BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SAMBUTAN Peluncuran Dokumen Kebijakan Responsif Gender: Peluncuran Dokumen Kebijakan Responsif Gender: Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim (PUGAPI) & Kajian Awal: Penyusunan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG) Nina Sardjunani Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Disampaikan pada Peluncuran Dokumen Kebijakan Responsif GenderBappenas Disampaikan pada Peluncuran Dokumen Kebijakan Responsif Gender Bappenas Jakarta, 28 November 2012

Deputi SDMK-Bappenas


KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

o

o

Namun, hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya, dan manfaat pembangunan yang didapatkan oleh penduduk Indonesia, baik laki‐laki, maupun perempuan, di berbagai d b kl k l k d b b bidang pembangunan, termasuk dalam perubahan iklim. Pada Konferensi Rio +20 bulan Juni 2012, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai salah satu ketua Panel Tingkat Tinggi PBB untuk Pembangunan Pasca 2015, menggarisbawahi bahwa " "masa depan d d i ‘k b l j dari ‘keberlanjutan' tidak hanya diperlukan, ' id k h di l k tetapi juga sesuatu yang mutlak dan mungkin dilakukan”. B li Beliau menyampaikan kepeduliannya terutama pada ik k d li t t d dua d hal, yaitu perubahan iklim dan pemerataan. Deputi SDMK-Bappenas


o Presiden menekankan bahwa upaya Indonesia untuk mengejar kebijakan "pertumbuhan dengan pemerataan",, perlu diubah menjadi sesuatu pemerataan perlu diubah menjadi sesuatu yang yang mendorong "pertumbuhan berkelanjutan dengan pemerataan ” pemerataan. o Visi ini jelas sesuai dengan niat pemerintah kita dan banyak pemangku kepentingan, untuk tidak y gp mitigasi g hanya mendukung proses intensif perubahan iklim, tetapi juga mendorong adaptasi perubahan iklim. perubahan iklim.



o

o

Di samping itu,mewujudkan kesetaraan gender merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia, namun pemerintah telah secara aktif menerapkan kebijakan dan undang‐undang terkait hal ini. d d k h l Integrasi kedua isu penting ini, merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang RPJMN 2010‐2014, yang mencantumkan gender dan pembangunan berkelanjutan sebagai strategi pengarustamaan dalam pembangunan nasional, dan K Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. M i PPN/K l B N 30/M.PPN/HK/03/2009, yang merupakan inisiatif P Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender d P R if G d di di Indonesia. Deputi SDMK-Bappenas


o

o

Perubahan iklim berdampak luas terhadap kehidupan umat manusia. Perempuan, laki‐laki, anak‐anak perempuan dan anak laki‐laki terkena dampak yang berbeda, tapi masing‐ masing memegang peran penting dalam menghadapi dan d l h d d beradaptasi terhadap dampak tersebut. Kertas Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim (PUG‐API) ini disusun dengan tujuan untuk menginspirasi dan mendorong pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penerapan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. d i b h ikli di I d i Dokumen ini D k i i menjelaskan pentingnya hal tersebut, dan memberikan panduan, kerangka pemikiran, dan rekomendasi untuk d k k iki d k d i t k mengintegrasikan isu gender dalam adaptasi perubahan iklim. iklim Deputi SDMK-Bappenas


o Pada saat ini, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN‐API) Indonesia sedang disusun. Kertas kebijakan ini bukan hanya memberikan masukan bagi proses penyusunan RAN‐API, tetapi lebih jauh lagi: y p p j g , tidak hanya terpusat pada kebijakan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lembaga, termasuk kementerian, p y , p p g mekanisme pembiayaan, penelitian dan peningkatan kapasitas, program dan kegiatan di daerah. o Penyusunan Kertas Kebijakan ini adalah bentuk Penyusunan Kertas Kebijakan ini adalah bentuk kerjasama antara Bappenas dan UN Women, didukung oleh UNDP dan merupakan proses konsultasi yang oleh UNDP, dan merupakan proses konsultasi yang singkat tetapi intensif dengan para pemangku k kepentingan terkait. ti t k it Deputi SDMK-Bappenas


o

o

o

Di samping itu, sebagaimana telah disampaikan, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah salah satu dari tiga pengarusutamaan, yang juga merupakan prioritas nasional d l dalam RPJMN 2010‐2014. RPJMN tersebut juga mencantumkan tiga isu/kebijakan nasional terkait pengarusutamaan gender, yaitu: 1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan 3) peningkatan kapasitas k l b kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. PUG d b d Hingga saat ini, indikator‐indikator gender yang ada masih belum dapat mencerminkan pencapaian pembangunan kesetaraan gender di Indonesia, terutama yang terkait d dengan perlindungan terhadap berbagai tindak kekerasan. l d h d b b d kk k Deputi SDMK-Bappenas


o

o o

Oleh sebab itu, maka disusunlah Kajian IKKG dan IKPUG ini, sebagai langkah awal untuk menyusun indikator yang diharapkan dapat digunakan dalam mengukur pencapaian pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan b k d d b d perempuan di Indonesia pada umumnya, dan hasil‐hasil capaian RPJMN pada khususnya. i RPJMN d kh Hasil kajian awal ini terutama adalah konsep dan metode perhitungan IKKG, serta konsep awal untuk IKPUG. Pada dasarnya IKKG mengukur sasaran pertama dan kedua dari RPJMN 2010‐2014, yaitu terkait dengan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.



o

o

IKKG ini meliputi 5 aspek, yaitu: 1) kesehatan reproduksi; 2) pencapaian pendidikan; 3) partisipasi ekonomi; 4) keterwakilan di i didik 3) i i i k i 4) k kil di jabatan publik; dan 5) perlindungan terhadap kekerasan, yang diturunkan menjadi 12 indikator IKKG yang juga meliputi rasio diturunkan menjadi 12 indikator IKKG, yang juga meliputi rasio antara jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan atau laki‐ laki di luar rumah atau di tempat kerja; dan rasio jumlah kekerasan laki di luar rumah atau di tempat kerja; dan rasio jumlah kekerasan yang dialami perempuan atau laki‐laki di dalam rumah tangga atau domestik. Sedangkan IKPUG mengukur sasaran ketiga dari RPJMN 2010‐ 2014, yaitu tentang penguatan kelembagaan PUG, yang meliputi 4 komponen: 1) kebijakan dan peraturan perundang‐undangan yang responsif gender; 2) kelembagaan yang mendukung proses pelaksanaan PUG 3) sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PUG; 3) sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG ; dan 4) dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG usaha dalam proses pelaksanaan PUG. Deputi SDMK-Bappenas


o Di samping itu, telah dilakukan pula exercise perhitungan IKKG untuk tahun 2007 dan 2010, baik di tingkat nasional, maupun provinsi, dengan data yang tersedia. o Pada tahun 2007, tingkat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dalam lima aspek pembangunan yang diukur adalah sebesar 79,3 persen (nilai IKKG sebesar 0,793). Nilai ini memberikan indikasi adanya 20,7 persen kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender terkait dengan k li hid d kualitas hidup dan perlindungan terhadap kekerasan di li d h d k k di Indonesia. o Kesenjangan gender bervariasi antarprovinsi, berkisar antara yang tertinggi 87,5 persen di DKI Jakarta, hingga yang terendah 39,6 persen di Bali. d h 39 6 d l Deputi SDMK-Bappenas


o Sementara itu perhitungan IKKG Indonesia tahun 2010, yaitu sebesar 0,796, memperlihatkan tidak adanya perbaikan yang cukup berarti dalam 0 796 lih tk tid k d b ik k b ti d l pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam 3 tahun pembangunan. Kesenjangan hanya berkurang sebesar 0,3 persen. Hal ini menunjukkan j g y g , p j bahwa isu‐isu gender yang termanifestasi dalam bentuk kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi tanpa suatu upaya yang serius, konsisten, dan lit t k di t i t t i k i t d berkesinambungan. Terlebih lagi adanya keterkaitan yang erat antara isu g gender di satu aspek dengan isu gender di aspek yang lain. p g g p y g o Kesetaraan dan keadilan gender juga merupakan komponen yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi. Laporan Bank Dunia (2012) memperlihatkan bahwa menyamaratakan peluang bagi laki‐laki dan perempuan dalam partisipasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik, dapat meningkatkan produktivitas pekerja di kawasan sebesar 7 hingga 18 meningkatkan produktivitas pekerja di kawasan sebesar 7 hingga 18 persen. Kenaikan ini memiliki dampak yang luas pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Oleh sebab itu, kebijakan menjadi salah satu alat koreksi yang dapat digunakan oleh negara untuk mengurangi kesenjangan gender yang ada di berbagai aspek pembangunan. Deputi SDMK-Bappenas


o Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan misalnya: – memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, dan pembangunan infrastruktur daerah; b i f k d h – meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen (dan juga lembaga eksekutif dan yudikatif); eksekutif dan yudikatif); – mendorong adanya reformasi internal dalam partai politik untuk mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender, melakukan p g p g , penguatan kapasitas perempuan dengan berjenjang dan terencana secara baik, serta memastikan platform dari partai‐partai politik responsif terhadap isu‐isu gender; if t h d i i d – meningkatkan partisipasi ekonomi khususnya pada perempuan; dan meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan, terutama dengan memastikan tersedianya pusat‐pusat pelayanan secara merata di luar Pulau Jawa, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yang dapat menjalankan fungsinya dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah Deputi SDMK-Bappenas


o Sedangkan IKPUG mengukur sasaran ketiga dari RPJMN 2010‐2014, yaitu tentang penguatan kelembagaan PUG, yang meliputi 4 komponen: it t t t k l b PUG li ti 4 k 1) kebijakan dan peraturan perundang‐undangan yang responsif gender; 2) kelembagaan yang mendukung proses pelaksanaan PUG; 3) gender; 2) kelembagaan yang mendukung proses pelaksanaan PUG; 3) sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG ; dan 4) dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG. o Dalam penyusunan kajian ini, Bappenas melibatkan partisipasi aktif d i l dari seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari h k k i k i b ik d i kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan maupun pemerintah daerah di tiga provinsi terpilih pembangunan, maupun pemerintah daerah di tiga provinsi terpilih untuk uji coba, yaitu: Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. o Kami harapkan kedua dokumen kebijakan yang responsif gender ini dapat memberikan input bagi penerapan PUG dan percepatannya melalui PPRG di berbagai bidang pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun daerah. Deputi SDMK-Bappenas



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Recommend Documents