Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONALI
NASIONAL
NOMOR KEP.Z5/M.PPN/HK/OZ/ZOIZ TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DALAM PROSES PENYUSUNAN
PROVINSI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Menimbang
NASIONALi NASIONAL,
: a. bahwa dalam rangka memperkuat sinergi perencanaan pernbangunan pusat dan daerah, perlu adanya pendampingan dari Keruenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional (Kernenterian PPN/Bappenas) kepada Provinsi dalam proses penyusunan perencanaan pernbangunan; b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu membentuk Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pernbangunan; c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap rnampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan rnelaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pendarnping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pernbangunan; Mengingat
1. Undang-Undang (Lembaran
Nomor 17 Tahun Z003 tentang
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
Keuangan Negara Z003
Nornor
47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Z86); Z. Undang-Undang Nomor Z5 Tahun Z004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang ...
-2 3. Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2011
Nomor
113, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5254); 4. Keputusan
Presiden
Nomor
42 Tahun
2002
tentang
Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2002
Republik Indonesia
Nomor
Nomor 4212)
73, Tambahan sebagaimana
Lembaran
Negara
telah beberapa
kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional; 6. Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten tang Pembentukan
dan
Organisasi dan Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pernbangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Badan
Perencanaan
PER.004/M.PPN/09/2007
Anggaran
dan
Biaya
Pernbangunan
Pernbangunan tentang Pedoman (RAB) Kegiatan
Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan
di
Rencana
NasionallKepala
Nasional Penyusunan Kementerian
Nomor Rencana Negara
Perencanaan Pernbangunan
Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Badan
Perencanaan
005/M.PPN/10/2007
Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional;
Pembangunan
Pernbangunan Nasional
NasionallKepala Nomor
PER.
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN
MENTER!
NASIONAL/KEPALA
NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PEMBENTUKANTIM PENDAMPING PROVINSI DALAM PROSES PENYUSUNANPERENCANAANPEMBANGUNAN.
PERTAMA: ...
-3-
PERTAMA
Membentuk
Tim
Perencanaan
Pernbangunan,
Provinsi, dengan
Pendamping
Provinsi
dalam
untuk selanjutnya
susunan
keanggotaan
Proses
Penyusunan
disebut Tim Fendamping
sebagairnana
tercantum
dalam
Lampiran Keputusan ini. KEDUA
Tim Fendamping Provinsi terdiri atas: a. Pengarah; b. Tim Pelaksana: 1) Penanggung jawab; 2) Koordinator Pendamping Provinsi; 3) Wakil Koordinator Pendamping Provinsi; 4) Sekretaris; 5) Para Pendamping Provinsi. dan c. Tim Sekretariat.
KETIGA
Tim Pendarnping Provinsi bertugas: a. memfasilitasi sinergi perencanaan penyusunan Rencana Pernbangunan Daerah;
Kerja
pusat
dan daerah
Pemerintah
dan
b. memfasilitasi penyiapan dan merekomendasikan yang akan dibahas (Musrenbang); dan c. rnengawal hingga
di
keseluruhan
pen eta pan
Musyawarah
Strategis
proses
Rencana
Kerja
Isu Strategis Provinsi
Perencanaan
proses sejak tahap
Isu
dalam
Provinsi
Fernbangunan
penyiapan, dalam
pembahasan,
Rencana
Kerja
Pemerintah. KEEMPAT
Fengarah
bertugas
memberikan
arahan
kebijakan,
memberi saran pemecahan atas permasalahan memantau
membimbing,
dan
pelaksanaan pendampingan.
KELIMA
Penanggung Jawab bertugas pelaksanaan pendampingan.
dan
rnengendalikan
KEENAM
Koordinator Pendarnping Provinsi bertugas : a. rnengkoordinasikan seluruh kegiatan para Pendarnping
seluruh
Provinsi baik
aspek substansi maupun aspek administrasi;
b. menyiapkan ...
-4 -
b. menyiapkan bahan pertemuan sesuai dengan topik dan jadwal yang ditentukan oleh Pengarah; dan c. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan laporan seluruh Penanggung Jawab Provinsi. KETUJUH
Wakil Koordinator Pendamping Provinsi bertugas membantu Koordinator Fendamping Provinsi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM.
KEDELAPAN
Sekretaris, dibantu Tim Sekretariat, bertugas memfasilitasi pelaksanaan pendampingan, menyiapkan dan rnengkoordinasikan penyelenggaraan rapat, menyiapkan saran a dan prasarana
pendukung,
dan tugas-tugas
kesekretariatan lainnya. KESEMBlLAN Pendarnping bertugas: a. memantau masukan dari pemerintah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya pada Temu Konsultasi Triwulan I Kementerian PPN/Bappenas dengan Bappeda Provinsi; b. memantau indikasi kegiatan Kementerian/Lernbaga untuk provinsi yang menjadi tanggung jawabnya; c. rnengikuti Musrenbang
provinsi dan mempelajari serta memberikan
rekomendasi Isu Strategis Provinsi hasil dari Musrenbang provinsi; d. mempelajari persandingan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) Provinsi yang juga memuat Isu Strategis Provinsi dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga(Renja K/L) yang disiapkan oleh Koordinator Pendamping Provinsi; e. memastikan
usulan
strategis
provinsi
hasil
sinkronisasi
Usulan
Pendanaan Pemerintah Daerah dan Renja K/L yang direkomendasikan, dibahas dalam pra Musrenbang Nasional; f. rnengawal
proses
pembahasan
Isu Strategis
Provinsi dalam
pra
Musrenbangnas untuk provinsi yang menjadi tanggung jawabnya; g. melaporkan hasil pembahasan pra Musrenbang Nasional untuk provinsi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Koordinator Pendarnping Provinsi; h. mengikuti Musrenbang Nasional dan melaporkan apabila ada arahanarahan khusus terkait provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
i. melaporkan ...
