DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

2015 Kementerian PPN/ Bappenas

prosiding

Seminar Nasional Pembelajaran Pelaksanaan Program Reforma Agraria Daerah (PRODA) di Kalimantan Timur

DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

1. Pendahuluan

1.1

LATAR BELAKANG

Salah satu isu strategis bidang pertanahan adalah masih kurangnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Hal terlihat dari masih marak terjadinya konflik dan sengketa pertanahan di seluruh wilayah nasional. Teridentifikasi terjadinya konflik dan sengketa pertanahan salah satunya disebabkan masih rendahnya cakupan bidang tanah bersertipikat. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), menunjukkan bahwa jumlah total bidang tanah yang telah bersertipikat di seluruh wilayah nasional sampai tahun 2013 mencapai 45 juta bidang tanah atau sekitar 51,8% dari jumlah total 86.845.839 bidang tanah yang ada di Indonesia. Namun dari jumlah tersebut, cakupan bidang tanah yang bersertipikat dan terdigitasi dengan baik baru mencapai 14,11 % atau sekitar 16,8 juta bidang. Hal ini menggambarkan cakupan bidang tanah bersertipikat masih rendah. Terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah digariskan dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang pertanahan adalah meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, melalui: (i) Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan. Pada akhir tahun 2019 cakupan peta dasar pertanahan diharapkan dapat mencapai 80 persen dari wilayah nasional; (ii) Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat. Pada akhir tahun 2019 cakupan bidang tanah bersertipikat diharapkan dapat

Seminar Nasional Program Reforma Agraria Daerah (PRODA)

1

mencapai 80 persen dari wilayah nasional; (iii) Terlaksananya publikasi tata batas kawasan hutan dan non hutan dan terintegrasi ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional; dan (iv) Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tanah adat/ulayat di seluruh provinsi. Dalam rangka mempercepat persentase cakupan jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat dan terdigitasi dengan baik, telah dilaksanakan berbagai program antara lain Program Agraria Nasional (PRONA), sertipikasi tanah lintas sektor (petani, nelayan, pelaku usaha kecil menengah/UKM, transmigran). Secara umum, program sertipikasi tanah ini diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Namun mengingat terbatasnya ketersediaan APBN dan di sisi lain cakupan bidang tanah belum bersertipikat masih sangat besar, beberapa pemerintah daerah yang mempunyai kapasitas keuangan daerah yang memadai juga melaksanakan sertipikasi tanah bagi masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah (pemda). Program tersebut dikenal dengan Program Agraria Daerah (PRODA). Desain program tersebut mirip dengan PRONA, tetapi sumber pendanaan berasal dari pemerintah daerah. Salah satu pemda yang telah melaksanakan PRODA tersebut adalah Provinsi Kalimantan Timur. Pembiayaan program tersebut telah berjalan dengan mekanisme bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten. Pada Tahun 2015, program tersebut menargetkan sertipikasi tanah sebanyak 921 bidang tanah pertanian yang tersebar di 6 Kabupaten, yaitu Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Paser, Berau, dan Penajam Paser Utara. Agar kegiatan sertipikasi dapat berjalan dengan baik, pada tahun 2014 telah


2

dilaksanakan kegiatan pra-sertipikasi untuk memastikan bahwa subyek dan obyek tanah sudah jelas dan benar (clear and clean). Selain itu, pelaksanaan PRODA memerlukan koordinasi dan peran dari pihak-pihak terkait antara lain: Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, BPKP, Biro Keuangan, Kanwil BPN provinsi, Kantor Pertanahan kab/kota, Camat, dan Kepala Desa. Keberhasilan pelaksanaan PRODA di Kalimantan Timur dimaksud, dapat direplikasi dan diambil pembelajaran (lesson learn) oleh pemerintah daerah lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan sertipikasi tanah tersebut diharapkan dapat mempercepat cakupan bidang tanah bersertipikat di seluruh wilayah nasional. Selain itu, pasca dilaksanakan sertipikasi, pemerintah daerah dapat melanjutkan dengan kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya berdampak pada peningkatan jaminan kepastian hukum hak atas bagi masyarakat dan di sisi lain memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas melaksanakan Seminar Nasional Pembelajaran Pelaksanaan Program Agraria Daerah (PRODA) di Kalimantan Timur dalam rangka percepatan cakupan bidang tanah bersertipikat. Seminar tersebut menghadirkan narasumber yang berkompetensi dan berperan dalam keberhasilan pelaksanaan PRODA di Kalimantan Timur dan mengundang seluruh Bappeda, Kanwil BPN provinsi di seluruh Indonesia, serta beberapa K/L di pusat. 1.2

TUJUAN

Seminar Nasional Pembelajaran Pelaksanaan Program Agraria Daerah (PRODA) di Provinsi Kalimantan Timur Seminar Nasional Program Reforma Agraria Daerah (PRODA)

3

bertujuan untuk mensosialisasikan mekanisme pelaksanaan Program Agraria Daerah kepada seluruh Pemerintah Daerah sehingga program tersebut dapat direplikasi oleh pemda lainnya. 1.3

TEMPAT DAN WAKTU

Seminar Nasional dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 3 September 2015 Waktu : Pukul 09.00 s/d Selesai Tempat : Ballroom Akmani Hotel Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 91Jakarta Pusat 1.4

PESERTA

Peserta yang diundang dan diharapkan hadir dalam seminar ini adalah Kepala Bappeda Pronvinsi dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Seluruh Indonesia. 1.5

PANITIA PELAKSANA

Panitia pelaksanan seminar adalah Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Panitia dapat dihubungi melalui telp/fax: (021) 392 7412 atau melalui email: [email protected].


4

1.6

AGENDA SEMINAR

Waktu

Kegiatan

Oleh

09.00 – 09.30

Registrasi Peserta

Panitia

09.30 – 09.45

Pembukaan dan Pengantar

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas

09.45 – 11.00

Paparan:

Moderator: Kepala Subdit Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas

(25’)

1. Arahan Kebijakan Kegiatan Pensertipikatan PRODA di daerah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(25’)

2. Upaya Pemerintah Daerah Prov. Kalimantan Timur dalam rangka Percepatan Sertipikasi Tanah

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

(25’)

3. Pengalaman Kab. Penajam Paser Utara dalam Pelaksanaan PRODA

Pemda Kab. Penajam Paser Utara

11.00 – 12.30

Diskusi dan Tanya Jawab

Seluruh Peserta

12.30 – 13.00

Penutupan

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas

13.00 – selesai

Makan Siang

Seluruh peserta


5

2. Pelaksanaan Seminar 2.1 PENGANTAR DAN PEMBUKAAN SEMINAR Seminar Nasional diawali dengan paparan pengantar dan pembukaan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas, Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP. Beberapa hal penting yang disampaikan, yaitu : -

-

Program pertanahan atau agraria merupakan salah satu ujung tombak program pembangunan nasional. Ada beberapa point yang terkait dengan bidang pertanahan yang merupakan amanat RPJPN 20052025, antara lain: pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif; penegakan hukum hak atas tanah yang menerapkan prinsip keadilan; Perlu melaksanakan land reform; Penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat; Peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan. Adapun arahan RPJMN 2015-2019 untuk bidang pertanahan meliputi beberapa isu strategis yaitu: (i) Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah; (ii) Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat; (iii) Kinerja Pelayanan


6

-

-

-

-

Pertanahan; (iv) Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan Program Agraria Daerah (PRODA) atau Program Agraria Nasional (PRONA) akan terkait dengan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah, karena untuk perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah, percepatan penyelesaian kasus, dan kepastian hak atas tanah masyarakat adat. Nawacita dan RPJMN 2015-2019 menekankan beberapa hal yaitu peningkatan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, melalui: peningkatan cakupan peta dasar pertanahan, peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat, terlaksananya publikasi tata batas kawasan hutan dan non hutan, terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat. Agenda nasional yang berkenaan dengan percepatan sertipikasi tanah, intinya: target untuk pelaksanaan sertipikasi tanah sangat besar ditargetkan mencapai 10 juta hektar sampai dengan tahun 2019. Namun kemampuan APBN untuk menyediakan anggaran pelaksanaan sertipikasi tanah sangat terbatas, sehingga diperlukan tambahan (bantuan) dari pemda untuk mempercepat pelaksanaan sertipikasi tanah melalui skema PRODA. Saat ini tercapata sudah 4 provinsi yang melaksanakan PRODA, yaitu antara lain Kalimantan Timur, Jawa Timur. Dalam kesempatan seminar ini berharap agar pengalaman pelaksanaan PRODA oleh beberapa provinsi tersebut dapat dibagi kepada daerah lain dan dapat diikuti oleh daerah lain sehingga dapat


7

-

-

-

mempercepat peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat. Pada kesempatan seminar ini Provinsi Kaltim yang akan berbagi pengalaman pelaksanaan PRODA di Kaltim. Provinsi Kaltim sejak 2011 sudah melaksanakan PRODA, namun sempat berhenti lalu dengan adanya koordinasi dapat dilanjutkan kembali pada tahun 2015. Melalui presentasi dari narasumber dan diskusi dalam seminar dapat mendorong melaksanakan PRODA pada provinsi. Pelaksanaan PRODA dan PRONA merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mempercepat cakupan bidang tanah bersertipikat.

2.2

PAPARAN-PAPARAN

Pada sesi paparan-paparan yang dimoderatori oleh Kepala Sub Direktorat Pertanahan, Bappenas (Bapak Uke M. Hussein, SSi, MPP) dengan tiga orang narasumber yaitu: Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Kemen ATR/BPN (diwakili oleh Bapak Sutoro, SH); Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (Bapak Dr. Rusmadi); Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Penajam Utara, Kaltim (Ali Rahman, SE). 2.2.1

Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diwakili oleh Bapak Sutoro, SH, SSos


8

Beberapa hal penting yang disampaikan, antara lain sebagai berikut: -

-

-

-

-

-

-

-

Sesuai dengan Nawacita yang tercantum dalam angka 5 yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Khusus terkait dengan Kemen ATR/BPN peningkatan kesejahteraan melalui reforma agraria 9 jta hektar. Kem ATR/BPN mendorong pemda untuk membiayai pelaksanaan program sertipikasi melalui APBD. Hal ini untuk mendukung pencapaian RPJMN 2015-2019 bidang pertanahan. Pelaksanaan sertipikasi tanah merupakan amanat dari UU No 5/1960 dan merupakan tugas pemerintah. Namun demikian keterbatasan APBN sehingga capaian cakupan sertipikasi tanah sampai saat ini masih sangat kecil. Kem ATR/BPN sudah menerbitkan Permen 4/2015 tentang PRONA, pada intinya mendorong agar pemda dapat melaksanakan PRODA dengan penganggaran berasal dari APBD. Sebagai landasan hukum pelaksanaan PRODA perlu dibuat dokumen kerjasama antara BPN dengan pemerintah daerah. Untuk pembiayaan pelaksanaan PRODA harus menggunakan ketentuan-kententuan dalam PP No. 13/2010 tentang PNBP di BPN. Agar pelaksanaan PRODA dapat berjalan dengan baik perlu dilakukan koordinasi antara Kepala Kanwil BPN dengan para Gubernur dan Kepala Kantah dengan para Bupati/Walikota. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PRODA: pembiayaan harus menggunakan


9

-

-

PP 13/2010 tentang PNBP, perlu mempertimbangkan beban kerja. Namun apabila beban kerja yang banyak dapat melaporkan kepada BPN pusat untuk dilakukan upaya-upaya lainnya. Mekanisme pelaksanaan sertipikasi tanah di BPN, pihak pertama (pemda) perlu menyajikan subyek dan obyek yang akan dilaksanakan sertipikasi secara jelas termasuk menyediakan bukti-bukti kepemilikan atas tanah (alas hak). Beberapa faktor penghambat pelaksanaan PRODA dan upaya yang dapat dilakukan, antara lain: ketiadatersediaan alas hak untuk itu perlu pembuatan surat-surat alas hak sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan dinas/camat terkait; bea pajak yang membebankan masyarakat; banyak obyek yang dikenakan BPHTB. Untuk itu kerjasama dengan pemda agar obyek tanah masyarakat dikenakan BPHTB nihil; pemohon harus menyediakan materai minimal 5 buah.

2.2.2

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur oleh Dr. Ir. Rusmadi, MSi


-

Persoalan sertipikasi tanah merupakan persoalan yang luar biasa untuk memberikan jaminan bahwa negara hadir. Visi pemda Kaltim adalah Terwujudnya Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan, intinya agar perekonomian daerah dapat tumbuh. Selama ini


10

-

-

-

-

-

-

perekonomian daerah fokus pada sumberdaya yang tidak terbarukan sehingga pertumbuhan ekonomi sangat fluktuatif, padahal beberapa potensi ekonomi sangat besar seperti udang. Selama ini, ekonomi Kaltim hampir 70% bergantung sektor Migas dan Batubara, sehingga pertumbuhan kecil walaupun PDRB tinggi. Terkait dengan ekonomi global, dengan terjadinya gejolak perekonomian berdampak pada perekonomian di Kaltim sehingga menimbulkan permasalahan PHK. Untuk itu kedepan, Kaltim akan melakukan transformasi ekonomi di luar gas dan batubara, namun masih terkendala dengan keterbatasan infrastruktur penunjang. Misalnya potensi perkebunan tinggi namun infrastruktur pengolahan masih rendah sehingga kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih rendah karena produk yang dijual merupakan produk mentah yang belum merupakan produk olahan. Pelaksanaan sertipikasi yang merupakan kewajiban negara. Program ini sesuai dengan visi pemda Kaltim untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis agroindustri. Program sertipikasi lahan untuk menjamin kepastian hukum tanah masyarakat terutama petani. Bagi pemerintah provinsi, pelaksanaan sertipikasi tanah ini untuk menjamin ketahanan pangan. Pelaksanaan sertipikasi lahan di Kaltim diarahkan untuk daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan produk pertanian. Potensi tersebut menyebar untuk kawasan industri pertanian food and rice estate. Beberapa daerah akan dikembangkan tersebut dibantu dengan pelaksanaan sertipikasi


11

-

-

-

-

melalui APBD terutama pada kawasan-kawasan sentra produksi pertanian. Pelaksanaan sertipikasi dilakukan oleh Kabupaten sehingga pemerintah provinsi hanya membantu dengan program bantuan keuangan (Bankeu). Pada tahun 2011-2013 sudah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan sertipikasi namun serapan tidak ada karena beberapa kendala yang dihadapi, antara lain juruk ukur yang terbatas, mekanisme pembayaran yang tidak sinkron, dan sebagainya. Pemda provinsi melaksanakan koordinasi dengan Bappenas agar pelaksanaan sertipikasi dapat dilaksanakan kembali. Dengan adanya koordinasi beberapa kali mengundang beberapa pihak antara lain pemda kabupaten, BPN, BPKP, Dinas terkait maka pelaksanaan sertipikasi dapat dilanjutkan kembali. Per tahun sementara ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3 M per tahun. Kendala lain dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena selama ini program sertipikasi tanah bukan merupakan prioritas. Selain itu, belum ada pola kerjasama antara pemda dengan BPN dalam pelaksanaan sertipikasi lahan pertanian. Sebagai upaya untuk mendukung kedaulatan pangan kedepan diharapkan program sertipikasi tanah menjadi salah satu program strategis sehingga mendapat dukungan dari semua pihak.

2.2.3

Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Oleh Bapak Ali Rahman, SE


12


-

-

-

-

-

Pelaksanaan sertipikasi merupakan ”barang mewah” sehingga banyak pemerintah kabupaten yang belum menyambut dengan baik. Kab Penajam Paser Utara (PPU) merupakan DOB daerah otonom yang ke-13 di Kaltim, dengan luas wilayah mencapai 3.306 km2 dan jumlah penduduk 177.642 jiwa. Dengan membandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah maka terlihat kepadatan penduduk masih sangat jarang. Luas lahan pertanian di Kabupaten PPU sekitar 11.607 ha yang tersebar di 4 kecamatan. Pelaksaan sertipikasi tanah di Kab PPU hanya fokus pada lahan pertanian (bukan perkebunan) untuk mendukung ketahanan pangan. Realisasi pelaksanaan PRONA dan PRODA pada tahun 2013 sebanyak 200 bidang lahan sawah, 2014 sebanyak 300 bidang merupakan eks lokasi transmigrasi. Untuk tahun 2015 ditarget 300 bidang sudah clean and clear. Untuk 2016 target 500 bidang yang sudah clean and clear. Beberapa permasalahan yang dihadapi, pelaksanaan sertipikasi dan sering diprotes oleh pemerintah untuk itu sangat perlu keterlibatan pihak kecamatan dan desa dalam pelaksanaan sertipikasi tanah untuk menyiapkan subyek dan obyek sebelum diajukan kepada BPN. Selama ini dalam pelaksanaan sertipikasi tanah beberapa kabupaten hanya menyerahkan sepenuhnya


13

-

-

-

-

kepada BPN sehingga seringkali tidak bisa diselesaikan. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) keterbatasan juru ukur. Pemda dapat membiayai tenaga juru ukur dengan anggaran dari pemda; (ii) Masyarakat tidak memiliki alas hak. Untuk itu perlu dibentuk tim kerja yang diharapkan dapat menyelesaikan permaslaahan-permasalahan tersebut. Camat secara massal menyiapkan dokumen alas hak dengan catatan tidak ada klaim dari pemilik tanah yang berbatasan langsung; (iii) Pelunasan PBB dan BPHTB. Tim kerja melakukan terkoordinasi melakukan pembayaran PBB dengan langusng mendatangi masyarakat; (iv) Masyarakat benar-benar harus gratis tidak boleh ada pungutan kecuali materai dan PBB. Pada pra sertipikasi perlu dilakukan dengan membentuk tim kerja untuk menyiapkan dokumen alas hak secara massal. Beberapa usulan kebijakan terkait dengan upaya percepatan cakupan bidang tanah bersertipikat antara lain: menambah jumlah juru ukur (pemda dapat membiayai dan mengirimkan juru ukur), menambah redaksional pada sertipikat (untuk mencegah alih fungsi menjadi perkebunan) khusus untuk PRONA dan PRODA, perlu meningkatkan pagu anggaran, pembebasan biaya BPHTB. Salah satu pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan PRODA adalah camat. Sesuai ketentuan camat mempunyai kewenangan sebagai PPAT sementara sehingga dapat menandatangani alas hak tanah masyarakat.


14

2.3

DISKUSI DAN TANYA JAWAB SESI I

Berikut hal-hal penting yang disampaikan pada sesi diskusi dan tanya jawab, antara lain: 1) La Hamusein, S.Si (Kanwil BPN Sulteng) - PRODA yang dilaksanakan di Prov Kaltim sudah dilakukan juga pada beberapa provinsi lainnya. - Berikut beberapa masukan dan usulan agar pelaksanaan PRODA dapat berjalan dengan baik, antara lain: (i) BPN harus mengawal usulan anggaran daerah sampai pembahasan di DPRD; (ii) selama ini program sertipikasi tanah di daerah belum merupakan program prioritas untuk itu kedepan diperlukan ada kepedulian dari pemda untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan sertipikasi tanah; (iii) perlu ada MoU antara BPN dengan pemda sebagai dasar pelaksanaan sertipikasi tanah; (iv) Subyek dan obyek yang disampaikan ke BPN harus clean and clear serta harus jelas. Data tanah, batas tanah harus jelas, pemilik harus jelas. Jangan sampai pada saat pelaksaan Prona baru menyiapkan alas hak. Selama ini dinas terkait hanya menyiapkan data nama dan luas tanah namun tidak jelas dimana lokasinya sehingga BPN sulit dalam pelaksanaan sertipikasi tanah.

2) Yarit Sakona (Kanwil BPN Papua Barat)


15

-

-

Ketentuan dalam pelaksanaan PRONA adanya batasan luasan maksimal 2 hektar, sedangkan di Papua Barat ada tanah yang dimiliki marga dengan luasan mencapai 2.000 ha sehingga tidak bisa dilakukan kegiatan PRONA. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah penetapan kawasan hutan cenderung sepihak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga BPN tidak bisa menerbitkan sertipikat karena beberapa lokasi pelaksanaan PRONA merupakan karena kawasan hutan; ketiadatersediaan alas hak tanah di Papua, setiap jengkal tanah di Papua ada pemilik namun tidak ada bukti-bukti kepemilikan. Kiat-kiat apa yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan sertipikasi terkait dengan permasalahan di atas?

3) Radith (Dit UKM Bappenas) - Kem ATR/BPN sudah ada pengaturan mengenai tanah adat/ulayat sesuai dengan Permen ATR No. 9/2015. Namun sampai saat ini belum banyak wilayah-wilayah adat yang telah bersertipikat. Apa saja kendala dalam pelaksanaan tanah adat/ulayat? - Apa upaya yang dilakukan oleh Kemen ATR/BPN untuk mempercepat pelaksanaan sertipikasi tanah adat/ulayat, karena umumnya masyarakat adat merupakan kelompok yang rentan dan miskin. Selama ini belum cukup efektif pelaksanaan sertipikasi tanah adat/ulayat.


16

4) Hayu (Kanwil BPN Bangka Belitung) - Untuk mempercepat pelaksanaan sertipikasi tanah diperlukan adanya petunjuk dari instansi terkait di pusat kepada seluruh pemda di provinsi dan kab/kota. - Dalam pelaksanaan sertipikasi tanah seringkali BPN hanya diberikan data namun tidak jelas letak bidang tanah tersebut sehingga BPN kesulitan melakukan sertipikasi tanah. - Pelaksanaan sertipikasi sering dilakukan karena ada alasan politis seperti adanya calon kepala daerah yang akan mencalonkan kembali, untuk itu perlu disusun surat edaran yang jelas kepada pemda untuk pelaksanaan sertipikasi tanah.

5) Izda Putra (Kanwil BPN Bengkulu) - Kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan sertipikasi tanah masyarakat adalah keterbatasan juru ukur di BPN sehingga perlu adanya penambahan juru ukur - Pensertipikatan tanah masyarakat biasanya terkendala aturan yang mengatur bahwa biaya sertipikat tanah melalui PRODA harus sesuai PP 13/2010 sehingga besaran biayanya lebih mahal dan tidak sama dengan biaya PRONA. Perlu ada aturan yang menyatakan biaya PRODA sama dengan biaya untuk sertipikat PRONA.

2.4

TANGGAPAN SESI I


17

Berikut beberapa tanggapan dari narasumber atas diskusi dan tanya jawab pada sesi I, antara lain: 1) Uke M. Hussein (Dit TRP, Bappenas)

-

-

-

-

Beberapa hal yang disampaikan merupakan masukan dan saran. Nanti hal-hal yang disampaikan tadi dapat menjadi catatan dan masukan pelaksanaan PRODA dan perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Terkait dengan kawasan hutan, dalam RPJMN 2015-2019 sudah ada kebijakan untuk melakukan publikasi tata batas kawasan hutan dengan non hutan dalam arti akan dilakukan pengukuran kawasan hutan dan di tandatangani oleh tiga pihak yaitu pemda, BPN dan Kemen LHK, kemudian diintegrasikan dalam sistem pendaftaran tanah di BPN. Kegiatan ini baru diinisiasi dan dilakukan pada beberapa daerah pada skala kecil. Kedepan diharapkan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan. Terkait dengan adanya cluster-cluster atau enclave yang sudah diterbitkan sertipikat tanah dalam kawasan hutan sudah ada peraturan bersama 4 menteri (Menteri PU, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPN) yang bertujuan untuk penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan. Untuk tanah adat/ulayat seperti yang telah disampaikan tadi sudah diterbitkan Permen


18

-

ATR/Kepala BPN no. 9/2015 namun ada substansi yang kurang pas sehingga akan dibicarakan dengan ahli hukum. Sebetulnya peraturan perundangan tentang tanah adat/ulayat yang sudah ada sebelumnya cukup bagus namun masih belum dipahami dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga pelaksanaan. Untuk juru ukur sudah dianggarkan untuk tahun 2016 penerimaan juru ukur akan diupayakan mencapai 2.700 orang. Nanti Bappenas akan berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB terkait dengan mekanisme penerimaan dan sebagainya.

2) Sutoro (Dit. Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang, dan PPAT-Kem ATR/BPN)

-

-

-

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi tadi, BPN harus terlibat langsung untuk memastikan clean and clear pada t-1 (pra-sertipikasi) karena hal itu akan berimpilikasi pada besarnya biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sertipikasi tanah. Apabila hanya data nominatif sudah dipastikan tidak bisa dilaksanakan sertipikasi tanah karena BPN akan kesulitan untuk mengetahui lokasi bidang-bidang tanah yang dimaksud. Sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh BPN baik di pusat maupun inovasi-inovasi di


19

-

-

-

-

daerah terkait dengan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan sertipikasi tanah. Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah perlu koordinasi dan kerjasama BPN dengan pemda untuk mempercepatan pelaksanaan sertipikasi. Sebagaimana telah disampaikan tadi saat ini sudah diterbitkan peraturan terkait dengan PRONA (Permen ATR No. 4/2015 Pasal 5 dan Pasal 12), pembiayaan dapat berasal dari Pemda (APBD). Selain itu, saat ini sedang dilakukan revisi PP 13/2010 untuk mensinkronkan dengan peraturan yang terkait dengan PRONA, agar pelaksanaan PRODA sama dengan PRONA. Dalam PP tersebut akan disusun agar pembiayaan PRODA sama dengan PRONA sehingga dapat menjadi landasan hukum yang kuat pelaksanaan PRODA. Akan dibuat Juknis agar pelaksanaan sertipikasi tanah dapat berjalan lancar, namun demikian perlu koordinasi dengan dinas terkait di pemda.

3) Agustin (Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kem ATR/BPN)

-

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PRODA yaitu: mekanisme pembiayaan untuk PRODA masih menggunakan mekanisme sesuai dengan


20

-

-

ketentuan PP 13/2010, saat ini sedangkan dalam proses revisi. Tarif PRODA dapat disamakan dengan tarif PRONA dapat dilakukan tanpa perubahan PP 13/2010, namun harus melalui mekanisme hibah dan masuk dalam anggaran BPN sehingga anggaran PRODA sama dengan PRONA. Mekanisme ini perlu dilakukan pada pra sertipikasi sehingga BPN pusat dapat mengidentifikasi dan membuat pos anggaran khusus kegiatan ini. Percepatan sertipikasi, perlu dilakukan proses t-1 (pra-sertipikasi) sehingga dapat diperkirakan anggaran yang diperlukan sudah bisa diperhitungkan.

4) Perwakilan dari Kemendagri

-

Selama ini seperti diketahui masih lemahnya koordinasi antara pemda dengan BPN sehingga pelaksanaan kegiatan sertipikasi tidak dapat berjalan dengan baik.

5) Dr. Rusmadi (Kepala Bappeda Kaltim)

-

Mekanisme yang dilakukan di Provinsi Kaltim adalah Bantuan Keuangan dari provinsi kepada kabupaten karena mempertimbangkan yang paling dekat dalam pelaksanaan sertipikasi adalah kabupaten.


21

-

-

-

-

Kegiatan ini sangat penting karena menyangkut kepentingan masyarakat untuk itu diperlukan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai legal formal dalam pelaksanaan sertipikasi tanah dan akan menjadi payung hukum. Selain itu, terkait dengan pembiayaan dipeerlukan Surat Keputusan Bersama antara Kemendagri dan Kemen ATR/BPN untuk menanisme pembiayaan dari pemda untuk pelaksanaan sertipikasi tanah. Selama ini mekanisme pengaturan penganggaran di pemda menggunakan Permendagri sebagai payung hukum. Untuk ke DPRD perlu ditegaskan bahwa program sertipikasi tanah merupakan program wajib dan prioritas sehingga perlu diusulkan. Pengalaman di Kaltim tidak ada penolakan dari DPRD walaupun program tersebut pernah tidak berjalan selama tiga tahun. Perlu diyakinkan bahwa program tersebut penting untuk dilakukan. Kedepan BPN perlu membuat pentahapan kegiatan mulai dari proses identifikasi, apa yang harus dilakukan sampaikan dengan penyiapan dokumen kelengkapan sehingga statusnya menjadi clean and celar, penganggaran yang diperlukan untuk calon penerima calon lahan (CPCL) dan pelaksanaan sertipikasi tanah. Selain itu, perlu ada jaminan


22

kerangka waktu untuk pelaksanaan sertipikasi karena akan terkait dengan anggaran. 6) Ali Rahman, SE (Asisten I Bidang Bidang Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur)

-

-

2.5

Untuk mengatasi kesulitan dalam berkoordinasi antara Pemda dengan BPN di lapangan, perlu disusun SKB untuk membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pelaksanaan CPCL harus dilakukan oleh camat (pemda) dan harus clean and clear sebelum diajukan ke BPN. Selain itu, harus dijamin bahwa subyek dan obyek yang disampaikan tidak bermasalah.

DISKUSI DAN TANYA JAWAB SESI II

Berikut beberapa hal yang disampaikan pada Diskusi dan Tanya Jawab Sesi II, antara lain: 1) Bappeda Provinsi Aceh

-

Bagaimana mekanisme anggaran di APBD Prov Kaltim? Kegiatan sertipikasi dimasukan dalam pos anggaran apa dan menjadi tanggung jawab siapa?


23

2) Tiat (Bappeda Provinsi Jatim)

-

-

-

-

-

Gubernur Jawa Timur sudah memiliki inisiatif untuk mempercepat pelaksanaan sertipikasi. Untuk penganggaran sertipikasi tanah melalui dengan mekanisme hibah, saat ini pemda sangat hati-hati karena sering terjadi penyimpangan sehingga menjadi temuan. Pelaksanaan sertifikasi dapat menjadi salah satu insentif bagi petani dalam mendukung ketahanan pangan dan mempertahankan LP2B dari alih fungsi lahan. Bagaimana sistem penganggaran, karena dalam RPJMD tidak ada program pertanahan? Selama ini persepsi Pemprov tidak bisa memberikan anggaran bagi Kanwil BPN. Namun berdasarkan ketentuan perundangundangan ternyata pembiayaan bagi Kanwil BPN dapat dilakukan karena merupakan urusan kongkruen. Perlu membuat surat kepada Pemrprov sebagai dasar dalam mengalokasikan anggaran dengan mekanisme yang perlu dilakukan misalnya hibah. Penggabungan bagian tata ruang dan pertanahan di pusat belum memberikan dampak bagi pelaksanaan bidang tata ruang dan pertanahan di daerah.

3) Kanwil BPN Provinsi Jatim Seminar Nasional Program Reforma Agraria Daerah (PRODA)

24

-

-

Di pemda biasanya bantuan diberikan langsung kepada perorangan (masyarakat) termasuk kedalam pos anggaran berupa Bantuan Sosial (Bansos) atau Bantuan khusus dan biasanya anggaran tersebut disampaikan langsung ke desa. Bantuan semacam itu harus ada proposal dari yang bersangkutan dan harus sudah menjelaskan penerima by name by address sehingga menyulitkan pemda kabupaten untuk mengajukan anggaran seperti itu. Sebenarnya anggaran di daerah sudah ada tetapi mekanisme item angggaran yang mensyaratkan yang sangat detail menyulitkan pemda mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sertipikasi tanah.

4) Asep Saepudin (Dit. Otda, Bappenas)

-

-

Isu kelembagaan dan regulasi yang diperlukan payung hukum untuk pengganggaran dan proses kerjasama antara pemda dengan BPN sangat perlukan dalam pelaksanaan sertipikasi tanah. Saat ini sudah PP No. 41 namun akan dilakukan direvisi karena perubahan adanya perubahan struktur kelembagaan kementerian/ lembaga dan saat ini sedang dalam proses pembahasan. Terkait dengan kekurangan SDM, apakah juru ukur harus menjadi pegawai BPN? Perlu juga


25

-

-

-

2.6

ada terobosan bagaimana apabila pemda dapat menyediakan sendiri juru ukur? Terkait dengan penganggaran akan diterbitkan Permendagri dan yang menjadi acuan adalah RPJMN. Kerjasama antara pemda dengan BPN harus ada aturan yang lebih detail. Apakah PRONA dan PRODA hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin? Diusulkan perlu adanya insentif dan disinsetif apabila bidang tanah telah disertipikatkan. Kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif antara pemda dengan BPN untuk mencapai target sertipikasi tanah. TANGGAPAN SESI II

Berikut beberapa tanggapan dari narasumber atas diskusi dan tanya jawab pada sesi II, antara lain: 1) Sutoro (Dit. Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang, dan PPAT-Kem ATR/BPN)

-

Kegiatan PRONA dibiayai dari anggaran negara untuk beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu: pengukuran, pendaftaran, panitia A, transport juru ukur. Namun persyaratanpersyaratan yang diperlukan seperti patok, materai, dan surat-menyurat dibiayai oleh pemohon sendiri.


26

-

Sedangkan pembiayaan untuk PRODA saat ini sedang dilakukan revisi PP 13/2010 agar pembiayaannya disamakan dengan PRONA.

2) Uke M. Hussein (Di. TRP, Bappenas)

-

-

Di Provinsi Kaltim opsi yang dilakukan untuk pembiayaan pelaksanaan PRODA adalah melalui mekanisme Bankeu karena sebagian dari alokasi anggaran dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Tentang bagaimana mekanisme dan pos anggarannya dimana ini mohon dijelaskan lebih lanjut?

3) Dr. Rusmadi (Kepala Bappeda Provinsi Kaltim)

-

-

Di Provinsi Kaltim tidak mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sertipikasi tanah karena tugas tersebut berada di Kab, sehingga Pemprov hanya mengalokasikan Bankeu kepada Pemkab. Jadi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan adalah pemkab. Bappeda juga mengidentifikasi dinas-dinas mana yang sesuai untuk menempatkan anggaran. Untuk di Bappeda, anggaran kegiatan masuk kedalam pos kegiatan fasilitasi. Sedangkan untuk ke Kab dilakukan melalui pos angg Bankeu.


27

-

-

-

Untuk bantuan sosial, sesuai dengan ketentuan memang harus sudah jelas penerimanya by name by address. Untuk penganggaran di Kab menempel pada Dinas yang terkait dengan pos anggaran Belanja barang/jasa untuk pihak ketiga. Pos kegiatan tersebut hampir sama dengan pembelian handtractor, dan sebagainya. Namun demikian, berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini bantuan belanja pihak ketiga semakin diperketat, untuk itu kedepan diperlukan dukungan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan PRODA. Terkait dengan penyusunan peta dasar pertanahan, di Provinsi Kaltim akan mengembangkan one data one map. Apabila tidak ada one map tidak dapat diketahui cakupan bidang tanah.

4) Siti Sugiyanti (Bappeda Kaltim)

-

-

Pada tahun 2015 kegiatan anggaran PRODA yang dialokasikan untuk kegiatan sertipikasi tanah hanya sekitar 700 bidang, namun banyak sekali permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain: Keterbatasan juru ukur masih dihadapi hampir seluruh kabupaten dan sampai saat ini belum bisa diatasi, misalnya di Kutai Timur tidak bisa berjalan karena kekurangan juru ukur. Di Kab Malinau, beberapa fasilitas kantor BPN


28

-

-

dipecahkan oleh masyarakat karena calon peserta sertipikasi yang sudah clean and clear namun tidak bisa diterbitkan sertipikat tanahnya. Program ini perlu mendapat dukung dari semua pihak dan instansi yang terkait. Walaupun kegiatan PRODA sudah 3 tahun pernah tidak berjalan, namun kegiatan ini akan dilakukan terus karena menyangkut hak masyarakat atas tanah. Perlu dukungan dari pemerintah pusat untuk keberlangsungan kegiatan PRODA ini. Pemda siap melaksanakan kegiatan namun di BPN tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

5) Uke M. Hussein (Di. TRP, Bappenas)

-

Kementerian ATR/BPN perlu menyampaikan paket sosialisasi yang dimaksud dengan clean and clear pelaksanaan sertipikasi tanah (PRODA) kepada pemda dan Bappeda karena merupakan ujung tombak pelaksanaan sertipikasi adalah Bappeda.

6) Ali Rahman, SE (Asisten I Bidang Bidang Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur)

-

-

Obyek tanah dalam pelaksanaan PRODA diperuntukan bagi masyarakat miskin yakni petani tanaman pangan. Hubungan koordinasi antara pemda PPU dengan BPN, selama ini sudah cukup baik.


29

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap pra sertipikasi harus menyediakan data yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan seperti alas hak. Pada pelaksanaan sertipikasi, petugas BPN perlu didampingi. 7) Kanwil BPN Prov Kaltim

-

-

Permasalahan pelaksanaan PRODA di Kaltim, data yang disampaikan oleh pemda kepada BPN belum lengkap sehingga tidak bisa diproses. Data yang disampaikan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa alas hak dan administrasi kependudukan calon penerima. Selama ini BPN sering hanya menerima data nama penerima dan luas tanah, namun tidak dilengkapi dokumen lainnya. Pelaksanaan sertipikasi tanah perlu didukung oleh data dan informasi yang yang jelas. Untuk itu perlu dilakukan pada tahap pra sertipikasi.


30

3. KESIMPULAN DAN PENUTUPAN Sesi kesimpulan dan penutupan dilakukan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas, Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP. Berikut beberapa kesimpulan dan penutupan yang disampaikan, antara lain:

-

-

-

-

Pertemuan ini perlu ditindaklanjuti oleh Kem ATR/BPN, Bappenas hanya menginisiasi dan menyusun arahan kebijakan. Sedangkan teknis lebih lanjut harus dilakukan Kem ATR/BPN sesuai dengan Tupoksi-nya. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran Pemda dalam pelaksanaan sertipikasi tanah sehingga perlu dilakukan roadshow ke pemda dan DPRD. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi di daerah, sehingga perlu membentuk pokja pertanahan di daerah. Upaya lain yang diperlukan adalah perlu ada terobosan mengenai mekanisme penganggaran PRODA di daerah dengan dukungan dari Kemendagri. Terobosan lain yang diperlukan adalah terkait dengan aturan main, untuk itu perlu disusun juklak dan juknis untuk pelaksaan sertipikasi.


31

-

-

-

Terkait dengan permasalahan keterbatasan juru ukur, saat ini Bappenas sedang menginisiasi untuk penambahan dan akan dibahas lebih lanjut dengan Kemen PAN RB. Pelaksanaan kegiatan sertipikasi perlu dilakukan Kegiatan t-1 (tahap pra) yang bertujuan untuk mendapatkan data subyek dan obyek agar clear and clean sehingga pada saat pelaksanaan sertipikasi tidak ada permasalahan lagi. Kegiatan sertipikasi ini penting untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan sehingga diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan.


32

DOKUMENTASI KEGIATAN


33


34

Kementerian PPN/ Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

Recommend Documents