BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Soekarno – Hatta No. 35 A Telep. (031) 3095482 Fax. 3096482 BANGKALAN – 69111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR : 050/

/433.201/2015

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2016, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016; b. bahwa

Rencana

Kerja

(Renja)

merupakan

Instrumen

pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Instansi Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584),

sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kabupaten

Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bangkalan Tahun

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomor 1/D); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D); 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomer 3 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.

Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : Pertama

:

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua

:

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III

: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab VII : Penutup Ketiga

:

(1)

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 merupakan dasar dan pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016;

(2)

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS Tahun 2016;

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki dan diseuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan pada Tanggal Juni 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

Ir. ISHAK SUDIBYO, MM NIP. 19620410 199307 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Bab 1

Pendahuluan.......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang............................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum........................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................ 4 1.4 Sistematika Penulisan.................................................................... 5

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.................................... 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD................................................................. 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD................................................. 18 2.3 Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda.............................................................................. 24 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..................................... 26

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan............................................... 32 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional......................................... 32 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda............................................. 33 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016............................................... 33

Daftar Isi

Penutup.................................................................................................. 41

Daftar Isi

Bab 4

Ren can a Ker ja B ad a n P e r en can aan Pem b an gu n a n D aer ah T ah u n 20 1 6

i

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015............. 12 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda....................................... 22 Tabel 2.3 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015........................... 27 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda........................................................ 33 Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda

Daftar Tabel

Daftar Tabel

Tahun 2016.................................................................................... 34


ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman

kerja

selama

periode

1

(satu)

tahun

dan

berfungsi

untuk

menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis antara lain: 1. Menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. 3. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (RKA)

Perangkat

Daerah

untuk

penyusunan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. 4. Dan Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai

Pendahuluan

Anggaran

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis

untuk

menyikapi

isu-isu

yang

berkembang

dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang

Bab 1

wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasi-


1

kan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Proses Penyusunan Renja SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Keterkaitan Renja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dokumen

Pendahuluan

perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1 : Gambar 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan RKP Nasional

RPJM Daerah

RPJPD & RTRW

Pedoman

RPJM Daerah

Dijabarkan

RKP Daerah

Bahan Pedoman

RENSTRA SKPD

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

DPA SKPD

Bahan Diacu

Pedoman

RENJA SKPD

Bab 1

Diacu

Diperhatikan

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Ren can a Ker ja B ad a n P e r en can aan Pem b an gu n a n D aer ah T ah u n 20 1 6

2

RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas

dalam

setiap

tahapan

berbeda-beda,

tetapi

semua

harus

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025. RPJMD tahap kedua melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan. RPJMD

Kabupaten

Bangkalan

Tahun

2013

-

2018

yang

pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Strategis Bappeda Tahun

Daerah setiap tahun mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018. Selanjutnya Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut: 1.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Bab 1

lebih didetailkan lagi melalui Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Pendahuluan

2013 - 2018 untuk jangka waktu 5 tahun sesuai tugas dan tupoksi Bappeda dan

Pembangunan Nasional; Ren can a Ker ja B ad a n P e r en can aan Pem b an gu n a n D aer ah T ah u n 20 1 6

3

4.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Bangkalan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018; 11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. 12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Kabupaten Bangkalan.

tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018;

1.3 Maksud Dan Tujuan dan

tujuan

penyusunan

Renja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 adalah: a.

Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ; b.

Bab 1

Maksud

Pendahuluan

13. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/439/KPTS/433.013/2013

Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.


4

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut : Bab 1

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016

Pendahuluan

Penutup

Bab 1

Bab 4


5

BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan I Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan

bahan

masukan

untuk

menentukan

kebijakan-kebijakan

perencanaan

pembangunan tahun berikutnya. Pelaksanaan

rencana

pembangunan

di

Bidang

perencanaan

pembangunan pada Tahun 2015 ini dititikberatkan pada program utama perencanaan pembangunan yang meliputi : a. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur; b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; c. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit; d. Program Penelitian, Pengembangan dan Iptek; e. Program Pengembangan Data/Informasi; f.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

g. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah;

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

pembangunan tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai

i.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

j.

Program Perencanaan Sosial Budaya;

k. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; l.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bab 2

h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dari program-program diatas, Belanja langsung pembangunan Bappeda pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.083.330.440,- dan pada triwulan I telah terealisir sebesar Rp. 850.109.143,- atau sebesar 20,82% dengan Ren can a Ker ja B ad a n P e r en can aan Pem b an gu n a n D aer ah T ah u n 20 1 6

6

prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan, dengan rincian program dan kegiatan antara lain : 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 183.575.092,00 keluaran kegiatan ini adalah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 11 jenis yang meliputi: Box Arsip, Air Conditioning, Korden, Skat/ Pembatas ruangan, Komputer/PC, Note Book, Printer, Surge protector, Meja Kerja, Kursi, Lemari. 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan dengan kegiatan: Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, yang didukung oleh dana sebesar Rp. 5.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen LAKIP Bappeda sebanyak 1 dokumen (6 buku). b).

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, yang didukung oleh dana sebesar Rp. 5.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen (6 buku).

3) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja dengan kegiatan Penunjang operasional SKPD, yang didukung oleh dana sebesar Rp. 1.014.275.690,00. Keluaran kegiatan ini adalah dana operasional Bappeda selama 12 bulan diantaranya meliputi belanja pegawai, belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja perangko, materai dan benda pos, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak, belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja surat kabar/ majalah, belanja langganan multimedia, belanja jasa kebersihan kantor, belanja jasa tenaga kerja non pegawai, belanja jasa perijinan dan administrasi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan


a).

tamu, belanja perjalanan dinas, belanja keikutsertaan, biaya pemeliharaan bangunan gedung, biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, biaya pemeliharaan alat studio dan komunikasi. 4) Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK yang diterjemahkan melalui

Bab 2

penggandaan, belanja makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan

kegiatan: a) Monitoring,

Evaluasi,

Pembangunan

Daerah,

dan

Pelaporan

dengan

alokasi

Pelaksanaan dana

Rencana

sebesar

Rp.


