PEMERINTAH KABUPATEN BLORA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 027/106 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Ayat 3 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Blora tentang Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 – 2029 Provinsi Jawa Tengah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7); 23. Peraturan Bupati Blora Nomor …. Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BLORA TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Blora.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Blora.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.

5.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah salah satu perangkat daerah di Kabupaten Blora yang mengemban tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora.

4.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025.

5.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2015.

6.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015.

7.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA KERJA Pasal 2 Renja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Bappeda Kabupaten Blora dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2015.

Pasal 3 Renja Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja yang disertai pagu indikatif dan prakiraan maju. Pasal 4 Renja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I : PENDAHULUAN; b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU; c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN; d. BAB IV : PENUTUP;

Pasal 5 Renja Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 6 Renja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 berpedoman pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2015 dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora 2010 – 2015. Pasal 7 (1)

Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora periode Tahun 2015 dilaksanakan sesuai Renja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2015 ;

(2)

Renja wajib dilaksanakan oleh Kepala penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bappeda

dalam

rangka

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8 (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi pengendalian terhadap program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran. Pasal 10 Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD. Pasal 11 Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD dan sesuai dengan RENJA SKPD. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Pada saat Keputusan Kepala Bappeda ini mulai berlaku, maka Renja Bappeda menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun 2016.

BAB V PENUTUP Pasal 13 Keputusan Kepala Bappeda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 15 Juni 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA,

SAMGAUTAMA KARNAJAYA

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah berawal dari kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, dinamika perkembangan dan pengintegrasiannya dalam rencana tata ruang. Secara hierarki, rencana pembangunan daerah terdiri dari: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016 merupakan RKPD transisi antara tahap akhir RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2010-2015 menuju RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2020. Mengingat RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2010-2015 berakhir pada Tahun 2015, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2016 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031, juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia Tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Evaluasi RKPD Kabupaten Blora Tahun 2014, dan dokumen Platform RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2015-2020 yang merupakan rancangan teknokratik RPJMD. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blora sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Blora Tahun 2016. Penyusunan Renja dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu tahap perumusan rancangan Renja dan tahap penyajian rancangan

1

BAB I RENJA BAPPEDA 2016

1.1 LATAR BELAKANG

Renja. Renja Bappeda dijadikan pedoman di lingkungan Bappeda dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2016.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

9.

10.

2

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia


Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA tahun 2016 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

12.

13. 14.

15.

16. 17.

18.

19.

1.3

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blora adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi BAPPEDA Kabupaten Blora dalam mewujudkan visi, misi , tujuan dan sasaran BAPPEDA sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA secara berkesinambungan. Tujuan disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blora adalah sebagai berikut : 1. Memberikan gambaran kemampuan SKPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai

3


11.

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) ; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) ; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7). Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 18). Peraturan Bupati Nomor …… Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2016.

alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi. 2. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas SKPD serta indikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada tahun 2016. 3. Memberikan arah/acuan dalam menyusunan Program/kegiatan Pembangunan Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016. 1.4

Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya. 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3.

4

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD


2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal

Berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,dan disertai penjelasan apabila ada temuantemuan perbedaan dengan rancangan awal RKPD. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

3.1.

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

5


BAB III

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP


Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

6

B A B II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Bappeda ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat capaian indikator kinerja dalam Renja Bappeda Tahun lalu telah memenuhi target dengan hampir capaian rata-rata 100%, akan tetapi ada dua kegiatan yang tidak bisa/gagal dilaksanakan dikarenakan ada beberapa kendala teknis. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blora mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda 2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta. 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. 5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kekurangan personil di Bappeda Kabupaten Blora sehingga mengakibatkan program/kegiatan di Bappeda tidak dapat berjalan dengan maksimal. 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. 9. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi perencanaan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana Wilayah. 10. Masih kurangnya kegiatan penelitian dan belum dimanfaatkannya hasil kajian / penelitian yang sudah ada. Bappeda selaku institusi yang berfungsi sebagai perencana pembangunan mempunyai peluang dengan tersedianya SDM yang memadai sehingga Bappeda kedepan diharapkan lebih meningkatkan kualitas hasil perencanaan, yaitu :

1

BAB II RENJA BAPPEDA 2016

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda sebagai berikut :

1.

2. 3.

4. 5.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang meliputi perencanaan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya serta sarana dan prasarana . Meningkatkan obyektifitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar dinas,lembaga dan masyarakat . Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik serta terpadu dengan SKPD dan seluruh unsure pembangunan agar program dan kegiatan di Bappeda dapat berjalan dengan lancar. Meningkatkan kinerja aparat perencana dan hasil kinerja program/ kegiatan di Bappeda Kabupaten Blora. Terlaksananya kegiatan kajian dan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan teknologi dan informasi .

Berikut ini disajikan review hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu, dan realisasi Renstra Bappeda yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD pada tabel 2.1 berikut ini : 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Analisis kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Blora berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Blora serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Bapppeda. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Bappeda digunakan beberapa indikator dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Bappeda dan RPJMD Kabupaten Blora serta hasil analisis standart kebutuhan pelayanan di Bappeda Kabupaten Blora. Berdasarkan data-data yang ada, kinerja keluaran (output performance) hampir 100% menunjukkan kinerja keluaran yaitu capaian kinerjanya 95 % jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan sempurna. Berdasarkan hasil tersebut Evaluasi Kinerja dari kegiatan,bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Bappeda bersungguhsungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kabupaten Blora. Dari sejumlah PPTK, Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Bappeda. Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu ; a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah. c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2


2.3

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tersebut, telah terjadi perubahan paradigma dalam system perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah. Pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down yang dianut dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini menggeser pola perencanaan sebelumnya yang cenderung sentralistik . Bappeda Kabupaten Blora selaku institusi mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai beberapa fungsi yaitu : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; Perencanaan pembangunan daerah; Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; Pengendalian Pembangunan Daerah; Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah; Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; Penyusunan statistik; Penelitian dan Pengembangan; Pelayanan rekomendasi perijinan dibidang penelitian;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh sumber daya manusia yang cukup memadai yaitu sejumlah 39 orang yang berstatus sebagai PNS dan 11 orang berstatus sebagai tenaga kontrak. SDM Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan sbb. : : : : : : :

8 24 3 4 2 2

orang orang orang orang orang orang

Dalam upaya menunjang peningkatan pelaksanaan tugas, beberapa karyawan / karyawati telah mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis serta seminar yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana bidang perencanaan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Blora telah melibatkan seluruh stakeholder pembangunan, baik dari pemerintah Kabupaten Blora yang diwakili SKPD, tokoh masyarakat dan agama, perwakilan kalangan dunia usaha, serta asosiasi profesi. Pelibatan stakeholder tersebut dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan peraturan pelaksanannya, yaitu Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Blora dalam proses menyusun perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumber daya alam serta kesetaraan gender. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Blora. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bappeda Kabupaten Blora melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi ini juga digunakan untuk bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora kepada DPRD Kabupaten Blora Terkait dengan permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blora sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda yaitu :

3


- Lulusan S2 - Lulusan S1 - Lulusan D3 - Lulusan SLTA - Lulusan SLTP - Lulusan SD

1. Perubahan peraturan perundang-udangan dari Pemerintah Pusat akan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah; 2. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap ketidakpastian jaminan realisasi rencana; 3. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat; 4. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya. 2.4

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappeda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda, dengan arahan Bupati Blora terkait program prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD,meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas rancangan awal RENJA Bappeda tahun 2016, terdapat beberapa kegiatan baru yang harus ditambahkan dalam RENJA Bappeda yang disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Blora dan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dan mempertimbangkan asas kepatutan, serta ada beberapa target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini : Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yang terintegrasi ke dalam suatu dokumen perencanaan. Kelima pendekatan ini meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up): 1. Pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah tidak terlepas dari kebijakan perencanaan pembangunan nasional. 2. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. 4. Pendekatan atas-bawah (top-down) merupakan perencanaan yang diawali dari Pemerintah Pusat yang ditujukan ke Pemerintah Daerah. 5. Pendekatan bawah-atas (bottom-up) merupakan perencanaan yang diawali dengan penyusunan perencanaan dari tingkat lapisan masyarakat bawah yang kemudian diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Dalam perencanaan pembangunan dengan pendekatan bawah atas (botttom-up) dan atasbawah (top-down),yang dilaksanakan melalui musyawarah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota,provinsi, dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan daerah. Dengan diterapkannya pendekatan ini,maka Prinsip-prinsip Good Governance dalam tata Pemerintahan Daerah akan dapat diwujudkan dan dilembagakan dengan mudah, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Hubungan dan Komunikasi antara Birokrasi daerah dan Masyarakat akan mudah dijalin dengan sangat baik

4


2.5.


Dalam proses tersebut didapatkan usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-sosiasi, perguruan tinggi,dll, dan diharapkan mendapatkan tambahan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

5

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2014 Kabupaten Blora Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)

kode

1 1

06

01

Program/Kegiatan

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

06

1

06

03

06

Terpenuhinya jasa sumber daya air listrik & telepon Tertib administrasi kendaraan bermotor

bulan

12

12

#DIV/0!

-

#DIV/0!

unit

50

50

#DIV/0!

-

#DIV/0!

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14

Tertib administrasi keuangan Terciptanya Kebersihan lingkungan kerja Peralatan kerja yang layak pakai Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor terpenuhinya Barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat elektronik dan penerangan kantor belanja peralatan elektronik

orang % unit % % %

25 100 35 100 100 100

25 99.63 34 100 99.99 100

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

unit

34

34

#DIV/0!

15 Penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang- undangan

Buku peraturan, majalah, koran, buku pengetahuan umum Tersedianya makan minum rapat, harian, tamu Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas Dalam daerah

unit

126

100

#DIV/0!

-

#DIV/0!

dos

4202

4202

#DIV/0!

-

#DIV/0!

kali kali

690 148

690 148

#DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

Terlaksananya pemeliharaan gedung kntr Tersedianya alat angkutan darat tersedianya mebelair Terpeliharanya kendaraan dinas Operasional

unit unit unit unit unit

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja

unit unit

03 05 10 24 26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran 04 Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun 05 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD 07 penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 1

06

09

9 #DIV/0!

18 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 19 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah 02

8

1129.00

17 Penyediaan makan dan minum

Program Peningkatan kelancaran pelayanan dan administrasi umum 03 Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya

7

10

Realisasi Tingkat Capaian capaian program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun berjalan Renstra (%) (2014)

1800

Jumlah surat yg terkirim

4

Tingkat Realisasi (%)

buku

07 08 09 10 11 12

3

Realisasi Renja Bappeda Tahun 2014

Target Program dan Kegiatan Tahun 2014

6

06 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional

06

Satuan

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Target Renja Kegiatan s/d Bappeda tahun 2010 Tahun 2014

5

02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program Th.2016

12

11

#DIV/0!

-

1

2

#DIV/0!

150 0

-

#DIV/0! #DIV/0!

150 8

#DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

50 250

0

-

#DIV/0! #DIV/0!

jumlah dokumen keuangan

dokumen

Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen

buku eks Buku

10 10

0 0 10

#DIV/0! -

Tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan DPA

dokumen

1

1

-

#DIV/0!

Terpenuhinya kekurangan tenaga kontrak

orang

4

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rencana Kerja Bappeda 2013 II-1

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan


kode

Program/Kegiatan

1 1

1

1

1

1

06

06

06

06

06


2 15

18

19

20

21

Program Pengembangan Data/Informasi 02 Penyusunan & pengumpulan data Informasi 1. Blora Dalam Angka 2012 2. Kecamatan Dalam Angka 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kab.Blora Th.2012 4. IPM Kab.Blora 04 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi 05 Penyusunan profil daerah 10 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Kreanova Hasil-Hasil Penelitian Daerah Tahun 2012 2. Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna 3. Penelitian Perguruan Tinggi di Blora Penyusunan profil pemetaan industri hasil tembakau 11 12 Penelitian nilai tukar petani di Kabupaten Blora 13 Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan dasar di Puskesmas se-Kabupaten Blora 14 Pengembangan teknologi penjernih air menggunakan arang sekam padi 15 Tingkat keberhasilan pemberantasan buta aksara di Kab.Blora Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 02 Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh (Operasional BKPRD ) penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 04 Monitoring dan Evaluasi Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Sanitasi Perkotaan 1. Penyusunan data base drainase 2. Pamsimas Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 04 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RPJPD Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Monitoring evaluasi & pelaporan,

Satuan

3

4



5

6

0

Tersedianya Buku BDA

Buku

100

Tersedianya buku IPM Kab Blora Th 2011 Tersedianya dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah kab.Blora Tersusunnya buku Profil Daerah Kab Blora Terinventarisasinya buku informasi hasil penelitian prosiding hasil-hasil kreanova dan penelitian daerah ikut serta dlm PPI teknologi tk.Jateng buku-buku penelitian perguruan tinggi di Blora

Buku

50

Buku Buku Buku Buku kali buku

40 120 60

0 120 0

Tersedianya buku profil pemetaan konsumsi perokok di Kab.Blora Tersedianya data NTP di Kabupaten Blora Terdokumentasinya Hasil Litbangrap Iptek

buku buku %

80 20 100

49 20 100

Terinventarisasinya hasil Litbangrap Meningkatnya hasil Litbangrap

% %

100 100

100 100

terlaksananya koordinasi penataan ruang

%

100

86.75

Tersedianya dokumen DED air Tersedianya dokumen monev

buku buku

10 10

Tersedianya data base drainase terlaksananya penetapan desa sasaran Pamsimas

buku desa

10 15

Banyaknya PNS yg mengikuti ekspose,bintek,sosialisasi Tercapainya sosialisasi dokumen perencanaan Terkoordiansinya pelaksanaan kegiatan keirigasian

orang % DI

Tersedianya dokumen perencanaan daerah terselenggranya Musrenbang RPJPD Tersedianya Dokumen Perda RPJPD Tersedianya dokumen rancangan RPJMD Terselenggaranya Musrenbang RPJMD Tersedianya dokumen Perda RPJMD Tersedianya dokumen rancangan RKPD Musrenbang 2012 Tersedianya dokumen Perbup RKPD Penyusunan Laporan Monitoring evaluasi

dokumen % Buku Buku % Buku Buku % Buku Buku

7



8

9

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!


10

Realisasi Tingkat Capaian capaian program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun berjalan Renstra (%) (2014) 12

11

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

0 #DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

-

13

#DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

25 100 10

24

#DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

37 88.27 0 43 97.63 0 80 100 75 60

37 88.27 0 43 97.63 0 72 88.87 72 49

-

#DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan


kode

Program/Kegiatan

1 1

06

2 Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

6

Tersedianya dokumen Laporan Pengembangan Potensi Ekonomi Masy Buku Tersusunnya Dokumen Indikator Ek. Buku Daerah (Distribusi Pendapatan ) Peningkatan Kualitas SDm Anggota FDEP orang penguatan kelembagaan FPED % Tersedianya dokumen Buku

15 20

14

50

43

Tersedianya buku Kebijakan berupa Rekomendasi perenc. Bid.Ekonomi

buku

15

4

Tersusunnya RAD

buku

50

buku % %

06 Program PUS (Pendidikan untuk Semua)

jumlah dokumen masterplan pendidikan Terlaksananya koordinasi SKPD di bidang Sosbud Terlaksananya monev dan penyusunan laporan kegiatan bidang sosial budaya Terkoordinirnya pelaksanaan perencanaan program KHPPIA Terkoordinirnya Program PUS

Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 02 Koordinasi Penyusunan Masterplan pengendalian SDA & LH 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah )

15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 04 Pengolahan, updating & analisis data PDRB

26

Program DBH Cukai Hasil Tembakau Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 01 Kajian Pengaruh industri rokok terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pekerja industri rokok

22

04 Koordinasi prencanaan pembangunan bidang ekonomi ( FPED) (Pendampingan) 07 Penyusunan Indikator Pemetaan Daerah Rawan Pangan 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 23

Program Perencanaan Sosial Budaya 02 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan (Penyusunan RAD dan Percepatan MDG's) Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 05 KHPPIA

1

1

06

23

24

27

3 Perencanaaan Pembangunan Daerah

4

7



8

9


10

Realisasi Tingkat Capaian capaian program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun berjalan Renstra (%) (2014) 12

11

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masy. 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

06

Satuan


5

03

1



Program Bdg Perencanaan Pembangunan Bersumber dari Pemerintah Provinsi serta Pendampingannya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Bantuan Provinsi) Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 (Bantuan Provinsi) WISMP 2 Fasilitasi pengembangan PUS (Bantuan Keuangan Provinsi)

#DIV/0!

-

-

-

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

#DIV/0!

-

#DIV/0!

44

#DIV/0!

-

100 100

90.83 96.63

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

%

100

74.91

#DIV/0!

-

#DIV/0!

%

100

84.31

#DIV/0!

-

#DIV/0!

Tersedianya dokumen KLHS Terkoordinasinya Perencanaan Bidang IPW

buku %

10 100

98.21

#DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

Tersusunnya Draft PDRB 2010 Tersedianya Buku PDRB Kab.Blora

Buku Buku

10 10

20 60

#DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

Tersedianya buku Kajian

Buku

50

#DIV/0!

-

#DIV/0!

Peningkatan kualitas SDM FPED,Usulan Program Klaster 2012 tersedianya buku profil daerah

Orang

50

#DIV/0!

-

#DIV/0!

buku

#DIV/0!

perkuatan kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif terlaksananya program PUS

DI %

#DIV/0! #DIV/0!

40

#DIV/0!

-


TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BLORA TARGET RENSTRA BAPPEDA

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 24 25 26 27 28

INDIKATOR KINERJA

Tercapainya jumlah surat yang terkirim Terpenuhinya jasa sumber daya air listrik & telepon Terpenuhinya administrasi kendaraan bermotor Terpenuhinya jasa administrasi keuangan terciptanya Kebersihan lingkungan kerja Peralatan kerja yang layak pakai Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya alat elektronik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Buku peraturan, majalah, koran, buku pengetahuan umum Tersedianya makan minum rapat, harian, tamu Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas Dalam daerah Terpeliharanya kendaraan dinas Operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan kantor renja SKPD Tercapainya penyusunan Laporan keuangan Terpenuhinya kekurangan tenaga kontrak Tersusunnya buku Profil Daerah Kab Blora jumlah Penelitian jumlah buku hasil Litbangrap IPTEK Terinventarisnya penelitian kreanova kab. Blora Terfasilitasinya pengembangan tekno tepat guna Tersedianya hasil penelitian masy kab. blora Tersedianya data NTP di Kabupaten Blora yang akurat Terfasilitasinya operasional BKPRD Tersedianya masterplan dan DED Kota Hijau Pendampingan Pansimas dan Operasional Pokja AMPL SDM Perencana yang berkualitas jumlah DI Tersedianya program Aplikasi SIPPD Terlaksananya Konsultasi Publik,Musrenbang Tk Desa/Kec, &Forum SKPD 2013

Musrenbang 2013 RKPD Tahun 2013 Laporan Monitoring evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 32 Tersusunnya Masterplan pembangunan 29 30 31

SATUAN

REALISASI CAPAIAN

TAHUN 2012

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

REALISASI 2011

1800 12

1800 12

1800 Lbr 12 Bln

1800 Lbr 12 Bln

1800 12

unit

46

46

46 Unit kend. dns

46 Unit kend. dns

46

orang bulan unit buah ATK jenis cetak & buah ATK bulan jenis

32 12 35 45 8

25 12 85 40 8 80 150

32 Org 12 bulan 80 Unit 60 macam ATK 8 jns cetak 1200 penggandaan 12 Bulan 6 jenis

32 12 35 45 8

12 8


buku, majalah bulan Perjalanan perjalanan mobil buah

126 12 690 48 8

60 12 690 48 8

1095 buku, majalah 12 bulan 300 Perjalanan 75 perjalanan 8 mobil 14 AC, mesin ketik,tabung,pemadam kebakaran,papan ,pengumuman, lmari,brankas,filling kabinet, white board papan nama kantin


unit buku dokumen org Buku buah buku Kecamatan kali unit buku, cd

1 10

1

5 buku

5 buku

lembar bulan

4 org 60 Buku

4 org 60 Buku

16 Kecamatan 1 kali Pameran, 1 kali lomba 2 PT Kab.Blora 20 buku & 5 CD


16

16 kec 20 buku

16 kec 20 buku

15 3 4

15 36

15 desa 50 orang

15 desa 50 orang

16

16

1 kegiatan 16 kec

1 kegiatan 16 kec

60 SKPD, LSM PT 60 Buku

60 SKPD, LSM PT

60 SKPD, LSM PT 60 Buku 9 jenis buku evaluasi


4 40 1 40

20 dan 5 CD

kec buku desa orang DI kegiatan kec SKPD, LSM PT Buku buku

1 4

30

30 16 1 65 20

100 40

PROYEKSI

REALISASI CAPAIAN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

1800 Lbr 12 Bln

1800 Lbr 12 Bln

7

46 Unit kend. dns

46 Unit kend. dns

12 8

4 2 13 6 1 12 23



126 12 690 48 8

2 104 7 1



5 buku

5 buku

4 org 60 Buku

4 org 60 Buku



2

16 kec 20 buku

16 kec 20 buku

15 3 4

2 5

15 desa 50 orang

15 desa 50 orang

16

2

1 kegiatan 16 kec

1 kegiatan 16 kec

60 SKPD, LSM PT 60 Buku

9 15 6



1 10 4 40 1 40

20 dan 5 CD

30

270 2

0 0 1

5 2 0 10 3

RENJA BAPPEDA 2013 II-1

TARGET RENSTRA BAPPEDA

NO

33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45

INDIKATOR KINERJA

ekonomi daerah (Masterplan Agrobisnis) Tersusunnya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah (Distribusi Pendapatan ) Terciptanya penguatan kelembagaan Terlaksananya monev kegiatan Bidang Ekonomi Tersusunnya Masterplan Pendidikan 3 standart pendidikan Tersusunnya RAD HIV dan AIDS Perencanaan Ketenagakerjaan Terkoordinasinya TKPK Terlaksananya monev dan penyusunan laporan monev bidang sosial budaya Terkoordinirnya pelaksanaan perencanaan program KHPPIA Terkoordinirnya Program PUS Terkoordinasinya Perencanaan Bidang IPW Tersusunnya kajian tata niaga tembakau - tersedianay buku kajian perokok aktif di blora

- Jumlah buku kajian pengaruh industri rokok terhadap Peningkatan pendapatan masyarakat pekerja Industri rokok 46 Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Ekonomi 47 48 49 50 51 51

Tersusunnya buku Profil Daerah Kab Blora Terkoordinirnya Program PUS Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola irigasi Tersusunnya Buku BDA Tersusunnya buku Kecamatan dlm Angka 2012 Tersusunnya buku IPM Kab Blora Tersusunnya dokumen SPKD Tersusunnya Buku KDA Tersusunnya Buku IKK Tersusunnya Draft PDRB 2012 Tersusunnya buku PDRB 2012

SATUAN

TAHUN 2012

REALISASI CAPAIAN

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

20 buku 5 cd

20 buku 5 cd 20 buku 5 cd


1 15

15 Dokumen 15 Dokumen


buku

50

50 buku

buku Dokumen Dokumen Dokumen

50 1 1 1

buku ,cd buku,cd Dokumen Dokumen

kelurahan kali rakor kali dokumen skpd buku buku

1 10

10 2

REALISASI 2011

TAHUN 2014

3



0 2



50 buku

8

50 buku

50 buku

50 buku 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen


10

8 0 0 0



2 Kelurahan

2 Kelurahan

2

2 Kelurahan

2 Kelurahan

22 Kali Koordinasi

22 Kali Koordinasi

4 SKPD 40 Buku

4 SKPD 40 Buku

1 10

5

1

22 Kali Koordinasi 1 5

4 SKPD 40 Buku

22 Kali Koordinasi 4 SKPD 40 Buku

20 5

40

buku dokumen

50 1

buku kali DI

40 20 4

buku buku buku buku buku buku draft buku

50

1 75 buku dan 10 CD 4 4 75 80

0 1 6

15 Dokumen

15 Dokumen

50 1

0

15 Dokumen

15 Dokumen

60 buku 22 Kali Koordinasi 6 DI


40 20 4

11 1 1



60 Buku

60 Buku

50

11 12

60 Buku

60 Buku

50 buku 60 Buku 60 Buku 10 draft 60 Buku




20

50 50

REALISASI CAPAIAN 2012

TAHUN 2013

7 20

PROYEKSI

20

10 20 60

50 50

2 3 9

RENJA BAPPEDA 2013 II-2

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Blora Nama SKPD : Bappeda Kabupaten Blora Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis kebutuhan

Program / Kegiatan

Lokasi


Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif

2

3

4

5

6

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab. Blora Kab. Blora

Tercapainya jumlah surat yang terkirim Terpenuhinya jasa sumber daya air listrik & telepon

Kab. Blora

Terpenuhinya administrasi kendaraan bermotor

Kab. Blora Kab. Blora Kab. Blora Kab. Blora Kab. Blora

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Kebersihan lingkungan kerja Peralatan kerja yang layak pakai Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Barang cetak dan penggandaan

1800 Lbr 12 Bln

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Blora

Penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang- undangan

Kab. Blora

Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

Kab. Blora

Kab. Blora

luar Kab. Blora Kab. Blora

Terpenuhinya alat elektronik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Buku peraturan, majalah, koran, buku pengetahuan umum Tersedianya makan minum rapat, harian, tamu


7

4

3

5

6

46 Unit kend. dns

Bappeda

ketersediaan perangko, materai, dan paket pengiriman

400 perangko, 340 materai, dan 42 kali paket pengiriman

Bappeda Bappeda

Terbayarnya sumber daya listrik, telepon dan internet Tersedianya jasa perijinan kend. dinas/operasional

36 rekening 8 mbl, 46 spd motor

Bappeda

Tersedianya jasa administrasi keuangan, barang dan jasa

32 Org

102,500,000

Bappeda

Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan

20 jenis

38,000,000

Bappeda

Tersedianya jasa perbaikan printer, laptop, komputer, AC

10 printer, 10 laptop, 10 komputer, 21 AC,50 kursi

26,000,000

19,475,000 Penyediaan alat tulis kantor

Bappeda

Tersedianya Alat Tulis Kantor

40 jenis

20,000,000

25,625,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bappeda

tersedianya Barang cetak dan penggandaan penunjang kegaitan

8 jns cetakan dan 12000 penggandaan

20,000,000

10,250,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 10,250,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bappeda Bappeda

Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

80 jenis 50 unit

27,000,000 50,000,000

Bappeda

Buku peraturan, majalah, koran, buku pengetahuan umum 1095 buku, majalah

6,150,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

32 Org 12 bulan 80 Unit 60 macam ATK 8 jns cetak

102,500,000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang- undangan

12 Bulan 6 jenis 1095 buku, majalah

300 Perjalanan 75 perjalanan

Terpeliharanya kendaraan dinas Operasional

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Kab. Blora

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

8 mobil 14 AC, mesin ketik, tabung pemadam kebakaran, papan pengumuman, lemari, brankas, filling kabinet, white board, papan nama kantin

Bappeda

Tersedianya makan minum harian, tamu dan rapat

Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 20,500,000 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

Bappeda Bappeda

Rakor dan konsultasi luar daerah Rakor dan konsultasi dalam daerah

48 kali 690 kali

200,000,000 30,000,000

Bappeda

tersedianya mobil dinas lapangan

1 unit mobil double kabin 4 wd dan 1 unit mobil SUV

600,000,000

Bappeda Bappeda

Terpeliharanya gedung kantor kendaraan dinas Operasional yang dirawat

1 unit 8 mobil

45,000,000 50,000,000

Bappeda

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

10 jenis

10,000,000

Bappeda

Pakaian khusus hari-hari tertentu

17 potong

4,250,000

3 dokumen

5,125,000

1 dokumen

5,000,000

70,000,000

Kab. Blora

renja SKPD

Terpenuhinya kekurangan tenaga kontrak

5 buku

4 org

36,000,000

8,200,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

24,600,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

15,375,000

46,125,000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 46,125,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Penyusunan profil daerah Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Kreanova Hasil-Hasil Penelitian Daerah Tahun 2012

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

Kab. Blora

10,000,000

10,250,000 Penyediaan makan dan minum

Pengadaan mobil operasional 12 bulan

3,075,000 98,000,000 15,000,000

963 dos snek, 963 dos makan

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kab. Blora

PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan,


179,375,000 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas Dalam daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD


Penyediaan jasa surat menyurat 3,075,000 97,375,000 Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air & listrik Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan

1200 penggandaan

Penyediaan makan dan minum

Lokasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air & listrik

Program / Kegiatan

5,125,000

Bappeda Bappeda Bappeda

tersedianya dokumen sasaran dan penetapan capaian strategis SKPD tersedianya laporan keuangan SKPD

Bappeda

Penyusunan buku Profil Daerah Kab Blora

3 dokumen 16 Kecamatan

Bappeda

Pendataan hasil penelitian krenova kab. Blora

2. Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna :

Bappeda

Lomba Krenova, pengiriman peserta PPI, pembuatan pilot 1 kali Pameran, 1 kali lomba, project desa inovasi dan 1 desa

35,000,000

a. Pameran b. Lomba Kreanova tingkat Kab.Blora c. Pembuatan Pilot Project desa inovasi 3. Penelitian Perguruan Tinggi di Blora Penelitian nilai tukar petani di Kabupaten Blora

Bappeda Bappeda

Penelitian dan kajian perguruan tinggi Kajian NTP Kabupaten Blora

3 lembaga penelitian 1 dokumen

215,000,000

61,500,000 90,000,000

18,450,000


Rancangan Awal RKPD


Program / Kegiatan

Lokasi




Program / Kegiatan

Lokasi




2

3

4

5

6

7

4

3

5

6

sopir dan tenaga lepas lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Penyusunan profil daerah Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kab. Blora

Tersusunnya buku Profil Daerah Kab Blora Tersusunnya hasil penelitian

1. Kreanova Hasil-Hasil Penelitian Daerah Tahun 2012 2. Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna 3. Penelitian Perguruan Tinggi di Blora Penelitian nilai tukar petani di Kabupaten Blora

Kab. Blora Kab. Blora Kab. Blora Kab. Blora

Terinventarisnya penelitian kreanova kab. Blora Terfasilitasinya pengenbangan tekno tepat guna Tersedianya hasil penelitian masy kab. blora Tersedianya data NTP di Kabupaten Blora

60 Buku


yang akurat PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh (Operasional BKPRD ) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan

Kab. Blora

Terfasilitasinya operasional BKPRD

16 kec

Kab. Blora

Tersedianya masterplan dan DED

20 buku

Cepat tumbuh

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Sanitasi Perkotaan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Monitoring evaluasi & pelaporan, Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah Pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan RKPD Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RKPD Pengendalian dan Evaluasi hasil Pelaksanaan RPJMD Pengendalian dan Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Pengendalian dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN WILAYAH STRATEGIS Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Cepat tumbuh 51,250,000 Operasional pokjanais RPKPP (Penyusunan Renc.Pengembangan Penyusunan Masterplan DED Agropolitan Todanan

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

Terfasilitasinya operasional BKPRD Penyusunan masterplan dan DED Kota Hijau Penyusunan Pokja RPKPP Penyusunan masterplan & DED Agropolitan Todanan

16 kec 2 dokumen 1 pokja 2 dokumen

41,000,000 102,500,000 50,000,000 200,000,000

51,250,000 Penyusunan Masterplan dan DED Drainase Kec.Randublatung

Bappeda

Penyusunan Masterplan & DED Drainase Kec.randublatung

2 dokumen

150,000,000

76,875,000 Penetapan PERDA Bangunan Gedung 61,500,000 61,500,000 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

Bappeda

Penyusunan PERDA Bangunan Gedung

1 Perda

50,000,000

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Sanitasi Perkotaan

Bappeda

Pendampingan Pansimas dan Operasional Pokja AMPL

15 desa

41,000,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Bappeda

Bintek aparat perencana

50 kali

164,575,000

Bappeda

Penyediaan jasa pemeliharaan program Aplikasi SIPPD yang dapat berfungsi dengan lancar

1 program

Penyusunan rancangan RKPD

Bappeda

Pelaksanaan Konsultasi Publik,Musrenbang Tk Desa/Kec, 100 org, 112 desa/kel,16 kec, &Forum SKPD 2013 41 SKPD, dan 185 orang

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Bappeda

Pelaksanaan musrenbang RKPD 2014

41 SKPD, LSM PT, tokoh masy

185,000,000

Bappeda

Penyusunan Perbub tentang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2015

1 Perbub

125,000,000

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

Monev Banprov, TP/UP/DAK Pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD Pengendalian dan evaluasi kebijakan RKPD Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RKPD Pengendalian dan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD

2 kali 41 renja SKPD 1 Dokumen 41 renja SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen

110,000,000 7,000,000 7,000,000 8,000,000 8,000,000 11,000,000

Bappeda

Pengendalian dan evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD

41 renja SKPD

9,000,000


Penyusunan dokumen Indikator Ekonomi Daerah Penguatan kelembagaan ekonomi daerah Monitoring,evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi

1 dokumen 15 kali 15 kali

80,000,000 100,000,000 24,600,000

Bappeda

Kajian program PAUD

1 dokumen

60,000,000

Bappeda

Survey angkatan kerja daerah

1 dokumen

Bappeda

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemkesra 4 kali dan pronangkis

Bappeda

Monev dan pelaporan bidang pemkesra

3 kali

37,000,000


Koordinasi program KHPPIA di desa dan kelurahan Penyusunan dokumen ASIA Koordinasi program PUS

2 desa/kel 1 dokumen' 12 Kali

30,000,000 60,000,000 30,000,000

Bappeda

Monev Perencanaan Bidang IPW

4 SKPD

24,600,000

41,000,000 Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 102,500,000 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kota Hijau

Penetapan RKPD Kab. Blora

Pendampingan Pansimas dan Operasional Pokja AMPL

15 desa

Kab. Blora

SDM Perencana berkualitas

50 orang

Kab. Blora

Tersedianya program Aplikasi SIPPD

1 kegiatan

Kab. Blora Kab. Blora Kab. Blora Kab. Blora

Terlaksananya Konsultasi Publik,Musrenbang Tk Desa/Kec, &Forum SKPD 2013 Musrenbang 2013 RKPD Tahun 2013 Laporan Monitoring evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

16 kec 60 SKPD, LSM PT 60 Buku 9 jenis buku evaluasi

25,000,000

Monitoring evaluasi & pelaporan, Pelaksanaan Rencana pembangunan 92,250,000 1 Monev Keg.bersumber dari Banprov, TP/UP/DAK 2 Pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD 3 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan RKPD 4 Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 5 Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RKPD 102,500,000 6 Pengendalian dan Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD 80,000,000 7

Pengendalian dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 153,750,000 Koordinasi prencanaan pembangunan bidang ekonomi ( FPED) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 153,750,000 71,750,000 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA - Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan 71,750,000 01 Kajian Program PAUD Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sos. Budaya 1 SAKERDA ( Survey Angkatan Kerja Daerah ) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemkesra dan Tim TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program KHPPIA 1 Kelangsungan hidup perkembangan perlindungan ibu dan anak 25,625,000 2 Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) Program PUS (Pendidikan untuk Semua) 2

KOORDINASI PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Koordinasi Perencanaan Bidang

205,000,000

60,000,000 100,000,000


Rancangan Awal RKPD

Program / Kegiatan

Lokasi

2

3

Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi daerah ( Masterplan Agrobisnis) Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah


Koordinasi prencanaan pembangunan bidang

Kab. Blora





Program / Kegiatan

Lokasi




4

5

6

7

4

3

5

6

Tersusunnya Masterplan pembangunan ekonomi daerah (Masterplan Agrobisnis) Tersusunnya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah (Distribusi Pendapatan ) Terciptanya penguatan kelembagaan


92,250,000 PROGRAM DBHCT BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 61,500,000 Kajian DBHCHT Bidang Perencanaan Pembangunan

15 Dokumen

71,750,000 PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Kajian kinerja guru yang bersertifikasi Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan (Penyusunan RAD HIV dan AIDS Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1 SAKERDA ( Survey Angkatan Kerja Daerah ) 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemkesra dan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Blora

Terlaksananya monev kegiatan Bidang Ekonomi

15 Dokumen

Kab. Blora

Tersusunnya Masterplan Pendidikan 3 standart pendidikan

50 buku

Kab. Blora


Perencanaan Ketenagakerjaan Terkoordinasinya TKPK


Kab. Blora

Terlaksananya monev dan penyusunan laporan monev bidang sosial budaya Terkoordinirnya pelaksanaan perencanaan program KHPPIA Terkoordinirnya Program PUS

15 Dokumen

Program KHPPIA

Kab. Blora

Program PUS (Pendidikan untuk Semua)

Kab. Blora

KOORDINASI PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah )

50 buku Tersusunnya RAD HIV dan AIDS

Kab. Blora

Terkoordinasinya Perencanaan Bidang IPW

2 Kelurahan 22 Kali Koordinasi

4 SKPD

Kajian Bidang perencanaan pembangunan

1 dokumen

100,000,000

1.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Bantuan Provinsi)

Bappeda

Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi

5 klaster

102,500,000

2. 24,600,000 3.

Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 (Banprov) Fasilitasi pengembangan PUS (Bantuan Keuangan Provinsi)

Bappeda Bappeda

Penyusunan buku Profil Daerah Kab Blora Rakor program PUS

1 dokumen 2 kali

100,000,000 50,000,000

Bappeda Bappeda

Pelaksanaan kegiatan keirigasian Dukungan Pelaksanaan kegiatan keirigasian

10 DI 1 kali

93,000,000 40,000,000


Penyusunan Buku BDA Penyusunan Buku KDA

1 dokumen 1 dokumen

90,000,000 60,000,000

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

40,000,000 100,000,000 75,000,000 65,000,000

ekonomi ( FPED) (Pendampingan) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bappeda

PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER 71,750,000 WISMP-2 WISMP APBD (Pendampingan) 71,750,000 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Daerah 51,250,000 1. Blora Dalam Angka 2014 71,750,000 2. Kecamatan Dalam Angka Th.2014 Pengolahan, updating & analisis data statistik daerah 24,600,000 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Kab.Blora Th.2014 2. Penyusunan IPM 49,200,000 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Pengolahan, updating & analisis data PDRB 36,900,000 Program PUS (Pendidikan untuk Semua)

Kab Blora

Penyusunan Buku IKK Penyusunan buku IPM Pengumpulan Data Dasar PDRB Penyusunan buku PDRB 2013 naan program KHPPIA Terkoordinirnya Program PUS

KOORDINASI PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kab Blora

Terkoordinasinya Perencanaan Bidang

24,600,000

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

(Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah ) PROGRAM DBHCT BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kajian tata niaga tembakau Kab. Blora (DBHCT) PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PROVINSI BESERTA PENDAMPINGANNYA 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Bantuan Provinsi) 2. Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 (Bantuan Provinsi) 3. Fasilitasi pengembangan PUS (Bantuan Keuangan Provinsi) PROGRAM BIANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT SERTA PENDAMPINGANNYA WISMP-2

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Daerah 1. Blora Dalam Angka 2013 2 Penyusunan IPM 3 Kecamatan Dalam Angka Th.2013

Kab. Blora

Tersusunnya kajian tata niaga tembakau

Kab. Blora

Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Ekonomi

Kab. Blora

Tersusunnya buku Profil Daerah Kab Blora

Kab. Blora

Terkoordinirnya Program PUS

Kab. Blora

Kab. Blora Kab. Blora Kab. Blora

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola irigasi

Tersusunnya Buku BDA Tersusunnya dokumen SPKD Tersusunnya Buku KDA

40 Buku

100,000,000

15 Dokumen

102,500,000

60 buku

61,500,000

22 Kali Koordinasi

51,250,000

6 DI

60 Buku 50 buku 60 Buku

400,000,000

71,750,000 51,250,000 51,250,000

PROGRAM DBHCT BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kajian tata niaga tembakau Kab. Blora (DBHCT) PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PROVINSI BESERTA PENDAMPINGANNYA 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Bantuan Provinsi) 2. Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 (Bantuan Provinsi) 3. Fasilitasi pengembangan PUS (Bantuan Keuangan Provinsi)

22 Kali Koordinasi

36,000,000

4 SKPD

24,000,000

40 Buku

100,000,000

15 Dokumen

100,000,000

60 buku

60,000,000

22 Kali Koordinasi

50,000,000

6 DI

158,000,000

60 Buku 50 buku

70,000,000 50,000,000

IPW

Kab Blora

Tersusunnya kajian tata niaga tembakau

Kab Blora

Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Ekonomi

Kab Blora

Tersusunnya buku Profil Daerah Kab Blora

Kab Blora

Terkoordinirnya Program PUS

PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT SERTA PENDAMPINGANNYA WISMP-2

Kab Blora

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola irigasi

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Daerah 1. Blora Dalam Angka 2013 2 Penyusunan IPM

Kab Blora Kab Blora

Tersusunnya Buku BDA Tersusunnya dokumen SPKD


Rancangan Awal RKPD


Program / Kegiatan

Lokasi




2

3

4

5

6

pengolahan, updating & analisis data statistik daerah 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Kab.Blora Th.2012 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Pengolahan, updating & analisis data PDRB JUMLAH

Kab. Blora Kab. Blora Kab. Blora

Tersusunnya Buku IKK Tersusunnya Draft PDRB 2012 Tersusunnya buku PDRB 2012

60 Buku 10 draft 60 Buku

71,750,000 71,750,000 51,250,000 3,582,225,000

Program / Kegiatan

7 3 Kecamatan Dalam Angka Th.2013 pengolahan, updating & analisis data statistik daerah 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Kab.Blora Th.2012 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Pengolahan, updating & analisis data PDRB

Lokasi


4

3



5

6

Kab Blora

Tersusunnya Buku KDA

60 Buku

50,000,000

Kab Blora Kab Blora Kab Blora

Tersusunnya Buku IKK Tersusunnya Draft PDRB 2012 Tersusunnya buku PDRB 2012

60 Buku 10 draft 60 Buku

70,000,000 70,000,000 50,000,000 5,775,225,000


Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Blora Nama SKPD : Bappeda Kabupaten Blora No

Program / Kegiatan

Lokasi


Besaran /Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

1 Penyusunan Profil Daerah 2 Program Pengembangan Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Kreanova Hasil-Hasil Penelitian Daerah Tahun 2014 2. PPI 3. Pengembangan pilot project desa inovasi 4.kerjasama Penelitian dan Kajian Pengembangan Penelitian dg PT 2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh (Operasional BKPRD ) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Cepat tumbuh Operasional pokjanais RPKPP (Penyusunan Renc.Pengembangan Kawasan Pemukiman prioirtas) Penyusunan Masterplan DED Agropolitan Todanan Penyusunan Masterplan dan DED Drainase Kec.Randublatung Penetapan PERDA Bangunan Gedung 3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Sanitasi dan Perkotaan 4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Koordinasi prencanaan pembangunan bidang ekonomi ( FPED) (Pendampingan)

Kab Blora

Tersusunnya buku profil daerah

1 dokumen

Kab Blora Kab Blora Kab Blora Kab Blora

pendataan hasil penelitian kreanova kab.Blora keikutsertaan dalam lomba PPI tersusunnya pilot project desa inovasi tersusunnya kajian dan penelitian

1 dokumen 1 kali 1 dokumen 3 penelitianh

Kab Blora

Terfasilitasinya operasional BKPRD

Kab Blora Kab Blora Kab Blora Kab Blora Kab Blora

Penyusunan masterplan dan DED Kota Hijau Penyusunan Pokja RPKPP Penyusunan masterplan & DED Agropolitan Todanan Penyusunan Masterplan & DED Drainase Kec.randublatung Penyusunan PERDA Bangunan Gedung

Kab Blora

terlaksananya program PPSP

Kab Blora Kab Blora Kab Blora

Tersusunnya RIPOW Penyusunan dokumen Indikator Ekonomi Daerah Penguatan kelembagaan ekonomi daerah

