Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEl\1BANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR : PER. 00S/M.PPN/06/2006 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGAJUAN USULAN SERTA PENILAIAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAN/ ATAU HIBAH LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka mengakselerasi proses perencanaan dan pengajuan usulan serta penilaian kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri, dan meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pcmbangunan Nasional Nomor : PER.005/M.PPN/OG/Z006 tentang Tata Cara Perencanaan clan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor: PER.OOS/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri;
Mengingat: ...
-2 -
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Pinjaman Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri;
9.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
10.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
Nomor
54
Tahun
2005
tentang
tentang
11. Peraturan ...
-3 -
11.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
MEMUTIJSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR : PER. 005/M.PPN/06/2006 TENTANG TATA CARA PERENCANAANDAN PENGAJUAN USULAN SERTAPENILAlAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DANI ATAU HIBAH LUAR NEGERI. PasalI Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor: PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri, sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, keseluruhannya berbunyi :
sehingga
"Pasa16
2.
(1)
RKPLN memuat indikasi kebutuhan pinjaman luar negeri dan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri dalam jangka menengah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pernbangunan dalam RPJM.
(2)
RKPLNdisusun setelah RPJM ditetapkan.
(3)
RKPLN berlaku sesuai dengan periode RPJM dan dapat disempurnakan setiap tahun sesuai dengan perkernbangan perekonomian nasional."
Ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:
dihapus,
sehingga
"Pasa19 ...
-4 "Pasal9 (1) Menteri menyusun DRPPHLN dengan berpedoman pada DRPHLN-JMdan memerhatikan RKPLN. (2) Menteri menetapkan DRPPHLN paling Nopember setiap tahun.
lambat
bulan
(3) DRPPHLN berisi rencana kegiatan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yang layak dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri yang tercantum dalam DRPHLN-JM dan telah memiliki indikasi sumber pendanaan pinjaman dan/hibah luar negeri. (4) Dihapus."
3.
Menambah 1 (satu) huruf baru pada Pasal 14 ayat (2), yaitu huruf c, dan menyisipkan 1 (satu) ayat baru di antara ayat (6) dan ayat (7) menjadi ayat (6A), sehingga keseluruhannya berbunyi: "Pasal 14 (1)
dari Kementerian Usulan kegiatan yang berasal kegiatan dalam rangka Negara/Lembaga berupa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga tersebut.
(2)
Kementerian Negara/Lembaga kegiatan untuk:
(3)
dapat
mengusulkan
a.
Pemerintah Daerah, berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan diterushibahkan;
b.
BUMN, berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan dijadikan penerushibahan atau penyertaan modal negara;
c.
Kementerian Negara/Lembaga, berupa usulan kegiatan payung untuk menampung kegiatankegiatan hibah yang akan diterima dan/ atau dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, Kementerian Negara/Lembaga lainnya dan/ atau Pemerintah Daerah.
Kementerian Negara/Lembaga dapat menginisiasi kegiatan untuk Pemerintah Daerah, berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan diteruspinjamkan, yang
selanjutnya ...
-5-
selanjutnya akan diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (4) Kriteria untuk usulan kegiatan pada ayat (1) meliputi :
(5)
(6)
sebagaimana
dimaksud
a.
kriteria umum sebagaimana 13;dan
b.
kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lernbaga.
Kriteria untuk usulan kegiatan pada ayat (2) huruf a meliputi :
dimaksud dalam Pasal
sebagaimana
a.
kriteria umum sebagaimana 13;dan
b.
kriteria khusus yang mencakup :
dimaksud
dimaksud dalam Pasal
1)
kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah, dengan prioritas untuk Pemerintah Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah;
2)
kegiatan memberi manfaat Iangsung bagi masyarakat suatu pemerintah daerah dan/atau masyarakat pada pemerintah daerah lain;
3)
untuk kegiatan yang hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah penerima penerushibahan, Pemerintah Daerah harus ikut rnenanggung sebagian biaya pelaksanaan kegiatan;
4)
kegiatan pendukung Pemerintah Daerah;
5)
kegiatan dalam bidang tugas Negara/Lernbaga pengusul.
Kriteria untuk usulan kegiatan pada ayat (2) huruf b meliputi :
merupakan
Kementerian
sebagaimana
a.
kriteria umum sebagaimana 13;dan
b.
kriteria khusus yang mencakup : 1)
kewajiban
dimaksud
dimaksud dalam Pasal
kegiatan digunakan untuk meningkatkan pelayanan
memperluas dan yang disediakan
BUMN;
2) BUMN ...
-6-
2)
BUMN tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai sasaran program, yang dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN;
3)
kegiatan dalam bidang tugas Negara/Lembaga pengusul,
Kementerian
(6A) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (7)
4.
Kriteria untuk usulan kegiatan pada ayat (3) meliputi :
sebagaimana
a.
kriteria umum sebagaimana 13;dan
b.
kriteria khusus yang mencakup :
dimaksud
dimaksud dalam Pasal
1)
kegiatan investasi untuk prasarana dan/ atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemerintah Daerah yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/ atau sarana tersebut;
2)
kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah;
3)
kegiatan memberikan manfaat langsung pelayanan masyarakat daerah setempat;
4)
Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman;
5)
kegiatan dilaksanakan pemerintah daerah; dan
6)
kegiatan dalam bidang tugas Negara/Lembaga pengusul."
oleh
lebih
dari
bagi
satu
Kementerian
Ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) diubah, dan menyisipkan 1 (satu) ayat baru di antara ayat (2) dan ayat (3) menjadi ayat (2A), sehingga keseluruhannya berbunyi : "Pasal 17 (1)
Persyaratan umum usulan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Proyek dan Hibah mencakup : a.
Daftar Isian Pengusulan Kegiatan; b. Kerangka ...
-7 -
(2)
b.
Kerangka Acuan Kerja;
c.
Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan.
Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi : a.
persyaratan
umum sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1);
b.
persyaratan khusus mencakup : 1)
Surat persetujuan Pemerintah Daerah calon penerima penerushibahan, untuk usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a;
2)
Surat persetujuan Direksi BUMN dan surat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN, untuk usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
(2A) Untuk usulan kegiatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c memenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat (1). (3)
(4)
(5)
Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi : a.
persyaratan (1); dan
urnum sebagaimana
b.
surat persetujuan
dimaksud pada ayat
DPRD yang bersangkutan.
Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 16 meliputi : a.
persyaratan (1); dan
umum sebagairnana
b.
surat persetujuan Menteri yang bertanggung bidang pembinaan BUMN.
dimaksud
dimaksud pada ayat jawab di
Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ditentukan lebih lanjut oleh Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Fembangunan Nasional."
5. Menyisipkan ...
-8-
5.
Menyisipkan 2 (dua) ayat baru pada Pasal 30 di antara ayat (l) dan ayat (2) menjadi ayat (lA) dan ayat (Ifl), sehingga keseluruhannya berbunyi : "Pasal30 (l)
Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan penilaian atas kinerja kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negcri yang sedang berjalan pada instansi pengusul danl atau pelaksana, Menteri meneantumkan kegiatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan ke dalam DRPPHLN. (lA) Dalam rangka penyusunan DRPPHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan kesiapan reneana kegiatan, Menteri dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ealon PPLN/PHLN serta dapat menyampaikan reneana kegiatan potensial untuk dibiayai Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri kepada calon PPLN/PHLN. (lB) Menteri dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan ealon PPLN/PHLN melibatkan Menteri Keuangan dan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lernbaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN terkait lainnya. (2)
(3)
(4)
(5) 6.
Menteri menyampaikan DRPPHLN kepada Menteri Keuangan, Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN yang usulan kegiatannya tereantum dalam DRPPHLN, dan ealon PPHLN. Berdasarkan kegiatan yang tereantum DRPPHLN, Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN, melakukan penyempurnaan persiapan pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Daerah/BUMN yang mempunyai reneana kegiatan yang tereantum dalam DRPPHLN harus melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk penyusunan rancangan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan/ atau Naskah Perjanjian Penerushibahan Luar Negcri untuk kegiatan tersebut. DRPPHLN diinformasikan kepada masyarakat."
Ketentuan pada Pasal 41 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan menghapus ayat (3), sehingga keseluruhannya berbunyi :
"Pasal41
...
-9 -
"Pasa141 (1) Menteri dapat melakukan langkah-Iangkah percepatan pelaksanaan untuk kegiatan yang lambat pelaksanaannya dan/ atau rendah penyerapan dananya. (2) Untuk kegiatan yang lambat pelaksanaannya dan/ atau rendah penyerapan dananya sehingga diperkirakan akan mengakibatkan penyimpangan dari rencana pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam NPPLN/NPHLN, Menteri bersama dengan Menteri/Pimpinan Lernbaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan dan instansi terkait lainnya melakukan penilaian dan mengusulkan langkah -Iangkah penyelesaian. (3) Dihapus. (4) Berdasarkan hasil penilaian dan usulan langkah-Iangkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau hasil penilaian atas kegiatan yang lambat penyelesaiannya atau rendah penyerapan dananya, Menteri menyampaikan kepada Menteri Keuangan usulan berupa:
7.
a.
perubahan sasaran kegiatan dari tercantum dalam NPPLN/NPHLN;
sasaran
b.
pengurangan alokasi dana pinjaman/hibah dari alokasi dana yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN; dan
c.
pembatalan sebagian atau seluruh tercantum dalam NPPLN/NPHLN."
kegiatan
yang
yang
Ketentuan pada Pasal 46 ayat (2) dihapus, dan menambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (3), sehingga keseluruhannya berbunyi: "Pasal46 Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini : (1) Semua peraturan mengenai Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri yang setara dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku. (2) Dihapus. (3) DRPHLN-JM...
- 10 (3)
DRPHLN-JM Tahun 2006- 2009 masih tetap berlaku sampai dengan tersusunnya DRPHLN-JM yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri ini."
PasalII Peraturan Menteri ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2010
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd
ARMIDA S. ALIS]AHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Del!!~;i
