Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinNya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Tahun 2012-2017 dapat diselesaikan. Renstra

Bappeda

merupakan

dokumen

perencanaan

yang

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan

Renstra

Bappeda

ini

dilakukan

dengan

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Aceh Tengah yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Bappeda ini. Semoga Renstra Bappeda ini bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Aceh Tengah yang lebih baik. Takengon, 12 November 2013 Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

TAWAR, S.E.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198501 1 001

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 DAFTAR ISI DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….

i

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………....

iii

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………….

iv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ……………………………………………………………

1

1.1.

Latar belakang………………………………………………………

1

1.2.

Landasan Hukum …………………………………………………

2

1.3.

Maksud dan Tujuan ………………………………………………

5

1.4.

Sistematika Penulisan ……………………………………………

6

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH ……………………………………………………………………… 8 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah …………………………………… 8 2.1.1. Tugas dan fungsi …………………………………………

8

2.1.2. Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ……………………………………………………… 16 2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ………….

2.3.

2.4.

BAB III

18

2.2.1. Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ……………………………………………….

18

2.2.2. Sarana dan prasarana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ……………………………………………….

20

Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah …….

21

2.3.1. Capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah …………………………………………….....

22

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ……………………………...

26

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 30 BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH …………………………..... 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ………………………………

30


BAB IV

3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………………....

31

3.3.

Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas …………....

33

3.4.

Telaahan Renstra Bappeda Aceh ……………………………....

35

3.5.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ………………………

37

3.6.

Penentuan Isu Strategis …………………………………………..

38

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ………………………………………………………………….

40

4.1.

Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah …………..

40

4.1.1. Visi …………………………………………………………..

40

4.1.2. Misi ………………………………………………………….

41

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ………………………………………....

42

Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.

46

4.3.1. Strategi ………………………………………………………

46

4.3.2. Kebijakan …………………………………………………...

48

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………..

50

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMK ………

61

4.2. 4.3.

BAB V

BAB VI


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi

atau

arahan,

serta

mengambil

keputusan

untuk

mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi. Renstra SKPK merupakan dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK serta bersifat indikatif. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Renstra Bappeda) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2012-2017. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni; tahap penyusunan rancangan renstra SKPK, tahap rancangan akhir dan tahap penetapan. Dalam penyusunannya, Renstra Bappeda akan terkait dengan RPJMD

Kabupaten

Aceh

Tengah

Tahun

2012-2017,

Renstra

Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Renstra Bappeda Aceh.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 I.2.

Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara jo.Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107); 2. Keputusan

Presiden

Pembentukan

RI

Badan

Nomor

27

Perencanaan

tahun

1980

tentang

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA); 3. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 02 tahun 2004 tentang Pembentukan

Susunan

Organisasi

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten Aceh Tengah; 7. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 163 tahun 2004 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Aceh

Tengah; 8. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahankedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD. 14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2006 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2006 – 2010; 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17. Undang-Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah 2007 – 2012;

22. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

Rencanan Pembangunan Daerah

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 23. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008

tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten

Aceh

Tengah

Sebagaiman

Telah

Diubah

Beberapa Kali Terakhir Dengan Qanun Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah. 25. Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025; 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); I.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan

Renstra

Bappeda

Tahun

2012-2017

ini

dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Bappeda Kabupaten Aceh Tengah dan stakeholder lainnya didalam mewujudkan cita-cita organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

selama

tahun

2012-2017

yang

penyusunannya

melibatkan seluruh bagian dan bidang pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah; 2.

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahun;

3.

Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Tengah (sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999).

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I :

PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II :

GAMBARAN

PELAYANAN

BAPPEDA

KABUPATEN

ACEH TENGAH Bab ini membahas gambaran Bappeda Kabupaten Aceh Tengah yang meliputi struktur organisasi, tugas, fungsi; sumber

daya,

kinerja,

tantangan

dan

peluang

pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah. Bab III :

ISU-ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI Bab ini membahas isu-isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi

terdiri

dari

identifikasi

permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan

Renstra

Kementerian

Badan

Perencanaan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Pembangunan Nasional (Bappenas), telaahan Renstra Provinsi; dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah. Bab IV :

VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN Bab ini membahas visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah. Bab V :

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

KINERJA,

KELOMPOK

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab VI :

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menggambarkan indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Aceh Tengah.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Bappeda Kabupaten

Aceh Tengah 2.1.1. Tugas dan fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor

27 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah, kedudukan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. 1. Kepala Badan Kepala Bappeda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

perencanaan

pembangunan daerah;

d. Pengkoordinasian

perencanaan

pembangunan

di

bidang

perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian,

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 pengendalian,

evaluasi

pembangunan

serta

sarana

dan

prasarana; e. Pelaksanaan

penelitian,

pengembangan

pendataan,

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan; g. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan di daerah; h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana; i. Pembinaan UPTD; dan j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan; dan c. Sub Bagian Keuangan. Sekretaris

mempunyai

tugas

melakukan

pengelolaan

urusan

administasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan

perundang-undangan,

pelayanan

administrasi,

dan

penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan daerah dan perencanaan pembangunan; b. Pelaksanaan urusan keuangan; c. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan. 3. Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang Perencanaan Ekonomi adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan pertanian, koperasi dan penanaman modal, perdagangan, industri, pertambangan dan energi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari : a. Sub Bidang Perencanaan Pertanian, Koperasi dan Penanaman Modal; dan b. Sub Bidang Perdagangan, Industri, Pertambangan dan Energi . Bidang