7

150.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Evaluasi DAK, TP, APBD, Renja/ RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya sebanyak 4 dokumen laporan. b) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Implementasi sistem perencanaan daerah pada 61 SKPD. c) Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah sebanyak 2 dokumen. d) Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 77.101.958,00. Keluaran kegiatan ini

profil daerah sebanyak 48 orang. e) Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 125.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan sebanyak 1 dokumen ( 20 buku). 5) Program Pengembangan Data / Informasi dengan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja sebanyak 2 dokumen dari 2 kegiatan. 6) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan rincian kegiatan : a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT), dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan PWT sebanyak 1 dokumen


adalah terpenuhinya peserta koordinasi dan sinkronisasi updating data

b) Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri, dengan alokasi dana sebesar Rp. 171.275.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri sebanyak 1 dokumen (25 buku).

Bab 2

(10 buku).

7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:


8

Penguatan Kapasitas Perencanaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah Bintek perencanaan pembangunan dengan jumlah peserta 110 orang. 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dukungan kegiatan: a) Penyusunan rancangan RKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 195.206.900,00

keluaran

kegiatan

ini

adalah

Dokumen

usulan

Musrenbang RKPD sebanyak 18 dokumen. b) Penyelenggaraan musrenbang RKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 320.976.100,00

keluaran

kegiatan

ini

adalah

terselenggaranya

Musrenbang Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional ( 3 kegiatan). c) Penetapan RKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.103.700,00

tahun 2016 & Perubahan RKPD 2015 sebanyak 2 dokumen (70 buku). d) Penyusunan

KUA

PPAS

dengan

alokasi

dana

sebesar

Rp.

158.816.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen KUA PPAS (PAK 2015 & Awal 2016) sebanyak 4 dokumen ( PAK 2015 60 buku dan Awal 2016 60 buku). e) Penyusunan

Renja

SKPD

dengan

alokasi

dana

sebesar

Rp.

5.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 sebanyak 2 dokumen (10 buku). 9) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan dukungan kegiatan : a) Penyusunan Grand Design Pengembangan Kabupaten Bangkalan dengan alokasi dana sebesar Rp. 245.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Grand Design Pengembangan Kabupaten Bangkalan sebanyak 1 dokumen. b) Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat


keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD

adalah Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG sebanyak 3 Kecamatan. c) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah

Bab 2

dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini

Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi pada 12 SKPD dan Kecamatan.


9

d) Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Laporan Hasil Monev Program SKPD Pengelola DBHCT sebanyak 3 SKPD. 10) Program Perencanaan Sosial Budaya dengan rincian kegiatan : a) Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal sebanyak 6 Kecamatan. b) Pengelolaan Program Keluarga Harapan dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi pelayanan masyarakat

miskin

terhadap

kesehatan

dan

pendidikan

sebanyak 17 kecamatan. c) Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi dan Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan sebanyak 1 dokumen (20 buku). d) Koordinasi,

Sinkronisasi

dan

Perumusan

Kebijakan

Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosbud dengan alokasi dana sebesar Rp. 130.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya sebanyak 42 SKPD. e) Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Air minum Berbasis masyarakat sebanyak 1 kegiatan. 11) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan rincian kegiatan : a) Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air dengan alokasi


keluarga

Tani Pemakai Air yang dibina sebanyak 3 GHIPPA. b) Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian &

Bab 2

dana sebesar Rp. 110.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Kelompok

Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan sebanyak 125 orang.


10

c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur sebanyak 1 kegiatan. d) Water Resources and Irrigation Sector Management Project dengan alokasi dana sebesar Rp. 175.500.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP sebanyak 1 dokumen. 12) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan : Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.500.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang

Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

dan

Pencapaian

Renstra

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1

Bab 2

berikut:


Kabupaten sebanyak 1 kegiatan.


11


Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

Bab 2

Tabel 2.1.


12


Bab 2 Ren can a Ker ja B ad a n P e r en can aan Pem b an gu n a n D aer ah T ah u n 20 1 6

13



14



15



16



17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan daerah yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan sumberdaya yang terjadi baik aspek ekonomi, social budaya dan pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai visi dan misi Bappeda Kabupaten Bangkalan melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan

Kabupaten Bangkalan adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi

berupa

pelaksanaan

program

dapat

dikatakan

berhasil

jika

implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat Kabupaten Bangkalan menjadi mutlak. Penyelenggaraan

urusan

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu


dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda

itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

Bab 2

urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain

1) Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”; 2) Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”; Ren can a Ker ja B ad a n P e r en can aan Pem b an gu n a n D aer ah T ah u n 20 1 6

18

3) Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”; 4) Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”. 5) Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”; 6) Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”; 7) Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM 8) Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”; 9) Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”; 10) Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”; 11) Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”; 12) Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”; 13) Pasal 29, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2009, Bappeda Kabupaten Bangkalan didukung ketersediaan dan


Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.

program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Bab 2

kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan


19

mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : a. Meningkatnya

kualitas

pendekatan

perencanaan

intensitas

keterlibatan

perencanaan

pembangunan

partisipatif berbagai

ditandai unsur

daerah

dengan

pemangku

melalui

peningkatan kepentingan

(stakeholders), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan; b. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan c. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; d. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan oleh BAPPEDA dan SKPD Teknis terkait; e. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan serta penyediaan data dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan; f. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan; g. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan

sebagai

bahan

untuk

perencanaan

selanjutnya. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain : a. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahunan belum dicantumkan


perencanaan pembangunan daerah;

b. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait; c. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

Bab 2

dalam rencana Strategis Bappeda.

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; Ren can a Ker ja B ad a n P e r en can aan Pem b an gu n a n D aer ah T ah u n 20 1 6

20

d. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya; e. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik; f. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural Bappeda; g. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan; h. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM; Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan; j.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

k. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan. Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD


i.

dan Indikator Kinerja kunci.


Bab 2

berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD

21

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda

Bab 2


Tabel 2.2.


22



23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kabupaten Bangkalan memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis yang kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2008-2013. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kabupaten Bangkalan dirumuskan melalui Renstra Bappeda

Kabupaten

Bangkalan.

Adapun

strategi

Bappeda

Kabupaten

Bangkalan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai; b. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan; c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel;


suatu system operasional Bappeda Kabupaten Bangkalan.

fungsi dan kewenangan Bappeda; e. Optimalisasi

penggunaan

anggaran

dalam

percepatan

Kabupaten

Bangkalan sebagai daerah penyangga Surabaya metropolitan area; f. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas

Bab 2

d. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan

pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha; g. Memaksimalkan

fungsi

dan

keberadaan

e-government

dalam

penyelengaraan pelayanan public dan peningkatan kinerja pembangunan. Ren can a Ker ja B ad a n P e r en can aan Pem b an gu n a n D aer ah T ah u n 20 1 6

24

h. Mengembangkan

jabatan fungsional peneliti dan perencana untuk

meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa; i.

Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;

j.

Fungsi dan keberadaan public dan e-government peningkatan dalam kinerja pelayanan;

k. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan urusan kewenangan yang ada; Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kabupaten Bangkalan; m. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti; n. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produkproduk perencanaan; o. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum terbentuk; p. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan; q. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran; r. Memanfaatkan

pemahaman

perundang-undangan

terhadap

untuk

meningkatkan dan tata cara masyarakat mekanisme perencanaan dalam implementasi participatory planning;


l.

dukungan

dan

system

terhadap

informasi

penyusunan

dokumen

perencanaan; t. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW;

Bab 2

s. Mewujudkan ketersediaan data/informasi pembangunan sebagai upaya

u. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya; v. Memasukan Variable investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan; Ren can a Ker ja B ad a n P e r en can aan Pem b an gu n a n D aer ah T ah u n 20 1 6

25

w. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan; x. Mewujudkan mengurangi system data dan parsial informasi sektoral yang dan akurat untuk pemahaman meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan

Program

dan

Kegiatan

Awal

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan setelah adanya analisis kebutuhan. Berbagai perubahan program dan kegiatan sebagai analisis kebutuhan perlu dilakukan sebagai upaya antisipasi adanya isu isu Daerah Kabupaten Bangkalan. Adapun penjelasan terhadap perubahan dimaksud

Bab 2

sebagaimana tabel 2.3. berikut :


strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan


26

Tabel 2.1

N O

Sasaran (Renja)

Kode

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

1

2

3

4

5

1

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

2

Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d 2018

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2014

6

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun 2015 yang dievaluasi

7

Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2015

8

K

Rp

K

Rp

K

9 Rp

K

Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)

10=9/8x100 K %

K

11=7+9 Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%) 12 =11/6x100 K %

Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Tersedianya Dokumeen Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

1 Dok

150.000.000

-

-

1 Dok

125.000.000

-

640.000

-

0,51

-

640.000

-

0,43

1.06.14.55

Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

Dokumen Masterplan Pengembangan Kawsan Minapolitan

1 Dok

150.000.000

-

-

1 Dok

125.000.000

-

640.000

-

0,51

-

640.000

-

0,43

1.06.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumeen Perencanaan Pembangunan Daerah

298.510.500

8 Dok

229.919.700

-

-

-

-

5Dok

50

60,92

1.06.21.10

Kegiatan Penetapan RKPD

Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD

1.06.21.23

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS

Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 )

1.06.21.24

Kegiatan Penyusunan Renja SKPD

Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianya Dokumeen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

-

-

-

1.06.22.01

Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

-

-

1.06.14


Tersedianya Dokumeen Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

-

-

1.06.14

1.06.22

Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015

10 Dok

490.000.000

5 Dok

5 Dok

445.000.000

2 Dok

124.207.500

2 Dok

66.103.700

-

-

-

-

2 Dok

124.207.500

40

27,91

2 Dok

169.334.000

4 Dok

158.816.000

-

-

-

-

2 Dok

169.334.000

-

-

1 dok

4.969.000

2 Dok

5.000.000

-

-

-

-

1 dok

4.969.000

20

11,04

-

1 Dok

245.000.000

-

6.509.300

-

2,66

-

6.509.300

-

-

-

-

1 Dok

245.000.000

-

6.509.300

-

2,66

-

6.509.300

-

-

-

-

2 Dok

-

10.641.200

10,64

-

-

-

-

5 dok

-

45.000.000

100.000.000


298.510.500

-

Bab 2

12

N O

Sasaran (Renja)

Kode

Program/Kegiatan


1

2

3

4

5

3

6


7


8

9

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) 10=9/8x100 K %

Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah

Buletin Penelitian dan Inovasi daerah

-

-

-

-

2 Dok

100.000.000

-

10.641.200

1.06.18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya Dokumeen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

-

-

-

-

2 Dok

251.275.000

-

12.042.500

-

4,79

1.06.18.22

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

-

-

-

-

1 Dok

80.000.000

-

12.042.500

-

1.06.18.23

Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri

Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa mandiri

-

-

-

-

1 Dok

171.275.000

-

-

Program Pengembangan Data/Informasi

Terlaaksananya Program Pengembangan Data/Informasi

-

-

-

-

2 Keg

50.000.000

-

1.06.15.02

Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Dokumen laporan verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

-

-

-

-

2 keg

50.000.000

-

1.06.22


Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG

1.06.14.53

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah



1.06.15

1.06.22.03

1.215.000.000

3 Kec 2 kali

150.000.000

386.014.100

3 Kec 2 kali

121.191.000

170.000.000

3 Kec.

50.000.000


-


K

10,64

11=7+9 Rp


10.641.200

-

-

-

12.042.500

-

-

15,05

-

12.042.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.032..050

-

11,78

406.046.150

-

33,42

9.408.650

-

18,82

130.599.650

100

87,07

3 Kec 2 kali

Bab 2

13

N O

Sasaran (Renja)

Kode

Program/Kegiatan


1

2

3

4

5



6


7


8

9

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp



K

11=7+9 Rp


1.06.22.04

Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

12 SKPD & KEC 5 kali

370.000.000


86.161.900

12 SKPD & KEC

70.000.000

-

9.021.900

-

12,89


95.183.800

1010

25,,73

1.06.22.08

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Laporan hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT

6 SKPD 5 Kali

695.000.000

5 SKPD 1 kali

178.661.200

3 SKPD

50.000.000

-

1.601.500

-

3,20

5 SKPD 1 kali

180.262.700

100

25,94

1.06.23.

