Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTIJSANMENTER! NEGARA PERENCANAANPEl\1BANGUNANNASIONAL/ KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.38/M.PPN/HK/0312012 TENTANG PEMBENTUKANTIM KOORDINASI PENANGANNN PERUBAHANIKLIM
MENTER! NEGARA PERENCAl"J"AAN PEMBANGU~AN NASIONALi KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang
a. bahwa dalam rangka rnenindaklanjuti kesepakatan Bali Action Plan pada the Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) di bali, hasil COP ke-15 di Copenhagen, hasil ke-16 di Cancun, serta memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G20 di Pittsburg untuk rnenurunkan emisi gas rurnah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41 % jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU), telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Perpres RAN-GRK); b. bahwa dalam rangka rnengoptimalkan pelaksanaan Perpres RANGRK, memudahkan koordinasi dalam penanganan perubahan iklim baik rnitigasi maupun adaptasi, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian perencanaan rencana aksi dalam Perpres RAN-GRK sehubungan dengan adanya perubahan iklim, perlu dilakukan kegiatan koordinasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu Penanganan Perubahan Iklim;
sebagaimana membentuk
dimaksud dalam Tim Koordinasi
d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk rnelaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklirn; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik
2011 tentang Anggaran Tahun Anggaran 2012 Tahun 2011 Nomor 113, Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan ...
-22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun Perencanaan Pembangunan Nasional;
2007
tentang
Badan
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Fenyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca;
tentang
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionaliKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionaliBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional, sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionaliKepala Badan Perencanaan Fembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Orzanisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionaliBadan Perencanaan Fembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PERUBAHANIKLIM.
PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA
Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim terdiri atas Tim Pengarah dan Kelompok -kelompok Kerja, sebagai berikut : a. Bidang ...
-3a. b. c. d. e. f.
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Pertanian; Kehutanan dan Lahan Gambut; Energi, Transportasi dan Industri; Pengelolaan Limbah; Pendukung Lainnya dan Lintas Bidang; Adaptasi Perubahan Iklim.
KETIGA
Tim Pengarah bertugas : a. memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kelompok-kelornpok Kerja; b. menetapkan rekomendasi kebijakan/ strategi penanganan perubahan iklim (rnitigasi dan adaptasi), dengan rnengacu pada Perpres RAN-GRK dan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR); c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan prograru/kegiatan mitigasi dan adaptasi penanganan perubahan iklim kepada Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional.
KEEMPAT
Tugas Kelompok-kelornpok Lampiran II Keputusan ini.
KELIMA
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KEENAM
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sejak 2 januari 2012.
Kerja sebagaimana
diuraikan
dan berlaku
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2012 MENfERI NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
-/~Ai Emm:s:iaZatun
dalam
surut
SALINAN LAMPIRAN I KEPUTIJSAN MENTER! NEGARA PPN/ KEPALABAPPENAS NOMOR KEP.38/M.PPN/HK/03/2012 TANGGAL 1 MARET 2012 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PERUBAHANIKLIM
A.
TIM PENGARAH Ketua
Wakil Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
Sekretaris I
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/ Bappenas.
Sekretaris II
Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup.
Anggota
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Kehutanan; Direktur ]enderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan; Sekretaris ]enderal, Kementerian Pertanian; Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan, Kementerian Pertanian; Kepala Badan Penelitian dan Pengernbangan, Kementerian Pertanian; Sekretaris ]enderal, Kementerian ESDM; Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan, Kementerian ESDM; Direktur ]enderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM; Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
10. Deputi ...
-2 10.
11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22.
23.
24.
25. 26.
Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Sekretaris jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum; Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Sekretaris Utama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional; Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum; Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan, Kementerian Ferhubungan; Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan; Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Ferhubungan; Sekretaris jenderal, Kementerian Perindustrian; Kepala Badan Fengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian; Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kepala Badan Peneltian dan Pengernbangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan; Direktur jenderal Bina Pernbangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG;
27. Deputi ...
-327.
28. 29. 30. 31.
32.
33.
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
B.
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, BPPT; Kepala Sekretariat, Dewan Nasional Perubahan Iklim; Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas; Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas; Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas; Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; Direktur Utama PT. PLN; Kepala Badan Statistik Nasional; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional; Ketua Dewan Kehutanan Nasional; Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim.
KELOMPOK-KELOMPOK KERJA I.
Kelompok Kerja Bidang Pertanian Ketua
Kepala Badan Penelitian dan Pengernbangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
Sekretaris I
Kepala Balai Besar Penelitian Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Kementerian Pertanian.
Sekretaris II
Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
dan Lahan
Anggota ...
-4 Anggota
1. 2. 3.
Kepala Biro Perencanaan, Pertanian; Direktur Pengelolaan Kementerian Pertanian; Direktur
Perlindungan
Kementerian Air
Irigasi, Tanaman
Fangan, Kementerian Pertanian; 4. 5.
6. II.
Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Statisk Pertanian, BPS.
Kelompok Kerja Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut Ketua
Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Kehutanan.
Sekretaris I
Direktur Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan, Kehutanan.
Sekretaris II
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota
1.
2. 3.
4.
5.
6. 7. 8.
Pemantauan Kementerian
Sekretaris Ditjen Ferlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kehutanan; Kepala Pusat Penelitian dan Pengernbangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Kehutanan; Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan, Wilayah dan Mitigasi Bencana, BPPT; Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian; Direktur Ferlindungan Perkebunan; Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala ...
- 59.
Kepala Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum; 11. Kepala Pusat Atlas dan Tata Ruang, Bakosurtanal; 12. Asisten Deputi Urusan Kehutanan, Kantor Menko Ekuin; 13. Direktur Pemetaan Dasar, BPN.
III.
Kelompok Kerja Bidang Energi, Transportasi dan Industri Ketua
Direktur jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM.
Sekretaris I
Kepala Pusat Pelayanan Jasa Perhubungan.
Sekretaris II
Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kernenterian PPN/Bappenas.
Anggota
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kajian Kemitraan dan Transportasi, Kementerian
Direktur Energi, Telekomunikasi dan Inforrnatika, Kementerian PPN/ Bappenas; Direktur Industri, IPTEK dan BUMN, Kemen terian PPN/ Bappenas; Direktur Transportasi, Kernenterian PPN/Bappenas; Sekretaris Ditjen. Ketenagalistrikan, Kernenterian ESDM; Sekretaris Ditjen. Minyak dan Gas Bumi, Kernenterian ESDM; Direktur Konservasi Energi, Kementerian ESDM; Kepala Pusat Data dan Informasi, Kernenterian ESDM; Direktur Sistem Transportasi Perkotaan, Kernenterian Perhubungan; Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian; 10. Direktur ...
-6 10.
Direktur Pusat Teknologi Pengernbangan Sumber Daya Energi, BPPT; 11. Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Strategis, Kementerian Riset dan Teknologi; 12. Direktur Perencanaan dan Manajemen Resiko, PT PLN; 13.
Asisten Deputi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Kantor Menko Ekuin; 14. Direktur Statistik Industri, BPS; 15. Kepala Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan, Dewan Energi Nasional. IV.
Kelompok Kerja Bidang Fengelolaan Limbah Ketua
Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
Sekretaris I
Direktur Pengernbangan Lingkungan Permukiman, Pekerjaan Umum.
Sekretaris II
Direktur Perumahan dan Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota
1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
Penyehatan Kernenterian Permukiman,
Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas; Asisten Deputi Urusan Pengeloaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup; Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa, Kementerian Lingkungan Hidup; Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer; Direktur Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT;
8. Kepala ...
-7 8.
V.
Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian.
Kelompok Kerja Bidang Pendukung Lainnya dan Lintas Bidang Ketua
Deputi Bidang Lingkungan PPN/Bappenas.
Sekretaris I
Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sekretaris II
Direktur Lingkungan PPN/Bappenas.
Anggota
1.
2.
3. 4.
5. 6.
7.
8.
Sumber Hidup,
Daya
Hidup,
Alam dan Kementerian
Kementerian
Direktur Multilateral dan Perubahan Iklim, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pernbangunan, Kementerian PPN/ Bappenas; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup; Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Pengendalian Fungsi Atmosfer, Kementerian Lingkungan Hidup; Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, BMKG; Direktur Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam, BPPT; Kepala Pusat Penelitian dan Pengernbangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Kehutanan; Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri.
VI. Kelompok ...
-8VI. Kelompok Kerja Bidang Adaptasi Perubahan Iklim Ketua
Direktur Jenderal Penataan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sekretaris I
Asisten Deputi Urusan Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup.
Sekretaris II
Direktur Kelautan dan Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
Ruang,
Perikanan,
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/ Bappenas; Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas; Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/ Bappenas; Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/ Bappenas; Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/ Bappenas; Kepala Pusat Iklim, Agriklimat dan Iklim Maritim, BMKG; Kepala Pusat Penelitian dan Pengernbangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kepala Biro Perencanaan, BMKG; Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan; Direktur Penyerasian Lingkungan, Ditjen Pembinaan Pengernbangan Masyarakat dan Kawasan Transrnigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian; Direktur Bina Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan; Direktur Pengurangan Resiko Bencana, Badan Fenanggulan Bencana Nasional; Direktur Statistik Kependudukkan, BPS; 16. Direktur ...
-9 16. 17.