Perencanaan

perencanaan

dan

Ekonomi

mempunyai

mengkoordinasikan

pembangunan pertanian,

tugas

kegiatan

melakukan perencanaan

koperasi, penanaman modal, industri,

pertambangan dan energi, perdagangan pembangunan dunia usaha serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan fungsi sabagai berikut: a. Melakukan

kegiatan

perencanan

pertanian,

industri,

pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha;

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah

daerah

instansi-instansi

vertikal,

kecamatan-

kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam daerah; c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan RPJM daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk dimasukan kedalam program daerah tingkat propinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan nasional; dan e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan. 4. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya adalah unsur pelaksana teknis di bidang sosial, budaya dan kependudukan, agama, pendidikan dan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Perencanaan

Sosial

dan

Budaya terdiri

dari: a. Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Kependudukan; b. Sub Bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan. Bidang Perencanaan Sosial dan melakukan

dan

pembangunan melaksanakan

mengkoordinasikan

bidang dan

Budaya mempunyai tugas

perencanaan

mengkoordinasikan

kegiatan sosial

perencanaan budaya

kegiatan

serta

perencanaan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 pembangunan di bidang pendidikan mental spritual, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dengan fungsi sebagai berikut: a. Melakukan kegiatan perencanan bidang sosial dan budaya yang meliputi agama, pendidikan, kependudukan dan kesehatan; b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan bidang sosial budaya yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badanbadan lain yang berada dalam daerah; c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta

merumuskan

langkah-langkah

kebijaksanaan

pemecahannya; d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial dan budaya yang meliputi agama, pendidikan,

kependudukan

dan

kesehatan.

dalam

rangka

melaksanakan RPJM daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk dimasukkan kedalam program daerah tingkat provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional; e. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan;

f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan mental spiritual, pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh dinas-dinas daerah satuan organisasi lain dalam lingkungan

pemerintah

daerah,

instansi-instansi

vertikal,

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada di daerah; g. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta

merumuskan

langkah-langkah

kebijaksanaan

pemecahannya; h. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan RPJM

daerah

atau

proyek-proyek

yang

diusulkan

kepada

pemerintah kabupaten untuk dimasukkan kedalam programprogram daerah tingkat provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional; dan i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 5. Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Bidang

Perencanaan

Prasarana

dan

Sarana

adalah

unsur

pelaksana teknis di bidang prasarana dan sarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana terdiri dari : a. Sub Bidang Perencanaan Prasarana; b. Sub Bidang Perencanaan Sarana. Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

perencanaan

pembangunan pengairan, jalan dan jembatan, drainase, air bersih, lingkungan permukiman, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dengan fungsi sebagai berikut:

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, jalan dan jembatan, drainase, air bersih, lingkungan permukiman, perhubungan dan pariwisata, tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup; b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, jalan dan jembatan, drainase, air bersih, lingkungan permukiman, perhubungan dan pariwisata, tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh perangkat-perangkat daerah dan badan-badan lain yang berada di daerah; c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang prasarana dan sarana

serta

merumuskan

langkah-langkah

kebijaksanaan

pemecahannya; d. Melakukan dan atau mengkoodinasikan penyusunan program tahunan

di

bidang

sarana

dan

prasarana

yang

meliputi

pembangunan pengairan, jalan dan jembatan, drainase, air bersih, lingkungan permukiman, perhubungan dan pariwisata, tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan RPJP dan RPJM daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan kedalam program daerah tingkat propinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional; dan e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan. 6. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan, data, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan terdiri dari: a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Bidang

Penelitian,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan

mempunyai tugas melakukan penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah; b. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan daerah; c. Pelaksanaan

penyajian

data

dan

informasi

pelaksanaan

pembangunan di daerah; d. Pelaksanaan

penelitian,

pengkajian

dan

pengembangan

pembangunan di daerah; e. Penyiapan

data

dan

informasi

di

bidang

pelaksanaan

pembangunan daerah; f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2. Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Nomor 21 Tahun 2008, susunan organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretaris; c. Bidang Perencanaan Ekonomi; d. Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana; e. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya; f.

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

g. UPTD; dan h. Kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi Bappeda digambarkan dalam Gambar 2.1 di bawah ini.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Gambar 2.1. STRUKTUR ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA

SUB BIDANG PERENCANAAN SARANA SUB BIDANG PERENCANAAN PRASARANA

BIDANG PERENCANAAN EKONOMI

SUB BAGIAN PERENCANAAN PERTANIAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL SUB BAGIAN PERENCANAAN PERDAGANGAN INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN ENERGI

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN SUB BIDANG AGAMA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

BIDANG DATA DAN PENGENDALIAN EVALUASI

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUB BIDANG DATA PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Sumber daya yang ada di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung, ruang rapat, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi, dan peralatan kantor lainnya. 2.2.1. Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan Bulan September 2013 sebanyak

41 orang.

Berikut merupakan gambaran Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten

Aceh Tengah. Tabel – 2.1 Perincian Jumlah Jabatan Struktural Bappeda Kabupaten AcehTengah September 2013

No

Jabatan

1. 2. 3.

Kepala Sekretaris Kepala Bidang Kepala Sub Bidang/Bagian Jumlah

4.

II.b

Eselon III.a III.b

Jumlah IV.a

1 -

1 -

4

-

1 1 4

-

-

-

11

11

1

1

4

11

17

Sumber: Data diolah, 2013

Jumlah jabatan yang terdapat di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 17 jabatan, terdiri dari satu orang Kepala Badan (eselon II.a), satu orang Sekretaris (eselon III.a), empat orang Kepala

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Bidang (eselon III.b), dan 11 orang Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian (eselon IV.a).

Tabel 2.2 Perincian Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Bappeda Kabupaten Aceh Tengah September 2013 No

Uraian

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

Kepala

1

-

1

2

Sekretaris

1

-

1

3

Kepala Bidang

4

-

4

4

Kepala

9

2

11

16

8

24

31

10

41

Sub

Bidang/

Kepala Sub Bagian 5

Staf

Jumlah

Sumber: Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Kab. Aceh Tengah, 2013

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 31 orang (75,60%) berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 10 orang (24,40%) berjenis kelamin perempuan. Tabel 2.3 Perincian Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Pendidikan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah September 2013 No

Jabatan

Pangkat I

II

III

IV

Jumlah

Pendidikan SD

SLTP

SLTA

D3

S1

S2

S3

Jumlah

1

Kepala

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

2

Sekretaris

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

3

Kepala Bidang

-

-

3

1

4

-

-

-

-

4

-

-

4


4

Kepala Sub Bidang

-

-

11

-

11

-

-

-

-

6

5

-

11

5

Staf

-

7

17

-

24

-

-

8

-

16

-

-

24

-

7

31

3

41

-

-

8

-

26

7

-

41

Jumlah

Sumber: Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Kab. Aceh Tengah, 2013

Dari data di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan pangkat, sebanyak 3 (tiga) orang golongan IV, 31 (Tiga puluh satu) orang golongan III, dan 7 (tujuh) orang golongan II. Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh pegawai Bappeda, 7 (tujuh) orang S2, 26 (dua puluh enam) orang S1, dan 8 (delapan) orang SLTA. 2.2.2. Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Sarana dan prasarana kantor diperlukan untuk menunjang kegiatan perkantoran. Tabel berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang terdapat di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sampai Tahun 2013.

Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 NO.

NAMA/JENIS BARANG

JUMLAH

1

Tanah Kantor

1100 M²

2

Bangunan Gedung Kantor

475,54 M²

3

Kendaraan Roda 4

2 Unit

4

Kendaraan Roda 2

6 Unit

5

Mesin Ketik Elektrik

1 Unit

6

Mesin Ketik Manual

2 Unit

7

Generator Set

1 Unit

KETERANGAN

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 8

Filing Kabinet

25 Unit

9

Lemari Kayu

32 Buah

10

Kursi Direktur

12 Buah

11

Kursi Putar

31 Buah

12

Kursi Rapat Lipat

98 Buah

13

Kursi Tamu

2 Set

14

Kursi Putar Rapat

1 Buah

15

Kursi Biasa

29 Buah

16

Kursi Tamu (sofa)

2 Set

17

Meja Rapat

42 Buah

18

Meja Tulis

35 Buah

19

Meja Panjang

1 Buah

20

Meja Komputer

1 Buah

21

Meja Biro

1 Buah

22

Meja ½ Biro

4 Buah

23

Televisi

2 Buah

24

Wireless

1 Buah

25

Kamera Digital

2 Buah

26

Kamera

3 Buah

27

Handy Cam

2 Buah

28

Dispenser

5 Buah

29

Komputer PC

13 Unit

30

Komputer Laptop

27 Unit

31

Laptop Design Grafis

1 Unit

32

Scanner

2 Buah

33

Printer

8 Buah

34

Printer Gaji

1 Buah

35

Printer AO PS

1 Buah

36

UPS

10 Buah

37

Alat GPS

3 Buah

38

Proyektor/Infocus

4 Unit

39

Telepon

1 Buah

40

Laminating

1 Buah


Sound System

1 Set

42

White Board/Papan Tulis

1 Buah

43

Faksimil

1 Buah

Sumber: Data diolah, 2013

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2004 serta Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 30 tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahunan); Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(5

tahunan);

dan

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (1 tahun); 2. Menyelenggarakan Forum SKPK (Musrenbang) RKPK; 3. Menyelenggarakan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) RKPK; 4. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah (20 Tahun); 5. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan; 6. Menyusun data dan informasi yang akurat dan inventarisasi hasil penelitian

yang

dapat

dipertanggungjawabkan

sebagai

bahan

perencanaan pembangunan daerah. 2.3.1.Capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Pencapaian kinerja program Bappeda Kabupaten Aceh Tengah dari Tahun 2007 sampai Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Program Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s/d 2012

No.

