Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan BAPPENAS Jakarta, 15 April 2016

1

PENDAHULUAN Agenda Penyusunan RKP 2017

10 Februari 2016

13 April 2016

Sidang Kabinet tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus)

22 Februari 2016 RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENASBAPPEDA Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016 MULTILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional

Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II dan 19 -20 April 2016 Bilateral Meeting Tahap II

7 April 2016

Maret s.d Minggu III April 2016

Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

Rangkaian Musrenbang Provinsi Penyampaian masing-masing prioritas nasional dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi

Perpres RKP 2017

4- 11 Maret 2016 BILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan masingmasing K/L terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas

20 April - 4 Mei 2016 Forum Musrenbang Nasional dan 25 April – 4 Mei 2016 Trilateral Meeting

17 Mei 2016 Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017 dan 20 Mei 2016 Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI

Juni – awal Juli 2016

2

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016) 

TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”



Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional



Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata



Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya Telah dilaksanakan Raker dengan K/L dan Bappeda pada tanggal 22 Februari 2016 dan dilanjutkan pembahasan detail tahap awal. Pembahasan draft RKP 2017 akan dilaksanakan hingga bulan Juli 2016 3

KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP DAN PAGU INDIKATIF 2017 LANGKAH I

LANGKAH II

Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Jan-Apr)

Penajaman Rancangan RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Apr-Jun)

Prinsip Money Follow Program • •

•

•

•

Mengamankan alokasi pada prioritas Memanfaatkan efisiensi dan tambahan belanja untuk Belanja Prioritas: konkrit dan sesuai dengan Tema RKP 2017

Hal yang perlu diperkuat •

Penajaman dan Pengintegrasian

Program/kegiatan prioritas yang masih terlalu banyak (usulan pendanaan prioritas Rp 941,0 T) Belum dilakukan pengintegrasian mendalam berbagai sumber pendanaan (K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa dan Pembiayaan BUMN) Belum dilakukan pembahasan mendetail untuk kesiapan proyek

• •

Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk Penyederhanaan nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada: - Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan - Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, Hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN) Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))

Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: • • • •

Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)

LANGKAH III PERPRES RKP dan Penyiapan Nota Keuangan/RAPBN 2017 (Juli – Agustus) 4

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (1/3) Output 1 : Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas) a.

Tidak dianjurkan untuk menambah program dan kegiatan prioritas dalam forum;

b.

Pengurangan kegiatan prioritas dimungkinkan dan merupakan kesepakatan forum Multilateral Meeting Tahap II

c.

Penelaahan kembali Program dan Kegiatan K/L untuk mendukung Prioritas Nasional. •

Mitra kerja Direktorat Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penghapusan Program dan Kegiatan K/L yang dianggap tidak mendukung Prioritas Nasional.

•

Koordinator Prioritas Nasional memiliki kewenangan untuk menolak usulan Program dan Kegiatan K/L berikut sasaran dan indikator yang dianggap kurang relevan mendukung Prioritas Nasional

•

Hasil penelaahan kedua hal tersebut diatas merupakan kesepakatan forum dan disampaikan kepada Koordinator Penyusunan RKP 2017 (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, cq Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan)

•

Konfirmasi sasaran per K/L 5

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (2/3) Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas, sebagai contoh : Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat (Urutan 2)

1. 2. 3. 4. 5.

Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan (Urutan 4)

1. 2. 3. 4. 5.

Asuransi Pertanian (4) Bantuan Input Produksi Akibat Bencana (puso) (3) Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (5) Penanggulangan Bencana Termasuk Banjir di Daerah Irigasi (2) Pengembangan Budidaya Adaptif (1)

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat (Urutan 3)

1. 2. 3. 4.

Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) (4) Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi (2) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi (1) Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan (3)

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain (Urutan 1)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan (8) Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain (7) Pengendalian Konversi Lahan Padi (6) Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian (3) Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit (1) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan (5)

7.

Cadangan Pangan Pemerintah (5) Pemantauan dan pengendalian harga pangan (4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (2) Pengendalian impor dan tata niaga pangan (3) Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) (1)

6

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (3/3) Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional. Usulan Daerah mulai diperkenalkan, karena keterbatasan waktu pembahasan di Musrenbangnas. 1 Prioritas Nasional hanya dibahas selama 2 jam untuk setiap provinsi. Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional. • Bahan yang digunakan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah melalui aplikasi eMusrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) berdasarkan (a) Prioritas Nasional; dan (b) Kementerian dan Lembaga • Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi • Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas 7

Slide - 8

Kerangka Pembangunan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar dan Menengah (Wajar 12 Tahun)

Pendidikan Masyarakat

Bangsa yang cerdas, berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing

Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti

Pendidikan Kewargaan, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan Tinggi

Pendidikan Vokasi 9

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Sasaran dan Arah Kebijakan INDIKATOR  Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15

tahun  Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B    

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B  Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya  Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya  Nilai Test PISA Matematika Sains Membaca     

2014 (Baseline)

ARAH KEBIJAKAN 2015

2016

2017

2019

8,2 tahun 94,1% (2013) 50,4% (2013) 68,7% 62,5% 73,5% 48,2%

8,3 tahun 94,8%

8,5 tahun 95,1%

8,6 tahun 95,4%

8,8 Tahun 96,1 %

55,9%

58,8%

61,8%

68,4 %

73,9% 68,7% 77,2% 53,8%

76,5% 71,8% 79,1% 56,6%

79,0% 74,8% 80,9% 59,4%

84,2% 81,0% 84,6% 65,0%

0,85 (2012) 0,07 (2012) (2012) 375 382 396

0,86

0,87

0,88

0,90

0,29

0,36

0,42

0,54 (2018) 427 438 446

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogi (subject knowledge dan pedagogical knowledge) Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme) Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi serta kekerasan (bullying free environment) Terlaksananya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman Terlaksananya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perkuatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta perkuatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel 3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata 4. Revitalisasi LPTK untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan 5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini 6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja 7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi 8. Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. ARAH KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG REVOLUSI MENTAL

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter/budi pekerti dan budaya bangsa 2. Menciptakan lingkungan pendidikan yang menumbuhkan integritas, bebas intimidasi dan kekerasan 3. Menegakkan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos) 10

PRIORITAS NASIONAL: PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Kemristekdikti, Kemenag Kemkeu, Kemhub, Kemkes, Kemperin, Kem. LHH, Kemtan, Kem. Kominfo, Kemhan, Kem. Kelautan Perikanan, Kem. Pariwisata, Kem. ESDM, BATAN, Kemnaker, Kem.KUKM, swasta

Kemristekdikti, Kemenag, LIPI, Lemlitbang Pemerintah, Kemkumham, BPPT, DU/DI, Pemda

Kemristekdikti, Kemenag, BAN-PT

LEVEL 1 Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Peningkatan Relevansi Pendidikan

Peningk. Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti KemenPAN&RB, KemenDesa&PDTT, Kemkeu, Kemlu, Pemda Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pengemb. Pembelajaran yang Berkualitas

Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Kemdikbud, Kemenag

Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter

Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti KemenPU&PR, Kemkominfo, KemenDesa&PDTT, Pemda, PLN

Kemdikbud, Kemenag Pemda

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti Pemda

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti Pemda Slide - 11

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Pendidikan (1) NO

PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS

1.1

Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

SASARAN

1.1.1

Revitalisasi LPTK

66 LPTK yang meningkat kapasitas kelembagaannya

1.1.2

Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen

• •

1.1.3

Distribusi dan Pemerataan Guru dan Dosen

34 Kab/Kota yang menjadi percontohan dalam pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah

1.1.4

Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen

• •

1.1.5

Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen

3.445 Dosen yang ditingkatkan kompetensi akademiknya

1.2

173.961Guru Tersertifikasi 10.770Dosen Tersertifikasi

451.241Guru yang menerima tunjangan Profesi 107.801Dosen yang menerima tunjangan profesi

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

1.2.1

Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/Daerah Khusus

• •

21,6 juta siswa menerima bantuan melalui KIP 371.134Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan Bidikmisi

1.2.2

Bantuan Biaya Operasional Pendidikan

• •

54.222.742Siswa menerima BOS 284 PT penerima BOPTN

1.2.3

Bantuan Peningkatan Prestasi

• •

47.726 Siswa mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi 228.650Mahasiswa menerima beasiswa PPA

12


1.3


SASARAN

Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas

1.3.1

Kurikulum yang Andal

1.3.2

Sistem Penilaian yang Komprehensif dan Kredibel

15.000 Satuan pendidikan melaksanakan berbasis komputer (CBT)

1.3.3

Tenaga Pendidik yang Profesional dan Kompeten

129.220 Satuan pendidikan yang melaksanakan K13

1.4

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

1.4.1

Sekolah Berbudaya Mutu

78.163 Sekolah/Madrasah yang meningkat mutunya dalam pencapaian SNP

1.4.2

Peningkatan Kapasitas SDM Pendidikan

13.844 orang kepala sekolah memperoleh peningkatan kompetensi

1.4.3

Assessment Mutu Satuan Pendidikan

9.221 Sekolah/Madrasah yang mendapatkan pembinan standardisasi dan akreditasi

1.5


1.5.1

Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewargaan

10.000 lembaga/satuan pendidikan memperoleh pendampingan penyelenggaraan pendidikan keluarga

1.5.2

Penciptaan Lingkungan Pendidikan Berintegritas, Bebas Intimidasi dan Kekerasan

42.811 Sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)

1.5.3

Penegakan Disiplin dalam Pengelolaan Pendidikan

-

13



1.6


1.6.1

Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan

SASARAN

•

• • • 1.6.2

Afirmasi Sarpras Khusus, Daerah 3T dan PT Luar jawa

• • • • •

Pengembangan Sarana dan Prasarana 10 Perguruan Tinggi Negeri Melalui Mekanisme PHLN (on going) 10.475 ruang kelas yang direhabilitasi 654 unit sekolah baru yang dibangun 14.391 ruang kelas baru yang dibangun 140 lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan dukungan pengembangan kualitas sarpras dan mutu penyelenggaraannya di daerah 3T dan wilayah kepulauan 120 SD-SMP satu atap yang dibangun 96 SMK di Papua/Papua barat/Daerah khusus/3T 20 asrama siswa yang dibangun 480 sekolah yang direvitalisasi

1.6.3

Peningkatan Peran Pemda

•

Penyediaan sarana dan prasarana 15 Perguruan Tinggi Negeri, Akademi Komunitas dan Vokasi (Kerjasama Pemda) yang direvitalisasi

1.6.4

Kebutuhan Infrastruktur Pendukung

•

6.521 Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan yang Terkoneksi Jardiknas

14

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Pendidikan (4) NO 1.7


SASARAN


1.7.1

Penguatan Otonomi PT

•

11 PTN menerima BPPTN-BH

1.7.2

Pengembangan Prodi Inovatif

•

Dibukanya 400 prodi baru

1.7.3

Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi

• •

4220 Prodi Terakreditasi 1.564 PT Terakreditasi

1.7.4

Perlindungan Prodi Langka Peminat

• •

10 Prodi Langka yang dilindungi 5000 mahasiswa PTKI yang menerima beasiswa prodi langka peminat

1.7.5

Penguatan Kerjasama antar Perguruan Tinggi

•

160 Lembaga/PT melaksanakan kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri

15

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Pendidikan (5) NO 1.8


SASARAN

Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi dan Daya Saing Perguruan Tinggi

1.8.1

Penyediaan infrastruktur Iptek di Perguruan Tinggi

-

1.8.2

Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa

•

•

458 dosen PT yang dilatih tentang penulisan artikel ilmiah dan ditingkatkan kapasitas penelitiannya 105 jurnal yang ditingkatkan mutunya untuk mendapatkan pengakuan internasional 4.200 hasil penelitian mahasiswa yang berkualitas

•

1.8.3

Kerjasama Penelitian PT dan Industri

1.8.4

Penerbitan Jurnal Ilmiah, Publikasi dan Sitasi

• • •

259 hasil riset perguruan tinggi 138 artikel pada jurnal internasional ditulis oleh dosen 32.520 hasil penelitian dosen di PT

1.8.5

Perolehan HAKI dan Paten dari hasil Litbang PT

•

275 hasil litbang PT didaftarkan ke HKI

1.8.6

Penerapan hasil Litbang PT di masyarakat •

37 hasil Riset litbang PT untuk pengabdian masyarakat

16



SASARAN

1.9


1.9.1

Pengabdian Masyarakat

• • •

30 kegiatan pengabdian masyarakat 2000 mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat 55 PTKIN yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

1.9.2

Pendidikan Vokasi

•

Penyediaan sarana dan prasarana 15 Perguruan Tinggi Negeri, Akademi Komunitas dan Vokasi (Kerjasama Pemda) yang direvitalisasi 250 lembaga MA Penyelenggaraan Program Ketrampilan/Vokasi

• 1.9.3

Pendidikan Kewirausahaan

• •

1.9.4

Pengembangan Karier Lulusan

1.9.5

Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha-Dunia Industri

100 lembaga pendidikan keagamaan yang melaksanakan pemberdayaan ekonomi pesantren 29300 orang mahasiswa dan dosen mendapatkan pelatihan kewirausahaan -

• •

2000 siswa/santri yang mengikuti program pemagangan di DU/DI 1000 mahasiswa yang mengikuti program pemagangan di dunia industri

17

18

Fokus Pembahasan Prioritas Nasional Pelayanan Pendidikan KELUARAN MULTILATERAL MEETING

MEKANISME PEMBAHASAN

Output 1: Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017

• Konfirmasi keterlibatan K/L dalam Prioritas Nasional Pelayanan Pendidikan • Konfirmasi ketepatan kontribusi K/L dalam Program/Kegiatan Prioritas • Konfirmasi Program K/L; Kegiatan K/L dan sasaran adalah yang akan dilaksanakan K/L pada tahun 2017 • Konfirmasi anggaran pendidikan

Output 2: Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/ Lembaga dalam Forum Musrenbangnas

• Berdasarkan prioritas pendidikan dalam rancangan awal RKP 2017 • Kegiatan yang sudah jelas targetnya dan pasti dibiayai (misal : KIP, BOS) bukan menjadi prioritas pembahasan. • Kegiatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme seleksi, sehingga tidak dapat ditentukan kuota per daerah (misal : beasiswa prestasi).

Output 3: Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

• Kegiatan yang memang dilakukan di daerah • Lokasi sasaran di daerah 19

Slide - 20

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : Tersusunnya bahan ajar diklat PB yang berbasis kompetensi

Bagaimana kontribusi terhadap kegiatan prioritas Kurikulum yang Andal? Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas?

Pemanfaat anggaran pendidikan

Bukan

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : Pelatihan Teknis Berbasis Kompetensi

Bagaimana kontribusi terhadap kegiatan prioritas Kebutuhan Infrastruktur Pendukung? Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas?

Sasaran : • Dokumen Pengembangan SDM PLTN/RDE • Mahasiswa yang mengikuti Program D-IV Teknologi Nuklir

Bagaimana kontribusi terhadap kegiatan prioritas Sekolah Berbudaya Mutu?  Diusulkan untuk dipindahkan ke kegiatan prioritas Pendidikan Vokasi Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di STTN?


Iya Apakah ini yang dilakukan di satuan pendidikan (STTN)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : Penyediaan taruna BMKG melalui pendidikan di STMKG

Bagaimana kontribusi terhadap kegiatan prioritas Sekolah Berbudaya Mutu? Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas?


Bukan Karena merupakan pendidikan kedinasan

Kementerian Dalam Negeri Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : Fasilitasi Optimalisasi Penyerapan DAK

Sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas Peningkatan Peran Pemda Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas?


Bukan

Kementerian ESDM Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT

Sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas?

Sasaran : Lulusan bidang energi dan mineral sesuai Sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas kebutuhan industri Pendidikan Vokasi Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di AKA Migas? Pemanfaat anggaran pendidikan

Iya Untuk satuan pendidikan (AKA Migas)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : • Persentase anak pelaku utama yang diterima di satuan pendidikan kp terhadap peserta didik baru • Peserta didik KP yang menjalani pendidikan vokasi

Sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas Pendidikan Vokasi

Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas? Pemanfaat anggaran pendidikan

Iya Untuk satuan pendidikan (SMUP, Akademi Perikanan, dan Sekolah Tinggi Perikanan)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : • Tersedianya Sistem Whitelist Nusantara untuk menciptakan internet positif • Penyediaan akses Layanan TIK dan penyiaran

Apakah berkontribusi pada kegiatan prioritas Kebutuhan Infrastruktur Pendukung?


Iya Kedua sasaran di atas bukan sasaran yang memanfaatkan anggaran pendidikan.

Kemenko PMK Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : • Usulan rekomendasi kebijakan bidang pembinaan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan • Usulan rekomendasi kebijakan bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja • Usulan rekomendasi kebijakan di bidang, PAUD, DIKDAS dan pendidikan masyarakat

Apakah berkontribusi pada kegiatan prioritas Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus?

Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017?

Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas? Pemanfaat anggaran pendidikan

Bukan

Kementerian KUKM Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : Apakah berkontribusi pada kegiatan prioritas • Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasi Pendidikan Kewirausahaan? dan tata kelola KUMKM untuk mendukung pendidikan. • Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh untuk mendukung pendidikan. • Meningkatnya kualitas SDM koperasi dan UKM dalam mendukung usaha koperasi dan UKM yang berkelanjutan untuk mendukung pendidikan.

Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas?


Iya. Mohon dijelaskan sasaran dan indikator terkait dengan anggaran pendidikan?

Kementerian Pariwisata Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata; Mendorong berdirinya pendidikan tinggi pariwisata baru di indonesia

Sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas Pendidikan Vokasi.


Iya. Untuk satuan pendidikan (Akpar dan Sekolah Tinggi Pariwisata). Mohon dijelaskan untuk pendirian pendidikan tinggi baru?

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : Terlaksananya Pelatihan bagi 150 Penulis dan 100 Penerbit Bahan Ajar yang responsif gender untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Apakah sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas Kurikulum yang Andal?

Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas? Sasaran : Pengembangan model sekolah inklusi dengan guru pendamping anak berkebutuhan khusus

Apakah sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah? Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas?


Bukan.

Kementerian PAN&RB Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : • Kebijakan rightsizing dalam rangka mendukung sektor pendidikan • Penyusunan kebijakan tentang sistem uji kompetensi dan akreditasi jabatan ASN bidang tenaga pendidik • Tersedianya kebijakan tentang evaluasi dan pengembangan reward sistem bidang pendidikan • Tersedianya peta tentang redistribusi ASN khusus dibidang tenaga pendidik

Apakah sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas Distribusi dan Pemerataan Guru dan Dosen?


Bukan.

Kementerian Perindustrian (1) Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : • Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri • Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri (Wirausaha Industri)

Apakah sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas Pendidikan Kewirausahaan? Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas?

Sasaran : • Tersedianya Gedung dan Lahan Pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi antara lain di SMTI Banda Aceh, STTT Bandung, AKA Bogor, ATK Yogyakarta, SMAK Bogor, SMAK Padang, SMTI Yogyakarta, SMTI Lampung, ATI Makassar, dan ATI Padang • Tersedianya peralatan Workshop, Laboratorium dan TUK pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi melalui pengadaan peralatan meliputi peralatan kimia lingkungan, logistik, manufaktur, industri agro, alas kaki, kimi industri, otomotif, TPT, garmen, kimia analisis dan laboratorium

Apakah sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas Pendidikan Vokasi? Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas?

Kementerian Perindustrian (2) Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : • Terlaksananya Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan (3 in 1) calon tenaga kerja industri untuk sektor industri prioritas sebanyak 20.000 calon tenaga kerja untuk industri kelapa sawit, pengolahan plastik, elektronika, animasi, pengolahan rumput laut, pengolahan kakao, kemasan, garmen, alas kaki, semen, petrokimia, keramik, furniture dan pengelasan kapal

Apakah sasaran ini berkontribusi pada kegiatan prioritas Penguatan Kemitraan dengan Dunia usaha-Dunia Industri?


Ya. Untuk satuan pendidikan di bawah Kemenperind, seperti SMTI, Akademi Kulit Jogja, dll. Mohon dijelaskan sasaran dan indikator terkait dengan anggaran pendidikan?

Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di daerah dengan lokus yang jelas?

Kementerian Pertanian Uraian

Bahan diskusi

Sasaran : (lihat bahan terkait)

Semua sasaran diusulkan untuk dimasukkan ke kegiatan prioritas Pendiidkan Vokasi. Apakah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017? Apakah kegiatan dilaksanakan di satuan pendidikan dengan lokus yang jelas?


Iya.

K/L Pemanfaat Anggaran Pendidikan • Untuk K/L yang belum mengusulkan dalam SIMU, agar dapat menyampaikan usulan sasaran dan indikator yang mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Pendidikan. • K/L yang belum mengusulkan, yaitu : 1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kementerian Pertahanan 6. Kementerian Tenaga Kerja

36

Kemdikbud, Kemenag, dan Kemristekdikti 1. Ketepatan sasaran terhadap Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas Pelayanan Pendidikan yang didukung 2. Penjelasan, apakah sasaran tersebut dilaksankaan di tahun 2017 ? 3. Penjelasan, apakah sasaran tersebut dilaksankaan di daerah dengan lokus yang jelas?

37

Slide - 38

Kriteria Penentuan Prioritas Pembahasan 1. Urutan ditentukan berdasarkan prioritas pendidikan dalam rancangan awal RKP 2017. 2. Kegiatan yang sudah jelas targetnya dan pasti dibiayai (misal : KIP, BOS) bukan menjadi prioritas pembahasan. 3. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme seleksi, sehingga tidak dapat ditentukan kuota per daerah (misal : beasiswa prestasi).

39

Prioritas Pembahasan Musrenbangnas Pembangunan Pendidikan (1) NO


1


2

3

SASARAN


• Sertifikasi guru dan dosen • Pengembangan keprofesian yang berkelanjutan • Penilaian Kinerja Guru


Kab/Kota yang menjadi percontohan dalam pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah

Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen

• Guru yang menerima tunjangan Profesi • Dosen yang menerima tunjangan profesi

Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas Sistem Penilaian yang Komprehensif dan Kredibel

Satuan pendidikan melaksanakan UN berbasis komputer (CBT)

Tenaga Pendidik yang Profesional dan Kompeten

• Satuan pendidikan yang melaksanakan K13 • Pelatihan guru dalam melaksanakan pembelajaran

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Berbudaya Mutu

Pemenuhan SPM pendidikan Sekolah/Madrasah yang meningkat mutunya dalam pencapaian SNP

Peningkatan Kapasitas SDM Pendidikan

Pelatihan kepala sekolah dan madrasah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya

Assessment Mutu Satuan Pendidikan

Akreditasi satuan pendidikan 40

Prioritas Pembahasan Musrenbangnas Pembangunan Pendidikan (2) NO

4


Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter Penciptaan Lingkungan Pendidikan Berintegritas, Bebas Intimidasi dan Kekerasan

5

6

SASARAN

42.811 Sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan

Bantuan penyediaan sarpras sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi

Afirmasi Sarpras Khusus, Daerah 3T dan PT Luar jawa

• •

Sekolah satu atap, sekolah kecil, sekolah berasrama Pemetaan kebutuhan sarpras daerah 3T dan perbatasan

Kebutuhan Infrastruktur Pendukung

•

Penyediaan akses jalan, jaringan air bersih, sarana transportasi, sambungan listrik, serta sambungan internet dan jaringan pendukungnya.

•

Penyediaan sarana dan prasarana 15 Perguruan Tinggi Negeri, Akademi Komunitas dan Vokasi (Kerjasama Pemda) yang direvitalisasi MA Penyelenggaraan Program Ketrampilan/Vokasi

Peningkatan Relevansi Pendidikan Pendidikan Vokasi

• Pendidikan Kewirausahaan

Penguatan Kemitraan dengan Dunia UsahaDunia Industri

•

lembaga pendidikan keagamaan yang melaksanakan pemberdayaan ekonomi pesantren mahasiswa dan dosen mendapatkan pelatihan kewirausahaan

• •

siswa/santri yang mengikuti program pemagangan di DU/DI mahasiswa yang mengikuti program pemagangan di dunia industri

•

41

Slide - 42

Slide - 43

PROGRAM PRIORITAS: PENYEDIAAN GURU DAN DOSEN YANG BERKUALITAS DAN PENEMPATAN YANG MERATA Kemenristekdikti, Kemenag:

LEVEL 2

Revitalisasi LPTK

• Sistem penerimaan calon mahasiswa LPTK yang selektif • Reformasi pendidikan keguruan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama

Kemendikbud, Kemenag: •

Pemetaan kebutuhan guru baru per bidang studi per daerah

Kemendikbud, Kemenag: Kemristekdikti, Kemenag • Penyediaan bantuan mengikuti konferensi ilmiah • Academic recharging

Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen

Kemendikbud, Kemenag: • Pemetaan dan audit guru yang berhak mendapat tunjangan profesi • Penyediaan tunjangan profesi guru berdasarkan Peningkatan kinerja guru • Penyediaan tunjangan khusus bagi guru di Kesejahtedaerah 3T/perbatasan raan Guru Kemristekdikti, Kemenag: dan Dosen • Penyediaan tunjangan profesi dosen • Penyediaan tunjangan kehormatan untuk dosen guru besar Pemda: • Penyediaan asrama/rumah dinas guru di daerah 3T • Penyediaan tunjangan daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran




• Sertifikasi profesi guru • Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan • Penilaian Kinerja Guru

Kemenristekdikti, Kemenag:

• Penguatan LPTK • Sertifikasi profesi dosen • Peningkatan kualifikasi dosen S2/S3

Pemda:

• Revitalisasi KKG/MGMP/KKKS/MKKS

Kemenristekdikti: • Pengiriman guru dari program SM-3T sesuai kebutuhan daerah • Pemenuhan SNPT tentang jumlah minimal dosen per Prodi Pemda: • Pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah sesuai kewenangan • Pengangkatan guru baru yang terkendali sesuai formasi • Pengendalian pengangkatan guru honor oleh sekolah Kemendikbud, Kemenag: • Pemetaan kebutuhan guru berdasarkan rasio guru:murid per sekolah • Penempatan Guru Garis Depan (GGD) Kemen Desa dan PDTT: • Pemetaan kebutuhan guru di daerah 3T Kemen PANRB: • Penetapan kuota formasi guru sesuai dengan peta kebutuhan Slide - 44

KEGIATAN PRIORITAS : REVITALISASI LPTK Pre-Service Education melalui Pendidikan Profesi Guru (Subject Knowledge, pedagogical Knowlodge, dan Professional Skills)

LEVEL 3

Kemdikbud, Kemenag

Seleksi calon mahasiswa Berbasis Merit System (Passing Grade, Tes Bakat&Minat)

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti, Pemda, LPMP

Revitalisasi LPTK

Kemristekdikti, Kemenag

Induksi, Mentoring dan Uji Profesi (Probation)

Pengembangan

Profesi Berkelanjutan (in-Service Training) *Juga mencakup guru dalam jabatan

Sertifikasi Kompetensi

Kemristekdikti, Kemenag

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti, Pemda Back45

PROGRAM PRIORITAS: PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN LEVEL 2

Sekolah Berbudaya Mutu

Kemdikbud, Kemenag • Penyiapan satuan pendidikan untuk diakreditasi BAN-S/M • Pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan/institusi/prodi

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Assessment Mutu Satuan Pendidikan

Kemdikbud, Kemenag • Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah • Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah Pemda • Pemenuhan SPM Pendidikan

Kemdikbud, Kemenag • Pelatihan Kepala Sekolah/Madrasah • Pelatihan Pengawas Sekolah/Madrasah • Pelatihan Tenaga Kependidikan lainnya Pemda Peningkatan • Pengangkatan Kepsek dan Pengawas yang sesuai kriteria Kapasitas SDM Pendidikan

Back46

PROGRAM PRIORITAS: PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN YANG BERKUALITAS Penyiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan dan peluang abad 21: 1. metode pembelajaran: • Exposition  Discovery Learning Method 2. Pendekatan pembelajaran: • Collaboration and teamwork • Creativity and Imagination • Critical thinking and analytical skills • Problem solving 3. Fokus pembelajaran: • Content knowledge • Literacy • Proficiency (e.g. communication skills) 4. Internalisasi nilai-nilai kebajikan dan budi pekerti 5. Penyelarasan kurikukum sesuai kebutuhan DU/DI

LEVEL 2

Kurikulum yang Andal

Kemdikbud • Pengembangan kurikulum mapel umum Kemenag • Pengembangan kurikulum mapel agama Kemenpora • Masukan substansi pendidikan olahraga di sekolah

Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas Tenaga Pendidik yang Profesional dan Kompeten

Kemdikbud, Kemenag • Pelatihan guru dalam melaksanakan pembelajaran

Kemdikbud, Kemenag • Pengembangan sistem penilaian • Pelaksanaan UN Sistem Penilaian yang Komprehensif dan Kredibel*

*Diperlukan sistem penilaian yang mampu menggambarkan capaian prestasi peserta didik yang lengkap: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/karakter. 47

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KARAKTER LEVEL 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewargaan


Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti Penegakan Disiplin dalam Pengelolaan Pendidikan

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti • Pelaksanaan pendidikan agama • Pelaksanaan pendidikan kewargaan

Penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti • Penyelenggaraan sekolah ramah anak • Penyelenggaran pendidikan tinggi bebas perploncoan Back48

PROGRAM PRIORITAS: PENYEDIAAN BANTUAN PENDIDIKAN YANG EFEKTIF LEVEL 2

Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/ Daerah Khusus

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti • KIP • Bidikmisi • Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah • Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Kemsos • Validasi data penduduk miskin Pemda • Bantuan dari APBD

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti • Beasiswa prestasi/Beasiswa peningkatan prestasi akademik Pemda • Beasiswa Pemda/sejenis

Bantuan Peningkatan Prestasi

Bantuan Biaya Operasional Pendidikan

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti • BOP RA/BOP PAUD • BOS SD/SMP/SMA/SMK, BOS MI/MTs/MA dan sederajat • BOPTN/BOPTAN Pemda • BOSDA/sejenis Back49

