Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTUSANMENTER! NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.16A/M.PPN/HK/0 1/2012 TENTANG PEMBENTUKANTIM KOORDINASI STRATEGISPEMANTAUAN PELAKSANAANRENCANA AKSJDAERAH (RAD) PERCEPATANPENCAPAJANMDGs MENTER! NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL, Menirnbang
a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pencapaian MDGs telah disusun Roadmap Pencapaian MDGs, yang perlu diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnembentuk Tim Koordinasi Strategis Pernantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (R:\D) Percepatan Pencapaian MDGs; c. bahwa pejabat dan pegawai ya.llZ narnanya tercantum dalarn Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk rnelaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;
Mengingat
1. Undang-Undang Nornor 22 Tahun Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lernbaran Negara Republik
2011 tentang Anggaran Tahun Anggaran 2012 Tahun 2011 Nomor 113, Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Ta!1Ul12002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4212) sebagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 53 Tahun 2010; 3. Peraturan Presiden Nornor 82 Tahun Perencanaan Pernbangunan Nasicnal:
2007
tentang
Badan
4. Peraturan ...
-2 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Fembangunan NasionaliKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionaliBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Fernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Fembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Fembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKANTIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATANPENCAPAIANMDGs.
PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs, untuk selanjutnya disebut Tim RAD MDGs, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Tim RAD MDGs terdiri Tenaga Pendukung,
KETIGA
Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, rnengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan,
KEEMPAT
Tim Pelaksana bertugas : a.
atas Tim Fengarah,
Tim Pelaksana
dan
membuat jadwal dan rencana kegiatan;
b. melakukan
...
-3 b.
c.
melakukan
pertemuan-pertemuan
persiapan pemantauan
pelaksanaan kegiatan koordinasi pelaksanaan RAD percepatan pencapaian
dalam
rangka strategis MDGs;
melakukan perternuan-pertemuan koordinasi dalarn rangka pembahasan isu-isu strategis pemantauan pelaksanaan RAD percepatan
KELIMA
koordinasi
pencapaian MDGs;
d.
melakukan pemantauan, termasuk kunjungan lapangan, dalam rangka evaluasi dan pendukungan pelaksanaan RAD percepatan pencapaian MDGs; dan
e.
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tenaga Pendukung bertugas : a.
membantu pelaksanaan tugas Tim pengurnpulan data dan informasi; dan
Pelaksana
b.
melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
dalam
KEENAM
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim RAD MDGs dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KETUJUH
Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2012.
sejak tanggal ditetapkan
dan berlaku surut
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2012 MENTER! NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
«~,
Emmy Suparmiatun
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPNI KEPALABAPPENAS NOMOR KEP.16AIM.PPN/HK/Ol/2012 TANGGAL 31 JANUARI 2012 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGISPEMANTAUAN PELAKSANAANRENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATANPENCAPAIANMDGs
A.
PENANGGUNG JAW AB
B.
TIM PENGARAH Ketua Sekretaris Anggota
Menteri Negara PPNIKepala Bappenas.
Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala Bappenas. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas. 1. Sekretaris Kementerian PPNISestama Bappenas; 2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas; 3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas; 4. Deputi Bidang Pendanaan Pernbangunan, Kementerian PPNIBappenas; 5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPNIBappenas; 6. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPNIBappenas; 7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPNIBappenas; 8. Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPNIBappenas; 9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pernbangunan, Kementerian PPN/Bappenas; 10. Inspektur Utama Bappenas; 11. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat; 12. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS; 13. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 14. Sekretaris Utama BKKBN;
15. Direktur ...
-z15.
C.