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPK

Realisasi Capaian

Keterangan

Satuan 2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

1

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Dokumen

-

98%

-

-

-

Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab. Aceh Tengah Tahun 2005-2025

2

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dokumen

98%

-

-

-

-

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Aceh Tengah Tahun 2007-2012

3

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen

98%

-

-

-

-

Peraturan Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Nomor /2007 Tentang Rencana Strategis Bappeda Kab. Aceh Tengah

4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Dokumen

98%

98%

98%

98%

Permendagri No. 54 Tahun 2010

98%


Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan satu tahunanRKPK

Dokumen

98%

98%

98%

98%

98%


6

Tersusunnya Buku KUA

Dokumen

98%

98%

98%

98%

98%


7

Tersusunnya Buku PPAS

Dokumen

98%

98%

98%

98%

98%


8

Tersusunnya Dokumen Buku Kerja Data Pokok kabupaten Aceh Tengah Terlaksananya Persen rapat koordinasi tentang rencana tata ruang sehingga menghasilkan dokumen tentang rencana tata ruang Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

98%

98%

98%

98%

90

92,68

88,66

96,70

-

-

9

10

-

-

-

93,20

-

11

Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Persen

-

80 ,90

91

91,42

92,37

12

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Persen

-

86,70

79

90,96

90,37

13

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Persen

-

99,80

92

98,76

97,59


Terlaksananya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Persen

-

96,20

99,72

-

-

15

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Persen

-

99,40

-

93,54

96,69

16

Terlaksananya perencanaan pengembangan infrastuktur Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Tersusunnya yaitu penetapan dokumen dan kebijakan perencanaan strategi pembangunan penyelenggaraan (site plan) keserasian kawasan dan Terlaksananya lingkungan koordinasi dalam hunian pemecahan berimbang masalah-masalah daerah

Persen

-

-

97

97,83

98,62

Persen

-

-

-

-

70,14

Persen

-

-

-

98,72

-

Persen

-

75,40

94

84,13

95,44

20

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Persen

-

-

-

98,32

94,60

21

Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL)

Persen

-

-

-

98,72

99,14

17

18

19

Sumber: Lakip, 2008-2012

Dalam

menyusun

program

dan

kegiatan

dalam

rangka

pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten aceh Tengah seperti tabel di atas, tentunya dibutuhkan anggaran yang sesuai. Adapun anggaran

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Anggaran Kode Rekening

Uraian

(1)

(2)

Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi

Realisasi Anggaran

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.06.01.5

BELANJA DAERAH

6,164,244,145

6,397,781,500

6,187,692,660

5,904,497,054

6,156,785,847

5,695,983,455

95.79%

96.23%

92.05%

1.06.01.5.1

BELANJA TIDAK LANNGSUNG

1,792,735,095

2,152,146,000

2,460,107,510

1,780,929,822

2,145,083,507

2,410,132,012

99.34%

99.67%

97.97%

1.06.01.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

1,792,735,095

2,152,146,000

2,460,107,510

1,780,929,822

2,145,083,507

2,410,132,012

99.34%

99.67%

97.97%

1.06.01.5.2

BELANJA LANGSUNG

4,371,509,050

4,245,635,500

3,727,585,150

4,123,567,232

4,011,702,340

3,285,851,443

94.33%

94.49%

88.15%

1.06.01.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

602,560,000

616,145,000

681,940,000

541,375,250

535,912,999

477,362,932

89.85%

86.98%

70.00%

1.06.01.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3,227,017,380

3,557,426,915

2,877,325,500

3,062,407,933

3,404,511,341

2,641,765,861

94.90%

95.70%

91.81%

1.06.01.5.2.3

BELANJA MODAL

541,931,670

72,063,585

168,319,650

519,784,049

71,278,000

166,722,650

95.91%

98.91%

99.05%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah lima tahun kedepan, diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang ada antara lain: 1.

Belum tersedianya bangunan gedung yang representatif disertai dengan sarana yang juga belum memadai;

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 2.

Jumlah pegawai dari segi kuantitas dan kompetensi pendidikan belum memadai dibandingkan beban kerja yang ada;

3.

Penyusunan dokumen belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

4.

Kinerja pegawai yang relatif rendah karena rendahnya disiplin kerja, rendahnya pemahaman terhadap tupoksi dan kurangnya kebersamaan dalam organisasi;

5.

Belum tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang baku;

6.

Kurangnya anggaran operasional dan tunjangan beban kerja;

7.

Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah. Melihat permasalahan di atas, maka sesungguhnya keinginan

untuk memperbaiki kinerja organisasi telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Aceh Tengah menyusun

strategi

yang

mengacu

pada

faktor

kekuatan

dan

kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal. A. Faktor kekuatan (Strenghts) Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal organisasi dijabarkan sebagai berikut: 1. Tersedianya Tugas Pokok dan Fungsi; 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia;

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 3. Tersedianya sarana dan prasarana; 4. Tersedianya anggaran; 5. Tersedianya produk-produk perencanaan yang dihasilkan; 6. Loyalitas pegawai terhadap organisasi baik; 7. Ketersediaan

data

spasial

(GIS

Centre)

untuk

mendukung

perencanaan pembangunan daerah.

