Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN
MENTERI
NEGARA PERENCANAAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/
NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA WALl AMANAT CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA
MILLENNIUM
IJENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERENCANAAN KEPALA BADAN PERENCANAAN Menimbang
:
a.
bahwa untuk
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
mendukung
kemi skir.an
rnelalui
berkclanjutan,
NASIONAL,
program
penurunan
per tu m bu h an
Pemerintah
mcnandatangani
NASIONAL/
dokumen
tingkat
ekonomi
yang
Indonesia
keriasama
hibah
telah Millennium
Challenge Compact between The United :'~tate.sof America acting through The Millennium. Challenge Corporation and Trie Republic
o] Indonesia
pada
19 Nopcmber
tanggai
2011 ;
b.
bahwa
yang
kcgiatan
pcnururian 1:::'
scktoral
tingkat
akan
berkelanjutan
yang
terdiri giz:
barang/jasa
dari
kronis.
perneri ntah
untuk
mclalu i per turr.bu han
kernisk.nan
yarig
kckurangan
rlilaksanakan
adalalkegiat.an tat a
kegiatan
lintas
penanggulangan kelola
d an
pengadaan pembangunan
bcrke lanj u tan: c.
Pa s a l ;) ,{YelL r:J) Po r at u ra n Pre sid en
ba hwa
hc-rr la sa rkan
Nomor
80 ta h u n 2011
:ldl
Da ua
tcn to ng Daria
Perwalia n digu'tdkp'l
Kcrne.r:kria n / Le m baga
()leh
Pcrwa.liari, le bih
lin Los
dalam
dari
satu
scktoral,
pcrnber.tukan
'"
-2 -
pembentukan
Lembaga
berdasarkan
penunjukan
Pem bangunan
Nasional j Kepala
Pembangunan
Wali
Amanat
dilaksanakan
Menteri
Perencanaan
Badan
Perencanaan
Nasional, setelah mendapat
pertimbangan
Menteri Keuangan; d.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
menetapkan
pertimbangan
huruf
a, huruf
Peraturan
Menteri
Pembangunan
b, dan huruf
NasionaljKepala
Pembangunan
Nasional
sebagaimana
tentang
c, perlu
Negara
Perencanaan
Badan
Perencanaan
Pembentukan
Lembaga
Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia; Mengingat
1.
Undang-Undang Keuangan Tahun
Nomor
Negara (Lembaran
2003
Undang-Undang
Nomor
Tahun
Tata
(Lembaran
tentang
Negara
Republik
Pembangunan Tahun
2004 tentang
Nasional
Cara
Penerimaan Peraturan
Nomor
Pengadaan
Sistem
(Lembaran
Negara
2004 Nomor 104, Tambahan
Negara Republik Indonesia Pemerintah
Lembaran
Nomor 4355);
Nomor 25 Tahun
Indonesia
Peraturan
Negara
2004
2004 Nomor 5, Tambahan
Tahun
Lembaran
Nomor 4421);
10 Tahun
Pinjaman
2011
Luar
tentang
Negeri
dan
Hibah; Presiden
Badan Perencanaan 6.
1
Indonesia
Republik
5.
Lembaran
Negara
Undang-Undang
tentang
Negara Republik Indonesia
Perbendaharaan
Perencanaan
4.
2003
Nomor 4286);
Negara Republik Indonesia 3.
Tahun
Nomor 47, Tambahan
Republik Indonesia 2.
17
Peraturan
82
Pembangunan
Presiden
Pembentukan
dan
sebagaimana
telah
dengan Peraturan
Nomor
Nomor
47
Organisasi beberapa
Tahun
2007
tentang
Nasional; Tahun
2009
tentang
Kementerian kali
diubah,
Negara terakhir
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan
...
-3 -
7.
Peraturan
Presiden
Pembentukan 8.
Peraturan
Nasional/Kepala dan
Perencanaan Perencanaan
Negara
Tahun
Perencanaan
Badan
Nomor
Organisasi
80
2011
tentang
Dana Perwalian;
Menteri
Nasional
Nomor
Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
PER.005/M.PPN/10/2007 Tata
Kerja
Pembangunan Pembangunan
tentang
Kementerian
Negara
NasionaljKepala
Badan
Nasional;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN
MENTERI
PEMBANGUNAN
NEGARA
PERENCANAAN
NASIONALjKEPALA
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
TENTANG
PEMBENTUKAN
LEMBAGA WALl AMANAT MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan
1. Millennium
Menteri ini yang dimaksud
Challenge
selanjutnya
Corporation
disingkat MCC, adalah
dibentuk
Pemerintah
menyalurkan
dengan:
Amerika
sebuah lembaga yang
Amerika
Serikat
hibah dengan misi mengurangi
global melalui
pendekatan
Serikat,
pertumbuhan
untuk
kemiskinan
ekonomi yang
berkelanju tan. 2.
Program
Compact
Pemerintah
adalah
Indonesia
program dengan
kemitraan MCC
antara untuk
disepakati dalam Millenium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millenium Challenge Corporation and The Republic of Indonesia.
penanggulangan
kemiskinan
sebagaimana
3. Millennium ...
-4 -
3.
Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millennium Challenge Corporation and The Republic of Indonesia, selanjutnya disebut Compact, adalah perjanjian tertulis tentang pelaksanaan Program Compact antara Pemerintah Indonesia tanggal
dengan 19
pelaksanaan
4.
MCC
Nopember
yang
2011,
ditandatangani dengan
pada
jangka
waktu
selama 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif.
Program Implementation Agreement, selanjutnya PIA, adalah
kesepakatan
yang memberikan
rinci mengenai tata laksana fiskal, pencairan,
disingkat
implementasi,
penggunaan
dana
penjelasan akuntabilitas
MCC dan hal lain
yang terkait.
5.
Millennium
Challenge
Account-Indonesia,
disingkat
MCA-Indonesia,
bertanggung
jawab
adalah
untuk
selanjutnya lembaga
melaksanakan
yang
Program
Compact sesuai dengan Compact. 6.
Pedoman
Tata
Kelola MCA-Indonesia
yang berisi tentang pengaturan Program Compact. 7.
Menteri
Negara
NasionaljKepala Nasional, adalah
selanjutnya menteri
8.
Menteri
bidang
Keuangan
menyelenggarakan keuangan 9.
Satuan dari
disebut
Perencanaan,
menyelenggarakan perencanaan
urusan
pembangunan
menteri
pemerintahan
di
yang bidang
negara.
Kerja, selanjutnya suatu
unit
NegarajLembaga kegiatan
pelaksanaan
Pembangunan
Menteri
adalah
urusan
dokumen
Pembangunan
Perencanaan
yang
di
mekanisme
Perencanaan
Badan
pemerintahan nasional.
adalah
dari
disebut Satker, adalah bagian
organisasi
pada
yang melaksanakan
suatu
organisasi
yang
Kementerian
satu atau beberapa membebani
dana
APBN. 10. Kuasa ...
-5 -
10. Kuasa
Pengguna
KPA adalah pada
kepala
Satker
Dana
dilakukan
disepakati
adalah
dipersamakan 13. Transfer
adalah
hibah
suatu
dengan
selanjutnya
dari
MCC yang
organisasi untuk
yang
mengelola
kewenangan
yang
Lembaga
dise bu t se bagai MWA Wali
Amanat
yang
antara
MCA-
dengan Satker. adalah
Agreement
Indonesia
perjanjian
dan Bank Dunia yang berisi ketentuan
persyaratan Indonesia Masyarakat
mengenai dalam
pendanaan
Program
yang
persetujuan
dan partisipasi
Nasional
dan MCA-
Pemberdayaan
Support Facility.
14. Permitted Accounts adalah
dibuka
satu atau beberapa
oleh
rekening
MCA-Indonesia
dengan
MCC.
15. Bank Agreement adalah
MCA-Indonesia
perjanjian dengan
oleh MCC untuk
yang mengatur dengan Compact. 16. Fiscal
dana
yang ditunjuk
dalam Perjanjian Hibah.
bagian
disetujui
pejabat
sebagai
oleh Menteri Perencanaan.
sesuai
12. Majelis Wali Amanat
nama
disebut
oleh Kementerian/Lembaga Perwalian
bank
atau
mengelola
Wali Amanat
dibentuk
selanjutnya
Satker
yang
penetapannya 11. Lembaga
Anggaran
Agent
MCA-Indonesia dan tanggung
ketentuan
Agreement
antara
lembaga
MWA atas
keuangan
mengelola Permitted Accounts, dan
persyaratan
sesuai
perjanjian
antara
adalah
dan Fiscal Agent yang mengatur jawab
yang
Fiscal Agent serta
ketentuan
peran dan
syarat lainnya sesuai dengan Compact.
BAB 11 ...
-6 -
BAB 11 PEMBENTUKAN,
TUJUAN,
TUGAS DAN FUNGSI
Pasa12 Dengan
Peraturan
Millennium
Amanat selanjutnya
Menteri
ini
dibentuk
Challenge
Lembaga
Account-Indonesia,
Wali yang
disebut sebagai MeA-Indonesia. Pasa13
MCA-Indonesia
dibentuk
dengan
sebagai
lembaga
akuntabel
Indonesia
dalam pelaksanaan
Compact sesuai disepakati dalam Compact. Program
tujuan
yang
mewakili
kegiatan dengan
untuk
bertindak Pemerintah
dan mengelola dana
ketentuan
yang
telah
Pasa14
(1)
Tugas
MeA-Indonesia
melaksanakan
adalah
menyiapkan dan Compact sesuai dengan
Program
Compact. (2)
Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1), MeA-Indonesia menyelenggarakan a.
fungsi:
koordinasi dengan lembaga terkait dalam penyiapan Program Compact;
b. koordinasi
dengan
pelaksanaan
Compact pelaksanaan c. perencanaan, barang/jasa, pengawasan
lembaga
kebijakan serta
terkait
operasional
pemecahan
dalam Program
masalah
dalam
tugas; pelaksanaan manajemen dan
Compact, termasuk
kegiatan, keuangan,
pelaporan
pengadaan pengendalian
pelaksanaan
Program
Transfer Agreement sebagaimana diatur dalam Compact; melakukan
d. mewakili ...
-7 -
d. mewakili
Pemerintah
kerj asama
Indonesia
dengan
orgamsasi
dalam
melakukan
Kemen terian / Lembaga,
masyarakat
keuangan
dalam
sipil, swasta,
rangka
dan
lembaga
pelaksanaan
Program
Compact; Program Compact
e. fungsi lainnya untuk pelaksanaan sesuai dengan Compact. BABIII
RUANG LINGKUP KEGIATAN Pasa15 Program
Compact
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
3
mencakup: a.
meningkatkan
produktivitas
ketergantungan
pada
pengembangan
dan
bahan
dan mengurangi
lahan
fosil
melalui
serta meningkatkan
emisi gas rumah
melalui perbaikan
manajemen
mengurangi
bakar
energi terbarukan,
produktivitas berbasis
dan
sumberdaya
kaca
pemanfaatan
alam
lahan
Green
(kegiatan
Prosperity); b.
mengurangi badan
dan
rendah,
kekurangan
anak-anak
pendapatan
penghematan
biaya,
peningkatan
penghasilan
meningkatkan dalam
menjamin
kualitas
memperoleh
(kegiatan
lahir
di
lokasi
peningkatan
berat
anak dan
proyek
tangga
dan
melalui
produktivitas
dan
(kegiatan nutrisi);
pengadaan sesuai
pengeluaran barang
dengan
pelayanan
modernisasi
dengan
kekerdilan
rumah
penghematan
signifikan dan
bayi
serta mengurangi gizi
meningkatkan
c.
mencegah
dan jasa,
kebutuhan
pu blik
pengadaan
secara
sesuai
barang
yang publik,
rencana dan
jasa
pemerintah).
BAB IV ...
-8 -
BABIV ORGANISASI PELAKSANA Pasal 6 Organ pelaksana a.
MeA-Indonesia
MWA, bertindak
terdiri atas:
sebagai pengarah
program dan sebagai
Satker; b.
Pengelola Dana Amanat;
c.
Tim
Pelaksana,
Program
yang
yang
terdiri
dibantu
atas
oleh
Unit
Fiscal
Procurement Agent, dan Unit Pendukung
Pelaksana dan
Agent
KPA.
Pasal 7 (1)
Tugas
dan
dimaksud
tanggung
jawab
MWA
sebagaimana
dalam Pasal 6 huruf a:
a.
menetapkan
b.
menetapkan
Pengelola Dana Amanat; kebijakan
melaksanakan sebagaimana
pelaksanaan
kegiatan disepakati
dan
program,
mengelola
dalam Compact;
c.
menetapkan
dan mengubah
d.
memilih Direktur Eksekutif melalui kompetisi;
e.
menetapkan
Direktur
dana
struktur
Tim Pelaksana;
Eksekutif
sesuai
hasil
pemilihan secara kompetisi; f.
menetapkan
rencana
kerja
dan
penganggaran
kegiatan berkala; g.
mengundang barangjjasa
dan danjatau
menilai
usulan
usulan
hibah
pengadaan untuk
yang
kegiatan yang telah diatur dalam Compact, dan yang sesuai dengan Program Compact; h.
menyetujui dengan
dokumen-dokurnen
ketentuan
MCC
pengadaan Program
sesuai
Procurement
Guidelines;
i. menyusun
".
-9 -
1.
menyusun
J.
melakukan
laporan keuangan tugas-tugas
MCA-Indonesia;
lain
untuk
melaksanakan
Program Compact sesuai dengan Compact. (2)
Keputusan-keputusan selaku
pengarah
teknis
dan
operasional
Compact bersifat
Program
MWA
final dan
mengikat. Pasal8 Susunan
keanggotaan
MWA sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 6 huruf a, terdiri atas : a.
Ketua merangkap
b.
Sekretaris
c.
Anggota.
anggota;
merangkap
anggota;
Pasa19 (1)
Ketua MWA merangkap Kepala Satker.
jabatan
sebagai
KPA selaku
(2) Tugas dan tanggung jawab Ketua MWA adalah : a.
memfasilitasi
proses pengambilan
suratj dokumen
b. menandatangani keputusan c.
menyampaikan
laporan
penetapan
pelaksanaan
kegiatan
dan
dana MCA-Indonesia.
Tugas dan tanggung jawab tugas-tugas
MWA;
MWA;
pengelolaan (3)
keputusan
KPA sesuai
KPA adalah
dengan
melaksanakan
peraturan
perundang-
undangan. (4)
Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
pada ayat (3) KPA dapat dibantu Pendukung (5)
oleh Koordinator
Unit
KPA.
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris a.
dimaksud
melakukan
pengelolaan
keputusan
MWA,
MWA:
dokumen -dokumen
menyiapkan
dan
penyelenggaraan
rapat
...
- 10 -
rapat MWA, melakukan
pencatatan
terhadap
dan hasil rapat MWA, mempublikasikan keputusan b.
menyiapkan
bahan
perrunjarig
mengkoordinasikan
melaksanakan
(6) Tugas
dan
penyusunan
tugas-tugas
tanggung
memberikan
laporan
Lembaga
dan
kesekretariatan
jawab
masukan
pelaksanaan
pengambilan
oleh MWA;
Wali Amanat MCA-Indonesia; d.
keputusan-
MWA;
keputusan c.
proses
Anggota
dan
lainnya.
MWA adalah
pendapat
tugas MWA sebagaimana
dalam
dimaksud
dalam
Pasal 7 ayat (1). Pasal 10 (1) MWA terdiri
atas
anggota
pemilik
suara
dan anggota
(2) Anggota pemilik suara berhak memberikan
suara dalam
bukan pemilik suara.
proses pengambilan (3) Anggota
bukan
keputusan. pemilik
memberikan
pendapat
atau
pengambilan
keputusan.
suara
hanya
masukan
dalam
berhak proses
(4) Anggota pemilik suara terdiri atas : a.
dua
orang
Pembangunan Pembangunan
perwakilan
Kementerian
Perencanaan
Nasional / Badan
Perencanaan
Nasional;
b.
satu orang perwakilan
Kementerian
Keuangan;
c.
satu orang perwakilan
Kementerian
Dalam Negeri;
d.
satu orang perwakilan
organisasi
e.
satu orang perwakilan
dari dunia usaha;
f.
satu orang perwakilan
akademisi.
masyarakat
sipil;
dan
(5) Anggota bukan pemilik suara terdiri atas: a.
satu orang perwakilan
MCC; dan
b. Direktur ...
- 11 -
b.
Direktur Eksekutif.
(6) Anggota
MWA yang
diusulkan (7) Anggota
mewakili
KementerianfLembaga
oleh Menteri/Pimpinan MWA yang
Lembaga.
mewakili
Kementerian zl.embaga
meru pakan Pejabat Eselon I. (8) Anggota
MWA yang
organisasi
masyarakat
dipilih secara dan akuntabel. (9) Anggota
merupakan
sipil, dunia usaha
transparan,
obyektif,
MWA sebagaimana
ditetapkan
perwakilan
dan akademisi
non
dimaksud
dengan Keputusan
dari
diskriminatif
dalam
Pasal 8
Menteri Perencanaan.
Pasal 11 (1) Pengelola
Dana
PDA adalah ditetapkan
Amanat
lembaga oleh
penggunaan
keuangan
MWA
dana
selanjutnya yang
untuk
perwalian
disebut
dengan
ditunjuk
dan
mengadministrasikan yang
ditampung
dalam
Permitted Accounts sesuai dengan Compact. (2) Tugas dan tanggung jawab PDA adalah a.
menangani yang
administrasi
ditampung
dengan
prinsip-prinsip
keuangan b.
Program
Permitted Accounts pengelolaan
yang disepakati
melaporkan
Program Compact
keuangan
dalam
:
sesuai
administrasi
dalam Compact;
penanganan
administrasi
Compact yang ditampung
keuangan
dalam
Permitted
Permitted
Accounts
Accounts kepada MWA; c.
melakukan berdasarkan
pembayaran
dari
kewenangan
dari
MWA yang
diatur
dalam Bank Agreement. (3) Mekanisme
pelaksanaan
tugas
PDA dalam
pasal
ini
akan diatur dalam Bank Agreement.
Pasal 12 ...
- 12 -
Pasal 12 (1) Tim Pelaksana huruf untuk
sebagaimana
c adalah
unit
dimaksud
kerja yang
melaksanakan
dan
dalam
dibentuk
mendukung
Pasal 6
oleh MWA pelaksanaan
tugas MWA sehari-hari. (2) Tim Pelaksana
terdiri atas Unit Pelaksana
Unit Pendukung (3) Unit Pelaksana a.
b.
KPA. Program bertugas:
menyusun
rencana
keuangan
kerja
pelaksanaan
dan
program;
mengelola pelaksanaan mengelola
persiapan
dan pembayaran
barang darr/jasa
pengadaan
dan prosesnya dilakukan c.
Program dan
melalui Procurement Agent;
permintaan
pencairan
dana
kepada pihak terkait yang dibantu
oleh Fiscal Agent; d.
mengelola keuangan
e.
bersama
dengan
program yang ditampung
Unit Pendukung
PDA;
KPA menyiapkan
dokumen terkait fasilitas perpajakan; f.
membantu
Satker menyiapkan
pengesahan Indonesia
dokumen
realisasi pendapatan dan laporan
keuangan
pengajuan
dan belanja MCApenyaluran
dana
MCA-Indone sia; g.
mengelola pu blikasi pelaksanaan
program;
h.
memberikan
kepada
Sekretaris
dan
evaluasi
dukungan
MWA dalam melaksanakan 1.
melaksanakan pelaksanaan
teknis tugas;
pemantauan kegiatan;
J.
menyusun
laporan kegiatan dan keuangan;
k.
menyiapkan
1.
melaksanakan
laporan lain yang diminta oleh MWA; tugas-tugas
lain yang diberikan
oleh
MWA.
(4) Unit ...
- 13 -
(4)
Unit Pelaksana Eksekutif
Program dipimpin oleh seorang Direktur
yang bertanggung
dan pengawasan (5) Direktur
memberhentikan
pelaksanaan
berwenang
mengangkat
dan
personil inti.
(6) Unit Pendukung Unit Pendukung
KPA dikoordinasikan
oleh Koordinator
KPA.
(7) Unit Pendukung
KPA bertugas
Satker
keuangan
dalam
Program Compact.
Eksekutif
Kepala
jawab
dalarn
negara
membantu
pengelolaan
yang
berkaitan
KPA selaku administrasi
dengan
Program
Compact.
(8) Direktur
Eksekutif
bahwa
proses
dilaksanakan sebagai
akan pengadaan
Direktur
tunggal
bagi
menandatangani
pernyataan
barang/jasa
sesuai dengan ketentuan
landasan
Komitmen
memberikan
telah
dalam Compact, Pejabat
kontrak
Pembuat
bersama
dengan
Eksekutif dengan penyedia barang/jasa, Pasal 13
(1)
Fiscal
Agent
huruf
c
adalah
manajemen seleksi
se bagaimana
dimaksud
lembaga
keuangan
terbuka
dalarn
profesional
yang dipilih
untuk
Pasal
dalam
6
bidang
oleh MWA melalui
mendukung
tugas
Tim
Pelaksana. (2) Tugas dan tanggung jawab Fiscal Agent terdiri atas: a.
menyiapkan
b.
memastikan
dan
pengesahan
bahwa
pembayaran
dokumen
sudah
permintaan
pembayaran;
memberikan
pernyataan
dokumen
permintaan
sesuai dengan
ketentuan
dalam
Fiscal Agent Agreement dan Bank Agreement;
c.
mengajukan
permintaan
agar melakukan
penarikan
pembayaran
kepada
PDA
dari Permitted Accounts;
d. melakukan
...
- 14 -
d.
e.
melakukan
pencatatan
penggunaan
dana hibah MCC;
menyiapkan
laporan
sesuai
dengan
penggunaan
Fiscal
transaksi
semua
Agent
dana hibah MCC
Agreement
dan
Bank
Agreement;
f.
memberikan Tim
dukungan
Pelaksana
keuangan
dan
dan
pengelolaan
teknis lain yang dibutuhkan PDA
dalam
pengelolaan
memastikan
keuangan
akuntabilitas
yang bersumber
dari dana
hibah MCC; dan g.
melaksanakan
tugas
sebagaimana
diatur
dalam
Fiscal Agent Agreement dan Bank Agreement.
Pasal 14 (1)
Procurement
Agent sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
6 huruf c adalah lembaga profesional yang dipilih oleh MWA melalui seleksi terbuka
untuk
mendukung
tugas
Tim Pelaksana. (2)
Procurement
kepada
Tim
Agent
bertugas
Pelaksana
kegiatan pengadaan
memberikan
dalam
asistensi
pengelolaan
proses
metoda
untuk
barang/jasa. Pasal 15
MWA
menyusun
memastikan
dan
pemangku
dalam pelaksanaan
menetapkan kepentingan
dapat
berpartisipasi
Program Compact. BABV
PEMBIAYAAN DAN PERPAJAKAN Pasal 16 Pembiayaan
Program Compact berasal dari rupiah murni dan
hibah MCC sebagaimana
diatur dalam Compact.
Pasal 17 ...
- 15 -
Pasal 17
(1)
Penggunaan ketentuan
(2)
dana
rupiah
peraturan
Penggunaan
dana
sesuai
murrn
dengan
perundang-undangan. hibah
MCC mengikuti
ketentuan
Compact. Pasal 18 Pengaturan
dan
MCA-Indonesia
mekanisme
mengikuti
fasilitas
ketentuan
pajak/kepabeanan
yang ditetapkan
oleh
Menteri Keuangan.
BAB VI PEMANTAUAN,EVALUASIDAN
PELAPORAN
Pasal 19 MWA
melakukan
pelaksanaan
pemantauan
Program
dan peraturan
dan
evaluasi
Compact berdasarkan
terhadap
pada
Compact
perundang-undangan. Pasa120
(1)
Tim
Pelaksana
menyampaikan
laporan
triwulanan
kepada MWA. (2)
Laporan
sebagaimana
atas pelaksanaan (3)
kepada
pada
ayat
(1) terdiri
kegiatan dan realisasi keuangan.
MWA menyampaikan pengelolaan
dimaksud
laporan
semesteran
kegiatan dan pengelolaan
Menteri Perencanaan,
kemajuan
Program Compact
Menteri
Keuangan,
dan
MCC. (4)
Selain
laporan
sebagaimana
MWA
menyampaikan
dimaksud
laporan
peraturan
perundang-undangan
dipersyaratkan
dalam Compact.
lain
pada
ayat (3),
sesuai
dengan
atau
yang
BAB VII...
- 16 -
BAB VII PENGELOLAAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK NEGARA Pasal 21 Pengelolaan berasal
dan
dari
dilakukan
pengalihan
barang
pelaksanaan
sesuai
dengan
milik
kegiatan
ketentuan
negara
yang
MeA-Indonesia,
peraturan
perundang-
undangan. BAB VIII PENUTUPAN MeA-INDONESIA Pasal22 MeA-Indonesia
ditutup
berdasarkan
ketentuan
dalam
Compact. BABIX PEDOMAN TATA KELOLA Pasal 23 (1) (2)
Pedoman
Tata
Kelola
ditetapkan
oleh MWA.
MeA-Indonesia
Pedoman Tata Kelola sebagaimana
disusun
dimaksud
dan
pada ayat
(1) paling kurang terdiri atas :
(3)
a.
tata kelola pelaksanaan
b.
tata kelola keuangan.
program dan kegiatan;
Pedoman Tata Kelola MeA-Indonesia yang tidak terpisahkan
dengan
perjanjian pelaksanaan
hibah.
merupakan
bagian
Compact dan dokumen
BABX KETENTUAN LAIN -LAIN Pasal 24 Apabila
terdapat
perbedaan
antara
Peraturan
Menteri ini
Compact dan PIA, maka para pihak dapat kegiatan sesuai Compact dan PIA.
dengan ketentuan melaksanakan
BAB XI ...
- 17 -
BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasa125 Peraturan
Menteri
im
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
pengundangan penempatannya
orang
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Menteri
im
dengan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan
di Jakarta
pada tanggal 19 April 2012
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA Diundangkan
di Jakarta
pada tanggal 20 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012
NOMOR 437
