RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA TAHUN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA TAHUN 2010-2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Painan, 2013

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum. Berdasarkan

Peraturan

Perundangan

diatas

maka setiap SKPD

(Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah) Bappeda diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2010 – 2015 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Pesisir Selatan Periode 2010 – 2015 guna Mendukung Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas yang sangat Strategis antara lain, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Bidang Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana dan Bidang Ekonomi dan Bidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Kerjasama Wilayah, guna mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemrintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1


3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 . 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 yaitu :  Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya

untuk

menentukan

prioritas-prioritas

dibidang

perencanaan

pembangunan Periode 2010 – 2015.  Merumuskan visi, misi dan tujuan strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas

dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.  Mempermudah melakukan pengendalian serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi program dan kegiatan baik internal maupun eksternal.  Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan

kualitas perencanaan

pembangunan. 2


b. Tujuan  Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  Mengembangkan pola pikir, sikap dan prilaku yang berorientasi pada pembangunan masa depan.  Memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015. BAB I

Pendahuluan Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II

Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaahan Visi, Misi dan Program Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Cara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

3


BAB IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan.

Bab V

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Bab VI

Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB VII

Penutup

4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dalam menyelenggarakan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi Sebagai berikut : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Penyusunan Program Kegiatan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana dan Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Kerjasama Wilayah 3. Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4. Pengelolaan Administrasi Umum, meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan.

Sesuai PERDA Nomor 12 tahun 2010 ditugaskan bahwa untuk melaksanakan fungsinya, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, meliputi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Bidang Sosial dan Budaya, meliputi : a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan b. Sub Bidang Pemerintahan Umum 4. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi : a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana b. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman 5. Bidang Ekonomi meliputi :

1


a. Sub Bidang Perekonomian, Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan BUMD b. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 6. Bidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Kerjasama Wilayah meliputi : a. Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi b. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN PESISIR SELATAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2010

2


2.2. Sumber Daya SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda di dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari : Tabel. 2.1 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 PEGAWAI

POSISI PER 31/9/2010

Pejabat Struktural: Eselon IIb Eselon IIIa Eselon IIIb Eselon IVb Staf PNS

1 1 4 11 30

JUMLAH

47

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :  Gedung kantor yang terdiri dari

: Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas

pendukungnya meja dan kursi rapat yang dapat menampung 100 orang. Dapat digunakan untuk rapat-rapat skala menengah maupun untuk pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya

yang memadai dan representative untuk

mendukung kelancaran operasional Bappeda.  Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti: -

Mobiler

-

Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan

-

Fasilitas Telekomunikasi

-

Dan lain-lain

 Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional. -

Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit 3


-

Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda a. Sekretaria 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pelaksanaan Musrenbang Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi

proses penggalian gagasan,

penyelarasan kepentingan dan kebutuhan pembangunan pada masing – masing

tingkatan

prioritas

kebutuhan

perencanaan

mulai

pemerintahan serta Menampung masyarakat yang diperoleh pada

tingkat

dan menetapkan

melalui

nagari, kecamatan

musyawarah

dan kabupaten.

Pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ini dimulai dari tingkat kampung sampai kabupaten dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 480 kampung, 186 nagari serta 12 kecamatan. Musrenbang ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Peranan Bappeda dalam musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat kampung sampai kecamatan, lebih dititikberatkan sebagai fasilitator dan narasumber. Sedangkan dalam Musrenbang Kabupaten, Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan berperan sebagai fasilitator dan pelaksana/penyelenggara. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Pesisir Selatan

berupa rekapitulasi usulan program/kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.  Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan ini berkaitan dengan penyusunan Rancangan Anganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan tahun berjalan dan RAPBD tahun berikutnys dengan tujuan untuk mendapatkan rumusan dan kesepakatan. Sebelum sampai tahap penyusunan RAPBD, pihak legislatif dan 4


eksekutif membuat kesepakatan yang dikenal dengan istilah

Nota

Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya KUA dan PPAS RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan, serta KUA dan PPAS Perubahan.  Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan penyusunan draft RKPD untuk selanjutnya disempurnakan dengan masukan-masukan dari masyarakat melalui hasil musrenbang dari nagari, Kecamatan dan kampung, stakeholders, Forum SKPD serta sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Propinsi. Hasil penyempurnaan tersebut merupakan RKPD final yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renja SKPD dan penyusunan RAPBD bagi TAPD. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Selatan.  Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan, terintegrasi, dan terjadinya sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah. adapun sassaran dari kegiatan ini yaitu

agar

terwujudnya mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah, serta adanya konsep perencanaan yang matang, akurat berkelanjutan berwawasan lingkungan dan berorientasi Good Governace. Hasil/keluaran dari kegiatan ini berupa buku Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Bidang Ekonomi 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi

5


Kegiatan ini bertujuan untuk

mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan

pembangunan yang berada dalam lingkup pembangunan ekonomi, seperti : penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian, ketaha pangan, kelautan dan perikanan, perindustrian serta beberapa sektor lainnya. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksana dan terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi yang meliputi SKPD dan Kecamatan serta terlaksananya konsultasi tingkat Propinsi maupun tingkat pusat, yang diharapkan dalam bentuk laporan koordinasi

2. Program Kerjasama Pembangunan 

Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (P3DT) Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mengkoordinir

pembangunan

bagi

kampung/nagari yang masih tergolong daerah tertinggal. Koordinasi dilakukan dengan dinas (SKPD) terkait yang sangat berperan dalam mengentaskan ketertinggalan suatu daerah seperti pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, energi, pertanian serta melakukan konsultasi dan koordinasi baik ke Pemerintah Propinsi maupun ke Pemerintah Pusat, yakni dengan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Hasil/keluaran dari kegiatan ini dirangkum dalam bentuk laporan koordinasi.

