Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTUSANMENTERINEGARAPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALI KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL NOMOR KEP. 9/M.PPN/HK/01l2012 TENTANG PEMBENTUKANTIM KOORDINASI STRATEGISPEMBANGUNANPERKOTAANNASIONAL
MENTERINEGARAPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALI KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL, Menimbang
a. bahwa pernbangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan, yang rneliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaannya, yang dilaksanakan cleh lintas pelaku, dalam rangka menciptakan daya saing kota sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, sekaligus rneningkatkan kualitas kehidupan perkotaan yang aman dan nyaman, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berlanjutan; b. bahwa dalam rangka rneningkatkan keterpaduan dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pernbangunan yang terkait dengan pernbangunan perkotaan: c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pernbangunan Perkotaan Nasional; d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pernbangunan Perkotaan Nasional;
Mengingat
1. Undang-Undang Nornor 22 Tahun Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik
2011 tentang Anggaran Tahun Anggaran 2012 Tahun 2011 Nornor 113, Indonesia Nomor 5254); 2. Keputusan ...
-2 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun Perencanaan Pernbangunan Nasional;
2007
tentang
Badan
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten tang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional, sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTENTANGPEMBENTUKANTIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNANPERKOTAANNASIONAL.
PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pernbangunan Perkotaan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Tim Koordinasi Perkotaan terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung,
KETIGA: ...
-3-
KETIGA
KEEMPAT
Tim Pengarah bertugas : a.
memberikan arahan kepada Tim Pelaksana mengenai kebijakan pernbangunan dan pengelolaan perkotaan;
b.
melaksanakan pertemuan setiap 6 (enam) bulan sekali atau menu rut waktu yang diperlukan, untuk membahas isu-isu strategis pembangunan perkotaan;
c.
memberikan rekomendasi solusi atas lSU-lSU strategis pernbangunan perkotaan yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi Perkotaan;
d.
melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkernbangan dan hasil pelaksanaan pernbangunan perkotaan;
e.
menyampaikan laporan hasil kerja kepada Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionaliKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional.
Tim Pelaksana bertugas : a.
melaksanakan koordinasi pernbangunan perkotaan;
dan
sinkronisasi
b.
melaksanakan evaluasi dan reviu kebijakan-kebijakan perkotaan, menyusun kebijakan, tata aturan dan kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan masalah pernbangunan perkotaan;
c.
melaksanakan dan mengembangkan sumber data dan informasi pernbangunan perkotaan, contoh-contoh pembelajaran dan konsep-konsep kebijakan pernbangunan perkotaan;
d.
mengembangkan pernbangunan mengernbangkan
e.
mensosialisasikan konsep- konsep kebijakan dan aturan, pendekatan penyelesaian permasalahan, dan contoh-contoh pembelajaran dalam pernbangunan perkotaan;
f.
menyusun agenda kerja tahunan;
g.
memberi masukan kepada Tim Pengarah terkait isu-isu strategis pernbangunan perkotaan yang perlu diselesaikan;
indikator, kriteria, perkotaan yang pengelolaan perkotaan;
perencanaan
dan konsep-konsep diperlukan untuk
h. melaksanakan ...
-4 -
KELIMA
h.
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pernbangunan dan pengelolaan perkotaan;
1.
menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan.
terhadap
Tenaga Pendukung bertugas : a.
membantu pelaksanaan tugas pengurnpulan data dan informasi;
Tim
Pelaksana
b.
melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
c.
melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
dalam
KEENAM
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perkotaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KETUJUH
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sejak 2 Januari 2012.
dan berlaku surut
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Jan uari 2012
MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALi KEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL, ttd. ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparrniatun
SALINAN LAMPlRAN KEPUTUSANMENTERINEGARAPPNI KEPALABAPPENAS NOMOR KEP. 9/M.PPN/HK/01l2012 TANGGAL 31 JANUARI2012 SUSUNANKEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGISPEMBANGUNANPERKOTAANNASIONAL
A.
TIM PENGARAH Ketua
Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPNI Bappenas.
