PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Satria No. 3, Wonosari, Gunungkidul 55812 Telp (0274) 391761, Fax (0274) 391701, Website :http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 078/KPTS/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR 05/KPTS/2011 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 – 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, Menimbang
:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015; b. bahwa dengan dirumuskannya sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru berhasilkan hasil konsultansi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 29/KPTS/2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015; d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Kedua atas Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015.
Mengingat
: 1.
2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; i
: 5. 6. 7. 8.
9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul 2010 – 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 194 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011. MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
: : Menetapkan Perubahan Kedua atas Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. ii
KEDUA
: Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 sebagaimana tersebut diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan pelaporan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di pada tanggal
Wonosari
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. SYARIEF ARMUNANTO, MM NIP. 19590728 199003 1 003
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul; 2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul; 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul.
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya akhirnya dokumen perubahan kedua atas Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 ini berhasil diselesaikan. Perubahan Kedua Renstra Bappeda ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka pikir yang lebih logis terhadap rencana yang disusun. Perubahan ini dilakukan setelah berkonsultasi intensif dengan Tim Asistensi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga didapatkan Indikator Kinerja Utama yang lebih bersifat outcomes. Renstra Bappeda ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015. Selain itu Renstra Bappeda ini merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Tujuannya antara lain adalah mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan baik, serta meningkatkan kontribusi Bappeda dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Menyadari berbagai keterbatasan dan kekurangan, saran dan kritik yang membangun diperlukan demi perbaikan penyusunan dokumen ini di waktu yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada Tim Asistensi Kementerian PAN dan RB, serta Tim Penyusun Renstra Bappeda disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta diucapkan terima kasih. Wonosari, 27 November 2015 Kepala BAPPEDA
Ir. Syarief Armunanto, MM NIP. 19590728 199003 1 003 i
DAFTAR ISI Halaman
Halaman Judul
i
Surat Keputusan Kepala Bappeda
ii
Kata Pengantar
v
Daftar Isi
vi
Daftar Tabel
viii
Daftar Gambar
x
BAB I
PENDAHULUAN
1
A.
Latar Belakang
1
B.
Maksud dan Tujuan
5
C.
Landasan Hukum
5
D.
Hubungan Renstra Bappeda dengan dokumen
7
perencanaan lainnya E. BAB II
Sistematika Penulisan
8
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
9
A.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
9
B.
Sumber Daya Bappeda
14
C.
Kinerja Pelayanan Bappeda
19
D.
Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan
43
Bappeda BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
44
DAN FUNGSI A.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
44
Fungsi Pelayanan Bappeda B.
Telaah RPJPD dan RPJMD Kabupaten
45
Gunungkidul C.
Telaah Renstra Bappeda Provinsi DIY
48
D.
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
49
Lingkungan Hidup Strategis E. BAB IV
Penentuan Isu-isu Strategis
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN
50 58
KEBIJAKAN A.
Visi dan Misi Bappeda
58
B.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
62 ii
C. BAB V
Strategi dan Kebijakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
70 75
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
93
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII
PENUTUP
103
iii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Kepangkatan ….
14
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural …………...
15
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan …………….....
16
Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan ..
16
Tabel 2.5
Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Gunungkidul ...................
17
Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Dalam Renstra Tahun 2007 – 2010 ..........
19
Tabel 2.7
Anggaran dalam Renstra dan Realisasi Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bappeda Kabupaten Gunungkidul ……………………………………….......
Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Gunungkidul ............................................................
Tabel 2.9
53
Faktor-Faktor Kunci Strategis Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 ………………………………………………………....
Tabel 3.5
52
Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 …………………………………………..
Tabel 3.4
51
Analisis Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 ……………………………..
Tabel 3.3
40
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 …………………..
Tabel 3.2
32
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 – 2010 ………………………………………………….
Tabel 3.1
24
54
Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Gunungkidul ……………………………………….......
57
Tabel 4.1
Tujuan yang Ditetapkan Untuk Mencapai Visi dan Misi .............
63
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 ..............................
Tabel 4.3
65
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 ................
69
Tabel 4.4
Strategi Untuk Mencapai Sasaran ………………………………....
70
Tabel 4.5
Kebijakan Untuk Melaksanakan Strategi Yang Dipilih …………..
72
Tabel 5.1
Program yang Akan Dilaksanakan Bappeda untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2010 – 2015 …………………………..
Tabel 5.2
76
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Gunungkidul ............................................................
78 iv
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Bappeda Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 …………..
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Bappeda Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015
Tabel 6.3
97
100
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Gunungkidul (Acuan RPJMD Tahun 2016 – 2020) ..........................................
102
v
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1
Bagan Stuktur Organisasi …………………………………………..
13
Gamber 2
Posisi Kekuatan Organisasi Bappeda Kabupaten Gunungkidul ....
55
vi
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR : 078/KPTS/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR 05/KPTS/2011 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 – 2015
PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 – 2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Terdapat banyak definisi tentang perencanaan karena perbedaan sudut pandang, fokus perhatian, serta perbedaan cakupan bidang dalam perencanaan itu sendiri. Definisi umum dari perencanaan mencakup penetapan suatu tujuan setelah memperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal, memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Rangkaian proses perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan, yakni politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). -1-
Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, yang dimaksud pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: 1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan 4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara: 1) transparan; 2) responsif; 3) efisien; 4) efektif; 5) akuntabel; 6) partisipatif; 7) terukur; 8) berkeadilan; dan 9) berwawasan lingkungan. Sehubungan dengan konteks tersebut diatas, Rencana Strategis Bappeda harus dirumuskan secara transparan, responsif, partisipatif serta berkeadilan dalam menampung, menganalisis dan menggunakan kekuataan-kekuatan (strenghts) sumber daya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan (weaknesses) menjadi peluang-peluang (opportunities), serta mampu menghadapi ancaman (threats) sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang akuntabel, terukur, efisien dan efektif. Hal ini dapat menyelaraskan Visi dan Misi Bappeda dengan Visi dan Misi seluruh unit/satuan kerja serta Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional yang bersumber pada: 1) dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Nasional; 2) dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Provinsi; 3) dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Kabupaten; dan -2-
4) urusan wajib, urusan pilihan serta tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara. Dukungan terhadap dokumen tersebut diatas diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah melalui kerjasama dan koordinasi antara aparat perencana dengan unit/satuan kerja terkait maupun dengan masyarakat. Dokumen Perencanaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional dan memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dan berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. Secara sistematis, RPJMD memuat: a. Strategi Pembangunan Daerah; b. Kebijakan Umum; c. Arah Kebijakan Keuangan Daerah; d. Program SKPD; e. Program Lintas SKPD, kewilayahan; dan f. Program Lintas Kewilayahan yang berisikan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 3) Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD berpedoman kepada RPJM Daerah dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif. 4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan mengacu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Adapun RKPD memuat materi: a. Prioritas Pembangunan Daerah; b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah; c. Arah Kebijakan Keuangan Daerah; d. Program SKPD; e. Lintas SKPD, kewilayahan; f. Lintas kewilayahan yang berisikan kegiatan dalam kerangka regulasi dan -3-
kerangka anggaran. 5) Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 6) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan langkah kebijakan operasional untuk mencapai keseluruhan sasaran pembangunan secara bertahap, yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Proses penyusunan APBD secara berurutan adalah : a. Kebijakan Umum APBD (KUA); b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); c. RKA-SKPD; d. Rencana APBD; dan e. APBD. 7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen perencanaan pelaksanaan anggaran untuk periode satu tahun. Meskipun penyusunan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015 telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan, namun ternyata dalam perjalanannya terdapat perubahan kondisi lingkungan strategis yang harus diacu dan diikuti. Perubahan kondisi lingkungan tersebut antara lain perubahan beberapa regulasi dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015 telah mengalami perubahan pertama sehubungan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2014 dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 025/KPTS/2014. Dalam perkembangannya, setelah dilakukan pencermatan terhadap Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015 yang didalamnya termuat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk pengejawantahan pencapaian visi Bappeda untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif dan partisipatif, kemudian disadari bahwa materi dari indikator-indikator tersebut belum mencerminkan outcomes seperti yang seharusnya. Dalam upaya meningkatkan mutu indikator kinerja agar lebih bersifat outcomes maka dilakukan konsultasi yang intensif dengan Tim Asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menghasilkan Indikator Kinerja Utama yang baru. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 –
-4-
2015 perlu direview kembali untuk memasukkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang baru. B. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gunungkidul merupakan pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Sebagai pedoman umum yang berlaku secara internal, maka secara substansial rencana strategis ini berisikan arahan makro tentang segala hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal organisasi Bappeda Kabupaten Gunungkidul. 2. Tujuan Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gunungkidul ini adalah untuk : a. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan Bappeda selama lima tahun kedepan. b. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati bersama. c. Meningkatkan kontribusi Bappeda dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan terintegrasi. d. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015.
C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gunungkidul adalah : 1. Landasan Idiil Pancasila; 2. Landasan Konstitusional UUD 1945; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; -5-
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ; 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga Negara; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 – 2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis
-6-
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2013; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030; 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 83 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul .
D. Hubungan Renstra Bappeda Dengan Dokumen Perencanaan yang Lain Renstra Bappeda pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf Bappeda sendiri. Substansinya merupakan bentuk konkrit dari apresiasi Bappeda terhadap apa yang harus dilakukan oleh Bappeda agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi daerah. Dalam konteks seperti itulah, secara substansial Renstra Bappeda dipandang dan diposisikan sebagai gambaran umum tentang proses perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Hal demikian bertujuan agar terdapat sinkronisasi
dan
harmonisasi
didalam
menterjemahkan
RPJMD
kedalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab unit kerja masing-masing. Jadi, Renstra Bappeda tidak lain merupakan terjemahan RPJMD seperti halnya Renstra SKPD lainnya, sehingga antara keduanya tidak terdapat hubungan hirarkies, tetapi satu sama lain saling mengisi dan melengkapi sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Renstra Bappeda juga merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang juga berfungsi sebagai tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Sehubungan dengan
keterkaitan Renstra
Bappeda
dengan
dokumen
perencanaan lainnya, maka dalam penyusunan Renstra khususnya penentuan visi sampai dengan formulasi rencana tahunan, harus melibatkan seluruh kajian terhadap sumber daya yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil
-7-
tidak terlepas dari aturan dan pedoman yang terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.
E. Sistematika Penulisan BAB I
Pendahuluan A. Latar Belakang B.
Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra Bappeda Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. BAB II
Sistematika Penulisan
Gambaran Pelayanan Bappeda A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda B.
Sumber Daya Bappeda
C. Kinerja Pelayanan Bappeda D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda BAB III
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda B.
Telaah RPJPD Dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul
C. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi DIY D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis E. Bab IV
Penentuan Isu-isu Strategis
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan A. Visi dan Misi Bappeda B.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
C. Strategi dan Kebijakan Bappeda Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bab VI
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII
Penutup
-8-
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
A.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, pengembangan, dan penataan ruang; 2) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang; 3) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 4) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 5) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah; 6) pengkoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah; 7) pengkoordinasian
dan
pelaksanaan
penelitian
dan
pengembangan
pembangunan daerah; 8) pengelolaan statistik; 9) perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah; 10) penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa; 11) perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri, dan luar negeri; 12) pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; 13) penyusunan rencana pembangunan daerah; 14) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
-9-
15) penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan; 16) penyusunan
petunjuk
pelaksanaan
manajemen
dan
kelembagaan
pengembangan wilayah dan kawasan; 17) penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa; 18) penyusunan
petunjuk
pelaksanaan
pengembangan
pembangunan
perwilayahan; 19) penyusunan kawasan strategis; 20) pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan; 21) pelaksanaan
pedoman
dan
standar
pengembangan
pembangunan
perwilayahan; 22) pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan pembangunan daerah; 23) pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan; 24) pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah; 25) pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan; 26) pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan; 27) pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan partisipatif; 28) perencanaan pembangunan daerah; 29) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 30) pembinaan perencanaan satuan organisasi perangkat daerah; 31) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa; 32) pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan; 33) pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional; 34) pengelolaan UPT; dan 35) pengelolaan ketatausahaan badan. Sekretariat
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan
rencana
kegiatan,
perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya.
- 10 -
Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, industri, kepariwisataan, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan investasi serta pengembangan dunia usaha. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna lahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan. Bidang Statistik dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik, pendataan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
:
Kepala Badan;
b. Unsur Pembantu
:
Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-
Pimpinan c. Unsur Pelaksana
Subbagian; :
1) Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidangsubbidang; 2) Unit Pelaksana Teknis;
d. Kelompok Jabatan Fungsional Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Perencanaan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum; c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terdiri dari : 1) Subbidang Pemerintahan; 2) Subbidang Sosial dan Budaya; d. Bidang Perekonomian 1) Subbidang Pertanian dan Kelautan; 2) Subbidang Industri dan Jasa;
e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah terdiri dari : - 11 -
1) Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah; 2) Subbidang
Tata
Ruang,
Lingkungan
Hidup,
Perumahan,
dan
Permukiman; f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian terdiri dari : 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Subbidang Pengendalian; g. Bidang Statistik dan Perencanaan terdiri dari : 3) Subbidang Statistik; 4) Subbidang Rencana Pembangunan; h. Unit Pelaksana Teknis; i. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada bagan berikut ini :
- 12 -
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2011)
- 14 -
B.
Sumber Daya Bappeda
1. Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul setiap tahun mengalami perubahan. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya mutasi pegawai, pegawai yang purna tugas (pensiun) serta promosi pegawai pada SKPD lain. Menurut data terakhir per 30 Oktober 2015 jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul seluruhnya adalah 49 (empat puluh sembilan) orang dengan rincian 20 (dua puluh) orang menduduki jabatan struktural dan sisanya 29 (dua puluh sembilan) orang menjalankan fungsinya sebagai staf pada bidang-bidang yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jumlah pegawai selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 yang menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang kepangkatan. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang Kepangkatan No.
Jumlah Pegawai (Orang)
Golongan/
Kepangkatan
Ruang
Laki-laki
Perempuan
1.
IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a
Pembina Utama Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina
1 1 8
3
2.
III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a
Penata Tingkat I Penata Penata Muda Tingkat I Penata Muda Pengatur Tingkat I Pengatur Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Muda Juru Tingkat I Juru Juru Muda Tingkat I Juru Muda
2 5 9 2 2 2 1 1 -
2 6 1 1 2 -
34
15
3.
4.
Jumlah Data per 30 Oktober 2015
Sedangkan mengenai jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini. Tabel 2.2 - 14 -
Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural No.
Jenis Jabatan
Nama Jabatan
Jumlah (Orang)
1.
Eselon II
Kepala
1
2.
Eselon III
a. Sekretaris
1
b. Kabid Perekonomian
1
c. Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya
1
d. Kabid Fisik dan Prasarana
1
e. Kabid Statistik dan Perencanaan
1
f. Kabid Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
1
a. Kasubbag Perencanaan
1
b. Kasubbag Umum
1
c. Kasubbag Keuangan
1
d. Kasubbid Industri dan Jasa
1
e. Kasubbid Pertanian dan Kelautan
1
f. Kasubbid Pemerintahan
1
g. Kasubbid Sosial dan Budaya
1 1
3.
Eselon IV
h. Kasubbid Sarana dan Prasarana Wilayah i. Kasubbid Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman
1
j. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan
1
k. Kasubbid Pengendalian
1
l. Kasubbid Statistik
1
m. Kasubbid Rencana Pembangunan
1
Jumlah Data per 30 Desember 2015
20
Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tingkat pendidikan yang bervariatif, mulai dari pendidikan SD (Sekolah Dasar) sampai dengan S-2 (Strata 2). Pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 18 (delapan belas) orang dan diikuti dengan pegawai dengan pendidikan S-1 dan SLTA yang masing-masing sebesar 14 (empat belas) orang dan 10 (sepuluh) orang. Data selengkapnya seperti terlihat pada tabel 2.3 di bawah ini :
- 15 -
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Pendidikan
No.
Laki-laki
Perempuan
Jumlah (Orang)
1.
Strata 2 (S-2)
14
4
18
2.
Strata 1 (S-1)
10
4
14
3.
Sarjana Muda / D3
3
2
5
4.
SLTA
5
5
10
5.
SLTP
-
-
-
6.
SD
2
-
2
Data per 30 Oktober 2015
Dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan yang memadai diharapkan mampu melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu pengembangan kompetensi pegawai masih tetap diperlukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti bimbingan teknis, diklat, kursus-kursus, seminar, dan bentuk pelatihan lainnya. Adapun mengenai jumlah pegawai Bappeda yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan (Diklat kepemimpinan) adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan No. 1. 2. 3.
Nama Pelatihan Penjenjangan ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM Tingkat IV SPAMA/ DIKLATPIM Tingkat III SPAMEN/DIKLATPIM Tingkat II
Jumlah 13 5 1
Data per 30 Oktober 2015
Selain ketersediaan sumberdaya manusia yang handal, faktor sarana prasarana yang memadai dan dana yang cukup merupakan faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang diharapkan.
2. Sarana Prasarana Bappeda Secara umum kondisi sarana prasarana Bappeda yang berupa tanah dan bangunan kondisinya baik. Kantor Bappeda berdiri di atas tanah seluas 2,748 m2 dengan status tanah hak pakai sejak tahun 1992. Bangunan kantor berupa gedung bertingkat dengan luas lantai 705,50 m2 yang terletak di Jalan Satria Nomor 3, Wonosari, Gunungkidul.
- 16 -
Secara umum kondisi sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 2.5. Tabel. 2.5 Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Gunungkidul No.
Nama Barang
Jumlah ( buah )
Kondisi Umum
1.
Mobil
4
baik
2.
Sepeda Motor
25
baik
3.
Almari Kayu
6
Baik
4.
Almari Besi
30
Baik
5.
Lemari Katalog
2
Baik
6.
Rak Kayu
27
Baik
7.
Rak Besi
2
Baik
8.
Meja Kayu
9
Baik
9.
Meja Besi
16
Baik
10.
Meja Tamu
8
Baik
11.
Meja Gambar
2
Baik
12.
Meja Peta
1
Baik
13.
Meja Biro
13
Baik
14.
Meja ½ Biro
54
Baik
15.
Meja Rapat
2
Baik
16.
Meja Panjang
6
Baik
17.
Meja Telepon
4
Baik
18.
Meja Tulis
84
Baik
19.
Kursi Rapat
173
Baik
20.
Kursi Tangan
56
Baik
21.
Kursi Putar
20
Baik
22.
Kursi Biasa
23
Baik
24.
Bangku tunggu
6
Baik
25.
Vacum Cleaner
1
Baik
26.
Filling Cabinet
29
Baik
27.
Mesin Ketik
9
Baik
28.
Komputer
23
Baik
29.
Monitor
6
Baik
30.
Laptop / Notebook
14
Baik
31.
Printer
17
Baik - 17 -
No.
Nama Barang
Jumlah ( buah )
Kondisi Umum
32.
Kamera
3
Baik
33.
LCD Projector / Viewer
2
Baik
34.
Layar
1
Baik
35.
Kipas Angin
2
Baik
36.
Air Conditioner (AC)
22
Baik
37.
Wireless
3
Baik
38.
Microphone table stand
1
Baik
39.
Loudspeaker
1
Baik
40.
Wireless Microphone
3
Baik
41.
Amplifier
3
Baik
42.
Power Amplifier
1
Baik
43.
Brankas
2
Baik
44.
Telepon PABX
1
Baik
45.
Faksimili
1
Baik
46.
Tabung Pemadam Kebakaran
2
Baik
47.
GPS (Global Positioning System)
2
Baik
48.
Server
3
Baik
49.
Papan Nama Bappeda
1
Baik
50.
Papan Nama BKPRD
1
Baik
51.
Mesin Absensi
1
Baik
52.
Layar Overhead
5
Baik
53.
Bangunan Gedung Kantor
3
Baik
54.
UPS (Unit Power Supply)
3
Baik
55.
Whiteboard
1
Baik
56.
Mesin Absensi
1
Baik
Sumber : Buku Inventaris Barang Tahun 2014
- 18 -
C.
Kinerja Pelayanan Bappeda Berdasarkan pada visi yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2007 –
2010, yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel” dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut : 1)
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM)
2)
Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah
3)
Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan
4)
Meningkatkan kualitas pelayanan.
Keempat misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai serta sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda selama kurun waktu Tahun 2007 – 2010 adalah seperti pada tabel 2.6 di bawah ini : Tabel 2.6 Program dan Kegiatan dalam Renstra Tahun 2007 – 2010 No. 1.
KEBIJAKAN
PROGRAM
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan
1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN 1. Pelayanan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen inslatasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan makanan dan minuman 11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.
Meningkatkan disiplin anggaran
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3
Menyempurnakan perpustakaan institusi perencanaan
Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
- 19 -
No.
KEBIJAKAN
PROGRAM
4.
Melaksanakan capacity building bagi perencana pembangunan di SKPD lain
Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 2. Bimbingan teknis pengelolaan data statistic dan pengendalian pembangunan
5.
Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan
Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
6.
Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan
Perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi dan fasilitasi penelitian
7.
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
1. Perencanaan tata ruang
1. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah 3. Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 4. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 5. Revisi rencana tata ruang 6. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota 1. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 3. Koordinasi perencanaan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KP-DT) 4. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan
2. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
3. Perencanaan pengembangan kota-kota besar dan menengah
4. Perencanaan pembangunan ekonomi
5. Perencanaan sosial dan budaya
KEGIATAN
1. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 3. Koordinasi perencanaan perumahan dan permukiman 4. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 5. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan 1. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 2. Penyusunan indikator ekonomi daerah 3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 4. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 5. Penyusunan masterplan pembangunan pertambangan 6. Penyusunan masterplan pembangunan pariwisata 7. Penyusunan masterplan pembangunan pertanian 8. Koordinasi dan fasilitasi energi alternatif 9. Koordinasi perencanaan pengembangan potensi ekonomi 10. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 4. Koordinasi dan pendampingan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) 5. Koordinasi pelaksanaan program subsidi pemerintah pusat 6. Koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat
- 20 -
No. 7.
KEBIJAKAN
PROGRAM
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
5. Perencanaan sosial dan budaya
7. Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan 8. Koordinasi perencanaan pembangunan yang responsif gender
6. Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
1. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup 2. Koordinasi perencanaan pengairan 3. Koordinasi perencanaan transportasi, pos dan telekomunikasi
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Penyusunan perencanaan rencana kerja SKPD
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah
9. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
8.
Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan daerah
9.
Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan desa
10.
Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan
11.
Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah
Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan daerah
1. Pengendalian pemanfaatan ruang 2. Perencanaan pembangunan daerah
12.
13.
14.
Menyusun rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dan kajian
1. Pengembangan data/informasi
KEGIATAN
Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Penetapan RPJPD 2. Penyusunan rancangan RPJMD 3. Penyusunan rancangan RKPD 4. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 2. Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Non APBD 1. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2. Penyusunan dan analisis data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 3. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan 4. Penyusunan profil daerah
2. Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
3. Pemanfaatan ruang
1. Survey dan pemetaan 2. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencana
Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 1. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 2. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Mengembangkan jejaring antar pelaku pembangunan
Kerjasama pembangunan
3. Koordinasi dan perencanaan percepatan pembangunan wilayah tertinggal
- 21 -
Secara keseluruhan jumlah program dan kegiatan pada Renstra dari tahun 2007-2010 adalah 17 program dengan 70 kegiatan. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2007 (tahun ke2) program dan kegiatan yang direncanakan pada Renstra dapat terakomodir seluruhnya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2007. Hal ini terlihat dari rasio antara anggaran yang terealisasi dalam DPA dengan rencana anggaran dalam Renstra tahun ke-2 (tabel 2.7) yang menunjukkan angka 1,00. Sementara itu rasio antara anggaran yang terealisasi dalam DPA dengan anggaran dalam Renstra pada tahun 2008 – 2010 (tahun ke-3 sampai tahun ke-5) cukup bervariatif antara 0,00 – 1,26. Angka nol menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak diakomodir dalam DPA pada tahun anggaran yang bersangkutan, angka kurang dari satu menunjukkan bahwa anggaran yang dapat direalisasikan dalam DPA lebih kecil daripada yang direncanakan dalam Renstra sedangkan angka lebih dari satu menunjukkan bahwa anggaran yang direalisasikan dalam DPA lebih besar daripada yang direncanakan dalam Renstra. Namun yang disebut terakhir ini jumlahnya tidak banyak. Hal tersebut dikarenakan adanya plafonisasi berkaitan dengan keterbatasan anggaran sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan pada Renstra tidak dapat diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
pada
tahun
anggaran
yang
bersangkutan,
pengurangan
(rasionalisasi) anggaran pada beberapa kegiatan dan Namun hal itu tidak mempengaruhi indikator keluaran/hasil yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, karena kegiatan-kegiatan tersebut telah diakomodir dalam kegiatan koordinasi dari masing-masing bidang yang bersangkutan. Selain itu pada tahun 2008 - 2010 tersebut juga terdapat beberapa nama kegiatan yang tidak terdapat dalam Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada dua alasan kenapa kegiatan ini dimunculkan dalam anggaran. Pertama, kegiatan ini sebenarnya hanya untuk mendukung program dan kegiatan sebelumnya seperti yang direncanakan dalam Renstra. Kegiatan tersebut adalah: 1)
Pengadaan peralatan gedung kantor
2)
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
3)
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
4)
Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
5)
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
6)
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
7)
Koordinasi sistem pendukung koordinasi program kegiatan pembangunan
8)
Koordinasi pengendalian target-target RPJM Daerah
9)
Koordinasi perencanaan pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan dan perkebunan
- 22 -
Kedua, merupakan kegiatan baru yang berkaitan dengan kebijakan pusat maupun kebijakan daerah yang ditetapkan pada tahun anggaran yang bersangkutan, yaitu : 1)
Koordinasi dan monev dana rekon non perumahan
2)
Pendataan keluarga miskin dan pengangguran
3)
Koordinasi
dan
pendampingan
kegiatan
pengembangan
lingkungan
permukiman berbasis komunitas/Neighbourhood Development.
- 23 -
Tabel 2.7 Anggaran dalam Renstra dan Realisasi Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Anggaran dalam Renstra pada Tahun ke-
PROGRAM dan KEGIATAN 1
Rasio antara Anggaran yang terealisasi dengan Anggaran dalam Renstra Tahun ke-
Anggaran yang teralisasi dalam DPA pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Pelayanan jasa surat menyurat
na
02. Penyediaan jasa komunikasi,
6.400
4.000
5.000
6.000
69.900
70.200
75.000
80.000
na
6.400
4.000
4.000
3.000
-
1,00
1,00
0,80
0,50
69.900
70.200
91.200
84.000
-
1,00
1,00
1,22
1,05
0,70
sumberdaya air dan listrik 03. Penyediaan jasa administrasi keuangan
na
23.900
26.300
28.000
30.000
na
23.900
26.300
21.000
21.000
-
1,00
1,00
0,75
04. Penyediaan jasa kebersihan kantor
na
3.500
2.000
3.000
4.000
na
3.500
2.000
2.000
2.000
-
1,00
1,00
0,67
0,50
05. Penyediaan jasa perbaikan
na
16.400
15.900
17.500
19.000
na
16.400
15.000
19.000
11.000
-
1,00
0,94
1,09
0,58
06. Penyediaan alat tulis kantor
na
10.000
10.000
12.000
14.000
na
10.000
11.500
10.000
8.000
-
1,00
1,15
0,83
0,57
07. Penyediaan barang cetakan
na
18.500
17.000
18.500
20.000
na
18.500
16.000
14.000
12.000
-
1,00
0,94
0,76
0,60
na
4.000
3.000
5.000
6.000
na
4.000
3.000
3.000
2.000
-
1,00
1,00
0,60
0,33
na
76.775
51.350
70.000
90.000
na
76.775
51.350
33.350
34.656
-
1,00
1,00
0,48
0,39
na
8.000
6.500
7.000
7.500
na
8.000
6.500
5.000
1.920
-
1,00
1,00
0,71
0,26
11. Penyediaan makanan dan minuman
na
12.100
21.250
25.000
27.500
na
12.100
21.250
16.000
7.750
-
1,00
1,00
0,64
0,28
12. Rapat-rapat koordinasi dan
na
53.140
53.140
55.000
60.000
na
53.140
47.040
49.810
78.650
-
1,00
0,89
0,91
1,31
na
35.500
6.500
0
0
na
35.500
6.500
0
0
-
1,00
1,00
-
-
01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
na
10.000
12.000
15.000
17.500
na
10.000
10.500
6.000
5.000
-
1,00
0,88
0,40
0,29
02. Pemeliharaan rutin/berkala
na
81.690
78.020
90.000
100.000
na
81.690
78.020
66.960
44.650
-
1,00
1,00
0,74
0,45
peralatan kerja
dan penggandaan 08. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 09. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 24 -
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan laporan capaian kinerja
na
5.630
2.450
3.000
3.500
na
5.630
2.450
2.000
700
-
1,00
1,00
0,67
0,20
na
0
1.900
2.500
3.000
na
0
1.900
500
200
-
-
1,00
0,20
0,07
na
0
1.900
2.500
3.000
na
0
1.900
0
0
-
-
1,00
0,00
0,00
na
2.000
1.975
2.500
3.000
na
2.000
1.975
2.000
845
-
1,00
1,00
0,80
0,28
na
0
1.950
2.500
3.000
na
0
1.950
2.500
695
-
-
1,00
1,00
0,23
na
0
45.010
50.000
55.000
na
0
47.010
51.125
26.300
-
-
1,04
1,02
0,48
na
88.665
0
70.000
80.000
na
88.665
0
0
0
-
1,00
0,00
0,00
na
32.145
60.000
65.000
70.000
na
32.145
0
0
0
-
1,00
0,00
0,00
52.945
110.000
115.000
125.000
na
21.695
0
0
0
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 03. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 01. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Program Perencanaan Tata Ruang 01. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang - Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah 02. Penyusunan Rencana Teknis
-
Ruang Kaw asan 03. Fasilitasi peningkatan peran serta
0,00
masyarakat dalam perencanaan tata ruang 04. Revisi rencana tata ruang 05. Koordinasi dan fasilitasi
na
52.945
0
0
0
-
1,00
21.695
0
0
0
-
1,00
0,00 -
0,00 -
0,00 -
penyusunan rencana tata ruang
- 25 -
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
12
13
-
14
15
16
-
-
lintas kabupaten/kota 06. Penyusunan Rencana Tata Ruang
na
0
226.485
0
0
na
0
226.485
0
0
-
01. Survey dan pemetaan
na
02. Sosialisasi kebijakan, norma, standar,
na
96.990
0
0
45.000
na
41.535
na
1,00
90.000
0
na
96.990
0
0
0
-
50.000
60.000
na
0
0
0
0
-
0
0
0
na
41.535
0
0
0
-
1,00
62.125
24.840
30.000
35.000
na
62.125
24.840
12.400
28.270
-
1,00
na
53.228
0
0
0
na
53.228
0
0
0
-
1,00
na
73.000
0
0
0
na
73.000
0
0
0
-
1,00
na
16.090
36.875
40.000
45.000
na
16.090
36.875
26.780
14.540
-
1,00
na
0
39.350
42.500
47.000
na
0
39.350
37.900
28.750
-
Wilayah
Program Pemanfaatan Ruang 1,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1,00
0,41
0,81
1,00
0,67
0,32
1,00
0,89
0,61
prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 01. Fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Program Pengembangan Data/Informasi 01. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan - Koordinasi pendataan dan pelaporan 02. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 03. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kaw asan 04. Penyusunan profil daerah
Program Kerjasama Pembangunan 01. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah - Koordinasi bidang prasarana dan pengembangan w ilayah
- 26 -
1 02. Fasilitasi kerjasama dengan
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
12
13
14
na
0
72.540
0
0
na
0
72.540
0
0
-
na
48.545
0
0
0
na
48.545
0
0
0
-
na
0
37.880
40.000
45.000
na
0
37.880
43.195
17.660
-
na
85.165
0
0
0
na
85.165
0
0
0
-
1,00
na
39.940
0
0
0
na
39.940
0
0
0
-
1,00
na
43.570
0
0
0
na
43.570
0
0
0
-
1,00
na
0
102.250
110.000
120.000
na
0
102.250
47.700
24.100
na
0
26.775
30.000
33.000
na
0
26.775
32.755
na
40.420
0
0
0
na
40.420
0
0
15
16
dunia usaha/lembaga 03. Koordinasi dalam pemecahan
1,00
masalah-masalah daerah 04. Koordinasi dan perencanaan
1,00
1,08
0,39
-
1,00
0,43
0,20
0
-
1,00
1,09
0,00
0
-
percepatan pembangunan w ilayah tertinggal
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 01. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan w ilayah strategis dan cepat tumbuh 02. Koordinasi penetapan rencana tata ruang w ilayah strategis dan cepat tumbuh 03. Penyusunan perencanaan pengembangan w ilayah strategis dan cepat tumbuh 04. Koordinasi perencanaan percepatan pembangunan kaw asan produksi daerah tertinggal (P2KP-DT) 05. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kaw asan agropolitan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 01. Koordinasi penetapan rencana
1,00
tata ruang w ilayah strategis dan cepat tumbuh
- 27 -
1 02. Penyusunan perencanaan
2
3
4
5
6
2
3
na
86.025
0
0
na
0
60.000
na
0
na
0
4
5
6
12
13
14
15
16
0
na
86.025
0
0
0
-
65.000
70.000
na
0
26.150
0
0
-
0,44
0,00
0,00
48.250
55.000
60.000
na
0
48.250
52.160
138.350
-
1,00
0,95
2,31
57.330
55.000
70.000
na
0
57.330
0
0
-
1,00
0,00
0,00
1,00
pengembangan w ilayah strategis dan cepat tumbuh 03. Koordinasi perencanaan perumahan dan permukiman 04. Koordinasi perencanaan air minum drainase, dan sanitasi perkotaan 05. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
na
na
Perencanaan Pembangunan Daerah 01. Peningkatan kemampuan teknis
na
25.500
10.000
20.000
25.000
na
25.500
10.000
0
0
-
1,00
1,00
0,00
0,00
na
18.320
60.785
65.000
70.000
na
18.320
60.785
0
0
-
1,00
1,00
0,00
0,00
na
31.500
0
60.000
70.000
na
31.500
0
0
10.725
-
1,00
0,00
0,15
na
0
50.340
55.000
60.000
na
0
50.340
0
0
-
1,00
0,00
0,00
na
239.700
123.600
135.000
150.000
na
239.700
123.600
85.050
13.525
-
1,00
1,00
0,63
0,09
02. Penetapan RPJPD
na
38.370
0
0
0
na
38.370
0
0
0
-
1,00
-
03. Penyusunan rancangan RPJMD
na
148.193
0
0
0
na
148.193
0
0
73.330
-
1,00
-
04. Penyusunan rancangan RKPD
na
52.000
86.200
95.000
110.000
na
52.000
86.200
78.650
42.750
-
1,00
1,00
0,83
0,39
05. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
na
208.240
79.750
90.000
100.000
na
208.240
79.750
113.615
41.030
-
1,00
1,00
1,26
0,41
aparat perencana 02. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 03. Bimbingan teknis tentang
-
perencanaan pembangunan daerah 04. Bimbingan teknis pengelolaan data
-
statistik dan pengendalian pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 01. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik -
-
-
-
- 28 -
1
2
3
0
na
26.535
0
0
0
-
1,00
75.000
80.000
na
68.475
69.730
88.975
33.180
-
1,00
35.715
37.500
40.000
na
0
35.715
32.750
21.670
-
-
0
0
60.000
70.000
na
0
0
0
0
-
-
na
63.285
100.065
110.000
120.000
na
63.285
100.065
0
0
-
1,00
02. Penyusunan indikator ekonomi daerah
na
30.075
0
0
0
na
30.075
0
0
0
-
1,00
03. Penyusunan perencanaan
na
69.535
54.220
60.000
65.000
na
69.535
54.220
0
0
-
na
29.473
46.940
50.000
55.000
na
29.473
46.940
46.860
90.425
-
na
0
120.855
130.000
140.000
na
0
120.855
0
0
-
na
40.200
0
0
0
na
40.200
0
0
0
-
na
0
64.210
75.000
80.000
na
0
64.210
0
0
-
-
1,00
0,00
0,00
na
0
126.760
130.000
140.000
na
0
126.760
0
0
-
-
1,00
0,00
0,00
10. Koordinasi dan fasilitasi energi alternatif
na
0
21.750
26.850
27.000
na
0
21.750
26.850
0
-
-
1,00
1,00
0,00
11. Koordinasi perencanaan
na
0
62.570
70.000
75.000
na
0
62.570
0
12.050
-
-
1,00
0,00
0,16
06. Koordinasi penyusunan Laporan
2
3
4
5
6
na
26.535
0
0
na
68.475
69.730
na
0
na
4
5
6
12
13
14
15
16
-
-
-
Kinerja Pemerintah Daerah 07. Monitoring, evaluasi, pengendalian
1,00
1,19
0,41
1,00
0,87
0,54
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,94
1,64
1,00
0,00
0,00
dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 08. Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Non APBD 09. Koordinasi dan fasilitasi penelitian
-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 01. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
pengembangan ekonomi masyarakat 04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 05. Penyusunan masterplan pembangunan
-
pertambangan 06. Penyusunan masterplan
1,00
-
-
-
penanggulangan kemiskinan 08. Penyusunan masterplan pembangunan pariw isata 09. Penyusunan masterplan pembangunan pertanian
pengembangan potensi ekonomi
- 29 -
1 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 01. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 02. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 03. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 04. Koordinasi dan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 05. Koordinasi pelaksanaan program subsidi pemerintah pusat 06. Koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat 07. Koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan 08. Koordinasi perencanaan pembangunan yang responsif gender Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 01. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup 02. Koordinasi perencanaan pengairan 03. Koordinasi perencanaan transportasi, pos dan telekomunikasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Raw an Bencana 01. Koordinasi pembangunan daerah raw an bencana Program Pengembangan Data/informasi/ Statistik Daerah 02. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
2
3
4
5
6
2
3
na
67.755
0
0
na
20.700
42.900
na na
198.790 0
na
4
5
6
12
13
0
na
67.755
0
0
0
-
1,00
50.000
55.000
na
20.700
42.900
36.450
21.710
-
1,00
0 106.700
0 110.000
0 120.000
na na
198.790 0
0 106.700
0 79.930
0 14.445
-
-
1,00
0,73
0,12
0
50.000
55.000
60.000
na
0
0
0
0
-
-
0,00
0,00
0,00
na
0
33.030
0
0
na
0
33.030
0
0
-
-
1,00
na
0
56.560
60.000
65.000
na
0
0
0
20.840
-
-
0,00
0,00
0,32
na
0
47.700
50.000
55.000
na
0
0
0
0
-
-
0,00
0,00
0,00
na
51.730
0
0
0
na
51.730
0
0
0
-
na na
0 0
61.400 47.570
65.035 50.000
26.585 55.000
na na
0 0
61.400 47.570
65.035 0
26.585 0
-
na
31.775
35.140
40.000
45.000
na
31.775
39.140
0
0
-
na
176.855
153.550
157.000
160.000
na
176.855
153.550
130.975
68.825
-
1,00
1,00
-
14
15
16
-
-
-
1,00 -
0,73 -
-
0,39 -
-
-
-
-
1,00 1,00
1,00 0,00
1,00 0,00
1,00
1,11
0,00
0,00
1,00
1,00
0,83
0,43
- 30 -
Pada tahun 2007 dalam Renstra direncanakan ada 17 program dengan 54 kegiatan dan semuanya dapat diakomodir dalam DPA Tahun Anggaran 2007. Dari anggaran sebesar Rp 2.956.523.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.343.271.668,00 atau dengan rasio 0,79. Pada tahun anggaran 2008 Bappeda melaksanakan 16 program dengan 58 kegiatan dari 61 kegiatan yang direncanakan dalam Renstra dengan anggaran sebesar Rp 3.609.410.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.370.426.714,00 yang ditunjukkan dengan rasio 0,93. Sementara itu pada tahun anggaran 2009 rasio realisasi terhadap anggaran sebesar 0,90 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.469.059.379,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.639.420,00. Pada tahun ini Bappeda telah melaksanakan 14 program dengan 42 kegiatan dari 70 kegiatan yang direncanakan dalam Renstra. Sedangkan untuk tahun 2010 realisasi anggaran hanya dihitung sampai dengan bulan November 2010 dengan rasio 0,62. Dari tahun 2007 – 2010, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran menunjukkan nilai negatif, artinya rata-rata dari tahun 2007 – 2010 anggaran dan realisasinya mengalami penurunan masing-masing sebesar 16,16% dan 18,21%. Penurunan rata-rata realisasi anggaran yang lebih besar daripada anggaran pada tahun 2007 - 2010 karena realisasi pada tahun 2010 hanya dihitung sampai dengan bulan November yang belum mencerminkan realisasi seluruhnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8 pada halaman berikut.
- 31 -
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul PROGRAM dan KEGIATAN 1
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
1
Anggaran dalam DPA pada Tahun ke2
3
4
5
1
Realisasi Anggaran pada Tahun ke2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Pelayanan jasa surat menyurat
na
6.400
4.000
4.000
3.000
na
2.797
3.036
3.628
1.199
na
0,44
0,76
0,91
0,40
-20,83
-12,96
02. Penyediaan jasa komunikasi,
na
69.900
70.200
91.200
84.000
na
51.665
58.990
75.960
70.955
na
0,74
0,84
0,83
0,84
7,48
12,12
sumberdaya air dan listrik 03. Penyediaan jasa administrasi keuangan
na
23.900
26.300
21.000
21.000
na
22.825
25.850
21.000
15.750
na
0,96
0,98
1,00
0,75
-3,37
-10,17
04. Penyediaan jasa kebersihan kantor
na
3.500
2.000
2.000
2.000
na
3.182
1.993
2.000
1.409
na
0,91
1,00
1,00
0,70
-14,29
-22,20
05. Penyediaan jasa perbaikan
na
16.400
15.000
19.000
11.000
na
13.369
12.990
17.743
4.445
na
0,82
0,87
0,93
0,40
-7,99
-13,73
06. Penyediaan alat tulis kantor
na
10.000
11.500
10.000
8.000
na
10.000
11.497
10.000
5.328
na
1,00
1,00
1,00
0,67
-6,01
-14,93
07. Penyediaan barang cetakan
na
18.500
16.000
14.000
12.000
na
14.741
15.862
13.973
7.948
na
0,80
0,99
1,00
0,66
-13,43
-15,81
na
4.000
3.000
3.000
2.000
na
1.973
3.000
3.000
1.877
na
0,49
1,00
1,00
0,94
-19,44
4,86
na
76.775
51.350
33.350
34.656
na
70.912
51.173
33.076
34.370
na
0,92
1,00
0,99
0,99
-21,42
-19,76
na
8.000
6.500
5.000
1.920
na
7.312
4.922
4.073
1.492
na
0,91
0,76
0,81
0,78
-34,48
-37,77
11. Penyediaan makanan dan minuman
na
12.100
21.250
16.000
7.750
na
9.493
16.855
9.180
6.325
na
0,78
0,79
0,57
0,82
-0,22
0,31
12. Rapat-rapat koordinasi dan
na
53.140
47.040
49.810
78.650
na
23.736
44.402
49.490
37.606
na
0,45
0,94
0,99
0,48
17,44
24,84
na
35.500
6.500
0
0
na
33.500
3.500
0
0
na
0,94
0,54
-
-
-81,69
-89,55
na
10.000
10.500
6.000
5.000
na
7.628
10.400
5.997
4.973
na
0,76
0,99
1,00
0,99
-18,17
-7,69
na
81.690
78.020
66.960
44.650
na
63.654
75.957
62.590
33.386
na
0,78
0,97
0,93
0,75
-17,33
-14,98
na
0
0
3.000
0
na
0
0
1.800
0
na
-
-
0,60
-
-
-
peralatan kerja
dan penggandaan 08. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 09. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 03. Pengadaan peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 32 -
01. Penyusunan laporan capaian kinerja
na
5.630
2.450
2.000
700
na
5.209
2.400
2.000
700
na
0,93
0,98
1,00
1,00
-46,62
-45,20
na
0
1.900
500
200
na
0
1.900
500
200
na
-
1,00
1,00
1,00
-66,84
-66,84
na
0
1.900
0
0
na
0
1.900
0
0
na
-
1,00
-
-
-
-
na
2.000
1.975
2.000
845
na
1.997
1.975
2.000
0
na
1,00
1,00
1,00
0,00
-19,24
-33,28
na
0
0
5.000
6.650
na
0
0
4.970
5.105
na
-
-
0,99
0,77
33,00
2,72
01. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
na
0
1.950
2.500
695
na
0
1.950
2.499
695
na
-
1,00
1,00
1,00
-22,00
-22,02
02. Koordinasi dan monev dana rekon
na
0
49.980
0
0
na
0
46.645
0
0
na
-
0,93
-
-
03. Penyusunan Rencana Strategis SKPD
na
0
0
0
1.350
na
0
0
0
0
na
-
-
-
0,00
-
-
04. Monitoring, evaluasi, dan
na
0
0
0
6.600
na
0
0
0
1.075
na
-
-
-
0,16
-
-
na
0
47.010
51.125
26.300
na
0
45.243
42.293
16.809
na
-
0,96
0,83
0,64
-48,56
-60,25
na
88.665
0
0
0
na
81.203
0
0
0
na
0,92
-
-
-
-
-
na
32.145
0
0
0
na
30.777
0
0
0
na
0,96
-
-
-
-
-
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 03. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 05. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
non perumahan
pengendalian program kegiatan SKPD
Program Perencanaan Tata Ruang 01. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang - Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah 02. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kaw asan 03. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 04. Revisi rencana tata ruang
na
52.945
0
0
0
na
52.581
0
0
0
na
0,99
-
-
-
-
-
05. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan
na
21.695
0
0
0
na
17.349
0
0
0
na
0,80
-
-
-
-
-
na
0
226.485
0
0
na
0
168.866
0
0
na
-
0,75
-
-
-
-
na
0
0
77.220
116.400
na
0
0
71.510
53.092
na
-
-
0,93
0,46
50,74
-25,76
rencana tata ruang lintas kab./kota 06. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 07. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Program Pemanfaatan Ruang
- 33 -
01. Survey dan pemetaan
na
96.990
0
0
0
na
91.510
0
0
0
na
0,94
-
-
-
-
-
na
41.535
0
0
0
na
27.358
0
0
0
na
0,66
-
-
-
-
-
na
62.125
24.840
12.400
28.270
na
46.945
16.871
12.000
13.275
na
0,76
0,68
0,97
-
5,96
-27,44
na
53.228
0
0
0
na
50.145
0
0
0
na
0,94
-
-
-
-
-
na
73.000
0
0
0
na
66.015
0
0
0
na
0,90
-
-
-
-
-
04. Penyusunan profil daerah
na
16.090
36.875
26.780
14.540
na
12.988
32.684
26.255
900
na
0,81
0,89
0,98
0,06
18,70
11,80
05. Pendataan keluarga miskin dan
na
0
810.030
68.920
21.465
na
0
775.403
68.770
11.725
na
-
0,96
1,00
0,55
-80,17
-87,04
na
0
39.350
37.900
28.750
na
0
36.323
35.765
23.990
na
-
0,92
0,94
0,83
-24,14
-32,92
na
0
72.540
0
0
na
0
na
-
0,96
-
-
-
-
na
48.545
0
0
0
na
37.947
0
0
0
na
0,78
-
-
-
-
-
na
0
37.880
43.195
17.660
na
0
37.880
37.608
15.860
na
-
1,00
0,87
0,90
-22,54
-29,27
na
85.165
0
0
0
na
68.466
0
0
0
na
0,80
-
-
-
-
-
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 01. Fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Program Pengembangan Data/Informasi 01. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan - Koordinasi pendataan dan pelaporan 02. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 03. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kaw asan
pengangguran
Program Kerjasama Pembangunan 01. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah - Koordinasi bidang prasarana dan pengembangan w ilayah 02. Fasilitasi kerjasama dengan
69.879
dunia usaha/lembaga 03. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 04. Koordinasi dan perencanaan percepatan pembangunan w ilayah tertinggal
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh 01. Sosialisasi kebijakan pemerintah
- 34 -
dalam pengembangan w ilayah strategis dan cepat tumbuh 02. Koordinasi penetapan rencana
na
39.940
0
0
0
na
30.888
0
0
0
na
0,77
-
-
-
-
-
na
43.570
0
0
0
na
0
0
0
0
na
0,00
-
-
-
-
-
na
0
102.250
47.700
24.100
na
0
98.020
42.863
8.923
na
-
0,96
0,90
0,37
-51,41
-67,73
na
0
26.775
32.755
0
na
0
26.287
31.098
0
na
-
0,98
0,95
-
22,33
18,30
na
40.420
0
0
0
na
28.840
0
0
0
na
0,71
-
-
-
-
-
na
86.025
0
0
0
na
78.860
0
0
0
na
0,92
-
-
-
-
-
na
0
26.150
0
0
na
0
20.215
0
0
na
-
0,77
-
-
-
-
na
0
48.250
52.160
138.350
na
0
44.047
46.468
105.805
na
-
0,91
0,89
0,76
86,67
66,60
na
0
57.330
0
0
na
0
56.785
0
0
na
-
0,99
-
-
-
-
na
25.500
10.000
0
0
na
11.360
9.550
0
0
na
0,45
0,96
-
-
-60,78
-15,93
na
18.320
60.785
0
0
na
16.813
60.525
0
0
na
0,92
1,00
-
-
231,80
260,00
na
31.500
0
0
10.725
na
27.040
0
0
10.725
na
0,86
-
-
1,00
-
-
tata ruang w ilayah strategis dan cepat tumbuh 03. Penyusunan perencanaan pengembangan w ilayah strategis dan cepat tumbuh 04. Koordinasi perencanaan percepatan pembangunan kaw asan produksi daerah tertinggal (P2KP-DT) 05. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kaw asan agropolitan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 01. Koordinasi penetapan rencana tata ruang w ilayah strategis dan cepat tumbuh 02. Penyusunan perencanaan pengembangan w ilayah strategis dan cepat tumbuh 03. Koordinasi perencanaan perumahan dan permukiman 04. Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan 05. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 01. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 02. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 03. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
- 35 -
04. Bimbingan teknis pengelolaan
na
0
50.340
0
0
na
0
49.930
0
0
na
-
0,99
-
-
-
-
na
239.700
123.600
85.050
13.525
na
188.317
118.650
73.320
13.525
na
0,79
0,96
0,86
1,00
-54,57
-52,25
-
data statistik dan pengendalian pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 01. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 02. Penetapan RPJPD
na
38.370
0
0
0
na
34.591
0
0
0
na
0,90
-
-
-
-
03. Penyusunan rancangan RPJMD
na
148.193
0
0
73.330
na
96.250
0
0
28.170
na
0,65
-
-
0,38
-
-
04. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
na
0
0
0
15.400
na
0
0
0
15.400
na
-
-
-
1,00
-
-
05. Penyusunan rancangan RKPD
na
52.000
86.200
78.650
42.750
na
45.974
84.892
77.645
41.450
na
0,88
0,98
0,99
0,97
3,79
9,83
06. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
na
208.240
79.750
113.615
41.030
na
179.328
74.526
100.166
39.899
na
0,86
0,93
0,88
0,97
-27,71
-28,07
07. Koordinasi penyusunan Laporan
na
26.535
0
0
0
na
16.511
0
0
0
na
0,62
-
-
-
-
-
na
68.475
69.730
88.975
33.180
na
31.583
58.661
66.730
14.495
na
0,46
0,84
0,75
0,44
-11,09
7,07
na
0
35.715
32.750
21.670
na
0
30.950
20.289
12.392
na
-
0,87
0,62
0,57
-21,07
-36,68
na
0
26.550
47.805
38.590
na
0
26.550
42.345
0
na
-
1,00
0,89
0,00
30,39
-20,25
na
0
0
0
12.475
na
0
0
0
8.425
na
-
-
-
0,68
-
-
na
63.285
100.065
0
0
na
59.370
99.665
0
0
na
0,94
1,00
-
-
58,12
67,87
na
30.075
0
0
0
na
28.075
0
0
0
na
0,93
-
-
-
-
-
na
69.535
54.220
0
0
na
67.858
53.360
0
0
na
0,98
0,98
-
-
-22,02
-21,37
na
29.473
46.940
46.860
90.425
na
27.550
37.752
43.267
57.294
na
0,93
0,80
0,92
0,63
50,69
28,02
na
0
120.855
0
0
na
0
115.175
0
0
na
-
0,95
-
-
-
-
Kinerja Pemerintah Daerah 08. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 09. Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Non APBD 10. Koordinasi sistem pendukung koordinasi program kegiatan pembangunan 11. Koordinasi pengendalian targettarget RPJM Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 01. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 02. Penyusunan indikator ekonomi daerah 03. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 05. Penyusunan masterplan pembangunan
- 36 -
pertambangan 06. Penyusunan masterplan
na
40.200
0
0
0
na
37.867
0
0
0
na
0,94
-
-
-
-
-
na
0
64.210
0
0
na
0
63.065
0
0
na
-
0,98
-
-
-
-
na
0
126.760
0
0
na
0
123.034
0
0
na
-
0,97
-
-
-
-
na
0
21.750
26.850
0
na
0
19.209
24.813
0
na
-
0,88
0,92
-
23,45
-34,74
na
0
62.570
0
12.050
na
0
58.984
0
0
na
-
0,94
-
0,00
-
-
na
0
0
0
41.540
na
0
0
0
22.713
na
-
-
-
0,55
-
-
na
67.755
0
0
0
na
57.240
0
0
0
na
0,84
-
-
-
-
-
na
20.700
42.900
36.450
21.710
na
14.924
39.398
35.487
18.740
na
0,72
0,92
0,97
0,86
17,26
35,62
na
198.790
0
0
0
na
82.535
0
0
0
na
0,42
-
-
-
-
-
na
0
106.700
79.930
14.445
na
0
104.868
79.842
14.005
na
-
0,98
1,00
0,97
-53,51
-53,16
na
0
33.030
0
0
na
0
32.993
0
0
na
-
1,00
-
-
-
-
na
0
0
0
20.840
na
0
0
0
6.840
na
-
-
-
0,33
-
-
na
0
0
0
30.000
na
0
0
0
29.696
na
-
-
-
0,99
-
-
na
51.730
0
0
0
na
51.155
0
0
0
na
0,99
-
-
-
-
-
penanggulangan kemiskinan 08. Penyusunan masterplan pembangunan pariw isata 09. Penyusunan masterplan pembangunan pertanian 10. Koordinasi dan fasilitasi energi alternatif 11. Koordinasi perencanaan pengembangan potensi ekonomi 12. Koordinasi perencanaan pertanian, perikanan, kelautan, peternakan kehutanan, dan perkebunan
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 01. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 02. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 03. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaporan 04. Koordinasi dan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 05. Koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat 06. Koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan 07. Koordinasi dan pendampingan kegiatan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas / Neighbourhood Development
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 01. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam
- 37 -
dan lingkungan hidup 02. Koordinasi perencanaan pengairan
na
0
61.400
65.035
26.585
na
0
54.258
36.809
14.154
na
-
0,88
0,57
0,53
-26,60
-46,85
03. Koordinasi perencanaan transportasi,
na
0
47.570
0
0
na
0
42.430
0
0
na
-
0,89
-
-
-
-
na
31.775
39.140
0
0
na
28.985
36.099
0
0
na
0,91
0,92
-
-
23,18
24,54
na
176.855
153.550
130.975
68.825
na
174.083
150.205
128.240
18.175
na
0,98
0,98
0,98
0,26
-25,11
-38,06
2.956.523
3.609.410
1.639.420
1.377.596
2.343.271
3.370.427
1.469.059
851.313
0,79
0,93
0,90
0,62
-16,16
-18,21
pos dan telekomunikasi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Raw an Bencana 01. Koordinasi pembangunan daerah raw an bencana
Program Pengembangan Data/ Inf ormasi/Statistik Daerah 01. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Keterangan : 1. Realisasi capaian tahun ke-5 (Tahun 2010) berdasarkan realisasi sampai Bulan November 2010 2. Data yang diolah hanya data dari tahun 2007 - 2010 sesuai dengan revisi Renstra untuk kurun w aktu 2007 - 2010 3. Anggaran dan realisasi dinyatakan dalam satuan ribuan rupiah
- 38 -
Pencapaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dari tahun 2007 – 2009 yang diukur dari rasio antara realisasi dengan target yang diharapkan bervariasi antara 0,54 – 1,00 (lihat tabel 2.9). Sedangkan pada tahun 2010 tingkat pencapaian kinerjanya hanya sebesar 0,20 – 0,88 karena ada beberapa kegiatan yang belum selesai dilaksanakan. Secara umum dari tahun 2007 – 2010 tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan dapat dinyatakan berhasil dengan baik dengan rata-rata pencapaian untuk masing-masing indikator kinerja sebesar 0,64 – 0,94. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang ada, seperti kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan SKPD maupun stakeholders lainnya. Beberapa kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yang pada umumnya tidak sesuai dengan time schedulle yang direncanakan disebabkan karena adanya hambatan dalam pencairan dana. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- 39 -
TABEL 2.9 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006 - 2010 No. 1
INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tersedianya sarana dan prasarana
TARGET SPM TARGET IKK
TARGET INDIKATOR LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE1
2
3
4
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE5
1
2
3
4
RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE5
1
2
3
4
5
na
91.690
88.520
75.960
49.650
na
71.282
86.357
70.387
38.359
-
0,78
0,98
0,93
0,77
na
338.115
280.640
268.360
265.976
na
265.506
254.069
243.122
188.703
-
0,79
0,91
0,91
0,71
na
82.950
129.350
9.500
19.120
na
62.419
128.180
9.470
16.730
-
0,75
0,99
1,00
0,88
51.930
2.500
8.645
na
0
48.595
2.499
1.770
-
-
0,94
1,00
0,20
aparatur yang memadai, baik kuantitas maupun kual itasnya dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas aparatur 2
Terselenggaranya pelayanan prima bagi stakeholders , baik internal maupun eksternal dalam menunjang keberhasi lan pembangunan daerah
3
Meningkatnya kemampuan teknis aparatur perencana pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan teknis perencanaan pembangunan kepada stakeholders
4
Meningkatnya kualitas pelayanan
na
-
publik melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 5
Tersusunnya perencanaan
na
168.675
129.025
80.455
24.100
na
99.354
124.307
73.961
8.923
-
0,59
0,96
0,92
0,37
na
236.985
273.495
128.345
142.700
na
209.267
214.109
113.802
69.901
-
0,88
0,78
0,89
0,49
na
126.445
131.730
52.160
138.350
na
107.700
121.047
46.468
105.805
-
-
0,92
0,89
0,76
pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh 6
Tersusunnya langkah-langkah perencanaan dalam rangka perencanaan tata ruang dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan serasi di berbagai sub wilayah
7
Tersusunnya perencanaan pengembangan kota-kota besar
-
dan menengah
-
- 40 -
8
Tersusunnya langkah-langkah
na
232.568
597.370
73.710
144.015
na
220.720
570.243
68.080
80.007
-
0,95
0,95
0,92
0,56
na
287.245
182.630
116.380
86.995
na
154.700
177.259
115.329
69.281
-
0,54
0,97
0,99
0,80
na
51.730
108.970
65.035
26.585
na
51.155
96.688
36.809
14.154
-
0,99
0,89
0,57
0,53
na
31.775
39.140
na
28.985
36.099
-
0,91
0,92
-
-
na
713.038
316.100
325.120
224.625
na
560.970
304.618
293.476
138.444
-
0,79
0,96
0,90
0,62
na
68.475
105.445
121.725
67.325
na
31.583
89.611
87.019
35.312
-
0,46
0,85
0,71
0,52
na
204.443
871.745
108.100
64.275
na
176.092
824.957
107.025
25.900
-
0,86
0,95
0,99
0,40
na
96.990
na
91.510
-
0,94
0,00
0,00
0,00
na
176.855
na
174.083
-
0,98
0,98
0,98
0,26
perencanaan dalam rangka perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul 9
Tersusunnya langkah-langkah perencanaan dalam rangka perencanaan sosial dan budaya
10 Tersusunnya langkah-langkah perencanaan dalam rangka perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam 11 Tersusunnya langkah-langkah
-
-
-
-
perencanaan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 12 Tersusunnya langkah-langkah/tahap tahap perencanaan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah 13 Terkendalinya pelaksanaan rencana pembangunan daerah 14 Tersedianya data/informasi terbaru yang mencukupi kebutuhan pembangunan daerah baik junlah maupun mutu yang dengan mudah dapat diakses oleh stakeholders yang membutuhkan 15 Terciptanya hubungan yang
-
-
-
-
-
-
serasi antara berbagai kegiatan di berbagai wilayah 16 Tersedianya data/informasi/
153.550
130.975
68.825
150.205
128.240
18.175
statistik daerah yang up to date sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah
- 41 -
17 Terwujudnya kerjasama
na
48.545
149.770
81.095
46.410
na
37.947
144.082
73.372
39.850
-
0,78
0,96
0,90
0,86
2.343.272 3.370.427 1.469.059
851.313
-
0,79
0,93
0,90
0,62
pembangunan dengan daerah perbatasan dan antar daerah dalam rangka pemecahan masalahmasalah yang dihadapi di berbagai bidang pembangunan JUMLAH
-
2.956.524 3.609.410 1.639.420 1.377.596
-
Ket. : 1. Realisasi capaian tahun ke-5 (Tahun 2010) berdasarkan realisasi sampai Bulan November 2010 2. Data yang diolah hanya data dari tahun 2007 - 2010 sesuai dengan revisi Renstra untuk kurun waktu 2007 - 2010 3. Target dan realisasi dinyatakan dalam satuan ribuan rupiah
- 42 -
D.
Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Bappeda a. Peluang (Opportunities) 1.
Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluasluasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2.
Sumber daya pembangunan yang potensial.
3.
Meningkatnya nilai kesadaran hukum.
4.
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5.
Perkembangan teknologi dan informasi.
6.
Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang sudah tertata baik.
7.
Adanya respon dan komitmen SKPD lain maupun para pemangku kepentingan (stakeholders).
8.
Tersedianya Peraturan Perundangan dari Pemerintah.
b. Ancaman (Threats) 1.
Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan peraturan perundangan.
2.
Semakin
meningkatnya
pengawasan/kontrol
dari
berbagai
elemen
(masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah. 3.
Masih adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga keduanya belum bisa berjalan dengan sinkron dan integratif.
4.
Masih adanya aparat pemerintah daerah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dan proses perencanaan pembangunan paritsipatif.
5.
Masih rendahnya pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi.
6.
Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
7.
Tuntutan adanya dokumen perencanaan yang mantap, berkesinambungan dan berkelanjutan di setiap jenjang pemerintahan.
- 43 -
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara umum telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dalam pola working plan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan proses teknokratik, politik, partisipatif, serta proses bottom-up maupun top down. Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih senjangnya realisasi Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini. Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kapasitas lembaga perencana dan kemampuan teknis personil perencanaan perlu ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong aspirasi masyarakat dan membuat usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benarbenar dibutuhkan, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan selama ini. Sebagai
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan, serta penataan ruang, Bappeda Kabupaten Gunungkidul menghadapi beberapa kendala dalam mengemban tugas tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa permasalahan krusial antara lain : 1) Belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Belum
optimalnya
koordinasi
dan
sinkronisasi
proses
perencanaan
pembangunan daerah; 3) Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran; 4) Proses perencanaan yang seringkali belum dapat berjalan sesuai jadwal yang - 44 -
ditetapkan; 5) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara reliabel dan akurat; 6) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan komunikasi; 7) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 8) Ketersediaan data statistik yang belum memadai; 9) Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana; 10) Belum adanya jabatan fungsional perencana; 11) Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung baik bagi proses maupun lembaga perencanaan pembangunan daerah.
B. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 1. Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 merupakan dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi Pembangunan Daerah yang akan dicapai 20 tahun mendatang adalah : “GUNUNGKIDUL YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA TAHUN 2025” Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1) Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih; 2) Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian; 4) Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah; 5) Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai; dan 6) Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Tahun 2010 merupakan periode kedua jangka menengah pembangunan (lima tahunan) dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul, di mana pembangunan daerah akan difokuskan pada : - 45 -
1) Pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang industri kecil dan menengah berbasis pertanian serta pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju. 2) Pada lima tahun kedua masyarakat yang diwujudkan adalah masyarakat yang maju. Masyarakat didorong agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. 3) Revitalisasi pertanian terus dilakukan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah : Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah kecamatan dan desa. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010
–
2015
merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 juga memuat visi, misi dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul periode Tahun 2010 – 2015. Visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul lima tahun ke depan adalah :
“MEWUJUDKAN GUNUNGKIDUL YANG LEBIH MAJU, MAKMUR, DAN SEJAHTERA” Pernyataan visi di atas dilandasi filosofi gotong royong yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap, komitmen, perilaku, etos kerja, dan partisipasi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- 46 -
Sebagai bagian dari penggunaan pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan daerah, maka rumusan Visi Misi disesuaikan Visi Misi Kepala Daerah dengan mengacu pada substansi Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahun Kedua sebagaimana dimuat dalam RPJP Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Dalam
rangka
memberikan
kemudahan
bagi
penyelenggaraan
pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagai berikut : 1) Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran. 2) Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari. 3) Peningkatan pengelolaan pariwisata . 4) Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, professional, dan peduli. 5) Peningkatan iklim usaha yang kondusif. 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 7) Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015, dalam rangka memberikan
kemudahan
bagi
penyelenggaraan
pembangunan
dan
pemerintahan, sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 menjadi : 1) Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran. 2) Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumbersumber pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah. 3) Peningkatan pengelolaan pariwisata. 4) Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli. 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Adapun moto pembangunan Tahun 2010 – 2015 adalah: “Deso Makmur Gunungkidul Makmur”.
- 47 -
C. Telaah Renstra Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013, visi Bappeda Provinsi DIY 5 (lima) tahun ke depan adalah : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, SINERGIS DAN TERINTEGRASI” Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) perencana pembangunan daerah. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 3. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah. 4. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan dan pembangunan. 5. Meningkatkan sinergitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan visi misi tersebut, kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan oleh Bappeda Provinsi DIY antara lain adalah mampu menjawab tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencana, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan (termasuk di dalamnya SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama di tingkat kabupaten). Pada tahun 2013 BAPPEDA DIY telah menyusun Renstra baru untuk periode tahun 2012 – 2017, sehingga visi di atas telah berubah. Berdasarkan Renstra BAPPEDA DIY Tahun 2012 – 2027 visi BAPPEDA DIY adalah : "TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS"
PENGENDALIAN
Visi tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. 2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kualitas manajemen data. D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis - 48 -
1. Visi Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul, visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi pembangunan
Kabupaten
Gunungkidul
yaitu:
“DHAKSINARGHA
BHUMIKARTA”. Penjabaran dari filosofi tersebut adalah sebagai berikut: Dhaksinarga berasal dari kata-kata dhaksina dan argha yang artinya: Dhaksina
: Selatan
Argha
: Gunung
Bhumikarta berasal dari kata-kata Bhumi dan Karta yang artinya: Bhumi
: Bumi, tanah, daerah
Karta
: Subur, makmur, tenteram, damai, sejahtera
Dengan demikian, DHAKSINARGHA BHUMIKARTA merupakan Kondisi wilayah Gunungkidul yang subur, makmur, dengan masyarakat damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.
2. Misi Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 misi penataan ruang daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu: a. Mewujudkan ruang wilayah yang produktif; b. Mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman; c. Mewujudkan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan; dan d. Mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi bencana.
3. Tujuan Penataan Ruang Tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal yang mendukung destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.
- 49 -
4. Kebijakan Penataan Ruang Kebijakan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul meliputi: a. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. b. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana; c. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah; d. peningkatan
aksesibilitas
dan
jangkauan
pelayanan
jaringan
prasarana
transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai; e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan f. pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.
5. Strategi Penataan Ruang Strategi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah : a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah; b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup; c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan; d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana; e. Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten; f. Strategi pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut.
E. Penentuan Isu-isu Strategis 1. Identifikasi faktor internal dan faktor eksternal Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya diidentifikasi analisis faktor lingkungan
internal
dan
eksternal
yang
mempengaruhi
permasalahan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Faktor internal dan eksternal yang berhasil diidentifikasi antara lain: - 50 -
Tabel 3.1 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 FAKTOR INTERNAL NO
KEKUATAN (Strenghts)
KELEMAHAN (Weaknesses)
NO
S-1
Struktur organisasi yang jelas
W-1
Fasilitas, sarana/prasarana kerja yang belum mendukung
S-2
Tersedianya dana APBD
W-2
Belum optimalnya koordinasi internal (antar bidang)
S-3
Motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik
W-3
Manajemen kerja dan waktu terhadap penyelesaian kerja belum memadai
S-4
Tersedianya SDM perencana yang handal
W-4
Proporsi dan kuantitas SDM yang belum memadai
S-5
Tersedianya data dan informasi
W-5
Belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
FAKTOR EKSTERNAL NO
PELUANG (Opportunities)
NO
ANCAMAN (Threats)
O-1
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
T-1
Sering berubahnya peraturan perundangan dan pedoman perencanaan
O-2
Perkembangan teknologi dan komunikasi
T-2
Semakin beragamnya aspirasi dan tuntutan masyarakat dengan berbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan peraturan perundangan
O-3
Respon dan komitmen oleh SKPD lain yang cukup tinggi
T-3
Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
O-4
Tersedianya Peraturan Perundangan dari Pemerintah
T-4
Adanya perbedaan perspektif perencanaan dan penganggaran
O-5
Sumberdaya pembangunan yang potensial
T-5
Tuntutan adanya dokumen perencanaan yang mantap, berkesinambungan dan berkelanjutan di setiap jenjang pemerintahan
- 51 -
2. Analisis SWOT Dalam upaya mencari dan menentukan nilai-nilai strategis pada suatu organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Dari keempat unsur yang dihadapi dan dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul secara internal memiliki sejumlah kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) dan secara eksternal memiliki berbagai peluang (Opportunities) dan menghadapi berbagai tantangan/ancaman (Threats) seperti tersebut pada tabel 3.1 di atas. Dengan menggunakan professional judgement yaitu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, maka selanjutnya dipilih faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di Bappeda Kabupaten Gunungkidul masing-masing sebanyak 3 (tiga) faktor sebagaimana tertuang dalam tabel berikut : Tabel 3.2 Analisis Faktor- Faktor Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 FAKTOR INTERNAL NO
KEKUATAN (Strenghts)
NO
KELEMAHAN (Weaknesses)
S-1
Tersedianya dana APBD
W-1
Fasilitas, sarana/prasarana kerja yang belum mendukung
S-2
Tersedianya SDM perencana yang handal
W-2
Belum optimalnya koordinasi internal (antar bidang)
S-3
Struktur organisasi yang jelas
W-3
NO
Belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG (Opportunities)
NO
ANCAMAN (Threats)
O-1
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
T-1
Tuntutan adanya dokumen perencanaan yang mantap, berkesinambungan dan berkelanjutan di setiap jenjang pemerintahan
O-2
Tersedianya Peraturan Perundangan dari Pemerintah
T-2
Semakin beragamnya aspirasi dan tuntutan masyarakat dengan berbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan peraturan perundangan
O-3
Respon dan komitmen oleh SKPD lain yang cukup tinggi
T-3
Adanya perbedaan perspektif perencanaan dan penganggaran
- 52 -
Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk menentukan faktor kunci strategis dari masing-masing S, W, O dan T sehingga nanti akan terpilih 4 (empat) faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan 4 (empat) faktor eksternal (peluang dan tantangan). Penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis USG (Urgency, Serious, Growth) dengan menggunakan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut : a. Angka 5 memiliki USG yang relatif sangat tinggi b. Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi c. Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi d. Angka 2 memiliki USG yang relatif rendah e. Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah
Hasil analisis USG selanjutnya dapat disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut : Tabel 3.3 Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Identifikasi Faktor Internal No 1 2 3 No 1 2
Faktor Kekuatan (S) Tersedianya dana APBD Tersedianya SDM perencana yang handal Struktur organisasi yang jelas Faktor Kelemahan (W) Fasilitas, sarana/prasarana kerja yang belum mendukung Belum optimalnya koordinasi internal (antar bidang) 3 Belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Identifikasi Faktor Eksternal No Faktor Peluang (O) 1 Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan 2 Tersedianya Peraturan Perundangan dari Pemerintah 3 Respon dan komitmen oleh SKPD lain yang cukup tinggi Faktor Ancaman (T) 1 Tuntutan adanya dokumen perencanaan yang mantap, berkesinambungan dan berkelanjutan di setiap jenjang pemerintahan 2 Semakin beragamnya aspirasi dan tuntutan masyarakat dengan berbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan peraturan perundangan 3 Adanya perbedaan perspektif perencanaan dan penganggaran
U 5 4 3
S 4 5 3
G 4 5 3
Total 13 14 9
4
4
3
11
3
3
4
10
5
5
5
15
U 5 4 3
S 5 3 4
G 5 3 4
Total 15 10 11
5
5
5
15
4
4
4
12
3
3
3
9 - 53 -
3. Penentuan Sasaran Strategis Prioritas a). Faktor Kunci Strategis Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot USG yang terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Dari hasil analisis USG pada tabel 3.3. di atas dapat diketahui faktor-faktor kunci strategis seperti tertera dalam tabel 3.4. berikut ini : Tabel 3.4 Faktor-Faktor Kunci Strategis Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 SWOT S
Faktor Kekuatan Kunci Strategis 1) Tersedianya SDM perencana yang handal. 2) Tersedianya dana APBD.
W
1) Belum tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
USG
Total
14 27 13 15
26
O
T
2) Fasilitas, sarana/prasarana kerja yang belum mendukung.
11
1) Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
15
2) Respon dan komitmen oleh SKPD lain yang cukup tinggi.
11
1) Tuntutan adanya dokumen perencanaan yang mantap, berkesinambungan dan berkelanjutan di setiap jenjang pemerintahan.
15
2) Semakin beragamnya aspirasi dan tuntutan masyarakat dengan berbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan peraturan perundangan
26
27 12
b). Posisi Kekuatan Organisasi Berdasarkan faktor-faktor kunci strategis tersebut, selanjutnya diinteraksikan dalam kuadran kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) sebagai berikut (Gambar 2) : - 54 -
S 27
20
10
T 1 27
20
10
1
10
20
O 26
10
20
26 W Gambar 2. Posisi kekuatan organisasi Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010
- 55 -
Penentuan sumbu vertikal dan horizontal di atas menggunakan perhitungan sebagai berikut : Total nilai bobot USG faktor kekuatan (S) dikurangi total nilai bobot USG kelemahan (W) untuk mendapatkan titik ordinal (sumbu vertikal), sedangkan total nilai bobot USG peluang (O) dikurangi total nilai bobot USG tantangan (T) untuk mendapatkan titik aksis (sumbu mendatar/horizontal). Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kekuatan yang memiliki daerah terluas (dominan) atau faktor terbesar adalah kuadran IV yaitu interaksi S – T. Hasil interaksi antara S dan T inilah yang merupakan faktor paling strategis yang dikembangkan lebih lanjut dalam program-program dan kegiatankegiatan Bappeda Kabupaten Gunungkidul.
c). Pemetaan Interaksi Faktor Penentuan sasaran strategis merupakan langkah pemetaan yang menggambarkan interaksi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk menghasilkan sasaran strategis yang perlu dicapai oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Hasil interaksi antara S – T yang merupakan faktor paling strategis yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam program/kegiatan Bappeda Kabupaten Gunungkidul lima tahun ke depan yakni : ”Optimalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perencana yang ada untuk menyediakan dokumen perencanaan yang mantap, berkesinambungan dan berkelanjutan di setiap jenjang pemerintahan.” Interaksi antar faktor-faktor tersebut secara lengkap tersaji pada tabel 3.5 berikut ini.
- 56 -
Tabel 3.5. Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Bappeda Kabupaten Gunungkidul
Faktor Kunci Keberhasilan Internal
STRENGTHS ( Kekuatan ) 1. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) perencana yang handal.
Faktor Kunci Kerberhasilan Eksternal OPPORTUNITIES (Peluang) 1. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Tersedianya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
SO (upaya kooperatif) Dayagunakan sumber daya manusia (SDM) perencana untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Respon dan komitmen oleh SKPD lain yang cukup tinggi.
WEAKNESSES ( Kelemahan ) 1. Belum tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Fasilitas, sarana/prasarana kerja yang belum mendukung
WO (rasionalisasi, investasi) Wujudkan dokumen perencanaan yang mantap dengan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
THREATS (Ancaman)
ST (keuntungan mobilitas)
WT (status quo)
1. Tuntutan adanya dokumen perencanaan yang mantap, berkesinambungan dan berkelanjutan di setiap jenjang pemerintahan.
Optimalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perencana yang ada untuk menyediakan dokumen perencanaan yang mantap, berkesinambungan dan berkelanjutan di setiap jenjang pemerintahan.
Susun Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan yang mantap, berkesinambungan dan berkelanjutan di setiap jenjang pemerintahan.
2. Semakin beragamnya aspirasi dan tuntutan masyarakat dengan berbagai kepentingan yang tidak sejalan peraturan perundangan.
- 57 -
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Bappeda Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil – hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standart yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai– nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia. Perumusan visi Bappeda diupayakan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 – 2015. Adapun visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, INTEGRATIF DAN PARTISIPATIF.” Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas : Perencanaan pembangunan daerah dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria. Dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut : 1). Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif. 2). Mendukung perencanaan pembangunan nasional dan regional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional dan regional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
- 58 -
3). Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Integratif: Sebagai
lembaga
perencanaan
pembangunan
daerah
maka
produk
perencanaan pembangunan yang dihasilkan Bappeda mempunyai peran yang strategis dalam menemukan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan pembangunan di daerah. Untuk itu produk perencanaan harus disusun secara terintegrasi baik secara horizontal dan vertikal, sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral, serta dapat diimplementasikan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan
melibatkan
para
pemangku
kepentingan
selain
akan
menyederhanakan proses perencanaan itu sendiri, selanjutnya juga akan mempermudah pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pendampingan, serta pertanggungjawaban dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; sehingga pada akhirnya pencapaian proses-proses pembangunan akan lebih kredibel dan akuntabel.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif: Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi - 59 -
perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak sebagai “motor penggerak”
yang
dapat
mengakomodasi,
menganalisis,
dan
menjabarkan
permasalahan pembangunan. Selain itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan ke dalam misi Bappeda. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Bappeda sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Bappeda Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan daerah. 2) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah. 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 4) Meningkatkan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
perencanaan
pembangunan daerah. 5) Meningkatkan kemampuan pengelolaan data statistik, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah. Penjelasan masing-masing misi : Misi Kesatu : Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan - 60 -
profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.
Misi Kedua : Bappeda selain mempunyai fungsi perencanaan juga mempunyai fungsi koordinasi dalam rangka proses perencanaan pembangunan di daerah. Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik adanya integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan, serta arah yang sama. Koordinasi pada hakikatnya merupakan upaya memadukan, menyerasikan serta menyelaraskan kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
Misi Ketiga: Lembaga perencana pembangunan harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Lembaga perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
ditempuh
dengan
mengutamakan partisipasi aktif para pemangku kepentingan agar mampu menghasilkan produk perencanaan yang bersifat komprehensif dan sinergis, sehingga mampu memberikan arah kebijakan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam seluruh proses pembangunan dan mampu mensinergikan semua perencanaan pembangunan lintas fungsi, sektor, bidang, kawasan, serta lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.
Misi Keempat : Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi serta pelaporan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan
pembangunan.
Monitoring
adalah
suatu
usaha
untuk
memastikan berjalannya proses program/kegiatan. Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektifitas, efisiensi, dan efektifitas, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan yang akan datang. Melalui proses ini akan - 61 -
dapat diketahui apakah proses implementasi pembangunan telah sesuai dengan yang direncanakan baik baik keluaran, target maupun sasarannya. Hasil dari monitoring dan evaluasi sangat berguna menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya. Pelaporan adalah bentuk kewajiban pemerintah/SKPD untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara teliti, periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban yang didahului proses pengukuran dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Misi Kelima : Untuk mendukung proses dan produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas lembaga perencana pembangunan juga harus dapat meningkatkan
kemampuan
pengelolaan
data/informasi
dan
statistik
pembangunan daerah secara up to date, tepat dan akurat. Ketersediaan data/informasi pembangunan yang up to date, tepat, dan akurat akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena pengembangan perencanaan pembangunan yang dihasilkan dari penelitian/analisis yang dilakukan Bappeda dalam berbagai bidang pembangunan juga sangat mendukung peningkatan proses dan produk perencanaan pembangunan daerah dari tahun ke tahun.
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Bappeda lima tahun ke depan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani
isu
strategis
yang
dihadapi
Bappeda.
Tujuan
merupakan
penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
- 62 -
Tabel 4.1 Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi No. 1.
2.
MISI
TUJUAN
Meningkatkan kualitas dan
Mewujudkan sumberdaya manusia
profesionalisme sumberdaya
(SDM) yang kompeten dan
manusia (SDM) perencana
profesional dalam perencanaan
pembangunan.
pembangunan daerah.
Meningkatkan koordinasi
Mewujudkan koordinasi yang
perencanaan pembangunan
selaras, serasi dan seimbang dalam
daerah
rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
3.
Meningkatkan kapasitas
Mewujudkan manajemen
kelembagaan perencanaan
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
pembangunan daerah yang berkapasitas.
4.
Meningkatkan monitoring,
Mewujudkan proses perencanaan
evaluasi dan pelaporan
pembangunan daerah yang
perencanaan pembangunan
berkesinambungan.
daerah 5.
Meningkatkan kemampuan
a. Mewujudkan basis data yang up
pengelolaan data statistik,
to date, tepat dan akurat untuk
serta pelaksanaan penelitian
mendukung perencanaan
dan pengembangan
pembangunan yang berkualitas.
perencanaan pembangunan daerah
b. Mewujudkan penelitian dan pengembangan untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana - 63 -
tingkat capaian (target masing – masing indikator dari program dan kegiatan). Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini.
- 66 -
Tabel 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 - 2015 VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEM BANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, INTEGRATIF, DAN PARTISIPATIF
No.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
5%
10%
15%
20%
25%
50%
60%
70%
80%
90%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
M ISI PERTAM A : Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM)
Terwujudnya sumberdaya manusia
yang berkualitas dan profesional dalam
yang berkualitas dan profesional
perencanaan pembangunan daerah
1. Prosentase personel yang lulus jenjang Pendidikan dan Latihan Formal/
dalam perencanaan pembangunan
Non formal dalam bidang perencanaan
daerah
pembangunan daerah
M ISI KEDUA : Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah Mewujudkan koordinasi yang selaras, serasi, dan seimbang dalam rangka pembangunan daerah
a. Terwujudnya keselarasan, keserasian, 1. Prosentase koordinasi internal keseimbangan, serta kesepahaman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
maupun antar bidang secara rutin dan periodik 2. Prosentase koordinasi sektoral dengan SKPD lingkup sektor terkait sesuai jadwal
b. Terwujudnya sistem perencanaan
Prosentase sistem perencanaan
pembangunan daerah yang teritegrasi pembangunan daerah yang terintegrasi c. Terwujudnya penataan ruang daerah yang terpadu dan terintegrasi
Prosentase perencanaan penataan ruang daerah yang terpadu dan terintegrasi
- 65 -
1
2
3
d. Terwujudnya koordinasi perencanaan
4
Prosentase koordinasi perencanaan
5
6
7
8
9
20%
40%
60%
80%
100%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
75%
80%
90%
90%
75%
80%
85%
90%
95%
50%
75%
80%
85%
100%
80%
90%
100%
100%
100%
yang berbasis sumber daya alam (SDA)y ang berbasis sumber daya alam (SDA) MISI KETIGA : Meningkatakan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Mewujudkan manajemen kelembagaan
a. Terwujudnya sarana dan prasarana
1. Prosentase sarana dan prasarana
perencanaan pembangunan daerah
pendukung perencanaan pembangunan
yang berkapasitas
yang memadai
kantor yang memadai
2. Prosentase layanan administrasi perkantoran yang memadai 3. Prosentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
b. Tewujudnya fungsi perencanaan pembangunan daerah yang memadai
1. Prosentase Standart Operating Procedure (SOP) Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Prosentase sosialisasi produkproduk perencanaan pembangunan Daerah 3. Prosentase dokumen program/ kegiatan perencanaan (RKPD) yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4. Prosentase partisipasi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah
MISI KEEMPAT : Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah Mewujudkan proses perencanaan
a. Meningkatnya peran monitoring dan
1. Jumlah dokumen monitoring dan
pembangunan daerah yang
evaluasi dalam pelaksanaan
evaluasi, pelaporan pembangunan
berkesinambungan
pembangunan daerah
daerah
3 dokumen 3 dokumen
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
(DAK : 1 TP : 1 APBD : 1)
- 66 -
1
2
3
4
2. Prosentase SKPD yang menyampaikan
5
6
7
8
9
60%
70%
80%
90%
100%
20%
30%
50%
60%
70%
85%
85%
85%
90%
90%
20%
30%
40%
50%
60%
laporan program/kegiatan non APBD dan APBD (termasuk DAK) yang tepat waktu b. Tersedianya umpan balik proses perencanaan pembangunan daerah
Prosentase kelengkapan identifikasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target pembangunan
MISI KELIMA : Meningkatkan kemampuan penyediaan basis data, penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah - Mewujudkan basis data yang up to date untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas - Mewujudkan penelitian dan
a. Terwujudnya basis data dan statistik perencanaan pembangunan yang up to date , tepat dan akurat b. Terwujudnya pelaksanaan penelitian
Prosentase basis data dan statistik perencanaan pembangunan yang up to date, tepat dan akurat Prosentase hasil penelitian dan
pengembangan untuk mengoptimalkan
dan pengembangan perencanaan
pengembangan yang mendukung
perencanaan pembangunan daerah
pembangunan daerah
perencanaan pembangunan daerah
- 67 -
Berdasarkan
pencermatan, sasaran dan indikator kinerja tersebut masih
bersifat output atau belum mencerminkan outcomes seperti yang seharusnya, sehingga dalam upaya meningkatkan mutu indikator kinerja agar lebih bersifat outcomes maka sasaran dan indikator kinerja utama perlu direview kembali. Konsultasi yang intensif dengan Tim Asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menghasilkan sasaran dan indikator kinerja yang baru. Sasaran dan indikator kinerja yang baru dengan target kinerja dari tahun 2011 - 2015 disajikan dalam tabel 4.3. Dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penetapan target kinerja dimulai dari tahun 2011 karena secara prinsip kedudukan Indikator Kinerja terdahulu adalah dalam rangka mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama yang baru. Dengan demikian perhitungan tetap dapat dilakukan terhadap pencapaian pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang telah lalu. Untuk tahapan perencanaan yang akan datang, Indikator Kinerja Utama yang baru merupakan pedoman dan panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, karena pada tahun 2016 senyampang dengan hadirnya Bupati definitif yang baru, akan disusun Rencana Strategis baru yang merupakan penterjemahan dari Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2020 yang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih.
- 68 -
Tabel 4.3 PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 - 2015
No.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
1
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar waktu
Persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap program dalam Rencana
100%
100%
100%
100%
100%
2
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan antar lembaga
1. Persentase kesesuaian program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
100%
100%
100%
100%
100%
2. Persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
100%
100%
100%
100%
100%
3. Persentase kesesuaian program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
100%
100%
100%
100%
100%
- 69 -
C. Strategi dan Kebijakan Bappeda Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Tabel 4.4 Strategi Untuk Mencapai Sasaran No
SASARAN
1.
MISI PERTAMA Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional dalam perencanaan pembangunan daerah.
2.
3.
MISI KEDUA a. Terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, serta kesepahaman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
STRATEGI a. Meningkatkan kegiatan orientasi perencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan. b. Melaksanakan Capacity Building SDM perencanaan pembangunan.
Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan.
b. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.
Penerapan Aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran secara terintegrasi.
c. Terwujudnya penataan ruang daerah yang terpadu.
Penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang daerah yang terpadu beserta peraturan pelaksanaannya.
d. Terwujudnya koordinasi perencanaan yang berbasis sumber daya alam (SDA).
Meningkatkan koordinasi perencanaan yang berbasis sumber daya alam (SDA).
MISI KETIGA a. Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai b. Terwujudnya fungsi perencanaan pembangunan daerah yang memadai
Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan peran dan fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan
- 70 -
No 4.
SASARAN MISI KEEMPAT a. Meningkatnya peran monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah b. Tersedianya umpan balik proses perencanaan pembangunan daerah
5.
MISI KELIMA a. Terwujudnya basis data dan statistik perencanaan pembangunan yang up to date, tepat dan akurat. b. Terwujudnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
STRATEGI
Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah
Melakukan evaluasi target sasaran pembangunan secara periodik
Menyusun dan mengelola basis data perencanaan pembangunan yang up to date, tepat dan akurat. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan serta menyusun kajian perencanaan pembangunan daerah.
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
- 71 -
Tabel 4.5 Kebijakan Untuk Melaksanakan Strategi yang Dipilih No. 1.
STRATEGI MISI PERTAMA a. Meningkatkan kegiatan orientasi perencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan.
b. Melaksanakan Capacity Building SDM perencanaan pembangunan.
2.
MISI KEDUA a. Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan.
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN PROGRAM Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan perencana serta kegiatan orientasi perencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Mengikuti dan mengadakan bimtek, sosialisasi, orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
1) Melaksanakan koordinasi internal maupun antar bidang secara rutin dan periodik.
Program peningkatan kualitas pelayanan publik.
2) Melaksanakan koordinasi sektoral dengan SKPD lingkup sektor terkait.
b. Penerapan Aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran secara terintegrasi.
Menerapkan Aplikasi Sistem Perencanaan dan Keuangan Daerah.
c. Penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang daerah yang terpadu beserta peraturan pelaksanaannya.
Menyusun dokumen perencanaan tata ruang yang terpadu beserta peraturan pelaksanaannya.
1) Program pengembangan data/informasi. 2) Program kerjasama pembangunan. 3) Program perencanaan pembangunan ekonomi. 4) Program Perencanaan Sosial dan Budaya. Program perencanaan pembangunan daerah.
1) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 2) Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar. 3) Program perencanaan tata ruang.
- 72 -
No.
STRATEGI d. Meningkatkan koordinasi perencanaan yang berbasis sumber daya alam (SDA).
3.
MISI KETIGA a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN PROGRAM Melakukan koordinasi perencanaan yang berbasis sumber daya alam (SDA).
Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.
b. Meningkatkan 1) Menyusun SOP peran dan fungsi perencanaan manajemen dalam pembangunan bidang perencanaan daerah. dan bertanggungjawab 2) Mengadakan atas hasilnya sosialisasi produksebagai bagian dari produk perencanaan manajemen pembangunan pembangunan. daerah.
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
1) Program pelayanan administrasi perkantoran. 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
1) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 2) Program perencanaan pembangunan daerah.
3) Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
Program perencanaan pembangunan daerah.
4) Meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Program perencanaan pembangunan daerah.
- 73 -
No.
STRATEGI
4.
MISI KEEMPAT a. Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. b. Melakukan evaluasi target sasaran pembangunan secara periodik.
5.
MISI KELIMA a. Menyusun dan mengelola basis data perencanaan pembangunan yang up to date, tepat dan akurat. b. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan serta menyusun kajian perencanaan pembangunan daerah.
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN PROGRAM Mengadakan kegiatan dan menyusun dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
Program perencanaan pembangunan daerah.
Mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target pembangunan.
Program perencanaan pembangunan daerah.
Melakukan up-dating basis data perencanaan pembangunan daerah.
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
Melaksanakan fasilitasi penelitian dan pengembangan serta menyusun kajian perencanaan pembangunan daerah.
1) Program perencanaan pembangunan daerah. 2) Program perencanaan pembangunan ekonomi. 3) Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar.
- 74 -
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun program – program pada Bappeda Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : A. Program Lokalitas Kewenangan SKPD Merupakan gambaran program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Program ini termasuk semua urusan yakni program yang ada pada setiap SKPD. Untuk Bappeda program tersebut meliputi : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Peningkatan Sasana dan Prasarana Aparatur. 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 6. Peningkatan Disiplin Aparatur. B. Program Lintas SKPD Merupakan program pembangunan yang akan dilaksanakan Bappeda dengan melibatkan SKPD lain. Program-Program tersebut meliputi : 1. Perencanaan Tata Ruang. 2. Pengembangan Data/Informasi. 3. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 4. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Perencanaan Pembangunan Daerah. 6. Perencanaan Pembangunan Daerah. 7. Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 8. Perencanaan Sosial dan Budaya. 9. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam. - 75 -
10. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana. 11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 12. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 13. Kerjasama Pembangunan.
Untuk program kewilayahan, yakni program pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan wilayah daerah lain, lima tahun mendatang Bappeda Kabupaten Gunungkidul tidak merencanakannya. Pengelompokkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda berdasarkan tujuan dan sasaran seperti telah diuraikan pada Bab 4 adalah seperti pada tabel 5.1 di bawah ini. Tabel 5.1 Program yang Akan Dilaksanakan Bappeda Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2010 – 2015 NO
TUJUAN
1.
KESATU : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam perencanaan pembangunan daerah.
2.
KEDUA : Mewujudkan koordinasi yang selaras, serasi dan seimbang serta sepaham dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
SASARAN
PROGRAM
Terwujudnya sumber daya 1) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. manusia yang kompeten dan 2) Program peningkatan kapasitas profesional dalam kelembagaan perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah. daerah
a. Terwujudnya keselarasan, 1) Program peningkatan kualitas keserasian, pelayanan publik. keseimbangan, serta 2) Program pengembangan data/ kesepahaman dalam informasi penyusunan perencanaan 3) Program perencanaan pembangunan daerah. pembangunan ekonomi. 4) Program Perencanaan sosial dan budaya. 5) Program kerjasama pembangunan. b. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi. c. Terwujudnya penataan ruang daerah yang terpadu.
d. Terwujudnya perencanaan daerah yang berbasis sumber daya alam (SDA).
Program perencanaan pembangunan daerah
1) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 2) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar. 3) Program perencanaan tata ruang. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- 76 -
NO
TUJUAN
3.
KETIGA : Mewujudkan manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang berkapasitas.
4.
KEEMPAT : Mewujudkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
SASARAN
a. Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah yang memadai.
1) Program pelayanan administrasi perkantoran. 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
b. Terwujudnya fungsi perencanaan pembangunan daerah yang memadai.
1) Program peningkatan kualitas pelayanan publik. 2) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan. 3) Program perencanaan pembangunan daerah.
a. Meningkatnya peran monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. b. Tersedianya umpan balik proses perencanaan pembangunan daerah.
5.
KELIMA : a. Mewujudkan basis data yang up to date, tepat dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas. b.
Mewujudkan penelitian dan pengembangan untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah.
PROGRAM
Terwujudnya basis data dan statistik perencanaan pembangunan yang up to date, tepat dan akurat.
Program perencanaan pembangunan daerah.
Program perencanaan pembangunan daerah.
Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah
Terwujudnya pelaksanaan 1) Program perencanaan pembangunan daerah. penelitian dan 2) Program perencanaan pengembangan perencanaan pembangunan ekonomi. pembangunan daerah. 3) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.
Secara rinci kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program tersebut di atas beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.
- 77 -
Tabel 5.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM (OUTCOMES)
PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2015
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
1
2
3
SATUAN
DATA
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
AWAL 4
5
Kondisi Kinerja akhir
PENANGGUNG
Periode Renstra
JAWAB
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SEMUA URUSAN 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
OUTCOME : Lancarnya pelayanan adminis trasi perkantoran di Bappeda OUTPUT :
1.
Penyediaan Jas a Surat Menyurat
-
Tersusunnya agenda s urat, pengendalian
surat
3.000
3.000
3.500
3.500
4.000
17.000
Sekretariat
502.692
Sekretariat
keluar mas uk surat -
Tersediannya perlengkapan s urat menyurat
paket
1
1
1
1
1
1
5
paket
1
1
91.200
1
90.000
1
128.492
1
93.000
1
100.000
5
paket
0
0
0
1
3.750
1
5.675
1
6.150
1
8.000
4
(perangko, materai s erta biaya paket/ pengiriman 2. 3.
Penyediaan Jas a Komunikasi, Sumber Daya Air
-
Tersedianya telepon, air, listrik s erta
dan Lis trik
jas a internet
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terwujudnya pembayaran perizinan
kendaraan dinas /operasional
kendaraan dinas/operasional
4.
Penyediaan Jas a Adminis trasi Keuangan
-
Tersedianya jasa administras i keuangan
paket
1
1
24.300
1
24.300
1
26.400
1
26.400
1
26.400
5
127.800
Sekretariat
5.
Penyediaan Jas a Kebers ihan Kantor
-
Tersedianya peralatan kebers ihan kantor
paket
1
1
2.500
0
0
0
0
0
60.750
1
80.000
2
143.250
Sekretariat
Tersedianya jasa kebersihan kantor
paket
1
1
6.
Penyediaan Jas a Perbaikan Peralatan Kerja
-
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
paket
1
1
11.000
1
11.100
1
17.900
1
11.600
1
13.000
5
64.600
Sekretariat
7.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Tersedianya alat tulis kantor
paket
1
1
11.370
1
11.234
1
12.000
1
11.000
1
14.000
5
59.604
Sekretariat
8.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Tercetaknya dokumen, blangko, ars ip
paket
1
1
10.000
1
11.000
1
13.000
1
10.500
1
12.000
5
56.500
Sekretariat
paket
1
1
3.000
1
3.000
1
3.500
1
3.500
1
4.000
5
17.000
Sekretariat
paket
1
1
41.100
1
86.300
1
89.914
1
112.100
1
99.000
5
428.414
Sekretariat
atau file penting lainnya 9.
Penyediaan Komponen Instalas i Listrik/Penerangan
-
bangunan kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya komponen ins talas i/jaringan lis trik
-
Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor
11. Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan kebers ihan kantor
paket
0
0
0
1
3.000
1
3.000
1
3.000
1
3.000
4
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- -
Tersedianya bahan bacaan & buku literatur
paket
1
1
2.640
1
2.940
1
3.480
1
4.500
1
4.500
5
Undangan 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14. Rapat-rapat Koordinas i dan Konsultasi ke Luar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sekretariat Sekretariat
perencanaan -
Tersedianya makanan dan minuman rapat
OS
1000
400
5.000
400
5.750
560
10.400
300
5.250
300
5.250
1960
31.650
-
Tersedianya makanan dan minuman tamu
OS
200
150
3.000
200
4.000
250
6.875
240
6.600
200
5.500
1040
25.975
Terealis asinya rapat-rapat koordinasi
kali
20
20
62.500
20
66.870
55
153.580
20
80.050
30
100.000
-
Daerah 2
Sekretariat 18.060
145
463.000
Sekretariat
dan konsultas i OUTCOME : Terdukungnya kelancaran tugas bagi pers onil secara efektif, efis ien dan tepat waktu
1.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
OUTPUT :
2.
Pengadaan mebeleur
OUTPUT :
-
Terpasangnya teralis dan gordyn Tersedianya mebeler untuk kelengkapan
paket
0
0
0
1
12.750
0
0
1
20.000
1
25.000
3
57.750
Sekretariat
paket
0
0
0
1
2.500
1
21.758
1
45.000
1
25.000
4
94.258
Sekretariat
sarana perkantoran
- 78 -
1
2
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
OUTPUT : -
Gedung kantor terpelihara secara rutin/
paket
1
1
5.270
1
5.240
0
0
2
140.436
1
50.000
5
200.946
Sekretariat
paket
1
1
53.032
1
46.600
1
86.850
1
104.850
1
104.850
5
396.182
Sekretariat
orang
0
0
0
56
3.975
0
0
0
0
51
6.375
107
10.350
Sekretariat
orang
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
8.000
51
8.000
Sekretariat
dokumen
1
1
1.000
1
1.000
1
1.500
1
1.500
1
2.000
5
7.000
Sekretariat
dokumen
1
1
500
1
500
1
500
1
500
1
1.000
5
3.000
Sekretariat
dokumen
1
1
2.000
1
2.000
1
2.000
1
2.500
1
3.000
5
11.500
Sekretariat
dokumen
1
1
6.200
1
5.000
1
10.500
1
11.500
1
12.000
5
45.200
Sekretariat
dokumen
0
0
0
0
0
0
0
1
7.738
1
9.000
2
16.738
Sekretariat
berkala 4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
OUTPUT :
Operasional
-
Kendaraan dinas/operasional terpelihara secara berkala
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
OUTCOME : Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
1.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
OUTPUT :
2.
Fasilitasi administrasi kepegawaian SKPD
OUTPUT :
-
Terlaksananya pengadaan seragam batik Terfasilitasinya administrasi kepegawaian di lingkup SKPD
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
OUTPUT : Tersusunnya LAKIP Bappeda OUTCOME : Sebagai bahan acuan LAKIP Kabupaten
2.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
OUTPUT : Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran OUTCOME : Sebagai bahan masukan untuk menyusun pelaporan keuangan semesteran kabupaten
3.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
OUTPUT : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun OUTCOME : Sebagai bahan penyusunan laporan keuangan SKPD
4.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
OUTPUT : Tersusunnya laporan keuangan bulanan/ SPJ OUTCOME : Sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan SKPD
5
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1.
Penyusunan data dan sistem informasi SKPD
OUTPUT : Tersusunnya data profil SKPD OUTCOME : Tersusunnya dokumen profil Bappeda sebagai referensi data SKPD
- 79 -
1
2
2.
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
13.000
Sekretariat
OUTPUT : Tersusunnya Renstra Bappeda
dokumen
1
0
0
0
0
0
5.000
0
0
1
8.000
Tahun 2015 - 2020 Tersusunnya dokumen Reviu Renstra
1
1
Bappeda Tahun 2010 - 2015 OUTCOME : Tersusunnya salah satu dokumen perencanaan SKPD dan penjabaran teknis dari RPJMD 3.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
OUTPUT : Tersusunnya Rencana Kerja dan Perubahan
dokumen
1
1
1.500
1
1.750
2
4.475
2
6.875
2
6.000
8
20.600
Sekretariat
dokumen
1
1
7.350
1
8.000
1
15.000
1
11.045
1
10.000
5
51.395
Sekretariat
dokumen/
0
0
0
0
0
1
7.500
1
3.600
1
10.000
3
21.100
Sekretariat
Rencana Kerja Bappeda Tahunan OUTCOME : Sebagai dokumen acuan pelaksanaan kegiatan Bappeda Tahunan 4.
Monitoring, evaluasi dan pengendalian progam/ kegiatan SKPD
OUTPUT : Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan SKPD OUTCOME : Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan Bappeda sebagai umpan balik perencanaan tahun berikutnya
5.
Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP)
OUTPUT : Terlaksananya penyusunan Standar Operating Procedure (SOP)
jenis
30
15
45
OUTCOME : Tersedianya dokumen SOP 6.
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
OUTPUT : Terselenggaranya pengukuran IKM di
dokumen
0
0
0
0
0
2
3.000
2
3.000
2
6.000
6
12.000
Sekretariat
dokumen
0
0
0
0
0
0
0
1
9.400
1
11.000
2
20.400
Sekretariat
orang
3
3
12.000
4
16.000
4
16.000
4
20.000
4
20.000
19
84.000
Sekretariat
SKPD OUTCOME : Tersedianya dokumen pengukuran IKM 7.
Pengendalian Internal SKPD
OUTPUT : Terlaksananya penyusunan dan pembentukan Satgas SPIP Bappeda OUTCOME : Tersusunnya dokumen dan terbentuknya Satgas SPIP untuk pengendalian internal BAPPEDA
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.
Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan
OUTPUT : Terfasilitasinya kursus, seminar, pelatihan dan bimtek bagi aparat perencana OUTCOME : Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas dan trampil
- 80 -
1
2
2.
Penyusunan Analisis Beban Kerja
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
OUTPUT : Terlaksananya Analisis Beban Kerja (ABK)
dokumen
0
0
0
15.857
0
0
1
3.100
0
0
0
0
1
15.400
1
36.005
1
38.625
1
75.000
1
3.100
Sekretariat
bagi seluruh personel di lingkungan Bappeda OUTCOME : Tersedianya dokumen ABK seluruh personel BAPPEDA URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1
Program pengembangan data/informasi 1.
Penyusunan profil daerah
OUTPUT : -
Tersusunnya data profil daerah
-
Terlaksananya rakor
-
Terlaksananya upload data
dokumen
1
1
rakor
3
3
3
3
4
4
17
5
kali
1
1
1
1
2
2
7
dokumen
0
0
kali
0
180.887 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOME : Tersedianya data dan informasi terkini sebagai bahan perencanaan 2.
Penyusunan informasi hasil perencanaan
OUTPUT :
dan dokumentasi pembangunan
-
Tersusunnya dokumentasi
0
0
0
1
26.355
1
26.290
1
30.000
3
informasi hasil pembangunan -
Terlaksananya keikutsertaan Bappeda
82.645 Bidang Statistik dan Perencanaan
1
1
1
3
dalam pameran pembangunan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul OUTCOME : -
Ketersediaan dokumen informasi hasil pembangunan se Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung perencanaan pembangunan
-
Terlaksananya hasil ekspose hasil kegiatan Bappeda dalam pameran pembangunan hari jadi kabupaten Gunungkidul
3.
Koordinasi pendataan dan pelaporan
OUTPUT : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
rapat/kali
6
6
bidang statistik dan pelaporan
seminar
1
1
dokumen
1
1
15.985
6
25.855
0
0
0
0
0
0
12 1
41.840 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOME : Tercapainya koordinasi bidang statistik dan pelaporan serta sinergitas lintas bidang 4.
Pendataan Keluarga Miskin dan Pengangguran
OUTPUT : Terlaksananya pendataan keluarga miskin dan pengangguran
32.550
1
20.000
1
22.790
1
20.725
1
15.000
5
111.065 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOME : Tersedianya data base kemiskinan dan ketenagakerjaan
- 81 -
1
2
2.
Penyusunan Analisis Beban Kerja
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
OUTPUT : Terlaksananya Analisis Beban Kerja (ABK)
dokumen
0
0
0
15.857
0
0
1
3.100
0
0
0
0
1
15.400
1
36.005
1
38.625
1
75.000
1
3.100
Sekretariat
bagi seluruh personel di lingkungan Bappeda OUTCOME : Tersedianya dokumen ABK seluruh personel BAPPEDA URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1
Program pengembangan data/informasi 1.
Penyusunan profil daerah
OUTPUT : -
Tersusunnya data profil daerah
-
Terlaksananya rakor
-
Terlaksananya upload data
dokumen
1
1
rakor
3
3
3
3
4
4
17
5
kali
1
1
1
1
2
2
7
dokumen
0
0
kali
0
180.887 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOME : Tersedianya data dan informasi terkini sebagai bahan perencanaan 2.
Penyusunan informasi hasil perencanaan
OUTPUT :
dan dokumentasi pembangunan
-
Tersusunnya dokumentasi
0
0
0
1
26.355
1
26.290
1
30.000
3
informasi hasil pembangunan -
Terlaksananya keikutsertaan Bappeda
82.645 Bidang Statistik dan Perencanaan
1
1
1
3
dalam pameran pembangunan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul OUTCOME : -
Ketersediaan dokumen informasi hasil pembangunan se Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung perencanaan pembangunan
-
Terlaksananya hasil ekspose hasil kegiatan Bappeda dalam pameran pembangunan hari jadi kabupaten Gunungkidul
3.
Koordinasi pendataan dan pelaporan
OUTPUT : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
rapat/kali
6
6
bidang statistik dan pelaporan
seminar
1
1
dokumen
1
1
15.985
6
25.855
0
0
0
0
0
0
12 1
41.840 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOME : Tercapainya koordinasi bidang statistik dan pelaporan serta sinergitas lintas bidang 4.
Pendataan Keluarga Miskin dan Pengangguran
OUTPUT : Terlaksananya pendataan keluarga miskin dan pengangguran
32.550
1
20.000
1
22.790
1
20.725
1
15.000
5
111.065 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOME : Tersedianya data base kemiskinan dan ketenagakerjaan
- 82 -
1
2
5.
Koordinasi Statistik dan Perencanaan Pembangunan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
OUTPUT :
Umum
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
koordinasi
0
0
0
0
0
10
76.500
10
55.650
10
56.000
30
perencanaan di bidang statistik dan
188.150 Bidang Statistik dan Perencanaan
perencanaan pembangunan daerah OUTCOME : Tercapainya sinkronisasi dan koordinasi di bidang statistik dan perencanaan pembangunan daerah 2
Program Kerjasama Pembangunan 1.
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah
OUTPUT :
daerah
Terlaksananya koordinasi bidang penelitian, pengembangan dan
koordinasi
0
0
0
0
0
fasilitasi
2
45.685
14
4
39.135
10
40.000
15
16 29
pengendalian
124.820 Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
OUTCOME : Keterpaduan perencanaan bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian 2.
Koordinasi bidang prasarana dan pengembangan
OUTPUT :
wilayah
Terlaksananya koordinasi perencanaan
rakor
12
12
29.800
12
37.105
12
40.000
12
41.015
12
40.000
60
bidang fisik dan prasarana wilayah
187.920 Bidang Fisik dan Prasarana
OUTCOME : Keterpaduan perencanaan program bidang fisik dan prasarana wilayah 3
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis OUTPUT : dan cepat tumbuh
Tersusunnya Rencana Kawasan
kawasan
0
0
0
Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) OUTCOME :
Koordinasi perencanaan Percepatan Pembangunan
0
1
59.720
0
0
1
60.000
2
119.720 Bidang Fisik dan Prasarana
penataan
Keterpaduan perencanaan program 2.
0
(digab. keg ruang)
OUTPUT :
Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP DT)
Terlaksananya koordinasi, fasilitasi,
Koordinasi
dan pembinaan pada Kawasan Produksi
Workshop
14 0
1
6
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
Koordinasi
0
4
pengembangan kawasan agropolitan
Sosialisasi
0
1
workshop
0
24.100
0
0
0
0
0
0
0
0
6 1
24.100 Bidang Perekonomian
Daerah Tertinggal (P2KPDT) OUTCOMES : Tercapainya sinkronisasi kebijakan perencanaan P2KP DT 3.
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan
OUTPUT :
agropolitan
-
dan minapolitan
25.350
4
23.980
4
93.250
4
138.890
4
1
40.000
20 2
2
2
1
321.470 Bidang Perekonomian
5
- 83 -
1
2
5.
Koordinasi Statistik dan Perencanaan Pembangunan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
OUTPUT :
Umum
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
koordinasi
0
0
0
0
0
10
76.500
10
55.650
10
56.000
30
perencanaan di bidang statistik dan
188.150 Bidang Statistik dan Perencanaan
perencanaan pembangunan daerah OUTCOME : Tercapainya sinkronisasi dan koordinasi di bidang statistik dan perencanaan pembangunan daerah 2
Program Kerjasama Pembangunan 1.
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah
OUTPUT :
daerah
Terlaksananya koordinasi bidang penelitian, pengembangan dan
koordinasi
0
0
0
0
0
fasilitasi
2
45.685
14
4
39.135
10
40.000
15
16 29
pengendalian
124.820 Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
OUTCOME : Keterpaduan perencanaan bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian 2.
Koordinasi bidang prasarana dan pengembangan
OUTPUT :
wilayah
Terlaksananya koordinasi perencanaan
rakor
12
12
29.800
12
37.105
12
40.000
12
41.015
12
40.000
60
bidang fisik dan prasarana wilayah
187.920 Bidang Fisik dan Prasarana
OUTCOME : Keterpaduan perencanaan program bidang fisik dan prasarana wilayah 3
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis OUTPUT : dan cepat tumbuh
Tersusunnya Rencana Kawasan
kawasan
0
0
0
Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) OUTCOME :
Koordinasi perencanaan Percepatan Pembangunan
0
1
59.720
0
0
1
60.000
2
119.720 Bidang Fisik dan Prasarana
penataan
Keterpaduan perencanaan program 2.
0
(digab. keg ruang)
OUTPUT :
Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP DT)
Terlaksananya koordinasi, fasilitasi,
Koordinasi
dan pembinaan pada Kawasan Produksi
Workshop
14 0
1
6
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
Koordinasi
0
4
pengembangan kawasan agropolitan
Sosialisasi
0
1
workshop
0
24.100
0
0
0
0
0
0
0
0
6 1
24.100 Bidang Perekonomian
Daerah Tertinggal (P2KPDT) OUTCOMES : Tercapainya sinkronisasi kebijakan perencanaan P2KP DT 3.
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan
OUTPUT :
agropolitan
-
dan minapolitan
25.350
4
23.980
4
93.250
4
138.890
4
1
40.000
20 2
2
2
1
321.470 Bidang Perekonomian
5
- 84 -
1
2
3
-
Tersusunnya dokumen Masterplan
4
5
6
dokumen
0
dokumen
1
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
17
18
1
Pengembangan Minapolitan OUTCOMES : Terlaksananya sinkronisasi kebijakan perencanaan kawasan agropolitan dan minapolitan 4
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 1.
Koordinasi perencanaan perumahan dan pemukiman OUTPUT : -
Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1
68.800
1
128.775
rakor
0
29.190
12
0
33.258
12
0
40.000
12
2 36
300.023 Bidang Fisik dan Prasarana
Permukiman (RP4D) -
Tersusunnya dokumen Identifikasi permasalahan Perumahan dan Permukiman
-
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan perumahan dan permukiman
OUTCOMES : Sebagai acuan perencanaan pembangunan dan pengembangan Perumahan Permukiman (RP4D) 2.
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
OUPUT :
sanitasi perkotaan
-
Terlaksananya koordinasi perencanaan
kali
8
8
46.150
10
235.525
12
50.000
12
33.295
6
90.000
48
air minum, drainase dan sanitasi perkotaan -
Tersusunnya Dokumen Masterplan Sanitasi
454.970 Bidang Fisik dan Prasarana
dokumen
1
1
2
Kab. Gunungkidul -
Terlaksananya updating penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)
OUTCOMES : Keterpaduan perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaaan 3.
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
OUTPUT : Terlaksananya penyusunan Rencana
kawasan
0
0
0
0
0
1
60.000
0
0
0
0
1
Kawasan Peruntukan Industri
60.000 Bidang Fisik dan Prasarana
OUTCOMES : Tersedianya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Gunungkidul 5
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
OUTPUT : Terselenggaranya peningkatan SDM aparatur perencana SKPD
orang
0
0
0
46
19.155
46
19.805
40
11.650
40
50.000
172
100.610 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOMES : Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana
- 85 -
1
2
2.
3
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan
OUTPUT :
daerah
-
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan
4
5
6
2
7
8
40.395
0
9
10
26.210
0
11
12
kali
0
0
0
dokumen
0
kali
0
1
kali
0
1
SKPD
45
13
14
25.593
0
15
0
16
17
2
92.198 Bidang Statistik
perencanaan pembangunan daerah -
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD)
18
dan Perencanaan 1
Pemberantasan Korupsi Kab. Gunungkidul Tahun 2012 - 2015 -
Terselenggaranya sosialisasi Perbup tentang perencanaan pembangunan desa dan PIWK
-
Terselenggaranya sosialsasi Perbup tentang penyelenggaraan Musrenbang RKPD
OUTCOMES : Tersosialisasikannya kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3.
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan OUTPUT : daerah
Terselenggaranya pendampingan
45
53.035
0
0
0
0
0
0
0
0
45
penyusunan Renja SKPD
53.035 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOMES : Tersusunnya Renja SKPD sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan 4.
Orientasi pengembangan perencanaan pembangunan OUTPUT : daerah
Terselenggaranya orientasi perencanaan
kali
0
0
0
0
0
0
0
1
24.600
0
0
1
pembangunan daerah
24.600 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOMES : Bertambahnya wawasan dan pengetahuan implementasi perencanaan pembangunan daerah 5.
Penyusunan Kebijakan Perencanaan
OUTPUT :
Pembangunan Daerah
-
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang : Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang
dokumen
0
0
0
0
0
3
63.270
0
0
0
0
3
Perbup
63.270 Bidang Statistik dan Perencanaan
Penyusunan RPJMDes Penyusunan RKPDes -
Terlaksananya Orientasi Penyusunan Perbup
OUTCOMES : Tersedianya tiga peraturan Bupati terkait perencanaan pembangunan daerah 6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
OUTPUT : Terselenggaranya fasilitasi dan pendampingan Musrenbang Kecamatan
kali
18
18
40.530
18
54.815
18
46.390
18
40.950
18
45.000
90
227.685 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOMES : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif
- 86 -
1
2
2.
Penyusunan rancangan RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
OUTPUT : -
Tersusunnya Rancangan RPJMD Kab.Gk.
Dokumen
1
0
0
1
54.190
0
0
0
-
1
50.000
2
Tahun 2010-2015 hasil review -
164.490 Bidang Statistik dan Perencanaan
Tersusunnya Rancangan RPJMD Kab.Gk. Tahun 2015-2020
OUTCOMES : Tersedianya draft Rancangan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2015 hasil review Tersedianya draft Rancangan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 - 2020 3.
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
OUTPUT : Terselenggaranya Pelaksanaan
Kali
1
0
0
0
0
0
0
0
-
1
50.000
1
musrenbang RPJMD
120.010 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOMES : Terwujudnya pelaksanaan musrenbang RPJMD yang partisipatif 4.
Penetapan RPJMD
OUTPUT : Terlaksananya Penetapan RPJMD
Dokumen
1
0
0
0
0
0
0
0
-
1
35.000
1
OUTCOMES :
91.560 Bidang Statistik dan Perencanaan
Tersedianya salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah 5.
Penyusunan rancangan RKPD
OUTPUT : Tersusunnya Rancangan Awal RKPD dan
Dokumen
2
2
51.230
2
53.175
2
60.300
2
101.285
2
66.000
10
Rancangan RKPD
271.690 Bidang Statistik dan Perencanaan
OUTCOMES : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah 6.
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
OUTPUT : -
Terselenggaranya musrenbang RKPD
-
Terselenggaranya pendampingan Forum
Kali
1
1
55.450
1
59.905
1
70.010
1
82.535
1
67.000
5
264.890 Bidang Statistik dan Perencanaan
SKPD OUTCOMES : Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif 7.
Penetapan RKPD
OUTPUT : -
Terlaksananya Penetapan RKPD
-
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Renja
Dokumen
1
1
27.385
1
30.320
1
56.560
1
63.540
1
35.000
5
200.275 Bidang Statistik dan Perencanaan
SKPD -
Terlaksananya penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD
OUTCOMES : Tersedianya dokumen RKPD sebagai acuan pembuatan Renja dan usulan RKA SKPD
- 87 -
1
2
8.
3
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan
OUTPUT :
pelaksaanaan rencana pembangunan daereh
1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan Kab. Gunungkidul 2. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
4
paket/
5
6
2
2
Rakor
8
10
Rakor
8
20
paket
1
1
dokumen
1
1
7
8
56.465
2
9
63.300
10
2
11
73.255
12
2
13
14
58.590
2
15
68.633
16
17
18
10
320.243 Bidang Penelitian,
10
dan Pengendalian
94
156.024 Bidang Penelitian,
jenis
Pengembangan
dan pelaporan kegiatan DAK OUTCOME : 1. Tersusunnya hasil evaluasi sebagai umpan balik perencanaan 2. Tersusunnya laporan Triwulan dan akhir tahun DAK 9.
Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
OUTPUT :
pelaksanaan program kegiatan non APBD
1. Terlaksananya rakor, fasilitasi, dan
21.410
16
35.110
22
44.030
24
29.450
12
26.024
pelaporan kegiatan Tugas Pembantuan 2. Terlaksananya Monev dan pelaporan TP
Pengembangan 1
1
3
dan Pengendalian
5
116.853 Bidang Penelitian,
OUTCOME : 1. Meningkatnya koordinasi, monev, & pelaporan kegiatan Tugas Pembantuan 2. Tersusunnya lap triwulan & akhir tahun TP, lap monev TP 10. Koordinasi pengendalian pencapaian target-target
OUTPUT :
RPJM Daerah
Tersusunnya dokumen evaluasi
21.660
1
22.860
1
22.760
1
23.245
1
26.328
pencapaian target-target RPJMD
Pengembangan
OUTCOME :
dan Pengendalian
Terlaksananya evaluasipencapaian target RPJMD 11. Koordinasi sistem pendukung koordinasi perencanaan OUTPUT : program kegiatan pembangunan
1. Terselenggaranya sistem pendukung
%
50
80
54.735
100
112.175
0
30.500
0
0
0
35.000
100
koordinasi perencanaan program kegiatan
232.410 Bidang Statistik dan Perencanaan
pembangunan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah 2. Terselenggaranya workshop implementasi
workshop
0
2
1
1
4
sistem pendukung perencanaan daerah OUTCOMES : Terwujudnya sistem pendukung koordinasi perencanaan dan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah 12. Koordinasi dan fasilitasi penelitian
OUTPUT : -
Terlaksananya fasilitasi penelitian di daerah
-
Terlaksananya penyusunan buku
-
rakor
0
0
0
4
penelitian
0
0
0
1
66.075
7 1
60.368
1
0
inventarisasi hasil penelitian
seminar
0
0
0
1
1
Tersusunnya dokumen penelitian
dokumen
92.185
0 1
80.000
11
298.628 Bidang Penelitian,
4
Pengembangan
1
3
dan Pengendalian
1
1
(Jakstrabangda Iptek) -
Tersusunnya konsep dan kebijakan brand
dokumen
1
1
image Kab. Gunungkidul
- 88 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
OUTCOMES : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan terfasilitasinya masyarakat dalam berinovasi dan berkreativitas 13. Koordinasi perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)
OUTPUT : -
Terlaksananya kegiatan monev dan
koordinasi
8
0
0
0
0
0
0
8
54.760
8
54.760
16
109.520 Bidang Penelitian,
pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK
Pengembangan
Tersusunnya laporan kegiatan DAK
dan Pengendalian
OUTCOMES : Hasil evaluasi sebagai umpan balik perencanaan dan perbaikan kinerja pelaksanaan bantuan keuangan pemda DIY 14. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Pemerintah DIY
OUTPUT: -
-
Terlaksananya kegiatan monitoring,
paket
1
0
0
0
0
0
0
1
30.375
1
30.375
2
60.750 Bidang Penelitian,
evaluasi dan pelaporan bantuan keuangan
Pengembangan
pemerintah DIY
dan Pengendalian
Terlaksananya pelaporan pelaksanaan inpres 3 tahun 2010
OUTCOMES: Hasil evaluasi umpan balik perencanaan dan perbaikan program pembangunan 15. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pencegahan Korupsi
OUTPUT: -
Terlaksananya koordinasi,monitoring,
koordinasi
0
0
0
0
0
0
0
4
41.120
4
41.120
8
evaluasi dan pelaporan kegiatan
Pengembangan
pencegahan korupsi -
Terlaksananya orientasi kegiatan
82.240 Bidang Penelitian, dan Pengendalian
kali
0
1
1
pencegahan korupsi di daerah yang menjadi pilot project nasional OUTCOMES: hasil evaluasi sebagai umpan balik perencanaan dan pencegahan korupsi 7
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
OUTPUT : Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup bidang perekonomian OUTCOMES :
kali
8
8
workshop
1
1
37.750
8
39.140
6
52.975
6
87.913
6
30.000
34
1
247.778 Bidang Perekonomian
kajian
1
Terkoordinasinya perencanaan bidang perekonomian 2.
Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
OUTPUT : Tersusunnya indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
dokumen
0
0
0
1
54.825
0
0
0
0
0
0
1
54.825 Bidang Perekonomian
OUTCOMES : Terarahnya penentuan kebijakan penanganan daerah rawan pangan
- 89 -
1
2
3.
3
Koordinasi pengembangan kreativitas dan inovasi
OUTPUT :
masyarakat
-
Terfasilitasinya kegiatan penelitian
4
paket
5
6
1
7
1
8
18.700
9
0
10
0
0
11
12
0
1
13
51.600
14
15
1
80.000
16
3
17
18
150.300 Bidang Penelitian,
pemanfaatan bahan baku lokal
Pengembangan
Terlaksananya kegiatan penjaringan
dan Pengendalian
kreativitas inovasi masyarakat OUTCOMES : Terfasilitasinya calon krenova masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan jaringan penelitian 4.
Koordinasi dan fasilitasi energi alternatif
OUTPUT : -
Terselenggaranya koordinasi dan
koordinasi
0
2
kali
1
1
dokumen
0
kali
5
5
kajian
0
1
15.050
79.045
3
30.015
5
30.000
10
fasilitasi perencanaan energi -
Terselenggaranya workshop Baron Techno Park Tersusunnya Masterplan Perencanaan
154.110 Bidang Perekonomian
1 0
0
2
1
1
Pengembangan Energi Alternatif OUTCOMES : Perencanaan energi alternatif menjadi lebih terintegrasi dan mantap 5.
Koordinasi perencanaan pengembangan potensi ekonomi
OUTPUT : Terselenggaranya koordinasi pengembangan potensi ekonomi
87.470
10
52.100
10
182.990
8
60.965
1
6
146.000
2
39 4
529.525 Bidang Perekonomian
OUTCOMES : Terarahnya perencanaan pengembangan potensi ekonomi 6.
Koordinasi perencanaan pertanian, perikanan, kelautan,OUTPUT : peternakan, kehutanan dan perkebunan
Terlaksananya koordinasi dan
Koordinasi
8
8
konsultasi perencanaan pertanian
Workshop/
1
1
terpadu (pertanian terpadu, desa
sosialisasi
21.205
13
62.295
1
8
28.380
8
29.700
6
30.000
1
43 3
171.580 Bidang Perekonomian
mapan, kawasan sentra produksi, dll ) OUTCOMES : Tercapainya koordinasi perencanaan kegiatan sektor pertanian secara terpadu (antar bidang dan SKPD terkait) 8
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.
Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
OUTPUT : Terlaksananya monev dan workshop hasil implementasi BOS tingkat SD dan SMP OUTCOMES :
kali
0
workshop
0
koordinasi
0
0
0
0
0
1
34.910
3
1
26.990
1
30.000
3
1
1
5
5
5
10
91.900 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
Tertingkatkannya implementasi pelaksanaan Bos di tingkat SD dan SMP 2.
Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
OUTPUT : Terlaksananya koordinasi dan workshop
rakor
0
hasil penyusunan District Health Account
workshop
0
0
0
0
0
1 3
34.940
5 2
34.750
5 2
35.000
11 7
104.690 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
di Kab. Gunungkidul
- 90 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
OUTCOMES : Tersusunnya dokumen District Health Account Kab. Gunungkidul 3.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial OUTPUT : dan budaya Terselenggaranya koordinasi perencanaan
kali
10
20
51.450
12
49.150
12
40.000
12
38.300
12
40.000
68
pembangunan lingkup bidang pemerintahan,
218.900 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
sosial dan budaya OUTCOMES : Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial dan budaya 4.
Koordinasi Penyusunan Masterplan Pemerintahan
OUTPUT : Tersusunnya Grand Design Pengembangan
dokumen
0
0
0
0
0
1
49.910
1
37.010
2
Otonomi Daerah Kab. Gk 2013 - 2014
86.920 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
Tersusunnya kajian kebijakan pemerintah daerah OUTCOMES : Terfasilitasinya kinerja pelaksanaan otonomi daerah di Kab. Gk. 5.
Koordinasi pelaksanaan program subsidi pemerintah OUTPUT : pusat
Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan
koordinasi
0
0
0
12
19.080
3
11.155
5
26.318
5
25.000
25
program subsidi pemerintah pusat
81.553 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
OUTCOMES : Terwujudnya koordinasi pelaksanaan program subsidi pemerintah pusat 6.
Koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat
OUTPUT : Terlaksananya koordinasi penyusunan dan
dokumen
0
1
30.000
1
30.000
0
29.705
0
34.075
0
35.000
2
pendampingan rencana program
158.780 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
pembangunan sosial Terlaksananya koordinasi pelaksanaan dan
koordinasi
0
4
5
5
14
evaluasi pembangunan sosial/ Program
workshop
0
2
2
2
6
kali
0
Keluarga Harapan (PKH) dan pemberdayaan masyarakat OUTCOMES : Program pembangunan sosial tepat sasaran 7.
Koordinasi dan evaluasi penanggulangan kemiskinan OUTPUT : Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan
5
36.340
4
35.795
0
0
kecamatan
0
541.275
0
0
3
9 3
613.410 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
OUTCOMES : Terwujudnya koordinasi dan evaluasi penanggulan kemiskinan 8.
Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan OUTPUT : Tersusunnya dokumen strategi dan rencana
dokumen
0
0
0
1
60.000
0
Terlaksananya koordinasi dan evaluasi
rakor
0
5
program penanggulangan kemiskinan
workshop
0
1
39.900
0
aksi penanggulangan kemiskinan daerah
48.205
1
50.000
2
198.105 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
2
di Kab. Gunungkidul
- 91 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
12
94.145 Bidang Pemerintahan
OUTCOMES : Tersedianya dokumen sebagai acuan TKPKD dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah 9.
Koordinasi perencanaan pembangunan
OUTPUT :
yang responsif gender
Terlaksananya rakor dan workshop Pokja PUG dan penguatan Focal Point
rakor
0
workshop
0
desa
2
0
0
0
0
4
35.000
3
4
29.145
2
4
30.000
2
7
Sosial dan Budaya
OUTCOMES : Meningkatkan fungsi pokja PUG dan Focal Point di setiap SKPD 10 Koordinasi dan pendampingan kegiatan Pengembangan OUTPUT : Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas
Terlaksananya koordinasi dan pendampingan kegiatan Pengembangan Lingkungan
2
26.500
2
29.270
koordinasi
2
100.000
12
2
83.355
2
34.000
12
10 24
273.125 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
Pemukiman Berbasis Komunitas OUTCOMES : Terwujudnya koordinasi dan pendampingan kegiatan Pengembangan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas 11. Koordinasi, fasilitasi dan pendampingan penyaluran
OUTPUT :
Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka
Terlaksananya kegiatan koordinasi,
penanggulangan kemiskinan
fasilitasi dan pendampingan penyaluran dana BKK untuk penanggulangan kemiskinan
koordinasi
0
paket
0
0
0
0
0
3 1
dokumen
0
1
dokumen
0
61.770
21
102.515
0
0
1
24 2
164.285 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
1
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dana BKK OUTCOMES : Tersalurkannya dana BKK dalam rangka penanggulangan kemiskinan Tersusunnya hasil evaluasi dan pelaporan sebagai umpan balik perencanaan dan perbaikan kinerja 9
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.
Koordinasi penyusunan masterplan prasarana
OUTPUT : -
Tersusunnya Studi Kelayakan Jalan Divider
0
0
0
0
1
59.720
0
0
1
60.000
2
JJLS/Pansela
119.720 Bidang Fisik dan Prasarana
OUTCOMES : Tersedianya dokumen perencanaan prasarana perhubungan 2.
Koordinasi perencanaan pengairan
OUTPUT : -
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengelolaan irigasi dan program WISMP
kali
4
4
51.785
5
65.300
10
73.250
10
61.710
4
60.000
33
312.045 Bidang Fisik dan Prasarana
OUTCOMES : Tercapainya keterpaduan perencanaan pengairan
- 92 -
1
2
3.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Peningkatan perkuatan kelembagaan sumberdaya air OUTPUT : -
Terlaksananya pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air di Kab. GK
kegiatan
0
0
0
0
0
34
251.580
rakor
3
145.275
6
3
120.000
40
6
516.855 Bidang Fisik dan Prasarana
OUTCOMES : Meningkatnya kinerja lembaga pengelola irigasi 4.
Pendampingan dana APBN penanganan lahan kritis
OUTPUT :
sumber daya air berbasis masyarakat
-
Terlaksananya program pendampingan
Ha
dana APBN penanganan lahan kritis sumber
Kec
0
0
0
0
0
42
102.190
8
10
100.020
10
102.050
62
1
304.260 Bidang Perekonomian
daya air berbasis masyarakat Terbangunnya kebun buah OUTCOMES : Berkurangnya luasan lahan kritis di Kab. Gunungkidul 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 1.
Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana
OUTPUT : -
Tersusunnya dokumen Rencana
dokumen
0
0
0
0
0
1
49.710
0
0
0
0
1
Penanggulangan Bencana Kab. GK
49.710 Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
Tahun 2014 - 2019 OUTCOMES : Tercapainya keterpaduan dan sinergisitas program/kegiatan dalam pengurangan resiko bencana PENATAAN RUANG 1
Program Perencanaan Tata Ruang 1.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
OUTPUT : -
Tersedianya dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK)
-
Tersusunnya Rencana Kawasan
kawasan/
0
0
0
0
1
97.780
4
408.590
6
704.060
3
566.763
5
700.000
18
kecamatan kawasan
2.379.413 Bidang Fisik dan Prasarana
1
Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) -
Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup
kawasan
4
4
3
11
Strategis (KLHS) OUTCOMES : Tercapainya keterpaduan perencanaan penataan ruang kawasan 2.
Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
OUTPUT : Terlaksananya fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
kali
5
5
40.000
6
49.500
15
75.550
30
79.000
30
75.000
86
319.050 Bidang Fisik dan Prasarana
Kabupaten Gunungkidul OUTCOMES : Tercapainya keterpaduan penataan ruang daerah
- 93 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
STATISTIK DAERAH 1
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1.
Pengolahan, updating, dan analisa data statistik daerahOUTPUT : -
Tersusunnya publikasi data statistik
judul
8
9
-
Booklet informasi pembangunan
paket
1
1
105.685
10
104.560
1
11
121.820
1
12
134.985
1
12
135.000
1
54
602.050 Bidang Statistik
5
dan Perencanaan
OUTCOMES : Tersedianya informasi, data statistik pembangunan daerah sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan 1.660.162
2.575.220
3.960.356
4.282.669
3.889.375
16.367.781
- 94 -
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015, visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan yang ditempuh melalui 12 (dua belas) strategi utama pembangunan jangka menengah. Sesuai dengan matrik indikator dan target kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015, maka indikator kinerja Bappeda tercantum dalam misi satu, dua, lima, enam dan misi tujuh. Misi dua : Pemanfaatan sumberdaya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari. Misi 5 : Peningkatan iklim usaha yang kondusif. Misi 7 : Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan. Tiga misi tersebut dijabarkan dalam beberapa strategi, di mana target kinerja Bappeda tercantum dalam strategi kedua. Strategi 2 : Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari. Dalam penjabaran strategi 2 termasuk dalam sasaran 1 : Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi. Indikator sasaran 1 : Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat. Program kegiatan Bappeda yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut yakni : 1). Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan : a) Penyusunan profil daerah. b) Pendataan keluarga miskin dan pengangguran. 2). Program Statistik Daerah, dengan kegiatan : a) Pengolahan, updating, dan analisis data statistik daerah. Sedangkan pada misi 6 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas KKN. Dalam strategi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas KKN. Sasaran 2 : Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat. Indikator sasaran : 1. Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat. - 93 -
2. Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line. 3. Teridentifikasinya faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik. Program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda untuk mencapai indikator sasaran tersebut adalah : 1). Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik; b) Penyusunan rancangan RPJMD; c) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD; d) Penyusunan rancangan RKPD; e) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD; f) Monitoring, evaluasi,
pengendalian,
pelaporan pelaksanaan
rencana
pembangunan daerah; g) Koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan non APBD; h) Koordinasi pengendalian pencapaian target-target RPJMD; i) Koordinasi sistem pendukung koordinasi perencanaan program kegiatan. 2). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan : a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi; b) Penyusunan masterplan pembangunan perekonomian daerah; c) Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan; d) Penyusunan masterplan pembangunan peternakan; e) Penyusunan masterplan pembangunan perikanan; f) Koordinasi pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat; g) Koordinasi dan fasilitasi energi alternatif; h) Koordinasi perencanaan pengembangan potensi ekonomi; i) Koordinasi perencanaan pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan dan perkebunan; j) Penyusunan masterplan pembangunan kehutanan dan perkebunan. 3). Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan : a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; b) Koordinasi pelaksanaan program subsidi pemerintah pusat; c) Koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat; d) Koordinasi dan evaluasi penanggulangan kemiskinan; - 94 -
e) Koordinasi dan pendampingan kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). 4). Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan : a) Koordinasi bidang prasarana dan pengembangan wilayah 5) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan : a) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh b) Koordinasi perencanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) c) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan. 6) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, dengan kegiatan : a) Koordinasi perencanaan perumahan dan pemukiman b) Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan c) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri. 7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan : a) Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah; b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; c) Koordinasi perencanaan pengairan; d) Koordinasi perencanaan energi dan listrik. 8) Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan : a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK); b) Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah. Indikator sasaran : 25. Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat, dicapai dengan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan pengolahan, updating dan analisa data statistik daerah. Indikator sasaran : 26. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu, dicapai dengan : 1). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dijabarkan dalam kegiatan ; a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ. 2). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : - 95 -
a) Penyediaan jasa surat menyurat; b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik; c) Penyediaan jasa administrasi keuangan; d) Penyediaan jasa kebersihan kantor; e) Penyediaan perbaikan peralatan kerja; f) Penyediaan alat tulis kantor; g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; k) Penyediaan makanan dan minuman; l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; c) Pengadaan mebeleur. 4). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan : a) Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD; b) Penyusunan Rencana Strategis SKPD; c) Penyusunan Rencana Kerja SKPD; d) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD.
Sasaran 3 : Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima, dengan indikator sasaran 1 : Persentase SKPD yang menerapkan Standard Operating Procedure (SOP). Program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda untuk mencapai indikator sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan : a) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) ; b) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD; c) Pengendalian Internal SKPD. Target kinerja Bappeda yang mengacu pada target kinerja RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel 6.1.
- 96 -
Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 - 2015
No
Indikator
(1)
1.
2.
(2) MISI 2, 5, 7 : Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat. MISI 6 : Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-todate dan akurat.
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
tahun 0
tahun 1
tahun 2
tahun 3
tahun 4
tahun 5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
3.
Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line .
4.
Teridentifikasinya faktor-faktor
- Faktor keberhasilan 50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
penyebab keberhasilan dan
- Faktor kegagalan 50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik
- 97 -
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
5.
Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat.
80%
85%
85%
85%
90%
90%
90%
6.
Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7.
Persentase
50%
60%
75%
80%
90%
90%
90%
SKPD
yang
menerapkan SOP
- 98 -
Sedangkan menurut dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015, visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijabarkan menjadi 5 (lima) misi sebagaimana tersebut dalam Bab 2.B dokumen ini. Perubahann jabaran misi ini mengakibatkan pergeseran matrik indikator dan target kinerja sasaran Bappeda yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul, meskipun secara substansi isi indikator dan capaian target tidak berubah. Secara umum indikator dan target kinerja sasaran Bappeda masuk dalam misi 5 : Peningkatan tata kelola pemerntahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN, dengan sasaran b : Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat. Secara rinci target kinerja Bappeda yang mengacu pada target kinerja Perubahan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat di tabel 6.2.
- 99 -
Tabel 6.2 INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 - 2015 (INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)
No
1.
Indikator
MISI 5 : Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat.
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun tahun 2 tahun 3 tahun 4
tahun 5
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
tahun 0
tahun 1
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Keterangan
2.
Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran 2; Indikator sasaran 1.
3.
Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line .
0%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran 2; Indikator sasaran 2.
4.
Teridentifikasinya faktor-faktor penyebab keberhasilan - Faktor keberhasilan 50% dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran - Faktor kegagalan 50% pembangunan secara periodik
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Sasaran 2; Indikator sasaran 3.
5.
Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat.
80%
85%
85%
85%
90%
90%
90%
Sasaran 2; Indikator sasaran 21.
6.
Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran 2; Indikator sasaran 22.
7.
Persentase SKPD yang menerapkan SOP
50%
60%
75%
80%
90%
90%
90%
Sasaran 3; Indikator sasaran 1.
- 100 -
Sebagaimana pada bab IV, dijelaskan bahwa indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD masih bersifat output sehingga dilakukan perubahan pada indikator kinerja agar lebih mencerminkan outcome. Dalam perubahan kedua atas Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015 ini telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang merupakan hasil konsultasi intensif dengan Tim Asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indikator Kinerja ini sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2020. Adapun indikator kinerja selengkapnya tercantum dalam tabel 6.3.
- 101 -
Tabel 6.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL (ACUAN RPJMD TAHUN 2016 - 2020)
No
1
Indikator
Persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2 Persentase kesesuaian program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun tahun 2 tahun 3 tahun 4
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
tahun 0
tahun 1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Keterangan
tahun 5
3 Persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 4 Persentase kesesuaian program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- 102 -
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang dalam penerapannya dioperasionalkan melalui Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Dengan demikian, berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dapat dimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2015. Renstra ini juga merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Gunungkidul yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 serta merupakan dokumen kesanggupan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan (2010 – 2015). Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan ringan maka Bappeda Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan tentunya harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman yang tidak dapat ditawar lagi, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda di dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Bappeda Kabupaten Gunungkidul telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda ini ditentukan oleh kerjasama, kemitraan, dan peran aktif berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, pelaku usaha, maupun lembaga pendidikan.
Akhirnya karena lingkungan strategis berubah secara fundamental dan terjadi perubahan regulasi maka Renstra Bappeda Tahun 2010 – 2015 ini direvisi sesuai kaidah
- 103 -
perencanaan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan agar dokumen Renstra Bappeda lebih bersifat dinamis sesuai perkembangan lingkungan strategis.
Ditetapkan di
: Wonosari
Pada tanggal
:
Kepala BAPPEDA
Ir. SYARIEF ARMUNANTO, MM NIP. 19590728 199003 1 003
- 104 -
