KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 1. Prioritas Pembangunan Tahun 2012 2. Peningkatan dan Perluasan Program-Program Pro-Rakyat (Klaster-4)
Disampaikan dalam acara Temu Konsultasi Triwulanan I Tahun 2011 Bappenas, 10 Maret 2011
1
PENDAHULUAN
2
REVITALISASI MUSRENBANG: Dasar Pemikiran 1.
2.
3.
4.
Perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (policy driven), dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran (budget driven). Pemerintah perlu bekerja keras mengoptimalkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat dicapai dengan langkah mengoptimalikan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan alokasi pengeluaran pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta. Revitalisasi Musrenbang perlu ditempatkan dalam kerangka optimalisasi sumberdaya (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, dan memperbaiki teknis perencanaan dan anggaran. Oleh sebab itu, Revitalisasi Musrenbangnas harus dilakukan dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran. 3
REVITALISASI MUSRENBANG: Proses/Rangkaian Pelaksanaan Menetapkan masukan Isu Strategis sebagai basis pembahasan sinkronisasi pusat daerah
SEB Pagu Indikatif 2012 dan perkiraan alokasi dana dekon/TP Kementerian/Lembaga Per Provinsi
PRARAKOR BANGPUS
Menjaring aspirasi publik untuk dibahas dalam pra musrenbangnas
FORUM KONSULTASI PUBLIK/FGD
RATEK K/L
RAKOR BANGPUS
TRIWULANAN I PUSAT DAERAH Menghasilkan masukan Isu Strategis sebagai basis pembahasan sinkronisasi pusat-daerah
Contoh Isu Strategis: • Ketahanan Pangan • Kemiskinan • Interregional Connectivity
Menghasilkan masukan untuk Rancangan Renja K/L
MUSREN BANGPROV Menghasilkan UPPD
PRAMUSREN BANGNAS 1. Membahas Sinkronisasi Pusat Daerah by Isu Strategis. 2. Per wilayah/ hari
Untuk masukan penajaman Renja K/L
Persandingan UPPD & Renja K/L
MUSREN BANGNAS Menajamkan Kesepakatan Pusat Daerah
PASCA MUSREN BANGNAS Pertemuan Bappenas – K/L membahas masukan RKP 2012 hasil Musrenbangnas
Rangkaian Musrenbangnas
4
DIRECTIVE PRESIDEN (RAKER 10 JANUARI 2011) UNTUK PELAKSANAAN RKP 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi; Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif; Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik; Penciptaan iklim investasi yang baik; Pengurangan penyimpangan dan korupsi; Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan; 7. Pengikisan dan pencegahan politik uang; 8. Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat; 9. Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja; 10. Kesiagaan dan kesigapan bencana di Daerah dan Pusat.
Butir yang berwarna merah masih relevan untuk dipertimbangkan bagi pelaksanaan RKP 2012
5
ISU PEMBANGUNAN •
Memperkuat ketahanan pangan (menjaga ketersediaan bahan pokok) dan energi;
•
Masih diperlukan percepatan pengurangan kemiskinan;
•
Diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan dalam pembangunan (keadilan, pemerataan, dan rasa memiliki ) inclusive development;
•
Perlu meningkatkan added value pemanfaatan potensi dan peluang: SDA, bonus demography, relokasi industri, pasar domestik yang besar;
•
Pembangunan berkelanjutan (pro-environment). 6
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI • Perekonomian nasional memiliki daya tahan relatif baik namun perlu tumbuh lebih cepat – Selama krisis finansial global 2008/2009, laju pertumbuhan ekonomi nasional merupakan tertinggi ketiga setelah China dan India – Namun dalam masa pemulihan pascakrisis, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kita lebih rendah dari negara-negara tetangga mengindikasikan kurangnya daya saing dalam memanfaatkan pulihnya permintaan ekspor global
7
KUALITAS PERTUMBUHAN • Pertumbuhan Output Nasional (PDB) diiringi pula dengan Pertumbuhan Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga (proxy tingkat pendapatan), namun Tingkat Kesejahteraan Masyarakat masih rentan terhadap gejolak Harga (Inflasi). • Persentase Penduduk Miskin Terus Menurun, namun masih jauh dari target 8.2 persen pada tahun 2014. • Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, namun Kategori Setengah Pengangguran dan Pekerja Informal masih relatif tinggi . • Peran Investasi (PMTB) dalam menggerakkan perekonomian belum sepulih pada level pra krisis 1997/1998 . • Dari sisi Sektor Produksi, pertumbuhan lebih digerakkan oleh sektor-sektor Padat Modal (Keuangan, Telekomunikasi) 8
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Pemerataan Hasil Pembangunan menunjukkan adanya Perbaikan, hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Antardaerah (diukur dari standar deviasi tertimbang). • Namun Pemusatan Kegiatan Ekonomi masih belum berkurang secara signifikan. • Pertumbuhan Ekonomi Daerah masih tidak merata. • Masih perlu upaya mendorong Aglomerasi Ekonomi di luar Jakarta dan Jawa untuk meningkatkan kelaikan Investasi di bagian timur yang kaya sumber daya alam. 9
DISTRIBUSI OUTPUT REGIONAL (PDRB) MENURUT PULAU (BPS, 2009)
DISTRIBUSI INVESTASI MENURUT PULAU (BKPM, 2009)
10
TEMA DAN PRIORITAS RKP 2012
11
Visi RPJMN 2010 – 2014 “Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan” 2014 menjadi kekuatan ekonomi 14 besar di dunia
PDB nominal: US$ 1,206 B PDB nominal/kapita: US$ 4,803; Pertumbuhan Ekonomi: 6,3 – 6,8 %
?%
2011
6,2%
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemulihan Perekonomian Pemantapan Tata Nasional dan Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah
2010
Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat
?
2012
6,3%
2013
Penguatan Daya Saing Perekonomian Melalui Peningkatan Kemampuan Inovasi dan SDM Berkualitas
2014
Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi Berbasis Ekonomi Domestik yang Kuat dan Tegaknya Pilar Demokrasi
X,X
: Pertumbuhan Ekonomi 12
TEMA RKP 2012
“Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Perluasan: Upaya untuk memperluas basis pertumbuhan, baik secara sektor maupun wilayah, dan mempercepat terjadinya perubahan struktur ekonomi
13
UPAYA PELAKSANAAN RKP 2012 DENGAN 4 TRACK STRATEGY Memperluas Pertumbuhan Ekonomi (PRO-GROWTH)
11 PRIORITAS NASIONAL + 3
FOKUS
KEGIATAN
Perluasan Kesempatan Kerja (PRO-JOB)
Penurunan Kemiskinan (PRO-POOR)
Green Economy (PROENVIRONMENT)
14
DUAL TRACK STRATEGY: Sinkronisasi Master Plan Economy dengan Four Track Strategy MASTER PLAN ECONOMY
DUAL TRACK
Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (Klaster I) Program-2 Pemberdayaan Masyarakat (Klaster II) Program-2 Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (Klaster III) 6 Program Pro-Rakyat (Klaster IV)
Memperluas Pertumbuhan Ekonomi (PRO-GROWTH) Perluasan Kesempatan Kerja (PRO-JOB) Penurunan Kemiskinan (PRO-POOR)
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (GROWTH with EQUITY)
Green Economy (PROENVIRONMENT) FOUR TRACK STRATEGY
15
PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM-PROGRAM PRO-RAKYAT (KLASTER-4)
16
PENURUNAN KEMISKINAN 1. MELALUI “MEKANISME EKONOMI” EKONOMI TUMBUH, LAPANGAN KERJA TER-CIPTA DGN BEKERJA, SESEORANG DAPAT PENGHA-SILAN ~ KEMISKINAN BERKURANG 2. MELALUI FASILITASI & BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM 3 KLASTER (SUDAH BERJALAN) PENINGKATAN & PERLUASAN 3 KLASTER YG ADA
17
3 KLASTER PROGRAM PRO-RAKYAT KLASTER PERTAMA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
KLASTER KEDUA PNPM MANDIRI
o o o o o o o o
BOS JAMKESMAS BLT * PKH RASKIN BANTUAN SOSIAL BANTUAN BENCANA DLL.
KLASTER KETIGA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 18
KLASTER 4: 6 Program-program Baru
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH 2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH 3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT 4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT 5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELA-YAN 6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYA-RAKAT PINGGIR PERKOTAAN
19
1. PROGRAM RUMAH MURAH DAN RUMAH SANGAT MURAH 1. Program Rumah Sangat Murah
Untuk Rakyat Sangat Miskin & Miskin
HARGA Rp 5.000.000,- SAMPAI Rp 10.000.000,-
Dana Bantuan Pemerintah, Bumn Dan CSR Swasta
Bisa Konsep Rumah Singgah “Sementara”
Jika Sudah Siap Menuju Rumah Murah
Jumlah ___ Juta Rumah
CATATAN : DISAIN KHUSUS MASS PRODUCTION
2. Program Rumah Murah
Untuk Rakyat Berpenghasilan Rendah (Tmsk Petani Penggarap, Nelayan Dan Buruh Kelas Bawah)
HARGA Rp 20.000.000,- SAMPAI Rp 25.000.000,-
Pembelian Kredit Sangat Lunak
Pemerintah Bantu Sebagian Biaya Pembeli-an
Jumlah ___ Juta Rumah
20
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
DIUTAMAKAN ANGKUTAN UMUM PERDESAAN (KECAMATAN)
UTK PENUMPANG & BARANG (PERTANIAN RAKYAT)
HARGA SEKITAR Rp ___ JUTA
SUMBER ENERGI LISTRIK (SWITCH DIESEL/GAS)
SISTEM KREDIT
DISAIN KHUSUS
JOINT PRODUCTION DGN PEMILIK TEKNOLOGI 21
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
ATASI KRISIS AIR DI DAERAH TANDUS & SULIT AIR SASARAN : TIDAK ADA LAGI KRISIS AIR TH 2025 PADUAN PROYEK PU & PNPM ALOKASI APBN Rp ___ TRILIUN / TAHUN
22
4. PROGRAM LISTRIK MURAH DAN HEMAT
MENGURANGI SECARA SIGNIFIKAN PENGGUNA-AN BBM SEBAGAI SUMBERDAYA LISTRIK POSI-TIF BAGI PENGURANGAN SUBSIDI
PROGRAM (MASS PRODUCTION) PENGADAAN “BOHLAM HEMAT-MURAH, UTK RUMAH TANGGA
PERLUASAN ENERGI SURYA, TERKINI YG RELATIF MURAH
PERCEPATAN ELEKTRIFIKASI DESA JANGAN BUSINESS
MELALUI
TEKNOLOGI
AS USUAL
23
5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN
PEMBUATAN RUMAH SANGAT MURAH
PEKERJAAN ALTERNATIF & TAMBAHAN BAGI KELUARGA NELAYAN
SKEMA UMK & KUR
PEMBANGUNAN SPBU SOLAR
PEMBANGUNAN COLD STORAGE
ANGKUTAN UMUM MURAH
FASILITAS SEKOLAH & PUSKESMAS
FASILITAS BANK “RAKYAT” 24
6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN
PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH UMK & KUR PEKERJAAN UPAYA RELOKASI JIKA KONDISI SANGAT BURUK (PINGGIR SUNGAI, DLL) FASILITAS KHUSUS UTK SEKOLAH & PUSKESMAS
25
MULAI TAHUN 2012 KEDEPAN Pemerintah Menjalankan Kebijakan dan Program EMPAT KLASTER PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
26
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
27
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL • Pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 – 6,8 persen per tahun, yang diharapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 (tujuh) persen per tahun; • Kedua, inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4 – 6 persen per tahun; • Ketiga, tingkat pengangguran dapat diturunkan menjadi 5 – 6 persen pada akhir tahun 2014; serta • Keempat, tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014. 28
SINERGI PUSAT DAN DAERAH (i) kerangka perencanaan kebijakan; (ii) kerangka regulasi; (iii) kerangka anggaran; (iv) kerangka kelembagaan dan aparatur daerah; dan (v) kerangka pengembangan wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi pusat dan daerah dalam mensinkronisasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. 29
SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
30
