Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN KEPUTUSAN MENTERl NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/04/2012 TENTANG \
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH.DAN
SWASTA (KPS)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONALI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menirnbang
a.
bahwa
dalam
rangka
perkuatan
koordinasi
fasilitasi
untuk
memberikan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek kerjasama Pernerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kernenterian Keuangan telah melakukan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepaharnan Bersama pada tanggal 18 Agustus 2010; rangka rnelaksanakan Koordinasi sebagairnana dirnaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Percncanaan Pernbangunan Nasional dan Badan Koordinasi Penanaruan Modal;
b.
bahwa
dalam
c.
bahwa
pejabat
Lampiran
dan pegawai yanz namanya Keputusan ini dianggap mampu
persyaratan
untuk
Tim
Koordinasi
Kernenterian
duduk
dan rnelaksanakan
Kerjasama Perencanaan
tercantum dan
memenuhi
tugassebagai
Pemcrintah Fe rnbangunan
dan
dalam
Swasta
anggota·-(KPS)
NasionallBadan
Pereucanaan ...
-2 PerencanaanPembangunan Mengingat
1.
Nasional
dan
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun Perencanaan Pernbangunan Nasional;
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Bdan Perencanan Pernbangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
6.
2007
tentang
Badan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Fembangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KER]ASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALlBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah Dan Swasta (KPS) Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional dan Badan Koordinasi Penanarnan Modal, untuk _ selanjutnya disebut.Tim. Koordinasi XPS, .dengan .susunan kea.nggotaan_ sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Keputusan ini.
KEDUA
Tim Koordinasi KPS terdiri atas Tim Pengarah, Tim TeknislTim Felaksana dan Tenaga Fendukung. KETIGA...
r: -3 KETIGA
Tim Fengarah bertugas: a. menyusun Kementerian b. melakukan kepada Tim c. rnelaporkan Bappenas.
KEEMPAT
dan menetapkan kebijakan koordinasi PPN/Bappenas dengan BKPM; pertemuan berkala untuk memberikan Pelaksana/Tim Teknis; hasil kegiatan kepada Menteri Negara
KPS antara pengarahan PPN/Kepala
Tim TeknislTim Pelaksana bertugas: a. membuat rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi KPS; b. melakukan persiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan penguatan kapasitas kelernbagaan (capacity building); c. rnengintegrasikan perencanaan proyek KPS dengan Rencana Pernbangunan jangka Menengah dan Rencana Kerja Pernerintah; d. melakukan koordinasi dengan mitra pernbangunan dalam melakukan perencanaan dan penyiapan bantuan teknis proyek KPS; e. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama BKPM, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. f. ikut serta memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur yang siap ditawarkan tersebut melalui berbagai kegiatan.
)
KELIMA
KEENAM
Tenaga Pendukung bertugas: a. membantu pelaksanaan tugas Tim TeknislTim Pelaksana dalam melakukan pencarian, pengurnpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan; b. membantu pelaksanaan tugas Tim TeknislTim Pelaksana dalarn menyelenggarakan rapat koordinasi dan diskusi dalam rangka pencarian bahan, data dan inforrnasi; c. membantu pelaksanaan tugas Tim TeknislTim Pelaksana dalam surat menyurat (pengarsipan) dan mendokumentasikannya; d. membantu pelaksanaan tugas Tim TeknislTim Pelaksana dalam menyusun laporan hasil kegiatan; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim TeknislTim Pelaksana. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi KPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KETUJUH ...
,r"
-4 KETUJUH
Keputusan ini berIaku 5 januari 2012.
sejak tanggal ditetapkan,
Ditetapkan pada tanggal
dan berIaku
di Jakarta 30 April 2012
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA
surut sejak
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPNI KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/04/2012 TANGGAL 30 APRIL 2012 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KER]ASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL A. Tim Pengarah Ketua Wakil Menteri Negara Pereneanaan Pernbangunan NasionallWakil Kepala Bappenas. 1. Oeputi Bidang Sarana dan Prasarana, Anggota Kementerian PPN/Bappenas; 2. Oeputi Bidang Pereneanaan Penanaman Modal, BKPM. B. Tim TeknislTim Pelaksana Ketua Wakil Ketua Sekretaris
Anggota
C.
Tenaga Pendukung
Direktur Fengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Ir. Gunsairi, MPM. 1. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.O; 2. Or. 11'. Fritz H. Silalahi, SH, MB, MH; 3. 11'. Herry Darwanto, M.Se. 1. Ir. Raehmat Mardiana, MA; 2. jusuf Arbi, SE, M.Se; 3. Ivan Santoso, AK, M.Ak; 4. Novie Andriani, SH; 5. Mohammad Taufiq Rinaldi, ST; 6. Ade Hendraputra, ST. 1. Saripudin; 2. Mustofa.
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BAOAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, . ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA . i dengan aslinya 'l
