RENCANA STRATEGIS BAPPEDA (RENSTRA) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN

BUPATI PIDIE JAYA RANCANGAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA (RENSTRA) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014-2019

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Komplek Perkantoran Cot Trieng Telp. (0653) 7007929 Fax 51416 Meureudu

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah, berkat Rahmat Allah SWT kami telah dapat menyelesaikan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 s.d 2019.

Renstra Bappeda Kabupaten ini merupakan

dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Bappeda selama periode 5 (Lima) tahun untuk menjabarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMK Pidie Jaya tahun 2014 s.d 2019 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih. Dokumen Renstra akan menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan selama lima tahun serta pagu indikatif yang diperlukan. Disamping itu Renstra Bappeda juga memuat Visi dan Misi Bappeda serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mendukung RPJMK tersebut. Renstra juga menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja tahunan atau Renja Bappeda yang lebih terukur dan konsisten setiap tahunnya.

Selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) yang diteruskan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah pengesahan oleh DPRK yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Pelaksanaan program dan kegiatan yang menganut prinsip anggaran berbasis kinerja menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA tersbut. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya bertanggungjawab

untuk

menyiapkan

dokumen-dokumen

penting

perencanaan daerah yang lebih berkualitas, melaksanakan fungsi koordinasi lintas sektor yang harmonis, serta melakukan pengendalian, evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Bappeda Kabupaten Pidie Jaya memiliki harapan dan cita-cita sesuai dengan visinya yaitu “Menjadi motor pengerak pembangunan daerah dengan perencanaan yang lebih berkualitas” dengan misi yang diembat yaitu: (1) Menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, (2) Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang RENSTRA-Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2014-2019

i

akurat, (3) Melaksanakan

evaluasi

yang akuntabel, (4) Melaksanakan

rencana

pembangunan daerah

kajian/studi

pembangunan

secara analitis dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai kebutuhan, (5) Melakukan

sosialisai

dan koordinasi perencanaan

secara terpadu, (6) Melaksanakan penatausahaan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang akuntabel. Kami menyadari bahwa penulisan dan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 s.d 2019 ini, masih memerlukan berbagai masukan dalam upaya penyempurnaan substansi dari dokumen ini secara komprehensif dan diharapkan dokumen tersebut dapat dijadikan acuan penyusunan perencanaan lanjutan lainnya.

Meureudu, 25 Agustus 2014 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA

MUNAWAR IBRAHIM

RENSTRA-Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2014-2019

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................. DAFTAR TABEL ........................................................................... BAB

I

PENDAHULUAN ....................................................... 1.1 Latar Belakang Penyusunan Renstra............... 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra....... 1.3 Dasar Hukum Penyusunan ............................. 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra.....................

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA.............................................................. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ......... 2.2 Sumberdaya Bappeda Kabupaten Pidie Jaya... 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya................................................................. 2.4 Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya........................ 2.5 Kondisi yang Diharapkan.................................

BAB III

BAB IV

BAB

V

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..................................................................... 3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan .......................................... 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Pidie Jaya................................................................. 3.3 Penentuan Isu Strategis.................................... VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.............................................................. 4.1 Visi dan Misi.................................................... 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda 4.3 Strategi dan Kebijakan.....................................

i iii iv I-1 I-1 I-1 I-2 I-4 II-1 II-1 II-8 II-10 II-13 II-13 III-1 III-1 III-2 III-5 IV-1 IV-1 IV-3 IV-8

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF................................................................

V-1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMK....................

VI-1

BAB VII

PENUTUP ..................................................................

VII-1

iii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 3.1 Tabel 4.1

Tabel 5.1

Tabel 6.1

Daftar dan Kondisi Barang Milik Bappeda Kab. Pidie Jaya ..............................................................

II-9

Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Pidie Jaya .....................................................................

II-12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kab. Pidie Jaya ........................................

II-14

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Bappeda dan Visi dan Misi Bupati Pidie Jaya ....................................

III-3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kab. Pidie Jaya 2014 s.d 2019 ................

IV-5

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kab. Pidie Jaya ....................................... Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMK Pidie Jaya 2014 s.d 2019......................................................................

V-4

VI-2

iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penyusuna Renstra Pembangunan daerah akan terlaksana apabila diawali dengan

perencanaan yang sinergis dan terarah serta memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan (Sustainable). Seiring semakin mantapnya pelaksanaan pembangunan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah daerah dituntut lebih siap dan mandiri dalam menyusun

strategi

pembangunan

dalam

rangka

pengembangan

daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah yang lain yang lebih maju pembangunannya. Berdasarkan pertimbangan di atas sekaligus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan skpd untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai faktor pendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pidie Jaya Tahun 2014-2019, Maka Renstra-SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD tersebut. 1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Maksud

disusunya

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah: 1. Sebagai acuan dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda)

Kabupaten

Pidie

Jaya

dalam

menentukan

prioritas program dan kegiatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis, dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2014-2019 dapat tercapai;

RENSTRA - Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2014-2019

I-1

2. Sebagai pedoman dalam memahami dan menilai arah, kebijakan, program serta kegiatan tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun; 3. Sebagai media informasi dalam bidang perencanaan dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan. Tujuan

disusunya

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah: 1. Sebagai alat/media dalam mengimplementasikan program-program RPJMD Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah. 2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Bappeda

sehingga perencanaan

dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu, dan tepat sasaran. 1.3

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran

Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); RENSTRA - Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2014-2019

I-2

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun

2007

dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya; 11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017; 12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya ...... Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pidie Jaya Tahun 20142019; 13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;

RENSTRA - Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2014-2019

I-3

14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014. 1.4

Sistematika Penyusunan Renstra Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, maksud dan

tujuan,

landasan

hukum

penyusunan,

dan

sistematika penulisan. BAB II

: GAMBARAN

PELAYANAN

BADAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA, menguraikan

tentang

tugas,

fungsi

dan

struktur

organisasi, sumberdaya, kenerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, dan kondisi yang diharapkan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya. BAB III

: ISU-ISU

STRATEGIS

FUNGSI,

BERDASARKAN

mengindentifikasikan

TUGAS

DAN

permasalahan

berdasarkan tupoksi pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, dan penentuan isu-isu strategis. BAB IV

: VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN, menguraikan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya. BAB V

: RENCANA KINERJA,

PROGRAM KELOMPOK

DAN KEGIATAN, SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF, berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI

: INDIKATOR

KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, menguraikan tentang indikator kinerja Bappeda

Kabupaten Pidie Jaya yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD. RENSTRA - Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2014-2019

I-4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sebaigaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRK Pidie Jaya. Pasal 78 menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya

memiliki

tugas

yaitu

melaksanakan

penyusunan

kebijkan

pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah dengan fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

perencanaan

dan

pembangunan daerah; d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya; e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan didaerah yang bersumber dari APBK dan APBN; f. Penyiapan bahan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah g. Pembinaan UPTB; dan h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas. Dalam penyelenggaraan fungsinya Bappeda memiliki kewenangan sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK); b. Melakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK); c. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK); d. Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);


II-1

e. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (RKPK), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang kabupaten; f. Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK melalui tim anggaran; g. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) melalui tim anggaran; h. Meneliti dan mengevaluasi RKA-SKPK untuk bahan penyusunan RAPBK melaui tim anggaran; i. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPK. Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut: GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KAB. PIDIE JAYA Kepala Bappeda

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

1. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag. Keuangan 3. Kasubbag. Penyusunan Program

Kabid. Bidang Perencanaan Pembagunan Ekonomi

1. Kasubbid. Pengembangan Produksi dan Produktifitas 2. Kasubbid. Investasi, Usaha, dan Pembiayaan Pembangunan

Kabid. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Kasubbid. Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi 2. Kasubbid. Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan


Kabid. Perencanaan Pembanagunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia

1. Kasubbid. Perencanaan Pembangunan Keistimewaan 2. Kasubbid. Perencanaan Pembangunan SDM, Sosial dan Kependudukan

Kabid. Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1. Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan 2. Kasubbid. Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

II-2

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi adalah sebagai berikut: A. KEPALA BAPPEDA Tugas Pokok

: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah

dibidang

perencanaan

pembangunan. Fungsi

: a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan b. Penyusunan

program

kerja

tahunan,

jangka menengah dan jangka panjang c.

Perumusan

kebijakan

teknis

bidang

perencanaan dan pembangunan daerah d. Pengkoordinasian anggaran

yang

penyusunan bersumber

rencana

dari

APBK,

APBA, Bantuan, Pinjaman, atau Hibah Luar Negeri e.

Pelaksanaan koordinasi dengan SKPK atau lembaga

terkait

lainnya

dibidang

perencanaan pembangunan daerah f.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT Tugas Pokok

: Melaksanakan

sebagian

tugas

badan

perencanaan pembangunan daerah dibidang penyusunan administrasi

perencanaan, umum

dan

pengelolaan administrasi

kepegawaian Fungsi

: a. Pengelolaan

administrasi

umum,

kepegawaian dan rumah tangga badan b. Pengelolaan administrasi keuangan badan c.

Pelaskanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi, dan pelaporan kegiatan badan d. Pelakasanaan

tugas-tugas

kedinasan

lainnya yang diberikan oleh kepala badan RENSTRA-Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2014-2019

II-3

sesuai tugas dan fungsinya B.1 Sub Bagian Penyusunan Program Tugas Pokok

: Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja

tahunan,

jangka

menengah,

jangka

panjang, rencana anggaran bersumber dari APBK, APBA, APBN, Bantuan dan Hibah, Renstra SKPK, LAKIP dan Renja Bappeda. B.2 Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok

: Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan,

verifikasi,

pembukuan,

perbendaharaan,

pelaporan

realisasi

fisik

dan

keuangan dilingkungan Bappeda. B.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas Pokok

: Melaksanakan tugas ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset kelengkapan, peralatan,

pemeliharaan,

kepegawaian,

perpustakaan,

organisasi,

ketatalaksanaan,

hukum, dan perudang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler Bappeda. C. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Tugas Pokok

: Melaksanakan

sebagian

tugas

Bappeda

dibidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Fungsi

: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

bidang

ekonomi

dan

ketenagakerjaan. b. Pelaksanaan

koordinasi

kegiatan

perencanaan pembangunan ekonomi lintas sektor,

ketenagakerjaan,

dan

pengemb.

kawasan ekonomi terpadu. c.

Pelaksanaan pelaporan


monitoring,

kegiatan

evaluasi,

perencanaan

dan

bidang

II-4

ekonomi dan ketenagakerjaan. d. Pelakasanaan

tugas-tugas

kedinasan

lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya C.1 Sub Bidang Pengebangan Produksi dan Produktifitas Tugas Pokok

: Melaksanakan tugas perumusan perencanaan dan program pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, kelautan dan perikanan, peternakan,

perkebunan

dan

kehutanan,

kesehatan hewan dan ketahanan pangan. C.2 Sub Bidang Pengembangan Pembiayaan Pembangunan. Tugas Pokok

Investasi,

Usaha

dan

: Melaksanakan tugas perumusan perencanaan dan program pembangunan bidang investasi, usaha,

pendapatan

pembangunan, ekonomi

daerah,

pembiayaan

ketenagakerjaan,

regional,

kebijakan

mobilitas

penduduk,

industri, perdagangan, koperasi dan UKM. D. BIDANG PERENCANAAN PRASARANA Tugas Pokok

PEMBANGUNAN

: Melaksanakan

sebagian

SARANA tugas

DAN

Bappeda

dibidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana. Fungsi

: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

bidang

sarana

dan

prasarana. b. Pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

prasarana

dan

kegiatan sarana

pengembangan

dan

wilayah

lintas sektor. c.


monitoring,

kegiatan

evaluasi,

perencanaan

dan

bidang

sarana dan prasarana. RENSTRA-Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2014-2019

II-5

d. Pelakasanaan

tugas-tugas

kedinasan

lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya D.1 Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi Tugas Pokok

: Melaksanakan tugas perumusan perencanaan dan program pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah, perhubungan darat, laut, udara dan angkutan sungai, pemukiman, ilmu pengetahuan,

teknologi,

informasi

dan

telematika. D.2 Sub Bidang Pengembangan Sumber Wilayah dan Kerjasama Pembangunan Tugas Pokok

Daya,

Penataan

: Melaksanakan tugas perumusan perencanaan dan program pembangunan bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, pengairan,

pertahanan,

dan

kerjasama

pembangunan. E. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA Tugas Pokok

: Melaksanakan dibidang

sebagian

tugas

perencanaan

Bappeda

pembangunan

keistimewaan dan SDM. Fungsi

: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang keistimewaan dan sumber daya manusia. b. Pelaksanaan perencanaan

koordinasi

kegiatan

pembangunan

bidang

keisitimewaan dan SDM lintas sektor. c.


monitoring,

kegiatan

evaluasi,

perencanaan

dan

bidang

keistimewaan dan SDM d. Pelakasanaan


tugas-tugas

kedinasan

II-6

lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya E.1 Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Tugas Pokok

: Melaksanakan tugas perumusan perencanaan dan program pembangunan bidang agama, pendidikan, istiadat,

kebudayaan,

seni,

pariwisata,

pemberdayaan

adat

masyarakat,

perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga. E.2 Sub Bidang Perencanaan Pembangunan SDM, Sosial, dan Kependudukan Tugas Pokok

: Melaksanakan tugas perumusan perencanaan dan

program

pembangunan

bidang

peningkatan SDM, pendidikan, kesejahteraan, sosial,

kesehatan,

transmigrasi,

kependudukan,

kepegawaian,

pemberdayaan

masyarakat, pemerintahan, hukum dan politik. F. BIDANG PENELITIAN, PEMBANGUNAN Tugas Pokok

PENGENDALIAN,

: Melaksanakan

sebagian

DAN

EVALUASI

tugas

Bappeda

dibidang Statistik, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Fungsi

: a. Perumusan statistik,

kebijakan

teknis

dibidang

dan

evaluasi

pengendalian,

pembangunan. b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan statistik, pengendalian dan evaluasi pembangunan. c.


monitoring,

dari

evaluasi,

dokumen

dan

perencanaan

daerah sumber dana APBK, APBA dan Pendanaan Lainnya. d. Pelakasanaan


tugas-tugas

kedinasan

II-7

lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya F.1 Sub Bidang Penilitian dan Pengembangan Tugas Pokok

: Melaksanakan tugas pelaksanaan penelitian, fasilitasi

penelitian,

pengembangan

pengkajian

dibidang

dan

perencanaan

pembangunan daerah. F.2 Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Tugas Pokok

: Melaksanakan informasi,

tugas

penyiapan

pemantauan,

data

dan

pengendalian,

evaluasi, pengelolaan data dan pembangunan, penyusunan Lakip, laporan kinerja pemerintah daerah, laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah. 2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Pidie Jaya 1. Sumber Daya Manusia Informasi

jumlah

pegawai

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013, adalah sebagai berikut: a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin: a.1 Pegawai Negeri Sipil  Laki-laki

: 19 Orang

 Perempuan

: 11 Orang

a.2 Pegawai Harian Lepas  Laki-laki

: 18 Orang

 Perempuan

:

8 Orang

b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:  Eselon II

:

1 Orang

 Eselon III

:

5 Orang

 Eselon IV

: 11 Orang

c. Jumlah PNS berdasarkan pendidikan:  S2


: 11 Orang

II-8

 S1

: 18 Orang

 DIII

:

1 Orang

2. Aset dan Modal Sarana dan prasarana (Barang Aset) perkantoran yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 2.1 sebagai berikut: Tabel 2.1 Daftar dan Kondisi Barang Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Th. 2013 Kondisi Barang No Jenis Barang Jumlah Baik Rusak 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2

Gedung Kantor Kenderaan Roda 4 Kederaan Roda 2 Mesin Ketik Lemari 4 Pintu Lemari 2 Pintu Lemari Besi Filing Kabinet Kursi Futura / Aula Kursi Putar Meja Kerja 1 Biro Meja Kerja ½ Biro Meja Rapat/Aula Meja Rapat Lemari Es AC Komputer PC Laptop Kamera Handy Camp Televisi White Board LCD Proyektor GPS Mesin Foto Copy Mesin Penjilid Besar/Max Pesawat Telp./Fax Printer Canon Pro-100 Printer Canon IP 2770 Printer Brother


3

4

5

1 1 5 2 11 5 8 15 230 68 21 48 30 20 1 16 10 33 13 3 1 2 4 5 1 2 1 1 12 4

1 1 4 1 11 5 8 15 230 61 1 14 9 28 13 2 1 2 3 5 1 2 1 1 10 4

1 1 7 2 1 5 1 1 2 -

II-9

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Printer Epson Printer HP Laser CP 1525 Printer HP Lacer P 1566 Plotter HP Scanner Mesin Pompa Air Server Lemari Rak Piring Meja Podieum Besar Podium Single Sound Sistem / Set Layar LCD Proyektor Wireless TOA UPS Stabilizer Dispenser Lapangan Tenis Meja / Set Mesin Potong Rumput Teodolit (kaki tiga) Auto Level Kompas Meteran Roda Handdy Talk Parabola Kursi Tamu Peralatan Dapur / Set

1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 6 6 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 6 1 1 1 1 2 1 1 2 -

1 3 1 1

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Pidie Jaya Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, kinerja yang dicapai oleh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya selama 2009 s.d 2013 adalah sebagai berikut: a. Capaian kinerja urusan penataan ruang: 

Tersusunnya Master Plan Kawasan Pusat Perkantoran Cot Trieng – Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.



