Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALlNAN KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANA..<\NPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGISPERENCANAAN PEMBANGUNAN BlDANG POLITIK DAN KOMUNlKASI TAHUN 2012 MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa dalam rangka rnernbahas dan rnendiskusikan secara kornprehensif mengenai isu, kebijakan dan program-program di bidang politik diul komunika ..,i dengan sasaran utama pada tersusunnya rencana pembangunan bidang politik dan kornunikasi yang terpadu, sinergi dan berkcsinarnbungan antar instansi, daerah, dan unit di Bappenas, perlu dilakukan Koordinasi Strategis Perencanaan Pernbangunan di Bidang Politik dan Kornunikasi Tahun 2012;
b.
bahwa untuk melakukan kegiatan Koordinasi Strategis Perencanaan Pernbangunan di Bidang Politik dan Kornunikasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Pernbangunan Bidang Politik dan Kornunikasi Tahun 2012;
c.
banwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan nuruf b, peril) memberituk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Pernbangunan Bidang Foiitik dan Kornunikasi Tahun 2012;
e.
bahwa pejabat dan pegawal yang narnanya tercanturn dalarn Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan rnernenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Pernbangunan Bidang Politik dan Kornunikasi Tahun 20! 2;
1.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Eelanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 113, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan
.,.
-2 2.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun Perencanaan Pernbangunan Nasional;
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5.
Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
6.
Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
2007
tentang
Badan
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK DAN KOMUNIKASI TAHUN 2012.
PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Pernbangunan Bidang Politik dan Komunikasi Tahun 2012, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagairnana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Tim Koordinasi Strategis terdiri Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
atas Tim Pengarah,
Tim Teknis/Tim
KETIGA: ...
-3 KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Tim Pengarah bertugas : a.
menentukan kebijakan pelaksanaan rnendukung demokrasi di Indonesia;
hibah
b.
menentukan perencanaan
c.
melakukan setahun;
d.
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis kepada Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional (Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas) melalui Ketua Tim Pengarah.
kebijakan yang terkait dengan bidang Politik dan Komunikasi. pertemuan
berkala
luar
negen
penyusunan
paling sedikit
untuk
dokumen
1 (satu) kali dalam
Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas : a.
melakukan koordinasi dalam penyusunan prograrri/kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi, termasuk RKP 2013; pertemuan dengan mitra pemerintah daerah serta narasumber sebagai masukan untuk pelaksanaan RPJMN 2010-2014; Rencana Kerja Hibah Luar Negeri; pertemuan dengan stakeholders dan diskusi dengan narasumber lainnya; diseminasi rencana dan hasil- hasil pernbangunan Bidang Politik dan Komunikasi; serta mendapatkan masukan dari K/L mitra kerja dan pernangku kepentingan lainnya untuk peningkatan kinerja prograru/kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi;
b.
menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
c.
melakukan pencarian, pengurnpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber di Bidang Politik dan Komunikasi, dalam rangka Koordinasi Strategis Perencanaan Pernbangunan di Bidang Politik dan Komunikasi Tahun 2012;
d.
melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
e.
menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam rencana prograrrt/kegiatan pernbangunan Bidang Politik dan Komunikasi;
f.
melakukan Koordinasi Strategis Perencanaan Bidang Politik dan Komunikasi Tahun 2012;
g.
menyampaikan
Pernbangunan
di
hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah;
Tim Pendukung bertugas : a.
membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam menyiapkan rnengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
b.
melaksanakan
dan
tugas-tugas kesekretariatan.
KEENAM: ...
-4 KEENAM
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KETUJUH
Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal Z januari 2012.
ditetapkan
dan berlaku
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret
tugas Tim dan Belanja
surut sejak
2012
MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
I~ Emmy Suparmiatun
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! NEGARA KEPALABAPPENAS NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2012 TANGGAL 1 MARET 2012
PPN I
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGISPERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK DAN KOMUNIKASI TAHUN 2012
A.
B.
PENGARAH Ketua
Wakil Menteri Negara PPN/Kepala
Anggota Tim Pengarah
1.
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
2.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3.
Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4.
Deputi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Operasi, Kepolisian Republik Indonesia;
5.
Direktur ]enderal Multilateral, Luar Negeri;
6.
Direktur jenderal Anggaran, Keuangan;
7.
Direktur jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
8.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU);
9.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
10.
Sekretaris jenderal, Komisi Pemilihan Umum.
TIM TEKNIS/PELAKSANA Ketua Anggota
Bappenas.
Kementerian Kementerian
Direktur Politik dan Komunikasi. 1. Kepala Biro Kerjasama Teknis Sekretariat Negara; 2.
dan
Luar
Negeri,
Asisten Deputi 4/1 Urusan Koordinasi Pemantapan Politik, Kementerian Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan;
3. Direktur
...
-2 3.
Direktur Fasilitasi Politik Kementerian Dalam Negeri;
4.
Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat ]enderal, Kementerian Dalam Negeri;
5.
Direktur Pinjaman dan Kementerian Keuangan;
6.
Kepala Bagian Dukungan Administrasi Operasi, Biro Pembinaan Operasi, Deputi Kapolri Bidang Operasi, Kepolisian Republik Indonesia;
7.
Direktur Fendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
8.
Direktur Pendanaan Luar Kementerian PPN/Bappenas;
9.
Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Kabag. Perencanaan, Kesbangpol;
Dalam
Hibah
Negeri,
Luar
Negeri
Negeri,
Bilateral,
Sekretaris
Ditjen
I I. Kabag, Data, Biro Data, Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Polhukarn; 12. Kabag. Perencanaan Bawaslu;
dan Anggaran,
Sekretariat
13. Kabag. Kelernbagaan, Biro Perencanaan Organisasi, Kementerian Luar Negeri;
dan
14. Kabag. Data dan informasi, Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum; 15. Drs. Otho Hernowo Hadi, MA; 16. Dewi Sri Sotijaningsih,
SE, M.Si
17. Agustin Arry Vanna, SS, MA; 18. Drs. Indrajaya, M.Sc; 19. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS; 20. Cerdikwan,
SIP, MPP;
21. Dyah Widiastuti,
SIP;
22. Astri Kusuma Mayasari, SIP; 23. Fauziah Amir, S.Sos; 24. Nourma Nusanti, S.lkom. C. TENAGA ...
-3 C.
TENAGA PENDUKUNG
1.
Bekti Subekti, SS;
Z.
Rubiyanto;
3.
Iwan Setiawan;
4.
Astuti Budiati;
5.
Achmad Safari, S.Sos,MAP.
MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
/~, Emmy Suparmiatun