Direktur BKKBN; Direktur
Dampak
Kependudukkan,
Penataan
Bangunan
Lingkungan, Umum.
Kementerian
Pekerjaan
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
-/~. Emmy Suparmiatun
dan
SALINAN LAMPIRAN II KEPlITUSAN MENTER! NEGARA PPN/ KEPALABAPPENAS NOMOR KEP.38/M.PPN /HK/ 03/ 2012 TANGGAL 1 MARET 2012
TUGAS KELOMPOK-KELOMPOK KERJA I.
II.
Kelompok Kerja Bidang Pertanian, bertugas : a.
melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program rnitigasi perubahan iklim di Bidang Pertanian, untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca paling sedikit sebesar 0,0008 Gton C02e di tahun 2020;
b.
mensinkronkan rencana kerja baik internal Kementerian Pertanian maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait;
c.
melakukan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan upaya rnitigasi perubahan iklim di Bidang Pertanian yang tercakup dalam RAN-GRK dan RAD-GRK;
d.
menyusun laporan semesteran dan tahunan Kelompok Kerja, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim;
e.
melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim.
Kelompok Kerja Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut, bertugas : a.
melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program rnitigasi perubahan iklim di bidang Kehutanan dan Lahan Gambut, untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca paling sedikit sebesar 0,672 Gton C02e di tahun 2020;
b.
mensinkronkan Terkait;
f.
melakukan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan upaya perubahan iklim di bidang Kehutanan dan Lahan Gambut yang tercakup dalam RANGRK dan RAD-GRK;
c.
menyusun laporan semesteran dan tahunan Kelompok Kerja, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Fengarah Fenanganan Perubahan Iklim;
rencana
kerja masing-rnasing
Kementerian
dan Lernbaga
d. melaksanakan
...
-2 d.
III.
IV.
melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Ketua Tim Pengarah Penanganan Ferubahan Iklim.
Kelompok Kerja Bidang Energi, Transportasi dan Industri, bertugas : a.
melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program rnitigasi perubahan iklim di bidang Energi, Transportasi dan Industri, untuk rnendukung penurunan emisi gas rumah kaca paling sedikit sebesar 0,039 Gton C02e di tahun 2020;
b.
mensinkronkan
c.
melakukan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan upaya perubahan iklim di bidang Energi, Transportasi dan Industri yang tercakup dalam RANGRK dan RAD-GRK;
d.
menyusun laporan semesteran dan tahunan Kelompok Kerja, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Fengarah Penanganan Perubahan IkIim;
e.
melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Ketua Tim Pengarah Fenanganan Ferubahan Iklim.
rencana kerja masing-rnasing
Kementerian dan Lernbaga;
Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Lirnbah, bertugas : a.
melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program mitigasi perubahan iklim di bidang Pengelolaan Limbah, untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca paling sedikit sebesar 0,048 Gton C02e di tahun 2020;
b.
mensinkronkan
c.
melakukan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan ikIim di bidang Pengelolaan Limbah yang tercakup dalam RAN-GRK dan RAD-GRK;
d.
menyusun laporan semesteran dan tahunan Kelompok Kerja, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim;
e.
melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Ketua Tim Pengarah Penanganan Ferubahan Iklim.
rencana kerja masing-rnasing
Kementerian dan Lernbaga;
v. Kelompok
...
-3 V.
VI.
Kelompok Kerja Bidang Fendukung Lainnya dan Lintas Bidang : a.
melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program rnitigasi perubahan iklim di bidang Pendukung Lainnya dan Lintas Bidang, untuk mendukung penurunan emisi GRK pada bidang-bidang sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 ten tang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
b.
mensinkronkan
g.
melakukan pernantauan terhadap kemajuan pelaksanaan upaya rnitigasi perubahan iklim di bidang Pendukung Lainnya dan Lintas Bidang yang tercakup dalam RAN-GRK dan RAD-GRK;
c.
menyusun laporan semesteran dan tahunan Kelompok Kerja, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim;
d.
melaksanakan tugas Iainnya yang terkait sesuai arahan Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim.
rencana kerja masing-rnasing
Kernenterian dan Lernbaga;
Kelompok Kerja Bidang Adaptasi Perubahan Iklim : a.
melakukan koordinasi perubahan iklim;
pelaksanaan
kegiatan
b.
mensinkronkan
c.
menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan
d.
rnenyusun laporan sernesteran dan tahunan Kelompok Kerja, dan rnenyampaikan Iaporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim;
e.
melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim.
rencana kerja masing-rnasing
dan
program
adaptasi
Kementerian dan Lernbaga; Iklim;
MENTER! NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALIS]AHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparrniatun
