BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

MOHAMAD RAHMAT MULIANDA DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN Batam, 22 Agustus 2014

1


 PENDAHULUAN

Slide - 2

GEOstrategis INDONESIA Posisi Geografi Indonesia (1) NEGARA MARITIM dengan Luas Laut Indonesia: 5,8 juta km2 (luas laut seluruh dunia: 361 juta km2): • Laut 70% dan darat 30%. • Terletak diantara tepi samudra besar yang menjadi fokus perhatian dunia, yaitu Pasifik Ocean dan Hindia Ocean • Keunggulan Natural (Alamiah): Laut Indonesia memiliki potensi SDA yang bisa dijadikan sebagai sumber energi dan pangan; sebagai wahana transportasi perekat antar pulau, sumber mineral

• SDA Kelautan menjadi Sumber Pangan dan Gizi serta Energi Umat Manusia yang tidak ternilai.

PELUANG • Menjadi Negara Maritim dan Pengembangan Ekonomi Berbasis SDA Kelautan dan Perikanan • Pengembangan Ekonomi Pariwisata Tropis.

ANCAMAN : • Eksplorasi dan eksploitasi ilegal sumber daya alam oleh pihak asing jika Indonesia tidak mampu melindungi dan mengelolanya. • Ancaman terhadap kelestarian lingkungan hutan dan sumber daya alam Lainnya.

Sumber : Bappenas, 2014

Slide - 3

Posisi Geografi Indonesia (2) JALUR PERDAGANGAN STRATEGIS

Selat Malaka Pintu masuk Tunggal Jalan Laut Tersingkat antara Samudra Pasifik dan Bagian Utara Samudra Hindia dan Jalur Perdagangan Terpadat.

Jaringan Strategis Lalu Lintas Perkapalan Internasional lainnya: (1) Jalur Selat Sunda dan Selat Karimata, ke arah utara, dengan Laut Cina Selatan (2) Selat Lombok, (3) Selat Makasar Slide - 4

ISU STRATEGIS MAKRO Masalah Penting Makro Ekonomi Kelautan

Tidak meratanya kapasitas dan kapabilitas SDM pemerintah daerah dalam menterjemahkan kebijakan pada tataran implementasi Tumpang tindih perencanaan dan lemahnya koordinasi Ego sektoral Konflik kewenangan dan kepentingan Kebijakan politik yang tidak teratur Infrastruktur pendukung dan permodalan investasi ekonomi kelautan yang belum memadai Belum memadainya inovasi pengembangan teknologi dan informasi kelautan yang menunjang pengembangan ekonomi kelautan nasional

ISU STRATEGIS MAKRO Tantangan Makro Ekonomi Kelautan

Globalisasi perdagangan dan alur pelayaran dunia Global climate change Laut sebagai media ekowisata, budidaya, daerah tangkapan, dan media transportasi Ilegal, unregulated, and unreported fishing Posisi strategis eko-geo-politik Indonesia Luas wilayah dan jangkauan antar wilayah daratan Persaingan global teknologi pemanfaatan sumberdaya kelautan Pemenuhan pasar dunia dalam hal kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk kelautan Ketidakmerataan penduduk antar pulau besar, provinsi, kabupaten dan kota Alternatif energi kelautan


 RT RPJMN 2014-2019

Slide - 7

Menaiki Tingkatan yg Lebih Tinggi.. ?

Pencapaian sektor KP sesuai tahapan RPJM 2 Pencapaian sektor KP sesuai tahapan RPJM 2

Pencapaian sektor KP sesuai tahapan RPJM 2 Pencapaian sektor KP sesuai tahapan RPJM 1

RPJM 1

RPJM 2

RPJM 3

RPJM 4

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025: RPJMN 2015-2019 SEBAGAI TAHAP KE III DALAM RPJPN 2005-2025

Visi Pembangunan 2005-2025

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Saat ini Bappenas telah menyelesaiakan Naskah Teknokratik RPJMN tahap III tahun 2015-2019, Sejalan dengan penyusunan RTRPJMN, K/L juga menyiapkan Rancangan Renstra K/L

Slide - 9

KERANGKA RANCANGAN TEKNOKRATIS (RT) RPJMN 2015 – 2019

Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat

GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015, PERUBAHAN IKLIM

• • • • •

POLHUKAM

EKONOMI

RB Tertib hukum Anti korupsi Demokrasi Stabilitas DN

• Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi

• • • • •

KESRA

SDA-LH

DAERAH

KELAUTAN

Mutu SDM Kemiskinan Pemerataan Kesempatan kerja SJSN

• Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim

• Pemerataan • SPM terpenuhi • Perkotaan Perdesaan • Pelaksanaan Desentralisasi

• Penguatan Kedaulatan dan Yurisdiksi • Ekonomi Kelautan • Lingkungan Laut, • Budaya Bahari,

KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN

Kerangka Regulasi

Kerangka Kelembagaan Slide - 10

SINERGI RPJMN 2015-2019 DENGAN RPJPN 2005-2025 TERKAIT KELAUTAN & PERIKANAN


 KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RT RPJMN 2014-2019

Slide - 12

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2014-2019

AGENDA PEMBANGUNAN

LINGKUP PROGRAM UTAMA

1. Ekonomi

• • • •

Pembangunan sektor-sektor ekonomi Pengamanan ketahanan pangan, energi, dan air Percepatan pembangunan infrastruktur Penguatan faktor utama pembangunan ekonomi

2. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

• • • •

Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan Perbaikan kualitas lingkungan hidup Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan

3. Polhukam

•

Reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, politik DN dan LN, kemananan nasional, penanggulangan narkoba

4. Kesejahteraan Rakyat

•

Kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan pengurangan kemiskinan

5. Wilayah

•

Pengembangan wilayah strategis, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, rencana tata ruang, otda

6.

•

Penegakan Yurisdiksi dan Kedaulatan, ekonomi kelautan, lingkungan laut, kelembagaan dan budaya maritim , SDM dan Inovasi Iptek Kelautan

Kelautan

TANTANGAN DAN SASARAN RPJMN 2014-2019 TERKAIT PERIKANAN TANTANGAN UTAMA Penguatan Sektor Primer – Peningkatan Hasil Perikanan Ketahanan Pangan – Perikanan

• meningkatkan produksi komoditi primer • menyiapkan komoditi primer sebagai bahan baku industri pengolahan

• pertumbuhan penduduk yang terus meningkat • isu pemenuhan nutrisi/gizi bagi penduduk

SASARAN PEMBANGUNAN Sasaran Pokok Penguatan Sektor Primer – Peningkatan Hasil Perikanan 1. pertumbuhan PDB perikanan 2. nilai ekspor hasil perikanan 3. volume produk olahan hasil perikanan Ketahanan Pangan –Perikanan 1. produksi ikan (di luar rumput laut) 2. produksi garam 3. konsumsi ikan

Baseline 2014

Sasaran 2019

6,5% USD 5 miliar 5,2 juta ton

7,2% USD 9,5 miliar 6,8 juta ton

12,4 juta ton 2,5 juta ton 38,0 kg/kapita/tahun

18,7 juta ton 3,3 juta ton 54,5 kg/kapita/tahun

ARAH KEBIJAKAN - PERIKANAN Penguatan Sektor Primer – Peningkatan Hasil Perikanan, melalui: 1. Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan 3. Penyempurnaan Kelembagaan 4. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Ketahanan Pangan – Perikanan, melalui: 1. Peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, melalui: • Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi • Penguatan Faktor Input dan Sarana Prasarana Pendukung Produksi • Penguatan keamanan produk pangan perikanan • Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan 2. Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan 3. Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat 4. Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan

TANTANGAN DAN SASARAN RPJMN 2014-2019 TERKAIT KELAUTAN TANTANGAN UTAMA

Percepatan Pembangunan Kelautan

• Memperkuat penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional • Meningkatkan ekonomi kelautan melalui pengembangan industri kelautan, industri perikanan, dan wisata bahari • Menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut

SASARAN PEMBANGUNAN Sasaran Pokok

Baseline 2014

Sasaran 2019

5 pulau

31 pulau

15 unit

75 unit

15,7 juta ha

20 juta ha

PEMBANGUNAN KELAUTAN • •

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis

•

Luas kawasan konservasi laut

Sasaran Pembangunan Kelautan(1) 1. Terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional: o o o o o o

Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB pada tahun 2017; Penyelesaian/lanjutan perundingan batas laut dengan 9 negara tetangga; Penyelesaian penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota; Penyusunan rencana aksi Pembangunan Kelautan 2015-2019; Penyerasian data dan informasi kelautan antar lembaga/pemangku kepentingan; dan Penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan kelautan jangka panjang.

2. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional yang difokuskan pada: o o o o

o

Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; Peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya; Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 48 juta ton pada 2019 (termasuk rumput laut) untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan); dan Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (pilotting) di beberapa lokasi terpilih

Slide - 17

Sasaran Pembangunan Kelautan(2) 3. Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangka meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada: o Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 75 unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulaupulau kecil dan 100 lintas subsidi perintis angkatan laut; dan o Terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

4. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui: o Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: (i) Pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019; (ii) Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan (iii) Kawasan pesisir yang rusak pulih kembali sebanyak 85 kawasan o Percepatan pembentukan lembaga yang menangani keamanan laut secara terpadu; dan peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi 53,4 persen terhadap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia

5. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: o o

Peningkatan kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan: dan Peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi.

Slide - 18

ARAH KEBIJAKAN - KELAUTAN 1. Penegakan Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional

2. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

3. Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut

4. Peningkatan Wawasan dan Budaya Bahari, Serta Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan 5. Peningkatan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir

MINAPOLITAN DALAM PROGRAM PRESIDEN TERPILIH DAN RPJMN 2015-2019 ISU STRATEGIS Penguatan Kedautan Pangan

PROGRAM PRESIDEN TERPILIH

STRATEGI PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019

 Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu;

pengembangan kawasan sentra produksi perikanan, kawasan minapolitan di wilayah yang potensial di 34 provinsi.

 Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pertahun di 2019

 Meningkatnya produk olahan hasil perikanan menjadi 6,8 juta ton pada tahun 2019.  Meningkatnya produksi perikanan menjadi 41,5 juta ton di tahun 2019 (termasuk rumput laut dan garam).

Direktorat Kelautan dan Perikanan Gedung Bappenas TS2A Lantai 5 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10130 Telp/Fax: 021-3107960 Email: [email protected]

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Recommend Documents