RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2007 - 2010
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2007
7
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 188/56/XII/2007 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2007 – 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Mengingat : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2006 – 2010 BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul; b.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka terhadap Renstra BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul dimaksud perlu diadakan revisi guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 – 2010. Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2007; 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gununghkidul Tahun 2005 – 2010; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
8
8.
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. MEMUTUSKAN :
Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2007 - 2010. Pasal 1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2007 – 2010, yang selanjutnya disebut RENSTRA BAPPEDA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 4 (empat) tahun sejak Tahun 2007 sampai dengan 2010. Pasal 2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 – 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini. Pasal 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal,
2007
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
H. EKO SUBIANTORO, S.H. NIP. 490 027 281
9
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin
dalam sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun
rencana strategis.
Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.
10
Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses
dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu
lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu empat tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2007 2010 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
11
Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan
perangkat
manajerial
dalam
pengelolaan
pemerintahan
dan
pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : UUD 1945 3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
12
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2010 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan dokumen Rencana Strategis Tahun 2007 - 2010
dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2010 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran Daerah
Tahun 2005 – 2010
teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, strategi,
kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah.
13
E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 – 2010 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Lainnya E. Sistematika Penulisan
BAB II
:
TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting
BAB III
:
GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan C. Indikator dan Target
BAB IV
:
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul B. Tujuan C. Sasaran D. Strategi E. Kebijakan
14
BAB V
:
PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program SKPD B. Program Lintas SKPD C. Program Lintas Wilayah
BAB VI
:
PENUTUP
LAMPIRAN
15
BAB II TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian 3. Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang terdiri dari, Sub Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan, dan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial b. Bidang Perekonomian yang terdiri dari, Sub Bidang Industri dan Jasa, dan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan c. Bidang Fisik dan Prasarana yang terdiri dari, Sub Bidang Prasarana dan Tata Ruang, dan Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup d. Bidang Pengendalian yang terdiri dari, Sub Bidang Data dan Laporan, dan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi 4. Unit Pelaksana Teknis 5. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur
Organisasi
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul dapat dilihat pada gambar berikut :
16
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TAT USAHA
Sub Bagian Umum BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
Sub Bidang Pemerintahan
Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan
Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
BIDANG PEREKONOMIAN
Sub Bidang Industri dan Jasa
Sub Bidang Pertanian dan Kelautan
Sub Bagian Keu. dan Kepegawaian
BIDANG FISIK DAN PRASARANA
BIDANG PENGENDALIAN
Sub Bidang Prasarana dan Tata Ruang
Sub Bidang Data dan Pelaporan
Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
Unit Pelaksana Teknis
8
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Susunan Kepegawaian 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.
Pendidikan
Jumlah
1.
Strata 2 (S-2)
13
2.
Strata 1 (S-1)
21
3.
Sarjana Muda / D3
3
4.
SLTA/SMK/KPAA
16
5.
SLTP
-
6.
SD
1 Jumlah
54
2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan No.
Nama Pelatihan Penjenjangan
Jumlah
1.
ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV
21
2.
SPAMA/ DIKLATPIM III
5
3.
SPAMEN
1 Jumlah
27
B-1
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No.
Golongan
Jumlah
1.
I
-
2.
II
10
3.
III
40
4.
IV
4 Jumlah
54
4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf No.
Jabatan
Jumlah (Org)
1.
Eselon II
1
2.
Eselon III
5
3.
Eselon IV
11
4.
Fungsional
1
5.
Staf
36 Jumlah
54
B-2
Perlengkapan Perlengkapan
yang
dimiliki
untuk
mendukung
pelaksanaan
tugas
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 5. Perlengkapan Bappeda Kabupaten Gunungkidul No.
Nama Barang
Jumlah ( Unit)
1.
Mobil Kijang
3
2.
Sepeda Motor
12
3.
Almari Kayu
12
4.
Almari Besi
21
5
Rak Kayu
13
6
Rak Besi
5
7
Meja Kayu
109
8
Meja Besi
27
9
Kursi Kayu
117
10
Meja Tamu
6
11
Meja Gambar
3
12
Filing Cabinet
39
13
Mesin Ketik
12
14
Komputer
16
15
Laptop
4
16
Kamera
6
17
OHP
3
18
Kipas Angin
14
19
AC
5
Mesin Roneo
2
21
Sound System
4
22
Brankas
2
23
Vacum Cleaner
1
20
B-3
C. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Lembaga
Teknis
Daerah,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan. 2. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan; c. penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah; d. penyiapan
bahan
dan
penyusunan
perencanaan
umum
di
bidang
pembangunan; e. penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan pembangunan; f. penyusunan program pembangunan daerah; g. penyusunan rencana strategis daerah; h. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah; i. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan; j. penyusunan perencanaan kerjasama daerah; k. pembinaan teknis perencanaan partisipatif; l. pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan m. pengelolaan ketatausahaan badan. D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan.
D-4
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1. politik; 2. teknokratik; 3. partisipatif; 4. atas-bawah (top-down); dan 5. bawah atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Perencanaan
dengan
pendekatan
teknokratik
dilaksanakan
dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-
D-5
atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Perencanaan pembanguann terdiri dari empat (4) tahapan yakni; 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana; keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah
perencanaan
pembangunan.
Sedangkan
langkah
berikutnya
adalah
penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian
pelaksanaan
rencana
pembangunan
dimaksudkan
untuk
menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
D-6
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan
untuk
menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini Lima
tahun
terakhir,
pada
umumnya,
kualitas
penyelenggaraan
perencanaan
pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikatoryang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Meningkatnya intensitas
keterlibatan berbagai unsur
pemangku kepentingan
pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif; 3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
D-7
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; 2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; 3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; 4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD); 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi. Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan; 3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD; 4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);
D-8
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap); 7. Internal BAPPEDA: belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan
data,
teknologi
informasi
dan
komunikasi,
penelitian
dan
pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan. B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Dalam kurun waktu empat tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan
mengedepankan
pendekatan
perencanaan
partisipatif
diawali
dengan
meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut: 1. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan / pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan, namun karena peraturan dibawah UU dimaksud belum terbit, maka perlu disikapi secara arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan. 2. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara. 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
D-9
4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan. 5. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis. 6. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD. 7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan. 8. Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan. 9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan. 10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. 11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal. 12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. C. Indikator 1. Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan, distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal. 2. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor. 3. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar. 4. Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor. 5. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan peralatan kerja agar berfungsi lebih lama. 6. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor. 7. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya. 8. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung kantor. 9. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran operasional.
D-10
10. Tersedianya buku literatur perencanaan pembangunan dan peraturan perundangundangan untuk bahan referensi bagi perencana. 11. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan menjamu tamu. 12. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan. 13. Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknik (tenaga kontrak) yang memadahi. 14. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung kenyamanan aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang ada. 15. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat. 16. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja. 17. Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran. 18. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran. 19. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun. 20. Tersusunnya
Rencana
Kerja
sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan
program/kegiatan. 21. Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang pengendalian yang lebih mantap dan sinergis. 22. Tersusunnya data pokok pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. 23. Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pemanfaatan bahan baku lokal, kreativitas dan inovasi masyarakat dalam Iptek melalui jaringan penelitian. 24. Tersusunnya Profil Daerah Kabupaten Gunungkidul. 25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana. 26. Tersusunnya buku promosi ekonomi daerah. 27. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Program Pembangunan Daerah Tertinggal. 28. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi DaerahTertinggal (P2KP-DT). 29. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan di kawasan agropolitan dan hinterlandnya. 30. Terlaksananya koordinasi Program Grand Aid JICA dan Pengembangan Turbin Mikrohidro.
D-11
31. Tersusunnya dokumen Perencanaan Tata Kelola Limbah Rumah Tangga dan Limbah Industri Perkotaan. 32. Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana. 33. Tersusunnya draft Raperda Perencanaan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. 34. Tersosialisasikannya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. 35. Terlaksananya orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah. 36. Terlaksananya bimbingan teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya dalam Perencanaan Sosial dan Pro Gender Budgeting bagi aparatur perencana. 37. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pembangunan. 38. Terlaksananya kegiatan jaringan penelitian pendidikan 39. Tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. 40. Tersusunnya rancangan RPJPD, Musrenbang RPJPD, dan Perda RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025. 41. Tersusunnya rancangan RKPD, terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Perda RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010. 42. Tersusunnya rancangan RPJMDesa. 43. Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. 44. Terlaksananya
kegiatan
monitoring,
evaluasi,
pengendalian,
dan
pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 45. Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan DAK dan tugas pembantuan (Non APBD). 46. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul. 47. Terlaksananya kegiatan akselerasi program pengembangan Kawasan Sentra Produksi. 48. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. 49. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertambangan. 50. Terlaksananya sosialisasi dan orientasi kawasan karst serta daerah rawan bencana. 51. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pariwisata. 52. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertanian Kabupaten Gunungkidul. 53. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Baron Techno Park.
D-12
54. Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi ekonomi dan teridentifikasinya produk-produk unggulan daerah. 55. Terselenggaranya koordinasi penyusunan Master Plan Kesehatan. 56. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. 57. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) melalui P2KP. 58. Terkoordinasikannya pelaksanaan program-program subsidi pemerintah pusat. 59. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Manusia. 60. Terkoordinasikannya perencanaan penanggulangan kemiskinan. 61. Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan yang responsif gender. 62. Tersusunnya Master Plan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 63. Terlaksananya fasilitasi pendampingan Program WISMP dan koordinasi pengelolaan irigasi. 64. Terlaksananya
survey
dan
evaluasi
pengembangan
infrastruktur
Kabupaten
Gunungkidul. 65. Tersusunnya dokumen Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana. 66. Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana. 67. Tersusunnya studi potensi dan rencana penyediaan air baku serta data base air baku sistem perpipaan. 68. Terlaksananya fasilitasi BKPRD Kabupaten Gunungkidul. 69. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul. 70. Terlaksananya Review RDTRK Kecamatan-kecamatan. 71. Tersosialisasikannya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang. 72. Tersedianya data dan peta struktur geologi Kabupaten Gunungkidul. 73. Terselenggaranya kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Gunungkidul. 74. Tersusunnya dokumen data statistik daerah sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan.
D-13
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2010 yaitu Menjadi Pemerintah Daerah yang baik dan bersih, responsif, untuk mendukung terwujudnya masyarakat mandiri dan kompetitif. Berdasarkan pada visi Kabupaten Gunungkidul diatas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut : “TERWUJUDNYA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
YANG
BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DAN AKUNTABEL”. Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas : Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut : - Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif. - Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. - Akomodatif terhadap dinamika global :
D-14
Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan : Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif : Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.
Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel : Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan ( account ) terhadap sumber daya yang
D-15
digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up. Pendekatan Politik: Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan. Pendekatan Teknokratik: Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan Partisipatif: Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentukbentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri, sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
D-16
Pendekatan Top Down-Bottom Up : Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas ( bottom up ) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah ( top down ) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis diberbagai tingkat
musyawarah perencanaan pembangunan.
Dengan demikian, perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan sejalan dengan “ dari atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke bawah “ juga harus memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat. Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh
serta
senantiasa
melakukan
kajian
dan
analisis
dalam
rangka
mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua)
pendekatan perencanaan sesuai
dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu
perpaduan
dan
keseimbangan
kedua
pendekatan
yaitu
pendekatan
spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.
D-17
Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan. 2. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan. Penjelasan masing-masing misi : Misi Kesatu : Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masingmasing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika. Misi Kedua : Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik
D-18
atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Misi Ketiga: Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Misi Keempat: Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat. B.
Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
D-19
Tabel 6. MISI – TUJUAN No
Misi
Tujuan
1
2
3
1.
Meningkatkan kualitas dan
a.
profesionalisme SDM perencana pembangunan
Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan
b.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan
2.
Memantapkan sistem
a.
perencanaan pembangunan daerah
Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal
b.
Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah
3.
Meningkatkan kapasitas
a.
kelembagaan perencana
Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan
pembangunan 4.
Meningkatkan kualitas
a.
Mewujudkan pelayanan prima
pelayanan
C.
Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
D-20
Tabel 7. TUJUAN – SASARAN
No
Sasaran
Tujuan Uraian
Indikator 4
1
2 MISI KESATU
3
1.
Meningkatkan
a. Meningkatkan kualitas
Prosentase
kualitas SDM
SDM perencana pem-
meningkatnya SDM
perencanaan
bangunan melalui
perencana
pembangunan
pendidikan formal dan
pembangunan
teknis fungsional 2.
Meningkatkan
a. Meningkatkan efisiensi
Meningkatnya efisiensi
efisiensi dan
dan efektivitas
efektivitas kinerja
pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan di
SDM perencana
di Bappeda
dan efektivitas Bappeda
pembangunan b. Meningkatkan koordinasi internal
Meningkatnya koordinasi internal
MISI KEDUA 1.
2.
Menyusun sistem
a. Menyusun rancangan
Tersusunnya rancangan
perencanaan yang
produk hukum daerah
produk hukum daerah
sesuai dengan
yang mengatur peren-
yang mengatur
kondisi lokal
canaan pembangunan
perencanaan
daerah
pembangunan daerah
Memantapkan
a. Melaksanakan sosiali-
1.Terlaksananya sosiali-
iimplementasi sistem
sasi Sistem Perenca-
sasi Sistem Perenca-
perencanaan pem-
naan Pembangunan
naan Pembangunan
bangunan daerah
Daerah serta
Daerah di tingkat
D-21
melaksanakan pendampingan
kecamatan dan desa 2.Terlaksananya
Musrenbang
asistensi Musrenbang
kecamatan dan desa
kecamatan dan desa
b.Melaksanakan
Terlaksananya
penyusunan dokumen
penyusunan dokumen
perencanaan
perencanaan
pembangunan daerah
pembangunan daerah
c.Meningkatkan
Meningkatnya
konsistensi antara
konsistensi antara
perencanaan dan
perencanaan dan
penganggaran serta
penganggaran serta
meningkatkan
meningkatnya partisipasi
partisipasi masyarakat
masyarakat dalam
dalam perencanaan
perencanaan
pembangunan
pembangunan
MISI KETIGA 1.
Meningkatkan fungsi
a.Meningkatkan
1. Meningkatnya
perencanaan
sosialisasi produk-
sosialisasi produk-
pembangunan
produk perencanaan
produk perencanaan
pembangunan
pembangunan
b.Meningkatkan kualitas penelitian dan kajian
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian
c.Meningkatkan koordi-
Meningkatnya koordinasi
nasi, monitoring, dan
monitoring, dan evaluasi
evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan
pembangunan
pembangunan
D-22
MISI KEEMPAT 1.
Mewujudkan
a.Meningkatkan
pelayanan prima
Meningkatnya sarana
sarana dan prasarana
dan prasarana serta
serta fasilitasi
fasilitasi perencanaan
perencanaan
pembangunan dengan
pembangunan dengan
stakeholders
stakeholders b.Meningkatkan fasilitas
D.
Meningkatnya fasilitas
pendukung data
pendukung data
perencana
perencana
pembangunan
pembangunan
Strategi Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Tabel 8. TUJUAN – STRATEGI No
Tujuan
Strategi
1
2
3
MISI KESATU 1.
Meningkatkan kualitas SDM
a. Meningkatkan kegiatan orientasi
perencanaan pembangunan
keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan b. Melaksanakan Capacity Building SDM perencanaan pembangunan
D-23
2.
Meningkatkan efisiensi dan
a.
efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
b.
Meningkatkan kinerja perencana pembangunan
MISI KEDUA 1.
Menyusun sistem perencanaan yang sesuai
a. Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan
dengan kondisi lokal MISI KETIGA 1.
Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan
a. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan b. Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi c. Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan
MISI KEEMPAT 1.
Mewujudkan pelayanan prima
a. Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders
E.
Kebijakan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
D-24
dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Tabel 9. STRATEGI – KEBIJAKAN No.
Strategi
Kebijakan
1
2
3
MISI KESATU 1.
Meningkatkan kegiatan
Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan
orientasi keperencanaan dan
pelatihan fungsional perencanaan
memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan 2.
Melaksanakan Capacity
Melaksanakan Capacity Building bagi
Building SDM perencana
perencana pembangunan di SKPD
pembangunan 3.
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sarana
4.
a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan
dan prasarana
b. Melaksanakan disiplin anggaran
Meningkatkan kinerja
a. Meningkatkan sinkronisasi dan
perencana pembangunan
koordinasi kegiatan b. Meningkatkan kualitas konsep perencanaan pembangunan
MISI KEDUA 1.
Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah
a. Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan daerah b. Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa
D-25
2.
Meningkatkan sinergi
Melaksanakan dan memfasilitasi
perencanaan pembangunan
penyusunan dokumen perencanaan
melalui pendekatan top down
pembangunan sesuai mekanisme
– bottom up planning
perencanaan pembangunan
MISI KETIGA 1.
Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas
a.Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah b.Menyusun rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dan kajian
hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan 2.
Meningkatkan kualitas
Mengembangkan jejaring (net working)
perencanaan guna
antar pelaku pembangunan
meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi globalisasi 3.
Meningkatkan fungsi penelitian Melaksanakan penelitian dan kajian yang dan pengembangan guna
aplikatif dan kontributif terhadap
meningkatkan kualitas produk
perencanaan pembangunan
perencanaan MISI KEEMPAT 1.
Meningkatkan kualitas fasilitasi Menyempurnakan perpustakaan institusi perencanaan dengan
perencana
stakeholders
D-26
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa: 1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. 2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program baik program SKPD, program lintas SKPD, maupun program lintas wilayah dapat dilihat pada tabel 10. A.
Program SKPD Program SKPD meliputi: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sasana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan. B.
Program Lintas SKPD 1.
Perencanaan Tata Ruang
2.
Pemanfaatan Ruang
3.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.
Pengembangan Data/Informasi
5.
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
D-27
6.
Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar
7.
Perencanaan Pembangunan Daerah
8.
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
9.
Perencanaan Sosial dan Budaya
10. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 11. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 14. Kerjasama Pembangunan 15. Perencanaan Pembangunan Daerah C.
Program Lintas Wilayah 1. Kerjasama Pembangunan 2. Pengembangan Wilayah Perbatasan 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan akuntabilitas, Bappeda akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan
sebagai
suatu
ukuran
kuantitatif
dan
atau
ukuran
kualitatif
yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi : 1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex- ante), tahap pelaksanaan (on - going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex - post). 2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan. Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:
D-28
1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi. 2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik. 3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. 4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
D-29
BAB VI PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 – 2010 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
D-30
