KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Disusun dan dikoordinasikan oleh : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Jalan Taman Suropati 2 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936207 INDONESIA

KATA SAMBUTAN Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik terbitnya Buku Pegangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, yang mengangkat tema: ”Penguatan Ekonomi Daerah: Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global”. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, penerbitan buku pegangan seperti ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan program-program pembangunan di seluruh tanah air. Pada tahun 2009 ini, di tengah bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lain di dunia diterpa oleh badai krisis keuangan global, Pemerintah tetap mengarahkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Tema ini menjadi komitmen pemerintah yang akan dipenuhi melalui berbagai strategi dan kebijakan, termasuk kebijakan fiskal, moneter, penguatan lembaga keuangan dan sektor riil. Untuk itu perlu dipahami bersama langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat dalam mengurangi dampak krisis keuangan dunia sekaligus hal-hal apa saja yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi publik untuk merespon kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis. i

Pemerintah Daerah tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah berperan menata kehidupan masyarakat dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, utamanya dalam kerangka investasi, penyediaan barang dan pelayanan publik. Semua itu harus dilakukan secara benar dan akuntabel, sehingga tujuan utama desentralisasi, yakni meningkatnya kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas pemerintahan, dapat dicapai secara terukur. Kita juga perlu melakukan langkah-langkah konsolidasi terhadap cara berpikir seperti ini agar kita tidak salah kaprah dalam melaksanakan otonomi daerah untuk memperkuat ekonomi daerah dan mewujudkan visi pembangunan. Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah agar mampu menyelenggarakan proses pembangunan pada arah yang benar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap rakyat di seluruh tanah air. Melalui pemahaman yang tepat pada buku ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun langkah-langkah yang perlu diperlukan dengan pasti dan tanpa keraguan, khususnya dalam upaya menjaga keterpaduan penerapan kebijakan di masing-masing daerah yang diyakini akan memperkokoh fundamental perekonomian negara agar tetap kuat menghadapi krisis keuangan global ini.

ii

Akhirnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang telah bekerja keras menyusun Buku Pegangan Tahun 2009 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan, untuk mencapai kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai ini. Terima Kasih Jakarta, 10 Mei 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

iii

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN

i

DAFTAR ISI

v

DAFTAR TABEL

ix

DAFTAR GAMBAR

xi

DAFTAR SINGKATAN

xiii

BAGIAN I BAB I. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

I‐2

1.2

Maksud dan Tujuan

I‐4

1.3

Ruang Lingkup

I‐5

1.4

Sistematika Pembahasan

I‐6

BAGIAN II BAB II. PENYEBAB DAN DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL

2.1

Penyebab Krisis Keuangan Global

II‐2

2.2

Kondisi Perekonomian Dunia Saat Ini dan Dampak Ke II‐3 Depan

2.3

Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Nasional

II‐4

2.3.1 Dampak Terhadap Perkembangan Ekonomi Makro II‐5 2.3.2 Dampak Terhadap Pertumbuhan Sektor Riil 2.4

Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Daerah

II‐12 II‐31

BAB III. KEBIJAKAN NASIONAL DALAM MENCEGAH DAN MENGANTISIPASI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL 3.1

Sepuluh Arahan Presiden RI

III‐2

3.2

Kebijakan Moneter dan Perbankan

III‐6

3.2.1 Kebijakan Pelonggaran Likuiditas BI

III‐6

Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

v

PENGUATAN EKONOMI DAERAH: Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global

3.2.2 Perppu No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

III‐6

3.2.3 Perppu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU III‐7 No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan 3.2.4 Perppu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) 3.3

Kebijakan Fiskal

III‐8 III‐9

3.3.1 Program Stimulus Fiskal 2009

III‐9

3.3.2 Optimalisasi Penyerapan APBN 2009

III‐18

3.4

Kebijakan Penguatan Sektor Riil

III‐20

3.4.1 Kerangka Besar Program Pengamanan Sektor Riil

III‐20

3.4.2 Bidang Perindustrian

III‐21

3.4.3 Bidang UMKM

III‐22

3.4.4 Bidang Pertanian Dan Perkebunan

III‐25

3.4.5 Bidang Kelautan Dan Perikanan

III‐26

3.4.6 Bidang Kehutanan

III‐27

3.4.7 Bidang Lingkungan Hidup

III‐28

3.4.8 Bidang Perdagangan

III‐29

3.4.9 Bidang Investasi

III‐30

3.4.10 Bidang Infrastruktur

III‐32

3.4.11 Bidang Pariwisata

III‐39

3.4.12 Bidang Ketenagakerjaan

III‐40

3.4.13 Bidang Kemiskinan

III‐44

BAB IV. LANGKAH‐LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL

vi

4.1

Pengamanan Pelaksanaaan APBD 2009

IV‐3

4.2

Penguatan Sektor Moneter dan Sektor Keuangan

IV‐3

4.2.1 Penguatan Sektor Moneter

IV‐3

4.2.2 Penguatan Sektor Keuangan

IV‐4


Daftar Isi

4.3

Penguatan Sektor Riil

IV‐6

4.3.1 Bidang Perindustrian

IV‐6

4.3.2 Bidang Pertanian Dan Perkebunan

IV‐6

4.3.3 Bidang Peternakan

IV‐8

4.3.4 Bidang Kelautan Dan Perikanan

IV‐8

4.3.5 Bidang Kehutanan

IV‐9

4.3.6 Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

IV‐9

4.3.7 Bidang Lingkungan Hidup

IV‐10

4.3.8 Bidang Perdagangan

IV‐11

4.3.9 Bidang Investasi

IV‐12

4.3.10 Bidang Infrastruktur

IV‐12

4.3.11 Bidang Pariwisata

IV‐18

4.3.12 Bidang Kemiskinan

IV‐19

BAGIAN III BAB V. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2009 5.1

RKP Tahun 2009

V‐2

5.1.1 Tema RKP Tahun 2009 dan Pengarusutamaan Pembangunan

V‐3

5.1.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2009

V‐5

5.1.3 Prioritas Terkait Penguatan Ekonomi Daerah dalam RKP Tahun 2009

V‐6

5.2

Kebijakan Fiskal Tahun 2009

V‐39

5.2.1 Arah Kebijakan Fiskal, Asumsi Ekonomi Makro dan Postur APBN 2009

V‐39

5.2.2 Belanja Negara

V‐42

BAGIAN IV BAB VI. PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.1

Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


VI‐3

vii


6.1.1 Perkembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah

VI‐3

6.1.2 Perkembangan Aparatur Pemerintah Daerah

VI‐7

6.1.3 Kerjasama Antar Daerah

VI‐8

6.1.4 Daerah Otonom Baru

VI‐9

6.2

Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

VI‐12

6.2.1 Perkembangan Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah

VI‐12

6.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal

VI‐14

6.2.3 Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan

VI‐25

LAMPIRAN A

A‐2

LAMPIRAN B

B‐2

viii


Daftar Tabel

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Data dan Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Indikator Ekonomi 2009 dan 2010

II-22

Tabel 2.2. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2004 – 2008

II-27

Tabel 2.3. Realisasi Ijin Usaha Tetap PMDN dan PMA

II-28

Tabel 2.4. Pendataan Pekerja yang terkena PHK

II-30

Tabel 2.5. Nilai Ekspor Tiap Provinsi di Indonesia

II-33

Tabel 3.1. Stimulus Fiskal, 2009

III-10

Tabel 3.2. Stimulus Peningkatan Daya Beli Masyarakat

III-13

Tabel 3.3. Stimulus untuk Peningkatan Daya Saing dan Daya Tahan Usaha dan Ekspor

III-15

Tabel 3.4. Stimulus Fiskal Untuk Peningkatan Infrastruktur Padat III-17 Karya Tabel 5.1. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2009

V-40

Tabel 5.2. Postur APBN Tahun 2009

V-40

Tabel 5.3. Belanja Negara Tahun 2009

V-43

Tabel 6.1. Daftar 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan

VI-22


ix

Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Perkiraan Pertumbuhan Perdagangan Dunia Tahun II-4 2009 Gambar 2.2. Pertumbuhan Volume Perdagangan Global

II-22

Gambar 2.3. Penurunan Neraca Perdagangan Indonesia

II-24

Gambar 2.4. Sasaran dan Realisasi Ekspor Nonmigas

II-25

Gambar 2.5. Nilai Ekspor 5 Besar Provinsi Pengekspor di Indonesia

II-32

Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekspor 5 Besar Provinsi Eksportir Utama di Indonesia

II-32

Gambar 3.1. Kluster Program Penanggulangan Kemiskinan

III-44

Gambar 4.1. Siklus Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

IV-15

Gambar 6.1. Perkembangan DOB Tahun 1999-2009

VI-10

Gambar 6.2. Skema Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

VI-11

Gambar 6.3. Ketersediaan Tanah Nasional

VI-14

Gambar 6.4. Penggunaan Tanah di Indonesia

VI-14

Gambar 6.5. Ilustrasi 10 Kawasan Perbatasan di Indonesia

VI-21


xi

Daftar Singkatan

DAFTAR SINGKATAN A ADB AKB AKI AMDAL APBD APBN APINDO ASDP ASEAN ASEM ASKI ASW

: : : : : : : : : : : :

Asian Development Bank Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Asosiasi Pengusaha Indonesia Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Association of South East Asian Nations Asia-European Meeting Arsitektur Keuangan Indonesia ASEAN Single Window

B BAPPENAS BBI BBM BBN BBPOPT BBPPMBTPH BEI BHMN BI BKPMM BKTRN BLK/UPTD BLM BLT BLU BMP BNK/Kota BNN BNP BOP BOS BP KAPET BPMB TPH

: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Balai Benih Ikan : Bahan Bakar Minyak : Bahan Bakar Nabati : Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan : Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura : Bursa Efek Indonesia : Badan Hukum Milik Negara : Bank Indonesia : Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata : Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional : Balai Latihan Kerja : Bantuan Langsung Masyarakat : Bantuan Langsung Tunai : Badan Layanan Umum : Bobot Manfaat Perusahaan : Badan Narkotika Kabupaten/Kota : Badan Narkotika Nasional : Badan Narkotika Provinsi : Balance of Payment : Bantuan Operasional Sekolah : Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu : Balai Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura


xiii


BPMPT BPN BPSBTPH BPTP BPTPH BRR BTN BUMN BUMD

: Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak : Badan Pertanahan Nasional : Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian : Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura : Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi : Bank Tabungan Negara : Badan Usaha Milik Negara : Badan Usaha Milik Daerah

C CAR CDM CPO

: Capital Adequate Ratio : Clean Development Mechanism : Crude Palm Oil

D DAK DAS DAU DBH DNA DOB DPD DPK DPK DPOD DPR DPRD

: Dana Alokasi Khusus : Daerah Aliran Sungai : Dana Alokasi Umum : Dana Bagi Hasil : Deoxyribonucleic acid : Daerah Otonom Baru : Dewan Perwakilan Daerah : Dana Pihak Ketiga : Departemen Perikanan dan Kelautan : Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E EBA

: Efek Beragun Aset

F FEATI FPD FX swap

: Farmer Empowerent Through Agricultural Technology and Information : Fasilitas Pembiayaan Darurat : Forex Swap

G GAPOKTAN GDP GNP xiv

: Gabungan Kelompok Tani : Gross Domestic Product : Gross National Product Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Daftar Singkatan

GWM

: Giro Wajib Minimum

H HDI HHBK HPH HSBK HTI HTR

: Human Development Index : Hasil Hutan Bukan Kayu : Hak Pengelolaan Hutan : Harga Satuan Biaya Khusus : Hutan Tanaman Industri : Hutan Tanaman Rakyat

I IDB IDP IKM Inpres ILO IMF IMIDAP IPM IPO IPP IRSDP ITPC IUP IUPHHBK IUPHHK

: Islamic Development Bank : Indonesia Design Product : Industri Kecil Menengah : Instruksi Presiden : International Labour Organization : International Monetary Fund : Integrated Microhydro Development and Application Program : Indeks Pembangunan Manusia : Indonesia Promotion Office : Independent Power Producers : Infrastructure Reform Sector Development Project : Indonesia Trade Promotion Center : Ijin Usaha Pertambangan : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

J Jabodetabekpunjur : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat JICA : Japan International Cooperation Agency JIDES : Jaringan Irigasi Desa JITUT : Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani JPSK : Jaring Pengaman Sektor Keuangan JTM : Jaringan Tegangan Menengah JTR : Jaringan Tegangan Rendah

K KAPET KAT KB KBI KEK

: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu : Komunitas Adat Terpencil : Keluarga Berencana : Kawasan Barat Indonesia : Kawasan Ekonomi Khusus


xv


KEKI Keppres KESR KIE KILN KK KKKS KPBPB KPR KPRSH KPS KRD KRL KSN KSP KSSK KTI KTM KUR KVA KW K/L

: Kawasan Ekonomi Khusus Investasi : Keputusan Presiden : Kerjasama Ekonomi Sub Regional : Komunikasi, Informasi dan Edukasi : Kantor Investasi Luar Negeri : Kepala Keluarga : Kontraktor Kontrak Kerja Sama : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas : Kredit Pemilikan Rumah : Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat : Kerjasama Pemerintah Swasta : Kereta Rel Diesel : Kereta Rel Listrik : Kawasan Strategis Nasional : Kawasan Sentra Produksi : Komite Stabilitas Sistem Keuangan : Kawasan Timur Indonesia : Kota Terpadu Mandiri : Kredit Usaha Rakyat : kilovolt-ampere : Kilo Watt : Kementerian/Lembaga

L LDM LKBB LKM LLAJ LPND

: Lumbung Desa Modern : Lembaga Keuangan Bukan Bank : Lembaga Keuangan Mikro : Lalu Lintas Angkutan dan Jalan : Lembaga Pemerintah Non-Departemen

M MA MDGs METI MI MII MOP/MOW MTs

: : : : : : :

Madrasah Aliyah Millenium Development Goals Maritime Education and Training Improvement Madrasah Ibtidaiyah Marketing Investasi Indonesia Medis Operatif Pria / Medis Operatif Wanita Madrasah Tsanawiyah

N NAD NKRI NPL NSW xvi

: Nangroe Aceh Darussalam : Negara Kesatuan Republik Indonesia : Non Performing Loan : National Single Window Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Daftar Singkatan

NTB NTP NTT

: Nusa Tenggara Barat : Nilai Tukar Petani : Nusa Tenggara Timur

O OECD OGS OPT OVOP

: Organisation for Economic Co-operation and Development : Obat Generik Bersubsidi : Organisme Pengganggu Tanaman : One Village One Product

P PAD PDB PDRD Perda PERPPU Perpres PERPAMSI Perseroda Perumda PHK PIDRA PIUKU PHLN PKH PKN PKSN PKUK PL-PTKP PLTA PLTMH PLTS PLTU PMA PMK PMN PMTB PNPM PNS PNSD POKMASWAS POPT POPT/PHP PP

: Pendapatan Asli Daerah : Produk Domestik Bruto : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Peraturan Daerah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang : Peraturan Presiden : Persatuan Perusahaan Air Minum di Seluruh Indonesia : Perusahaan Perseroan Daerah : Perusahaan Umum Daerah : Pemutusan Hubungan Kerja : Partisipatory Integrated Development In Rafed Areas : Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum : Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Program Keluarga Harapan : Pusat Kegiatan Nasional : Pusat Kegiatan Strategis Nasional : Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan : Petugas Lapang Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping : Pembangkit Listrik Tenaga Air : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro : Pembangkit Listrik Tenaga Surya : Pembangkit Listrik Tenaga Uap : Penanaman Modal Asing : Peraturan Menteri Keuangan : Penyertaan Modal Negara : Pembentukan Modal Tetap Bruto : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat : Pegawai Negeri Sipil : Pegawai Negeri Sipil Daerah : Kelompok Masyarakat Pengawas : Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit : Peraturan Pemerintah


xvii


PPBJ : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PPIP/RIS-PNPM :Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Skala Komunitas PPN : Pajak Pertambahan Nilai PPN DTP : Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPP : Public Private Partnership PPTSP : Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu PS PLP : Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman PSO : Public Service Obligation PSU : Prasarana, Sarana, dan Utilitas PT KAI : Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia PTKP : Pendapatan Tidak Kena Pajak PUAP : Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian P2IPDT : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan P2SEDT : Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal P2KPDT : Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal P3D : Pembiayaan, Personil, Peralatan dan Dokumen P3DN : Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri P4DT : Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal

Q -

R Ranperpres RASKIN Raskin RISE/PISEW RKA K/L RKA SKPD RKP RPJMD RPJMN RPJP RPJPN RPP RRC RSH RT RTM RTR RTRW RTRWN xviii

: Rancangan Peraturan Presiden : Beras untuk Rakyat Miskin : Rakyat Miskin : Regional Infrastructure Social Economic Development/ Pengembangan Infrastruktur Social EKonomi WIlayah : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah : Rencana Kerja Pemerintah Nasional : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah : Rencana Pembangunan jangka Menengah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional : Rancangan Peraturan Pemerintah : Republik Rakyat Cina : Rumah Sederhana Sehat : Rumah Tangga : Rumah Tangga Miskin : Rencana Tata Ruang : Rencana Tata Ruang Wilayah : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Daftar Singkatan

RUKN Rusunawa

: Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional : Rumah Susun Sederhana Sewa

S Sanimas SBI SBN SBNP SCM SD SDA SDLB SDM SIKD SILPA SKPD SKPG SL-PHT SL-PTT SMP SPIPISE SPM SRG STA STPI

: Sanitasi oleh Masyarakat : Sertifikat Bank Indonesia : Surat Berharga Negara : Sarana Bantu Navigasi Pelayaran : Supply Chain Management : Sekolah Dasar : Sumber Daya Alam : Sekolah Dasar Luar Biasa : Sumber Daya Manusia : Sistem Informasi Keuangan Daerah : Sisa Lebih Penggunaan Anggaran : Satuan Kerja Pemerintah Daerah : Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi : Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu : Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu : Sekolah Menengah Pertama : Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan Investasi Secara : Standar Pelayanan Minimal : Sistem Resi Gudang : Sub Terminal Agribisnis : Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia

T T/A TAHURA Taperum-PNS TCD TDL THK-POPT TKDN TKDN TKI TKP TPT TSL

: Technical Assistance : Taman Hutan Raya : Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil : Transcranial Doppler : Tarif Dasar Listrik : THK Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan : Tingkat Kandungan Dalam Negeri : Tingkat Komponen Dalam Negeri : Tenaga Kerja Indonesia : Tenaga Kontrak Pendamping : Tanda Pendaftaran Tipe : Tumbuhan dan Satwa Liar

U UKM UMKM UMR

: Usaha Kecil Menengah : Usaha Mikro Kecil dan Menengah : Upah Minimum Regional


xix


UPIT UPJA UU PPh USO UU UUD

: Unit Pelayanan Investasi Terpadu : Unit Pelayanan Jasa Alsintan : Undang-Undang Pajak Penghasilan : Universal Service Obligation : Undang-Undang : Undang-Undang Dasar

V -

W WISMP WKP

: Water Resources and Irrigation Sector Management Project : Wilayah Kerja Penambangan

X -

Y -

Z -

xx


KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Recommend Documents