Program Perencanaan Sosial Budaya

Terlaksanaanya Program Perencanaan Sosial Budaya

355.000.000

-

57.554.420

-

16,21

1.06.23.08

Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

1.06.23.16

Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

1.06.23.18

Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

1.06.23.22

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1.06.23.33

Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS

Tersedianya Air minum Berbasis masyarakat

Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan Koordinasi dan Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan

1.798.900.000

672.639.700

730.194.120

40.,59

6 Kec 3 Kali

295.000.000

6 kec 2 kali

179.032.500

6 Kec

75.000.000

-

3.712.100

-

4,95

6 kec 2 kali

182.744.600

66,67

61,95

8 Kec 6 Kali

478.800.000

9 kec & 13kec 2 kali

135.468.950

17 Kecamat an

50.000.000

-

12.745.000

-

25,49

9 kec & 13kec 2 kali

148.213.950

33,33

30,,96

18 Kec 6 Kali 6 dok

435.000.000

2 Dok

122.104.250

1 Dok

50.000.000

-

12.231.520

-

24,46

2 Dok

134..335.500

33,33

30,88

24 SKPD 6 Kali

590.000.000

42 SKPD 2 kali

160.328.200

42 SKPD

130.000.000

-

24.301.050

-

18,69

42 SKPD 2 kali

184.629.250

33,33

31,29

-

-

1 keg

75.705.800

1 Keg

50.000.000

-

4.564.750

-

9,13

1 keg

80..270.550

-

-


Bab 2

14

N O

Sasaran (Renja)

Kode

Program/Kegiatan


1

2

3

4

5

1.06.24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06.24.06

Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina

3 GHIPP A5 Kali

455.000.000

1.06.24.08

Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

125 org 5 Kali

577.220.000

1.06.24.11

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

5 Keg

600.000.000

1.06.24.15

Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

1 Dok

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Terlaksananya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

-

4

5

Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran

1.06.26

1.06.26.01

Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

0.00.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Terlaksananyan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



6 K

7 Rp

K

1.801.750.000

5 Keg

-


8 Rp

K

753.708.846

3 GHIPP A 2 kali


9 Rp

K

405.500.000

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)


10=9/8x100 K %

K

114.487.300

-

28,23

-

868.196.146

-

48,19

3 GHIPP A 2 kali

162.789.900

40

35,78

194.286.300

40

33,66

Rp

11=7+9 Rp


138.748.000

3 GHIPPA

110.000.000

-

24.041.900

-

21,86

178.610.600

125 Orang

60.000.000

-

15.675.700

-

26,13

2 Keg

151.547.000

1 Keg

60.000.000

-

23.639.000

-

39,40

2 Keg

175.1866.000

40

29,20

169.530.000

2 dok

284.803.246

1 Dokume n

175.500.000

-

51.130.700

-

29,13

2 dok

335.933.946

200

198,16

550.000.000

-

138.454.600

-

70.500.000

-

21.622.550

-

30,67

-

160.077.150

-

29,11

550.000.000

2 Keg

138.454.600

1 Keg

70.500.000

-

21.622.550

-

30,67

2 Keg

160.077.150

40

29,11

1.624.114.850

-

539.841.200

-

183.575.092

-

-

-

-

-

539.841.200

-

33,24

125 org 2 kali


125 org 2 kali

Bab 2

15

N O

Sasaran (Renja)

Kode

Program/Kegiatan


1

2

3

4

5

0.00.02.47

0.00.07

0.00.07.01

6

7

Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan



6


7


8

9

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp



K

11=7+9 Rp


Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll

5 Paket

1.624.114.850

2 paket

539.841.200

1 paket (11 jenis)

183.575.092

-

-

-

-

2 paket

539.841.200

40

33,24

Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

Terlaksananya Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

-

5.045.591.864

-

2.079.713.998

-

1.014.275.690

-

115.092.623

-

11,35

-

2.194.806.621

-

43,50

12 Bulan 5 Kali

5.045.591.864

12 bulan 2 kali

2.079.713.998

12 bulan

1.014.275.690

3 bulan

115.092.623

11,35

12 bulan 2 kali

2.194.806.621

40

43,50

-

598.000.000

-

146.107.200

-

60.000.000

-

-

-

-

-

146.107.200

-

#DIV/0 !

Kegiatan Penunjang Operasional SKPD

Sarana dan prasarana penunjang belanja penunjang operasional Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.20.05

Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan

Bintek perencanaan pembangunan

100 org 5 Kali

598.000.000

180 & 50 org 2 kali

146.107.200

110 Org

60.000.000

-

-

-

-

180 & 50 org 2 kali

146.107.200

40

24,43

0.00.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya Dokumeen pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

61.500.000

-

19.517.950

2Dok

10.000.000

-

-

-

-

-

19.517.950

-

-

0.00.06.01

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lakip Bappeda

5 Dok

30.750.000

2 dok

9.806.950

1 dok

5.000.000

-

-

-

-

2 dok

9.806.950

40

31,89

0.00.06.04

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan Keuangan

5 Dok

30.750.000

2 dok

9.711.000

1 Dok

5.000.000

-

-

-

-

2 dok

9.711.000

40

31,58


Bab 2

16

N O

Sasaran (Renja)

Kode

Program/Kegiatan


1

2

3

4

5

8

Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis

1.06.14

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

6


7


8

9

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp



K

11=7+9 Rp



Terlaksananya Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

-

713.000.000

-

151.804.400

-

147.101.958

1.06.14.50

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Implementasi Sistem Perencanaan Daerah