B. Faktor Kelemahan (Weaknesses) Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal organisasi adalah sebagai berikut : 1. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif; 2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai; 3. Jumlah pegawai belum mencukupi; 4. Belum terpenuhinya SDM sesuai dengan kompetensi pendidikan dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi; 5. Penyusunan dokumen belum sesuai jadwal; 6. Rendahnya pemahaman terhadap tupoksi; 7. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder; 8. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini; 9. Lemahnya analisa dan pemahaman terhadap rencana kerja SKPK; 10. Rendahnya kebersamaan dalam organisasi sehingga menurunkan etos kerja; 11. Kurangnya anggaran operasional dan tunjangan beban kerja; 12. Belum adanya SOP organisasi; 13. Belum optimalnya disiplin kerja. C. Faktor peluang (Opportunities)

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal organisasi adalah sebagai berikut: 1. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain; 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 3. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Aceh Tengah. 4. Adanya

tuntutan

dan

kecenderungan

penyelenggaraan

tata

pemerintahan yang demokratis dan kondusif, dimana hal tersebut dapat

mendukung

pelaksanaan

penyusunan

perencanaan

partisipasif; 5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah; 6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada; 7. Tingginya

minat

masyarakat

terhadap

kebutuhan

data

dan

informasi pembangunan daerah. D. Faktor ancaman (Threaths) Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal organisasi adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya stakeholder dalam menyusun rencana kerja; 2. Belum tersedianya SOP SKPK;

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 3. Masih lemahnya pemahaman terhadap sistem prosedur dan mekanisme dalam proses perencanaan pembangunan; 4. Terbatasnya anggaran yang tersedia bila dibandingkan dengan usulan program dan kegiatan; 5. Masih rendahnya kemampuan tenaga perencana pada stakeholder; 6. Peraturan yang ada sering tumpang tindih dan dapat berubah dalam jangka waktu relatif dekat. Faktor-faktor di atas dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT untuk mendapatkan strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan lima tahun kedepan.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, diantaranya: 1. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif; 2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai; 3. Jumlah pegawai belum mencukupi; 4. Belum terpenuhinya SDM sesuai dengan kompetensi pendidikan dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi; 5. Penyusunan dokumen belum sesuai jadwal; 6. Rendahnya pemahaman terhadap tupoksi; 7. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder; 8. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini; 9. Lemahnya analisa dan pemahaman terhadap rencana kerja SKPK; 10. Rendahnya kebersamaan dalam organisasi sehingga menurunkan etos kerja; 11. Kurangnya anggaran operasional dan tunjangan beban kerja; 12. Belum adanya Standard Operasional Procedure (SOP) 13. Belum optimalnya disiplin kerja; 14. Belum optimalnya administrasi kepegawaian.


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil

Kepala Daerah Terpilih Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah yaitu: “TERWUJUDNYA KEMAKMURAN DAN TERHALAUNYA KEMISKINAN MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH SEJAHTERA 2017”. Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan enam misi sebagai berikut : 1. Melanjutkan

peningkatan

pelaksanaan

syariat

Islam

dan

memantapkan peningkatan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Melanjutkan

pemantapan

perekonomian

rakyat,

mengurangi

angka pengangguran dan membuka lapangan kerja di berbagai sektor; 3. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi strategis serta infrastruktur lainnya; 4. Melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan mampu menguasai teknologi;

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 5. Melanjutkan peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan kesehatan,

serta

pemerataan

pembangunan

infrastruktur

kesehatan; 6. Melanjutkan

pemantapan

perwujudan

iklim

kehidupan

masyarakat yang damai, tertib, kreatif, inovatif dan mandiri. Hasil

identifikasi

terhadap

faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.

Faktor

penghambat

dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah terhadap pencapaian visi dan misi dan program kabupaten dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Visi : “TERWUJUDNYA KEMAKMURAN DAN TERHALAUNYA KEMISKINAN MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH SEJAHTERA 2017”

No.

Misi Kabupaten

Permasalahan Pelayanan Bappeda

(1)

(2)

(3)

1.

Melanjutkan peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan memantapkan peningkatan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.

Belum otimalnya koordinasi dan perencanaan pembangunan syariat Islam

Faktor Penghambat (4) Perencana pada instansi terkait

Pendorong (5) - Koordinasi berkesinambungan - Tupoksi

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 2.

Melanjutkan pemantapan perekonomian rakyat, mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja di berbagai sektor.

Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan pemantapan perekonomian rakyat

Perencana pada instansi terkait

- Koordinasi berkesinambungan - Tupoksi

3.

Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi strategis serta infrastruktur lainnya.



4.

Melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan mampu menguasai teknologi.

Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi strategis serta infrastruktur lainnya. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan untuk peningkatan kualitas pendidikan



5.

Melanjutkan peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan kesehatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan.

Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan pelayanan kesehatan



6.

Melanjutkan pemantapan perwujudan iklim kehidupan masyarakat yang damai, tertib, kreatif, inovatif dan mandiri.

Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait



3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara

sesuai amanat UUD

1945,

yaitu

mewujudkan

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maka visi Kementerian PPN/Bappenas

2010-2014

adalah:

”Mewujudkan

Kementerian

PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara” Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata

dalam

bentuk

3

(tiga)

misi

sesuai

dengan

peran-peran

Kementerian PPN/Bappenas yaitu sebagai berikut: 1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: b. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dengan daerah; c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; e. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

nasional,

kajian

dan

evaluasi

kebijakan

yang

berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. 3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Untuk

mewujudkan

visi

dan

melaksanakan

misi

di

atas,

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: 1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas; 2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Hasil telaahan terhadap visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Kabupaten Aceh Tengah perlu menyusun daftar

faktor

penghambat

dan

pendorong

pelayanan

Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Misi Kementerian Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.

(1) 1.

2.

Misi Kementerian PPN/Bappenas (2) Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas

Melakukan pemantauan dan Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas


Faktor

(3) Belum optimalnya penyusunan rencana kerja yang berkualitas Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat

-

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana kerja belum memadai SKPK yang ada kurang memahami makna kerjasama

-

Kinerja Pegawai Peraturan PerundangUndangan

Adanya GIS Center


3.

terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang

dan terkini

Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas kementrian PPN/Bappenas

Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder

Masih rendahnya kemampuan tenaga perencana pada stakeholder

Koordinasi secara berkesinambu ngan

3.4. Telaahan Renstra Bappeda Aceh Visi Bappeda Aceh saat ini adalah: ”Pusat Integrasi Perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Terbaik Pada Tahun 2015”. Untuk mencapai visi di atas, maka misi yang ditempuh dipaparkan sebagai berikut: a. Melaksanakan

koordinasi

dan

integrasi

perencanaan

pembangunan Aceh dalam rangka percepatan pembangunan; b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Aceh dengan online system; c. Menjadikan Bappeda sebagai pusat integrasi data kemajuan pelaksanaan pembangunan;

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 d. Mengkoordinasikan kesinambungan rekonstruksi Aceh 2010-2012 dalam rangka percepatan pembangunan Aceh; e. Melaksanakan good governance sebagai pilot project reformasi birokrasi Pemerintah Aceh.

Tabel

di

bawah

merupakan

faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Aceh.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Aceh beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya NO.

Misi Bappeda Aceh


Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Faktor

(1)

(2)

(3)

1.

Melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan Aceh dalam rangka percepatan pembangunan Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Aceh dengan online system

Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder

-

Kurangnya kemampuan perencanaan pada stakeholder

-

Peraturan pemerintah

Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini

-

Lemahnya kerja sama dengan instansi-instansi yang ada

-

Adanya GIS Center Adanya Bidang Penelitian, Pengendali dan Evaluasi Pembangunan sebagai Bank Data.

Menjadikan Bappeda sebagai pusat integrasi data kemajuan pelaksanaan pembangunan

Belum terlayaninya masyarakat yang memerlukan

-

Kurangnya pegawai di lingkungan Bappeda Pekerjaan yang terlalu banyak

-

Kinerja pegawai yang ada

2.

3.

-

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 data secara maksimal

4.

5.

Mengkoordinasikan kesinambungan rekonstruksi Aceh 20102012 dalam rangka percepatan pembangunan Aceh Melaksanakan good governance sebagai pilot project reformasi birokrasi Pemerintah Aceh

-

Belum tersedianya gedung kantor yang representatif

-

Kualitas dan kuantitas pegawai belum optimal

-

Belum optimalnya disiplin kerja

-

Ruang dalam bangunan gedung yang tidak representatif

-

Kinerja pegawai

-

Tupoksi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tengah saat ini masih berupa draf. Draf RTRW ini antara lain memuat: 1) Struktur ruang yang dibentuk berdasarkan sistem pusat kegiatan dan pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Tengah; 2) Rencana pola ruang; dan 3) Kawasan strategis. Tabel di bawah merupakan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari implikasi RTRW.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor


(1) -

RTRW belum ditetapkan menjadi qanun mengakibatkan belum adanya kepastian hukum mengenai penggunaan ruang

-

Tidak adanya jaminan kepastian lokasi-lokasi program kegiatan pembangunan

-

Kurangnya minat investor karena tidak adanya kepastian hukum

3.5.

-

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

Masih ada permasalahan usulan perubahan kawasan hutan yang belum disetujui oleh Menteri Kehutanan

Koordinasi antara pusat dan daerah

Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan

fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.


Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan-telaahan, maka isu strategis yang berkembang di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah, yaitu: 1. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah, identifikasi permasalahan yang ada antara lain; tidak memadainya

sarana

dan

prasarana,

mencukupi,

belum

terpenuhinya

jumlah

SDM

pegawai

sesuai

belum

kompetensi

pendidikan dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi, penyusunan dokumen belum sesuai jadwal, rendahnya pemahaman terhadap tupoksi, lemahnya analisa dan pemahaman terhadap rencana kerja SKPK, belum optimalnya administrasi pegawai serta kurangnya anggaran operasional dan tunjangan beban kerja. 2. Dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta diperlukan SDM yang berkualitas; Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas diperlukan kerja sama

antar

SKPK

dengan

memanfaatkan

data

informasi

pembangunan yang akurat dan terkini; dan untuk melakukan koordinasi

yang

efektif

dalam

pelaksanaan

tugas

Bappeda

diperlukan kemampuan tenaga perencana pada stakeholder serta koordinasi secara berkesinambungan; 3. Optimalisasi koordinasi dengan stakeholder, ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, tersedianya gedung kantor yang representatif, optimalisasi kualitas dan kuantitas pegawai dan optimalisasi disiplin kerja di lingkungan Bappeda merupakan jawaban

dalam

melaksanakan

koordinasi

dan

intergrasi

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 perencanaan pembangunan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, menjadikan Bappeda sebagai pusat integrasi data kemajuan pelaksanaan pembangunan serta melaksanakan good governance sebagai pilot project reformasi birokrasi pemerintah. 4. RTRW sebagai pedoman dalam penyusunan tata ruang hingga saat ini belum disahkan karena masih terkendalanya masalah hutan lindung,

namun

rencana

penataan

ruang

diaplikasikan dalam perencanaan pembangunan.

ini

sudah

dapat

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah 4.1.1. Visi Seiring

dengan

pelaksanaan

otonomi

daerah,

Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah sebagai unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berupaya menciptakan tata pemerintahan yang baik dengan

mengacu

kepada

komitmen

bersama

yaitu

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017. Visi Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 20122017

adalah:

“Terwujudnya

Kemakmuran

dan

Terhalaunya

Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017” Mengacu pada visi di atas dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang, maka Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 mempunyai visi: “Terwujudnya

Perencanaan

Pembangunan

yang

ANDAL

dan

Berkesinambungan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera Tahun 2017” Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Penjabaran makna dari perencanaan pembangunan yang ANDAL di atas adalah: A: Aspiratif; Bersifat aspirasi, dimana setiap perencanaan pembangunan disesuaikan dengan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. N: Normatif; Perencanaan pembangunan harus berpegang teguh pada norma. D: Demokratis; Perencanaan pembangunan yang direncanakan berciri atau bersifat demokrasi. A: Akurat;

Perencanaan

pembangunan

diterapkan

dengan

ketelitian,

keseksamaan, dan kecermatan.

L:

Lugas; Perencanaan pembangunan harus mengenai yang pokokpokok saja, bersifat apa adanya, tidak berbelit-belit dan tidak bersifat pribadi.

4.1.2.

Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat

mengenal

organisasi

Bappeda

Kabupaten

Aceh

Tengah,

mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang. Berangkat dari suatu tekad untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang

diamanatkan,

maka

Bappeda

menetapkan misi sebagai berikut:

Kabupaten

Aceh

Tengah


1.

Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017;

2.

Melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana;

3.

Melaksanakan ketatausahaan organisasi;

4.

Melaksanakan

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan pembangunan; dan 5.

Merumuskan

kebijakan

teknis

di

bidang

perencanaan

pembangunan daerah. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tujuan merupakan penjabaran visi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Tabel di bawah ini merupakan tujuan dan sasaran Tengah.

jangka

menengah

pelayanan

Bappeda

Kabupaten

Aceh

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2013

2014

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Terlaksananya penyusunan program kerja tahunan sesuai jadwal mengacu pada RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017.

Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan rumusan hasil musrenbang RKPD

Penyusunan RPJM, Revisi RPJM, Renstra Bappeda, Revisi Renstra Bappeda, Renja Bappeda, RKPD, perubahan RKPD, KUAPPAS murni dan perubahan sesuai ketentuan.

90%

92%

93%

95%

95%

Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan rumusan hasil musrenbang RKPD

Musrenbang kecamatan, Forum SKPK, musrenbang kabupaten, musrenbang RKPD, musrenbang provinsi dan nasional.

75%

80%

85%

90%

95%

Terciptanya lingkungan kerja yang harmonis sehingga menciptakan suasana kerja aparatur perencanaan yang memiliki integritas tinggi terhadap perencanaan pembangunan

Disiplin pegawai meningkat, sarana dan prasarana memadai.

75%

80%

85%

90%

95%


2

3

4

Terlaksananya koordinasi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, serta sarana dan prasarana

Terlaksananya ketatausahaan organisasi

Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

Terciptanya hasil perencanaan yang baik dan andal;

Perencanaan sasaran

Terbangunnya kemitraan yang harmonis antara perencana dan stakeholder

tepat

waktu

dan

tepat

75%

80%

85%

90%

95%

Koordinasi dengan stakeholder

70%

75%

80%

85%

90%

Tertatanya administrasi kepegawaian yang andal;

Tertib administrasi kepegawaian (pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Surat Pemberitahuan Pajak Pribadi (SP2P), KP4).