-51.
melaporkan
pelaksanaan
Koordinator
Pendamping
hasil Provinsi
Musrenbang terutama
Nasional Berita
kepada
Acara
hasil
kesepakatan terkait provinsi yang menjadi tanggung jawabnya; J. mengikuti final
pasca Musrenbang
an tara
Kementerian kesepakatan
Pemerintah PPN/Bappenas
Nasional dan melaporkan
Provinsi,
K/L,
dan
kesepakatan
Direktorat
Sektoral
yang tertuang dalam Berita Acara hasil
pasca Musrenbang
Nasional serta melaporkannya
kepada
Koordinator Pendamping Provinsi; dan k. melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah dan/ atau
Penanggung Jawab. KESEPULUH
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pendarnping Provinsi dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KESEBELAS
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2012 MENTER!NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALi KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukurn,
hk;'1 rr Emmy Suparmiatun
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSANMENTERINEGARAPPNI KEPALABAPPENAS NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2012 TANGGAL 29 FEBRUARI2012
SUSUNANKEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGPROVINSI DALAM PROSESPENYUSUNANPERENCANAANPEMBANGUNAN A.
PENGARAH Ketua
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
Wakil
Wakil Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
Anggota
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; 2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; 3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Kearnanan; 4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah; 5. Deputi Bidang Ekonorni; 6. Deputi Bidang Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup; 7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; 8. Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan Otonomi Daerah;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pernbangunan; 10. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pernbangunan; 11. Inspektur Utama. B.
TIM PELAKSANA Penanggung Jawab
1. Deputi Bidang Pengernbangan
Regional dan Otonomi
Daerah; 2. Deputi Bidang Pendanaan Pernbangunan. Koordinator
Direktur Pengernbangan Wilayah.
Pendamping Wakil ...
-2 Wakil Koordinator
1. Direktur
Alokasi Fendanaan
Pendamping
2.
Tata Ruang dan Pertanahan.
Sekretaris
Kepala Biro Pereneanaan,
Pendamping
1. NAD
Dr. Dadang
2.
Ora. Rahma Iryanti, MT;
Direktur
Sumut
Fembangunan;
dan Tata Laksana.
Organisasi
Solihin, SE, MA;
3. Sumbar
Ir. Nugroho
4.
Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc;
Bengkulu
Tri Utomo, MRP;
5. Riau
Dr. Ir. Budhi Santoso, MA;
6.
Ir. Montty Girianna,
Kepri
M.Se, MCP, Ph.D;
7. Jambi
Ir. Jadhie judodiniar Ardajat, M.Si;
8.
Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP;
Sumsel
9. Lampung
Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si;
10. Babel
Arif Christiono,
11. DKI Jakarta
Dr. Ir. Yahya Raehmana
12.Jabar
Ir. M. Donny Azdan, MA, MS, Ph.D;
13. Banten
Dr. Ir. Subandi,
14.Jateng
Ir.
Rudy
SH, M.Si; Hidayat, M.Sc;
M.Se;
Soeprihadi
Prawiradinata,
MCRP, Ph.D; 15. DIY
Ora. RD Siliwanti,
MPIA;
16.Jatim
Ir. Hayu Parasati,
17. Kalbar
Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata,
18. Kalteng
Ir. Basah Hernowo,
19. Kalsel
Dr. Ir. Sri YantiJS, MPM;
20. Kaltim
Ir. Bambang
21. Bali
Amalia Adininggar
MPS; M.Sc;
MA;
Prihartono,
MSCE;
Widyasanti,
ST, M.Si,
M.Eng, Ph.D; 22.NTB
Dr. Vivi Yulaswati,
23.NTT
Dr. Sanjoyo, M.Ee;
24. SuIbar
Ir. Sidqy Lege Pangesthi
25. Sulut
Ir. Kennedy Simanjuntak,
26. Sulteng
Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D;
27. Sulsel
Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci,M.Si;
28. Sultra
Dadang Rizki Ratman, SH, MPA;
29. Gorontalo
Dr. Ir. Benedietus
30. Maluku
Dr. Hadiat, MA;
31. Mal uku Utara
Dr. Ir. Arif Haryana,
M.Se; Suyitno, MA; MA;
Benny Setiawan, M.Sc.; M.Sc; 32. Papua ...
-3-
C. TIM SEKRETARIAT
32. Papua Barat
Drs. Oktorialdi, MA, Ph 0;
33. Papua
Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si.
1. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si; 2. Khairul Rizal, ST, MPP; 3. Eka Chandra Buana, SE, MA; 4. Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si;
5. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc; 6. Agus Sutarman, SE,MAP, MIDS; 7. Eri Mulia, SE,MEPP; 8. Reghi Perdana,
SH, LLM;
9. Hendra Wahanu Prabandani, SH. MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Ihj, Emmy Suparmiatun
NASIONALi NASIONAL,
