Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
I.
Pendahuluan
II.
Pangan dan Gizi Sebagai Investasi Pembangunan
III.
Analisis Situasi Pangan dan Gizi di Indonesia
IV.
Rencana Aksi
V.
Matriks Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2
3
Masih tingginya angka kemiskinan • 14,1 persen (BPS, 2009) • 13,3 persen (BPS, 2010)
Masih tingginya disparitas angka kekurangan gizi pada balita per provinsi • NTB : 30,5 persen (Riskesdas 2010) • Sulut : 10,6 persen (Riskesdas 2010)
Masih tingginya jumlah penduduk yang sangat rawan pangan (kurang dari 1.400 Kkal/orang/hari) • 11,07 persen (BPS, 2008) • 14,47 persen (BPS, 2009) 4
Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 20052025 menegaskan bahwa “Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 secara tegas telah memberikan arah pembangunan pangan dan gizi yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan status kesehatan dan gizi masyarakat. 5
3.
Instruksi Presiden No 3 tahun 2010, tentang penyusunan:
a)
NASIONAL: Rencana Aksi Pangan dan Gizi 2011 – 2015
b)
DAERAH: Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Nasional
6
Sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan gizi bagi institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain, baik pada tataran nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota 7
Melalui serangkaian workshops, seminar, studi literatur, dan diskusi terbatas Melibatkan: • Kementerian/Lembaga • Perguruan Tinggi • Organisasi Profesi di bidang pangan dan gizi • International Partner 8
TANTANGAN 1. • • • • • •
Sosial dan Budaya Disparitas kemiskinan Disparitas pendidikan Persepsi hak asasi manusia Pemberdayaan keluarga dan pengarusutamaan gender Persepsi kesehatan reproduksi Tabu makanan, kepercayaan dan perilaku yang bertentangan dengan kesehatan
2. Sistem Pangan dan Gizi •Sumberdaya manusia •Infrastruktur •Pembiayaan •Implementasi Standar Pelayanan Minimal •Ketahanan pangan terkait dengan climate change •Kewaspadaan (surveilans) pangan dan gizi terkait dengan tingkat kemiskinan •Pengawasan mutu dan keamanan pangan •Koordinasi dan kemitraan •Penelitian pangan dan gizi termasuk kurang zat gizi mikro
5 PILAR RENCANA AKSI
KELUARAN
1. Perbaikan Gizi Masyarakat terutama pada ibu pra‐hamil, ibu hamil dan anak 2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang beragam 3. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi
1. Meningkatnya cakupan ASI ekslusif, D/S, KN dan K4 2. Meningkatnya tingkat keragaman konsumsi dan skor PPH 3. Meningkatnya cakupan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat dan produk PIRT tersertifikasi 4. Meningkatnya jumlah rumahtangga yang melakukan PHBS 5. Meningkatnya jumlah kab/kota yang mempunyai SKPD bidang Pangan dan Gizi 6. Meningkatnya peraturan perundangan Pangan dan Gizi 7. Meningkatnya tenaga D3 gizi puskesmas dan PPL kecamatan
SASARAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI PADA TAHUN 2015 •Prevalensi anak balita ‐ Gizi kurang: 15.5% ‐ Pendek: 32% •Konsumsi pangan dengan asupan kalori 2.000Kkal/hr
9
1.
Prioritas pelayanan kesehatan dan gizi berkelanjutan harus difokuskan pada periode emas kehidupan yaitu masa ibu prahamil, masa ibu hamil (janin dalam kandungan), bayi dan anak baduta dengan paket intervensi kesehatan-gizi yang sudah terbukti efektif.
2.
Peningkatan aksesibilitas pangan di tingkat rumah tangga pada wilayah sangat rawan pangan dan wilayah rawan pangan melalui (1) pengembangan desa mandiri pangan dan lumbung pangan masyarakat; dan (2) percepatan diversifikasi pangan sumber daya lokal dan pengembangan agroindustri di perdesaan untuk memperluas lapangan kerja.
3.
Peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap serta perubahan perilaku/budaya konsumsi pangan masyarakat kearah konsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi seimbang, dan aman 10
4.
Penerapan standar keamanan pangan berdasarkan kajian risiko, meneruskan teknologi inovatif yang tepat guna, memberdayakan pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan, kuantitas dan kualitas pengawas makanan dan mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
5.
Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui upaya mendorong kebijakan sehat bidang pangan dan gizi, penguatan pengawasan sosial, pembinaan PHBS di rumah tangga, dan internalisasinya dalam kurikulum pendidikan di sekolah dasar dan menengah.
6.
Peningkatan kemitraan dan kerjasama multi-sektor dalam lembaga nasional pangan dan gizi yang efektif, serta membentuk badan yang bersifat paralel sampai tingkat daerah. 11
12
1.
Pangan dan Gizi untuk Pertumbuhan dan Kecerdasan • Anak yang memiliki status gizi kurang atau buruk mempunyai resiko kehilangan tingkat kecerdasan atau IQ sebesar 10-15 poin
2. Pangan dan Gizi untuk Kesehatan dan Produktivitas • Dengan diperbaikinya konsumsi pangan dan status gizi, produktivitas masyarakat miskin dapat ditingkatkan sebagai modal untuk memperbaiki ekonominya dan mengentaskan diri dari kemiskinan 3. Pangan dan Gizi sebagai Penentu Daya Saing Bangsa • Masalah pangan dan gizi dalam jangka panjang dan menengah akan terjadi kehilangan generasi (generation lost) 13
14
15
Angka prevalensi kekurangan gizi pada anak 0-59 bulan yang memiliki kecenderungan menurun
16
Terjadi disparitas skor PPH antara perdesaan dan perkotaan 17
• Hasil monitoring : adanya penurunan produk
TMS (tidak memenuhi syarat) dari tahun 20062009. • Produk
pangan yang mengandung bahan berbahaya masih berfluktuasi di antara 10 persen sampai 13 persen
• Produk yang mengandung bahan tambahan
pangan berlebih juga berfluktuasi di sekitar 15 persen sampai 30 persen 18
• 41 persen keluarga yang mempunyai perilaku
pemberian makanan bayi yang benar • 34, 3 persen cakupan pemberian ASI Eksklusif
(Susenas 2009) • 56
persen anak balita yang penimbangan balita 4 kali atau lebih
melakukan
• 1,7 persen anak 5-9 tahun yang merokok (2010) • 48,2 persen kurang melakukan aktivitas fisik • 23 persen kebiasaan cuci tangan yang benar • 38,7 persen penduduk melakukan PHBS 19
• Inpres
No.14 Tahun 1974 terbentuknya kelompok kerja fungsional antar kementerian
• Inpres No.20 Tahun 1979 terbentuk Badan
Perbaikan Gizi Daerah • Terbentuknya
Dewan Ketahanan Pangan melalui Peraturan Presiden No.83 Tahun 2006
20
21
Disparitas angka prevalensi kekurangan gizi yang masih tinggi antarprovinsi 22
Terjadi disparitas angka prevalensi pendek (stunting) pada anak 0-59 bulan yang tinggi antarprovinsi
23
Juga terjadi disparitas penduduk sangat rawan pangan (konsumsi energi < 1.400 Kkal/hari yang cukup tinggi antarprovinsi 24
STRATIFIKASI PROPINSI
25
26
27
Kebijakan
:
• Peningkatan status gizi masyarakat terutama
ibu dan anak melalui ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat termasuk sadar gizi, sejalan dengan penguatan mekanisme koordinasi lintas bidang dan lintas program serta kemitraan.
28
1.
Perbaikan gizi masyarakat terutama pada ibu pra hamil, ibu hamil, dan anak melalui peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang difokuskan pada intervensi gizi efektif pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi, dan anak baduta.
2.
Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam melalui peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang difokuskan pada keluarga rawan pangan dan miskin.
3.
Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui peningkatan pengawasan keamanan pangan yang difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga (PIRT) tersertifikasi. 29
4.
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non formal terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, perilaku hidup bersih dan sehat, serta merevitalisasi posyandu.
5.
Penguatan kelembagaan pangan dan gizi melalui penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi, termasuk sumber daya serta penelitian dan pengembangan. 30
31
Untuk
pelaksanaan kebijakan dan strategi di tingkat provinsi, maka provinsi dikelompokkan menjadi empat strata berdasarkan: • proporsi penduduk sangat rawan pangan (cut off
point 14,47 persen) dan • persentase pendek pada anak balita (cut off point 32 persen)
32
Strategi 5 Pilar Rencana Aksi Stratifikasi Provinsi
Gizi Masyarakat
Aksesibilitas Pangan
Mutu dan Keamanan Pangan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Kelembagaa n Pangan dan Gizi
Strata 1
X
X
X
X
X
Strata 2
XX
XXX
XX
XX
XX
Strata 3
XXX
XX
XX
XXX
XX
Strata 4
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Keterangan: Jumlah “x” menunjukkan tingkat intensitas intervensi yang dilakukan 33
Kebijakan: Melanjutkan penurunan prevalensi kurang gizi pada ibu dan anak dan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat, agar berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs 1, 4, 5 dan 6.
Strategi:
1.
2.
Peningkatan aksesibilitas pangan dengan mengembangkan pemetaan kabupaten dan kota berdasarkan indikator prevalensi pendek anak balita dan asupan kalori < 1400 Kkal/orang/hari untuk prioritas penanganan wilayah. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi dengan harmonisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi di tingkat kabupaten dan kota untuk mencapai target MDGs. 34
3.
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui peningkatan akses informasi dan edukasi tentang PHBS bidang pangan dan gizi kepada individu, keluarga, dan masyarakat terutama untuk menanggulangi gizi lebih dan penyakit tidak menular terkait gizi.
4.
Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan menjaga mutu dan keamanan pangan termasuk makanan jajanan, produk industri rumah tangga (PIRT), dan air minum
5.
Perbaikan gizi masyarakat dengan mengukur panjang/tinggi badan semua anak baduta setiap 6 bulan selama bulan distribusi kapsul vitamin A.
35
1. 2.
Kebijakan: Melanjutkan penurunan prevalensi kurang gizi pada ibu dan anak dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat terutama di daerah sangat rawan pangan. Strategi: Penguatan kelembagaan pangan dan gizi dengan meningkatkan sumber daya termasuk anggaran dan SDM bidang pangan. Peningkatan aksesibilitas pangan dengan : (i) Meningkatkan aksesibilitas pangan beragam untuk memenuhi asupan kalori minimal 2000 Kkal/orang/hari terutama bagi rumah tangga miskin, daerah terpencil dan daerah perbatasan dan (ii) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang bermutu dan aman 36
3.
Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan kesadaran tentang keamanan pangan
4.
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian keluarga khususnya remaja dan perempuan dalam berperilaku hidup bersih dan sehat termasuk sadar gizi
5.
Perbaikan gizi masyarakat dengan memfokuskan pelayanan berkelanjutan pada ibu pra-hamil, ibu hamil dan anak baduta dengan intervensi paket pelayanan kesehatan dan gizi. 37
Kebijakan: Mempercepat penurunan prevalensi kurang gizi pada ibu dan anak dan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat untuk mencapai asupan kalori 2000 Kkal/orang/hari.
Strategi: Penguatan kelembagaan pangan dan gizi dengan (i) mengembangkan peta SDM terkait gizi termasuk D3 gizi dan petugas kesehatan lain untuk identifikasi kesenjangan deskripsi pekerjaan dan kompetensi petugas dan (ii) menjalin implementasi SPM bidang kesehatan dan bidang pangan,
1.
38
2.
Perbaikan gizi masyarakat dengan mengembangkan kebijakan dan strategi untuk kegiatan aksi yang menjangkau semua perempuan pra-hamil dan ibu hamil dengan paket pelayanan kesehatan reproduksi dan gizi, termasuk program penanggulangan WUS KEK dan anemia, dan peningkatan program keluarga berencana serta dengan mendorong pengembangan dan penerapan kebijakan sehat terkait pangan dan gizi termasuk pemberian ASI Eksklusif (0-6 bulan) dan makanan pendamping ASI (6-24 bulan) berbasis sumberdaya pangan lokal, pemasaran makanan formula untuk anak, dan konsumsi garam beryodium
3.
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menguatkan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung PHBS bidang pangan dan gizi melalui peningkatan kemitraan lintas sektor, swasta, dan peran serta organisasi sosial kemasyarakatan 39
4.
Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan kesadaran tentang keamanan pangan
5.
Peningkatan aksesibilitas pangan dengan mengembangkan pemetaan kabupaten dan kota berdasarkan indikator prevalensi pendek anak balita dan asupan kalori < 1.400 Kkal/orang/hari untuk prioritas penanganan wilayah.
40
Kebijakan: Mempercepat penurunan prevalensi gizi kurang pada ibu dan anak dan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Strategi: 1.
Penguatan kelembagaan pangan dan gizi dengan: (i) meningkatkan kemitraan dan kerjasama multi-sektor dalam badan pangan dan gizi tingkat provinsi yang efektif dan badan yang bersifat paralel di tingkat kabupaten dan kota; (ii) memantau dengan intensif implementasi program terkait dengan pengentasan kemiskinan termasuk meningkatkan anggaran yang mampu mengungkit kinerja utama kabupaten dan kota. 41
; (iii) pemutakhiran deskripsi pekerjaan untuk SDM terkait pangan dan gizi di semua tingkat (provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan dan desa/kelurahan) untuk memenuhi kebutuhan tenaga sesuai dengan arah program pangan dan gizi, termasuk memberikan insentif kepada petugas yang bekerja di area penduduk yang tak terlayani dan (iv) peningkatan advokasi dan sosialisasi pengembangan kebijakan sehat mendukung pangan dan gizi di semua jenjang administrasi 2.
Perbaikan gizi masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan pada ibu dan anak sejak janin dalam kandungan, persalinan, neonatal, bayi dan anak baduta dengan paket intervensi gizi efektif.
42
3.
Peningkatan aksesibilitas pangan dengan meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, aman, dan bergizi seimbang untuk memenuhi asupan kalori minimal 2.000 Kkal/orang/hari terutama bagi rumah tangga miskin, daerah terpencil dan daerah perbatasan.
4.
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam menerapkan PHBS temasuk sadar gizi.
5.
Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan kesadaran tentang keamanan pangan 43
44
MATRIK RENCANA AKSI
45
Provinsi menyusun rencana aksi daerah (RAD-PG) bersama kabupaten dan kota, diharapkan selesai pada tahun 2011 Bappenas akan mengkoordinasikan penyusunan pedoman RAD-PG dan segera mensosialisasikannya
46
47
