SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG RENCANA PEMANFAATAN HIBAH TAHUN 2015-2019 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 52 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Pemanfaatan Hibah Tahun 2015-2019;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan …
-24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian Perencananan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA PEMANFAATAN HIBAH TAHUN 2015-2019.
PERTAMA
:
Menetapkan Rencana Pemanfaatan Hibah Tahun 2015-2019.
KEDUA …
-3-
KEDUA
:
Rencana Pemanfaatan Hibah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, selanjutnya disebut RPH 20152019, merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan hibah jangka menengah yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan prioritas pembangunan nasional untuk jangka waktu 2015-2019.
KETIGA
:
RPH 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT
:
RPH 2015-2019 dapat diperbaharui dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.
KELIMA
:
Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2015
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd. ANDRINOF A.CHANIAGO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparmiatun
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/03/2015 TANGGAL 8 APRIL 2015
RENCANA PEMANFAATAN HIBAH (RPH) 2015-2019
I.
Pendahuluan 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. 2. Arah pembangunan nasional tersebut tercermin dalam visi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong. Upaya untuk mencapai visi tersebut dilakukan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional: (i) keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (ii) masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (iii) politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. (iv) kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (v) bangsa yang berdaya saing. (vi) Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (vii) masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 3. Visi-misi pembangunan nasional tersebut dapat dicapai melalui kontribusi pemerintah dan swasta untuk membiayai pendanaan pembangunan nasional. Sumber-sumber pendanaan pemerintah dapat diperoleh melalui pendapatan negara, penerimaan hibah, penerbitan obligasi pemerintah, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Sumber pendanaan swasta antara lain melalui pembiayaan perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta pasar modal dan obligasi. 4. Hibah merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah dalam negeri diantaranya bersumber dari pemerintah daerah …
-2daerah, lembaga dalam negeri, perusahan asing yang berdomisili di dalam negeri, dan perorangan. Hibah luar negeri diantaranya berasal dari Negara asing, lembaga asing, lembaga multilateral, lembaga di bawah PBB, lembaga keuangan Indonesia yang berada di wilayah asing, dan perorangan. 5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, dan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, maka perlu disusun Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH). RPH memuat strategi, arah kebijakan, dan pemanfaatan hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
II. Strategi Pemanfaatan Hibah 2015-2019 6. Pemanfaatan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a.
dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehatihatian, dan tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; b. kesetaraan dalam pelaksanaan kerjasama; dan c. mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. 7. Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip permanfaatan hibah serta menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik (good governance).
III. Arah Kebijakan Pemanfaatan Hibah 2015-2019 8. Pemanfaatan hibah diarahkan untuk mendukung seluruh agenda prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 termasuk penanganan isu-isu global, yang diantaranya ditujukan untuk: a.
b.
mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam dimensi pembangunan nasional RPJMN 2015-2019, yaitu: (i) dimensi pembangunan manusia, (ii) dimensi pembangunan sektor unggulan, dan (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan; meningkatkan pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah; c. membangun …
-3c.
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; d. mendorong adanya inovasi sistem manajemen pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah; e. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (capacity building); f. mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge); g. menunjang penyediaan pelayanan dasar umum; h. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan; i. mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, dan budaya, serta kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim (climate change). 9. Hibah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama internasional melalui forum-forum multilateral, memperkuat kerjasama pembangunan bilateral, dan mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat untuk mendukung programprogram pemerintah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional. IV. Penutup 10. RPH 2015-2019 digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kegiatan hibah selama periode 2015-2019.
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd. ANDRINOF A. CHANIAGO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparmiatun
