Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPU1USAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMORKEP.511M.PPN/HK/03/2012
TENTANG PEMBENfUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL DAN PERTAMBANGAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menirnbang
a.
bahwa dalarn rangka mernberikan pendarnpingan terhadap kegiatan studi Gas Development Mestcr Plan (GDMP), di mana dalam studi ini akan membahas ten tang kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan surnber daya alam nezara berupa gas, keamanan pasokan energi nasional dan perlindungan lingkungan, perlu dilakukan koordinasi atas perencanaan dan kebijakan bidang sumber daya energi, mineral dan pertambangan, khususnya mengenai energi gas;
b.
berdasarkan a, perlu rnernbentuk Energi, Mineral
c.
pertirnbangan sebagaimana
bahwa
Tirn Koordinasi
Pembangunan
dalam huruf
Bidang Surnber Daya
dan Pertambangan;
bahwa pejabat dan pegawai yang narnanya tercanturn dalam Larnpiran Keputusan ini dianggap marnpu dan rnernenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pembangunan Bidang Surnber Daya Energi, Mineral
Mengingat
dimaksud
1. Undang-Undang
dan Pertambangan;
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lernbaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2011 Nornor 113; Tarubahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5254);
2. Keputusan
Nornor 22 Tahun
Presiden
Nornor
Angsaran.
Pendapatan
Indonesia
Tahun
Republik
Indonesia
42 Tahun
2002
dan Belanja Negara
2002
!
01110['
NOl11or 4212)
73.
tentang
(Lembaran
Tambahan
sebagairnana
Pelaksanaan
Negara
Lernbaran telah
Republik Negara
beberapa
kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Preside n Nornor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan
.. ,
,r'
3. Peraturan
r -2 -
Nornor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan
Presiden
Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5.
Peraturan Badan
Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
1 Tahun 2012 Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan
tentang Perencanaan,
Nasional
Nornor
Kegiatan adan Anggaran; 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Fembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/IO/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KEPlITUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOOR.IJINASI PEMBANGUNAN BIDANG SUMBEROAYA ENERGI, MINERAL DAN PERTAMBANGAN.
PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Bidang Sumber Oaya Energi, Mineral dan Pertarnbangan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagairnana tercantum dalarn Larnpiran Keputusan ini,
KEOUA
Tim Koordinasi
terdiri
atas Tim Peugarah,
Tirn TeknislTim
Pelaksana
dan
Tenaga Pendukung, KETIGA
KEEMPAT
Tim
bertugas
Pengarah
mernberikan
membimbing,
dan memantau
perrnasalahan
pelaksanaan
Tim TeknislTim
Pelaksana
kernajuan
araban kebijakan, rnengawasi, dan mernberi saran pernecahan atas
kegiatan, bertugas :
penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan koordinasi; b. rnelakukan koordinasi dalarn rangka pendarnpingan studi GDMP; c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Negara Perencanaan Fembangunan NasionallKepala Badan Pcrencanaan a.
melakukan
Pembangunan
Nasional.
KELIMA: ...
(,' - .:> -
KELIMA
Tenaga Pendukung bertugas : a. rnembantu
pelaksanaan
tugas
Tim
Teknis/Tim
Pelaksana
dalarn
penyiapan dan mengolah bahan; b. melaksanakan Pelaksana.
tugas-tugas lain yang ditugaskan
oleh Tim Teknis/Tim
KEENAM
Segala biaya yang diperlukan dalarn pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pad a Anggaran Fendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KETUJUH
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2012. Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 30 Maret 2012 MENTERI NEGARA PER£NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALIS]AHBANA
SALINAN LAMPlRAN KEPlITUSAN MENTERI NEGARA PPN / KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.511M.PPN/HK/OS/2012 TANGGAL 30 MARET 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL DAN PERTAIvlBANGAN
A.
TIM PENGARAH
Pembina
Menteri Negara PPN /Kepala Bappenas.
Ketua
WakiI Menteri Negara PPN/Kepala
Wakil Ketua
Deputi Bidang Sumber Lingkungan Hidup.
Anggota
1. 2.
3.
4. 5. 6.
B.
Daya
()
Bappenas. Alarn
dan
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur jenderal Minyak dan Gas Burni, Kementerian Energi dan Surnber Daya Mineral; Deputi Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Deputi Bidang Perencanaan dan Hubungan Internasional, UKP4; Herruan Azustiawan, Dewan Energi Nasional; Kepala Bidang Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
TIM TEKNIS/TIM PELAKSANA Ketua
Direktur Surnber Daya Energi, Mineral, dan Pertarnbangan, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota
1.
Direktur
Energi,
Telekornunikasi
Informatika,
dan
Kernenterian
Pl'Nz Bappenas;
2.
Direktur Transportasi, PPN IBappenas;
Kementerian
3. Direktur
...
0
-2 '3. /
Direktur Minyak
Pembinaan dan
Gas
Usaha
Hulu
Bumi, Kementerian
ESDM;
4.
Direktur Minyak
Pembinaan dan
Gas
Usaha
Hilir
Kernenterian
Bumi,
ESDM; 5.
Kepala
Biro
Perencanaan
Kerjasama, Kementerian 6.
Asisten
Deputi
Kernenterian
dan
ESDM;
Urusan Gas Bumi, Koordinator Bidang
Perekonornian; 7.
Kepala Biro Fasilitasi dan Persidangan, Nasional;
8.
Kepala Pusat Kebijakan Kementerian Keuangan;
9.
Kepala Divisi Pemanfaatan Gas Bumi, BP Migas;
10.
Direktur
11.
Executive Director, Indonesian Petroleum Association (IPA);
12.
Senior Vice President (Persero) ;
13.
Kebijakan Dewan
Energi Energi
APBN,
Minyak
dan
Gas Burni, BPH Migas;
Gas, PT Pertarnina
Direktur Pengusahaan,
IT. Perusahaan
Gas Negara Tbk; 14. Agung Wicaksono, Staf Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; 15.
Farhad Mahfud,
Staf Kepala Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pernbangunan; 16.
Kepala Sub Direktorat Minyak Bumi, Direktorat
dan
Mineral Kementerian
17.
Hanan
Surnber
dan
dan Gas
Daya Energi,
Pertambangan,
PPN/Bappenas;
Nugroho,
Perencana
Madya,
Kernen terian PPN / Bappenas;
18. Kepala ...
.'
-318.
Kepala
Sub
Energi, Telekomnukasi Kementerian C.
TENAGA PENDUKUNG
Direktorat Direktorat
dan
Pemanfaatan
Energi, Informasi,
PPN/Bappenas.
1.
Tarmo;
2.
M. Syafik Tri Widarso.
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMlDA S. ALIS]AHBANA