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS LEVEL 2

Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan

KemenPU&Pera • Penyediaan akses jalan • Penyediaan jaringan air bersih Kebutuhan Kemenhub Infrastruktur • Penyediaan sarana Pendukung transportasi PLN dan ESDM • Penyediaan sambungan listrik Kominfo • Penyediaan sambungan internet dan jaringan pendukungnya


Peningkatan Peran Pemda

Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti • Bantuan penyediaan sarpras sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi

Afirmasi Sarpras Khusus, Daerah 3T, dan PT Luar Jawa

Kemdikbud, Kemenag • Sekolah satu atap • Sekolah kecil • Sekolah berasrama Kemristekdikti: • Pemihakan penyediaan sarpras Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa Kemendes&PDT, BNPP • Pemetaan kebutuhan sarpras daerah 3T dan daerah perbatasan Pemda • Bantuan sarpras sejenis dari APBD

Kemdagri • Pelaksanaan DAK Pendidikan • Bantuan sarpras dari APBD Back50

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI Kemristekdikti, Kemenag

LEVEL 2

Penguatan Otonomi PT Kemristekdikti, Kemenag • Pertukaran dosen • Pengakuan angka kredit • Detasering • Proffessorial Fellowship

Penguatan Kerjasama antar Perguruan Tinggi

Kemristekdikti, Kemenag • Penyeimbangan proporsi bidang ilmu sosial humaniora dan ilmu sains keteknikan Pengembangan Prodi Inovatif


Kemristekdikti, Kemenag Perlindungan Prodi Langka Peminat

Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi

Kemristekdikti, Kemenag, BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

Slide - 51

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK, INOVASI DAN DAYA SAING PERGURUAN TINGGI LEVEL 2

Penyediaan infrastruktur Iptek di Perguruan Tinggi

Kemristekdikti, Kemenag, Pemda • Penerapan teknologi tepat guna

Kemristekdikti, Kemenag, Kemkumham • Fasilitasi perolehan HAKI dan paten

Kemristekdikti, Kemenag, Swasta • Penyediaan lab dan peralatan • Pengembangan pusat riset dan jejaring riset

Penerapan hasil Litbang PT di masyarakat

Perolehan HAKI dan Paten dari hasil Litbang PT

Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi dan Daya Saing PT

Penerbitan Jurnal Ilmiah, Publikasi dan Sitasi

Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa

Kemristekdikti, Kemenag, LIPI • Lomba dan kompetisi penelitian ilmiah dan inovasi • Diklat penelitian ilmiah dan inovasi • Bantuan penelitian ilmiah

Kemristekdikti, Kemenag, Lemlitbang Pemerintah, Swasta • Kerjasama riset terapan dengan Kerjasama dunia industri Penelitian PT dan Industri • Pengembangan prototipe, disain produk dan pusat inkubasi mendukung produksi massal Kemristekdikti, Kemenag, LIPI • Diklat penulisan karya ilmiah dan pengelolaan jurnal • Bantuan akses jurnal ilmiah Slide - 52

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN RELEVANSI PENDIDIKAN LEVEL 2

Kemristekdikti, Kemenag • Penyelarasan kurikulum akademik dengan kebutuhan pasar kerja Kemperin • Pemagangan mahasiswa di industri • Pelibatan dunia industri dalam Penguatan proses pembelajaran Kemitraan dengan Dunia Usaha-Dunia Industri

Kemristekdikti, Kemenag, Kemnaker, Kemperin, Swasta • Career guidance, jobfair, Career expo

Pengembangan Karier Lulusan

Pengabdian Masyarakat

Kemristekdikti, Kemenag, Pemda • Kuliah Kerja Nyata (KKN) • Desa binaan Kemdikbud, Kemristekdikti,

Pendidikan Vokasi


Pendidikan Kewirausahaan

Kemenag, Kemkeu, Kemhub, Kemkes, Kemperin, Kem. LHH, Kemtan, Kem. Kominfo, Kemhan, Kem. Kelautan Perikanan, Kem. Pariwisata, Kem. ESDM, BATAN, Kemnaker, Kem.KUKM • Pengembangan prodi vokasi untuk mendukung sektor unggulan • Pemetaan kebutuhan jenis – jenis keterampilan di dunia industri • Pengayaan social skills (komunikasi, negosiasi, kepemimpinan)

Kemristekdikti, Kemenag, Kem. Koperasi dan UKM • Pusat inkubasi bisnis • Diklat kewirausahaan dan perkoperasian

Slide - 53

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Recommend Documents