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi daerah-daerah tertinggal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan permasalahan yang menyebabkan ketertinggalan serta kebijakan dan langkahlangkah yang perlu ditempuh untuk mengatasi agar bagaimana untuk bisa keluar dari ketertinggalan tersebut. Kegiatan

ini melahirkan buku Profil

Daerah Tertinggal Kabupaten Pesisir Selatan.

6


c. Bidang Sosial dan Budaya 1. Program Perencanaan Sosial Budaya 

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya Kegiatan ini bertujuan untuk


pembangunan yang berada dalam lingkup sosial budaya, seperti : pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, tenaga kerja, sosial, Kesbang Linmas, kepegawaian, statistik serta beberapa sektor lainnya. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksana dan terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi 15 SKPD dan 15 Kecamatan serta terlaksananya konsultansi tingkat Propinsi maupun tingkat pusat dan dirangkum dalam bentuk laporan koordinasi.  Pendamping Program Paket P2KP Kegiatan ini merupakan kegiatan pengiring dari Program Pemerintah Pusat (Kementrian PU) dan merupakan sharing dana. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan terutama untuk daerah perkotaan (Kecamatan IV Jurai) serta berkurangnya beban hidup penduduk miskin di daerah perkotaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat – rapat antara masyarakat, konsultan dan pemerintah yang tergabung dalam pokja (kelompok kerja) dalam rangka menyukseskan keberhasilan program P2KP. Hasil/keluaran kegiatan ini adalah terbangunnya tridaya melalui penggunaan dana program Paket P2KP untuk 4 nagari di Kecamatan IV Jurai.  Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Kegiatan ini dilaksanakan untuk penunjang demi keberhasilan Program PKH. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang administrasi program PKH dalam membantu masyarakat miskin di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Program PKH ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada RTSM (rumah tangga sangat miskin) dengan imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya sekurang-kurangnya pendidikan dasar sembilan tahun, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan 7


gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi PKH tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat.  Penunjang Program Pembangunan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang administrasi program Pamsimas, dimana tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota

( peri urban ) yang mendapat akses

terhadap layanan air minum dan sanitasi yang sehat (improved), yang pada akhirnya terwujud kehidupan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi program pamsimas tahun 2011 di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Koordinasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan ini bertujuan menyusun buku putih sanitasi (BPS) dan strategi sanitasi kabupaten (SSK), dimana BPS merupakan kondisi terkini (potret) tentang sanitasi di kabupaten Pesisir Selatan sedang SSK merupakan strategi untuk menanggulangi masalah sanitasi yang tercantum dalam BPS. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya buku sanitasi yaitu Buku Putih dan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan.

d. Bidang Fisik dan Prasarana 1. Program Pengembangan Data / Informasi 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, RPJPD dan RTRW Kab. Pesisir

Selatan Kegiatan ini dilaksanakan agar adanya kajian terhadap

lingkungan hidup dan implementasinya terhadap

dokumen perencanaan

pembangunan seperti RPJMD, RPJPD dan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah dalam bentuk buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, RPJPD dan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan.

8


2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan / diatur oleh aturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaannya mengacu kepada Permendagri

Nomor

54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima ) tahun ke depan. Dengan selesainya dokumen ini berarti tersedianya acuan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.  Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan ini dilaksanakan agar adanya legalitas dan payung hukum yang jelas terhadap dokumen perencanaan spasial daerah. Selain itu Perda ini juga memperkuat kedudukan dokumen RTRW sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 20 tahun kedepan. Hasil/keluaran dari kegiatan ini berupa buku Ranperda RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah  Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Kegiatan ini bertujuan untuk


pembangunan yang berada dalam lingkup Prasarana Wilayah, seperti : pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, irigasi serta beberapa sektor lainnya. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksana dan terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan fisik dan

9


prasarana serta terlaksananya konsultansi tingkat Propinsi maupun tingkat pusat dan dibukukan dalam bentuk laporan koordinasi.  Pendamping Water Irrigation System Management Programme (WISMP) Kegiatan ini adalah kegiatan untuk pemberdayaan Persatuan Petani Pemakai Air (P3A) terutama dari segi adminitrasi dan pemeliharaan ringan irigasi desa. Pendamping ini merupakan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap dana Loan. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terkoordinirnya

pelaksanaan

kegiatan

WISMP

dan

terlaksananya

pemberdayaan terhadap P3A. 5. Program Perencanaan Tata Ruang  Penunjang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Painan Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari RTRW Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2010-2030. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan

perencanaan spasial / keruangan di Kota Painan yang lebih terarah sesuai dengan peruntukkannya. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan detail tata ruang Kota Painan.  Pembuatan Bilboard, Booklet dan Leaflet RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 Kegiatan dilaksanakan untuk menujang penyusunan dokumen

RTRW

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 berupa penyediaan informasi yang lebih jelas dan akurat tentang RTRW

Kabupaten Pesisir

Selatan.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya media informasi yang berisikan tentang RTRW Kabupetan Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. e. Bidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Kerjasama Wilayah Perbatasan 1.

Program Pengembangan Data / Informasi • Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan merupakan kegiatan up date data dari seluruh bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, keuangan, budaya, 10


fisik prasarana, agama, demografi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana data ini sangat berguna untuk pedoman dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Hasil dari kegiatan adalah data statistik dalam bentuk buku Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA), Indikator Kesra, dan buku PDRB Kabupaten Pesisir Selatan. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengambangan Pelayanan SKPD Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kabupaten, Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi tantangan sebagai berikut : 1. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 2. Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan 3. Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi 4. Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan 5. Peningatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan. Ke depan diharapkan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tenaga fungsional di bidang perencanaan yang akan berperan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

11


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Bappeda, yaitu sebagai berikut : 1.

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan.

2.

Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.

3.

Masih kurangnya kesempatan aparatur dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas data yang dibutuhkan untuk perencanaan. 5.

Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

6. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan instansi terkait. 7.

3.2

Belum adanya Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG SEJAHTERA”. MISI: 1. Melanjutkan

mengembangkan

perekonomian

lokal

dan

pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu; 2. Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas yang siap menghadapi tantangan dunia global;

1


3. Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih periode 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama seluruh SKPD akan melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya (misi) tersebut adalah revitalisasi prinsip-prinsip

kepemerintahan

yang

baik

serta

meningkatkan

kapasitas

kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut, Bappeda sebagai lembaga perencana daerah akan berperan serta dalam menciptakan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dalam mendukung tercapainya sistem pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala, antara lain : 1. Belum sinerginya proses perencanaan pembangunan daerah antara pendekatan politik dengan pendekatan teknokratik; 2. Dokumen perencanaan yang disusun belum berdasarkan ketersediaan anggaran, sehingga perencanaan yang disusun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan; 3. Adanya ego sektoral yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi. Persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya; 4. Adanya anggapan bahwa dokumen perencanaan yang disusun kurang mengakomodir kebutuhan stakeholder yang sebenarnya; 5. Proses perencanaan teknokratik dianggap tidak didukung oleh data dan informasi yang akurat, sehingga proyeksi arah pembangunan masih diragukan; 6. Masih terdapat kesulitan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan alokasi penganggarannya; 7. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan. Hal ini mengakibatkan dokumen perencanaan hanya bersifat statis yang kurang optimal dalam mengawal dan mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2


Kendala-kendala di atas akan dicoba untuk diminimalisir pada Renstra Bappeda periode 2010-2015. Dalam pelaksanaannya, Bappeda memiliki beberapa kekuatan, antara lain : 1. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan saat ini memiliki 47 (empat puluh tujuh) staf dengan 15 % staf telah memiliki kualifikasi pendidikan magister. Kondisi ini termasuk salah satu tertinggi dibandingkan dengan SKPD lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain aparatur yang telah memiliki kualifikasi tingkat pendidikan yang cukup, dari kalangan masyarakat juga telah banyak berperan aktif dalam penyusunan dokumen perencanaan. 2. Pembiayaan Melalui berbagai sumber dana yang diprediksi akan diperoleh untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang perencanaan. 3. Dukungan kebijakan (Peraturan Perundang-Undangan) Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan mendukung pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Hal ini membantu Bappeda dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai koordinator perencana daerah. 4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Otonomi daerah dengan segala kewenangan yang diberikan merupakan kekuatan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik fisik dan sosial daerah. Kekuatan ini merupakan modal yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Ada 2 (dua) tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas, yaitu : terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui 4 kegiatan utama (business process, BP)

3


yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Kualitas rencana pembangunan dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat

pusat

(Renstra/Renja

Kementerian/Lembaga)

maupun

daerah

(RPJMD/RKPD/Renstra SKPD). Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2010-2014, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah: ”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara” Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk kedua tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: a. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:

4


1)

Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator): a. RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; b. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN; c. % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih; d. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN; e. Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014; f. Renja Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP.

2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari: a. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN; b. Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan. 3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP, diukur dari: a. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP; b. Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan. b. Sasaran Strategis dari tujuan kedua: “Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah Persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan

5


mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut : Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan: 1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja. 3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan

pembangunan

dan

perumusan

kebijakan

penyelesaian

permasalahan pembangunan. 4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai. 3.4

Penentuan Isu – isu Strategis Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, BAPPEDA dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut : 1. Optimalisasi pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan. 2. Optimalisasi sistem pendataan/informasi/data 3. Pemantapan peran Bappeda sebagai motivator, koordinator, komunikator serta administrator suatu perencanaan 4. Peningkatan jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas. 5. Penyusunan SOP dan SPM 6. Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK

6


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN A. VISI Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuen untuk diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dan tidak muluk-muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia. Sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, visi Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap konsisten dan sejalan dengan visi Kabupaten Pesisir Selatan. Berangkat dari pemahaman diatas maka visi Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Visi : Terwujudnya Perencanaan yang Sinergis, Aplikatif, dan Akuntabel. Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi

permasalahan daerah, terintegrasi secara

horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, Bappeda juga menginginkan menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya

1


berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sebagai

institusi

pemerintah yang ditugaskan dibidang

perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan nasional,

pelaksanaan

koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan

dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan. Guna mewujudkan visi Bappeda 2010-2015 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan

serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan sebagai berikut : B. Misi Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Bappeda sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Kualitas Perencana yang handal dan profesional dan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi.

2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang serasi dan seimbang dengan dukungan sumberdaya secara optimal. 3. Merumuskan KONSEP Perencanan yang matang, akurat, berkelanjutan (Suistanable), yang berorientasi “Good Governance”. 2


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD A. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas

pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan dari Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : 1.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan.

2.

Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai program dan mejamin keberlanjutan usaha perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

3.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumendokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.

4. Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders

dalam

rangka

menginventarisasi

permasalahan

untuk

Sasaran atau objektives organisasi merupakan bagian yang integral

dalam

proses

secara

melahirkan konsep pembangunan yang mantap. B. SASARAN

perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun

konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus 3


menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : 1.

Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.

Terbantunya

Bupati

dalam

merumuskan

kebijaksanaan

dibidang

Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 3.

Tersusunnya

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP),

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Pembangunan

Strategis (Renstra), Rencana Kerja

Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan

daerah. 4. Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5.

Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

yang

mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif 6. Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan. 7.

Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

-1

-2

-3

-4

Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan 1

1

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2011 2012 2013 2014 2015 targ target target target target et -5 -6 -7 -8 -9

Terlaksan a dan terkoordi nirnya unsur Rumah Tangga Pemerint ah Daerah dibidang Perencan aan Pembang unan Daerah. -

-

-

-

Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah Koordinasi Bidang Ekonomi Koordinasi Penanggula ngan Kemiskinan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5


-

-

-

Koordinasi perencanaa n penangana n perumahan Koordinasi PPSP Koord. Kab. Sehat Koord MDGs

1

1

Koord BKPRD

Koord - Daerah Tertinggal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Terbantu nya Bupati dalam merumus kan kebijaksa naan dibidang Perencan 2 aan Pembang unan Daerah berdasar kan Peratura n Perundan gundanga 6


n yang berlaku.

- LAKIP

1

1

1

1

1

1 - LKPJ

1

1

1

1

1

- TAPKIN Feasibility Study Dok 3 th - Kepala Daerah

1

1

1

1

1

1 1

- AMJ

- KLHS

2

Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai program dan mejamin keberlanjutan usaha perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

1

1

Tersusun nya Pembang unan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang 3 Wilayah (RTRW), Pembang unan Daerah Jangka Menenga h (RPJMD) Rencana Strategis 7


(Renstra) , Rencana Kerja Pembang unan Daerah (RKPD) untuk menentu kan arah pembang unan daerah. - RPJMD

1 1

- RKPD Sosialisasi Perenc. Pemb. Daerah

1

- RTRW

1

1

1

1

1

1

1 -

RDTR

1 1 1

Tersusun nya Rencana dan 4 Anggaran Pendapat an dan Belanja

1

1

1

1

1

8


Daerah. -

3

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumendokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.

KUA & PPAS

Tersedian ya dokumen perencan aan pembang unan daerah yang mengako modir kebutuha 5 n masyarak at (buttom up) sebagai aplikasi dari perencan aan partisipat if - Musrenbang

4

Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka menginventari sasi permasalahan

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tekoordi nirnya perencan aan Dinas, Badan, 6 Kantor, dan satuan organisas i lainnya dalam 9


untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.

lingkup pemerint ahan daerah, instansi vertikal dan kecamata n yang berada di daerah kabupate n Pesisir Selatan. - P2KP

1

- Pamsimas

1

1

1

1

1

- WISMP

1

1

1

1

1

- BPS & SSK

1

- MP PPSP

1

1

1

- KPDT Expo

1

- PKH

1

1

1

1

1

- Profil

1

1

1

1

1

Terkoordi nir dan tersedian ya data untuk kepentin gan 7 penyemp urnaan Perencan aan Pembang unan Daerah.

10


Daerah Profil - Daerah Tertinggal Buku - Peluang Investasi Rencana Aksi Pangan & Gizi

1

1

1

1

1

1

- monev

1

1

1

1

1

Data/infor masi Kebutuhan - untuk peny. Dok. Perencanaa n

1

1

1

1

1

-

Pelatihan GIS

1

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA 1) Strategi Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien. Perumusan dan Penetapan Strategi yaitu Teknik menginteraksikan faktorfaktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Penetapan Strategi dan Kebijakan merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan

penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi

persoalan.