Wakil Ketua
Deputi Bidang Sarana dan Kementerian PPNI Bappenas.
Anggota
1.
2. 3. 4.
5.
B.
Prasarana,
Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengernbangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Jenderal Bina Pernbangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Jenderal Pengernbangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
TIM PELAKSANA Ketua
Direktur Perkotaan dan Kementerian PPNIBappenas.
Perdesaan,
Wakil Ketua
Direktur Tata Ruang dan Kementerian PPN/Bappenas.
Pertanahan,
Anggota
1.
2. 3.
Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Transportasi, Kementerian PPNIBappenas; Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Direktur ...
-2 4.
Direktur
Bina Program,
Ruang, Kernenterian
Ditjen Penataan
Pekerjaan
Perkotaan,
Umum
5.
Direktur
6.
Ruang, Kernenterian Pekerjaan Urnum; Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Ditjen Penataan Ruang, Kernenterian
7.
Pekerjaan
Penataan
Perkotaan,
Bina
Pernbangunan
Asisten Deputi
Urusan
Bidang
Daerah, Penataan
Wilayah,
Ruang Deputi
Infrastruktur
Pengernbangan Koordinator
dan
Wilayah,
Kernenterian
Bidang Perekonornian;
Asisten
Deputi
Perencanaan
Pengembangan Kawasan, Bidang Pengernbangan Kernenterian 10.
Ditjen
Dalam negeri;
dan Pengernbangan
9.
Penataan
Umurn;
Direktur
Kernenterian 8.
Ditjen
Direktur
Deputi
Kawasan,
Negara Perurnahan Bina
Sistem
rakyat;
Transportasi
Perkotaan, Ditjen Perhubungan Kernenterian Perhubungan; 11.
Kepala Sub Direktorat Transrnigrasi, Perdesaan,
12.
Kepala
Sub
Sub Direktorat
Strategi,
Direktorat Cipta
Pekerjaan 14.
Kepala
Perdesaan,
Kebijakan Bina
Karya,
dan
Program,
Kernenterian
Urnum;
Sub Direktorat
Perrnukiman Pengernbangan Cipta
Perdesaan,
dan
PPN /Bappenas;
Kepala Ditjen
PPN/Bappenas;
Direktorat
Perkotaan
dan
Perkotaan dan
Direktorat
Kernenterian 13.
Agropolitan
Kernenterian
Direktorat
Darat,
Karya,
Fengembangan
Baru,
Direktorat
Perrnukirnan,
Ditjen
Kernenterian
Pekerjaan
Umum; 15.
Kepala
Sub Direktorat
Kebijakan
Strategi
Perkotaan,
Perkotaan,
Ditjen
Kernenterian
Pekerjaan
dan
Direktorat
Penataan
Ruang,
Umurn;
16. Kepala ...
-3 16.
Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi Nasional, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum; 17. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Perkotaan, Direktorat Penataan Perkotaan, Ditjen Bina Pernbangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 18. Kepala Sub Direktorat Penataan Kota Menengah, Direktorat Penataan Perkotaan, Ditjen Bina Pernbangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 19. Kepala Sub Direktorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Direktorat Penataan Perkotaan, Ditjen Bina Pernbangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 20. Drs. Edid Erdiman, M.Si, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPNI Bappenas; 2 l. Tasliman Solihin, ST, MP, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas; 22. Zulfakar, S.Kom, ME, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPNIBappenas; 23. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPNIBappenas; 24. Aniarani Andita, ST, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kemen terian PPNIBappenas; 25. Citra Sawita Murni, SE, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPNIBappenas; 26. Erna Gustina Norista, SP, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
C. TENAGA ...
-4 C.
TENAGA PENDUKUNG
1.
Syifa Tresnaningrum, Perkotaan
ST, staf Direktorat
dan Perdesaan,
Kementerian
PPN /Bappenas; 2. 3.
Zetryzal, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas; Sholihin, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,
Kementerian
PPN/Bappenas.
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd. ARMIDA S. ALIS]AHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparmiatun
