SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NOMOR
NASIONALI
NASIONAL
2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007 TENTANG
NASIONALI
NASIONAL
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menirnbang
a. bahwa dengan adanya perubahan sistem dan kebijakan di bidang penganggaran perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan peraturan tentang penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya di Kernenterian Ferencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional; b. bahwa dalarn rangka merespon permintaan Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap p rog ram penanggulangan kemiskinan yang disampaikan dalarn Rapat Kerja pada tanggal 28 September 2010, perlu dilakukan Kegiatan
Prakarsa ...
-2 Prakarsa Strategis: Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster-J dan Klaster 2 pada tahun 2011; c. bahwa sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang besaran dananya melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Bab 11 huruf A angka 1 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPNI09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010; d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Fernbangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPNI09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Fernbangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Fembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang ...
-3 -
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Fembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturaPresiden Nomor 53 Tahun 2010; 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional; 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional; 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
MEMUTUSKAN
...
-4 -
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN
MENTERI
PERENCANAAN
NASIONAL/KEPALA
BADAN
PEMBANGUNAN KEEMPAT
PEMBANGUNAN
NASIONAL
ATAS
PERENCANAAN
TENTANG
PERATURAN
PERUBAHAN
MENTERI
NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR
PER.
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
004/M.PPN/09/2007
RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN
NASIONAL/BADAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL.
PasalI Beberapa Negara
ketentuan
dalam
Perencanaan
Lampiran
Pernbangunan
Perencanaan
Pernbangunan 004/M.PPN/09/2007 tentang
Rencana Anggaran Negara
1.
NasionallKepala Nasional Pedoman
Pernbangunan
Pernbangunan
Badan
Nomor PER. Penyusunan NasionallBadan
Nasional, diubah
Bab I huruf D, angka 1 sampai dengan sehingga
Menteri
dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian
Perencanaan
Perencanaan
Peraturan
keseluruhannya
sebagai berikut:
angka 3, diubah,
berbunyi:
"D. Definisi 1. Kajian
prakarsa
strategis
adalah
Initiatives dari Pemerintah
yang memiliki
yang kuat dengan isu dan permasalahan dan bersifat
Strategic
kajian
relevansi
yang aktual
lintas sektor, lintas lernbaga,
dan lintas
wilayah. 2. Koordinasi melaksanakan berdasarkan
strategis
adalah
tugas penugasan
kegiatan khusus
dari
dalam dan
Menteri
rangka tertentu
PPN IKepala
Bappenas
...
-5Bappenas,
melaksanakan
Undangan
yag lebih tinggi
menjalankan mernadukan ada
dalam
kesepakatan fungsi-fungsi
atau
rangka dengan
PPNIBappenas
dan
lain.
perencanaan
adalah
pelaksanaan
fungsi
serta
kerja
fungsi-fungsi
kegiatan
dalam
tugas pokok dan
penyusunan
perencanaan dan penganggaran mernadukan
dalam
dan sumber daya yang
rangka mendukung unit
Perundang-
internasional
Kementerian
Kementerian/Lernbaga 3. Koordinasi
Peraturan
dokumen
ala m siklus tahunan
dan sumber daya yang
ada di Kementerian PPN/Bappenas dan mitra kerja." 2.
Bab 11huruf A, angka 1 dan angka 2, diubah, sehingga keseluruhannya
berbunyi:
"1. Kegiatan kajianl evaluasi kebijakan perencanaan pernbangunan, selanjutnya kegiatan ini disebut kegiatan kajiari/ evaluasi, kegiatan kajian prakarsa strategis terrnasuk kegiatan penyusunan policy paper dan working paper bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kernampuan surnber daya manusia di Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan analisis kebijakan pernbangunan, sehingga kegiatan ini dikerjakan secara swakelola. Apabila diperlukan, kegiatan ini dapat dikontrakkan kepada pihak penyedia barang /jasa (pihak ketiga) sebesarbesarnya 30 % dari total biaya kegiatan. Apabila melebihi 30 % harus mendapat persetujuan Menteri dengan alasan yang sangat penting. Khusus untuk Kegiatan Prakarsa Strategis : Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster-T dan 2, pada tahun anggaran 2011, pekerjaan yang dapat dikontrakkan kepada pihak penyedia barang /jasa (pihak ketiga) dapat lebih dari 30% dari total biaya kegiatan." 2. Struktur ...
-6 2. Struktur keanggotaan terdiri
dari
Penyusun
tim kegiatan kajianl evaluasi
Penanggung
Jawab
Kegiatan,
Rekomendasi Kebijakan
(TPRK), Tenaga
Pendukung, dan apabila diperlukan oleh
Focus Group
Discussion
Tim
dapat dibantu
(FGO) dan
nara
sumber. Keanggotaan Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGO, dan Tim Peridukung adalah merupakan pegawai
negeri
PPN/Bappenas. dapat
sipil dan
Staf Khusus
Keanggotaan
ditetapkan
tim
berdasarkan
Presiden/Menteri/Eselon
Menteri
kajian/evaluasi surat
I1Kuasa
keputusan Pengguna
Anggaran, " 3.
Di antara Bab 11 huruf A, angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 angka, yaitu angka 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: "3A. Ketentuan pembentukan tim kajiarr/ evaluasi adalah sebagai berikut: a. mernpunyai terukur;
keluaran
(output)
kegiatan jelas
dan
b. bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan satuan kerja atau organisasi lain; c. bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari; e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien." 4.
Bab III huruf A, angka keseluruhannya berbunyi: "Struktur pernantauan,
keanggotaan
tim
dan penyusunan
2,
diubah,
kegiatan
sehingga koordinasi,
data base perencanaan pernbangunan
...
-7 pernbangunan
atau kegiatan lainnya yang sejenis terdiri
dari Penanggung jawab Kegiatan, Tim Pelaksana/Tim Teknis, Tenaga
Fendukung,
dan apabila
diperlukan
dapat dibantu oleh Focus Group Discussion (FGD) dan nara sumber. Keanggotaan Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana/Tim Teknis, dan Tim Pendukung adalah merupakan pegawai Menteri
sipil dan Staf Khusus
PPNIBappenas.
kajian/ evaluasi keputusan
negeri
dapat
Keanggotaan
ditetapkan
Presiden/ Menteri/Eselon
berdasarkan
tim surat
I1Kuasa Pengguna
Anggaran. " 5.
Di antara Bab III huruf A, angka 2 dan angka 3 disisipkan satu ketentuan, yaitu dalam angka 2A sehingga berbunyi sebagai berikut: "2A. Ketentuan pembentukan tim kegiatan koordinasi, pernantauan, dan penyusunan data base perencanaan pernbangunan adalah sebagai berikut: a. mempunyai terukur;
keluaran
(output)
jelas
dan
b. bersifat koordinatif dengan rnengikutsertakan satuan kerja atau organisasi lain; c. bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di sarnping tugas pokoknya sehari -hari; e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien." 6.
Bab III huruf A, ditambah satu ketentuan, yakni dalam angka 5A yang berbunyi: "Kegiatan penyusunan data base perencanaan pembangunan hanya dilaksanakan oleh unit kerja eselon II ...
-8 eselon II yang tugas dan tanggung data
dan
keuangan, bidang
informasi, bidang
hubungan
bidang
pengelolaan masyarakat,
jawabnya
di bidang
kepegawaian,
bidang
barang
negara,
bidang
milik
pengembangan
wilayah, bidang pendanaan."
7.
IV
Bab
huruf
keseluruhannya
A,
angka
2,
diubah,
sehingga
berbunyi:
"Struktur keanggotaan tim kegiatan koordinasi strategis bersifat lintas sektoral dan lintas Kementeriari/Lembaga, sehingga koordinasi surat
struktur personil strategis disesuaikan
keputusan
berdasarkan
TOR
kajianl evaluasi keputusan
tertinggi dapat
Presiden
dan penetapan RAB kebutuhan berdasarkan yang
kegiatan. ditetapkan dan/atau
dikeluarkan
atau
Keanggotaan
tim
berdasarkan
surat
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas." 8.
Bab IV huruf B angka 1 huruf a sampai dengan huruf e, diubah, sehingga keseluruhan berbunyi : "1. Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur Biaya Personil)
dan
Jenis belanja uang honor tidak tetap dipergunakan untuk biaya personil anggota tim kegiatan koordinasi strategis atau kegiatan lainnya yang sejenis diperuntukkan bagi anggota tim yang terdiri atas:
a. Tim Pengarah Tim Pengarah adalah tim yang ditugaskan memberikan arahan atas kebijakan yang perlu dilakukan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Apabila diperlukan, susunan keanggotaan Tim Pengarah dapat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- Ketua ...
-9Ketua Ketua Tim Pengarah adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri PPN atau Pejabat Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas, kecuali Staf Ahli Menteri PPN. Satuan Lama Penugasan:
Orang Bulan. Paling lama bulan pada
12 satu
tahun anggaran. Harga
Penetapan honorarium berpedoman Tabel3.
pada
WakiI Ketua Wakil Ketua Tim Pengarah adalah Wakil Menteri PPN, Kepala/Wakil Menteri dari Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait atau Pejabat Eselon I pelaksana kegiatan sesuai dengan hirarki Ketua Tim Pengarah. Satuan Orang Bulan. Lama Penugasan: Paling lama 12 bulan pada satu tahun anggaran. Harga Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel3. Anggota Ketua Tim Pengarah dapat dibantu oleh sejumlah anggota Tim Pengarah yang berasal dari Kementerian PPN /Bappenas, dan jika diperlukan dapat berasal dari instansi pemerintah lain. Satuan Orang Bulan. Lama Penugasan : Paling lama 12 bulan pada satu tahun anggaran. Harga
...
- 10 -
Harga
Penetapan honorarium berpedoman Tabel3.
pada
b. Penanggung Jawab Kegiatan Penanggung jawab kegiatan adalah Pejabat Eselon I yang membawahi unit kerja pelaksana kegiatan, Orang Bulan. Satuan Lama Penugasan Paling lama 12 bulan pada satu tahun anggaran. Penetapan honorarium Harga mengikuti ketentuan sebagairnana tercantum di dalam Tabel 3.
c. Tim Pelaksana/Tim Teknis Tim Pelaksana/Tim Teknis merupakan tim yang secara teknis operasional melaksanakan kegiatan. Keanggotaan Tim Pelaksana/Tim Teknis berasal dari unit kerja pelaksana kegiatan dan dari luar unit kerja pelaksana kegiatan, termasuk dari instansi pemerintah lain apabila diperlukan. Ketua Kualifikasi Pejabat Eselon II pada unit kerja pelaksana
kegiatan. Satuan Lama Penugasan
Harga
Wakil Ketua Kualifikasi Satuan
:
Orang Bulan. Paling lama 12 bulan pada satu tahun anggaran. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabe13. Pejabat Eselon II. Orang Bulan.
Lama ...
- 11 Lama Fenugasan
Harga
Paling lama 1Z bulan pada satu tahun anggaran. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel3.
Sekretaris
Kualifikasi
Satuan Lama Penugasan
Harga
Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional pad a unit kerja pelaksana kegiatan, Orang Bulan. Paling lama 1Z bulan pada satu tahun anggaran. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel3.
Anggota Ketua Tim Pelaksana/Tim Teknis dibantu oleh sejumlah anggota yang berasal dari unit kerja pelaksana kegiatan dan dari luar unit kerja pelaksana kegiatan, termasuk dari instansi pemerintah lain apabila diperlukan. Kualifikasi
Satuan
Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf Khusus Menteri, dan Staf Perencana pada Kementerian PPN/Bappenas, serta Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional dari instansi pemerintah lain. Orang Bulan.
Lama ...
- 12 Lama Fenugasan
Paling lama 12 bulan pada satu tahun anggaran. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel 3.
Harga
d. Tenaga Pendukung Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana/Tim Teknis dapat dibantu oleh Tenaga Pendukung yang berasal dari dalam unit kerja dan dari luar unit kerja pelaksana
kegiatan. Sebanyak-banyaknya 6 (enarn) orang tenaga pendukung. PNS berpendidikan Sarjana (Staf Perencana maupun bukan Staf Perencana) dan bukan Sarjana, serta ePNS sarjana dan bukan sarjana pada Kementerian
Volume
Kualifikasi
PPN/Bappenas.
Orang Bulan. Paling lama 12 bulan pada satu tahun anggaran. Penetapan honorarium tenaga pendukung berpedoman pada Tabel 3.
Satuan Lama Penugasan: Harga
9.
Di antara
Bab IV huruf
disisipkan
satu
sehingga berbunyi "2A.
Ketentuan
A, angka
ketentuan,
yaitu
2 dan dalam
angka angka
3 2A
sebagai berikut: pembentukan
tim kegiatan penyusunan
koordinasi,
data
pemantauan,
dan
perencanaan
pernbangunan
adalah
keluaran
(output) jelas
base
sebagai
berikut: a. mempunyal
dan
terukur; b. bersifat
...
- 13 -
b. bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan satuan kerja atau organisasi lain; c. bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negcri di samping tugas pokoknya sehari -hari; e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien."
PasalII Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 januari 2011.
Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 5 April 2011
MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
ttd ARMIDA
S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum ~
~~
NASIONAL/ NASIONAL,