60 org 5 Kali

313.000.000

60 org 2 kali

82.500.000

61 SKPD

70.000.000

-

25.852.100

-

36,93

60 org 2 kali

108.352.100

40

34,62

1.06.14.54

Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah

48 Peserta koordinasi dan sinkronisasi Updating Data Profil Daerah

5 paket

400.000.000

1 paket

69.304.400

1 paket

77.101.958

-

11.005.700

-

14,27

1 paket

80.310.100

20

20,08

-

2.989.841.700

-

934.921.700

-

516.183.000

-

438.444.400

-

84,94

-

1.373.366.100

-

45,93

1.06.21

9




Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah

36.857.800

25,06

188.662.200

26,46

1.06.21.08

Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

Dokumen usulan musrenbang RKPD

18 Dok 5 kali

1.250.000.000

18 dok 2 kali

394.822.950

18 Dokume n

195.206.900

18 Dokume n

190.125.750

100

97,40

18 dok 3 kali

584.948.700

60

46,80

1.06.21.09

Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/N asional

3 Keg 5 Kali

1.739.841.700

3 keg 2 kali

540.098.750

3 keg

320.976.100

1 keg

248.318.650

33,33

77,36

3 keg 2 kali

788.417.400

40

45,32

-

810.000.000

-

346.871.850

-

150.000.000

-

16.185.000

-

10,79

-

363.056.850

-

44,82

4 Dok 5 Kali

810.000.000

4 dok 2 kali

346.871.850

4 Dok

150.000.000

10,79

4 dok 2 kali

363.056.850

40

44,82

1.06.14

1.06.14.06

Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumeen yPenelitian, Pengembangan dan IPTEK Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP, APBD dan Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya

4.083.330.440


16.185.000

-

850.109.143

Bab 2

17

Tabel 2.2 NO

Indikator

IKK

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda

Tahun 2013

Target Renstra SKPD Tahun 2014 Tahun 2015

Tahun 2016

Realisasi Capaian Tahun 2013 Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015 Tahun 2016

1

Jumlah/jenis dokumen perencanaan

7 Dokumen

14 Dokumen

13 Dokumen

12 Dokumen

7 Dokumen

13 Dokumen

10 Dokumen

12 Dokumen

2

Jumlah/jenis dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

10 Dokumen

9 Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

10 Dokumen

7 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

3

Jumlah/jenis koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan

15 kegiatan

11 kegiatan

14 kegiatan

14 kegiatan

15 kegiatan

13 kegiatan

14 kegiatan

14 kegiatan

4

Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

5

sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia

5 Jenis

4 Jenis

4 Jenis

2 Jenis

4 Jenis

5 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

6

Diklat, Bintek Perencana yang diikuti dan dilaksanakan

3 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

3 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

7

Jumlah/jenis pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

8

Ketepatan waktu Pelaksanaan musrenbang

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

9

Tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Bab 2

Catatan Analisis

22

Tahun 2013

Target Renstra SKPD Tahun 2014 Tahun 2015

10

Jumlah/jenis monev yang dilaksanakan : (triwulanan) a) DAK b) TP c) DEKON d) Renaksi UKP4 e) Evaluasi kinerja APBD

2 Kegiatan

2 Kegiatan

11

Jumlah/jenis pelaporan hasil pembangunan a) DAK b) TP c) DEKON d) Renaksi UKP4 e) Evaluasi kinerja APBD

5 Jenis

5 Jenis

NO

Indikator

IKK

Tahun 2016

Realisasi Capaian Tahun 2013 Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015 Tahun 2016

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Bab 2

Catatan Analisis

23

Tabel 2.3

Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015

Perubahan RKPD No (1)

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kebutuhan Dana (11)

Bappeda

Terpenuhinya kebutuhan peralatan untuk bekerja bagi aparatur

100 %

Rp. 183.575.092,-

I

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

II

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bappeda

Terwujudnya pelaporan capaian kinerja tepat waktu

100 %

Rp. 5.000.000,-

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bappeda


100 %

Rp. 5.000.000,-

3

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Bappeda

Terwujudnya pelaporan keuangan tepat waktu

100 %

Rp. 5.000.000,-

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Bappeda


100 %

Rp. 5.000.000,-

III

Program Peningkatan Dan Optimalisasi Satuan Unit Kerja

4

Penunjang operasional SKPD

Bappeda

Meningkatnya kinerja aparatur

100 %

Rp. 1.014.275.690,-

IV

Program Penelitian Pengembangan Dan Iptek

5

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupate n Bangkalan

Tersedianya dokumen laporan evaluasi DAK,TP,Renja/RKPD dan PPK tepat waktu

100 %

Rp. 150.000.000,-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Tersedianya dokumen laporan evaluasi DAK,TP,Renja/RKPD dan PPK tepat waktu

100 %

Rp. 150.000.000,-

6

Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah


Terpublikasinya Data Profil Daerah Kabupaten Bangkalan

100 %

Rp. 77.101.958,-



Terpublikasinya Data Profil Daerah Kabupaten Bangkalan

100 %

Rp. 77.101.958,-

Catatan (12)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappeda

Terpenuhinya kebutuhan peralatan untuk bekerja bagi aparatur

100 %

Rp. 183.575.092,-

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Dan Optimalisasi Satuan Unit Kerja Bappeda

Meningkatnya kinerja aparatur

100 %

Rp. 1.014.275.690,-

Penunjang operasional SKPD Program Penelitian Pengembangan Dan Iptek


Bab 2

27



Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(2)

(3)

(4)

(5)

7

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah


Updating database Perencanaan dan Pelaporan SKPD Kabupaten Bangkalan

8

Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah


9

Penyusunan Masterplan Minapolitan


Publikasi hasil studi dan Kajian Bappeda serta Inovasi daerah Dokumen sebagai dasar Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan

V

Program Pengembangan Data/Informasi

10

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

VI


11

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)


Dokumen sebagai pedoman Pembangunan Wilayah terpadu (PWT)

12

Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri


Dokumen sebagai pedoman pengembangan kota terpadu dan desa mandiri

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

(6)

(7)

(8)

100 %

Rp. 70.000.000,-

100 %

Rp. 100.000.000,-

100 %

Rp. 125.000.000,-

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah


Studi Lokasi Pasar Agropolitan


Penguyunan Masterplan Minapolitan


Indikator kinerja

Target capaian

(9)

