Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTUSAN MEr--rrERIPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.811M.PPN/HK/08/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN M.ASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) MENl'ERl PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang
a. bahwa dalarn rangka Penyusunan Masterplan Percepatan dan Pcrluasan Pengurangan Kerniskinan Indonesia (MF'3K~) yang merupakan kebijakan afirmatif untuk rnerealisasikan pernbangunan ekonomi yang pro-poOl~ pro-growth, pro-job, dan pro-environment, maka perlu dilakukan kegiatan Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); b. bahwa kegiatan Penyusunan Masterplan Percepatan dan Ferluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (Mr'3KI) ini bertujuan untuk: 1) ruernandu para pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan untuk mengharmoniskan program-program perianggulangan kemiskinan yang dikelolanya untuk dapat mernbcrikan dampak terbaik; 2) rnenyusu n Sistern Ferlindungan Sosial yang menjarnin pernenuhan hak dasar penduduk; 3) transformasi seluruh program penanggulangan kerniskinan lTienuJu suatu bentuk kebijakari/prograrn yang rnemberikan dampak terbesar bagi penanggulangan kemiskinan; 4) pengcrnbangan mata pcncaharian bagi penduduk miskin secara berkelanjutan; 5) pernbangunan wilayah/kawasan yang lebih inklusif dan pro-poor, sehingga perlu adanya koordinasi dan sinergi para pihak terkait dalarn penyusunan MP3KI; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Fengurangan Kenuskinan Indonesia (MP3KI) untuk ruengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sektoral yang ditujukan untuk pengurangan kerniskinan agar efektif;
d. bahwa pejabat dan pegawai yallg narnanya tercantum dalarn Larnpiran Keputusan ini dianggap marnpu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Masterplan Fercepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); Mengingat
: ...
-2 -
Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor
22 Tahun
2011
tentang
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun Pernbangunan Nasional;
2007
tentang
Badan Perencanaan
4. Peraturan Presiden Nornor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 91 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Fembangunan Nasional Nornor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional; 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTER! PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI).
PERTAMA
Mernbentuk Tim Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun MP3KI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Tim Penyusun MP3KI terdiri atas Penanggung Teknis/Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung,
KETIGA
Penanggung Jawab bertugas mernberikan arahan kebijakan, rnengawasi, mernbimbing, dan memantau kemajuan dan mernberi saran pernecahan atas perrnasalahan pelaksanaan kegiatan,
Jawab,
Tim Pengarah,
Tim
KEEMPAT: ...
- 3-
KEEMPAT
Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, membimbing, penyelenggara kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
KELIMA
Tim TeknislTim Pelaksana bertugas: a. menyusun kebijakan dan rencana aksi yang komprehensif dengan pendekatan koridor (seperti MP3EI) dalam rangka perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan, meliputi rancangan produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan, dan penanggung jawab; b. memastikan keterlibatan multisektor pihak-pihak terkait (Perguruan Tinggi, BUMN, Swasta) dan multiregion (Pemerintah Daerah); c. mensinkronisasikan
kebijakan dan rencana aksi yang telah disusun perencanaan yang te1ah ada (RPJP, RPJMN, RKP,RAN-MDGs, RAN-PPK);
dengan dokumen-dokumen
d. menyiapkan pelaksanaan rencana aksi perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan dengan target lebih terukur dan fokus (quick wins) pada percepatan pengurangan kemiskinan; dan e. mengkoordinasikan upaya-upaya dan memfasilitasi kelancaran kegiatan dalam rangka penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). KEENAM
Tenaga Pendukung bertugas: a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim TeknislTim Pelaksana dalarn pelaksanaan Penyusunan MP3KI; b. melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan Penyusunan MP3KI;dan c. tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim TeknislTim Pelaksana.
KETUJUH
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun MP3KI dapat melibatkan Kementeriari/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pernangku kepentingan, akademisi dan pihak lain yang dipandang perlu.
KEDELAPAN
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun MP3KI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KESEMBILAN: ...
-4 -
KESEMBILAN
Keputusan ini berlaku tanggal 2 Juli 2012.
sejak tanggal
ditetapkan
dan
berlaku
surut
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2012 MENTER! PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
-/~. Emrny Suparrniatun
sejak
SALINAN LAMPIRAN KEPlTfUSAN MENTER! PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.81/M.PPN/HK/08/2012 TANGGAL 27 AGUSTUS 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI)
A.
PENANGGUNG JAW AB
B.
TIM PENGARAH
Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Ketua
Wakil Menteri Perencanaan Nasional/Wakil Kepala Badan Pernbangunan Nasional.
Anggota
1. 2. 3. 4.
5. C.
Pembangunan Perencanaan
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Fercepatan Penanggulangan Kemiskinan; Sekretaris PPN/ Sekretaris Kernenterian Utama Bappenas; Inspektur Utama, Bappenas.
TIM TEKNIS/TIM PELAKSANA Ketua
Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua
Staf Ahli Bidang SDM dan Penanggulangan Kementerian PPN/Bappenas.
Kemiskinan,
Sekretaris
Staf Ahli Bidang Hubungan PPN/Ba ppenas.
Kementerian
Anggota
I.
2.
3.
Kelernbagaan,
dan Usaha
Deputi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengernbangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian; Deputi Menteri Koordinator Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Deputi Menteri Koordinator Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Direktur
...
-2-
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Direktur jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaaan Umum; Direktur jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM; Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan; Direktur jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial, Kementerian Sosial; Direktur jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial; Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Direktur jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian; Direkrtur jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama; Direktur jenderal Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif; Deputi Pengernbangan Kawasan Khusus, Kementerian Pernbangunan Daerah Tertinggal; Deputi Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM; Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat; Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas; Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas; Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas; Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pernbangunan, Kementerian PPN/Bappenas; Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 26. Staf ...
-3-
26.
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
43. 44. 45. 46.
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas; Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN IBa ppenas; Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Agarna dan Pendidikan Kernenterian PPN/Bappenas; Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kernenterian PPN/Bappenas; Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Industri, IPTEK dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Keuangan Negara, Kementerian PPN/Bappenas; 47. Direktur ...
-4-
47. 48. 49. 50. 5 I. 52. 53. 54.
55. 56. 57.
58. 59.
60. 6 I. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Direktur Alokasi Pendanaan Pernbangunan, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas; Inspektur Bidang Administrasi Umum, Bappenas; Direktur Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian; Direktur Kelernbagaan dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen PMD, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Pengernbangan dan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Ditjen PMD, Kementerian Dalarn Negeri; Direktur Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Pengernbangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengernbangan Usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Bina Program, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM; Direktur Industri Alat Transportasi Darat, Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian; Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kernenterian Kesehatan; Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan; Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agarna; Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial; Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Kementerian Sosial; Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan UKM;
69. Asisten ...
-5-
69.
70. 71.
72.
73.
74.
75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Asisten Deputi Urusan Perumahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran, Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Asisten Deputi Bidang Penguatan Masyarakat dan Kawasan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Asisten Deputi Bidang Urusan Pernbangunan Perdesaan, Kernenterian Pernbangunan Daerah Tertinggal; Asisten Deputi Urusan Pasar Modal, Perbankan, dan Lernbaga Keuangan Bukan Bank, Kernenterian Koperasi dan UKM; Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi Usaha, Kernenterian Koperasi dan UKM; Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat; Woro Srihastuti Sulistyaningrurn, ST, MIDS; Agus Manshur, SE, MA; Moris Nuaimi, SE, MT, MA; Utin Kiswanti, SE, MPM; Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS; 11'. Ester Fitrinika Herawati Wahyuningsih, MT; Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE; Drs. Lucky Firnandy Majanto, MM; Andika Zulkarnaen, SH; 11'. Muhammad Iqbal Abbas, MBA; Drs. Johny juanda, MM; Sri Roshidayati, S.Kom, ME; Dr. Ir. Roni Owi Susanto, M.Si; Leonardo AA. Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D; Mahastuti, S.Kom, M.Si; Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE; Dr. Yulius, MA; Fisca Miswari Aulia, S.Si; Annissa Sri Kusumawati, ST; Gusti Rosvia Wardhani, SE, M.Si; Raudhatul Febriyenny, SE; Yeni Febriyani, SE; Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn; 100. Mariska ...
-6-
C.
TENAGA PENDUKUNG
100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.
Mariska, SE; Harry Lesmana, ST; Chaeruniza Fitriyani, S.Sos; Hariyadi, S.Si; Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc; Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS; Kahmal jumadi, S.Sos; Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE; Dharendra Wardhana, SE, M.Sc; Ivan Santoso, Ak, M.Ak; Siswandi, SE, QIA; Sri Suharto, SE; Rudi Aditya Pratomo, SE; Zaenal Arifin, ST, MPIA; Mohamad Rahmat Mulianda, S.Pi, M.Mar; Dr. 11". Taufiek Bawazier, M.Si; Dr. 11". Nugroho Ananto Wijoyo, M.Eng, MM.
1.
Mukijo, SAP; Agus Setyo Raharjo; Yati Desliyati, SE; Raup; Tina Wisni Wardani,
2. 3. 4. 5.
A.Md.
MENTER! PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA
;Z~~~
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala
-/ ('..:''/ . Emrny Suparmiatun