Tersusunnya

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kabupaten Pidie Jaya. b. Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan: 

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2009-2014.



Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT).


II-10



Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.



Tersusunnya dokumen RKPK Pidie Jaya tahunan.



Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS tahunan.



Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan tahunan.



Terlaksananya

kegiatan

monitoring,

evaluasi,

dan

pengendalian pembangunan daerah tahunan. 

Tersusunnya

dokumen Rencana Pembangunan Investasi

Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Pidie Jaya tahunan. 

Terlaksananya kegiatan koordinasi lintas bidang, lintas sektor, lintas daerah, provinsi dan pusat.



Tersusunnya

dokumen

Program

Percepatan

Sanitasi

Pemukiman (PPSP) dan Air Minum (AMPL) Pidie Jaya. 

Tersusunnya

dokumen

pedataan

kemiskinan

pedesaan

Kabupaten Pidie Jaya. c. Capaian kinerja urusan statistik: 

Tersusunnya buku Indikator Pembangunan Daerah (PDRB) Kabupaten Pidie Jaya tahunan.



Tersusunnya buku potensi desa Kabupaten Pidie Jaya.



Tersusunnya

buku

Indikator

Kesejahteraan

Rakyat

Kabupaten Pidie Jaya. 

Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya tahunan.



Tersusunnya Buku Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pidie Jaya tahunan.



Tersusunnya buku Pidie Jaya Dalam Angka tahunan.


II-11

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya

No.

(1) 1.

a.

b.

2.

a.

b.

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi

(2) Capaian kinerja urusan penataan ruang Tersusunnya Master Plan Kawasan Pusat Perkantoran Cot Trieng – Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2009-2014 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Terselenggaranya

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(3)

(4)

(5)

Target Renstra Bappeda (Tahun)

Realisasi Capaian Renstra (Tahun)

Rasio Capaian (Tahun)

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

5 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

0%

100%

100%

100%

100%


II-12

c.

d. e.

f.

g.

h.

i.

j.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Tersusunnya dokumen RKPK Pidie Jaya tahunan Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS tahunan. Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan tahunan Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah tahunan Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Pidie Jaya tahunan Terlaksananya kegiatan koordinasi lintas bidang, lintas sektor, lintas daerah, provinsi dan pusat Tersusunnya dokumen Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dan Air Minum (AMPL) Pidie Jaya

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100%

100%

100%

100%

100%

5 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100%

100%

100%

100%

100%

5 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

90%

90%

80%

85%

90%

90%

90%

3 Dok

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

95%

95%

95%

90%

90%

95%

95%

95%

1 Dok

-

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

100%


II-13

k.

3.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Tersusunnya dokumen pedataan kemiskinan pedesaan Kabupaten Pidie Jaya Capaian kinerja urusan statistik Tersusunnya buku Indikator Pembangunan Daerah (PDRB) Kabupaten Pidie Jaya tahunan Tersusunnya buku potensi desa Kabupaten Pidie Jaya Tersusunnya buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya tahunan Tersusunnya Buku Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pidie Jaya tahunan Tersusunnya buku Pidie Jaya Dalam Angka tahunan

1 Buku

-

-

-

-

1 Buku

-

-

-

-

1 Buku

-

-

-

-

100%

5 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

100%

100%

100%

100%

100%

1 Buku

-

-

-

1 Buku

-

-

-

-

1 Buku

-

-

-

-

100%

-

2 Buku

1 Buku

-

-

1 Buku

-

1 Buku

-

-

1 Buku

-

100%

-

-

100%

-

5 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

100%

100%

100%

100%

100%

5 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

100%

100%

100%

100%

100%

5 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

100%

100%

100%

100%

100%


II-14

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kab. Pidie Jaya Jumlah Angaran (Tahun)

Uraian (1) Capaian kinerja urusan penataan ruang Tersusunnya Master Plan Kawasan Pusat Perkantoran Cot Trieng – Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya

Realisasi Anggaran (Tahun)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran (Tahun)

Rata-rata Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2009-2014 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)


II-15

Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Tersusunnya dokumen RKPK Pidie Jaya tahunan Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS tahunan. Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan tahunan Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah tahunan Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Pidie Jaya tahunan Terlaksananya kegiatan koordinasi lintas bidang, lintas sektor, lintas daerah, provinsi dan pusat


II-16

Tersusunnya dokumen Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dan Air Minum (AMPL) Pidie Jaya Tersusunnya dokumen pedataan kemiskinan pedesaan Kabupaten Pidie Jaya Capaian kinerja urusan statistik Tersusunnya buku Indikator Pembangunan Daerah (PDRB) Kabupaten Pidie Jaya tahunan Tersusunnya buku potensi desa Kabupaten Pidie Jaya Tersusunnya buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya tahunan Tersusunnya Buku Indeks


II-17

Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pidie Jaya tahunan Tersusunnya buku Pidie Jaya Dalam Angka tahunan


II-18

2.4. Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tantangan: 1. Belum terciptanya sistem perencanaan daerah yang terpadu sesuai dengan SOP. 2. Perubahan

kebijakan pembangunan pusat dan provinsi

yang cepat menuntut perencanaan yang lebih fleksibel dan terarah. 3. Belum

berjalannya

sistem

monitoring,

evaluasi,

dan

pengendalian perencanaan pembangunan daerah. 4. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat serta belum

optimalnya

penelitian

dan

pemanfaatan pengembangan

teknologi serta

informasi,

pengendalian

perencanaan pembangunan daerah. Peluang: 1. Tersedianya dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 sebagai acuan pelayanan dan perencanaan pembangunan daerah. 2. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan pendukungnya. 3. Meningkatnya

semangat

kerja

pegawai

Bappeda

dan

terjalinnya koordinasi antar bidang perencanaan, antar sektor, dan SKPK. 4. Adanya dukungan pendanaan bidang perencanaan dalam rangka peningkatan pelayanan, koordinasi, dan monitoring yang lebih baik dan inten. 2.5.

Kondisi Yang Di Harapkan Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki,

diharapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dapat menjadi lembaga yang responsif, kreatif, dan inovatif sebagai motor penggerak pembangunan daerah dalam menjawab perubahan zaman dan menghadapi tantangan ke depan. Secara umum kondisi yang diupayakan hendak dicapai pada tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, meliputi: RENSTRA-Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2014-2019

II-19

 Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan studi/kajian dan penelitian bidang sarana dan prasarana, ekonomi serta Keistimewaan dan SDM.  Peningkatan

kualitas

penyusunan

data

dan

perencanaan

informasi

dan

dalam

perumusan

proses

kebijakan

pembangunan daerah. 2. Peningkatan

kapasitas/kemampuan

aparatur

perencanaan,

meliputi:  Meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai teknis bidang perencanaan ekonomi, sarana dan prasarana, Keistimewaan dan SDM, serta bidang Evaluasi Pembangunan Bappeda melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan yang terarah.  Penempatan

PNS

sesuai

kompetensi

dan

latar

belakang

pendidikan formal dengan bidang tugasnya masing-masing. 3. Peningkatan

sarana

dan

prasarana

pendukung

aktivitas

perkantoran, meliputi:  Meningkatkan

fungsi

dan

fasilitas

perkantoran

seperti

tersediannya ruang yang cukup untuk kerja dan rapat-rapat, serta tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dalam rangka kegiatan perencanaan dan optimalisasi pelayanan.


II-20

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

(RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 yang mana memuat tentang penataan birokasi pemerintahan yang efektif sebagai salah satu perioritas pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun .

Selama ini isu

yang paling mengemuka dikalangan masyarakat adalah lemahnya sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Masyarakat

menuntut

kepada

pemerintah

agar

penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih baik sejalan dengan peningkatan pengetahuan dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat, disamping pengaruh globalisasi yang semakin tak terbendung. Pola-pola lama penyelenggaran pemerintahan yang tidak sesuai lagi bagi tatanan kehidupan masyarakat dan semangat reformasi, saat ini telah berubah dengan pesat dan cepat. Oleh karena itu perubahan tersebut dinilai sangat wajar dan sudah seharusnya pemerintah merespon

dengan

melakukan

perubahan

yang

terarah

guna

mewujudkan pemerintahan yang baik. Rencana

strategis

(Renstra)

yang

disusun

oleh

Bappeda

merupakan langkah awal untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik seperti tuntutan masyarakat.

Renstra Bappeda

Kabupaten Pidie Jaya telah mempertimbangkan beberapa faktor. Pada tahap awal dilakukan analisis terhadap lingkup pengendalian yang sangat

berpengaruh

Indetifikasi

dilakukan

baik

dari

terhadap

faktor

internal

kekuatan

atau

(Strenghts),

eksternal. kelemahan

(weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Dari indentifikasi terhadap lingkup pengendalian yang ada, maka dirumuskan isu strategis bagi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi kepada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhatikan potensi dan sumberdaya yang dimiliki bappeda, baik sumber daya manusia maupun sarana dan RENSTRA-Bappeda Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019

III-1

prasarana

yang

ada.

Disamping

itu

juga

mempertimbangkan

indentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Pidie Jaya Dalam

RPJMK

Pidie

Jaya

Tahun

2014

s.d

2019

telah

menyebutkan Visi dan Misi serta Program Pembangunan Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA” dengan Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa. 2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan

dengan

memaksimalkan

pemanfaatan

potensi

sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. 4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu. 5. Mewujudkan

kehidupan

berbasis

pemberdayaan

dan

perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam. Untuk menjawab visi dan misi tersebut maka Bupati Pidie Jaya menetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 diantaranya adalah: 1. Penataan Birokrasi Pemerintahan; 2. Pelaksanaan Syariat Islam; 3. Pendidikan; 4. Kesehatan; 5. Penanggulangan Kemiskinan; 6. Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah/Alam; 7. Infrastruktur Pendukung yang Terintegrasi; 8. Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial; dan 9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan. Lebih rinci tentang keterkaitan tugas antara tugas dan fungsi Bappeda dan Visi dan Misi Bupati dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut: RENSTRA-Bappeda Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019

III-2

Visi

Tabel 3.1 Keterkaitan Tugas dan Fungsi Bappeda dan Visi dan Misi Bupati Pidie Jaya : “Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA”

Tugas Bappeda

1. Menyusun kebijakan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah

Fungsi Bappeda

Misi Bupati

Perioritas Pembangunan Daerah

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.

2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah 4. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan didaerah yang bersumber dari APBK dan APBN 6. Penyiapan bahan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.

1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah/Alam

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

4. Pendidikan 5. Kesehatan

RENSTRA-Bappeda Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019

1. Penataan Birokrasi Pemerintahan

Bidang Tugas Bappeda

1. 2. 3. 4. 5.

Sekretariat P2EK P2SP P2KSDM P2EP

1. 2. 3. 4.

Sekretaritat P2EK P2SP P2KSDM

1. Sekretariat 2. P2KSDM 3. P2EP

4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu.

6. Infrastruktur Pendukung yang Terintegrasi 7. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

1. 2. 3. 4.

5. Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilainilai Syariat Islam

8. Pelaksanaan Syariat Islam 9. Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

1. Sekretariat 2. P2KSDM 3. P2EP

III-3

Sekretariat P2EK P2SP P2EP

Fungsi Bidang Bappeda 1. Menjalankan urusan ketatausahaan Bappeda yang yang dimotori oleh bidang Sekretariat serta didukung oleh bidang perencanaan guna Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa. 1. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang ekonomi & ketenagakerjaan, infrastruktur, keistimewaan dan sosial budaya. 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah 3. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan didaerah yang bersumber dari APBK dan APBN 5. Penyiapan bahan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

3.2.1. Indentifikasi Faktor Internal Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang dipandang dapat mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Faktor internal yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi: 1. Bappeda merupakan SKPK yang secara aturan tercantum dalam Undang-Undang,

sehingga

memiliki

peran

strategis

dalam

pembangunan daerah. 2. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Bappeda

untuk

dijadikan

acuan

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. 3. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakukan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara. Faktor internal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi: 1. Lemahnya kapasitas kelembagaan Bappeda sebagai instansi yang

mengkoordinasikan

perencanaan

pembangunan

yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan. 2. Belum

adanya

terperinci

untuk

Standar

Operasional

Bappeda

dalam

Prosedur

menjalankan

(SOP) tugas

yang dan

fungsinya untuk menganalisis sebuah kegiatan secara layak dan kredibel. 3. Belum meratanya kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana di Bappeda, serta kurangnya kaderisasi terhadap PNS dalam pemahaman perencanaan daerah. 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 5. Kurangnya tenaga pendukung baik PNS ataupun tenaga THL yang memiliki kemampuan khusus guna membantu kegiatan perencanaan Bappeda.


III-4

6. Masih

kurangnya

fasilitas

sarana

dan

prasarana

yang

mendukung kegiatan Bappeda baik dari segi kualitas dan kuantitas. 3.2.2. Indentifikasi Faktor Eksternal Faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang dipandang dapat mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Faktor eksternal yang dianggap mampu mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi, adalah: 1. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang dianggap dapat mendukung kegiatan perencanaan daerah. 2. Ketersediaan perguruan tinggi, LSM, BPS dan lembaga lainnya untuk

terlibat

sebagai

mitra

kerja

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. Faktor eksternal yang dianggap menghambat upaya pencapaian tujuan organisasi, adalah: 1. Kebijakan nasional dan peraturan perudang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan

pelaksananya

sehingga

menyebabkan

inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah. 2. Tingginya ego sektoral antar SKPK meneyebabkan fungsi koordinasi yang dibangun tidak berjalan sesuai harapan. 3. Lemahnya komitmen Pimpinan Daerah, SKPK terhadap produkproduk perencanaan yang telah disepakati bersama. 4. Kurangnya

keyakinan

masyarakat

terhadap

realisasi

pembangunan dari sebuah perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. 5. Masih

terhdapat

dilakukan

oleh

tumpang

tindihnya

Badan/Dinas/Kantor

perencanaan khususnya

yang dalam

penentuan program dan kegiatan. 3.3.

Penentuan Isu Strategis Dari hasi indentifikasi faktor lingkungan strategis tersebut

diketahui faktor lingkungan yang dominan dan potensial, yang dapat


III-5

mempengaruhi

pencapaian

tujuan

organisasi,

yang

selanjutnya

dirumuskan menjadi isu-isu strategis sebagai berikut: 1. Kurangnya SDM Bappeda dalam bidang perencanaan daerah. 2. Tidak konsistennya perencanaan pembangunan daerah. 3. Lemahnya koordinasi perencanaan akibat lemahnya kapasitas kelembagaan Bappeda. 4. Lemahnya pemahaman Pimpinan Daerah, SKPK, DPRK terhadap pentingnya dokumen perencanaan pembangunan. 5. Kurangnya kertesediaan data dan informasi yang akurat dalam proses perencanaan daerah.


III-6

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi Berdasarkan

kedudukan,

tugas

pokok

dan

fungsi

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya dalam

menyelenggarakan

pemerintahan

serta

dalam

upaya

mewujudkan kondisi yang diinginkan selama 5 (lima) tahun ke depan maka penting bagi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya untuk merumuskan Visinya.

Visi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dirumuskan dengan

memperhatikan visi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Pidie Jaya 2014-2019, yaitu “Terwujudkan Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA”. Dengan memperhatikan visi kepala daerah tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 2014-2019 atau 5 (lima) tahun ke depan, Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaaten

Pidie

Jaya

merumuskan visi sebagai berikut: “Menjadi Motor Penggerak Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Yang Lebih Berkualitas” Visi tersebut dirumuskan atas dasar pemahaman terhadap peran organisasi, diharapkan

dinamika dapat

dan

kepekaan

memotifikasi

situasi

setiap

yang

anggota

ada

sehingga

organisasi

dalam

menciptakan perubahan demi kemajuan dan peran Bappeda dalam Pembangunan Daerah. Motor Pengerak Pembangunan Daerah berarti bahwa Bappeda Kabupaten

Pidie

Jaya

sebagai

SKPK

diharapkan

mempunyai

kemampuan untuk dapat menempatkan diri sebagai pengerak dan motifator bagi SKPK lain dalam menganalisa secara efektif dinamika perubahan yang terjadi baik secara metodelogi, kebijakan, dan teknis pelaksanaan pembangunan. Bappeda dapat memahami peraturan peraturan

perundangan

yang

berlaku

dalam

mendukung

upaya

peningkatan kapasitas dan kemampuan untuk mempermudah proses pembangunan. Perencanaan Yang Lebih Berkualitas berarti bahwa perencanaan yang dihasilkan didasarkan pendalaman proses dengan mengunakan metode pendekatan secara teknokratis, politis, button-up, top-down, dan


IV-1

partisipatif dengan melihat kondisi dan kearifan lokal.

Perencanaan

harus memperhatikan perencanaan provinsi dan nasional, akomodatif terhadap dinamika global dan bersifat realistis serta terukur. Perencanaan pembangunan yang harus memperhatikan kondisi dan kearifan lokal dimaksud agar perencanaan pembangunan harus mengakomodatif kepentingan, kebutuhan dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan

perencanaan

yang

harus

memperhatikan

perencanaan provinsi dan nasional agar cita-cita daerah dapat tercapai secara bersama-sama dengan cita-cita dan tujuan nasional. Perencanaan pembangunan yang akomodatif terhadap dinamika global dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah dapat memberi arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi. Perencanaan mengandung

arti

pembangunan bahwa

bersifat

perencanaan

realistis

yang

dan

terukur

dihasilkan

memiliki

rumusan target yang jelas dan mudah dipahami, terukur yang didukung dengan data, dapat dicapai sesuai dengan sumberdaya yang ada.

Adanya hubungan yang jelas antara input, output, dan outcome

serta batasan waktu pencapaiaan. Untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019, ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut: Misi 1 : Menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas. Misi 2 : Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat. Misi 3 : Melaksanakan evaluasi rencana pembangunan daerah yang akuntabel. Misi 4 : Melaksanakan

kajian/studi pembangunan secara analitis

dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai kebutuhan. Misi 5 : Melakukan

sosialisai

dan koordinasi perencanaan secara

terpadu. Misi 6 : Melaksanakan penatausahaan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang akuntabel.


IV-2

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Tujuan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada visi dan

misi

yang

telah

ditetapkan

sehingga

rumusannya

harus

dapat

menunjukan kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsiten dengan berdasarkan pada visi, misi dan tujuan organisasi. Adapun tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang diselaraskan dengan misi organisasi adalah sebagai berikut: Misi 1 : Menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas. Tujuan

: penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah.

Sasaran : menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan dengan metode pendekatan teknokratis,

politis,

button-up,

top-down,

dan

pratisipatif. Misi 2 : Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat. Tujuan : peningkatan

kualitas

dokumen

perencanaan

pembangunan. Sasaran : mengumpulkan

data

dalam

bentuk

database

dan mengolah untuk menjadi informasi guna mendukung perencanaan antar sektor secara makro. Misi 3 : Melaksanakan evaluasi rencana pembangunan daerah yang akuntabel. Tujuan

:

Pencapaian

perencanaan

pembangunan

yang

berkesinambungan. Sasaran : melakukan

monitoring

dan

evaluasi

rencana

pembangunan serta menyusun laporan capaian kinerja pembangunan.


IV-3

Misi 4 : Melaksanakan

kajian/studi

pembangunan

secara analitis

dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai kebutuhan. Tujuan

:

pengkajian tentang potensi sektor ekonomi, iklim investasi,

sosial

kemasyarakatan,

kemiskinan,

perencanaan wilayah dan lingkungan, serta daya saing daerah. Sasaran : menyusun dokumen kajian/studi tentang potensi ekonomi, iklim investasi, sosial kemasyarakatan, kemiskinan, lingkungan,

perencanaan dan

daya

wilayah

saing

daerah

dan (seperti:

Kajian Potensi Ekonomi, Potensi PAD, Kemiskinan Daerah,

Peluang

Investasi,

RTRW,

Rencana

Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup dsb.). Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) potensi ekonomi, pangan gizi dll. Misi 5 : Melakukan

sosialisai

dan koordinasi perencanaan secara

terpadu. Tujuan

: pemahaman

tentang

peraturan

dan perundang-undangan,

daerah

peningkatan kualitas

perencanaan yang bersinergis lintas sektor, serta pengembangan

kapasitas

kelembagaan

pembangunan daerah. Sasaran : melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah, peraturan

bupati

tentang

perencanaan,

meningkatkan koordinasi internal dan eksternal seluruh

stakeholder.

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan ekonomi masyarakat, pengelolaan infrastruktur, tata ruang, keistimewaan dan SDM, serta

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah. Misi 6 : Melaksanakan penatausahaan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang akuntabel. Tujuan

: penyediaan

kebutuhan

operasional

Bappeda

Kabupaten Pidie Jaya. Sasaran : meningkatkan kinerja kelembagaan Bappeda.


IV-4

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 No. (1)

Tujuan

Sasaran

(2)

(3)

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan dengan metode pendekatan teknokratis, politis, button-up, top-down, dan pratisipatif. Mengumpulkan data dalam bentuk database dan mengolah untuk menjadi informasi guna mendukung perencanaan antar sektor secara makro.

Target Kinerja Sasaran (Tahun)

Indikator Sasaran 2014

2015

2016

2017

2018

2019

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tersusunnya dokumen perencanaan daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersusunnya database listas sektor perencanaan daerah

80%

85%

85%

90%

90%

95%

1.

Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah

2.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan

3.

Pencapaian perencanaan pembangunan yang berkesinambungan.

Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan serta menyusun laporan capaian kinerja pembangunan.

Tersedianya laporan hasil monitoring pembangunan dan laporan capaian kenerja pembangunan

80%

85%

85%

85%

90%

90%

4.

Pengkajian tentang potensi sektor ekonomi, iklim investasi, sosial kemasyarakatan, kemiskinan, perencanaan wilayah dan lingkungan, serta daya saing daerah

Menyusun dokumen kajian/studi tentang potensi ekonomi, iklim investasi, sosial kemasyarakatan, kemiskinan, perencanaan wilayah dan lingkungan, dan daya saing daerah (seperti: Kajian Potensi Ekonomi, Potensi PAD, Kemiskinan Daerah, Peluang Investasi, RTRW,

Tersusunnya dokumen kajian dan studi tentang potensi daerah dan dokumen RAD

50%

80%

80%

90%

90%

95%


IV-5

5.

6.

Pemahaman tentang peraturan daerah dan perundang-undangan, peningkatan kualitas perencanaan yang bersinergis lintas sektor, serta pengembangan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah.

Penyediaan kebutuhan operasional Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.

Rencana Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup dsb.). Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) potensi ekonomi, pangan gizi dll. Melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah, peraturan bupati tentang perencanaan, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal seluruh stakeholder. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat, pengelolaan infrastruktur, tata ruang, keistimewaan dan SDM, serta peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Meningkatkan kinerja kelembagaan Bappeda.


Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan koordinasi antar sektor perencanaan daerah

85%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kinerja kelembagaan Bappeda

70%

80%

85%

90%

95%

95%

IV-6

4.3

Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan cara atau langkah yang ditempuh untuk

mencapai tujuan organisasi. Perumusan strategi lebih bersifat makro. Strategi pada dasarnya dapat dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan oleh masing-masing organisasi. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijakikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan

program/kegiatan

guna

kelancaran

dan

keterpaduan dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran SKPK.

Berdasarkan target yang hendak dicapai, kebijakan dapat

digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Kebijakan Internal Kebijakan internal merupakan kebijakan SKPK dalam mengelola pelaksanaan program dan kegiatan sendiri sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. 2. Kebijakan Eksternal Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh SKPK dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan SKPK lain dan masyarakat. Adapun

strategi

dan

kebijakan

yang

ditempuh

Bappeda

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut: Sasaran 1

: Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan

daerah

dengan

memadukan

prinsip

teknokratis, politis, bottom-up, top-down, serta partisipatif. Strategi

:

meningkatkan peran dan fungsi Bappeda sebagai

lembaga

pelaksana

kebijakan

daerah dibidang perencanaan. Kebijakan : melaksanakan

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman

dalam

pelaksanaan

pembangunan. Sasaran 2 : Menyusun

data

dan informasi

untuk kepentingan

perencanaan lintas bidang (seperti data : perencanaan pemb. Ekonomi, Keistimewaan dan SDM, Perencanaan


IV-7

Sarana dan Prasarana), serta data dan informasi lainya yang dibutuhkan daerah secara makro. Strategi

: mengembangkan

sistem

database

perencanaan. Kebijakan : meningkatkan

kualitas

data

guna

penyusunan dokumen perencanaan dan penyebaran informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sasaran 3 : Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

rencana

pembangunan serta menyusun pelaporan capaian kinerja pembangunan. Strategi

: mengoptimalkan

kegiatan

monitoring,

evaluasi dan pelaporan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan : meningkatkan

kualitas

data

guna

penyusunan dokumen perencanaan dan penyebaran informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sasaran 4 : Menyusun dokumen

kajian/studi pembangunan dan

Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka perumusan arah kebijakan pembangunan daerah (seperti: Kajian Potensi Ekonomi, Potensi PAD, Kemiskinan Daerah, Peluang Investasi, RTRW, Rencana Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, serta RAD potensi ekonomi, pangan gizi dll). Strategi

: meningkatkan inovasi dalam penyusunan kajian/studi

pembangunan

serta

menigkatkan kualitas dan analisis data yang tajam untuk menjadi informasi yang dibutuhkan. Kebijakan : menyusun

kajian/

studi

teknis

pembangunan dan RAD sesuai kebutuhan daerah sebagai dasar dalam

menyusun

perencanaan. Sasaran 5 : Meningkatnya koordinasi internal dan eksternal seluruh stakeholder.


IV-8

Strategi

: mengoptimal

peran

aktif

stakeholder

terlibat dalam proses perencanaan daerah lintas sektor. Kebijakan : memantapkan

sistem

koordinasi

perencanaan pembangunan daerah dengan peningkatan

kapasitas

pelaksanaan

kelembagaan,

bimbingan

teknis

perencanaan, serta sosialisasi regulasi dan kebijakan perencanaan daerah. Sasaran 6 : Meningkatnya kinerja kelembagaan perencanaan daerah (Bappeda) Strategi

: mengoptimal

sarana, prasarana dan SDM

Bappeda Kabupaten Pidie Jaya. Kebijakan : melaksanakan rutin

pemenuhan

lembaga

dan

kebutuhan meningkatkan

kesejahteraan aparatur.


IV-9


IV-10

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagai langkah lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka penjabaran strategi pembangunan dituangkan ke dalam program dan kegiatan harus dilakukan.

Program merupakan

langkah-langkah pokok untuk menindak lanjuti kebijakan. Sedangkan kegiatan adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh SKPK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam

rangka

mendukung

Rencana

Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya

Pembangunan

Jangka

Tahun 2014-2019, serta

langkah untuk mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, maka program kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2014-2019 adalah sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan fokus kegiatan: - Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan - Sosialisasi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran,

dengan

fokus

kegiatan: - Penyediaan Jasa Surat Menyurat; - Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik; - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; - Penyediaan Alat Tulis Kantor; - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; - Penyediaan Makan dan Minum; - Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah; dan - Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah. 3. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

fokus kegiatan: - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; dan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. RENSTRA-Bappeda Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019

V-1

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan fokus kegiatan: - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan fokus kegiatan: - Pendidikan dan Pelatihan Formal. 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan fokus kegiatan: - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPK. 7. Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan fokus kegiatan: - Pengembangan Database Pembangunan Daerah; - Operasional Giograpic Information System (GIS); - Penyusunan Pidie Jaya Dalam Angka; - Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); - Penyusunan Indeks Pembagangunan Manusia (IPM); - Publikasi

Data/Informasi

Pembangunan

Daerah

Melalui

Teknologi Informasi; - Operasional Pusat Data/Informasi (PUSDATIN) Bappeda Kab. Pidie Jaya; - Penyusunan Profil Kabupaten Pidie Jaya; dan - Publikasi Data Statistik Daerah. 8. Program Kerjasama Pembangunan, dengan fokus kegiatan: - Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

dan

Pengembangan

Khusus; - Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah; - Fasilitasi Kerjasama Regional Managemen (RM); dan - Penyusunan Perkembangan Pembangunan Daerah. 9. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan: - Pembinaan Penguatan (Pemberdayaan) Kelembagaan SDA (Dana pendampingan program WISMP); - Operasional Pelaksanaan Program Percepatan Program Sanitasi Pemukiman (PPSP) dan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL); dan - Peningkatan Kemampuan Teknis Penguasaan Teknologi dan Informasi Aparat Perencana.


V-2

10. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

dengan

fokus

kegiatan: - Penyusunan Rancangan RPJMK; - Sosialisasi RPJMK; - Penyusunan Rancangan RKPK; - Penyelenggaraan Musrenbang RKPK; - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; - Penyusunan RKT; - Penyusunan KU-APBK; - Penyusunan PPAS; - Penyusunan PPAS Perubahan; - Penyusunan KU-APBK Perubahan; - Penyusunan

Dokumen

Pembangunan

Rencana

Investasi

Terpadu

Infrastruktur

dan

Jangka

Rencana Menengah

(RPI2JM) Kabupaten; - Penyusunan Rencana Strategis

Pembangunan Pemukiman dan

Infrastruktur Perkotaan (SPPIP); - Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menegah (PWTJM) - Review RPJMK Tahun 2014-2019; dan - Evaluasi RPJMK Tahun 2014-2019. 11. Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi,

dengan

fokus

kegiatan: - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah; - Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat; - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan - Promosi Potensi Ekonomi Daerah 12. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan fokus kegiatan: - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya; - Koordinasi,

Monitoring,

dan

Evaluasi

Program

PNPM

dan

Pembangunan Gampong; - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; - Koordinasi dan Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH); - Koordinasi Penyusunan LP2KD; - Koordinasi Pelaksanaan Program MDG’s; dan


V-3

- Publikasi Informasi Potensi Desa. 13. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan fokus kegiatan: - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.


V-4

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Pidie Jaya

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.05.15

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tataruang Wilayah Sosialisasi Qanun RTRW

1.06.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Adm Keuangan Penyediaan ATK Penyediaan

Tingkat ketersedian dokumen RTRW dan Sosialisasi Jumlah dokumen RTRW yang Tersusun Tingkat sosialisasi RTRW Prosentase Terlaksananya pelayanan Adm. Kantor Prosentase terlaksana kegiatan Adm. Surat Menyurat Jumlah jasa Kom., Air, dan Listrik yang per bulan Jumlah THL yang tersedia Jumlah jasa Adm Keuangan yang tersedia Prosentase ketersediaan ATK Prosentase


Data Capaian pada Tahun Awal Rencana

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan) 2014 target (8)

2015 Rp (9)

target (10)

2016

Rp (11)

target (12)

2017 Rp (13)

target (14)

2018 Rp (15)

target (16)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK

2019

Rp (17)

target (18)

Rp (19)

target (20)

Rp (21)

Unit Penanggung Jawab

(22) P2SP

-

1 Dok

-

-

103,7

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

P2SP

150

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

P2SP

Sekretariat

99%

100%

9

100%

10

100%

10

100%

12

100%

14

100%

15

100%

Sekretariat

12 Bulan

12 Bulan

162

12 Bulan

165

12 Bulan

170

12 Bulan

175

12 Bulan

180

12 Bulan

185

12 Bulan

Sekretariat

26 THL

26 THL

193

27 THL

200

27 THL

200

27 THL

200

27 THL

200

28 THL

210

28 THL

Sekretariat

8 Org

8 Org

37,2

8 Org

8 Org

Sekretariat

98%

98%

103,6

98%

103,6

98%

103,6

98%

105

98%

105

98%

105

98%

Sekretariat

85%

90%

46

95%

46

95%

46

95%

46

95%

46

95%

46

95%

Sekretariat

38

8 Org

V-5

38

8 Org

38

8 Org

38

8 Org

38

Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UndangUndangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat kooridinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat kooridinasi dan konsultasi Dalam Daerah

1.06.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional

1.06.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

ketersediaanya Barang Cetakan dan Penggandaaan Prosentase Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah Tema Buku yang tersedia Jumlah Nasi dan Kue yang Tersedia Tingkat koordinasi dalam daerah yang terlaksana Tingkat koordinasi Luar daerah yang terlaksana

95%

20 Tema

100%

40 Tema

81,9

100%

90

100%

90

100%

90

100%

90

100%

90

100%

Sekretariat

5

40 Tema

10

40 Tema

10

40 Tema

10

40 Tema

10

40 Tema

10

40 Tema

Sekretariat

13.700 Porsi

14.200 Porsi

228

14.200 Porsi

250

14.200 Porsi

250

14.200 Porsi

250

14.200 Porsi

250

14.200 Porsi

250

14.200 Porsi

Sekretariat

95%

100%

260

100%

260

100%

280

100%

280

100%

280

100%

300

100%

Sekretariat

100%

100%

10

100%

10

100%

10

100%

10

100%

10

100%

10

100%

Sekretariat

Tingkat sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia Prosentase Perlengkapan Gedung Ktr yang tersedia Prosentanse pemeliharaan yang dilakukan Prosentase Pemeliharaan Kenderaan yang dilakukan

Sekretariat

100%

100%

55,7

95%

100%

124,9

100%

100%

82,8

100%

250

100%

250

100%

95

100%

100

100%

50

100%

50

100%

150

100%

150

100%

150

100%

Sekretariat

100%

100

100%

100

100%

100

100%

Sekretariat

100%

60

100%

60

100%

80

100%

Sekretariat

Tingkat Disiplinan Aparatur Jumlah Stelan Pakaian Dinas yang tersedia


Sekretariat 68 Stelan

70 Stel

35,5

-

-

75 Stel

V-6

40

-

-

-

-

75 Stel

50

228 Stel

Sekretariat

Perlengkapannya

1.06.05

1.06.06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur yang dilatih

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Keikutsertaan Bintek

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Renstra SKPK

1.06.15

Tingkat Terlaksananya Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Badan Jumlah Dokumen Renstra yang Tersusun

Program Pengembangan Data/Informasi

Jumlah dokumen data/informasi yang tersedia

Pengembangan Database Pembangunan Daerah

Jumlah Buku database yang tersusun

Operasional GIS Penyusunan Pidie Jaya Dalam Angka Penyusunan IKK Penyusunan IPM Publikasi Data/ Informasi Pembangunan Daerah Melalui IT Operasional PUSDATIN

