BUPATI ACEH TENGAH ﻪﭭﺗﻪﻴﭼﺃﻲﺗﺎﻓﻮﺑ QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2012-2017 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TENGAH, Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah harus memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah untuk priode 5 (lima) Tahun; b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 -2017 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan dengan qanun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107); Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034); 2. Undang-Undang……
-1-
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 ); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025 MEMUTUSKAN……
-2-
MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2017.
RENCANA KABUPATEN
PEMBANGUNAN ACEH TENGAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten; 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah; 4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Aceh Tengah; 5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah kabupaten Aceh Tengah; 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah; 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Aceh Tengah; 8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan; 9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada akhir priode perencanaan; 10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
program-program
11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan; 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih; 13. Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun; 14. Rencana……
-3-
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi RPJM Kabupaten Aceh Tengah setiap tahun; BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN Pasal 2 RPJM Kabupaten berisi penjabaran visi dan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Pasal 3 Sistematika RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut : BAB I BAB II BAB III BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB
IV V VI VII VIII IX X XI
: Pendahuluan; : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Tengah; : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan; : Analisa dan isu-isu strategis; : Visi, Misi, Tujuan dan sasaran; : Strategi dan Arah kebijakan; : Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah; : Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan; : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan; : Penutup. Pasal 4
RPJM Kabupaten sebagaimana tercantum dalam merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
lampiran
yang
Pasal 5 RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi : a. SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2012 – 2017; b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.
Pasal 6……
-4-
Pasal 6 Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan Kabupaten serta sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas Pembangunan kabupaten setiap tahunnya. Pasal 7 RPJM Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8 (1) Bupati/Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJM Kabupaten setiap tahun; (2) Bupati/Wakil Bupati dapat melakukan penyesuaian RPJM Kabupaten paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan; (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; b. Pelaksanaan rencana pembangunan kabupaten. BAB IV PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN Pasal 9 SKPK harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Bappeda dalam hal penyusunan Renstra SKPK. Pasal 10 Kepala Bappeda sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPJM Kabupaten yang dituangkan dalam Renstra SKPK. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini. BAB VI……
-5-
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Takengon Pada tanggal September 2013 BUPATI ACEH TENGAH, Dto NASARUDDIN Diundangkan di Takengon Pada tanggal September 2013 Sekretaris Daerah, Dto Drs. TAUFIK, MM. Pembina Utama Madya Nip.19550812 197510 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 61
-6-