70%

75%

80%

85%

90%

Tertatanya administrasi pengelolaan aset perkantoran;

Tertib administrasi aset perkantoran

80%

80%

85%

90%

95%

Tertibnya administrasi keuangan

Tertib administrasi keuangan (tunjangan, gaji, SPJ, fasilitas kredit)

75%

80%

85%

90%

95%

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

Pelaporan yang tepat waktu

75%

75%

80%

85%

90%

Inventarisasi dan pengolahan data

ATDA, Data Pokok, PDRB

100%

100%

100%

100%

100%


Tersedianya program

analisis

capaian

indikator

Terwujudnya bank data

5

Terwujudnya perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah

Tersusunnya masterplan pembangunan;

perencanaan

Terwujudnya penataan ruang kabupaten Aceh Tengah yang andal.

Sumber: Hasil Olahan, 2013

Analisis data

75%

75%

80%

85%

90%

Data perencanaan pembangunan

75%

75%

80%

85%

90%

50%

55%

60%

65%

70%

Masterplan perencanaan pembangunan

Qanun RTRW, RDTR, RTBL.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah

4.3.1.

Strategi Strategi adalah kegiatan, mekanisme atau sistem untuk

mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan

melalui

pendekatan rasional.

Strategi

disusun

dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness,

W)

dengan peluang (opportunity,

O)

yang

dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T. Strategi

S-O dimaksudkan

sebagai

upaya

memaksimalkan

setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. A. Strategi S-O 1. Meningkatkan kualitas perencanaan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 3. Meningkatkan peran GIS Center dalam penyediaan data spasial 4. Meningkatkan peran data, informasi serta evaluasi pembangunan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan; 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.


B. Strategi W-O

1. Memanfaatkan data dan

sistem informasi serta data-data

spasial dalam analisis perencanaan pembangunan; 2. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan SKPK agar sesuai dengan RPJM Kabupaten Aceh Tengah; 3. Meningkatkan

kebersamaan

pegawai

Bappeda

melalui

silaturrahmi; 4. Meningkatkan pelayanan informasi pembangunan kepada masyarakat. C. Strategi S-T

1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan stakeholder; 2. Meningkatkan sumber-sumber anggaran untuk membiayai usulan program dan kegiatan; 3. Mensinkronkan usulan rencana kerja SKPK sesuai dokumen perencanaan; 4. Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundangundangan. D. Strategi W-T 1. Membangun gedung kantor yang representatif; 2. Menyusun SOP Bappeda; 3. Meningkatkan

kesejahteraan

pegawai

melalui

penambahan

tunjangan beban kerja; 4. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Bappeda; 5. Meningkatkan tanggung jawab dan disiplin pegawai.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 4.3.2. Kebijakan Kebijakan merupakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut

targetnya, kebijakan terdiri dari kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola eksternal

pelaksanaan yaitu

program-program

kebijakan

yang

pembangunan

diterbitkan

dalam

dan

rangka

kebijakan mengatur,

mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Perumusan kebijakan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan dengan mengacu kepada Penyempurnaan RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017, sebagai berikut:

1. Melaksanakan

penyusunan

dokumen

perencanaan

tahunan

dan

menengah sesuai jadwal.

Untuk tercapainya sasaran dari misi tersebut, ditempuh beberapa kebijakan: 1) Mewujudkan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan rumusan hasil musrenbang RKPD; 2) Mewujudkan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan rumusan hasil musrenbang RKPD; 3) Mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis sehingga menciptakan suasana kerja aparatur perencanaan yang memiliki integritas tinggi terhadap perencanaan pembangunan.

2.

Melaksanakan

koordinasi

di

bidang

perencanaan

pembangunan

ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana.

Untuk tercapainya sasaran dari misi tersebut, ditempuh beberapa kebijakan: 1) Mewujudkan hasil perencanaan yang baik dan andal;

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 2) Mewujudkan

kemitraan

yang

harmonis

antara

perencana dan

stakeholder.

3.

Melaksanakan ketatausahaan organisasi.

Untuk tercapainya sasaran dari misi tersebut, ditempuh beberapa kebijakan: 1) Mewujudkan administrasi kepegawaian yang andal; 2) Mewujudkan administrasi pengelolaan aset perkantoran; 3) Mewujudkan administrasi keuangan.

4.

Melaksanakan pengendalian, evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaan

pembangunan. Untuk tercapainya sasaran dari misi tersebut, ditempuh beberapa kebijakan: 1) Mewujudkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 2) Mewujudkan Inventarisasi dan pengolahan data 3) Mewujudkan analisis capaian indikator program 4) Mewujudkan bank data

5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah

Untuk tercapainya sasaran dari misi tersebut, ditempuh beberapa kebijakan: 1) Mewujudkan penyusunan masterplan perencanaan pembangunan 2) Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Aceh Tengah yang andal.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dalam renstra ini merupakan program yang diambil dari RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu pada Bappeda sebagaimana tercantum dalam RPJM selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masingmasing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran merupakan pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Bappeda, sedangkan kegiatan yang dipilih untuk

setiap

program

prioritas,

harus

dapat

menunjukkan

akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Tabel di bawah ini merupakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.










Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah

4.3.1.

Strategi Strategi adalah kegiatan, mekanisme atau sistem untuk

mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan

melalui

pendekatan rasional.

Strategi

disusun

dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness,

W)

dengan peluang (opportunity,

O)

yang

dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T. Strategi

S-O dimaksudkan

sebagai

upaya

memaksimalkan

setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun

Recommend Documents