Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBA~GUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGLlNAN NASIONAL NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/02i2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI Sl'RATEGIS RENCANA AKSI MEMPERTAHANKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 201l MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGT.JNANNASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang
a.
bahwa dalam rangka memperbaiki proses manajernen pengelolaan keuangan agar penyajian laporan keuangan dapat menjadi wujud tanggung jawab dan akuntabilitas atas anggar9.n sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dapat dipertahankan, perlu dilakukan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan
Keuangan;
Mengingat
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mernbcntuk Tim Koordinasi Strategic Rencana Aksi Mernpertahankan Opini Laporan Keuangan Kernenreria-t Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasionai Tahun Anggaran 2012;
c.
bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan mernenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kernentcrian Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Tahun Anggaran 2012;
1. Undang-Undang Belanja Negara Indonesia Tahun Indonesia Nornor
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Tahun Anggaran 2O't ~ (Lernbaran Negara Republik 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 5254):
Z. Peraturan Pernerintah Intern Pernerintah;
Nemer 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian
3. Keputusan ...
-2 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 4.
Peraturan Presiden Nomor Pernbangunan Nasional;
82 Tahun
2007
tentang
Badan
Perencanaan
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011; 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS RENCANA AKSI MEMPERTAHANKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2012.
PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Tahun Anggaran 2012, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Tim Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan terdiri Penanggung jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
KETIGA
Tim Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
atas Tim Pengarah,
KEEMPAT: ...
-3KEEMPAT
Tim Pengarah bertugas memberi arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan.
KELIMA
Penanggung
bertugas
Jawab
mernbimbing, dan memantau permasalahan KEENAM
kegiatan.
Tim Pelaksana bertugas : a. b.
c.
KETUJUH
memberikan arahan kebijakan, rnengawasi, kemajuan dan memberi saran pemecahan atas
menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan; melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengernbangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan; menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan melaporkannya kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
Tenaga Pendukung a.
membantu
b.
melaksanakan
bertugas
:
pelaksanan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan rnengolah bahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; clan tugas-tugas
lain yang ditugaskan
dan
oleh Tim Pelaksana.
KEDELAPAN
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KESEMBILAN
Keputusan ini berlaku 2 Januari 2012.
sejak tanggal ditetapkan
dan berlaku
surut sejak tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
-/~
Emmy Suparmiatun
2012
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/ KEPALABAPPENAS NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/02/2012 TANG GAL 29 FEBRUARI 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS RENCANA AKSI MEMPERTAHANKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2012 A.
Tim Pengarah Ketua
Anggota
B. Penanggung jawab
Menteri Negara Perencanaan NasionaliKepala Badan Perencanaan Nasional.
Pernbangunan Pernbangunan
1.
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionallSekretaris Utama Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
2.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pernbangunan.
Inspektur Utama, Bappenas.
C. Tim Pelaksana Ketua
Kepala Biro Umum, Kementerian
Wakil Ketua
Inspektur Bidang Administrasi
Anggota
1.
2.
3. 4. 5.
PPN/Bappenas.
Umum, Bappenas.
Kepala Sub Direktorat Pengawasan Investasi, Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi, Kedeputian Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pernbangunan; Kepala Sub Direktorat Birnbingan Akuntasi Instansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; Kepala Bagian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas; 6. Ivan ...
-2 6. Ivan Santoso, Ak, M.Ak; 7. Dian Ruswandiana, SE; 8. Siswandi, SE; 9. Sri Suharto, SE; 10. Melyastarda, SE; 11. Aryo Wicaksono, SE; 12. Desika Kuswarini, SE, M. Ak; 13. Rudi Aditya Pratomo, SE; 14. Luthfia Osi Dewina, SE. C. TENAGA PENDUKUNG
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Faisal Dahlan, S.Kom; Dani Mustari Priandi, A.Md; Vina Vitriana, A.Md; Muhammad Arif Rachmansyah; Rudi; Muhamad.
MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukurn,
Emmy Suparmiatun
