PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Sumbing No.1 Telp. (0285) 381456, 381789 Fax. (0285) 381789 e-mail :
[email protected] KAJEN Kode Pos 51161 KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : /2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN, Menimbang
: a. bahwa
dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta
lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utamana di lingkungan instansi masing-masing; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Nomor:
Negara
Pendayagunaan
PER/09/M.PAN/5/2007
Aparatur
tentang
Pedoman
Negara Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama; c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf
b, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan. Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4585); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor
:PER/09/M.PAN/5/2007
tentang
Pedoman
Negara Umum
Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah
2
Kabupaten
Pekalongan
Tahun
2006
Nomor
8,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 24); 14. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 247 Tahun 2012 tentang Penetapan
Indikator
Kinerja
Utama
Pemerintah
Kabupaten
Pekalongan. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPALA
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
DI
LINGKUNGAN
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KESATU
: Indikator
kinerja
Pembangunan
Utama
Daerah
di
Lingkungan
Kabupaten
Badan
Pekalongan,
Perencanaan
dengan
rincian
sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA
: lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
di
Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan
untuk
menetapkan
rencana
kinerja
tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, ,menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016. KETIGA
:
Indikator
Kinerja
Utama
sebagaimana
dimaksud
pada
diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator KinerjaUtama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan
Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Pekalongan KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
3
: :
Kajen Maret 2012
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN
Ir. BAMBANG IRIANTO, M.Si. NIP. 19620227 198303 1 007
4
LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KAB. PEKALONGAN NOMOR : TANGGAL : LAM P I R AN K EPUTUSAN K EPALA B AP P EDA TEN TAN G P EN ETAP AN I N DI K ATOR K I N ER JA UTAM A DI LI N GK UN GAN B ADAN P EREN CAN AAN P EM B AN GUN AN DAER AH K AB UP ATEN P EK ALON GAN NO A
Urusan
Perencanaan Pembangunan
Sasaran Strategis Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas
I ndkator K inerja Utam a 1)
2) 3)
4) 5)
6) 7)
2011 Persentase SKPD yang mengajukan 100 program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur (%)
2012 100
Target 2013 2014 100 100
2015 100
2016 100
Persentase program /kegiatan yang masih terjadi tumpang tindih antar SKPD (%) Persentase SKPD yang mengajukan usulan program dan kegiatanyang jelas tujuan dan sasaranya secara terukur (%) Persentase SKPD yang berhasil mencapai tujuan dan sasarannya (%) Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan (Renstra,Renja, RKA) yang telah berorientasi hasil (outcome oriented) yang terukur (%) Persentase kesesuaian antara RKPD dengan APBD (%) Persentase penjabaran program yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD (%)
10
10
10
5
5
5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
75
75
80
80
80
65
70
70
75
80
80
P rogram K egiatan
Tewujudnya rencana pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkuaiitas
Meningkatnya kerjasama pembangunan antara pemerintah, masyarakat , Perguruan tinggi dan swasta B
Penataan Ruang
1
Persentase dokumen perencanaan 50 bidang ekonomi yang dimanfaatkan oleh SKPD mitra bidang ekonomi (%)
60
65
70
75
80
2
Persentase hasil kajian bidang 75 ekonomi yang ditindaklanjuti SKPD (%) Jumlah petani yang terbantu dalam 10 mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan serangan hama tanamannya
75
80
85
85
90
20
25
30
30
35
1
2
3
4
5
6
80
80
85
90
95
95
80
80
85
90
95
95
100
100
100
100
100
100
ada
ada
ada
ada
ada
Ada
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
ada
ada
ada
ada
ada
Ada
1
2
Jumlah klaster yang meningkat omsetnya 1) Persentase luas kawasan permukiman yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukkannya (%) 2) Persentase luas kawasan perindustrian yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukkannya (%) 4) Persentase perijinan tata ruang yang dapat diselesaikan (%) 7) Perda mengenai pengaturan tata ruang /RTRW (buah) 10) Persentase komplain masyarakat terkait sistem penataan ruang yang tertangani 11) Jumlah pelanggaran pemakaian tata ruang (kali) 12) Pelaksanaan penunjang kegiatan
6
Statistik
Litbang
Meningkatnya data informasi statistik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat
program pengembangan kota hijau 13) Jumlah dokumen KLHS yang 1 disusun 14) Jumlah dokumen RDTR 0 1) Jumlah permintaan informasi 72 statistik oleh unit kerja, lembaga & Perguruan Tinggi
2)
Meningkatnya 1.) kualitas hasil penelitian & kreatifitas masyarakat 2)
Semakin membaiknya pelayanan umum di bidang pemerintahan
1)
2)
2
4
2
2
0
2 75
6 80
2 85
0 90
0 100
Jumlah dokumen informasi statistik 1 yang telah dapat diakses melalui internet Jumlah SKPD/Perguruan tinggi 3 yang menindaklanjuti hasil penelitian unggulan
1
1
1
1
2
4
5
6
7
8
Jumlah partisipasi masyarakat yang 10 mengikuti lomba kreatifitas dan inovasi (lembaga, PT, Unit Kerja, masyarakat umum) Persentase kajian bidang 5 pemerintahan dan sosial budaya yang ditindaklanjuti mitra SKPD
15
20
25
29
30
7
7
8
9
10
Persentase dokumen perancanaan 7 bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang dimanfaatkan mitra SKPD
7
8
9
9
10
7
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN
Ir. BAMBANG IRIANTO, M.Si. NIP. 19620227 198303 1 007
8
9
11