(10)

Updating database Perencanaan dan Pelaporan SKPD Kabupaten Bangkalan Tersedianya Dokumen Studi Lokasi Pasar Agropolitan Dokumen sebagai dasar Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan

Kebutuhan Dana (11)

100 %

Rp. 70.000.000,-

100 %

Rp. 100.000.000,-

100 %

Catatan (12)

Rp. 125.000.000,-

Prgoram Pengembangan Data/Informasi Kabupate n Bangkalan

Terlaksananya Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja tepat waktu

100 %

Rp. 50.000.000,-

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan


Terlaksananya Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja tepat waktu

100 %

Rp. 50.000.000,-


100%

100 %

Rp. 80.000.000,-

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)


Dokumen sebagai pedoman Pembangunan Wilayah terpadu (PWT)

100%

Rp. 80.000.000,-

Rp. 171.275.000

Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri


Dokumen sebagai pedoman pengembangan kota terpadu dan desa mandiri

100 %

Rp. 171.275.000


Bab 2

28

Perubahan RKPD No


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

VII


13

Penguatan Kapasitas Perencanaan

VIII


14

Penyusunan rancangan RKPD

15

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

16

Penetapan RKPD

Pagu indikatif (6)

Kebutuhan Dana (11)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(7)

(8)

(9)

(10)

Bappeda

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan perencana di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

100 %

Rp. 60.000.000,-

100 %

Rp 195.206.900.-

100 %

Rp.320.976.100,-

100 %

Rp. 66.103.700,-

100 %

Rp.158.816.000,-

100 %

Rp. 5.000.000,-

100 %

Rp. 245.000.000,-

Catatan (12)


Bappeda

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan perencana di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

100 %

Rp. 60.000.000,-

Penguatan Kapasitas Perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupate n Bangkalan Kabupate n Bangkalan Kabupate n Bangkalan

17

Penyusunan KUA PPAS

Bappeda

18

Penyusunan Renja SKPD

Bappeda

IX


19

Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

Terwujudnya pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan

100 %

Rp 195.206.900.-

Penyusunan rancangan RKPD

Tersusunnya skala prioritas pembangunan kabupaten

100 %

Rp.320.976.100,-

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Tersusunnya dokumen Perbup RKPD tepat waktu

100 %

Rp. 66.103.700,-

Penetapan RKPD

Terwujudnya Pedoman penyusunan RKA SKPD perubahan APBD 2015 dan penyusunan RKA SKPD AWAL 2016 Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan tepat waktu

100 %

Rp.158.816.000,-

100 %

Rp. 5.000.000,-

Kabupate n Bangkalan Kabupate n Bangkalan Kabupate n Bangkalan

Penyusunan KUA PPAS

Bappeda

Penyusunan Renja SKPD

Bappeda

Terwujudnya pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan Tersusunnya skala prioritas pembangunan kabupaten Tersusunnya dokumen Perbup RKPD tepat waktu Terwujudnya Pedoman penyusunan RKA SKPD perubahan APBD 2015 dan penyusunan RKA SKPD AWAL 2016 Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan tepat waktu

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupate n Bangkalan

Dokumen sebagai dasar Pengembangan Kabupaten Bangkalan

100 %

Rp. 245.000.000,-

Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan



Dokumen sebagai dasar Pengembangan Kabupaten Bangkalan

Bab 2

29

Perubahan RKPD No


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

20

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat


Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG

21

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi


Terlaksananya koordinasi pengendalian program pembangunan bidang ekonomi

22

Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau


Tersedianya Laporan Perkembangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

X


23

Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal

100 %

Rp. 75.000.000,-

24

Pengelolaan Program Keluarga Harapan


terlaksanannya koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin

100 %

25

Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan


terselenggaranya koordinasi dan laporan monev penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bangkalan

26

Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud


Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

100 %

100 %

100 %

Kebutuhan Dana (11)

Indikator kinerja

Target capaian

(8)

(9)

(10) 100 %

Rp.50.000.000,-

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

(6)

(7)

Rp.50.000.000,-

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat


Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG

Rp.70.000.000,-

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi


Terlaksananya koordinasi pengendalian program pembangunan bidang ekonomi

100 %

Rp. 70.000.000,-

Rp. 50.000.000,-

Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau


Tersedianya Laporan Perkembangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

100 %

Rp. 50.000.000,-

Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal

100 %

Rp. 75.000.000,-

Rp.50.000.000,-

Pengelolaan Program Keluarga Harapan


terlaksanannya koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin

100 %

Rp.50.000.000,-

Rp.100.000.000,-

Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan


100 %

Rp.100.000.000,-

Rp.130.000.000,-

Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud


100 %

Rp.130.000.000,-

Catatan (12)


100 %

100 %


terselenggaranya koordinasi dan laporan monev penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bangkalan Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang sosial buadaya

Bab 2

30



Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(2)

(3)

(4)

(5)

Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

Target capaian

(8)

(9)

(10)


Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

100 %

Rp. 50.000.000,-


tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

100 %

Rp.110.000.000,-

Program/ Kegiatan

Lokasi

(6)

(7)

27

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat

XI

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

28

Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air



100 %

Rp.110.000.000,-

Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

29

Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan



100 %

Rp. 60.000.000,-

Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan



100 %

Rp. 60.000.000,-



Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur secara tepat

100 %

Rp.60.000.000,-



Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur secara tepat

100 %

Rp.60.000.000,-

31

Water Resources and Irrigation Sector Management Project


Tersusunnya Laporan Keg. WISMP

100 %

Rp. 175.500.000,-

Water Resources and Irrigation Sector Management Project


Tersusunnya Laporan Keg. WISMP

100 %

Rp. 175.500.000,-

XII


32

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah


Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten

100 %

Rp. 70.500.000,-

30


100 %

Rp. 50.000.000,-

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat

Kebutuhan Dana (11)

Indikator kinerja

Pagu indikatif

Catatan (12)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam



Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten

100 %

Rp. 70.500.000,-

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah


Bab 2

31

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan

proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat

menampung

aspirasi

masyarakat

sehingga

penyelenggaraan

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musrenbang sebagai mekanisme saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa diharapkan paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari

membantu

Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Daerah,

sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.