16 Kec 2 dokumen 1 pokja 2 dokumen 2 dokumen 1 Perda

1 irigasi

1 dokumen 1 dokumen 10 kali


No

Program / Kegiatan

Lokasi


Besaran /Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

5 Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Koordinasi Penyusunan Masterplan Kkesehatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sos. Budaya 1. SAKERDA ( Survey Angkatan Kerja Daerah ) 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemkesra dan Tim pronangkis 3. penyusunan sistem informasi kemiskinan berbasis masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program KHPPIA Kelangsungan hidup perkembangan perlindungan ibu dan anak Program PUS (Pendidikan untuk Semua)

Kab Blora Kab Blora

ketersediaan program sistem informasi pendidikan berbasis masy. Tersedianya RAD penanggulangan GAKY

1 dokumen 1 dokumen

Kab Blora

ketersediaan data Sakerda

1 dokumen

tersedianya dokumen analisa perencanaan pembangunan bidang pemkesra dan pronangkis

1 dokumen

tersedianya pemetaan kemiskinan di Kab.Blora Monev dan pelaporan bidang pemkesra

1 dokumen 1 dokumen

Koordinasi program KHPPIA di desa dan kelurahan tersusunnya dokumen PUS

2 desa/kel 1 dokumen

Kab Blora Kab Blora

Bappeda Bappeda


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dirumuskan sembilan agenda prioritas sebagai langkah perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Diantara Kesembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA yang relevan dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Blora diantaranya adalah : 1. 2. 3.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Berdasarkan misi Dalam RPJMD Propinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang terkait dengan Tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Blora adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat 2. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan. Sedangkan prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok fungsi Bappeda Kabupaten Blora yaitu Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung perilaku aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan cara peningkatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sektoral sesuai dengan amanat pemerintah pusat. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016

Berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan nasional, propinsi dan daerah serta atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Blora, Maka tujuan Renja Bappeda Kabupaten Blora pada tahun 2016 adalah menghasilkan produk-produk berupa rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blora serta tercapainya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Sedangkan Sasaran Bappeda Blora dalam mencapai tujuan di Tahun 2016 ini adalah Menyusun rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan budaya dan kearifan lokal. Strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Blora diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut : a. Terciptanya sistem perencanaan yang efisien dan efektif . b. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas . c. Meningkatnya dukungan kelembagaan dalam perencanaan pembangunan d. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan. e. Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan. 3.3

Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Blora tahun 2010-2015. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Bappeda Kabupaten Blora merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Bappeda Kabupaten

1

BAB III RENJA BAPPEDA 2016

3.2

Blora maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Blora kepada masyarakat. Program-program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.  Penyediaan jasa surat menyurat.  Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik.  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.  Penyediaan jasa administrasi keuangan.  Penyediaan jasa kebersihan kantor.  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.  Penyediaan alat tulis kantor.  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.  Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Penyediaan makan minum.  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.  Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD.

6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.  Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Operasional BKPRD).  Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK).  Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 7. Program Perencanaan Dan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar.  Koordinasi Perencanaan air minum, drainase & sanitasi perkotaan 8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.  Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.  Penyusunan SIPPD 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.  Penyusunan rancangan RPJMD  Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD  Penetapan RPJMD  Penyusunan rancangan RKPD.  Penyelenggaraan musrenbang RKPD.

2


5. Program Pengembangan Data / Informasi  Penelitian dan pengembangan iptek. 1) Pendataan Hasil Penelitian Kreanova Kab.Blora 2) Keikutsertaan PPI 3) Pengembangan Pilot Project Desa Inovasi 4) Penelitian dan kajian lembaga penelitian

 Penetapan RKPD.  Monitoring evaluasi, pengendalian & pelaporan 1) Monitoring dan evaluasi kegiatan banprov, DAK,/TP/UB 2) Pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renja SKPD 3) Pengendalian dan Evaluasi kebijakan RKPD 4) Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD 5) Pengendalian dan Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD 6) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 7) Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 8) Evaluasi akhir RPJMD 2010-2015  Penyusunan Perubahan RKPD 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.  Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 1) Penyusunan RIPOW (Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata)     

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (FPED) (Pendampingan). Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penyusunan Profil Investasi Daerah Analisis Kesejahteraan Petani

12. Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam  Monitoring, Evaluasi dna Pelaporan  Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah  Penyusunan AMDAL SPAM Strategis  Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Blora 13. Program Bidang Perencanaan pembangunan Bersumber dari Pemerintah Provinsi serta Pendampingannya.  Penyusunan Profil Daerah Bantuan Provinsi)  PUS (Bantuan Keuangan Provinsi)  Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Provinsi)  FEDEP (Bantuan Propinsi)  Kegiatan Pengawasan Peredaran GAKY (Bantuan Propinsi)  Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pendampingan)  FEDEP (Pendampingan)  Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Pendampingan)  Penyusunan Profil Daerah (Pendampingan)

3


11. Program Perencanaan Sosial Budaya.  Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan. : Penyusunan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis MAsyarakat (SIPBM)  Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan (Penyusunan RAD penanggulangan GAKY)  Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya. 1) SAKERDA (Survey Angkatan Kerja Daerah) 2) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemkesra dan pronangkis 3) Analisa perencanaan pembangunan bidang pemkesra 4) Sistem informasi kemiskinan berbasis masyarakat  Monitoring, evaluasi dan pelaporan.  Program KHPIA.

 Koordinasi Pengawasan Peredaran GAKY ( Pendampingan) 14. Program Bidang Perencanaan Pembangunan Bersumber dari Pemerintah Pusat beserta Pendampingannya  WISMP-2  WISMP-2 (Pendampingan) 15.    

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah. Penyusunan dan pengumpulan data statistic daerah. Pengelolaan, Updating dan analisis data statistic daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Pengolahan, updating & analisis data PDRB.


Secara rinci rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

4

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja SKPD merupakan rencana pembangunan tahunan SKPD yang wajib disusun oleh SKPD, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2016. Rencana Kerja (RENJA) merupakan pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Blora selama Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, selain itu Renja Bappeda berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda. Kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditetapkan dalam menyusun Renja Bappeda sebagai berikut: 1. Renja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016 disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 2. Renja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016 memuat rancangan program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, lokasi /tempat kegiatan dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan maju yaitu kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggran yang direncanakan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 3. Bappeda dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program – program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappeda Tahun 2016 secara sinergis dan terintegrasi. 4. Agar tercapai sinkronisasi,sinergitas dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka Bappeda harus menyusun dan membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berdasarkan Perbup RKPD 2016, sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja Tahun 2016. Akhirnya, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLORA

Ir. SAMGAUTAMA KARNAJAYA, MT

Renja Bappeda 2016 IV.1

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

Recommend Documents