian itu sendiri, yang diindikasikan oleh tingginya intensitas usaha masyarakat secara mandiri dan senantiasa berkembang, seiring dengan perkembangan teknologi serta menejemen sebagai masukkan (input) usaha. Oleh sebab itu melalui pertanian yang maju harus

dapat

semakin

dibuktikan

meningkat

bahwa

dan

pendapatan

derajat

hidup

memungkinkan berubah menjadi lebih baik.

masyarakat masyarakat

Di sisi lain, berdaya saing tinggi dapat dimaknai bahwa suatu komoditas (pertanian) memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan komoditas lainnya atau komoditas sejenis dari daerah lain. Kelebihan sebagai hasil dari proses usaha budi daya, merupakan bagian dari bisnis yang dikelola secara effektif dan effisien. Sedangkan sebagai muara dari usaha budi daya, kelebihan dimaksud dapat diartikan adanya "margin" optimal yang mampu dihasilkan dari usaha komoditas pertanian dimaksud, beserta deversifikasi olah sajinya, dalam rangka "added value". Dengan kata lain, dalam proses perkembangan selanjutnya, bidang pertanian sebagai sektor primer harus berubah menjadi sektor sekunder dan bahkan menjadi sektor tersier. Dalam proses tersebut, usaha budi daya pertanian diharapkan menghasilkan spesiafisasi produk (komoditas) yang bersifat khusus sebagai produk akhir yang mampu dihasilkan sesuai karateristik kondisi daerah, yang menjadi kebutuhan masyarakat lokal, regional, nasional maupun global (eksport). Kelebihan (keunggulan) yang menjadi daya saing suatu komoditas, tidak saja dari sisi kuantitas maupun kualitas produk, tetapi

juga

dihasilkan

sesuai

kemampuan

daya

dukung

lingkungan secara seimbang. Prinsip perlakuan ini akan menghasilkan komoditas pertanian yang memenuhi syarat sebagai produk ramah lingkungan, yang menjadi kecenderungan kebutuhan pasar akhir-akhir ini. Dengan demikian makna maju dan berdaya saing tinggi adalah syarat melekat yang harus dipenuhi dalam budi daya yang effektif dan effisien, sebagai

pengembangan pemanfaatan potensi utama Kabupaten Barito Kuala. 3.1.3. Kemandirian Daerah Pengembangan usaha sebagai upaya pemanfaatan "potensi utama daerah" yang maju dan berdaya saing tinggi (pertanian), secara timbal balik, sepadan dan seimbang, harus memberikan

manfaat

yang

optimal

kepada

masyarakat.

Cerminan tingginya produksi pangan di Kabupaten Barito Kuala semesthinya juga menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat petaninya. Kondisi inilah yang harus diakualisasikan dalam rangka perwujudan kemandirian daerah. Sebagai salah satu "kata kunci" dalam Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, "kemandirian daerah" merupakan muara dari seluruh upaya dan usaha yang diproyeksikan dari program-program, melalui berbagai kegiatan pembangunan pada setiap bidang urusan pemerintahan. Kemandirian daerah tidak hanya diartikan sebagai kemandirian pemerintah daerah, namun makna yang lebih luas dan mendalam dari kemandirian daerah adalah kemandirian dari setiap keluarga di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan kehidupannya. Dengan kata lain kemandirian daerah akan terwujud jika dalam lingkungan daerah yang bersangkutan, tidak dijumpai lagi masyarakat yang miskin. Keluarga yang mandiri adalah keluarga yang pendapatan per kapita dalam keluarga telah mencapai nomimal di atas garis kemiskinan. Jika

setiap keluarga menjadi mandiri, maka masyarakat yang bersangkutan juga akan mendiri, yang pada akhirnya daerah menjadi mandiri. Dengan pola pikir ini disimpulkan bahwa seluruh perlakuan pembangunan yang dilakukan seluruh komponen masyarakat, diarahkan untuk menjadikan setiap keluarga di Kabupaten Barito Kuala, mandiri. Kemandirian daerah yang diartikan sebagai kemandirian pemerintah daerah, akan terwujud seiring dengan terbentuknya keluarga mandiri, yang menjadi komponen terbentuknya masyarakat dan daerah mandiri. Kemandirian pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Barito Kuala) lebih diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam meningkatkan

penerimaan

pendapatan

daerah

sebagai

akumulasi dampak atas kemandirian masyarakat. Sedangkan kemandirian masyarakat terbentuk dari capaian kinerja komulatif dari setiap keluarga mandiri, yang berusaha pada sentra-sentra produksi pertanian yang maju, dengan komoditas unggulan yang memiliki daya saing tinggi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa makna kemandirian daerah sebagai muara dari seluruh aktifitas pembangunan di daerah adalah kemandirian keluarga, yang selanjutnya menyusun struktur kemandirian masyarakat di daerah, yang mengakibatkan kemandirian pemerintah daerah. Pola pikir ini dapat dipahami, mengingat kemandirian masyarakat tercipta akibat adanya perlakuan dan kebijakan pembangunan yang membawa dampak pada peningkatan usaha masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, baik di sektor primer maupun sektor sekunder pada berbagai bidang pembangunan,

khususnya bidang pertanian. Perkembangan usaha masyarakat tersebut, secara beruntun menyebabkan meningkatnya aktifitas perekonomian, yang antara lain ditandai oleh masuknya investasi

baru

pada

berbagai

bidang

usaha

sehingga

penerimaan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi, bertambah.

3.2. M I S I Misi adalah "sesuatu" yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, untuk secara bertahap, sistematik dan terintegrasi, mampu mewujudkan kondisi masyarakat sebagaimana disiratkan dan disuratkan dalam "visi". Pemahaman para pemangku kepentingan memungkinkan

terhadap setiap

misi

pemerintah

komponen

kabupaten,

masyarakat

mengenal

akan lebih

mendalam peran dan peranan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah kabupaten. Bagi aparatur pemerintah kabupaten, "'misi" menjadi bahan acuan teknis untuk menempatkan unit kerja maupun jabatan pribadinya, untuk dapat mengambil "peran tepat" dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai tugas pokok dan fungsinya. Misi sebagai pengejawantahan visi dirumuskan dengan mengakomodasikan berbagai masukkan dari para pihak pemangku kepentingan yang dipadukan dengan unsur - unsur dinamika lingkungan. Dari rumusan misi dapat diketahui hasil-hasil yang dapat diperoleh di jangka waktu perencanaan yang ditetapkan.

Pemahaman "*para pihak" atas rumusan misi memberikan peluang terjadinya proses transparansi sehingga masyarakat dan pemerintah

dapat

saling

berinteraksi

dalam

penyelenggaraan

pembangunan, secara bertanggung jawab. Misi akan menjadi panduan pada proses penyusunan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan maupun perencanaan pembangunan secara luas. Dengan kata lain misi akan menjadi penuntun penyelenggaraan “perencanaan partisipasif dan akuntabel". Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya pencapaian hasil yang diamatkan dalam visi, untuk jangka waktu perencanaan Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 ialah : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang komprehensif dan terpadu. 2. Reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari berbagai sektor dan layanan 4. Melaksanakan pembangunan daerah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat melalui adaptasi partisifasi berbagai pihak. 5. Membangun akses dan jaringan kerja sama di berbagai sektor pembangunan.

Pernyataan MISI berfungsi sebagai panduan dalam proses perencanaan dan sekaligus sebagai upaya penjabaran VISI menuju tahapan proyeksi kegiatan pembangunan. Masing-masing rumusan MISI diuraikan sebagai “kebijakan pembangunan daerah", yakni :

3.2.1.

Percepatan

pembangunan

infrastruktur

perdesaan

yang

komprehensif dan terpadu.

-

Pembangunan infrastruktur perdesaan, khususnya terkait dengan bidang pertanian seperti jalan usaha tani, memperoleh prioritas utama.

-

Pembangunan dan atau rehabilitasi saluran irigasi pasang surut, dilaksanakan guna mendukung peningkatan produksi hasil-hasil

pertanian,

utamanya

padi

dan

dilaksanakan

berdasarkan kajian ilmiah yang memadai. Tata air mikro merupakan salah satau prasarana irigasi yang diprioritaskan.

-

Jalan-jalan perdesaan dan jalan usaha tani dibangun dalam satu kesatuan jaringan jalan, terhubungkan dengan jaringan jalan yang lebih luas sehingga menyatu sebagai jaringan jalan yang menghubungan setiap wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan di Kabupaten Barito Kuala. Peningkatan jaringan jalan dan jembatan dimaksud, sekaligus sebagai upaya mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. Dengan jalan yang berkualitas baik baik maka akan berdampak meningkatnya pelayanan masyarakat.

-

Pembangunan dilaksanakan

infrastruktur melalui

perdesaan,

sistem

sejauh

pemberdayaan

mungkin sehingga

masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaannya.

3.2.2. Reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang balk (good governance), - Pelaksanaan

revitalisasi

birokrasi

melalui penataaan

kelembagaan pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintahan yang effektif dan effisien. - Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik oleh sumber daya aparatur dan penerapan setiap butir prinsip tersebut, dilakukan untuk menjadi sistem dalam pelaksanaan tugas. - Peningkatan kompetensi sumber daya apartaur melalui penerapan disiplin kerja yang berbudaya kerja. - Penyediaan piranti dan perlengkapan tugas sesuai tuntutan perkembangan teknologi ( informasi ). - Penetapan standart pelayanan minimal (SPM) dan atau standart kinerja tertentu untuk setiap jenis tugas dan fungsi lembaga, pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

3.2.3. Peningkatan kualitas

sumber

daya manusia dari berbagai

sektor dan layanan. -

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang merata

dan

berkualitas,

guna

menyongsong

tuntutan

pendidikan bertaraf global. -

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, terjangkau dan berkualitas.

-

Peningkatan kompetensi masyarakat petani dalam beragro bisnis beserta menejemen kelembagaannya sehingga mampu menjadim pelaku dan memberikan layanan dalam usaha budi daya pertanian.

-

Pemberian pelayanan kepada publik dengan perlakuan yang tidak diskriminatif, baik menyangkut persyaratan, waktu maupun biaya serta penetapan seluruh konsekuensinya.

-

Penciptaan peluang yang memungkinkan masyarakat dan sektor swasta melakukan usaha dan investasi secara mandiri dan atau bermitra dengan berbagai pihak, termasuk dengan perusahaan daerah dan masyarakat, memanfaatkan potensi strategis daerah.

-

Penguatan

civil

sociaty

dalam

rangka

pembangunan

masyarakat, sebagai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan politik, sekaligus sebagai bagian dari control masyarakat. 3.2.4. Melaksanakan pembangunan daerah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat melalui adaptasi partisipasi berbagai pihak. -

Penciptaan peluang

yang

memungkinkan masyarakat

menyampaikan aspirasinya secara mudah, terarah dan akomodatif.

-

Pemberian kesempatan yang luas secara transparan kepada masyarakat terhadap akses berbagai informasi, te,rmasuk sumber-sumber

produksi

dari

usaha

yang

dilakukan

masyarakat. -

Penetapan prioritas kegiatan pembangunan sesuai aspirasi dominan masyarakat, yang memungkinkan didukung dengan sumber daya daerah serta memiliki peluang memberikan dampak optimal.

-

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara transparan, akuntabel dan partisipatif (TAP), mengakomodasikan aspirasi masyarakat secara "button up" dan sekaligus memformulasikan kebijakan pemerintah lainnya secara "top down".

-

Peningkatan jumlah dan kapasitas kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui sistem pemberdayaan masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

3.2.5. Membangun akses dan jaringan kerja sama di berbagai sektor pembangunan. -

Pembangunan

sistem

informasi

(terpadu)

yang

mengintegrasikan seluruh akses pada setiap unit SKPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. - Peningkatan intensitas komunikasi melalui koordinasi tersistem dalam membangun kinerja pembangunan, baik di dalam

maupun dengan komunitas di luar lingkup pemerintah kabupaten. -

Peningkatan kerja sama secara kolaborasi dalam rangka pengelolaan suatu obyek kegiatan pembangunan, untuk memperoleh resultante hasil terbaik.

-

Membangun jaringan kerja sama sinergis dengan pemerintah kabupaten - kota lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah nasional, termasuk setiap satuan kerja di lingkup pemerintah tersebut.

-

Membangun jaringan kerja sama dengan dunia usaha, baik dari sector swasta maupun dari badan usaha milik negara daerah (lain), untuk mengoptimalkan potensi dan usaha masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

3.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Hasil penjabaran VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Barito Kuala,

yang

diformulasikan

lingkungan internal (INTERNAL

dengan

seluruh

faktor

pengaruh

dan faktor pengaruh lingkungan eksternal

FACTOR

ANALYSIS

SUMMARY

dan

EXTERNAL

FACTOR ANALYSIS SUMMARY), melalui Analisis SWOT (StrenghtWeaknesses-Oppurtuniteis-Treaths) dan ASAP ( Analisis Strategis dan Pilihan ), ditetapkan bahwa Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) Pembangunan adalah : 3.3.1.

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (FKK) 1.

Tingkatkan jumlah sentra-sentra usaha perekonomian masyarakat. 2. Usahakan kemudahan mobilitas usaha bagi masyarakat. 3. Tingkatkan kualitas permukiman masyarakat. 4. Tingkatkan usaha masyarakat di bidang pertanian. 5. Tingkatkan keberdayaan masyarakat dalam berketahanan pangan. 6. Wujudkan pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas. 7. Wujudkan pelayanan kesehatan yang merata, mudah, murah dan memadai. 8. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia. 9. Tingkatkan keberdayaan dan martabat masyarakat (miskin) 10. Terapkan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsekuen. 11. Penuhi perlindungan dan pelayanan sosial bagi . masyarakat.

3.3.2.

TUJUAN STRATEJIK PEMBANGUNAN Berdasarkan faktor kunci keberhasilan, selanjutnya dirumuskan dan ditetapkan tujuan stratejik pembangunan, sebagai berikut : 1.

Meningkatkan jumlah sentra usaha ( titik lokasi usaha ) perekonomian yang dilakukan masyarakat. 2. Mewujudkan fasilitas kemudahan mobilitas barang dan jasa yang menjadi bagian usaha yang dilakukan masyarakat. 3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang sehat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jumlah dan jenis usaha yang dilakukan masyarakat di bidang pertanian. 5. Meningkatkan kemampuan dan keberdayaan masyarakat dalam berketahanan pangan. 6. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas. 7. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, mudah, murah dan memadai. 8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 9. Meningkatkan keberdayaan dan martabat masyarakat (miskin) 10. Menerapakan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsekuen. 11. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Sasaran Stratejik sebagai sasaran pembangunan, diformulasikan melalui proses proyeksi dari setiap butir Tujuan Stratejik, sedemikian rupa sehingga menjadi rumusan SASARAN. Target setiap sasaran yang akan dicapai ditunjukkan oleh notasi indikator kinerja, yang nilai per satuan kinerjanya, ditentukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Penjelasan setiap butir sasaran, diuraikan dalam bab berikut.

4.

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan secara umum diartikan sebagai rangkaian proses kegiatan yang disengaja dan direncanakan untuk mengubah suatu kondisi yang bermanfaat bagi manusia (masyarakat) untuk menjadi lebih baik. Sedangkan

tujuan

diselenggarakannya

pembangunan,

khususnya

pembangunan suatu bangsa (masyarakat) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistemik bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen warga bangsa dimaksud (I Nyoman Sumaryadi, 2005). Untuk mencapai tujuan pembangunan, dalam hal ini adalah kualitas tertentu sumber daya manusia (SDM) dengan seluruh indikatornya, diperlukan strategi tertentu, yang ditetapkan sesuai faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi keberadaan unsur ( elemen ) proses pembangunan, antara lain keberadaan sumber daya daerah. Strategi pembangunan daerah merupakan prasyarat dari rangkaian perlakuan dalam menerapkan program kepala daerah, yang berfungsi sebagai rujukan awal yang harus dipenuhi dalam perumusan (pemilihan) "'program dan kegiatan" pembangunan, dalam rangka perwujudan visi dan misi pemerintah daerah, yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 - 2012, maka untuk mencapai tujuan pembangunan yang diproyeksikan dari visi dan misi dimaksud, sebagaimana penjelasan yang diuraikan, strategi pembangunan daerah ditetapkan dengan susunan dan uraian penjelasan sebagai berikut :

4.1. STRATEGI 1. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu berpartisifasi dalam pembangunan yang dilaksanakan sebagai wujud dari upaya pembangunan masyarakat Kabupaten Barito Kuala seutuhnya berbasis pada sosio kultural yang terintegrasi. Pembangunan sebagai suatu proses guna mewujudkan tujuan pembangunan, menempatkan manusia sebagai sentral, mengingat peran serta keterlibatannya sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Hal ini memberikan arti bahwa manusia (masyarakat) akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, atau sebaliknya keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh kualitas manusia. Oleh sebab itu agar tindakan pembangunan memberikan manfaat maksimal kepada hidup dan kehidupan manusia (sebagai obyek pembangunan) maka manusia (masyarakat) harus memiliki kompetensi dengan kualitas tertentu guna menyelenggarakan proses pembangunan (sebagai subyek pembangunan). Dengan pertimbangan tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 menempatkan pemenuhan kualitas manusia sebagai salah satu strategi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupaten, pembangunan manusia di Kabupaten Barito Utama diprioritaskan sedemikian rupa sehingga menjadi pelaku-pelaku pembangunan handal yang didukung kompetensi yang memadai, baik untuk kepentingan 'saat ini maupun keperluan di masa-masa mendatang. Pendidikan merupakan salah satu bentuk pembangunan manusia (masyarakat) jangka panjang yang penyelenggaraannya sama sekali tidak boleh ditunda, guna

menyiapkan generasi yang lebih handal. Sedangkan untuk mendukung visi dan misi dimaksud, pembangunan manusia diarahkan agar yang bersangkutan memiliki kualitas kompetensi tertentu yang diindikasikan oleh kemampuannya untuk berpartisifasi dalam pembangunan sesuai sosio kultural masyarakat yang terintegrasi. Ini memberikan makna bahwa masyarakat Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat melakukan aktifitas pembangunan dengan kemampuan maksimal sesuai potensi dan budaya daerah yang ada, yakni potensi dan kebiasaan masyarakat dalam bertani dalam arti luas. Dengan demikian dapat disarikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya masyarakat yang harus dilakukan dan kesempatan usaha yang harus difasilitasi,

secara

khusus

difokuskan

pada

pengembangan

kemampuan untuk berusaha dalam bidang pertanian (modern) melalui system

agribisnis,

yang

berkembang

seiring

dengan

"trend"

(kecenderungan) kebutuhan pasar baik lokal, regional, maupun nasional dan bahkan global.

4.2. STRATEGI 2. Melakukan mapping (pemetaan) terhadap berbagai permasalahan pembangunan mulai dari geografis, ekonomi, budaya dan infrastruktur dengan mengacu pada pengembangan peluang dan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Pembangunan sebagai tindakan terencana memerlukan acuan dasar pijak berupa data informasi yang akurat, lengkap, handal, terkini (up to date). Agar tujuan pembangunan dapat diwujudkan melalui proses yang effektif dan effisien, maka skenario perencanaan harus benar-benar didukung oleh data dan informasi spesifik. Permasalahan, baik sebagai kelemahan maupun sebagai kendala, sebagai suatu

kondisi awal harus ditemukenali hakikinya sehingga tidak bersifat symptom sehingga akar permasalahan tersebut benarbenar dapat diketahui secara tepat. Demikian pula jalan keluar, baik dalam bentuknya sebagai kekuatan maupun yang berbentuk peluang, dengan piranti analisis tertentu diharapkan dapat dikenali secara pasti. Dari hasil analisis terhadap permasalahan mendasar yang berhasil diidentifikasi serta kemungkinan jalan keluar dari permasalahan tersebut,

masing-masing

dipetakan

keberadaannya

sehingga

penyusunan perencanaan pembanguan daerah, sebagai tahapan proses pembangunan dapat disistematikakan. Strategi pembangunan daerah ini mutlak harus dilakukan sehingga diagnose permasalahan pembangunan dan penentapan perlakuan pembangunan menjadi hubungan langkah berkesinambungan, yang terumuskan sebagai pola yang tepat, dalam suatu rangkaian "benang merah" yang logis. Di Kabupaten Barito Kuala, pemetaan permasalahan dan penentuan perlakuan pembangunan, sebagai strategi pembangunan, dilakukan terhadap sumber daya daerah yang meliputi potensi, letak lokasi dan karateristik wilayah, budaya masyarakat, dan hasil-hasil pembangunan sampai dengan saat ini, berupa keberadaan sarana dan prasarana wilayah, kelembagaan usaha yang menjadi aktifitas perekonomian masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan,

pelayanan

lainnya

serta

perlindungan

masyarakat.

Pemetaan juga dilakukan terhadap permasalahan dan rencana perlakuan

sebagai

respon

dari

dinamika

masyarakat

serta

penyelenggaraan kepemerintahan oleh aparatur di berbagai aras (level) pemerintahan. Seluruh langkah pemetaan dilakukan sebagai upaya guna perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2007 - 2012, sehingga setiap langkah diorientasikan untuk pengembangan bidang pertanian, penciptaan kesempatan kerja, pengentasan kemisknan, yang bermuara pada kemandirian keluarga, kemandirian masyarakat dan akhirnya kemandirian daerah. 4.3. STRATEGI 3. Menyusun desain tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN). Menumbuhkan rasa memiliki terhadap kesempatan,peluang, ancaman dan tantangan pembanguan menuju peningkatan kemampuan pembangunan yang bertumpu pada kesadaran akan tanggung jawab dan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Pembangunan sebagai tindakan yang disengaja memerlukan "sutradara sekaligus aktor" yang handal untuk mencapai tujuan pembangunan. Aparatur pemerintah memiliki peran yang amat penting dan strategis bagi terselenggaranya pemerintahan maupun tahapan proses pembangunan. Peran aparatur sebagai pernimpin dan fasilitator masyarakat akan mewarnai dan sangat menentukan jalannya roda pemerintahan serta pencapaian hasil-hasil pembangunan. Dengan kompetensi sumber daya manusia (aparatur) yang memadai, serta tersedianya informasi permasalahan dan informasi tentang perlunya perlakuan jalan keluarnya maka tahapan langkah berkesinambungan ( road map ) yang menghubungkan kedua informasi dalam suatu pola rangkaian "'benang merah" yang tepat dan logis, harus tersedia dan dirumuskan menurut kaidahkaidah tertentu. Dengan tersedianya road map, langkah kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah ( aparatur ) akan menjadi terarah, patuh pada prinsip dan kaidah penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Rumusan tahapan langkah berkesinambungan ( road map ) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dituangkan dalam design tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat dan faktor lingkungan wilayah kabupaten. Design tata kelola dimaksud, sebagai suatu soft ware, disusun dengan mengedepankan perwujudan kesamaan pola pikir setiap sumber daya aparatur dalam mensikapi dan mensiasati permasalahah dalam proses pembangunan. Design tata kelola disusun dan diarahkan agar memungkinkan dapat dipupuknya budaya kerja aparatur sehingga para pegawai memiliki disiplin kerja yang tinggi, memilikki korsa yang kuat dan mampu merealisasikan kinerjanya sesuai

standart

pelayanan

minimal

(SPM)

yang

ditetapkan.

Operasionalisasinya dilakukan dengan menuangkan design tersebut dalam

berbagai

kebijakan

penyelenggaraan

pernerintahan

dan

pembangunan berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, pedoman kerja, petunjuk kerja atau pun mekanisme kerja yang menerapkan setiap butir tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain transparansi, akuntable, partisipatif, kepastian hukum, effektifeffisien, yang diorientasikan pada pelayanan prima. Melalui langkah ini diharapkan secara langsung maupun tidak langsung KKN akan tereleminasi. Dengan budaya kerja yang baik, aparatur pemerintah akan memiliki kepekaan yang sama terhadap setiap dinamika yang terkait dengan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Di sisi lain kepekaan tersebut diharapkan

juga

lingkungannya,

menjadi

termasuk

sikap hidup

para dan

pegawai kehidupan

atas

dinamika

masyarakat

di

sekitarnya. Kepekaan dan kemampuan mengenali setiap faktor

lingkungan, baik yang menjadi kekuatan dan kelemahan maupun yang menjadi peluang maupun kendala, dan kemudian menganalisisnya, akan dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan tugas- tugas, yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan demikian dapat disarikan bahwa dengan design tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ditetapkan pada setiap urusan bidang pemerintahan dan dirumuskan pada setiap langkah kebijakan, disesuaikan dengan karateristik alam dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala maka diharapkan akan memicu dan memacu terbentuknya kesadaran berbudaya kerja yang baik. Strategi pembangunan daerah dengan rumusan dan penjelasan sebagaimana telah diuraikan, yang berfungsi sebagai prasyarat dari rangkaian

proses

tindak,

selanjutnya

bersama-sama

dengan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA, diformulasikan

guna

penentuan

SASARAN

PROGRAM

dan

KEGIATAN ( PEMBANGUNAN ) yang dikelompokkan dalam "cluster" dan dikemas dalam AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH, yang diuraikan sebagai berikut :

4.4. AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH AGENDA

PEMBANGUNAN

DAERAH

merupakan

pengelompokkan (cluster) program dan kegiatan operasional dari proses pembangunan dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 20072012.

Pengelompokan

pada

setiap

agenda,

dimulai

dari

pengelompokkan

SASARAN

PEMBANGUNAN,

yang

masing-

masing diikuti dengan kebijakan dan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Indikator kinerja dimaksud, karena sifatnya (dalam

bentuk

Pengelompokkan

Muster),

tidak

sasaran

mutlak

untuk

harus

dikuantitatifkan.

masing-masing

Agenda

Pembangunan adalah sebagai berikut : 4.4.1. AGENDA PERTAMA Mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur perdesaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan terpilih secara komprehensif dan terpadu sehingga menjadi kabupaten yang maju dan mandiri. SASARAN 1. Terwujudnya peningkatan intensitas aktifitas perekonomian masyarakat yang diindikasikan oleh bertambahnya sentra - sentra usaha masyarakat. Perwujudan peningkatan intensitas aktifitas perekonomian masyarakat merupakan indikator adanya percepatan pembangunan ekonomi. Hal ini memberikan arti bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala, perlu diciptakan sentra-sentra usaha masyarakat, baik usaha berskala besar seperti perkebunan maupun usaha kecil menengah mandiri seperti usaha budi daya padi unggul, usaha budi daya perikanan, usaha budi daya peternakan dan usaha perdagangan umum lainnya. "Sentra" sebagai kelompok (kluster) kawasan iokasi usaha, akan memudahkan dan mengeffisienkan pengelolaan usaha itu sendiri. Sebagai contoh, pada lokasi sentra usaha budi daya perikanan, mengingat kawasan usaha terletak pada satu lokasi maka akan memudahkan angkutan pakan Wan dan lain-lainnya.

Demikian pula pengelolaan pengawasan akan lebih mudah dilakukan, jika dibandingkan apabila usaha budi daya perikanan tersebut letak lokasinya menyebar. Oleh sebab itu dengan pola pembentukan sentra usaha komoditas tertentu, biaya produksi usaha dan biaya pemasaran akan lebih murah sehingga hasil produksi akan lebih memiliki daya saing. Di sisi lain margin (laba) usaha yang dinikmati masyarakat pelaku usaha, relatif akan meningkat. Langkah ini terus ditingkatkan dan dikembangkan selama jangka waktu perencanaan, sehingga kemandirian keluarga, kemandirian setiap sentra usaha, yang bermuara pada kemandirian daerah, dapat diwujudkan. SASARAN 2. Terwujudnya kemudahan mobilitas usaha bagi masyarakat yang diindikasikan oleh tersedianya prasarana usaha, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra ekonomi dan wilayah perdesaan dengan perkotaan. Kemudahan mobilitas merupakan dambaan setiap anggota masyarakat sehingga masyarakat mampu mengoptimalkan kegiatan kesehariannya, baik yang terkait dengan kegiatan ekonomi, transpotasi sarana produksi dan hasil komoditas pertanian

maupun

yang

penyelenggaraan pendidikan

terkait

dengan

akses

dan pelayanan kesehatan.

Mobilitas masyarakat menuntut, tersedianya jalan-jalan dan jembatan

yang

memadai

yang

menghubungkan

setiap

wilayah kabupaten, di perkotaan dan di wilayah perdesaan. Langkah ini menjadi sangat prioritas mengingat hampir seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari lahan rawa gambut sehingga selama ini transportasi masyarakat

lebih banyak dilakukan dengan sarana angkutan air. Saat ini transportasi

darat

kekurangannya,

dengan

telah

seluruh

berkembang

kelebihan pesat

dan

sehingga

mengakibatkan usaha budi daya perikanan, mengingat kawasan usaha terletak pada satu lokasi maka akan memudahkan

angkutan

pakan

Wan

dan

lain-lainnya.

Demikian pula pengelolaan pengawasan akan lebih mudah dilakukan, jika dibandingkan apabila usaha budi daya perikanan tersebut letak lokasinya menyebar. Oleh sebab itu dengan pola pembentukan sentra usaha komoditas tertentu, biaya produksi usaha dan biaya pemasaran akan lebih murah sehingga hasil produksi akan lebih memiliki daya saing. Di sisi lain margin (laba) usaha yang dinikmati masyarakat pelaku usaha, relatif akan meningkat. Langkah ini terus ditingkatkan

dan

dikembangkan

selama

jangka

waktu

perencanaan, sehingga kemandirian keluarga, kemandirian setiap sentra usaha, yang bermuara pada kemandirian daerah, dapat diwujudkan. SASARAN 2. Terwujudnya kemudahan mobilitas usaha bagi masyarakat yang diindikasikan oleh tersedianya prasarana usaha, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra ekonomi dan wilayah perdesaan dengan perkotaan. Kemudahan mobilitas merupakan dambaan setiap anggota masyarakat sehingga masyarakat mampu mengoptimalkan kegiatan kesehariannya, baik yang terkait dengan kegiatan ekonomi, transpotasi sarana produksi dan hasil komoditas

pertanian

maupun

yang

penyelenggaraan pendidikan

terkait

dengan

akses

dan pelayanan kesehatan.

Mobilitas masyarakat menuntut, tersedianya jalan-jalan dan jembatan

yang

memadai

yang

menghubungkan

setiap

wilayah kabupaten, di perkotaan dan di wilayah perdesaan. Langkah ini menjadi sangat prioritas mengingat hampir seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari lahan rawa gambut sehingga selama ini transportasi masyarakat lebih banyak dilakukan dengan sarana angkutan air. Saat ini transportasi

darat

dengan

kekurangannya,

telah

mengakibatkan

semakin

seluruh

berkembang tingginya

kelebihan pesat

mobilitas

dan

sehingga masyarakat.

Perkembangan tersebut membuktikan bahwa pada wilayah yang saling dihubungkan oleh jaringan jalan darat, telah berkembang

menjadi

“pertumbuhan"

bagi

aktifitas

perekonomian masyarakat. Dampaknya selama jangka waktu perencanaan

pembangunan

ini,

kebijakan

pemerintah

difokuskan untuk senantiasa mengembangkan infrastruktur (prasarana) wilayah, utamanya prasarana transportasi darat ( termasuk infrastruktur perdesaan ), baik dalam tataran kuantitas maupun tingkatan kualitas tertentu. Dengan semakin merata dan berkembangnya intensitas panjang jalan per satuan luas wilayah, hal ini secara nyata akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.

SASARAN 3. Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman masyarakat yang diindikasikan oleh semakin lengkapnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sehat. Dalam sasaran ini ditentukan bahwa wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan diharapkan sudah memiliki permukiman yang sehat. Sejauh mungkin permukinan dapar memperoleh pelayanan guna pemenuhan hak dasar masyarakat terkait dengan penyediaan perumahan dan permukiman. Untuk maksud tersebut, perumahan - permukiman perlu tetap dilengkapi sarana yang medukung terciptanya fungsi hidup sehat dan fungsi lingkungan sehat. Pemenuhan air bersih merupakan prioritas yang harus ditingkatan, baik secara kualitas maupun secara kualitas. Kegiatan yang berdampak menurunnya daya dukung atau kualitas lingkungan, sejauh mungkin dihindari dan atau dikendalikan guna kelestarian fungsi lingkungan tersebut. Hal ini terkait dengan penciptaan lingkungan sehat yang terus harus dikembangkan, yang antara lain terkait dengan sistem sanitasi dan drainame permukiman. Langkah upaya ini hendaknya juga menjadi tanggung jawab masyarakat dengan seluruh aktifitasnya. Oleh sebab itu untuk mewujudkan permukiman yang nyaman dan sehat, yang didukung oleh fungsi lingkungan yang lestari, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman, mutlak harus dilakukan. 4.4.2. AGENDA KEDUA Mewujudkan revitalisasi pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan yang berkualitas, kehidupan umat beragama, koperasi, iklim dunia usaha yang kondusif dan kompetitif untuk menyerap lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

SASARAN 4. Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian yang ditunjukkan oleh bertambah banyaknya komoditas dan luasnya lahan usaha, deversifikasi, produksi dan produktifitas komoditas pertanian. Pencapaian sasaran berupa peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian dilaksanakan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan ruang lahan pertanian melalui berbagai penelitian, methoda dan perlakuan. Masukkan teknologi, menejemen usaha dan peningkatan kapasitas kelembagaan diperlukan untuk menetepkan deversifikasi komoditas yang harus dibudidayakan, termasuk peningkatan produktifitas komoditas pertanian per satu satuan luas, yang berdampak meningkatnya hasil produksi akhir komoditas pertanian

yang

bersangkutan.

Dengan

demikian

dapat

disarikan bahwa dalam lima tahun ke depan ( selama jangka waktu perencanaan pembangunan ) maka peningkatan usaha di bidang pertanian dalam arti luas adalah : (1). Semakin luasnya lahan usaha pertanian di masyarakat, termasuk yang dilakukan pada lahan-lahan pekarangan, (2). Beragamnya jenis-jenis

komoditas

termasuk

beragamnya

yang jenis

dibudidayakan pengolahan

masyarakat, lebih

lanjut

komoditas tersebut, dalam rangka proses "added value", (3). Semakin banyaknya hasil komoditas budi daya pertanian per satu satuan luas, (4). Semakin tingginya total hasil produksi komoditas yang diusahanya masyarakat, dan (5). Dari sisi usaha,

komoditas

yang

diusahakan

masyarakat,

sifat

pemanenannya ada yang dipetik harian, mingguan, bulanan, semesteran, tahunan dan per jangka akhir daur. SASARAN 5. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam berketahanan pangan yang ditunjukkan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dan lestarinya kemampuan Kabupaten Barito Kuala sebagai basis penyangga pangan. Keberdayaan

masyarakat

dalam

berketahanan

pangan

merupakan kondisi yang harus diwujudkan melalui hasil komulatif berbagai langkah pembangunan, yang antara lain peningkatan usaha masyarakat, baik di bidang pertanian dalam arti luas maupun di bidang usaha lainnya. Khusus dalam rangka berketahanan pangan, intensifikasi

usaha

dilaksanakan

khususnya beras,

antara

lain

dengan

memfasilitasi kemudahan untuk memperoleh sarana produksi yang diperlukan masyarakat, termasuk masyarakat kurang mampu.

Demikian

pula

deversifikasi

komoditas

(padi)

dilakukan sebagai usaha peningkatan nilai tambah, dengan prinsip dipilih yang memberikan hasil per satu satuan luas, yang

paling

perlakuan

tinggi.

Untuk

merealisasikan

diarahkan

pada

seluruh

subyek

sasaran dan

ini,

obyek

pembangunan pertanian, dalam rangka pemanfaatan sumber daya daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sistem “agribisnis" merupakan pilihan utama, di samping sistem usaha lainnya. Diversifikasi horizontal dan versikal dipilih dengan menyesuaikan spesifikasi sumber daya yang ada seperti pemanfaatan gambut untuk energi, pemanfaatan

gas alam maupun aliran Sungai Barito sebagai alur lalu lintas, yang secara keseluruhan dimanfaatkan bagi kesejateraan dan kemakmuran

masyarakat.

Proses

pembangunan

yang

dilakukan dalam kurun jangka waktu perencanaan ini, diharapkan akan memberikan manfaat langsung berupa peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Sementara status Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu lumbung padangan terbesar di Propinsi Kalimantan Selatan dan sebagai penyangga ketahanan pangan, senantiasa tetap eksis. SASARAN 6. Terwujudnya penyelenggraaan pendidikan bagi masyarakat yang ditunjukkan semakin terjangkau dan meratanya akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat dalam kurun waktu jangka perencanaan 5 (lima) tahun mendatang, dari waktu ke waktu diproyeksikan semakin terjangkau dan merata, dengan kualitas pendidikan yang semakin meningkat menuju taraf internasional. Diyakini bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan langkah upaya guna membentuk masyarakat yang juga berkualitas. Pendidikan sebagai hak dasar hidup, harus senantiasa dipenuhi dan terus dikembangkan seiring dengan tuntutan dinamika masyarakat. Untuk memperoleh resultante pendidikan yang bermutu, seluruh unsur penyelenggaraan pendidikan

senantiasa

terus

dikembangkan.

Hal

ini

menyangkut menejemen pendidikan, sarana dan fasilitas

pendidikan, profesionalime pengajar dan atau pendidik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, sistem, kualitas dan relevansi pendidikan. Pendidikan yang berkualitas juga terkait dengan pendidikan pada seluruh tingkatan umur, termasuk masamasa umur emas ( golden age ) dan pendidikan non formal bagi

keperluan

ketrampilan

praktis

masyarakat.

penyelenggaraan lemahnya

pengajaran

pendidikan,

partisipasi

untuk

peningkatan

Sedangkan

masalah

yakni

masyarakat

kesenjangan

dengan

laju

antara fasilitasi

pemerintah dalam dunia pendidikan merupakan permasalahan yang

harus

disiasati

secara

tepat.

Demikian

pula

penyelenggaraan pendidikan untuk semua tingkatan umur pada

daerah-daerah

terpencil

(

remote

)

memerlukan

perlakuan spesial, agar pendidikan benar-benar terselenggara secara merata. SASARAN 7. Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diindikasikan oleh semakin mudah, murah, memadai dan meratanya penyelenggaraan layanan kesehatan, yang mendorong kemandirian kemampuan masyarakat dalam berpola hidup sehat. Masyarakat sehat adalah masyarakat yang lahiriah dan bathiniahnya sehat. Derajat kesehatan rnasyarakat ditandai oleh

terbentuknya

pola

hidup

sehat

dan

keberdayaan

masyarakat untuk sehat. Di sisi lain pelayanan kesehatan untuk masyarakat ditandai dengan mudah dan memadainya pelayanan tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap individu masyarakat, termasuk masyarakat - keluarga miskin, akan

memperoleh

pelayanan

kesehatan

secara

prima

yang

diindikasikan oleh semakin mudah, murah dan meratanya pelayanan tersebut. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan, diperkecil melalui kebijakan pemberian stimulan pelayanan sehingga seluruh masyarakat

mempunyai

kesempatan

dan

memperoleh

pelayanan kesehatan, yang relatif sama. Pemberdayaan masyarakat sehat secara kelembagaan dilakukan melalui DESA SIAGA - DESA SEHAT untuk menjadikan masyarakat mandiri dalam berpola hidup sehat. Upaya lain untuk mendukung pendidikan anak usia dini, dari sisi pelayanan kesehatan, pencegahan permasalahan kekurangan gizi dalam kurun waktu jangka perencanaan harus terus menerus diwaspadai. Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), sebagai suatu sistem, utamanya diorientasikan kepada anakanak usia bawah lima tahun (BALITA) sebagai masa dalam "golden age". Masalah ini harus memperoleh perhatian serius, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang antara

lain

POSYANDU.

dilakukan Pelayanan

melalui

forum

kesehatan

REVITALYSASI

pada

segmen

ini

diharapkan akan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi lahir. Di sisi lain pelayanan kesehatan harus mampu mewujudkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, yang ditandai meningkatnya usia harapan hidup masyarakat.

SASARAN 8. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diindikasikan oleh kompetensinya yang semakin bertaqwa, profesional, unggul dan mampu bersaing serta memiliki semangat untuk senantiasa berubah ke arah yang lebih baik. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah masyarakat yang memiliki keimanan dan ketaqwaan, profesionalisme sehingga dengan keunggulannya, yang bersangkutan mampu berpikir maju, memiliki kompetensi untuk mandiri dan bersaing. Secara teknis kondisi masyarakat seperti ini diwujudkan melalui berbagai upaya, baik melalui pendidikan, peningkatan derajat

kesehatan

maupun

pembentukan

mentalitas,

sportifitas, kepercayaan diri dan budaya hidup. Sesuai sasaran yang diproyeksikan maka di samping proses pembangunan pendidikan dan kesehatan, upaya lainnya difokuskan pada pembentukan mentalitas sumber daya masyarakat, yang dilakukan melalui pendidikan keagamaan maupun spotifitas melalui kegiatan olah raga. SASARAN 9. Terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih berdaya dan bermartabat yang ditunjukkan oleh kondusifnya iklim usaha dan aktifitas perekonomian masyarakat sehingga tercipta lapangan kerja mandiri dan berdampak semakin berkurangnya jumlah keluarga miskin.

Untuk mencapai sasaran yang diindikasikan oleh semakin kondusifnya iklim usaha dan aktifitas perekonomian masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja mandiri yang berdampak pada menurunnya jumlah keluarga miskin, perlu dilakukan upaya terus menerus melalui berbagai bidang pembangunan. Kebijakan pelayanan prima melalui pemberian kemudahan berinventasi bagi para investor akan menciptakan peluang untuk perluasan kesempatan kerja. Demikian pula fasilitasi pemenuhan faktor-faktor produksi khususnya permodalan dan manajemen memungkinkan tumbuh dan berkembangan usaha kecil menengah, termasuk usaha budi daya pertanian, akan menjadi aktifitas perekonomian masyarakat yang mampu meningkatkan peluang kerja secara mandiri. Kemiskinan

merupakan

masalah

kompleks

yang

dipengaruhi berbagai faktor penyebab yang saling terkait. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai belum terpenuhinya hakhak dasar masyarakat untuk hidup bermartabat. Bertitik tolak dari pemahaman ini maka kegiatan pada masing-masing program di setiap bidang pembangunan, merupakan langkah penanggulangan kemiskinan, yang diformulasikan dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Prinsip penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan dan pengurangan beban hidup masyarakat miskin sehingga langkah penciptaan peluang kerja, baik melalui penciptaah sentra usaha (perkebunan besar) maupun penciptaan usaha mandiri (UKM) merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dasar masyarakat miskin. Hak dasar dimaksud adalah : - Hak pangan, hak atas sumber daya

alam, hak untuk bermukim, hak atas tanah dan hak untuk berusaha, hak berpartisipasi, hak layanan kesehatan, pendidikan, hidup aman.

4.4.3. AGENDA KETIGA Membangunan sistem pemerintahan yang kuat, menjunjung tinggi supremasi hukum, maju, modern, bersih, dan berwibawa sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah.

SASARAN 10. Terselenggaranya seluruh kewenangan pemerintah kabupaten pada era otonomi daerah melalui birokrasi pemerintahan yang handal, yang diindikasikan oleh diterapkannya prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik . Guna mewujudkan sasaran ini, langkah yang ditempuh adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus mampu mengaktualisasikan seluruh kewenangan daerah yang telah ditetapkan, khususnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007. Agar kewenangan dimaksud bermanfaat optimal bagi upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat, operasionalisasi

pemerintahan

perlu

dilakukan

dengan

penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di semua lini pemerintahan dan di setiap kegiatan pembangunan. Berarti sistem birokrasi pemerintahan harus handal, yaitu diselenggarakan oleh aparatur yang memahami benar tata kelola tersebut, mempunyai integritas untuk merealisasikannya dengan kompetensi dan profesionalisme yang memadai.

Untuk merealisasikan sasaran ini, langkah lain yang ditempuh

adalah

memfokuskan

pada

upaya

penciptaan

menejemen pemerintahan dan ketatalaksanaan yang didukung oleh mekanisme kerja yang effektif dan effisien. Dalam arti bahwa mekanisme kerja pada setiap perangkat daerah dilakukan berdasarkan design tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu diperlukan kesamaan pola pikir setiap aparatur dalam mensikapi dan mensiasati fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga terwujud suatu budaya kerja aparatur. Hal ini secara terus menerus harus diperlihara dan ditingkatkan, agar para pegawai memiliki disiplin kerja yang tinggi, bermoral, mempunyai korsa yang kuat, dan memiliki profesiolaisme yang unggul serta dilengkapi sistem informasi dan sarana kerja yang baik. Dengan demikian aparatur

akan

mampu

memberikan

pelayanan

dan

perlindungan kepada masyarakat, dengan langkah nyata yang transparan serta berakuntabilitas; melalui mekanisme kerja yang telah ditetapkan standart proses prosedurnya. Langkah ini setiap tahun, selama jangka waktu perencanaan, dilakukan evaluasi

dan

terus

ditingkatkan

sehingga

kegiatan

pemerintahan semakin berkembang baik. SASARAN 11. Terwujudnya hak sosial masyarakat yang dicerminkan oleh terpenuhinya perlindungan dan pelayanan sosial serta terkendalinya pertumbuhan penduduk untuk membentuk keluarga kecil bahagia. Perlindungan

dan

pelayanan

sosial

menjadi

kebutuhan

masyarakat yang tidak terelakkan. Realisasinya ditandai oleh

tidak adanya diskriminasi kepada siapapun dalam berbagai bentuk apapun dan berlangsungnya kesetaraan gender di masyarakat, yang dalam prakteknya diwujudkan oleh semakin aktualnya peran perempuan dalam proses pembangunan guna peningkatan

kualitas

kehidupannya.

Pelayanan

sosial

diarahkan guna memenuhi keadilan (tidak adanya diskriminasi) terhadap masyarakat yang menyandang masalah sosial. Hal ini sebagai cerminan sikap yang diorientasikan pada pengakuan akan hak-hak azasi manusia, sehingga menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama, saling memberi dan menerima, saling memberikan kepercayaan dan sekaligus menyadari kelebihan dan kekurangan masingmasing dalam bermasyarakat. Perlindungan dan pelayanan sosial juga ditunjukkan oleh keberpihakan pemerintah pada eksistensi anak sebagai generasi penerus mulai usia BALITA, usia WAJAR PENDIDIKAN DASAR sampai usia mandiri dan memiliki daya saing. Langkah ini juga dilakukan kepada para perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Dalam rangka pencapaian kinerja masing-masing sasaran untuk setiap agenda pembangunan, telah ditetapkan ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN, yakni "pernyataan" yang menjadi salah satu pertimbangan ( pedoman ) “tuntunan pemilihan" program pembangunan dan kegiatan pembangunan, agar tahapan proses penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan secara runtut dan sistematis. Arahan program pembangunan tersebut, merupakan rumusan "pasti" satu paket dengan rumusan visi dan misi, yang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini diuraikan pada bab tersendiri.

5.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah secara umum ditetapkan dengan tetap memperhatikan dan berlandaskan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip-prinsip pendanaan terkait keuangan disesuaikan dengan ketentuan perundanganundangan tersebut, khususnya prinsip "money follow function"; yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Fungsi yang diemban pemerintah daerah terkait dengan keuangan adalah fungsi alokasi, mengingat pemerintah daerah lebih mengetahui situasi dan kondisi permasalahan daerah serta kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan proyeksi kebutuhan anggaran di daerah maka, untuk jangka waktu perencanaan lima tahun ke depan, arah kebijakan keuangan, baik yang menyangkut pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, ditetapkan sebagai berikut : 5.1. ARAH KEBLJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis tentang pendapatan daerah sangat terkait dengan jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian daerah. Jumlah penduduk merupakan salah satu

faktor dalam

dalam

perhitungan

penentuan dana - dana

perimbangan, yang juga merupakan cerminan besarnya potensi pendapatan daerah, terkait dengan aktifitasnya sebagai potensi pendapatan daerah, yang disesuaikan dengan spesifikasi wilayah yang bersangkutan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Kuala 1,51 % per tahun dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2007 = 269.448 jiwa (Barito Kuala Dalam Angka, Tahun 2008). Nilai pendapatan daerah juga dapat dicermati dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB/Kapita) dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dari data ketiga indikator ekonomi dimaksud, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir perekonomian daerah Kabupaten Barito Kuala, rata-rata mengalami kenaikan ( PDRB = 5.56 %, PDRB Per Kapita = 5.76 % Dan Pertumbuhan = 5.78 %). Hal ini berarti mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita masyarakat ( pendapatan masyarakat ), daya beli masyarakat pada umumnya mengalami kenaikkan sehingga diasumsikan bahwa pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Namun jika dicermati lebih rind terhadap faktor-faktor yang menyusun struktur PDRB, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, fenomena kenaikkan PDRB Kabupaten Barito Kuala perlu disikapi secara lebih teliti, dengan asumsi yang lebih "nyata", agar tidak menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Sesuai dengan spesifikasi wilayah, faktor penyusun PDRB yang saat ini bermasalah adalah seluruh eksistensi kegiatan di bidang perkayuan, baik yang menyangkut letak lokasinya, kontribusi terhadap pendapatan daerah secara langsung (antara lain PBB, PPJU) maupun dampak ekonominya kepada masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Sebagai

gambaran PDRB Kabupaten Barito Kuala 5 (lima) Tahun terakhir adalah : URIAN PDRB (H.KONS)

DIBS TIBS

SATUAN

2002

2004

2004

2005

2006

Rp(Juta)

1.868.894

1.919.705

1.974.980

1.917.231

1.732.197

Rp(Juta)

926.630

975.108

1.020.228

1.078.100

1.145.211

Dari table di atas dapat dicermati bahwa PDRB (DENGAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG, D-IBS) mulai Tahun 2005 PDRB menurun jika dibandingkan Tahun 2004, dan terus menurun pada Tahun 2006. Sedangkan untuk kurun waktu sama, PDRB (TANPA

INDUSTRI

BESAR

DAN

SEDANG,

T-IBS)

tetap

mengalami kenaikkan. Mengingat industri besar dan sedang yang ada di Kabupaten Barito Kuala adalah insdustri bidang perkayuan, maka eksistensi PDRB (D-IBS) akan sangat tergantung pada industri tersebut. Kondisi inilah yang dimaksud agar PDRB dicermati lebih teliti, untuk memproyeksikan pendapatan daerah. Uraian

arah

kebijakan

pendapatan

daerah

per

sumber

pendapatan adalah : 5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD ). Pendapatan daerah terkait dengan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi daerah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah ( PAD ) me acakup faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dimaksud adalah "pengaruh" seluruh kebijakan fiskal dan moneter, dan kor.disi perekonomian nasional. Hal ini mencakup tingkat suku bunga bank, harga minyak mentah dunia,

angka inflasi, angka pertumbuhan ekonomi nasinnal, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ( khususnya US $ ) dan globalisasi ekonomi secara luas. Sedangkan faktor internal adalah "pengaruh" dari keberadaan potensi wilayah dan pemanfaatannya, yang ditentukan oleh kompetensi perangkat (SKPD) pemerintah daerah dan kemampuan dunia usaha yang beraktifitas di Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini, kompetensi perangkat pemerintah daerah diartikaR sebagai kemampuan sumber daya aparatur setiap SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya ( TUPOKSI ), menciptakan sumbersumber pendapatan baru, mendorong ( memfasilitasi ) deversifikasi usaha masyarakat, yang bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu dalam rencana pembangunan jangka menengah ini arah kebijakan guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) adalah : Pertama

Kedua

Peningkatan "kemampuan kewirausahaan" aparatur dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam pemanfaatan peluang dan potensi daerah.

Intensifikasi pemungutan pajak dan atu retribusi daerah ataas obyek yang telah ditetapkan. Ketiga Ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Keempat Memfasilitasi peningkatan usaha masyarakat, agar semakin berkembang dan menjadi kuat sehingga dengan aktifitas perekonomian masyarakat memungkinkan bertambahnya wajib pajak potensial dan atau sumber pengenaan retribusi daerah. Kelima Optimasi peran badan usaha milik daerah (BUMD) untuk berkolaborasi dalam pemanfaatan potensi daerah bersama-sama investor lain yang berusaha di

Kabupaten Barito Kuala, sehingga menjadi sumber pendapatan baru pemerintah daerah. Posisi strategis pantai aliran Sungai Barito di Wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagai lokasi pelabuhan khusus ( batubara dan hasil perkebunan sawit) dan atau bersama-sama eksistensi perusahaan operatornya, merupakan peluang besar yang memungkinkan dimanfaatkan dan atau dikerjasamakan oleh perusahaan milik daerah. Dengan pola yang sama, hal ini memungkinkan diusahakan juga pada pemanfaatan gas metana di Kabupaten Barito Kuala. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahan (HPKDYD), dan Lain-Lain PAD Yang Sah (Lain2 PAD). Dengan arah kebijakan di atas serta berdasarkan kecenderungan perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) dalam 5 (lima) tahun terakhir, proyeksi PAD untuk jangka waktu perencanaan sampai dengan Tahun 2012 adalah : TABEL REALISASI PAD 5 TAHUN TERAKHIR : URAIAN

SATUAN

- Pajak Daerah

Rp(Juta)

- Retribusi - HPKDYD - Lain-2 PAD

R (Juta) R (Juta) R (Juta)

JUMLAH

2003

2004

2005

2006

2007

4,107,528,297

4,297,621,713

2,984,661,568

1,170,096,646

2,979,332,317

1,701,232,072 503,394,204 2,985,777,737

1,917,279,400 459 756,397 2,624,346,041

2,807,511,236 614,873,478 2,301,002,475

3,221,816,366 641,076 451 5,680,500,142

2,191,850,865 650,590,375 5,668,533,651

9,297,932,310

9,299,003,551

8,708,048,757

10,713,489,605

11,490,307,208

TABEL PROYEKSI PAD 5 TAHUN DALAM JANGKA WAKTU RP JM URAIAN

SATUAN

2009

2010

- Pajak Daerah

Rp(Juta)

3,248,750,000

3,411,187,500

3,581,746,875

3,760,834,219

3,948,875,930

- Retribusi - HPKDYD - Lain-2PAD

Rp(Juta) Rp(Juta) Rp(Juta)

3,001,250,000 1,000,000,000 5,500,000,000

3,151,312,500 1,050,000,000 5,775,000,000

3,308,878,125 1,102,500,000 6,063,750,000

3,474,322,031 1,157,625 000 6,366,937,500

3,648,038,133 1,215,506,250 6,685,284,375

JUMLAH

2008

12, 750,000,000 13,387,500,000 14,056,875,000

2011

2012

14, 759, 718, 750 15,497,704,688

5.1.2.

DANA PERIMBANGAN

Dana terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : - Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, - Dana Alokasi Umum (DAU) dan - Dana Allokasi Khsusus (DAK). Dengan susunan ketiga komponen tersebut, nilai dana perimbangan lebih ditentukan

oleh

pengaruh

faktor

eksternal

melalui

instrumen regulasi pemerintah. Pengaruh faktor internal relative kecil, khususnya kontribusi dalam penentuan nilai bagi hasil pajak (PBB, PPh dan PPn) maupun bagi hasil bukan pajak ( yang berasal dari nilai provisi sumber daya alam), yang masing-masing dipungut dari Kabupaten Barito Kuala. Oleh sebab itu walaupun relatif kecil, kebijakan untuk peningkatan dana perimbangan di Kabupaten Barito Kuala harus dilakukan melalui bagi hasil tersebut (bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak). Oleh sebab itu arah kebijakan yang ditempuh untuk

peningkatan

dana

perimbangan

diutamakan

terhadap langkah yang secara nyata dapat dilakukan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, yaitu : Pertama

Memfasilitasi peningkatan usaha masyarakat, agar semakin berkembang dan menjadi kuat sehingga

dengan

aktifitas

perekonomian

masyarakat memungkinkan bertambahnya wajib pajak potensial Kedua

Intensifikasi pemungutan provisi sumber daya yang dipungut dari Wilayah Kabupaten Barito

Kuala, khususnya dari bidang kehutanan dan perikanan. Sedangkan untuk DAU dan DAK ( bersifat dana stimulan ), sebagai

suatu

kebutuhan

diharapkan

terus

dapat

ditingkatkan, walaupun secara esensi seiring dengan semakin mandirinya pemerintah daerah, nilai sumber dana dimaksud

semestinya

harus

semakin

berkurang.

Kecenderungan perkembangan dana perimbangan dalam 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksinya untuk jangka waktu perencanaan sampai dengan Tahun 2012 adalah : TABEL REALISASI DANA PERIMBANGAN 5 TAHUN TERAKHIR : URAIAN - Bag i Hasil - DAU - DAK

SATUAN R Juta R Juta R Juta

2003 16,740,864 747 133,030,000,000 11,551,435,826

2004 19,455 189,594 137,217,966,000 9,781 068,917

2005 27,845,811,582 146,617,970,000 16,360,984,766

2006 39,638 079 794 238,380,000,000 27,070,000,000

2007 49,588,552,295 263,669,000,000 49,618,500,000

JUMLAH

RP(Juta)

161,322,300,573

166,454,244,511

190,824,766,346

305,088,079,794

362,876,052,295

TABEL PROYEKSI DANA PERIMBANGAN DALAM JANGKA WAKTU RPJM URAIAN - Bagi Hasil - DAU

SATUAN R Juta Rp(Juta)

2008 62,280,104,422 296,250,000,000

- DAK

Rp(Juta)

59,265,000,000

JUMLAH

RP(Juta)

417,795,104,422

5.1.3.

2009 65,394,109,643

2010 68,663,815,125

2011 72,097,005,882

20 75,701,856,176

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (LLPYS)

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, terdiri dari pendapatan yang masuk pada kas pemerintah kabupaten, terdiri dari : (1). Hibah, (2). Dana Darurat, (3). Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintrah Daerah Lainnya (BHPDP), (4). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DPOK), (5). Bantuan Keuangan Dari Propinsi dan Pernerintrah

Daerah

Lainnya

(BKL).

Sebagaimana

"Dana

Perimbangan" maka "Lain-Lain Pendapatan Yang Sah" lebih

banyak ditentukan oleh pengaruh faktor eksternal, melalui instrumen regulasi pemerintah. Stabilitas penerimaannya sangat relative, tergantung kebijakan pemerintah pada saat yang bersangkutan. Sumber pendapatan yang stabil dan dapat diperkiraan adalah "Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi". Demikian pula faktor internal pemerintah kabupaten, walaupun kecil, cukup berperan dalam peningkatan pendapatan melalui bagi hasil pajak ( termasuk non pajak ) dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, yakni pajak-pajak terkait dengan kendaraan bermotor, alokasi bagi hasil provisi sumberdaya alam, antara lain kayu, perikanan, batu bara, migas dan sumber daya

alam

lainnya.

Arah

kebijakan

yang

ditempuh

untuk

peningkatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah diutamakan terhadap langkah

nyata

yang

dapat

dilakukan

sesuai

kewenangan

pemerintah kabupaten, yaitu : Pertama

Mensiasati dan mensikapi peluang pemanfaatan dan meraih dana-dana dari sumbernya, secara pro aktif.

Kedua

Konfirmasi dan intensifikasi pemungutan provisi sumber daya yang dipungut dari Wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Perkembangan dan proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah untuk jangka waktu perencanaan (RPJM) sampai dengan Tahun 2012 memperhatikan spesifikasi khusus wilayah daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu arah kebijakan pengelolaan keuangan belanja daerah, yang akan menjadi acuan perumusan dan penetapan belanja daerah

selama jangka waktu perencanaan (RPJM 2007-2012), khusus untuk Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut : TABEL REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5 TAHUN TERAKHIR : URAIAN

SATUAN

2003

2004

- HIBAH

Rp(Juta)

-

-

- DANA DARURAT

Rp(Juta)

-

-

- BHPDP - DPOK - BKL

Rp(Juta) Rp(Juta) Rp(Juta)

4,868,230,091 -

5,685,343,515 -

JUMLAH

Rp(Juta)

4,868,230,091

5,685,343,515

2005

2006

2007

1,000,000,000

-

-

-

-

-

13,617 13 628,521,556 024,384 1,646,200,400 1,100,000, 000 16,363,224,78 17,824,952,164 13,628,521,556 4 11,584,952 164 5,240 000,000 -

TABEL PROYEKSI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH UNTUK RPJM URAIAN

SATUAN

2008

2009

Rp(Juta) Rp(Juta) Rp(Juta)

13,200,000,000 4,969,000,000 200 000,000

13,860,000,000

Rp(Juta)

18,369,000,000

- HIBAH

Rp(Juta)

- DANA DARURAT

Rp(Juta)

- BHPDP - DPOK - BKL JUMLAH

2010

14,553,000,000

2011

2012

15,280,650,000

16,044,682,500

5.2. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Salah satu unsur pengelolaan keuangan daerah adalah belanja daerah, yang diartikan sebagai seluruh pengeluaran dana dari kas daerah. Di samping peraturan perundangan-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan belanja daerah diatur secara operasional melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 jo Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah pada prinsipnya dibagi menjadi dua kategori besar yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang dalam pemanfaatan dan pengalokasiannya didasarkan pada "kinerja" yang harus direalisasikan oleh setiap unit perangkat daerah. Sesuai dengan sifatnya, eksistensi belanja daerah sekaligus mencerminkan APBD daerah sehingga dengan prinsip perwujudan kinerja dimaksud, dapat disarikan

bahwa pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari "Sistem Anggaran Berbasis Kinerja". Dalam operasionalnya sistem dimaksud, harus mengakomodasikan prinsip-pripsip umum penyusunan anggaran belanja dan memperhatikan spesifikasi khusus wilayah daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu arah kebijakan pengelolaan keuangan belanja daerah, yang akan menjadi acuan perumusan dan penetapan belanja daerah selama jangka waktu perencanaan (RPJM) 2007-2012), khusus untuk Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Pertama Menyusun dan menetapkan Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) atau Rencana Kinerja dengan indikator per satuan kinerja, untuk setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kedua

Menetapkan kinerja terukur sebagai pencapaian hasil selama jangka waktu perencanaan ( Lima Tahun ) agar dapat

diwujudkan

perencanaan

peningkatkan

anggaran,

efektivitas

akuntabilitas dan

efisiensi

penggunaan setiap anggaran yang dialokasikan. Ketiga Menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu perencanaan ( Lima Tahun ) agar dapat dilakukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat Menyusun standar biaya per satuan kinerja secara akomodatif, yang senantiasa memperhitungkan perkembangan fluktuasi dan perubahan harga pasar.

Kelima

Menyusun anggaran belanja dengan memenuhi format sesuai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP).

Perkembangan lima tahun terakhir dan proyeksi anggaran belanja daerah untuk jangka waktu perencanaan (RPJM) sampai dengan Tahun 2012, adalah : TABEL REALISASI BELANJA DAERAH SELAMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR (DALAM JUTAAN RUPIAH) 2007

URAIAN

2003

2004

2005

2006

Belanja Daerah

173,027,970,022

195,246,476,873

207,342,295,324

278,952,826,835

364,450,668,353

TABEL PROYEKSI BELANJA DAERAH UNTUK RPJM (DALAM JUTAAN RUPIAH) URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

Belanja Daerah

516,694,674,000

520,033,608,800

544,040,330,560

592,848,396,672

571,418,076,006

5.3. ARAH KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN Dua hal utama dalam menetapkan arah kebijakan umum anggaran adalah perwujudan operasionalisasi (1) PELAYANAN PUBLIK dan (2) TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. Untuk menentukan arah kebijakan umum anggaran, piranti yang dipergunakan

adalah

gambaran

struktur

perekonomian

Kabupaten Barito Kuala sesuai peranan PDRB, sebagai berikut :

TABEL

No

STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BARITO KUALA SESUAI PERANAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU "TANPA" INDUSTRI BESAR DAN SEDANG SEKTOR

1 2

Pertanian Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik dan Air Bersih 5 Bangunan 6 Perdagangan, Restoran & Hotel 7 Pengangkutan dan komunikasi 8 Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 9 Jasa-Jasa PDRB Tanpa Industri Besar – Sedang (IBS)

2002 % 57,32 0,10

2003 % 56,11 0,11

2004 % 54,00 0,11

2005 % 52,06 0,11

2006 % 53,67 0,11

1,40 0,17 5,66 14,08

1,40 0,18 6,14 13,81

1,34 0,18 5,98 13,86

1,29 0,19 7,50 14,45

1,28 0,18 7,51 14,45

4,29

4,48

4,48

4.33

4,34

2,93

3,28

3,52

3,70

3,70

14.03 14,46 16,50 16,33 100,00 100,00 100,00 100,00

16,34 100,00

Dari data di atas, dapat dicermati bahwa bidang pembangunan yang mempunyai peran terbesar bagi pertumbuhan dan aktifitas perekonomian masyarakat adalah bidang pertanian. Peran tersebut mencakup lebih dari 50 % aktifitas perekonomian di Kabupaten Barito Kuala, diikuti dengan jasa-jasa dan bidang perdagangan. Oleh sebab itu secara umum, dalam “kebijakan umum anggaran" di Kabupaten Barito Kuala, porsi terbesar dari anggaran

harus

diarahkan

dan

diproyeksikan

bagi

pembangunan bidang pertanian dalam arti luas, yang dilandasi kebutuhan pasar, mencakup kegiatan dari hulu sampai dengan hilir, untuk penyediaan bahan mentah dan atau proses nilai tambahnya, dengan urutan fokus sebagai berikut :

(1). Pembangunan bidang pertanian,

yang

juga mencakup

bidang pembangunan lainnya yakni bidang pembangunan tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang perikanan dan bidang kehutanan, dengan SISTEM AGRIBISNIS. (2). Pembangunan

bidang

perindustrian, perdagangan,

koperasi dan UKM, sebagai konsekuensi penerapan sistem agribisnis.

Seiring

PEMBANGUNAN

dengan

DAERAH

STRATEGI

TERTINGGAL

DAERAH

KABUPATEN

BARITO KUALA ( Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 45 Tahun 2006 ) fokus kegiatan usaha budi daya pertanian diarahkan pada pengembangan bidang peternakan dan bidang perikanan, dengan pertimbangan kedua bidang pembangunan ini merupakan bidang usaha yang perputaran modalnya cepat dan memberikan laba usaha yang sangat optimal. Antipasi ke depan adalah hergesernya manfaat komoditas hasil pertanian dari kebutuhan konsumsi menjadi kebutuhan energi, yang mengakibatkan meningkatnya nilai komersial komoditas pertanian tersebut. (3). Pembangunan bidang pendukung pertanian merupakan sasaran berikutnya dalam penentuan kebijakan anggaran di Kabupaten Barito Kuala. Bidang pekerjaan umum, utamanya pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan prasarana irigasi, serta prasarana wilayah perdesaan - pertanian merupakan bidang pembangunan yang harus diprioritaskan. Walaupun bersifat pendukung, bidang pembangunan pekerjaan umum, merupakan "titik kritis" yang sangat menentukan kecepatan,

percepatan

dan

keberlangsungan

bidang

pembangunan

lainnya. (4). Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang mutlak harus dilakukan "bersama-sama" seiring, sejalan secara proporsional dengan bidang pertanian. Sebagai salah satu sumber daya yang menjadi modal pembangunan, SDM memiliki peran sentral yang sangat strategis, yakni subyek dan sekaligus obyek bagi dirinya sendiri dalam pembangunan. Kualitas SDM akan menentukan mutu pembangunan, baik dalam dimensi proses, rasionalitas, sistematika maupun dalam dimensi hasil yang direalisasikannya. Artinya pembangunan beserta percepatannya sangat ditentukan keberadaan SDM sebagai

asset

masyarakat

Kabupaten

Pembangunan SDM melalui pendidikan

Barito

Kuala.

dan kesehatan

merupakan pembangunan jangka panjang, yang mutlak dimulai saat ini secara konseptual, tanpa harus menundanya. (5). Pembangunan bidang lainnya sebagai

pendukung

dan

sebagai katalisator perwujudan maju dan berdaya saingnya pertanian di Kabupaten Barito Kuala.

Kebijakan Umum Anggaran untuk jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2007-2012 diarahkan sebagi upaya membangun sistem, menyusun dan atau menerapkan pedoman kerja dan prosedur kerja pengelolaan anggaran, yang masing-masing sesuai standart pelayanan minimal setiap SKPD, sebagai suatu "road map" menuju budaya kerja. Arah kebijakan tersebut terkait dengan aktifitas perekonomian

masyarakat, pendapatan daerah dan belanja daerah, sebagai berikut : Pertama

Mengoptimalkan peran faktor-faktor yang secara positif mempengaruhi aktifitas perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Hal ini mencakup upaya (1). Penetapan

titik

fokus

pembangunan,

yakni

di

perdesaan sebagai basis ekonomi masyarakat, (2). Penciptaan ikilim usaha dan investasi yang, kondusif, (3). Penciptaan proses "nilai tambah" atas komoditas yang

dihasilkan

khususnya

dari

komoditas

Kabupaten berbasis

Barito agribisnis.

Kuala, (4).

Kolaborasi positif dalam satu kesetaraan bagi domain good governace dalam penyelenggaraan aktifitas perekonomian,

(5).

Pemberdayaan

usaha

kecil

menengah dalam sistem usaha koperasi dan (6). Pemanfaatan sumber daya (alam) secara optimal, lestari dan ramah lingkungan. Kedua Mengoptimalkan pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Langkah ini dilandasi pada pola pikir bahwa : Pertama, Semua potensi daerah sebagai ciptaan Allah SWT, pasti ada manfaatnya, dan Kedua, Pemanfaatan potensi daerah tersebut, dilakukan secara hati-hati sebagai wujud syukur sehingga memberikan manfaat yang lebih besar dari pada dampak negatifnya. Kebijakan anggaran terkait dengan pendapatan daerah, diarahkan sebagai upaya memperoleh manfaat seoptimal mungkin potensi daerah yang terdiri dari (1). Keberadaan aliran Sungai Barito. (2). Peluang deversifikasi

Ketiga

Keempat

usaha dan deversifikasi komoditas pertanian, antara lain manfaat komeditas pertanian sebagai bahan baku bioenergi yang mencakup perkebunan kelapa sawit, penanaman jagung, kedelai, di samping diversifikasi jenis pangan, utamanya padi organik dan lain-lainnya, (3). Optimasi peran badan usaha milik daerah. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja daerah dengan prinsip "anggaran berbasis kinerja". Melalui prinsip dimaksud setiap alokasi anggaran belanja secara terbuka dan bertanggung jawab lebih mudah untuk dicermati pemanfaatannya. Demikian pula belanja lebih diorientasikan kepada kepentingan masyarakat secara langsung, mengingat masyarakat akan lebih mudah memberikan pengawasan dalam pemanfaatan setiap nilai anggaran, dengan tolok ukur kinerja yang memiliki satuan terukur. Penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja, memungkinkan penggunaan anggaran belanja diarahkan guna memenuhi tuntutan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Hal ini sekaligus juga menjadi tolok ukur dalam perhitungan tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat. Meningkatkan secara proporsional anggaran belanja, khususnya belanja langsung, yang diarahkan untuk menambah aset daerah, yang proses pengadaannya akan mendorong sektor riil. Oleh sebab itu diharapkan minimal 30 % dari total anggaran di APBD dialokasikan sebagai belanja modal. Menempatkan angaran belanja dengan porsi terbesar untuk kepentingan langsung yang dinikmati masyarakat, baik sebagai bagian dalam pelayanan publik maupun sebagai fasilitasi masyarakat untuk memperoleh

sumber-sumber daya produktif bagi usaha perekonomian yang dilakukannya. Kelima

Keenam

Mengalokasikan penyertaan modal pemerintah kabupaten bagi usaha produktif yang dilaksanakan badan usaha milik daerah dan atau fihak swasta lainnya, yang memberikan keuntungan finansial bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Mengorientasikan seluruh pemanfaatan dan penggunaan anggaran sebagai piranti untuk mengeleminasi status Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah tertinggal, mengentaskan kemiskinan, peningkatan keberdayaan setiap keluarga, masyarakat yang bermuara pada kemandirian daerah.

Uraian "kebijakan umum anggaran" yang dirumuskan dalam RPJM ini, pada dasarnya tidak terlepas dari arahan serta kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah. Keberadaannya merupakan bagian dari "kebijakan umum" Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam proses pernbangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang diproyeksikan sampai dengan Tahun 2012. Dengan demikian fungsi "kebijakan umum anggaran" akan menjadi "support" yang mendukung "kebijakan umum pembangunan", yang perwujudannya dicerminkan oleh penetapan pemilihan program dan kegiatan pembangunan, sebagai titik operasional penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012.

6. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan (umum) adalah pedoman bagi pelaksanaan suatu tindakan, dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan, berfungsi sebagai unsur strategi dan disusun berdasarkan pandangan dari pimpinan puncak organisasi, dalam hal ini Bupati Barito Kuala, mencakup faktor dan unsur menejemen,

pada seluruh bidang

pembangunan dan pemerintahan. Kebijakan umum penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Daerah) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk jangka waktu perencanaan sampai dengan Tahun 2012, merupakan formulasi dari kebijakan pencapaian sasaran yang dikelompokkan dalam AGENDA PEMBANGUNAN dan ditetapkan berdasarkan panduan dari ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN. Hasilnya adalah kebijakan yang berfungsi sebagai "perintah awal yang tegas" untuk mengambil suatu tindakan perlakuan dan menjadi "tuntunan" pemilihan program pembangunan dan kegiatan pembangunan, agar tahapan proses penjabaran VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 - 2012, dapat dilakukan secara runtut dan sisternatis. Kebijakan umum yang ditetapkan sekaligus merupakan arahan dalam upaya pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk lepas dari statusnya sebagai "'daerah tertinggal". Demikian pula kebijakari umum yang ditetapkan, langsung maupun tidak langsung, pada dasarnya juga merupakan acuan langkah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga miskin (GAKIN). Sebelum dirumuskan

kebijakan umum dimaksud, berikut diuraikan ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN, sebagai berikut : 6.1. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN 6.1.1.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT KAWASAN TERPILIH 6.1.1.1. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan termasuk dalam hal proses-proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan desa. 6.1.1.2. Melakukan Studi Pembangunan Perdesaan (SPD) untuk memperoleh informasi-informasi strategis bagi kebutuhan pembangunan desa di masa depan sehingga keber-langsungan pembangunan perdesaan dapat terpelihara dan dinikmati oleh generasi di masa yang akan datang. 6.1.1.3. Membuat pilot project (proyek percontohan) partumbuhan pembangunan perdesaan yang maju secara eko-nomi, kesehatan, pendidikan, pertanian, (kota agropolitan- kota yang tumbuh dan berkembang di perdesaan) kebudayaan, kehidupan umat beragama. Dengan menerapkan model pembangunan masyarakat yang acceptable (dapat diterima dan dinikmati masyarakat). 6.1.1.4. Membangun jalan-jalan perdesaan yang dapat membuka akses untuk memudahkan masyarakat perdesaan dalam memasarkan hasil hasil produksi pertanian, peternakan, maupun perkebunan dan lainnya. 6.1.1.5. Melakukan pendekatan multisektoral (holistik) partisipatif, berdasarkan pada semangat kemandirian local, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 6.1.1.6. Membangun pusat kerja sama antar desa untuk saling tolong sehingga seluruh desa dapat tumbuh

dan berkembang secara serasi dan saling menunjang. 6.1.1.7. Membangun sentra-sentra produksi pertanian di desa-desa yang benar-benar potensial untuk dikembangkan. 6.1.1.8. Membangun dan mengembangkan desa yang dapat mempercepat proses modernisasi perekonomian masyarakat melalui pengembangan agribisnis, jaringan kerja produksi dan jaminan pemasaran yang luas. 6.1.1.9. Melakukan peningkatan investasi dalam pembangunan SDM yang dapat mendorong produktivitas, kewiraswastaan, dan ketahanan masyarakat sosial perdesaan. 6.1.1.10. Mengembangkan kemampuan organisasi masyarakat perdesaan agar kegiatan penyuluhan berjalan efektif sehingga keterampilan (skills) masyarakat perdesaan semakin meningkat. 6.1.1.11. Membangun dan mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi dan jaringan kerja produksi pertanian di perdesaan. 6.1.1.12. Membangun pusat-pusat kawasan terpilih sebagai sentra kegiatan ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan lainlain untuk memutuskan mata rantai isolasi antar desa, ke ibu kota kecamatan dan ke ibu kota kabupaten. 6.1.1.13. Melakukan reformasi agraria untuk membuka akses masyarakat pada lahan dan pengolahan sumber daya alam. 6.1.1.14. Mengoptimalkan jaringan irigasi dan jaringan pengairan serta peningkatan pelayanan prasarana permukiman, seperti air minum, air limbah dan drainase. 6.1.1.15. Membangun instalasi pengolahan air bersih untuk kebutuhan masyarakat perdesaan.

6.1.2.

PEMBANGUNAN PERTANIAN 6.1.2.1.

6.1.2.2.

6.1.2.3. 6.1.2.4.

6.1.2.5.

6.1.2.6.

6.1.2.7. 6.1.2.8.

6.1.3.

Pembangunan pertanian dilaksanakan melalui revitalisasi yang diharapkan akan dapat mempercepat pengembangan di bidang pertanian pada umumnya. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pascapanen dan pengolahan hasil, serta pemanfaatan alat dan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil. Mengembangkan sistem antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya kerawanan pangan. Meningkatkan kemampuan para petani, nelayan dan peternak untuk merawat, mengolah dan memasarkan hasil-hasil pertanian melalui berbagai kagiatan seperti pameran, penyuluhan yang intesif dan terpadu serta penerapan kebijakan yang mudah dan terbuka. Meningkatkan akses sumber daya produktif, terutama dalam hal pemberian intensif permodalan dan pengembangan pola pembiayaan yang layak dan sesuai dengan usaha pertanian yang dikembangkan. Menumbuhkan dan menguatkan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan daya tawar petani; nelayan,dan peternak guna memberikan perlindungan (proteksi) dari persaingan perusahaan yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil. Merpercepat dan menata kembali usaha-usaha perikanan terutama dalam hal usaha budi daya tambak air tawar. Mengembangkan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 6.1.3.1. Membangun lembaga-lembaga pendidikan baru menjadi tuntutan kebutuhan

6.1.3.2 6.1.3.3.

6.1.3.4. 6.1.3.5. 6.1.3.6.

6.1.3.7. 6.1.3.8.

6.1.4.

Merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan termasuk menambah ruang kelas baru, perpustakaan dan laboratrium. Menyediakan sarana informasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan dan memperolen imformasi yang seluas-luasnya tentang masalah-masalah pendidikan. Meningkatkan anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meningkatkan peran serta masyarakat pengusaha untuk bekerja sama dalam mendanai kegiatankegiatan pendidikan. Menyediakan berbagai alternative layanan pendidikan formal dan non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin dan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan serta terpencil. Memberikan beasiswa kepada siswa-siswi dan putra-putra daerah terbaik berprestasi yang sedang melanjutkan pendidikan tinggi di luar daerah. Melaksanakan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka meningkatkan effisiensi dan effektifitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS 6.1.4.1.

6.1.4.2. 6.1.4.3. 6.1.4.4.

6.1.4.5.

Mengembangkan dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, seperti pos pelayanan kesehatan terpadu, pondok bersalin desa, usaha kesehatan sekolah dan lainnya. Mengadakan, meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana puskesmas serta jaringannya. Memberikan pelayanan kesehatan dan penyediaan obat untuk penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pengobatan dasar. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit daerah.

6.1.4.6. 6.1.4.7. 6.1.4.8. 6.1.4.9. 6.1.5.

PEMBANGUNAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA 6.1.5.1. 6.1.5.2.

6.1.5.3. 6.1.5.4.

6.1.5.5.

6.1.6.

Mendorong peningkatan peran serta swasta untuk terlobat dalam pelayanan peningkatan kesehatan perorangan. Memberdayakan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. Meningkatkan pengawasan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Meneliti dan mengembangkan tanaman obat lokal.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman keagamaan terhadap umat beragama. Meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti majelis taklim, rukun kematian, kelompok pengajian, organisasiorganisasi sosial keagamaan dan lainnya. Membangun jaringan kerjasama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Meneguhkan ikatan komitmen antar umat dan intern umat beragama untuk saling bekerja sama dan menjunjung tinggi teloransi antar sesama dan antar umat beragama . Menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama sehingga tercipta hubungan yang saling mengisi antara ulama atau tokoh agama dengan pemerintah atau umara.

PEMBANGUNAN KOPERASI DAN DUNIA USAHA 6.1.6.1.

Memberikan dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi. 6.1.6.2. Memberikan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi dan pemasaran. 6.1.6.3. Menyediakan intensif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi. 6.1.6.4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan partisifasi aktif para pelaku dan instansi terkait.

6.1.6.5.

6.1.6.6.

6.1.6.7.

6.1.6.9.

6.1.7.

Memberikan penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat Was yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsipprinsip koperasi. Membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana dermaga sungai, jembatan dan penyebrangan untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan transportasi sehingga semakin memperlancar kegiatan usaha masyarakat. Membangun lembaga jaringan ekonomi masyarakat serantau (JEMS) untuk menggalang masyarakat Kabupaten Barito Kuala di perantauan agar terpanggil untuk membangun daerah secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah. 6.1.6.8. Mendirikan badan badan usaha baru daerah termasuk koperasi dan meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah yang sudah ada. Membuka ruang investasi baru di bidang pertanian, dan perkebunan bagi pengusaha daerah dan pengusaha nasional.

PEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK, MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM, BERSIH, DAN BERWIBAWA 6.1.7.1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. 6.1.7.2. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. 6.1.7.3. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat. 6.1.7.4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 6.1.7.5. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan secara hukum. 6.1.7.6. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat dan dunia usaha.

6.1.7.7.

Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. 6.1.7.8. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan daerah seperti retribusi, pajak, pengembangan dunia usaha dan lainnya. 6.1.7.9. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien. 6.1.7.10. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 6.1.7.11. Mengembangkan profesionalisme PNS yang berorientasi pada etika, mekanisme penegakan hukum dan disiplin. 6.1.7.12. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja antar dinas atau instansi terkait lainnya. Di samping mempedomani Arahan Program Pembangunan, penentuan program dan kegiatan pembangunan ( Catatan : Sebagai langkah proses perencanaan "non spasial" yang diperintahkan oleh "kebijakan" dan diformulasikan melalui perwujudan “sasaran" beserta indikatornya ), tetap harus dilakukan dalam koridor ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala ( Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 09 Tahun 2003 ) sebagai piranti perencanaan pembangunan "spasial" (keruangan). Wilayah Kabupaten Barito Kuala, ditinjau dari sudut pandang keruangan adalah satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) dan berdasarkan potensi dan letak lokasi pengembangan wilayah, dibagi menjadi 4 (empat) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), yang masing-masing : 1. SSWP A.

Meliputi Kecamatan Kuripan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Barambai dan Kecamatan Cerbon (sebagian)

2. SSWP B.

3. SSWP C.

4. SSWP D.

Meliputi Kecamatan Belawang (sebagian),Kecamatan Cerbon (sebagian), Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Mandastana, Kecamat.In Jejangkit, Kecamatan Alalak Meliputi Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Belawang (sebagian) Meliputi Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Mekarsasi, Kecamatan Tamban

6.2. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN Kebijakan umum, sesuai makna dan artinya, yang kemudian disebut sebagai KEBIJAKAN berfungsi sebagai "pernyataan perintah" dan "tuntunan" pemilihan program pembangunan dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya merupakan penegasan langsung tentang program dan kegiatan yang harus dipilih, masing-masing disertai penentuan "notasi" masukkan dan keluaran ( in put dan out put ) beserta indikator dan satuannya. Sebagai suatu formulasi, fungsi kebijakan merupakan perintah dan menjadi arah perumusan perlakuan dalam penjabaran lanjut VISI dan MISI Pemerintah

Kabupaten

Barito

Kuala

Tahun

2007

-

2012.

KEBIJAKAN UMUM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 - 2012, dikemas dalam bentuk : - Dikelompokkan untuk setiap AGENDA PEMBANGUNAN mengikuti pengelompokkan sasaran pembangunan. - Diuraikan dengan mempedomani butir-butir ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN. - Diuraikan lebih lanjut menurut SASARAN PEMBANGUNAN yang ada pada masing-masing agenda pembangunan, dengan menetapkan INDIKATOR KUAIITATIF dan atau

KUANTITATIFNYA, yang menunjukkan KINERJA SPESIFIK yang harus direalisasikan oleh setiap bidang urusan pembangunan, sesuai VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007-2012. AGENDA PERTAMA MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN TERPILIH SECARA KOMPREHENSIF DAN TERPADU SEHINGGA MEN7ADI KABUPATEN YANG MAJU DAN MANDIRI ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO.1

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT KAWASAN TERPILIH

DAN

KEBIJAKAN UMUM : 6.2.1. SASARAN 1. Terwujudnya peningkatan intensitas aktifitas perekonomian masyarakat yang diindikasikan oleh bertambahnya sentra-sentra usaha masyarakat. KEBIJAKAN : 6.2.1.1. Membangun kawasan usaha sebagai sentra produksi yang memiliki dukungan fasilitas memadai, mudah dijangkau guna pelayanan barang dan jasa. 1. Bidang Pekerjaan Umum Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi pasang surut. - Bertambahnya jaringan jalan perdesaan dan jalan usaha tani. 2. Bidang Ketahanan Pangan - Meningkatnya jumlah lumbung desa Meningkatnya kelompok tani yang menerapkan sistem simpan dan kendali pangan.

3. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) Meningkatnya intensitas pemanfaatan sawah yang beririgasi tata air mikro. - Meningkatnya sentra persawahan yang memperoleh layanan alsintan (alat produksi pertanian). - Meningkatnya sentra produksi pertanian yang menerapkan teknologi pasca panen. 4. Bidang Pertanian (Peternakan) - Meningkatnya kelompok kandang budi daya sapi, kambing dan ayam. - Bertambahnya fasilitas layanan reproduksi dan kesehatan ternak (hewan). 5. Bidang Kelautan dan Perikanan Meningkatnya lokasi budi daya Wan keramba di Sungai Barito yang terlindungi. Meningkatnya budi daya tambak di Kawasan Perikanan Laut Kuala Lupak dan beririgasi. Meningkatnya terapan teknologi pasca panen (olah saji kemas) budi daya perikanan pada setiap sentra usaha. 6. Bidang Energi - Terpenuhinya kebutuhan listrik pada sentra usaha produksi. 7. Bidang Perdagangan - Meningkatnya kualitas pengelolaan, kebersihan, keindahan dan aktivitas Pasar Marabahan sebagai pasar harian. - Meningkatnya kualitas pengelolaan, kebersihan, ketertiban dan keindahan pasar-pasar di kecamatan - Tertatanya pasar - pasar perdesaan. 8. Bidang Perindustrian - Meningkatnya jumlah dan jenis komoditas industri rumah tangga. Meningkatnya kapasitas industri rumah tangga komeditas khas Kabupaten Barito Kuala, yang diterima pasar 6.2.1.2. Menata ruang lahan wilayah dengan menyeimbangkan fungsi ekologi dan ekonomi guna mendukung keberlangsungan produksi dan produktifitas pertanian yang maju dan berdaya saing.

1. Bidang Penataan Ruang - Terevisinya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala jangka waktu lima tahun kedua. - Tersusunnya 8 (delapan) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan. - Terkendalinya pemanfaatan ruang dan lahan. 2. Bidang Perhubungan - Ditetapkannya letak lokasi ruang lahan untuk pelabuhan khusus batubara, lokasi tambat kapaltongkang dan pelbuhan khusus lainnya 3. Bidang Lingkungan Hidup - Meningkatnya fungsi - fungsi konservasi pada kawasan lindung. 4. Bidang Pertanahan (Bagian Pemerintahan) - Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana dan prasana umum serta pemerintahan. 5. Bidang Kesbangpoldagri (POL.PAMONG PRAJA) - Menurunnya pelanggaran penggunaan lahan pada jalur hijau. - Meningkatnya ketertiban penggunaan ruang ruang lahan sepadan jalan dan atau sepadan sungai. 6. Bidang Pemerintahan Umum - Tegas, jelas dan sahnya batas wilayah kabupaten secara spasial dan non spasial. - Meningkatnya tingkat kesesuaian penggunaan ruang lahan sesuai peruntukkannya. - Terawasinya pemanfaatan ruang lahan dan ruang terbuka hijau. 7. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Ditetapkannya lahan sawah abadi. 8. Bidang Pertanian (Perkebunan) - Teralokasikannya dan terdeliniasinya ruang lahan untuk perkebunan. 9. Bidang Kehutanan - Teralokasikannya dan terdeliniasinya ruang lahan untuk areal hutan galam sebagai kawasan perlindungan setempat. - Teralokasikannya dan terdeliniasinya ruang lahan untuk areal hutan rakyat. - Melestarikan fungsi dan areal hutan.

10. Bidang Transmigrasi - Teralokasikannya ruang lahan cadangan permukiman dan usaha bagi warga transmigrasi. - Teralokasikannya ruang lahan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi Cahaya Baru. 11. Bidang Pariwisata - Tertatanya ruang lahan tertentu sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) 12. Bidang transmigrasi Teralokasikannya ruang lahan cadangan permukiman dan usaha bagi warga transmigrasi. - Teralokasikannya ruang lahan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi Cahaya Baru. 6.2.2. SASARAN 2. Terwujudnya kemudahan mobilitas usaha bagi masyarakat yang diindikasikan oleh tersedianya prasarana usaha, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra ekonomi dan wilayah perdesaan dengan perkotaan. KEBIJAKAN : 6.2.2.1. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas usaha masyarakat. 1. Bidang Pekerjaan Umum (Cipta Karya) - Meningkatnya penyediaan air bersih 2. Bidang Energi - Meningkatnya konsistensi suplai listrik. - Meningkatnya konsistensi suplai BBM. - Meningkatnya pemanfaatan energi dari diversifikasi energi melalui bio-energi 3. Bidang Komunikasi - Meningkatnya warung penyedia jasa telekomunikasi dan internet pada wilayah sentra usaha (produksi) tertentu. 6.2.2.2. Menyediakan jaringan jalan dan jembatan secara memadai yang menghubungkan sentra usaha masyarakat di setiap wilayah kecamatan 1. Bidang Pekerjaan Umum - Meningkatnya panjang serta kualitas jalan dan jembatan, khususnya di perdesaan.

- Meningkatnya intensitas pemeliharaan jalan dan jembatan. - Menyelesaikan tuntas pembangunan Jalan Taman Sari Bunga (Antara Anjir Muara Mekarsari - Tamban - Tabunganen). Meningkatkan panjang dan kualitas jalan di Kecamatan Kuripan. - Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan di Marabahan Kota. 2. Bidang Perhubungan - Meningkatnya jumlah, luas dan kualitas dermaga prasarana perhubungan air, yang mendukung sentra kegiatan ekonomi masyarakat. - Meningkatnya jumlah pemasangan rambu-rambu jalan darat dan jalan air. - Terealisasinya aktifitas penyeberangan Muara Pulau-Jambu Baru pulang pergi secara reguler. 3. Bidang Transmigrasi Meningkatnya pembangunan prasarana wilayah Ibu Kota KTM Cahaya Baru. - Meningkatnya pembangunan prasarana pengelolaan KTM Cahaya Baru. 6.2.3. SASARAN 3. Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman masyarakat yang diindikasikan oleh semakin lengkapnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat. KEBIJAKAN : 6.2.3.1. Menyediakan perlengkapan kebutuhan permukiman sehat bagi masyarakat. 1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya usaha eleminasi pembangunan MCK yang tidak sehat ( di pinggir saluran irigasi ) - Terbangunnya kelompok (cluster) perumahan sehat, sebagai oercontohan permukiman sehat. 2. Bidang Pekerjaan Umum (Cipta Karya) - Meningkatnya wilayah desa dan kelurahan yang memperoleh pelayanan penyediaan serta kualitas air bersih. - Meningkatnya pembangunan sanitasi lingkungan sehat bagi permukiman.

3.

- Meningkatnya fungsi-fungsi drainase di setiap lingkungan permukiman dan di perkotaan (Marabahan Kota dan Handil Bakti). Bidang Perumahan - Tersedianya sistem menejemen yang mencakup kebijakan dan strategi pembnagunan permukiman. - Tertatanya pembangunan perumahan permukiman berwawasan sehat. - Terbangunnya kelompok (cluster) perumahan sederhana sehat, sebagai percontohan permukiman sehat. - Meningkatnya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan perumahan.

6.2.3.2. Menyediakan sistem pengelolaan kebersihan dan pengolahan persampahan. 1. Bidang Lingkungan Hidup (Persampahan) - Tersedianya sistem menejemen pengelolaan sampah di perkotaan (Marabahan dan Handil Bakti) Meningkatnya jumlah wilayah bebas sampah di perkotaan Marabahan dan Handil Bakti. Meningkatnya jumlah wilayah desa - kelurahan yang dilayani operasionalisasi persampahan melalui Tempat Pembuangan Akhir (TPA). - Meningkatnya fasilitasi dan operasionalisasi bersih terhadap persampahan di seluruh lingkungan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, termasuk tempat wisata. - Meningkatnya pengolahan dan pemanfaatan sampah untuk pupuk pertanian. 2. Bidang Lingkungan Hidup ( Ruang Terbuka Hijau ) - Tersedianya sistem menejemen pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH terdiri taman kota, sempadan jalan, sempadan sungai, taman terbuka, jalur hijau dan lapangan olah raga ). Meningkatnya ruang terbuka hijau yang tertata. Meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH) yang terpelihara.

-

Meningkatnya intensitas perlakuan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan RTH. Meningkatnya jumlah ruang terbuka hijau tempat wisata yang tertata dan terpelihara.

6.2.3.3. Menata, menertibkan dan memperindah kota 1. Bidang Pekerjaan Umum - Meningkatnya pembangunan panjang jalan dan jembatan perkotaan. - Meningkatnya panjang derah milik jalan (DMJ) yang memperoleh perlakuan penataan, penertiban dan perlakuan demi keindahannya. 2. Bidang Perumahan - Meningkatnya pembangunan sistem sanitasi dan drainase perkotaan. - Meningkatnya jalan lingkungan permukiman perkotaan. 3. Bidang Penataan Ruang - Tersusunnya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RDTL sebagai dokumen spasial) Tersusunnya dokumen rencana teknis ruang kawasan perkotaan (RTRK Perkotaan sebagai dokumen spasial). - Meningkatnya jumlah ( intensitas ) perlakuan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang lahan untuk pembangunan ( antara lain melalui IMB) 4. Bidang Lingkungan Hidup - Meningkatnya pembangunan taman kota secara optimal. - Meningkatnya jumlah kelengkapan taman kota secara optimal (lampu hias, bangku taman dan lainnya) - Meningkatnya jumlah masyarakat yang menanam tanaman hias bunga di halaman rumahnya. Meningkatnya panjang daerah milik jalan (DMJ) yang ditanamai dengan tanaman hias. - Meningkatnya panjang daerah milik jalan (DMJ) yang ditanamai dengan tanaman penghijauan perindang jalan.

5. Bidang Kesbangpoldagri (Polisi Pamong Praja) - Menurunnya pelanggaran penggunaan ruang lahan pada ruang terbuka hijau. - Meningkatnya ketertiban penggunaan ruang terbuka hijau. 6. Bidang Pemerintahan Umum (Kecamatan) - Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dan beperan-serta mewujudkan fungsi ruang terbuka hijau. AGENDA KEDUA MEWUJUDKAN REVITALISASI PERTANIAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, KESEHATAN YANG BERKUALITAS, KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA, KOPERASI, IKLIM DUNIA USAHA YANG KONDUSIF DAN KOMPETTTIF UNTUK MENYERAP LAPANGAN KERJA BARU GUNA MENGATASI PENGANGGURAN DAN MENGENTASKAN KEMISKINAN. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 2 PEMBANGUNAN PERTANIAN KEBIJAKAN UMUM : 6.2.4. SASARAN 4. Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian yang ditunjukkan oleh bertambah banyaknya komoditas dan luasnya lahan usaha, deversifikasi, produksi dan produktifitas komoditas pertanian. KEBIJAKAN : 6.2.4.1. Menyediakan sistem informasi tentang produk ungguian daerah. 1. Bidang Perencanaan Pembangunan - Tersedianya sistem terintegrasi melaiui ICT data tentang kuantitatif jenis, potensi, produksi, komeditas unggulan daerah untuk setiap sentra produksi di setiap kecamatan. - Terinformasikannya data data tentang kuantitatif jenis, potensi, produksi, komeditas unggulan

2.

3.

4.

5.

6.

daerah untuk setiap sentra produksi, melalui sistem "'on line". Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Tersedianya data kuantitatif ketersediaanya setiap jenis komeditas pangan unggulan daerah per satuan waktu dan per sentra produksi di setiap kecamatan. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Tersedianya data kuantitatif potensi, produksi dan jenis komeditas tanaman pangan dan hortikuAtura per sentra produksi di setiap kecamatan. - Terintegrasinya data tentang komeditas tanaman pangan dan hortikultura pada sistem informasi dalam situs Kabupaten Barito Kuala Bidang Pertanian (Peternakan) - Tersedianya data kuantitatif potensi, produksi dan jenis komeditas peternakan per sentra produksi di setiap kecamatan. - Terintegrasinya data tentang komeditas peternakan pada sistem informasi dalam situs Kabupaten Barito Kuala. Bidang Kehutanan - Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi peternakan. - Tersedianya data kuantitatif potensi, produksi dan jenis komeditas kehutanan dan perkebunan per sentra produksi di setiap kecamatan. - Terintegrasinya data tentang komeditas kehutanan dan perkebunan pada sistem informasi dalam situs Kabupaten Barito Kuala Bidang Kelautan dan Perikanan - Tersedianya data kuantitatif potensi, produksi dan jenis komeditas perikanan per sentra produksi di setiap kecamatan. - Terintegrasinya data tentang komeditas perikanan sistem informasi dalam situs Kabupaten Barito Kuala

7.

8.

Bidang Perdagangan - Terintegrasinya data tentang komeditas perdagangan hasil industri dan industri rumah tangga pada sistem informasi dalam situs Kabupaten Barito Kuala. Bidang Perindustrian - Tersedianya data kuantitatif potensi, produksi dan jenis komeditas perdagangan hasil industri dan insdustri rumah tangga per sentra produksi di setiap kecamatan.

6.2.4.2. Meningkatkan produksi, produktifitas dan jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi. 1. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) Meningkatnya jumlah luasan tanaman pangan dan hortikultura sesuai kemampuan daya dukung ruang dan lahan. Meningkatnya produktifitas hasil per-satuan luas budi daya tanaman pangan dan hortikutura, sesuai teknologi yang tersedia. Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura. 2. Bidang Pertanian (Peternakan) Meningkatnya jenis ternak yang dibudidayakan sesuai kemampuan daya dukung ruang dan lahan. Meningkatnya populasi untuk setiap jenis ternak sesuai teknologi yang tersedia. - Meningkatkan jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi peternakan. 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan Meningkatnya jumlah luasan tanaman hutan rakyat dan perkebunan sesuai kemampuan daya dukung ruang dan lahan. Meningkatnya jumlah dan jenis komoditas yang dibudidayakan, sesuai teknologi yang tersedia. Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi hasil hutan dan perkebunan.

4.

Bidang Kefautan dan Perikanan Meningkatnya luasan wilayah jangkauan tangkap dan Was budi daya perikanan sesuai kemampuan daya dukung ruang dan lahan. Meningkatnya produktifitas hasil persatuan luas budi daya perikanan, sesuai teknologi yang tersedia. Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi hasil perikanan. 5. Bidang Perdagangan Meningkatnya jumlah dan jenis komoditas usaha industri dan industri rumah tangga, sesuai kemampuan kompetensi masyarakat. Meningkatnya jumlah dan jenis komoditas yang mampu ditingkatkan kualitas olah-kemas-saji dalarn pemasarannya, sesuai teknologi tersedia. 6. Bidang Perindustrian Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi industri dan insustri rumah tangga.

6.2.4.3. Menerapkan sistem peningkatan niiai tambah untuk setiap komoditas unggulan melalui teknologi pasca panen dan olah-kemas-saji untuk pemasaran. 1. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Meningkatnya jumlah komeditas tanaman pangan dan hortikultura yang memperoleh perlakuan teknologi pasca panen. - Meningkatnya jumlah komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang diolah, dikemas, dan disajikan dalam rangka pemasarannya. 2. Bidang Pertanian (Peternakan) - Meningkatnya jumlah jenis ternak yang memperoleh perlakuan teknologi dalam peningkatan kualitasnya. - Meningkatnya jumlah komoditas hasil ternak yang diolah, dikemas, dan disajikan dalam rangka pemasarannya.

3. Bidang Kehutanan - Meningkatnya jumlah komeditas hasil hutan dan perkebunan yang memperoleh perlakuan teknologi dalam rangka peningkatan kualitasnya. - Meningkatnya jumlah komoditas hasil hutan dan perkebunan yang diolah lebih lanjut dalam rangka pemasarannya. 4. Bidang Kelautan dan Perikanan - Meningkatnya jumlah komeditas hasil perikanan yang memperoleh perlakuan teknologi pasca panen. - Meningkatnya jumlah hasil perikanan yang diolah, dikemas, dan disajikan dalam rangka pemasarannya. 5. Bidang Perdagangan - Meningkatnya jumlah komeditas perdagangan hasil industri dan industri rumah tangga yang memperoleh perlakuan teknologi untuk peningkatan kualitasnya. - Meningkatnya jumlah komeditas hasil industri dan industri rumah tangga dikemas, dan disajikan dalam rangka pemasarannya. 6.2.4.4. Memfasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian 1. Bidang Koperasi dan UKM - Tersedianya kelembagaan keuangan mikro sumber kredit pengadaan sarana produksi. - Meningkatnya jumlah dana untuk memfasilitasi pengadaan sarana produksi pertanian, khususnya bibit unggul dan pupuk. 2. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Tersedianya kelembagaan masyarakat penerima penyaluran kredit pengadaan sarana produksi (antara lain GAPflKTAN). - Meningkatnya jumlah perlakuan fasilitasi pengembalian dana kredit dana pengadaan sarana produksi pertanian. 3. Bidang Pertanian (Peternakan) - Tersedianya perusahaan mitra, sebagai sumber dana usaha budi daya peternakan.

-

Terjaminnya kecukupan dan kelancaran penyediaan sarana produksi dan pemasaran produks usaha peternakan. 4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan - Tersedianya perusahaan mitra, sebagai sumber dana usaha pudi daya hasil hutan dan perkebunan. - Terjaminnya kecukupan dan kelancaran penyediaan 'sarana produksi dan pemasaran produks usaha budi daya hasil hutan dan perkebunan. 5. Bidang Kelautan dan Perikanan - Tersedianya perusahaan mitra, sebagai sumber dana usaha budi daya perikanan. - Terjaminnya kecukupan dan kelancaran penyediaan sarana produksi dan pemasaran produks usaha perikanan. 6. Bidang Perdagangan - Tersedianya perusahaan mitra, sebagai sumber dana usaha industri dan industri rumah tangga. - Terjaminnya kecukupan dan kelancaran penyediaan sarana produksi dan pemasaran produksi hasil usaha industri dan industri rumah tangga. 6.2.5. SASARAN 5. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam berketahanan pangan yang ditunjukkan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dan lestarinya kemampuan Kabupaten Barito Kuala sebagai basis penyangga pangan. KEBIJAKAN : 6.2.5.1. Merevitalisasi eksistensi kelompok usaha (pertanian) di masyarakat 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Tersedianya paket-paket sistem pemberdayaan masyarakat yang cocok dan teruji untuk dioperasikan pada kelompok masyarakat, sesuai jenis usaha produktifnya. - Terbentuknya organisasi kelembagaan masyarakat di setiap desa - kelurahan, yang menjadi perencana dan pengendali usaha pemberdayaan masyarakan

yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan. 2. Bidang Ketahanan Pangan - Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang mengetahui, memahami dan mau menerapkan prinsip-prinsip agrobisnis dan agroindustri. - Meningkatnya jumlah kelompok tani yang memiliki usaha mandiri. - Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang memiliki usaha mandiri. - Meningkatnya jumlah aktifitas kemitraan fihak ketiga dengan kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani. - Meningkatnya jumlah dan jenis ketersediaan pangan sebagai antisipasi rawan gizi masyarakat. 3. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Meningkatnya sistem dan jumlah kelembagaan usaha tani (UPJA, KUBA DLL.) - Meningkatnya intensitas dan pola usaha peningkatan kompetensi petani secara individu dan atau kelembagaan (sekolah lapang, demplot dll.) - Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yang memperoleh sentuhan peningkatan kompetensi. - Meningkatnya jumlah kelompok tani mandiri. - Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yang melakukan konservasi lahan dengan mengakomodasikan luasan areal hutan galam. 4. Bidang Pertanian (Peternakan) - Meningkatnya intensitas dan pola peningkatan kompetensi petani ternak secara induvidu dan atau kelembagaan. - Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani ternak, yang memperoleh sentuhan kegiatan peningkatan kompetensi. - Meningkatnya jumfah kelompok tani ternak yang mandiri.

5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan - Meningkatnya intensitas dan pola peningkatan kompetensi petani hutan dan kebun, secara induvidu dan atau kelembagaan. - Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani hutan dan kebun, yang memperoleh sentuhan kegiatan peningkatan kompetensi. - Meningkatnya jumlah kelompok tani hutan dan kebun yang mandiri. - Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yang melakukan konservasi lahan dengan mengakomodasikan luasan areal hutan galam. 6. Bidang Kelautan dan Perikanan - Meningkatnya intensitas dan pola peningkatan kompetensi petani ikan dan nelayan, secara induvidu dan atau kelembagaan. - Meningkatkan jumlah petani, kelompok tani ikan dan nelayan, yang memperoleh sentuhan kegiatan peningkatan kompetensi. - Meningkatnya jumlah kelompok tani ikan dan nelayan, yang mandiri. - Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yang melakukan konservasi lahan dan konservasi jenis ikan. 7. Bidang Perindustrian - Meningkatnya intensitas dan pola peningkatan kompetensi pelaku industri dan industri rumah tangga, secara induvidu dan atau kelembagaan. Meningkatnya jumlah pelaku industri dan industri rumah tangga, yang memperoleh sentuhan kegiatan peningkatan kompetensi. - Meningkatnya jumlah pelaku industri dan industri rumah tangga, yang mandiri. 6.2.5.2. Memfasilitasi lembaga usaha masyarakat untuk meningkatkan akses guna memenuhi kebutuhan sarana produksi, informasi, teknologi dan menejemen, dalam memperoleh nilai tambah komoditas.

1. Bidang Koperasi - Tersedianya kelembagaan keuangan (mikro) penyedia modal usaha bagi petani. 2. Bidang Pemerintahan Umum ( Bagian Pemerintahan) - Tersedianya lahan-lahan guna pembangunan fasilitas yang mendukung kelembagaan usaha pertanian ( lahan untuk "green house", kebun bibit, persemaian, lokasi demplot dan lainnya 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Terwujudnya kelompok usaha masyarakat sebagai media uji terap sistem pola pemberdayaan usaha. 4. Bidang Ketahanan Pangan - Tersedianya penyuluh (pertanian dalam arti luas) yang ahli dan terampil untuk setiap desa kelurahan. - Tersedianya sistem informasi tentang teknologi dan menejemen usaha budi daya pertanian berbasis agribisnis ( hulu dan hilir ). - Terwujudnya ketersediaan pangan di masyarakat dengan kapasitas yang memadai. 5. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Meningkatnya intensitas diversifikasi komoditas dan diversifikasi olah-saji-kemas komeditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam mensiasati pasar. - Terjaminnya ketersediaan, mutu dan jumlah bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura 6. Bidang Pertanian (Peternakan) - Meningkatnya intensitas diversifikasi budi daya ternak dalam mensiasati pasar. - Terjaminnya ketersediaan, mutu dan jumlah bibit ternak secara memadai. 7. Bidang Kehutanan dan Perkebunan - Meningkatnya intensitas diver°sifikasi komoditas budi daya hasil hutan dan kebun dalam mensiasati pasar. - Terjaminnya ketersediaan, mutu dan jumlah bibit tandman hutan dan kebun sesuai aklimasi Wilayah Kabupaten Barito Kuala.

-

Terjaminnya ketersediaan, mutu dan jumlah bibit di kebun-kebun bibit perdesaan. 8. Bidang Kelautan dan Perikanan - Meningkatnya intensitas diversifikasi olah-sajikemas komeditas perikanan dalam mensiasati pasar. - Terjaminnya ketersediaan, mutu dan jumlah bibit ikan untuk budi daya dan untuk dipasarkan lebih lanjut. 9. Bidang Perdagangan - Terwujudnya ketersediaan kebutuhan sarana produksi pertanian di pasar. - Tersedianya informasi harga, pasar dan pemasaran komeditas pertanian. 10. Bidang Perindustrian - Meningkatnya intensitas diversifikasi olah-sajikemas komeditas industri dan industri rumah tangga dalam mensiasati pasar. 6.2.5.3. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitasi pemasaran komeditas unggulan daerah, yang berdaya saing. 1. Bidang Pekerjaan Umum - Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dan permukiman (jalan dan jembatan). - Tersedianya bangunan lokal pasar yang memadai. 2. Bidang Perhubungan - Terjaminnya kelancaran transpotasi angkutan, baik melalui prasarana perhubungan air maupun darat. 3. Bidang Koperasi Tersedianya kelompok usaha (pengusaha) perdagangan berskala menengah yang berfungsi sebagai "traders". 4. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Tersedianya komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultra sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan. Bidang 5. Peternakan - Tersedianya komoditas ternak sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan.

6. Bidang Kehutanan dan Perkebunan - Tersedianya komoditas hasil hutan dan kebun sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan. 7. Bidang Kelautan dan Perikanan - Tersedianya komoditas perikanan sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan. 8. Bidang Perdagangan - Tersedianya komoditas hasil industri dan industri rumah tangga sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan. - Terciptanya bangunan lokal pasar yang tertata, tertib, bersih dan indah. 9. Bidang Pariwisata - Meningkatnya jumlah "paket wisata dan menejemen" nya yang disusun. - Meningkatnya operasionalisasi jumlah paket wisata. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 3.

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 6.2.6. SASARAN 6. Terwujudnya penyelenggraaan pendidikan bagi masyarakat yang ditunjukkan semakin terjangkau dan meratanya akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. KEBIJAKAN : 6.2.6.1. Meningkatkan jumlah anggaran dan fokus belanja bidang urusan pendidikan 1. Bidang Pendidikan - Tersedianya daftar skala prioritas pembanguan bidang pendidikan yang sistematik. 2. Bidang Pemerintahan Umum (TAPD) - Teralokasikannya belanja langsung bidang urusan pendidikan minimal 20 % dari belanja langsung anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun.

6.2.6.2. Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan memulai menetapkan pendidikan dasar dua belas tahun. 1. Bidang Pendidikan (Umum) - Meningkatnya jumlah anak usia belajar wajib belajar yang tertampung di sekolah dasar dan atau SLTP. - Meningkatnya jumlah anak usia belajar wajib belajar yang lulus SLTP. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang tertampung dalam kelompok belajar Paket A dan atau Paket B. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang lulus kelompok belajar Paket B. 2. Bidang Pendidikan (Perpustakaan) - Meningkatnya jumlah perpustakaan kecamatan dan atau perpusatakaan desa. - Meningkatnya jumlah desa dan intensitas pelayanan per desa dengan layanan perpustakaan keliling. - Meningkatnya judul dan jumlah pustaka. 3. Bidang Pemerintahan Umum (Kecamatan) - Meningkatnya jumlah masyarakat usia wajib belajar masuk sekolah dasar dan SLTP. - Meningkatnya jumlah masyarakat peserta kelompok belajar Paket A. dan Paket B. 6.2.6.3. Menuntaskan buta aksara dengan fokus target grup masyarakat usia produktif. 1. Bidang Pendidikan - Menurunnya jumlah masyarakat dan masyarakat usia produktif yang buta aksara. 2. Bidang Pemerintahan Umum ( Kecamatan ) - Meningkatnya jumlah masyarakat peserta kegiatan pemberantasan buta aksara. 3. Bidang Pemberdayaan masyarakat - Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pemberantasan buta aksara.

6.2.6.4 Meningkatkan intensitas kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) 1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penyelenggara PAUD - Meningkatnya jumlah peralatan PAUD 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan - Meningkatnya jumlah anak usia dini yang mengikuti PAUD 3. Bidang Pemerintahan Umum (Kecamatan) - Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat pada PAUD 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat peduli dengan PAUD. 6.2.6.5. Meningkatkan kuantitas dan atau kualitas sekolah, ruang kelas, sarana dan prasarana belajar, mengajar dan mendidik ( antara lain jaringan multi media ). 1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya jumlah ruang kelas dan sekolah yang berkualitas memadai untuk belajar mengajar. - Meningkatnya jumlah dan jenis peraga ajar, bukubuku wajib serta penunjang untuk pegangan belajar mengajar. - Tersedianya hard ware, soft ware dan jaringan ICT yang memadai bagi proses belajar mengajar. 2. Bidang Pemerintahan Umum - Tersedianya tanah sebagai ruang lahan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. 6.2.6.6. Meningkatkan sistem dan menejemen penyelenggaraan pendidikan sesuai tingkat kualitas, memenuhi kebutuhan lokal dalam standart pendidikan nasional. 1. Bidang Pendidikan - Tersedianya minimal 1 (satu) SMTA di setiap kecamatan. - Tersedianya minimal 1 (satu) sekolah unggulan bertaraf nasional di 15 kecamatan dan 1 (satu)

2.

3.

sekolah unggulan bertaraf internasional, masingmasing untuk tingkat SLTP dan SMTA. - Terakomodasikannya materi kurikulum sekolah bermuatan potensi daerah (agrobisnis-agroindustri, komputer, bahasa inggris) pada SMTA dan SMK. - Meningkatnya jumlah sekolah yang memenuhi standart kualitas pendidikan. - Menjarnin terpenuhinya standart ratio guru dan murid di setiap sekolah. - Meningkatnya kelulusan dan peringkat nilai kelulusan seluruh siswa sekolah. - Meningkatnya siswa berprestasi di bidang olah raga dan di berbagai bidang lainnya di tingkat propinsi dan nasional. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Meningkatnya kelompok masyarakat pembangun desa, yang peduli dengan pendidikan. Bidang Pemerintahan Umum (Kecamatan) - Meningkatnya jumlah masyarakat yang peduli dengan pendidikan.

6.2.6.7. Memberikan bea siswa dan atau bantuan belajar kepada pelajar dan mahasiswa, yang dipilih secara obyektif. 1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya jumlah pelajar dan mahasiswa berprestasi dan atau kurang mampu (miskin), yang layak diberikan bea siswa. 2. Bidang Pemerintahan Umum (Bagian Kesra) - Meningkatnya jumlah pelajar dan mahasiswa yang memperoleh bantuan belajar, yang dipilih dengan kriteria yang obyektif. 6.2.6.8. Mengurangi beban masyarakat daiam penyelenggaraan pendidikan. 1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya jumlah siswa pada setiap SMTA yang benar-benar bebas uang sekolah. 2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - Tersistemkannya nama, alamat dan jumlah keluarga miskin dalam SIAK.

3.

4.

Bidang Pemerintahan Umum (TAPD) - Meningkatnya alokasi anggaran belanja untuk operasional sekolah. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Terinformasinya nama, alamat dan jumlah keluarga miskin, layak bantu.

ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 4.

PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS 6.2.7. SASARAN 7. Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diindikasikan oleh semakin mudah, murah, memadai dan meratanya penyelenggaraan layanan kesehatan, yang mendorong kemandirian kemampuan masyarakat dalam berpola hidup sehat. KEBIJAKAN : 6.2.7.1 Mengoptimalkan prosentase anggaran belanja kesehatan terfokus. 1. Bidang Kesehatan - Tersedianya daftar skala prioritas pembanguan bidang kesehatan yang fokus dan sistematik. 6.2.7.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan biaya semakin murah, mudah, berkualitas, dai dan bahkan gratis. 1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan secara umum - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. - Meningkatnya jumlah masyarakat calon pengantin yang memperoleh pelayanan kesehatan. - Meningkatnya jumlah anak-anak yang memperoleh pelayanan imunisasi - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan kesehatan berkualitas. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis.

2. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - Meningkatnya Jumlah masyarakat peserta keluarga berencana (KB). - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan KB. - Meningkatnya jenis pelayanan keluarga berencana (KB) kepada masyarakat. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar tentang pentingnya imunisasi anak. - Meningkatnya jumlah masyarakat calon pengantin yang sadar akan kesehatan reproduksi. 6.2.7.3. Memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam kemampuan meningkatkan derajat kesehatannya. 1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah desa siaga. - Meningkatnya jumlah kader kesehatan di setiap desa. - Meningkatnya jumlah rumah dan lingkungan yang memenuhi syarat sehat. - Meningkatnya jumlah posyandu. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Tersedianya sistem pemberdayaan masyarakat sehat yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar untuk mengikuti kegiatan posyandu. 6.2.7.4. Meningkatkan kuantitas, kualitas serta pemerataan penyebaran sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, meliputi puskesmas, pekesmas pembantu dan polindes. 1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap - Meningkatnya kualitas bangunan dan peralatan medis puskesmas - Meningkatnya jumlah dan kualitas bangunan serta peralatan medis puskesmas pembantu. - Meningkatnya jumlah polindes.

6.2.7.5. Meningkatkan sistem dan Menejemen pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai kebutuhan lokal dengan kualitas memadai. 1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan dengan kualitas standart. - Meningkatnya jumlah puskesmas yang tenaga medis dan paramedisnya memadai. 2. Bidang Kesehatan (RSUD) - Terpenuhinya jumiah tenaga medis dan paramedis secara cukup dan memadai. - Terpenuhinya jumiah dan jenis peralatan medis secara cukup dan memadai sesuai standart. - Terjaminnya ketersediaan obat-obatan dan bahan habis pakai. 6.2.7.6. Meningkatkan standart kompetensi dan meratanya penugasan aparatur dan atau pekerja profesional bidang kesehatan. 1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah tenaga medis dan paramedis di perdesaan. - Meningkatnya jumlah tenaga medis dan paramedis yang berkualitas standart. - Meningkatnya penanganan penyakit menular. 6.2.7.7. Mengurangi beban masyarakat guna memperoleh akses pelayanan kesehatan. 1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. 2. Bidang Sosial - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan sosial kemasyarakatan terkait kesehatan.

ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 5.

PEMBANGUNAN KEHI®UPAN UMAT BERAGAMA 6.2.8. SASARAN 8. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diindikasikan oleh kompetensinya yang semakin bertaqwa, profesional, unggui dan mampu bersaing serta memiliki semangat untuk senantiasa berubah ke arah yang lebih baik. KEBIJAKAN : 6.2.8.1. Meningkatkan prestasi olah raga di masyarakat. 1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya intensitas aktifitas kegiatan olah raga dasar di sekolah. - Meningkatnya prestasi olah raga siswa sekolah Bidang Pemuda dan Olah Raga - Meningkatnya intensitas aktifitas kegiatan olah raga masayarakat - Meningkatnya prestasi olah raga masyarakat 6.2.8.2. Meningkatkan nasionalisme kebangsaan masyarakat sebagai Bangsa Indonesia 1. Bidang Pemuda dan Olah Raga - Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan berbasis nasionalisme kebangsaan Indonesia 2. Bidang Kesbang Poldagri - Meningkatnya jumlah organisasi masyarakat berbasis nasionalisme kebangsaan Indonesia - Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang memiliki rasa nasionalime sebagai Bangsa Indonesia - Terjamin tidak ada SARA. 6.2.8.3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja

1. Bidang Sosial - Meningkatnya organisasi sosial dan sosial keagamaan yang melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumaber daya manusia 2. Bidang Tenaga Kerja - Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi handal. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemandirian profesi. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memliki kompetensi yang berdaya saing. 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan - Meningkatnya jumlah perempuan yang memiliki kemandirian profesi. - Meningkatnya jumlah perempuan dan atau organisasi perempuan yang berorientasi sebagai pekerja profesi mandiri. 4. Bidang Pemuda dan Olah Raga - Meningkatnya jumlah pemuda dan atau organisasi pemuda yang berorientasi sebagai pekerja profesi mandiri. 6.2.8.4. Mengembangkan proses peningkatan keimanan, ketaqwaan, toleransi beragama dan kesadaran berbangsa Indonesia. 1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya jumlah institusi pendidikan agama di masyarakat - Meningkatnya rnasjid dan tempat ibadah lainnya yang "makmur" 2. Bidang Pemuda dan Olah Raga - Meningkatnya jumlah dan jenis aktifitas lomba di bidang keagamaan. 3. Bidang Kesbang dan PoIdagri - Meningkatnya jumlah masyarakat yang saling menghormati dalam kehidupan antar umat beragama. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kesadaran berpolitik.

-

Meningkatnya jumlah masyarakat yang berwawasan nusantara sebagai Bangsa Indonesia. Meningkatnya jumlah masyarakat terlatih dalam perlindungan masyarakat - pertahanan sipil.

ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 6.

PEMBANGUNAN KOPERASI DAN DUNIA USAHA 6.2.9. SASARAN 9. Terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih berdaya dan bermartabat yang ditunjukkan oleh kondusifnya iklim usaha dan aktifitas perekonomian masyarakat sehingga tercipta lapangan kerja mandiri dan berdampak semakin berkurangnya jumlah keluarga miskin. KEBIJAKAN : 6.2.9.1. Memberikan peran nyata kepada lembaga koperasi dan UKM dalam mendukung usaha masyarakat. 1. Bidang Koperasi dan UKM - Meningkatnya jumlah koperasi yang berkategori baik. - Meningkatnya kapasitas permodaian setiap koperasi dan UKM. - Meningkatnya intensitas fasilitasi sistem menejemen setiap koperasi dan UKM - Meningkatnya penerapan sistem menejemen koperasi dan UKM, dalam pengelolaan dana pinjaman langsung masyarakat ( antara lain danadana bergulir ). 2. Bidang Penaman Modal - Meningkatnya jumlah para pihak termasuk peran swasta yang menanamkan modal usaha. 3. Bidang Perdagangan - Meningkatnya Intensitas fasilitasi pemasarana berbagai komediatas hasil usaha masyarakat.

6.2.9.2. Meningkatkan partisipasi, akses dan kontrol seluruh elemen masyarakat dalam menentukan kegiatan pembangunan perdesaan (pemberdayaan masyarakat). 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan - Meningkatnya jumlah perempuan yang berpartisipasi aktif dalam organisasi, untuk berperan serta dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Meningkatnya jumlah sistem pemberdayaan dan evaluasinya, yang dioperasionalisasikan pada proses pembangunan ekonomi masyarakat. 3. Bidang Pemuda dan Olah Raga - Meningkatnya jumlah pemuda dan atau organisasi pemuda yang berpartisipasi aktif, untuk berperan serta dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat. 6.2.9.3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 1. Bidang Sosial - Meningkatnya penyandang masalah sosial yang memperoleh perhatian dan perlakuan dari masyarakat dan atau organisasi masyarakat. 2. Bidang KesbangpoIlinmas - Meningkatnya jumlah masyarakat yang peduli dan masalah kebakaran dan bencana alam lainnya. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kompetensi terlatih dalam penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana alam 3. Bidang Pemerintahan Umum - Meningkatnya jumlah masyarakat dan atau organisasi masyarakat yang peduli dengan masalah sosial kemasyarakatan. - Meningkatnya jumlah masyarakat dan atau organisasi masyarakat bergerak menyantuni para penyandang masa!ah sosial. - Meningkatnya penyandang masalah sosial yang memperoleh perhatian dan perlakuan dari masyarakat dan atau organisasi masyarakat.

6.2.9.4. Memberdayaan keluarga miskin melalui pemberian akses dan peran dalam berusaha di bidang agrobisnis sesuai latar belakang penyebab kemiskinannya. 1. Bidang Pendidikan - Terwujudnya biaya sekolah gratis bagi keluarga miskin. - Meningkatnya jumlah bea siswa untuk murid keluarga miskin berprestasi. - Meningkatnya jumlah siswa dari keluarga miskin yang memperoleh bea siswa. - Meningkatnya pelayanan Kejar Paket A, B dan C pada desa-desa konsentrasi keluarga miskin. - Terwujudnya jaminan sosial kemasyarakatan bidang pendidikan, untuk anak dari keluarga miskin ( sekolah gratis selama usia wajib belajar pendidikan dasar) 2. Bidang Kesehatan - Terwujudnya jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. - Terwujudnya jaminan sosial kemasyarakatan bidang kesehatan untuk anak dari keluarga miskin ( imunisasi, asupan gizi dan lainnya) 3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan gratis. - Terwujudnya dinamika data keluraga miskin per nama, alamat dan penyebab miskin. 4. Bidang KB dan keluarga Sejahtera - Terwujudnya pelayanan KB ( kontrasepsi ) gratis 5. Bidang Sosial - Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelayanan KUBE (Catatan : Sesuai potensi wilayah dan latar belakang kemiskinannya). . - Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif. - Meningkatnya intensitas fasilitasi usaha bagi keluarga miskin.

6. Bidang Pemberdayaan masyarakat - Meningkatnya jumlah sistem pemberdayaan dan evaluasinya, yang dioperasionalisasikan pada proses pembangunan ekonomi masyarakat, untuk keluarga miskin. - Terwujudnya dinamika data keluraga miskin per nama, alamat dan penyebab miskin. 7. Bidang Koperasi dan UKM - Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh bantuan dan fasilitasi permodalan dan bimbingan teknis usaha. 8. Bidang Pemerintahan Umurti - Meningkatnya jumlah kebijakan dalam rangka fasilitasi pengentasan kemiskinan. 9. Bidang Pemerintahah Umum (kecamatan) - Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memperoleh fasilitasi pengentasan kemiskinan. 10. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh bantuan dan fasilitasi usaha di bidang pertanian tanaman pangan. 11. Bidang Pertanian (Peternakan) - Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh bantuan dan fasilitasi usaha di bidang peternakan. 12. Bidang Kehutanan dan Perkebunaan - Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh bantuan dan fasilitasi usaha di bidang kehutanan dan perkebunan. 13. Bidang Kelautan dan Perikanan - Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh bantuan dan fasilitasi usaha di bidang perikanan. 14. Bidang Perdagangan - Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh bantuan dan fasilitasi pemasaran hasil usaha.

AGENDA KETIGA MEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG KUAT, MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM, MAJU, MODERN, BERSIH, DAN BERWIBAWA SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 7.

PEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM, BERWIBAWA

YANG BAIK, BERSIH, DAN

KEBIJAKAN UMUM : 6.2.10.SASARAN 10. Terselenggaranya seluruh kewenangan pemerintah kabupaten pada era otonomi daerah melalui birokrasi pemerintahan yang handal, yang diindikasikan oleh diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik . KEBIJAKAN : 6.2.10.1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan - Meningkatnya jumlah pegawai yang memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik - Meningkatnya penerapan butir-butir prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap kegiatan SKPD. 2. Bidang Kepegawaian - Menurunnya jumlah kasus permasalahan disiplin pegawai. 3. Bidang Pemerintahan Umum (Inspektorat) - Menurunnya jumlah kasus permaslahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 6.2.10.2. Meningkatkan jumlah "sistem" sebagai pendukung budaya kerja aparatur.

1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan - Tersedianya soft ware prosedur kerja untuk setiap jabatan. - Tersedianya mekanisme "recording" atau pencatatan kegiatan pada setiap jabatan. 2. Bidang Pemerintahan Umum - Meningkatnya jumlah peraturan daerah. 6.2.10.3. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang memenuhi azas TAP ( transparan, akuntabel dan partisipatif) 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan - Tersedianya rencana strategis pembangunan untuk setiap SKPD. - Setiap kegiatan SKPD berlangsung secara efektif dan effisien. 2. Perencanaan Pembangunan - Meningkatnya jumlah SKPD yang melaksanakan perencanaan pembangunan yang fokus, sinergis dan terintegrasi. - Meningkatnya jumlah SKPD yang mengakses sistem informasi pembangunan. - Meningkatnya jumlah SKPD yang terpantau kinerjanya. 3. Pemerintahan Umum (inspektorat) - Meningkatnya jumlah hasil-hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. - Miningkatnya jumlah masalah disiplin pegawai yang ditindaklanjuti 4. Pemerintahan Umum (Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah) - Terdokumentasikannya seluruh barang modal kekayaan daerah. - Terkelolanya seluruh barang modal kekayaan daerah. 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Meningkatnya jumlah desa - kelurahan yang memiliki rencana pembangunan dan anggaran tahunan ( APBDesa)

6.2.10.4. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur dengan pola karir yang jelas. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan - Meningkatnya jumlah pegawai yang kompetensi dan jabatannya sesuai. - Meningkatnya kompetensi para PNS - Meningkatnya pelayanan prima kepada publik 2. Bidang Kepegawaian - Tersedianya sistem informasi kepegawaian (LAN) - Tersedianya pola karir bagi aparatur pegawai negeri. - Terlaksananya hukuman disiplin dan penghargaan kepada pegawai. - Meningkatnya jumlah pegawai yang tugas belajar. 3. Bidang Pemberdayaan Wlasyarakat dan Pemerintahan Desa - Meningkatnya jumlah kepala desa dan aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai. 6.2.10.5. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan - Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan sistem informasi pengelolaan barang daerah secara tertib dan benar. - Meningkatnya jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan secara tertib dan benar. 2. Bidang Pemerintahan Umum (Pengelolaan keuangan dan kekayaan d'aerah ) - Meningkatnya jumlah dok.imen keuangan yang diselesaikan tertib dan tepat waktu. - Meningkatnya jumlah dokumen keuangan yang dilaporkan secara benar. 6.2.10.6. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan - Meningkatnya jumlah kegiatan dan intensitas pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan dimaksud.

-

Meningkatnya jumlah kegiatan yang diorientasikan kepada pelayanan langsung masyarakat. 2. Pemerintahan Umum - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki tanda identitas diri (KTP, KK, AKTE). - Meningkatnya jumlah masyarakat yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah ( antara lain masalah perijinan ). - Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat. 6.2.10.7. Menyediakan akses informasi pembangunan dan pemerintahan yang mudah bagi masyarakat. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan - Meningkatnya jumlah informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang secara transparan, mudah, murah, sampai di masyarakat. 2. Bidang Perencanaan Pembangunan - Meningkatnya jumlah informasi hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan terkini (dinamis), yang terkompilasi, tersistematika, terolah dan siap tersaji. 3. Bidang Pemerintahan Umum (WUMAS) - Meningkatnya jumlah informasi hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan terkini, yang tersaji untuk publik. 4. Bidang Statistik - Meningkatnya jumlah data dan informasi hasilhasil pembangunan serta pemerintahan terkini (statik), yang terkompilasi, tersistematika, terolah dan tersaji. 5. Bidang Kearsipan - Meningkatnya jumlah dokumen data dan informasi hasil pembangunan serta pemerintahan yang tersimpan secara aman sebagai sumber informasi. 6. Bidang Komunikasi dan Intormatika - Meningkatnya jumlah sentra komunikasi yang terbangun untuk masyarakat.

-

Meningkatnya jumlah jenis manfaat ICT yang dibangun Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

6.2.12. SASARAN 11. Terwujudnya hak sosial masyarakat yang dicerminkan oleh terpenuhinya perlindungan dan pelayanan sosial serta terkendalinya pertumbuhan penduduk untuk membentuk keluarga kecil bahagia. KEBIJAKAN : 6.2.11.1. Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat, anak dan perempuan serta pencegahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) serta upaya pelayanan kesejahteraan sosial. 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan - Tereleminasinya kekerasan dalam rumah tangga - Tereleminasinya pekerja anak 2. Bidang Sosial - Meningkatnya jumlah anak terlantar tersantuni - Meningkatnya jumlah kaum duafa tersantuni. 3. Bidang Tenaga Kerja - Meningkatnya jumiah tenaga kerja perempuan yang memperoleh perlindungan. 6.2.11.2. Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender untuk memberikan peran lebih kepada perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan. 1. Bidang pemerintahan Umum - Meningkatnya jumlah jabatan strategis yang dipangku perempuan. 2. Bidang kepegawaian - Meningkatnya jumlah PNS perempuan yang memperoleh jabatan strategis di pemerintahan. 6.2.11.3. Mempertahankan eksistensi budaya daerah yang berbhineka tunggal ika, bertumpu pada kehidupan masyarakat yang religius.

1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya jumlah kesenian daerah yang menjadi bahan ajar dan didik di sekolah. 2. Bidang Budaya - Meningkatnya jumlah kesenian daerah yang dikembangkan. - Meningkatnya intensitas pertunjukkan seni budaya daerah. - Meningkatnya jumlah dan jenis budaya dan cagar budaya yang dikonservasikan. 3. Bidang Komunikasi dan Informatika - Meningkatnya jalinan komunikasi antar penduduk melalui media radio (ORARI, RAPI). 6.2.11.4. Memenuhi hak dasar hidup masyarakat miskin. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan - Meningkatnya upaya pemenuhan akan hak pangan, hak atas sumber daya alam, hak untuk bermukim, hak atas tanah dan hak untuk berusaha, hak berpartisipasi, hak layanan kesehatan, pendidikan, hidup aman. 6.2.11.5. Mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil sehat bahagia. 1. Bidang Kesehatan - Menurunnya kasus balita kurang gizi - Menurunnya kasus ibu hamil kurang gizi - Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengandalkan asupan ASI eksklusif 2. Bidang KB dan Kesejahteraan Sosial - Meningkatnya jumlah keluarga ideal. - Tercukupinya penyuluh KB di setiap desa 3. Bidang Pemerintahan Umum - Terdeteksinya kasus kerawanan pangan dan gizi di setiap desa

7.

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Sarito Kuala Tahun 2007-2012, ditentukan dan dipilih berdasarkan runtutan benang merah tahapan penjabaran atas VISI dan MISI yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber

rumusan program

pembangunan

daerah adalah

program

pembangunan pada setiap bidang urusan pembangunan - pemerintahan, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 jo Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemilihan program pembangunan merupakan proses proyeksi dari kebijakan strategis menjadi tindakan teknis yang bersifat aplikatif, yaitu proses pemilihan kegiatan pembangunan. 7.1. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1.1. PROGRAM SKPD Guna

merealisasikan

VISI

dan

MISI

yang

telah

ditetapkan, program per SKPD ditentukan dan dipilih sesuai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD terkait dengan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (Pembangunan) pada PERMENDAGRI Nomor : 26 Tahun 2006 jo Nomor : 59 Tahun 2007. Di samping "PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD, pada umumnya "program-program" dalam setiap bidang urusan, "dipilih" sebagai program pembangunan untuk SKPD Kabupaten Barito Kuala. Pemilihan dan penekanan (stressing) atas kegiatan dari program - program dimaksud,

disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan per tahunnya selama jangka waktu perencanaan. Program

SKPD,

merupakan

bagian

dari

dokumen

perencanaan tingkat operasional strategis berupa Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD. Notasi program dimaksud menjadi bagian prioritas dari seluruh rencana kinerja SKPD, yang dformulasikan pada RPJM, yang hasilnya sebagaimana terlampir pada Lampiran Dokumen RPJM ini berupa : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN ( RENCANA VOLUME FISIK DAN BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN PER PROGRAM ) LIMA TAHUN.

7.1.2. PROGRAM LINTAS SKPD Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJM) Pemerintah

Kabupaten

Barito

Kuala

Tahun

2007-2012,

ditetapkan dan diutamakan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan aktifitas masyarakat, yang dilakukan secara kolaboratif; mencakup permasalahan pada sisi kewilayahan dan permasalahan pada sisi kemasyarakatan Rencana koordinatif pengembangan kewilayahan dan kemasyarakatan dimaksud mencakup program-program lintas SKPD, dengan perlakukan yang disiasati dan diantisipasi sebagai suatu sinergitas program dari setiap bidang urusan pembangunan-pemerintahan terkait. Bentuk koordinasi an kolaborasi tersebut dilakukan dalam bentuk :

- Satu program pembangunan dalam satu bidang urusan pemerintahan dikerjakan oleh beberapa SKPD terkait. - Beberapa program pembangunan dalam satu bidang urusan pemerintahan dikerjakan oleh beberapa SKPD terkait. - Beberapa program pembangunan dalam beberapa bidang urusan

pemerintahan

dikerjakan

oleh

satu

SKPD.

Beberapa program pembangunan dalam beberapa bidang urusan pemerintahan dikerjakan oleh beberapa SKPD terkait.

Program Lintas SKPD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun

2007

-

2012,

yang

merupakan

pengembangan

permasalahan kemasyarakatan dan menjadi proyeksi spesifik atas visi dan misi pemerintah daerah, adalah mencakup programprogram : - Sistem Ketahanan Pangan - Pengentasan Kemiskinan - Pemberantasan Buta Aksara - Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar - Barito Kuala Sehat - Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi - Pemberdayaan Masyarakat - Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian.

- Fasilitasi Akses Informasi dan Akses Sumber Faktor Produksi Usaha Masyarakat ( modal dan menejemen ). - Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan industri rumah tangga. - Fasilitasi pemasaran hasil industri kecil menengah dan industri rumah tangga.

Selanjutnya untuk masing-masing kegiatan yang dilakukan SKPD terkait dalam Program Lintas SKPD, ditetapkan rumusan "siapa berbuat apa" dalam program dimaksud, yang dapat diformulasikan pada setiap Rencana Stratejik SKPD. Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung dalam rencana stratejik SKPD telah terumuskan kegiatan yang menjadi unsure terjadinya kolaborasi - koordinasi melalui penetapan "tepat" kegiatan yang dipilih SKPD. 7.1.3. PROGRAM KEWILAYAHAN Di samping Program Lintas SKPD, program kewilayahan merupakan program prioritas terkait visi dan misi pemerintah daerah yang harus

ditetapkan secara tegas.

Program kewilayahan

dimaksud mencakup program yang memanfaatan data spasial ( keruangan ), baik yang dilakukan oleh suatu SKPD maupun yang dilakukan melalui Program Lintas SKPD. Pada umumnya program kewilayahan lebih merupakan program yang bersifat kolaboratif, atau dari program dimaksud dapat diproyeksikan pada kegiatan beberapa SKPD sekaligus. Program yang bersifat kewilayahan dalam

Rencana

Pembang,anan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 - 2012, khususnya yang menunjukkan langkah perwujudan visi dan misi pemerintah daerah, mencakup program-program : - Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Lahan - Penciptaan Sentra Usaha (Produksi) Masyarakat - Penciptaan Sentra Pelayanan Bagi Usaha (Produksi) - Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi (KTM) Cahaya Baru - Perwujudan Konsepsi BAHALAP. - Wilayah Permukiman Sehat - Penuntasan Jaringan Jalan Usaha Tani - Penuntasan Jalan Taman Sari Bunga (Tamban - Anjir Mekarsari - Tabunganen ). - Konservasi Kawasan Lindung - Penetapan Kawasan Konservasi Setempat (Hutan Galam) - Optimasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Jalur Hijau - Penetapan Sawah Abadi - Penetapan Kawasan Usaha Budi Daya Perkebunan - Penetapan Kawasan Pelabuhan Khusus.

Selanjutnya untuk masing-masing kegiatan yang dilakukan SKPD terkait dalam Program Kewilayahan, ditetapkan rumusan "siapa berbuat apa" dalam program dimaksud, yang dapat diformulasikan pada setiap Rencana Stratejik SKPD. Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung dalam rencana stratejik SKPD telah terumuskan kegiatan yang menjadi unsur terjadinya kolaborasi koordinasi melalui penetapan "tepat" kegiatan keruangan ( spasial) yang dipilih SKPD yang bersangkutan.

7.2. RENCANA KERJA 7.1.1. RENCANA KERJA KERANGKA REGULASI Sebagai upaya guna mewujudkan seluruh program dan kegiatan terpilih dalam Rencana Pernbangunan Jangka Menengah (RPJM) ini, perlu didukung dengan langkahlangkah regulasi, sehingga memungkinkan adanya upaya legal yang menggerakkan perwujudan perencanaan tersebut. Regulasi dimaksud dituangkan dalam peraturan daerah dan atau

peraturan bupati, termasuk keputusan bupati sebagai

pengaturan dan upaya paksa, yang menjamin kelancaran, ketepatan

dan

kecepatan

pelaksanaan

seluruh

mated

perencanaan. Sesuai visi dan misi dalam RPJM maka regulasi yang diperlukan adalah menyangkut ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan : - Kawasan dan atau sentra usaha masyarakat - Jenis usaha masyarakat - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lahan - Dampak Lingkungan Usaha - Revitalisasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) - Lokasi Pelabuhan Khusus - Tambat Tongkang Batubara - Retribusi Lalu Lintas Tongkang di Sungai Barito - Sistem Informasi Pembangunan

7.1.2. RENCANA KERJA KERANGKA PENDANAAN Guna mewujudkan seluruh program dan kegiatan terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ini, perlu didukung dengan pendanaan yang memadai. Seluruh sumber perdapatan daerah dioptimalkan untuk merealisasikan selurur program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen RPJM ini. Kerangka pendanaan yang direncanakan tetap -mengandalkan sumber-sumber yang ada saat ini dengan penekanan sebagai berikut : -

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber memungkinkan

pendapatan dipacu,

ash

daerah

diektensifkan

dan

sangat juga

diintensifkan dengan sasaran utama untuk 5 tahun ke depan adalah pemanfaatan aktifitas proses angkut batubara. Hal ini mencakup retribusi angkut batubara, sumbangan fihak ketiga aktifitas pelabuhan khusus, retribusi tambat tongkang dan usaha memasok keperluan aktifitas angkut batubara oleh BUMD. Sumber PAD lainnya, intensifikasi merupakan peluang yang harus terus dilaksanakan. Hal ini menyangkut intensifikasi IMB, retribusi warung, retribusi parkir dan sumber lainnya yang senantiasa berkembang seiring dengan meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang dipacu oleh aktifitas ekonomi di Kabupaten Barito Kuala.

-

Dana Perimbangan Sumber dana kategori perimbangan, merupakan sumber yang tidak sepenuhnya dapat ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

Dengan rumus

yang

pasti,

besarnya dana perimbangan dapat diartikan "tetap". Untuk 5 tahun ke depan pola-pola yang saat ini berlangsung, diasumsikan tidak banyak berubah sehingga dana perimbangan, perubahan atau kenaikkannya relative tidak terlalu leluasa dipergunakan untuk mendukung secara significant program dan kegiatan dalam RPJM. Dengan kata lain nilai dana perimbangan, khususnya DAU tidak cukup untuk memacu akselerasi pernbangunan secara lebih cepat. Ketergantungan dengan kebijakan pemerintah nasional merupakan bentuk perwujudan pengalokasian pemanfaatan dana-dana perimbangan. DAK sebagai dana stimulant memungkinkan diperoleh dengan lebih leluasa dalam peningkatan perolehannya. IVamun

demikian

mengingat

sifat

dana

dimaksud,

pemerintah kabupaten tidak memiliki peran cukup baik dalam usulan maupun perolehannya. Oleh sebab itu proyeksi dana perimbangan DAK dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan pada bidang urusan pembangunan-pemerintahan yang hanya ditetapkan oleh pemerintah nasional. Dengan demikian dapat disarikan bahwasanya dalam kerangka pendanaan program dan kegiatan

dalam

RPJM

melalui

dana

perimbangan,

merupakan ketergantungan yang bermuara pada seleksi ketat

atas

program

dan

kegiatan

yang

harus

diprioritaskan. Oleh sebab itu proyeksi program dan kegiatan RPJM telah disesuaikan dengan eksistensi dana-dana perimbangan ini.

- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kerangka pendanaan untuk progam dan kegiatan dalam RPJM juga berasal dari sumber pendapatan Lainlain Pendapatan Yang Sah. Sumber ini memungkinkan dioptimalkan aktifitas

dengan

memanfaatkan

perekonomian

di

Kabupaten

perkembangan Barito

Kuala,

khususnya batubara dan perkebunan. Peluang usaha yang tercipta dapat dimanfaatkan oleh BUMD Kabupaten barito Kuala, antara lain sebagai pemasok bahan bakar minyak (BBM), pupuk dan logistik lainnya. - Sharing Pendanaan Program dan kegiatan dalam RPJM dapat direalisasikan dengan mengajukan usulan program dan kegiatan untuk setiap tahunnya agar memperoleh pendanaan dari APBD Propinsi Kalimantan Selatan dan atau APBN. Demikian pula dana-dana dari sumber lainnya, antara lain dana CD (Community Development) atau CSR (Coporate Social Responsibility)

dari

beraktifitas

Wilayah

di

perusahaan-perusahaan Kabupaten

Barito

yang Kuala,

memungkinkan

dialokasikan

untuk

pendanaan

atas

program dan kegiatan dimaksud. Hal ini dapat dilakukan melalui sharing anggaran maupun usulan agar kegiatan dianggaran mutlak dari sumber-sumber dana di luar APBD Kabupaten Barito Kuala. Sebagai contoh adalah Revisi RTRWK Barito Kuala untuk Tahun Anggaran 2009 dialokasikan didanai dengan APBN. Kerangka

pendanaan

dalam

RPJM

Pemerintah

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 sebagaimana terurai, bersama-sama dengan kerangka regulasi yang ditetapkan,

akan

menghasilkan

sinergi

kebijakan

yang

merupakan kekuatan formal dan legal guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Demikian pula RPJM ini, sebagai produk hukum legal dan formal, yang didukung dengan peraturan daerah, diharapkan akan menjadi dokumen

perencanaan

pembangunan,

yang

wajib

direalisasikan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala.

8. PENUTUP 8.1. PROGRAM TRANSISI Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 - 2012 tidak ditetapkan program transisi. Pertimbangan ditetapkannya kebijakan tersebut adalah bahwa Rancangan RPJM disusun pada akhir tahun anggaran 2007 sehingga penyusunan rancangan ini dilakukan dalam satu proses bersama-sama dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008. Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang menyusun struktur APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 sekaligu merupakan program dan kegiatan pembangunan Tahun Pertama RPJM Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012. Selanjutnya APBD Tahun 2008 tersebut menjadi dasar penentuan perumusan progran dan kegiatan tahuntahun berikut, untuk dikembangkan serta sebagai jaminan agar pembangunan diselenggarakan secara berkesinambungan. Demikian pula pertimbangan tidak adana program transisi lebih dimaknai bahwa pada dasarnya konsepsi dasar penyelenggaraan pembangunan periode sebelumnya tidak ada perbedaan nyata dengan penyelenggaraan pembangunan pada RPJM periode 20072012. Jika ada perbedaan maka hal tersebut lebih tercermin pada penekanan perlakuan dan strategi pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan, guna mendukung perwujudan visi dan misi pemerintah daerah.

8.2. KAIDAH PELAKSANAAN 8.2.1. RPJM MERUPAKAN PEDOMAN SKPD DALAM PENYUSUN RENSTRA SKPD - RPJM Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20072012 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat strategis, selanjutnya diproyeksikan pada rencana stratejik SKPD yang merumuskan program dan kegiatan yang bersifat teknis aplikatif. - Indikator sasaran sebagaimana terurai pada dokumen RPJM, menjadi acuan utama untuk memilih program dan kegiatan pada rencana stratejik SKPD, yang selanjutnya diproyeksikan menjadi indikator program dan indikator kegiatan yang terukur masing-masing dengan satuannya. - Kinerja terukur setiap bidang pembangunan-pemerintahan selama lima tahun, diproyeksikan pada rencana stratejik SKPD sehingga menjadi rencana kinerja terukur 5 tahun yang wajib direalisasikan SKPD yang bersangkutan. 8.2.2. RPJM AKAN DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD - RPJM sebagai rencana kinerja terukur selama lima tahun diproyeksikan menjadi rencana kinerja terukur tahunan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) setiap tahun. Volume kinerja dimaksud merupakan bagian prosentase tertentu pertahun dari prosentase 100 % selama lima tahun.

- RKPD sebagai bagian dari tahapan pembangunan per tahun atas rencana kinerja lima tahun, merupakan formulasi skala prioritas program dan kegiatan terpilih pada tahun yang bersangkutan,

disesuaikan dengan ketersediaan

anggaran pada tahun yang bersangkutan. - RKPD sebagai bagian dari tahapan pembangunan per tahun atas rencana kinerja lima tahun, merupakan formulasi usulan program dan kegiatan pada aras pemerintahan dan atau pihak lainnya, disesuaikan kebijakan "top down"" dan tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang pada tahun dimaksud secara "button up". 8.2.3. PENGUATAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN RPJM - RPJM Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20072012 merupakan dokumen rencana pembangunan yang merumuskan

skala

prioritas

program

dan

kegiatan

pembangunan sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Oleh sebab itu sisi-sisi prioritas dimaksud wajib didukung dengan kapasitas

kelembagaan

dan

kompetensi

aparatur

pengelelola yang memadai. - Capaian kinerja yang ditentukan dalam RPJM difakukan oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan aparatur, dengan sistem yang memungkinkan terciptanya

kewenangan

yang

memadai,

terselenggaranya

transparansi, akuntable dan partisipatif; terciptanya peluang dalam

menyampaikan

aspirasi,

mudahnya

akses

memperoleh informasi sebagai kontrol masyarakat. - Peran dan kewenanagan para pemangku kepentingan diformulasikan secara sistematik, legal dan formal didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8.2.4. RPJM SEBAGAI DASAR EVALUASI DAN LAPORAN PELAKSANAAN ATAS KINERJA TAHUNAN DAN LIMA TAHUNAN - Capaian rencana kinerja terukur dalam RPJM setiap tahun dihitung

sehingga

diketahui

tingkat

capaian

kinerja

dimaksud. - Dari

tingkat

capaian

kinerja

terukur

selanjutnya

penyelenggaraan pembangunan tahunan dalam lima tahun dimaksud dievaluasi, baik mencakup faktor penyebab keberhasilan maupun sebaliknya faktor penyebab kekurang berhasilan.

Hasilnya

dituangkan

dalam

satu

sistem

pelaporan baik untuk LKPJ maupun untuk LPPD - Hasil evaluasi tahun sebelumnya merupakan masukkan lanjut guna memproyeksikan penyelenggaraan pembangunan tahun berikutnya, guna mengejar capaian kinerja akhir periode RPJM Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. - Hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan Tahun 2012 berfungsi clan sekaligus sebagai laporan yang meng-

akomodasikan secara komulatif tingkat capaian kinerja tahun-tahun. Dengan demikian hasil evaluasi Tahun 2012 mencakup capaian kinerja tahunan selama lima tahun clan hubungan kinerja tersebut, yang bermuara menjadi hasil evaluasi kinrja selama jangka RPJM, yakni Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012. Demikian dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, yang dikemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012, disusun clan ditetapkan,

semoga

memberikan

manfaat

bagi

penyelenggaraan

pembangunan - pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala. Dengan demikian Visi clan Misi Perrier itah Kabupaten Barito Kuala sesuai jangka waktu RPJM dimaksud, sesuai tatarannya, dapat diwujudkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah, petunjuk dan perlindungannya. Amien.