Sekretariat

15 Bintek

15 Bintek

35

15 Bintek

35

15 Bintek

35

15 Bintek

35

15 Bintek

35

15 Bintek

-

1 Dok

10,2

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

Sekretariat

20

2 Dok

Sekretariat

P2EP/P2EK

1 Buku

100%

100%

122

100%

-

50 Ctk

7,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 Ctk

3,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 Ctk

3,7

-

-

-

-

-

-

-

-

Prosentase kegiatan publikasi info yang dilakukan

100%

100%

28

100%

30

100%

30

100%

35

100%

35

100%

Prosentase pelaksanaan

-

100%

100,3

100%

110

100%

110

100%

110

100%

110

100%


15 Bintek

Sekretariat

1 Buku

Prosentase pelaksanaan Operasional GIS Jumlah Buku PJDA yang dicetak Jumlah Buku IKK yang dicetak Jumlah Buku IPM yang dicetak

35

1 Buku

1 Buku

122

100%

V-7

1 Buku

130

100%

1 Buku

130

100%

1 Buku

130

6 Buku

P2EP

100%

P2EP

-

50 Ctk

P2EP

-

-

50 Ctk

P2EP

-

-

50 Ctk

P2EP

40

100%

P2EP

120

100%

P2EP

100%

130

Penyusunan Profil Pidie Jaya Publikasi Data Statistik Daerah

1.06.16

1 Buku

1 Buku

-

-

28

-

1 Buku

32

1 Buku

32

1 Buku

35

1 Buku

40

1 Buku

40

6 Buku

P2EK

150 ctk

20

150 ctk

20

150 ctk

25

150 ctk

25

150 ctk

25

150 ctk

P2EP

Program Kerja Sama Pembangunan

Tingkat ketersediaan laporan kegiatan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Khusus

Tingkat koodinasi kegiatan OTSUS yang dilakukan

90%

100%

24

100%

30

100%

40

100%

40

100%

40

100%

40

100%

P2EK

Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah

Tingkat koodinasi Percepatan Pembangunan Daerah yang dilakukan

95%

100%

298

100%

300

100%

300

100%

350

100%

350

100%

350

100%

P2SP

Tingkaat Fasilitasi RM yang dilakukan

100%

100%

38

100%

40

100%

40

100%

40

100%

40

100%

40

100%

P2EK

Jumlah Buku yang tersusun

1 Buku

1 Buku

29

1 Buku

30

1 Buku

35

1 Buku

35

1 Buku

40

1 Buku

40

6 Buku

P2EK

Fasilitasi Regional Managemen (RM) Penyusunan Perkembangan Pembangunan Daerah

1.06.20

Operasional PUSDATIN Jumlah Buku Pidie Jaya yang Tersusun Jumlah Buku Statistik daerah yang dicetak

P2EK/P2SP

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Prosentase Aparatur yg dilatih, P3A yg dibina, dan penguatan PPSP/AMPL

Pembinaan Penguatan Kelembagaan SDA

Prosentase P3A yg dibina dan penguatan kelembagaan SDA

90%

100%

298

100%

157

100%

Jumlah Paket DED yang tersedia

1 Dok

4 Paket

1.647

3 Paket

1.500

3 Paket

Operasional Pelaksanaan Program PPSP, Air Minum, dan


P2SP/P2EP

V-8

100%

1.500

-

100%

200

-

100%

200

-

200

100%

P2SP

-

P2SP

AMPL Peningkatan Kemampuan Teknis Penguasaan Teknologi dan Informasi Aparat Perencana

1.06.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMK Sosialisasi RPJMK Penyusunan RKPK Penyelenggaraan Musrenbang RKPK Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RKT Penyusunan KU-APBK Penyusunan PPAS Penyusunan PPAS-P Penyusunan

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan

Prosentase ketersedian dokumen perencanaan daerah Jumlah Dokumen RPJMK yang tersusun Tingkat Sosialisasi RPJMK yang dilakukan Jumlah Dokumen RKPK yang tersusun Jumlah Musrenbang yang Terlaksana Tingkat Monev yang dilaksanakan Jumlah Dokumen RKT yang Tersusun Jumlah Dokumen KUAPBK yang Tersusun Jumlah Dokumen PPAS yang Tersusun Jumlah Dokumen PPAS-P yang Tersusun Jumlah


1 Kali

1 Kali

40,9

1 Kali

50

1 Kali

50

1 Kali

50

1 Kali

50

1 Kali

50

6 kali

P2EP

Sekretariat/ P2SP/P2EP/ P2EK

-

1 Dok

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Kali

1 Kali

235

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

15

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

138

1 Kali

1 Dok

145

100%

1 Kali

1 Dok

150

100%

1 Kali

1 Dok

150

-

1 Dok

170

100%

1 Kali

170

100%

2 Dok

Sekretariat

-

Sekretariat

6 Dok

Sekretariat

6 kali

Sekretariat

100%

P2EP

100%

95%

1 Dok

1 Dok

12

1 Dok

12

1 Dok

15

1 Dok

15

1 Dok

17

1 Dok

17

6 Dok

Sekretariat

1 Dok

1 Dok

35

1 Dok

35

1 Dok

40

1 Dok

40

1 Dok

45

1 Dok

50

6 Dok

Sekretariat

1 Dok

1 Dok

35

1 Dok

35

1 Dok

40

1 Dok

40

1 Dok

45

1 Dok

50

6 Dok

Sekretariat

1 Dok

1 Dok

12

1 Dok

12

1 Dok

15

1 Dok

15

1 Dok

17

1 Dok

17

6 Dok

Sekretariat

1

1

12

1

12

1

15

1

15

1

17

1

17

6

Sekretariat

V-9

100%

1 Kali

350

KUA -P

Penyusunan RPI2JM Kabupaten Penyusunan Rencana SPPIP Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah (PWTJM) Review RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 - 2019 Evaluasi RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 – 2019

1.06.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Promosi Potensi Pembangunan Ekonomi Daerah

1.06.23

Program

Dokumen KUAP yang Tersusun Jumlah Dokumen RP2IJM yg Tersusun Jumlah Dokumen Rencana SPPIP yang Tersedia Jumlah Dokumen PWTJM yg Tersusun Jumlah Dokuemn RPJMK yang direview Jumlah Laporan Evaluasi RPJMK yang tersedia Tingkat pelaksanaan koordinasi P2EK Jumlah Buku PDRB yang dicetak Jumlah Buku yang tersusun Tingkat Koordinasi Ekonomi yang dilaksanakan Jumlah keikutsertaan kegiatan Expo yang dalam daerah dan luar daerah

Dok

Dok

Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

1 Lap

1 Lap

76

1 Dok

Dok

50

1 Dok

1 Dok

50

1 Dok

75

-

1 Lap

1 Dok

1 Dok

Dok

50

1 Dok

-

1 Dok

Dok

50

1 Dok

1 Dok

Dok

50

1 Dok

6 Dok

P2SP

6 Dok

P2SP

-

-

-

-

-

-

-

-

P2EK

170

-

-

-

-

-

-

1 Dok

Sekretariat

6 Lap

P2EP

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

P2EK 20 Ctk

20 Ctk

1,7

20 Ctk

1 Buku

2 Buku

100

1 Buku

100

1 Buku

150

1 Buku

150

1 Buku

150

1 Buku

95%

100%

58

100%

60

100%

60

100%

65

100%

65

100%

2 Kali

2 kali

44

2 Kali

2

45

20 Ctk

1 Kali

Tingkat


Dok

2

80

20 Ctk

1 Kali

2

50

20 Ctk

1 Kali

2

55

20 Ctk

2 kali

20 Ctk

P2EK

170

7 Buku

P2EK

70

100%

P2EK

3

60

9 Kali

P2EK

P2KSDM

V-10

Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Tingkat Kooridnasi yang dilaksanakan

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program PMPM dan Pembangunan Gampong

Tingkat Koodinasi PNPM yang dilaksanakan

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tingkat Koordinasi yang Kemiskinan yang dilaksanakan

Koordinasi dan Fasilitasi Program PKH

Tingkat Koordinasi PKH yang dilaksanakan

Koordinasi Penyusunan LP2KD

Tingkat Koordinasi Peys. LP2KD yang dilaksanakan

Koordinasi Pelaksanaan Program MDG’s

Tingkat Koodinasi keg. MDG yg dilaksanakan

Publikasi Informasi Potensi Desa

Tingkat fasilitasi keg. MP3KI/Quick Win yg dilaksanakan Jumlah Buku Podes yang dicetak

Program Perencanaan Prasarana

Tingkat pelaksanaan koordinasi

Penunjang Administrasi Kegiatan MP3KI dan Quick Win

1.06.24

pelaksanaan koordinasi P2KSDM


98%

100%

110

95%

100%

95%

100%

95%

100%

-

100%

95%

100%

14

95%

100%

104

-

20 Ctk

26

47

44

100%

110

100%

110

100%

115

100%

115

100%

30

100%

-

-

-

-

-

100%

50

100%

50

100%

50

100%

55

100%

45

100%

45

100%

50

100%

50

100%

3

100%

100%

-

100%

100%

14

-

-

85

100%

85

-

-

-

-

100%

-

-

100%

90

100%

100

20 Ctk

3,5

-

P2KSDM

120

100%

-

100%

P2KSDM

100%

60

100%

P2KSDM

100%

55

100%

P2KSDM

-

100%

-

-

100%

-

100%

-

100%

100%

100

100%

20 Ctk

3,7

60 Ctk

P2KSDM

P2KSDM

P2KSDM

P2KSDM

P2SP

V-11

Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA

P2SP

Tingkat Koordinasi Sarpras yang dilaksanakan


P2SP 95%

100%

30

100%

40

100%

V-12

40

100%

50

100%

50

100%

60

100%

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMK PIDIE JAYA TAHUN 2014 s.d 2019 Penggunaan indikator kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya.

Indikator

kinerja secara langsung menunjukkan cita-cita yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMK dapat dilihat dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:


VI-1

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019

No.

Indikator

(1)

(2)

1.

2.

Target Capaian Per Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

2019

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersedianya Dokumen RTRW dan Sosialisasinya 1.1

Jumlah dokumen RTRW yang Tersusun

-

1 Dok

-

-

-

-

-

1.2

Terlaksananya sosialisasi RTRW

-

-

100%

-

-

-

-

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

Tingkat Terlaksananya Ketatausahaan Badan 2.1 2.2

Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Tingkat sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

2.3

Tingkat disiplin aparatur

2.4

Jumlah aparatur yang dilatih Tingkat terlaksananya capaian kinerja dan keuangan badan

2.5 3.

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMK (3)

Jumlah Dokumen Data/Informasi yang Tersedia 3.1

Jumlah Buku database yang tersusun

3.2

Prosentase pelaksanaan Operasional GIS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.3

Jumlah Buku PJDA yang dicetak

-

50 Cetakan

-

-

-

-

-

3.4

Jumlah Buku IKK yang dicetak

-

50 Cetakan

-

-

-

-

-

3.5

Jumlah Buku IPM yang dicetak Prosentase kegiatan publikasi info yang dilakukan Prosentase pelaksanaan Operasional PUSDATIN

-

50 Cetakan

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.7

Jumlah Buku Pidie Jaya yang Tersusun

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

3.8

Jumlah Buku Statistik daerah yang dicetak

-

-

150 Cetakan

150 Cetakan

150 Cetakan

150 Cetakan

150 Cetakan

3.6 3.6


VI-2

Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMK (10)

4.

Tingkat Ketersediaan Laporan Kegiatan 4.1 4.2

5.

6.

Tingkat koodinasi kegiatan OTSUS yang dilakukan Tingkat koodinasi Percepatan Pembangunan Daerah yang dilakukan

4.3

Tingkaat Fasilitasi RM yang dilakukan

4.4


Prosentase Aparatur yg dilatih, P3A yg dibina, dan penguatan PPSP/AMPL Prosentase P3A yg dibina dan penguatan 5.1 kelembagaan SDA

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.2

Jumlah Paket DED yang tersedia

1 Dok

4 Paket

3 Paket

3 Paket

-

-

-

5.3

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

-

1 Dok

-

-

-

-

1 Dok

Prosentase ketersedian dokumen perencanaan daerah 5.1 Jumlah Dokumen RPJMK yang tersusun 5.2

Tingkat Sosialisasi RPJMK yang dilakukan

-

-

100%

-

-

5.3

Jumlah Dokumen RKPK yang tersusun

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1

5.4

Jumlah Musrenbang yang Terlaksana

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1

5.5

Tingkat Monev yang dilaksanakan

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

5.6

Jumlah Dokumen RKT yang Tersusun

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5.7

Jumlah Dokumen KU-APBK yang Tersusun

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5.8

Jumlah Dokumen PPAS yang Tersusun

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5.9

Jumlah Dokumen PPAS-P yang Tersusun

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5.10

Jumlah Dokumen KUA-P yang Tersusun

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5.11

Jumlah Dokumen RP2IJM yg Tersusun

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5.12

Jumlah Dokumen Rencana SPPIP yang Tersedia

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5.13

Jumlah Dokumen PWTJM yg Tersusun

-

-

1 Dok

-

-

-

-

5.14

Jumlah Dokuemn RPJMK yang direview

-

-

-

1 Dok

-

-

-


VI-3

-

Dok

1 Dok

Kali

1 Kali

5.15 6.

7.

8.

Jumlah Laporan Evaluasi RPJMK yang tersedia

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

20 Cetakan

20 Cetakan

20 Ctk

20 Ctk

20 Ctk

20 Ctk

20 Ctk

1 Buku

2 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Kali

2 kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

2 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Tingkat Pelaksanaan Koordinasi P2EK 6.1

Jumlah Buku PDRB yang dicetak

6.2


6.3

Tingkat Koordinasi Ekonomi yang dilaksanakan

6.4

Jumlah keikutsertaan kegiatan Expo yang dalam daerah dan luar daerah

Tingkat pelaksanaan koordinasi P2KSDM 7.1

Tingkat Kooridnasi yang dilaksanakan

98%

100%

7.2

Tingkat Koodinasi PNPM yang dilaksanakan

95%

100%

7.3

Tingkat Koordinasi yang Kemiskinan yang dilaksanakan

7.4

Tingkat Koordinasi PKH yang dilaksanakan

7.5

Tingkat Koordinasi Peys. LP2KD yang dilaksanakan

7.6

Tingkat Koodinasi keg. MDG yg dilaksanakan

7.7

Tingkat fasilitasi keg. MP3KI/Quick Win yg dilaksanakan

7.8

Jumlah Buku Podes yang dicetak

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

-

-

-

-

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

20 Cetakan

-

95%

100%

95%

-

20 Cetakan

-

20 Cetakan

Tingkat pelaksanaan koordinasi P2SP 8.1

Tingkat Koordinasi Sarpras yang dilaksanakan


100%

100%

VI-4

100%

100%

100%


VI-5

BAB VII PENUTUP Selaku lembaga teknis atau SKPK yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dituntut untuk berperan aktif dalam pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda

memiliki

peran

besar

dalam

menentukan

kebijakan dan arah pembangunan sesuai dengan RPJMK Pidie Jaya 2014 s.d 2019 yang memuat Visi dan Misi Bupati terpilih. Membuat dokumen perencanaan yang Dengan fungsinya yang strategis tersebut, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya terus berupaya membangun koordinasi antar sektor guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Menyiapkan dokumen perencanaan

daerah

yang

berkualitas

serta

aspiratif

terhadap

kebutuhan masyarakat. Bagaimana mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Dengan 3 (tiga) fungsi perencanaan utama yang meliputi bidang: Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

(P2EK),

Perencanaan

Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia (P2KSDM), Perencanaan Pembangunan Sarana

dan Prasarana (P2SP), serta

ditambah dengan 1 fungsi atau bidang Pengedalian Penelitian dan Evaluasi

Pembangunan

(P2EP)

dan

Sekretariat,

maka

Bappeda

mengawal proses pembangunan dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan proses pelaksanaan pembangunan. Di samping tugas dan fungsi mengawal dan mengendalikan proses

pembangunan,

Bappeda

juga

bertanggungjawab

untuk

menyiapkan dokumen-dokumen penting perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPK, RPJMK, RKPK, RTRW, KU-APBK dan PPAS sebagai dokumen dasar disamping dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lintas sektor. Sesuai dengan 6 (enam) Misi penting yang diemban pada tahun 2014 s.d 2019 yaitu; (1) Menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas,

(2)

Menyediakan

data

dan

informasi

pembangunan yang akurat, (3) Melaksanakan RENSTRA-Bappeda Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019

perencanaan

evaluasi

rencana VII-1

pembangunan daerah yang akuntabel, (4) Melaksanakan pembangunan

kajian/studi

secara analitis dan menyusun Rencana Aksi Daerah

(RAD) sesuai kebutuhan, (5) Melakukan perencanaan

secara

terpadu,

(6)

sosialisai

dan

Melaksanakan

Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang akuntabel.

koordinasi

penatausahaan

Dengan enam misi

tersebut maka harapan dan cita-cita yang menjadi Visi Bappeda 5 (lima) tahun yaitu “Menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan perencanaan yang lebih berkualitas” InsyaAllah dapat terwujud. Semua

tugas

dan

fungsi

yang

menjadi

kewenangan

dan

tanggungjawab Bappeda serta langkah-langkah strategis yang menjadi cita-cita dan harapan yang dilakukan Bappeda selama 5 (lima) tahun telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Tahun 2014 s.d 2019 ini. Semoga Renstra Bappeda dapat menjadi pedoman internal dalam proses perencanaan daerah yang dapat dipedomani oleh masing-masing

bidang

perencanaan.

Serta

Renstra

Bappeda

diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga teknis lainnya dalam menyusun perencanaan sektoral sesuai tugas dan fungsinya masingmasing.


VII-2

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA (RENSTRA) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN

Recommend Documents