RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 – 2018

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013-2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan Bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh. Dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) diharapkan terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera, termasuk di Kabupaten Aceh Selatan. Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan selama Tahun 2008-2012 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat berbagai permasalahan yang harus segera diatasi. Permasalahan mendasar masih banyaknya penduduk miskin dan tingginya pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Belum berkembangnya usaha - usaha ekonomi kerakyatan dan dunia usaha serta rendahnya dukungan lembaga keuangan yang ada, sehingga belum optimalnya pemanfaatan lahanlahan produktif, khususnya untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, termasuk peternakan dan perikanan. Selain itu, masih rendahnya kualitas pengamalan agama, belum terimplementasinya Syariat Islam secara Khaffah dan belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Masalah lain adalah masih terbatasnya aktivitas kaum perempuan dalam bidang keagamaan, termasuk dalam menjalin kebersamaan dan perlindungan terhadap anak dan keluarga. Di sisi lain, peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan dalam berbagai aktivitas keolah-ragaan dan kepemudaan juga masih relatif terbatas. Di bidang kesehatan, jangkauan pelayanan dan mutu layanan sarana kesehatan (pelayanan dasar dan lanjutan) termasuk fasilitas kesehatan lainnya masih belum memadai. Khazanah kebudayaan dan upaya pelestarian kembali adat istiadat Aceh belum tergali optimal, akibat kualitas SDM dan aksesibilitas pendidikan serta mutu pendidikan masih terbatas. Ketersediaan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, listrik, telekomunikasi dan air bersih), masih banyak yang harus dibenahi termasuk menata Kota Tapaktuan sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Selatan secara lebih baik dengan fasilitas publik yang menyenangkan, bersih serta masyarakatnya berperadaban dan taat aturan. Oleh karena PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

I-1


itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan sebagai dokumen perencanaan daerah lima tahun kedepan harus disusun berdasarkan hasil rumusan, analisis, kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan stakeholders lainnya. Pembangunannya harus dilaksanakan secara lebih fokus, fungsional, berbasis kawasan dan wilayah, sinergik, berkelanjutan, terintegrasi dan lebih partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Air, termasuk Kabupaten Aceh Selatan diharuskan menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara jelas disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2), bahwa Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai jabaran dari Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum serta programprogram prioritas Kepala Daerah serta arah kebijakan keuangan daerah. Dalam Pasal 15 ayat (4), juga dinyatakan Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Kabupaten dengan menggunakan rancangan Renstra (Rencana Strategis) SKPD dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten. Mengingat RPJM berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum rencana kegiatan untuk lima tahunan, maka proses penyusunan dokumen ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan yang partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pelaku pembangunan, terutama jajaran pemerintah daerah (eksekutif), DPRK (legislatif), tokoh masyarakat, pemuda, pemuka agama, LSM, asosiasi dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Kendati substansi RPJM ini bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, namun seluruh rencana indikatif program/kegiatan yang dimuat merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders). RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 – 2018 memberi landasan pemikiran yang rasional tentang hasrat dan upaya yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan sebagai pihak yang terlibat dan terkait. Ini menunjukkan bahwa diperlukan penyelarasan antara kemauan dan kemampuan bersama dalam penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan guna mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

I-2


1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 ini merujuk pada sejumlah undang-undang dan peraturan-peraturan, antara lain adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


I-3


9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


I-4


20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693), 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);


I-5


29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210); 30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 34. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/ MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 35. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028; 36. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM) 2012-2017.


I-6


1.3. Hubungan Antar Dokumen Sebagai dokumen perencanaan yang taktis dan komprehensif, RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 ini mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah. Dalam lingkup perencanaan nasional, RPJM Kabupaten Aceh Selatan disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJP Nasional dan dalam lingkup perencanaan Aceh disusun dengan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJP Aceh. Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, RPJM ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028. RPJP merupakan dokumen perencanaan makro yang memuat visi dan misi daerah serta arah kebijakan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Begitu juga dengan RTRW baik Nasional, Provinsi maupun Aceh Selatan, saling berhubungan satu dengan lainnya. RPJM Kabupaten Aceh Selatan ini menjadi pedoman bagi SKPK dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK). Renstra-SKPK ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersifat indikatif. RPJM Kabupaten Aceh Selatan juga dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK). RKPK memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


I-7


Gambar 1.1 Hubungan RPJM Kabupaten Aceh Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra- Pedoman KL

Renja- Pedoman RKA-KL KL

Rincian APBN

Dijabarkan Pedoman

Acuan

RPJP Pedoman RPJM Dijabarkan Nasional Nasional

Acuan

Diperhatikan

Pedoman

RAPBN

APBN

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJM Daerah

Dijabarkan

RKP Pedoman Daerah

RAPBD

APBD

RKASKPD

Rincian APBD

Acuan

Pedoman Dijabarkan Visi, Misi, Program Kepala Daerah

Renstra- Pedoman SKPD

UU SPPN


Renja- Pedoman SKPD

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

RKP

Pedoman

Pemerintah Pusat

Visi, Misi, Program Presiden

UU KN

I-8


1.4. Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, Maksud dan Tujuan, BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, menggambarkan evaluasi pembangunan daerah dari Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN, menggambarkan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kinerja Pelaksanaan APBK, Neraca Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Proporsi Penggunaan Anggaran, Analisis Pembiayaan, Kerangka Pendanaan, Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, Proyeksi dan Perhitungan Kerangka Pendanaan, BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS, menguraikan ermasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di Kabupaten Aceh Selatan, BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, menyajikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJM Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013- 2018, BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi daerah, BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, memuat kebijakan umum pembangunan daerah sesuai misi daerah serta memuat program dan kegiatan pembangunan dari setiap SKPK menurut urusan wajib dan urusan pilihan, BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN, menjelaskan rencana prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH, menetapkan berbagai indikator kinerja atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan kinerja daerah, BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN, menjelaskan tentang pedoman transisi antara RPJM 20132018 yang berkaitan dengan arah kebijakan dan program-program yang diimplementasikan selama lima tahun berikutnya dan BAB XI PENUTUP.


I-9


1.5.

Maksud dan Tujuan

RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah acuan resmi bagi pemerintah (eksekutif) dan DPRK (legislatif) Aceh Selatan dalam menyusun RKPK, Renstra SKPK dan Renja SKPK, yang dibahas secara berjenjang melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Materi RPJM ini mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBK Aceh Selatan, APBN dan APBA, maupun sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat. Mengacu pertimbangan tersebut, maka RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pemerintah (eksekutif) dan DPRK (legislatif) Aceh Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dengan APBK Aceh Selatan, APBA dan APBN. 2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi dan potensi eksisting (kekinian) Kabupaten Aceh Selatan berikut prediksi di masa depan, sekaligus memahami arah dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah, terutama di seluruh SKPK dan DPRK Aceh Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRK untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan yang akan datang.


I-10

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN

Recommend Documents