TIM PELAKSANA Ketua Sekretaris
a. Pokja I Fenangulangan Ketua Sekretaris Anggota
Tenaga Pendukung
Oirektur jenderal Bina Gizi, kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
Oirektur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas. Oirektur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas. Kemiskinan Oirektur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas. Kasubdit Pemetaan Penduduk Miskin, Kementerian PPN/Bappenas. 1. Oirektur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas; Z. Oirektur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas; 3. Oirektur Otonomi Oaerah, Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Kementerian PPN/Bappenas; 5. Kasubdit Evaluasi Kinerja Pernbangunan Kesra, Kementerian PPN/Bappenas; 6. Kasubdit Kualitas Tenaga Kerja, Kementerian PPN/Bappenas; 7. Kasubdit Alokasi Pendanaan Pernbangunan Oaerah, Kementerian PPN/Bappenas; 8. Kasubdit Fendukung Pasar Kerja, Kementerian PPN/Bappenas; 9. Kasubdit Bantuan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas; 10. Ora. Esti Nurhayati, MM; 11. Ora. Sri Rahayu, M.Ed; 1Z. Ors. I Gde Sugihamretha, MPM; 13. Oani Ramadan, S.Si, MHR; 14. Benny Azwir, ST, MM; 15. Oesy Anisya Farmaciawati, S.Si, MORMSc; 16. Oini Maghfirra, SP. 1. Z. 3. 4.
Marliana Malik, S.Sos; Novi Nurasih, Amd; Sarwoto; Sulaeman.
b. Pokja ...
- 3 -
b. Pokja II Pendidikan dan Gender Ketua Sekretaris Anggota
Tenaga Pendukung
Direktur Agarna dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas. Tatang Muttaqin, S.Sos, M.Ed. 1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/ Bappenas; 3. Drs. Mohammad Sjuhdi Rasjid; 4. Ir. Destri Handayani, ME; 5. Vivi Andriani, ST, M.Se; 6. Fithriyah, SE, M.Se, Ph.D; 7. Setyo Hari Priyono, S.lP; 8. Suprapto Budinugroho, ST, M.Eng; 9. Endang Sulastri, S.Sos; 10. Aini Harisani, SE; 11. Kalihputro Faehriansyah, ST. l.
2. 3. 4.
Dimas Suryo Sudarso, S.Mn; Erna Rosita; Saniman; Samta.
e. Pokja III Kesehatan dan Gizi Masyarakat Ketua Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas. Sekretaris Sularsono, SP, ME. 1. Direktur Pangan dan Pertanian, Anggota Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Biro Pereneanaan, Orzanisasi 2. dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Alokasi Pendanaan 3. Pernbangunan, Kementerian PPN/Bappenas; 4. 11'. Yosi Diani Tresna, MPM; 5. Dr. Ir. Anwar Sunari, MP; 6. Ir. Ani Pudyastuti, MA; 7. Ahmad Taufik, S.Kom, M.AP; 8. Didik Darmanto, S.Sos, MPA; 9. Dewi Amalia Solikha, SKM; 10. Ardhiantie, SKM; 11. Qurrota 'Ayun, S.Sos; 12. Sidayu Ariteja, SE. Tenaga ...
-4 -
Tenaga Pendukung
1. 2. 3.
Mahendra Arfan Azhar, S.Sos; Eko Budi Utomo; Nurlaily Aprilianti.
c. Pokja IV Kelestarian dan Lingkungan Hidup Ketua Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas. Sekretaris Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas. Anggota
1. 2. 3. 4.
5. 6.
7.
8. 9. 10.
11. 12. 13.
14. 15. 16.
Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Energi dan Sumber Daya, Mineral, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pernbangunan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas; Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Kementerian PPN/Bappenas; Kasubdit Laut, Pesisir dan Fulau-pulau Kecil, Kementerian PPN/Bappenas; Kasubdit Konservasi dan jasa Lingkungan Hutan, Kementerian PPN/Bappenas; Kasubdit Air Baku, lrigasi dan Rawa, Kementerian PPN/Bappenas; Kasubdit Analisa dan Formulasi Kebijakan, Kementerian PPN/Bappenas; Kasubdit Kelembagaan dan Informasi Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas; Kasubdit Persampahan dan Drainase, Kementerian PPN/Bappenas; Aris Subiyono, S.H; Erick Armundito, ST, MT.
Tenaga ...
-5 Tenaga Pendukung
1. 2. 3.
Hendriyanto; Salamun; Yadi.
MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparmiatun
