Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALlNAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/05/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASr PELAKSANAANPROGRAM PEACE CORPS DJ INDONESIA MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa dalam rangka rneningkatkan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia perlu didukung rnenguntungkan bagi kedua belah pihak;
antara masyarakat oleh program yang
b
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a, telah disepakati Memorandum Saling Pengertian aritara Pemerintah Amerika Serikat dan Peruerintah Republik Indonesia rnengenai Program Peace Corps di Indonesia yang ditandatangani tanggal 11 Desernber 2009, Implementing Arrangement antara Kernenterian Agarna dengan Peace Corps, serta Implementing Arrangement antara Kernenterian Pendidikan Nasional dengan Peace Corps sebagai dasar untuk melaksanakan Program Peace Corps di Indonesia;
c.
bahwa sesuai dengan tugasnya, -Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Ferencanaan Pernbangunan Nasional perIu melakukan koordinasi )Tang bersifat lintas sekroral dalarn rangka pelaxsanaan program Pence Corpsdi Indonesia;
d.
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf b, dan huruf c, perIu mernbentuk Tirn Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace COlpSdi Indonesia;
e.
bahwa pejabat dan pegawai yan2; namanya tercantum dalarn Larnpiran Keputusan ini dianggap rnampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Fasilitasi Pe!aksanaan Program Peace COlpSdi Indonesia;
1.
Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5254);
2. Keputusan ...
-2 2.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun Perencanaan Pernbangunan Nasional;
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaliKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionaliBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaliKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
6.
Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan NasionaliKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/1O/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionaliBadan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2007
tentang
Badan
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM PEACE COKP.SDI INDONESIA.
PERTAMA
Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia, untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Tim Fasilitasi terdiri atas Tim Pengarah, Koordinator Harian.
KETIGA
Tim Pengarah bertugas : a.
menentukan panduan di Indonesia;
kebijakan
Tim Teknis/Tim
pelaksanaan
Pelaksana,
program
dan
Peace Corps
b. menvetuiui
...
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
-3rnengawasi
b.
menyetujui dan program-progaram kerjasama teknik Peace Corps di Indonesia;
dan
kegiatan
c.
kelompok-kelornpok kerja untuk rnembantu joint Steering Committee mengawasi dan rneninjau pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama teknik Peace Corps di Indonesia;
d.
bertemu secara berkala, paling sedikit sekali per tahun;
e.
melaporkan hasil pelaksanaan program Peace Corps kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional (Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas).
membentuk
Tim Teknis/Tim
Pelaksana bertugas :
a.
mernpersiapkan dan rnenyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah dalam pengarnbilan kebijakan berkaitan dengan program Peace Corps di Indonesia baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan;
b.
rnenyiapkan
c.
menyelenggarakan rapat koordinasi Tim TeknislTim Pelaksana secara teratur. Jika diperlukan, rapat koordinasi Tim TeknislTim Pelaksana dapat mengundang pihak Peace Corps,
d.
Tim TeknislTim Pelaksana, dalam hal ini Kernenterian Agama dan Kernenterian Pendidikan Nasional, rnelakukan koordinasi harian dengan Kantor Wilayah Kernenterian Agarna dan Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan program Peace Corps di madrasah dan sekolah;
e.
menyetujui dukungan pelaksanaan Indonesia (visa, imigrasi, administrasi,
program Peace dan lain-lain);
f.
rnelakukan monitoring dan evaluasi Corps di Indonesia.
pelaksanaan
g.
melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Pengarah.
draft policy guideline dan draft Standard Operating Procedure (SOP) untuk disahkan oleh Tim Pengarah;
Tim Pendukung
program
Corps di
program
Peace
Peace Corps di Indonesia
bertugas :
a.
membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam rnenyiapkan rnengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
b.
rnelaksanakan
tugas-tugas
dan
kesekretariatan.
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kernenterian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KETLJJUH: ...
-4 KETUJUH
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparmiatun
SALlNAN LAMPIRAN KEPlITUSAN MENTERI NEGARA PPNI KEPALABAPPENAS NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/05/2012 TANGGAL 2 MEI2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILlTASIPELAKSANAAN PROGRAM PEACE CORPSDI INDONESIA A.
B.
TIM PENGARAH Ketua
Wakil Menteri Negara PPNI Kepala Bappenas.
Wakil Ketua
Deputi Bidang Politik, Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota
1. Deputi Bidang Pendidikan, Agama, dan Aparatur Negara, Kemenko Kesejahteraan Rakyat; 2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas; 3. Direktur jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri; 4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal lmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM; 7. Direktur Jenderal Bina Pernbangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 8. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri; 9. Sekretaris Menteri, Sekretariat Negara; 10. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama; 11. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Sekretaris Daerah, Provinsi Jawa Timur.
Pertahanan
dan
Keamanan,
TIM PELAKSANA Ketua
Direktur
Wakil Ketua
Asisten Deputi Urusan Kesejahteraan Rakyat.
Sekretaris
Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat
Anggota
1. 2.
Politik dan Komunikasi, Kementerian Pendidikan
Formal,
PPN/Bappenas. Kemenko
Bidang
Negara.
Direktur Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Amerika Utara dan Tengah, Ditjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
3. Direktur
...
-2 3.
Direktur Perjanjian Ekososbud, Ditjen HPI, Kementerian Luar Negeri; 4. Direktur Peraturan Perpajakan 11, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan; 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan; 6. Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM; 7. Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Bina Pernbangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalarn Negeri; 9. Asdep 3/11 Urusan Hubungan Bilateral ASEAN, Kedeputian Bidang FASILITASI Politik Luar Negeri, Kemenko Bidang Polhukam; 10. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agarna; 11. Kasubdit Kelernbagaan dan Kerjasama, Oit. Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agarna; 12. Sekretaris Oirektorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 14.Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 15. Kepala Biro Administrasi Kerjasama Provinsi Jawa Timur; 16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi jawa Timur; 18. Kasubdit Politik Luar Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPNIBappenas; 19. Kasubdit Komunikasi dan Informasi Publik, Oirektorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas; 20. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Oirektorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas; 21. Tatang Muttaqin, S.Sos, M.Ed; 22. Yunes Herawati, S.Sos, MIOS; 23. Cerdikwan, SIP, MPP; 24. Dyah Widiastuti, SIP; 25. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA; 26. Fauziah Amir, S.Sos; 27. Nourma Nusanti, S.IKom.
C. TIM ...
-3 C.
TIM PENDUKUNG :
1. 2. 3. 4.
Rudi Arifiyanto, s.ses, MA, MSE; Bekti Subekti, SS; Rubiyanto; Kiki Meiriska Rachmayani, SIP.
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
-I:izr. Emmy Suparmiatun