11


Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi di dalam mewujudkan visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan, ditempuh dengan strategi yaitu : 1) Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas

stakeholders

lainnya

untuk

meningkatkan

kualitas

dokumen

perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan; 2) Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik; 3) Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat kepemimpinan dan teknis fungsional; 4) Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan. 2) Kebijakan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. 1) Melaksanakan

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

kerjasama

serta

melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif; 2) Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan; 3) Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklatdiklat; 4) Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan pelaporan.

12


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2010 – 2015 dikelompokkan dalam 4 Program serta kegiatan. Untuk dapat merumuskan program dan kegiatan secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masingmasing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal. Rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

1


Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Kabupaten Pesisir Selatan Data Capaian Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Satuan

Indikator Kinerja Program

pada Tahun Awal

(outcome) dan Kegiatan (output)

Perencanaan

SKPD 2011

(2010) 1

2

3

4

4

5

6

7

Unit Kerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)

2012

2013

2014

2015

Kondisi Kinerja pada

Penanggung

akhir periode Renstra

jawab

target

Rp

targe t

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 BAPPEDA

Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang

Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah

Pembangunan

Tangga Pemerintah Daerah dibidang

Lokasi

21 K ab. Pe s is ir Se l a ta n

PR OGRAM PERENCANAAN PEMBANG UNAN DAERAH

Perencanaan Pembangunan Daerah. - Koordinasi Bidang Sosial

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Tahun

Koordinasi Program Bidang Prasarana Wilayah

Tahun

- Terlaksananya Koordinasi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Tahun


dan Budaya - Koordinasi Bidang Prasarana

1

1

105,000

1

110,000

1

1

105,000

1

110,000

1

1

110,000 110,000

1

1

110,000

120,000 1

1

110,000

120,000 1

1

110,000

120,000

1

1

105,000

1

110,000

1

110,000

1

110,000

1

110,000

1

110,000

1

62,000

1

65,000

1

65,000

1

65,000

Bidang Sosial dan Budaya

Wilayah - Koordinasi Bidang Ekonomi


Bidang Prasarana Wilayah Bidang Ekonomi

- Koordinasi Penanggulangan

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tahun


Workshop Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kali

- Terlaksananya Workshop

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Tahun


Kemiskinan

1

1

62,000

-

1

55,000

-

1

60,000

1

25,000

Penanggulangan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

perencanaan penanganan perumahan

- Koordinasi PPSP

Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Permukiman Tahun

- Terlaksananya Koordinasi PPSP

-

1

60,000

1

70,000

1

70,000

- Koord MDGs

Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs

Tahun

- Terlaksananya Koord.

-

1

50,000

1

50,000

1

50,000

- Koordinasi Kabupaten Sehat

Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Tahun


-

1

60,000

1

60,000

1

60,000

1

75,000

1

75,000

(PPSP) Pencapaian Tujuan MDGs Kabupaten Sehat

PR OGRAM PERENCANAAN TATA RUANG - Koord BKPRD

Koordinasi Rapat-rapat BKPRD Kabupaten Pesisir

Tahun

- Terlaksananya Koord BKPRD

-

Tahun

- Terlaksananya Koord Daerah

1

1

85,000

1

57,000

1

70,000

1

70,000

1

75,000

1

86,000

1

100,000

1

120,000

PR OGRAM KERJASAMA PEMBANG UNAN - Koord Daerah Tertinggal

Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Terbantunya Bupati dalam merumuskan

Tertinggal

PR OGRAM PERENCANAAN PEMBANG UNAN DAERAH

kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. - LAKIP

Koordinasi Penyusunan LAKIP

Kali

- Tersusunnya LAKIP

1

Sosialisasi Tata Cara Penyusunan LAKIP

Kali

- Terlaksananya Sosialisasi Tata

-

1

65,000

1 1

75,000

1

100,000

1

120,000

1

120,000

51,000

Cara Penyusunan LAKIP - LKPJ

Koordinasi Penyusunan LKPJ

Kali

- Tersusunnya LKPJ

1

1

75,000

1

92,000

1

95,000

1

100,000

1

120,000

1

120,000

- TAPKIN

Koordinasi Penyusunan TAPKIN

Kali

- Tersusunnya TAPKIN

1

1

35,000

1

35,000

1

58,000

1

70,000

1

80,000

1

80,000

- Feasibility Study

Feasibiliti Study Jalan Kambang -Muara Labuah

Paket

- Tersusunnya dok. Feasibility

-

- Dok 3 th Kepala Daerah

Koordinasi Penyusunan Buku 3 Tahun Kepemimpinan Bupati Kali

- Tersusunnya Dok 3 th Kepala

dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2013

Daerah

1

200,000

Study Jl. Kambang - Muara Labuh -

1

60,000

2


Data Capaian Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Satuan

Indikator Kinerja Program

pada Tahun Awal

(outcome) dan Kegiatan (output)

