Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUfUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.30/M.PPN/HKI02/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVEY MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang
a.
bahwa semakin meningkatnya kejadiar- bencana alam berskala besar yang melanda di berbagai wilavah Indonesia, dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang besar, serta mengakibatkan rusaknya hasil- hasil pernbangunan selama beberapa tahun terakhir;
b.
bahwa kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam rnengakibatkan kebutuhan terhadap pemulihan yang besar, sementara itu alokasi pendanaan Pernerintah terbatas;
c.
bahwa dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, masih mernerlukan adanya dukungan dari negara/Iembaga donor melalui mekanisme yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan, dan akuntabel.;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf c, maka telah dibentuk The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery melalui penandatanganan naskah kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Dunia, dan Peserikatan Bangsa -Bangsa; e.
bahwa untuk mengoperasionalkan peran kelernbagaan dan rnenjalankan kegiatan sesuai dengan naskah kesepakatan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, diperIukan adanya dukungan dan peran lintas sektor pada Kernenterian/Lembaga terkait, Bappenas, dan negara/Iembaga donor terkait;
f.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perIu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis The Multi
Donor Fund Facility for Disaster Recovery; g.
bahwa pejabat yang tercantum uah:m Lampiran Keputusan ini dianggap marnpu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan rnelaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis
The Indonesia Multi Donor Fund Faciltty fer Disaster Recovery; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5254); 2. Undang ...
-2-
2. Undang-Undang Bencana;
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lernbaga Internasional dan Lernbaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun Perencanaan Fembangunan Nasional;
2007
ten tang
Badan
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagirnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Fembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional; Memperhatikan
Naskah Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang The Indonesia Multi Donor Fund for Disaster Recovery, tanggal 30 Desember 2009; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL TENTANG PEMBENTUKANTIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FOR DISASTER RECOVERY.
PERTAMA
Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR, dengan susunan keanggotaan sebagairnana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA: ...
-3-
KEDUA
Tim Pengarah bertugas: a. rnenetapkan prioritas dan kebijakan serta strategis bagi pernanfaatan dana IMDFF-DR;
mernberikan
b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan
arahan
IMDFF-DR;
c. melaksanakan pengawasan terhadap portofolio IMDFF-DR; d. mernastikan terwujudnya koordinasi antar proyek untuk pernanfaatan dana IMDFF-DR yang efektif dan efisien; e. mernberikan persetujuan bagi usulan proyek-proyek yang akan dibiayai oleh IMDFF-DR, termasuk usulan partner agency yang akan bertanggung-jawab dalam mengadrninistrasikan proyek/kegiatan yang diusulkan; f. rnelaksanakan koordinasi dengan trustee, yang terdiri dari Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalarn rangka pernanfaatan dana IMDFF-DR; g. menyarnpaikan laporan kepada Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional mengenai pelaksanaan IMDFF-DR. KETIGA
Tim Teknis bertugas. a. melaksanakan koordinasi dalam pernanfaatan dana IMDFF-DR;
perumusan
kebijakan
strategis
b. mernberikan rnasukan isu strategis, prioritas dan kebijakan strategis kepada Tim Pengarah; c. melakukan evaluasi terhadap proyek/kegiatan yang diusulkan kepada IMDFF-DR sebelum dirnintakan persetujuan kepada Tim Pengarah; d. rnelakukan evaluasi terhadap laporan finansial IMDFF-DR; e. melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan proyek/kegiatan yang mernanfaatkan dana IMDFF-DR; f. apabila diperlukan, dapat melaksanakan appraisal dan pemantauan di lapangan;
g. menyusun dan mengubah pernulihan pasca bencana;
Petunjuk Operasional
sesuai kebijakan
h. melaksanakan koordinasi dengan trustee) administrative agency dan implementing partners dalam pelaksanaan IMDFF-DR; 1.
menyusun kerangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek /kegiatan yang memanfaatkan dana IMDFF-DR;
J.
menyampaikan laporan portofolio dan kinerja pelaksanaan IMDFF-DR kepada Tim Fengarah.
KEEMPAT
Dalarn rnelaksanakan tugas-tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFFDR, Ketua Tim Pengarah dapat rnernbentuk Sekretariat IMDFF-DR.
KELIMA
Biaya yang diperIukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR)dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012 dan sumber pernbiayaan lainnya sesuai peraturan yang berIaku.
KEENAM: ...
-4-
KEENAM
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 januari 2012. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2012 MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
/~ Emmy Suparmiatun
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPNI KEPALABAPPENAS NOMOR KEP. 30/M.PPN/HK/02/2012 TANG GAL 29 FEBRUARI 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS KOORDINASI THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVEY
A.
B.
TIM PENGARAH Ketua
Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota
1.
Deputi Bidang Pendanaan PPN/Bappenas;
2.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Nasional Penanggulangan Bencana;
Badan
3.
Sekretaris Bappenas;
Utama
4.
Dirjen Pengelolaan
Pernbangunan,
Kementerian
Kementerian
PPN/Sekretaris
Utang, Kementerian
Keuangan.
TIM TEKNIS Ketua
Direktur Kawasan Khusus Kementerian PPNIBappenas.
dan
Anggota
1.
Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian
2.
Direktur Penilaian Kerusakan, Penanggulangan Bencana;
3.
Direktur Pendanaan Luar Kementerian PPNIBappenas;
4.
Direktur Pendanaan Luar Kementerian PPNIBappenas;
5.
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Nasional Penanggulangan Bencana;
6.
Kepala Biro Perencanaan, Organisasi Laksana, Kementerian PPN IBappenas;
7.
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8.
Direktur Penanganan Pengungsi, Penanggulangan Bencana;
9.
Kepala Biro Penanggulangan
Perencanaan, Bencana;
Daerah
Tertinggal, Keuangan;
Badan Negeri Negeri
Bilateral, Multilateral, Fisik, Badan
Badan Badan
10. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Penanggulangan Bencana.
Nasional
dan
Tata
Nasional Nasional
Badan Nasional
C. SEKRETARIAT ...
-2C.
SEKRETARIAT Ketua
Kasubdit. Kawasan PPN IBa ppenas.
Anggota
1.
Kasubdit. Kawasan Khusus Kementerian PPN/Bappenas;
2.
Kasubdit. Daerah PPN/Bappenas;
3.
Ir. Hermani PPNIBappenas;
4.
Drs. Sutiman, M.Si, Kementerian
5.
Ir. Togu Pardede, MIDS, Kementerian
6.
Diah Lenggogeni, PPN/Bappenas;
7.
Andri Narti R. Mardiah, PPNIBappenas;
8.
Rayi Paramita, SP, Kementerian
9.
Arumningsih PPNIBappenas;
Rawan
Beneana, dan
Tertinggal,
Wahab,
ST,
Perbatasan, Kementerian
M.Se,
Kementerian
PPN/Bappenas; PPN/Bappenas;
M.Se,
Kementerian
ST, M.Bus,
Kementerian
Sudjatma,
10. Kasubdit. Multilateral
Kementerian
PPN/Bappenas; S.Si,
IV, Kementerian
11. Kasubdit. Inventarisasi Kerusakan, Penanggulangan Beneana; 12. Ade Kuswoyo, S.Si, Kementerian
Kementerian PPN/Bappenas; Badan
PPN/Bappenas;
13. Kepala Bagian Kerjasama InternasionaI, Nasional Penanggulan Beneana.
MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparmiatun
Nasional
Badan