Bab 3

perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Bangkalan yang bertugas

32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Berdasarkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Bangkalan, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dari penjabaran misi dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda

perencanaan pembangunan daerah 4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang 1. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran 2

Meningkatkan peran dan profesionalisme sumber daya manusia

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA

2. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana 3. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

3

Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah


4

Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan


3.3 Program dan Kegiatan

Bab 3

1

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi perencanaan pembangunan daerah

2. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan Meningkatnya manajeman perencanaan 3. Terlaksananya koordinasi, pembangunan yang efektif sinkronisasi dan integrasi

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional “ No Misi Tujuan Sasaran 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

Pada Tahun 2016, Bappeda Kabupaten Bangkalan akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut:


33

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 2016

N O 1 1

Sasaran (Renja) 2

KODE 3

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)

4

5

Lokasi 6

1.06.14


1.06.14.53

Penyusunan Masterplan Pembangunan Tekhnologi Informasi Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penetapan RKPD

Peta dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Daerah

tersusunnya dokumen Perbup RKPD tepat waktu

Bangkalan

1.06.21.23

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS

1.06.21.24

Kegiatan Penyusunan Renja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan Masterplan Perindustrian dan Perdagangan Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

terwujudnya pedoman penyusunan RKA SKPD perubahan APBD 2015 dan penyusunan RKA Terciptanya Dokumen Renja Tepat Waktu

1.06.21 1.06.21.10

1.06.22 1.06.22.55

1.06.23 1.06.23.02

Terciptanya kawasan industri

Tersedianya pemetaan masterplan kesehatan

Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana / pagu Kinerja Indikatif 7 8

Sumber Dana 9

930.000.000

DAUM

200.000.000

DAUM

1.034.000.000

DAUM

2 Dokumen

75.000.000

DAUM

Bangkalan

4 Dokumen

220.000.000

DAUM

Bangkalan

2 Dokumen

9.000.000

DAUM

525.000.000

DAUM

285.000.000

DAUM

700.000.000

DAUM

250.000.000

DAUM

Bangkalan

Bangkalan

Bangkalan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Bab 3

Catat an Pen ting 10

34

N O

Sasaran (Renja)

KODE

Program/Kegiatan


1

2

3

4

5

1.06.24

1.06.24.20 2

Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

1.06.14

1.06.14.20

1.06.14.43

1.06.14.47 1.06.14.51 1.06.22 1.06.22.13

3

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Masterplan SDA, Energi dan Lingkungan Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Kajian Industri Kabupaten Bangkalan Pasca Pembangunan Suramadu Kajian Layanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Inventarisasi Kajian Kelitbangan Kajian Potensi Rawan Bencana Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

1.06.15

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

1.06.15.02

Penyusunan dan

Dokumen Masterplan SDA, Energi dan Lingkungan

Lokasi 6

Bangkalan


1 Dokumen

Sumber Dana 9

600.000.000

DAUM

200.000.000

DAUM


DAUM

Adanya Kajian Cara Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat Publikasi /warta hasil penelitian Bappeda Dokumen Kajian Rawan Bencana

Bangkalan

1 KM

50.000.000

DAUM

Bangkalan

1 Dokumen

100.000.000

DAUM

Bangkalan

1 Dokumen

100.000.000

DAUM

Bangkalan

1 Dokumen

80.000.000

DAUM DAUM

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan

Terlaksananya Verifikasi

Bangkalan

Bangkalan


1 Dokumen

2 Keg

75.000.000

DAUM

50.000.000

DAUM

50.000.000

DAUM

Bab 3

35

N O

Sasaran (Renja)

KODE

Program/Kegiatan


1

2

3

4

5

1.06.22 1.06.22.04

Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Lokasi 6


Sumber Dana 9

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja tepat waktu DAUM Terlaksananya koordinasi pengendalian program pembangunan bidang ekonomi Tersedianya laporan perkembangan tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG (Kec. Socah, Burneh, Bangkalan)

Bangkalan

1 Dokumen

65.000.000

DAUM

Bangkalan

1 Dokumen

50.000.000

DAUM

Bangkalan

1 Dokumen

50.000.000

DAUM

1.06.22.08

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

1.06.22.53

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

1.06.23

Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembanunan Bidang Sosial Budaya

Bangkalan

18 Kecamatan

100.000.000

DAUM

1.06.23.08

Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Koordinasi penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal

Bangkalan

6 Kecamatan

100.000.000

DAUM

1.06.23.16

Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

Koordinasi pelayanan keluarga Masyarakat miskin

Bangkalan

17 Kecamatan

75.000.000

DAUM

1.06.23.03


DAUM


Bab 3

36


N O

Sasaran (Renja)

KODE

Program/Kegiatan


1

2

3

4

5

6

Koordinasi dan laporan monev penanggulangan kemiskinan di Kab.Bangkalan Fasilitasi dan Koordinasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis Masyarakat

Bangkalan

9 Kecamatan

75.000.000

DAUM

Bangkalan

10 Desa

100.000.000

DAUM

1.06.23.18

1.06.23.33

1.06.24

1.06.24.06

1.06.24.08

1.06.24.11

1.06.24.15

4

Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

1.06.26

1.06.26.01

Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi

Lokasi

Sumber Dana 9


DAUM

Kelompok Tani pemakai air yang dibina Koordinasi dan Penyusunan Laporan pelaksanaan pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur di Kab. Bangkalan Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan WISMP

Koordinasi, Monev dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang

Buluh

3 Kelompok

75.000.000

DAUM

Bangkalan

125 Orang

100.000.000

DAUM

Bangkalan

1 Kegiatan

150.000.000

DAUM

Mlajah

1 Dokumen

75.000.000

DAUM

150.000.000

DAUM

75.000.000

DAUM

Bangkalan


1 Kegiatan

Bab 3

37

N O

Sasaran (Renja)

KODE

Program/Kegiatan

1

2

3

4

1.06.26.03

5

Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran

0.00.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0.00.02.24

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0.00.02.47

6

Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

Penataan Ruang Daerah Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan RTH

0.00.07

Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

0.00.07.01

Kegiatan Penunjang Operasional SKPD

1.06.20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan

1.06.20.05

Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output) 5

Lokasi 6


Sumber Dana 9


kabupaten

Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan RTH

Bangkalan

1 Dokumen

75.000.000

DAUM

425.000.000

DAUM

Terpenuhinya kelancaran Tugas Kedinasan

Bangkalan

2 Unit

100.000.000

DAUM

Terpenuhinya Kebutuhan peralatan untuk bekerja bagi aparatur

Bangkalan

1 Paket

325.000.000

DAUM

1.027.299.795

DAUM

1.027.299.795

DAUM

85.000.000

DAUM

85.000.000

DAUM

Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional SKPD

meningkatkan pengentahuan dan wawasan perencana dibidang perencanaan,

Bangkalan

Bangkalan


12 Bulan

110 Orang

Bab 3

38

N O

Sasaran (Renja)

KODE

Program/Kegiatan


1

2

3

4

5


Lokasi 6

Sumber Dana 9


pelaksanaan

7

8

Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan


0.00.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

0.00.05.04

Kegiatan Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran

0.00.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0.00.06.01

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Bangkalan

0.00.06.04

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK


Bangkalan

1.06.14.40

Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Perencanaan Daerah

1.06.14.49


Sistem Perencanaan dan pelaporan daerah yang konprehensif Tersedianya Sistem Informasi memperlancar perencanaan

1.06.14

Terciptanya Tertib Administrasi

Bangkalan

60.000.000

DAUM

60.000.000

DAUM

10.500.000

DAUM

3 Dokumen

5.250.000

DAUM

1 Dokumen

5.250.000

DAUM

1 Kegiatan

0

DAUM

Bangkalan

1 Kegiatan

100.000.000

DAUM

Bangkalan

1 Kegiatan

80.000.000

DAUM


Bab 3

39

N O

Sasaran (Renja)

KODE

Program/Kegiatan


1

2

3

4

5


Lokasi 6

Sumber Dana 9


pembangunan daerah

9


1.06.21


0

DAUM

1.06.21.08

Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

terwujudnya pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan

Bangkalan

18 Dokumen

200.000.000

DAUM

1.06.21.09

Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

tersusunnya skala prioritas pembangunan kabupaten

Bangkalan

3 Kegiatan

330.000.000

DAUM

1.06.21.25

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Review RPJMD

Musrenbang Jangka Menengah

Bangkalan

1 Dokumen

200.000.000

DAUM

1.06.14


1.06.14.06

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah TOTAL

0

Tersedianya dokumen laporan evaluasi DAK, TP, APBD,BK Renja/RKPD

Bangkalan


5 Dokumen

DAUM

220.000.000

DAUM

5.596.799.795

Bab 3

40

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2018, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangkalan 2013-2018, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk menata langkah awal untuk mencapai target kinerja yang akan diraih. Target kinerja perencanaan Pembangunan Daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja perencanaan daerah dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Daerah. Indikator Kinerja perencanaan pembangunan daerah adalah : 1. Ketersediaan dan validasi data yang ditandai dengan ketersediaan data base perencanaan pembangunan (BDA, indikator makro, data kemiskinan), sampai saat ini ketersediaan data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan cukup memadai, persoalan terletak pada akurasi data yang berasal dari beberapa sumber yang berbeda. 2. Analisis menjadi faktor penting sebagai indikator kinerja perencanaan pembangunan, analisis difahami sebagai (1) Proses teknokratis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan (2) Ketersediaan hasil kajian pendukung penyusunan dokumen perencanaan. Untuk dua indikator ini telah menunjukan kinerja yang cukup baik, proses

dengan melibatkan akademisi untuk mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan secara ilmiah. Kegiatan penelitian atau penyusunan kajian yang mengawali penyusunan dokumen perencanaan juga telah

Penutup

teknokrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan selalu dilakukan

yang telah dilaksanakan seringkali tidak dieksekusi baik oleh Bappefda sendiri ataupun oleh SKPD teknis. 3. Kesesuaian waktu penyusunan dokumen perencanaan dengan regulasi yang mensyaratkan ketepatannya telah dapat dilakukan secara konsisten.

Bab 4

dilakukan, persoalan yang muncul adalah mengenai aplikasi dari hasil kajian

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda relatif tepat waktu sesuai dengan regulasi yang ditentukan.


41

Indikator yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat ditandai dengan adanya forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang, yang ditandai dengan : 1. Representasi yang menggambarkan keterwakilan keragaman masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan Musrenbang. Representasi masyarakat dinilai masih belum optimal utamanya keterlibatan kelompok profesi dan akademisi masih rendah. 2. Tingkat kehadiran peserta dibandingkan dengan undangan yang disebar, capaiannya menunjukan hasil yang memadai didasarkan pada absensi peserta dalam pertemuan Musrenbang. 3. Indikator penting lainnya adalah akomodasi usulan musrenbang di RKPD yang telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi melalui sistem informasi. 4. Akomodasi RKPD dalam APBD menjadi titik krusial lain yang dapat menggambarkan

kinerja

perencanaan

pembangunan,

dalam

hal

ini

pelaksanaan APBD telah sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKPD. Dari gambaran diatas, penetapan Renja SKPD yang berada di pertengahan tahun anggaran memiliki rentang waktu yg cukup lama dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal ini tentunya memberikan peluang adanya pergeseran atau perubahan rencana yang akan dilakukan pada proses penganggaran dalam RAPBD. Hal tersebut dapat disebabkan oleh factor eksternal dan internal di kabupaten Bangkalan,

a. Perubahan kebijakan atau peraturan dan perundangan dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi jawa Timur b. Perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat

Penutup

antara lain :

d. Dan beberapa hal lain yang mempengaruhi kebijakan penganggaran


Bab 4

c. Ketersediaan anggaran yang tersedia

42

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Recommend Documents