Perencanaan 2011

(2010) 1

2

3

Terbantunya Bupati dalam merumuskan

4

4

5

6

Unit Kerja


2012

2013

2014

SKPD Kondisi Kinerja pada Penanggung akhir periode Renstra jawab

2015

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

20

Lokasi

21

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. - LAKIP


Kali

- Tersusunnya LAKIP

1


Kali

- Terlaksananya Sosialisasi Tata

-

57.000

1

65.000

1

- LKPJ


Kali

- Tersusunnya LKPJ

1

1

75.000

1

92.000

1

- TAPKIN


Kali


1

1

35.000

1

35.000

1

- Feasibility Study


Paket

- Tersusunnya dok. Feasibility

-

1

75.000

1

100.000

1

120.000

95.000

1

58.000

1

1

120.000

100.000

1

70.000

1

120.000

1

120.000

80.000

1

80.000

51.000

Cara Penyusunan LAKIP

1

200.000

Study Jl. Kambang - Muara Labuh - Dok 3 th Kepala Daerah

Koordinasi Penyusunan Buku 3 Tahun Kepemimpinan Bupati Kali

- Tersusunnya Dok 3 th Kepala

dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2013

Daerah

-

1

60.000

3


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang di capai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidangbidang kewenangan yang di selenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang di tetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pecapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

1


Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No 1 01

02

Indikator Kinerja Program (outcome) 2 DOKUMEN PENATAAN RUANG - Perda RTRW - RDTRK - Perda RDTR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - Musrenbang Kabupaten - RKPD - Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan - KUA/PPAS - LAKIP - LKPj - Profil Daerah - RPJMD - Profil Daerah Tertinggal - TAPKIN - Perda Perencanaan Pemb. Daerah - berkurangnya Jumlah kampung tertinggal

03

DOKUMEN STATISTIK - Tersedianya data statistik pembangunan

Satuan 3

Target Capaian Tahunan 2012 2013 2014

Kondisi Kinerja Awal

Target

Target

Target

Target

Target

4

5

6

7

8

9

2011

buah buku buah

-

1 1

kali buku kali buku buku buku buku buku buku buku buah

1 1 1 2 1 1 1 -

kampung buku

Kondisi Kinerja

2015

SKPD Penanggung Jawab 11 Bappeda

Target 10

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 1 -

1 1 1 2 1 1 1 1 1 -

1 1 1 2 1 1 1 1 -

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -

97

76

55

30

15

-

-

3

4

3

3

3

3

3

Bappeda

Bappeda

2

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KENO

-1

1

Tujuan

Sasaran

-2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan

Indikator Sasaran

-3

1

-4

2011

2012

2013

2014

2015

target

target

target

target

target

-5

-6

-7

-8

-9

Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. -

Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya

1

1

1

1

1

-

Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah

1

1

1

1

1

-

Koordinasi Bidang Ekonomi

1

1

1

1

1

-


1

1

1

1

1

1

1

2

-


1

-

Koordinasi PPSP

1

-

Koord. Kab. Sehat

1

1

-

Koord MDGs

1

1

-

Koord BKPRD

1

-

Koord Daerah Tertinggal

-

LAKIP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1

1

2


-

LKPJ

1

1

1

1

1

-

TAPKIN

1

1

1

1

1

-

Feasibility Study

-

Dok 3 th Kepala Daerah

-

AMJ

-

KLHS

1

-

RPJMD

1

1 1 1

Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 3 Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.

1 -

RKPD

-

Sosialisasi Perenc. Pemb. Daerah

-

RTRW

1

1

1

1

1

1

1 1

-

RDTR

1 1 1

4

Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. -

KUA & PPAS

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumen-dokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.

Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka menginventarisasi permasalahan untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat 5 (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Musrenbang

1

-

P2KP

1

-

Pamsimas

1

1

1

1

1

-

WISMP

1

1

1

1

1

-

BPS & SSK

1

-

MP PPSP

1

1

1

-

KPDT Expo

-

PKH

1

1

1

1

1

-

Profil Daerah

1

1

1

1

1

-

Profil Daerah Tertinggal

1

-

Buku Peluang Investasi

-

Rencana Aksi Pangan & Gizi

-

monev

1

-

Data/informasi Kebutuhan untuk peny. Dok. Perencanaan

1

-

Pelatihan GIS

Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan 6 kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.

1

Terkoordinir dan tersedianya data untuk 7 kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BAB V.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan

-1

Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan

Sasaran

Indikator Sasaran

-2

-3

Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kode


Satuan

-5

-4

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

-6


Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

-7

2011

2012

2013

2014

Unit Kerja SKPD Kondisi Kinerja pada akhir Penanggungja periode Renstra SKPD wab

2015

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Tahun

- Terlaksananya Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya

1

1

105.000

1

110.000

- Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah

Koordinasi Program Bidang Prasarana Wilayah

Tahun

- Terlaksananya Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah

1

1

105.000

1

110.000

1

1

110.000 110.000

1

1

120.000 110.000

1

1

120.000 110.000

1

1

120.000 110.000

- Koordinasi Bidang Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Tahun

- Terlaksananya Koordinasi Bidang Ekonomi

1

1

105.000

1

110.000

1

110.000

1

110.000

1

110.000

1

110.000

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan


Tahun

- Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1

1

62.000

1

62.000

1

65.000

1

65.000

1

65.000

Workshop Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kali

- Terlaksananya Workshop Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

1

55.000

- Koordinasi perencanaan penanganan perumahan


Tahun

- Terlaksananya Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

-

1

60.000

- Koordinasi PPSP

Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Permukiman (PPSP) Tahun

- Terlaksananya Koordinasi PPSP

-

1

25.000

1

60.000

1

70.000

1

70.000

- Koord MDGs

Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs

Tahun

- Terlaksananya Koord. Pencapaian Tujuan MDGs

-

1

50.000

1

50.000

1

50.000

- Koordinasi Kabupaten Sehat

Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Tahun

- Terlaksananya Koordinasi Kabupaten Sehat

-

1

60.000

1

60.000

1

60.000

Tahun

- Terlaksananya Koord BKPRD

-

1

75.000

1

75.000

Tahun

- Terlaksananya Koord Daerah Tertinggal

1

1

85.000


Kali

- Tersusunnya LAKIP

1

1

57.000


Kali

- Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Penyusunan LAKIP

-

- LKPJ


Kali

- Tersusunnya LKPJ

1

1

75.000

- TAPKIN


Kali


1

1

35.000

- Feasibility Study


Paket

- Tersusunnya dok. Feasibility Study Jl. Kambang - Muara Labuh

-

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG - Koord BKPRD

Koordinasi Rapat-rapat BKPRD Kabupaten Pesisir

1

70.000

1

70.000

1

75.000

1

86.000

1

100.000

1

120.000

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN - Koord Daerah Tertinggal

Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


- LAKIP

1

65.000

1 1

1 1 1

- Dok 3 th Kepala Daerah

Koordinasi Penyusunan Buku 3 Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2013

Kali

- Tersusunnya Dok 3 th Kepala Daerah

-

- Dok Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah

Penyusunan Buku Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah

Kali

- Tersusunnya Dok Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah

1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, RPJPD dan RTRW Kali Kab. Pessel

- Tersusunnya dokumen KLHS

-

1

43.000

1

132.000

1

25.000

75.000

1

100.000

1

120.000

1

120.000

51.000

92.000

1

95.000

1

100.000

1

120.000

1

120.000

35.000

1

58.000

1

70.000

1

80.000

1

80.000

200.000

1

60.000 1

200.000

1

200.000

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI - KLHS


Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.


- RPJMD

Peny. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Th.2010-2015

Buah

- Tersusunnya Dok. RPJMD 2010 2015

-

Peny. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Th.2015-2020

Buah

- Tersusunnya Dok. RPJMD 2015 2020

-

- RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan

Buah

- Tersusunnya Dokumen RKPD

1

- Sosialisasi Perenc. Pemb. Daerah

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Kali

- Terlaksananya Sosialisasi Perenc. Pemb. Daerah

-

- Ranperda Perenc. Pemb. Daerah

Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah

Buah

- Tersusunnya Ranperda Perencanaan Pemb. Daerah

-

1

45.000

Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Pesisir Selatan

Buah

- Tersusunnya Ranperda RTRW

-

1

89.000

Pembuatan Bilboard, Booklet dan Leaflet RTRW Kab. Pessel Th. 2010-2030

Paket

- Terlaksananya Pembuatan Billboard, booklet dan leaflet RTRW Kab. Pessel

-

1

20.000

Penunjang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Painan

Buah

- Tersusunnya RDTRK Kota Painan

-

1

116.000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Air Haji

Buah

- Tersusunnya RDTRK Kota Air Haji

-

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Lunang

Buah

- Tersusunnya RDTRK Lunang

-

Kali

- Tersusunnya nota kesepakatan KUA & PPAS

1

57.000

1

70.000

1

150.000

1

64.000

1

100.000

1

200.000

1

200.000

1

110.000

1

110.000

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG - RTRW

- RDTR

Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - KUA & PPAS

Peny. Nota Kesepakatan KUA & PPA RAPBD Kab. Pessel

1

250.000

1

1

75.000

1

92.000

1

95.000

1

100.000

1

120.000

1

120.000

2

2

175.000

2

197.000

2

230.000

2

240.000

2

245.000

2

245.000

Lokasi

-20

-21

BAPPEDA

Kab. Pesisir Selatan

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumen-dokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif

Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka menginventarisasi permasalahan untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.

Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.


- Musrenbang

Pelaksanaan Musrenbang

1

1

35.000

1

35.000

1

58.000

1

70.000

1

80.000

1

80.000

1

160.000

1

175.000

1

230.000

1

230.000

1

230.000

1

45.000 1

55.000

Kali

- Terlaksananya Musrenbang

1

1

145.000

1

36.000


- P2KP

Pendamping Program PAKET P2KP

Tahun

- Terlaksananya Koord Program Paket P2KP

1

- PNPM PLPBK

Penunjang Program PNPM - PLPBK

Tahun

- Terlaksananya koord. Program PNPM-PLPBK

-

-Pamsimas

Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Tahun (PAMSIMAS)

- Terlaksananya Koord program Pamsimas

1

1

35.000

1

53.000

- WISMP

Pendamping WISMP

Tahun

- Terlaksananya Koord. WISMP

1

1

75.000

1

75.000

- BPS & SSK

Koordinasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kab. Pesisir Selatan

Kali

- Tersusunnya Dokumen BPS & SSK

1

1

130.000

- MP PPSP

Penyusunan MP PPSP Kab. Pesisir Selatan

Kali

- Tersusunnya Dok. MP PPSP

-

- KPDT Expo

Penunjang Pelaksanaan Kegiatan KPDT Expo

Kali

- Terlaksanya Koord. KPDT Expo

-

- PKH

Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)

Tahun

- Terlaksananya Koord Program PKH

1

1

28.000

1

36.000

1

36.000

1

1

70.000

1

Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1

1 1

1

75.000

1

25.000

1

60.000

1

200.000

1

60.000

1

60.000

1

200.000

1

70.000

1

60.000 200.000

70.000

105.000 50.000

1

50.000

1

75.000

1

85.000

1

85.000

1

100.000

50.000


- Profil Daerah

Penyusunan Profil Daerah

Buah

- Tersusunnya Profil Daerah

1

- Profil Daerah Tertinggal

Penyusunan Profil Daerah Tertinggal

Buah

- Tersusunnya Profil Daerah Tertinggal

-

- Buku Peluang Investasi

Peny. Buku Peluang Investasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Buah

- Tersusunnya Buku Peluang Investasi

-

- Rencana Aksi Pangan & Gizi

Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Buah

- Tersusunnya Dok. Rencana Aksi Pangan & Gizi

-

- Monitoring & Evaluasi

Monitoring, evaluasi, pengendalian & pelaporan pelaks Renc. Pemb. Tahun Daerah

- Terlaksananya Monitoring & Evaluasi

1

- Inventarisasi Pesisir pantai

Inventarisasi & Visualisasi permasalahan Pesisir Pantai Kab. Pesisir Selatan

- Terlaksananya Inventarisasi & Visualisasi permasalahan Pesisir Pantai Kab. Pesisir Selatan

-

Paket

- Tersusunnya dok. Data/informasi Kebutuhan untuk peny. Dok. Perencanaan

1

Kali

- Terlaksananya Pelatihan GIS

-

42.000 1

1

65.000

53.000 1

90.000 1

1

62.000

1

69.000

1

90.000

72.000 1

1

75.000

120.000 1

1

110.000

120.000 1

1

115.000

120.000 1

115.000

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI - Data/informasi Kebutuhan untuk peny. Dok. Perencanaan

Peny. Dan Pengumpulan data/Informasi Kebutuhan Peny. Dok. Perenc

1

98.000

1

105.000

1

53.000

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG - Pelatihan GIS

Pelatihan GIS

1

105.000

1

140.000

1

175.000

1

175.000

BAB VII PENUTUP

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara PenyusunanPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) mengharuskan setiap SKPD membuat menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2005-2010 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) 2010, maka Penyusunan Rencana Strategis BAPEDA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap bagi proses penyusunan Rencana Strategis SKPD yang harus bersinergi dan terpadu dalam berkoordinasi mengenai program dan sasaran kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya dan pengembangan bentukbentuk ukuran atau indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi indikator kinerja tersebut, yang akan diakumulasikan dan integrasikan sehingga menghasilkan sinergitas. Renstra Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 merupakan upaya dalam kesatuan gerak dan langkah aparatur perencanaan yang mengedepankan nilai-nilai : Sinergis, aplikatif, dan akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien efektif guna menjamin eksistensi BAPPEDA di masa mendatang. Arah, Sasaran dan Program yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2010-2015 merupakan bahan muatan inti untuk penuangan Visi dan Misi Renstra BAPPEDA Tahun 20092013, dijabarkan ke dalam tiga misi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh BAPEDA dan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Tugas pokok dan fungsi organisasi; 2. Penjabaran dari dokumen resmi Rencana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan seperti RPJPD 2005-2025, rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2015 dan rancangan awal RKPD 2010; 1

3. Seluruh stakeholders dan para pihak yang berkepentingan; serta 4. Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani.

Renstra Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 ini akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 ayat (2), (3), (4), dan (5) serta Pasal 28. Demikianlah, Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh BAPPEDA sebagai Institusi Perencanaan Pembangunan di Daerah dalam memaduserasikan perencanaan makro strategis dengan perencanaan teknis operasional dimasing-masing SKPD sebagai penjabaran Dokumen Perencanaan Makro Strategis yang telah ditetapkan untuk mengakselerasikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015.

Painan, 2010 BAPPEDA KABUPATEN PESISIR SELATAN Kepala,

Ir. ERIZON, MTP. NIP. 19630223 199003 1 005

2

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA TAHUN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents