RENCANA STRATEGIS BAPPEDA TAHUN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA TAHUN 2011-2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2011

K ATA PENGANTAR Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat rencana strategis (Renstra), maka disusunlah Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap personil di Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan strategis selama lima tahun ke depan, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini untuk mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Maju dapat tercapai seluruhnya pada tahun 2016. Untuk menjamin bahwa renstra yang dibuat merupakan dokumen perencanaan yang dapat diterima oleh setiap aparatur, dalam penyusunannya melibatkan semaksimal mungkin semua unsur di Bappeda. Namun untuk lebih menyempurnakan dokumen ini, kritik dan saran yang membangun masih tetap diperlukan. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusinya dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggitingginya. Arga Makmur,

Desember 2011

Kepala Bappeda Kab. Bengkulu Utara,

Agus Haryanto, SE. MM Nip. 19650803 199102 1 001

i

D AFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………………………………………. DAFTAR ISI………………………………………………………………………………… DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………… DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………….. BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

i ii vi x

PENDAHULUAN Latar Belakang................................................................................................ I - 1 Maksud dan Tujuan......................................................................................... I - 2 Landasan Hukum ............................................................................................ I - 2 Hubungan Renstra dengan RPJMD 2011-2016................................................ I - 5 Sistematika Penulisan ..................................................................................... I - 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................................................... II - 1 2.2 Sumber Daya............................................................................................... II - 15 BAB III 3.1 3.2 3.3 3.4

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD .. III - 1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah........ III - 1 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi ........................................... III - 3 Telaah RTRW dan KLHS Kabupaten Bengkulu Utara .................................... III - 7

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Bappeda .................................................................................. IV - 1 4.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda ..................................................................... IV - 4 4.3 Strategi Bappeda ....................................................................................... IV - 6 4.4 Kebijakan Bappeda ..................................................................................... IV - 8

ii

BAB V RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF . ........................................................................... V - 1

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD . ...................................................................................................... VI - 1

iii

D AFTAR TABEL Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2-1 2-2 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-1 6-1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .................................... II-15 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .............................. II-15 Contoh Pengaruh KLHS dalam RTRW ..................................................... III-10 Misi - Tujuan............................................................................................. III-5 Tujuan - Sasaran ...................................................................................... III-5 Tujuan - Strategi ....................................................................................... III-6 Strategi - Kebijakan .................................................................................. III-8 Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok, Sasaran ..................... V-5 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD......... VI-2

iv

D AFTAR GAMBAR Gambar 2-1

Diagram Struktur Organisasi Bappeda ............................................... II-14

v

PENDAHULUAN

Pendahuluan

I

1.1 Latar Belakang Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 : 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bappeda sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangungan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2006-2026 Kabupaten Bengkulu Utara, secara implicit kedudukan Bappeda untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Kedudukan Bappeda sebagai pelaksana program pembangunan daerah terbagi ke dalam tiga kategori yaitu pelaksana utama, pelaksana penunjang dan pelaksana pendukung. Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Bappeda perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bappeda dalam Rencana strategis Bappeda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kondisi umum permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan program yang bersifat indikatif, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Bappeda yang dirumuskan dapat efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

“Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara”

I-1

Penyusunan Rencana strategis Bappeda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

1.3 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016, antara lain sebagai berikut : 1. Undang - undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 1091) 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan


I-2

I

Pendahuluan

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra-BAPPEDA Tahun 2011-2016 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen BAPPEDA dan stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi. Tujuan penyusunan Renstra-BAPPEDA Tahun 2011-2016 sebagai berikut : a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai akselerasi pencapaian visi Bengkulu Utara 20062026. b. Rencana strategis ini akan digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi perencanaan dalam penyusunan program dan kegiatan pada Bappeda tahun 20112016.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.


I-3

I

Pendahuluan

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Repuklik Idonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);


I-4

I

Pendahuluan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);

1.4 Hubungan Renstra Bappeda dengan RPJMD 2011-2016 Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 3 ayat (3), bahwa pembangunan nasional meliputi pembangunan Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota menghasilkan : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk priode waktu 20 tahun; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk priode waktu 5 tahun; 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk priode waktu 1 tahun; 4. Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk priode waktu 5 tahun; 5. Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk priode waktu 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk priode waktu 1 tahun yang merupakan pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan


I-5

I

Pendahuluan

26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 27. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 28. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 151); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4).

1.5 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 40 Sistematika Rencana Pembangunan Daerah, Ayat (4) yaitu Sistematika Penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Hubungan Renstra dengan RPJMD 2011-2016 1.5 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis


I-6

I

Pendahuluan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bengkulu Utara, adalah Dokumen Perencanaan yang harus dimiliki oleh Kabupaten Bengkulu Utara. Setiap SKPD termasuk Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara wajib menyusun Renstra, untuk terjadinya keselarasan terhadap Dokumen Perencanaan, maka Penyusunan Renstra Bappeda harus mengacu kepada Dokumen Perencanaan diatas. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011– 2016 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator, strategi, kebijakan, serta rencana program lima tahunan.

BAB V RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB IV INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


I-7

I

Pendahuluan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 4.2 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 4.3 Strategi Bappeda 4.4 Kebijakan Bappeda

B BA AB B

II

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan

b.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah

d.

Penyusunan dan pengolahan data/statistik.

e.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

f.

Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g.

Pengelolaan unsur ketatausahaan dan rumah tangga badan.

Disamping tugas dan fungsi, Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara juga mempunyai kewenangan yaitu antara lain : 1.

Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan Daerah;

“Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara”

II - 1

Gambaran Pelayanan Bappeda

II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

3.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

4.

Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program secara terpadu antar satuan kerja perangkat Daerah, antar pemerintah, antar daerah, antar sektor dan antar lintas lainnya;

5.

Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;

6.

Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Kecamatan/Desa;

7.

Pelaksanaan SPM Daerah;

8.

Pelaksanaan kerjasama pembangunan Daerah dan antar Daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;

9.

Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;

10. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Daerah; 11. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Daerah; 12. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah; 13. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Daerah; 14. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Daerah; 15. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembanguan perwilayahan skala Daerah; 16. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah; 17. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah; 18. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah; 19. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;


II - 2

II Gambaran Pelayanan Bappeda

2.

20. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah; 21. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah; 22. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Kecamatan/Desa; 23. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Daerah;

25. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Daerah; 26. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan/Desa; 27. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah; 28. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan/Desa; 29. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah; 30. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan/Desa; 31. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan di bidang penataan ruang yang mencakup rencana umum tata ruang wilayah, rencana bagian wilayah dan rencana kawasan tertentu; 32. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai; 33. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang; 34. Penetapan kawasan strategis Daerah; 35. Sosialisasi Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang penataan ruang; 36. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang; 37. Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang; 38. Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang; 39. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah;


II - 3


II

24. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan/Desa;

40. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; 41. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah; 42. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah; 43. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW Daerah; 44. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang;

46. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah; 47. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah; 48. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembanguan Daerah : a) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah skala Daerah; b) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan/Desa; c) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kecamatan/Desa; d) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah; e) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah; f) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah; g) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah; h) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dana kawasan perdesaan skala Daerah;


II - 4


45. Perumusan kebijakan strategis operasional RTRW Daerah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;

i) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah; 49. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan penelitian, data, informasi dan statistik untuk keperluan perencanaan dan pembangunan Daerah;

51. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Daerah; 52. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala daerah; 53. Pemberian dukungan survei berskala Nasional di tingkat Daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat; 54. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi; 55. Penyelenggaraan statistik sektoral skala Daerah; 56. Pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah; 57. Pelaksanaan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2

Tugas dan Fungsi Perangkat Bappeda

A. Kepala Badan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, yang bertugas memimpin, membina, memberikan bimbingan dalam melaksanakan rumah tangga, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Daerah. Disamping mempunyai tugas yang juga merupakan tugas pokok Kepala Bappeda mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; 2. Penyelenggaraan penyusunan program; 3. Penyelenggaraan penyusunan dan evaluasi dan pelaporan.


II - 5


50. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengemBengkulu Utaran statistik skala Daerah;

B. Sekretariat

1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga badan; 2. Penyelenggaraan penyusunan program; 3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh Sub-sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bagian Program Dalam membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan sub bagian program mempunyai tugas yang merupakan tugas pokok yaitu menghimpun dan menyusun program dari setiap bidang, menyusun dokumen perencanaan kabupaten, dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, regional dan nasional. Fungsi dari Sub Bagian Program meliputi : 1. Menghimpun dan menyusun program dari setiap bidang 2. Menyusun dokumen perencanaan kabupaten 3. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, regional dan nasional b. Sub Bagian Umum Dalam membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan sub bagian umum mempunyai tugas yang merupakan tugas pokok yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Fungsi Sub Bagian Umum meliputi : 1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan


II - 6


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, menghimpun penyusunan program dari setiap bidang, menyusun dokumen perencanaan kabupaten, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, regional dan nasional, menghimpun laporan hasil evaluasi dan pelaporan dari setiap bidang. Disamping mempunyai tugas yang juga merupakan tugas pokok sekretaris berfungsi :

2. Penyelenggaraan urusan keuangan 3. Penyelenggaraan urusan kepegawaian 4. Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga. c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Fungsi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan meliputi : 1. Penghimpun bahan untuk keperluan evaluasi dan pelaporan dari setiap bidang 2. Penyusunan evaluasi dan pelaporan dari setiap bidang. C. Unsur Pelaksana Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala badan perencanaan pembangunan daerah dibantu oleh Unsur pelaksana Bappeda terdiri dari 5 (lima) bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :

1. Bidang Ekonomi Tugas Pokok bidang ekonomi adalah melaksanakan sebagian tugas Bappeda dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan energi, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, pedapatan, pengelolaan keuangan dan aset, penamanan modal serta ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi yaitu : a.

Penyelenggaraan perencanaan bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan.

b.

Penyelenggaraan perencanaan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.

c.

Penyelenggaraan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

d.

Penyelenggaraan perencanaan bidang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

e.

Penyelenggaraan perencanaan bidang kelautan dan perikanan.


II - 7


Dalam membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas yang merupakan tugas pokok yaitu menghimpun dan menyusun evaluasi dan pelaporan dari setiap bidang.

Penyelenggaraan perencanaan bidang kelautan dan perikanan.

g.

Penyelenggaraan perencanaan bidang pertambangan dan energi.

h.

Penyelenggaraan perencanaan bidang perencanaan pembangunan dan statistik.

i.

Penyelenggaraan perencanaan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana bidang ekonomi kepala bidang dibantu oleh 2 ( dua ) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang yaitu Sub Bidang Perekonomian dan Sub Bidang Sumber Daya Alam yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Perekonomian Tugas pokok sub bidang perekonomian yaitu menyiapkan rencana pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, pedapatan, pengelolaan keuangan dan aset, penamanan modal, perencanaan pembangunan serta penelitian. Fungsi penyiapan rencana pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, pedapatan, pengelolaan keuangan dan aset, penamanan modal, perencanaan pembangunan serta penelitian. b. Sub Bidang Sumber Daya Alam Tugas pokok sub bidang perekonomian yaitu menyiapkan rencana pembanguna dibidang pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian serta pertambangan dan energi. Fungsi Penyiapan rencana pembangunan bidang pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian serta pertambangan dan energi.

2. Bidang Sosial Budaya Tugas pokok Bidang Sosial Budaya yaitu melakukan sebagian tugas Bappeda dibidang perencanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial budaya yang terdiri dari pendidikan, pemuda dan olahraga, agama, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial, kesbangpollinmas, kepegawaian dan diklat, pengawasan, pelayanan kesehatan, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, serta kebudayaan dan pariwisata.


II - 8


f.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga b. Penyelenggaraan perencanaan bidang agama c. Penyelenggaraan perencanaan bidang kesehatan d. Penyelenggaraan perencanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil e. Penyelenggaraan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana f. Penyelenggaraan perencanaan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. g. Penyelenggaraan perencanaan bidang kesejahteraan sosial. h. Penyelenggaraan perencanaan bidang kesbangpollinmas i. Penyelenggaraan perencanaan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan j. Penyelenggaraan perencanaan bidang pengawasan k. Penyelenggaraan perencanaan bidang pelayanan kesehatan l. Penyelenggaraan perencanaan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi m. Penyelenggaraan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa n. Penyelenggaraan perencanaan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana bidang sosial budaya, kepala bidang dibantu oleh 2 ( dua ) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang yaitu Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Sosial Budaya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia Tugas pokok Sub Bidang Sumber Daya Manusia yaitu menyusun perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesehatan, kepegawaian dan diklat, pelayanan kesehatan, perpustakaan dan arsip, dokumentasi, pengawasan serta sekretariat daerah.


II - 9


II

Fungsi penyusunan perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesehatan, kepegawaian dan diklat, pelayanan kesehatan, perpustakaan dan arsip, dokumentasi, pengawasan serta sekretariat daerah.

b. Sub Bidang Sosial Budaya

Fungsi Penyusunan perencanaan bidang kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial, agama kesbangpollinmas, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kebudayaan dan pariwisata sekretariat daerah.

3. Bidang Data dan Informasi Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Bappeda dibidang penyelenggaraan, penyusunan, publikasi data dan informasi pembangunan. Dalam pelaksanaan tugasnya bidang data dan informasi mempunyai fungsi yaitu : perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang penelitian dan statistik. a.

Penyelenggaraan Inventarisasi, survey dalam rangka penyusunan data dan informasi.

b.

Penyelenggaraan pengelolaan dan publikasi data dan informasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana bidang data dan informasi, kepala bidang dibantu oleh 2 ( dua ) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang yaitu Sub Bidang Data dan Statistik dan Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Data dan Statistik Tugas pokok melaksanakan inventarisasi, survey dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data dan statistik daerah. Fungsi penyelenggaraan inventarisasi, survey dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data dan statistik daerah.


II - 10


Tugas pokok Sub Bidang Sosial Budaya yaitu menyusun perencanaan bidang kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial, agama kesbangpollinmas, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kebudayaan dan pariwisata sekretariat daerah.

b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Tugas pokok melakukan pengolahan, publikasi data dan informasi pembangunan daerah. Fungsi : 1. Penyelenggaraan pengolahan data dan informasi pembangunan daerah. 2. Penyelenggaraan publikasi data dan informasi pembangunan daerah.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Bappeda dibidang penelitian dan pengembangan daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi antara lain : a.

Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah.

b.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan penelitian dan pengembangan.

c.

Penyelenggaraan evaluasi pembangunan

d.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, fisik dan prasarana.

e.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala bidang penelitian dan pengembangan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a.

Sub Bidang Pemerintahan

Tugas pokok yaitu menyelenggarakan evaluasi pembangunan, koordinasi penelitian dan melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, fisik dan prasarana. Fungsi sub bidang pemerintahan yaitu : 1.

Penyelenggaraan evaluasi pembangunan bidang pemerintahan, fisik dan prasarana.

2.

Penyelenggaraan koordinasi penelitian bidang pemerintahan, fisik dan prasarana.


II - 11


II

3.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, fisik dan prasarana.

b.

Sub Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya

Tugas pokok yaitu menyelenggarakan evaluasi pembangunan, koordinasi penelitian, dan melaksanakan penelitian dan pengembanga bidang ekonomi sosial dan budaya.

1.

Penyelenggaraan evaluasi pembangunan bidang ekonomi sosial dan budaya;

2.

Penyelenggaraan koordinasi penelitian bidang ekonomi sosial dan budaya;

3.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi sosial dan budaya.

5. Bidang Fisik dan Prasarana Tugas pokok bidang fisik dan prasarana yaitu melaksanakan sebagian tugas Bappeda dibidang prasarana fisik, perhubungan, tataruang, lingkungan hidup dan kebersihan serta komunikasi dan informatika. Fungsi bidang fisik dan prasarana yaitu : a.

Penyelenggaraan perencanaan bidang saranan dan prasarana fisik.

b.

Penyelenggaraan perencanaan bidang tata ruang.

c.

Penyelenggaraan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

d.

Penyelenggaraan perencanaan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

e.

Penyelenggaraan perencanaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi yaitu : a.

Penyelenggaraan perencanaan bidang sarana dan prasarana fisik.

b.

Penyelenggaraan perencanaan bidang tata ruang.

c.

Penyelenggaraan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

d.

Penyelenggaraan perencanaan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

e.

Penyelenggaraan perencanaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.


II - 12


II

Fungsi sub bidang ekonomi, sosial dan budaya yaitu :

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepala bidang fisik dan prasarana dibantu oleh 2 (dua) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang yaitu Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik dan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut : Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik

Tugas pokok sub bidang tata ruang dan prasarana fisik yaitu menyusun perencanaan bidang tata ruang yang meliputi keciptakaryaan, bina marga dan irigasi. Fungsi sub bidang tata ruang dan prasarana fisik yaitu : 1.

Penyusunan perencanaan di bidang prasarana fisik yang meliputi keciptakaryaan, bina marga dan irigasi.

2.

Penyusunan perencanaan di bidang tata ruang

3.

Penyusunan perencanaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b.

Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Tugas pokok sub bidang perhubungan dan lingkungan hidup yaitu menyusun perencanaan dibidang perhubungan, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. Fungsi sub bidang perhubungan dan lingkungan hidup yaitu : 1.

Penyusunan perencanaan dibidang, lingkungan hidup dan kebersihan dan pertamanan.

2.

Penyusunan perencanaan dibidang perhubungan, komunikasi dan informasi.

2.1.2 Struktur Organisasi Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkulu utara, dilaksanakan secara hirarki dengan susunan organisasi sebagai berikut : a. Kepala Badan b. Sekretaris, membawahi 1) Kepala Sub Bagian Program 2) Kepala Sub Bagian Umum 3) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan c. Kepala Bidang Ekonomi, membawahi 1) Kepala Sub Bidang Perekonomian 2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam


II - 13


a.

e.

f.

g.

h. i.

Kepala Bidang Sosial Budaya, membawahi 1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia 2) Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya Kepala Bidang Data dan Informasi, membawahi 1) Kepala Sub Bidang Data dan Statistik 2) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi, 1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan 2) Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi, 1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik 2) Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Badan


d.

Secara struktural susunan organisasi sebagaimana tersebut diatas, dapat digambarkan dengan struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara P ERAT U RAN D AER AH KABU PAT EN BENG KUL U U T ARA N OMOR : 01 T AH UN 20 08

KEPALA BAPPEDA

KE LOM POK JAB ATAN KELO MPO K JAB ATA N FUN GSIONAL F UNGS IONAL

SEKR ETARIAT S EKRE TAR IS

Sub KASUBagia BA G n PRO GRram AM Prog

KA ANG BID BID EKO NO MII EKON OM

KABID B IDANG DAN DA TA DATA DAN IN FO RMASI INF ORM ASI

BID ANG KABI D SO L BBUDAYA UDAYA SOSIA SIAL

KASU BID Sub Bidang

BIDAN KABIDG PENELITIAN DA N P EN EL ITIAN DAN PE NG EMB AN GAN PE N GEMBANG A

SKASU ub B idang BID erekonom PPereko no miian an

Suermb e r DMa ayanusia S umb Daya

SKubASUBID B idang DData ata Dan D an Statistik Statis ti k

Sub Bidang K AS UBID Pemerintahan P em erin tahan

UBID SKAS ub Bidang er Daya SuSum mbe rbDaya A lam

KASU BID Sub Bidang Sosial So sial Dan Budaya Bud aya

Su KAS b BUBID idang PPengolah an Data engo lahan Data Dan Info Dan In formasi rm asi

Sub K AS Bida UBID ng Ekonomi Eko n omiDa Dan n So sial Bud So sial Budaya aya

Alam

Man usi a

Sub KAS UB Ba AG gian UM Ungan M Keua

BAG SubKASU Bagian EVUALmu UAmS I DAN PELAPOR AN

KAB ID

BIDANG FI SIKP DAN FISIK DAN RA SARAN A

PR AS ARANA

ASBUBID SKub idang Tata Rua Ruan D an Tata ngg Dan Prasaran Fisik Pra sara naaFisik SU BID S ubKA B idang Perhub ungangan D anDan Perhubun Ling kung an Hidu p p Lingk ungan H idu

UPTD UPT


II - 14

2.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. 1. 2. 3. 4.

Pendidikan Strata 2 (S2) Strata 1 (S1) Diploma 3 SLTA Jumlah

Jumlah 12 33 2 7 54

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara, 2011

2.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pangkat Pembina Tk.I Pembina Penata Tk.I Penata Penata Muda Tk. 1 Penata Muda Pengatur Muda Pengatur Jumlah

Golongan IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/a II/b

Jumlah 3 2 4 11 7 22 3 2 54

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara, 2011


II - 15


2.2. Sumber Daya Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 20112016.

D

III

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi, kondisi pelayanan dan kinerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara maka beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan adalah a. Validasi data dasar bagi perencanaan belum optimal dan belum ter-update setiap tahun. b. Kualitas dan kapasitas SDM yang masih rendah. c. Adanya beberapa perencanaan pembangunan yang masih bersifat parsial. d. Perencanaan pembangunan yang telah disusun belum dapat dilaksanakan secara sinergi. e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal. f. Kerjasama dan kemitraan dalam perencanaan pembangunan belum optimal. g. Kemampuan keuangan daerah yang masih rendah. 3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 maka Visi Kabuten Bengkulu Utara adalah “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat”. Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut memberikan gambaran harapan yang akan dicapai pada periode pembangunan Tahun 2011–2016. Makna visi tersebut adalah masyarakat Bengkulu Utara dalam lima tahun ke depan harus menjadi maju dan sejahtera. Variabel mandiri ditandai dengan indikator kemapanan ekonomi yang ditunjukkan dengan parameter ekonomi makro dan struktur perekonomian yang kokoh. Variabel maju ditandai dengan indikator terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel bermartabat ditandai dengan meningkatnya prestasi daerah di tingkat regional dan nasional, kesetaraan gender, kerukunan antar umat beragama dan tersedianya sarana dan prasarana serta kegiatan yang mendukung kualitas kerohanian masyarakat.


III - 1

Bappeda

III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

B BA AB B

Dari visi tersebut lebih lanjut diturunkan empat misi yang akan memayungi arah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan daerah.

Visi tersebut memiliki tiga makna utama yang dapat diuraikan sebagai berikut : Mandiri, yaitu kemampuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara menjadi sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Untuk membangun kemandirian harus dibangun melalui kemajuan ekonomi, kemampuan untuk berdaya saing yang menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kemandirian. Kemandirian berkaitan langsung dengan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi makro. Salah satu makna kemandirian adalah adanya kemapanan ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan paramater ekonomi makro yang berkesinambungan, struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komperatif dan kompetitif dan didukung oleh daya saing ekonomi akan diperoleh dari peningkatan dan pertumbuhan pendapatan daerah dengan mengembangkan leading sector dan produk serta komoditas unggulan daerah. Kemandirian juga dapat terlihat melalui ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam daerah makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar daerah menjadi kecil; kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.


III - 2

Bappeda

III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011– 2016, maka disusun misi-misi pembangunan sebagai berikut : 1. Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan; 2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah terpadu; 3. Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah; 4. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu; 5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur; 7. Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan; 8. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik propinsi, nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia berdampak juga pada Kabupaten Bengkulu Utara dengan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks. Arus globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas, percepatan penyebaran wabah penyakit, kemiskinan, serta masalah tenaga kerja. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan daerah, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Bappeda sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan.


III - 3

Bappeda

Masyarakat, bermartabat yang mengandung arti bahwa masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai harkat dan harga diri yang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sisi lainnya, martabat yang tinggi tersebut hanya akan tertanam disegenap dada masyarakat Bengkulu Utara dan tercermin dalam setiap rumah tangga apabila setiap rumah tangga ada dalam kondisi kehidupan yang berkecukupan (terpenuhinya kebutuhan dasar rohani dan jasmaninya).


Masyarakat, yang maju merupakan wujud dari kondisi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan, sehingga dapat tercipta masyarakat yang berwawasan luas. Masyarakat yang maju juga merupakan tekad dan wujud dari keinginan dari segenap stakeholder untuk selalu bergerak dan tumbuh dan berkembang sehingga dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat daerah lain yang telah lebih dahulu berkembang. Kemajuan dan kemandirian suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan (pranata-pranata), dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.


III - 4

Bappeda


3.3.1. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/ Lembaga yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sistem perencanaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan visinya ”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara” Penjelasan Visi: Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut: Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan. Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Proaktif : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 3 (tiga) misi Bappenas, yaitu: 1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. menggunakan sumber daya secara efisi en, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. 3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Bappenas.

3.3.2. Telaahan Renstra Bappeda Propinsi Visi perencanaan pembagunan Bappeda propinsi Bengkulu sama dengan visi Bappenas, hanya lingkup kerjanya saja yang berbeda yaitu “Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan” dengan misi juga sama, namun disesuaikan dengan lingkup kerja Bappeda Propinsi.


III - 5

Bappeda


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus dipedomani, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Bappeda sebagai pelaksana utama Sistem Perencanaan Pembangunan di daerah dan sebagai perpanjangan dari tugas-tugas Bappenas di daerah, dalam pelayanannya mengacu pada tugas dan fungsi Bapepenas, sesuai dengan perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMD 2010-2014, yang diukur dari: a) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMD. b) Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMD yang telah ditetapkan. 3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKPD, diukur dari: a) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKPD. b) Pendapat stakeholders tentang dokumen RKPD yang telah ditetapkan. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan, sebagai berikut: a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah: 1) Penyusunan rencana pembangunan daerah dan pendanaan/penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.


III - 6

Bappeda


Dengan mengacu kepada indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Propinsi 2010-2014, maka sasaran strategis yang ingin dicapai periode 2010-2014 adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang berkualitas, adalah: 1) Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator): a) RPJMD 2010-2014 dan Rencana Kerja tahun 2010 sampai dengan 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; b) Persetase kesesuaian antara muatan rancangan RPJMD dengan RPJPD; c) Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih; d) Persentase kesesuaian antara muatan rancangan Rencana Kerja Tahunan dengan RPJMD; e) Renstra Bappeda memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RPJMD 2010-2014; f) Rencana kerja Bappeda memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKPD.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sumber daya kewilayahan harus dikelola secara bijaksana untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, ketersediaan rencana tata ruang yang aplikatif dan partisipatif memegang peranan penting dalam pemanfaatan ruang termasuk sebagai instrumen dalam perijinan dan pengembangan investasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai penganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 dan peraturan perundangan lainnya. 3.4.1 Implikasi RTRW Bagi Pelayanan SKPD Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masingmasing. Latar belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda, memiliki konsekuensi adanya keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Sebagai dampak jelas atas pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Utara berbagai permasalahan timbul antara lain:


III - 7

Bappeda


b.

2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan. 4) Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan. 5) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung): 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan. 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan. 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. 4) Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya. 5) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan. 6) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.


III - 8

Bappeda

3.4.2 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan SKPD KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan khususnya pelayanan SKPD, bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah. Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.


Pertama adalah permasalahan di wilayah perbatasan yaitu : (1) belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar Desa; (2) penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan; dan (3) rendahnya kesejahteraan masyarakat karena kurang optimalnya pelayanan sosial dasar yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana. Kedua adalah di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; (2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; (3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment Sustainability Appraisal) KLHS diterapkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, KLHS kemudian lebih ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara terpadu. 4. KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (Sustainable Natural Resource Management) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (Sustainable Resource Management) KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbangan-pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam. Aplikasi-aplikasi pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia


III - 9

Bappeda

2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Environmental Appraisal) KLHS ditempatkan sebagai environmental appraisal untuk memastikan KRP RTRW menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.


Pendekatan KLHS Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu : 1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (EIA-Mainframe) KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang ditimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup dan tekanan analisis telaahannya pada tiap hirarhi KRP RTRW.

aparatur pemerintah selaku pelaksana (SKPD) dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW yang dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut.


III - 10

Bappeda


Tabel 3.1 Contoh Pengaruh KLHS dalam RTRW Tujuan KLHS dalam Penataan Tipe RTRW Pengaruh KLHS Ruang RTRW berskala luas,  Mengidentifikasi pengaruh atau memuat kebijakan dasar konsekuensi dari Rencana Tata dan norma acuan bagi Ruang Wilayah terhadap daerah (mis: RTRW lingkungan hidup sebagai upaya Nasional atau Pulau) Instrumental untuk mendukung proses pengambilan keputusan.  Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi Rencana Tata Ruang Wilayah. RTRW yang memuat  Memperbaiki mutu dan proses substansi khusus wilayah formulasi substansi RTRW. tertentu, harus memadukan  Memfasilitasi proses kepentingan antar wilayah pengambilan keputusan dalam dan stakeholder, termasuk Transformatif proses perencanaan agar dapat masyarakat (mis: RTRW menyeimbangkan tujuan Propinsi atau Kawasan lingkungan hidup, dengan tujuan tertentu setingkat Nasional sosial dan ekonomi. atau Propinsi) RTRW dengan cakupan  Meminimalisasi potensi dampak luas terkecil, berisi arahan penting negatif yang akan timbul operasional/programatik, sebagai akibat dari usulan sangat diwarnai kekhasan substansi RTRW (tingkat situasi lokal dan aspirasi keberlanjutan substansi RTRW masyarakat setempat rendah). (mis: RTRW  Melakukan langkah-langkah Kabupaten/Kota, Kawasan Substantif perlindungan lingkungan yang tertentu atau Rencana Detil tangguh (tingkat keberlanjutan Tata Ruang) substansi RTRW moderat).  Memelihara potensi sumberdaya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem (tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat sampai tinggi) Sumber : Sadler (2005: 20) dengan modifikasi


III - 11

Bappeda


Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah sebagai produk dari rangkaian proses penataan ruang, yang diawali tahapan perencanaan tata ruang, oleh karena itu, perbaikan kuaitas rencana tata ruang wilayah menjadi mutlak dan sangat strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan. KLHS bisa menjadi pilihan alat bantu untuk memperbaiki kualitas rencana tata ruang wilayah melalui perbaikan kerangka berfikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/proses dan metodologi/muatan perencanaan.

D

IV 4.1

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bengkulu Utara

IV

Kabupaten

a.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pernyataan “Visi dan Misi ” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Utara berangkat dari kewenangan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan urusan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu meliputi Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik, dengan menyandingkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana digariskan dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu isu-isu strategis yang sebagaimana sampaikan dalam bab sebelumnya merupakan dasar pijakan dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Rencana Strategisnya pada periode Tahun 2011-2016 yang didalamnya terdapat telaahan terhadap Visi dan Misi Kabupaten Bengkulu Utara dalam periode berkenaan. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut di atas serta melalui proses focus group discussion (FGD) maka rumusan Visi Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara adalah : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKUALITAS" Visi Bappeda sebagaimana tersebut di atas merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan, yaitu pada akhir


IV - 1

Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan

B BA AB B

Tahun 2016 untuk dapat membantu organisasi dalam mendefinisikan “ke arah mana organisasi akan dibawa” dan “bagaimana pelayanan harus diselenggarakan”. Dari visi tersebut terdapat dua idiom kunci, yaitu Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan masing-masing dapat diberikan penjelasanan sebagai berikut : Perencanaan Pembangunan Partisipatif Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. Perencanaan Pembangunan yang berkualitas Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria antara lain :  Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif.  Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. 

Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal. Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.


IV - 2

Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan

IV

b.

Dari keempat misi tersebut diatas, masing-masing dapat diberikan penjelasan sebagai berikut : 1) Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik 2)

Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melaksanakan penyediaan data dan informasi yang akurat dan up to date beserta analisis dan kajian dalam rangka menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas.


IV - 3

IV Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam rangka mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tersebut di atas, maka misinya adalah sebagai berikut : 1) Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah. 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan. 3) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan. 4) Meningkatkan kualitas pelayanan.

3)

4)

Meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat. 4.2

Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. a. Tujuan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.


IV - 4


Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja termasuk kesetiaan, logika dan etika.

Tabel 4.1 Misi - Tujuan

1.

2.

3.

4.

MISI Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan Meningkatkan kualitas pelayanan

TUJUAN 1.1 Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal. 1.2 Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah 2.1 Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan 3.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perencana pembangunan 3.2 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Sumber Daya Manusia perencana pembangunan. 4.1 Mewujudkan pelayanan prima

b. Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tabel 4.2 Tujuan - Sasaran No.

1.1

1.2

2.1

Tujuan

Sasaran

Misi 1. Menyusun sistem 1.1.1 Tersusunya rancangan produk hukum perencanaan yang sesuai daerah yang mengatur perencanaan dengan kondisi lokal. Pembangunan daerah Memantapkan implementasi 1.2.1 Terlaksananya sosialisasi Sistem sistem perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pembangunan daerah terlaksananya pendampingan Musrenbang kecamatan dan desa Misi 2. Meningkatkan perencanaan

fungsi 2.1.1 Meningkatnya sosialisasi produk-produk perencanaan pembangunan.


IV - 5


No

3.1

3.2

4.1

2.1.2 Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian. 2.1.3 Meningkatnya koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Misi 3. Meningkatkan kualitas 3.1.1 Meningkatnya kualitas SDM perencana Sumber Daya Manusia pembangunan Melalui pendidikan formal perencana pembangunan dan teknis fungsional Meningkatkan efisiensi dan 3.2.1 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas efektifitas kinerja Sumber sumber daya yang tersedia Daya Manusia perencana 3.2.1 Meningkatnya kinerja kelembagaan pembangunan. Bappeda Misi 4. Mewujudkan prima

pelayanan 4.1.1 Terwujudnya tata pemerintahan yang baik. 4.1.2 Terwujudnya fasilitasi perencanaan pembangunan bagi stake holder

4.3

Strategi Bappeda Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dan mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Tabel 4.3 Tujuan - Strategi No.

1.1

1.2

Tujuan

Strategi

Misi 1. Menyusun sistem 1.1.1 Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan yang sesuai perencanaan pembangunan dengan kondisi lokal. Memantapkan implementasi 1.2.1 Mendorong peningkatan pemahaman sistem perencanaan mekanisme sistem perencanaan


IV - 6


pembangunan

pembangunan daerah

pembangunan daerah.

Misi 2.

Misi 3. 3.1

3.2

Meningkatkan kualitas Sumber 3.1.1 Meningkatkan kegiatan orientasi Daya Manusia perencana keperencanaan dan memperluas pembangunan wawasan dalam perencanaan pembangunan 3.1.2 Melaksanakan Capacity Building SDM perencanaan pembangunan Meningkatkan efisiensi dan 3.2.1 Meningkatkan koordinasi internal efektifitas kinerja Sumber 3.2.2 Penguatan aparatur Bappeda seuai Daya Manusia perencana dengan tugas pokok dan fungsinya. pembangunan.

Misi 4. Mewujudkan pelayanan prima 4.1

4.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 4.1.2 Melakukan updating data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.


IV - 7


2.1

Meningkatkan fungsi 2.1.1 Meningkatkan peran sebagai fungsi perencanaan pembangunan manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan 2.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi 2.1.3 Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan

4.4

Misi 1 1.1.1 Meningkatkan efektivitas koordinasi 1. Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah 2. Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa 1.2.1 Mendorong peningkatan pemahaman 1. Melaksanakan intervensi pada mekanisme sistem perencanaan setiap tahap pelaksanaan pembangunan daerah. perencanaan pembangunan daerah. Misi 2 2.1.1. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan 2.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi 2.1.3 Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan


1. Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah 2. Menyusun rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dan kajian 1. Mengembangkan jejaring antar pelaku pembangunan

1. Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan

IV - 8


Kebijakan Bappeda Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Tabel 4.4 Strategi - Kebijakan Strategi Kebijakan


IV - 9


Misi 3 3.1.1 Meningkatkan kegiatan orientasi 1. Melaksanakan fasilitasi keperencanaan dan memperluas pendidikan dan pelatihan wawasan dalam perencanaan fungsional perencanaan pembangunan 3.1.2 Melaksanakan Capacity Building SDM 1. Melaksanakan Capacity Building perencanaan pembangunan bagi perencana pembangunan di SKPD 1.1.1 Meningkatkan koordinasi internal 1. Review terhadap tata kerja internal 1.1.2 Penguatan aparatur Bappeda seuai 1. Intensifikasi pembinaan dan dengan tugas pokok dan fungsinya. pengendalian secara berjenjang Misi 4 4.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas 1. Melaksanakan efisiensi sarana dan prasarana penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. 2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana 4.1.2 Melakukan updating data dan 1. Meningkatkan koordinasi dengan informasi kebutuhan perencanaan instansi terkait pengelola data dan pembangunan daerah. informasi 2. Melaksanakan peningkatan SDM pengelola data dan informasi.

D

V

Sebagai suatu bentuk upaya untuk mewujudkan capaian target kinerja SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan maka visi dan misi SKPD Bappeda harus didukung oleh rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Sebagai bentuk responsibility SKPD Bappeda terhadap fungsi organisasi, maka rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disesuaikan dengan beban tugas organisasi yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Bappeda 5 (lima) tahun kedepan menjalankan 3 (tiga) urusan pemerintahan daerah yaitu urusan penataan ruang, urusan perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Program dan kegiatan yang direncanakan SKPD Bappeda untuk diselenggarakan 5 (lima) tahun kedepan berjumlah13 (tigabelas) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) program mengenai urusan penataan ruang, 11 (sebelas) program urusan perencanaan pembangunan dan 1 (satu) program urusan statistik yangmerupakan penunjang utama pelayanan SKPD Bappeda. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan: - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten. - Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota. 2.

Program PelayananAdministrasiPerkantoran, dengankegiatan: - Penyediaan Jasa Surat Menyurat. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik. - Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan.


V-1

Indikatif

V

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, kelompok Sasaran dan Pendanaan

B BA AB B

Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakandan Pengadaan. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah.

3.

Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur, dengankegiatan: - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. - Pemeliharaan Mobil Jabatan. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

4.

Program PeningkatanDisplinAparatur,dengankegiatan - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

5.

Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur,dengankegiatan: - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Perencanaan, Pemetaan, Penganggaran dan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya.

6.

Program PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuan gan - Penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP). - Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

7.

Program Pengembangan Data danInformasi,dengankegiatan: - Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan. - Penyusunan Profil Daerah.

8.

Program Kerjasama Pembangunan,dengankegiatan: - Penyelenggaraan Kerjasama Penelitian. - Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKPD SetiapTahunnya.


V-2

Indikatif

V Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, kelompok Sasaran dan Pendanaan

-

- Penyusunan Data Spasial Eksisiting Dengan Koordinasi Bakosurtanal dan Kem enterian Lembaga Terkait. - Pengembangan kapasitas kelembagaan pentaan ruang dengan meningkatnya kua litas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah.

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,dengankegiatan: - Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi. 11. Program PerencanaanSosialdanBudaya - Koordinasi Percepatan Pembangunan DesaTertinggal (PPDT). - Penyusunan Rencana, Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya. - Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM. - Penyusnan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDA. - Koordinasi Pembangunan Lintas Sektoral Untuk Daerah Tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara. 12. Program PerencanaanPrasarana Wilayah SumberDayaAlam,dengankegiatan: - Penyusunan Rencana, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Sosialisasi Pertauran Perundangan Tata Ruang dan Penataan Ruang Kepada Stakeholders Terkait Berbasis Lingkungan. - Penyusunan Rencana Pengendalian Bidang Tata Ruang, Prasarana Fisik, Evaluasi Data, Informasi Peta Daerah Terutama Data dan Informasi Luas Wilayah. - Penyusunan Masterplan Minapolitan. - Penyusunan Masterplan Perencanaan Kawasan Strategis dan atau Dokumen KLHS. 13. Program Pengembangan Data/Informasi/StatistikDaearah,dengankegiatan - Penyusunan danTerkumpulnya Data Statistik Daerah.


V-3

V

Indikatif

Program Perencanaan Pembangunan Daerah,dengankegiatan: - Penyusunan Rancangan RPJMD. - Penyusunan RKPD. - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. - Berjalannya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RAKORDAL). - Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja RPJMD.


9.


V-4

Indikatif

V Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, kelompok Sasaran dan Pendanaan

Total rencana pendanaan yang direncanakan pada Tahun 2012 adalah Rp.3.464.567.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), Tahun 2013 direncanakan Rp.3.752.269.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Tahun 2014 direncanakan Rp.4.071.019.000,- (empat milar tujuh puluh satu juta Sembilan belas ribu rupiah), Tahun 2015 direncanakan Rp.4.169.062.000, (empat miliar seratus enam puluh Sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah), Tahun 2016 direncanakan Rp.4.804.834.000,(empat miliar delapan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Keseluruhan dari total kebutuhan pendanaan hingga 5 (lima) tahun kedepan adalah Rp.20.086.751.000,- (dua puluh miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah). Dengan target yang terukur dan tersusun sistematis maka target kinerja program Tahun 2011-2016 dimungkinkan untuk dapat tercapai dengan baik. Secara rinci rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut.

BAB V RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1 RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BENGKULU UTARA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TUJUAN

(1)

SASARAN

(2)

INDIKATOR SASARAN

KODE REKENING

(3)

(4) 1 1

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.

Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah.

15

1 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah

05

Peningkatan profesionalitas aparatur

06 01

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KONDISI KINERJA DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PADA AWAL PEMBANGUNAN RPJMD (TAHUN 0)

(5) URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Penyusunan Tata Ruang

(6)

(7)

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)

TAHUN 2016

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(Rp)

TARGET

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

3.464.567.000

3.752.269.000

4.071.019.000

4.169.062.000

-

-

-

-

-

(Rp)

TARGET

(17)

(18)

PENANGGUN G JAWAB

LOKASI

(20)

('21)

(Rp) (19)

4.804.834.000

20.086.751.000

125.000.000

125.000.000

08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

Tersusunnya pancangan peraturan daerah tentang RTRW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BAPPEDA

XX Review RTRW

Terreviewnya RTRW Kab BU

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 Dokumen Evaluasi

125.000.000

-

125.000.000,00

BAPPEDA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyadiaan Jasa Surat Menyurat

3.299.567.000,00 538.200.000

587.420.000

662.400.000

684.500.000

700.500.000

3.173.020.000

Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

1 Tahun

4.600.000

1 Tahun

5.600.000

1 Tahun

6.400.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

7.500.000

5 Tahun

31.600.000,00

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

52.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 Tahun

67.000.000

1 Tahun

77.000.000

1 Tahun

77.000.000

5 Tahun

338.000.000,00

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

125.020.000

1 Tahun

125.020.000

1 Tahun

145.000.000

1 Tahun

155.000.000

1 Tahun

165.000.000

5 Tahun

715.040.000,00

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

5 Tahun

165.000.000,00

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

8.300.000

1 Tahun

10.300.000

1 Tahun

11.500.000

1 Tahun

12.500.000

1 Tahun

12.500.000

5 Tahun

55.100.000,00

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

75.000.000,00

BAPPEDA

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

5 Tahun

75.000.000,00

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

8.500.000

1 Tahun

10.500.000

1 Tahun

11.500.000

1 Tahun

11.500.000

1 Tahun

12.500.000

5 Tahun

54.500.000,00

BAPPEDA

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

55.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

90.000.000

5 Tahun

380.000.000,00

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

39.810.000

1 Tahun

42.500.000

1 Tahun

51.000.000

1 Tahun

51.000.000

1 Tahun

61.000.000

5 Tahun

245.310.000,00

BAPPEDA

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minumam 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Konsultasi Ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

39.970.000

1 Tahun

43.500.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

5 Tahun

218.470.000,00

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

160.000.000

1 Tahun

165.000.000

1 Tahun

175.000.000

1 Tahun

165.000.000

1 Tahun

155.000.000

5 Tahun

820.000.000,00

BAPPEDA

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK) 11 Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

BAPPEDA Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.

Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

328.950.000

239.849.000

318.619.000

325.000.000

335.000.000

1.547.418.000

Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan

1 Tahun

1 Tahun

68.000.000

1 Tahun

70.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

5 Tahun

393.000.000,00

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

185.000.000

1 Tahun

169.849.000

1 Tahun

185.000.000

1 Tahun

165.000.000

1 Tahun

165.000.000

5 Tahun

869.849.000,00

BAPPEDA

Terehabnya gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

75.950.000

1 Tahun

-

1 Tahun

48.619.000

1 Tahun

75.000.000

1 Tahun

85.000.000

5 Tahun

284.569.000,00

BAPPEDA BAPPEDA


Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

51.600.000

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

85.000.000

90.000.000

99.562.000

109.334.000

435.496.000

1 Tahun

1 Tahun

33.840.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 Tahun

65.000.000

1 Tahun

65.000.000

5 Tahun

278.840.000,00

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

17.760.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

34.562.000

1 Tahun

44.334.000

5 Tahun

156.656.000,00

BAPPEDA BAPPEDA


Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah

Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

05


06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

80.000.000

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya

10 Kali/ 5 Tahun

10 Kali/ 1 Tahun

80.000.000

90.000.000

10 Kali/ 1 Tahun

90.000.000

100.000.000

10 Kali/ 1 Tahun

100.000.000

115.000.000

10 Kali/ 1 Tahun

115.000.000

100.000.000

10 Kali/ 1 Tahun

100.000.000

485.000.000

50 Kali/ 5 Tahun

485.000.000,00

BAPPEDA

BAPPEDA 45.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

135.000.000

360.000.000

01 Penyusunan LAKIP

Terususunnya Lakip

15 Dokumen

02 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

Tersusunnya rencana strategis (renstra) SKPD

1 Dokumen

15 Dokumen

-

45.000.000 15 Dokumen

-

-

55.000.000 15 Dokumen

-

-

60.000.000 15 Dokumen

-

-

65.000.000 15 Dokumen

-

-

75.000.000

60.000.000

15 Dokumen/ 5 Tahun 15 Dokumen/ 5 Tahun

300.000.000,00

BAPPEDA

60.000.000,00

BAPPEDA



15

Program Pengembangan Data/Informasi

285.000.000

285.000.000

320.000.000

320.000.000

330.000.000

1.540.000.000

01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Terkumpulnya, terupdatnya, Data Informasi Capaian Target dan teranalisisnya data informasi Kinerja Program dan Kegiatan capaian kinerja program dan kegiatan

1 Dokumen

60 Dokumen

135.000.000 60 Dokumen

135.000.000 60 Dokumen

155.000.000 60 Dokumen

155.000.000 60 Dokumen

165.000.000

300 Dokumen / 5 Tahun

745.000.000,00

BAPPEDA

02 Penyusunan Profil Daerah

1 Dokumen

60 Dokumen

150.000.000 60 Dokumen

150.000.000 60 Dokumen

165.000.000 60 Dokumen

165.000.000 60 Dokumen

165.000.000


795.000.000,00

BAPPEDA

350.817.000

440.000.000

480.000.000

470.000.000

460.000.000

1 Dokumen Hasil Penelitian 60 Dokumen

150.000.000 1 Dokumen Hasil Penelitian 150.817.000 60 Dokumen




175.000.000

-

4 Dokumen / Tahun

50.000.000 4 Dokumen / Tahun




-

-

Tersusunnya profil daerah



16

Program Kerjasama Pembangunan

XX Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat XX Evaluasi Kinerja RKPD

XX Up Dating Data Spatial

XX Koordinasi dan Kerja Sama Antar Wilayah



21

Terselenggaranya kerjasama penelitian

1 Dokumen Hasil Penelitian

Terevaluasinya kinerja pelaksanaan RKPD setiap tahunnya Tersedianya data spatial eksisting dengan koordinasi Bakosurtanal dan kememterian lembaga terkait Meningkatnya kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya rancangan RPJMD

1 Dokumen

08 Penyusunan RKPD

Tersusunnya RKPD

1 Dokumen

60 Dokumen

09 Penyelenggaraan Musrenbang

Terselengggaranya mMusrenbang RKPD

1 Kali / Tahun 2 Kali / Tahun

Terlaksananya evaluasi kinerja RPJMD Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan

22



23

-

-

4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang

-


605.000.000

-

-

75.000.000

4 Kali Koordinasi/ Tahun

620.000.000

-

-

350.000.000 225.000.000

175.000.000

1 Kali / Tahun

185.000.000

1 Kali / Tahun

185.000.000

1 Kali / Tahun

190.000.000

1 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun

175.000.000

2 Kali / Tahun

175.000.000

2 Kali / Tahun

175.000.000

2 Kali / Tahun

175.000.000

2 Kali / Tahun (Rakoldal) dan 1 Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD -

-

-

185.000.000

-

4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang

-

165.000.000

-

-

185.000.000 4 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalia n Bidang

185.000.000


-

185.000.000

-


590.000.000 -

-

185.000.000

620.000.000 -


-

195.000.000

-


195.000.000


-

195.000.000

16 Kali Koordinasi/ 5 Tahun

90.000.000

195.000.000


-

195.000.000

BAPPEDA

220.000.000,00

BAPPEDA

325.000.000,00

BAPPEDA

1.200.000.000,00

BAPPEDA

925.000.000,00

BAPPEDA

10 Kali / 5 Tahun (Rakoldal) dan 1 Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD -

875.000.000,00

BAPPEDA

90.000.000,00

BAPPEDA

20 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang /5 Tahun

945.000.000,00

BAPPEDA

2.815.000.000

BAPPEDA BAPPEDA

-

BAPPEDA

935.000.000,00

BAPPEDA

945.000.000

620.000.000 -

BAPPEDA

835.817.000,00

350.000.000,00

300 Dokumen / 5 Tahun 190.000.000 5 Kali / 5 Tahun 175.000.000

820.000.000,00

3.440.000.000 -


620.000.000 -

75.000.000

1.030.000.000

1 Kali / Tahun

-

190.000.000 5 Dokumen Hasil Penelitian 300 Dokumen / 5 Tahun 20.000.000 20 Dokumen / 5 Tahun

- 60 Dokumen 255.000.000 60 Dokumen


-


245.000.000 60 Dokumen

540.000.000 Tertunjangnya percepatan pembangunan desa tertinggal (PPDT) Tersusunnya rencana, pembangunan bidang sosbud

100.000.000

245.000.000 60 Dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 01 Penunjang Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT) 02 Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosbud


605.000.000

-

185.000.000 Tersusunnya rencana, monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi

75.000.000

230.000.000 60 Dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 01 Penyusunan Rencana, Monev Pembangunan Bid. Ekonomi


580.000.000

05 Penyusunan Rancangan RPJMD

13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Terlaksananya monitoring, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Daerah pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RAKORDAL)


-

2.200.817.000

-

20 Kali Monev (Pengendalia n)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang /5 Tahun

26.416.634.000,00



24

03 Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM

Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDM



165.000.000


185.000.000


195.000.000


195.000.000


195.000.000

20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang

935.000.000,00

BAPPEDA

06 Penyusunan Renc, Monev Pembangunan Bidang SDA

Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDA



175.000.000


185.000.000


195.000.000


195.000.000


195.000.000

20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalia n Bidang /5 Tahun

945.000.000,00

BAPPEDA

XX Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)

Terkoordinasinya pembangunan lintas sektoral untuk daerah tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara


35.000.000


35.000.000


35.000.000


35.000.000


35.000.000


35.000.000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

315.000.000

11 Penyusunan Rencana, Monev Pemb. Tersusunnya rencana, Bidang Perhubungan dan monitoring, dan evaluasi Lingkungan Hidup pembangunan bidang perhubungan dan lingkungan hidup dan sosialisasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK penataan ruang kepada stakeholders terkait berbasis lingkungan 12 Penyusunan Rencana Pengendalian Tersusunnya rencana Bidang Tata Ruang dan Prasarana pengendalian bidang tata ruang Fisik dan prasarana fisik dan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah

15 Penyusunan Master Plan Minapolitan XX Penyusunan Master Plan Perencanaan Kawasan Strategis dan KLHS

1 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah


23 15

-

Tersusunnya master plan minapolitan Tersusunnya master plan perencanaan kawasan stretegis dan atau dokumen KLHS

STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunannya dan dan statistik daerah terkumpulnya data dan statistik daerah

2Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang


140.000.000

4 Kali Monev 4 Kali Monev (Pengendalia (Pengendalian)/2 n)/2 Kali Kali Koordinasi Koordinasi Lintas Sektoral / Lintas Tahun dan 35 Sektoral / Dokumen Laporan Tahun dan Progress/ Tahun 35 Dokumen Laporan -

175.000.000

-

1 Dokumen

-

60 Dokumen

415.000.000


145.000.000

4 Kali Monev (Pengendalia n)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan -

175.000.000

-

1 Kecamatan/ Kawasan Strategis / 15 Dok KLHS

445.000.000


165.000.000


180.000.000

95.000.000


470.000.000


165.000.000


180.000.000

100.000.000


480.000.000

2.125.000.000

BAPPEDA


780.000.000,00

BAPPEDA

20 Kali Monev (Pengendalia n)/ 10 Kali Koordinasi Lintas Sektoral Tahun dan 175 Dokumen -

890.000.000,00

BAPPEDA


165.000.000


180.000.000

125.000.000


135.000.000

165.000.000

175.000.000

185.000.000

185.000.000

185.000.000

165.000.000 60 Dokumen

175.000.000 60 Dokumen

185.000.000 60 Dokumen

185.000.000 60 Dokumen

185.000.000

-

BAPPEDA

4 Kecamatan/ 4 Kawasan Strategis / 60 Dok KLHS

455.000.000,00

BAPPEDA


895.000.000,00

895.000.000 BAPPEDA

35

15

D

B BA AB B

Indikator kinerja SKPD Bappeda kabupaten Bengkulu Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. Indikator Kinerja tersebut disusun berdasarkan rincian-rincian indikator kinerja (outcomes) yang terdiri dari uraian program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2011-2016, yang menginformasikan kondisi awal target kinerja program dan kegiatan SKPD sebelum dan sesudah penyelenggaraan program dan kegiatan di SKPD Bappeda. Kondisi rincian indikator kinerja (outcomes) dijabarkan dalam bentuk target tahunan mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Target capaian kinerja program setiap tahun disusun terukur dan sistematis sehingga dapat dengan mudah nantinya untuk menilai capaian target kinerja SKPD. Secara rinci Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 dapat dilihat dari Tabel 6.1 sebagai berikut.


VI - 1

Indikatif

VI Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, kelompok Sasaran dan Pendanaan

VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


VI - 2 Indikatif


VI

Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

NO

(1)

1

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)

KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)

(2) (3) URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Penyusunan Tata Ruang Tersusunnya pancangan peraturan daerah tentang RTRW Terreviewnya RTRW Kab BU

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2016)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

PENANGGUNG JAWAB

(10)

-

BAPPEDA -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dokumen Evaluasi

-

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAPPEDA

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

Terehabnya gedung kantor 4

5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya 1 Tahun pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya 1 Tahun pakaian khusus hari-hari tertentu

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

BAPPEDA

10 Kali/ 1 Tahun

10 Kali/ 1 Tahun

10 Kali/ 1 Tahun

10 Kali/ 1 Tahun

10 Kali/ 1 Tahun

50 Kali/ 5 Tahun

BAPPEDA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya

6

1 Tahun

10 Kali/ 5 Tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terususunnya Lakip Tersusunnya rencana strategis (renstra) SKPD

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

-

-

-

-

-

1 Dokumen

15 Dokumen/ 5 Tahun 15 Dokumen/ 5 Tahun

BAPPEDA BAPPEDA

BAPPEDA 7

8

Program Pengembangan Data/Informasi Terkumpulnya, 1 Dokumen terupdatnya, dan teranalisisnya data informasi capaian kinerja program dan kegiatan Tersusunnya 1 Dokumen profil daerah Program Kerjasama Pembangunan Terselenggaranya kerjasama penelitian Terevaluasinya kinerja pelaksanaan RKPD setiap tahunnya


-

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen


BAPPEDA

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen


BAPPEDA







BAPPEDA

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen


BAPPEDA

Tersedianya data spatial eksisting dengan koordinasi Bakosurtanal dan kememterian lembaga terkait Meningkatnya kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah 9

-

4 Dokumen / Tahun

4 Dokumen / Tahun

4 Dokumen / Tahun

4 Dokumen / Tahun

4 Dokumen / Tahun


-

-





16 Kali Koordinasi/ 5 Tahun

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

1 Kali / Tahun

1 Kali / Tahun

1 Kali / Tahun

1 Kali / Tahun

1 Kali / Tahun

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya 1 Dokumen rancangan RPJMD Tersusunnya 1 Dokumen RKPD 1 Kali / Tahun Terselengggaranya mMusrenbang

60 Dokumen

BAPPEDA

BAPPEDA 300 Dokumen / 5 Tahun 5 Kali / 5 Tahun

BAPPEDA BAPPEDA

RKPD

Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RAKORDAL) Terlaksananya evaluasi kinerja RPJMD 10

11

2 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun

2 Kali / Tahun (Rakoldal) dan 1 Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD

10 Kali / 5 Tahun (Rakoldal) dan 1 Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD

-

-

-

-

-

-

-






20 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang /5 Tahun

BAPPEDA

BAPPEDA

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunnya 4 Kali Monev rencana, (Pengendalian)/ monitoring dan Tahun dan 1 evaluasi Dokumen pembangunan Pengendalian ekonomi Bidang

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

BAPPEDA

BAPPEDA BAPPEDA

Tertunjangnya percepatan pembangunan desa tertinggal (PPDT) Tersusunnya rencana, pembangunan bidang sosbud

BAPPEDA -

-

-

-

-

-

-







BAPPEDA

Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDM







20 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang /5 Tahun 20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang

Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDA







20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang /5 Tahun

BAPPEDA

BAPPEDA

12

Terkoordinasinya pembangunan lintas sektoral untuk daerah tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang perhubungan dan lingkungan hidup dan sosialisasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK penataan ruang kepada stakeholders terkait berbasis lingkungan


2Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang





20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang BAPPEDA





20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang

BAPPEDA

Tersusunnya rencana pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik dan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah Tersusunnya master plan minapolitan Tersusunnya master plan perencanaan kawasan stretegis dan atau dokumen KLHSs

13

BAPPEDA

4 Kali Monev (Pengendalian)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan Progress/ Tahun






20 Kali Monev (Pengendalian)/ 10 Kali Koordinasi Lintas Sektoral Tahun dan 175 Dokumen Laporan Progress/ 5 Tahun

-

-

-

-

-

-

-

-





4 Kecamatan/ 4 Kawasan Strategis / 60 Dok KLHS

BAPPEDA

-

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen


BAPPEDA

BAPPEDA

STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Tersusunannya dan terkumpulnya data dan statistik daerah

1 Dokumen

60 Dokumen

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA TAHUN

Recommend Documents